PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 32 Tahun 2013
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI 7 GROSSE TONNAGE
Berlaku: 26 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI 7 GROSSE TONNAGE
DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang Dari 7 Grosse Tonnage Di Kabupaten Banyuwangi, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang Dari 7 Grosse Tonnage Di Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
Menetapkan
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang dari 7 Gross Tonnage di Kabupaten Bnanyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12/E).
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI 7 GROSS TONNAGE DI KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam urusan Penerbitan Pas Kecil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Perahu adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk berlayar dengan aman.
8. Tanda Pas Kecil adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari Pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
9. Tanda selar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonnage kotor (Grosse Tonnage/GT) kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran yang dibuat dan dipasang di kapal.
10. Tonase kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (grosse tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
11. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang diberikan untuk kapal berukuran kurang dari 7 GT (Tujuh Grosse Tonnage ).
12. Penerbitan Pas Kecil adalah pencetakan dan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati apabila persyaratan penerbitan Pas Kecil telah terpenuhi.
13. Pemilik adalah orang atau badan yang terdaftar sebagai pemilik kapal.
14. Pelayanan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
15. Perairan adalah laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) yang berada di dalam teritorial kabupaten Banyuwangi.
16. Pengukuran kapal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran kapal-kapal dalam negeri.
17. Petugas ukur adalah petugas yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pengukuran dan menentukan Tonase Kotor (Grosse Tonnage) kapal.
18. Pemeriksaan kapal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kendaraan air/kapal mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik laut serta pemenuhan administrasi.
19. Pendaftaran adalah pencatatan identitas pemilik kapal/perahu dan identitas kapal/perahu yang dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan pengukuran dan pemeriksaan kapal.
BAB II - PENERBITAN DAN PERPANJANGAN IZIN PAS KECIL
Pasal 2

- (1) Bupati Banyuwangi mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan penerbitan dan perpanjangan Pas Kecil Kapal Kurang Dari 7 Grosse Tonnage di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Untuk penerbitan dan perpanjangan Pas Kecil Kapal Kurang dari 7 Grosse Tonnage tidak dkenakan biaya.
BAB III - PENGAJUAN IZIN PAS KECIL
Pasal 3

- (1). Syarat-syarat yang perlu dilampirkan dalam pengajuan permohonan Izin Pas Kecil adalah:
- a. Identitas pemilik kapal (KTP) yang masih berlaku;
- b. Surat Keterangan Pembangunan Kapal atau Surat Keterangan Tukang/Pacak (untuk Pas Kecil Baru) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- c. Surat Tanda Keterangan Hak Milik Kapal / Identitas Kepemilikan Kapal (untuk Pas Kecil Baru) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- d. Pas Kecil sebelumnya (untuk perpanjangan).
- (2). Mekanisme untuk memperoleh Pas Kecil adalah sebagai berikut:
- a. Pemilik kapal mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi dengan cara mengisi surat permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi dengan dilampiri persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat (1). Bentuk surat permohonan ditentukan sebagaimana Lampiran II Peraturan ini;
- b. Berdasarkan surat permohonan dan persyaratan, dilakukan proses identifikasi yang meliputi Nama Kapal, Ukuran Kapal, Penghitungan Tonase Kapal, Penggerak / Permesinan Kapal, Bahan Kapal dan Tahun Pembangunan Kapal;
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Pas Kecil dan menyerahkan kepada pemohon, bentuk Pas Kecil sebagaimana Lampiran III Peraturan ini;
- d. Diagram Alur mekanisme Proses Izin Penerbitan Pas Kecil tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
BAB III - PENGAJUAN IZIN PAS KECIL
Pasal 4

- (1) Perpanjangan Izin Pas Kecil dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan Pas Kecil adalah :
- a. Pemilik kapal/perahu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi dengan cara mengisi surat permohonan sebagaimana Lampiran II Peraturan ini;
- b. Pemilik kapal mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan melampirkan persyaratan:
1. Identitas Pemilik Kapal (KTP) yang masih berlaku;
2. Izin Pas Kecil sebelumnya (yang masih berlaku).
BAB III - PENGAJUAN IZIN PAS KECIL
Pasal 5

- (1). Setiap kapal/perahu yang telah memiliki Pas Kecil wajib menempatkan Tanda Selar berupa Tanda Nomor / Plat Kapal pada lambung kapal yang mencantumkan nomor register dan nama kapal/perahu;
- (2). Tanda selar atau plat nomor dipasang secara permanen pada lambung kapal/perahu dengan warna dasar putih, tulisan hitam. Bentuk penulisan tanda selar atau plat nomor sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 26 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M. Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 32
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 26 Juli 2013
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR
: 32 TAHUN 2013
TANGGAL
: 26 JULI 2013
MEKANISME PROSES IZIN PENERBITAN PAS KECIL
SYARAT PERMOHONAN
1. IDENTITAS PEMILIK KAPAL (KTP) YANG MASIH BERLAKU;
2. SURAT KETERANGAN PEMBANGUNAN KAPAL ATAU SURAT KETERANGAN TUKANG/PACAK (UNTUK PAS KECIL BARU) YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA/LURAH DAN CAMAT;
3. SURAT TANDA KETERANGAN HAK MILIK KAPAL / IDENTITAS KEPEMILIKAN KAPAL (UNTUK PAS KECIL BARU) YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA/LURAH DAN CAMAT;
4. PAS KECIL SEBELUMNYA (UNTUK PERPANJANGAN).
PEMILIK KAPAL
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BANYUWANGI
1. PENGISIAN BLANKO PERMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BANYUWANGI.
2. PENYERAHAN BERKAS PERMOHONAN
3. PROSES IDENTIFIKASI PENGAJUAN MELIPUTI PENDATAAN KONDISI KAPAL (PANJANG, LEBAR DAN DALAM KAPAL)
PENYERAHAN IZIN PAS KECIL
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Perihal :
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR
: 32 TAHUN 2013
TANGGAL
: 26 JULI 2013
Kepada
Permohonan Penerbitan
Yth. Bupati Banyuwangi Cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi di -
Pas Kecil
B A N Y U W A N G I
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
...
Pekerjaan
:
...
Alamat
:
...
Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pas Kecil, dengan data-data :
Nama kapal
:
...
Jenis Kapal :
...
Ukuran Kapal (PxLxD) : ________________
Nama Pemilik Lama
:
...
Alamat
:
...
Nama Pemilik Baru
:
...
Alamat
:
...
Dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan ini, terlampir saya sampaikan sebagai berikut:
1. Surat keterangan pembangunan kapal (untuk Pas Kecil Baru).
2. Identitas pemilik kapal (KTP).
3. Identitas kepemilikan kapal (Surat Jual Beli).
4. Pas Kecil sebelumnya (untuk perpanjangan).
5.
...
6.
...
Demikianlah permohonan ini saya sampaikan, dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih.
Banyuwangi, ...
Hormat saya,
Pemohon,
...
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR
: 32 TAHUN 2013
TANGGAL
: 26 JULI 2013
REPUBLIK INDONESIA
PAS KECIL
No.
Diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2012
bertanda tangan dibawah ini Yang menyatakan bahwa
NAMA KAPAL
TANDA PAS
TONASE KOTOR
U K U R A N
(GT)
PXLX D (mn)
Dipergunakan sebagai
Nama dan alamat pemilik telah didaftarkan Register Pas Kapal di
dengan nomor dan oleh karena itu berhak berlayar
dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia
Kepada Seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nahkoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian Perjanjian dengan Negara-Negara Lain.
berlaku sampai tanggal
Diberikan di
Pada tanggal
An. BUPATI BANYUWANGI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUWANGI
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR
: 32 TAHUN 2013
TANGGAL
: 26 JULI 2013
TANDA NOMOR/PLAT KAPAL/PERAHU
60 CM
POSISI TANDA NOMOR/PLAT KAPAL/PERAHU
Posisi plat di lambung kiri kapal/perahu
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
20 CM