PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2004
Tentang PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK USAHA PERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN
Berlaku: 26 Juli 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG
PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK USAHA PERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa asset Daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk kelancaran pembangunan;
- b. bahwa terhadap pemakaian asset Daerah berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan dan perdagangan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu ada peraturannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan dan Pengusahaan Pasar;
1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undan-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pmerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tamabhan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Kehakiman Nomor M 04 - PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkotaan Pasar dan Pertanaman Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2004 Seri D Nomor 13);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dengan Persetujuan Bersama KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK USAHA PERNIAGAAN DAN
MENETAPKAN : PERATURAN PERDAGANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganDaerah yang berlaku;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
6. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Uasah Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
7. Kekayaan Milik Daerah adalah Kekayaan yang dikelolaan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputitanah dan bangunan milik Daerah;
8. Pasar adalah Suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk memperjual belikan barang dagangan baik berbentuk Rumah Toko (Ruko), Toko, Kios dan Petak/Los yang ditetapkan sebagai bagian dari pasar atau tempattempat tertentu diluar kawasan pasar khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola Pemerintah Daerah;
9. Toko adalah suatu ruangan tertutup untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha;
10. Rumah dan Toko (Ruko) adalah suatu ruangan tertutup untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkanbarang dagangan atau tempat berjualan atau melakukan suatu pekerjaan atau usaha dan tempat tinggal;
11. Kios adalah suatu ruangan tertutup yang ukurannya lebih kecil dari toko yang disediakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan atau melakukan suatu pekerjaan atau usaha;
12. Petak/Los adalah suatu ruangan terbuka yang diberi atap dan tidak dipisahkan oleh dinding yang dipergunakan untuk tempat berjualan atau memperjual belikan barang dagangan atau usahaan;
13. Pedagang adalah Perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan dan perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba;
14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan dan perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan dan perdagangan;
16. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan dan perdagangan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang berupa Ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran terhadap pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan tunggakan dan atau sanksi administrasi denda terhadap kelalaian dalam pembayaran pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan dan perdagangan;
19. Penyelidikan tindakan pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan dan Perdagangan dipungut pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola atau dikuasai oleh Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
- a. Pemakaian tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan dan perdagangan;
- b. Pemakaian bangunan Ruko, Toko, Kios dan Los milik Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak untuk memanfaatkan/memakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan dan perdagangan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 6
Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat menyewa tempat yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Orang atau badan hukum yang dimaksud ayat (1) diwajibkan menempati sendiri tempatnya.
- (3) Apabila yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak menempati/meninggalkan tempat/ruangan yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah iini, Bupati berhak menarik kembali hak sewanya tanpa ganti rugi dan menyewakan tempat tersebut kepada orang lain.
BAB IV - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 6
Pasal 8

- (1) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Hak Sewa Tanah Bangunan milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan, Rumah Toko (ruko), Toko, Kios dan Los diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila para peminat melebihi dari tempat yang tersedia maka cara pemberiannya diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 6
Pasal 9

Penyewa yang ingin memindahkan hak sewanya kepada orang lain harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dikenakan biaya balik nama sebesar 15% (lima belas persen) dari harga bengunan pada saat pemindahan hak sewa tersebut.
BAB IV - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 6
Pasal 10

- (1) Sewa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Daerah untuk usaha periangaan/perdagangan ditetapkan masa kontraknya sebagai berikut :
- (2) Setiap pemberian hak sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat perjanjian secara tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah hak sewa ditandatangani, penyewa berkewajiban melkukan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyewa yang tidak membayar sewanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam 1 (satu) tahun, Pemerintah Daerah berhak membatalkan hak sewanya dan menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa adanya ganti rugi.
- (5) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pemakaian selanjutnya harus dibuat perjanjian sewa baru secara tertulis.
- a.
- Tanah untuk usaha perniagaan/perdagangan : Maksimum 25 Tahun
- b.
- Rumah Toko (Ruko) :
Maksimum 5 Tahun
- c.
- Toko :
Maksimum 5 Tahun
- d.
- Kios :
Maksimum 5 Tahun
- e. Petak/los :
Maksimum 5 Tahun
BAB V - PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 11

Prinsip dalam penetapan besarnya pembayaran adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan yang layak atas pemanfaatan/pemakaian fasilitas Tanah Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk Usaha perniagaan dan perdagangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 12

Besarnya tarif atas masing-masing pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan ditetapkan sebagai berikut :
- A. Pemakaian Tanah untuk usaha perniagaan/perdagangan milik Pemerintah Daerah ditetapkan setiap bulan sebesar Rp. 3% x Rp. Harga dasar tanah x Luas.
- B. Pemakaian Rumah Toko (Ruko), Kios dan Los di Ibu Kota Kabupaten.
1. Rumah Toko (Ruko) berlantai II ukuran 6 x 4 Rp. 375.000,-/bulan
- C. Pemakaian Rumah Toko (Ruko), Kios dan Los di Ibu Kota Kecamatan diluar Ibu Kota Kabupaten.
1. Rumah Toko (Ruko) berlantai II ukuran 6 x 4 Rp. 275.000,-/bulan
- D. Pemakaian Rumah Toko (Ruko), Kios dan Los di Desa
1. Rumah Toko (Ruko) berlantai II ukuran 6 x 4 Rp. 150.000,-/bulan
2. Kios ukuran 6 x 4
Rp. 100.000,-/bulan
3. Kios ukuran 5 x 4 Rp. 75.000,-/bulan
4. Kios ukuran 3 x 4
Rp. 45.000,-/bulan
5. Los ukuran 3 x 4 Rp. 22.500,-/bulan
6. Los ukuran 3 x 3
Rp. 20.000,-/bulan
7. Los ukuran 2,5 x 3 Rp. 15.000,-/bulan
8. Los ukuran 2 x 34
Rp. 12.500,-/bulan
2. Kios ukuran 6 x 4
Rp. 45.000,-/bulan
3. Kios ukuran 5 x 4 Rp. 37.500,-/bulan
4. Kios ukuran 3 x 4 Rp. 22.500,-/bulan
5. Los ukuran 3 x 4
Rp. 10.000,-/bulan
6. Los ukuran 3 x 3
Rp. 7.500,-/bulan
7. Los ukuran 2,5 x 3
Rp. 6.500,-/bulan
8. Los ukuran 2 x 34
Rp. 5.000,-/bulan
2. Kios ukuran 6 x 4
Rp. 40.000,-/bulan
3. Kios ukuran 5 x 4 Rp. 35.000,-/bulan
4. Kios ukuran 3 x 4
Rp. 20.000,-/bulan
5. Los ukuran 3 x 4
Rp. 8.000,-/bulan
6. Los ukuran 3 x 3
Rp. 6.000,-/bulan
7. Los ukuran 2,5 x 3
Rp. 4.500,-/bulan
8. Los ukuran 2 x 34
Rp. 4.000,-/bulan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 13

- (1) Uang Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan Rumah Toko (ruko), Toko, Kios dan Los sebesar 10% (sepuluh persen) disumbangkan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersangkutan dan 90% (sembilan puluh persen) nya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Uang pembagian untuk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan, Pengeluaran Kekayaan Desa (APPKD) setiap bulan Anggaran.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran yang terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Pembayaran yang terhutang sudah harus dilunasi, untuk :
- a. Pemakaian/penggunaaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
- b. Pemakaian Rumah Toko (Ruko), paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;dan
- c. Pemakaian Toko,Kios dan Los pasar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- (3) Keterlambatan pembayaran dalam setiap jangka waktu yang tertentu dikenakan denda 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah yang terhutang.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditemapat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan pembayaran harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

Atas permohonan si pemakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan, dengan pertimbangan tertentu Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan denda 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah yang terhutang.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Surat Perniagaan/surat teguran sebagai awal tindakan penangihan dikeluarkan pejabat berwenang setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempao pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan/surat teguran diterima, harus melunasi hutangnya.
- (3) Apabila surat peringatan atau surat teguran telah dikeluarkan ternyata belum melunasi hutangnya, penagihan dapat dilakukan melalui upaya paksa.
BAB X - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan atau memakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan, diwajibkan :
- a. Membayar kewajibannya tepat waktu.
- b. Membayar PBB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengikat terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemakai kekayaan Daerah.
- c. Mempergunakan kekayaan Daerah sesuai dengan peruntukannya.
- d. Terhadap pemakaian Rumah Toko (ruko), toko, kios dan los pasar untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan izin Hak Sewa.
- e. Memelihara dan menjaga keselamatan kekayaan Daerah.
- f. Memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 21

Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan atau memakai Kekayaan milik Pemerintah Daerah dilarang :
- a. Memindahkan hak pemakaian kepada pihak lain.
- b. Merubah, menambah atau mengurangi tata ruang atau bangunan yang telah ada tanpa izin dari Bupati.
- c. Menjadikan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan, sebagai jaminan hutang atau hipotik.
- d. Mempergunakan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan, untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar norma kesusilaan, agama,
keamanan dan keselamatan Negara serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang oleh Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menjual harta Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

- (1) Setiap pemakaian atau pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk usaha perniagaan/perdagangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20dan 21 huruf a, b, c, dan d dikenakan sanksi Administrasi berupa pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diats dilakukan melalui peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan pencabutan Izin.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar atau tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) dipidanan kurungan peling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemeritah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah untuk Usaha perniagaan dan Perdagangan .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpul dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah untuk Usaha perniagaan dan Perdagangan ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah untuk Usaha perniagaan dan Perdagangan ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah untuk Usaha perniagaan dan Perdagangan ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah untuk Usaha perniagaan dan Perdagangan ;
- e. Melakukan penggeledahan untujk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam ragka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah untuk Usaha perniagaan dan Perdagangan ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah untuk Usaha perniagaan dan Perdagangan ;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah untuk Usaha perniagaan dan Perdagangan ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui koordinasi dengan Penyidikan POLRI;
BAB XIV - ATURAN PERALIHAN
Pasal 25

Terhadap Pemakaian Tanah Milik Pemerintah untuk Usaha perniagaan dan Perdagangan yang belim termuat maupun yang baru ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sebgai pedoman.
BAB XIV - ATURAN PERALIHAN
Pasal 26

Keputusan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 26 Juli 2004
BUPATI MUARO JAMBI,
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 27 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
H. MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 46 SERI C NOMOR 14.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Maksud tempat lain dalam Pasal ini adalah tempat yang ditunjuk Bupati untuk karena pembayarannya tidak dapat pembayaran suatu Retribusi Daerah oleh dilakukan pada Kas Daerah. Tempat lain tersebut antara lain : di BRI, Bank Mandiri.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

- f. Memenuhi kewajiban-kewajiban lain maksudnya adalah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban berupa membayar kewajiban atau sumbangan yang sah berkaitan dengan kegiatan atau sumbangan yang sah berkaitan dengan kegiatan atau sumbangan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas