PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
a. bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kabupaten Kolaka Utara berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa dengan terjadinya pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang memperburuk kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menyusun Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang
- Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3982);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2008 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2008 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang pembentukan Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun
- 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan
BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan tertentu di daerah.
5. SKPD lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
- strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
12. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
13. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
14. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL.
20. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
23. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
27. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
28. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
29. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
30. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
31. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
32. Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
33. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
34. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
35. Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan izin PPLH adalah izin yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh SKPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
40. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
41. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
42. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya;
43. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
44. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
45. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
46. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;
47. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
48. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman ( real estate ), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.;
49. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
50. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
51. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3;
52. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
53. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
54. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
55. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
56. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun anthropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah;
57. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu;
58. Inventarisasi emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi ( source ) dan penyerapannya ( sink ) termasuk simpanan karbon ( carbon stock ).
59. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung di bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
60. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran/atau memulihkan dalam keadaan semula.
61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan:
- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4

- (1). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
- b. menyusun, menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menyusun menetapkan dan melaksanakan RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKLUPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. melakukan pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan dan melakukan pembinaan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten;
- l. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten;
- p. memberikan fasilitasi sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro dan/atau kecil.
13. (2). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menerbitkan izin lingkungan;
- b. menerbitkan izin PPLH;
- c. melakukan pengawasan penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- d. menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;
- e. melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah ;
- f. memberikan sanksi administratif;
- g. menyediakan laboratorium lingkungan;
- h. mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;
- i. menetapkan Komisi Penilai Amdal.
BAB IV - RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui tahap:
inventarisasi lingkungan hidup; dan b. penyusunan RPPLH.
Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 7

- (1). Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi sumber daya alam yang mencakup:
- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2). Inventarisasi dapat dilakukan dengan cara :
- a. Pemetaan potensi dan permasalahan;
- b. Klasifikasi;
- c. Perbandingan;
- d. Dokumentasi;dan
- e. Cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagian kedua
Penyusunan RPPLH
BAB V - PERENCANAAN
Pasal 8

- (1). RPPLH memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan,
- d. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (2). RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
- a. RPPLH Nasional;
- b. RPPLH Provinsi;
- c. inventarisasi ekoregion Daerah.
- (3). Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan,
- f. perubahan iklim.
4. (4). RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
5. (5). RPPLH disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan RPPLH yang telah disusun.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :
- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan,
- c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Ruang lingkup pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi :
- a. Pengendalian pencemaran air;
- b. Pengendaian pencemaran tanah dan air tanah;
- c. Pengendalian pencemaran udara;
- d. Pengendalian pencemaran limbah B3; dan
- e. Pengendalian pencemaran limbah padat dan/atau sampah
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang : a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. Penentuan status mutu air;
- c. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- d. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- e. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- f. memantau kualitas air pada sumber air;
- g. penetapan baku mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 12

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber air.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengendalian pencemaran air bagi kegiatan skala kecil dan/atau air limbah rumah tangga.
- (2) Fasilitasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, sarana pengolahan limbah maupun produksi bersih.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 14

Upaya pencegahan pencemaran tanah dan air tanah meliputi :
- b. inventarisasi sumber pencemaran;
- a. penentuan potensi ketersediaan dan kualitas air tanah;
- c. penetapan ketatalaksanaan perizinan pengolahan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan persyaratan izinnya;
- e. penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran tanah dan air tanah.
- d. pengawasan ketaatan; dan
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib untuk :
- b. mencegah terjadinya rembesan air limbah dan/atau air lindi ke dalam tanah.
- a. mencegah terjadinya rembesan limbah B3 ke dalam tanah.
- c. mencegah masuknya air limbah ke tanah.
- (2) Pengolahan air limbah dengan cara aplikasi pada tanah wajib mendapatkan izin dari Bupati
- d. mentaati persyaratan dan petunjuk instalasi pengolahan air limbah.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 16

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak di Daerah.
- (2) Pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 18

Setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib :
- b. menangani sampah yang dihasilkannya dengan cara yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- a. melakukan upaya-upaya untuk mengurangi produksi sampah rumah tangganya;
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana penyimpanan sementara sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 20

Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pencegahan
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 21

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana :
- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Perundangan Berbasis Lingkungan Hidup;
- j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- k. Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
- l. Sarana lainnya sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a wajib dilaksanakan sebagai dasar penyusunan atau evaluasi:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
- (2) KLHS memuat kajian antara lain :
- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (3) Apabila hasil KLHS sebgaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
- a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
- (4) Mekanisme pelaksanaan KLHS mengacu pada peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
Paragraf 2
Tata Ruang
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 23

- (1) Setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS;
- (2) Perencanaan tata ruang ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup:
Paragraf 3
Baku mutu lingkungan hidup
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 24

- (1) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c mencakup:
- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
- f. baku mutu gangguan yang meliputi baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan; dan
- g. baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :
- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan; dan
- b. Mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan baku mutu pencemaran sepanjang lebih ketat dari baku mutu pencemaran yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penetapan baku mutu pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 25

- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:
- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- a. kenaikan temperatur;
- c. badai; dan/atau
Paragraf 5 Amdal
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 26

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria dampak penting sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Amdal
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 27

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal;
- b. kenaikan muka air laut;
- d. kekeringan.
- (2) Penapisan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dilakukan sesuai dengan panduan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- (4) Kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal yang lebih ketat dari yang telah ditetapkan oleh Menteri, berdasarkan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, maupun kondisi lingkungan daerah
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 28

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (2) dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. yang terkena dampak;
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
- (5) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal melalui mekanisme penilaian dokumen Amdal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 29

- (1) Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 30

- (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk dan memiliki lisensi oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- a. instansi lingkungan hidup;
- (2) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
- b. instansi teknis terkait;
- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan secretariat Komisi penilai Amdal.
- f. organisasi lingkungan hidup.
- (4) Tim Teknis dan Sekertariat dan secretariat Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati sesuai dengan kewenangannya dalam Surat Keputusan Bupati.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 32

- (2) Kewenangan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada instansi teknis terkait yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.
Paragraf 6 UKL-UPL
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 33

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- (4) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria :
- a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); dan
- (5) Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
- b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
Paragraf 7
Perizinan
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 34

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Izin Lingkungan; dan b. Izin PPLH.
- (2) Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;
- b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
- c. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara;
- d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Izin lingkungan diterbitkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (8) Kewenangan penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diserahkan kepada instansi terkait yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 35

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dapat dibatalkan apabila :
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c. izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 36

- (1) permohonan dan keputusan izin lingkungan wajib diumumkan kepada masyarakat, dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Izin Lingkungan
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 37

- (1) Pemegang Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH berkewajiban :
- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH kepada Bupati melalui SKPD terkait;
- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH
- (3) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
- (4) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
Paragraf 8 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 38

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi :
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 39

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi :
- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi :
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- (3) Insentif dan/atau disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk :
- b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup
- c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- e. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- f. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur sesuai peraturan perundang-undangan
Paragraf 9
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 40

Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup Setiap penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan pelaksanaannya, wajib memperhatikan :
- a. Prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup;
- b. Pembangunan berkelanjutan; dan
- c. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
Paragraf 10
Anggaran berbasis lingkungan hidup
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib
2. (2)
3. Alokasi anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada : a. jumlah penduduk dan luas daerah;
4. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai : a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- b. kompleksitas dan kegiatan masyarakat yang berdampak pada lingkungan;
- d. Kebutuhan penanganan kondisi lingkungan hidup daerah
- c. Dampak atau pengaruh dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ;
Paragraf 11 Analisis Resiko Lingkungan Hidup
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 42

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- a. pengkajian risiko;
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. pengelolaan risiko; dan/atau
- (3) Untuk melakukan analisis risiko lingkungan hidup berdasarkan pada peraturan perundangundangan.
- c. komunikasi risiko.
Paragraf 12 Audit Lingkungan Hidup
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 43

- (1) Kewajiban audit lingkungan hidup ditujukan kepada :
- a. Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuang peraturan perundangundangan, dan/atau
- b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Tata laksanan audit lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bagian Ketiga Penanggulangan
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 44

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Upaya penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemberian informasi peringatan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 45

- (1) Setiap orang wajib melakukan kegiatan penganggulangan pencemaran pada media lingkungan yang status mutunya dinyatakan tingkatan cemar dan/atau tingkatan yang patut diwaspadai akan menjadi cemar;
- a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh kondisi kecemaran lingkungan hidup
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pad ayat (1) meliputi :
- b. kegiatan untuk mencegah meluasnya kecemaran, akibat dan/atau dampaknya;
- d. pemberitahuan kepada masyarakat mengenai kondisi dan situasi kecemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut;
- c. pengkajian dampak dari kondisi kecemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- e. pembatasan dan/atau penghentian masuknya bahan pencemar yang potensial memperburuk tingkat kecemaran; dan
- f. penyusunan program kerja pemulihan
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 46

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengolahan air limbah dengan membuat sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta menerapkan teknologi pengolahan air limbah sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati serta mematuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan.
- (4) Pelaku Usaha/Pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik terpusat untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan.
Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 48

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 49

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan melalui :
- a. pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
- b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan;
- c. pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 50

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan melalui :
- a. pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi gas buang;
- b. pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor tipe lama;
- c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan;
- d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.
- (2) SKPD yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemulihan dalam hal terjadi keadaan darurat pencemaran udara dari sumber bergerak.
Bagian keempat Pemulihan
BAB VII - PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- (2) Upaya pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- c. rehabilitasi;
- b. remediasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari upaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (2) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan, sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku
- (3) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 53

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- a. konservasi sumber daya alam;
- c. pelestarian fungsi atmosfer.
5. huruf a meliputi kegiatan :
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- a. perlindungan sumber daya alam;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan
- c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
BAB VIII
Pasal 54

- (1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
BAB VIII
Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya
- (2) Dalam hal Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain;
- (3) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesaui dengan kewenangannya
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengelola limbah B3 dalam izin;
- (5) Keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan.
BAB VIII
Pasal 56

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3 meliputi :
- a. Penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
- b. Penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten;
- c. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi;
- d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
- e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten;
- f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
- g. pembinaan tata laksana pengelolaan limbah B3;
- h. Penerbitan izin prinsip lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Kewenangan penerbitan izin terkait pengelolaan limbah B3 dapat dilimpahkan kepada SKPD terkait.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan izin limbah B3 dilaksanakan oleh SKPD lingkungan hidup.
- (4) Norma, Standart, Prosedur dan Ketentuan pelaksanaan perizinan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
BAB IX - SISTEM INFORMASI
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup terpadu dan terkoordinasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui sistem jaringan e-Government Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup setidaknya memuat informasi tentang :
- a. status lingkungan hidup:
- b. peta rawan lingkungan hidup;
- c. informasi dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH;
- d. Informasi parameter kualitas lingkungan hidup;
- e. Informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
- g. Program, kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- h. informasi lingkungan hidup lain yang relevan.
- (4) Ketentuan mengenai sistem informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 59

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan perundang-undangan.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 60

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Kewajiban
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 61

- (1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- a. memberi informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Bagian Ketiga
Larangan
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- c. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkunagn hidup;
- d. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- e. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
- f. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
- g. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar
- (2) Pejabat yang berwenang dilarang :
- a. menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKLUPL;
- b. menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- c. dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.
BAB XI - PERAN MASYARAKAT
Pasal 63

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
- (4) Untuk mendukung peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat berhak memperoleh informasi lingkungan hidup yang relevan;
- (5) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH dan/atau peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat atau SKPD teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan PPLHD;
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS LH;
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD;
- (7) Mekanisme pelaksanaan tugas PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Sanksi Administratif
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 65

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan oleh PPLHD ditemukan pelanggaran terhadap:
- a. izin Lingkungan;
- b. izin PPLH; dan/atau
- c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau PPLH; atau
- d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban dan tanggung jawab pemulihan atau sanksi pidana;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 66

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c dan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah dapat diserahkan kepada SKPD terkait.
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH; dan/atau;
- b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan produksi.
- b. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi;
- c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
- d. penyitaan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. pembongkaran; dan/atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan fungsi lingkungan hidup
- (3) Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup; dan/atau
- b. dampak atau kerugian yang lebih besar dan lebih luas jika pencemaran dan/atau perusakan tidak segera dihentikan.
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 68

- (1) Bupati dan/atau SKPD teknis terkait berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 69

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- b. tidak melakukan pemulihan lingkungan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan;
- c. Melakukan pelanggaran Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
- d. pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 70

Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- b. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- c. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- d. persyaratan dan/atau kewajiban yang ditetapkan dalam Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penangung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH juga dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan;
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dipilihnya jasa pihak ketiga lainnya oleh para pihak yang bersengketa.
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak;
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan tentang fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 74

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa;
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 75

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 76

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Bagian Ketiga Hak Gugat
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kerugian yang timbul pada fasilitas publik dan/atau barang milik Daerah lainnya.
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 78

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugatan diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya;
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 79

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- a. berbentuk badan hukum;
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila :
- b. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau
- a. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- c. badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
BAB XIV - PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
Pasal 81

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS LH Daerah berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup;
- (2) SKPD lingkungan hidup wajib memiliki PPNS LH;
- (3) PPNS LH berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau;
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana, melalui koordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- (4) Dalam hal PPNS LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyidikan, PPNS LH memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan;
- (5) PPNS LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan PPNS LH disampaikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Bagian Kedua Pembuktian
BAB XIV - PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
Pasal 82

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:
- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa; dan/atau;
- f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 83

- (1) Setiap orang, dan/atau pelaku usaha, dan/atau pejabat yang berwenang yang melakukan pelanggaran pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL, tanpa membuat SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Setiap pemegang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang tidak melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan izin PPLH kepada penerbit Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) ketentuan pidana pada ayat (2) dan (ayat (3) hanya dapat dijatuhkan jika sanksi administratif telah diberikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84

Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
pada tanggal, 31 Desember 2016
Ditetapkan di Lasusua BUPATI KOLAKA UTARA, cap/ttd
RUSDA MAHMUD
Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 31 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, cap/ttd
H. ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP : (4/2016)