PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 049 Tahun 2017
Tentang PROSEDUR PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
Berlaku: 31 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 049 TAHUN 2017
TENTANG
PROSEDUR PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diatur bahwa pengelolaan pendidikan menengah, penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang dalam memberikan izin pendirian, penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berwenang dalam memberikan izin pendirian, penggabungan, dan penutupan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
Menetapkan:
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
17. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
16. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa dari mulai Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas (SMALB).
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
22. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non formal di Daerah Provinsi.
23. Lembaga Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
24. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat adalah satuan pendidikan formal dan Non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk badan hukum.
25. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
26. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
27. Pendirian adalah pendirian dan/atau penambahan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat.
28. Penambahan adalah penambahan bidang/kompetensi keahlian yang terdapat pada jenjang pendidikan SMK.
29. Penggabungan adalah pengabunggan satuan pendidikan/bidang keahlian/kompetensi keahlian yang diakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pendidikan.
30. Penutupan adalah ditutupnya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan/bidang keahlian/kompetensi keahlian.
31. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat.
32. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
33. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Satuan Pendidikan SMA/SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah, harus memiliki:
- a. Izin prinsip; dan
- b. Izin operasional.
- (2) Izin prinsip pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 3

Izin pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi, diterbitkan oleh Gubernur atas usul dari Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Persyaratan Izin Prinsip
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin prinsip Pendirian, Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hasil studi kelayakan;
- b. rencana induk pengembangan;
- c. sumber Peserta Didik;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Kurikulum/program kegiatan belajar;
- f. sumber pendanaan;
- g. prasarana;
- h. sarana;
- i. penyelenggara; dan
- j. penamaan sekolah.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 5

- (1) Persyaratan hasil studi kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. Latar belakang dan tujuan Pendirian;
- b. bentuk dan nama Lembaga Pendidikan;
- c. lokasi Lembaga Pendidikan;
- d. dukungan masyarakat;
- e. sumber Peserta Didik;
- f. kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. rencana pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. sumber pendanaan selama 5 (lima) tahun;
- i. fasilitas lingkungan penunjang;
- j. peta Pendidikan; dan
- k. kesimpulan studi kelayakan.
- (2) Latar belakang dan tujuan Pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat pokok-pokok pikiran yang menyangkut aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan empiris dari pendirian dan tujuan yang ingin dicapai.
- (3) Dukungan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga diketahui dan direkomendasikan oleh Camat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bupati setempat dengan melampirkan bukti tanda tangan warga sekitar paling sedikit 15 (lima belas) kepala keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 6

- (1) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
- (2) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. visi dan misi;
- b. Kurikulum;
- c. Peserta Didik;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. prasarana;
- f. sarana;
- g. organisasi;
- h. pendanaan;
- i. manajemen Lembaga Pendidikan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. rencana pentahapan pelaksanaan.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 7

Persyaratan sumber Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. untuk SMA/SMK paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik tamatan SMP atau sederajat; dan
- b. untuk SLB paling sedikit 5 (lima) Peserta Didik.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 8

Khusus Pendirian Lembaga Pendidikan SMK selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan paket keahliannya;
- b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
- c. ada potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan SMK;
- d. adanya pemetaan satuan Pendidikan sejenis di wilayah yang bersangkutan; dan
- e. ada dukungan dari masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri untuk membantu kelancaran terlaksananya Pendidikan sistem ganda.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 9

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 10

- (1) Persyaratan Kurikulum/program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, harus menggunakan Kurikulum nasional dan Kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal.
- (2) Kurikulum/program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai ciri khas yang dikembangkan oleh Penyelenggara Pendidikan bersangkutan dan sesuai dengan perkembangan Peserta Didik.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 11

Penyelenggara Satuan Pendidikan harus menyediakan pendanaan/pembiayaan paling singkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagai persyaratan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 12

- (1) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, paling sedikit memiliki bangunan dengan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 13

- (1) Persyaratan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf I, harus berbentuk badan hukum yang bersifat sosial yang dibuktikan dengan Akta Notaris pendirian badan hukum penyelenggara sekolah dan bukti registrasi dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurus badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan sebagai pengelola sekolah.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 14

Penamaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, diberikan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan:
- a. menggunakan Bahasa Indonesia; dan
- b. tidak menggunakan nama sekolah yang sama pada satu wilayah di Daerah Kabupaten/Kota.
Bagian Ketiga
Pengajuan Izin Prinsip
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 15

- (1) Pemohon menyampaikan usulan rencana Pendirian Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima usulan rencana Pendirian dari Satuan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak rencana pendirian Satuan Pendidikan dari Pemohon.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 16

- (1) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), harus didasarkan atas:
- a. hasil studi kelayakan;
- b. masukan dari Tim Penilai;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
- d. masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja harus menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai lingkup tugasnya.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 17

Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan setelah persyaratan yang disampaikan sudah lengkap.
Bagian Keempat
Persyaratan izin operasional
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 18

- (1) Izin operasional SMA/SMK dan penyelenggaraan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
BAB III - PENGGABUNGAN
Pasal 19

- (1) Penggabungan Satuan Pendidikan merupakan peleburan atau Penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan yang sejenis menjadi satu Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan hasil peleburan atau Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Satuan Pendidikan baru.
BAB III - PENGGABUNGAN
Pasal 20

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan, Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan terhadap:
- a. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. Penyelenggara Satuan Pendidikan SMA/SMK yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60 (enam puluh) orang; dan
- c. Penyelenggara Satuan Pendidikan SMALB yang jumlah peserta didiknya kurang dari 15 (lima belas) orang.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (3) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 1 (satu) gedung dan/atau dalam lahan/area yang sama.
BAB III - PENGGABUNGAN
Pasal 21

Satuan Pendidikan yang digabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan kepada Satuan Pendidikan hasil peleburan/Penggabungan.
Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan Negeri
BAB III - PENGGABUNGAN
Pasal 22

- (1) Terhadap Satuan Pendidikan Negeri, sebelum dilakukan peleburan atau Penggabungan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi Penggabungan Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan perlu tidaknya melakukan Penggabungan Satuan Pendidikan Negeri.
- (4) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Negeri.
BAB III - PENGGABUNGAN
Pasal 23

Setiap Penggabungan Satuan Pendidikan Negeri harus ditindaklanjuti dengan:
- a. penyaluran atau pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan baru yang jenjang dan jenisnya sama; dan
- b. pengembalian aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
BAB III - PENGGABUNGAN
Pasal 24

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang akan melakukan Penggabungan, harus mengajukan surat permohonan Penggabungan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi dari Tim Evaluasi yang merekomendasikan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara dengan membuat Surat Pernyataan Penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat secara tertulis di depan Notaris.
Bagian Keempat
Penggabungan/Perubahan Bidang/
Program Keahlian pada SMK
BAB III - PENGGABUNGAN
Pasal 25

- (1) Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK, dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMK.
- (2) Perubahan bidang/program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Gubernur.
BAB III - PENGGABUNGAN
Pasal 26

Setiap penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus disertai proposal dan alasan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan disampaikan kepada Gubernur untuk SMK Negeri.
BAB IV - PERUBAHAN BENTUK
Pasal 27

Perubahan bentuk Satuan Pendidikan dan/atau alih fungsi Satuan Pendidikan merupakan satuan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi Satuan Pendidikan ke dalam bentuk Satuan Pendidikan lain.
BAB IV - PERUBAHAN BENTUK
Pasal 28

Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang berlaku dalam pendirian Satuan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERUBAHAN BENTUK
Pasal 29

Penyelenggara Pendidikan yang melakukan perubahan bentuk dan/atau alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus menyelesaikan program yang sedang berjalan atau menggabungkan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.
BAB V - PENUTUPAN
Pasal 30

Penutupan Satuan Pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan Satuan Pendidikan.
BAB V - PENUTUPAN
Pasal 31

Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dilakukan dalam hal:
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian; dan
- b. Satuan Pendidikan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
BAB V - PENUTUPAN
Pasal 32

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Negeri ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Penutupan Satuan Pendidikan Negeri, yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Gubernur.
- (3) Hasil Tim Penilai Penutupan Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Penutupan Satuan Pendidikan Negeri.
BAB V - PENUTUPAN
Pasal 33

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara dengan mengajukan surat permohonan Penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi dari Tim Evaluasi yang merekomendasikan Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, wajib ditindaklanjuti oleh Penyelenggara dengan membuat Surat Pernyataan mengenai Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat secara tertulis di depan Notaris.
- (4) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Gubernur menetapkan Penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
BAB V - PENUTUPAN
Pasal 34

- (1) Setiap Penutupan Satuan Pendidikan harus ditindaklanjuti dengan:
- a. Penyaluran atau pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
- b. Pengembalian aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan Negeri kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menggunakan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi, maka penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib menyerahkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 35

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rekapitulasi laporan serta menyampaikan laporan Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
BAB VII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pendirian, Penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. koordinasi;
- b. pemberian pedoman;
- c. bimbingan teknis;
- d. memfasilitasi Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- e. pemantauan; dan
- f. evaluasi.
- (3) Hasil Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 37

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, perubahan bentuk, dan Penutupan Satuan Pendidikan Negeri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, perubahan bentuk, dan Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau di luar tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, menjadi tanggung jawab penyelenggara Satuan Pendidikan bersangkutan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

- (1) Izin operasional Satuan Pendidikan baik formal maupun nonformal yang telah diberikan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dalam hal izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis masa berlakunya pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka pemberian izin operasional mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dibawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
H. ABDUL HARIS
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 49
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 31 Mei 2017
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. SAHBIRIN NOOR
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 049 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
DOKUMEN PERSYARATAN
PENGAJUAN IZIN PRINSIP PENDIRIAN SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
A. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
Ketua Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan SMA harus menyampaikan dokumen, sebagai berikut:
1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat Pernyataan dari Ketua RT atau Ketua RW;
3. Surat rekomendasi kecamatan
4. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
6. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memiliki luas lahan atau luas bangunan gedung minimal 2000 m 2 (dua ribu meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat dan IMB peruntukkan tanah
8. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m 2 (dua meter persegi) x jumlah peserta didik;
9. Memiliki rasio kelas 1 : 20 (satu berbanding dua puluh);
10. Memiliki petugas tata usaha paling kurang 1 ( satu) orang dan tenaga pesuruh 1 (satu) orang;
11. Memiliki ruang kelas paling kurang 5 kelas, ruang unit kesehatan (UKS), ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain, toilet, dapur, dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan serta standar minimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
13. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
14. Tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah kantor (ruko/rukan), dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian, atau pada lahan yang bermasalah;
15. Menyediakan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, menyediakan tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
16. Menyediakan guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus, harus menyediakan guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
17. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan separuh dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik;
18. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; dan
19. Berkualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk kepala SMA.
B. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Ketua Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan SMK harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat Pernyataan dari Ketua RT atau Ketua RW;
3. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
4. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
5. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Rekomendasi kecamatan, Dinas yang membidangi tenaga kerja, Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan, dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi;
7. Memiliki luas lahan atau luas bangunan gedung minimal 3000 m 2 (tiga ribu meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat dan IMB peruntukkan tanah;
8. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m 2 (dua meter persegi) x jumlah pesera didik;
9. Memiliki rasio kelas 1 : 20 (satu berbanding dua puluh);
10. Memiliki satu orang kepala sekolah, satu orang guru tetap yayasan untuk setiap program kompetensi keahlian dengan pendidikan minimal S1 atau D4 bidang pendidikan;
11. Memiliki guru mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif dengan pendidikan minimal S1 atau D4 bidang pendidikan;
12. Memiliki guru bidang konseling (BK) dengan pendidikan minimal S1 atau D4;
13. Memiliki petugas Tata usaha paling kurang 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal D3 dan penjaga sekolah;
14. Memiliki Nota Kesepahaman (Mou) dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan praktek kerja industri minimal 2 (dua) institusi untuk tiap paket keahlian;
15. Memiliki ruang kelas paling kurang 3 kelas, ruang unit kesehatan (UKS), ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang praktik sesuai kompetensi keahlian, gudang, sarana olahraga, tempat bermain, toilet, dapur, laboratorium computer dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan serta standar minimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
17. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
18. Tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah kantor (ruko/rukan), dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian, atau pada lahan yang bermasalah;
19. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan separuh dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik;
20. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; dan
21. Berkualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk kepala SMK.
C. SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)
Ketua Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan SLB harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat Pernyataan dari Ketua RT atau Ketua RW;
3. Surat rekomendasi kecamatan
4. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
6. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memiliki luas lahan atau luas bangunan gedung minimal 300 m 2 (tiga ratus meter persegi) untuk TK LB dan 500 m (lima ratus meter persegi) untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB yang d2ibuktikan dengan sertifikat dan IMB peruntukkan sekolah;
8. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 3 m 2 (tiga meter persegi) x jumlah peserta didik;
9. Memiliki rasio kelas 1 : 5 (satu berbanding lima);
10. Memiliki 1 (satu) orang kepala sekolah, guru paling kurang 2 (dua) orang untuk setiap kelas dengan pendidikan minimal berijazah D4 atau S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau tenaga ahli kekhususan;
11. Memiliki petugas tata usaha paling kurang 1 ( satu) orang dan tenaga pesuruh 1 (satu) orang;
12. Memiliki ruang kelas paling kurang 2 kelas, ruang unit kesehatan (UKS), ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain, toilet, dapur, dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
13. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
14. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan; dan
15. Tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah kantor (ruko/rukan), dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian, atau pada lahan yang bermasalah.
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd
H. SAHBIRIN NOOR