Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang STANDAR OPERATTNG PROCEDURE (SOP) / STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
Berlaku: 3 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SELUMA
PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR rA TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR OPERATTNG PROCEDURE (SOP) / STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka perlu diatur dan disusun Standar Operasional Prosedur pada seluruh satuan kerja perangkat Derah / unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standard Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Pelayanan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
3. Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2a:4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rec-b' k lndonesia Tahun 2008 Nornor 59 Tan'rbat'a* l-e*-ca'a- \*-:a.a Republik I ndonesfa l'.,]l or r a3-a,4-
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438)',
6. undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494)', 4.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 5.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a737); 6.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 7.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Provinsi Dan KabuPaten / Kota; 9.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) / STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Unit Kerja adalah Satuan Kerja pada SKPD;
5. Standard Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Pelayanan adalah serangkaian petunjuk tertulis dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas - tugas bagaimana, kapan,dimana dan oleh siapa yang ada Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma;
6. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur;
7. Uraian Prosedur adalah langkah langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu;
8. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan symbol symbol atau bentuk bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi;
9. Hasil akhir adalah Produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa;
10. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas standar operasional prosedur yang terdiri dari melengkapi. membuat, menambah I mengurangi, menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur:
11. Pelaksana adalah Pegawai yarlg rnelaksanakan SOP Ca a"''' pekerjaannya
BAB II - TAHAPAN
Pasal 2

- (1) disusun oleh pelaksana pekerjaan pada lnstansi / SKPD dilingkungan Pemerintah Penyusunan SOP masing masing Kabupaten Seluma;
- (2) Tahapan penyusunan SOP dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta disusun menurut tingkatan unit kerja pada masing masing lnstansi / SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
3. Penyusunan SOP pada lnstansi i SKPD perlu diterbitkan dengan SK dari Kepala SKPD masing - masing. (3)
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 3

- ('1) Penyusunan SOP atau Prosedur Pelayanan dilakukan disetiap lnstansiiSKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- (2) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Pelayanan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma meliputi :
- a. Efisiensi dan efektifitas;
- b. Kejelasan dan kemudahan;
- c. Kepastian hukum;
- d. Dinamis, dan
- e. Kepatuhan hukum.
- (3) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara rutin serta dapat menghasilkan output yang maksimal.
- (4) SOP dibuat dalam bentuk table, tertulis dan diagram alur;
- (5) Format penyusunan SOP sebagaimana dmaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini