Unknown BUPATI Nomor 21 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 21 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapetn Buton, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Vinas Kelautan dan Penkanan Kabupaten Buton;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undanf-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat U di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor L822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun '2UUY (Lembaran Negara Republik Indoncsiu Nornor 154, Ta:nbahan Lembaran Negara Republik Indoncaia Nornor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 3:3 'l'ahun 2004 renrang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-1 Nomor 126, Tambal:an Lembarnn Negara Rcpublik Indonesia Nomnr 4488);
6. l Indang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, 'l'ambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun '..1014(.Lcmbaran Negara Repubhk lndonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ::;492);
7. Uodang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rtpuulik Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, Tarnbahan Lcrnbar-an Negara Rcpublik Indoneuia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tnrnbu.hcri Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undar:g Nomor 23 Talrun 20 I 4 tcntang Pemerintah Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor '244, 'l'ambahan Lernb ararr Negara Repnhlik Indonesia Nomnr SS87), sebagairnana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undana Nornor 9 TahiJ!'l 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran l\egara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20]6 tenzang Pcrangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presidcn Nomor 7 Tahun 2015 tcntang Organisasi Kernenterian Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta;1un 2015 Nomor 6r;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 'rahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang M.enjadi Keweriangari Pemerintah Kabupaten Buluu Sebagai Dacrah Otonom (Lcmbaran Daerah Kabupaten Duton Tahun 2016Nomor112);
13. Peraruran Menteri Kelautan dan Peri.kanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tcntang f'cdoman Norneriklatur Perarigkat Dacrah dan Uni, Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaks:m:;ik::in Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSl, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN LJAN PERIK/\NAN KABUPATEN BVTO.~.
BAB I - KEDlJDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dima.ksud pada ayat (J) dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah clan bertanggung jawah kepada Bupati mclalui Sckrctaria Dacrah.
BAB lll - SUSUNAN ORGANJSA.SI
Pasal 3

- [!) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Uinas Daerah Tipe A.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagairnana dimaksud ayat ( 1) terdiri atas:
- a. Kepaia Dinas;
- b. Sekretariat;
- r.. Bidang Pengernbangan Perikanan Tangkap;
- d. Bidnng Pengembangun Usuhu Perikzman Budido.yo.;
- e. Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan;
- f. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala Dinas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pimpinan Dinas Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan membawahi Sekretaris Dinas, Bidang-Bidang, UPTD, dan Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Data Statistik;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (S) Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap dirnaksud pada ayat (I) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan berta.nggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan membawahi:
- a. Seksi Dildat dan Pendampingan Perikanan Tangkap;
- b. Scksi Pcrmodalan dan IPT'EK Perikanan Tangkap; dan
- c. Seks; Pembmaan Ke1embagaan Perikanan T'angkap.
- (G) Bidang Peugembangan Uaaha Perikanau Bud.idaya dunaksud pada ayat {l) huruf d, d.i.pin:ipin o1ch aeora.ng Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan mernbawahi:
- IL 8eksi Diklat chm Pendarnpingan l Isaha Perikanan Budidaya:
- b. Seksi Permodalan dan IPTEK Usaha Perikanan Buclidaya; dan
- c. SekGi Pernbinoun Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya.
- (7) Bidang Faelitaai Pcrisinan dan Pcngclolaan Tcmpat; Pclclangan lkan dimaksud pada ayat (1) huru.f e, dipimp;n oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan membawahi:
- a. Seksi Faslitasi Perizinan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pernasaran; dan
- c. Sckai Pcngelolaau Teuipat Pelelangan lkan.
- (8) Bidang Pengernbangan dan Pengelolaan Kawasan dimaksud pada ayat (I) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidaug yang berada dibawah dan bertanggung jawab kcpada Kcps!a Dinan Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan m&lt;:ml?gwa.l};:
- a. Scksi Pcngcmbangan Kawasan Budidaya;
- b. Seksi Kesehatan Lingkungan Budidaya; dan
- c. Seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan.
- (9) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (10) Seksi seoagaimana dimaksud ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-maslng.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- ( 1) Dinas Kelautan clan Perikanan mempunyru tugas rnelajcsanakan 11n1sAn pernerintahan y;ing menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Peri.kanan dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (!) menyclenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan se suai dengan lingkup tugasnya;
- b. pclaksanaan kcbijakan scsuai dcngan ll.ngl,.-up rugasriyer,
- c. pelaksanaan evaruasi dan pclaporan sesuai dengan liug,kuv \u!!,a,;nya;
- d. pelaksanaan adrrurustrasi dinas sesuai dcngan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mcmpunyai tugas membanru Bupati melnkecnckan uruaan Pemeriritah di Bidang Kela.utan dan Perikanan meliputi perikanan tarigkap dan perikanan budi dava yang menjadi kewenangan daerah sesuai azas otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembanruan yang diberikan kepada dacrah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, \_pencrtiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupatcn, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (1'PI) clan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan pernberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pernbudidaya ikan, penertiban SHJP di bictang pembudidayaan ikan yang usalrauya dalam 1 (satu) daerah kabupatcn, pcngclolo.o.n don penyeleriggaraan
- Tempat Pelelangan lkan iTPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelavan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerriban SJUP di bidang pernbudidayaan ikan yang usahanya dalarn 1 [satu) daeran kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. (TPI) dan pengelolaan pernbudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan adrninistrasi Dinas Perikanan
- e. Pembina.an terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; clan
- f. pelaksanaan tugas lain terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Ketiga
Sckrctariat
Pasa.15
Sekretariat Dinas rnempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas da1am pelayanan administratif dan kesekretariatan kepada sernua satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi urusan perencanaan, data statistik perikanan, monitoring, evaluasi, pelaporau, pengcndalian, ketatalaksauaan dau hukum, keuangan, kcpcgawalun, umum clan perlengkapnn, humas dan protokol serta urusan pendidikan dan pclatihari.
PasaJ 6
Sekretaris Dinas dalarn melaksanakan tugas dimaksud daJam pasal 5, menyelenggarakan fungst:
- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusun rencana kerja, program dan kegiatan d.nas perikanan;
- b. pelaksanaan penyajian data statistik perikanan dan pelaporan akuntabilitas dinas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran, umum dan perlcngkapan;
- d. peiaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, hurnas dan protokol serta pendidikan dan pelatihan; dan
- e. peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Kepala Sub Bagian Perencariaan dan Data Statistik rnempunyai tugas mengurnpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan kegiatan, mengumpulkan dan rnengolah data statistic perikanan, mcnyusun Japoran kinerja dinas perikanan.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Kepala ~11h Bagian Keuangan clan Perlerigkapan mempunyai tugas rnelaksanakan pengclolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan kcuangan dinas, mcnyusun rencana kebutuhan dan mend.stribusikan barang perlengkapan, menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta rnetakukan invent.arisasi barang yang dikelola cm:tUfJUll c.likuu,;ttj iliuu,;
1-'asal 9
Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai rugas melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapatrapat dinas dan pendokumentasian xeglaran dinas, rnclaksanakan pengurupulan, pengelolaan, pcnyimpanan dan pcmcliharaan data kepeguwnian dilingkungan dinas serta menyiapkan usutan kenaikan pangkat dan pension pegawai
Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap mempunvai tugas melaksankan penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan, cvaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha perikanan tangkap.
Kepula Bidnng Pengernbangan Pcrikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sr,h::igaim,ma dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan lungsi :
- a. pel&amp;l&lt;sanaan Inventarisasi dan jdentifikasi ~ngP.mhangan 11!&lt;ah8 perikanan tangkap;
- b. pelnksnnuun peneto.po.n standar dan kriteria pengembangan usaha perikarian tangkap;
- c. pcmberian pendidikan, pclatihan eerta bimbingon teknis clan evaluasi pengernbangan usaha perikanan tangkap;
4. d , penyusauan laporan pclaksanaan program dan kegiatan pengemoungan usaha perikariar; tangkap;
- e. pelaksanaan tugas Iain yang dibcrikan oleh Kcpala Dines.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Perikanan Tarigkap mempi myai tugas melakukan pengurnpulan data, identifikasi, analisa, cvaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pcndarnpingan usaha perikanan tangkap.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

Kepala Se kai Perrnodalan rlan TPTEK Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengurnpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pembcrian kemudahan akses ilrnu pengetahuan, teknologi dan intormasi kepada pelaku usaha perikanan tangkap.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

Kepala Seksi Kelembagaan Perikanan Tangkap rnempunyai tugas data, idcntiflkasi, analisis, penyiapan bahan perurnusan pclaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelernbagaan usaha perikanan tangkap
Bagian Kelima
Bidang Pcngernbangan Usaha Perikanan Budidaya
Pesa] 15
Kepala Bicang Pengembangan Usaha Perikanan Buclidaya mempunyai tugas melaksanakan peuyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kcbijakan, evelunsi serta pelaporan pelakoanaan pengembanga» usaha perikanan budidaya.
Pasa'. 16
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peri.kanan Budidaya dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 15, menyelenggarakan Iungsi:
- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan usaha perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan budidaya;
- c. pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan Leknis dan cvaluasi pengembangan usaha perikanan budidaya;
- d. penyusanan laporan pelaksanaan program clan kegiatan pengembangan usaha perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
..
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan R11clic!AyA mempunyai tugas melakukan pengumpulan data. identifikasi, analisa, evaluasi serta pelaporan pclaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha perikanan budidaya.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

Kepala Scksi Pcrrnodalan dan IPTEK Usahu Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengurnprrlan dara, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan can pelaksanaan kebiiakan, evaluasi serta pelaporan pclaksanaan Iasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kernucahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pelaku usaha perikanan budidaya.
Pa$31 19
Kepala Seksi Kelernbagaan Usana Perikanan Bndidaya mernpunyai tugas data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pernbinaan kelernbagaan usaha peri-canan bu di day a
Bagian Keenam
Oidang Paeilitaei Pcrieinun dun Pengclolaan Ternpat Pclelangan Ikan
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Kepala Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Ternpat Pclelangan lkan rnempunyai tugas rnelaksanakan penyiapan koordinasi, Iasilitasi perumusan dan pclaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekornenoasi izin usaha perikanan, pcmbinaan dan pendarnpingan kegiatan pengolahan dan pemasaran basil perikanan, serta pcngelolaan ternpat pclclangan ikan
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

Kepala Bidang Fasililasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan dalam rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud Pasal 20, rnenyclenggarakan tungsi :
- penerbitan a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rekomendasi surat izin usaha perikanan
- b. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pada kegiatankegiatan pengolahan dan pernasaran hasil perikanan dan distri busi ikan
- c. pelaksanaan kebijakan dan pelaporan pengelolaan Tcmpat Pelelangan Jkan
- d. pelaksaan tugas lain yang diberikan ole Kepala Dinas.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

Kepala Seksi Fasilitasi Perizman mempunyai tugas melakukan pengumputan data, identiflkasi, analisa, penylapan bahan pcrun~usan dan pelaksanaan kcbijakan, cvajuasi serta peloporun pelakeanean penerbitan rckomendasi Sural lzin Usaha Perik:,nnn, T'anrla Pencatatan Usaha Perr.budidaya lkan dan Tanda Pencatatan Kapa! Pengangkui lkan Hidup
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

Kepala Scksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai cugas melakukan pengumpulan data, idenunkast, analisa, peuyiapan bahan pcru.rnusan dan pelaksanaan kcbijakan, cvahraei serta peloporari pelaksariaan pembinaan dari pend,;;mpingan kcgiaran-kegiaran usa ha pengolahan dan pernasaran hasil perik.anan serta distribusi ikan
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

Kepala Seksi Pengembangan lnvestasi Kelautan dan Perikanan mempunyai rugas melakukan pcngurnpulau data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan pcrumusan dun peloksanaan kebijakan, evatuasi serta pel:aporan pelakeanaan pe.ngeJola:;,n dan penyelenggaraan Ternpat Pelelangan Ikan.
Bagian xetujun
Bidang Pengcmbangan dan Pengclolaan Kawasan
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perurnusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pclaporan pelaksanaan pengelolaan pcmbudidayaan ikan.
Peaal 26
Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan dalam mclaksanakan :1.1gas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, menyelenggarakan Iungsi ;
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan tcknis pengembangan kawasan budidaya, perbenihan dan pembesaran ikan
- b. perurnusan standar, norrna, pedoman, kriteria dan prosedur peugelolaau kesehatan lingkuugau budidaya ikau
- c. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengernbangan kawasan budidaya, perbenihan dan pcmbcsaran ikan scrta kesehatan lingkungan budidaya ikan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

Kepala Seksi Pcngembangan Kawasan Budidaya mernpunyai tugas rnelakukan pengurnpulan data, identifikasi, analisa, pcnyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi can pelaporan penyusunan rencana pengembangan dan pengclolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pernbudidayaan ikan;
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perurnusan pelaksanaan kcbijakan, evaluasi can pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan Iahan untuk pembuctidayaan ikan, pengelolaa.n kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan rnuru pakan ikan dan obat ikan yo.ng digunakun pembudidaya ikan
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

Kepala Seksi Perbenihan dan Pembesaran lkan mempunyai tugas mengurnpulkan data, identifi.kasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksnaan pembinaan Cara Pembcnihan Ikan yang Baik dau Cara Pcmbcsaran lkan yang Baik, pcnycdiaan bcnih ikan, calon induk dan induk ikan bermutu serta pele starian calon induk, induk dan/atau benih ikan
TATA KERJA
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

U
Setiap unsur di lingk:ungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan tungsi harus menerapkan prmsip koordmasi, mtegrasi, dan sinkromsasr balk ctaJam lingkungan Oinas Kelautan dan Perikanan sendiri, maupun dalam hubungan Dirias Kclautan clan Pcrikanan dcngan Pcrangkat Daerah dan a tau Lembaga lain terkait
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

- (I) Sctiap pimpinan unit orgarusasi bertanggungjawab memimpin dan menggoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai derigan uraian lugas yang tdal, tlilt:laµkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan patuhi oleh hawahan sccara bertanggung jawab scrta dilaporkan secara berkala sesuai derrgan pero.turon perur.dangan-undangan yang 'berlaku.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus me\akukan pembinaan dan pengawassn terhadap unit organisasi dibawahnya.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33

Al.as dasar pcrtimbangan daya guna dan basil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Kelautao dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketcnruan dan perundangundangan yang berlaku.
BAB V - ESELON, PENGANGKI\TAN DA:-J PEMBERHENTIAN
Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama,
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon [Ila atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon !lib atau jabatan administrator
- 14) Kepala Sub Bagian, Kcpala Seksi, dan Kepala UPTD merupakan .iabatan struktural cselon !Va atau jabatan pengawas.
Bagian Kedua
Pengaugkatan dan Peruberhentian
BAB V - ESELON, PENGANGKI\TAN DA:-J PEMBERHENTIAN
Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekreraris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
2. i2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 j berpedornan pada ketentuan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.
BAB V - Pasal ;;o
Pasal 37

Jenjang jabatan dan kapangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturar. perundang-undangan yang berlaku.
1
BAB V - Pasal ;;o
Pasal 38

- tl) Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk l.r'TD sesuai kebutuaan dan besarnya kcrja berdasarkan peraruran perundang-undangan: dapat beban
- tersendiri. (2J Pembcritu kan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diarur dengan Peraturan Bupati
Pasul 30
Dilingkungar. Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diberuuk kclompok jabatan fungsional scsual kcbutuhan dan bcsarnya beban kcrja berdasarkan peraturan perundang-undangan
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - Pasal ;;o
Pasal 40

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai t.ahun 2017
BAB V - Pasal ;;o
Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Oupati ini mulai bcrlaku , Unit Pelaksar.a Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanA.kAn t1117;ts chm fungsinya sampai dengan ditetapkannya Pcraruran Bupati tentang pembentukan Lnit Pelaksana Teknis yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada avat (ll dilakukan paling Jama 6 (enam) bulan sejak diuncangkannya Peraturan Bupati ini.
BAB X - PENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 40 Tahun 20 J 3 tcntang Kectudukao, Tugas i-okok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupatcu BuL~·11, dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
•
!
f'craluran Bupati iui mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Derita Daerah Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 12, O\&lt;CjOe,t:p.. 2016
| PARAF | PARAF |
|------------------------|---------|
| S:'t:!.<&.. | |
| Psv ~ | |
| ~- \<.~ | |
| \ - "':) . t ,h..trur, | C> |
| K~. ~ | ~ ... , |
tlUPATI BUTON,
f--
SAMSU UMAR ABDUL SJ\MIUN
,
BAB X - PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ,
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pcngundnngan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
| PARAF | PARAF |
|--------------|---------|
| D<,,, .3, | |
| \<a - 0\<.f' | . |
| ~. l~<-11' | ty, |
| ~-~~ | |
SAMSU UMAR ABDUL SAMTUN
Cap/TIO
BUPATI BUTON,
Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1~ ()::::1oeiefl. 2016
KAS · ,SH
Pembina. Utama Muda, lV/c Nip. 19580101 198903 I 012
Pada tanggal
~"\ ~,·
ll.
2016
Pit. SEKRETARlS DAn,n.ru, KABUPATEN BUTON,
Diundangkan di Pas a w aj o
DERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUH 2016 NOMOR
J:.? ..
/
•
.
N/A
Pasal 1

Pada waktu dan jalan tertentu di Wilayah Kota Kotamobagu diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
N/A
Pasal 2

- (1) Lokasi dan walrhr penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor riiteiapicar^i discpa^-ijang .IaIa; .^J::=ad Yan: nutei d*: l=npu :nerah Mesjid RayaBaitul Makrnur sampai dengan pertigaan samping SMAN 3 Kotamobagu, khususnya diseputar lapangan Kotamobagu pada Hari Minggu mulai Jam O6.OO Wita sampai dengan Jam 1O.OO Wita.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) tidak berlaku pada saat Hari Besar Keagamaan.
- (3) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ay4l (f), pada waktu penyeienggaraan kegiaian Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. {41 P.,n3,elengaraa! k-eg!a-ta,n Hari Retras Kendaraan Bermotor harus didukune dengan:
5. a, Ketersediaan petugas pengamanan baik dari kepolisian maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu.
- b. Adanya jalur pengalihan alternatif.
- c. Keterse.tiaprr sarana prasarana untuk pelaksanaan keglatan berolahraga maupun kegiatan lainnya.
N/A
Pasal 3

Pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang diatur dalam peraturan walikota ini ailarang membagikan sticker nraupun brosur dan atribut rainnya yang bernuansa politik.
N/A
pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kotamobagu Pada tanggal J6 Maret 2ol5