PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2014
Tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 20 Januari 2014
N/A
Preamble

Mengingat
:
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
BUPATI KAPUAS HULU,
Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ditegaskan mengenai pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu menetapkan kembali keanggotaan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
Menetapakan :
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M. PAN/2004 tanggal tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sabagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tin[gkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB II - TUGAS BAPERJAKAT
Pasal 2

Tugas BAPERJAKAT adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam :
- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural;
- b. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- d. Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS
Pasal 3

- (1) Keanggotaan BAPERJAKAT, terdiri dari:
- a. Seorang Ketua merangkap anggota.
- b. Anggota sebanyak 4 (empat) orang.
- c. Seorang Sekretaris Bukan anggota.
- (2) Keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan kewenangan pejabat berwenang.
- (3) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada BKD Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaannnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Ketua Sekretariat BAPERJAKAT secara fungsional dijabat oleh Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Kapuas Hulu;
- (6) Anggota Sekretariat BAPERJAKAT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada BKD Kabupaten Kapuas Hulu yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas BAPERJAKAT.
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS
Pasal 4

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a) mengundang Anggota dan Sekretaris untuk melakukan sidang BAPERJAKAT;
- b) memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
- c) menentukan jadwal pelaksanaan sidang BAPERJAKAT;
- d) menyampaikan hasil sidang kepada pejabat berwenang;
- e) memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun pejabat eselon II;
- f) memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris BAPERJAKAT.
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS
Pasal 5

Tugas Anggota BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a) menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
- b) turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran secara obyektif di dalam sidang-sidang BAPERJAKAT;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS
Pasal 6

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b) memimpin dan mengarahkan tugas Sekretariat BAPERJAKAT;
- c) menerima tembusan surat usulan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, dan kenaikan pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
- d) menyiapkan dan menyusun secara sistematis bahan-bahan yang diperlukan untuk sidang BAPERJAKAT;
- e) mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat BAPERJAKAT;
- f) menyiapkan tempat sidang dan mencatat notulen persidangan;
- g) menyiapkan hasil pertimbangan BAPERJAKAT yang akan disampaikan kepada pejabat berwenang;
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS
Pasal 7

Tugas Ketua Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut :
- a) memimpin Sekretariat;
- b) membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat;
- c) menyiapkan dan menyusun bahan sidang serta menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan Tim BAPERJAKAT;
- d) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sekretaris Tim BAPERJAKAT;
- e) melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat.
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS
Pasal 8

Tugas Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) adalah membantu Ketua Sekretariat, yaitu:
- a) mengumpul dan mengolah data Kepegawaian berkaitan dengan kelancaran tugas BAPERJAKAT;
- b) secara berkala menyampaikan bahan-bahan berupa data dan informasi tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing;
- c) membantu Ketua Sekretariat dalam rangka mempersiapkan dan menyusun bahan sidang serta Berita Acara Hasil Sidang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- d) memberikan masukan kepada Ketua Sekretariat tentang perubahan dan perkembangan informasi kepegawaian secara pro aktif;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Sekretariat.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG
Pasal 9

- (1) Sidang BAPERJAKAT dilaksanakan sewaktu-waktu, sepanjang diperlukan.
- (2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, paling sedikit 2 (dua) orang anggota, dan Sekretaris namun apabila dalam hal Ketua berhalangan dapat menunjuk dan memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota dengan bukti tertulis untuk mewakilinya dengan catatan semua anggota harus hadir, dan harus ganjil.
- (3) Dalam pertimbangan calon, apabila dipandang perlu di dalam sidang dapat mengundang serta meminta penjelasan dari pejabat yang mengusulkan atau pihak lain yang relevan dengan pengusulan tersebut.
- (4) Hal-hal yang dipertimbangkan didalam sidang BAPERJAKAT adalah sebagai berikut:
- a. aspek pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil;
- b. pengkajian terhadap persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan struktural yang menunjukan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II serta pengangkatan Sekretaris Daerah.
- (5) Pembahasan terhadap rencana pengisian satu jabatan struktural dilakukan paling sedikit terhadap 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil yang dinilai mempunyai kualitas yang sama.
- (6) Nomor urut Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mengisi satu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan merupakan nomor urut prioritas, melainkan hanya penomoran biasa.
- (7) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai belum cukup, BAPERJAKAT dapat menambahkannya dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memenuhi persyaratan.
- (8) Saran dan Pertimbangan yang disampaikan BAPERJAKAT tidak terikat pada nomor urut Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan atau direncanakan untuk mengisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
BAB V - PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG
Pasal 10

- (1) BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat antar sesama anggota.
- (2) Apabila anggota BAPERJAKAT tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua dan mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang tersebut.
- (3) Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani secara bersama Ketua, Sekretaris dan Anggota yang hadir dalam siding.
- (4) Berita acara sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua BAPERJAKAT kepada Pejabat berwenang sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, pengusulan kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan struktural dengan menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II, pengangkatan Sekretaris Daerah.
- (5) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Keanggotaan BAPERJAKAT dan keanggotaan Sekretariat BAPERJAKAT, menerima honorarium yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 20 Januari 2014
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 21 Januari 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
YOHANA ENDANG
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 6