PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2015
Tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Berlaku: 8 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangkalan, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalanperlu diselenggarakan dengan mengintergrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bangkalan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang dan Barang di Jalan ;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
30. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 13/D).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANGKALAN.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 5

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
- b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
- c. arah kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
- d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 6

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:
- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerja sama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
- b. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi;dan
- d. rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 7

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 8

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:
- a. mencabut, menggeser, dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. memindahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain;
- c. membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luar peruntukan yang telah ditetapkan.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 9

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.
- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan keberbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 11

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pengaturan Pengunaan Jalan Paragraf 1 Penetapan Kinerja Pengunaan Jalan Pasal 12
Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan :
- a. status;
- b. fungsi;
- c. kelas jalan;
- d. muatan sumbu terberat yang diizinkan; dan
- e. kecepatan rencana.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 13

Penetapan penggunaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 14

- (1) Jalan yang dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, dan/atau jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai jalan umum.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 15

Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat secara langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai jalan umum.
- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan jalan;
- b. pengendalian pembukaan jalan rusak; dan
- c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 17

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:
- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian bahan jalan yang berfungsi untuk drainage dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan/atau
- d. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan.
- (2) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya diatur dalam Peraturan Bupati.
Setiap kendaraan angkutan barang wajib menggunakan jalan yang sesuai dengan kelas, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 23

Kelas, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 24

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
- c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
- d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu;dan/atau
- e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 25

- (1) Pemilik kendaraan angkutan barang mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Dalam hal permohonan dispensasi diterima, Dinas mengeluarkan surat dispensasi penggunan jalan yang sekaligus merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat dispensasi penggunaan jalan sebagaimana pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas dengan jangka waktu tertentu.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 26

- (1) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak menghapus tanggung jawab pemilik atau pengusaha angkutan barang atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pegangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengusahan angkutaan barang wajib mengembalikan kondisi jalan seperti keadaan semula.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 27

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidentil dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan container.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dispensasi penggunaan jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraankendaraan di luar kemampuan daya dukungnya, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan dan atau pengawasan secara langsung di jalan, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 31

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 33
Pasal 34

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
BAB VI - Pasal 35
Pasal 36

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi: a. pendataan kendaraan bermotor;
- b. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor; dan
- c. pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.
Bagian Kesatu Pendataan Kendaraan Bermotor Pasal 37
Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 38

Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 39

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.
Bagian Kedua Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi Paragraf 1 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Pasal 40
- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi kendaraan wajib uji yang meliputi :
- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang;
- d. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
- e. kendaraan khusus.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 41

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) adalah persyaratan untuk memenuhi ambang batas laik jalan yang meliputi:
- a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kuncup roda depan;
- f. tingkat suara klakson;
- g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. alat penunjuk kecepatan;
- j. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis ukuran danlapisan;
- k. kedalam alur ban luar; dan
- l. intensitas cahaya yang masuk ke kabin/kepekatan kaca film.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang memasang tanda-tanda, gambar, atau reklame yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, kecuali dengan izin Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas.
Paragraf 2 Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi Pasal 42
Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 43

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 44

Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan dan jalur keluar masuk kendaraan;
- b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air service, diagnosa kendaraan, engine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
- c. memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
- d. memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan;
- e. memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisis CO dan HC mesin siklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis operasi asap mesin diesel/bahan bakar solar;
- f. memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan; dan
- g. memiliki izin dari instansi terkait sebagai bengkel tertunjuk dan masuk anggota Asosiasi Bengkel Seluruh Indonesia.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 45

Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 huruf e, dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/ kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 46

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang di unit pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah atau bengkel pelaksana dikenakan retribusi.
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan surat keterangan dan stiker yang dipasang pada kendaraan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 47

Setiap kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dilarang beroperasi di jalan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 48

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan pakar bidang lingkungan hidup atau institusi lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 50
Selain pemeriksaan kendaraan bermotor, bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) juga diwajibkan :
- a. dilakukan pengujian berkala;
- b. dilakukan pemeliharaan; dan/atau
- c. dilakukan perawatan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 51

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, wajib dilakukan paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 52

Setiap kendaraan wajib uji wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 53

- (1) Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 54

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pihak swasta dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan yang mendapat rekomendasi Direktur Jenderal Perhubungan Darat, sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 55

- (1) Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
- (2) Dinas harus menyediakan tempat pencucian kendaraan dan tempat perbaikan kecil kendaraan bermotor, serta peralatan yang representatif.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 56

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis,dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi wajib uji kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 57

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
- a. berat kosong kendaraan;
- b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
- c. jumlah berat yang diperbolehkan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
- d. daya angkut orang dan barang; dan
- e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila:
- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
- (4) kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
- a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. identitas pemilik; dan
- d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Uji berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 59

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas berkewajiban menyediakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 60

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurangkurangnya meliputi: a. perbaikan yang harus dilakukan;
- b. waktu dan tempat pelaksaaan uji ulang.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dalam harus dilaksanakan dalam jangka waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemilik yang melaksanakan ketentuan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji ulang
- (4) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 61

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan terhadap keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Uji ulang dilakukan apaabila permohonan keberatan diterima.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 62

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas, dan dikenakan retribusi.
- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan dikenakan retribusi.
- (4) Dinas dapat melakukan pencetakan ulang nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Agen Pemegang Merk dan Kepolisian, sesuai domisili kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Pencetakan ulang nomor rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dapat diproses oleh Agen Pemegang Merk setempat.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Bagian Keempat Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor Pasal 65
- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 66

- (1) Bengkel umum dan bengkel khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dibagi dalam kategori :
- a. bengkel terdaftar;
- b. bengkel tertunjuk;dan
- c. bengkel pelaksana.
- (2) Bengkel terdaftar, tertunjuk serta bengkel pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.
- (3) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel terdaftar, tertunjuk serta bengkel pelaksana, diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
- (1) Bengkel konstruksi melakukan Rubah Bentuk sebagaimana permohonan pemilik kendaraan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan atau proto type kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan:
1. Pengesahan rancang bangun (Design) dan spesifikasi teknis;
2. Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
3. Jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight);
4. Susunan muatan sumbu;dan/atau
5. Pemegang keputusan (Lisensi).
- b. pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan uji mutu kepada Dinas kembali, kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- d. dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggangu jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan; dan
- e. memiliki izin dari instansi terkait/Kementerian yang bertangung jawab di bidang sarana dan prasarana jalan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 69

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, Dinas dapat memerintahkan untuk ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
Bagian Keenam
- (1) Untuk menunjang pelaksanaan dan operasional Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor, Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuanketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
- b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- d. pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.
BAB VII
Pasal 72

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan secara terkoordinasi yang meliputi:
- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas; dan
- f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.
BAB VII
Pasal 73

- (1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:
- a. Satlantas Polres;
- b. Organda;
- c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan/atau
- g. Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
- b. Alat komunikasi;
- c. Kendaraan Ambulance;
- d. Kendaraan Derek;
- e. Alat P3K; dan
- f. Alat lain yang dibutuhkan.
BAB VII
Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.
Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.
BAB VII
Pasal 76

- (1) Penderekan kendaran bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus dilengkapi dengan Izin Bupati.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.
BAB VII
Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Pendidikan Mengemudi Pasal 78
Pasal 79

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.
BAB VIII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Pendidikan Mengemudi Pasal 78
Pasal 80

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuanketentuan:
- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
2. rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur; dan
3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.
.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
1. pengetahun umum;
2. peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan; dan
6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.
BAB VIII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Pendidikan Mengemudi Pasal 78
Pasal 81

- (1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan bahan pertimbangan mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.
BAB VIII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Pendidikan Mengemudi Pasal 78
Pasal 82

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan atau sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan pendidikan atau sekolah mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan rekomendasi dari Dinas dan pihak Kepolisian.
BAB VIII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Pendidikan Mengemudi Pasal 78
Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
BAB VIII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Pendidikan Mengemudi Pasal 78
Pasal 84

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
BAB VIII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Pendidikan Mengemudi Pasal 78
Pasal 85

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
- b. pendidikan dan latihan; dan/atau
- c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudiangkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
- a. Kepolisian;
- b. organisasi angkutan darat;
- c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
- d. organisasi pengemudi;
- e. organisasi non Pemerintah; dan/atau
- f. masyarakat.
BAB VIII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Pendidikan Mengemudi Pasal 78
Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Fasilitas Pejalan Kaki Pasal 87
Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
- a. trotoar;
- b. jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan; dan
- c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.
BAB VIII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Pendidikan Mengemudi Pasal 78
Pasal 88

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 90

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi kegiatan:
- a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
- b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
- c. perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
- d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey dan analisis lalu lintas yang terdiri dari:
- a. survey dan analisis inventaris lalu lintas;
- b. survey dan analisis asal tujuan;
- c. survey dan analisis lalu lintas harian rata-rata;
- d. survey dan analisis bangkitan tarikan lalu lintas; dan
- e. survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 91

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
- a. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
- b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang; dan
- c. penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
- b. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
- c. penetapan larangan berhenti dan atau parkir tempattempat tertentu;
- d. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan; dan
- e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 92

Ketentuan mengenai kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 93

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap penetapan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 94

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas melaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. rambu lalu lintas;
- c. marka jalan;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
1. alat pembatas kecepatan; dan
2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
1. pagar pengaman;
2. cermin tikungan;
3. tanda patok tikungan
4. pulau lalu lintas; dan
5. pita penggaduh.
- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
- h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 97

- (1) Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung agar penyelenggaraannya dapat terlaksana secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan Rencana Induk diberi tanda pengesahan.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 98

- (1) Setiap orang yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, dan/atau fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap orang dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai manambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan Hukum atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat izin dari Dinas.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda dan/atau alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekayasa Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melakukan Analisis Dampak Lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- h. infrastruktur lainnya.
- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari:
- a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dinas memberikan rekomendasi mitigasi lalu lintas berdasarkan pada Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pemindahan Kendaraan Pasal 102
- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
- b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu lalu lintas atau tidak;
- c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
- d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam);dan
- e. menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari dua jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingg dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 103

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diselenggarakan dengan memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:
- a. dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;dan
- c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
- b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat, isyarat bunyi; dan
- c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
- b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
- c. informasi pemindahan kepada pemilik;
- d. berita acara pemindahan penyimpanan;
- e. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
- f. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya; dan
- g. pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlbih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman, dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 104

Ketentuan mengenai pemindahan kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang Paragraf 1 Fasilitas Parkir Umum Pasal 105
- (1) Fasilitas parkir untuk umum diselenggarakan di tepi jalan umum dan/atau tempat khusus parkir.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada Daerah Milik Jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan Angkutan Jalan pada jalan kabupaten, jalan desa, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (3) Lokasi titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Surat Keputusan Bupati.
- (4) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung dan/atau taman parkir yang dilaksanakan di pusat.
- (6) Kegiatan, kawasan wisata, pendidikan, industry dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan, pelayanan umum dan tempattempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemilik kendaraan yang mempergunakan fasilitas parkir dikenakan retribusi.
- (8) Ketentuan mengenai retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
- b. Satuan Ruang Parkir ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15º, serong 30º, dan serong 45º;dan
- c. dinyatakan oleh rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. keluar masuk kendaraan ke dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan;
- b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan;dan
- c. tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu peruntukan parkir.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 107

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan/atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir diberi tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.
- (1) Juru parkir merupakan petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas oleh Kepala Dinas;
- b. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut yang jelas dan lengkap;dan
- c. setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan, yang diatur berdasarkan prosentase dari pendapatan bruto, setiap hari, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil uji petik pada saat penetapan target pendapatan untuk juru parkir yang berstatus tenaga harian lepas.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 109

- (1) Juru parkir di tepi jalan umum mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun dalam pelayanan parkir.
- (2) Pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diberikan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.
- Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diselenggarakan
- (1) oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
- a. parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. parkir yang dilaksanakan di luar badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan atau kerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan.
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 111

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Parkir Umum dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
- b. mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parkir dan peraturan perundangundangan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. menggunakan karcis harian dan/atau karcis bulanan yang telah diperforasi oleh Dinas.
- (2) Pemilik izin penyelenggaraan parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kontribusi pendapatan retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak parkir yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat menyelenggaran kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 112

Setiap orang dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir umum diatur dengan Peraturan Bupati.
Bongkar Muat Barang
- (1) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
- b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
- c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
- d. lokasi proyek yang menggunakan jalan di daerah; dan/atau
- e. Terminal Barang.
- (3) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
BAB IX - TEKNIK LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas Pasal 89
Pasal 115

Ketentuan mengenai pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 116

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif perlu disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pengguna sarana angkutan massal.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 117

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam:
- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. trayek antar kota antar provinsi;
- b. trayek antar kota dalam provinsi;
- c. trayek angkutan kota dan perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di wilayah kabupaten; atau
- d. trayek angkutan kota dan perdesaan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bemotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 118

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. berada dalam wilayah kabupaten;
- b. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;atau
- c. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;
- b. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
- c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 119

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3), huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 120

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 121

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 122

Ketentuan mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bemotor umum diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 123

- (1) Untuk kepentingan pengembangan wilayah khususnya yang belum terlayani oleh pelayanan angkutan orang oleh kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, maka pelayanan angkutan orang dilakukan oleh angkutan perintis.
- (2) Jenis angkutan orang perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
- (3) Pengangkutan orang perintis harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. wilayah operasinya dibatasi pada daerah yang belum memiliki pelayanan angkutan umum;
- b. jumlah kendaraan dibatasi;
- c. bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum;
- d. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi surat kendaraan lengkap;
- e. didaftarkan kepada pemerintah daerah serta harus melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun;
- f. tarif ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan mengenai kendaraan perintis diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi Pasal 124
Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan dan penetapan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 125

- (1) Perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. analisis potensi faktor muatan;
- b. asal dan tujuan perjalanan;
- c. kondisi jalan;
- d. jenis pelayanan dan prototype kendaraan untuk tiapjarak dan waktu tempuh;
- e. perhitungan tarif angkutan;
- f. ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 126

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bupati:
- a. mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi;
- b. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi antar Kota dalam Provinsi;
- c. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten;
- d. melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kota/Kabupaten.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
- b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
- c. perencanaan, dan penetapan terminal perbatasan;
- d. penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan;dan/atau
- e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 127

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 memuat:
- a. kode trayek;
- b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
- c. jumlah armada yang dialokasikan tiap jaringan trayek;
- d. jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan;dan
- e. terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 memuat:
- a. Ruang lingkup wilayah pelayanan;dan
- b. Jumlah armada dan warna dasar kendaraan.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2).
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan trayek dan wilayah operasi taksi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 130

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan prototipe warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Bupati dapat menunjuk dealer atau agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan.
- (5) Penunjukan dealer atau agen untuk pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh dealer/agen yang telah mendapat izin di Daerah.
- (6) Dalam hal tidak terdapat dealer/agen penjualan angkutan umum di Daerah, pelelangan dapat mengikut sertakan dealer/agen lain luar Daerah.
- (7) Setiap dealer/agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan, apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.
- (1) Pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut pengadaan kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Perizinan
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 133

Setiap orang yang akan membuka usaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi izin yang terdiri dari izin usaha angkutan dan izin trayek.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 134

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha dibidang angkutan yang dimaksud.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
- a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;dan
- b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 135

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diperuntukkan bagi angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin trayek setiap enam bulan sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan kartu pengawasan.
- (5) Kartu pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (4) memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktuwaktu dilakukan pemeriksaan.
- (6) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi izin trayek diatur dalam Peraturan Daerah.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 136

Izin trayek angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) diterbitkan oleh:
- a. Menteri Perhubungan untuk trayek antar Kota Antar Propinsi, atas rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupati;
- b. Gubernur untuk trayek Antar Kota dalam Provinsi, atas rekomendasi Bupati;
- c. Bupati untuk trayek angkutan Kota dan Perdesaan.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 137

Izin trayek angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) meliputi izin untuk:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 138

Izin untuk angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dikeluarkan:
- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
3. angkutan pariwisata.
- b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 139

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;dan
- b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lainlain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan umum izin insidentil yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 140

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:
- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang; atau
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
- a. atas permintaan pemilik kendaraan;dan/atau
- b. kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 143

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dilakukan dengan memperhatikan:
- a. jumlah armada, jenis dan prototipe kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;dan
- b. dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/ pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau suratsurat kendaraan lama.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 144

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang;
- b. terjadi pengalihan trayek; dan/atau
- c. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 145

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 146

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, peremajaan dan penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6 Fasilitas Penyimpanan dan Agen Pasal 148
- (1) Pengusaha angkutan wajib mempunyai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. tempat istirahat kendaraan;
- b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Setiap fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai;
- b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor dengan menyediakan:
1. jalan akses fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor, sekurang-kurangnya 50 meter;
2. jalan akses fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
4. lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor, apabila volume kendaraan masuk keluar fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor cukup padat.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 149

- (1) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas:
- a. gedung/ruang kantor;
- b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/ penjemput;
- c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/ pengantar selama menunggu keberangkatan/ kedatangan;
- d. tempat ibadah;
- e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
- b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal;
- c. harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor diatur oleh Peraturan Bupati.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 150

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor, atau di tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Agen harus melaporkan kegiaan usahanya kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.
- (5) Dalam pengoperasian agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal;dan
- b. harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
Bagian Kedua Angkutan Barang Pasal 151
Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;dan
- c. pengangkutan hasil-hasil alam.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 152

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundangundangan yang berlaku.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 153

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
- b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraaan Bermotor; dan
- c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kendaraan perusahaan hanya dapat mengangkut barang umum dengan memungut bayaran setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidentil dari Dinas.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 154

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c, adalah pengangkutan barang umum hasil alam dari berbagai pelosok Daerah melalui jalan Kabupaten, jalan desa atau jalan lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengangkutan bahan galian C;
- b. pengangkutan hasil-hasil produksi dan atau industri kecil;dan/atau
- c. pengangkutan hasil hutan.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 155

Dalam hal terdapat pembukaan konsensi galian C yang baru pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah; dan
- b. pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada dengan memperhatikan:
1. mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
2. izin dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;
3. dilakukan perkerasan atau perkuatan jalan;
4. pemegang konsesi harus membayar konpensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena polusi getaran, polusi suara, dan dampak lainnya;
5. kegiatan operasi dibatasi sesuai kesepakatan masyarakat setempat; dan
6. setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan izin dispensasi dari Dinas.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 158

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Pemilik dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tidak dipungut biaya.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.
Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari:
- a. tarif angkutan penumpang;dan
- b. tarif angkutan barang.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 161

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah:
- a. tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
- b. tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah:
- a. tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak; dan
- b. tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 162

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 163

- (1) Besarnya tarif angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.
- (2) Besarnya tarif angkutan pedesaan, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan memperhitungkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.
BAB X - PEMBINAAN ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI
Pasal 165

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu, daerah dapat membangun dan menyelenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. terminal penumpang; dan/atau
- b. terminal barang.
BAB XI
Pasal 166

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.
BAB XI
Pasal 167

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, membangun dan mengelola Terminal Angkutan Barang.
- (2) Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB XI
Pasal 168

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
Paragraf 2
- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.
- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.
Paragraf 3 Fasilitas Terminal Pasal 170
- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi:
- a. penentuan lokasi;
- b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
- c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
- d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;dan
- e. pengembangan jaringan jalan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Bupati dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.
BAB XI
Pasal 173

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Rencana Umum Tata Ruang;
- c. kapasitas jalan;
- d. kepadatan lalu lintas;
- e. keterpaduan dengan moda angkutan lain;dan/atau
- f. kelestarian lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.
BAB XI
Pasal 174

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan;dan
- c. pengawasan operasional terminal.
Paragraf 6 Jasa Pelayanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang Pasal 175
- (1) Jasa Pelayanan terminal meliputi:
- a. jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;dan
- d. jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal.
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi jasa pelayanan terminal diatur dalam Peraturan Daerah.
BAB XI
Pasal 176

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau warga negara Indonesia setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. usaha makanan dan minuman;
- b. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
- c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
- d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
- e. usaha penjualan tiket angkutan;
- f. usaha penitipan barang;
- g. usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
usaha pencucian kendaraan;dan/atau
- h. i. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.
BAB XI
Pasal 177

- (1) Setiap kegiatan usaha penunjang pada terminal harus memenuhi retribusi.
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Dinas.
BAB XI
Pasal 178

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terminal dan kegiatan usaha penunjang diatur dalam Peraturan Bupati.
Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.
BAB XI
Pasal 180

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) merupakan tugas pembantuan.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.
Untuk kelancaran arus lalu lintas di jalan, Dinas melaksanakan patroli dan pengawalan.
BAB XI
Pasal 182

- (1) Patroli lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 merupakan kegiatan untuk mengawasi arus lalu lintas pada ruas jalan secara mobile.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 merupakan kegiatan untuk memberikan prioritas pengguna jalan tertentu untuk memberikan kelancaran perjalanan.
- (3) Pengguna jalan tertentu sebagaimana pada ayat (2) adalah untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, iringiringan dan konvoi kendaraan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan patroli dan pengawalan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tugas perbantuan.
- (5) Pelaksanaan patroli dan pengawalan berkoordinasi dengan Kepolisian.
BAB XI
Pasal 183

Ketentuan prosedur dan tata cara Pengawasan Pengendalian, Patroli dan Pengawalan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati .
Bagian Keempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Paragraf 1 Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan Pasal 184
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:
- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;dan
- c. mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, meliputi pemantauan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.
- (3) Tempat Pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.
BAB XI
Pasal 186

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) meliputi:
- a. pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya;
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- f. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.
BAB XI
Pasal 187

Ketentuan prosedur dan tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Preamble

I. Umum
Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangkalan, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.
bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintergrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 66

Ayat 1

- a. Bengkel Terdaftar adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor.- b. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.- c. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
PENJELASAN
Pasal 93 Cukup Jelas. Pasal 94 Cukup Jelas. Pasal 95 Cukup Jelas. Pasal 96 Cukup Jelas. Pasal 97 Cukup Jelas. Pasal 98 Cukup Jelas. Pasal 99 Cukup Jelas. Pasal 100 Cukup Jelas. Pasal 101 Cukup Jelas. Pasal 102 Cukup Jelas. Pasal 103 Cukup Jelas. Pasal 104 Cukup Jelas. Pasal 105 Cukup Jelas. Pasal 106 Cukup Jelas. Pasal 107 Cukup Jelas. Pasal 108 Cukup Jelas. Pasal 109 Cukup Jelas. Pasal 110 Cukup Jelas. Pasal 111 Cukup Jelas. Pasal 112 Cukup Jelas. Pasal 113 Cukup Jelas. Pasal 114

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 191

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR .