PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2013
Tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
Berlaku: 1 Mei 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Tahun 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang...
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1)
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan selanjutnya disingkat UPT KBPMP adalah UPT KBPMP pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang yang keberadaannya pada Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Serang.
10. Kepala adalah Kepala UPT KBPMP pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
12. Petugas Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan keluarga berencana nasional, pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Organisasi UPT KBPMP.
- (2) Pembentukan UPT KBPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Kedudukan UPT KBPMP merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Tugas Pokok UPT KBPMP yaitu melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sesuai dengan wilayah kerjanya.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT KBPMP mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program kerja Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- b. pengkoordinasian Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- c. penggerakan para pemeran Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- d. pelaksanaan pembinaan pemantapan dan pengembangan aspek kelembagaan, pengetahuan, keterampilan dan motivasi para pemeran Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- e. pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- f. pelaksanaan penelahaan atas proses yang telah dilaksanakan serta hasil- hasil Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan; dan
- g. pengelolaan data mikro keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak serta penyelenggaraan ketatausahaan.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT KBPMP terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas Fungsional Penyuluh KBPMP; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPT KBPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
Bagian Kedua
Bidang Tugas Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kepala
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dalam UPT KBPMP di wilayah kerjanya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. mengelola administrasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Paragraf 3
Petugas Fungsional Penyuluh KBPMP
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 10

Petugas Fungsional Penyuluh KBPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan rencana kegiatan penyuluhan di bidang Keluaraga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- b. melaksanakan bimbingan penyuluhan terhadap institusi kelompok kegiatan lembaga sosial organisasi masyarakat, petugas klinik Keluarga Berencana, posyandu, petugas pencatatan dan pelaporan dalam bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- c. menyusun jadwal dan rencana pendataan keluarga, mengolah data serta membuat peta wilayah hasil pendataan keluarga;
- d. memberikan pembekalan kepada tokoh formal dan informal tentang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- e. membuat instrumen tambahan persiapan pendataan keluarga dan pemetaan wilayah serta pendataan institusi masyarakat desa, memberi pembekalan terhadap kader dan tokoh masyarakat serta memantau/ monitoring pelaksanaan pendataan;
- f. menganalisis kelompok kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lanjut usia dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
- g. melaksanakan pembinaan terpadu dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Gerakan Sayang Ibu, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- h. melaksanakan pembinaan terpadu dalam kegiatan partisipasi pembangunan, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok simpan pinjam perempuan dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan
- i. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala.
Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPT KBPMP;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan Kepala, Petugas Fungsional Penyuluh KBPMP maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT KBPMP;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 14

Petugas Fungsional Penyuluh KBPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsipprinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan Kepala maupun dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT KBPMP; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan Kepala maupun dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas Fungsional Penyuluh KBPMP di lingkungan UPT KBPMP; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB V - TATA KERJA
Pasal 16

Kepala wajib memberikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Fungsional Penyuluh KBPMP dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Kewenangan Mewakili
BAB V - TATA KERJA
Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Fungsional Penyuluh KBPMP dan/atau Pejabat Fungsional dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Kepegawaian
BAB V - TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Badan.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT KBPMP.
- (5) Kepala wajib menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPT KBPMP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 22

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi UPT Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang
Ditetapkan di Serang pada tanggal 1 Mei 2013
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN
LAMPIRAN I
: PERATURAN BUPATI SERANG
Nomor
: 21 Tahun 2013
Tanggal
: 1 Mei 2013
Tentang :
Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
PETUGAS FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SERANG
Nomor
: 21 Tahun 2013
Tanggal
: 1 Mei 2013
Tentang :
Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
| NO. | NAMA | NAMA | TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Anyer | Kecamatan Anyer |
| 2 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Bandung | Kecamatan Bandung |
| 3 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Baros | Kecamatan Baros |
| 4 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Binuang | Kecamatan Binuang |
| 5 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Bojonegara | Kecamatan Bojonegara |
| 6 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Carenang | Kecamatan Carenang |
| 7 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Cikande | Kecamatan Cikande |
| 8 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Cikeusal | Kecamatan Cikeusal |
| 9 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Cinangka | Kecamatan Cinangka |
| 10 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Ciomas | Kecamatan Ciomas |
| 11 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Ciruas | Kecamatan Ciruas |
| 12 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Gunung Sari | Kecamatan Gunung Sari |
| 13 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Jawilan | Kecamatan Jawilan |
| 14 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Kibin | Kecamatan Kibin |
| 15 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Kopo | Kecamatan Kopo |
| 16 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Kragilan | Kecamatan Kragilan |
| 17 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Kramatwatu | Kecamatan Kramatwatu |
| 18 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Lebak Wangi | Kecamatan Lebak Wangi |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 19 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Mancak | Kecamatan Mancak |
| 20 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Pabuaran | Kecamatan Pabuaran |
| 21 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Padarincang | Kecamatan Padarincang |
| 22 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Pamarayan | Kecamatan Pamarayan |
| 23 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Petir | Kecamatan Petir |
| 24 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Puloampel | Kecamatan Puloampel |
| 25 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Pontang | Kecamatan Pontang |
| 26 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Tanara | Kecamatan Tanara |
| 27 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Tirtayasa | Kecamatan Tirtayasa |
| 28 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Tunjung Teja | Kecamatan Tunjung Teja |
| 29 | UPT | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kecamatan Waringinkurung | Kecamatan Waringinkurung |
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN