UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1953
Tentang No Description
Berlaku: 11 Juni 1953
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk senantiasa berusaha meninggikan deradjat kesehatan rakjat;
- b. bahwa dalam hal itu penting sekali usaha-usaha kuratip bagi perawatan orang-orang jang miskin dan orang-orang jang kurang mampu;
- c. bahwa perawatan orang-orang jang miskin dan orang-orang jang kurang mampu dalam tahun-tahun jang akan datang tidak cukup dapat diselenggarakan oleh Pemerintah;
- d. bahwa oleh karena itu dalam hal ini perlu mempergunakan usaha rumah sakit-rumah sakit partikulir dalam perawatan tersebut;
Mengingat : Pasal 42 dan Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Indonesia;
- Republik
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat:
MEMUTUSKAN:
Dengan mentjabut ordonansi dalam Staatsblad 1928 Nr 540, jang terakhir diubah (dengan Staatsblad 1949 Nr 213;
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT PARTIKULIR JANG MERAWAT ORANG-ORANG JANG MISKIN DAN ORANG-ORANG JANG KURANG MAMPU.
N/A
Pasal 1

- (1) Atas permintaan Pengurus sesuatu rumah-sakit, maka Menteri Kesehatan dapat menunjuk suatu rumah-sakit atau sebagian dari sebuah rumah-sakit jang diusahakan atau didirikan oleh badanhukum bukan badan-hukum publik, dan menurut tujuannya bukan mencari keuntungan sebagai rumah-sakit jang menyelenggarakan perawatan untuk orang-orang jang miskin dan orang-orang jang kurang mampu.
- (2) Jang dimaksud dengan rumah-sakit dalam ayat 1, ialah tempat pengobatan dan perawatan orang sakit jang ada dalam pengawasan seorang dokter jang mendapat izin untuk menjalankan praktek.
N/A
Pasal 2

- (1) Kepada rumah-sakit-rumah-sakit jang dimaksudkan dalam Pasal 1 diberikan penggantian biaya untuk. perawatan orang-orang jang miskin dan orang-orang jang kurang mampu.
- (2) Penggantian ini diberikan tiap setengah tahun dan dibayarkan lebih dahulu, dengan perhitungan kemudian berdasarkan atas penerimaan dan pengeluaran uang dalam tahun jang baru berakhir dan anggaran belanja tahun jang bersangkutan daripada perawatan itu.
N/A
Pasal 3

Penetapan dan pertanggungan penggantian biaya jang dimaksud dalam Pasal 2, pengawasan perawatan dan pemakaian uang penggantian biaya itu, perubahan surat keputusan-penunjukan, demikian pula pencabutannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
N/A
Pasal 4

- (1) Menteri Kesehatan dapat memberikan sokongan untuk memperluas sebuah rumah-sakit menurut Pasal 1 ayat 1, termasuk perumahan pegawainya.
- (2) Menteri Kesehatan dapat memberikan pinjaman untuk sebahagian daripada ongkos-ongkos mendirikan rumah-sakit baru menurut Pasal 1 ayat 1, termasuk perumahan pegawainya. Hal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Sokongan dan pinjaman jang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 mengenai hal-hal untuk keperluan orang-orang jang miskin dan orang-orang jang kurang mampu.
N/A
Pasal 5

Rumah-sakit-rumah-sakit, jang pada saat berlakunya undang-undang ini diberi subsidi atas dasar peraturan ordonansi dalam Staatsblad 1928 No. 540, jang penghabisan diubah dengan Staatsblad 1949 No. 213, tetap memegang status jang berhubungan dengan pemberian subsidi itu sampai akhir tahun 1953.
N/A
Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undangini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Djakarta pada tanggal 3 Juni 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI KESEHATAN ttd J.LEIMENA
Diundangkan pada tanggal 11 Juni 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA
LEMBARAN NEGARA NOMOR 48 TAHUN 1953
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyusunan Alokasi Pendapatan Belanja Desa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa, Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA, HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya yang disingkat LPMD adalah kelompok pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dak kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada desa sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Kepala Seksi/Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Bendahara adalah unsur dari Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan Bidangnya.
21. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
22. Warga desa adalah per orang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di desa.
23. Batas Desa adalah adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa Lain.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
26. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan pemberian Penghargaan berupa uang kepada Aparatur Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
27. Tunjangan Penghasilan Anggota Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat TPAPD adalah pemberian tunjangan berupa uang kepada Aparatur Pemerintahan Desa.
28. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian penggunaan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
29. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah rincian permintaan pencairan anggaran yang diminta oleh Pelaksana Kegiatan.
30. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja adalah surat yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan sebagai bentuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan.
31. Laporan Pertangggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB II - PEDOMAN PELAKSANAAN,
Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 serta tata cara pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

- (1) Jumlah ADD Tahun Anggaran 2016 Se-Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp103.661.302.800,00 (seratus tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Jumlah dana dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp1.620.030.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
Nama-nama Desa serta besaran Plafon Alokasi Dana Desa serta Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima masing-masing Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan dan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberi sanksi kepada kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penundaan pencairan keuangan Desa;
- b. pengurangan keuangan Desa sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tahun anggaran berikutnya;
- c. dalam hal terdapat batas Desa belum tuntas maka Desa yang bersangkutan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi dana Desa 25% (dua puluh lima per seratus) pada tahun berikutnya.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 23 Februari 2016
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 24 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
ttd MUHAMMAD SUKRI NOMOR 7