PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 11 Tahun 2012
Tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
Berlaku: 8 Februari 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, responbilitas serta independensi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan yang memberikan kebebasan, kejelasan dan kemandirian kepada masyarakat dengan mengedepankan peningkatan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa peningkatan pelayanan kesehatan berupa penyediaan sarana dan prasarana dipandang perlu melakukan penyesuaian sebagian tarif layanan Rumah Sakit dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, serta prinsip bisnis yang sehat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang
3. Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009);
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JAMBI.
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF
Pasal 2

Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF
Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Subyek tarif adalah orang perorangan dan/atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF
Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan di golongkan sebagai tarif jasa umum
BAB III - RUANG LINGKUP PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Rumah Sakit merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan dan pusat pendidikan dan penelitian.
- (2) Pelayanan Rumah Sakit meliputi :
- a. rawat Jalan;
- b. rawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. penunjang medik/diagnostik;
- e. rehabilitasi mental;
- f. rehabilitasi pencandu narkoba;
- g. penunjang medik;
- h. konsultasi khusus;
- i. tindakan medik di Poliklinik Gigi;
- j. visum et repertum;
- k. fisioterapip;
- l. pemeriksaan kesehatan;
- m. pelayanan keperawatan;
- n. pendidikan dan pelatihan;
- o. pelayanan laundry;
- p. pemulasaran atau perawatan Jenazah;
- q. pelayanan Mobil Ambulan/Mobil Jenazah;
BAB IV - KLASIFIKASI RUANG PERAWATAN
Pasal 6

- (1) Klasifikasi ruang perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelas utama/paviliun;
- b. kelas I;
- c. kelas II;
- d. kelas III;
- e. kelas khusus (ruang gaduh gelisah)
- (2) Standarisasi ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
BAB V
Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung Pemerintah bersama masyarakat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Tarif Pelayanan kesehatan diperhitung;kan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
Bagian Kedua
Kerja Sama Dengan Pihak Penjamin
BAB V
Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin atau badan minimal menempati kelas II.
- (2) Bila sistem pembayaran dan penagihan (klaim) maka ditambahkan 25 % dari tarif pelayanan.
Bagian Ketiga Komponen Tarif
BAB V
Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang meliputi komponen :
- a. jasa sarana sebesar 60 %; b. jasa pelayanan sebesar 40 %
- (2) Dalam hal pelayanan cyto dikenakan tambahan sebesar 25 % dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf b.
Bagian Keempat Rawat Jalan
BAB V
Pasal 10

- (1) Tarif Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (2) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) merupakan jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan poliklinik rawat jalan yang dituju dan tidak termasuk obat, tindakan, pemeriksaan penunjang medik dan bahan/alat.
- (3) Tarif Tindakan Rawat Jalan yang belum diatur dikenakan sama dengan tarif kelas II.
- (4) Tarif Rawat Jalan dan tindakan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
Bagian Kelima Rawat Darurat
BAB V
Pasal 11

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat darurat ditetapkan maksimal 2 (dua) kali tarif konsultasi pasien rawat jalan.
- (2) Tarif Tindakan Medik dan Penunjang Medik ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II (dua).
- (3) Tarif tindakan di instalasi gawat darurat di luar lampiran tarif tindakan di Instalasi Rawat Darurat disesuaikan dengan tarif tindakan sejenis rawat inap kelas II (dua) dan rawat jalan dengan penambahan 25 % kecuali bagi pasien yang menggunakan SKTM/terlantar.
- (4) Tarif Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) lercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
Bagian Kenam
Rawat Inap
BAB V
Pasal 12

- (1) Pasien dirawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (2) Pasien yang di rawat inap dikenakan tarif administrasi.
- (3) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) tercantum pada lampiran Il sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini
- (1) Pelayanan Perawatan terhadap pasien yang dirawat diruangan perawatan khusus dengan penyakit yang khusus atau tenaga yang terampil dalam melaksanakan pelayanan perawatan.
- (2) Ruangan Perawatan khusus antara lain Ruangan Rehabilitasi Narkoba
- (3) Besaran tarif tindakan diruang rawat khusus di luar lampiran disamakan dengan tarif tindakan sejenis lainnya kelas I kecuali pasien yang menggunakan SKTM atau pasien terlantar.
- (4) Besarnya tarif rawatan khusus dan tindakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedelapan Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik
BAB V
Pasal 14

- (1) Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik meliputi :
- a. pemeriksaan Laboratorium;
- b. pemeriksaan Radiologi;
- c. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
- (2) Besarnya jasa pelayanan Penunjang Medik ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD
- (3) Tarif Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum pada lampiran Il sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
BAB VI - PELAYANAN, PENGGANTI OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI
Pasal 15

- (1) Pelayanan, Penggantian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formalarium yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (4) Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit harus atas pesetujuan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (5) Daftar obat dan BHP tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (6) Obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang tidak dapat dipenuhi oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Instalasi Farmasi) dapat diambil di apotik lain (swasta) berdasarkan resep dokter.
BAB VII - KONSULTASI OBAT-OBATAN DAN KONSULTASI GIZI
Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi Gizi dan obat-obatan dilakukan oleh tenaga ahli.
- (2) Tarif pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
BAB VIII - PELAYANAN VISUM ET REPERTUM Bagian Kesatu Pembuatan Visum
Pasal 17

- (1) Pembuatan Visum Et Repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.
- (2) Pembuatan Visum Et Repertum yang tidak ada penanggung jawabnya, maka tarif dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (3) Tarif Visum Et Repertum sebagaimana tercantum pada lampiran Il sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua Pemulasaran Jenazah
BAB VIII - PELAYANAN VISUM ET REPERTUM Bagian Kesatu Pembuatan Visum
Pasal 18

- (1) Pasien yang meninggal dunia lebih dari 2 (dua) jam tidak diambil oleh keluarganya, jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan Masyarakat umum segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan Jenazah dibebankan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (3) Tarif Pemulasaran Jenazah sesuai dengan pasal ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran Il sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.
Bagian Ketiga Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
BAB VIII - PELAYANAN VISUM ET REPERTUM Bagian Kesatu Pembuatan Visum
Pasal 19

- (1) Mobil ambulance termasuk mobil ambulance khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan :
- a. orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan
- b. wanita yang akan bersalin
- c. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatan
- d. petugas kesehatan, medik, dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu.
- (2) Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.
- (3) Besarnya tarif pemakaian luar kota ditetapkan atas dasar penggunaan jarak dihitung per Kilo meter dari berangkat sampai kembali dari tempat tujuan ditambah biaya dalam kota sebagaimana tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
Bagian Keempat Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan
BAB VIII - PELAYANAN VISUM ET REPERTUM Bagian Kesatu Pembuatan Visum
Pasal 20

- (1) Pemeriksaan pegujian kesehatan meliputi :
- a. Perneriksian kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan dan tidak buta warna.
- b. General Medical Check Up yang sejenis dan macam pemeriksaannya sesuai dengan permintaan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif pengujian kesehatan General Medical Check Up disesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan sama dengan tarif kelas II yang telah ditetapkan
- (4) Besarnya jasa pelayanan dan administrasi penguji kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (5) Besarnya tarif pelayanan koordinator dan administrasi General Medical Check Up tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
BAB IX - PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN
Pasal 21

- (1) Setiap badan dan atau perorangan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan/atau mengunakan fasilitas rumah sakit dikenakan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (3) Tarif diklat sebagaimana dimaksud ayat (l) tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
Pelayanan Laundry
BAB IX - PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN
Pasal 22

- (1) Pasien dan keluarga pasien yang menggunakan Iaundry dikenakan tarif per kilogram sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya jasa pelayanan petugas laundry ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (3) Besaran Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
BAB X - PELAYANAN KESEHATAN PASIEN PT. ASKES
Pasal 23

- (1) Pasien dari PT. ASKES yang memerlukan rawat inap, dan/atau rawat jalan serta pemeriksaan penunjang lainnya melebihi tarif pelayanan kesehatan yang dijamin oleh PT. ASKES, maka pasien yang bersangkutan membayar selisih tarif kurang bayar pada rumah sakit.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dan dibebankan kepada peserta ASKES (Cost Sharing).
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi seluruhnya disetorkan ke Rekening Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, setiap hari kerja oleh Bendaharawan Penerima.
.perawatan...
- (4) Perawatan selain kelas III tidak ada penjaminnya dalam waktu 2 x 24 jam wajib membayar uang jaminan minimal 5 hari perawaran kepada bendaharawan penerima dengan meminta bukti pembayaran sementara.
- (5) Penerimaan atas uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas bendaharawan penerima menyimpan uang tersebut atas persetujuan Pimpinan BLUD.
BAB XII - PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT
Pasal 25

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi di Bank, setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Setiap akhir Tahun Anggaran Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana, jasa pelayanan serta bahan dan alat kepada Gubernur dengan proporsi sebagai berikut :
- a. Biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 50% ;
- b. Biaya Pembinaan Rumah Sakit 1% ;
- c. Biaya peningkatan sumber daya manusia sebesar 10%;
- d. Biaya untuk jasa pelayanan sebesar 39%.
- (3) Penerimaan sebagimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat digunakan langsung oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksudl ayat 2 (dua) huruf c dikelola sepenuhnya oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi untuk jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan oleh tim dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa.
- (5) Pengelolaan penerimaan dana pengembangan SDM dikelola sepenuhnya oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa.
- (6) Besarnya jasa pengelola untuk Direksi setinggi-tingginya 10 % dari jasa pelayanan Rumah Sakit untuk pembagian ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa.
- (7) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Rumah Sakit yang tidak mencukupi dari penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 11) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang terkait dengan teknis pengelolaan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)