Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 13 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat:
I
I
I
I
1
1
1
I
1
, ,
BUPATI MINAHASATENGGARA ' l ,
PERATURAN. a4rATI MINAHASA TENGGARA N O M O R : 1. a TAHUt4°2012
T E N T A N G
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA
DENGAN.RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pulilik, serta terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial , maka dipandang perlu me�gatur tata cara pembeneo dan pertanggung jawaban bantuan sosial dana duka,
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggung jawaban 1 1 b rrhtuan ,�osi�! dana duka,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan b per\u menetapkan Peraturan Bupati Minahasa I Tenggara tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban bantuan sosial dana duka, .,
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. -· 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
I
&amp;
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone�ia Nomor 4577);
5. Peratu�an Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang . Pengelolaa�1 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik · · . Indonesia Tahun 2005 Nomor· 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah . Provinsi, dan Pemerintah Daerah . Kabupaten/Kota (Lembaran . �egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
8. Per�turan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 'dap I T��as Pernbantuan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;
10. I Peratyrar Bypati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran dan I Mggarah PE!ndapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012;
M E M U T U S K A N
- PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa -Tenggara.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
. , ,
'
5. B�7 1 tuan Dana Duka adalah Bantuan Sosial berupa uang turypi yang diberikan kepada ahli waris.
6. Pe 1 nggu�a Anggaran ad�l�h pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Penduduk adalah warga Minahasa Tenggara yang terdaftar dan bertempat tinggal di wilayah Kabuupaten Minahasa Tenggara, memiliki KTP yang masih berlaku.
8. Ahli waris adalah suami/istri/orang tua/anak/atau yang merawat almarhum selama hidupnya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Hukum Tua / Lurah.
· ·
r
·
·
BAB 11 - ·
Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan agqr pembenan bantuan sosial dana ��a n1e�jliki1 1 .mekanisme yang dapat , dipertanggung jawabkan secara hukum baik secara administrasi maupun fisik.
Tujuan
BAB 11 - ·
Pasal 3

Pemberian dana duka bertujuan untuk meringankan beban dan tanggung jawab ahli waris atas musibah kematian, serta perwujudan belasungkawa dan dukacita dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara atas kematian warga yang meninggal dunia kepada ahli waris yang terkena musibah kematian.
BAB III - BENTUK BANTUAN DANA DUKA
Pasal 4

Bantuan sosial dana duka adalah pemberian bantuan duka oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan laporan dan permohonan dari ahli waris penduduk yang meninggal dunia . ..
BAB III - BENTUK BANTUAN DANA DUKA
Pasal 5

Bentuk bantuan sosial dana duka diberikan kepada ahli waris berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiWa
BAB III - BENTUK BANTUAN DANA DUKA
Pasal 6

Pemberian bantuan dana duka sebagaimana dimaksud dapat berubah sesuai dengan kernampuan keuangan daerah.
I
I
1 1
I
'
I
,
1
1
I
I
1
BAB III - BENTUK BANTUAN DANA DUKA
Pasal 7

1. Pemberian bantuan dana duka dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang' ditandatangani oleh ahli waris, yang ditandatangani oleh Hukum Tua/ Lurah yang ditujukan kepada Bupati Minahasa Tenggara c.q Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan.
2. Surat permohonan dimaksud ditandatangani oleh ahli waris sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Minahasa Tenggara, dengan melampirkan :
- a. Akte Kematian atau Surat Keterangan Kematian yang di tandatangani oleh Lurah/ Hukum Tua
4. I b. Surat Ket(farimm ah,li warts yang c;iitandatangani oleh Lurah /HukumTua tempat berdomisili
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ahli waris yang masih berlaku
- d. Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal dunia
- e. Surat Keterangan Kurang mampu yang ditandatangani oleb Lurah/Hukum Tua
8. 1 1 j 1 3J ��,e�kapan syarat adrnlnlstrasl
bantuan sosial dana duka akan di verifikasi oleh tim verifikasi.
'LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN DANA DUKA
Bentuk pertanggung jawaban bagi penerima bantuan dana duka yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dibuktikan dengan kwitansi bermaterai, selanjutnya Tim verifikasi mengevaluasi dan melaporkan pemberian Bantuan Sosial dana duka kepada Bupati Minahasa Tenggara lewat Bagian Sosial Kemasyarakatan