Unknown BUPATI Nomor {O Tahun 2023
Tentang KEDUDUI,(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\-rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang NIomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun L997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367 L) 2.
3. Undang-Undang l,lomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OQ4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor !O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa27l;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50621;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2oo9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O72);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 9.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipit Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun lg72 tentang Perubahan Nama dan pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daei:ah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L9T2 Nomor 3g);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun L996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun 199g tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia telah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 184,
24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
23. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
- 26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2OL2 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 1118);
- 27 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2OL3 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 153);
- 2S.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 906);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2Ol4 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1a%l;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
- 32.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSI{AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI{AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN I{ABUPATEN SITUBONDO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. 4.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Kesehatan, setanjutnya disebut Drnas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan.
6. 1 1. Kesehatan maternal adalah upaya pelayanan kesehatan pada ibu hamil selama masa kehamilan agar bayi terlahir dengan keadan yang sehat tanpa adanya kecacatan.
12. TFC (Therapeutic Feeding Centrel adalah pusat pemulihan gizi buruk dengan perawatan serta pernberian makanan anak secara intensif dan adekuat sesuai usia dan kondisinya, dengan melibatkan peran serta orang tua (ibu) agar dapat mandiri ketika kembali ke rumah.
13. Kesehatan okupasi adalah upaya promotif, prenventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor -faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum yang dialami oleh tenaga kerja individual.
14. Kesehatan Reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi.
15. Taman Pemulihan Gizi adalah tempat pemulihan balita gizi kurang menjadi grzi baik dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas untuk balita dengan partisipasi aktif ibu balita di dampingi ibu kader dan bertujuan sebagai wahana untuk penerapan perilaku positif, edukatif, dan bermain bagi balita.
16. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
17. Rumah Pemulihan Gtzi (RPG) adalah pusat rehabilitasi gizi dengan pelayanan gizi secara komperhensif terhadap balita gtzi buruk maupun gtzi kurang, gangguan kekurangan iodium serta permasalahan gtzi berdasarkan kondisi individual anak, keluarga, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan status gizi rnasyarakat.
18. Sunreilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan irrterpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.
6
19. NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
20. KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
21. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menetapkan rencana strategis nasional dalam penanggulangan HIV dan AIDS
4. 22.Kesehatan tradisional empiris adalah penerapan pelayanan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara errrpiris.
23. Kesehatan tradisional komplementer adalah pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
24. Kesehatan tradisional integrasi adalah pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
25. Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) adalah sarana kesehatan yang berada di desa/kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan pelayanan kesehatan.
26. Program Jaminan Persalian (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
2. (21 Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam aya[ (4), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan d.an perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- b. Sekretariat, membawahi :
- a. Kepala Dinas.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. sub Bagian Penyusunan program dan Informasi
2. sub Bagian Keuangan dan pengelolaan Aset;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
1. seksi Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat;
2. seksi Kesehatan Keluarga dan Grzi Masyarakat; dan
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahi :
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menuiar; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional'
3. seksi Peningkatan Mutu Fasilitas pelayanan Kesehatan.
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
i
i
i
8
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan;
2. Seksi Pembiayaan Kesehatan; d'an
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpia oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penlmsunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, u.rusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. pen5rusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penlusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan advokasi di bidang hukum kesehatan
7. o b' pelaksanaan urusan keuangan;
- h. pelaksanaan urusan umum;
- i. pelaksanaan urusan kePegawaian;
- j. pelaksanaan urusan aset Dinas;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
13. m . Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan KePegawaian
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyeienggarakan fungsi : (21
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- c. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- b. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- d. pelaksanaaan advokasi dan koordinasi penyusunan telaahan kasus hukum clan penanganan hukum bidang kesehatan
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
- f. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi secara berkala, penyelenggaraan kegiatan di tingkat UPTD;
- Pengelolaan dan koordinasi pengadaan barang/jasa lingkup Dinas Kesehatan o b'
- pelaksanaan urusan surat-men5rurat; h.
- i. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- j. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- k. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- l. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulanusulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- m. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- o. pelaksanaan kegratan ketatausahaan;
- n. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angkd2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- c. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti. rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- e. pengelolaan dan koordinasi penyusunan laporan aset di lingkup Dinas;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Non Badan Layanan Umum Daerah (Non BLUD) dan hibatr uang/barang/jasa;
- g. pembinaan dan evaluasi pengelolaan tata laksana keuangan satuan keda Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Non Badan Layanan Umum Daerah (Non BLUD) dan hibah uanglbarang/jasa;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
Paragraf 3
Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

O
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angkd 3, rnempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pen5rusunan Renstra dan Renja Dinas;
- b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- d. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;
- e. penyusunan Lapcran Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan kesehatan;
- g. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- f. penyusunarr evaluasi kegiatan Dinas;
- h. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- i. perencanaan pengembangan sistem informasi kesehatan, kajian dan evaluasi program kesehatan;
- k. pengelolaan dan penganalisaan data kesehatan secara elektronik sehingga dihasilkan produk informasi kesehatan;
- j. penyusunan standar da.ta kesehatan dan pengelolaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- l. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pengembangan sistem informasi kesehatan;
- m. pelaksanaan peliputan, pendokumentasian, pengolahan bahan publikasi, hubungan media massa dan pengelolaan media sosial;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Masyarakat
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

1
Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizr masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan ma,syarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di idang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah taga.;
5. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; e.
6. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan f.
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. o b'
Paragraf 1
Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan. Masyarakat
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka L, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan program kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan rumusarl kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelaksanaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana, media, metode dan teknik promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan bat an dan pelaksanaan kegiatan pembin aan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta dalam rangka pengembangaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan publikasi informasi kesehatan, edukasi kesehatan, advokasi clan kemitraan serta memfa.silitasi kegiatan inovasi pola pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
11. pelaksanaan ketatausahaan ; i.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat; dan j.
Paragraf 2
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan GtziMasyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, rnernpunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan dan penJrusunan rencana program dan kebijaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia produksi, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan rumusan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia produksi, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur tetap, manual pelaksanaan mengenai program maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia produksi, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gtzt masyarakat;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia produksi, lanjut usia, perlindungan keluarga serta grzi masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaarl, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, pedoman, standar dan pengelolaan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah,remaja, usia produksi, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan advokasi, koordinasi sosialisasi dan sinkronisasi program maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia produksi, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;
- g. penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- h. pelaksanaan intervensi gizi sesuai tatalaksana gizi rnelalui suplementasi gizi, Taman Pemulihan Gizi, Theurapetic Feeding Center (TFC) maupu.n Rumah Pemulihan Gizi (RPG);
- i pelaksanaan penelitian atau survei yang dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- k. pelaksanaan upaya penurunan kematian ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah
- j. penyiapan pelaksanaan audit kasus maternal dan perinatal (AMP) oleh tim AMP Kabupaten;
1. pelaksanaan ketatausahaan;
- n pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- m\_ pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat; dan
- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
2. a penyusunan perencanaan program di bidang penyehatan air, inspeksi sanitasi dasar rumah dan institusi, dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) , penyehatan tempat pengolahan makanan (TPM), penyehatan tempat pengelolaan pestisida (TP2) penyehatan udara, tanah dan kawasan; penyehatan tempat-tempat umum (TTU), serta pengamanan limbah dan sampah, kesehatan okupasi, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi
4. b penyiapan bahan kebijakan di bidang penyehatan inspeksi sanitasi dasar rumah dan institusi, dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) , penyehatan tempat pengolahan makanan (TPM) , penyehatan tempat pengelolaan pestisida (TP2) , penyehatan udara, tanah dan kawasan, penyehatan tempat-tempat umum (TTU), serta pengamanan limbah dan sampah, kesehatan okupasi, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; air,
5. c penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan program di bidang penyehatan air, inspeksi sanitasi dasar rumah dan institusi; dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) ,
penyehatan tempat pengolahan makanan (TPM), penyehatan tempat pengelolaan pestisida (TP2), penyehatan udara, tanah dan kawasan, penyehatan tempat-tempat umum (TTU), serta pengamanan limbah dan sampah, kesehatan okupasi, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- d. penyiapan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksarlaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air, inspeksi sanitasi dasar rumah dan institusi, dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), penyehatan tempat pengolahan makanan (TPM), penyehatan tempat pengelolaan pestisida (TP2), penyehatan udara, tanah dan kawasan, penyehatan tempat-tempat umum (TTU), serta pengamanan limbah dan sampah, kesehatan okupasi, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
2. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk tekni.s serta prosedur tetap di bidang penyehatan air, inspeksi sanitasi dasar rumah dan institusi, dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), penyehatan tempat pengolahan makanan (TPM), penyehatan tempat pengelolaan pestisida (TP2), penyehatan trdara, tanah dan kawasan, penyehatan tempat-tempat umum (TTU), serta pengamanan limbah dan sampah, kesehatan okupasi, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; e.
3. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air, inspeksi sanitasi dasar rumah dan institusi, dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), penyehatan tempat pengolahan makanan (TPM), petryehatan tempat pengelolaan pestisida (TP2), penyehatan udara, tanah dan kawasan, penyehatan tempat-tempat umum (TTU), serta pengamanan limbah dan sampah, kesehatan okupasi, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; penyiapan bahan koordinasi tentang penyehatan aur, inspeksi sanitasi dasar rumah dan institusi, dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), penyehatan tempat pengolahan makanan (TPM), petryehatan tempat pengelolaan pestisida (TP2), penyehatan udara, tanah dan kawasan, penyehatan tempat-tempat umum (TTU), serta pengamanan limbah dan sampah, kesehatan okupasi, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan air, inspeksi sanitasi dasar rumah dan institusi, dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), PenYehatan tempat pengolahan o b' h. f.
4. makanan (TPM), penyehatan tempat pengelolaan pestisida
(TP2), penyehatan udara, tanah dan kawasan, penyehatan tempat-tempat umum (TTU), serta pengamanan limbah dan sampah, kesehatan okupasi, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- pelaksanaan ketatausahaan ; 1.
- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat; dan j.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. k.
Bagian Keempat
Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
,
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
- a. penyiapan peruml-rsan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adrktif lainnya (NAPZA);
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adlktif lainnya (NAPZA);
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e. pemantantan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
2. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; f.
3. pelaporan hasil pelaksanaan t'ugas ; o b'
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. h.
Paragraf 1 Seksi Sunreilans dan Imunisasi
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka L, mempunyai tugas menyiapkan perLrmusan dan pelaksanaan kebdakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyusunan perencanaan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa ;
- d. penyiapan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- e. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- f. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- g. penyiapan bahan koordinasi dengan lintas sektor tentang program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- pelaksanaan bimbingan dan pengendalian faktor resiko, pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji 1
- pelaksanaan ketatausahaan; j.
- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; k.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinyanya. 1.
Paragraf 2
Seksi Pehcegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik yang meliputi TB, Kusta, DBD, IMS HIV-AIDS, ISPA, Diare, Filariasis dan Malaria
- b. pelaksanaan evaluasi program TB, Kusta, DBD, IMS HIVAIDS, ISPA, Diare, Filariasis dan Malaria;
- c. pelaksanaan analisis permasalahan dalam program TB, Kusta, DBD, IMS HIV-AIDS, ISPA, Diare dan Malaria;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap program TB, Kusta, DBD, IMS HIV-AIDS, ISPA, Diare dan Malaria;
- e. penyiapan pengamatan terhadap perkembangan penyakit menular langsung dan melakukan tindakan pemberantasan pada fokus daerah untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit;
- f. pelaksanaan pengadaan sarana lalat kesehatan untuk prograrn TB, Kusta, DBD, IMS HIV-AIDS, ISPA, Diare dan Malaria;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program terkait dengan kegiatan program TB, Kusta, DBD, IMS HIV-AIDS, ISPA, Diare dan'Malaria;
- h. pembinaan dan koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
- i. pembinaan dan evaluasi laporan bulan, tribulanan dan tahunan kegiatan di seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
2. 1 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. k pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
Paragraf 3 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi ayat
3. b pelaksanaan analisis permasalahan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- a. penyusunan perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
5. pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
6. e pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut;, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jirva dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adtktif lainnya (NAPZA); f
- pembinaan dan evaluasi laporan bulan, tribulanan dan tahunan kegiatan di seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa o b'
- pelaksanaan ketatausahaan ; h.
- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan i.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya. J.
Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas rnelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 21, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : dalam Pasal
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional pelayanan kesehatan prirner dan pelayanan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta kesehatan tradisional; di bidang kesehatan pelayanan
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
Paragraf 1
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional menyelenggarakan fungsi : (2t
- a. penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, praktek perorangdfl, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan primer, dan keterampilan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, praktek perorangon, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan primer, dan keterampilan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan primer dan koordinasi meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, praktek perorangotr, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan primer, dan keterampilan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- d. penyiapan bahan rumusan pedoman u.mum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer dan koordinasi meliputi puskesmas, puskesmas penrbantu, ponkesdes, klinik, praktek perorang&amp;fl, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan primer, dan keterampilan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- e. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedomam umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, praktek perorang&amp;r, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan primer, dan keterampilan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- f. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan kesehatan primer rneliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, praktek perorang&amp;fl, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan primer, dan keterampilan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
2. o b' penyiapan bahan koordinasi tentang program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, praktek perorang&amp;fl, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan primer, dan keterampilan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
3. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, praktek perorangoo, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan primer, dan keterampilan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi; h.
4. pelaksanaan ketatausahaan ; 1.
5. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; dan j.
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesusi dengan tugas dan fungsinya. k.
Paragraf 2
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan. (1)
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi,: (21
- a. penyusunan perencanaan program pelayanan medik dan keperawatan, penunj dflg, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan program pelayanan medik dan keperavratan, penunj dflE, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- d. penyiapan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- f. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang; gawat darurat terpadu, bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- e penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumahsakit;
- g. penyiapan bahan koordinasi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu termasuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- 1 penyiapan bahan penyusunan rekomendasi perizinan untuk fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi Unit Transfusi Darah;
- 1 pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesusi dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) Seksi Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : (2',)
- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, praktek perorang&amp;D, laboratorium kesehatan, Apotek, Optik, Toko Obat, fasilitas pelayanan primer lainnya, keterampilan kesehatan tradisional empiris, komplementer, integrasi dan pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit);
- b. penyusunan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, sosialisasi kebijakan serta prosedur peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer ((puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik, praktek perorang&amp;o, laboratorium kesehatan, Apotek, optik, Toko obat, fasilitas pelayanan primer lainnya, keterampilan kesehatan tradisional empiris, komplementer, integrasi dan pelayanan kesehatan rujukan (Rumah sakit)) dan pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit);
- d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer (FKTP) dan fasilitas pelayanan kesehatan. (FKTL);
- c. penyusunan dan penilaian kinerja Puskesmas dau Rumah Sakit dalam peningkatan mutu layanan;
- e. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer (FKTP) dan fasilitas pelayanan kesehatan (FKTL);
- g. penyiapan bahan dan penerbitan perijinan sarana kesehatan tertentu (Apotek, laboratorium kesehatan, optik, Toko obat, fasilitas pelayanan primer lainnya, keterampilan kesehatan emplrls, komplementer, integrasi); tradisional
- f. penyiapan bahan dan penerbitan rekomendasi perijinan RS Pemerintah kelas C, RS Swasta dan RS khusus serta sarana kesehatan penunjang yang setara;
- h. penyiapan bahan penerbitan surat izin praktek bagi tenaga kesehatan;
2. 1 penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan pembelajaran di fasilitas pelayanan kesehatan primer (FKTP) dan fasilitas pelayanan kesehatan (FKTL) bagi institusi pendidikan tenaga kesehatan;
- j. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
4. 1 pelaksanaan dan evaluasi segala bentuk pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yg diselenggarakan Fasyankes milik pemerintah daerah;
- k. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. penyiapan bahan dan penyusunan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP)
0. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. penyiapan bahan evaluasi dan pembinaan standar pelayanan publik (SPP);
- p. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
10. 9 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesusi dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Sumber Kesehatan mempunyai fungsi Daya
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta sumber manusia kesehatan; daya
- b. penyiapan pelaksaRaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
2. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan; dan c.
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan; d.
4. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; e.
5. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan f.
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. o b'
Paragraf 1
Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

- (1) Seksi Kefarmasian, Alat Kebehatan dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka L, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kefarmasian, AIat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pangan industri rumah tangga, pengelolaan obat dan alat kesehatan;
- b. Penjabaran kebijakan di bidang obat, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pangan industri rumah tangga, pengelolaan obat dan alat kesehatan;
- c. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap yang terkait d.engan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pangan industri rumah tangga, pengelolaan obat dan alat kesehatan;
- d. Pembinaan dibidang obat, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pangan industri rumah tangga, pengelolaan obat dan alat kesehatan;
- e. Pengendalian dibidang obat, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pangan industri rumah tangga, pengelolaan obat dan alat kesehatan;
- f. Pemantauan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pangan industri rumah tangga, pengelolaan obat dan alat kesehatan;
3. o b' Pelaksanaan advokasi terkait program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pangan industri rumah tangga, pengelolaan obat dan alat kesehatan;
4. Pelaksanaan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta terkait program pembin aar' dan pengencalian obat, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pangan industri rumah tangga, pengelolaan obat dan alat kesehatan; h.
- j. Pelaksanaan evaluasi program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pangan industri rumah tangga, pengelolaan obat dan alat kesehatan;
- i. Pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pangan industri rumah tangga, pengelolaan obat dan alat kesehatan;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sumber Daya Kesehatan sesusi dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Pembiayaan Kesehatan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

- (1) Seksi pernbiayaan *.".Ili# 33o^*"imana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempLlnyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembiayaan Kesehatan.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional, SPM, DAK non fisik BOK dan Jampersal;
4. penyiapan bahan rumusan kebijakan program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional, SPM, DAK non fisik BOK dan Jampersal; b.
5. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan program program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional, SPM, DAK non fisik BOK dan Jampersal; c.
6. penyiapan bahan penlnlsunan pedoman umlJ.m, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional, SPM, DAK non fisik BOK dan Jampersal; d.
7. pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur tetap serta regulasi terkait program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional, SPM, DAK non fisik BOK dan Jampersal; e.
8. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penerapan kebijakan, pedoman dan prosedur tetap program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional, SPM, DAK non fisik BOK dan Jampersal; f.
9. pelaksanaan Pelaksanaan verifikasi klaim yang diajukan puskesmas dan rumah sakit Program Jamkesda, Jampersal dan SPM; o b'
10. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor terkait mengenai program program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional, SPM, DAK non fisik BOK d.r, Jampersal; h.
11. pelaksanaan ketatausahaan ; 1.
12. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan j.
13. pelaksanaan tugas kedirrasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. k.
0
Paragraf 3 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

- 1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi
- a. penyusunan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber manusia kesehatan; daya
4. C pelaksanaan kebijakan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
5. b penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
6. d pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan; petunjuk teknis serta prosedur tetap program perencanaan, pengadaan; pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
7. f pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
8. e pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber manusia kesehatan; daya
9. g penyusunan peta sumberdaya manusia kesehatan;
10. 1 pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun kesehatan;
11. h pelaksanaan pemantauan, pengawasaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- j. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai;
1. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
15. m pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesusi dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 31

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
2. (21 UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada cli bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD memPunYai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional danlaiau teknis penunjang tertentu Dinas; dan
- b. pelaksanaan uru.san administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 32

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Ttrgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 33

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 34

- (1) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susLrnan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dalarn Peraturan Bupati tersendiri berpedoman pada peraturan pe,:undang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 35

- (1) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
- (21 Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sOrta menerapkan pola pengelolaan k8uangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungj awaban keuangan.
- (4) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (7t Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB V - KELOMPOK JABATAN TUNGSIONAL
Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap 'kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peratu r arL perundang-undangan yang berlaku.
4. (41 Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah, Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. (21
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (4)
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)
PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VII - DALAM JABATAN
Pasal 38

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku
BAB VII - DALAM JABATAN
Pasal 39

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

O
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2Ol7 .
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. memerintahkan penempatannya
Diundangkan pada tanggal di Situbondo
1 5 NOV 2016
BERITA DAERAH I(ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR (l
I:ffS,l ; JJ $PJ""2q8,.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN I(ABUPATEN SITUBONDO