Unknown Unknown Nomor 41 Tahun 2009
Tentang PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Berlaku: 41 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengmgat
:
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintanan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
PEMBANGUNAN DESA.
TENTANG
PERENCANAAN
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara
3. 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Batu Bara
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. 8 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan · pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Parmusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 12.Pembangunan desa adalah keseluruhan proses dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan oleh masyarakat desa dan pemerintah secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup, maupun derajat kehidupannya kearah yang lebih baik.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman Umum Pembang - man Desa dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak dan peluang bagi desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan memelihara pembangunan desa sesuai dengan jenis kewenangan yang dimilikinya
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pedoman Umum Pembangunan Desa bertujuan untuk menciptakan pengaturan pembangunan desa secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan dengan mengedepankan keharmonisan program yang bersifat multi sektoral dalam rangka peningkatan kesejahteraan, taraf hidup, maupun derajat kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik.
BAB III - PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam slstem perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman kepada rencana pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Daerah
BAB III - PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Pasal 5

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara berjangka meliputi
- a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB III - PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa berdasarkan musyawarah mufakat secara berjenjang dari tingkat dusun
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa
BAB III - PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Pasal 7

Tahapan Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi
- a Pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan terkait dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. Pembahasan dalam bentuk musyawarah dusun dan musyawarah desa;
- c. Penyusunan Peraturan Desa tentang penetapan RPJMD secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dengan BPD
BAB III - PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Pasal 8

- a Pengumpulan dan pengolahan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus dilaksanakan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b Bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan data-data yang sekurang-kurangnya berisi
- a Bahan-bahan terkait dengan informasi dan profil desa;
- b. Bahan-bahan terkait dengan kebutuhan desa.
- c Bahan-bahan terkait dengan potensi, kemampuan dan perkembangan desa,
- d Bahan-bahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
BAB IV - PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA Pasal 9
Pasal 10

- (1) Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMD harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat evaluasi
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa sebagai penjabaran Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMD harus disampaikan kepada Camat
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Bupati berkewajiban untuk mengadakan pembinaan dalam rangka penyusunan RPJMD.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Camat berkewajiban memfasilitasi penyusunan RPJMD dan RKP Desa.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009
BUPATI BATU BARA
ttd.
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal, 26 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA
SOFYAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 41
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Yang dimaksud dengan 'partisipatif' dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak -pihak terkait (Stakeholder) dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa
Yang dimaksud dengan " Lembaga Kemasyarakatan Desa" adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dengan Peraturan Desa, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna PKK. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 16