UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI
Berlaku: 5 Tahun 1960
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pertambahan jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang, baik dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maupun dengan potensi kekayaan alam Indonesia perlu diselenggarakan transmigrasi yang merupakan tanggung-jawab Nasional, sebagai salah satu jalan untuk suksesnya Pembangunan, Ketahanan dan Persatuan Nasional.
- b. bahwa untuk menyelenggarakan transmigrasi diperlukan ketentuan-ketentuan pokok yang sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk Undang-undang;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi, Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pembangunan Nasional serta Regional dan oleh karena itu perlu segera dicabut.
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan dalam bidang Pertahanan Keamanan;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MEMUTUSKAN :
Mencabut
Menetapkan
- 1. Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokokpokok Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 86) jo. Undangundang Nomor 1 Tahun 1961 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 33) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.
: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- a. Transmigrasi adalah pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini :
- b. Transmigran ialah setiap warga negara Republik Indonesia, yang secara sukarela dipindahkan atau pindah menurut pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Pasal ini;
- c. Daerah Transmigrasi adalah daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigran ;
- d. Daerah Asal adalah daerah yang ditetapkan darimana calon transmigran dipindahkan atau berpindah ;
- e. Proyek Transmigrasi adalah keseluruhan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi.
- f. Menteri ialah Menteri yang diserahi urusan penyelenggaraan transmigrasi.
BAB II - KEBIJAKSANAAN UMUM TRANSMIGRASI
Pasal 2

Sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi Swakarsa (spontaan) yang teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai :
- a. peningkatan taraf hidup;
- b. pembangunan daerah;
- c. keseimbangan penyebaran penduduk;
- d. pembangunan yang merata di seluruh Indonesia;
- e. pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia;
- f. kesatuan dan persatuan bangsa :
- g. memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.
BAB II - KEBIJAKSANAAN UMUM TRANSMIGRASI
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan ## BAB III
ORGANISASI
BAB II - KEBIJAKSANAAN UMUM TRANSMIGRASI
Pasal 4

Susunan, tugas, wewenang dan tanggung-jawab organisasi penyelenggaraan transmigrasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - KEBIJAKSANAAN UMUM TRANSMIGRASI
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan transmigrasi oleh Instansi Pemerintah di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Pelaksanaan transmigrasi di luar sebagaimana yang disebut pada ayat (1) Pasal ini harus memiliki surat ijin dari Menteri.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada dasarnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan transmigrasi disesuaikan dengan jenis-jenis transmigrasi.
BAB V - HAK HAK DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN
Pasal 7

Transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak-hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
BAB V - HAK HAK DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN
Pasal 8

Hak-hak transmigran untuk mendapatkan bantuan, bimbingan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - HAK HAK DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN
Pasal 9

Transmigran wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku bagi penyelenggaraan transmigrasi.
BAB VI - DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI
Pasal 10

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dipindahkan penduduknya, dapat ditetapkan sebagai Daerah Asal dengan Keputusan Presiden.
BAB VI - DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI
Pasal 11

- (1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden.
- (2) Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang diserahi urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri.
- (3) Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
REPUBLIK INDONESIA
BAB VI - DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI
Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Undang-undang ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
- (2) Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
BAB VI - DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI
Pasal 13

Kepada penduduk setempat diberikan kesempatan untuk dengan sukarela berpisah ke Daerah Transmigrasi dan pada prinsipnya diperlakukan sebagai transmigran.
BAB VI - DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI
Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan masyarakat Daerah Transmigrasi diselaraskan dengan Pola Pembangunan Masyarakat Desa :
- a. Di bidang ekonomi dijuruskan ke arah tercapainya tingkatan swa-sembada berdasarkan azas-azas perkoperasian ;
- b. Di bidang sosial budaya dijuruskan ke arah tercapainya asimilasi dan integrasi yang menyeluruh.
- c. Di bidang mental spiritual dijuruskan ke arah pembinaan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
REPUBLIK INDONESIA
BAB VI - DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI
Pasal 15

- (1) Dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi masyarakat Daerah Transmigrasi dan memperhatikan pula pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat penempatan, Menteri menyerahkan pengurusan seluruh atau sebagian Proyek Transmigrasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Sejak penyerahan Proyek Transmigrasi tersebut ayat (1), Pasal ini status transmigran dan Proyek Transmigrasi hapus.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

Barang siapa melaksanakan transmigrasi tanpa ijin/persetujuan Menteri, dihukum :
1. dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-
2. dengan hukuman kurungan selama-lamanya 9 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,apabila perbuatan tersebut juga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-undang ini.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

Barang siapa memiliki atau atas dasar ijin/persetujuan untuk melaksanakan transmigrasi, dengan sengaja tidak memberikan tanah pekarangan atau tanah pertanian atau tidak memberikan bantuan atau bimbingan atau hak-hak lainnya menurut ketentuanketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 300.000,-
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

Barang siapa dengan sengaja menghambat penyelenggaraan transmigrasi yang mengakibatkan kerugian-kerugian bagi pelaksana atau transmigran dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 300.000,-
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Barang siapa karena kekhilapannya menyebabkan tidak tenteram atau sengsaranya transmigran beserta keluarganya, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 16, 17, 18 dan 19 Undang-undang ini dilakukan oleh badan hukum, hukuman dijatuhkan kepada anggota pengurus.
REPUBLIK INDONESIA
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman kurungan selamalamanya 1 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

Tindak pidana tersebut dalam Pasal 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 adalah dianggap sebagai kejahatan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Transmigrasi yang sedang dilaksanakan oleh instansi, lembaga swasta dan perorangan pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Persoalan-persoalan yang ada mengenai tanah dan ganti rugi pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan musyawarah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undangundang ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Transmigrasi dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO JENDERAL T.N.I.
pada tanggal 28 Juli 1972
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SUDHARMONO S.H. MAYOR JENDERAL T.N.I.
PENJELASAN
Pasal 1

Dalam Pasal ini ditentukan pengertian istilah-istilah penyelenggaraan transmigrasi yang digunakan dalam Undang-undang ini dan untuk digunakan dalam Peraturan Perundangan tentang transmigrasi pada umumnya.
- a. Pengertian transmigrasi disini hanyalah mengenai perpindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain di dalam wilayah Republik Indonesia yang diatur menurut ketentuan-ketentuan di dalam Undangundang ini. Tercakup dalam pengertian tersebut pemindahan penduduk untuk kepentingan pembangunan, karena bencana alam dan lain-lain yang dipandang perlu oleh Pemerintah. Jadi semua perpindahan penduduk, dari satu daerah ke daerah lain yang tidak diatur menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah bukan transmigrasi.
- b. Unsur-unsur sukarela tetap diperhatikan, walaupun bagi orang-orang yang terkena bencana alam. Dalam hal ini faktor-faktor yang sifatnya memaksa dihindarkan sama sekali.
- c. Sampai dengan d cukup jelas.
- d. Yang dimaksud dengan keseluruhan kegiatan dalam Pro Transmigrasi adalah meliputi kegiatan-kegiatan di Daerah Asal dan Daerah Penempatan Transmigrasi. Kegiatan-kegiatan di Daerah Asal Trasmigrasi antara lain: survey, penerangan, penyuluhan, seleksi, pengerahan, penampungan dan pengangkutan para transmigran. Kegiatan-kegiatan di Daerah Penempatan Transmigrasi antara lain: survey, pengukuran, pemetaan, pembukaan tanah, perpetakan (verkaveling), penyediaan prasarana, jaminan hidup, pembinaan dan pengembangan.
- e. Pengertian yang terkandung disini bahwa Menteri yang bersangkutan adalah Menteri yang mempunyai wewenang untuk menentukan kebijaksanaan dan penyelenggaraan termasuk pelaksanaan transmigrasi. Pengertian ini menunjukan pula adanya satu komando dalam penyelenggaraan transmigrasi dan mencegah adanya kesimpangsiuran dalam pelaksanaan transmigrasi lihat penjelasan Pasal (4).
PENJELASAN
Pasal 2

Pasal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan transmigrasi bukan semata-mata menjadi tugas dan beban Pemerintah saja, khususnya dalam segi pembiayaan. Pengertian ini ditujukan agar secara bertahap dapat berangsurangsur mengurangi beban budget Pemerintah, sehingga pembiayaan transmigrasi ini dapat dipikul oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian Pemerintah hanya memberikan petunjuk-petunjuk, bimbingan dan pembinaan antara lain penyediaan areal-areal tanah untuk mereka dan sekedar bantuan tertentu yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah.
Untuk mensukseskan transmigrasi dalam jumlah yang sebesar-besarnya, segala kegiatannya diintegrasikan dengan tahap-tahap Pembangunan Nasional.
PENJELASAN
Pasal 3

- (1 ). Pasal ini menunjuk landasan-landasan dan pengarahan dari pada penyelenggaraan transmigrasi, yang bersumber pada Pancasila.
- (2). Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini mengatur antara lain tentang wewenang Menteri untuk mengatur penjelanggaraan transmigrasi secara tehnis. Wewenang Menteri tersebut antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Menentukan saat pembukaan Proyek Transmigrasi dalam rangka penempatan transmigran dan penyerahan Proyek Transmigrasi beserta hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri (lihat penjelasan Pasal 15);
REPUBLIK INDONESIA
- b. Menentukan syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat menjadi transmigran meliputi antara lain batas umur, kesehatan, keahlian, kelakuan dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Menteri;
- c. Menentukan jenis-jenis transmigrasi dengan mendasarkan pembedaaan biaya penyelenggaraan dan/atau fungsi transmigrasi;
- d. Menentukan luas tanah bagi seorang transmigran, baik untuk tanah pekarangan ataupun tanah pertaniannya (lihat penjelasan Pasal 7);
- e. Menentukan macam dan jenis bantuan bimbingan dan pembinaan kepada para transmigran untuk peningkatan penghidupan dan kehidupan mereka (lihat penjelasan Pasal 8)
PENJELASAN
Pasal 4

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal ini mengatur tentang pengertian: susunan, tugas, wewenang dan tanggung-jawab yang merupakan suatu organ penyelenggara transmigrasi yang dalam pelaksanaannya berada dalam satu tangan ialah di tangan Menteri.
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut akan diatur koordinasi antar berbagai Departemen yang bersangkutan dengan pelaksanaan transmigrasi.
PENJELASAN
Pasal 5

- (1). Yang dimaksud dengan pelaksanaan transmigrasi oleh Instansi Pemerintah di luar sebagaimana tersebut Pasal 4 ialah pelaksanaan transmigrasi yang dilakukan oleh misalnya Departemen Dalam Negeri atau Departemen Sosial atau Departemen Pertahanan dan Keamanan, setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Persetujuan ini penting agar supaya Menteri dapat memberikan petunjuk-petunjuk tehnis dan saling mengadakan konsultasi dan konfirmasi demi suksesnya penyelenggaraan transmigrasi.
REPUBLIK INDONESIA
- (2). Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain di luar tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang mempunyai hasrat untuk melaksanakan transmigrasi baik sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja-sama. Untuk itu diperlukan ijin dari Menteri agar Menteri dapat mengawasi pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan petunjuk-petunjuk tehnis serta ketentuan-ketentuan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya demi suksesnya penyelenggaraan transmigrasi. Adapun hak-hak dan kewajiban pelaksana transmigrasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 6

- (1). Dalam pengertian ini juga termasuk kemungkinan diperolehnya pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2). Yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa di dalam menentukan besarnya biaya untuk penyelenggaraan transmigrasi, disesuaikan dengan jenis-jenis transmigrasi yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah (lihat penjelasan Pasal 3 ayat (2).
PENJELASAN
Pasal 7

Pemberian tanah pekarangan dan tanah pertanian kepada transmigran migran sekurang-kurangnya 2 Hal, hal ini disesuaikan dengan Undang-undang Pokok Agraria mengenai batas minimum buat tanah pertanian yang dapat dimiliki oleh perorangan dengan pengertian bahwa dapat diberikan pembagian lebih dari 2 Ha, dengan berdasarkan kondisi tanah setempat, jenis/macam produksi pertanian (misalnya untuk tanaman export) dan kemampuan untuk mengolah tanah. Pemberian tanah kepada transmigran bukan petani misalnya nelayan, buruh perkebunan, buruh industri dan sebagainya sekurang-kurangnya 4 Ha untuk pekarangan yang letaknya tidak jauh dari tempat pekerjaan. Hal tersebut penting untuk memberikan jaminan hari tua bagi transmigran.
Pemberian tanah pekarangan dan/atau pertanian kepada transmigran petani dan transmigran bukan petani ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
Pemberian hak-hak atas tanah kepada para transmigran dilakukan secara bertahap dan bertingkat berdasarkan atas ketentuan-ketentuan prosedur Agraria khusus di Daerah Transmigrasi. Hal ini memberikan dasar-dasar edukatif kepada para transmigran untuk secara aktif mengerjakan tanahnya dan apabila benar tanah pertanian tersebut dikerjakan secara produktif dari hak-hak atas tanah yang lebih rendah dapat ditingkatkan pada hakhak tanah yang lebih tinggi, misalnya dari hak pakai menjadi hak milik. Kecuali itu para transmigran mendapat kejelasan status hukum tanahnya serta kepastian dan perlindungan hukum yang akan memberikan ketenteraman, kemantapan dan kegairahan kerja. Dalam jangka waktu 5 tahun atau selama Proyek Transmigrasi tersebut belum diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, maka transmigran tidak dibenarkan merubah dan/atau memindahkan status hukum atas tanah miliknya.
PENJELASAN
Pasal 8

Yang dimaksud dengan bantuan bimbingan dan pembinaan dalam Pasal ini antara lain pemberian jaminan hidup, pembinaan kerohaniaan, bibit-bibitan, latihan-latihan, pemberian bantuan perlengkapan, peralatan, kesehatan yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 9

Yang dimaksud dengan semua Peraturan di dalam Pasal ini ialah semua Peraturan Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya.
PENJELASAN
Pasal 10

Yang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan dalam Pasal ini antara lain adalah:
- a. Kepadatan penduduk dan lapangan kerja yang sangat sempit;
- b. Luas areal tanah pertanian sangat terbatas;
- c. Jenis kesuburan tanah tidak menguntungkan;
- d. Adanya bencana alam dan;
- e. Gangguan keamanan.
Penetapan Daerah Asal dengan Keputusan Presiden ini adalah karena menyangkut berbagai-bagai wewenang dan tugas beberapa Instansi atau Departemen.
Adapun wewenang pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
PENJELASAN
Pasal 11

- (1). Yang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan dalam Pasal ini antara lain:
- a. Masih kosong atau kurang padat penduduknya;
- b. Areal tanah yang masih cukup luas bagi kemungkinan usahausaha pertanian dalam arti luas;
- c. Memungkinkan untuk memberikan lapangan kerja dan lapangan penghidupan baru yang lebih baik;
- d. Mempunyai arti vital dari segi security bagi Negara dan Bangsa dan
- e. Alasan-alasan lain yang dipandang perlu oleh Pemerintah.
Penetapan Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden ini karena menyangkut berbagai-bagai wewenang dan tugas beberapa Instansi atau Departemen. Adapun wewenang pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (2). Pelaksanaan penetapan Daerah Penempatan Transmigrasi oleh Menteri Dalam Negeri, mengandung pengertian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria. Menteri Dalam Negeri mempunyai wewenang pengaturan-pengaturan Pemerintahan di daerahdaerah dan Pemerintah Daerah tersebut mempunyai wewenang pengaturan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- (3). Daerah-daerah Penempatan Transmigrasi dapat berasal dari tanah-tanah Negara atau tanah Masyarakat Hukum Adat atau perorangan. Sepanjang menyangkut tanah-tanah Masyarakat Hukum Adat atau perorangan diperhatikan hak-hak atas tanahnya serta benda-benda yang berada di atasnya. Dalam hal pelepasan hak-hak tersebut disesuaikan dengan kebiasaan setempat dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat (lihat Penjelasan Umum Nomor 7 c).
PENJELASAN
Pasal 12

dan (2)
Batas waktu 5 tahun perlu ditetapkan dengan pengertian apabila Daerah Transmigrasi tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan diterlantarkan atau ternyata tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan transmigrasi, maka status Daerah Transmigrasi batal karena hukum dan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang penggunaan selanjutnya dapat untuk keperluan proyek pembangunan lainnya.
PENJELASAN
Pasal 13

Lihat Penjelasan Umum Nomor 7
PENJELASAN
Pasal 14

Dalam pembinaan dan pengembangan Daerah Transmigrasi diarahkan untuk terwujudnya tata-susunan masyarakat baru yang sesuai dengan Pola Pembangunan Masyarakat Desa;
- (a). Dalam pertumbuhan ekonomi dari Daerah Transmigrasi, Koperasi dapat merupakan alat penting untuk secara bersama-sama mengembangkan bidang produksi dan pemasaran guna mencegah atau meniadakan kecenderungan pola tata-niaga hasil produksi transmigran yang dikuasai oleh sistim ijon. Transmigrasi dan koperasi mempunyai fungsi yang unik yaitu menjamin pertumbuhan produksi, memberikan kesempatan kerja, menimbulkan kenaikan pendapatan dan memberikan kesempatan untuk
- 24 - berusaha, sehingga sekaligus mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan. Bentuk usaha perkoperasian akan membantu perobahan usaha tani transmigran yang masih tradisionil menjadi usaha tani yang modern/komersil, sesuai dengan orientasi transmigrasi kepada pembangunan Pertanian (Agro Development). Sekaligus dari segi sosial dapat berfungsi sebagai sarana sosial (katalisator dan dinamisator) dalam pengembangan masyarakat transmigran.
- (b). Lihat penjelasan umum nomor 6 b. Di dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengembangan di daerah transmigrasi ini dilakukan secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah setempat dan Instansi-instansi tehnis.
- (c). Pembinaan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut dalam ayat ini dilaksanakan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
PENJELASAN
Pasal 15

- (1). Pengurusan penyelenggaraan transmigrasi oleh Menteri sifatnya hanya sementara. Oleh karena itu apabila para transmigran dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta masyarakat sudah dapat berkembang atas kekuatan sendiri (swadaya) maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah Pengurusan dan tanggung-jawab selanjutnya oleh Menteri diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Jangka waktu 5 tahun adalah sebagai waktu pembinaan yang dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya lihat penjelasan umum Nomor 6 c.
- (2). Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan-peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari pada Undang-undang ini, yang tercantum dalam Pasal-pasal bersangkutan dan dapat memuat sanksi pidana sepanjang hukumannya belum diatur.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Ketentuan Pasal ini berlaku bagi pelaksana pemindahan penduduk yang dimaksudkan untuk menetap di dalam pengertian Pasal 1 dan 5 yang sedang dalam pelaksanaan pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, agar
selanjutnya menyesuaikan dan mengikuti ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang ini yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Pengertian sebutan Pokok di dalam Pasal ini bukan merupakan status.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG