PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9JRESURZORS Tahun 2023
Tentang PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 60 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAIUA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NoMoR 9Jresurzors
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20i5, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200O Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahwn 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. 1 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 teatang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peratwran Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20 1 1-20 15 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2OI4 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor 54).
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN SITUBONDO.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian DD adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadllan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberian DD bertujuan untuk :
- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan kewenangannya; SCSLlAI dengan
6
- b. meningkatkan kemampuan iembaga perencanaan, kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
BAB III - PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungiawabkan secara administratif, teknis, dan hukum serta harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat
3. (2\ Seluruh kegiatan yang didanai oleh DD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat Yang lain.
- (4) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (i), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB IV - SASARAN
Pasal 4

- Sasaran pemberian DD adalah 132 (serafus tiga puluh dua) desa yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Situbondo. (1)
- Sasaran pemberian DD diarahkan, untuk : {2\
- a. peningkatan kemampuan Aparat Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan desa;
- b. peningkatan peran pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola PartisiPatif;
- c. peningkatan sarana dan prasarana fisik (infiastruktur) desa;
- peningkatan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desanya sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat. d.
BAB V - SUMBER DANA
Pasal 5

Sumber DD dari Belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
BAB VI - PRIORITAS PENGGUNAAN
Pasal 6

Prioritas penggunaan DD untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
BAB VI - PRIORITAS PENGGUNAAN
Pasal 7

- Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi : (1)
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2Ol5-2O119 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk: (2t
- b. mendukung kedaulatan energi;
- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- c. mendukung pariwisata dan industri.
- Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: (3)
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- (4) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya daPat meliPuti:
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- g. pengembangan benih lokal;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- k. pengelolaan padang gembala;
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- I. pengembangan Desa Wisata; dan
- (5) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya daPat meliPuti:
- b. komoditas tambang batuan, antara lain : onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (cherf), jasper, krisopras, garnet; dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain '. zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar; dan intan.
- c. rumput laut;
- e. pengelolaan sampah.
- d. hutan milik Desa; dan
BAB VI - PRIORITAS PENGGUNAAN
Pasal 8

Penggunaan DD yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
- 2) kelompok perempuan;
10. 4\ kelompok masyarakat miskin;
- 3) kelompok tani;
- 5) kelompok nelayan;
13. 7\ kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 6) kelompok pengrajin:
- 8) kelompok pemuda; dan
- 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
BAB VII - PELAKSANAAN,
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan DD terdiri dari :
- b. tahapan perencanaan; dan
- a. tahapan persiapan;
- c. tahapan pelaksanaan.
5. ayat (1) huruf a, terdiri dari a. penyusunan Peraturan Desa tentang APBDeS;
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada :
- b. penetapan besaran DD untuk masing-masing desa;
- c. pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan DD, berupa penyebarluasan informasi kepada institusi yang terkait pelaksanaan DD.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dan didanai dari DD.
- (4) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurulb, terdiri dari:
- a. pelaksanaan kegiatan sosialisasi programprogram Pemerintahan Desa dan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran DD r.mtuk masing-masing desa;
- b. pelaksanaan musyawarah untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ketentuan bahwa semua Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD harus masuk dalam APBDesa;
- c. penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD untuk penyelenggaraaan pemerintahan desa, pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan contoh lormat sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan BuPati ini.
- (5) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. penunjukan Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa, lengkap dengan nomor rekening kas desa dan disampaikan kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Peme rintahan melalui Camat;
- b. penyerahan DD kepada pihak ketiga wajib disertai berita acara penyerahan dana dengan contoh lormat sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua PenYaluran
BAB VII - PELAKSANAAN,
Pasal 1

O
- (1) DD disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
Bagian Ketiga Pencairan
BAB VII - PELAKSANAAN,
Pasal 11

- Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. (1)
- Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut : (2\
- Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD Cq. Kepala Bagian Pemerintahan, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masingmasing desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. surat permohonan pencairan DD kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan dengan contoh lormat sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
3. Bukti Pengeluaran Uang Pencairan DD;
2. Rencana Penggunaan Dana;
4. Fotokopi buku rekening rekening kas pemerintah desa;
5. Fotokopi NPWP Pemerintah Desa; Bendahara Kas
- Pakta Integritas; 6.
- Surat pernyataan bendahara desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah; 7.
- b. Tahap II sebesar 4ooh (empat puluh perseratus) paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing desa, dengan :
- B. Fotokopi APBDesa.
- persyaratan sebagai berikut Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD Cq. Kepala Bagian Pemerintahan, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :
1. surat permohonan pencairan DD kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
3. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
2. Laporan realisasi penggunaan dana dari pencairan Tahap I ;
4. Bukti Pengeluaran Uang Pencairan DD Tahap II ;
6. Fotokopi NPWP Bendahara Kas Pemerintah Desa ;
5. Fotokopi buku rekening rekening kas pemerintah desa;
7. Pakta Integritas ;
9. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap I.
8. Surat pernyataan bendahara desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
10. Tahap III sebesar 2Oo/o (dua puluh perseratus) paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masingmasing desa, dengan persyaratan sebagai berikut : C
11. Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD Cq. Kepala Bagian Pemerintahan, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :
1. surat permohonan pencairan DD kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
2. Laporan realisasi penggunaan dana dari pencairan Tahap II;
3. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
4. Bukti Pengeluaran Uang Pencairan DD Tahap II ;
5. Fotokopi buku rekening rekening kas pemerintah desa;
6. Fotokopi NPWP Bendahara Kas Pemerintah Desa;
8. Surat pernyataan bendahara desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
7. Pakta Integritas;
9. Pertanggungjawaban Penggunaan Tahap ll. Dana
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
Pasal 12

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dalam pelaksanaan program, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
Pasal 13

Jenis laporan pelaksanaan DD terdiri dari :
- b. laporan akhir.
- a. laporan pertahapan;
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
Pasal 14

taporan pertahapan DD sebagaimana dimal&lt;sud dalam Pasal 13 huruf a merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan DD yang dibuat secara rutin setiap tahapan.
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
Pasal 15

Komposisi laporan pertahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
- a. kegiatan DD;
- b. perkembangan kegiatan penggunaan DD.
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
Pasal 16

- Laporan akhir pelaksanaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa buku laporan akhir pelaksanaan penggunaan DD dari masing-masing desa yang disampaikan secara hirarki dari Desa kepada Kecamatan untuk selanjutnya dikirim kepada Bupati. (1)
- Laporan akhir dari pelaksanaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun dalam bentuk buku dengan materi mencakup tentang perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan DD. (2)
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
Pasal 17

Batas waktu penyampaian laporan akhir pelaksanaan DD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat ( 1) , paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan.
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
Pasal 18

akhir pelaksanaan DD sebagaimana Pasal 16 ay at (2\, sebagai berikut : Susunan laporan dimaksud dalam
- a. pendahuluan;
- b. program kerja bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masYarakat desa;
- c. pelaksanaan penggunaan DD;
- d. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan DD;
- e. evaluasi;
- g. penutup.
- f. kesimpulan dan saran;
Bagian Kedua Pertanggungiawaban
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
Pasal 19

- Pertanggungjawaban operasional pelaksanaan DD secara keseluruhan dilaksanakan oleh Kepala Desa. (1)
- Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2\
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan DD, selain dibuktikan dengan kuitansi juga dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya yang sah. (3)
BAB IX - PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 2

O
Pola pengawasan pengelolaan DD dilaksanakan oleh :
- b. pengawasan melekat, dilaksanakan oleh Kecamatan;
2. ". p.tgu.*r"an fungsional, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- c. pengawasan operasional, dilaksanakan oleh masyarakat melalui BPD.
BAB IX - PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

Pengawasan dapat dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan DD, antara lain :
- b. proses pencairan DD dari rekening kas desa harus dengan rekomendasi Camat sesuai dengan rencana penggunaan dana;
- a. proses pcrencanaan, terkait dengan perencanaan p".rggr.rro., DD yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan desa;
- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD dan pada tingkat Desa, secara hirarkis diselesaikan oleh Desa, namun apabila tidak dapat diselesaikan dapat dilanjutkan ke tingkat Kecamatan, dan apabila kecamatan tidak dapat menyelesaikan maka Camat mengambil langkah melaporkan permasalahan (penyimpangan dan penyalahgunaan DD) kepada Bupati melalui lnspektur Kabupaten Situbondo.
- (2) Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan penyelesaian sesuai dengan tata cara/aturan yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional, yaitu dilakukan oleh pejabat yang berwenang meliputi Inspektorat, BPKP dan BPK.
Bagian Kedua Monitoring
BAB IX - PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 23

Monitoring dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten ke tingkat Kecamatan, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jarvab masing-masing.
Bagian Ketiga Evaluasi
BAB IX - PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 24

- Evaluasi DD terdiri atas : a. evaluasi program;dan b. evaluasi kegiatan. (1)
- Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas pengelolaan DD. (2\
- Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan untuk menilai tingkat ekonomis dan elisiensi pelaksanaan kegiatan yang mendapatkan DD. (3)
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan maupun hambatan pcrmasalahan pada masa mendatang. (41
BAB X - INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 25

Keberhasilan pengelolaan DD diukur dari :
- a.meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya DD;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa;
2. c.meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan DD.
BAB X - INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 26

Keberhasilan penggunaan DD diukur dari :
- a. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalamAPBDes;
- b. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
- c. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- d. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
- e. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan DD;
- g. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.
- l. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
BAB XI - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 27

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan DD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Sanksi
BAB XI - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 28

- Penyimpangan dalam pengelolaan DD diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (1)
- Dalam hal terdapat SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. (2t
- Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ berupa penundaan penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA DD. (3)
- Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA DD lebih dari 3O% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. (4)
- (s) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemotongan DD tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA DD tahun berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat SILPA DD lebih dari 30% (tiga puiuh per seratus), Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan DD sebesar SILPA.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetaokan di Situbondo pada tanggal '0 5 JUN 2015
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO
Diundanekan di Situbondo pada tanlgal U 5 JUN 2015
SEKRETARIS DAERAH XABUPATEN SITUBONDO
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDo TAHUN 2015 NOMOR o28
LAMPIRAN Peraturan pupati Situbondo
ranggal :
:0\_5 JUN 2015
Nomor : 48 Tahun 20 15
L Format Berita Acara Penverahan Dana Desa
BERITA ACARA PENYERAHAN DANA
TAHUNANGGARAN TAHAP
KECAMATAN
Pada hari ini ... tanggal ... bertempat di .. Kecanratan .. dalam rapat desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum pengelolaan dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Sitr-rbondo Nomor l88l ...1006.212015 Tanggal ... Januari20l5 tentang ... ...Tahun Anggaran 2015, selanjutnya telah dilakukan penyerahan dana yang diterima Desa . kepada : Kecamatan
Yang Menerima Penyerahan,
Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola
KegiataniKetua PKK,/LPM/Lembaga
Kemasyarakatan Lainnya*)
Nama
Jabatan
:
Nan.ra Kegiatan
:
Jurnlah Dana yang diserahkan: Rp. ... (ulis dengan huruf)
Penerima dana sebagaimana tersebut di atas, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggrinaan Dana sesuai dengan peratr.rran perundang-undangan yang berlaku.
Dernikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang Menyerahkan, BENDAHARA DESA
d(t
Mengetahui,
Camat.
Kepala Desa.
DESA
Keterangan : * Diisi sesuai dengan yang menyerahkan dan yang menerirna
II. Format Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (Satu)
PBMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA
Situbondo Kode Pos ...
Situbondo.
Nomor : 9001
1431...120... Kepada
Sifat
:
Penting
Lampiran :
1(satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa. .. . . ... Kecamatan
Tahap I (Satu)
Yth. SdT. BUPATI SITUBONDO
Melalui Kabag Pemerintahan Setda Kab. Situbondo
di-
SITUBONDO
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum pengelolaan dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negala di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo yang menetapkan Besaran Dana Desa Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran ..., dengan ini mohon dicairkan Dana Desa...
Kecamatan
Sebesar ( Tahap I )
:
Rp. ... (ditulis huruf...)
Alokasi
:
Rp. ... (dirulis humf...)
Sisa
:
Rp. ... (ditulis huruL...)
Yang mempunyai :
- Rekening pada Bank
:
BPD Jatin cabang Situbondo
- Nonror Rekening
:
...
sebagai bahan pertirnbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut :
- l. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan SPJ Tahap I sebesar 40 7o Tahun Anggaran ...;
2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Penarikan per tahap;
3. Kepr.rtusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa;
4. Anggaran Per.rdapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran... yang bersangkutan yang telah disahkan;
5. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
6. Foto Copy NPWP Bendahara Desa;
7. Pakta Integritas.
Demikian permohonan kanri dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.
)(
Mengetahui ;
JI
Kepala Desa
Bendahara Desa
Camat
III. Format Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II (Dua)
PEMERINTAHKABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA
Situbondo,
900t
t431...t20... Kepada
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
Penting
I (satu) berkas
Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahap II (Dua)
Yth. Sdr. BUPATI SITUBONDO
Melalui Kabag Penrerintahan Setda Kab. Situbondo
di-
SITUBONDO
Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Bupati Situbondo Nomor 2g rahun 2015 tentang Pedoman Umum pengelolaan dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo yang menetapkan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran ..., dengan ini mohon dicairkan Dana Desa Kecamatan
Sebesar ( Tahap II )
Alokasi
Sisa
Yang mempunyai
- Rekening pada Bank
- Nomor Rekening
Rp. ... (ditulis hurr-ri...)
Rp. ... (ditulis huruf...)
Rp. ... (ditulis huruf...)
BPD .latim cabang Sitr.rbondo
dan sebagai bahan pertimbangan dilanpirkan kelengkapan sebagai berikut :
- l. Surat Pertanggung .lawaban Penggunaan Dana Tahap I sebesar 40 o/o Tahun Anggarar.r...;
2. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan SpJ ADD Tahap II sebesar 40 VoTahun Anggaran ...;
3. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
4. Foto Copy NPWP Bendahara Desal
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab telah menyelesaikan Dana Desa Tahap I;
6. Pakta Integritas.
Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.
Kepala Desa
Bendahara Desa
)(
Camat
Mengetahui ;
Situbondo Kode Pos
IV. Format Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III (Tiga)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
900t /431...t20... Kepada
Penting
1 (satu) berkas
Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahap III (Tiga)
Sebesar ( Tahap III )
Alokasi
Sisa
Yang mempunyai
- Rekening pada Bank
- Nomor Rekening
Situbondo,
Yth. SdT. BUPATI SITUBONDO
Melalui Kabag Penierintahan Setda Kab. Situbondo di-
SITUBONDO
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2g Tahun 2015 tentang Pedoman Umum pengelolaan dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo yang menetapkan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran ..., dengan ini mohon dicairkan Dana Desa Kecamatan
Rp. ... (d itul is hurr:1'...)
Rp... (ditulishuruf...)
Rp... (ditulishuruL...)
BPD .latim cabang Situbondo
dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut :
1. Surat Perlanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahap II sebesar 40 % Tahu, Anggaran...;
2. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan SpJ ADD Tahap III sebesar 20 % Tahun Anggaran ... . . .:
3. Foto Copy Buku Rekening Kas Penrerintah Desa;
4. Foto Copy NPWP Bendahara Desa;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab telali menyelesaikan Dana Desa Tahap II;
Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.
Kepala Desa
Bendahara Desa
)(
Camat
u
Mengetahui ;
JI.
Situbondo Kode Pos
Y, Format Laporan Pencairan dan Perkembangan Dana
LAPORAN PENCAIRAN DANA DESA DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN
BULAN
DESA
:
KECAMATAN : ________________
| NO. | KEGIATAN | DANA DESA | PERKEMBANGAN KEGIATAN (%) | KET. |
|-------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| I | Pelaksanaan Pembar.rgunan Desa | | | |
| II. | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | |
Tahun
Kepala Desa
(...)
Mengetahui
Camat.
Bendahara Desa,
VI. FORMAT REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN ,...
Kecamalan
: ________________
: ________________ ... ... ... ...
Desa
Jumlah Dana
(Rp1 : ________________
| No | Uraian | Jumlah Dana | Keterangan |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| I l. 2. 3. II l. 2. 3. | PILAKSANAAN PEMtsAN G U NAN DI]SA dst. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dst | | |
| JUMLAH | JUMLAH | | |
Tgl.
Kepala Desa
Bendahara Desa
...
CAMAT
Mengetahui
.)
VII. RENCANA PENARIKAN DANA DESA PER TAHAPAN
Kecarnatan : ________________,...,...
Desa
: ________________,,...
.
Jumlah Dana (Rp) : ________________
| | | Biaya yang | Tahap I | Tahap I | TahnD II | TahnD II | Tahap lll | Tahap lll |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|
| NO | Rincian Belanja | Disediakan (RD) | Jumlah (Rrr) | Ket | J umlah (Ro) | Ket | Jumlah (Ro) | Ket |
| I | | 3 | 4 | | 6 | 1 | 8 | 9 |
| I t. 2. 3. II l. 2. 3. | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ;;; PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ;;; | | | | | | | |
Situbondo, tgl-bln-tahun
Kcpah Desa
(...
Bendahara Desa
Mengetahui
CAMAT
BUPATI SITUBONDO,