PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor \~ Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR \~ TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARJAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SJTUBONDO,
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah khususnya pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dipandang perlu merubah Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 clan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3041) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang Wewenang Pengangka tan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
,'
Menetapkan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONOO NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.
Pasal I
Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 16

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Diundangkan di Situbondo 1 pada tanggal 2 '
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
1b
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2013 NOMOR \'-,4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 7 ,.\_
BUPATI SITUBONDO,
C . c...~DADANG WIGIARTO
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77. Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalarn Pengawasan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor l22/Permentan/SR.130/ 11/2013 ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidl Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 201 4 , dim � a peranan pupuk sangat penting dal\_am pemngkatan produktivitas dan produksi komod1tas pertanian dalarn rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, untuk itu dalarn upaya meningkatkan kemarnpuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya su bsidi pupuk;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 65 Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu untuk mengatur Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a ctan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
Mengingat ...
0965
1
Mengingat
1.
- 59 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19 or 3 Tahun r;netapan Undang-Undang oarurat No;ngkal II DI K 53 tentang Pernberuukan oaerah lik Indonesia T al1mantan (Lembaran Negara Repub an Negara Rahun 1953 Nomor 9. Tan1bahan 1,ernbar. undangepubiik Indonesia Nc,mor 353) Sebaga.i ta Tahun Undan ( 1·k 1ndonesi a 19 g Lembaran Negara Repub I an Negar 59 Nomor 72 Tambahan Lernbar Republik Indonesia' Nomor 1820);
2. u 992 tentang 3ndang-Undang Nomor 12 Tahun 1 Negara istem Budidaya Tanaman (Lernbaran bahan Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 46 · T � 78); Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
3. u d 996 ten tang n ang-Undang Nomor 7 Tahun 1 . TahUO Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 19 96 Nornor 99 Tambahan Lernbaran Republik Indonesia' Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tent � f Perlindungan Konsurnen (Lembaran Negara Repub 1 Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382l);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 750, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 l Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab K � uangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nornor . 66, Tambahan � baran Negara Repubhk Indonesia Nomor 44001. 1,;,m 10. Undang-Undan '
g ...
- tentanS 10. U -hun 2004 donc::sia ndang-Undang Nomor 18 Ti:LI· blik In ra Perkebunan [Lembaran Negara Repu rnbafaJl Nega Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Le
- Republik Indonesia Nomor 4411 );
- g ten tan 11 u , -h n 2004 blik · ndang-Undang Nomor 32 r,,.,.u ara Repu Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg bafafl Negara Indonesia Tahun 2004 Tambahan L,ern irnana telah Republik Indonesia No:Uor 4548), sebag � n unctang· d' . · dengo... ara 1 ubah beberapa kali, terakhir rnbaran Neg Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lir 59 , Tarnbahaf\ Repubhk Indonesia Tahun 2008 Norn or 4844), L · Norn embaran Negara Republik Indonesia
- . 2004 tentang l2. Undang-Undang Nomor 33 ranuo ah pusat oan Perimbangan Keuangan Amara Pernennt Republik Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tarnbahan Indonesia Tahun 2004 Nornor . 126 · or 4438); Lembaran Negara Republik Indonesia Norn
- 13· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 l l ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . TahUO 2011 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia R u blik Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara ep Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 ten tang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lnrlonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Ba.rang dalam Pengawasan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor OB/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat d Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik; an 19. Peraturan ...
Menetapkan r.iorno
�
20.
19. [an nda. 51 Peraturan Menteri pertafl s Rel&lt;ornefil&lt;asi 40/Permentan/OT.140/4/2007 tent � wan 5pes1 Pemupukan N p dan K Pada Padi 5 Loka . ' s1; 07 JM-
21. Peraturan Menteri Pertaniafl pupul&lt; 28/Permentan/SR.130/5/2009 tent �� a}1; Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan
3. Nornor an Peraturan Menteri Perdagangan diubal1 dengM-� AG/PER/2/2009 sebagaimana telaP Nornor 12 � an eraturan Menteri Perdagangan adaafl . · � AG/PER/6/2008 tentang Peig1&lt;tor pertan1 a!l· enyaluran Pupuk Bersubsidi Untul&lt; e r.iomor
22. Nomor Peraturan Menteri Pertanian l(ebutuha.f\ 1 22/Permentan/SR 130/ l l/'.2013 tentang ·cti Untuk d H · . . k BersubSI an arga Eceran Tertinggi Pupu Sektor Pertanian Tahun Anggaran 201 4 ;
23. mor 1 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No Sintang 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang T � u;upaten Nemer 1, Tambahan Lembaran Daerah a Sintang Nomor 1);
24. 2 TahUU Perat.uran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tah � 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daer Kabupaten Sint � g Nomor 2) sebagaimana . telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Smtang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATJ SINTANG TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGJ PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SlNTANG TAHUN ANGGARAN 2014
BAB l - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- ah dalah Daerah Kabupaten Sintang; Daer a 1.
- . ah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Pemennt I ara Pemerintahan Daerah; unsur penye engg Daerah sebagai 2.
3. Bupati. ..
----------------
-------------
3. Bupati adalah 8 Upati Sintang;
- s. Camat adalah c amat se Kabupaten Sintang;
4. . S . tang, Sekretaris Daer aten in ah adalah Sekretaris Oaerah J{abUP
6. �� D � u �� m � Perikanan Kabu adalah Kepala Dinas Pertanian Paten Sintang;
dafl
7. Kecamatan adalah Sintang; Daerah Kecamatan se Kabupaten
9. Pu kimia, puk An-Organ·k k asa secara ik fisika d 1 adaiah pupuk hasil proses re ay . tau pabn pembua � u ��� ; biologi dan merupakan nasil industn a
8. dalarn Pupuk adalah bah . . berperan ng penyediaan an kimia atau bahan organ1k yang ecara 1angsu atau tidak 1 unsur hara bagi keperluan tanarnan s angsung;
10. Pupuk Org ik seluruhnya terdiri dari � adalah pupuk yang sebagi\_an besar a � au atau hewan an tel an organije yang berasal dan tanarnan an atau cair yang ct· ah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padatb Iki sifat h ·./! k � gunakan untuk mensuplai bahan organik, memper at 1s1 , imia dan biologi tanah;
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tan �� sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman un mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
12. Pupuk \_bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyaluranny9: ditatamagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV· '
13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecarnatan) yang dibeli oleh petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
14. Harga Penjualan Pokok selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
15. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penyaluran pupuk
16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berk � tan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan atau udang;
11. yang dan Warga Negara Indonesia budidaya tanarnan pangan perorangan lahan untuk Petani adalah mengusahakan hortikultura; 17.
12. Yang (dua) dalah perorangan Warga Negara Indonesia Pekebun a !ah P"; de J ahakan/mengelola an sam cu ngan se uas 2 mengus b ,,i usaha perkebunan; hektar se ag= 18.
19. Peternak adalah mengusahakan I perorangan Warga ternak; ahan Untuk budidaya yang Indonesia - " n Negara hijaua!l p � a tanaman
20. Pembudidaya ik warga Negara Indonesia Yang an atau udang adalah peroranga!l 'ka!l da!l atau udang; mengusahakan lahan untuk budidaya I
21. Produsen adaiah uk sriwidjja Palembang, PT P pr � ct1:1sen pupuk yaitu PT.. PUian Timur, r-r. Pupuk Jskand � etrokim1s Gresik, PT. Pupuk Kal1maJ1 Or anik (Urea, NPK, ZA, 3p\_36) dMuda Yang memproduksi pupuk . � ng an PUpuk organik di dalam negen,
22. Penya!ur di Lin' . an ketentuan Peraturan Men 1 )II adalar, Distributor sesua.1 deng /PER/2/2009 tentang Pengad ten Perdagangan Nomor 07 /M-D"."C? ntuk Sektor Pertanian. aan dan Penyaluran Pupuk Bersubs1d 1 u '
23. Penya!ur di Lin' IV . an peraturan Menteri Pe d ' adalah Pengecer resmi sesua.1 ketentu 09 ten tang Pen ada r agangan Nomor 07 /M-DAG/ PER/2/20 anian g b an dan Penya!uran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pert yang erlaku;
24. Kelompok T · d · k sa.111aan . aru a alah kumpulan petani yang mempunya.1 e k kepenyngan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian. untu beke.rJa sama meningkatkan produktivitas usahatani d � keseJahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatan1 s � cara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang diku ku hkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
25. R � 1;1cana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
26. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten;
BAB 11 - PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- ( l) p k bersubsidi diperuntukkan bagi petani, peke bun, peternak yang upu ahakan seluas-luasnya 2 (dua) hektar seuap musim tanarn per mengus id ik d tani kecuali pembud1 aya an an atau udang seluaskeluarga pe Juasnya 1 (satu) hektar.
- rsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tidak (2) Pupuk be b i perusahaan tanaman. pangan, hortikultura diperuntukkan agakan atau perusahaan penkanan budidaya ' an P e � m · perkebun · BAB Ill. ..
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBS!Dl
Pasal 3

·uran
- d pada (2) Alokasi kebutuh . a dirnaksU daO ayat (l) di . . an pupuk bersubsidi sebagrurnan ub sektor sebaran b � rmc1 menuru\_t Kecamatan, jenis, jumlah, 1f Ill, IV daO V , anan, sepern tercantum pada Lampiran\_ I, ' an [rii. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peratur
- (1) Alokasi kebutuhan sesuai dengan � gkaO pemupukan b . Pupuk bersubsidi dihitung rnpertirnb rta usulan kebut e � 1mbang spesifik lokasi dengan :;:e l{abupaten se alokasi an u an Yang diajukan oleh Pemennt ggaran PUpuk tahun anggaran 2014.
- (3) Al k · k · aksud pada O asi � b.ut � han pupuk bersubsidi sebagaiman � � im. mlab dan ayat 1 2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, 3ems, \_JU sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupat1.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2013.
- (5) Kebutuhan. pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) memperhat1kan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, pe\_tern � k'. pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetUJU � oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Dinas yang membidangi pertanian serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (6) Dinas yang membidangi pertanian, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBS!Dl
Pasal 4

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksu? dalam � asal 3 a � at (2), bila terjadi kekuranga � dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
2. ( 2 ) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
3. ( 3 ) Apabila alokasi pupuk bersubsidi � i suatu Kecamatan pada bulan b 'al ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyal k erj an .. di . 1 ah b k ur an alokasi pupuk bersubs1d1 d I w/1 ay d e:san al gk ut.an dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya an at � u an o asi bulan sebelumn dari alokasi bulan benkutnya dengan tidak rn 1 Ya dan/atau e ampaui alokasi 1 (satu) rahun.
BABrv ...
BAB IV - PENY ALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

Kemasan pupuk bers . . pasal 5 haf � diberi label tambah ubsidi sebagaimana dimaksud dalaJll tidal&lt; mud hilang/terhapus an berwarna merah, mudah dibaca dan ' Yang bertuliskan :
"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan
BAB IV - PENY ALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan idi sarnPai ke penyalur L" � engada � dan penyaluran pupuk bersubs1 1 Menteri mi IV d1lakukan sesuai dengan ketentuan b idi Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersu si untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
2. ( 2 ) Penyaluran. pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke pet � m1 atau kelompok tani diatur sebagai berikut : . .
- b. per: r � pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf . d � me: erttmbangkan kebutuhan kelompok tani dan alokasi rr1.s,.,g-masing wilayah.
- a. pen 'an pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lim IV ber kan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
- c. nyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ngan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tcrnpat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dil �� kan m � lalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
8. (S) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsi � i di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang d\_it � nJuk sebagai satu kesatuan . K . · Pengawasan pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten dan om1s1 ·
BAB IV - PENY ALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- ( 1) . t lbutor dan penyalur di Lini IV wajib me . . Produsen, dis n uk bersubsidi saat dibutuhkan petani p �� un ketersediaan pup budidaya ikan dan/udang di wilayah t e e un , peternak dan J? � kasi yang telah ditetapkan. anggung Jawabnya sesuai
Untuk ...
Pada
- dinas unluk penycrapen budangi micM Yang baid bcrsu pupuk
- Pia-.! 9 � rsu l)Sidi fll Prn,,hu di Un . pi.lP-uk w:sua, tta,-p E(: 1 rv "'9-nl d1hmjuk harvs mrn;ual OllO ltttingj ift � 'J). a aalrnsJl
�
- .al'--� (21 HI.UJCB f:c'CtQ.n T . . b¢i - ·,\_, d1maksud P9da � hngy ltl&amp;l') pupuk � rsu\_ · � ·ac l I) d.1 t'\apkan wbngt11 benkut ·
••..••.• ••••••.• •••• . • •. •••• •• ••
- 8· f&gt;upuk rrni
- l .Bll().· per � g • RP 2 .oo&lt;&gt;.· per .
- b. Pupuk � P-J6
..
..
.. . .
- c. Pupl1k l.A
.. ..•. ...••... ...•...
- Rp l .H)O.· per � g • Rp JUO,· per � g
- d. J"upuk
'PK...
- 'l � .. RP 50().· per Kg
- e, Pupuk Or � .-... g, Jc;
- Rp
- ·rnana (JJ IIW'liUI t-:.c idl 9t:t}..1gal . d1muk c-ran TcT mU,l fHET} pupuk t,crsubsi. l oleh peta!ll, kebu ud J)ada a:yat Pt � rlnku untuk � mbC'liafl Lini IV sccara iun.u d ":e-rnak, dan pembudidav lknn/udu.n � d 1 6 50 Kg, pupuk lA · 1, � . kt'"ma � , � � pup,uk Urrn s � � ft. pupuk SP-J, ,k 4 o Kg atau 20 Kg.. � · pupuj, Nl-'K 50 "'-II u au zo ;;: � dun pupuk egan
!:JAB V
PENGAWASAN DA � ?ELAPOl'&lt;AN
Pasa1 10
Produ scn wajib melakukan pernantauan clan pengawasan terhadap penyediuan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini l sampai Liru LY seb lgaimana diatur dalam Peraturan Meriteri Perdagangan tentang Pengudaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
BAB IV - PENY ALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 11

- ( 1) KP3 Provinsi dan KP3 Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Ber u bsrdi di wilavahnya,
- (2) h'.P3 xaouparen Sinrang dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Peny u I uh.
BAB IV - PENY ALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 12

- ( IJ KP3 h'.abupaten Sin:ang wajib. � e � y � ;'paikan Iaporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wi'ayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) B ti menvampail,un laporan hasil upa . G b pupuk bersubsidi kepada u emur. pemantauan dan pengawasan
- (JJ KP3 Kabupaten Sintang wajib menyampaikan lapo pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bup � hast]
BAB VI
Pasal 15

Peratur � Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar s.eti �� orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupan mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sin tang. Sintang. penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Sintang
pad a tanggal 31 Desem ber 2013 BUPATI SINTANG,
�
,"
MILTON CROSBY
BUPATI SINTANG ,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang
KABUPATEN SINTANG, pada tanggal 31 Desember 2013 SEKRETARIS D ERAH
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
ZULKIFLI HAJJ AHMAD
BER/TA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 926 926
Bupati