PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2015
Tentang PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Berlaku: 11 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pendidikan akhlak mulia sesuai dengan nilainilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila;
- b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan akhlak mulia bagi peserta didik pada jenjang dan jalur pendidikan formal, non formal dan informal sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu metetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan akhlak mulia;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
4. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AKHLAK MULIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Akhlak Mulia adalah suatu bentuk naluri asli dalam jiwa manusia yang melahirkan suatu tindakan dan kelakuan yang baik dan terpuji menurut akal dan agama.
7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan atau berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
15. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
17. Penyelenggaraan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat pendidikan dapat berlangsung.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pendamping, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Perencanaan Pendidikan adalah keseluruhan proses dalam mempersiapkan seperangkat keputusan bagi kegiatan-kegiatan dimasa depan dengan tujuan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan peran peserta didik dan masyarakat.
22. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
23. Monitoring adalah pemantauan tentang hal yang ingin diketahui agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari tujuan itu.
24. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan.
25. Pengembangan diri adalah Bentuk perwujudan dari aktualisasi diri, yaitu proses untuk mewujudkan dirinya yang terbaik sejalan dengan potensi dan kemampuan yang di milikinya.
FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
BAB II - Pasal 2
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
- a. Pendidikan akhlak mulia pada jalur Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan akhlak mulia pada jalur pendidikan nonformal; dan
- c. Pendidikan akhlak mulia pada jalur pendidikan informal.
PRINSIP DAN NILAI
BAB III - Pasal 4
Pasal 5

- (1) Pendidikan akhlak mulia dilaksanakan dengan diinternalisasikan ke dalam nilai:
- a. religius;
- b. jujur;
- c. toleransi;
- d. disiplin;
- e. kerja keras;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. rasa ingin tahu;
- j. semangat kebangsaan;
- k. cinta tanah air;
- l. menghargai prestasi;
- m. bersahabat/komunikatif;
- n. cinta damai;
- o. gemar membaca;
- p. peduli lingkungan;
- q. peduli sosial; dan
- r. tanggung jawab.
- (2) Penerapan nilai pembentuk karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
BAB IV - TUJUAN, DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 6

- (1) Pendidikan akhlak mulia diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan generasi bangsa yang memiliki karakter yang cerdas dan memiliki integritas moral yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan akhlak mulia, Dinas bertugas :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Karakter;
- b. melakukan gerakan kolektif dan pencanangan pendidikan karakter untuk semua kalangan;
- c. melakukan upaya pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan karakter.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait;
- e. menyusun rencana anggaran penyelenggaraan pendidikan karakter;
- f. mengelola anggaran penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia secara efektif, efisien, transparan kredibel dan akuntabel;
- g. meminta laporan penyelenggaraan Pendidikan Karakter kepada satuan pendidikan per semester; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi.
BAB V - PEMBINAAN DAAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan pendidikan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan pendidikan akhlak mulia.
- (2) Bupati berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia dijalankan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 8

- (1) Penyelenggara pendidikan akhlak mulia adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Penyelenggara pendidikan akhlak mulia melakukan pengawasan, fasilitasi, memberi saran, arahan dan/atau bimbingan kepada satuan pendidikan dalam pembudayaan pendidikan akhlak mulia.
BAB VI - PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 9

- (1) Penyelenggara pendidikan akhlak mulia menyusun program secara terencana guna mendukung pelaksanaan pendidikan akhlak mulia yang bersumber pada nilai-nilai pendidikan akhlak mulia yang diprioritaskan.
- (2) Perencanaan program kegiatan dirumuskan dalam suatu kebijakan pedoman pendidikan akhlak mulia.
BAB VII - TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI
Pasal 10

Pelaksanaan pendidikan akhlak mulia menjadi tanggung jawab :
- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara satuan Pendidikan Formal;
- c. penyelenggara satuan pendidikan non formal; dan
- d. orangtua/keluarga melalui pendidikan informal;
BAB VII - TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI
Pasal 11

- (1) Program koordinasi pelaksanaan pendidikan akhlak mulia pada tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi pendidikan Akhlak mulia Daerah yang menetapkan aksi program dan indikator proses serta indikator keberhasilan capaian pelaksanaan program pendidikan karakter secara tahunan.
- (2) Program koordinasi pelaksanaan pendidikan akhlak mulia pada tingkat penyelenggaraan satuan Pendidikan formal dan non formal dituangkan dalam rencana aksi pendidikan akhlak mulia pada Satuan Pendidikan formal dan non formal yang menetapkan aksi program dan indikator proses serta indikator keberhasilan capaian pelaksanaan program pendidikan akhlak mulia secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Aksi Pendidikan akhlak mulia Daerah.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 12

Pelaksanaan pendidikan akhlak mulia di satuan Pendidikan Formal merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 13

- (1) Pendidikan akhlak mulia jalur Pendidikan Formal berlangsung pada lembaga Pendidikan Formal dilakukan melalui kegiatan :
- a. pembelajaran;
- b. kegiatan pengembangan diri;
- c. penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan; dan
- d. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada Pendidikan Formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 14

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan Akhlak Mulia peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan belajar aktif.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum yang berlaku.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud Pasal 5 ke dalam mata pelajaran dan muatan lokal.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 15

- (1) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung pendidikan akhlak mulia.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. gerakan pramuka;
- b. palang merah remaja;
- c. usaha kesehatan sekolah;
- d. keagamaan;
- e. olahraga;
- f. seni; dan
- g. organisasi siswa intra sekolah.
- (3) Satuan Pendidikan Formal membentuk dan melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerluka :
- a. perangkat pedoman pelaksanaan;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan sekolah.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 16

- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan Akhlak Mulia peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri yang meliputi:
- a. kegiatan rutin;
- b. kegiatan spontan;
- c. keteladanan; dan
- d. pengkondisian.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 17

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kerangka pengembangan Akhlak Mulia peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara Akhlak Mulia yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pendidikan akhlak mulia setiap satuan Pendidikan Formal dapat mengefektifkan alokasi waktu yang tersedia dalam rangka menerapkan penanaman nilai budaya dengan menggunakan metode pembelajaran aktif.
- (2) Pengalokasian waktu tersebut dibuat secara terprogram dan terstruktur.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 19

Strategi pelaksanaan pendidikan akhlak mulia di satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan suatu Rencana Aksi Sekolah.
Bagian Kedua
Pendidikan Akhlak Mulia Pada Jalur Pendidikan Non Formal
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 20

- (1) Pendidikan akhlak mulia jalur pendidikan non formal berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan nonformal lain melalui kegiatan:
- a. pembelajaran;
- b. bimbingan konseling;
- c. penciptaan budaya satuan pendidikan; dan
- d. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan non formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 21

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan Akhlak Mulia peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan pendekatan belajar aktif.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan nilai pendidikan akhlak mulia.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 22

- (1) Kegiatan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung pendidikan akhlak mulia.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemberian layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami masalah.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 23

- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan Akhlak Mulia peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 24

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kerangka pengembangan Akhlak Mulia peserta didik.
- (2) Kegiatan Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara Akhlak Mulia yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.
Bagian Ketiga
Pendidikan akhlak mulia Jalur Pendidikan Informal
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 25

- (1) Pendidikan akhlak mulia pada pendidikan informal berlangsung pada keluarga yang dilakukan oleh orangtua dan orang dewasa lain terhadap anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Sasaran pada pendidikan informal adalah anak, orangtua dan keluarga
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
Pasal 26

- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pendidikan akhlak mulia pada jalur Pendidikan Formal, non formal dan informal perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pendidikan Karakter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pendidikan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pasal 27

Pelaksanaan pendidikan akhlak mulia harus melibatkan seluruh warga, peserta didik pada satuan pendidikan, orang tua siswa dan masyarakat.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pasal 28

Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan akhlak mulia di satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pengembangan.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pasal 29

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui analisis konteks terhadap kondisi sekolah/satuan pendidikan secara internal dan eksternal yang dikaitkan dengan nilai karakter yang akan dikembangkan pada satuan pendidikan.
- (2) Berkaitan penetapan nilai pendidikan akhlak mulia satuan pendidikan menyusun Rencana Aksi Sekolah.
- (3) Satuan pendidikan wajib membuat program perencanaan dan pelaksanaan pendidikan akhlak mulia serta memasukkan karakter utama yang telah ditentukan.
- (4) Satuan pendidikan membuat perencanaan pengkondisian, seperti :
- a. penyediaan sarana;
- b. keteladanan;
- c. penghargaan dan pemberdayaan;
- d. penciptaan kondisi/suasana sekolah atau satuan pendidikan; dan
- e. mempersiapkan pendidik melalui workshop dan pendampingan.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pasal 30

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan melalui kegiatan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang memuat pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter.
- (2) Satuan pendidikan harus melaksanakan pengkondisian, seperti :
- a. penyediaan sarana;
- b. keteladanan;
- c. penghargaan dan pemberdayaan;
- d. penciptaan kondisi/suasana sekolah atau satuan pendidikan; dan
- e. mempersiapkan pendidik melalui workshop dan pendampingan.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pasal 31

- (1) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan melalui kegiatan penilaian keberhasilan dan supervisi.
- (2) Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus melalui berbagai strategi.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari menelaah kembali perencanaan, kurikulum, dan pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan akhlak mulia, yang mencakup:
- a. implementasi program pengembangan diri berkaitan dengan pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah/satuan pendidikan;
- b. kelengkapan sarana dan prasarana pendukung implementasi pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa;
- c. implementasi nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran;
- d. implementasi belajar aktif dalam kegiatan pembelajaran;
- e. ketercapaian Rencana Aksi Sekolah/satuan pendidikan berkaitan dengan penerapan nilai pendidikan karakter;
- f. penilaian penerapan nilai pendidikan karakter pada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
- g. membandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir dan merancang program lanjutan.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pasal 32

Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan melalui kegiatan :
- a. menetapkan/menentukan nilai karakter baru yang akan dikembangkan;
- b. menemukan cara baru dalam mengembangkan nilai karakter yang lama dan baru;
- c. memperkaya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan nilai karakter yang dipilih; dan
- d. meningkatkan komitmen dan kesadaran masyarakat untuk mendukung program pendidikan akhlak mulia.
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 33
Pasal 34

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya pendidikan karakter di lingkungannya.
- (2) Setiap berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelenggaran pendidikan akhlak mulia demi terlaksananya pendidikan yang berkualitas.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 35

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan akhlak mulia, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain; dan
- c. Pelaku Usaha
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 36

- (1) Setiap pelaku usaha ikut berperan serta memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program pendidikan akhlak mulia.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengkondisian pendidikan akhlak mulia.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan media massa dalam pelaksanaan pendidikan akhlak mulia.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk untuk:
- a. mewujudkan kemitraan dengan upaya pengkondisian yang dilakukan satuan pendidikan; dan
- b. mengembangkan kerjasama dalam pengembangan pelaksanaan pendidikan Akhlak Mulia.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 39

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan akhlak mulia dilakukan sebagai usaha untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan serta mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 40

Tujuan Monitoring dan Evaluasi :
- a. memberikan masukan terhadap pelaksana untuk mengatasi hambatan yang dihadapi;
- b. sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakan bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menjamin bahwa kesesuaian/kepatuhan terhadap prosedur senantiasa dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku;
- d. memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan;
- e. menuntun arah kebijakan dan inisiatif di masa yang akan datang; dan
- f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 41

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
- a. kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi;
- b. pelaksanaan dilakukan secara obyektif dan terbuka;
- c. dilakukan oleh Tim yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- d. melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- e. pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- f. mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi;
- g. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
- h. dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; dan
- i. bertumpu pada standar nasional pendidikan dan hakekat serta nilai-nilai Akhlak Mulia.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 42

- (1) Tim monitoring dan evaluasi harus bebas dari kepentingan dan memiliki sikap jujur, egaliter, tidak memihak, dan tidak mencari-cari kesalahan.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi dipilih berdasarkan kemampuan, keterampilan dan pengalaman.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi dilengkapi dengan instrumen monitoring dan evaluasi.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring dan evaluasi merekomendasikan:
- a. penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran untuk perbaikannya;
- b. perubahan yang terjadi pada unit yang dimonitoring dan dievaluasi;
- c. kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan;
- d. tindakan yang dibutuhkan guna perbaikan dalam pelaksanaannya;
- e. dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- f. capaian dan kendala yang dihadapi; dan
- g. alternatif solusi dari kendala yang dihadapi.
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 44

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 45

- (1) Setiap Satuan Pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (3) dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 34 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan lesan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara; dan
- d. pencabutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 46
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Januari 2016
BUPATI TUBAN
ttd.
H. FATHUL HUDA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendididkan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di daerah, diperlukan daya dukung untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan karakter dan akhlak mulia sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, bagi peserta didik pada jenjang dan jalur pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
Di samping itu, tujuan pendidikan karakter dan akhlak mulia ini adalah untuk meningkatkan karakter bangsa, mendukung terwujudnya kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, produktif, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, tidak diskriminatif, serta berbudaya, bermartabat dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang diberi otonomi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu memiliki peraturan hukum yang dapat mewujudkan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia bagi para pelajar, sebagai payung hukum yang dapat menopang terwujudnya visi penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Tuban yakni terwujudnya manusia yang bertaqwa, berbudaya, cerdas, trampil, mandiri, unggul, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan. Sehingga fungsi pendidikan karakter dan akhlak mulia ini adalah untuk mengembangkan potensi dasar agar
berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pendidikan akhlak mulia pada jalur Pendidikan Formal dan nonformal.
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'keteladanan' adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia akan dapat berjalan secara efektif mencapai tujuannya bila para penyelenggaranya baik sekolah, para guru, orang tua serta masyarakat mampu memberikan keteladanan yang baik dan sebagai panutan.## Huruf bYang dimaksud dengan 'berkelanjutan' adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, hubungan antara peserta didik, pendidik dan orangtua manusia sesuai dengan kebutuhan pendidikan sesuai standart yang telah ditentukan melalui pendidikan formal dan non formal.## Huruf cYang dimaksud dengan 'integral' adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia dilaksanakan secara utuh (lengkap) dan menyeluruh di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat.## Huruf dYang dimaksud dengan 'pengayoman dan kasih sayang' adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia harus didasari dengan adanya semangat mengayomi dan kasih sayang dari sang guru atau pendidik terhadap peserta didiknya.## Huruf eYang dimaksud dengan 'motivasi' adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia diperlukan dukungan berupa keseluruhan daya penggerak dalam diri seseorang yang menimbulkan semangat dalam kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.## Huruf fYang dimaksud dengan 'partisipatif' adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia semua pihak baik penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua, masyarakat dan mengikutsertakan peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam tahap perencanaan program, pelaksanaan program dan penilaian program.## Huruf gYang dimaksud dengan 'kebersamaan dan keterbukaan' adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia dituntut adanya kegiatan pembelajaan pendidikan dan peran serta masyarakat untuk menjamin adanya interaksi yang maksimal diantara peserta didik dengan difasilitasi tenaga kependidikan.## Huruf hYang dimaksud dengan 'kesungguhan hati' adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia Seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran harus dilandaskan pada nilai keikhlasan tanpa mengharap balasan apapun dari siapa saja.##
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 66