PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2011
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Berlaku: 4 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Administrasi Kependudukan.
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 90) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 6, angka 29, angka 31, dan angka 36 Pasal 1 diubah, dan angka 7, angka 8, angka 9, angka 33 dan angka 37 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi;
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
7. Dihapus;
8. Dihapus;
9. Dihapus;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Melawi;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Melawi;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah rukun tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Melawi;
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah rukun warga yang berada diwilayah Kabupaten Melawi;
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
17. Penduduk Kabupaten Melawi adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Melawi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
22.
- Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan orang-orang terlantar serta komunitas terpencil;
23.
24.
25.
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
26.
Keluarga adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/ atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah atau bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
27. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
28. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
31. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
32. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/ adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa pen ting lainnya;
33. Dihapus;
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
35. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan;
36. Dokumen Kependudukan dalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata penduduk, KK, KTP-el, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;
37. Dihapus;
38. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami seseorang;
39. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
40. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya;
41. Sistem Inforrnasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem inforrnasi yang memanfaatkan teknologi inforrnasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan inforrnasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
42. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
43. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam;
44. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana;
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
46. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

- ( 1) Kriteria penduduk Ka bu paten Melawi adalah :
- a. Memiliki kartu identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Melawi;
- b. Warga Negara Indonesia turun temurun tinggal menetap di Kabupaten Melawi tanpa memiliki dokumen kependudukan dan/atau Warga Negara Indonesia yang telah menetap di Kabupaten Melawi selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan telah memiliki dokumen kependudukan dari daerah Kabupaten/Kota lain sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006;
- c. Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang ke Kabupaten Melawi dengan membawa Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana daerah asal dan telah diterima oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Dihapus
- e. Dihapus
- f. Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di Luar Negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia dan memiliki dokumen kependudukan Kabupaten Melawi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Kabupaten Melawi untuk menetap tetapi belum melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Dihapus
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ayat (2) pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 3

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ a tau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana, setelah adanya penetapan pengadilan.
- (2) Dihapus
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 9

- (1) Ketua RT mencatat dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk/warganya kepada Lurah/ desa melalui Petugas Registrasi yang ditembuskan kepada ketua RW setempat;
- (3) Dihapus
5. Ketentuan ayat (3) Pasa 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

- (1) NIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan ini, terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri dari:
- a. 6 (enam) digit pertama kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahimya ditambah angka 40; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) NIK yang ditulis dalam 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, diletakkan pada posisi mendatar;
- (3) Dihapus
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan pelaporan penduduk;
- (2) Dihapus
7. Ketentuan Pasal 20 dihapus
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang tinggal di perbatasan antar negara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib melaporkan identitasnya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi;
- (3) Dihapus
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 22

- (1) Instansi pelak:sana wajib melak:ukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar;
- d. komunitas terpencil.
- (2) Penduduk penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini, dapat dilakukan di tempat sementara;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) Pasal ini, digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan;
- (4) Dihapus
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 23

- ( 1) Penduduk yang tidak: mampu melak:sanak:an sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Petugas Registrasi atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Dihapus
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelak:sana ditempat bayi/ anak: dilahirkan dan/ atau ditempat domisili ibunya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak: kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran dalam register ak:ta kelahiran dan penerbitan kutipan ak:ta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran sesorang yang tidak: diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disirnpan pada Instansi Pelaksana.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, ayat (2) Pasal 27 dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 27

- (1) Pelaporan kelahiran sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 24 ayat (1) yang rnelarnpaui batas waktu 60 (enarn puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah rnendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana seternpat.
- (2) Dihapus.
13. Ketentuan Pasal 28 dihapus
14. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 29

- ( 1) Setiap lahir rnati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi rnelalui Ketua RT seternpat paling larnbat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir rnati;
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagairnana pada ayat (1) Pasal ini, rnenerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati;
- (3) Dihapus
15. Ketentuan Pasal 34 dihapus
16. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 35

- ( 1) Pernbatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang rnengalarni pernbatalan perkawinan kepada instansi pelaksana rnelalui ketua RT seternpat paling larnbat 60 (enarn puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pernbatalan perkawinan yang telah rnernperoleh kekuatan hukurn tetap;
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikian subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- (3) Dihapus
17. Ketentuan Pasal 38 dihapus
18. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 39

- (1) Pembatalan Perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- (3) Dihapus
19. Keten tuan Pasal 4 2 dihapus
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 45

- ( 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dna menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
21. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 46

- ( 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
22. Ketentuan Pasal 47 dihapus
23. Ketentuan Pasal 51 dihapus
24. Ketentuan ayat (3) Pasal 52 dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 52

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Dihapus
25. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 53

- ( 1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil melalui dan/ atau Ketua RT setempat atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Dihapus
26. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 54

| (1) | Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (2) b. c. | Data perseorangan meliputi : a. nomor KK; NIK; nama lengkap; |
| | NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; |
| | kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; |
| d. | jenis kelamin; |
| e. | tempat lahir; |
| f. g. | tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; |
| h. | agama/kepercayaan; |
| 1. | status perkawinan; |
| J. | status hubungan dalam keluarga; |
| k. | cacat fisik dan/atau mental; |
| 1. | pendidikan terakhir; |
| m. | jenis pekerjaan; |
| n. | NIK ibu kandung; |
| o. | |
| | nama ibu kandung; |
| p. | |
| q. | |
| r. s. | alamat sekarang; |
| t. | |
| u. | nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; |
| v. | kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; |
| w. | nomor akta perkawinan/buku nikah; |
| x. | tanggal perkawinan; |
| y. | kepemilikan akta perceraian; |
| z. | nomor akta perceraian/ surat cerai; |
| | aa. tanggal perceraian; |
| bb. | sidik jari; |
| | tanda tangan; dan |
| dd. | |
| ee. | elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. |
| (3) | Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data |
| | kuantitatif dan data kualitatif. |
27. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 diubah, ayat (4), ayat (5), ayat
- (6) dan ayat (7) pasal 55 dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 55

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. KTP Non Elektronik dan/ a tau KTP Elektronik;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
1. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan meliputi:
- a. Kartu Keluarga (KK), Akta Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Terbatas dan Tetap untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian di Kabupaten Melawi diterbikan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;
- b. Biodata Penduduk WNI, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan/ atau an tar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala dan/ atau Pejabat Struktural Eselon III pada Instansi Pelaksana.
- c. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Melawi ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa di ketahui oleh Camat daerah asal dan ditembuskan kepada Instansi Pelaksana;
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) Dihapus
28. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 59 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 59

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib melaporkan perpanjanganmasa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
29. Ketentuan pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (4) Masa berlaku KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
- b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (6) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
30. Ketentuan ayat (1) Pasal 64diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 64

- ( 1) Kuti pan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
N/A
Pasal 65

Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai berikut:
- a. KK atau KTP-el paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- b. Akta Pencatatan Sipil paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. Surat Keterangan Pindah paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- d. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- e. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 2 (dua) hari kerja;
1. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 2 (dua) hari kerja; atau
1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 2 (dua) hari kerja; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
32. Ketentuan Pasal 70 dihapus
33. Ketentuan Pasal 72 dihapus
34. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 73

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/ atau memfasilitasi dan/ atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/ atau elemen data Penduduk.
35. Ketentuan Pasal 7 4 dihapus
36. Ketentuan ayat (4) Pasal 76 dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam di Kabupaten Melawi, instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi menerbitkan Surat Keterangan Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
- (3) Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan;
- (4) Dihapus
37. Ketentuan Pasal 77 BAB VIII diubah, sehingga Pasal 77 BAB VIII berbunyi se bagai beriku t :
BAB VIII - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 77

- ( 1) SIAK merupakan satu kesatuan tercliri dari unsur :
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan dan validasi database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
1. pengawasan database; dan
- j. data cadangan.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Melawi dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (3) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database berbasis SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini meliputi segala bentuk data dalam database, data cadangan (recovery), perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi dan informasi data.
- (5) Pengaturan pengkajian dan pengembangan SIAK di Kabupaten Melawi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Melawi.
38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 78 diubah, ayat (3) Pasal 78 dihapus, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:
BAB VIII - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 78

- (1) Data penduduk berbasis SIAK dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangun.
2. (2)
- (1) persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
4. Setiap perorangan/lembaga/instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang bermaksud menggunakan data penduduk sebagaimana dimaksud ayat pasal ini, harus meyampaikan permohonan tertulis untuk mendapatkan
- (3) Dihapus.
39. Ketentuan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 BAB IX diubah, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut:
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA DAN HAK AKSES Pasal 79
Pasal 80

Data pribadi penduduk sebagaimana pada Pasal 79 wajib disimpan, dijaga dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA DAN HAK AKSES Pasal 79
Pasal 81

Petugas pengelola data pribadi penduduk dilarang menyebarluaskan informasi data tanpa persetujuan tertulis Kepala Instansi Pelaksana.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA DAN HAK AKSES Pasal 79
Pasal 82

Kepala Instansi Pelaksana memberikan hak akses kepada petugas khusus yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundng-undangan yang berlaku.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA DAN HAK AKSES Pasal 79
Pasal 83

Hak akses yang diberikan kepada petugas khusus meliputi:
- a. ferivikasi data;
- b. entri data;
- c. menyimpan data;
- d. membaca data;
- e. mengubah data;
- f. menghapus data;
- g. mengcopy data;
- h. pengelolaan data;
1. mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- j. backup data
40. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB IXA dan BAB IXB sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 83

A
- ( 1) Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi.
- (2) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya.
BAB IX - Pasal98A
Pasal 83

B
- ( 1) Kepala Desa/ Lurah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Camat tentang hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lambat tanggal 6 (enam) hari kerja setiap bulannya.
- (2) Camat menghimpun dan menyetujui laporan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan Kepala Desa/Lurah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Melawi melalui Instansi Pelaksana paling lambat tanggl 10 (sepuluh) hari kerja setiap bulannya, dan menyampaikan laporan perkembangan kependudukan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Instansi pelaksana menghimpun dan melakukan ferivikasi, integrasi, validasi dan konsolidasi antara laporan yang disampaikan oleh Camat dengan database berbasis SIAK, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Instansi pelaksana menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara reguler meliputi data per bulan dan/ a tau per 3 (tiga) bulan dan/ atau per 6 (enam) bulan.
- (5) Penyusunan laporan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui metode manual dan/ atau melalui aplikasi SIAK.
41. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 98A dan Pasal 98B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88, Pasal 89 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - Pasal98A
Pasal 98

B
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
42. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:
BAB IX - Pasal98A
Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
- a. Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Instansi pelaksana wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk yang terdaftar secara sah sebagai penduduk Kabupaten Melawi;
- b. semua instansi/lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah wajib menjadikan NIK sebagai dasar menerbitkan dokumen;
- c. KTP Non Elektronik yang berlaku seumur hidup sebelum diterbitkan Peraturan Daerah ini, akan difasilitasi Instansi Pelaksana untuk mendapatkan KTP-el
- d. semua singkatan "KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- e. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tern pat Penduduk berdomisili".
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI
IVO TITUS MULYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN
...
NOMOR
...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINS! KALIMANTAN BARAT:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO