PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 28 Tahun 2016
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Berlaku: 28 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
SALINAN
WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang
- a. bahwa penataan pedagang kaki lima perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial dan tata ruang kota;
- b. bahwa aturan dan lokasi pedagang kaki lima dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang\_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9).
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 14).
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 12).
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi tahun 2016 Nomor 14),
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah walikota Jambi.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Camat dalam Kota Jambi.
6. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasiltas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalulintas.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi pejalan kaki.
9. Fasiltas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Organisasi pedagang kakilima adalah wadah kegiatan usaha pedagang kakilima baik yang tidak maupun yang telah berbdan hukum tingkat kecamatan.
11. Kartu identitas pedagang kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk, sebagai tanda bukti Pendaftaran Usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 2

- (1) Setiap pedagang kaki lima wajib memiliki TDU lokasi PKL.
- (2) TDU lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk berjualan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.
BAB III - LARANGAN Pasal 3
Pasal 4

Dalam melaksanakan penempatan pedagang kaki lima, Camat wajib memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penempatan PKL hanya 40% dari panjang jalan yang diperkenankan.
BAB IV
Pasal 5

Golongan jenis tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan, meliputi :
- a. golongan I yaitu pedagang kakilima yang menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan minum termasuk lesehan, dengan ukuran maksimal panjang 7,5 meter, lebar 2 meter dan tinggi 1 meter (tanpa tenda) apabila menggunakan tenda, tinggi maksimal 2,5 meter;
- b. golongan II yaitu pedagang kakilima yang menggunakan dasaran dengan ukuran maksimal Panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 1,5 meter (dengan atau tanpa tenda);
- c. golongan III yaitu pedagang kakilima yang menggunakan gerobak beroda, dengan ukuran maksimal panjang 2 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 1, 75 meter (dengan atau tanpa tenda);
- d. golongan IV yaitu pedagang kakilima yang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
BAB IV
Pasal 6

Setiap pedagang kaki lima yang akan mengganti jenis usaha/dagangan wajib memberitahukan kepada Camat sebagai pejabat yang berwenang menetapkan TDU.
BAB IV
Pasal 7

- (1) Pedagang kaki lima dapat menggunakan tenda, dengan ketentuan :
- a. konstruksi bongkar pasang;
- b. bahan kerangka dari besi dan atau kayu (dutamakan dari besi);
- c. atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya
- d. rapi dan bersih; dan
- e. warna dan asessoris untuk memperindah ditentukan oleh Camat.
- (2) Pedagang kaki lima wajib menyiapkan tempat sampah, menjaga kebersihan dan ketertiban parkir.
BAB V - WAKTU KEGIATAN USAHA
Pasal 8

Pedagang Kaki Lima dilarang Berjualan pada siang hari (Pukul 06.00 WIB s/d 18.00 WIB) pada jalan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VI - TANDA DAFTAR USAHA Pasal 9
Pasal 10

TDU penggunaan lokasi pedagang kaki lima, dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. pindah tempat usaha;
- b. terjadi pergantian pemilik;
- c. terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha; dan
- d. habis masa berlakunya.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penempatan pedagang kakilima, Camat berkoordinasi dengan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Jambi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- c. dinas perhubungan;
- d. satpol pp;
- e. camat;
- f. lurah; dan
- g. organisasi pedagang kaki lima.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 2 Desember 2016
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA
Diundangkan di Jambi pada tanggal, 2 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd
DARU PRATOMO
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 28
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR
: 28 TAHUN 2016
TANGGAL
: 2 DESEMBER 2016
TENTANG
:PETUNJUK
PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH
KOTA JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PENATAAN
DAN
PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA
JALAN YANG DI LARANG UNTUK BERJUALAN BAGI PKL PADA SIANG HARI (PUKUL 06.00 WIB S/D 18.00 WIB)
| NO | KECAMATAN | LOKASI/JALAN |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kecamatan Pasar | a. Jalan Gatot Subroto b. Jalan Husni Thamrin c. Jalan Sultan Thaha d. Jalan Sutomo e. Jalan Wahidin f. Jalan Samratulangi g. Jalan Veteran h. Jalan dr.Hamka i. Kawasan Pedestrian di Depan Rumah Gubernur Jambi |
| 2 | Kecamatan Jambi Timur | a. Jalan Pangeran Diponogoro b. Jalan dr.Setia Budi c. Jalan Raden Patah d. Jalan Yossudarso e. Jalan Orang Kayo Hitam f. Jalan Orang Kayo Pingai g. Jalan Karta Wirana h. Jalan Sentot Alibasa i. Kawasan Pedestrian di Depan Rumah Gubernur Jambi |
| 3 | Kecamatan Jambi Selatan | a. Jalan Soekarno Hatta b. Jalan Sudirman c. Jalan M.Tahir |
| 4 | Kecamatan Jelutung | a. Jalan Hayam Wuruk b. Jalan Gajah Mada c. Jalan M.Yamin d. Jalan Hos Cokroaminoto e. Jalan DI Penjaitan f. Jalan Adam Malik g. Jallan Agus Salim |
| 5 | Kecamatan Kota Baru | a. Jalan Pangeran Hidayat b. Jalan Basuki Rahmat c. Jalan Kapten Marzuki d. Jalan Agus Salim e. Jalan Adam Malik f. Jalan Ir.H.Juanda |
| 6 | Kecamatan Alam Barajo | a. Jalan Patimura b. Jalan Bakarudin c. Jalan Lingkar Barat |
| 7 | Kecamatan Telanai Pura | a. Jalan Yusuf Singadekane b. Jalan Arif Rahman Hakim c. Jalan Abdul Manaf d. Jalan A.Thalib e. Jalan R.Suprapto f. Jalan Sutoyo Siswomiharjo |
| 8. | Kecamatan Danau Sipin | a. Jalan Slamet Riyadi b. Jalan Urip Sumoharjo c. Jalan Sumantri Brojonegoro d. Jalan A.Rahman e. Jalan Kol.Abunjani f. Jalan Sultan Agung g. Jalan Kol.Amir Hamzah h. Jalan Yusuf Singadekane |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Kecamatan Paal Merah | a. Jalan Soekarno Hatta b. Jalan Abdurahman Saleh c. Jalan Bajuri d. Jalan Lingkar Selatan e. Jalan Lingkar Timur |
WALIKOTA JAMBI,
SYARIF FASHA
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina
NIP.19720614 199803 1 005