Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
Berlaku: 16 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa: b.
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR | TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN ,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa,
2. Mengingat 1.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394): 2
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4347)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 3.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): | Pr 4.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor &amp; Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kewenangan desa berdasarkan Hak 7. Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 296), 6.
MEMUTUSKAN :
BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN
Menetapkan : PERATURAN USAHA MILIK DESA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Sclatan. 2
- Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komcring Ulu Selatan.
- Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 3.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentigan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Dusa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6.
- Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 7.
- Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8.
- Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 9. KP
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan di gunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
BAB II - PENDIRIAN BUM Dcsa
Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
BAB II - PENDIRIAN BUM Dcsa
Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa adalah :
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa:
- a. meningkatkan perekonomian Desa,
3. Cc. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa,
4. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
6. -membuka lapangan kerja,
7. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. h.
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan g
BAB II - PENDIRIAN BUM Dcsa
Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
3. potensi usaha ckonomi Desa, b.
4. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa: a.
5. sumber daya alam di Desa, Cc.
6. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa: dan d.
7. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. UU f Cc.
- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat:
- c. modal usaha BUM Desa, dan
- b. organisasi pengelola BUM Desa:
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (8) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. a
BAB II - PENDIRIAN BUM Dcsa
Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan kerjasama antar-Dcsa yang terdiri dari :
- b. Anggota BPD:
- a. Pemerintah Desa:
5. Cc. Lembaga Kemasyarakatan Desa,
- e. Tokoh masyarakat, dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur percmpuan (keadilan gender).
- d. Lembaga Desa lainnya, dan
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Dcsa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan Perseroan Terbatas: dan FI) Pp
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (Enam Puluh) perscn, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
- b. Pelaksana Operasional: dan
- a. Penasihat:
4. Cc. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama selempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Dcsa:
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa: dan
- C. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa, dan
- (8) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 12

- (l) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Dcsa,
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- b. menggali dan mcmanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perckonomian Desa lainnya.
- a. membuat laporan keuangan scluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan,
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan:
- Cc. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurangkurangnya2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. PA F 2
- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun:
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha,
4. Cc. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa: dan
- d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia,
8. Cc. mengundurkan diri,
- b. tclah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa,
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa:
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. Ketua:
- C. Sekretaris merangkap anggota,
- b. Wakil Ketua merangkap angpota:
- d. Anggota.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- a. pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa: dan
- C. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kincrja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. £
Bagian Ketiga Modal BUM Desa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- a. penyertaan modal Desa: dan
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas : a
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerak Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ckonomi kemasyarakatar dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanismc APE Desa:
- C. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonom kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa:
- (2) penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
Bagian Keempat
Klasifikasi Je Jenis Usaha BUM Desa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- a. air minum Desa:
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
- b. usaha listrik Desa:
- d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- c. lumbung pangan: dan
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
2. alat transportasi: a.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
4. perkakas pesta, b.
5. gedung pertemuan:
6. tanah milik BUM Desa: dan €
7. rumah toko: d.
8. barang sewaan lainnya. £
£
- () BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- a. jasa pembayaran listrik:
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat: dan
- €. jasa pelayanan lainnya.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- a. pabrik cs,
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi :
- b. hasil pertanian:
- d. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- C. sarana produksi pertanian, dan
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Dcsa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikclola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, dan
- b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa,
- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa:
3. Cc. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting): IUL
4. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha: d.
5. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang bcrorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding). £
6. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor: dan
Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- 3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
Bagian Keenam Kepailitan BUM Desa a
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. &amp;
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
- a. subjek kerjasama,
4. Cc. jangka waktu,
- b. objek kerjasama,
- d. hak dan kewajiban
- f. keadaan memaksa:
- e. pendanaan,
- g. pengalihan aset, dan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- h. penyelesaian perselisihan.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing scbagai pemilik BUM Dcsa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro.
Bagian Kedelapan
Pertanggung-jawaban Pelaksanaan BUM Desa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pemerintah Dcsa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
- b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Desa.
- a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa, dan
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. kh£
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Ditetapkan di Muaradua Pada tanggal 16 Januari 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, k
Diundangkan di Muaradua Pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMEGRI
ULU SELATAN,
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1