Unknown Unknown Nomor BUPATI Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 60 Tabun 1958
N/A
Preamble

Menimbang
MAHA
ESA
a
BUPATI
b
bahwa untuk Maluku prasarana dasar di 2015, Provinsi dan Pemerintah Dana dari Provinsi yang ada di Tahun MALUKU TENGAH, kepentingan pembangunan khususnya daerah pembangunan sarana Maluku Tahun Anggaran Kabupaten mendapatkan Maluku Bantuan Tengah Khusus Pemerintah Pemerintah membiayai Program Prioritas Maluku Kesehatan, dibidang dan Pendidikan Prasarana Pemerintah Kabupaten Anggaran Maluku 2015; Tengah
Mengingat
:1
dimaksud huruf &amp; perlu sebagaimana Tata Cara menetapkan Pcraturan dan Pelaksanaan, Bersifat bahwa berdasarkan pertimbangan dalan Bupati tentang Penganggaran Khusus Bantuan 2015; Tahun Anggaran
2 Undang-Undang Nomor 17 'Tahun 2003 tentang Keuangan (embaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLapparan Negara Nomor 4286); Negara
Nomor 60 Tabun 1958 1957 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 1 Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 1645); Undang Undang Penetapan tcntang Undang tentang 111,
- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lcmbaran Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Nomor 4844) tentang Sistem 2003 4437) Undang Negara Negara
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 66, tentang Keuangan
- 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang 2004 4355);
- 6 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran dan Negara Tahun Nomor 126, '[ambahan (Tambahan Lembaran Nomor 4438); tentang 2004 Negara
8. Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 2014 2015 Nomor Tambahan Tahun Lembaran Nomor 5679); Undang tentang dengan tentang Negara 58, Ncgara
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Tahun 2011 Nomor 82, Negara Nomor 5234); tentang Lembaran
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137); tentang Madya 20,
11. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah Pebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2941 Nomor 310); tentang tentang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 4578); Nomor tentang Negara Negara
12. Peraturan Daerah Tahun 2009 Daerah (Lembaran 16 Tahun 2009 Nomor 13. Peraturan Daerah Tahun 2013 Menengah Daerah Kabupaten Maluku 14. Peraturan Daerah Tahun 2013 Tahun 2014 Maluku Tengah 11 Daerah Tahun dan Belanja Kabupaten Maluku Tengah 2015 (Lembaran Daerah 15. Peraturan Gubernur 2014 Nomor Maluku Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, Pelakeanaan dan Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten Kota (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 04); 16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 163); Kabupaten Maluku tentang Tengah Pokok-Pokok Nomor Pengelolaan Daerah Keuangan Kabupaten 63); Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah tentang Nomor Rencana Pembangunan Tahun Jangka Tengah Nomor 159); Kabupaten Nomor tentang Anggaran Pendapatan Anggaran Tahun 174);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN , PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015
N/A
Pasal 1

- Bantuan Keuangan Bersifat (1) dimaksud dengan bersifat khusus Khusus adalah Bantuan Keuangan Kabupaten Pemeuistah Provinsi Maluku kepada Pemerintah Prioritas Maluku Tengah untuk pembiayaan Prog Bidang Sosial [nfrastruktur dan Bidang Pendidikan, Bidang Kabupaten Pemcrintah Provinsi Maluku Malucku Tengah Tahun Anggaran 2016; sebagaimana (2) Bantuan Keuangan Bersifat dimaksud dalam (1) dianggarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran dan Penerimaan komponeen Belanja Daerah; sebagai Belanfa komponen Yang Pemerintah pada sebagai ayat 2015 Daerah Pendapatan pada pade
3
- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekenig Kas Umum Daerah Provinsi Maluku ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah secara bertahap dengan presentasi sebagai berikut
- b. Penyaluran I sebesar 45 % dari Alokasi; Tahap Pagu
3. Penyaluran Tahap I sebesar 30 % dari Alokasi); Pagu
- C. Penyaluran Tahap I sebesar 25 % dari Alokasi); Pagu
- (2) Sistem Pencairan Dana Bantuan Khusus ini akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b, dan c sesuai dengan presentase pemindah bukuan dari Rekenig Kas Umum Daerah Provinsi Maluku ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan realisasi sesuai bukti SP2D kepada Instansi Teknis dan tembusan kepada BPPKAD Provinsi Maluku di Ambon poin poin poin
N/A
Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 04 Tahun 2015 scbesar 3.011.100.000,- (Tiga Milyar Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah); Rp.
- (3) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Sebagaimana dimaksud dalama Pasal 1 terlampir pada Lampiran Bupati ini dan merupakan begian yang tidak Peraturan
- (2) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mempedomani Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Aaggaran 2015 yang sudah ditanda tangaßi olch petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang Rencana berlaku;
N/A
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai diundangkan. pada tanggal Agar orang mengetahuinya pengumuman Peraturan Bupati memerintabkan dalam Berita Daerah berlaku setiap dengan
TENGAH TAHUN 2015 DAERAH KABUPATEN MALUKU 205 NOMOR BERITA
Peraturan Bupati ini mulai diundangkan. berlaku pada tanggal
Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati dalan Berita Daerah Kabupaterpaalukengengapenempatannya setiap dengan
TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 205 DAERAH KABUPATEN MALUKU BERITA
NOMOR TANGGAL TENTANG
TAHUN 2016
2015
ANGGARAN 2015
| SEBELUMI PERUBAHAN | SEBELUMI PERUBAHAN | SEBELUMI PERUBAHAN | SEBELUMI PERUBAHAN | SEIELAII PERUBAHAN | SEIELAII PERUBAHAN | SEIELAII PERUBAHAN | SEIELAII PERUBAHAN |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| SKPD | | | | Kodc Rekenlns | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| Dinas Pendidikan | 01 . 01. 16. 109 | [Pcmbangunan Gedung Sekoleh Bantuan Keuengan Bcrsllat Khusws | | 01.1. 01.01.16. 109, | [Pembangunan Gedung Sckolah - Bøntuan Kcuangan Bersifat Khusus | 511.106.000 | 511.106.000 |
| | 01 1. 01.01. 16. 109.5. 01.01 | 01 1. 01.01. 16. 109.5. 01.01 | 'cmuda dan | [Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | [Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.100.000 | 5.100.000 |
| | 01 L 01.02 | 01 L 01.02 | Olah Raga | 01.1 01.01.16. 109.5. | 01.1 01.01.16. 109.5. | 2.520,000 | 2.520,000 |
| | 01 01. 04 Honorurium Tim Pencrima Husil Pekerjaan | 01 01. 04 Honorurium Tim Pencrima Husil Pekerjaan | | 01.04 Honorarium Tim | 01.04 Honorarium Tim | 1.200,000 | 1.200,000 |
| | 01 01. 16. 2. 2 01.01.|Belanja Alu Tulis Kantor | 01 01. 16. 2. 2 01.01.|Belanja Alu Tulis Kantor | | 01.01 . Belanja Alat Tulis Kantor | 01.01 . Belanja Alat Tulis Kantor | 1.522.500 | 1.522.500 |
| | | | | | | Joo.0oo | Joo.0oo |
| | 01 | 01 | | 01.1. 01.01.16. 109.5. 109.5. 2 06,02 Lainnya | 01.1. 01.01.16. 109.5. 109.5. 2 06,02 Lainnya | 80.000 | 80.000 |
| 01. 01. 16. 109.5 | | | | 01.1. 01,01.16. 109.5. | 01.1. 01,01.16. 109.5. | 513.500 | 513.500 |
| | | | | Belanja Modal Dalam Dacrah | Belanja Modal Dalam Dacrah | | |
| | 01 01. 01 16. 109.5. 2. 2 | 01 01. 01 16. 109.5. 2. 2 | | | | 17.920.000 | 17.920.000 |
| | Pengadaan Bangunan 01 . 1. 01 16. 109.5. 2 | Pengadaan Bangunan 01 . 1. 01 16. 109.5. 2 | | 109. 5. | 49.10. dan Bangunan - Pcngadaan Bangunan Pcndidikan Gedune Gcdung | | |
| Pekerjaan | 08 1. 03.01.24. 16. | Ruang Tcrbuka Hijau ( RTH ) Bantuan Kcuangan Pcnataan Bcrsifat Khusus | | | Bantuan Kcuangan Ruang | 2.000.000.00o | 2.000.000.00o |
| nas | 08 16. 5. 2. | 08 16. 5. 2. | Umum | 08. 1. 03.01.24 16. 5. 2 01.01 [Honorarium Panitia 16. 5. 2. 01,02.|Honorarium Tim Pclaksana Kegiatan | 08. 1. 03.01.24 16. 5. 2 01.01 [Honorarium Panitia 16. 5. 2. 01,02.|Honorarium Tim Pclaksana Kegiatan | 12.600.000 | 12.600.000 |
| | 01.24. 16. | 01.24. 16. | | 16. 5. 2. 2 dan Kanior Pengadaan Darang Jasa | 16. 5. 2. 2 dan Kanior Pengadaan Darang Jasa | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | | | | 03.01.24. 16. Pcrjalanan Dinas Dslam Dacrah | 03.01.24. 16. Pcrjalanan Dinas Dslam Dacrah | | |
| | 16. 5. 2. 2. 01. 01.|Belanju Alat Tulis Kantor Dinas Dalem Daerah | 16. 5. 2. 2. 01. 01.|Belanju Alat Tulis Kantor Dinas Dalem Daerah | | | | 9.600.000 | 9.600.000 |
| | 03.01.24. 16. | 03.01.24. 16. | | 08. 16. 88.04 Modal Belanje Tanaman | 08. 16. 88.04 Modal Belanje Tanaman | 1.969.970,000 | 1.969.970,000 |
| | | | | 06.01.15. 25. | Koordinasi [Kemiskinan Bcrbasis dan Monlioring Penanggulongan | | |
| | 06. | Monitoring Evaluesl Pcnanggulangan Kemiskinan Berbesis Program | Badan | 06./ | POSDAYA Kcluarga Progam | 325.000.000 | 325.000.000 |
| | POSDAYA ) Kegistan | POSDAYA ) Kegistan | Pcrcncanaan | 25. 5. 2. 2 BelanJa Alat Tulis Peleksana Kegiatan | 25. 5. 2. 2 BelanJa Alat Tulis Peleksana Kegiatan | | |
| Pembagunan | 06 1, 06.01. 25. | 06 1, 06.01. 25. | | 5. 2. 2 01.04.|Belenja 06.02 Belanja Pcngeandenn dan Pos 06. 1. Pcrangko Lainnya | 5. 2. 2 01.04.|Belenja 06.02 Belanja Pcngeandenn dan Pos 06. 1. Pcrangko Lainnya | 11.578.000 | 11.578.000 |
| Dacrah | Linny | Linny | | Sarana Mobilitas | Sarana Mobilitas | 408,000 | 408,000 |
| | 06 01. 04 06 | 06 01. 04 06 | | | | 8.794.00o | 8.794.00o |
| | 06. 06.01. 15. 25. 5. 2. | 06. 06.01. 15. 25. 5. 2. | | Minuman | Minuman | 27.200.000 | 27.200.000 |
| | 06.01. 15. 25. 5. 2. 2. 08.01 | 06.01. 15. 25. 5. 2. 2. 08.01 | | 06.. [Bclanja Perjalanan Rapat Dinas Dalam 15.02. | 06.. [Bclanja Perjalanan Rapat Dinas Dalam 15.02. | | |
| | 01. 15. 25. 06. | 01. 15. 25. 06. | | 5. 2 2 Belanje Pcrjalanan 06. Luar Dinas Dacrah | 5. 2 2 Belanje Pcrjalanan 06. Luar Dinas Dacrah | 178, | 178, |
| | 06 Dacrah 06 06.01. 15. 25. $ 2 | 06 Dacrah 06 06.01. 15. 25. $ 2 | | | | | |
| | 5. 2. 2. 15.02. | 5. 2. 2. 15.02. | | | | 61.020,000 | 61.020,000 |
| | 06 | 06 | | | | | |
| PERUDAILAN | PERUDAILAN | PERUDAILAN | PERUDAILAN | PERUDAILAN | PERUDAILAN | PERUDAILAN |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SKPD | Kode Rckening | | | | | |
| | 0l. 15. 26, 06. 01. 15. 26, 5. 2. 2 | 26. 26. 5. 2 2 01.01 06.01.15. 26 5. 2 2 21.02 | Jumleb (Rp) 2.754.000 172.246.000 | | | |
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Kemampuan
Daerah, Kebutuhan Daerah dan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;
1
Mengingat
2
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
II
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 );
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
3
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262 ) ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1) ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan ;
- e. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
4
5
- g. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- i. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- j. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah ;
- k. Sekretarias Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekwan adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- l. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- m. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- n. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- p. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Fungsional ;
6
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- (2). Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto adalah unsur pembantu pimpinan Daerah ;
- (3). Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai Tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
7
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai Fungsi :
- a. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan ;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintahan Daerah ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto terdiri dari :
Sekretaris Daerah
A. Asisten Tata Praja
1. Bagian Pemerintahan
- a. Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah
- b. Sub Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan
- c. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Pengembangan Lembaga Desa
8
2. Bagian Hukum dan Organisasi
- a. Sub Bagian Perundang - Undangan dan Dokumentasi
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum, Tindak Lanjut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- c. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana
3. Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat
- a. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga
- b. Sub Bagian Kesatuan Bangsa
- c. Sub Bagian Perlindungan Masyarakat
B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
1. Bagian Pembangunan
- a. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Program
- b. Sub Bagian Analisa Data dan Informasi
- c. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bagian Perekonomian
- a. Sub Bagian Koordinasi dan kerjasama Perekonomian
- b. Sub Bagian Prasarana Perekonomian
- c. Sub Bagian Pembinaan BUMD
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan
- b. Sub Bagian Agama dan Mental Spritual
- c. Sub Bagian Pembinaan Olah Raga dan Pemuda
C. Asisten Administrasi Umum
1. Bagian Umum dan Perlengkapan
- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Sub Bagian Perlengkapan
- c. Sub Bagian Rumah Tangga
2. Bagian Humas dan Protokol
- a. Sub Bagian Humas, Pemberitaan dan Dokumentasi
- b. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
- c. Sub Bagian Protokol
3. Bagian Komunikasi Informasi dan Pusat Data Elektronik
- a. Sub Bagian Pengolahan Data Informasi
- b. Sub Bagian Penyajian Informasi
- c. Sub Bagian Bina Media Informasi
4. Bagian Keuangan
- a. Sub. Bagian Anggaran
- b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
- c. Sub. Bagian Perbendaharaan
E. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 6

Uraian Tugas dan fungsi masing - masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9
Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto terdiri dari :
1. Sekretaris
2. Bagian Umum
Sub. Bagian Tata Usaha b. Sub. Bagian Rumah Tangga
3. Bagian Rapat, Risalah dan Perundang - Undangan
Sub. Bagian Rapat, Risalah dan Persidangan b. Sub. Bagian Perundang - Undangan Perpustakaan
4. Bagian Keuangan
Sub. Bagian Anggaran b. Sub. Bagian Pembukuan
5. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 8

Uraian Tugas dan Fungsi masing masing jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 10

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing - masing ;
- (2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (3). Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4). Setiap Laporan yang diberikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
11
BAB VI - ESELORING
Pasal 11

Jenjang Eselon Jabatan pada Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah adalah Eselon II. a
- b. Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah adalah II. b
- c. Kepala Bagian adalah Eselon III.a
- d. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV. a
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dinyatakan tidak berlaku
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 19 Pebruari 2004.
BUPATI JENEPONTO
R A D J A M I L O
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal
: 23 Pebruari 2004.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2004 NOMOR 121