PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Berlaku: 34 tahun 2000
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR7TAHUN2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa untuk pengaturan dan penertiban usaha perekonomian masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak/gangguan terhadap lingkungan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha tersebut;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hudup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahans Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemeintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak malakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
7. Perizinan Tetentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemeritah Pusat atau Pemeritah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terulang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang singkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sangsi administrasi berupa bunga dan denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDBB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkain kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya di sebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usahanya dilokasi tertentu dalam daerah yang usahanya tersebut berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pelayanan yang diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan yang akan menjalankan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bagunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
4. a.kawasan industri, perbengkelan, Huller,
indeks 1;
Rumah Makan dan usaha yang sejenis
- b. kawasan perdagangan, Apotik, Rumah Obat
dan Usaha lainnya yang sejenis
- c.kawasan parawisata, pemukiman dan usaha lainnya yang sejenis.
indeks 3;
- (4) Uraian atas penjelasan Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :
- a. luas &lt; 1000 m2
Rp. 500,-/meter2
- b. luas 1000 m2 s/d 2000 m2
Rp. 1000,-/meter2
- c. luas 2001 m2 s/d 4000 m2
Rp. 2000,-/meter2
- d. luas &gt; 4000 m2
Rp. 4000,-/meter2
BAB VII - CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
.
- indeks 2;
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha diberikan.
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan senagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKB.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV - TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI
Pasal 17

Retribusi terhutang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
BAB XV - TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI
Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun atau sama dengan masa berlakunya izin gangguan.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD ditertibkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka watu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaraan;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tersebut merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan pembayaraan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII - PEMERIKSAAN
Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundan-undangan retribusidaerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
3. a.memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB XIX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XX - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadalwuarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun tehitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
3. a.diterbitkan surat teguran atau;
- b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XXII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
3. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
5. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
7. e.melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diataur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
ttd.
H. FEBRI ERIZON, SH.
NIP. 010123030
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR 7
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Peraturan Bupati.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 Januari 2007
BUPATI DHARMASRAYA, ttd.
H. MARLON MARTUA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai dalam rangka peningkatan penyediaan pembiayaan pemerintah daerah dan percepatan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya ini. Salah satu sumber yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Dharmasraya adalah pemungutan Retribusi Izin Gangguan. Guna terjaminnya dan mempunyai dasar hukum yang pasti dalam pemungutan retribusi izin gangguan ini, maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang retribusi izin gangguan.
Pengaturan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah sesuai dengan yang diperintahkan dalam Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 24 yang menegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undaang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah , perlu ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksaannya di Daerah antara lain dengan Peraturan Daerah.
Sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung, kebutuhan Pemerintah Daerah tentang Restribusi Izin Gangguan sangat mendesak
dalam rangka percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Restribusi.
PENJELASAN
Pasal 11

```

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22

```Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 16