PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 26 Tahun 1997
Tentang KLASIFIKASI DAN DISPENSASI JALAN DAERAH DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
Berlaku: 1 TAHUN 1998
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat :
:
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan Kotamadya Daerah Tingkau II Ujung Pandang sebagai Kota Raya Metropolitan, maka Jalan Daerah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang harus tetap terpelihara kondisinya;
- b. bahwa pemakain jalan oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan kelasnya dapat mempercepat terjadinya proses kerusakan jalan, maka dipandang perlu untuk dikenakan pungutan yang diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan/perbaikan jalan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Klasifikasi dan Dispensasi Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1386);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3337);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1988, Seri D Nomor 9);
Menetapkan :
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1989 Seri B Nomoe 1).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
M E M U T U S K A N
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG KLASIFIKASI DAN DISPENSASI JALAN DAERAH DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- f. Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- g. Kas Daerah adalah jalan Kotamadya yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- h. Dispensasi Jalan adalah Kebijaksanaan/pengecualian yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Pemilik dan atau pengguna kendaraan bermotor yang mempunyai Muatan Sumbu Terbert (MST) dan atau dimensi melampaui ketentuan yang berlaku memakai jalan Daerah;
- i. Pemohon adalah orang atau badan Hukum yang neniliki/mempergunakan kendaraan bermotor untuk mengangkut orang atau barang;
- j. Barang adalah barang-barang vital (obat-obatan), barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dikenal dengan Bahan Bangunan (antara lain batu gunung, pasir, batu merah, semen air, tanah, listrik, kapur, genteng, kayu, keramik dan lain-lain sejenisnya).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Jalan-jalan dalam Daerah, ditetapkan Klasnya berdasarkan Klasifikasi Jalan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Klas-klas jalan dimaksud pasal 2, ditandai rambu-rambu lalu lintas yang dipasang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dimaksud ayat I pasal ini dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PEMBERIAN DISPENSASI JALAN
Pasal 4

Pemakaian Jalan Daerah oleh Kendaraan Bermotor yang mempunyai Muatan Sumbu Terberat (MST) dan atau dimensi melebihi ketentuan yang berlaku, harus dengan Dispensasi Jalan.
BAB III - PEMBERIAN DISPENSASI JALAN
Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengisi permohonan yang disiapkan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan surat persetujuan/pertimbangan dari Dinas Pekerjaan Umum.
BAB III - PEMBERIAN DISPENSASI JALAN
Pasal 6

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan Kepala Daerah.
BAB IV - R E T R I B U S I
Pasal 7

- (1) Atas pemberian Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud pasl 4 Peraturan Daerah ini, dipungut pembayaran setiap kali menggunakan jalan Daerah dengan sebutan Retribusi Dispensasi Jalan ;
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya formulir dan leges yang disediakan, dikenakan pungutan :
4. -Biaya formulir ... Rp. 1000
5. -Uang Leges..... Rp. 1000
- b. Bagi kendaraan bermotor yang mempunyai muatan sumbu Terberat (MST) dan atau dimensi melampaui kemampuan jalan Daerah dikenakan biaya sebagai berikut :
7. -Angkutan orang Rp. 1000/ton/kelebihan muatan ;
8. -Angkutan barang roda karet Rp. 1000/ton/kelebihan muatan.
9. -Angkutan barang roda besi Rp. 2000/ton/kelebihan muatan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah secara bruto.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi Dispensasi Jalan dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan Kepala Daerah;
- (2) Wajib bayar yang telah melunasi retribusi Dispensasi Jalan diberikan tanda bukti pembayaran;
- (3) Bentuk dan warna tanda bukti pembayaran dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan Kepala Daerah.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor yang menggunakan jalan Daerah yang melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) dan atau dimensi tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan sebelum melunasi pembayaran Retribusi Dispensasi Jalan yang menjadi kewajibannya;
- (2) Bagi Kendaraan bermotor yang memakai/menggunakan/melewati jalan dimaksud ayat (1) pasal ini tanpa melunasi kewajibannya, dikenakan denda 100% (seratus persen) dari tariff yang berlaku untuk itu.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Dispensasi Jalan dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Petugas dimaksud ayat (1) pasal ini adalah unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah atau Organisasi Kemasyarakatan.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 11

- (1) Dalam hal pemungutan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah menurut tata cara yang ditetapkan Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Organisasi Kemasyarakatan dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan upah pungut sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimanya.
BAB VI - PENGECUALIAN
Pasal 12

Dikecualikan dari kewajiban membayar retribusi Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, adalah kendaraan bermotor dinas dan kendaraan bermotor lainnya yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagamana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindal Pidana ;
- b. Melakukan tindak Pidana pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memriksa tanda pengenal tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil penyitaan benda atau surat ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang duperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan acara ;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pudana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang ;
- a. Pemeriksaan Perkara ;
- b. Pemasukan Rumah ;
- c. Penyitaan Benda ;
- d. Pemeriksaan Surat ;
- e. Pemeriksaan Saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita acara dimaksud ayat (3) pasal ini dilimpahkan kepada penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
Ditetapkan di Ujung Pandang Pada Tanggal 7 Juli 1997
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH UJUNG PANDANG TINGKAT II UJUNG PANDANG KETUA, ttd
H. A. MALIK B. MASRY
H. M YAHYA PATU
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 98/I/TAHUN 1998 Tanggal : 28 Januari 1998 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 1 Tahun 1998 Seri B Nomor 1 Tanggal : 4 Februari 1998
SEKRETARIAT WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.
Drs. H. MAPPATOBA
Pangkat : Pembina Utama Madya
: 010 027 065
Nip
PENJELASAN
Pasal 1

:
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

:
Penetapan Klas-klas Jalan Daerah dimaksud Peraturan Daerah ini adalah Surat Keputusan Kepala Daerah yang mengatur bahwa masing-masing jalan-jalan Daerah yang ada tergolong dalam Klas Jalan tertentu sesuai Klasifikasi yang ditetapkan Menteri Perhubungan.
PENJELASAN
Pasal 3

s/d 16 :
Cukup Jelas.