PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2016 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 13 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR3TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA, a.
bahwa berdasarkan ketentuan ' Pasal 201 Peratxiran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telph diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan jumlah SPP-UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan 200 ditetapkan dalam peraturan kepala daerah; Pedoman
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Batu Bara tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
'w r ~
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang t Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5§, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
C
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 402$);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; &lt;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
^ -·
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016.
M E M U T U S K A N
: PERATURAN BUPATI BATU BARA TENTANG PENETAPAN £ ESARAN
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
f
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga meiaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan. pengelolaan keuangan daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah -yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah . tersebut.
C
*
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pernerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh. pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umumdaerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. *
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit keija SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan. dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
*
(
;
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Unit keija adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asurnsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. *
26. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana keija dan anggaran badan / dinas / kantor / bagian pada SKPD ataupun SKPKD.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.
28. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pen ^ anggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
29. RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran badan / dinas / kantor / bagian selaku BUD.
C
r -
30. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalarn perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
31. Prakiraan Maju ( forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari taihun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
32. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang alcan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
34. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan ^ di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
35. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk
C
- peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk raenghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
38. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
39. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
40. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
41. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
42. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
43. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
44. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
45. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersin.
46. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
47. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
48. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kuran ^ antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
49. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
50. Sisa Lebih Perhitungan Anggarah yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
51. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengaldbatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kerabali.
52. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan / atau hak pemerintah daerah yang dapai dinilai dengan uang sebagai akibat peijanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan atau akibat lainnya yang sah.
53. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah. dan / atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
54. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
55. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan / dinas / kantar / bagian selaku BUD.
58. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleA pengguna anggaran.
59. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
C
C
* 60. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
61. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
62. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
63. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 64.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPTU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
65. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-l ^ S adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar peijanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnj / a dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
66. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
/ -' V - .
r '
67. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
68. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
69. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM -GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
70. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
71. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM - LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
72. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari peroleljan lainnya yang sah.
73. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD / unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktdvitas.
- 75.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga / badan / unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan. »
76. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
BAB II - BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan (UP) melalui SPP-UP.
- (2) SPP Uang Persediaan (SPP UP) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeJuaran;
- (3) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan sebagai berikut:
- a. 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu sampai dengan Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- b. 1 / 13 (satu per tiga belas) dari pagu menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu diatas Rp.1.200.000.000.-(satu milyar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- c. 1 / 14 (satu per empat belas) dari pagu menurut , klasifikasi belanja yang dizinkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu di atas 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 6.000.000.000,(enam milyar rupiah);
C
»
- d. 1 / 15 (satu per lima belas rupiah dari pagu menurut klasifikasi belanja yang diizmkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu di atas Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (4) Klasifikasi belanja yang diizinkan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c dan d adalah pagu belanja langsung dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa.
- (5) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total belanja barang jasa setiap SKPD.
- (1) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dibulatkan dengan angka puluhan juta terdekat.
- (2) Besaran uang persediaan (UP) SKPD Tahun Anggaran 2016 untuk masing masing SKPD serendah-rendahnya Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) kecuali kelurahan sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Besaran uang persediaan (UP) SKPD Tahun Anggaran 2016 untuk masing masing SKPD setinggi- tingginya Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB II - BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 4

Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3, penetapan besaran Uang Persediaan untuk masing-masing SKPD tercantum dalam lampiran peraturan ini.
BAB II - BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 5

Tata cara pengajuan pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawabannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal tVQoUor * zoit 15
BUPATI BATU BARA,
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 30K? 15
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 3
Salman sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RENGLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1002
• &lt;
\
;
I.AMPIRAN PERATURAN HL ' P - Vn BATU RA« .\
• - » iaHi ' l JCX NOMOR
TANGUAL . JH jnnaorf . * £ ' &lt; • &amp;
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
| | | BELANJA LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | TOTAL BELANJA | BESARAN UANG PERSEDIAAN |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | SATUAN KERJA PERANGKAT NO | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG & JASA | BELANJA MODAL | TOTAL BELANJA | BESARAN UANG PERSEDIAAN |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| DINAS PENDIDIKAN 1 | DINAS PENDIDIKAN 1 | 10 , 301 , 551,000 | 12 , 642 , 466,549 | 32 , 278 , 070,000 | 55 , 222 , 087,549 | 1 , 000 , 000,000 |
| DINAS KESEHATAN 2 | DINAS KESEHATAN 2 | 228 , 400,000 | 20 , 014 , 653,517 | 6 , 931 , 480,000 | 27 , 174 , 533,517 | 950 , 000,000 |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3 | 2 , 311 , 525,000 | 8 , 062 , 444,999 | 1 , 790 , 430,000 | 12 , 164 , 399,999 | 530 , 000,000 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM 4 | 869 , 820,000 | 3 , 548 , 126,000 | 104 , 922.550,000 | 109 , 340 , 496,000 | 240 , 000,000 |
| DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN 5 | DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN 5 | 2 , 836 , 620,000 | 9 , 560 , 287,000 | 49 , 538 , 213,000 | 61 , 935 , 120,000 | 640 , 000,000 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 | 763 , 170,000 | 5 , 279 , 747,200 | | 6 , 042 , 917.200 | 320 , 000,000 |
| DINAS PERHU8UNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7 | DINAS PERHU8UNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7 | 624 , 900,000 | 2 , 185 , 038,000 | 2 , 806 , 340,000 | 5 , 616 , 278,000 | 170 , 000,000 |
| KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 8 | KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 8 | 139 , 310,000 | 2 , 181 , 616,200 | 122 , 312,500 | 2 , 443 , 238,700 | 130 , 000,000 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9 | 310 , 600,000 | 1 , 396 , 982,000 | 156 , 760,000 | 1 , 864 , 342,000 | 100 , 000,000 |
| BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 10 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 10 | 859 , 275,015 | 3 , 293 , 381,985 | 805 , 903,000 | 4 , 958 , 560,000 | 230 , 000,000 |
| DINAS SOSIAL 11 | DINAS SOSIAL 11 | 733 , 150,000 | 2 , 107 , 472,770 | 216 , 150,000 | 3 , 056 , 772,770 | 170 , 000,000 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12 | 2 , 097 , 620,000 | 2 , 091 , 086,916 | 2 , 049 , 251,140 | 6 , 237 , 958,056 | 250 , 000,000 |
| DINAS TENAGA KERJA 13 | DINAS TENAGA KERJA 13 | 167 , 370,000 | 1 , 483 , 402,200 | 143 , 344,900 | 1 , 792 , 117,100 | 100 , 000,000 |
| DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 14 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 14 | 627 , 395,000 | 2 , 794 , 778,000 | 581 , 527,000 | 4 , 003 , 700,000 | 180 , 000,000 |
| KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 15 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 15 | 640 , 170,000 | 1 , 077 , 802,000 | 41 , 500,000 | 1 , 759 , 472,000 | 110 , 000,000 |
| SATUAN POL1SI PAMONG PRAJA 16 | SATUAN POL1SI PAMONG PRAJA 16 | 2 , 926 , 448,400 | 2 , 076 , 850,957 | 142 , 300,000 | 5 , 145 , 599,357 | 310 , 000,000 |
| SEKRETARIAT DAERAH 17 | SEKRETARIAT DAERAH 17 | 4 , 658 , 510,000 | 21 , 043 , 142,334 | 5 , 181 , 394,451 | 30 , 883 , 046,785 | 1 , 000 , 000,000 |
| SEKRETARIAT DPRD 18 | SEKRETARIAT DPRD 18 | 706 , 350,000 | 13 , 096 , 070,000 | 451 , 570,000 | 14 , 254 , 000,000 | 660 , 000,000 |
| SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 19 | SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 19 | 180 , 200,000 | 1 , 178 , 430,000 | | 1 , 358 , 630,000 | 80 , 000,000 |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20 | 1 , 228 , 750,000 | 5 , 617 , 266,000 | 360 , 000,000 | 7 , 206 , 016,000 | 370 , 000,000 |
| INSPEKTORAT 21 | INSPEKTORAT 21 | 338 , 360,000 | 2 , 909 , 404,000 | | 3 , 247 , 764,000 | 170 , 000,000 |
| BADAN KEPEGAWA1AN ' ©AERAH 22 | BADAN KEPEGAWA1AN ' ©AERAH 22 | 456 , 844,000 | 2 , 556 , 967,700 | 140 , 062,300 | 3 , 133 , 874,000 | 170 , 000,000 |
| KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 23 | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 23 | 160 , 220,000 | 792 , 492,000 | 173 , 908,000 | 1 , 126 , 620,000 | 60 , 000,000 |
| DINAS PENDAPATAN 24 | DINAS PENDAPATAN 24 | 485 , | | | | |
| LIMA PULUH | LIMA PULUH | 610,000 | 9 , 066 , 457,000 | 150 , 000,000 | 9 , 702 , 067,000 | 460 , 000,000 |
| KECAMATAN 25 2 6 KECAMATAN TALAWI | KECAMATAN 25 2 6 KECAMATAN TALAWI | 94 , 800,000 | 496 , 850,000 | 107 , 000,000 | 698 , 650,000 | 40 , 000,000 |
S
f
-
-
I
| NO | BELANJA LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | BELANJA | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| SATOAN RERJA PEEANGKAT DAERAH | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG & JASA | BELANJA MODAL | TOTAL | BESARAN DANG ' PERSEDIAAN |
| 2 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| KECAMATAN TANJUNGTiRAM 27 | 205.150.000 | 509.333 . 804 | 63.500 . 000 | 777.983.804 | 40.000.000 |
| KECAMATAN AIR PUTIH 28 | 207.950 . 000 | 587.822 . 500 | 71.000 . 000 | 866.772.500 | 50.000 . 000 |
| KECAMATAN MEDANG 13ERAS 29 | 165.250.000 | 484.040 . 000 | 38.050 . 000 | 687.340 . 000 | 40.000 . 000 |
| KECAMATAN SEI SUKA 30 | 139.800.000 | 472.600.000 | 148.104 . 500 | 760.504.500 | 40.000 . 000 |
| KECAMATAN SEI BALA1 31 | 104.100.000 | 552.139.856 | 138.000.000 | 794.239.856 | 40.000 . 000 |
| KELURAHAN LIMA PULUH 32 | 61.200.000 | 50.480 . 000 | 35.800 . 000 | 147.480 . 000 | - . 7.000 . 000 |
| KELURAHAN LABUHAN RUSCU 33 | 66.600 . 000 | 40.000 . 000 | 11.000.000 | 117.600.000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN TANJUNG TIRAM 34 | 91.800 . 000 | 33.000 . 000 | | 124.800 . 000 | 7.000 . 000 |
| ICELURAHAN BAGAN ARYA 35 | 33.600 . 000 | 34.200 . 000 | 9.000 . 000 | 76.800 . 000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN 1NDRA SAKTI 36 | 24.800 . 000 | 23.500 . 000 | 30.500 . 000 | 78.800 . 000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN INDRAPURA 37 | 45.000 . 000 | 44.500 . 000 | 9.500 . 000 | 99.000.000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN PAGURAWAN 38 | 38.900 . 000 | 34.507 . 000 | 33.900.000 | 107.307 . 000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN PANGKALAN DODEK 39 | 55.600 . 000 | 28.943 . 000 | 16.390.000 | 100.933.000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN PANGKALAN DODEK BARU 40 | 55.600 . 000 | 31.300 . 000 | 31.100.000 | 118.000 . 000 | 7.000 . 000 |
| KELURAHAN PERKEBUNAN SIPARE PARE 41 | 60.700 . 000 | 32.410 . 000 | 29.400.000 | 122.510 . 000 | 7.000 ,000 |
| BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 42 | 324.850 . 000 | 3.014 . 536.000 | 765.614.000 | 4.105 . 000.000 | 170.000 . 000 |
| BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 43 | 738.250 . 000 | 2.848 . 240.150 | 295.990 . 000 | 3.882 . 480.150 | 190.000 . 000 |
| KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI 44 | 686.355 . 000 | 1.676 . 037.000 | 239.350 . 000 | 2.601 . 742.000 | 140.000 . 000 |
| DINAS PERTANIAN 45 | 125.100.000 | 4.589 . 430.000 | 165.000 . 000 | 4.879 . 530.000 | 240.000 . 000 |
| DINAS PETERNAKAN 46 | 265.050 . 000 | 2.497 . 730.000 | 744.720 . 000 | 3.507 . 500.000 | 150.000 . 000 |
| DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 47 | 443.900,000 | 2.1 - 59.288.000 | 174.000 . 000 | 2.777 . 188.000 | 150.000.000 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 48 | 474.850 . 000 | 5.715 . 307.000 | 566.100 . 000 | 6.756 . 257.000 | 320.000 . 000 |
| DINAS KOPERASI, PERINDUSTR1AN, DAN PERDAGANGAN 49 | 883.300 . 000 | 2.546 . 700.000 | 1.943 . 300.000 | 5.373 . 300.000 | 190.000 . 000 |
| JUMLAH | 40.125 . 808.415 | 165.022 . 774.637 | 214.811 . 903.791 | 419.960 . 486.84 | 10.310 . 000.000 |
^
BUPATI BATU BARA
1