PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2012
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 - 2015
Berlaku: 25 April 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI PESISIR SELATAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 - 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa sesuai dengan Undang 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Pemerintah Daerah, daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; -undang Nomor 25 Tahun -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; -undang
- c. bahwa berdasarkan pe dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 2015; rtimbangan sebagaimana dimaksud Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka -
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945; -Undang Dasar Negara Republik
2. Undang Pembentukan Daerah Otonom Lingkungan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah -Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran 25), Jis (Lembaran
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri keuangan, Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/MPPN//04/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030.
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2015.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah yang disusun setiap tahun sekali.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Propinsi Sumatera Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2015.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 2014.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2010.
- (2) RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 20102015.
BAB III
Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2010-2015 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum kepala daerah yang telah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB III
Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2010-2015 adalah sebagai :
- a. Pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya.
- b. Gambaran umum tentang kondisi daerah pada tahun perencanaan dan kondisi yang diinginkan dalam 5 tahun mendatang.
- c. Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra ) SKPD dan RKPD
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
BAB III
Pasal 5

- a) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2010-2015 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b) RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja 5 tahunan Pemerintah Daerah.
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
2. Bab I : Pendahuluan;
3. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
4. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
5. Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
6. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
7. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
8. Bab VII : kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- (2) RPJMD dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Bab VIII: Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- Bab IX : Penetapan indikator kinerja daerah; dan
- Bab X : Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2010 - 2015, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Diundangkan di Painan pada tanggal 25 April 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,
E R I Z O N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR: 5
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 25 April 2012 BUPATI PESISIR SELATAN,
NASRUL ABIT
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, dan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang memuat antara lain visi, misi, dan program Bupati terpilih serta harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi;
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 bulan setelah Bupati dilantik.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJM Daerah disusun dengan mekanisme pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan melibatkan unsur masyarakat, SKPD, dan pihak legislatif. Oleh karena itu, sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD, terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah dan pembahasan secara substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikonsultasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendapatkan klarifikasi dan masukan.
Secara substantif RPJMD memuat :
- a) pendahuluan;
- b) gambaran umum kondisi daerah;
- c) gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d) analisis isu-isu strategis;
- e) visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f) strategi dan arah kebijakan;
- g) kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h) indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i) penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j) pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
Sedangkan dilihat dari fungsinya, RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD; pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; pengalokasian anggaran pada SKPD; dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Oleh karena itu, untuk memberikan dasar hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas

```$$Ayat (2)$$```Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas.

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 192