PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 46 Tahun 2013
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA BANJARBARU
Berlaku: 46 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Banjarbaru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
3
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA BANJARBARU.
BAB I - Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Staf Ahli Walikota merupakan unsur pembantu Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Staf Ahli Walikota mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memberikan telaahan, mempelajari dan menganalisa serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan, hukum, politik, pembangunan, ekonomi, keuangan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli Walikota mempunyai fungsi:
- a. penelaahan, penganalisaan, pemberian saran, nota pertimbangan dan pelaporan kepada Walikota terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan, hukum dan politik.
- b. penelaahan, penganalisaan, pemberian saran, nota pertimbangan dan pelaporan kepada Walikota terhadap penyelenggaraan bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.
- c. penelaahan, penganalisaan, pemberian saran, nota pertimbangan dan pelaporan kepada Walikota terhadap penyelenggaraan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR KELOMPOK STAF AHLI WALIKOTA
Pasal 5

Unsur-unsur Kelompok Staf Ahli Walikota terdiri dari:
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR KELOMPOK STAF AHLI WALIKOTA
Pasal 6

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok menelaah, mempelajari dan menganalisa serta memberikan saran, pertimbangan, dan laporan kepada Walikota terhadap penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR KELOMPOK STAF AHLI WALIKOTA
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi:
- a. penelaahan, penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada Walikota didalam urusan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- b. penelaahan, penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada Walikota didalam urusan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang hukum;
- c. penelaahan, penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada Walikota didalam urusan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang politik.
Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR KELOMPOK STAF AHLI WALIKOTA
Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok menelaah, mempelajari dan menganalisa serta memberikan saran, pertimbangan, dan laporan kepada Walikota terhadap penyelenggaraan pembangunan, ekonomi dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR KELOMPOK STAF AHLI WALIKOTA
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Passi 8, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penelaahan, penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada Walikota didalam urusan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pembangunan;
- b. penelaahan, penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada Walikota didalam urusan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang ekonomi;
- c. penelaahan, penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada Walikota didalam urusan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang keuangan.
Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR KELOMPOK STAF AHLI WALIKOTA
Pasal 10

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok menelaah, mempelajari dan menganalisa serta memberikan saran, pertimbangan, dan laporan kepada Walikota terhadap penyelenggaraan kemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR KELOMPOK STAF AHLI WALIKOTA
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
- a. penelaahan, penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada Walikota didalam urusan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang kemasyarakatan;
- b. penelaahan, penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada Walikota didalam urusan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Staf Ahli Walikota dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, dan integrasi dengan instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tanggung jawab bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota dengan baik, dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB V
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013
WALIKOTA BANJARBARU,
H. M. RUZAIDIN NOOR
SEKRETARIS DAE
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal
2013
H. SY HRIANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR