PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2014
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015
Berlaku: 30 Mei 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk mewujudkan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
Memperhatikan :
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah satuan kerja yang mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Panadeglang yang selanjutnya disebut DPKPA adalah satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.
9. Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah satuan kerja yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2016 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut RPKD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014, rancangan kerangka ekonomi dan rancangan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, indikasi program dan kegiatan beserta pendanaannya.
- (3) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; dan
- b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja SKPD dan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB III - LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) SKPD wajib membuat laporan bulanan, triwulan dan akhir Tahun Anggaran 2015 atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 baik yang dibiayai/didanai dari APBD Kabupaten Pandeglang, APBD Provinsi Banten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BAPPEDA, DPKPA, dan Inspektorat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akhir bulan, triwulan, dan akhir Tahun Anggaran 2015.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi, pengendalian pembangunan, pelaporan keuangan serta pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan.
BAB IV - KETENTUAN LAIN
Pasal 5

Kepala BAPPEDA wajib menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Tahun Anggaran 2015 dengan RKPD Tahun 2015.
BAB IV - KETENTUAN LAIN
Pasal 6

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini berbeda dengan hasil pembahasan TAPD dengan Panitia/Badan Anggaran DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan TAPD dengan DPRD.
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 30 Mei 2014
`
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/ttd
DODO DJUANDA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 14
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 30 Mei 2014
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI