PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3T Tahun 2023
Tentang PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
Berlaku: 1 Agustua 2017
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATITUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 3T TAHON 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Govemment, maka guna penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrasruktur dan sistem informasi di lingkungan Peme~intah Kabupaten Tuban, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan dan pengembangan e-Govemment;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan e-Govemment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, jangkauan Pelayanan dan Pengembangan e-Govemment;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
15. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan lnformatika Nomor 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Pengunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 15 Tahun 2014;
t
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1};
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Diskominfo Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D};
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
LING KUN GAN
PENGEMBANGAN
PEMERINTAH
E-GOVERNMENT
DI
KABUPATEN TUBAN
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD dan Kantor adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat Kantor adalah kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
8. Instansi Teknologi Informasi adalah Organisasi Perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi di Pemerintah Kabupaten Tuban.
9. Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan e-Govemment Pemerintah Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
10. E-Govemment adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
11. Rencana Pengembangan e-Govemment adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan e-Govemment yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
13. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
14. Suprastruktur adalah sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial.
15. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
16. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
17. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika.
18. Standardisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
19. Database adalah bank data/ pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
20. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
21. Hardware adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
22. Software adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
23. Jaringan {LAN) adalah Jaringan lokal {Local Area Network).
24. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
25. Intranet adalah Jaringan private/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
26. Situs Web yang selanjutnya disebut Website adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
27. E-mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan. ·
28. Video Conference adalah konferensi melalui video/visual.
29. Bandwith adalah besaran yang menunjukan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
30. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF .FFF .FFF.FFF.FFF.
31. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet.
32. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
33. Kode Sumber (Source Code) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
34. Level Security adalah tingkat keamanan.
35. Database Management System yang selanjutnya disingkat DBMS adalah sistem pengaturan database.
36. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
37. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
38. Domain Name System yang selanjutnya disingkat DNS adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam jaringan komputer / internet.
39.
- Virtual Private Network yang selanjutnya disingkat VPN adalah suatu jaringan komunikasi yang dirniliki secara pribadi oleh suatu perusahaan/ organisasi yang masih menggunakan medium internet untuk menghubungkan antara suatu lokasi ke lokasi yang lain secara aman.
40. Internet Service Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi internet.
Pasa1•2
- ( 1} Maksud dari pengaturan e-Government adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan e-Government Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan e-Government adalah:
- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan e-Govemment untuk seluruh instansi di Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi e-Govemment Pemerintah Daerah.
N/A
Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan e-Govemment adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan e-Govemment yang mengacu kepada dokumen Master Plan e-Govemment Pemerintah Daerah.
N/A
Pasal 4

- ( 1) Dokumen Master Plan e-Govemment merupakan dokumen perencanaan \_ dan pengelolaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
- a. pernyataan visi dan misi;
- b. strategi pengembangan;
- c. cetak biru pengembangan;
- d. tahapan pengelolaan; dan
- e. implementasi.
- (2) Dokumen Master Plan e-Govemment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 6

Dalam rangka pengembangan sistem informasi, OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Diskominfo dalam hal penyesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan e-Government sebelum tertuang dalam dokumen anggaran
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Bagian Kesatu
Pengadaan
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 7

Pelaksanaan dalam pengadaan dan pengembangan peralatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung/ terkoneksi dengan sistem jaringan e-Govemment Pemerintah Daerah, wajib melakukan registrasi di Diskominfo
Bagian Kedua
Keamanan
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 8

Diskominfo mempunyai kewenangan untuk mengatur tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 9

Diskominfo mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penomoran IP terhadap komputer yang terhubung/ terkoneksi dengan jaringan e-Govemment di lingkungan Pemerintah .Daerah.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 10

Server utama yang terhubung antar OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo.
Bagian Ketiga
Internet dan Intranet
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 11

- (1) OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang memiliki website yang terpisah dari domain website Pemerintah Daerah dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain website Pemerintah Daerah.
- (2) OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki website terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang digunakan untuk keperluan khusus, harus memberitahukan kepada Diskotninfo.
- (3) Webserver dan Content Management System (CMS) Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo.
- (4) Website OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah diserahkan pengelolaannya pada masing-masing OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Diskominfo.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 12

- ( 1) Penggunaan koneksi internet yang terintegrasi dengan e-Govemment akan diatur tersendiri oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggunaan koneksi internet untuk semua OPD dan Kantor akan dikelola secara terpusat oleh Diskominfo, dikecualikan untuk hal-hal yang akan diatur secara khusus.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 13

Penggunaan koneksi internet dan intranet di lingkungan Pemerintah Daerahakan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk mengurangi penggunaan surat menyurat secara hardcopy, dan akan diatur tersendiri oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Keem:pat
Pengembangan
PQal 14
Pengembangan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 15

OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem informasi/ aplikasi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 16

OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Diskominfo.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 17

Fitur untuk situs setiap OPD cl.an Kantor pembuatannya harus disesuaikan dengan standar konten yang tercantum dalam peturijiik teknis yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.
Kegiatan pengembangan sistem informasi/ aplikasi dan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber {source code) dan hak paten kepada Pemerintah Daerah dalam Surat Perjanjian Kerja.
Bagian Kelima
Database
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 19

Pengembangan DBMS wajib dikoordinasikan dengan Diskominfo.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 20

OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki database dan informasi di website diwajibkan memperbaharui data secara periodik sekurangnya seminggu sekali.
\_ Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 21

- ( 1) Pengembangan Sumb~r Daya Manusia aparatur di bidang teknologi informasi dilakukan dalam rangka untuk menunjang kualitas penyelenggaraart· e-Govemment.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembekalan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. pendidikan dan pelatihan teknis.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 22

- ( 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri dari pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah sebag~ana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (3) Pengembangan 8umber Daya Manusia aparatur QPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian terkait.
Bagian Ketujuh
Kerja Sama dengan lnstansi Vertikal dan Pihak Ketiga
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 23

- (1) OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama koneksi data dengan instansi vertikal dan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Diskominfo sesuai dengan ketentuan perundang› undangan.
- ( 1) Kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
- a. jasa perbankan;
- b. jasa asuransi;
- c. pengelolaan pelabuhan;
- d. pengelola bandar udara;
- e. notaris; dan
- f. jasa lainnya.
- (2) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur tersendiri dalam bentuk Keputusan Bupati.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 25

Dalam rangka kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Diskominfo dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 26

Diskominfo secara berkala melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi terh~dap perangkat dan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Daerah.
PEMBIAYAAN
- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan e-Govemment ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur;
- b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak; dan
- c. pengelolaan e-Govemment.
PEMBINAAN DAN PENGAWA$AN
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengembangan e-Govemment di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Diskominfo dengan mengikutsertakan OPD, Kantor dan stakeholderterkait.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- ( 1) Sistem informasi dari OPD dan Kantor yang pengembangannya dilakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan.
- (2) Diskominfo menyediakan tempat khusus untuk data center, termasuk keamanan jaringan dan keamanan data yang proses persiapannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Penempatan server yang sudah ada di masing-masing OPD dan Kantor wajib dipindahkan dan terpusat (server co-location) di Diskominfo setelah data center siap.
- (4) Penyerahan server OPD dan Kantor kepada Diskominfo dilengkapi/ disertai dengan dokumen berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (5) Diskominfo wajib mengintegrasikan aplikasi yang sudah berjalan pada masing-masing OPD dan Kantor.
- (6) Pengelolaan koneksi internet di masing-masing OPD dan Kantor akan dikelola secara terpusat oleh Diskominfo selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.
Diundangkan di Tuban
pada tanggal 1 .&amp;gustus 2017
Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 1 Agustua 2017
H. FATHUL
HUDA /
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,
\
Bt.iANA
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI E NOMOR 'Z'/
LAMPIRAN
PERATURAN BOPATI TOBAN
NOMOR
37
TAHON 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN E-GOVERNJIIBNr DI
LINGKONGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TOBAN
MASTER PLAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka rnewujudkan penerapan e-Govemment di segala aspek tata kelola pernerintahan daerah untuk rnencapai good governance, rnaka model penerapan e-Govemment di setiap OPD dan ·Kantor akan tergantung pada tugas pokok dan fungsi yang dirniliki. Hal ini akan rnenentukan struktur data dan model bisnis yang rnendasari model layanan dan arsitektur sistern inforrnasi yang akan dikernbangkan.
E-Govemment perlu diterapkan pada seluruh aspek yang terlibat dalam tata kelola pernerintahan daerah untuk dapat rnenciptakan suatu jasa layanan publik yang tepat guna. Seluruh aspek tersebut harus dirancang sejak awal rnelalui proses perencanaan yang rnatang agar dapat dihasilkan program pengernbangan e-Govemment dapat diterapkan rnulai dari aspek kepernimpinan (leadership}, sum.her daya manusia (human resources), organisasi dan sistern rnanajernen, sarana kornunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, anggaran (dana) clan lain-lain harus diarahkan dalam satu skerna perencanaan terpadu, bertahap, akuntabel, realistis dan terukur.
Model penerapan e-Govemment setiap OPD dan Kantor disusun dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan e-Govemmentdan rnernuat tahapan pengernbangan dan penerapan e-Govemment dalam bentuk:
- a. Kerangka Pernikiran Dasar ( e-Govemment Conceptual Framework);
- b. Cetak Biru Pengernbangan ( e-Govemment Blue Print);
- c. Solusi Pertahapan Pengembangan (e-Govemment Roadmap);
- d. Rencana Irnplernentasi (e-Govemment Implementation Plan);
B. Pemyataan Visi
Mewujudkan Kabupaten Tuban yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera.
C. Pemyataan Misi
- 2) Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Kreatif dan Bersih
D. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Master Plan e-Govemment dimaksudkan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Tu.ban dalam mewujudkan pengembangan e-Govemment yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Tu.ban.
2. Tujuan
Tujuan disusunnya Master Plan e-Govemment ini adalah agar tercipta sebuah Rencana Induk Pengembangan e-Govemment Pemerintah Kabupaten Tu.ban untuk mewujudkan good governance.
E. Ketentuan Umum
1. Master Plan adalah rencana induk pengembangan yang digunakan sebagai acuan;
2. E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan media informasi yang mampu menghasilkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih ( clean government);
3. Database Management System adalah suatu paket perangkat lunak yang digunakan muntuk pembuatan dan perawatan basis data;
4. Clean government adalah pemerintahan yang bersih;
5. Good governance adalahsuatu ketataprajaan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara cepat, akurat, dan tepat waktu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketahanannya;
6. Web based application adalah aplikasi yang berbasis pada protokol web;
7. Web services adalah adalah sebuah teknologi perangkat lunak berbasis standar yang membolehkan pemrogram dan integrator untuk mengkombinasikan sistem atau aplikasi yang ada, baik yang baru maupun yang sudah ada dalam sebuah cara baru melalui internet dalam lingkungan perusahaan atau antar perusahaan;
8. Common Services adalah layanan dalam aplikasi yang dapat dipakai secara bersama- sama oleh beberapa aplikasi sekaligus;
9. Mobile Device adalah perangkat eletronik, komunikasi yang dapat digunakan secara bergerak.
STRATEGIPENGEMBANGAN
Strategi pengembangan e-Govemment Pemerintah Kabupaten Tuban dapat dijabarkan ke dalam Program 5 (lima) tahunan sebagai berikut:
1. TAHAP PERSIAPAN
Tahap persiapan meliputi :
- a. Pembuatan situs informasi disetiap OPD dan Kantor;
- b. Penyiapan SDM;
- c. Penyiapan sarana akses yang mudah serta sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik;
- d. Sosialisasi situs web untuk internal dan publik Pemerintah Kabupaten Tuban telah memulai tahapan ini beberapa saat yang lalu, ditunjukkan dengan adanya situs informasi pada beberapa OPD dan Kantor. Situs ini telah menjadi salah satu media informasi OPD dan Kantor kepada masyarakat. Selain itu, sejumlah SDM yang kompeten dalam bidang e› Govemment telah dimiliki oleh Pemeriritah Kabupaten Tuban. Namun demikian, situs-situs ini perlu disempumakan dan SOM yang ada tetap perlu mendapatkan pembaharuan pengetahuan pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, ## BAB Ill
CETAK BIRU PENGEMBANGAN
A. Penjabaran Strategi dan Rencana Strategis e-Govemment
Sehubungan dengan strategi tersebut maka pengembangan e› Govemment dari setiap OPD dan Kantor yang melayani kebutuhan internal, selanjutnya ke OPD dan Kantor yang melayani masyarakat, maka penjabaran strategi dan rencana strategis e-Govemment Pemerintah Kabupaten Tu.ban ditargetkan pada:
1. Sistem yang terpadu;
2. Penyusunan standar teknologi e-Govemment;
3. Strategi investasi;
4. Pemisahan aplikasi Intranet dengan Internet,
5. Pemberdayaan sinergi kerjasama pengumpulan data;
6. Sistem basis dataterdistribusi yang terpadu;
7. Single sign-on system untuk pengguna;
8. Peningkatan komitmen pimpinan;
9. Pembudayaan teknologi informasi dan komunikasi;
10. Sumber daya manusia (SDM);
11. Sarana pembelajaran online untuk Aparatur Pemerintah;
/h
.,
12. Pembangunan Knowledge Management System;
13. Sistempenentuan kebijakan operasi sistem e-Govemment;
14. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga (Outsourcing);
15. Fasilitas pengelolaan informasi untuk masyarakat;
16. Fasilitas layanan aplikasi untuk UKM dan masyarakat luas;
17. Penyediaan sarana akses informasi ( Community Access Gentery;
18. Pembangunan infrastruktur akses informasi;
19. Komponen aplikasi untuk layanan bersama ( Common Services);
20. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan online;
21. Peraturan perundang-undangan.
Untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi kepemerintahan, berikut ini merupakan taksonomi untuk setiap blok fungsi, subblok fungsi dan modul :
| Blok Fungsi | 1. PELAYANAN |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subblok Fungsi | -- |
| Modul | 1.1. Kependudukan dan Catatan Sipil 1.2. Perpajakan dan Retribusi 1.3. Pendaftaran dan Perizinan 1.4. Bisnis dan Investasi 1.5. Pengaduan Masyarakat 1.6. Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan |
| Blok Fungsi | 2. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN |
| Subblok Fungsi | -- |
| Modul | 2.1. Surat Elektronik 2.2. Sistem Dokumen Elektronik 2.3. Sistem Pendukung Keputusan 2.4. Kolaborasi dan Koordinasi 2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan |
| Blok Fungsi | 3. LEGISLASI |
| Subblok Fungsi | -- |
| Modul | 3.1. Sistem Administrasi DPRD 3.2. Sistem Pemilu Daerah 3.3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan |
| Blok Fungsi | 4. PEMBANGUNAN |
| Subblok Fungsi | -- |
| Modul | 4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan 4.2. Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek 4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan |
| Blok Fungsi | 5. KEUANGAN |
| Subblok Fungsi | -- |
| Modul | 5.1. Sistem Anggaran 5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan |
| | 5.3. Sistem Akuntansi Daerah |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blok Fungsi | 6. KEPEGAWAIAN |
| Subblok Fungsi | -- |
| Modul | 6.1. Pengadaan PNS 6.2. Sistem Presensi dan Penggajian 6.3. Sistem Penilaian Kinerjli PNS 6.4. Sistem Pendidikan dan•Latihan |
| BlokFun~si | 7. DINAS DAN LEMBAGA |
| Subblok Fungsi | 7.1. KEPEMERINTAHAN |
| Modul | 7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah 7.1.2. Katalog Barang Daerah 7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah |
| Subblok Fungsi | 7.2. KEWILAYAHAN |
| Modul | 7.2.1. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 7.2.2. Potensi Daerah 7.2.3. Kehutanan 7.2.4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 7.2.5. Perikanan dan Kelautan 7.2.6. Pertambangan dan Energi 7.2.7. Pariwisata 7.2.8. Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
| Subblok Fungsi | 7.3. KEMASYARAKATAN |
| Modul | 7.3.1. Kesehatan 7.3.2. Pendidikan 7.3.3. Ketenagakerjaan 7.3.4. Industri dan Perdagangan 7.3.5. Jaring Pengaman Sosial |
| SubblokFungsi | 7.4. SARANA DAN PRASARANA |
| Modul | 7.4.1. Transportasi 7.4.2. Jalan dan Jembatan 7.4.3. Terminal dan Pelabuhan 7.4.4. Sarana Umum |
TAHAPAN PENGELOLAAN
Tahapan pengelolane-Government Kabupaten Tuban dapat dijabarkan menjadi tahapan per semester dari program pembangunan jangka m~nengah 5 (lima) tahunan (2017 - 2021), sebagai berikut:
A. Pembangunan Tahap I (2017- pertengahan 2019)
| No | Komponen | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Tahun 2017 I Semester 1 | Tahun 2017 I Semester 2 | Tahun 2018 / Semester 1 | Tahun 2.018 / Semester 2 | Tahun 2019 / Semester 1 |
| 1 | lnfrastruktlir aplikasi | • ldentifikasi aplikasi, data dan jaringan komunikasi di seluruh OPD da Kantor • Pemetaan kebutuhan data, jaringan dan aplikasi yang terkait dengan implementasi e-Government • Pengembangan dan peningkatan situs OPD dan Kantor • Pengembangan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat • Pengembangan aplikasi tata kelola pemerintahan untuk monitoring dan controlling • lntegrasi aplikasi dan data di semua OPD dan Kantor di Pemkab Tuban | • Pemetaan proses bisnis yang ada di seluruh OPD dan Kantor yang terkait dengan layanan e- Government • Penentuan SOP dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan didukung oleh implementasi e- Government • Penyesuaian aplikasi dengan hasil pemetaan proses bisnis • Penyusunan pusat data (data center) • lntegrasi aplikasi dan data di semua OPD dan Kantor di Pemkab Tuban • Pengembangan kantor digital dan layanan digital | • ldentifikasi layanan dan aplikasi di semua sektor pemerintahan • Penyusunan pusat data (data center) beserta kamus data yang dapat diakses oleh semua pihak yang akan mengembangkan sistem di lingkungan Pemkab Tuban • Pembuatan basis data terpadu di lingkungan Pemkab Tuban • Pengembangan aplikasi komunikasi seperti konten multimedia, VoIP, video streaming, teleconference | • Pengembangan web services I komponen- komponen dasar aplikasi e-Government • Pengembangan sistem yang berkelanjutan • Pembangunan aplikasi cerdas untuk eksekutif (dashboard) • Pengujian dan pemantapan keamanan dan kehandalan sistem • Pembangunan sistem backup / disaster recovery | • Pengembangan sistem yang berkelanjutan • Pengujian dan pemantapan keamanan dan kehandalan sistem • Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui satu portal (one stop service application) |
| No | K<>mponen | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Tahun 2017 / Semester 1 | Tahun 2017 / Semester 2 | Tahun 2018 / Semester 1 | Tahun 2018 / Semester,2 | Tahun 2019 / ~emester 1 |
| 2 | Layanan e-Government | digital ■ ldentifikasi kebutuhan dan spesifikasi e- Government sampai dengan integrasi data ■ Penyediaan infrastruktur yang memadai | ■ Membentuk kesadaran masyarakat ■ Pengembangan aplikasi e-Government di semua sector G2G, G2B,G2C,G2E | ■ Pengembangan aplikasi a-Government di semua sector G2G, G2B,G2C,G2E ■ Optimalisasi pengembangan aplikasi secara terpadu • Pembuatan data warehouse sebagai perwujudan integrasi data dari semua aplikasi e-Government ■ Peningkatan kualitas pengamanan data | ■ Pengembangan aplikasi a-Government di semua sector G2G, G2B,G2C,G2E | ■ Pemanfaatan SIN (Single Identity Number) sebagai kunci layanan publik |
| 3 | Sumber Daya Manusia | ■ Sosialisasi e- Government ■ Sosialisasi Master Plan a-Government ■ Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk komunikasi data ■ Pelatihan pengolahan data ■ Pelatihan pengolahan database ■ Pelatihan pengelolaan proyek a-Government ■ Pelatihan pengelolaan situs OPD dan Kantor ■ Pelatihan pengelolaan iarinaan | ■ Pelatihan pemahfaatan data ■ Pelatihan pengolahan data ■ Pelatihan pengelolaan database ■ Pelatihan pengeloJaan situs OPD dan Kantor ■ Pelatihan pengelolaan jaringan ■ Pelatihan pengelolaan proyek a-Government | ■ Pelatihan perawatan teknologi informasi ■ Pelatihan pengelolaan database | ■ Pelatihan perawatan teknologi informasi ■ Pelatihan pengelolaan database | ■ Pelatihan perawatan teknologi informasi • Sosialisasi tentang pentingnya pemahaman dan kesadaran akan teknologi informasi ■ Pell:ltihan pengamanan sisteni |
| 4 | lnfrastruktur lnformasi | ■ ldentifikasi jenis dan | ■ Pengadaan sistem | ■ Maintenance sistem | ■ Menentukan key | |
| No | Komponen_ | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Tahim io111 Semesttr 1 | Tahun 2017 I Semester 2 | Tahun 2018 / Semester 1 | Tahun 2018 / Semester 2 | Tahu_n 2019 / Semester 1 |
| | | kuantitas kebutuhan sistem pendukung, meliputi: sistem pendukung infrastruktur informasi, infrastruktur aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem pendukung SOM • Perencanaan sumber dan besarnya dana pengadaan sistem .pendukung dan • •. keberlanjutan pengadaan dana | pendukung: • lnfrastruktur informasi, seperti sarana dan metode backup informasi, sistem arsip dokumen digital • lnfrastruktur aplikasi, seperti menentukan third party untuk outsourcing • lnfrastruktur jaringan, seperti pembelian sarana backup sumber listrik (genset, UPS) | pendukung | performance indikator kesuksesan sistem pendukungjangka pendek(1 tahunan) jangka menengah (5 tahunan) dan jangka panjang (20 tahunan) | |
| 5 | l_nfrastruktur Jaringan | ■ Pengembangan jaringan komunikasi terpusat (single backbone network) untuk mendukung pemanfaatan aplikasi • Penambahan workstation • Pengadaan server ■ Peningkatan bandwidth • Pemasangan sistem pengamanan jaringan ■ Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat ■ Pengadaan sarana dan orasarana oendukuna | • Penambahan workstation • Penguatan jaringan • komunikasi dan pengelolaan bandwidth terpusat • Peningkatan kualitas koneksi jaringan ke semua OPD melalui jaringan FO • Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat | ■ Pembaharuan workstation • Penambahan server • Peningkatan bandwidth • Pemantapan sistem pengamanan jaringan ■ Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat • Penambahan sarana pendukung jaringan | • Penyesuaian teknologi ■ . Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat • . Pembangunan sistem backup / disaster recovery | ■ Pembaharuan server ■ Peningkatan bandwidth • Peningkatan sistem pengamanan ■ Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat ■ Pembangunan NOC (Network Operations Center) |
| 6 | Peraturan | ■ Pengesahan draft Peraturan Buoati dan | • lmplementasi Peraturan Bupati dan | • Persiapan pembuatan Peraturan Bupati | • Pembuatan Peraturan Bupati tentang SIN | |
| No | | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester |
|------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | K~mponen | Tahun 2017 / Semester 1 | Tahun 2017 / Semester.2 | I Tahun 2018 / Semester 1 | Tahun 2018 / Semester 2 | Tahun 2019 / Semester 1 |
| | | Master Plan • Sosialisasi Peraturan Bupati dan Master Plan | Master Plan | I tentang SIN | | |
B. Pembangunan Tahap II (pertengahan 2019 - 2021)
| No | Komponen | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Tahun 2019 / Semester 2 | Tahun 2020 I Semester 1 | Tahun 2020 I Semester 2 | • Tahun 2021 / Semester 1 | Tahun 2021 / Semester 2 |
| 1 | lnfrastruktur aplikasi | • Pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan pemerintah daerah lain (G2G) • Pembuatan sistem informasi eksekutif • Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat | • Pembuatan sistem informasi eksekutif • Optimalisasi dan otomc;ttisasi layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuaidengan pemetaan proses bisnis layanan dan prioritas anggaran | • Pembuatan sistem pelapporan online otomatis • Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuaidengan pemetaan proses bisnis layanan dan prioritas anggaran | • Pembuatan sistem pelapporan online otomatis | • Evaluasi dan penyesuaian layanan aplikasi dengan teknologi baru |
| 2 | Layanan e-Government | • Pengembangan layanan e-Government masyarakat mandiri • Pengembangan layanan a-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data • Pemantapan layanan a-Government terintegrasi | • Pengembangan layanan a-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data • Pemantapan layanan e-Govemment terintegrasi | • Pengembangan layanan a-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data • Pemantapan layanan e-Government terintegrasi | ••. Pengembangan layanan e-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data • Pemantapan layanan e-Government mandiri • Transaksi elektronik sebagaidasar pelayanan | • Pemantapan layanan e-Government mandiri • Transaksi elektronik sebagai dasar pelayanan |
| 3 | Sumber Daya Manusia | • Pelatihan manajemen sistem informasi | • Pembangunan Knowledge | • Pelatihan pemanfaatan Knowledge | .• Pelatihan pemanfaatan Knowledge | • Pelatihan pemanfaatan Knowledge |
| No | Komponen | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester | Tahun / Semester |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Tahun 2019 / Semester 2 | Tahun 2020 I Semester 1 Tahun 2020 / Semester 2 | Tahun 2021 / Semester 1 | Tahun 2021 / Semester 2 |
| | | ■ Pembangunan Knowledge Management System ■ Pelatihan SDM berkelanjutan dengan e-learnina | Management System Management System ■ Pelatihan SDM untuk pelayanan berkelanjutan dengan kepada masyarakat e-learning | Management System untuk pelayanan kepada masyarakat | Management System untuk pelayanan kepada masyarakat |
| 4 | lnfrastruktur lnformasi | ■ Pengadaan sistem ■ pendukung | Pembaharuan I revisi ■ Mengevaluasi teknologi dan metode keberhasilan sistem sistem pendukung pendukung berdasarkan key performance indikator tahunan ■ Pengadaan dana untuk pengadaan sistem oendukung | ■ Evaluasi keberhasilan sistem pendukung berdasarkan key performance indikator | ■ Evaluasi keberhasilan sistem pendukung berdasarkan key performance indikator |
| 5 | lnfrastruktur Jaringan | ■ Pembaharuan server ■ ■ Peningkatan bandwidth ■ Peningkatan sistem ■ pengamanan ■ Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat | Penambahan ■ Pengadaan workstation workstation ■ Pengadaan server Penyediaan akses ■ Pemasangan internet di ruang publik bandwidth bagi masyarakat ■ Pemasangan sistem pengamanan ■ Pembangunan stasiun akses bagi masyarakat ■ Pengadaan sarana pendukung | ■ Penyesuaian teknologi ■ Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat | ■ Pembaharuan workstation ■ Penambahan server ■ Peningkatan bandwidth ■ Pemantapan sistem pengamanan ■ Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat ■ Penambahan sarana pendukung ■ Evaluasi infrastruktur jaringan |
| 6 | Peraturan | ■ Revisi Peraturan Bupati ■ tentang e-Govemment sesuaidengan perkembangan kebutuhan dan teknoloai | Pembuatan Peraturan • Pembuatan Peraturan Bupati tentang Bupati tentang dokumen elektronik pemantapan e- dan transaksi elektronik Government di (a-payment) masyarakat | | ■ Evaluasi pelaksanaan peraturan |
.,
IMPLEMENTASI
A. Manajemen Peru.bahan
Perubahan yang dimaksud adalah perubahan terhadap poin-poinyang sudah direncanakan dalam tahapan pengembangan. Perubahan yang dilakukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:
1. Perubahan Sistem Basis Data utama Tu.ban memerlukan unifikasi, simplikasi atau eliminasi integrasi dari sistem basis data yang telah ada. Perubahan hendaknya dilakukan secara
Sistem basis data terdistribusi yang terpadu sebagai base line dalam pengembangan sistem e-Government Kabupaten tepat waktu sesuai dengan rencana yang sudah dirancang.
2. Perubahan Sistem Informasi
Sistem basis data yang terpadu menuntut adanya perubahan dalam alur informasi dan metode penyediaan/ sharing informasi layanan baik internal maupun eksternal. Untuk menjamin terlaksananya perubahan tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan (Peraturan Bupati) untuk mengawal terlaksananya sistem manajemen informasi yang terpadu.
3. Perubahan dalam Sistem Aplikasi
Sudah cukup banyak aplikasi e-Govemment yang telah dibuat oleh sejumlah OPD dan Kantor, baik untuk keperluan internal maupun untuk layanan publik. Aplikasi yang telah dibuat menggunakan berbagai standar yang berbeda, hal initerjadi karena pembangunan basis data dan aplikasinya berasal dari sejumlah korisultan yang berbeda. Adanya perbedaan ini memerlukan strategi pengembangan aplikasi yang terstandarisasi memanfaatkan SDM internal maupun outsourcing baik dari swasta maupun perguruan tinggi.
4. Perubahan dalam Organisasi
Sebaik-baiknya konsep e-Govemment digunakan, tanpa adanya kepemimpinan yang mendukung perubahan, maka e-Govemment hanya menjad isebuah pajangan dalam perjalanan suatu organisasi. Dalam kontekstual kenegaraan, peran kepemimpinan adalah sangat besar, atau malah dapat dikatakan sangat krusial. Tidak akan terjadi perubahan tanpa dorongan inisiatif dari seorang pemimpin untuk melakukan perubahan, baik yang datang dari dalam maupun intervensi dari luar. Pendapat bahwa hanya dengan inisiatif dan
komitmen dari pemimpin sudah cukup untuk mensukseskan perubahan, tidaklah sepenuhnya benar. Memang dukungan pimpinan puncak sangat penting, tetapi harus diingat bahwa struktur organisasi pemerintahan daerah memiliki kedalaman struktur organisasi yang cukup besar. Jadi, selain kepemimpinan puncak, perlu juga diperhatikan pemimpin-pemimpin lain dibawahnya.
5. Perubahan Sikap dan Paradigma dari SDM Pemerintah Kabupaten Tuban
2. Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan e-Govemment, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh SOM yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Implementasi e-Govemment yang baik membutuhkan perubahan budaya dari SOM dengan adariya migrasi sistem manual ke dalam sistem digital (paper-based ke paperless).
6. Masalah-masalah lain adalah sejumlah perubahan yang belum tercantum dalam butir-butir diatas.
B. Manajemen Resiko
Pengoperasian sebuah system e-Govemment harus dapat berfungsi tanpa henti. Gangguan sekecil apapun yang menyebabkan system tidak berfungsi harus dierhitungkan dan dicari solusi untuk melakukan pencegahan Beberapa langkah untuk menanggulangi hal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mempelajari resiko yang timbul;
2. Mencari jalan pemecahan dari suatu resiko yang timbul;
3. Mengkaji bagaimana mengurangi probabilitas kemunculan resiko;
4. Meminimalkan resiko.
Beberapa resiko yang mungkin timbul antara lain:
- a. Listrik mati, untuk itu diperlukan UPS yang dapat memberikan cadangan sumber listrik dalam waktu yang cukup untuk melakukan backup.
- b. '1irus, untuk. ini diperlukan pembaharuan dan pemasangan antivirus . . . yang terbaru, diikuti dengan ## BAB VI
PENUTUP
Dokumen Master Plan e-Govemment Pemerintah Kabupaten Tu.ban diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun e-Govemment di Pemerintah Kabupaten Tu.ban dalam mewujudkan good governance.