PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 07 Tahun 2010
Tentang PENGIKATAN DANA DAN PENETAPAN PROGRAM
Berlaku: 27 Desember 2010
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam upaya terjaminnya pembangunan infrastruktur jalan dan Sarana Pusat Pengembangan Agama Islam di Kabupaten Merangin, maka perlu dilakukan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna secara berkesinambungan;
- b. bahwa mengingat keterbatasan anggaran daerah berdasarkan skala prioritas kebutuhan maka perlu diatur pengikatan dana dan Penetapan program kegiatan untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas dengan mempergunakan pola penganggaran Tahun Jamak ( Multy Years );
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak ( Multy Years );
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Mengingat : Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA DAN PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK ( MULTY YEARS )
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemeringtahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tahun Anggaran adalah tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam perundangundangan yang lebih tinggi.
10. Tahun Jamak ( Multy Years ) dalam pengertian Kontrak adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
11. Pengikatan Dana adalah penyediaan dana yang telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan tahun jamak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilakan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Program Kegiatan Tahun Jamak adalah Program Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Merangin, untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DPAL adalah dasar pelaksanaan kegiatan lanjutan yang pekerjaannya belum selesai pada tahun sebelumnya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Jalan adalah suatu prasana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan untuk lalu lintas.
17. Prasana adalah media/ruang tempat terjadinya suatu aktivitas yang bersifat khusus.
18. Aparatur adalah orang perseorangan atau kelompok yang ditetapkan melalui keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 2

Pengikatan dana anggaran untuk masa tiga Tahun Anggaran ini dimaksud untuk membiayai program pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yaitu jalan-jalan strategis antar kecamatan, dan pembangunan sarana Pusat Pengembangan Agama Islam di Kabupaten Merangin yang kegiatan fisik pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari dua belas bulan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur jalan, dan sarana Pusat Pengembangan Agama Islam di Kabupaten Merangin guna peningkatan akselerasi seluruh bidang pembangunan dan sekaligus meningkatan arus perekonomian regional dan lintas wilayah.
BAB III - BESARAN DANA DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yaitu jalan-jalan strategis antar kecamatan dan pembangunan sarana Pusat Pengembangan Agama Islam di Kabupaten Merangin dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebesar Rp. 160.000.000.000,- (Seratus enam puluh milyar rupiah) meliputi dana perencanaan, pengawasan, penyediaan administrasi proyek dan pelaksanaan fisik pekerjaan.
BAB III - BESARAN DANA DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 5

- (1) Dana sebagaimana dimaksud pasal 4 digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasanana antara lain:
- a. Infrastruktur jalan dengan alokasi dana sebesar Rp. 137.000.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh milyar rupiah);
- b. Pembangunan sarana Pusat Pengembangan Agama Islam dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah);
- (2) Khusus pembangunan infrastruktur jalan pada ruas-ruas jalan strategis Kabupaten Merangin, baik menentukan ruas jalan yang akan ditangani (pemaketan) dan besaran pengalokasian dana diatur oleh Peraturan Bupati;
BAB V - PENUTUP Pasal 7
Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 27 Desember 2010
BUPATI MERANGIN
dto
NALIM
Diundangkan di Bangko Pada tanggal 28 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dto
A.KHAFID MOEIN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610619 198403 1 002
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2010 NOMOR...07