PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2012
Tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012
Berlaku: 2 April 2012
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Memperhatikan :
Menetapkan :
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012.
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/14/429.011/2011, Nomor: 188/11/429.050/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012.
N/A
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS dalam rangka peningkatan kinerja aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB II - KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dengan rincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
- 1) Jabatan Managerial:
- a. Eselon IIa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Eselon IIb sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Eselon III untuk Jabatan Camat, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Eselon III untuk jabatan Sekretaris pada Badan/Dinas serta jabatan Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Eselon III untuk jabatan Kepala Bidang pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD serta Sekretaris Kecamatan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- f. Eselon IVa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- g. Eselon IVb sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Jabatan Fungsional Umum:
- a. Staf Golongan IV dan III sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. Staf Golongan II dan I sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Belanja Tidak Langsung dan Bendahara Penerimaan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- d. Pengurus dan Penyimpan Barang pada:
10. -Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kantor/Satpol PP sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
11. -Kecamatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
12. -Kelurahan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
BAB IV
Pasal 4

Tambahan penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.
BAB IV
Pasal 5

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012.