PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAK DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 07 TAHUN 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Anggaxan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran Tahun 2014 sebagai berikut:
- (1) Pendapatan
- a. Semula
Rp.
651.806.059.106,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(12.857.548.063,94)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
Rp. 638.948.511.042,06
Belanja Daerah
- a. Semula
Rp.
656.017.133.155,33
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
9.193.360.627,88
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan
Rp. 646.823.772.527,45
Surplus / (Defisit)
Rp.
(7.875.261.485,39)
Pembiayaan Daerah
Penerimaan
- a) Semula
Rp.
15.273.951.324,33
- b) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
7,398.689.838,94
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan
Rp.
7.875.261.485,39
Pengeluaran
- a) Semula
Rp.
11.062.877.275,00
- b) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
11.062.877.275,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan
Rp.
(0,00)
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan
Rp. 7.875.261.485,39
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan
Rp.
0,00
BAGIAN PERTAMA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- a. Pendapatan Asli Daerah
- a. Semula
Rp.
22.490.798.663,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(8.556.031.562,94)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
Rp. 13.934.767.100,06
- b. Dana Perimbangan
- a. Semula
Rp.
588.543.340.000,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(8.720.339.001,00)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Rp. 579.823.000.999,00
- c. Lain-lain Pendapatan-Daerah Yang Sah
- a. Semula
Rp.
40.771.920.443,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
4.418.822.500,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan
Rp. 45.190.742.943,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- a. Semula
Rp.
17.559.112.559,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(15.463.612.559,00)
Jumlah Pajak Diaerah Setelah Perubahan
Rp.
2.095.500.000,00
- b. Hasil Retribusi Daerah
- a. Semula
Rp.
3.534.169.996,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(2.602.226.249,46)
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan
Rp.
931.943.746,54
- c. Hasil Pengelolaan Kekayan yang Dipisahkan
- a. Semula
Rp.
131.886.108,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
732.589.836,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Setelah Perubahan
Rp.
864.475.944,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- a. Semula
Rp.
1.265.630.000,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
8,777.217.409,52
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan
Rp. 10.042.847.409,52
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- a. Semula
Rp.
29.400.000.000,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(1.412.062.983,00)
Jumlah Bagi Hasil PaJak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Penibahan
- b. Dana Alokasi Umum
- a. Semula
Rp.
495.911.700.000,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(7.308.276.018,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus
- a. Semula
Rp.
63.231.640.000,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan
Rp. 27.987.937.017,00
Rp. 488.603.423.982,00
Rp. 63.231.640.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
2. a, Pendapatan Hibah
- a. Semula
Rp.
0,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Penibahan
- b, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- a. Semula
Rp.
4.429.513.943,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 4.429.513.943,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- a. Semula
Rp.
36.342.406.500,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
582.914.500,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsus Setelah Perubahan
- d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- a. Semula
Rp.
0,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
3.835.908.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 3.835.908.000,00
Rp.
0,00
Rp. 36.925.321.000,00
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- a. Semula
Rp.
343.277.772.887,33
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(30.581.272.731,88)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Rp. 312.696.500.155,45
- b. Belanja Langsung
- a. Semula
Rp.
312,739.360.268,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
21.387.912.104,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
Rp. 334.127.272.372,00
- (2) Belanja Tidak-Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- a. Semula
Rp.
323.182.422.887,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(31.596.979.328,88)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 291.585.443.558,12
Belanja Subsidi
- a. Semula
Rp.
1.300.000.000,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan
Rp.
1.300.000.000,00
- c. Belanja Hibah
- a. Semula
Rp.
9.730.000.000,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
948,000.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan
Rp. 10.678.000.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial
- a. Semula
Rp.
470.000,000,33
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan
Rp.
470.000.000,33
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- a. Semula
Rp.
6.525.000.000,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
67.706.597,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Privinsi/Kabupaten/Kota
Rp.
6.592.706.597,00
Belanja Tidak Terduga
- a. Semula
Rp.
2.070.350.000,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan
Rp.
2.070.350.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- a. Semula
Rp.
9.641.781.000,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(752.111.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
- b. Belanja Barang dan Jasa
- a. Semula
Rp.
144.441.900.523,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
7.996.105.941,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan
- c. Belanja Modal
- a. Semula
Rp.
158.655.678.745,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
7.996.105.914,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
Rp.
8.889.670.000,00
Rp. 158.585.817.713,00
Rp. 166.651.784.659,00
ffCr'"'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal Iterdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- a. Semula
Rp.
15.273.951.324,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(7.398.689.838,94)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- a. Semula Rp.
11.062.877.275,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
- Rp.
(11.062.877.275,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan
Rp.
7. 875.261,485,39
Rp.
0,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :~
- a. Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- a. Semula
Rp.
15.273.951.324,33
- b. Bertambah / (Berkurang)
- Rp.
7.398.689.838,94
Jumlah Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Rp. 7.875,261.485,39
- (3) Pengeluaran Sebagaimana dimaksud sebagai dimaksud pada ayat (1) hunif b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembayaran Hutang Pihak Ketiga
- a. Semula
Rp.
11.062.877.275,00
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp.
(11.062.877.275,00)
Jumlah Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Setelah Perubahan
Rp.
(0,00)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Uraian lebih lanjut Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III
Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
i;.tV.i il.
..
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
: 'V.
'
.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
\RAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 2014 NOMOR 0138 R REGISTER 294 TAHUN 2014 TANGGAL 19 DESEMBER