Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 10 Juli 2012
N/A
Preamble

Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENT ANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TAPANULITENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITAPANULITENGAH,
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 1ayat 2 huruf ) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan vrusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah.
1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun · 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 1092) Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. ten tang 2004 Tahun 1 Nomor 4. Undang-undang Perbendaharaan
3. Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran.Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ten tang 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 ten tang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
7. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 ten tang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4573);
\_\_..
Menetapkan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lernbaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATITAPANULITENGAH
MEMUTUSKAN:
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TAPANULI TENG AH. DAN BEREN CANA KELUARGA BAD AN KERJA PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabu paten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suarni. istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
6. Keluarga Berencana adalah Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan , mengatur kehamilan,melalui promosi, perlindungan,dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berk ualitas.
7. Kesejahteraan Keluarga adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki juml.ah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8. Pera.igkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD,Dinas Daerah,Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
9. Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut BKBKK adalah Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu,yang jenis dan tugasnya serta personil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
BAB IV - TATA KERJA Pasal 5
Pasal 6

- ( 1) Kepala Sadan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakanjabatan struktural eselon IV.a.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan Pernberhentian pejabat Struktural eselon II dilakukan oleh Bupati setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT dan mendapat persetujuan rekornendasi tertulis dari Gubemur, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Perigangkatan dan Pemberhentian pejabat Struktural eselon III, IV, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT, dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 8

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
- ( 1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional dari tenagatenaga ahli sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Sadan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan I -bidang keahliannya yang diatur dengan Peraturan Bupati.
~
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan diangkat oleh Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1). Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada bagian kedua Pasal 6 dan Pasal 7 dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mi sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Ditetapkan di Pandan pada tanggal 10 Juli 2012
BUPATITAPANULITENGAH
RAJA BONARAN SITUMEANG
RAH K.ABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI D
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURANBUPATIKOLAKA
NOMOR ()4 TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN KOLAKA
BUPATI KOLAKA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang maka pemerintah perlu memberikan subsidi pupuk;
- c. \_bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2013 tentr1r.g kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Kolaka yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor ... Tahun 2013 perlu dilakukar, penyesuaian;
'
.
•
Mengingat
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menyediakan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, dipandang perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Kolaka;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Kolaka tentang kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Kolaka;
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan Konsumen (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2478);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411 );
'
'
•
·
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 "ahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
9. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lernbaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Serita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang . Oalam Pengawasan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar;
•
•
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts!TR260/1 /2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An - Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang :-'edoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An - Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/ 1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
5. 2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah; Nomor 02/Pert/HK.060/ 18. Peraturan Menteri Pertanian
6. 19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/ SR.130/9/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian T ahun Anggaran 2013 .
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ OT.160n/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/ OT.160n/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
•
\
7. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
8. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
9. Petemak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijaun pakan ternak dengan luasan tertentu.
10. Pemb·Jdidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Lahan , milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan can atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan /atau mengadakan pupuk an - Organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk Organik di Dalam Negeri.
6. Penyalur di Uni Ill adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 /M- DAG/2 /2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian . 12.
13. Penyalur di Uni IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 /MDAG/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompok Tani adalah kurnpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan · anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
'
•
.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitunqan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani yang berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah Wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh BupatiNValikota untuk tingkat kabupaten/kota.
17. Tenaga Pendamping (TP) adalah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ditunjuk oleh Dinas/lnstansi terkait, untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap 'penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Produsen, Distributor, Pengecer Pupuk dan atau Kelompok Tani.
18. Tim Pengawas pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari Dinas/lnstansi terkait di Kabupaten, yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, muda di baca dan tidak mudaH hilang/terhapus, yang bertuliskan "Pupuk Oersubsidi Pernerintah"
Barang Oalam Pengawasan
..
•
'
"
Pasa/8
1. Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerahan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
Pasa/9
1. Penyalur di Uni IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran ( HET).
2. Harga Eceran Tertinggi ( HET ) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
3. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Uni IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- = Rp. 2.300,- / Kg
- = Rp. 500,- I Kg
- Pupuk NPK
- Pupuk Organik
- = Rp. 2.000,- / Kg - Sp- 36
- = Rp. 1.400,- / Kg
- = Rp. 1.800,- I Kg
- Pupuk Urea
- Pupuk ZA
- = 50 Kg
- = 50 Kg
- = 50 Kg
- = 50 Kg atau 20 Kg
- = 40 Kg atau 20 Kg
- Pupuk Urea
- Pupuk 7A
- SP-36
- Pupuk NPK
- Pupuk Organik
•
•
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasa/10
Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
Pasa/11
1. Tim Pengawas Pupuk bersubsidi Tingkat Pusat wajib melakukan pengawasan dan supervisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465/Kpts/OT.160(7/2006 tentang · Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
2. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
3. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisdida (KPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh;
Pasa/12
1. · Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati.
2. Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
•
•
KETENTUAN PENUTUP
Pasa/13
Ketentuan pelaksanaan dan hal hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupatl.
Pasa/14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka.
Di tetapkan di Kolaka Pada tanggal .1.2. Januari 2014
~ BUPATI KOLAKA,
J
Vun H. AHMAD SAFEI
SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR: 04'
~ H. POITU MURTOPO
Oiundangkan di Kolaka Pada tanggal l.2. Januari 2014
t
SEKRETARIS DAERAH. ~
'v-J. ,.
.
.
•
•
=
{ 5 1
~ z z ~~ O,ct N CD zw ::::, en :::c z ~&lt; \_c c~ -::::, ~ 0.. :::, :::, Cl) a. er en w­ CD Z ~~ :::, ~ c, er :::, 0 0.. ~ Zw &lt; en :::c · :::, CD I-:::, :::, en CD 1W :::, ~ er :::, z w ~
|------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ... .8 E 8. 0 z | ... ... | II) 0 .,... II) ...,. | a, 0 <X) ,... N | co (") ...,. 0) | N a, .,... <X) N | 0 II) .,... .,... N | .,, 0) 'O ... C") ,..: |
| .. .8 0 le 0 | I") ... | ,... ...,._ ,... <D ... | ~ c,; <D | <X) ...,. c,; ...,. | ~ ... 0 ... | ~ C'i a, | ~ ... - 00 "'t |
| .. .8 E GI - a. GI (/) | N ... | t!; II). 0 (") | .,... ~ 0) <D | ... <X) II) ...,. | ~- <D 0) | s I/') <X) | ... "'t (\!. c:, ID |
| " :, - s c,, < | ... ... | ~ ~ N | <X) <X) g | <D ...,. \l) (") | <X) (") (!) <X) | (") ,... c,; (0 | ~ ,.: ________________ ... |
| "5 .., | Q ... | N 0 f'i <X) N | 0 (0 ,...: N | ,._ <X) C'i <X) | 0) 0 I/') (") ... | ...,. ,..._ ... ... ... | "' f") 0 : |
| 'i: :, .., | 0) | ,.,, II) f'i (") N | N (") ,...· <D | <X) ,... I/') II) | It) <X) 'i, .,... | (") N I/') (") ... | ~ fl>. It') fl> |
| j | ID | Cf) 0 ,...: ,... N | ~ ... It) | <X) ...,._ ... (") ... | ~ ~ ... | ,... (0 ~ ... | 00 00 E |
| 1: ~ | ... | ,... ,... c,; N N | 0 <X) c,; ... | N (") ,...: ,... | It) N ,...: N | It) a>_ It) N | ~ 0 00 f") |
| .. 2! i | 40 | ; (!) ... N | 0 N c,5 co | ...,. N f'i <X) | N 0 g | ... <X) c,5 ,... | ... ... 'O .,, .,, |
| ·c 2 .IJ GI u. | II') | N It) ~ N | ~ t ... | ~ ... C'i ...,. ... | co N f'i 0 (") | ~ 0 (") N | "' ... ~ 0 ,..: |
| 'C II :, e II .., | ... | ... <">. ... ~ | N a, c,; N ... | (") N It) • a, | a, ... c,; ~ | ~ I/') 0 N | ... ... ,.: t ,..: |
| c :, ~ J! ~ | C") | g ...: ________________ Ill ,.; | s ...: ________________ "": ________________ | 0) ... ,,; I | s ...: co ... rJ | 0) 00 • ... "? ... | ~ O> 5 oi |
| .)t! :, Q. :, e, .~ c a, .., | N | ro e ::::, | ~ I a. en | ,5 | ~ a. z | .)I! '2 ro e> 0 | .c: ,!! e ~ |
| 0 z | ... | ... | N | (") | ...,. | It) | |
~
~
0
:3
~
j::
0..
&lt;
:::,
CD
w
&lt;
i\~
&lt;
l&gt; ~
:::c
&lt;;
•
84
1
2
1 5 1
~ z z ~~ N &lt;( z ffi :::::, (/) J: z &lt;( &lt;( ~c c:::.:::: ci5 :::&gt; m a. :::&gt; :::&gt; (/) Q. 0:: (/) ~z :::.:::: ~ ~ ci :::&gt; 0 a. 1z:::.:::: &lt;( w J: (/) :::&gt; co I-:::&gt; :::&gt; (/) m 1w :::&gt; ~ a:: :::&gt; z w· 2:
..
| Cl) .&J E Cl) VI Cl) 0 | It') ... | 0 "'1'_ N N sq, | s ri ("") | GO I.{) O'i GO | ,- N ,..._- ,- | O'l 0 ci N | ~ C'lf' co It) |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| .. 1l E Cl) Q. 0 z | ... ... | ~, I.{) N (") | GO ,... co N | N ,... 0 ,... | <X) ... ("") ,- | ~ GO N It) ,- | It) c:::> ,..., It) ~ |
| ... .! j 0 | t") ... | <D N ci N ,- | 0 0 ci ,- | ;g co N | I.{) 0) '<t. | ("") <D It) | - ... ~ t,...' co ... |
| ... 1l § a. Cl) (/) | ('f ... | ,- ("") It) N N | <X) ("") co ,- | ;,; (") '<t | !] | ~ ci ,- | - ~ It)' <::) (") |
| Ill i VI ::, C) c( | ... ... | I 0 N N <D ,- | (") '<t_ N ,- | <D 0 ri ("") | N ,... ,...- | I.{) I.{) ,..._- | co 0) C'lf' C'lf C'lf |
| :i -, | ~ ... | ;,; ~- N | <X) ,... It) ,- | 0) N. N '<t | 0 I() aS | N 0) CT> | C'lf <::) ~ C'lf |
| '2 ::, -, | 0) | 0 <D_ N ,... ,- | 0 <0_ N ,- | 0 I.{) ri ("") | ,- ,... co | N ,- aS | ~ (")' (") C'lf |
| ·; '-= | QI) | 0 I.{) (") 0 N | I() 0 co ... | ("") (") ci """ | N lO <X) | (") <O CT> | (") <::) t,...' ... C'lf |
| :"f: a. c( | ... | ~ aS <O ,- | 0 "' N ,- | <X) <"') ri <") | s ,..._- | <X) (1) -: | r::: o,' C'lf C'lf |
| - e Cll :,: | co | <X) ... co· I/) ,- | 0 ,... N ... | <O <X) M ("") | ,- <") co | 0 '<t ,..._- | ; co' ... C'lf |
| 'C: Cll I u.. | It) | N 0) iri <O ,- | 0 <O_ N ,- | N N ri <") | (") 0 ,..._- | a, ,... ,..._- | C'lf It) (O' ~ |
| ~ 'C: "' ::, c "' -, - | ... | t8 i N | <D a, It) ,- | I.{) <") 6 lO | <") '<t ai | ... ,- ... ... | ... (") ,..., C'lf (") |
| e ::, s: .!! Cl) "' | (') | ... .., M' CD I() c-J | ~' CD O> ... | CD .., 0 M I() | ~ I() 0 ... | ;, ... N ... | 0) c:::> t-:' ... It) c.; |
| .. 0 ... .)/(. QI Ill .Q ::, tJ) | ('f | c ctJ Cl c ctJ a. c ctJ E ctJ c ctJ I- | ctJ ... a ::::, ~ :.e 0 | I C, ctJ c ::::, .0 (I) -c (I) | c ctJ ~ ctJ E .S! (I) a. | i ctJ "U :a ::::, co c ctJ c ctJ ~ ·.:: (I) a. | ,(: ~ E :::s ""> |
| 0 z | ... | ,- | J: N | a. Ml | '<t | I() | |
~
0
:5
~
&lt;(
.::
:::, a.
m
':t- t' ~
w LL &lt;( (/) c &lt;( 2: J: &lt;( J:
~
••
•
84
1
5
1
~ z z :: ~ o&lt; Na:I zw :::, en :c z ~&lt; \_c c::.::: en :::, m c, :::, :::, en o.. o::: en w­ mZ ::.::: ~ :::, . 0.. er:: :::, 0 0.. ~ Zw &lt; en :c :::, ~ ~ en al ... w :::, ::.::: er:: :::, z w :!E
...
| .8 E Cl) "' Cl) 0 | It') ,... | 0 (") ri (") ... | 0 co ci ... | co I 0 I.I) (") | (") '<t" I.I) | N a, (1) | C) It) i ... |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| ~ ... QI .tl E 8. 0 z | ~ ... | I() N ... 0, ... | 0 (") I() ... | co a, <Xi "<:!" | I() ,... ,,... | (") co -q: ________________ | 0) C) oo' ... c-. |
| ~ .8 0 ~ 0 | f¥) ... | a, I() ,,... '<t" | co ":. (") | ,- I() N. ... | co co ... | '<t" c» ri | co co 0, co |
| ... .8 § Q. QI | N ... | <Z> ,,...- '<t" | ... a, (") | I (") I() N ... | N a, ... | N co ri | ... co o,' co |
| "' "' E "' ::, a, < | ... ... | N 0 a," ("') | N ... ri | ~, ~I | ("') I() ... | I() a, "' | 00 00 co' It) |
| '5 -, | () ... | g <Xi ... | ~ ... | ~ -q: | ,,... ,,... ci | i ... | :2 ... c-. |
| 'i: ::, -, | OI | ~ <O '<t" | " ,,... ri | N 0 "' ... | " co. ... | ~ ri | ~ ... - co |
| I | 00 | I() 0 u; ft'. | 0 co_ N | N N O> | 0 '<t"_ ... | a, co N | co C") ~ II) |
| i: ~ | ... | (") ~- (") ... | 8_ ... | (") I() ("). | I() I() ci | (") N. ... | i 0, ... |
| ... f "' :E | co | ~ N ci co | N co_ -.:t | ~ I.I) ... | 0 -.:t "' | ~ -.:t" | ~ oO 00 |
| ·i: GI 2 .tl QI LL - | It) | I() I() I.I) (X) | ~- co | ... -.:t "' N | (X) '<t"_ (") | ~ <O | ;x t ... |
| ·i: g e ~ - | ~ | I() O> g | N ... ,..: | 0 (") ri N | s (")- | I() O> <O | ('f 0) ~- ... |
| c ::, s: s QI "' | (") | ; CD• 0 00 | : '3,. | ... U) o· ... N | ~ C'i' M | ll) ... t•i CD | C) co ... ... ... ,..: |
| ~ 0 ~ QI Ill .0 :::, (/) | N | c: I'll 0) c: ro a.. c: ro E ro c: 111 ... | co ... .3 "5 ~ t 0 I | c: I'll c: ::, .0 Q) ~ Q) a.. | c: I'll ~ ro c: ________________ Q) 41 a.. | ro >, I'll :2 -g co c: ro c: ro ~ ·c: Q) a.. | ,(: ~ E :::, -, |
| - 0 z | ... | ... , | NI I | (") | -e- | I() | |
~
~·
~
::.:::
0
j:::
Q..
&lt;
m
:::,
w
u,
~
1~~
&lt;(
:c
I
l&gt;
~
~
... ...\_
\_\_\_
•
1
5
I8
5
H
9
1
8
1
1
...
| .8 E QI XI 0 | It) ... | I() ,.._ co '<t | ... OJ (") | <">J ,..__, ..- , NI | ... (") N | I | <:) co co' r-, |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ... QI .J:J E QI a. 0 z | """ ... | ~-1 gl | I ~, | i ;?; ~I I | (") (") N | I | ._ co <") ..,.., 0, |
| ... .8 s .le: 0 | (") ... | (") 0 N (") | '<t '<t C'i | ' ~r :21 | ~I ... | I | co ... o,' ... |
| - ... .8 E ! ~ | C'f ... | (") ,.._ m N | ... N C'i | NI ,..__ N ... | I() ... ... | I | ... co in' ... |
| - Ill ~ Ill ::, C) < - | ... ... | ... , ~1 | 0) ,.._ ... | f5_, 0) I | <D ... ... | ' | co ... IO' <") |
| "5 -, | c ... | I I() (") ("") I() | ... 0 ,r;f | 0) '<t (")- N | N 0 N | I | ,... co "'' co |
| '2 :::, .., | OI | !I (")1 I | co t-. N | ~, 1()- ... | I() I() ... | I | ~ I()' I() |
| 'ii 2 | co | ,.._ '<t i | ~ (D | (") 0 ,-: (") | N ("') (")- | I | co ... ,..., (") ... |
| 1: i | ... | c» ,.._ m '<t | ~ ("") | 0) ,.._ ... N | ... 0) ... | I | "' (") ~ |
| - e ~ 2 | co | N (") ("") I() | 0 N ,r;f | ... I() ("") N | ..- N N | I | ..._, ~ :;i |
| ·c ~ 2 .tl 41 LI. | It) | 0 (") ..- 0) | <D N ,-: | 0 0 ci '<t | 0) I() ("") | I | ..._, ... ... "'' ... ... |
| ·c ~ ,:::, c: CII .., | """ | I() 0 ... <D | ~ ,r;f | ~ <D N | O> '<t_ N | I | ~ .,.,, 0) |
| c ::, .c .19 41 "' | (") | C'? o_ t') N CD | ~ '4 | C'? co "' ,.._ N I I | 0, N an N | I | 0) ,... oi' co Ol |
| ~ 0 li: QI Ill .J:l ::::, (/') | C'f | c ro O> c cu c, c ro E ro c (0 I- | cu ... :E ::, ~ :e 0 I | c cu c :::::, .D Q.) ~ Q.) o, | c cu ~ (1J E Q.) Cl) a.. | (0 >- cu :'2 "C :::::, co c ro e ro .:.:. ·;:: CJ) | ,t:: .!!! ~ |
| 0 z | ... | ..- | N | ("') | -.r | a.. I() | |
~-
0
:5
~
&lt;
.::
0..
CD
:::::,
~
w
i,~
&lt;(
~!
I
~
•
1 5 1
1 83
5
&lt; &gt;-z z ~~ N&lt; z ffi ::) "' :I: z ~&lt; \_c c !:Ir.::'. en =&gt; m c, ::::, ::::, "' ll. a:: "' ~z !:Ir.::'.~ ~ ci ::::, 0 0.. 1z~ &lt;w :I: "' ::) cb I-::::, :::, "' CD 1W ::&gt; ~ a:: ::::, z w =i:
|------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| ... .8 E 8. 0 z | 'It ... | " N_ N 0) ,- | N a:>_ eo N | N a:>_ ~ | N 0 CD | I | ("I 0) ,...- CIO ("I |
| - ... i 0 3' 0 | (") ... | eo "<t'_ 0, (D | I I.() C") 0 ..- | C") ,- o" N | 0 0) ..- | I | co CIO ,...- 0 ,... |
| ... i E QI ... 0. QI V) | N ... | co co I.() (D | I 0 co 0) | 0 "<t' a:i ,- | (D C") N | I | ...-- ; co· 0) |
| ~ (/) :, Ol <( | ... ... | 0 0 0) I.() | <O ~ a:i | C") 0, CD ,- | 0) 0, ... | I | 00 <") co· 00 |
| :i -, | 0 ... | <O <X) ,- 0) | 0, co C") ..- | <O "<t' CD N | <X) <X) N | I | 0, 0 1/)- <") ,... |
| ·2 ::, -, | OI | I.() <X>_ ... ... ... | 0 ... -: ________________ | " N_ N C") | ra ri | I | ...-- 1/) CIO ;:· ,... |
| ·; :E | CIC) | 0, v N 0) | 6 ~ ... | ("') (D CD N | <X) ... ct') | I | ~ co· <") ,... |
| i: ~ | ... | 0 <X) a:i ... | I.() <X>_ N | 0 "<t' ll') | 0 N o" | I | ~ t-:' "' |
| f II ::E | IO | 0 "· ... <O | ... N ai | 0 I.() ,. ... : ________________ | s ... | I | ~ :;f |
| - ·c II 2 .tl QI LL | It) | N I.() :g" N | "<t' ,- ... C") | ,- ... 0) I.() | N I.() CD | I | CIO ("I <")- <:) <") |
| ·c II :, e II .., | ~ | (D C") ri <X) ... | <O " -: N | N N N I.() | :2_1 I.() | I | 0, ,... o,• ~ |
| e :, .J:. 1! QI (/) | (") | en co. co ,... "It ... I | N "It r-i N N | ,... .., r-i N "It I | .., ... CD "It | I | - ~ t-:' co ,... <'-. |
| ... 0 li! Q> II) ..Q ::, tJ) | N | c: ('\'J g> (1) a. c: ('\'J E m c: (1) | ~ :::, :!::! :::, ~ :e 0 :::c | c: (1) c: :::, .J:l a, ~ a, | c: ('\'J ~ ('\'J c: ________________ $ a, | >, ('\'J :2 "C :::, co c: (1) c: ('\'J ~ | ,C .!2 e ~ - |
~
~
0
:3
~
&lt;
.:::
0..
m
::)
jjj u. i~ c- ~ &lt; :I: ~
1
5
1 5 1
: z z ~~ N&lt; zm ::, ~ :I: z &lt;&lt; Ic c~ en ::, [C e, ::, ::, en· a.. a::: en W­ al z ~~ [~ :J O a.. 1z~ &lt;w :I: Cl) ::, [C 5~ m iw ::, ~ a::: ::, z w :E
..
| Cl) .Q E Cl) II) ~ | It) ,... | 0 0 ci (0 ... | 0 0 oi ... | m L() ({) | N m L() | I | ... It') ... - 0) ... |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| .. 1l E 8. 0 z | "'t ,... | 0 0 C:0- CD ...- | 0 0 ci N | N ... ,..: ________________ | eo (V) ({) | I | <:) It') ... - ... <'4 |
| .. .8· ~ | C") ,... | 0 0 0- CD | 0 0 ,.._- | 0 <D ri N | eo N N- | I | co co N- 0) |
| ... 1l E .$ Q. J; | I'll ,... | 0 0 g | 0 0 -: | L() L() ci N | N 0 C'i | I | co It') It')- co |
| _, ~ II) :, 0, < | ,... ... | 0 0 ci LO | 0 0 ({) | M CD_ ... ... | 0 ... N- | I | ~ 0) co |
| :i -, | C) ,... | 0 0 ci eo | s 0 ... | N <D a:i ... | N ... ri | I | ~ ,,.: ________________ ... |
| '2 ::, -, | 0) | 0 0 ,..: a, | 0 0 N ... | ~- N N | a, L() ri | I | ~ It')- C"') ... |
| j | 10 | 0 0 ci eo | 0 0 ci ... | (V) <D C'i "" | ~ <")- | I | ... co It')- C"') ... |
| !c Q. < | ... | 8 ({) ... | 0 0 (V) | ~ ({) | O> L() 0 | I | It') 0) It')- N |
| - f "' !I | IC | 0 0 i, | 0 0 r- | N co i.ri ..- | 0 0 N | I | ... co co- ... |
| - ·c: "' 2 .Q Cl) LL ~ | It) | 8 g ..- | 8 C'i N | 0 N N N | ~ (0 | I | co co ,s C") N |
| ·c: "' ::, c: 111 -, | "'t | 0 o_ 0 (0 ..- | 0 0 oi ..- I | o/ ~I I | <D r- I() | I | co ~ ll'>- 0 N |
| c ::, ~ .t! Cl) Cl) | C") | 0 o_ ... (0 ~ ... | 0 0 N- "" ... | M ""- CIO N N I I | i_ ; | I | 0) co ;f ll'> ,...; |
| ... B .¥ Cl) Cl) ,g ::::, ti) | I'll | c ro Ol c ro 0.. c ro E ro c (0 ... | (,:) ... ::> ... :i .:,,:. ·-e 0 :::c | I c ro c ::, .D (1.) ~ (1.) 0.. | c (0 .:,,:. ro E .£:! (1.) 0.. | (0 >, (0 :'Q -0 ::> al c (0 c ro .:,,:. ·c: 4> 0.. I() | ---- .i:: ~ ~ :::, -., |
| 0 z | ... | ... | N | (') | "" | | |
}\
~
0
j
~
~
::, a..
m
?
Z&gt;
i\
m
LL
en
-e
c
:E
-c
:I:
::c
&lt;
~
; 1
5 1 1
z
~ z &lt; lo::: w Q. 0::: o~ I0 ~N Wz "' ::::&gt; u5 :I: 0::: &lt; ::::&gt; 1--~ ~j CI) 0 ::::&gt; ~ "' z 0::: w w 1CI) &lt; ~ Q. ::::&gt; ::::&gt; Q. CI) ~~ z &lt; :I: ::::&gt; I-::&gt; CI) w ~
8
| s: .!!! E :::, -, | It) ... | 0 0 N | 0) M .,... 0) a,· <O .,... | ... co ll'i 0) .,... | co N.. ... co .,... | ;}; ~ N | 0) CX) ai <O ... | ~ ... - <O .,... | LO ... ai 0) | CX) ... I.O .,... | olm .,... LO .,... N | LOI <D ... - ... ... | I'- CX) .,... N N | ... ...,. ll'i <D ... | co N a,· 0) .,... | ... N.. ... 0) .,... | LO ll'i <D .,... | co a:> <D <O .,... | I .,... ..._ ll'i co <O .,... | ... ...,._ ...,. ,... .,... | 0) 0) .,... c ll'i ,..._. N ... .,... II) ~ |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| .. .8 E GI II) s .. | ..,.. ... | 0 C>_ N (") | LO co «i N | 0 ...,._ ... (") | ,... <">_ ... (") | ... (") (") (") | M ... (!) N | co ,... «i N | CX) co 0 N | N 0 <0- N | 0 N.. N (") | ... ...,._ ... (") | <O ,... c"i (") | ... Ol co· N | i N 0 0) N N (") (") | 0 I() co ,...: N | 0 co ,...: N | ~ ,... N | CX) 0) ,...: N | co .,... 0 N | ; N• Q) II) |
| .8 E x. 0 z | "'> ... | (") 0 ll'i N | (") ,..._ ... N | co .,... LO. N | <D .,... ...,. N | 0 '<t ll'i N | 0) ...,. N. N | co 0 N N | Ol co ci ... | <D 0) ci N | ~ ll'i N | LO Ol c,i N | Ol N 1()- N | N 0 ~- | ... I() ll'i N | <O '<t ..,f N | 0 Ol ~- | N ,... Ol ,... .,... ~- N | ,... (") N- N | Ol I() ,...: .,... | II) C) ... It) ..,.. |
| .. .8 0 ~ 0 ... | ~ ... | (") o_ 0) | ... o_ co | .,... 0 ai | ~ co | ,... '<t_ O> | <D '<t «i | ~ co | O> 0) ...,. | ~ ,...: | ... O'l_ O> | (") ~ co | O> .,... ai | I.O I.O «i | I.O (") .,... ... oi «i | (") ... «i | ~ ... | <O ..._ ... | 0 o_ O> | ~ ... | " ..,.. ,..._. IO ... |
| GI J:) § Q. GI II') | ... ... | N C") (!) ... | <D co C")- .,... | I.O o_ ,... ... | '<t M. Ii) ... | I.O Ii)_ ... .,... | co Ii) '<t ... | C") '<t ll'i ... | <O Ol «i | ... Ol C") ... | 0 (") ,...: ________________ | <D N ll'i ... | N I() (!) ... | ... N ..j ... | I() 0 C") (") ,...: ll'i ... ... | ~I ..,f ... | 0 0) ...,.- ... | N N ll'i ... | ,... Ii) (!) ... | ,... N ll'i ... | ~ II)• c f") |
| Cl) ::::, - ., ::::, 0, c c( .!!! | 0 ... | I() ...,. N ... | '<t .,... 0 ... | co LO_ ... .,... | ...,. o_ .,... ... | <D I() (") .,... | col N.. ... .,... | ... C") ... .,... | ... co ll'i | ... N_ ... .,... | ... N f"i .,... | <D ...,._ ... .,... | O> N.. N ... | ... q ... .,... | $ N 0 N N ... ... | ~ 0 .,... | M '<t_ 0 .,... | Ol I() 0 .,... | 0 o_ ... .,... | LO N Ol | IO 0) "" N N |
| :::, OJ ~ ·- :::, :i a. :::, ., a. c | OI | <D 0) '<t .,... | CX) I.O_ (") .,... | ...,. ... 1()- .,... | C") ~ '<t .,... | co (") <O .,... | O> ... N .,... | Ol .,... N ... | N .,... ,...: | -. co ~ I() ... | LO 0 (!) .,... | ... ... ..,f .,... | <D <D ll'i .,... | M co f"i ... | tb (!) .,... | ; co CX) ll'i N ... .,... | co ... N ... | ... I.O ..,f ... | O> co_ ...,. ... I | 0 O'l_ N ... | N c c,,j' Q) N |
| IO .J:. :::, ... 'E :::, ::, .c ., Cl) :.:: | co | LO N f"i .,... | ~- ... .,... | 0 co N .,... | M ~ N .,... | 0 0 f"i .,... I | M 0 N ... | 0 <D 0 ... | co ...,. (!) | co C") oi | $ f"i .,... | 0) <D N .,... | co 0) N ... | ~ N ... | M 0) I() ... f"i ... .,... | ... 0 f"i f"i .,... | ... <O_ ... .,... | ... LO ci .,... | N '<t_ .,... .,... | Lt) '<t <D | C") II) c,,j' C") N |
| ·a; !!: | ... | N Ol I() ... | 0 0) f"i ... | .,... C") ll'i .,... | ...,. Ol_ '<t .,... | co ... <O .,... | CX) '<t_ (") .,... | ~I N .,... | ... 0 ([) | N .,... ... .,... | <D ,... ll'i .,... | 0) (") ..,f .,... | <D ... ll'i .,... | 0 N ..,f .,... | M co M Ol_ (!) I() .,... .,... | 0) ... ..,f .,... | <D (") ..,f .,... I | C") 0) ..j .,... | <D 0 1()- .,... | 0) ,... (!) | (") c ,..._ . ... N |
| ~ Q. c( | <o | <O .,... C") .,... | 0) ,..._ N .,... | ...,. ... _ N ... | I() M_ C") ... | (") N_ C") .,... | 0 a:>_ .,... .,... | CX) .,... ai | <D N ll'i | (") <O_ co | co '<t N .,... | ... LO N ... | (") 0 N ... | ... 0 N ... | .,... LO N ... | 0 0 M N N N .,... ... | ...,. N N .,... | co ... _ ... ... | 0 C") N .,... | ,... N ,...: | ... ,..._ o,· N N |
| .. ~ .,, :E | It) | tb ... - .,... | :8 (!) ... | ~ (!) .,... | ~ Lt) .,... | 0 .., ,...: .,... | It) en ..,f .,... | N ~ .., .,... | ~ f"i | ~ ,...: | N ... 0 .,... | en ,... «i | 0 ... o· .,... | ~ (!) | It) It) en· | .,... <O C") ... ai «i | ' ~ «i ' l | ... It) «i | 0 ... «i I | <O ... N. | ; 1e· ... N |
| ·c .,, 2 ..,.. .&l GI "" | I() .,... N .,... | | ... ...,. . c:i .,... | <D ~ .,... .,... | I() M• 0 .,... | olm ll) ,... .,... | co ai I | I() <O ai | N .,... CX) | I() .,... a5 | 0) 0 c:i N | , ... '"" c:i .,... | co 0) f"i N | LO LO a5 | al $ f"i ... I | $ «i | .,..., ,..., ai | ll) c:i I | .,... I .,... o_, ,... .,... I I | 0) ...,._ co | N .. ., 1e· N N |
| ·c .. ::::, f") c .. ., | C") ,...: .,... | ,... | ...,. .,... «i | ... N <D .,... | N LO_ Ill .,... | I() co ,...: ________________ | .,... 0 N .,... | is f"i ... | N co_ 0 .,... | ~ ... .,... | ... 0) «i N | co C") ~ ..,... | .,... 0) i | C") LO f"i ..,... | LO 0 N .., oi «i .,... .,... | I I() ,..._ ... .,... | co C") f"i .,... | .,... .,... ~ .,... | ~ «i ... | 0) .,... ... ..,... | ... (") .,.: N (") |
| c .:9 IO E ~ ::.:: | ~ | ~ "' :5 ~ ::, | :g 1 | "' :5 cQ! | "' I {!:. | "' ~ ~ 3 "' 3: | .!l2 ~ ~ | ~ | ·c: | jj | | | if | ~ "' | 2 3 ~ | ~ i 0 E .19 3 | v | v f ~ | I ~ | ·5 ~ ·5 | ..c: .!!! e ::, ..., |
| 0 z | ... | 3: ________________ | N | M | v | Lt\' | IO | ,... | ~ 00 | O\,~ | | F ... ... | 3 :"',! ... | ~ M ... | c?! vi ... | ~ Ln I.O ... | ,-...1 ... I | 3 ~ 00 ... | I= 0\10 .-< | 5 N | |
.•
•
'
•
'
| s: !! E :, -, .. | It) ... | ... ,..._ «) II) | <D (X) en ..., | I") 0 <D ..., | ,..._ <D <D ..., | <n'M N <D 'VI I | I() «) 'V I | 0 I() «) 'V | ... en <D 'V | ,..._ ~ (X) 'V | 0 0 ai 'V | ... r-, ai 'V | <D ,..._ C'i II) | 0 N «) ..., | 0 v a:i ..., | 0 I") ... II) | ... <D C"i ..., | (X) (X) ...; ..., | I") 0 r,: ________________, | v en N ..,. co· «) ..., 'V | 0) ... O)' 'O 0) |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| .8 E cu Ill ~ ... | ... ... | ..,. ,..._ I") | I") (X) I")- | I") ,..._ C"i | ..,. ,..._ C"i | (X) ,..._ C"i | en 0 ...; | ,..._ 0 ...; | ,..._, <=!. v | en <C_ I") | en 0 ...; | en 0 ..,.- | en 0 ...; | (X) 0 ...; | I") 0 ...; | I") 0 ...; | ,..._ N ..,. II) C"i C"i | ,..._ ..,. C"i | ,..._ ..,. I")- | ~ C"i | C) (0 ~' |
| cu ~ E cu Q. 0 z | .., ... | ;,; ci ... | ... I") ...; | ~ ...; | en <=!. ..,. | ~ v | en I") ...; | en ,..._ ..f | I") ~ ..,. | (X) <D_ v | (X) <D ...; | (X) <D ..,.- | (X) ~ ..,. | ~ ..,. | s ...; | ... <D ...; | ,..._ M_ ..,. | ... ,..._ (X) v C"i ...; | :; C"i | ... en C"i | 00 c-, -:,' |
| ... ll> ~ ('I 0 Zi: ________________ 0 | | ~- N | <D '<t_ N | en N C'i | N ("') -s | I") <D C'i | I() I() C'i | (X) I() C'i | 01"" <O_ N | '°· N | ... <D C'i | N "" C'i | (X) I() C'i | en lO C'i | I") <C>_ N | en I() I() N -s | I") N N. C'i | ~ N N C'i C'i | ... N | C'i | 00 ""' O)' ...,. |
| .. .8 E ... ~ ... Q. cu (,/) | | en ... C'i | I() ... C'i | I") N C'i | <O N C'i | en ... C'i | 0 v C'i | I") ... C'i | <O ... C'i | I") •. N | en I") C'i | 0 v C'i | ;,; C'i | (X) N C'i | ,..._ I") C'i | ,..._ en I") N C'i C'i | 0 ~ N | 0 0 I") I") C'i C'i | N I") | C'i | ... 00 ""' ""' |
| Ill ::, - C) Ill ::, ... 0) c( c: | | N (X) ... | I() ""· ... | I() ,...__ ... | <O ,..._ ... | <D ... N | ... (X) ... I | N (X) ... | N (X) ... | N ""· ... | (X) ""· ... | en I() ... | (X) "" ... | ..,. ,..._ ... | NIM (X) (X) ... ... I | I") (X) ... | en ""· .../ | 11() co. ... , ! I | en co. ... | I II) I() ... | (0 ...,. Ir)' c-, |
| !! :, Ill '3 :ii! :, -, Q, ::::, 0.. c: ________________, | 0, | I") ... ..,.· | ,..._ <X>_ I") | N ... ..f | (X)I .,.. ..,.- I | O N ...; | N I") ...; | I() I") ...; | 0 ..,._ v | 0 v_ v | 0 v ...; | 0 ..,._ v | 0 v ...; | N ... ...; | N N. v | ("') 0 N "" ...; C"i | I") | ;;;_\$.,~. I") | I") | ~ ..f | ... 00 ~ 00 |
| .t: 'i: E :::, ::::, -, .Q Q> ~ | ao | ,..._ ,..._ C'i | O> ,..._ C'i | ~ N | O> ,..._ C'i | co ("') C'i | ("') en C'i | ,... ~ N | <O "" C'i | co co. N | ... en. N | I() ,..._ N | ... O> C'i | N ,..._ C'i | I() ,..._ C'i | ,... I() O> (X) C'i C'i | :; C'i | :g :g C'i C'i I | | ;! C'i | ~ ""' II') |
| ·~ ::E | ... | ... I() <D | ... I") co | ... N <D | I() ... <D | I() 0 <D | co co ,rj | ... N <D | ml ""· I() | ..,. ... _ ,..._ I | I() ... <D | ..,. N "" | ..,. ... ,..._ | I() ... <D | ... O> O> ... <D r,: | ... , N..- <D | I ... 0 O> ,..._ <D | 0 N. ,..._ | | ... 0 ,..._ | 00 ""' ..,.: c-, ... |
| =c ~ ,0 - | | N <D_ v | (X) ("') ..; | ,..._ ..,._ • | <D N. • | ..,. ... v | ... <O_ v | 0 O> I") | 0 I() I") | ,..._ ("') I") | ,..._ O> C"i | ~ ri | ... ... ..; | ;_ I") | ~ I") | ,... O> ri I") | ;_ ,..._ ..,._ I") | ;_ I") | N ("') I") | 0 I") I") | N c-, ~ |
| f "' .,, ::E | | ,..._ I() ,rj | ... • ...; | I() CD C")- | ~ ...; | 0 N ...; | O> CD C"i | 00 ,..._ C")- | ~ I") | ..,, ... .- | ..., ... ..; | ~ ..; | 00 C") .- | ... <O ..; | 00 ,..._ C"i | 00 M ,..._ ,..._ C"i C"i | ,..._ 0 ..; | ,..._ 0 ..; | ,..._ 0 .- | $_ ..., | ~ ~ 00 |
| 'C "' 2 ... ~ cu IL. | O> ,..._ «) | | CD ("') «) | ~ <D | ;,; <D | I() 0 <D | N N_ ,..._ | O> ... ,..._ | \ C") Ol <D | • N "" | v N_ ,..._ | 0)1 ... r,: I | O> r,: | O> ... r,: | 0)1..- ... CX> ,..._- ai I | N ..,. ,rj | <O co 00 Ol I() <D | <O ..,._ <D | | ..,. N ,..._ | ...,. ... c-.' ...,. ... |
| 'C "' :I .., c "' -, | O> I() ,rj | | • N ,rj | N N ...; | ... ... -¢" | (X) Ol C"i | ~- "¢ | 0 ,..._ -¢" | CX> <O ...; | I N ct) '<t | ~ ...; | N ~ • | ,..._ ... r,: | N <O -¢" | 00 0 o_ "¢ | ~ Ol C"i "¢ | ,..._ ~ O> C"i Ill | ... • ,rj | | ,..._ ,..._ Ill | c-, N in' 0) |
| c: J3 ..., E ~ ~ | ('I | ~ ro "5 "E :, | ro ro ~ ~ | ro "5 ~ | ro ~ ~ {::. | § 2 .a ~ | .!2 £ ~ | _§ | ·c: ~ | :);! 3 -~ g | -~ "'O .8 E ~ | j ~ F | ·~ | ~ ro ~ | 2 .a ro E t?! | j 0 i .B | (1) E ~i | (1) i | j:j | | "= ~ e :::, ..., |
| 0 z | ... | ~ - | N | C""l | v | IJ"l | ID | ,..., | co | °' | 0 - | - - | ~ N - | C""l - | v - | IJ"l - | ~ ~ '° ,..., - - | ::£ co -- | FS 0\0 N | | |
~
'
| .8 E Cl) Cl) Cl) Q | ~ ,... | | | | | | | | | | | | | | | | ! | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | «i N | r! N° | ~ N | ~ N | r! N | r! N° | r! N | r! N | r!./ N | r!_ N | r! N° | r! | r! r! NNN°NN | r! | r! | |
| ~ § Q. C1) (/') | ~ | :g .,... | g .,... | ~ .,... | :g ..- | ~ .,... | s .,... | ~- .,... | ~ ... | ~1 .,... | ~ | ~ | ~- ... | ~- | ~ .,... | ~ ~ .,... ... | ~- .,... | ~- ... | ~ .,... | ~ ,- | ~ ~.. |
| | | ~ ... | ~ .,... | ~ .,... | t ... | ~- ..- | ~ .,... | ~ .,... | t ... | :g_ .,... | :g_ ..- | :g_ .,... | ~- .,... | :g_ .,... | ~ ... | ~ | ~-~-~-~-~-~ .,... .,... | .,... | .,... | .,... | ~.. |
| | | | | | ~ | ~ ... | ~ .,... | ~- .,... | ~ .,... | ~ .,... | f:::_ | f:::_ ... | f:::_ ,... | ~ .,... | :;_ .,... | ~ ... | :;_:;_f:::_f:::_~ .,... .,... | ... | | ...- | i \(') .. <") |
| | | 0 | 0 | ... 0 ririririririN | 0 | 0 | 0 | ..,. N. | ,.._ N NN | ,.._ N_ | ,.._ N | ,.._ N NNNNNN | ,.._ N | ,.._ N | ,.._ N | ,.._ N_ | ,.._,.._ | ,.._ NNNNN NNNNNoi | ("') | | ,.._0, r-, ...,. |
| :::E | ~~MNNNNNNNNNMMMNNNNNNN~ | ~; | | s | s | g | s | g | | ~:;:; | | ~::; | | g | s | s | | gggg~ | | | ~ |
| c: s "' E ~ ::.:: | C'I | ~ ro '3 -g ::, 3: | ro ro iij E g | tO '3 ~ t°"l | N Cl)~ ~ {::. | § .a ~ | ro ~ ~ ID | tO ~~ | ·c: | ~ § ~ | -~ E E 5 | ~ ~ ~ I= | ! 5 | ~ tO ~ | 2 a tO E D! | 0 0 3: | s i! 55 | Q) f ~ | 0 -g g | 'i ·5 5 | .c::: ~ ~ |
| 0 z | ... | ... | N | | ~ | LI') | | ,... | co | a, | 0 ... | ... ... | N ... | t°"l ... | ~ ... | LI') ... | \Dir-. ... ... | L co ... | I= a, | 0 N | |
.
,
| s: ('G E :::, .., | It) ... | ("") IO N | IO ,..._ ...- | IO ..., r,; | | ("") co. N | .,... 0, <O O> r,; .,... | co 'st r,; | ~ r,; | ,-... IO N | ,-... It)_ N | 0, '°- N | IO <O r,; | 0 IO r,; | ~ N | ("") ..., r,; | .,... N | N ("") N | N ("") r,; N | co :8 ("") N N | i OJ" "t |
|-----------------------------------------|------------|------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|
| ... .8 E 3l 8 ... | ...,. ... | 0 N 0 | co .,... 0 | 0 .N 0 | 0 N.. 0 | 0 N 0 | co .,... 0 | co .,... 0 | 0 N 0 | 0 N 0 | 0 N 0 | 0 N 0 | 0 N 0 | It) N 0 | 0 N 0 | 0 N.. 0 | IO IO .,... .,... 0 0 | IO .,... 0 | IO .,... 0 | 0 N 0 | ... OJ (")" |
| .8 [ 0 z | C") ... | r-, N 0 | (") .,... 0 | (") N a· | ,-... N. 0 | ,-... N 0 | ("") .,... 0 | 0, N 0 | ,-... N 0 | ,-... N 0 | ,-... N 0 | ,-... N 0 | ,-... N 0 | It) N 0 | It) N 0 | 0 N 0 | It) N 0 | ..., (") .,... N 0 0 | ~ 0 | ,-... N.. 0 | ... co "t. |
| ... .8 s 0 | (\j ... | ("") .,... 0 | .,... .,... 0 | ..., ... 0 | IO ... 0 | It) ... 0 | .,... ... 0 | (") ... 0 | .,... ... 0 | .,... ... 0 | ("") ... 0 | ..., ... 0 | ..., ... 0 | N ... 0 | It) ... 0 | ..., ... 0 | ..-lo - ... 00 | 0 - 0 | 0, 0 0 | .,... - 0 | "t ""' ~- |
| .8 E ! ~ | ... ... | N .,... 0 | 0 ... 0 | N .,... 0 | ("") ... 0 | ..., .,... a· | 0 ... 0 | .,... ... 0 | N .,... 0 | N .,... 0 | ... ... ci | N ... 0 | (") .,... 0 | 0 ... 0 | ... ... 0 | ... .,... 0 0 | 0, 0, 0 0 a· | O> 0 0 | 0 .,... 0 | .,... .,... 0 | ... ~ C\i |
| U) ~ :::, ;f c | 0 ... | ... ... 0 | 0, 0 0 | co 0 0 | g: 0 | 0, 0 0 | ,-... 0 0 | 0 ... 0 | s 0 | ... ... o· | ... ... 0 | 0 ... 0 | - ... 0 | ,-... 0 0 | - - 0 | - ::; ... 0 0 | ::; 0 | ::; 0 | ::; o· | 8 0 | ~ ... |
| ro :i co :i ~ -, g :::, a. c | 0, | ... N a· | (") .,... 0 | O> ... a· | ..., N. 0 | ..., N 0 | <O ... 0 | 0, ... 0 | ..., N 0 | '<t N 0 | ..., N 0 | ..., N.. 0 | ~ 0 | <O ... 0 | ..., N 0 I | '<t <O N ... 0 0 | ("") ... 0 | '<t ... 0 | <O ... 0 | '<t N 0 | ... 0 "t. |
| ro s: ·2 :::, ::, :, -, .0 Cl) :::..::: | co | IO .,... 0 | O> 0 0 | IO ... 0 | IO ... 0 | IO ... 0 | 0, 0 0 N | IO ... a· N | It) ... 0 ~ | IO ... 0 | IO ... 0 | IO ... 0 | IO ... 0 | It) ... 0 | IO ... 0 | It) .,... 0 0 | 0, IO ... 0 0 | IO ... 0 | It) .,... 0 | IO .,... 0 | ~ ~- |
| 1 | ,.._ | N ("") 0 | N ("") 0 | N ("") 0 | ~ 0 | ~ 0 | ("") 0 | ("") 0 | 0 | ~ 0 | ~ 0 | ~ 0 | ~ 0 | ~ 0 | N ("") 0 | ... N ("") ("") 0 o· | N ("") 0 | ~ ~ 0 0 | | N ("") 0 | (0 (0 (O" |
| } | (0 | 0 N ci | N .,... 0 | 0 N ci | 0 N ci | 0 N ci | ... ... 0 | 0 N 0 | 0 N 0 | 0 N 0 | 0 N 0 | 0 N 0 | 0 N 0 | 0 N 0 | 0 N ci | 0 0 N.. 0 | 0 N N ci 0 | 0 N 0 | 0 N ci | 0 N 0 | "t OJ M" |
| ~ Ill ~ | IC) | ... N 0 | ... N 0 | ... N 0 | ... N 0 | .,... N 0 | N ... 0 | .,... N 0 | ... N 0 | ... N 0 | .,... N 0 | ... N 0 | ... N 0 | .,... N 0 | ... N 0 | ... N 0 | ... ... N NN 0 00 | ... | .,... N 0 | ... N 0 | 0 ~ "t" |
| ·c: n, 2 .g u, | ...,. | co ("") 0 | ~ 0 | co ("") 0 | co M_ 0 | co ("") 0 | co (") 0 | co (") 0 | ~ 0 | co ("") 0 | co (") 0 | co (") 0 | co ("") 0 | co (") 0 | co (") 0 | co co M. ("") 0 0 | co (") 00 | co ("") | co ("") oo | co ("") | (0 ~ ,,._. |
| ·c: n, :::, c: n, -, | C") | N N.. 0 | ~ 0 | ~- 0 | IO N.
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
P PE EM ME ER RI IN NT TA AH H K KA AB BU UP PA AT TE EN N T TA AN NJ JU UN NG G J JA AB BU UN NG G T TI IM MU UR R
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 19 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penataushaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberiah hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penataushaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberiah hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten tanjung Jabung Timur.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
4. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realirasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari hibah Luar negeri/Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Kementrian Negara/Lembaga dalam bentuk uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberan Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 01).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilah Rakyad Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
Menetapkan :
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 Nomor 21).
MEMUTUSKAN :
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan
- e. organiasasi kemasyarakatan.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementrian/lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (5) Hibah kepada organiasasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya:
2. a.
3. b.
4. memiliki kepengurusan yang jelas; dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan sekurangkurangnya:
- a. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.
- (3) Hibah kepada organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan bernaung dibawah suatu organisasi induk disalurkan melalui organisasi induknya.
- (1) Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan datap menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2) Usulah hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) yang diajukan oleh pemerintah yang berkedudukan dan atau memiliki wilayah kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disampaikan kepada bupati Tanjung Jabung Timur.
- (3) Usulah hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) yang diajukan oleh masyarakat, wajib diketahui oleh keluaran/desa dimana kelompok masyarakat tersebut berada.
- (4) Bupati menunjuk kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (5) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), tidak diberikan apabila kegiatan yang akan dibayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungsi SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung timur dan/atau sudah menjadi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepda Bupati melalui TPAD.
- (7) TPAD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa kepa pihak ketiga/masyarakat berkenan pada SKPD.
- (3) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.
Pelaksanaan dan Penatausahaan
- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberiah hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaopran hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada kepala SKPD dengan Keputusan Bupati.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPDH.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima hibah
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 15

- (1) Mekanisme penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud dalam padal 3 ayat (1) digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proses pengadaan barang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang danjasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberiah hibah meliputi:
- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPDH;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPDH, sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atas pemberian hibah berupa barang/Jasa.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana format yang tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/Jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditetukan lain sesua peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima hibah selaku objek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 20

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai batas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3), Pemerintah Daerah memberikan peringatan pertama secara tertulis kepada penerima hibah,
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah memberikan peringatan kedua secara tertulis kepada penerima hibah,
- (3) Apabila dalam waktu (2) dua minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawabkan yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah memberikan peringatan ketiga secara tertulis kepada peneriha hibah,
- (4) Apabila dalam waktu (2) dua minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Bupati menugaskan pejabat pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan audit terhadap penerima hiba dimaksud.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) meliputi:
- a. Indovidu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kebali sebagai bantuan kepada pihak lain.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas;
- b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, akan tetapi bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf di diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjdikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 27

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, ahli waris berupa santunan kematian, anak terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 28

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 29

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan rancangan PPPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam perogram dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD
- (3) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPAPPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturai Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang diberikan dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka penyaluran/penyerahannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU)
- (5) Penyaluran/penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang bantuan sosial.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 34

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPDK dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang danjasa dalam program dankegiatan pada SKPD terkait.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 37

Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III peraturan Bupati ini;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak dapat menyampaikan pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu sebagaimana disebut dalam ayat (3), penerima bantuan sosial dikenakkan sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 20.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku objek audt dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Bantuan osial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai akhir tahun anggaran berkenan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
Pasal 40

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format Konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampira V Peraturan Bupati ini.
BAB V - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 41

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala SKPKD dan Inspektora Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melaksanakan audit atas belanja hibah dan bantuan sosial serta mencantumkan rencana audit dalam program kerja pengawasan tahunan.
BAB V - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 42

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi serta audit pemberian hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ditetapkan di
: Muara Sabak
Pada tanggal
: 12 Desember 2012
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
dto
ZUMI ZOLA ZULKIFLI
Diundangkan di
: Muara Sabak
Pada Tanggal
: 12 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH
dto
H. DARMINTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 19