PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor MOR Tahun 2023
Tentang PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
Berlaku: 60 Tahun 2008
N/A
Preamble

Mengingat
,,·
�
-
•
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Neg, Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bel dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tents Perbendaharaan Negara (Lembaran Neg, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tenta Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provi: Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara Reput Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ked atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2C tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg, Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 5679);
j
i
!
i
j
I
§
j
,
!
;
\Ii\
,:
·-{
...
:·-·
·,
\!
:Menetapkan
'.:\:
".SI
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 'i Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Care Pengawasan atas Penyelenggaraan Pernerintahar Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utars Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAA1' SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH D: . LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTOf\ UT ARA.
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 2

·:,, / Untuk rnencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, ( ·· efisien, transparan, dan akuntabel, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib rnelakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
l
1
,
·
!
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pernerintahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pernerintah.
I
/
1
�
)
\_
·
:
. \} S
.
"\
!1 '.,
�
SPIP se\_bagaimana\_ dimaksud pada . ayat\_ (2) be � tujuan � n � u1 roembenkan keyakman yang memadai bagi tercapamya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahar daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
�
·,.:.
,!•
·
..
,
�
!-
!
:2)
l)
jl)
·
l)
I
. :r
BAB IV - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Urn um Pasal 4
Pasal 6

:q
!'
: pektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan :-\_ am .rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan ·! .:erintah Kabupaten Buton Utara yang bersumber dari Anggaran dapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Urn um Pasal 4
Pasal 7

�
JAudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri j � tas:
··; a.
- audit kinerja; dan
'
'b.
- audit dengan tujuan tertentu.
j
I
I
I
I
I
.
,
;
:r,·
Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , 't merupakan audit atas pengelolaan keuangan 'daerah dai ;p: pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspel {t '; kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
,,.
{ ;-.Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada aya :, '.; (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audi L;) kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
·.: l
BAB IV - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Urn um Pasal 4
Pasal 8

!j)
·
,j)
Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daeral 1 dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakai I pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetens i keahlian.
!1 Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimaru ., · I dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatai fungsional sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada aya ; (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan progran I sertifikasi.
�
Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalan I: Pasal 8 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan interr pemerintah. .
;
\, . Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun olel ;\_ · organisasi profesi auditor berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku.
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajil I menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
I
I
ij
!li
I
I
1
l
I
!
!
i
!
I
I
\
\
l
\
;;
\
\
I
·-,
�
.
,,,:'
j
,,:
�
::1
:
11·
BAB IV - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Urn um Pasal 4
Pasal 10

\
�
&amp;ntuk
/ : � tiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib '{ fnelaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana [,,&amp;imaksud pada ayat ( 1).
menjaga mutu hasil audit yang dilaksanak � n Aparat Jpengawasan Intern Pemerintah, maka disusun standar audit .
1.,Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ; oleh organisasi profesi berdasarkan peraturan perundangJ,undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Urn um Pasal 4
Pasal 11

l
ilsetelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan : intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan · menyampaikannya kepada pimpinan SKPD yang diawasi.
l
� Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jsecara berkala Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar Rlaporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan i 'kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
BAB IV - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Urn um Pasal 4
Pasal 12

juntuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern l pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' disusun oleh organisasi profesi. i
BAB IV - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Urn um Pasal 4
Pasal 13

tat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya I s independen dan objektif.
I
i
I
!!
;·.,
·
�
f1
::::114
(lspektorat melakukan atas laporan keuangar hmerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badar 1 )neriksa Keuangan. ! ', reviu l.
;
·
i
)
,; ) Susunan dan personalia Satgas SPIP sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
Dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungar Pemerintah Kabupaten Bu ton, Utara dibentuk Satuan Tuga: (Satgas) SPIP dengan Keputusan Bupati.
I
I
- a. Pembina
Bupati Buton Utara
- b. Wakil
Wakil Bupati Buton Utara
Pembina
- Ketua c.
- Wakil Ketua d.
- Sekretaris
- Anggota
- e.
- f.
Sekretaris Daerah
Inspektur
Sekretaris Inspektorat
Unsur dari Badan Kepegawaian dar Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Dina: Keuangan Daerah, dan Inspektu: Pembantu
- g. Sekretariat
:
Unsur Inspektorat
I
�
Satgas penyelenggaraan SPIP mempunyai tugar mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungar Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
I
:·c.
-'!!!i:"i,r
1:'
l,
·i � Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada masing-masing SKP � dibentuk Satgas SPIP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 11SKPD.
..
;
I " Tugas Satgas . SPIP di tingkat SKPD adalah melakukan ,'koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP di masing-masing SKPD. .
I
a
lsegala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan nBupati · ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja [Daerah Kabupaten Buton Utara.
�
IInspektorat sebagai Sekretariat penyelenggaraan SPIP setiap !tahun menyusun rencana anggaran untuk penyelenggaraan SPIP ! di Kabupaten Bu ton Utara.
I
..
t!
t
BAB IV - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Urn um Pasal 4
Pasal 17

t!
{?eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. j .
I
.
·;igar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar )&gt;eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeral: .Cabupaten Buton Utara. · · · g I � --. : : ________________ ,:.
Ditetapkan di Buranga pada tanggal 16-2-2017
n
I
:
:;
I
�
l
I
biundangkan di Buranga tada tanggal 16-2-2017
SEKRETARIS DAERAH rBUPATEN EUTON UTARA,
l
I
cap/ttd
!
I
I
LAODE BAHARUDDIN
1
� ERITA DAERAH KABUPATEN EUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6
I
;
BUPATI BUTON UTARA, cap/ttd
H. ABU HASAN