PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2016
Tentang MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH KE KAS PEMERINTAH NAGARI
Berlaku: 6 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 6 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH KE KAS PEMERINTAH NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
- bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota: a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari: b.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1355): 3.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348): 2.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): 5.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 7. , Hi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82): 9 N
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):
- li. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539):
- 13, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:
- . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 14 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua),
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 1 5 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2! Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa:
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelulaan Keuangan Desa:
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:
- . Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 20 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari:
- . Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 21 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
- . Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 1 25 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat:
- . Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 22 Tentang Pemerintahan Nagari:
Oo
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH KE KAS
Menetapkan : PEMERINTAH NAGARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. 1, Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat:
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 3.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat: 4
5. Pemerintahan Nagari, adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari: 5.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari: 7.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari: 6.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah: 8.
10. Peraturan Daerah adalah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat:
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari: 9.
11. 11, Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pasaman Barat:
13. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat:
13. 12, Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Musyawarah Nagari bersama Wali Nagari:
14. 14, Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN adalah Dana yang bersumber dari APBD merupakan dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat:
16. Transfer ke Pemerintah Nagari adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Nagari dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Nagari dan Alokasi Dana Khusus Nagari, serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah:
16. 15, Alokasi Dana Khusus Nagari yang selanjutnya disingkat ADK Nagari, adalah dana Perimbangan yang bersumber dari APBD pkan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat:
17. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah adalah Kepala SKPKD selaku PPKD atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran transfer ke Pemerintah nagari:
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari:
19. 19, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat membantu wali yang Denaelolaan
20. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan Wali Nagari dan bertugas membantu wali nagari dalam tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan:
22. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang untuk program/kegiatan yang dilaksanakan PPKD selaku SKPKD yang dituangkan dalam RKA-SKPD, maupun PPKD selaku pengelola pendapatan, dana perimbangan, hibah, belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dituangkan dalam RKA-PPKD:
21. Satuan Kerja Perangkat Daaerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang:
23. 23, Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung pendapatan yang bersumber dari dana, perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja 'idak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan,
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) adalah dokumen yang menampung pendapatan yang bersumber dari dana , perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD):
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan:
26. 27, Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan transfer ke Pemerintah Nagari dan disampaikan kepada pejabat penguji SPP/Penandatangan SPM:
26. Rekening Kas Umum Nagari adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang ditentukan oleh Wali Nagari untuk menampung seluruh penerimaan Nagari dan membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan:
28. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana transter yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan:
29. . Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang pie diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM,
BAB I
Pasal 2

Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan efisien, efektif, transparansi dan akuntabilitas penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Nagari, Bagi Hasi! Pajak Daerah dari Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari:
2. Meningkatkan kualitas pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Nagari, Bagi Hasil Pajak Dacrah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah masing-masing Nagari: b.
3. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Nagari dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Nagari: d
4. Mewujudkan Pemerintah Nagari yang profesional efisien, efektif, transparansi dan akuntabilitas serta bertanggungjawab:
5. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat: e.
6. Meningkatkan pelayanan puslik bagi warga masyarakat Nagari: £
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat Nagari: 9
8. Mendorong peningkatan dan gotong royong Nagari: h
AA
ma
An
n
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari melisuti :
- Jenis-jenis penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari: a.
- Pengusulan Dan Penetapan Dana Transfer Ke Pemerintah Nagari: b.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Pemerintah Nagari: d.
- Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Transfer Ke Pemerintah Nagari: c.
- Mekanisme penyaluran Transfer Ke Pemerintah Nagari: e,
- Pelaporan dan Pertanggunajawaban penyaluran Transfer Ke Pemerintah Nagari: dan £
- Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Ke Pemerintah Nagar. 9.
BAB IV - JENIS-JENIS PENYALURAN
Pasal 3

- (1) Jenis-Jenis penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah kepada Kas Pemerintah Nagari, meliputi mekanisme penyaluran Dana Transfer kepada Pemerintah Nagari yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Jenis penyaluran dan pertanggungjawaban Transfer ke Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jenis Transfer yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB V - PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 4

- (1) Kepala Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengusulkan besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) per Nagari, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan atau APBOP dengan memperhatikan pemetaan kondisi dan kebutuhan Nagari yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah:
- (2) Kepala Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengusulkan besaran Alokasi Dana Khusus (ADK) per Nagari, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan atau APBDP dengan memperhatikan pemetaan kondisi dan kebutuhan Nagari yang dises:iaikan dengan kemampuan keuangan daerah:
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat mengusulkan besaran Dana Desa (DD) per Nagari, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan atau APBDP dengan memperhatikan pagu Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN:
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengusulkan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan atau APBDP dengan memperhatikan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya:
- (5) Penetapan besarnya alukasi per Nagari dan petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatas ditetapkan oleh Bupati.
2.
BAB VI - PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 5

- (1) Kepala Badan Pengelolaar: Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran PPKD mempunyai kewenangan atas pelaksanaan penyaluran Transfer kepada Pemerintahan Nagari dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari:
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. a, Menyusun anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus (ADK) serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Pemerintah Nagari berdasarkan usul dan rekomendasi dari Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat serta Dinas Pendapatan Daerah dalam DPA PPKD:
- b. Menerbitkan SPP atas beban DPA PPKD melalui mekanisme Transfer ke Pemerintah Nagari,
- C. Menerbitkan SIM atas beban DPA PPKD meialui mekanisme Tranfer ke Pemerintah Nagari:
- d. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA PPKD.
BAB VI - PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2 ) kepada Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (KPA PPKD).
- (2) Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mengusulkan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran PPKD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
BAB VII - DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 4

- (1) Alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dituangkan dalam DPA PPKD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD:
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Kepala SKPKD:
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD untuk mendapat pengesahan:
- (4) DPA yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksdunya pada yat (3 ) merupakan dasar pelaksanaan tranfer ke Pemerintah Nagari.
BAB VII - DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 8

- (1) Atas usul dan rekomendasi dari Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dapat menetapkan perubahan atau revisi DPA sesuai peraturan perundang-undangan:
- (2) Penetapan perubahaan atau revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD untuk mendapatkan pengesahan:
- (3) Perubahan atau revisi DPA yang telah p(
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD memincah bukukan Transfer Kepada Pemerintah Nagari dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Pemerintah Nagari, dengan memperhatikan :
- a. DPA-PPKD yang memuat Belanja Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintah Nagari:
- b. Pagu alokasi per Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bupati.
- (2) Wali Nagari bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Transfer Kepada Pemerintah Nagari yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Nagari, dan Alokasi Dana Khusus Nagari serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah baik secara fisik maupun keuangan, dan sesuai dengan tahapannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi:
- (3) Hasil verifikasi Camat atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemerintah Nagari disampaikan ke Bupati melalaui Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah sebagai dasar pengajuan Tealaahan Staf rekomendasi pencairan anggarannya oleh Asisten yang membidangi Pemerintuhan Nagari kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dun diteruskar kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Bupati, dan apabila Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Wakil Bupati dan bila Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah.
Bagian Ke Satu Merarisme Penyaluran Dana Desa Dari Kas Daerah ke Kas Nagari
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 10

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD,
- (2) Penyaluran Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan oleh Bupati melalui BPKAD.
- (3) Dana Desa (DD) disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan 3 (liga) tahap yaitu Tahap I 40 Yo (empat puluh persen), Tahap II 40 Yo (empat puluh persen) dan Tahap III sebesar 20 Yo (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa. 3
- (4) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Bupati dilampiri :
- a) Peraturan Nagari tentang RKPNagari Tahun Berjalan:
- b) Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Berjalan:
- C) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahap 3 (tiga) Tahun sebelumnya:
- e) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya:
- d) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahap 3 (tiga) Tahun sebelumnya:
10. ) Dokumen administrasi pelaksana kegiatan Dana Desa terdiri dari :
2. Surat Keputusan Wali Nagari tentang penetapan pengurus TPK:
1. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan petugas pendamping Desa:
3. Proposal yang disertai RAB dan gambar/desain rencana kegiatan fisik:
- 9) Dokumen adininistrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf f angka 3 disusun Wali Nagari bersama dengan Pendamping Desa:
4. Surat Pernyataan TPK bersedia menyelesaikan kegiatan sesuai RAB dan gambar/desain rencana kegiatan.
- h) Surat Keputusan Bupati tentang perincian Dana Desa per Nagari:
17. j)) Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- I) Rekomendasi dari Camat atas uokumen dimaksud huruf a sampai dengan huruf h diatas, setelah diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat:
- (5) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Dana Desa Tahap IU dan Tahap II! kepada Bupati dilampiri :
1. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran:
- a) Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahap sebelumnya, yang dilampiri :
2. Foto kegiatan infrastruktur Nagari kondisi (0 Yo, 4096, 80Yo dan 100Y6 yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan kegiatan fisik:
3. Foto yang memperlihatkan orang yang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai:
4. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari:
3. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Nagari: dan
5. Gambar purna laksanan untuk pembangunan infrastruktur Nagari.
27. Cc) Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Rekomendasi dari Camat atas dokumen dimaksud huruf a angka 1 sampai dengan 6 diatas, setelah diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat:
- (6) Surat Permintaan Pembayaran (SFP) sebagaimana dimaksud Ayat (4) dan Ayat (5) diatas disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah sebagai dasar pengajuan Tealaahan Staf pencairan anggarannya oleh Asisten yang membidangi Pemerintahan Nagari kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
- (7) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Bupati, dan apabila Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Wakil Bupati dan bila Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah.
Bagian Ke Dua Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Nagari (RKN)
Kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 11

- (1) Setiap TPK wajib membuka rekening atas nama TPK di Bank Pemerintah,
- (2) TPK sebagaimana dimuksud ayat (1) membuka rekening TPK dengan 2 (dua) orang tanda tangan pada specimen yang terdiri dari Ketua dan Bendahara TPK.
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 12

Pencairan Dana Desa dari RKN ke rekening TPK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja:
- a. TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan yang dilanipiri dengan :
2. Surat Pernyataan Kesanggupan menyetorkan Pajak Pusat dan Pajak/Reribusi Daerah:
3. Dokumen Pencairan Dana sesuai tahapan.
5. Kepala Urusan Pembangunan membuat Telaahan Staf kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari: b.
- C. Sekretaris Nagari elit Surat Permohonan TPK dan Telaahan Staf Kepala Urusan Pembangunan dar: berkewajiban untuk :
1. Menguji kebenaran perhitungan atas dana yang dimohonkan:
2. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud.
- d. Berdasarkan verifikasi Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud huruf c, Wali Nagari menyetujui permehonan pencairan dana yang diajukan TPK dan meneruskannya kepada Bendahara Nagari.
- e. Bendahara Nagari melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening RKN ke rekening TPK.
Bagian Ke Tiga Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Nagari Dari Kas Daerah ke Kas Nagari
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 13

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk operasional Pemerintahan Nagari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekenir.g Kas Nagari (RKN) dilaksanakan oleh Bupati melalui BPKAD,
- (2) Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk operasional Pemerintahan Nagari disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap 1 40 Yo (empat puluh persen), Tahap II 40 Yo (empat puluh persen) dan Tahap III sebesar 20 Yo (dua puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk operasional Pemerintahan Nagari. 3
- (3) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaturan Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk operasional Pemerintahan Nagari Tahap I kepada Bupati dilampiri :
- a) Peraturan Nagari tentang RKPNagari Tahun Berjalan:
- b) Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Berjalan:
6. Cc) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPN) Tahun sebelumnya dilampiri :
7. 2, Laporan kekayaan nagari pe 31 Desember:
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari per 31 Desember:
3. Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
4. Laporan Realisasi APBNagari semester akhir.
- d) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun sebelumnya:
- e) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap 3 (tiga) Tahun sebelumnya:
1. Surat Keputusan Walinagari tentang Penetepan Pelaksanan Teknis Pengelota Keuangan Nagari (PTPKN):
- f) Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari :
15. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Nagari: 2.
16. Foto Copy rekening giro Kas Pemerintah Nagari: 3.
17. Foto Copy NPWP Pemerintah Nagari: 4.
- 9) Surat Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Nagari tahun berjalan:
5. Foto Copy KTP Wali Nagari.
- h) Surat Keputusan Bupati tentang Pelantikan Wali Nagari:
21. ) Rekomendasi dari Camat atas dokumen dimaksud huruf a sampai dengan huruf h diatas, setelah diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat:
- (4) Walinagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahap II dan Tahap III kepada Bupati dilampiri :
- a) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk operasional Pemerintahan Nagari Tahap sebelumnya:
- b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Nagari untuk operasional Pemerintahan Nagari Tahap sebelumnya,
- C) Rekomendasi dari Camal utas dokumen dimaksud huruf a dan b diatas, setelah diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat:
- (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud Ayat (4) dan Ayat (5) diatas disampaikan kepada £ Bupati melalui Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah sebagai dasar pengajuan Tealaahan Sta pencairan anggarannya oleh Asisten yang membidangi Pemerintahan Na 4 pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Bupati, dan apabila Bupati tidak berada ditempat Peiabat yang berwenang adalah Wakil Bupati dan bila Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah.
- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk Pembangunan Fisik dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan oleh Bupati melalui BPKAD.
- (2) Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk Pembangunan Fisik disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 40 Yo (empat puluh persen), Tahap II 40 Yo (empat puluh persen) dan Tahap III 20 Yo (dua puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk Fisik Pemberdayaan Nagari.
- a) Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan Fisik Nagari Tahun sebelumnya:
4. Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk Pembangunan Fisik Tahap 1 kepada Bupati dilampiri : 3
- b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap 3 (tiga) Tahun sebelumnya:
1. Surat Keputusan Walinagari tentang Penetepan Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN):
- C) Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari :
8. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Nagari: 2
9. Foto Copy NPWP Pemerintah Nagari: 4
10. Foto Copy rekening giro Kas Pemerintah Nagari: 3
11. . Foto Copy KTP Wali Nagari. 5
1. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan petugas pendamping Desa:
- d) Dokumen administrasi pelaksana kegiatan Dana Desa terdiri dari :
2. Surat Keputusan Wali Nagari tentang penetapan pengurus TPK:
4. Surat Pernyataan TPK bersedia menyelesaikan kegiatan sesuai RAB dan gambar, desain rencana kegiatan.
3. Proposal yang disertai RAB dan gambar/desain rencana kegiatan fisik:
- e) Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf d angka 3 disusun Wali Nagari bersama dengan Pendamping Desa:
- 9) Rekomendasi dari Camat atas dokumen dimaksud huruf a sampai dengan huruf h diatas, setelah diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat:
- f) Surat Keputusan Bupati tentang perincian Dana Desa per Nagari:
- h) Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (1) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Alokasi Dana Nagari untuk Pembangunan Fisik Tahap II dan Tahap III kepada Bupati ditampiri :
- a) Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembanguanan Nagari Tahap sebelumnya, yang dilampiri :
1. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran:
3. Foto yang memperlihatkan orang yang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai:
2. Foto kegiatan infrastruktur Nagari kondisi (0 Y5, 40Y9, 8046 dan 10044 yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan kegiatan fisik:
4. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari:
5. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Nagari: dan
6. Gambar purna laksanan untuk pembangunan infrastruktur
- c) Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.
30. Nagari. b) Rekomendasi dari Camat atas dokumen dimaksud huruf a angka 1 sampai dengan 6 diatas, setelah diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat:
- (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud Ayat (3) dan Ayat (4) diatas disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah sebagai dasar pengajuan Tealaahan Staf pencairan anggarannya oleh Asisten yang membidangi Pemerintahan Nagari kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Bupati, dan apabila Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Wakil Bupati dan bila Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah.
Bagian Ke Empat Penyaluran Alokasi Dana Khusus Nagari Dari
Kas Daerah ke Kas Nagari
- (l) Penyaluran Alokasi Dana Khusus (ADK) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan oleh Bupati melalui BPKAD.
- (2) Alokasi Dana Khusus (ADK) disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap 1 40 Yo (empat puluh persen), Tahap II 40 Yo (empat puluh persen) dan Tahap III sebesar 20 Yo (dua puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Khusus (ADK). 3
- (3) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Alokasi Dana Khusus (ADK) Tahap I kepada Bupati dilampiri :
- a) Laporan realisasi penggunaan Dana Alokasi Dana Khusus (ADK) Tahun sebelumnya:
- Cc) Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari :
- b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap 3 (tiga) Tahun sebelumnya:
1. Surat Keputusan Walinagari tentang Penetepan Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN):
2. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Nagari:
4. Foto Copy NPWP Pemerintah Nagari:
3. Foto Copy rekening giro Kas Pemerintah Nagari:
5. Foto Copy KTP Wali Nagari.
- d) Dokumen administrasi pelaksana kegiatan Dana Alokasi Dana Khusus (ADK) terdiri dari :
1. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan petugas pendamping Desa:
3. Proposai yang disertai RAB dan gambar/desain rencana kegiatan fisik:
2. Surat Keputusan Wali Nagari tentang penetapan pengurus TPK:
- 4d. Surat Purnyataan TPK bersedia menyelesaikan kegiatan sesuai RAB dan gambar/cdesain rencana kegiatan,
- e) Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf d angka 3 disusun Wali Nagari bersama dengan Pendamping Desa:
- 9) Rekomendasi dari Camat atas dokumen dimaksud huruf a sampai dengan huruf h diatas, setelah diverilikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat:
- f) Surat Keputusan Bupati tentang perincian Dana Desa per Nagan:
- h) Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Wali Nagari menyajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Alokasi Dana Khusus (ADK) Tahap IT dan Tahap IN kepada Bupati dilampiri :
- a) Laporan Hasil Pekissanaan Kegiatan Alokasi Dana Khusus (ADK) Tahap sebelumnya, Yang Dudi api |
1. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran:
3. Foto yang memperlihatkan orang yang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan ImMmaitamat: Secara
2. Foto kegiatan infrastruktur Nagari kondisi (0 Ys, 40Yo, 80Y6 dan 100Y6 yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan kegiatan fisik:
4. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari:
5. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Nagari: dan
6. Gambar purna laksanan untuk pembangunan infrastruktur Nagari.
- c) Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Rekomendasi dari Camat atas dokumen dimaksud huruf a angka 1 sampai dengan 6 diatas, setelah diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat:
- (5) Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPPU) sebagaimana dimaksud Ayat (3) dan Ayat (4) diatas disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah sebagai dasar pengajuan Tealaahan Staf pencairan anggarannya oleh Asisten yang membidangi Pemerintahan Nagari kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Bupati, dan apabila Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Wakil Bupati dan bila Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah.
- (7) Penyaluran Alokasi Dana Khusus Nagari, dapat dilaksanakan sekaligus apabila dalam Keputusan Bupali tentang Penetapan Alokasi Dana Khusus Nagari mengatur penyaluran dilakukan sekaligus.
Bagian Ke Lima Penyaluran Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Dari Kas Daerah ke Kas Nagari
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 16

- (1) Penyaluran Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan oleh Bupati melalui BPKAD.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan sekaligus.
- 83) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati dilampiri :
- a) Laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun sebelumnya:
- b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun sebelumnya:
- l. Surat Keputusan Walinagari tentang Penetepan Pelaksanan Teknis Pengeloia Keuangan Nagari (PTPKN):
- C) Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari :
8. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Nagari: 2.
9. Foto Copy NPWP Pemerintah Nagari: 4.
10. Foto Copy rekening giro Kas Pemerintah Nagari: 3.
5. Foto Copy KTP Wali Nagari.
- d) Surat Keputusan Bupati tentang perincian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Dacrah per Nagari:
- e) Rekomendasi dari Camat atas dokumen dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, setelah diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat:
- P) Rekomendasi dari Dinas Pendapatan Daerah.
15. (4 Surat Permintaan disampaikan kutu dasar pengaj Pemerintahan Nagari kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: (SPPU) sebagaimana dimaksud Ayat (3) diatas | Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah sebagai ang 31 p anggarannya oleh Asisten ang membid ai ke
16. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Bupati, dan apabila Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Wakil Bupati dan bila Bupati dan Wakil! Bupati tidak berada ditempat Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah. (5)
Bagian Kc Enam Penatausahaan Penyaluran Dari Kas Daerah ke Kas
Nagari
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya dari Wali Nagari di verifikasi oleh Bendahara Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 1)
- (2) Setelah dilakukan verifikasi (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan SPP, beserta dokumen pendukungnya untuk di verifikasi oleh PPK SKPD/PPKD:
Aa
- (5) Setelah dilakukan verifikasi SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK SKPD/PPKD menerbitkan SPM beserta dokumen pendukung dan diteruskan kepada KPA PPKD untuk ditandatangani:
2. (M) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah untuk di verifikasi dan selanjutnya atas nama Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D,
Bagian Ke Tujuh REKENING KAS UMUM PEMERINTAH NAGARI
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 18

- (1).Dalam rangka penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari, Wali Nagari membuka Rekening Kas Umum nagari pada Bank Umum Pemerintah yang beroperasi di Kabupaten Pasaman Barat untuk menampung penyaluran Tranfer ke Pemerintah Nagari dengan nama Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari:
- (2).Setelah Wali Nagari membuka Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari wajib menyampaikan Nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada Eadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah dilampiri dengan :
- a) Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari:
- c) Foto Copy Keputusan Wali Nagari mengenai pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Nagari.
- b) Foto Copy Keputusan Wali Nagari mengenai penunjukkan bank tempat menampung Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari.
- (3).Dalam hal terdapat perubahan Nomor rekening, nama rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyampaikan perubahan tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Wali Nagari dilampiri dengan asli rekening koran dan foto copy Keputusan Wali Nagari.
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 19

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa (DD), yang terdiri dari :
- a) Laporan perkembangan kegiatan:
- b) Laporan realisasi penggunaan dana yang terdiri dari :
2. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap II
1. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap I
3. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap III
7. Cc) Laporan pelaksanaan kegiatan terdiri dari :
- l. Laporan pelaksanaan kegiatan Tahap I
9. 2, Laporan pelaksanaan kegiatan Tahap II
3. Laporan pelaksanaan kegiatan Tahap IH
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan kepada Bupati melalui Badan Peniberdayaan Mas garakat,
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c disampaikan setiap tahapannya kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat.
gr
- (M) Laporan reallisasi penggunaan dana Tahap III dan Laporan pelaksanaan Tahap III, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat minggu ke 4 bulan Januari tahun annggaran berikutnya.
- (5) Realisas Dana Desa (DD), dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan,
Bagian Ke Dua Laporan Alokasi Dana
Nagari, Alokasi Dana Khusus Nagari
Fasa! 20
- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Nagari (ADN), Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), yang terdiri dari :
- a) Laporan perkembangan kegiatan:
- b) Laporan realisasi penggunaan dana yang terdiri dari :
1. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap I
5. 3, Laporan realisasi penggunaan dana Tahap III
2. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap II
- C) Laporan pelaksanaan kegiatan terdiri dari :
1. Laporan pelaksanaan kegiatan Tahap I
2. Laporan pelaksanaan kegiatan Tahap II
3. Laporan pelaksanaan kegiatan Tahap III
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a disampaikan setiap bulan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c disampaikan setiap tahapannya kepada Bupati melalui Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah.
- (4) Laporan reallisasi penggunaan dana Tahap III dan Laporan pelaksanaan Tahap III, disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat minggu ke 4 bulan Januari tahun annggaran berikutnya.
- (5) Realisas Alokasi Dana NagariDN), Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
Bagian Ke Tiga Laporan Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Dari Kas Daerah ke Kas Nagari
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 21

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Dari Kas Daerah ke Kas Nagari, yang terdiri dari :
- b) Laporan realisasi penggunaan dana:
- a) Laporan perkembangan kegiatan:
- c) Laporan pelaksanaan kegiatan:
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah.
- (3) Laporan akhir reallisasi penggunaan dana dan Laporan pelaksanaan Kegiatan, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat minggu ke 4 bulan Januari tahun annggaran berikutnya,
- (4) Realisas Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Dari Kas Daerah, dicatat sebagai realisasi jenis belanja bagi hasil keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
Bagian Ke Empat
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 22

- (1) Wali Nagari bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Dari Kas Daerah .
- (2) Wali Nagari menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban fisik dan keuangan atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, meliputi :
- a) Laporan atas penggunaan Dana yang meliputi :
1. Laporan perkembangan kegiatan:
2. Laporan realisasi penggunaan dana:
6. 3, Laporan pelaksanaan kegiatan:
- c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- b) Surat Pernyataan Tanggungjawaban yang menyatakan bahwa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Alokas' Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah telah digunakan sesuai AP8Nagari.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertangggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Walt Nagari selaku objek pemeriksaan.
bagian Ke Lima
Pertanggungjawaban BPKAD
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 23

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntasi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Tranfer ke Pemerintah Nagari, sebatas pertanggungjawaban transfer secara lunsump ke Pemerintah Nagari, meliputi:
- a) Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Berjalan
- b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPN) Tahun sebelumnya:
3. Cc) Laporan Keterangan Pertanggungjawsaban (LKP3) Tahun sebelumnya
4. c|) Rekomendasi dari Camat dan SKPD Teknis terkait dengan pencairan Transfer:
5. cd) Naskah Pemberiann Batuan Keuangan (NPBK) antara Kuasa Pengguna Anggaran PPKD dengan Wali Nagari,
6. ') Telaahan Staf dari Asisten yang membidangi Pemerintah Nagari pada Sekretariat Daerah yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang:
- g) Keputusan Bupati tentang penetapan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah per Nagari: dan |
- h) Bukti transfer/penyerahan uang atas Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
BAB X
Pasal 24

- (Jl) SKPD teknis terkait melakukan moritoring dan evaluasi atas pemberian Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan (1) disampaikan kepada evaluasi sebagaimana dimaksud pada
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdapat penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan APB Nagari tahun berkenaan, Wali Nagari yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati:
Pasai 27
Peraturan Bupati ini berlaku pada tangga! diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal
24
Pobxyati2016
SYAHIRAN
BUPATLPASAMAN BARAT
| Diketahui | Tanggal | Paraf |
|-------------------|------------------|---------|
| Wakil Bupati | | LL |
| SEKDA | n Je8-£ 1 | (t I |
| Kepala BPKAD | I-08- | yg |
| Sekretaris BPKAD' | IT | 7. 63 - Dal | |
| | | . |
Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 04 Adekvari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT It
IA BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdapat penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan APB Nagari tahun berkenaan, Wali Nagari yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal Aj Keleruan 2016
BUPATI PASAMAN BARAT AAAAD
SYAHIRAN
Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 24 Tebwwi 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR