Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2011
Tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN TABANAN
Berlaku: 28 Nopember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- a. bahwa wilayah Kabupaten Tabanan memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana alam, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan.
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Lembar Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan
B U P A T I T A B A N A N
M E M U T U S K A N :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN TABANAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan Daerah .
4. Bupati adalah Bupati Tabanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan
6. Otonomi Daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan,kerugian harta benda,dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 3

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penangulangan bencana.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan /atau kabupaten /kota lain;
- d. pengaturan penggunaan tehnologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi,kabupaten /kota.
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan
BAB V - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex -officio dijabat oleh sekretaris Daerah
Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB V - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian, terpadu dan menyeluruh.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
- a. kepala;
- b. unsur pengarah;
- c. unsur pelaksana;
- d. unit pelaksana teknis ;
- e. jabatan fungsional.
- (2) Unsur Pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat professional,berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD
- (3) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD
- (4) Unsur Pelaksana BPBD, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsure pelaksana BPBD sehari-hari.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) beranggotakan 9 (sembilan ) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang dari instansi Pemerintah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional
- (2) Unsur pengarah BPBD mempunyai fungsi:
3. a.menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
4. b.memantau;dan
5. c.mengevaluasi dalam penyelenggaraan penangulangan bencana daerah.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan terdiri dari :
- a. kepala pelaksana;
- b. sekretariat unsur pelaksana;
- c. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. seksi Kedaruratan dan logistik;dan
- e. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Sekretariat dan seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 12

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas :
- a. merumuskan rencana pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh Unsur Pelaksana.
- b. mengawasi sumber-sumber dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan penangulangan bencana di daerah;
- c. menetapkan arahan-arahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. mengawasi pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana di daerah.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 13

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) melaksanakan penangulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
- a. pra bencana
2. b saat tanggap darurat; dan
3. c pasca bencana.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 14

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 15

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat bencana dari pasca bencana
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 16

Fungsi komando sebagaimana dimaksus dalam Pasal 14 huruf b , merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada didaerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan darurat bencana.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 17

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan fungsi kordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada didaerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penangulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - URAIAN TUGAS
Pasal 18

Uraian tugas BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB VII - URAIAN TUGAS
Pasal 19

Bagan Sruktur Organisasi BPBD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII - URAIAN TUGAS
Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian di bidang penanggulangan bencana dan sesuai kebutuhan.
BAB VII - URAIAN TUGAS
Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana Badan adalah jabatan struktural Eselon III.a;
- (2) Sekretaris Badan adalah jabatan struktural Eselon IV.a;
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a;
BAB VIII - ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 23

- (1) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integrasi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana Badan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Unsur pengarah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB VIII - ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 24

- (1) Penetapan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Penetapan anggota unsur Pengarah dari masyarakat profesional dilakukan melalui pendaftaran dan seleksi oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Kepala BPBD
- (3) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur Pengarah dari masyarakat profesional hasil seleksi kepada Bupati untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
- (4) Calon anggota unsur Pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur Pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
- (5) Anggota Unsur Pengarah ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan anggota unsur Pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing
.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana Badan, dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana Badan, berkewajibann memberi petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan kerja.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 27

Kepala Pelaksana Badan, mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 28

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 29

Rapat Koordinasi BPBD Kabupaten, diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 30

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh Kepala Pelaksana Badan.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 33

- (1) Pelaksanan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 secara teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh kepala BPBD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala pelaksana BPBD.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana,melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 35

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 36

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
3. a.laporan situasi bencana;
4. b.laporan bulanan kejadian bencana;dan
5. c.laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dana konstijensi bencana,dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Diundangkan di Tabanan pada tanggal 28 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
I NENGAH JUDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 10
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 37

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Tabanan dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dialihkan tugas dan fungsinya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pejabat yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.
Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 28 Nopember 2011
BUPATI TABANAN,
NI PUTU EKAWIRYASTUTI
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi dalam arti Daerah diberikan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan,peningkatan peran serta,prakarsa dan pembudayaan masyarakat yang betujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip otonomi nyata adalah untuk menangani urusan Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,wewenang dan kewajiban yang senyatanya ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan Nasional. Penyelenggaraan Otonomi Daerah harus menjamin keserasian dan kerja sama antar Daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi Daerah mengakui adanya keanekaragaman Daerah / Spesifikasi Daerah baik sosial budaya, sosial ekonomi, maupun secara geografis. Disisi lain Pemerintah berupaya terus mengeluarkan pedoman tentang Penanggulangan Bencana Daerah sehingga Daerah mempunyai pedoman dalam membentuk Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
PENJELASAN
Pasal 1 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6 :

Cukup jelas| Pasal | 7: | Cukup jelas ||---------|------|---------------------------|| Pasal | 8: | || Pasal | 9: | || Pasal | 10 | Cukup jelas : || Pasal | 11 | Cukup jelas : || Pasal | 12 | Cukup jelas : || Pasal | 13 | Cukup jelas : || Pasal | 14 | Cukup jelas : || Pasal | 15 | Cukup jelas : || Pasal | 16 | Cukup jelas : || Pasal | 17 | Cukup jelas : || Pasal | 18 | Cukup jelas : || Pasal | 19 | Cukup jelas : Cukup jelas || Pasal | 20 | : Cukup jelas || Pasal | 21 | : || Pasal | 22 | Cukup jelas : || Pasal | 23 | Cukup jelas : Cukup jelas || Pasal | 24 | : Cukup jelas || Pasal | 25 | : Cukup jelas || Pasal | 26 | : Cukup jelas || Pasal | 27 | : Cukup jelas || Pasal | 28 | : Cukup jelas || Pasal | 29 | : Cukup jelas || Pasal | 30 | : Cukup jelas || Pasal | 31 | : Cukup jelas || Pasal | 32 | : Cukup jelas || Pasal | 33 | : Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 34 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39 :

Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 10## BUPATI TABANAN## LAMPIRAN## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANANNOMOR .. TAHUN 2011## TENTANGPEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANANLAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANANNOMOR :12 TAHUN 2011TENTANG:PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN## BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH## LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANANNOMOR :12 TAHUN 2011TENTANG:PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANANBagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daeral## BUPATI TABANANNI PUTU EKA WIRYASTUTILAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANANNOMOR :12 TAHUN 2011TENTANG:PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN## BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH## BUPATI TABANAN,NI PUTU EKA WIRYASTUTI