Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 2 Juni 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
W ALIKOT A SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN W ALIKOTA SINGKA WANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN AT AS PERATURAN WALIKOT A NOMOR 18 TAHUN 2015 TENT ANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPIT ASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA F ASILIT AS KESEHAT AN TINGKAT PERT AMA MILIK PEMERINTAH KOTA SINGKA WANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa beberapa pengaturan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan untuk jasa pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Singkawang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
+
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-Katalog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 999); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1610); 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita
27. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang tahun 2008 Nomor 5);
30. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Singkawang Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 24);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
N/A
Pasal 1

- tentuan BAB VI Pasal 16 ayat (3), ayat (4), ayat (6) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Tahun 2015 Nomor 24), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan mempertimbangkan variabel:
'
- a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan; clan
- b. kehadiran:
- (3) Variabel jenis ketenagaan clan/ atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, cliberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
- c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
- d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
- e. tenaga non kesehatan paling rendah 03, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
- f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administrative, diberi nilai sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
- b. tambahan nilai 50 {lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
- c. tambahan nilai 30 {tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggungjawab penatausahaan keuangan.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
17. Ketidakhadiran karena sakit dan/ a tau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (8) Setiap tenaga sebagaimana climaksud pada ayat (3) yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
- b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 {lima be las);
- d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 {dua puluh); dan
- e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 2 Juni 2016
WALIKOTA SINGKAWANG,
AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 13 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pembina Tk.I
NIP.19681016 199803 1 004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BI'PATI TULINGAGUNG PROVITSI JAWA TIUT'R'
PERATT'RAIT BT'PATI TULI'rGAGI'I{G
IfouoR 2 TAITUI| 2015
TEI{TAIfG
PTDOMAIT PENERA"PIII| STANDAR PELAYAITAI| MNilMAL PEMERII|TATI KAAI'PATEI| TULT'I|GAGT'I|G
DEI{GAN RAHMAT TI'HAIT YAITG DTAIIA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dal Penerapan Standar Pelayalan Minimal, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten T\rlungagung;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2. Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 11.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; I z-
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 20O8 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota 13.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor I Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang l,ayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan; t4.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota; 15.
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2O1O tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pekeq'aan Umum Nomor : 14 / PRT / M / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Peke{aan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Peke4'aan Umum Dan Penataan Ruang;
Menetapkan :
:
3
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ls/MEN/X/ 2OlO tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2Ol4 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakeq'aan; 18.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2OIO tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota; 19.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.l4O / 12 / 2OlO tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/ Kota; 20.
- Peraturan Menteri Kebudavaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK.50 1 /MKP / 2OLO tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian; 21.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 02 Tahun 2013 sebagai Perubahan Peraturan Nomor PM.81 Tahun 2Ol1 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah KabupatenlKota; 22.
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/85 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal {SPM) Bidang Keluarga Berencana; 23.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 20ll tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota; 24.
ttMlrrusllAlf :
PERATTIRAN BITPATI TEIYTAIIG PEDOMAII PEIIERAPAII STAITDAR PEL/IYANAIT MIIYIMAL PEMERIITTAII I(ABT'PATEIV TULI'IIGAGUITG.
BAB I - KEiIEIITUAIT I'MUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ttrlungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung'
4. satuan Kerja Perangtcat Daerah yang selanjubrya disebut SKPD adalah Satuan Ke{a Peranglat Daerah Kabupa:ten Tulungagung
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyaral&lt;at.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
2. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 7
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu,pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 8.
4. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakal untuk menggambarkan Desarar sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan. proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. 9.
5. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan uiusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SpM. 10.
6. Rencana Pencapaian SpM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokum"r, pir.rrc".r."r, daerah yang dijabarkan pada Rencana pimbanzunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKpD, Re-nstra\_ SKPD, dan Renja-SKpD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyel enggaraan pelayanan dasar. 11.
7. Analisis Kemampuan dan potensi Daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah. 12.
8. Progrlm adalah penjabaran kebijakan SKpD dalam bentuk upaya yang berisi satu itau tebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk\_-mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 13.
9. T:q"* . adal\_alr bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unii keria pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian -*"*"" 14.
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran {output) dalam bentuk barang/jasa.
BAB II - MAKST'D DAIT TUJUAIT
Pasal 2

- Pedoman Penerapan SPM dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan kepada SpM yang ditetapkan masing-masing Kementerian dan L,embaga Pemerintah Non Kementerian. (1)
- Pedoman Penerapan SPM bertujuan untuk memberikan landas€rn hukum kepada SKPD dalam pengintegrasian rencana pencapaian SpM ke dokumen perencanaan dan penganggaran. (21
BAB III - RUAITG LIIYGKT'P
Pasal 3

Ruang lingkup rencana pencapaian SpM, meliputi :
- a. J\_!1is pelayanan dasar yang ditetapkan sebagai bidang SPM yang wajib dilaksanakan SKpb sehku penanggungiawab SpM;
- b. batas waktu Pencapaian SpM yang mengacu batas waktu pencapaian SpM secara Nasional;
- c. pengintegrasian rencana pencapaian spM dalam dokumen perencanaan dan peng€rnggaran;
- d. mekanisme pembelanjaan penerapan SpM; dan
- e. sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SpM kepada masyarakat.
BAB IV - BIDAITG STANDAR PELAYAIVAN MINIMAL
Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan penerapan SPM yang meliputi 15 (lima belas) bidang yang mitipuU :
- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
- c. Bidang Pendidikan Dasar;
- d. Bidang Sosial;
- e. Bidang layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
4. Bidang Lingkungan Hidup; f.
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; g.
6. Bidang Ketenagakerj aan ; h.
7. Bidang Peke{aan Umum dan Penataan Ruang; i.
8. Bidang Ketahanan Pangan; i
9. Bidang Kesenian; k.
10. Bidang Komunikasi dan Informatika; l.
11. Bidang Penanaman Modal; m.
12. Bidang Perhubungan; dan n.
13. Bidang Perumahan Rakyat. o.
BAB V - .'ANGT(A WAKTU DAI{ REI|CAITA PEI|CAFAIAIY SPM
Pasal 5

- Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM Daerah tertua-ng dalam Matriks Rencana Pencapaian SPM yang berisikan prosentase rencana capaian kineq'a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (1)
- Matriks Rencana Pencapaian SPM sebagaimana ayat (1) digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar. (21
- Rencana pencapaian SPM Daerah sebagaimana ayat (1) mengacu pada batas waltu pencapaian Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3)
- Pemerintah Daerah dalam menentukan Rencana Pencapaian SPM sebagaimana ayat mempertimbangkan: (1) (4)
- a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;
- c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah.
- b. target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan
Paral 6
- (U Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf (c) meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan parlisipasi masyarakat.
- (21 Faktor kemampuan dimaksud pada menganalisis: dan potensi Daerah sebagaimana ayat (1) digunakan untuk
- a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar;
- b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
- d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.
- (3) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf (d), perlu mempertimbangkan:
- a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan pemerintah daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
- b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua unit ke{a/SKPD dalam target pencapaian dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
- c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (41 Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (5) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan terkait rencana pencapaian SPM.
BAB VI - BATAS UTANTU DAIT TARGET PENCAPAIAN SPM
Pasal 7

- Batas waktu Pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dalam pencapaian dan penerap€rn SPM. (1)
- Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1) dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapa.n SPM. {21
- Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan DPA-SKPD. (3)
8
- (4) Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB V - PTITGINTEGRASIIAIT RTNCAITA PEI|CAFAIAII SPU DALA"U DOKTIilEIY PEREIYCANAAIY
Pasal 8

- Rencana Pencapaian SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM. (U
- Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sr'lah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS). (21
BAB V - PTITGINTEGRASIIAIT RTNCAITA PEI|CAFAIAII SPU DALA"U DOKTIilEIY PEREIYCANAAIY
Pasal 9

- RPJMD yang memuat rencana pencapaian SpM menjadi pedoman penJrusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS. (1)
- Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian SPM bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar. (21
Pa:al 1O
Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Keq'a SKPD disusun berdasarkan Renstra SKpD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam
- satu tahun anggaran dalam RKPD.
BAB V - PTITGINTEGRASIIAIT RTNCAITA PEI|CAFAIAII SPU DALA"U DOKTIilEIY PEREIYCANAAIY
Pasal 11

- (1) Rencana pencapaian SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah.
2. (21 Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati.
3. (s) Tolok ukur tingkat prestasi keq'a pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SpM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
4. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun (41
berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
BAB VIII - MEKANISME PEMBELAITT'AAIY PEI{ERAPAI{ SPM
Pasal 12

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DpRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SpM.
BAB VIII - MEKANISME PEMBELAITT'AAIY PEI{ERAPAI{ SPM
Pasal 13

Nota kesepakatan tentang KUA dan ppAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar penyusunan RKASKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang menga.cu pa.da rencana pencapaian SpM.
BAB VIII - MEKANISME PEMBELAITT'AAIY PEI{ERAPAI{ SPM
Pasal 14

- (1) Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SpM mengacu padi indikator kine{a, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja dan satuan harga.
2. (21 RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SpM.
BA8 Ix PEMBIAYAAJ|
Paral l5
- Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SpM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Tulungagung. (l)
- Dalam rangka optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SpM, alokasi anggaran SpM dapat bersumber dari ApBN dan Sumber dana lain yang sah. (21
BAB X - II{FORilASI PEITCAPAIAI{ SPM KTPADA MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SpM dan realisasinya merupakan bagran dari LppD dan LKpJ.
- l2l Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.
BAB XIII - X TENTUAIY PEITUTI'P
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tlrlungagung dan Keputusan Bupati Nomor 188.451 157 / Ol3 / 2Ol4 tentang Target Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten T\rlungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - X TENTUAIY PEITUTI'P
Pasal 20

Peraturan Bupati Ttrlungagung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.
Ditetapkan di Thlungagung pada tanggal 5 Januari 2O15
,/
SYAHRI NULYO
Diundangkan di Tulungagung 5 Januari 2015 DAERAH pada SEKT
Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1006
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 2
(
(
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR :2TAHUN2015
TANGGAL: SJANUARI2015
t'EilIS PELAYAITAIT DASAI', IITDIIIATOR KI!TER.'A, DAIT REITCANA TARGET PTilCIIPIIIAI| STAITDITR PELAYIIITATI UIilIilAL
1. BIDANG PERUMAI.IAN RAKYAT
| No | JENIS PEIAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | JENIS PEIAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 20L6 | 20t7 | 2018 | 20L9 |
| a. | Rumah layak huni dan terjangkau | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 100 | 2025 | % | 86,7 | 87,2 | 87,8 | 88,9 | 90 |
| a. | Rumah layak huni dan terjangkau | Cakupan rumah layak huni yang terjangkau | 70 | 2025 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| b. | Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasara na, | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU | 100 | 2425 | % | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 |
(
(
2. BIDANG PEMERINTAHAN DAIAM NEGERI
| | No JENIS PEIAYANAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | No JENIS PEIAYANAN | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| a. | Pelayanan dokumen kependudukan, | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga | LAO% | 2015 | % | 90 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| a. | Pelayanan dokumen kependudukan, | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk | LW% | 2015 | % | 85 | 87 | 95 | 95 | 95 |
| a. | Pelayanan dokumen kependudukan, | Cakupan penerbitan Kutipan Akte Kelahiran | 90% | 2020 | % | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 |
| a. | Pelayanan dokumen kependudukan, | Cakupan penerbitan Kutipan Akte Kematian | 70% | 2020 | % | 20 | 34 | 45 | 70 | 70 |
| b. | Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Tulungagung | LW% | 20t5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| b. | Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 3 x patrol dlm sehari | 20L4 | % | 2,L | 2,t | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
| b. | Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Tulungagung | 1 org setiap RT atau sebutan lainnya | 20L4 | % | 1 | L | 1 | L | 1 |
| c. | Penanggulangan bencana kebakaran, | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Tulungagung | 8A% | 2015 | o/o | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| c. | Penanggulangan bencana kebakaran, | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) | 75% | 2015 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| c. | Penanggulangan bencana kebakaran, | Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | 8s% | 20L5 | % | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 |
| c. | Penanggulangan bencana kebakaran, | Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) | 90% | 2015 | % | 38 | 40 | 50 | 55 | 62,5 |
(
3. BIDANG soslAt
| | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 20L9 |
| a. | Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial | Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial | | | | | | | | |
| a. | o Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Sosial | 80 | 2015 | % | 30 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| a. | r Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial. | Persentase PMKS Skala Kabupaten yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya | 80 | 20L5 | % | 1L | t7 | 23 | 29 | 35 |
| b. | Penyediaan sarana dan prasarana sosial | Penyediaan sarana dan prasarana sosial | | | | | | | | |
| b. | o Penyediaan sarana prasarana panti sosial | Persentase Panti Sosial Skala Kabupaten yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 80 | 2015 | % | 45 | 55 | 70 | 75 | 80 |
| b. | o Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti. | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial bebasis Masyarakat ( WKSBM ) Yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 60 | 20L5 | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| c. | Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat | Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat | | | | | | | | |
| c. | o Bantuan sosial bagi korban bencana | Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat | 80 | 2015 | % | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| c. | r Evakuasi korban bencana | Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat LengkaP | 80 | 2015 | Yo | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 |
('
| No | JENIS PEIAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | JENIS PEIAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 2016 | 20t7 | 2018 | 20t9 |
| d. | pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlanta r yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu | Penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta Lanjut usia tidak potensial yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu. | 40 | 2015 | % | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 |
4. BIDANG KESEHATAN
| No | JENIS PEIAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | TARGET NASIONAT | TARGET NASIONAT | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | JENIS PEIAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 20L5 | 2At7 | 2018 | 20L9 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan kunjungan ibu hamil | 95 | 2015 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; | 80 | 2015 | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 90 | 2015 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan pelayanan nifas | 90 | 2015 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | 80 | 20to | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan kunjungan bayi | 90 | 2010 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan Kelurahan Universal Child lmmunization (UCl) | 100 | 20L0 | % | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan pelayanan anak balita | 90 | 2010 | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan pemberian makanan pendamping Air Susu lbu pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | 100 | 201_0 | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 4A |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100 | 2010 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan penjaringan kesehatan siswa Sekolah Dasar dan setingkat | L00 | 2010 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif | 70 | 2010 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit; | | | | | | | | |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | 100 | 2010 | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| a. | Pelayanan kesehatan dasar | b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita | 100 | 2010 | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
(
(
| No | JENIS PEIAVANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | JENIS PEIAVANAN DASAR | INDIKATOR | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 20L6 | 20L7 | 2018 | 2019 |
| | | c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif | 100 | 20LO | % | 40,8 | 4t,6 | 42,4 | 43,3 | |
| | | d. Penderita DBD Yang Ditangani | 100 | 2010 | % | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| | | e. Penemuan Penderita Diare | 100 | 2010 | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| | | CaLupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | 100 | 2015 | % | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| b. | Pelayanan kesehatan rujukan | cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 100 | 20L5 | % | t7,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 |
| | | Cat<upJn pelayanan Sawat darurat level 1 yang harus rtiharilzrn crrrn:r ke<phatan cli Kabuoaten Tulunqagunq | 100 | 20L5 | % | 45 | 55 | 64 | 73 | 75 |
| c. | Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa | Cakupan Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 100 | 20L5 | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| d. | Promosi kesehatan dan oemberdayaan masyara kat | Cakupan Desa Siaga Aktif | 80 | 2015 | % | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
(
(
5. SIDAI{C IAYAT{AI{ TERPADU BAGI SAK]SI DAI{/ATAU KORBA'{ TIT{DAI( PIDAI{A PERDAGANGAN ORAT{G DAN PE'{GHAPUSAN EI(5PU)]TA5I SEXSUAI. PADA AI{AI( DAI{ REMAJA DAt{ BIDA]IG I.AYAT{AN IERPADU BAGI PEREMPUAI{ DAI{ AT{AX TONBAI{ KETERASA
| No | JENIS PEIAYANAN DASAR | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | JENIS PEIAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA % | Tahun | SATUAN | 2015 | 20t6 | 20L7 | 2018 | 20L9 |
| a. | Penanganan Pengaduan/ Laporan korban kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. | 100 20L4 | % | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 75 |
| b. | Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan | 2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 100 | 20L4 % | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| c. | Rehabilitasi Sosial Perempuan Dan Korban Kekerasan Bagi Anak | 3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | 75 | 20L4 % | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 60 |
| c. | Rehabilitasi Sosial Perempuan Dan Korban Kekerasan Bagi Anak | 4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit layanan terpadu | 75 | 20L4 o/o | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 60 |
| d. | Penegakan Dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan | 5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. | 80 | 20L4 % | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
(
(
| | JENIS PETAYANAN DASAR | | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | JENIS PETAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 20L5 | 20L6 | 20L7 | 2018 | 2019 |
| | | 6. Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak | 50 | 20L4 | % | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| e. | Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Korban Kekerasan | 7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 50 | 20L4 | % | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| e. | Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Korban Kekerasan | 8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 100 | 20L4 | % | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
(
(
5. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
| No | JENIS PE1AYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | JENIS PE1AYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 20L5 | 20L7 | 2018 | 2019 |
| a. | Pelayanan pencegahan pencemaran air | Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air | 100 | 20L4 | % | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| b. | Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak | Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara | 100 | 20t4 | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| c. | Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa | Prosentase Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dibandingkan dengan luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa | 100 | 20L4 | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| d | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. | Prosentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan dalam 1 (satu)tahun. | L00 | 20t4 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(
7. BIDANG KETUARGA BERENCANA
| No | JENIS PETAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | | TARGET NASIONAT | SATUAN | | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | % | Tahun | 2015 | 20t6 | 20L7 | 2018 | 2019 |
| a. | Komunikasi dan edukasi berencana sejahtera informasi keluarga dan | 1. | Cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%l | 100 | 20L4 o/o | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| a. | Komunikasi dan edukasi berencana sejahtera informasi keluarga dan | 2. | Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta Keluarga Berencana aktif (65%) | 100 | 20L4 % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| a. | Komunikasi dan edukasi berencana sejahtera informasi keluarga dan | 3. | Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber- Keluarga Berencana tidak terpenuhi (Unmet Need) (s%l | 100 | 20L4 % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| a. | Komunikasi dan edukasi berencana sejahtera informasi keluarga dan | 4. | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber- Keluarga Berencana (7tr/ol | 100 | 20t4 % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| a. | Komunikasi dan edukasi berencana sejahtera informasi keluarga dan | 5. | Cakupan Pasangan Usia Subur peserta Keluarga Berencana anggota Usaha Peningkatan pendapat Keluarga Sejahtera yang ber-Keluarga Berencana (87yol | 100 | 20L4 % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| a. | Komunikasi dan edukasi berencana sejahtera informasi keluarga dan | 5. | Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana 1 (satu) petugas disetiap ! (dua) desa/kelurahan | 100 | 20L4 o/o | 85 | 90 | 95 | 100 | L00 |
| a. | Komunikasi dan edukasi berencana sejahtera informasi keluarga dan | | 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (satu) pgtugas disetiap 2 (dua) desa/kelurahan 1 | 100 | 20L4 % | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 100 |
| b. | Penyediaan alat dan obat kontrasepsi mencakup penyedian | 8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi mencakup penyedian alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun | 30% 100 | 20t4 | % | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 100 |
| c. | alat Penyedian informasi data mikro mencakup penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan | 9. Cakupan penyedian informasi data mikro mencakup penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan. mikro keluarga setiap kelurahan 10ff26 setiap tahun | di 100 | | 20L4 % | 92,5 | 95 | 97,5 | 1 | 1.00 |
a,u
(
8. BIDANG PENDIDIKAN DASAR
| INDIKATOR | KINERJA | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INDIKATOR | KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 20t6 | 20t7 | 2018 | 2AL9 |
| Pelayanan pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah | 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; | 100 | zot4 | % | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 |
| 2. Jumlah peserta didik dalam setiap belajar untuk SD/Mltidak melebihi dan untuk SMPIMTs tidak melebihi Untuk setiap rombongan belajar (satu) ruang kelas yang dilengkapi dan kursi yang cukup untuk peserta guru, serta papan tulis; | rombongan 32 orang, 36 orang. tersedia 1 dengan meja didik dan 100 | 20t4 | | % | 97,L5 | 97,25 | 97,50 | 97,70 | 97,90 |
| 3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; | 100 | 20L4 | | o/o | 73 | 75 | 78 | 79 | 81 |
| 4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; | 100 | 20r4 | % | 89 | 89 | | 90 | 91 | 93 |
V
t(
a
l
| No | I JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | I JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 20L6 | 20L7 | 2018 | 2019 |
| | | 5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 5 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan | 100 | 2014 | o/o | 78,8L | 78,90 | 79 | 79,L0 | 79,20 |
| | | 6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap _ Jumpun mata pelajaran; | 100 | 2014 | % | L00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7. Di setiap SD/tvtl tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik 51 atau D- lV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik | 100 | 20L4 | % | 95,15 | 95,20 | 95,25 | 95,30 | 95,35 |
| | | 8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-tV sebanyak 7O% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 4oo/o dan 2OYo | 100 | 20L4 | % | 100 | L00 | 100 | 100 | 100 |
| | | 9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-tV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, lpA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan pKn | 100 | 20t4 | % | 92,94 | 92,95 | 93 | 93,10 | 93,20 |
| | | 10. Di setiap Kabupaten /Kota semua kepala SD/Ml berkualifikasi akademik S-1 atau D-tV dan telah memil iki sertifikat pendidik | 100 | 20L4 | % | 88,10 | 88,20 | 88,25 | 88,30 | 89,35 |
| | | 1. Di setiap kab/kota semua kepala SMp/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-tV dan telah | 100 | 20t4 | % | 86 | 86,50 | 87 | 87,50 | 88 |
(
(
| | | | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | JENIS PEI.AYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 2016 | 20L7 | 2018 | 2019 |
| | | memiliki sertifikat pendidik; | | | | | | | | |
| | | 12. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolahl madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atat D-lV dan telah memiliki sertifikat Pendidik | 100 | 20L4 | % | 81,80 | 81,90 | 81,99 | 82,4O | 82,90 |
| | | 13. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; | 100 | 20t4 | % | 95,20 | 95,30 | 95,45 | 95,60 | 95,75 |
| | | 14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kalisetiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; | 100 | 20L4 | % | 93,91 | 93,99 | 94,10 | 94,25 | 94,35 |
| b. | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 15. Setiap SD/Ml menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, lPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik | L00 | 20L4 | % | 100 | 100 | L00 | 100 | 100 |
| | | 16. Setiap SMPIMTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; | 100 | 20t4 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 17. Setiap SD/Ml menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, modeltubuh manusia, bola dunia | 100 | 20L4 | % | 85,15 | 85,45 | 86,7O | 86 | 85,20 |
(
(
| | | | TARGET NASIONAT | TARGET NASIONAT | | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | JENIS PEIAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 2016 | 20L7 | 2018 | 20L9 |
| | | (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; | | | | | | | | |
| | | 18. Setiap SD/Ml memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; | 100 | 20L4 | o/o | 87,50 | 87,60 | 87,75 | 87,85 | 87,95 |
| | | 19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; | 100 | 20t4 | % | 87,96 | 88,25 | 88,50 | 88,75 | 89 |
| | | 20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : | 100 | 2Qt4 | o/o | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | a. Kelas I - ll : 18 jam Per minggu | | | | | | | | |
| | | b. Kelas lll : 24 jam Per minggu | | | | | | | | |
| | | c. Kelas lV -Yl :27 jam Per minggu | | | | | | | | |
| | | d. KelasVll -lX:27 jam Perminggu | | | | | | | | |
| | | 21. Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku | 100 | 20t4 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 22. Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diamPunYa | 100 | 20t4 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(
(
| No | JENIS PETAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | JENIS PETAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | % | Tahun | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik | 100 | 20L4 | o/o | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 24. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada Suru dua kali dalam setiap semester | L00 | 20r4 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluas mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhit semester dalam bentuk laporan hasil presentas belajar peserta didik | 100 | 20L4 | o/o | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 26. Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau | 100 | 20L4 | % | 100 | 100 | 100 | L00 | 100 |
| | | 27. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip' prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). | L00 | 20L4 | % | 100 | 1 | L00 | 100 | 100 |
(
(
9. BIDANG KETENAGAKERJMN
| No | JENIS PETAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | TARGET NASIONAL | TARGET NASIONAL | SATUAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN | RENCANA TARGET PENCAPAIAN |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------