PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 14 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DAN KESEJAHTERAAN KEPADA DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH (DTA) DALAM KABUPATEN BATANG HARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Takmiliyah Awaliyah (DTA) perlu adanya Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) dan kesejahteraan kepada para tenaga Pendidik pada Diniyah tanggung jawab terhadap anak didik pada Diniyah Takmiliyah (DTA) dalam Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) dan Kesejahteraan dimaksud dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pendidikan keagamaan pada Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) dan Kesejahteraan kepada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dalam Kabupaten Batang Hari.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
SALINAN
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Diniyah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017(Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73);
Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama;
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Tulis Baca Al Qur'an;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan AlQur'an dalam kehidupan sehari-hari;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Bimbingan Agama Islam;
6. Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/210/BAKD tanggal tentang Dukungan Dana APBD;
7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor : kw.05.4/4/PP.00.4/3697/2008 perihal Pencabutan Izin Operasional Madrsah Ibtida'iyah Swasta (MIS);
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor : kw.05.4/4/PP.00.4/253/2008 tentang Penertiban Status Kelembagaan dan Penyelenggaraan Madrasah ibtida'iyah Swasta (MIS) dilingkungan Kantor Wliyah Departemen Agama Provinsi Jambi;
9. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor : kw.05.5/7/HK.00.5/532/2008 tentang Pedoman Tekhnis Pendirian dan Pelaksanaan Diniyah Takmiliyah;
10. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari Nomor : Kd.05.4/5/PP.00.7/188/2008 tentang Penetapan Pendirian Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DAN KESEJAHTERAAN KEPADA DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH (DTA) DALAM KABUPATEN BATANG HARI.