UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997
Tentang KETENAGANUKLIRAN
Berlaku: 10 TAHUN 1997
N/A
Preamble

Menimbang
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR10 TAHUN 1997 TENTANG
KETENAGANUKLIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara, yang pemanfaataannya bagi pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa perkembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir dalam berbagai bidang kehidupan manusia di dunia sudah demikian maju sehingga pemanfaatan dan pengembangannya bagi pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan perlu ditingkatkan dan diperluas untuk ikut meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa;
- c. bahwa demi keselamatan, keamanan, ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tepat dan hati-hati serta ditujukan untuk maksud damai dan keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- d. bahwa karena sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenaganukliran.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGANIKLIRAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir.
2. Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebasakan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
3. Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.
4. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. bahan nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.
6. bahan galian nuklir adalah bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir.
7. Bahan bakar nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan proses transformasi inti berantai.
8. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi.
9. Zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).
10. Pengelolaan limbah radioaktif adalah pengumpulan pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah radioaktif.
11. Radioisotop adalah isotop yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan radiasi pengion.
12. Instalasi nuklir adalah:
- a. reaktor nuklir;
- b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau
- c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bebas.
13. Reaktor nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioisotop.
14. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir.
15. Kecelakaan nuklir adalah setiap kejadian atau rangkaian kejadian yang menimbulkan kerugian nuklir.
16. Kerugian nuklir adalah setiap kerugian yang dapat berupa kematian, cacat, cedera atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisan bahan bakar nuklir dalam instalasi nuklir atau selama pengangkutan, termasuk kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan kerugian sebagai akibat atau tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup.
17. Pengusaha instalasi nuklir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam pengoperasian instalasi nuklir.
18. Pihak ketiga adalah orang atau badan yang menderita kerugian nuklir, tidak termasuk pengusaha instalasi nuklir dan pekerja instalasi nuklir yang menurut struktur organisasi berada di bawah pengusaha instalasi nuklir.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Bahan nuklir terdiri atas:
- a. bahan galian nuklir,
- b. bahan bakar nuklir, dan
- c. bahan bakar nuklir bekas.
- (2) Bahan nuklir dikuasai oleh Negara dan pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh Pemerintah
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 5

Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 6

Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan, dan tata kerja lembaga-lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
BAB II - KELEMBAGAAN
Pasal 7

Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir secara komersial.
BAB III - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 8

- (1) Penelitian dan pengembangan tenaga nuklir harus diselenggarakan dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk keselamatan, keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan terutama oleh dan menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana.
- (3) Penelitian dan pengembangan mengenai keselamatan nuklir perlu diperhatikan untuk mengurangi dampak negatif pemanfaatan tenaga nuklir.
- (4) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan instansi dan badan lain.
BAB IV - PENGUSAHAAN
Pasal 9

- (1) Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain.
BAB IV - PENGUSAHAAN
Pasal 10

- (1) Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan/atau badan swasta.
BAB IV - PENGUSAHAAN
Pasal 11

- (1) Produksi bahan bakar nuklir nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Produksi bahan bakar nuklir komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.
BAB IV - PENGUSAHAAN
Pasal 12

- (1) Produksi radioisotop nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Produksi radioisotop komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.
BAB IV - PENGUSAHAAN
Pasal 13

- (1) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dan perguruan tinggi negeri.
- (3) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.
- (4) Pembangunan reaktor nuklir komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa pembangkit listrik tenaga nuklir, ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk:
- a. terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;
- b. menjamin keselamtan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- c. memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;
- d. meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;
- e. mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan
- f. menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Setiap kegaitan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketetenraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terdahap lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
Pasal 17

- (1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
Pasal 18

- (1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya.
- (2) Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
BAB V
Pasal 19

- (1) Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Pengawas.
BAB V
Pasal 20

- (1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu.
BAB V
Pasal 21

Badan Pengawas melakukan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, dan anggota masyarakat serta perlingungan terhadap lingkungan hidup.
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
Pasal 22

- (1) Pengelolaan limbah radioktif dilaksanakan untuk mencegah timbulnya bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat dan lingkungan hidup.
- (2) Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam jenis limbah radioaktif tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi.
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
Pasal 23

- (1) Pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan atau menunjuk Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
Pasal 24

- (1) Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang wajib mengumpulkan, mengelompokan, atau mengolah dan menyimpan sementara limbah tersebut sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Penghasil limbah radioaktif tinggi wajib menyimpan sementara limbah tersebut dalam waktu sekurang-kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir.
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
Pasal 25

- (1) Badan Pelaksana menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah
-10 - radioaktif tingkat tinggi.
- (2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
Pasal 26

- (1) Penyimpanan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan biaya.
- (2) Besar biaya penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
BAB VI - PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
Pasal 27

- (1) Pengangkutan dan penyimpanan limbah radioaktif wajib memperhatikan keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan limbah radioaktif, termasuk pengangkutan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemeintah.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 28

Pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan nuklir selama pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas, yang bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga adalah pengusaha instalasi nuklir pengirim.
- (2) Pengusaha instalasi nuklir pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada pengusaha instalasi nuklir penerima atau pengusaha pengangkutan, jika secara tertulis telah diperjanjikan.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 30

- (1) Apabila pertanggungjawabab kerugian nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melibatkan lebih dari satu pengusaha instalasi nuklir dan tidak mungkin menentukan secara pasti bagian kerugian nuklir yang disebabkan oleh tiap-tiap pengusaha instalasi nuklir tersebut, pengusaha tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama.
- (2) Pertanggungjawaban tiap-tiap pengusaha instalasi nuklir sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi batas jumlah pertanggungjawabannya.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 31

Apabila dalam suatu lokasi terdapat beberapa instalasi nuklir yang dikelola oleh satu pengusaha instalasi nuklir, pengusaha tersebut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian nuklir yang disebabkan oleh setiap instalasi nuklir.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 32

Pengusaha instalasi nuklir tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nuklir yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi karena akibat langsung dari pertikaian atau konflik bersenjata internasional atau non-internasional atau bencana alam dengan tingkat yang luar biasa yang melampaui batas rancangan persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 33

- (1) Apabila pengusaha instalasi nuklir setelah melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat membuktikan bahwa pihak ketiga yang menderita kerugian nuklir disebabkan oleh kesengajaan penderita sendiri, pengusaha tersebut dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk membayar seluruh atau sebagian kerugian yang diderita.
- (2) Pengusaha instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk menuntut kembali ganti rugi yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga yang melakukan kesengajaan.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir paling banyak Rp. 900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) untuk setiap kecelakaan nuklir, baik untuk setiap instalasi nuklir maupun untuk setiap pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas.
- (2) Besar batas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Jumlah pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya digunakan untuk pembayaran kerugian nuklir, tidak termasuk bunga dan biaya perkara.
- (4) Batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 35

- (1) Pengusaha instalasi nuklir wajib mempertanggungkan pertanggungjawabannya sebesar jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) melalui asuransi atau jaminan keuangan lainnya.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban sebagiamana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pengusaha instalasi nuklir penerima atau pengusaha pengangkutan.
- (3) Apabila dalam suatu lokasi terdapat beberapa instalasi nuklir yang dikelola oleh satu pengusaha instalasi nuklir, pengusaha tersebut wajib mempertanggungkan pertanggungjawabannya untuk setiap instalasi yang dikelolanya.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 36

- (1) Apabila jumlah pertanggungan berkurang karena telah digunakan untuk membayar kerugian nuklir, pengusaha instalasi nuklir wajib menjaga agar jumlah pertanggungan tetap sesuai dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Apabila perjanjian pertanggungan telah berakhir atau batal karena suatu sebab lain, pengusaha instalasi nuklir tersebut wajib segera
memperbaharui perjanjian pertanggungannya.
- (3) Apabila pengusaha instalasi nuklir belum memperbaharui perjanjian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan terjadi kecelakaan nuklir, pengusaha tersebut tetap bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 37

- (1) Ketentuan tentang pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi instansi pemerintah yang bukan Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Penggantian kerugian nuklir akibat kecelakaan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 38

- (1) Perusahaan asuransi yang menanggung ganti rugi nuklir yang disebabkan kecelakaan nuklir wajib melakukan pembayaran ganti rugi paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan pernyataan adanya kecelakaan nuklir oleh Badan Pengawas.
- (2) Pernyataan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya kecelakaan nuklir.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 39

- (1) Hak menuntut ganti rugi akibat kecelakaan nuklir kedaluwarsa apabila tidak diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diterbitkan pernyataan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Apabila kerugian nuklir akibat kecelakaan nuklir melibatkan bahan nuklir yang dicuri, hilang, atau ditelantarkan, maka jangka waktu untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari saat terjadinya kecelakaan nuklir dengan ketentuan jangka waktu itu tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak bahan nuklir dicuri, hilang, atau ditelantarkan.
- (3) Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
-14 - dan ayat (2) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah penderita mengetahui atau patut mengetahui kerugian nuklir yang diderita dan pengusaha instalasi nuklir yang bertanggung jawab dengan ketentuan jangka waktu tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
Pasal 40

Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan ganti rugi sebagiamana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:
- a. Pengadilan Negeri tempat kecelakaan nuklir terjadi; atau
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal terjadi kecelakaan nuklir selama pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas di luar wilayah negara Republik Indonesia.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

- (1) Barangsiapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana pejara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan Kurungan paling lama 6
(enam) bulan.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk penghasil limbah radioatif tingkat rendah dan tingkat sedang dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Pasa saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan tenaga atom tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Badan Tenaga Atom Nasional dan lembaga lain tetap melakukan fungsinya sampai dibentuk lembaga baru berdasarkan undang-undang ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Bahan bakar nuklir bekas adalah bahan bakar nuklir yang telah digunakan sebagai bahan bakar dalam reaktor nuklir. Bahan bakar nuklir bekas tersebut merupakan limbah radiaktif tingkat tinggi.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

dan (2)
Badan Pelaksana yang dimaksud adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
PENJELASAN
Pasal 4

dan (2)
Bahan Pengawas yang dimaksud adalah lembaga pemerintah yang berada di
-7 - bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
PENJELASAN
Pasal 5

Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir adalah lembaga nonstruktural yang independen dan keanggotaannya terdiri atas para ahli dan tokoh masyarakat, yang dibentuk oleh Pemerintah dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Pembentukan Badan Usaha Milik Negara tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 8

, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
Pada dasarnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan, baik oleh Badan Pelaksana maupun pihak lain. Namun, tanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dibebankan kepada Badan Pelaksana.
Penelitian dan pengembangan teknologi nuklir terutama mengenai keselamatan nuklir, termasuk pengolahan limbah bahan bakar nuklir untuk mengurangi dampak negatifnya, perlu diperhatikan untuk mendapatkan terobosan-terobosan teknologi. Terhadap penelitian yang menghasilkan terobosan-terobosan teknologi diberikan penghargaan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkalu.
Yang dimaksud dengan badan lain dalam pasal ini adalah instansi pemerintah atau badan swasta baik nasional maupun asing.
PENJELASAN
Pasal 9

, dan ayat (2)
Badan Pelaksana diberi wewenang penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir yang bersifat nonkomersial. Dalam melaksanakan wewenang ini Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negera, koperasi, badan swasta, atau badan lain. Bentuk kerjasama itu diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Yang dimaksud dengan badan lain dalam pasal ini adalah instansi
-8 - pemerintah asing atau badan swasta asing.
PENJELASAN
Pasal 10

, dan ayat (2)
Karena bahan bakar nuklir merupakan bahan strategis, produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Walaupun demikian, Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

...
Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi itu dilakukan untuk setiap tapak di mana satu atau lebih pembangkit listrik tenaga nuklir akan dibangun. Dalam konsultasi ini Pemerintah harus memperhatikan sungguh-sungguh pendapat dan saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan hasil konsultasi tersebut dihormati dan dijadikan pedoman oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 14

dan ayat (2)
Pengawasan ini perlu dilakukan mengingat bahwa tenaga nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai bahaya radiasi.
Pengawasan ini dimaksudkan agar bahaya itu tidak terjadi.
Pengawasan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Mengeluarkan peraturan di bidang keselamatan nuklir agar tujuan pengawasan tercapai.
- b. Menyelenggarakan perizinan untuk mengendalikan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan perizinan ini Badan Pengawas dapat mengetahui dimana, oleh siapa, dan bagaimana pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan.
- c. Melaksanakan inspeksi secara berkala dan sewaktu-waktu untuk mengetahui apakah pemanfaatan tenaga nuklir mengikuti peraturan yang ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 15

Budaya keselamatan adalah sifat dan sikap dalam organisasi dan individu yang menekankan pentingnya keselamatan. Oleh karena itu, budaya keselamatan mempersyaratkan agar semua kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan harus dilaksanakan secara benar, saksama, dan penuh rasa tanggung jawab.
Salah satu tujuan pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir, yaitu perubahan tujuan dari maksud damai ke maksud lain.
PENJELASAN
Pasal 16

Ketentuan keselamantan yang perlu diatur lebih lanjut, antara lain, adalah ketentuan keselamatan kerja terhadap radiasi, ketentuan keselamatan pengangkutan zat radioaktif, ketentuan keselamatan terhadap pertambangan bahan galian nuklir, dan ketentuan keselamatan reaktor.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu pada ayat ini adalah pemanfaatan zat, alat, atau benda yang pancaran radiasi dan aktivitasnya lebih kecil daripada pancaran radiasi dan aktivitas yang seharusnya memiliki izin, antara lain, alat navigasi, jam, kaos lampu petromaks, dan pendeteksi asap.
Pengertian pembangunan pada ayat ini termasuk penentuan tapak dan konstruksi instalasi nuklir.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
Menteri Keuangan menetapkan besar biaya perizinan atas usul Badan Pengawas. Penerimaan biaya perizinan tersebut merupakan Penerimaan Negera Bukan Pajak dan disetorkan ke Kas Negara.
PENJELASAN
Pasal 19

Kedudukan petugas dalam pengoperasian reaktor nuklir dan pemanfaatan
PENJELASAN
Pasal 16

...
-11 - sumber radiasi sangat penting. Mengingat peranannya dapat menentukan aman atau tidaknya pengoperasian dan pemanfaatan itu, maka untuk mendapatkan izin, petugas tersebut harus menjalani suatu pengujian untuk membuktikan kualifikasinya.
Yang dimaksud dengan petugas tertentu adalah, antara lain, ahli radiografi, operator radiografi, petugas proteksi radiasi, petugas dosimetri, dan petugas perawatan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
Cukup jelas
Hasil inspeksi yang dilakukan Badan Pengawas diterbitkan secara berkala dan terbuka.
PENJELASAN
Pasal 21

Pembinaan ini dimaksudkan untuk menimbulkan motivasi dan kesadaran kelamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Pengelolaan limbah radioktif dilakukan oleh Badan Pelaksana didasarkan atas pertimbangan keselamatan dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh Badan Pelaksana serta kemudahan dalam pelaksanaan pengawasan.
Pengelolaan ini dilaksanakan secara nonkomerial.
Untuk kegiatan pengelolaan limbah radioktif secara komersial, Badan
Pelaksana dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 24

Kewajiban penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang, dimaksudkan agar limbah radioaktif dikelola di dalam lokasi instansi nuklir sehingga tidak membahayakan pekerja, anggota mesyarakat, dan lingkungan hidup serta memudahkan tindakan pengelolaan selanjutnya oleh Badan Pelaksana.
Penyimpanan sementara dimaksudkan untuk menurunkan tingkat zat radioaktif yang berumur pendek sebelum pengelolaannya diserahkan kepada Badan Pelaksana.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

dan ayat (2)
Penentuan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingakt tinggi perlu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan karena menyangkut perubahan suatu daerah yang semula dapat dimanfaatkan menjadi suatu daerah yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Limbah radioaktif yang berasal dari luar negari tidak diidzinkan disimpan di wilayah hukum Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
Menteri Keuangan menetapkan besar biaya penyimpanan atas usul Badan Pelaksana. Penerimaan biaya penyimpanan oleh Badan Pelaksana merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke Kas Negara.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Pada prinsipnya dalam hal terjadi kecelakaan nuklir, tanggung jawab hanya dibebankan kepada satu pihak, yaitu pengusaha instalasi nuklir. Dengan demikian, tidak ada pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban selain pengusaha instalasi nuklir itu.
Dalam sistem tanggung jawab mutlak, untuk menerima ganti rugi, pihak ketiga yang menderita kerugian nuklir tidak dibebani pembuktian ada atau tidaknya kesalahan pengusaha instalasi nuklir. Untuk menghindari ganti rugi jatuh kepada pihak yang tidak berhak, pihak ketiga cukup menunjukkan bukti yang sah bahwa kerugiannya diakibatkan oleh kecelakaan nuklir.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Yang dimaksud dengan pengusaha instalasi nuklir bertanggung jawab secara bersama-sama adalah jika salah satu pengusaha instalasi nuklir sudah melaksanakan tanggung jawabnya, pengusaha yang lain dibebaskan. Pengusaha yang sudah melaksanakan tanggung jawab tersebut memperhitungkan jumlah pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh pengusaha lainnya secara proforsional, sesuai dengan jenis instalasi nuklir dan besar kecil potensi bahayanya. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh masing-masing tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam Pasal 34.
Apabila kerugian nuklir melebihi jumlah pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir, Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah penyelesaiannya.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Yang dimaksud dengan pertikaian atau konflik bersenjata internasional adalah pertikaian atau konflik bersenjata yang melibatkan negara lain.
Yang dimaksud dengan pertikaian atau konflik bersenjata non-internasional, antara lain, pemberontakan dan gerakan pengacau keamanan.
Bencana alam dengan tingkat yang luar biasa, misalnya, gempa bumi yang termasuk dalam kategori melampaui S1 (seismic category 1) dan S2 (seismic category 2).
S1 dan S2 merupakan penggolongan gempa bumi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas. S1 adalah gempa bumi maksimum yang dapat terjadi sekali selama umur operasi instalasi nuklir, sedangkan S2 adalah gempa bumi maksimum yang dapat terjadi pada lokasi instalasi nuklir yang melebihi umur operasi instalasi nuklir. S1 dan S2 ditetentukan berdasarkan gempa bumi maksimum yang pernah terjadi di dalam siklus waktu tertentu pada lokasi instalasi nuklir, misalnya, siklus 50 (lima puluh) tahunan untuk S1 (setara dengan umur operasi instalasi nuklir) dan siklus 1.000 (seribu) tahunan untuk S2. Instalasi nuklir harus didesain untuk dapat bertahan pada kondisi gempa bumi S1 dan S2.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
Cukup jelas
Agar tidak mengurangi jumlah ganti rugi yang dibayarkan kepada penderita, bunga biaya perkara tidak boleh diperhitungkan dari uang pertanggungan.
Peninjauan kembali jumlah pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir dimaksudkan untuk menyesuaikan apabila terjadi perubahan nilai mata uang.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan pengusaha instalasi nuklir adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
Cukup jelas
Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan yang lebih pasti terhadap pihak yang dirugikan.
PENJELASAN
Pasal 37

Dibebaskannya Pemerintah dari kewajiban untuk mempertanggungkan pertanggungjawabannya melalui asuransi atau jaminan keuangan lainnya bukan berarti jika terjadi kecelakaan nuklir yang menimpa pihak ketiga, Pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi sebab pada dasarnya Pemerintah melindungi rakyat.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Penetapan jangka waktu ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

...
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (2) Ayat (3)
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA NOMOR 3676