PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 40 Tahun 2017
Tentang WALIKOTA PRABUMULIH,
Berlaku: 40 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat a.
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainriya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa standarisasi biaya harian, biaya kendaraan umum dan biaya penginapan perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dinilai kurang mernadai, maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017.
- l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Perneriritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perneriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah un 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Meriteri Da larn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negapra Republik Inpdonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuarigan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nornor 13);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOJ~ 2 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANOARISASI PERJALANAN OINAS BAGI PEGAWAI NEUERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tah un 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wa!ikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pclak sariaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Ncgeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkurigan Pemcr in ta h Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Beri la Dacrah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 10), diubah scbagai bcrikut :
1. Ketentuan