PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2&GT;5 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 01 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
:
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 2&gt;5 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT T -UHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pada Uraian Keputusan Angka III ' Kebijakan Penyusunan APBD' ' Belanja Barang dan Jasa', Huruf j) berbunyi ' Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas dal.am rangka Kunjungan Kerja dan Stvidi Banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk kebutuhan dan perkembangan keadaan maka perlu dilakukan revisi (perubahan) atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor l.a Tahun 20.15 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Batu Bara;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana .dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
/
»
1
Jl
Mengingat
:
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 2004 tentang 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung · · Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
&gt;
111
'
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang- Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan. . Daerah kepada Remerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); . . .
b
ti
14. Peraturan Pemerintah Nomor ' 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peiaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peiaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 / PMK.02 / 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-22 / PB / 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Peiaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
4
b
U
Menetapkan
:
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, .yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; !
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; 7.
8. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara; 8 .
If
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kswenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara / Lembaga yang bersangkutan;
11. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk Jcepentingan Pemerintah Kabupaten Batu Bara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk menjalankan tugas;
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain;
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
16. Tempat kedudukan adalah tempat / kota dimana kantor / satuan kerja berada;
17. Tempat tujuan adalah tempat j kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
18. Pengumandahan (Detasering) adalah sementara waktu. penugasan
[ |
BAB II - JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 2

- (1) Peijalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara digolongkan menjadi :
- a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Batu Bara;
- b. Peijalanan dinas luar daerah Kabupaten Batu Bara dalam Provinsi Sumatera Utara;
- c. Perjalanan dinas luar Kabupaten luar Provinsi Sumatera Utara;
- d. Peijalanan dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Peijalanan dinas dalam daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari ' 8 (delapan) jam; dan
- b. Perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf d, diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB II - JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 3

Peijalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan dalam rangka :
- a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. Perjalanan Dinas dalam rangka Pengumandahan (Detasering), jumlah hari yang dibayarkan maksimal 5 (lima) hari;
- d. Peijalanan Dinas untuk menempuh ujian dirias / ujian jabatan, jumlah hari yang dibayarkan maksimal 2 (dua) hari untuk kepulangan dan keberangkatan;
- e. Peijalanan Dinas untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
If
If
- f. Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cetiera pada waktu / karena melakukan tugas;
- g. Perjalanan Dinas untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan setara Diploma / S1 / S2 / S3, jumlah hariyang dibayarkan maksimal 2 (dua) hari;
- i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. Biaya Transportasi;
- b. Biaya Penginapan;
- c. Uang Harian;
- d. Uang Representasi;
- e. Sewa Kendaraan.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana ayat (1) huruf terdiri dari :
- a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
- b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Biaya transportasi keluar daerah Kabupaten Be.tu Bara diberikan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan biaya Taksi / Bus perjalanan dinas luar Propinsi Sumatera Utara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi / Bus dari tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan atau dari bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- (5) Satuan biaya Taksi / Bus perjalanan dinas luar Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
- perencanaan kebutuhan biaya tarif pulang pergi perjalanan taksi / Bus dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan.
- (6) Biaya Taksi / Bus merupakan biaya yang diperlukan untuk transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan ini
- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya Taksi / Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka diberikan biaya Taksi / Bus sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif taksi sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau di tempat menginap lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan ini.
- (9) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (10) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Uang makan;
- b. Uang transport lokal; dan
- c. Uang saku.
- (11) Uang harian sebagaimana ayat (10) dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (12) Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam daerah dan melewati batas daerah diberikan sesuai batas tertinggi sebagaimana peraturan ini.
- (13) Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf d diberikan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD, Eselon II dan selama melakukan Perjalanan Dinas, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana peraturan ini.
- (14) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, minyak dan pajak.
- (15) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
to to
- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggara; n Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran kantor satuan kerja perangkat daerah berkenaan.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 6

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 7

- (1) Jika kemudian ternyata jumlah hari yang sebenamya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPD semula di luar kesalahan / kemampuan pegawai yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih;
2. Jika kemudian ternyata jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetorkan kembali. ( 2 )
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 8

- Perjalanan Dinas tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Kabupaten Batu Bara. ( 1)
- Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh : ( 2 )
- a. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Bupati, Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
- b. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ti ii
(DPRD)dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara.
- c. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) untuk Pejabat / Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Batu Bara ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara.
- d. Surat Perintah Tugas (SPT) pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara dan. Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / KPA.
- e. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS Gol 1 s.d IV, dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Kepala Satuan Unit Kerja / Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD).
4. Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan biaya perjalanan dinas kepada pemberi tugas dengan melampirkan dokumen berupa : &lt; 3 &gt;
- a. Surat Perintah Tugas yang sah;
- b. Surat Perjalanan Dinas yang sah;
- c. Bukti pembayaran Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, . retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- e. Bukti pembayaraan hotel atau tempat menginap lainnya;
- f. Dalam hal Undangan agar dilampirkan Undangan berserta waktu pelaksanaan;
- g. Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (4) Lamanya perjalanan dinas yang dibayarkan maksimal 5 (lima) hari.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atau ketertiban pelaksanaan peraturan ini dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal- hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan. &gt;
b
b
- (3) Pejabat yang berwenang dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor l.a tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan oengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima puluh pada tanggal 18 October . 2014
BU PATI BATU BARA,
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 19 ok-fcotxrr
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD.
RAHMAD SIRAIT, SH NIP.19751010 199603 1 002
If
t
)
&gt;
LAMPIRAN
I
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR
:
^ T&lt;rt \ un 24 ) 6
TANGGAL :
IQ October -2616
TINGKAT PERJALANAM DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
| 3 NO | TINGKAT | • ,• • JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN ' T |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 1 . | A . | BUPATI, WAICIL BUPATI, KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD |
| 2 . | B. | PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD |
| 3 . | C . | PEJABAT ESELON III, PNS GOL IV |
| 4 . | D . | PEJABAT ESELON IV, PNS GOL III |
| 5 . | E . | PNS GOL1 / II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP |
BUPATI BATU BARA,
OK ARYA ZULKARNAIN
II
If
:
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR
:
Tahm 35 2016
TANGGAL :
otetobdr . 2016 .
LAMPIRAN II
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BATU BARA
| NO | JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN | SAMPAI DENGAN I LEBIH DARI . 8 | SAMPAI DENGAN I LEBIH DARI . 8 | SAMPAI DENGAN I LEBIH DARI . 8 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD | 100,000 | 150,000 | LUMPSUM |
| 2 | PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD | 100,000 | 150,000 | LUMPSUM |
| 3 | PEJABAT ESELON III,IV GOLONGAN IV, III, II, 1 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP | 100,000 | 150,000 | LUMPSUM |
BUPATI BATU BARA,
. V
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR :
V5 Tahut\ 2 Jbl&amp;
TANGGAL :
18 October
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN BATU BARA DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA
A. SATUAN BLAYA UANG PENGINAPAN
| NO | KAB/ KOTA | SATUAN | SATUAN BJAYA PENGINAPAN | SATUAN BJAYA PENGINAPAN | SATUAN BJAYA PENGINAPAN | SATUAN BJAYA PENGINAPAN | SATUAN BJAYA PENGINAPAN |
|------|----------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | A | B | C | D | E |
| 1 | KAB. ASAHAN | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 2 | KAB . DELI SERDANG | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 3 | KAB. SERDANG BEDAGAI | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 4 | KOTA PEMATANG SIANTAR | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 5 | KOTA TANJUBALAI | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 6 | KOTA TEBING TINGGI | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 7 | KAB . KARO | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 8 | KAB. LABUHANBATU | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | . 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 9 | KAB . LABUHANBATU UTARA | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 10 | KAB . LANGKAT | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 11 | KAB. SIMALUNGUN | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 12 | KOTA MEDAN | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 13 | KAB. TOBA SAMOSIR | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 14 | KAB . BINJAI | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 15 | KAB . TAPANULI SELATAN | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 16 | KAB. DAIRI | ORANG | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 17 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | HARI | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 18 | KAB . LABUHAN BATU SELATAN | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 19 | KAB . PAKPAK BARAT | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 20 | KAB . SAMOSIR | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 21 | KAB . TAPANULI UTARA | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 22 | KOTA SIBOLGA | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 23 | KAB . PADANG LAWAS | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 24 | KAB. PADANG LAWAS UTARA | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 25 | KAB . TAPANULI TENGAH | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 26 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 27 | KAB . MANDATING NATAL | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 28 | KOTA GUNUNG SITOLI | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 29 | KAB . NIAS | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 30 | KAB . NIAS BARAT | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510 , 000 | 510,000 |
| 31 | KAB. NIAS UTARA | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
| 32 | KAB . NIAS SELATAN | | 4 , 960,000 | 1 , 518,000 | 879,000 | 510,000 | 510,000 |
U
If
.
B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN
| NO | KAB/KOTA | SATUAN | SATUAN BIAifA UANG HARIAN TINGKAT | SATUAN BIAifA UANG HARIAN TINGKAT | SATUAN BIAifA UANG HARIAN TINGKAT | SATUAN BIAifA UANG HARIAN TINGKAT | SATUAN BIAifA UANG HARIAN TINGKAT |
|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NO | KAB/KOTA | SATUAN | A | B | C | D | E |
| 1 | KAB. ASAHAN | | 500.000 | 400.000 | 370.000 | 300.000 | 200.000 |
| 2 | KOTA TEBING TINGGI | | 500.000 | 400.000 | 370.000 | 300.000 | 200.000 |
| 3 | KAB . SERDANG BEDAGAI | | 500.000 | 400.000 | 370.000 | 300.000 | 200.000 |
| 4 | KOTA PEMATANG SIANTAR | | 500.000 | 400.000 | 370.000 | 300.000 | 200.000 |
| 5 | KOTA TANJUBALAI | | 500.000 | 400.000 | 3 ' - ' 0.000 | 300.000 | 200.000 |
| 6 | KAB . DELI SERDANG | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 7 | KAB. KARO | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 8 | KAB . LABUHANBATU | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 9 | KAB. LABUHANBATU UTARA | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 10 | KAB . LANGKAT | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 11 | KAB . SIMALUNGUN | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 12 | KOTA MEDAN | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 13 | KAB. TOBA SAMOSIR | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 14 | KAB . BINJAI | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 15 | KAB . TAPANULI SELATAN | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 16 | KAB . DAIRI | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 17 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 18 | KAB . LABUHAN BATU SELATAN | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 19 | KAB . PAKPAK BARAT | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 20 | KAB. SAMOSIR | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 21 | KAB . TAPANULI UTARA | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 22 | KOTA SIBOLGA | | 600.000 | 500.000 | 460.000 | 400.000 | 300.000 |
| 23 | KAB . PADANG LAWAS | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 24 | KAB. PADANG LAWAS UTARA | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 25 | KAB. TAPANULI TENGAH | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 26 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 27 | KAB . MANDAILING NATAL | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 28 | KOTA GUNUNG SITOLI | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 29 | KAB . NIAS | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 30 | KAB . NIAS BARAT | | 600.000 | 500.000 | 460.000 | 400.000 | 300.000 |
| 31 | KAB. NIAS UTARA | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
| 32 | KAB . NIAS SELATAN | | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 |
.
C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI
BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI TAKSI / BUS UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA
J
| NO | KAB/KOTA | JARAK BERDASAR-KAN (KM) | SATUAN TAKSI / BUS |
|------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 : | KAB. ASAHAN | 0 s.d 100 KM j 101 s.d 200 KM | 250,000 |
| 2 | KAB. DELI SERDANG | 0 s.d 100 KM j 101 s.d 200 KM | 250,000 |
| 3 i | KAB. SERDANG BEDAGAI | 0 s.d 100 KM j 101 s.d 200 KM | 250,000 |
| 4 | KOTA PEMATANG SIANTAR | 0 s.d 100 KM j 101 s.d 200 KM | 250,000 |
| 5 | KOTA TANJUBALAI | 0 s.d 100 KM j 101 s.d 200 KM | 250,000 |
| 6 ! | KOTA TEBING TINGGI | 0 s.d 100 KM j 101 s.d 200 KM | 250,000 |
| 7 | KAB. KARO | | 300,000 |
| 8 | KAB. LABUHANBATU | | 300,000 |
| 9 | KAB. LABUHANBATU UTARA | | 300,000 |
| 10 | KAB. LANGKAT | | 300,000 |
| 1 1 | KAB. SIMALUNGUN | | 300,000 |
| 12 | KOTA MEDAN | | 300,000 |
| 13 | KAB. TOBA SAMOSIR | | 300,000 |
| 14 | KAB. BINJAI | | 300,000 |
| 15 | KAB. TAPANULI SELATAN | | i 201 s.d 300 I \ M | 350,000 |
| 16 | KAB. DAIRI | | i 201 s.d 300 I \ M | 350,000 |
| 17 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | | i 201 s.d 300 I \ M | 350,000 |
| 18 | KAB. LABUHAN BATU SELATAN | | i 201 s.d 300 I \ M | 350,000 |
| 19 | KAB. PAKPAK BARAT | | i 201 s.d 300 I \ M | 350,000 |
| 20 | KAB. SAMOSIR | | i 201 s.d 300 I \ M | 350,000 |
| 21 | KAB. TAPANULI UTARA | | i 201 s.d 300 I \ M | 350,000 |
| 22 | KOTA SIBOLGA | | 350,000 |
| 23 | KAB. PADANG LAWAS | 301 s.d 400 KM | 400,000 |
| 24 | KAB. PADANG LAWAS UTARA | 301 s.d 400 KM | 400,000 |
| 25 | KAB. TAPANULI TENGAH | 301 s.d 400 KM | 400,000 |
| 26 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 301 s.d 400 KM | 400,000 |
| 27 | KAB. MANDAILING NATAL | 401 s.d 550 KM | 450,000 |
| 28 | KOTA GUNUNG SITOL; | > 550 KM | 500,000 |
| 29 | KAB. NIAS | | 500,000 |
| 30 | KAB. NIAS BARAT | | 500,000 |
| I 31 | KAB. NIAS UTARA - | | 500,000 |
| | 32 | KAB. NIAS SELATAN | | 500,000 |
iLI
D
| ^ TINGKAT : . : ; §gi MODA TRANSPORTASI J ^ liOfKET : : | ^ TINGKAT : . : ; §gi MODA TRANSPORTASI J ^ liOfKET : : | ^ TINGKAT : . : ; §gi MODA TRANSPORTASI J ^ liOfKET : : | ^ TINGKAT : . : ; §gi MODA TRANSPORTASI J ^ liOfKET : : | ^ TINGKAT : . : ; §gi MODA TRANSPORTASI J ^ liOfKET : : |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| : • - | PESAWAT UDARA | : KAPALLAUT / | | mm-< n |
| Pejabat Negara / | BISNIS | VIP / KELAS l . A | SPESIAL / EKSEKUTIF | RIIL |
| B | EKONOMI | KELAS l .B | EKSEKUTIF | RIIL |
| C | EKONOMI | KELAS II . A | EKSEKUTIF | RIIL |
| D | EKONOMI | KELAS II. A | EKSEKUTIF | RIIL |
| E | EKONOMI | KELAS II . A | EKSEKUTIF | RIIL |
BUPATI BATU BARA,
OK ARYA ZULKARNAIN
u
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR
TANGGAL
:
3V TZ3bon xckQ ,
18 oV ^ oWC -2 &amp;S
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KELUAR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN
| NO | PROVINSI | SATUAN BIAYA PENGINAPAN | SATUAN BIAYA PENGINAPAN | SATUAN BIAYA PENGINAPAN | SATUAN BIAYA PENGINAPAN | SATUAN BIAYA PENGINAPAN |
|------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 1 | ACEH | 4,420,000 | 1,625,000 | 1,063,000 | 546,000 | 546,000 |
| 2 | RIAU | 3,820,000 | 1,500,000 | 1,085,000 | 450,000 | 450,000 |
| 3 | KEPULAUAN RIAU | 4,275,000 | 1,625,000 | 813,000 | 638,000 | 638,000 |
| 4 | JAMBI | 4,000,000 | 1,500,000 | 925,000 | 500,000 | 500,000 |
| 5 | SUMATERA BARAT | 5,236,000 | 1,330,000 | 1,113,000 | 520,000 | 520,000 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 4,680,000 | 1,563,000 | 788,000 | 700,000 | 700,000 |
| 7 | LAMPUNG | 3,960,000 | 1,625,000 | 875,000 | 400,000 | 400,000 |
| 8 | BENGKULU | 1,300,000 | 988,000 | 900,000 | 560,000 | 560,000 |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 3,335,000 | 1 , 688,000 | 1,063,000 | 400,000 | 400,000 |
| 10 | BANTEN | 4,763,000 | 1 ,788,000 | 1 , 000,000 | 718,000 | 718,000 |
| 11 | JAWA BARAT | 3,700,000 | 1,760,000 | 800 000 | 560,000 | 560,000 |
| 12 | D . K . I . JAKARTA | 8,720,000 | 1,490,000 | 992,100 | 610,000 | 610,000 |
| 13 | JAWA TENGAH | 4,150,000 | 1,480,000 | 949,000 | 450,000 | 450,000 |
| 14 | D. I. YOGYAKARTA | 4,700,000 | 1 , 688,000 | 1,013,000 | 788,000 | 788,000 |
| 15 | JAWA TIMUR | 4,400,000 | 1 ,370,000 | 1,063,000 | 563,000 | 563,000 |
| 16 | B A L I | 4,890,000 | 1,810,000 | 990.000 | 910,000 | 910,000 |
| 17 | NUSATENGGARA BARAT | 3,500,000 | 1,994,000 | 1 , 000,000 | 580, 000 | 580 , 000 |
| 18 | NUSA TENGGARA TIMUR | 3,000,000 | 1,313,000 | 933,000 | 550,000 | 550,000 |
| 19 | KALIMANTAN BARAT | 2,400,000 | 1,538,000 | 1,125,000 | 538,000 | 538,000 |
| 20 | KALIMANTAN TENGAH | 3,000,000 | 1,950,000 | 938,000 | 659,000 | 659,000 |
| 21 | KALIMANTAN SELATAN | 4 ,250,000 | 2 , 100,000 | 904,000 | 540,000 | 540,000 |
| 22 | KALIMANTAN TIMUR | 4 ,000,000 | 2,188,000 | 1,188,000 | 688,000 | 688,000 |
| 23 | KALIMANTAN UTARA | 4,000,000 | 2,188,000 | 775,000 | 500,000 | 500,000 |
| 24 | SULAWESI UTARA | 3,827,000 | 1,950,000 | 863.000 | 550,000 | 550,000 |
| 25 | GORONTALO | 1,650,000 | 1,438,000 | 688 , 000 | 479,000 | 479,000 |
| 26 | SULAWESI BARAT | 1,575,000 | 1,288,000 | 1,075,000 | 400,000 | 400,000 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 4,820,000 | 1,550,000 | 847,000 | 580,000 | 580,000 |
| 28 | SULAWESI TENGAH | 2,030,000 | 1,625,000 | 1,125,000 | 650,000 | 650,000 |
| 29 | SULAWESI TENGGARA | 1,850,000 | 1,375,000 | 750,000 | 563,000 | 563,000 |
| 30 | MALUKU | 3,000,000 | 1,288,000 | 740,000 | 667,000 | 667,000 |
| 31 | MALUKU UTARA | 3,110,000 | 1,520,000 | 750,000 | 480,000 | 480,000 |
| 32 | PAPUA | 2,850,000 | 2,088,000 | 950 ,000 | 550,000 | 550,000 |
| 33 | PAPUA BARAT | 2,750,000 | 1,863,000 | 950.000 | 600,000 | 600,000 |
Hi
U
B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN
| NO | PROVINSI | SATUAN BIAYA HARIAN TINGKAT | SATUAN BIAYA HARIAN TINGKAT | SATUAN BIAYA HARIAN TINGKAT | SATUAN BIAYA HARIAN TINGKAT | SATUAN BIAYA HARIAN TINGKAT |
|------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 1 | ACEH | 640,000 | 540,000 | 440,000 | 400,000 | 360,000 |
| 2 | RIAU | 650,000 | 550,000 | 450,000 | 410,000 | 370,000 |
| 3 | KEPULAUAN RIAU | 650,000 | 550,000 | 450,000 | 410,000 | 370,000 |
| 4 | JAMBI | 650,000 | 550,000 | 450,000 | 410,000 | 370,000 |
| 5 | SUMATERA BARAT | 660,000 | 560,000 | 460,000 | 420,000 | 380,000 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 660,000 | 560,000 | 460,000 | 420,000 | 380,000 |
| 7 | LAMPUNG | 660,000 | 560,000 | 460,000 | 420,000 | 380,000 |
| 8 | BENGKULU | 660,000 | 560,000 | 460,000 | 420,000 | 380,000 |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 690,000 | 590,000 | 490,000 | 450,000 | 410,000 |
| 10 | BANTEN | 650,000 | 550,000 | 450,000 | 410,000 | 370,000 |
| 11 | JAWA BARAT | 710,000 | 610,000 | 510,000 | 470,000 | 430,000 |
| 12 | D . K . I, JAKARTA | 810,000 | 710,000 | 610,000 | 570,000 | 530,000 |
| 14 | JAWA TENGAH | 650,000 | 550,000 | 450,000 | 410,000 | 370,000 |
| 15 | D . I . YOGYAKARTA | 700,000 | 600,000 | 500,000 | 460 ,000 | 420,000 |
| 16 | JAWA TIMUR | 690,000 | 590,000 | 490 , 000 | 450,000 | 410,000 |
| 17 | B A L I | 760,000 | 660,000 | 560,000 | 520,000 | 480,000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 720,000 | 620,000 | 520,000 | 480,000 | 440,000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 710,000 | 610,000 | 510,000 | 470,000 | 430,000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 660,000 | 560,000 | 460,000 | 420,000 | 380,000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 640,000 | 540,000 | 440,000 | 400,000 | 360,000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 660,000 | 560,000 | 460,000 | 420,000 | 380,000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 710,000 | 610,000 | 510,000 | 470 , 000 | 430,000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 710,000 | 610,000 | 510,000 | 470,000 | 430,000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 650,000 | 550,000 | 450,000 | 410,000 | 370,000 |
| 26 | GORONTALO | 650,000 | 550,000 | 450,000 | 410,000 | 370,000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | 690,000 | 590,000 | 490,000 | 450,000 | 410,000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | 710,000 | 610,000 | 510,000 | r 470,000 | 430,000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | 650,000 | 550,000 | 450,000 | 410,000 | 370,000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 660,000 | 560,000 | 460,000 | 420,000 | 380,000 |
| 31 | MALUKU | 660,000 | 560,000 | 460,000 | 420,000 | 380,000 |
| 32 | MALUKU UTARA | 710,000 | 610,000 | 510,000 | 470,000 | 430,000 |
| 33 | PAPUA | 960,000 | 760,000 | 660,000 | 620,000 | 580,000 |
| 34 | PAPUA BARAT | 760,000 | 660,000 | 560,000 | 520 ,000 | 480,000 |
•
C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI
BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI TAKSI / BUS UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN LUAR PROPINSI SUMATERA UTARA
| NO | PROVINSI | SATUAN BIAYA TAKSI / BUS |
|------|---------------------|----------------------------|
| | ACEH | 590,000 |
| 2 | RIAU | 540,000 |
| 3 | KEPULAUAN RIAU | 590,000 |
| 4 | JAMBI | 520,000 |
| 5 | SUMATERA BARAT | 700,000 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 580,000 |
| 7 | LAMPUNG | 640,000 |
| 8 | BENGKULU | 560,000 |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 520,000 |
| 10 | BANTEN | 1 , 000,000 |
| 11 | JAWA BARAT | 520,000 |
| 12 | D.K.I . JAKARTA | 760,000 |
| 13 | JAWA TENGAH | 400,000 |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 580,000 |
| 15 | JAWA TIMUR | 680,000 |
| 16 | B A L I | 620,000 |
| 17 | NUSA TENGGARA BARAT | 820,000 |
| 18 | NUSA TENGGARA TIMUR | 540,000 |
| 19 | KALIMANTAN BARAT | 600,000 |
| 20 | KALIMANTAN TENGAH | 560,000 |
| 21 | KALIMANTAN SELATAN | 590,000 |
| 22 | KALIMANTAN TIMUR | 1 , 100,000 |
| 23 | KALIMANTAN UTARA | 1 , 100,000 |
| 24 | SULAWESI UTARA | 620,000 |
| 25 | GORONTALO | 630,000 |
| 26 | SULAWESI BARAT | 820,000 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 650,000 |
| 28 | SULAWESI TENGAH | 520,000 |
| 29 | SULAWESI TENGGARA | 660,000 |
| 30 | MALUKU | 740,000 |
| 31 | MALUKU UTARA | 740,000 |
| 32 | PAPUA | 1 , 100,000 |
| 33 | PAPUA BARAT | 660,000 |
11
D
| 5ATUAN FASILITAS TRANSPORTASI MQDA TRANSPORTASIv : V . ; . / ; A : - iMBBiy , - : ; is * | 5ATUAN FASILITAS TRANSPORTASI MQDA TRANSPORTASIv : V . ; . / ; A : - iMBBiy , - : ; is * | 5ATUAN FASILITAS TRANSPORTASI MQDA TRANSPORTASIv : V . ; . / ; A : - iMBBiy , - : ; is * | 5ATUAN FASILITAS TRANSPORTASI MQDA TRANSPORTASIv : V . ; . / ; A : - iMBBiy , - : ; is * | 5ATUAN FASILITAS TRANSPORTASI MQDA TRANSPORTASIv : V . ; . / ; A : - iMBBiy , - : ; is * |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TINGKAT | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT; - ; | KERETA : APl | BUS? j | IlPfl |
| B | EKONOMI | KELAS l .B | EKSEKUTIF | RIIL |
| C | EKONOMI | KELAS II . A | EKSEKUTIF EKSEKUTIF | RIIL RIIL |
| D | EKONOMI | KELAS II . A | | |
| E | EKONOMI | KELAS II . A | EKSEKUTIF | RIIL |
BUPATI BATU BARA,
OK ARYA ZULKARNAIN
ID
P
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR : 55 Tohun TANGGAL : \ Q GVctotar 2016 2d6
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK DIKLAT PROVINSI SUMATERA UTARA
| NO | PROVINSI | SATUAN BIAYA UANG HARLAN DIKLAT (SEMUA TINGKATJ | SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DIKLAT (SEMUA TINGKAT) |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | ACEH | 110,000 | RIIL |
| 2 | SUMATERA UTARA | 110,000 | RIIL |
| 3 | RIAU | 110,000 | RIIL |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | 110,000 | RIIL |
| 5 | JAMBI | 110,000 | RIIL |
| 6 | SUMATERA BARAT | 110,000 | RIIL |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 110,000 | RIIL . |
| 8 | LAMPUNG | 110,000 | RIIL |
| 9 | BENGKULU | 110,000 | RIIL |
| 10 | BANGKA BELITUNG | 120,000 | RIIL |
| 11 | BANTEN | 110,000 | RIIL |
| 12 | JAWA BARAT | 130,000 | RIIL |
| 13 | D . K.I. JAKARTA | 160,000 | RIIL |
| 14 | JAWA TENGAH | 110,000 | RIIL |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | 130,000 | RIIL |
| 16 | JAWA TIMUR | 120,000 | |
| 17 | B A L I | 140,000 | RIIL |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | | RIIL |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 130,000 | RIIL |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 130,000 | RIIJ. |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 110,000 | RIIL |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 110,000 | RIIL |
| 23 | KALIMANTAN | 110,000 | RIIL |
| | TIMUR | 130,000 | RIIL . |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 130,000 | RIIL |
| 25 | SULAWESI UTARA | 110,000 | RIIL |
| 26 | GORONTALO | 110,000 | RIIL |
| 27 | SULAWESI BARAT | 120,000 | RIIL |
| 28 | SULAWESI SELATAN | 130,000 | RIIL |
| 29 | SULAWESI TENGAH | 110,000 | RIIL |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 110,000 | RIIL |
| 31 | MALUKU | 110,000 | RIIL |
| 32 | MALUKU UTARA | 130,000 | RIIL |
| 33 34 | PAPUA PAPUA BARAT | 170,000 140,000 | RIIL RIIL |
BUPATI BATU BARA,
D
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATIBATU BARA
NOMOR :
v ; Tahin 2616
TANGGAL :
i &amp; oicfadber 20\£
SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (PER HARI)
| . NO | A V C ' i JABATAN/PANGKAT/GGLONGAN | REPRESENTASI KELUAR DAERAH ' ' | : . . . . REPRESENTASI ; : DALAM DAERAH ' LEBIHIDAJRT ! i ! ; ; 2 | KET |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 . | BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD | 300,000 | 200,000 | LUMPSUM |
| 2. | PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD | 200,000 | 100,000 | LUMPSUM |
BUPATI BATU BARA,
OK ARYA ZULKARNAIN
t -
Jln.
PERATURAN BUPATI BATU BARA
:
£5 ' Worn 204
;
IQ October
NOMOR
TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Lembar
Kode No.
Nomor
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
| 1 | Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2 | Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | |
| 3 | a . Pangkat dan Golongan b . Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. b. c. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5 | Alat angkutan yang dipergunakan | a . b . |
| 6 | a . Tempat berangkat b . Tempat tujuan a. Lamanya Perjalanan | |
| 7 | Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat barn*) | a. b. c. |
| 8 | Pengikut : Nama | Tanggal Lahir Keterangan |
| 9 | 2 3 Pembebanan Anggaran a . Instansi | |
| | b. Akun | a. b. |
| 10 | Keterangan lain - lain | |
Dikeluarkan di
Tanggal
Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna
(
•
NIP
a
I )
1
| | | | Berangkat dari ( Temoat Ke Pada Taneeal Keoala NIP |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II | Tiba di Pada Taneeal KeDala | . | Berangkat dari Ke Pada Taneeal KeDala |
| III . | Tiba di Pada Taneeal Keoala | ) | Berangkat dari Ke Pada Taneeal KeDala |
| IV. | Tiba di Pada Taneeal Keoala | | Berangkat dari Ke Pada Taneeal KeDala |
| . | Tiba di ( Temoat Kedudukanl Pada Tanggal Pengguna Anggaran / | V ' | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa peijalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu Peneeuna Aneearan / Kuasa Pengguna Anggaran |
VII. Catatan Lain - lain
PERHATIAN :
- VIII. PA / KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.