PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 49 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 49 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah ICabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
3
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 40);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, DAN TIM TEKNIS PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
, A
11. Tim Teknis yang berfungsi sebagai Tim kerja yang beranggotakan masingmasing wakil dari perangkat daerah teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II
Pasal 2

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan visi, misi, rencana strategis, dan rencana kerja pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
- b. meru mu skan kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan bidang pelayanan perijinan, pelayanan non perijinan, pelayanan perijinan paralel, dan bidang penanaman modal pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan berpedoman pada program tahun yang lalu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel dan penanaman modal secara rutin sehingga tercipta kenyamanan suasana pelayanan;
- d. mengkoordinasikan dan mengkaji potensi unggulan daerah dalam penanaman modal sesuai karakteristik daerah untuk memenuhi pihak yang berkepentingan;
- e. mendistribusikan, mendelegasikan, mengatur dan mengawasi tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai bidang tugas masing-masing;
- f. meningkatkan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal sesuai Standar Operasi Pelayanan (SOP) sehingga tercipta pelayanan yang efektif dan efesien;
- g. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan dan penanaman modal berdasarkan tugas dan tanggung jawab agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal;
- h. membina dan mengembangkan pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku agar terlaksana pelayanan prima;
- i. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- k. mengendalikan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas;
1. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal agar sesuai dengan rencana strategis, dan rencana kerja;
- m. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
Bagian Kedua Sekretaris
BAB II
Pasal 3

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada sub bagian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan bidang-bidang lingkup Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan lembaga lainnya agar program kegiatan terlaksana dengan balk;
- d. melaksanakan pengawasan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan lingkup kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membina pelaksanaan kerja sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan lingkup kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengevaluasi hasil kerja sub bagian melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB II
Pasal 4

Kepala Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi umum meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pemeliharaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/promosi, absensi, dan data kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian agar kegiatan berjalan dengan balk;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB II
Pasal 5

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan keuangan agar kegiatan berjalan dengan balk.
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga Kepala Bidang Pelayanan Perijinan
BAB II
Pasal 6

Kepala Bidang Pelayanan Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang pelayanan perijinan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan pelayanan di bidang pelayanan perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan perijinan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- g. melakukan analisa pelaksanaan program bidang pelayanan perijinan untuk peningkatan pelayanan perijinan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
- h. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- i. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada tim teknis sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan keg,istan bidang pelayanan perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil di bidang pelayanan perijinan agar sesuai dengan rencana strategis, dan rencana kerja;
1. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Paragraf 1
Tim Teknis Perijinan
BAB II
Pasal 7

Tim Teknis Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, meneliti, memilah, mengklasifikasi berkas permohonan perijinan sesuai program, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk/penjelasan kepada masyarakat pemohon di bidang perijinan;
- c. membuat tanda terima berkas permohonan perijinan yang telah memenuhi persyaratan dan menetapkan waktu penyelesaiannya;
- d. memproses dan menyelesaikan berkas permohonan bidang perijinan;
- e. menyiapkan bahan-bahan penandatanganan untuk perijinan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan;
- f. melaksanakan pencatatan dan registrasi di bidang pelayanan perijinan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- h. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Bagian Keempat
Kepala Bidang Pelayanan Non Perijinan
BAB II
Pasal 8

Kepala Bidang Pelayanan Non Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang pelayanan non perijinan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan non perijinan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan pelayanan di bidang pelayanan non perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan non perijinan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan non perijinan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan non perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- g. menyelenggarakan program kegiatan pelayanan di bidang pelayanan non perijinan baik terhadap masyarakat, perorangan, Badan usaha, maupun Lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada tim teknis sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang pelayanan non perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil di bidang pelayanan non perijinan agar sesuai dengan rencana strategis, dan rencana kerja;
- k. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Tim Teknis Non Perijinan
BAB II
Pasal 9

Tim Teknis Non Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, meneliti, memilah, mengklasifikasi berkas permohonan non perijinan meliputi pemrosesan dan penyelesaian naskah, surat rekomendasi, akte, sertifikat, kartu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan prosedur yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk/ penjelasan kepada masyarakat pemohon tentang pelayanan bidang non perijinan;
- c. membuat tanda terima berkas permohonan non perijinan yang telah memenuhi persyaratan dan menetapkan waktu penyelesaiannya;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan petunjuk/ penjelasan kepada masyarakat pemohon dan/atau pihak lainnya mengenai tata cara dan prosedur pembayaran pajak/retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pelayanan non perijinan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang non perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- f. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Bagian Kelima
Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Paralel
BAB II
Pasal 10

Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Paralel mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang pelayanan perijinan paralel berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan paralel dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan pelayanan di bidang pelayanan perijinan paralel agar kegiatan berjalan dengan balk;
4. d memfasilitasi pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan perijinan paralel dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan paralel melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan perijinan paralel agar kegiatan berjalan dengan balk;
- g. menyelenggarakan program kegiatan pelayanan di bidang pelayanan perijinan paralel balk terhadap masyarakat, perorangan, Badan usaha, maupun Lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada tim teknis sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang pelayanan perijinan paralel agar kegiatan berjalan dengan balk;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil di bidang pelayanan perijinan paralel agar sesuai dengan rencana strategis, dan rencana kerja;
- k. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Tim Teknis Perijinan Paralel
BAB II
Pasal 11

Tim Teknis Perijinan Paralel mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, meneliti, memilah, mengklasifikasi berkas permohonan perijinan paralel sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk/ penjelasan kepada masyarakat pemohon tentang pelayanan bidang perijinan paralel;
- c. membuat tanda terima berkas permohonan perijinan paralel yang telah memenuhi persyaratan dan menetapkan waktu penyelesaiannya;
- d. memproses perijinan paralel yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan tim kerja teknis terkait dengan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang perijinan paralel pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- f. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam Kepala Bidang Penanaman Modal
BAB II
Pasal 12

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang penanaman modal pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada sub bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membina dan mengembangkan penanaman modal berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku sehingga investasi meningkat;
- d. mengevaluasi hasil kerja sub bidang melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang penanaman modal dan lembaga lainnya agar kegiatan terlaksana dengan balk;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
BAB II
Pasal 13

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan lklirn Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub bidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal berdasarkan data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. melaksanakan pengkajian potensi daerah dalam rangka investasi dan penanaman modal daerah untuk bahan data penanaman modal;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal agar kegiatan berjalan dengan balk;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan basil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
BAB II
Pasal 14

Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang promosi dan kerjasama penanaman modal melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sub bidang promosi dan kerjasama penanaman modal agar kegiatan berjalan dengan baik;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada seat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Tim Teknis Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013 WALIKOTA BANJARBARU, el. M. RUZAIDIN OR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal
2013
SEKRETARIS AE
H. SYA,HRIANI
BERITA DIAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
4
11. Tim Teknis yang berfungsi sebagai Tim kerja yang beranggotakan masingmasing wakil dan perangkat daerah teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II
Pasal 2

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan visi, misi, rencana strategis, dan rencana kerja pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
- b. meru mu skan kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan bidang pelayanan perijinan, pelayanan non perijinan, pelayanan perijinan paralel, dan bidang penanaman modal pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan berpedoman pada program tahun yang lalu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel dan penanaman modal secara rutin sehingga tercipta kenyamanan suasana pelayanan;
- d. mengkoordinasikan dan mengkaji potensi unggulan daerah dalam penanaman modal sesuai karakteristik daerah untuk memenuhi pihak yang berkepentingan;
- e. mendistribusikan, mendelegasikan, mengatur dan mengawasi tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai bidang tugas masing-masing;
- f. meningkatkan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal sesuai Standar Operasi Pelayanan (SOP) sehingga tercipta pelayanan yang efektif dan efesien;
- g. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan dan penanaman modal berdasarkan tugas dan tanggung jawab agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal;
- h. membina dan mengembangkan pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku agar terlaksana pelayanan prima;
- i. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- k. mengendalikan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas;
1. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal agar sesuai dengan rencana strategis, dan rencana kerja;
- m. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
Bagian Kedua Sekretaris
BAB II
Pasal 3

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada sub bagian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan bidang-bidang lingkup Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan lembaga lainnya agar program kegiatan terlaksana dengan baik;
- d. melaksanakan pengawasan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan lingkup kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membina pelaksanaan kerja sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan lingkup kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengevaluasi hasil kerja sub bagian melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB II
Pasal 4

Kepala Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi umum meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pemeliharaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/promosi, absensi, dan data kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian agar kegiatan berjalan dengan balk;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB II
Pasal 5

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan keuangan agar kegiatan berjalan dengan balk.
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga Kepala Bidang Pelayanan Perijinan
BAB II
Pasal 6

Kepala Bidang Pelayanan Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang pelayanan perijinan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan pelayanan di bidang pelayanan perijinan agar kegiatan berjalan dengan balk;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan perijinan dengan berpedoman pada peraturan/ ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- g. melakukan analisa pelaksanaan program bidang pelayanan perijinan untuk peningkatan pelayanan perijinan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
- h. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- i. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada tim teknis sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang pelayanan perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil di bidang pelayanan perijinan agar sesuai dengan rencana strategis, dan rencana kerja;
1. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Paragraf 1 Tim Teknis Perijinan
BAB II
Pasal 7

Tim Teknis Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, meneliti, memilah, mengklasifikasi berkas permohonan perijinan sesuai program, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk/penjelasan kepada masyarakat pemohon di bidang perijinan;
- c. membuat tanda terima, berkas permohonan perijinan yang telah memenuhi persyaratan dan menetapkan waktu penyelesaiannya;
- d. memproses dan menyelesaikan berkas permohonan bidang perijinan;
- e. menyiapkan bahan-bahan penandatanganan untuk perijinan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan;
- f. melaksanakan pencatatan dan registrasi di bidang pelayanan perijinan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- h. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Bagian Keempat
Kepala Bidang Pelayanan Non Perijinan
BAB II
Pasal 8

Kepala Bidang Pelayanan Non Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang pelayanan non perijinan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan non perijinan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan pelayanan di bidang pelayanan non perijinan agar kegiatan berjalan dengan balk;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan non perijinan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan non perijinan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
1. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan non perijinan agar kegiatan berjalan dengan balk;
- g. menyelenggarakan program kegiatan pelayanan di bidang pelayanan non perijinan baik terhadap masyarakat, perorangan, Badan usaha, maupun Lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada tim teknis sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang pelayanan non perijinan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil di bidang pelayanan non perijinan agar sesuai dengan rencana strategis, dan rencana kerja;
- k. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Tim Teknis Non Perijinan
BAB II
Pasal 9

Tim Teknis Non Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, meneliti, memilah, mengklasifikasi berkas permohonan non perijinan meliputi pemrosesan dan penyelesaian naskah, surat rekomendasi, akte, sertifikat, kartu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan prosedur yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk/ penjelasan kepada masyarakat pemohon tentang pelayanan bidang non perijinan;
- c. membuat tanda terima berkas permohonan non perijinan yang telah memenuhi persyaratan dan menetapkan waktu penyelesaiannya;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanari informasi dan petunjuk/ penjelasan kepada masyarakat pemohon dan/atau pihak lainnya mengenai tata cara dan prosedur pembayaran pajak/retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pelayanan non perijinan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang non perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- f. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Bagian Kelima
Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Paralel
BAB II
Pasal 10

Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Paralel mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang pelayanan perijinan paralel berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan paralel dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan pelayanan di bidang pelayanan perijinan paralel agar kegiatan berjalan dengan baik;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan perijinan paralel dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan paralel melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan perijinan paralel agar kegiatan berjalan dengan baik;
- g. menyelenggarakan program kegiatan pelayanan di bidang pelayanan perijinan paralel baik terhadap masyarakat, perorangan, Badan usaha, maupun Lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada tim teknis sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang pelayanan perijinan paralel agar kegiatan berjalan dengan baik;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil di bidang pelayanan perijinan paralel agar sesuai dengan rencana strategis, dan rencana kerja;
- k. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Tim Teknis Perijinan Paralel
BAB II
Pasal 11

Tim Teknis Perijinan Paralel mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, meneliti, memilah, mengklasifikasi berkas permohonan perijinan paralel sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk/ penjelasan kepada masyarakat pemohon tentang pelayanan bidang perijinan paralel;
- c. membuat tanda terima berkas permohonan perijinan paralel yang telah memenuhi persyaratan dan menetapkan waktu penyelesaiannya;
- d. memproses perijinan paralel yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan tim kerja teknis terkait dengan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang perijinan paralel pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- f. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam
Kepala Bidang Penanaman Modal
BAB II
Pasal 12

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang penanaman modal pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada sub bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membina dan mengembangkan penanaman modal berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku sehingga investasi meningkat;
- d. mengevaluasi hasil kerja sub bidang melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang penanaman modal dan lembaga lainnya agar kegiatan terlaksana dengan balk;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. menyampaikan laporan basil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
BAB II
Pasal 13

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyu sun rencana sub bidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub bidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal berdasarkan data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. melaksanakan pengkajian potensi daerah dalam rangka investasi dan penanaman modal daerah untuk bahan data penanaman modal;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal agar kegiatan berjalan dengan balk;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
BAB II
Pasal 14

Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang promosi dan kerjasama penanaman modal melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sub bidang promosi dan kerjasama penanaman modal agar kegiatan berjalan dengan baik;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Tim Teknis Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013 WALIKOTA BANJARBARU,
H. M. RUZAIDIN NOOR
Diundangkan di Banjar pada tanggal SEKRE R S D
2013
H. S MHRIANI
BERITA D ERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri KeuanganNomor 247/PMK.07/2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
Menetapkan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - TATA CARA PEMBAGIAN
Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten
.
BAB II - TATA CARA PEMBAGIAN
Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
BAB II - TATA CARA PEMBAGIAN
Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB II - TATA CARA PEMBAGIAN
Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDKab - ADKab)
keterangan:
- W = dana Desa setiap Desa.
- rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
- Z1 = kabupaten.
- rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk
- Z2 = miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 =
- rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.
- DDKab =
- pagu Dana Desa Kabupaten
- ADKab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten
BAB II - TATA CARA PEMBAGIAN
Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
BAB III - TATA CARA PENYALURAN
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disalurkan apabila realisasi penggunaan Dana Desa telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati, paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disalurkan apabila realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
BAB III - TATA CARA PENYALURAN
Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan danpemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
BAB III - TATA CARA PENYALURAN
Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB III - TATA CARA PENYALURAN
Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TATA CARA PENYALURAN
Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
- c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
BAB III - TATA CARA PENYALURAN
Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 26 Januari 2016
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 26 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HILARIA YUSNANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR
: 5 TAHUN 2016
TANGGAL
: 26 JANUARI 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (18) | (18) | (19)= (4) + (18) | (19)= (4) + (18) |
| 1. | SUKADANA | SUTERA | Rp | 565,640.00 | Rp | 99,578.239 | Rp | 665,218.239 |
| 1. | | PANGKALAN BUTON | Rp | 565,640.00 | Rp | 117,281.670 | Rp | 682,921.670 |
| 1. | | SEJAHTERA | Rp | 565,640.00 | Rp | 80,434.226 | Rp | 646,074.226 |
| 1. | | SIMPANG TIGA | Rp | 565,640.00 | Rp | 80,457.423 | Rp | 646,097.423 |
| 1. | | BENAWAI AGUNG | Rp | 565,640.00 | Rp | 96,692.881 | Rp | 662,332.881 |
| 1. | | HARAPAN MULIA | Rp | 565,640.00 | Rp | 115,115.475 | Rp | 680,755.475 |
| 1. | | PAMPANG HARAPAN | Rp | 565,640.00 | Rp | 83,706.066 | Rp | 649,346.066 |
| 1. | | SEDAHAN JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 97,203.558 | Rp | 662,843.558 |
| 1. | | GUNUNGSEMBILAN | Rp | 565,640.00 | Rp | 68,269.269 | Rp | 633,909.269 |
| 1. | | RIAM BERASAP JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 103,060.514 | Rp | 668,700.514 |
| 2. | SIMPANG HILIR | TELUKMELANO | Rp | 565,640.00 | Rp | 97,149.564 | Rp | 662,789.564 |
| 2. | | NIPAH KUNING | Rp | 565,640.00 | Rp | 162,928.872 | Rp | 728,568.872 |
| 2. | | PEMANGKAT | Rp | 565,640.00 | Rp | 93,212.737 | Rp | 658,852.737 |
| 2. | | PADU BANJAR | Rp | 565,640.00 | Rp | 189,216.041 | Rp | 754,856.041 |
| 2. | | PENJALAAN HILIR | Rp | 565,640.00 | Rp | 225,384.348 | Rp | 791,024.348 |
| 2. | | SUNGAIMATA-MATA | Rp | 565,640.00 | Rp | 406,658.796 | Rp | 972,298.796 |
| 2. | | BATU BARAT | Rp | 565,640.00 | Rp | 337,550.305 | Rp | 903,190.305 |
| 2. | | PULAUKUMBANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 89,545.795 | Rp | 655,185.795 |
| 2. | | RANTAU PANJANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 192,228.980 | Rp | 757,868.980 |
| 2. | | MATAN JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 123,511.806 | Rp | 689,151.806 |
| 2. | | MEDAN JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 115,397.814 | Rp | 681,037.814 |
| 2. | | LUBUK BATU | Rp | 565,640.00 | Rp | 96,993.322 | Rp | 662,633.322 |
| 3. | TELUK BATANG | MAS BANGUN | Rp | 565,640.00 | Rp | 179,473.768 | Rp | 745,113.768 |
| 3. | | ALUR BANDUNG | Rp | 565,640.00 | Rp | 204,025.732 | Rp | 769,665.732 |
| 3. | | TELUKBATANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 140,449.350 | Rp | 706,089.350 |
| 3. | | SUNGAIPADUAN | Rp | 565,640.00 | Rp | 199,846.052 | Rp | 765,486.052 |
| 3. | | BANYU ABANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 159,141.305 | Rp | 724,781.305 |
| 3. | | TELUKBATANG SELATAN | Rp | 565,640.00 | Rp | 142,578.605 | Rp | 708,218.605 |
| 3. | | TELUKBATANG UTARA | Rp | 565,640.00 | Rp | 189,728.354 | Rp | 755,368.354 |
| 4. | PULAU MAYA | TANJUNGSATAI | Rp | 565,640.00 | Rp | 92,257.817 | Rp | 657,897.817 |
| 4. | | KEMBOJA | Rp | 565,640.00 | Rp | 190,834.892 | Rp | 756,474.892 |
| 4. | | DUSUN KECIL | Rp | 565,640.00 | Rp | 121,983.219 | Rp | 687,623.219 |
| 4. | | DUSUN BESAR | Rp | 565,640.00 | Rp | 178,837.627 | Rp | 744,477.627 |
| 4. | | SATAI LESTARI | Rp | 565,640.00 | Rp | 160,388.577 | Rp | 726,028.577 |
| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (18) | (18) | (19)= (4) + (18) | (19)= (4) + (18) |
| 5. | SEPONTI | SEPONTI JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 70,149.251 | Rp | 635,789.251 |
| 5. | SEPONTI | TELAGA ARUM | Rp | 565,640.00 | Rp | 93,185.695 | Rp | 658,825.695 |
| 5. | SEPONTI | WONOREJO | Rp | 565,640.00 | Rp | 84,644.851 | Rp | 650,284.851 |
| 5. | SEPONTI | PODORUKUN | Rp | 565,640.00 | Rp | 95,935.967 | Rp | 661,575.967 |
| 5. | SEPONTI | SUNGAI SEPETI | Rp | 565,640.00 | Rp | 99,399.790 | Rp | 665,039.790 |
| 5. | SEPONTI | DURIAN SEBATANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 118,294.652 | Rp | 683,934.652 |
| 6. | KEPULAUAN KARIMATA | PELAPIS | Rp | 565,640.00 | Rp | 121,097.774 | Rp | 686,737.774 |
| 6. | KEPULAUAN KARIMATA | BETOK JAYA | Rp | 565,640.00 | Rp | 106,229.943 | Rp | 671,869.943 |
| 6. | KEPULAUAN KARIMATA | PADANG | Rp | 565,640.00 | Rp | 126,339.078 | Rp | 691,979.078 |
| Total | Total | Total | Rp | 24,322,520.00 | Rp | 5,946,400.000 | Rp | 30,268,920.000 |
Pagu Bagian Formula
Rp 5,946,400.00
Total Pagu Bagian Formula
Jumlah Desa
Rp 5,946,400.00
43
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID