PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 10 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 10 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON . PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 10 TAHUN 2015
TENT ANG
DAERAH KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA TOMOHON BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DA:LAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa besarnya tanggung jawab Inspektorat Kota Tomohon khususnya pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintah Kota Tomohon yang baik dan bersih;
2. bahwa perlu diambil suatu kebijakan dalam hal pemberian biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Daerah untuk tugas pengawasan pada Inspektorat Kota Tomohon; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Uang Saku Perneriksa Dalarn Daerah Dalarn Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Kota Tornohon; c.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tornohon di Propinsi Sulawesi Utara ( Lernbaran Negara Republik Indonesia 2003 Nornor 30, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4273);
5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 2.
6. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti UndarigUndang Nornor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 24, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 3.
7. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457(), 4.
MENETAPKAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daers.h Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA TOMOHON.
<!-- formula-not-decoded -->
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
3. Pengawasan adalah merupakan sebuah proses atau segala usaha untuk mengetahui dan menilai yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya yang dirancang untuk menjamin agar semua program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk tercapainya tujuan organisasi;
4. Pejabat Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara pen uh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggara teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Inspektur Kota sebagai Pengguna Anggaran Inspektorat Kota;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Inspektorat Kota Tomohon;
7. Vang Saku Perneriksa dalam Daerah adalah uang yang diberikan dalam melaksanakan pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;t:7-
8. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah kepada Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Tomohon dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan;
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH Pasal 5
Pasal 6

- 1) Surat Perintah Tugas dan Daftar hadir merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Pengawasan Dalam Daerah;
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan Pengawasan Dalam Daerah wajib memberikan laporan tertulis dalam bentuk Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi dan biaya kepada Pejabat yang memberikan perintah tugas Pengawasan Dalam Daerah sesudah yang bersangkutan kembali;
- 3) Dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengawasan Dalam Daerah terdiri dari :
- a. SPT;
- b. Daftar Hadir;
- c. Daftar Pembayaran Uang Saku Pemeriksa dalam tugas Pengawasan Dalam Daerah; dan
- d. Laporan Pengawasan dalam Daerah yang dibuat oleh yang melaksanakan tugas.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH Pasal 5
Pasal 7

Bagi Pejabat yang telah diberikan wewenang untuk menandatangani SPT bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya tugas Pengawasan Dalam daerah yang tidak perlu.
BAB V - LAIN-LAIN Pasal8
Pasal 9

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Uang Saku Pemeriksa dalam tugas pengawasan dalam Daerah yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat yang sama.
BAB V - LAIN-LAIN Pasal8
Pasal 10

Besaran biaya Uang Saku Pemeriksa dalam tugas Pengawasan Dalam Daerah pada Inspektorat Kota Tomohon telah disesuikan dengan aturan yang berlak:9
•
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan General Assembly and Conference Asian Paralympic Committee di Abu Dhabi tanggal 1 sampai 3 Desember Tahun 2014, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Asian Para Games pada Tahun 2018;
- c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018 ;
4. d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018.
N/A
Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018 ( Indonesia Asian Para Games Organizing Committee) yang selanjutnya disebut Panitia Nasional INAPGOC.
- (2) Panitia Nasional INAPGOC berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
N/A
Pasal 2

- (1) Panitia Nasional INAPGOC mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan;
- b. menyusun serta menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018; dan
- c. menyiapkan dan menyelenggarakan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INAPGOC bertanggung jawab kepada Presiden.
N/A
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional INAPGOC dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.
N/A
Pasal 4

- (1) Panitia Nasional INAPGOC terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara.
- (2) Panitia Nasional INAPGOC diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.
N/A
Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Nasional INAPGOC sebagai berikut:
- a. Panitia Pengarah terdiri atas:
- 1.
- 2.
- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Anggota : a)
- Menteri Sekretaris Negara;
- b) Menteri Luar Negeri;
- c) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- d) Menteri Kesehatan;
- e) Menteri Sosial;
- f) Menteri Perhubungan;
- g) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h) Menteri Pariwisata; dan
- i) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Panitia Penyelenggara terdiri atas:
- 1.
Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Wakil Ketua I :
Menteri Sosial;
Wakil Ketua II : Ketua
Umum National ;
Paralympic Committee
Wakil Ketua III : Gubernur
Provinsi
Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
Wakil Ketua IV: Deputi
Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Sekretaris I : Deputi
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
Sekretaris II : Sekretaris
Jenderal
Kementerian Sosial;
4. Anggota :
- a) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b) Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
- c) Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d) Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- e) Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- f) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g) Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian
Kesehatan;
- h) Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
- i) Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
- j) Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- k) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional l) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata; m) Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi; dan Daerah
- n) Sekretaris Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kementerian/lembaga/daerah yang masuk dalam keanggotaan Panitia Nasional INAPGOC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018.
N/A
Pasal 6

Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan kepada Panitia Penyelenggara.
N/A
Pasal 7

Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan Asian Para Games Tahun 2018 sejak tahap persiapan sampai dengan pelaporan sesuai dengan Rencana Induk yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional INAPGOC.
N/A
Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Panitia Nasional INAPGOC , Ketua Panitia Penyelenggara membentuk Panitia Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara.
N/A
Pasal 9

Segala pendanaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 10

Ketua Panitia Nasional INAPGOC melaporkan persiapan dan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktuwaktu jika diperlukan, kepada Presiden .
N/A
Pasal 11

- (1) Ketua Panitia Nasional INAPGOC menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
N/A
Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO
Salinan scsuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
RERPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan