Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 06 Juni 2012
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa un tuk menghindari terjadinya spekulasi Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Terhadap Konsumen Pengguna yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat serta upaya untuk kelancaran pendistribusian untuk Keperluan Kegiatan Usaha dipandang perlu mengatur pemanfaatan pembelian bahan bakar minyak tertentu untuk Keperluan Kegiatan Usaha Konsumen di Ka bu paten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mcnetapkan Pcraturan Bupati tentang Tata Cara Pcmbclian Jcnis Bahan Bakar Mi nya k Tertcntu Bagi Konsumcn Pengguna Un t u k Kcgiatan Usaha;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak Dan Gas Bumi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. 10.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Karosene), Bensin/Premium dan Minyak Solar, (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Ssaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan:
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Seri D Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
TATA CARA PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAGI KONSUMEN PENGGUNA UNTUK KEGIATAN USAHA
BAB VI - LARANGAN Pasal 6
Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan Camat melalukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan Pembelian dan Pengguna BBM Tertentu untuk Kegiatan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu dan bekerjasama dengan aparat Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.