PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor &AMP; Tahun 2016
Tentang PENETAPAN KETENTUAN ADMINISTRASI PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH
Berlaku: 5 Tahun 1962
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat:
BUPATISAROLANGUN PROVTNSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR &amp;, TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN KETENTUAN ADMINISTRASI PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun perlu tersedianya sarana dan prasarana dasar yang salah satunya adalah tersedianya air bersih secara berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun yang dikelola dan dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu memberikan tambahan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun ;
- b. bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 ;
- c. bahwa untuk kelancaran tugas operasional dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan usaha Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- d. bahwa berdasarkan 'pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Penetapan Ketentuan Administrasi Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor gara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7. Peraturan Menteri Dalam ·Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal dan Penyerahan Aset Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Dari Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 9);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN KETENTUAN ADMINISTRASI PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATU AH
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sarolangun;
4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disingkat dengan PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun adalah Perusahaan Daerah yang melakukan pengelolaan dan penyaluran air minum di Kabupaten Sarolangun;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-rnesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalarn hal ini PDAM Tirta Sako Batuah dengan basil usaha atas modal yang telah disertakan.
8. Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun disebut Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
N/A
Pasal 2

Penetapan Ketentuan Administrasi Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun
N/A
Pasal 3

Ketentuan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
- a. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum 'I'irta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilakukan dalam bentuk uang yang telah disediakan atau dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) yang telah disetujui nilai penyertaan modalnya untuk kebutuhan operasional dan keperluan kegiatan lainnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( Tiga milyar rupiah);
- b. Petunjuk operasional dibuat oleh Direktur Satuan Kerja / Atasan Langsung Pimpinan selaku Penanggung Jawab dari Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- c. Tata cara pengambilan dana dimak.sud dilakukan dengan cara mengajukan permintaan kepada lnstansi / Dinas /Bagian yang telah ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Bupati Sarolangun;
- d. Modal yang tertanam pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- e. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan Saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
N/A
Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun wajib melaporkan hasil kegiatan · Penyertaan Modal kepada Bupati Sarolangun setiap bulannya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
N/A
Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016
•
..
.
N/A
Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal ;ll:jf(loruan' 2016
BUPAFI SAROLANGUN,
CEK ENDRA
BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 3t,
Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal ;}.!;' F?bruorr 2016
SE ARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
THABRONI ROZALI