PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3J Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 60 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 3j TAHUN 2017
TENT ANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN
: a.
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tr-hun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabuoaten Sarolanzun. Kabunaten Teho.
Menetapkan
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014· Nomor 7 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 23).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prisip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Merangin;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan des a;
22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
23. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
25. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
26. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa;
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
30. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
32. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di Kabupaten Merangin.
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- W = {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab/kota -ADkab/kota)
Keterangan:
- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Merangin
- Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Merangin.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Merangin
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah desa di Kabupaten Merangin.
- Z4 = rasio IKG desa setiap desa terhadap total IKG desa di Kabupaten Merangin
- DD1&lt;ab/kota = pagu Dana Desa di Kabupaten Merangin
- ADkabfkota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Merangin
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB Ill - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (e.ram puluh perseratus), dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati
9. paling lambat minggu kedua bulan Februari.
10. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap 1 yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. (5)
PENGGUNAAN DANA DESA
BAB Ill - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pernberdayr an Masyarakat Desa, yang meliputi:
- a. Bidang Pembangunan Desa, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, diantaranya:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan,dan
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai kebutuhan desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri
- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- 2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- 3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- 4) Pengembangan sistem informasi Desa;
- 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- 6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- 7) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- 8) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- 9) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- 10) Pengembangan kerjasama an tar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
BAB Ill - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PELAPORAN DANA DESA
BAB Ill - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap Tahap kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Merangin untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Merangin.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes, setelah dievaluasi oleh camat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I.
6. ( 4) La po ran Pertanggungjawaban realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
BAB VI - SANKS I
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko Pada tanggal, 17 Maret 2017
BUPATI MERANGIN
H.ALHARIS
Diundangkan di Bangko Pada tanggal, 17 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMERANGIN,
H. SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 39
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALtBAGIAN HUKUM FIRD:l. S.H., M.H. Pembina (IV /a) NIP.19671219199203 1007