PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor E Tahun 2023
Tentang PEDOMAN ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII KOTA PAYAKUMBUH
Berlaku: 29 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
WALIKOTA PAYAKUMBT'H PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH noMoR e TAIIUN 2016
TEI{TAJTG PETX)}IAN EVALUASI ATAS IUPLEMEIYTASI SISTEM AKT'ITTABILITAS XTI{ER.'A SATUAN XER^'A PERAITGKAT DAERAII
PEUERIITTAII KOTA PAYAI('UBTIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
trIALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3O Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinery'a Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan
\
\-
Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tar;lbal;.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaoo\
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentarrg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia
\,
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporal Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peratural Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Talaun 2OO7 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
U
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAJ{UMBUH TENTANG PEDOMAN ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII KOTA PAYAKUMBUH
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Inspektorat Kota Payakumbuh adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahal di daerah.
5. Satuan Kerl'a Pcrangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD ada-lah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah l"aporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, a1at, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungrawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah evaluasi dengan melihat sejauh mala SKPD mengimplementasikan SAKIP nya, dan mendorong SKPD untuk secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP nya untuk mewujudkan capaian kinerja SKPD.
8. Evaluator adalah Auditor dan Staf Inspektorat Kota Payakumbuh yang ditugaskan melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kine{a SKPD.
N/A
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan kebijakan teknis Evaluasi atas Implementasi SAKIP secara berkala yang mencakup antara lain :
- a. Fokus Evaluasi
- b. Waktu Pelaksanaan Evaluasi
- c. Penugasan Evaluasi
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu
- (2) Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
N/A
Pasal 3

Pedoman Umum Evaluasi atas SAKIP digunakan sebagai acuan untuk melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Satuan Keq'a Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
V
N/A
Pasal 4

- (1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Payakumbuh.
- (2) Hasil evaluasi SAKIP digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kine{a khususnya kine{a pelayanan publik di SKPD secara berkelanjutan.
N/A
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh
Ditetapkan di
: Payakumbuh
.
pada tanggal : 4 JanUoci ?r(6
L|,/**ora
PAYAKUMBUH, o
-\,tML
U
RIZAFALEPI
Diundangkan di
pada tanggal
:Payakumbuh
: 4 Sanuan 2o(6
StrKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBU
BENNI WARLIS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR A
LAM PIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL :
4 SnUOct
2076
TENTANG :
PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH