PERATURAN DAERAH BUPATI Nomor 7 Tahun 2012
Tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
Berlaku: 31 Mei 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLAIIGUN
.. PERATURAN DAERAH KABµPATEN SAROLANGUN NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Deereli perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tent.ang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahuri 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
- . 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578\",
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
POKOK-POKOK
Menetapkan: PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 1
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat diniJ.ai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. l (). Pengguna A.nggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerirnaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. 1 7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu a tau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
20. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
21. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada, pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
23. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa &gt;program.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
27. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
29. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
31. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
32. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 1penda1patan daerah dan belanja daerah.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga da1pat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
37. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas be ban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
36. Piutang Daerah adalahjumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
39. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, peryanjran, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
40. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tida.k dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. .\_
41. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
43. Prakiraan Maju (fonoard estimate} adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
42. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
44. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
46. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
45. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
10. 4 7. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
48. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumoer daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya terse but sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output} dalam bentuk barang/jasa.
50. Keluaran (output) adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
49. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
51. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerrninkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
52. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
53. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 {satu) tahun.
54. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 55. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 56. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja progr~ dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan selaku dasar penyusunan APBD. 57. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/ dinas/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 58. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui ber-sama oleh µemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 61. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan µendapatan, belanja dan µembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 62. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 63. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 64. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas µelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permin taan pembayaran. , 65. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam meiaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 66. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 67. SPP Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan µembayaran langsung. 68. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah SKPD yang dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
69. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
70. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD.
71. Surat Perintah Membayar Uang Pe;sediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
72. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibeianjakan.
74. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh -pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD kepada pihak ketiga.
73. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
75. Surat Perintah Pencairan Dana yang seianjutnya disingkat SP2D adaiah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
77. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.
76. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan.
78. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang selanjutnya disebut LKPj adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
79. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjarnan;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
lill Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
- c. asas umum d.an struktu.l' t\.PBD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- k. pengelolaan kas umum daerah;
- m. pengelolaan investasi daerah;
1. pengelolaan piutang daerah;
- n. pengelolaan ba:rang milik daerah·,
- o. pengelolaan dana cadangan;
- q. pembinaan dan pengawasan penge1olaan keuangan daerah;
- p. pengelolaan utang daerah;
- r. penyelesaian kerugian daerah;
- s. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- t. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

- (2) APBD merupakan anggaran berbasis kinerja.
- (1) Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu adalah APBD.
- (3) APBD harus lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat
- (4) Periode APBD sama dengan tahun APBN yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Kedua
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6

- ( 1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dan mewakili daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati melaksanakan kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber1aku.
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan A.PBD;
- (3) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan :
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelo1aan barang milik daerah;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (4) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b. kepala 'SKPKD selaku PPKD; dan
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7

- ( 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas koordinasi dibidang:
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban peiekseneen APBD;
- f. penyusunan Iaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas :
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD, DPA-PPKD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
Bagian Keempat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. menyu'i:&gt;un laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang:
- b. mengesahkan DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan penge1ua:ran A.PBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang daerah;
- j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i. menetapkan SPD;
- k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
1. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah-,
- n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- o. melakukan penagihan piutang daerah;
- p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9

- ( 1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- {3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- c. menerbitkan SP2D; dan
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3), juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.
Bagian Kelima
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA-SKPD;
•
- b. menyusun DPA-SKPD;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas be ban anggaran belanja;
- e. melakukan l)engujian atas tagihan dan memerintahkan l)embayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang teiah ditetapkan;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyarnpaikan laporan keuangan SKPD yang dipirnpinnya;
- k. rnengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati rnelalui sekretaris daerah.
1. rnelaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
Bagian Keenam
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam rnelaksanakan tugastugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melirnpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (2) Pelirnpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertirnbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jurnlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kornpetensi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif 1ainnya.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rneliputi:
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melakukan. l)engujian. atas tagihan. dan. memerintahkan l)embayaran;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- d. rnengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. rnengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran
- (5) Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
Bagian Ketujuh Pejabat Pelaksana 'feknis Kegiatan SK.PD
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12

- (l) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) merrrpurryai tugas mencakup ·.
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
•
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
Pasai 13
- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14

- ( 1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
- c. menyiapkan SPM; dan
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ a tau PPTK.
Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank a tau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi.
- (4) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 16

•
- ( 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tu~uan bernega:ra.
- (4J APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 17

- ( 1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah, baik dalam bentuk uang, barang dan/ataujasa dianggarkan dalam APBD.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan..
- (4J Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 18

- ( 1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang mdan.dasinya.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 19

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu} tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Kedua Struktur APBD
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 20

- ( 1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak. perlu dibaya1" kembali oleh daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Bagian Ketiga
Pendapatari Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 21

..
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 22

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.
2. (3} Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ll) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 23

- ( 1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- b. retribusi daerah;
- a. pajak daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. 1ain-1ain Pendapatan As1i Da.erah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Jenis basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada. a.ya.t ( 1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah) BUMD;
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain Pendapat.an A.sli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:
- a. basil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk l~n sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- f. penerimaan keuntungan dari seli~ih nilai tukar rupiah terhadap mata. uang asing;
- h. pendapatan denda pajak:
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- i. pendapatan denda retribusi;
- k. pendapatan dari pengembalian;
1. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
..
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 24

- (1) Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 burui b meirpun :
- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jenis dana bagi basil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
- a. bagi basil pajak; dan
- b. bagi basil bukan pajak.
- (3) .Jenis dana alokasi umum hanya terdiri ataa obiek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 25

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dala.m negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi;
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- d. dana penyesuaian yang ditetapkan pemerintah; dan
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 26

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang berasal dari pernerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diatur deism Pereturen Bupati.
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidjkan, kesehatan, fasilitas sosial dan iasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 28

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pernerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri darii belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup :
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
1. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika;dan
- z. perpustakaan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup:
- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;
- g. industri; dan
- h. ketransmigrasian.
7. .. (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan .
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 29

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan ketentraman;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 30

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 31

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 32

- ( l) Belanja menuru.t kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung; dan
- b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- {3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Paragraf 1 Belanja Tidak Langsung
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 33

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1). Huruf a dibagi menurutjenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 35

- ( 1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat f3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/ atau inovasi.
- (9) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
- (10) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 37

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. ·
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
3. \3) Perusahaan./lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 38

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalarn bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemarnpuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 39

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan rungsi pemerintahan di daeran.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar um um.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 40

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hi bah yang diberikan secara tidak mengikat/ tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas a~imya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. (3} Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 41

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengi.kat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 42

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi basil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 43

- (l) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 44

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup,
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan buktibukti yang sah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 45

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
Paragraf 2 Belanja Langsung
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 46

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (I) huruf b dibagi menurutjenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 47

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 48

- (I) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/ jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 49

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Bupati menetapkan batas minimal· kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal. ..
Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan. Bagian Kelima
Surplus/ (Defisit) APBD
Selisih antara anggaran pendapatan daeirah dengan anggaran belanja daerah mengakibafkan terjadinya surp1us atau defisit APBD.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 52

- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lain dan/ a tau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat \2) diwu.judkan dalam bentuk program dan kegiatan pe1ayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 53

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal detisit APBD olch Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pmjarnan, dan penerimaan piutang atau pencairan dana cadangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 54

- ( 1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus I defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.
Bagian Keenam Pembiayaan Daerah
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan·,
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
•
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- b. penyertaan modal pemerintah daerah;
- d. pemberian pinjaman.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defi.sit anggaran.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 56

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
Paragraf 2 Dana Cadangan
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah bersamaan dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (8) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan rlan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 58

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 59

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasa1 58 ayat (I) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 60

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c digunakan, antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
Paragraf 4 Penerimaan Pinjaman Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 61

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pmjarnan daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
Paragraf 5 Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 62

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya.
Paragraf 6 Penerimaan Piutang Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 63

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang Pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.
Paragraf 7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 64

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 65

- \ l) Penyertaan rnodai [mvestasi) jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) Penyertaan modal (investasi) jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} mencakup depcsitc berjangka waktu 3 (tiga} bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Penyertaan modal (investasi) jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
- (4) Penyertaan modal (Investasi) jangka panjang sebagairnana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya Lembaran Negara pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Penyertaan modal (investasi) jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 66

- (1) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 55 ayat (3) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (4) Penerimaan basil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Paragraf 8 Pembayaran Pokok Utang
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 67

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 68

RPJMD untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 42 ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah Bupati dilantik.
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 70

- masing-masing. (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya
- ( 1) ayat dimaksud .. pada sebagaimana (2) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD.
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ll) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 72

- (I] RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 73

- (1 l Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD.
- (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat l2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 74

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.
2. l3) Pembahasan prioritas dan p1afon anggaran sernentara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling lam bat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. ·
- a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
- (4) Kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituartgkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (5) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 75

- (l) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
PasaI 76
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 77

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 78

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 79

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun beriku tnya.
Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 80

- (l) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan p1afon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah {TAPD}.
BAB IV - PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 81

- (1) PPKD menyusun rancangan peratinran daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan IRKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.
BAB V
Pasal 82

persetujuan bersama. Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh
- (1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 83

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
PasaJ 84
- (1) Pengambilan keputusan bersama DP.RD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang A.PBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakari.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
BAB V
Pasal 85

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 84 ayat (IJ tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD.
- (3) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l} dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur bagi kabupaten.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
4. (4J Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan Bupati tentang APBD.
Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
BAB V
Pasal 86

- ( 1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun ten tang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (3) Apabila Gubemur tidak memberikan basil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Kepala Daerah dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi Bupati tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung se5ak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati, dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubemur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu f\PBD tahun sebelumnya.
BAB V
Pasal 87

- (l} Paling lama tujuh hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat ('.6), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah ten tang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat l6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Gubernur menyampaikan basil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB V
Pasal 89

Hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Gubemur untuk APBD Kabupaten.
BAB V
Pasal 90

- (1) Penyempumaan basil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Hasil penyempumaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripuma berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk APBD kabupaten, paling lambat tiga hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
Bagian Keempat Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
BAB V
Pasal 91

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember .. tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur bagi kabupaten selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditetapkan.
PELAKSANAAN
BAB VI - APBD
Pasal 92

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
2. {2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
BAB VI - APBD
Pasal 93

- (1) PPKD paling lambat tiga hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
2. {2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {l), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat enam hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
BAB VI - APBD
Pasal 94

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah rrrelakukan verifikasi rancangan DPASKPD bersama-sama dengan kepala E,KPD yang bersangkutan.
2. [~). Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pe1aksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.
Bagian Ketiga .. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
BAB VI - APBD
Pasal 95

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.
BAB VI - APBD
Pasal 96

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima dan/ atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
BAB VI - APBD
Pasal 97

- ( 1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
BAB VI - APBD
Pasal 98

- ( 1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang ber-sangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
BAB VI - APBD
Pasal 99

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
BAB VI - APBD
Pasal 100

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPASKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
BAB VI - APBD
Pasal 101

- [I] Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - APBD
Pasal 102

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB VI - APBD
Pasal 103

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- d. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- f. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
BAB VI - APBD
Pasal 104

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SK.PD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak permtah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
BAB VI - APBD
Pasal 105

Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SK.PD.
BAB VI - APBD
Pasal 106

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SK.PD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
BAB VI - APBD
Pasal 107

- ( 1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan clan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
BAB VI - APBD
Pasal 108

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
BAB VI - APBD
Pasal 109

- ( 1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.
BAB VI - APBD
Pasal 110

- (l) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan padajumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman da1am bentuk mata uang asing dibukukan da1am nilai rupiah.
BAB VI - APBD
Pasal 111

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.
BAB VI - APBD
Pasal 112

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
BAB VI - APBD
Pasal 113

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
BAB VI - APBD
Pasal 114

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
BAB VI - APBD
Pasal 115

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
BAB VI - APBD
Pasal 116

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.
BAB VI - APBD
Pasal 117

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk:
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
BAB VII - LAPORAN REALISASl SEMESTER PERT.A.MA APBD DAN PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 118

- ( 1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD . dan prognosis untuk enam bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Bagian Kedua Perubahan APBD
Pasaf 119
- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasianggaran.
- e. keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut ·.
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
BAB VII - LAPORAN REALISASl SEMESTER PERT.A.MA APBD DAN PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 120

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat { 1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (Lima puluh persen].
BAB VII - LAPORAN REALISASl SEMESTER PERT.A.MA APBD DAN PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 121

- (1) Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
2. {2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-Iarnbatnya tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
BAB VII - LAPORAN REALISASl SEMESTER PERT.A.MA APBD DAN PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 122

- ( 1) Proses evaluasi dan penetapan Rancangan Pera tu ran .. Daerah ten tang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasa1 86.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
BAB VII - LAPORAN REALISASl SEMESTER PERT.A.MA APBD DAN PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 123

- (1) Paling lama tujuh hari setelah keputusan ten tang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3), Kepala Daerah wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan selanjutnya Kepala Daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat ( 1) huruf d dan huruf e ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 124

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 125

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan:
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; ..
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
- e. bendahara µenerimaan/ pengeluaran; dan
- f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 126

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat di ban tu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/ a tau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 127

- { 1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
Bagian Ketiga
Penatausahaan Bendahara Penerimaan
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 128

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3J dilakukan dengan uang tunai,
- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari satu hari kerja dan/ atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 129

- ( 1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}.
Bagian Keempat Penatausahaan Bendahara Pengeluaran
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 130

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS,.
- (3) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- (2) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-VP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (4) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.
- (5) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (7) Pengajuan . SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja sete1ah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 131

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
2. (3J Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 132

- (1\ Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
- (2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dua hari kerja sejak SPM diterima.
- a. pengeluaran terse but melampaui pagu; dan/ atau
- b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama satu hari kerja setelah diterima.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 133

Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Akuntansi Keuangan Daerah
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 134

..
- (1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada peraturan daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 135

Bupati berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 136

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
- b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- c. prosedur akuntansi aset;
- d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 137

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan,
yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selarnbatlambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 138

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
..
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 139

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 140

- ( 1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (6J disampaikan kepada BPK se1ambat-1ambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 diajukan kepada DPRD.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 141

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2).
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 142

- (1) Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LPPD Kabupaten mencakup penyelenggaraan :
- a. Urusan Desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Tugas Pembantuan·, dan
- c. Tugas Umum Pemerintahan.
- (3) LPPD kabupaten disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri melalui Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan format sesuai peraturan perundang-undangan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga] bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 143

- [I] LKPj Bupati mencakup penyelenggaraan:
..
- a. Urusan Desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Togas Pembantuan; dan
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- c. Tugas Umum Pemerintahan
5. \3) LKPj Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling iambat 30 [tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyampaian LKPj Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPj Akhir iahun Anggaran atau berjarak l [satu) bulan, penyampaian LKPj Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersamaan dengan LKPj Akhir Masa Jabatan.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 144

- (1} Bupati wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/ atau media elektronik.
- (2) Muatan informasi LPPD kepada masyarakat merupakan ringkasan LPPD dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah .
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBD
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 145

- ( 1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah ten tang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 146

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :
- a. sYsa .Ce01n Pertutungan Anggaran (S1LPAJ daerah tahun sebeiumnya;
- b. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. penerimaan pinjaman; dan/ atau
- d. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- e. pencairan dana cadangan;
Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBD
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 147

Dalam hal APBD diperk.irakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 148

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 149

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 150

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 151

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/ataujasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/ atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pendapatan asli daerah.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 152

- ( 1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.
Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 153

- (1} Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 154

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah];
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 155

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 156

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) lnvestasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, merupakan investasi lebih dari 12 (dua belas) bulan.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 157

- ( 1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.
2. dan non (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Investasi permanen permanen diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 158

- ( 1) Barang milik daerah diperoleh atas be ban APBD dan perolehan lainnya yang sah. "
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah·,
- c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 159

- ( 1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
- {2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 160

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 161

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
Bagian Keenam
Pengelolaan Utang Daerah
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 162

- ( 1) Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. ..
- (2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang pelaksanaan pinjaman daerah.
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 163

- (l) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluwarsa setelah lima tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- {2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 164

Pinjaman daerah bersumber dari :
- a. pemerin tah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank',
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 165

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurangkurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.
- (4) Penerimaan hasil penjiualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (5) Pembayaran bunga atas oougasi caeran uianggancan pana oeianja ounga dalam anggaran belanja daerah.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 166

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 167

- (1) Untuk menjamin kinerja atas pencapaian program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bukan bersifat pemeriksaan. ..
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 168

- ( 1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Bupati menugaskan lnspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan intern.
- (2) Pemeriksaan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program/kegiatan dan manajemen pemerintah daerah.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) termasuk rnenjadi anggota tim atau Panitia dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- {4) Pejabat pengawasan intern tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah, kecuali di instansi yang bersangkutan.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 169

Pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 170

D PRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 171

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengendalian Intern
Bagian Kedua
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 172

- (1) Dalam rangka meningkatkan kineria. transqaransi,\_ dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 173

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 174

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
..
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 175

- ( 1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung a tau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 174 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian terse but menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- l3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 176

- ( 1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, a tau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pe3abat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu tiga tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 177

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 178

- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pe3abat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
2. ( 1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ a tau sanksi pidana. "
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 179

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu lima tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu delapan tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 180

- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. ( 1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 181

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 182

Ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 183

Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk :
- a. menyediakan barang dan/ atau jasa untuk layanan umum;
- b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ a tau pelayanan kepada masyarakat.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 184

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 185

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 186

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
BAB XIII - PENYELESAJAN KERVGIAN DAERAH
Pasal 187

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan.
BAB XV - KETENTUAN PERALlHAN
Pasal 188

KETENTUAN PERALlHAN
BAB XV - KETENTUAN PERALlHAN
Pasal 189

Semua peraturan daerah yang berkaitan dengan penge1olaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 190

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolamgun "lanun ~:::&gt; ~1'(.Jomor ~ 'Ber1 "E; ~Nomor ·.q ci1cabU:t dan dinyatakan tidak berla.ku.
Pas&amp;1l9l
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 31 Mei 2012
BUPATI SAROLANGUN, ttd.
CEKENDRA
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 31 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, ttd.
MUHAMAD BASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 7
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 'Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengaturan mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tertib" adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.Yang dimaksud dengan "taat pada peraturan perundang-undangan" adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.Yang dimaksud dengan "efektif' adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.Yang dimaksud dengan "efisien" adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.Yang dirnaksud dengan "transparan" adaJah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.Yang dimaksud dengan "manfaat untuk masyarakat" adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.Ayat(2) Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal20Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal34Cukup Jelas...
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal40Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 48 Cukup Jelas.

Pasal49Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal54Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal59Cukup Jelas.Pasal60Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 67 Cukup Jelas.

Pasal68Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 71 Cukup | Jelas. |

|------------------|----------||
PENJELASAN
Pasal 79 Cukup | Jelas. |

| Pasal80 Cukup | Jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 83 Cukup | Jelas. |

| Pasal84 Cukup | Jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 87 Cukup | Jelas. |

| Pasal88 Cukup | Jelas. |..57Pasal89 Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal94Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal99Cukup J elas.
PENJELASAN
Pasal 107 Cukup | Jelas. |

|-------------------|----------||
PENJELASAN
Pasal 182 Cukup Jelas.

..TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 7