PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 6 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 10 Maret 2017
N/A
Preamble

Menimbang
BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2017
NOMOR : 6
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CILEGON,
- a. bahwa daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan di bidang pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Cilegon merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkauan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu mengatur Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Air Minum ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2017-2022;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Komadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SumberDaya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2103 Nomor 1462);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM TAHUN 2017-2022.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDPSPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan system penyediaan air minum bagi Pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM di Kota Cilegon.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik
7. Penyelengara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, unit pelayanan teknis daerah/badan layanan umum daerah, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik daerah, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggara an pengembangan SPAM.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah daerah Kota Cilegon.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelengaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
- a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM Kota Cilegon;
- b. Menyelengarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
- c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. Skenario Pengembangan SPAM
- b. Sasaran Kebijakan; dan
- c. Rencana tindak kebijakan dan strategi pengembangan SPAM.
BAB III - KSDP-SPAM
Pasal 4

- (1) KSDP-SPAM merupakan pedoman dalam melaksanakan Kebijakan Pengembangan SPAM di Kota Cilegon;
- (2) KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
- a. Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon;
- c. Kondisidan rencana pengembangan daerah, sosial,ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
BAB IV - PELAKSANAAN KSDP-SPAM
Pasal 5

Pelaksanaan rencana tindak dan program/kegiatan KSDP-SPAM sesuai dengan tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota
BAB V - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM dilakukan oleh kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan Unsur PDAM CM serta pihak terkait lainnya apabila diperlukan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KSDP-SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Cilegon
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 10 Maret 2017 WALIKOTA CILEGON, ttd
Tb. IMAN ARIYADI
Diundangkan di Cilegon pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,
SARI SURYATI BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 6
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTASINGKAWANG
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALiKOTA SINGKAWANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSAN#AN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ViWALiKOTA SINGKAWANG,
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan ienteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20i1 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Fenatausahaan, Pertangungjawaban dan Felaporan serta Monitoring dan Evaiuasi Hibah dan Bantuan Sosiai;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan iembaran Negara Republik indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan iembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasionai (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 iomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang esejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam vegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
15. 15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/V/2011 tentang Peoman Pelasanaan Jaminan esehatan iasyarakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
16. 16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan kesehatan Dasar Jamkesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 394);
17. 17.Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540):
18. 18.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
19. 19.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan 0rganisasi Perangkat Daerah di Lingungan Pemerintah Kota Singawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14 );
+
'
Menetapkan
20.Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUEAHAN ATAS PERATURAN WALIK0TA SINGKAWANG N0M0R 23 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASIHIBAH DANBANTUAN SOSIAL
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Felaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek bolanja sobagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Ferusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
2. Diantara pasal 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu pasal :1.1 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Ill Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran II Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisah!an dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
3. Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:
- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang.
•
+
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam Lampiran il Peraturan walikota ini.
4. Ketentuan pasal 24 huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Diantara pasal 24 dan pasal 25, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaltu pasal 24 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dialoasian kepada individu dan/atau eluarga yang sudah jeias nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD,
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya S ,..:,.,,g aimana ...::m · ... ,; ... ua· p ... � ... ---··at : � \ '" 1 a· ... :,. m · e'""':h1· pagu -·1okas1· anggaran 44, 4 c 4 an 4uu y (J Al Gr 4l 4LA C yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Ketentuan pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan daiam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obye belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihnak ketiga/masyarakat pada SKPD.
7. Diantara pasal 31 dan pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosiai dalam iampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada lndividu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Walikota sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
8. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A.
24. (2a) Penyaluran /penyerahan bantuan sosial epada individu dan/atau eluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (is).
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
9. Diantara pasal 38 dan pasal 39 disisipkan satu pasal baru, yaitu pasal 38 A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu ian/atau keluarga.
10. Ketentuan Pasal 39 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
31. (1)Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
- b. Keputusan Valikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosiai;
- c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima digunaan sesuai dengan usuian; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian baniuan sosial berupa baran.­
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruh b dan huruf c dikecuaiikan ierhadap ianiuan sosiai bagi individu an/aiau keiuarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
11. Ketentuan pasal 42 ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan delam penyusunan laporan keuangan pemerintah dacrah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (i) tercantum pada Lampiran ii Peraturan Waiikota ini.
12. Ketentuan Peralihan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: