PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor TAHUN Tahun 2012
Tentang DENGAN RAIIMAi TUHAN YANG MAHA ESA
Berlaku: 7 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERIHTAH KOTA MEDAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis Ho. 2 Telepon : 4512412
MEDAN- 2 0 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN
DENGAN RAIIMAi TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- Menimbang : a.
bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah diatur rincian tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 187 A, 187 B dan 187 C Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut rincian tugas pokok dan fungsi pada setiap jenjang jabatan struktural;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan, diubah sebagai berikut;
4. : 1. Undang - Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera * Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara " Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan ' (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Medan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 68).
MEMUTUSKAN
WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT
IVIenetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN .
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan, diubah sebagai berikut:
- 1 . Ketentuan
BAB II - ORGANISASI
Pasal 2

Organisasi Sekretariat Daerah, terdir.i dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari
:
1. Bagian Administrasi Pemerintahar Uraum, membawahkan :
- b) Sub Bagian Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat;
- a) Sub Bagian Ketenleranian dan Ketertiban Umum;
- c) Sub Bagian Pengawasan dan Tugas pokok Pembantuan.
- a) Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi;
2. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
- b) Sub Bagian Pemberitaan;
- c) Sub Bagian Dokutnentasi.
- a) Sub . Bagian Hubungan Kerjasama Antar Daerali;
3. Bagian Hubungan Kerjasama, membawahkan :
- b) Sub Bagian Hubungan Kerjasama LuaFNegeri.
12. 1 . Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Statistik;
- b) Sub Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
- c) Sub Bagian Budaya dan Pariwisata.
2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
- a) Sub Bagian Pertanian dan Kelautan;
3. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
- b) Sub Bagian Lingkungan Hidup Energi dan Sumber Daya Mineral.
- a) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
- c) Sub Bagian Usaha ' Daerah.
- b) Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. Asisten Kesejahteraan dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
- a) Sub Bagian Kesehatan;
2. Bagian Agama dan Pendidikan, membawahkan :
- b) Sub Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan.
- a) Sub Bagian Agama;
3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahkan :
- b) Sub Bagian Pendidikan.
- a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Sub Bagian Kepemudaan dan Olah Raga.
- e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
1. Bagian I-Iukum, membawahkan :
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan :
- c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi.
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan SDM Aparatur;
3. Bagian Perlengkapan dan Asset, membawahkan :
- c) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- a) Sub Bagian Perlengkapan;
- b) Sub Bagian Pencatatan dan Dokumentasi Asset;
- c) Sub Bagian Mutasi Asset.
4. Bagian Umum, membawahkan :
- a) Sub Bagian Ketatausahaan;
- b) Sub Bagian Protokol;
- c) Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 75 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok uan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Asisten Administrasi Umum membawahkan 4 (empat) Bagian meliputi Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Perlengkapan dan Asset, dan Bagian Umum.
3. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 92 sampai dengan Pasal 103 dihapus.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintalikan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempataimya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Medan,
padatanggal
6 Pebruari
2012
WALIKOTA MEDAN
dto
DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
Diundangkan di Medan
padatanggal
g Pebruari
2012
SEKRETARIS DAERAII KOTA MEDAN
Ii\ SYAIFUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 7