PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 31 Tahun 2011
Tentang I. UMUM
Berlaku: 23 Februari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran Ialu-lintas dan untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Perparkiran perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Perparkiran;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor199)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 nomor 15) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Perparkiran(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATITEMANGGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.
Pasall
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 33) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
BAB V - Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 5

- (1) Pengelolaan perparkiran dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau pihak ketiga baik perorangan atau badan.
- (2) Pengelolaan perparkiran oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara lelang dan/atau penunjukan.
- (3) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengelolaan perparkiran yang dilaksanakan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, menjaga kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- (5) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya; dan
- c. melaksanakan pungutan retribusi parkir dan menyetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Pengelolaan parkir tidak tetap, harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pihak ketiga baik perorangan atau badan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (8) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin pengelolaan parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (9) Pengelolaan perparkiran secara swakelola atau oleh pihak ketiga, maka pemungutan retribusinya harus menggunakan juru parkir atau petugas parkir.
13. ( 10) Target Pendapatan Parkir ditetapkan oleh Bupati.
- (11) Bupati dalam menetapkan Target Pendapatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) dihitung berdasarkan pada hasil survey potensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ a tau pihak ketiga.
2. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 10 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Pihak Ketiga
BAB V - Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 10

- (l)Pihak Ketiga yang melaksanakan kegiatan perparkiran berkewajiban membayar retribusi parkir sesuai dengan perjanjian kontrak.
- (2) Petugas Parkir berkewajiban :
- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya;
- b. menata kendaraan dengan tertib agar tidak mengganggu lalu lintas;
- c. menjaga ketertiban, kebersihan, dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya
- d. menyerahkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran.
3. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB X A dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:
PEMINDAHAN KENDARAAN
BAB V - Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 18

A
- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/ atau pengguna Kendaraan.
- (3) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/ a tau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal se bagai beriku t:
- a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
- b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
- c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/ atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); a tau
- d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD.
- (5) Tahapan pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. pencabutan pentil kendaraan;
- b. penggembokan pada roda Kendaraan;
- c. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
- d. disimpan di tempat penyimpanan Kendaraan bermotor;
- (6) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasikan dengan terti b.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan BAB XI Pasal 19 ditambah 2 (dua ) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Kegiatan Perparkiran sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut apabila melanggar kewajiban sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat Tugas kepada Juru Parkir dan Pembantu Juru Parkir sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf e dapat dicabut apabila melanggar kewajiban Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf c dan huruf d Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengambilan kendaraan bermotor akibat pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 A ayat (1) dilakukan dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan dikenakan denda administratif yaitu :
- a. penggembokan kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau 3 (tiga) sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- b. penggembokan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);dan
- c. biaya derek sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. (4)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai penerimaan Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan . Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 23 Februari 2016.
AMBANG SUKARNO
BUPATI TEMANGGUNG,
pada tanggal 23 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTEMA~N----
BAMBANG AROCHMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH: ( 2 /2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini menuntut adanya tindakan yang lebih tegas terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.
Dalam rangka untuk memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan perparkiran di Wilayah Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Perparkiran perlu diubah.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Perparkiran.