PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 01 Tahun 2012
Tentang MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Berlaku: 2 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, serta agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan Iangkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota ,Banjarmasin dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan. Negara Yang Bersih dan Bebas Dad Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republilr Indonesia Nomor 4400);
0
( - 1
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawabari Bendahara Serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 19).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD).
BAB II - PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran, Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SPM, SPJ, dan SP2D serta menetapkan pejabat yag ditunjuk sebagai pengguna anggaran/barang, kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengeluaran/penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu sesuai usulan Kepala SKPD serta usulan bendahara pengeluaran PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan surat Keputusan.
- (2) Tugas Pengguna Anggaran antara lain:
- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggarati belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Menandatangani Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- j. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. MengeIola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- I. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- m. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah dan sekretaris daerah.
17. Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA). Perlimpahan sebagian kewenangan tersebut didasarkan atas pertimbangan besaran SKPD, jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi dan/ atau rentang kendali. Penetapan pejabat KPA ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin sesuai dengan usulan Kepala SKPD atau Pengguna Anggaran. ( 3 )
- (4) Tugas kuasa pengguna anggaran antara lain :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas , anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran sub unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- h. Menandatangani Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (5) SKPD di Iingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dapat membentuk KPA adalah Sekretariat daerah,Dinas Pendidikan,Dinas Bina Marga,dan Dinas Sumber daya Air dan Drainase.
- (6) Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat satu tingkat di bawah pengguna anggaran atau pejabat eselon III.
- (7) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.
- (8) Pada SKPD yang dibentuk kuasa pengguna anggaran (KPA), pada masing-masing KPA akan ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu.
- (9) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota, dengan surat keputusan menetapkan :
- a. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang diberi kewenangan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pembantu bendahara pengeluaran untuk membantu pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
- c. Staf administrasi, staf teknis, dan staf lainnya untuk membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan dan pengadministrasian keuangan kegiatan.
- (10) Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan antara lain :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (11) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD adalah Sekretaris Badan/Kabag Tata Usaha/Kasubbag Keuangan/pejabat lainnya yang menguasai dan memahami administrasi keuangan daerah.
- (12) Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan antara lain :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (13) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai pejabat sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (9).
- (14) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) huruf a dan b tidak boleh salin merangkap.
- (15) Dalam hal pejabat/pegawai pada SKPD tidak memungkinkan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) huruf a, b dan c maka pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) huruf a atau huruf b.
- (16) Tembusan surat keputusan para pejabat dalam Pasal 2 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kota Banjarmasin selaku BUD.
BAB III - DASAR PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 3

Berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kota Banjarmasin dan telah mendapat persetujuan pengesahannya oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, pengguna anggaran dapat menyelenggarakan kegiatankegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA.
BAB III - DASAR PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 4

- (1) Berdasarkan persetujuan dari Walikota Banjarmasin terhadap usulan penyediaan dana dari pengguna anggaran dapat dibuatkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (2) Pengajuan usulan penyediaan dana dari pengguna anggaran diusulkan per triwulan.
BAB III - DASAR PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 5

Berdasarkan dokumen SPD yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kota Banjarmasin selaku PPKD, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/kuasa PA melalui PPK-SKPD.
BAB III - DASAR PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Belanja bersifat wajib, meliputi
- a. Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan);
- b. Belanja Layanan Jasa (telepon, listrik dan air);
- c. Belanja Bantuan Sosial di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud di atas setiap bulannya secara total tidak boleh melebihi 1/12 dari Alokasi pada APBD Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan pagu rekening kegiatan belanja tersebut.
BAB IV - JENIS BELANJA DAN PENGATURAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 7

Jenis belanja dan pengajuan permintaan pembayarannya diatur sebagai berikut :
1. Pengeluaran belanja yang dilakukan melalui SPP-LS adalah :
- a. Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai yang meliputi gaji dan tunjanganfr,
- b. Belanja Langsung - Belanja Pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di atas Rp. 25 juta.
- c. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dengan nilai di atas Rp. 25 juta.
- d. Belanja transportasi dan akomodasi dengan nilai di atas Rp. 25 juta.
- e. Belanja untuk pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan penyedia barang dan jasa/ pihak ketiga dengan nilai di atas Rp. 10 juta.
- f. Belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) poin a, b dan c.
- g. Belanja Modal
- h. Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dengan nilai di atas Rp. 5 juta, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.
- i. Dana DAK
9. j.
10. Untuk poin b, c, dan d bukan merupakan belanja dengan jumlah yang dipecah-pec.ah atau
11. Pengeluaran Pembiayaan. kumpulan beberapa tanda terima atau kumpulan beberapa bulan.
2. Pengeluaran belanja yang dapat diajukan melalui SPP-TU adalah :
- a. Belanja Barang dan Jasa dengan nilai di bawah Rp. 5 juta serta yang memenuhi kriteria : sangat mendesak dan kebutuhannya melebihi sisa uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran.
3. Pengeluaran belanja selain yang diatur dalam angka 1 dan 2 di atas, diajukan melalui Uang Persediaan (SPP-UP) yang besamya ditetapkan oleh Walikota, termasuk pengeluaran berikut :
- a. Belanja pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
- b. Belanja Barang dan Jasa dengan nilai dibawah Rp. 10 juta.
BAB V - UANG PERSEDIAAN
Pasal 8

1. Kepada setiap SKPD dapat diberikan uang persediaan untuk pengguna anggaran, sebagai uang muka kerja dengan cara bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran, pengguna anggaran menerbitkan SPM-UP berdasarkan SPD atas permintaan bendahara pengeluaran yang dibebankan pada kode rekening bendahara pengeluaran. Uang persediaan diberikan sekali di awal tahun anggaran yang besarannya ditetapkan oleh Walikota.
2. ' Uang Persediaan (UP) dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
- a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).
- b. UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 dari pagu belanja Iangsung dikurangi belanja modal. Bila hasil perhitungan melebihi 1 milyar, maka UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 dari pagu belanja langsung dikurangi belanja modal.
- c. UP dapat dimintakan maksimal seperti dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, atau permintaan UP dapat dimintakan kurang dari maksimal yang dibolehkan sesuai kebutuhan SKPD.
- d. Perubahan besaran UP di luar ketentuan pada butir b ditetapkan oleh Walikota.
3. Berdasarkan SPM-UP dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara pengeluaran yang ditunjuk r dalam SPM-UP.
4. Penggunaan UP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. Untuk itu, bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dan register sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila besaran dana UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan, tidak ada batasan persentasi (%) minimal uang yang telah dipertanggungjawabkan.
6. Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali UP dengan mengajuan SPP-GU setelah UP dimaksud digunakan dan dipertanggungjawabkan (revolving) sepanjang masih tersedia anggarannya dalam DPA.
7. Sisa UP atau Ganti Uang (GU) yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya dengan atau Iebih kecil dari sisa uang persediaan, bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan pengisian kembali UP.
8. Sisa UP atau Ganti Uang (GU) yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan kemudian. Setoran sisa UP atau Ganti Uang (GU) dimaksud ikut dilampirkan pada pengajuan SPJ akhir, setoran sisa UP oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah dibukukan sebagai pengembalian UP sesuai kode rekening yang ditetapkan.
BAB VI - TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 9

- (1) Pemberian TU diatur sebagai berikut:
- 1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah dapat memberikan persetujuan TU sampai dengan jumiah Rp.200.000.000,- (dua ratus jut, rupiah) untuk kiasifikasi belanja yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).
- 2) Permintaan TU di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (UP):
- a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
- b. Dana TU dapat dimintakan, apabila dana yang dibutuhkan melebihi UP/GU;
- c. Dipertanggungjawabkan paling lambat satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
- d. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran, harus disetor ke rekening kas daerah;
9. 'd. Apabila ketentuan pada butir b, c dan d tidak dipenuhi, kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU dan Ganti Uang (GU) sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.
BAB VII
Pasal 10

Pengguna Anggaran/Kuasa PA berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kota Banjarmasin dan telah mendapat persetujuan pengesahannya oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, dapat menyelenggarakay kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA.
BAB VII
Pasal 11

Berdasarkan dokumen SPD yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kota Banjarmasin selaku PPKD, bendahara pengeluaran dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PA melalui PPKSKPD.
BAB VII
Pasal 12

Kelengkapan SPP untuk penerbitan SPM, persyaratannya diatur sebagai berikut :
1. SPP-UP (Uang Persediaan)
Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan. Lampiran dokumen pengajuan SPP-UP sebagai berikut :
- a. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- b. Salinan SPD;
- c. Surat Pemyataan dari pengguna anggaran yang berisi pernyataan bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.
Bendahara pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.
2. SPP-TU (Tambahan Uang Persediaan)
Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-TU untuk belanja yang bersifat mendesak. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali ke kas umum daerah.
Lampiran dokumen pengajuan SPP-TU sebagai berikut :
- a. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- b. Salinan SPD;
- c. Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari PA/Kuasa PA;
- d. Surat pemyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa PA, bahwa :
- 1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;
- 2) Apabila terdapat sisa dana TU, harus disetorkan ke rekening kas daerah;
- 3) Tidak unttik membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung (LS).
3. SPP-GU (Penggantian Uang Persediaan)
Bendahara pengeluaran dapat mengajukan penggantian uang persediaan jika nilai uang persediaan yang digunakan telah mencapai baths tertentu sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (5).
Lampiran dokumen pengajuan SPP-GU sebagai berikut :
- a. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- b. Salinan SPD;
- c. Surat Pernyataan dari PA/Kuasa PA, yang berisi pernyataan bahwa ganti uang tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), ditempel Materai 6000 dan ditanda
- d. tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan;
- f. Laporan Pertanggungjawaban Administratif cetak dari program komputer Sistem Informap . Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
4. SPP-LS (Pembayaran Langsung)
Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-LS untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga yang tidak dapat digantikan dengan uang persediaan.
Lampiran dokumen pengajuan SPP-LS sebagai berikut :
- a. Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Gaji Induk;
3. -Gaji Susulan;
4. -Kekurangan Gaji;
5. -Gaji Terusan;
- Uang Duka Wafat/Tewas, dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas; SK CPNS;
- SK PNS;
8. -SK Kenaikan Pangkat;
- SK Jabatan;
- Kenaikan Gaji Berkala;
- Surat Pemyataan Pelantikan;
- Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;
13. -Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
14. -Daftar Keluarga (KP4);
- Fotokopi Surat Nikah;
16. -Fotokopi Akte Kelahiran;
- Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
- Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas;
- Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah;
- Surat Pindah;
- Surat Kematian;
22. -SSP PPh Pasal 21; dan
23. -Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin serta gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin.
Untuk SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa
- 1) Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- 2) Salinan SPD;
- 3) Surat Pernyataan Pengajuan LS;
- 4) Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas: Salinan kuitansi yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; Surat Pemyataan Tanggungjawab Belanja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- Nota Pencairan Dana (NPD);
- Laporan Pengadaan Barang dari DPPKAD Banjarmasin;
- SSP PPN dan PPh;
- Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
9. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian
10. atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri;
- Ringkasan SPK/kontrak;
- Berita acara serah terima pekerjaan;
- Berita acara pembayaran;
- Berita acara pemeriksaan pekerjaan;
- Berita acara penerimaan barang oleh Bendahara Barang;
- Fotokopi rekening bank/rekening koran pihak ketiga; Nomor Pokok Wajib Perusahaan pihak ketiga; Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
17. -Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan.
Untuk SPP-LS Pengadaan Tanah
- 1) Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- 2) Salinan SPD;
- 3) Surat Pernyataan Pengajuan LS;
- 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- 5) Nota Pencairan Dana;
- 6) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya Iebih dari 1 (satu) Hektar;
- 7) Salinan kuitansi yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- 8) Daftar tanda terima uang oleh penerima uang;
- 9) SSP PPh final atas pelepasan hak.
Untuk SPP-LS Pembayaran Honor
- 1) Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- 2) Salinan SPD;
- 3) Surat Pernyataan Pengajuan LS;
- 4) Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas:
5. -Salinan kuitansi yang ditandatangani oleh PPTK dan disetujui oleh PA/Kuasa PA;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- Nota Pencairan Dana (NPD);
8. -Daftar Tanda Terima Honor;
- Surat Keputusan Pembentukan Panitia PelaksanafTim;
- SSP PPh Pasal 21.
Untuk SPP-LS Pembayaran Uang Lembur
- 1) Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- 2) Salinan SPD;
- 3) Surat Pemyataan Pengajuan LS;
- 4) Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas:
- Salinan kuitansi yang ditandatangani oleh PPTK dan disetujui oleh PA/Kuasa PA;
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- Nota Pencairan Dana (NPD);
- Daftar Tanda Terima Uang Lembur;
- Surat Perintah Melaksanakan Lembur;
- Daftar Hadir Lembur;
- SSP PPh pasal 21.
Untuk SPP-LS Pembayaran Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dengan peraturan Walikota Banjarmasin.
- 1) Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- 2) Salinan SPD;
- 2) Surat Pernyataan Pengajuan LS;
- 3) Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas:
Salinan kuitansi yang ditandatangani oleh PPTK dan disetujui oleh PA/Kuasa PA; Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- Nota Pencairan Dana (NPD);
- Daftar tanda terima uang perjalanan dinas; Salinan tiket perjalanan dinas dan boarding pass pulang pergi; Nota dinas/telaahan staf dan disposisi mengikuti perjalanan dinas dari Kepala SKPD jika banyaknya sampai 2 orang; Nota dinas/telaahan staf dan disposisi mengikuti perjalanan dinas dari Sekretaris
Daerah, jika banyaknya dari 3 orang sampai 5 orang;
Nota dinas/telaahan staf dan disposisi mengikuti perjalanan dinas dari WalikoXx jika banyaknya lebih 5 orang;
- -
Surat Tugas; Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
Undangan mengikuti kegiatan dari tempat tujuan (jika ada);
Laporan perjalanan dinas.
- g. Untuk SPP-LS Pembayaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial. Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan
- 1) Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- 2) Salinan SPD;
- 3) Surat Pernyataan Pengajuan LS;
- 4) Salinan kuitansi;
- 5) Surat permohonan yang dilengkapi dengan proposal dan telah disetujui oleh Walikota;
- 6) Fotokopi keputusan tentang penerima dan besaran bantuan/hibah;
- 7) Fotokopi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD);
- 8) Fotokopi keputusan Walikota tentang penggunaan belanja tidak terduga;
- 6) Disposisi persetujuan pemberian dana;
- 7) Laporan penggunaan dana (untuk bantuan sosial).
Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7 digunakan sesuai peruntukannya.
BAB VII
Pasal 13

Setelah menerima SPP, PA/Kuasa PA menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Penerimaan dan pengujian SPP
Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada PPK-SKPD.
2. PPK-SKPD melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut :
- a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
- c. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
- 1) Pihak yang ditunjuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
- 2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam SPK/kontrak);
- 3) Jadwal waktu pembayaran.
- d. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DPA berkenaan dan/ atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
- e. Menandatangani daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP.
3. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TU/SPP-GU/SPP-LS oleh PPK-SKPD dan dinyatakan lengkap, PA/Kuasa PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP/SPM-TU/SPMGU/SPM-LS dalam rangkap 3 (tiga) :
- a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah.
- b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD yang bersangkutan.
5. SPM diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
6. Dalam hal SPP tidak lengkap, PA/Kuasa PA menolak menerbitkan SPM. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
7. SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah dan telah dicairkan (telah dilakukan pendebetan rekening kas daerah) tidak dapat dibatalkan.
- a. Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut :
- (1) Kesalahan pembebanan pada kode rekening;
- (2) Kesalahan pencantuman kode bidang, program, dan kegiatan;
- (3) Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM.
- b. Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh PA/Kuasa PA. Selanjutnya SPM perbaikan dimaksud disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah.
BAB VIII - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Pasal 14

Penyampaian SPM kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah dilakukan sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran/Kuasa PA menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung melalui seksi verifikasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah.
2. SPM LS-Gaji harus sudah diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran.
3. 3.
4. Seksi verifikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah memeriksa kelengkapan SPM, mengisi check list kelengkapan berkas SPM, dan meneruskan check list serta kelengkapan SPM ke seksi perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut.
BAB VIII - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Pasal 15

Penerbitan SP2D oleh'Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah diatur sebagai berikut :
1. SPM yang diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, da sebagai dasar penerbitan SP2D. n Asset Daerah digunakan
2.
SPM dimaksud dilampiri SPP dan kelengkapan lainnya sebagaimana dalam pasal 12.
BAB VIII - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Pasal 16

- (1)
- Pengujian SPM dilaksanakan oleh Dinas Penda mencakup pengujian patan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah yang bersifat substansif dan formal.
Pengujian substantif dilakukan untuk : a.
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. Menguji ketersediaan Jana
SPM tersebut;
- pada kegiatan/kode rekening dalam DPA yang ditunjuk dalam
- Menguji dokumen sebagai dasar penagihan (kuitansi, ringkasan kontrak/SPK, Surat Keputusan, daftar nominatif perjalanan dinas dan lain-lain); d. Menguji surat pemyataan tanggungjawab belanja (SPTB)
- ) dan kepala SKPD mengenap, tanggungjawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran; e. Menguji faktur pajak beserta SSP-nya.
- (3) Pengujian formal dilakukan untuk :
- a. Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tandatangan;
- b. Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf;
- c. Memeriksa kebenaran dalam penulisan.
BAB VIII - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Pasal 17

- (1) Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :
- a. Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan;
- b. Penerbitan penolakan SP2D dan mengembalikan SPM kepada PA/Kuasa PA, apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Pengembalian SPM UP/TU/GU dan LS dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SPM diterima.
BAB VIII - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Pasal 18

- (1) Penerbitan SP2D UP/TU/GU dan LS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterima secara Iengkap.
- (2) Penerbitan SP2D oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah dilakukan dengan cara :
- a. SP2D ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- b. SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah yang disampaikan kepada :
- 1) Lembar 1 : Kepada bank.
- 2) Lembar 2 : Kepada Pengguna Anggaran dengan dilampiri SPM yang telah dibubuhi Cap telah diterbitkan SP2D tanggal ... Nomor ...)
- 3) Lembar 3 : Sebagai pertinggal di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah (Bidang Akuntansi dan Pelaporan), dilengkapi lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.
BAB VIII - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Pasal 19

Daftar Penguji dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sebagai pengantar SP2D dengan ketentuan:
- a. Ditandatangani oleh bank dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah serta dibubuhi stempel Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah.
- b. Lembar kesatu dan lembar kedua dilampiri asli SP2D dikirimkan melalui petugas kurir Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah ke Bank.
- c. Daftar penguji lembar kedua setelah ditandatangani oleh bank dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah melalui petugas kurir yang sama.
- d. Daftar penguji lembar ketiga sebagai pertinggal di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan , dan Asset Daerah.
BAB IX - PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 20

Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Banjarmasin setiap tahunnya diperlukan antara lain data realisasi APBD, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk keperluan tersebut, maka :
- a. Kepala SKPD wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta soft copy (flashdisk) yang dikelolanya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan paling lambat 1 bulan setelah berakhimya tahun anggaran.
- b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah wajib membuat Laporan Arus Kas.
- c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah selaku Bendahara UmumDaerah wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca PemerintahKota Banjarmasin dan menyampaikannya kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelum dilakukan audit oieh Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Pada tutup tahun anggaran tanggal 31 Desember atau hari kerja terakhir apabila tanggal 31 Desember hari libur pada setiap akhir tahun anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kota Banjarmasin melakukan pekerjaan penyelesaian akhir laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) Ketentuan yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan pada tutup tahun anggaran akan ditetapkan kemudian .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan yang mengatur mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBD yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB XII
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut kemudian .
BAB XII
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 2012
'SEKR,ETARIS DAERAH KOTA l.,,\ , 1 ''.: BRI):)NRMASIN,
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 2012
1
H. ZU
GAZALI
MAti
BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR . 01