PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 16 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 16 TAHUJl 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TUB.AN
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUB.AN NOMOR 16 TAHUJl 2017 TENT.ANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI Lll'fGKUNGAR PEMERIRTAB KABUPATER TUBAN
DERGAll RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUB.AN,
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah d.iubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik:Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-und.angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
6. Und.ang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194};
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Ped.om.an Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135};
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ped.om.an Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisa.si Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2014 Seri D Nomor 3);
17. Peratu.ran Daerah Kabupaten Toban Nomor 12 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri D Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGK.UJIGAN PEMERINTAH
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBABAN KABUPATEN TUBAN.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toban.
8. Tingkat kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS pada hari kerja setiap bulannya yang didasarkan pada presensi.
9. Laporan Kerja Individu adalah laporan kegiatan dinas yang dibuat oleh PNS setiap hari dan diparaf oleh atasan langsungnya.
BAB II - KETENTUANPEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban kecuali Guru, Pengawas Sekolah dan PNS yang ditempatkan sebagai karyawan/karyawati pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah dan karyawan/karyawati pada OPD atau kantor yang tambahan penghasilannya diatur secara khusus.
- (2) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS apabila :
3. a menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalani cuti besar lebih dari 12 {dua belas) hari kerja;
- c. menjalani cuti bersalin;
- d. menjalani cuti alasan penting lebih dari 12 {dua belas) hari kerja;
- e. menjalani cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja;
- f. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 ( satu) bulan;
- g. melaksanakan tugas belajar;
- h. menjabat Kepala Desa;
- i. menjalani masa persiapan pensiun;
- j. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- k. menjalani tugas di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Toban.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan:
- a. hukuman ringan, tidak mendapatkan tambahan penghasilan selama kurun waktu 1 (satu) bulan;
- b. hukuman sedang, tidak mendapatkan tambahan penghasilan selama kurun waktu 6 (enam) bulan; dan
- c. hukuman berat, tidak mendapatkan tambahan penghasilan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan setelah PNS yang bersangkutan menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal PNS tidak menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/upaya hukum lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. (6} Selama upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih berlangsung, maka tambahan penghasilan tidak diberikan sampai mendapatkan keputusan hukum tetap.
BAB III - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan per bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Iampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

- ( 1} Pemberian besaran tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan atas :
- a.jabatan;
- b. tingkat kehadiran PNS
- c. laporan kerja individu; dan
- d. serapan anggaran OPD atau Kantor paling sedildt 70% dari Surat Penyediaan Dana (SPD) sampai dengan tribulan berjalan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diberikan kepada PNS yang terdiri dari :
- jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II);
- jabatan Administrator (Eselon III);
- jabatan Pengawas (Eselon IV);
- jabatan Pelaksana (Stai); dan
- jabatan Fungsional
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Iaporan kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen} dari besaran tambahan penghasilan.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan serapan OPD atau Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen} dari besaran tambahan penghasilan.
BAB III - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5

Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1} huruf b diperhitungkan dari jumlah kehadiran PNS pada hari kerja setiap bulannya.
BAB III - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6

- ( 1} Laporan kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf c merupakan laporan kegiatan din.as setiap PNS pada setiap hari.
- (2) Laporan kerja individu dibuat dalam buku laporan kerja PNS, yang dibuat setiap hari oleh PNS dan diparaf oleh atasan langsung sebaeairoana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Kerja Individu untuk Kepala OPD atau Kantor diketahui oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peratu.ran Bupati ini
- (4) Laporan kerja Individu untuk staf ahli diketahui oleh Sekretaris Daerah sebagaiman.a tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan dapat dimintakan kepada atasan atasan langsungnya.
Bagian Kesatu
Pencairan
BAB III - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7

- ( 1} Pencairan Tambahan Penghasilan bagi PNS untuk tribulan I pada Anggaran berkenaan dilaksanakan pada awal tribulan IL
- (2) Pencairan Tam.bah.an Penghasilan bagi PNS tribulan II pada anggaran berkenaan dilaksanakan pada awal tribulan III.
- (3} Pencairan Tambahan Penghasilan bagi PNS tribulan III pada anggaran berkenaan dilaksanakan pada awal tribulan IV.
- (4} Pencairan Tam.bah.an Penghasilan bagi PNS tribulan IV pada anggaran berkenaan dilaksanakan menggunakan SPM nihil akhir tahun anggaran berkenaan.
Bagi.an Kedua
Pengurangan Tambahan Penghasilan
BAB III - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa izin yang sah dari Kepala OPD atau Kepala Kantor atau Pejabat lain yang ditunjuk, dikenakan pengurangan pemberian tambahan penghasi1an sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran PNS.
- (2) Dalam hal PNS tidak memenuhi laporan kerja individu, maka PNS yang bersangkutan tambahan penghasilannya dikurangi sebesar 37 ,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
- (3) Dalam hal OPD atau Kantor tidak memenuhi target serapan anggaran OPD dan Kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1} huruf d maka tambahan penghasilan bagi semua PNS pada OPD atau Kantor tersebut dikurangi sebasar 12,5% (dua belas koma lima persen).
BAB VI - PAJAK PENGHASILAN
Pasal 9

Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - SUMBER ANGGARAN
Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Pencairan Tambahan Penghasilan ini dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :
- a. Daftar hadir PNS per hari selama 3 bulan untuk tribulan berkenaan mengetahui Kepala OPD atau Kepala Kantor;
- b. Pernyataan Kepala OPD atau Kepala Kantor tentang serapan anggaran tribulan berkenaan berdasarkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagaimana tercantum pada lampiran VI;
- c. Rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan yang memuat jumlah kehadiran PNS selama 3 bulan untuk tribulan berkenaan dan laporan kerja individu sebagaimana tercantum pada lampiran VII;
- d. Tanda terima tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan terhitung sejak bulan Januari 2017.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban.
Ditetapkan di Tu.ban
pada tanggal
15,.t 2e17
UBAN,
H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 15 111,ret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,
B6ANA
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI E NOMOR 14
LAMPIRAN I
PERATURAN
BUPATI TUBAN
NOMOR 16
TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEG AW AI
NEGERI
SIPIL DI
LING KUN GAN
PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PELAKSANA
| NO | ESELON | TUNJANGAN |
|------|--------------|----------------|
| 1 | Eselon II a | Rp. 900.000,00 |
| 2 | Eselon II b | Rp. 800.000,00 |
| 3 | Eselon III a | Rp. 700.000,00 |
| 4 | Eselon III b | Rp. 600.000,00 |
| 5 | Eselon IV a | Rp. 500.000,00 |
| 6 | Eselon IV b | Rp. 400.000,00 |
| 7 | Eselon Va | Rp. 300.000,00 |
| 8 | Pelaksana | Rp. 200.000,00 |
BUPATI
JBAN,
H. FATIUL HUDA
LAMPIRAN II
PERATURAN
BUPATI TUBAN
NOMOR 16
TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
JENJANG KEAHLIAN
| NO | JABATAN FUNGSIONAL | TUNJANGAN |
|------|----------------------|----------------|
| 1 | Madya | Rp. 500.000,00 |
| 2 | Muda | Rp. 400.000,00 |
| 3 | Pertama | Rp. 300.000,00 |
JENJANG KETERAMPILAN
| NO | JABATAN FUNGSIONAL | TUNJANGAN |
|------|--------------------------|----------------|
| 1 | Penyelia | Rp. 400.000,00 |
| 2 | Pelaksana Lanjutan/Mahir | Rp. 300.000,00 |
| 3 | Pelaksana/Terampil | Rp. 200.000,00 |
| 4 | Pelaksana Pemula/Pemula | Rp. 200.000,00 |
H. FATHUL HUDA
LAMPIRAN III
PERATURAN
BUPATI
TUBAN
NOMOR
16
TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAW AI
NEGERI
SIPIL DI
LING KUN GAN
PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KERJA INDIVIDU
BULAN: ________________
OPD
Nama
NIP
Jabatan
.
.
... .
| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PARAF ATASAN LANGSUNG | KET |
|------|-----------|-------------------|-------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mengetahui:
Kepala OPD / Kantor
Atasan Langsung
BUPATI
'VBAN,
H
LAMPIRAN IV
PERATURAN
BUPATI
TUBAN
NOMOR 16
TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL DI
LING KUN GAN
PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KERJA INDIVIDU PIMPINAN OPD
BULAN: ________________
••••••••••••••••••••••••
OPD
Nama
NIP
Jabatan
.
.
.
.
... .
| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PARAF *) | KET |
|------|-----------|-------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- *) paraf pimpinan OPD /Kantor
VERIFIKATOR
H. FATHUL HUDA
LAMPIRAN V
PERATURAN
BUPATI
TUBAN
NOMOR 16
TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL DI
LING KUN GAN
PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KERJA INDIVIDU STAF AHLI
BULAN: ________________
OPD . .
. ••••••••••••••••••••••••
Nam.a
NIP
Jabatan
... .
.
.
... .
.
| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PARAFk) | KET |
|------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- *) paraf staf ahli
SEKRETARIS DAERAH
BUPATI
AUBAN ,
H. FATHUL HUDA
LAMPIRAN VI
PERATURAN
BUPATI
TUBAN
NOMOR 16
TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAW AI
NEGERI
SIPIL DI
LING KUN GAN
PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
KOP SURAT OPD
SURAT PERNYATAAN
Perihal Serapan Anggaran Tribulan ... .
Berdasarkan aplikasi SIMD A keuangan pada akhir tribulan ... Dengan ini kami
menyatakan :
SPD pada tribulan ... .
Rp ... .
Capaian Sera pan tribulan ...
Rp ... .
Prosentase capaian Serapan tribulan ... .
. . . . . . . . . . . . . . %
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan
Mengetahui:
Kepala OPD/Kantor
BUPATI
UBAN ,
H. FAWHUL HUDA
LAMPIRAN • VII
PERATURAN
BUPATI
TUBAN
NOMOR 16
TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL DI
LING KUN GAN
PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
REKAPITULASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BULAN: ________________
.
OPD
. .
... .
Mengetahui:
Kepala OPD /Kantor
- *) -diisi tanda (✓) jika individu/PNS membuat laporan kerja individu
- diisi tanda (-) jika individu/PNS tidak membuat laporan kerja individu
BUPATV
FUBAN,
H. FXTHUL HUDA
LAMPIRAN VIII
PERATURAN
BUPATI
TUBAN
NOMOR
16
TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEG AW AI
NEGERI
SIPIL
DI
LING KUN GAN
PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS KABUPATEN TUBAN BULAN: ________________
OPD /Kantor : ________________ .
| No | Nama /NIP | Tambahan Penghasilan berdasarkan kehadiran | Laporan Kerja / Serapan Anggaran | Laporan Kerja / Serapan Anggaran | Jumlah Uang | PPh21 | Jumlah uang yang diterima ( Rp) | Tanda tangan |
|------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| | | ( Rp) | Individu ( Rp) | OPD/ Kantor ( Rp) | ( Rp) | ( Rp) | | ( Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mengetahui:
Kepala OPD /Kantor
BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah Propinsi Daerah tingkat I Bengkulu, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Darah Tingkat II
- tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
Mengingat
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TERAS TERUNJAM DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU.
N/A
Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Teras Terujam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu utara, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Teras Terunjam;
- b. Desa Sungai Ipuh;
- c. Desa Sungai Gading;
- d. Desa Sungai Jerinjing;
- e. Desa Surian Bungkal;
- f. Desa Lubuk Sahung;
- g. Desa Pondok Baru;
- h. Desa Pondok Kopi;
- i. Desa Penarik;
- j. Desa Sukamaju;
- k. Desa Lubuk Mukti;
- l. Desa bumi Mulya;
- m. Desa Setia Budi;
- n. Desa Tunggal Jaya.
- (2) Wilayah Kecamatan Teras Terunjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mukomuko Utara.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Teras Terunjam, maka wilayah Kecamatan Mukomuko Utara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Teras Terunjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Teras Terunjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Teras Perunjam.
N/A
Pasal 2

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 3

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan yang ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 4

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Teras Terunjam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu.
N/A
Pasal 5

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dalam perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 6

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundnagkan.
Agar Setiap oprang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, ttd.
PROF. DR. H. MULADI, S.H
Lampiran tidak diikut sertakan