Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2008
Tentang MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DAN KELURAHAN
Berlaku: 4 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELA WI,
- a. bahwa clalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu dilakukan Pengelolaan Perencanaan di Desa clan Kelurahan;
- b. bahwa un tuk pengelolaan perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di alas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan.
- I. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan K.abupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua a tas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 1or Danh1it Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahon 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahon 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahon 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor I 2 , Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Melawi Nomor 16). ,
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DAN KELURAHAN
BAB II - TUJUAN MUSRENBANG DI DESA DAN KELURAHAN
Pasal 2

- (I) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan.
- (2) Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat desa dan kelurahan secara tepat dan mudah.
- (3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan menemukenali, menganaJisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi clan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa dan Kelurahan), kegiatan-kegiatan yang selanjutnya menetapkan prioritas yang dibahas di kecamatan melalui forum antar desa maupun antar kelurahan sebagai rencana bahan penyusunan Rencana Anggaran Saluan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Saluan Kerja (DASK) Kabupaten Melawi.
- (4) Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat. . -. . . . . · r
d
BAB IV - PESERTA DAN NARASUMBER MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN Bagian Pertama
Pasal 4

- (I) Dal am pelaksanaan Musrenbang Desa dan Keluraban dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/LPM), BPD, Kelompok Organisasi Keagamaan, Kelompok Wanita, PKK, Kelompok Tani, Kelompok P3A, Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olab Raga, Kelompok Guru/Sekolab, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa clan Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdornisili dan yang melaksanakan kegiatan di Desa clan Keluraban yang bersangkutan, Aparatur yang berdornisili di Desa clan Keluraban, Kepala Dusun, R ukun Warga, Rukun Tetangga.
- (2) Peserta Musrenbang tersebut memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengarnbilan keputusan guna mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.
Bagian Kedua
Narasumber Musrenbang Desa Dan Keluraban
BAB IV - PESERTA DAN NARASUMBER MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN Bagian Pertama
Pasal 5

- (I) Kepala Desa clan Lurab, Komponen Masyarakat, Kepala Dusun, R ukun Warga, Rukun Tetangga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, merangkap koordinator pelaksanaan MUSRENBANG De sa dan Keluraban, Ketua Adat, Tokoh Agama, Ormas, Pengusaba, Keluarga Tani, Kornite Sekolab.
- (2) Para Narasumber sebagai mana dimaksud pada ayat (I) menfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera mandiri, dinamis clan maju.
BAB V - PENDEKATAN DAN METODOLOGI PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatar partisipatif, pendekatan dari, oleh clan untuk masyrakat serta pendekatan atas bawab (top-down) clan bawab at as (bottom-up).
- (2) Metodologi dalarn penyelenggaraan perencanaan pembangunan di desa clan keluraban dapat menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), 7+%1 0»ts»A Pier+ Ptannins (700P. dan Strength, Weakness, Oppourtinith, Threath (SWOT).
4
BAB VI - MEKANISME MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN
Pasal 7

- (I) Musrenbang Desa dan Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari dan Pebruari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/R W.
- (2) Musyawarah Desa dan Kelurahan (Musrenbang) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Kelurahan (RP JM Desa dan Keluraban), kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi infonmasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa clan Kelurahan dalam rangka proses pengambilan keputusan dari basil peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan terdiri dari beberapa tahap yaitu:
- a. Tahap Persiapan, meliputi:
- I) Masyarakat ditingkat Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan Iain-lain) melakukan musyawarah/rembung.
- 2) Kepala Desa clan Lurah menetapk.an Tim Penyelenggara peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan, yang melakukan penyusunan Jadwal secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan minimal 7 bari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang, membuka penda.ftaran dan at au mengundang calon peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan dan menyiapkan peralatan dan baban/materi serta notulen untuk peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan.
- b. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
- I) Pendaftaran Peserta;
- 2) Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
- 3) Pemaparan Carnal atas basil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya;
- 4) Pemaparan Kepala Desa dan Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengab (RPJM) Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa dan Lurah;
- 5) Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiran jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan penjelasan dari Koordinator MUSRENBANG (Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain) tentang ta ta cara pelaksanaan musyawarah;
- 6) Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat Desa dan Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, ntisalnya: ketua kelompok tani, kontite sekolah, kepala dusun dan lain-lain;
- 7) Pemisahan kegiatan berdasarkan, kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan Keluraban, dan kegiatan yang menjadi tanggungiawab Satuan Kerja Perangk.at Desa yang akan dibahas Dalam peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan;
- 8) Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah, oleh peserta;
- 9) Penempatan Prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi se rta permasalahan di Desa dan Keluraban;
- 10) Penempatan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta-peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan untuk menghadiri peserta Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
Tahap Pelembagaan.
- I) Pengesahan, pengusulan dan sinkronisasi, adalab bertujuan untuk rnenghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan. Penyepakatan ... '
,
j
&gt;
- 2) Penyepakatan program yang diusulkan untuk dibiayai dari RKA Badan/Badan/Kantor di Kabupaten Kota atau kemitraan kerjasama pihak k e Ill dilakukan melalui forum Musrenbang Desa dan Kelurahan dan disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah, kemudian diproses lebih Ianjut melalui Forum An tar Kelurahan atau Forum Antar Desa (FAK dan FAD).
- 3) Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan, bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati, guna memperkuat rasa sali n g memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan dilakukan melalui Forum/Pertemuan warga (fonnaVinfonnal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. Khusus program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasikan kepada lembaga donor, LSM, dan pengusaht. potensial guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk bekerja sama.
BAB VII - HASIL MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN
Pasal 8

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan menghasilkan:
2. a Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa dan Kelurahan yang bersangkutan;
- b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya;
- c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui RKA Kabupaten dan RKA Provinsi;
- d. Daftar narna anggota delegasi yang akan membahas hasil peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa yang telah dihasilkan dari basil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai satu kesatuan dalarn sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Melawi.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa yang telah dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disusun secara berjangka yaitu:
8. a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tah un yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) di a tas didasarkan pada data dan infonnasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti propil-propil Desa dan Kelurahan, yang mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa, dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaen masyarakat.
BAB IX - POSIS! DAN KAITAN MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN DENGANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal IO
Pasal 1

1
- (I) Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- (2) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasi oleh pemerintah Kabupaten Melawi untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
I
2
KETENTIJAN PENUTUP
BAB IX - POSIS! DAN KAITAN MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN DENGANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal IO
Pasal 12

Hal-ha! yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Melawi.
BAB IX - POSIS! DAN KAITAN MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN DENGANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal IO
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 3 Seeme r 2008
±
'
3 4 ¢
"
S DAERAH KABUPATEN MELA WI,
"' .
-
MMARTIN LUTHER D
DAERAH KABUPATEN MELA WI T AHUN 2008 NO MOR
4
I