PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 04 Tahun 2013
Tentang IZIN LOKASI
Berlaku: 2 Januari 2013
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 20112031, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Izin Lokasi.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah .....
Memperhatikan :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 743);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 747);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
Memperhatikan...
1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
Menetapkan
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Serang;
3. Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LOKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.
7. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya di singkat BPTPM adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.
8. Kepala Badan adalah Kepala BPTPM Kabupaten Serang.
9. Pemohon Izin Lokasi adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin lokasi untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dalam rangka penanaman modal di daerah.
10. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dalam rangka penanaman modal.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau pribadi.
12. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Perolehan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak atas tanah atau dengan pemindahan hak atas tanah disertai pemberian ganti kerugian kepada yang berhak.
14.Pemindahan...
14. Pemindahan Hak adalah perbuatan hukum oleh pemegang hak atas tanah untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain.
15. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotakan unsur SKPD terkait yang melaksanakan pembahasan dan kajian secara teknis termasuk peninjauan lokasi dalam proses penerbitan perizinan.
16. Loket Pendaftaran adalah loket atau tempat yang disediakan BPTPM untuk melayani Pemohon.
17. Petugas adalah pelaksana BPTPM yang bertugas pada loket pendaftaran.
BAB II - IZIN LOKASI
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan investasi di daerah untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memiliki izin lokasi dari Bupati.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
BAB II - IZIN LOKASI
Pasal 3

Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan :
- a. kesesuaian peruntukan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang;
- b. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
- c. ketersediaan tanah/lahan;
- d. kesesuaian tanah berdasarakan kemampuan dan bukan kawasan yang harus dilindungi;
- e. pola penggunaan tanah yang seimbang dengan kegiatan rencana investasi dalam rangka penanaman modal yang akan dilaksanakan dan bukan merupakan tanah pertanian irigasi teknis;
- f. kondisi sosial kemasyarakatan setempat;
- g. kondisi kepemilikan dan penguasaan tanah pada lokasi yang ditetapkan; dan
- h. studi analisis dampak lalu lintas.
BAB II - IZIN LOKASI
Pasal 4

- (1) Perolehan tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan pada areal/lokasi yang telah ditetapkan dalam izin lokasi.
- (2) Perolehan tanah/pemidahan hak atas tanah/menggunakan tanah pada areal/lokasi yang telah ditetapkan dalam izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung antara penerima izin lokasi dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan.
BAB III - PERSYARATAN IZIN LOKASI
Pasal 5

- (1) Dalam mengajukan permohonan izin lokasi, pemohon baru harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
surat.....
- a. surat permohonan;
- b. surat pernyataan;
- c. biodata perusahaan/ketetapan instansi;
- d. proposal kegiatan;
- e. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- f. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
- g. peta orientasi lokasi dan/atau gambar/bentuk tanah yang dimohon;
- h. risalah pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
- i. hasil study analisis dampak lalu lintas dari Konsultan dan/atau rekomendasi hasil study analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang;
- j. surat pernyataan kerjasama dengan Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Provinsi Banten (untuk badan hukum);
- k. surat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM (untuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas);
- l. kartu tanda anggota REI Provinsi Banten (untuk perumahan);
- m. foto kopi surat persetujuan penanaman modal dari Presiden/Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Gubernur Provinsi Banten/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (untuk yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing) ; dan
- n. foto kopi surat persetujuan penanaman modal dari Departemen/Instansi Teknis (untuk yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri).
- (2) Bentuk format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf j, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI
Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian izin lokasi adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati, melalui Kepala BPTPM yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di loket pendaftaran;
- b. petugas memeriksa kelengkapan perasyaratan berkas permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. apabila berkas permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud huruf b belum lengkap, petugas mengembalikan berkas kepada pemohon dengan disertai penjelasan;
- d. apabila kelengkapan persyaratan berkas permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud huruf b telah lengkap berkas, permohonan izin dicatat oleh petugas ke dalam buku agenda surat masuk dan menyampaikannya kepada Kepala BPTPM;
- e. Kepala BPTPM melakukan rapat koordinasi dengan Tim Teknis Perizinan dan pemohon izin lokasi untuk membahas penyampaian ekspose oleh pemohon, selanjutnya diberikan saran/pendapat dari peserta rapat dan/atau Tim Teknis Perizinan dengan memperhatikan :
1. rencana kegiatan ;
1.rencana....
2. pertimbangan teknis pertanahan;
3. rencana tata ruang wilayah;
4. ketersediaan tanah dan penggunaan tanah;
5. kepentingan pihak lain yang ada dalam lokasi tanah yang dimohon ;
6. analisis dampak lalu lintas ;
7. sosial kemasyarakatan setempat; dan
8. aspek lingkungan sekitar.
- f. peninjauan lokasi oleh peserta rapat dan/atau Tim Teknis Perizinan;
- g. hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud huruf e dan/atau hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud huruf f dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta rapat dan/atau peserta peninjau lokasi, sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan dan/atau menolak atas permohonan izin lokasi;
- h. apabila berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Teknis Perizinan permohonan izin lokasi tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, Kepala BPTPM mempersiapkan surat penolakan izin lokasi dengan terlebih dahulu menyampaikan pertimbangan kepada Bupati.
- i. Kepala BPTPM menyiapkan naskah Keputusan Bupati tentang pemberian izin lokasi yang dilampiri :
1. Surat permohonaan izin dari pemohon;
2. Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Lokasi;
3. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
4. Rekomendasi hasil study analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang;
5. Peta lokasi yang dibuat mengikuti kaedah pemetaan dalam rangka penatagunaan tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati.
- j. naskah Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf h, disampaikan oleh Kepala BPTPM kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang untuk proses penandatanganan Bupati, penomoran dan pendukumentasian;
- k. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang melakukan harmonisasi hukum atas Naskah Rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf h berdasarkan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud huruf i, dan selanjutnya Bagian Hukum melaksanakan proses penandatanganan kepada Bupati, penomoran dan pendokumentasian Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi;
- l. naskah Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf j yang sudah ditandatangani oleh Bupati, disampaikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang kepada Kepala BPTPM;
- m. Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf k, diberikan kepada pemohon oleh Kepala BPTPM.
- (2) Tata cara permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk bagan alur sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI
Pasal 7

Proses penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi dan penolakan permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak dilaksanakannya rapat koordinasi.
BAB IV - JANGKA WAKTU DAN KOMPOSISI PENGGUNAAN LAHAN/TANAH
Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemberian izin lokasi disesuaikan dengan luas lahan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jangka waktu pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) tahun untuk luas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar;
- b. 2 (dua) tahun untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar; dan
- c. 3 (tiga) tahun untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar.
Bagian Kedua
Komposisi Penggunaan Lahan/Tanah
BAB IV - JANGKA WAKTU DAN KOMPOSISI PENGGUNAAN LAHAN/TANAH
Pasal 9

- (1) Perbandingan luas pemanfaatan lahan/tanah atau komposisi penggunaan lahan/tanah didasarkan pada fungsi peruntukan tanah.
- (2) Fungsi peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan industri;
- b. pabrik ;
- c. perumahan; dan
- d. gudang.
- (3) Fungsi peruntukan tanah bagi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, komposisi penggunaan lahan/tanahnya 70 : 30, artinya 70 % (tujuh puluh persen) dari luas lahan yang tercantum dalam izin lokasi, boleh digunakan untuk bangunan termasuk sarana dan prasarana penunjang atau yang menutupi permukaan tanah hingga menghalangi meresapnya air ke dalam tanah, sedangkan sisanya 30 % (tiga puluh persen) dipergunakan untuk ruang terbuka hijau.
- (4) Fungsi peruntukan tanah bagi pabrik, perumahan, dan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, komposisi penggunaan lahan/tanahnya 60 : 40, yang artinya 60 % (enam puluh persen) dari luas lahan yang tercantum dalam izin lokasi, boleh digunakan untuk bangunan termasuk sarana dan prasarana penunjang atau yang menutupi permukaan tanah hingga menghalangi meresapnya air ke dalam tanah, sedangkan sisanya 40 % (empat puluh persen) dipergunakan untuk ruang terbuka hijau.
BAB V - Bagian Kedua
Pasal 10

Penerima....
- (1) Penerima izin lokasi wajib melaporkan kegiatan perolehan dan peruntukan tanahnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala BPTPM yang tembusannya disampaikan kepada Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Serang, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Serang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, sejak berlakunya izin lokasi.
- (2) Pelaporan perolehan dan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian syarat dalam pertimbangan pemberian perpanjangan izin lokasi sepanjang diperlukan.
- (3) Apabila perolehan tanah belum sesuai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka izin lokasi dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya apabila tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50 % (lima puluh) persen dari luas tanah yang ditetapkan dalam izin lokasi.
Bagian Kedua
Perpanjangan
BAB V - Bagian Kedua
Pasal 11

- (1) Apabila perolehan tanah belum mencapai 100 % (seratus) persen dan/atau masa berlaku izin lokasi telah berakhir, maka pemegang izin lokasi wajib melakukan permohonan perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin, disertai dengan lampiran data kumulatif dan peta perolehan tanah.
BAB VI - PERUBAHAN IZIN LOKASI
Pasal 12

- (1) Perubahan izin lokasi berupa nama atau jenis kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap perubahan nama atau jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki surat keterangan perubahan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Kepala BPTPM.
BAB VII - PEROLEHAN DAN PERUNTUKAN TANAH YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN LOKASI
Pasal 13

- (1) Tanah yang telah diperoleh atau dikuasai dan akan digunakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, tetapi tidak memerlukan izin lokasi apabila:
- a. perolehannya merupakan pemasukan dari para pemegang saham ; dan
- b. untuk perluasan usaha yang sedang berjalan dan sudah memperoleh izin perluasan dari Bupati dengan ketentuan tanahnya harus berbatas langsung dengan usaha sebelumnya, tidak lebih dari 1 (satu) hektar untuk pertanian dan/atau 10 % (sepuluh persen) dari izin lokasi sebelumnya untuk non pertanian.
- (2) Dalam hal tanah yang telah diperoleh atau dikuasai dan akan digunakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal tetapi tidak memerlukan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada perusahaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis perolehan dan rencana penggunaan tanah kepada Bupati melalui Kepala BPTPM.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
- a. foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau SIUP bagi perusahaan perseorangan;
- b. foto copy NPWP;
- c. gambar lokasi /sket lokasi tanah;
- d. tanda bukti keterangan / bukti kepemilikan tanah yang syah menurut ketentuan yang berlaku ; dan
- e. surat persetujuan penanaman modal (PMA/PMDN) dan persetujuan prinsip dari Instansi teknis PMA/PMDN dan/atau persetujuan pengalihan penanaman modal/persetujuan prinsip dari pejabat/instansi yang berwenang.
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) BPTPM bersama SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan/proyek di lapangan atas pemberian izin lokasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima izin tidak memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam izin lokasi, maka Kepala BPTPM dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Apabila surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh penerima izin, maka SKPD terkait melalui Kepala BPTPM dapat mengajukan usul kepada Bupati agar izin lokasinya dicabut/dibatalkan.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penelitian dan peninjauan lapangan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan kepada pemohon.
BAB X - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi/Penetapan Lokasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 17

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 2 Januari 2013
BUPATI SERANG,
Cap Ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang pada tanggal 2 Januari 2013
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap Ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 04