PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2 Tahun 2012
Tentang KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
Berlaku: 16 Mei 2012
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lin gku n ga n di masyarakat serta untuk mempertahankan estetika kota, maka perlu adanya pengaturan;
- b. bahwa Peratu ran Daerah Kotamadya Daerah Tin gkat II Malang Nomor 11 Tahu n 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malan g, su dah tidak sesu ai lagi dengan perkembangan zaman, s eh in gga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah t en t a n g Ketertiban Umum dan Lingkungan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana telah diu bah den gan Un dan g-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lem baran Negara Republik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik In don esia Nom or 4437) s ebagaimana t ela h diubah kedu a kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2008 Nom or 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 t entang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 t en t a n g Perlin du n gan dan Pengelolaan Lin gku n gan Hidup (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 t en t a n g Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t entang Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
8. Peratu ran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 t en t a n g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malan g dan Kabupaten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t en t a n g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nom or 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
10. Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t en t a n g Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4737);
11. Peratu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 t en t a n g Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
7
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 t en t a n g Petu n ju k Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
7
13. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2006 t en t a n g Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fu n gsi, Su su n an Organ isasi, Pakaian Dinas, Perlen gkapan dan Peralatan Satu an Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
14. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 t en t a n g Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
15. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
16. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah su atu ben tu k badan u sah a yan g m elipu ti Perseroan Terbatas, Perseroan Kom an diter, Persero, Badan Usah a Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentu k apapun, perseku tu an , perku mpulan, firm a, kon gsi, koperasi, yayasan atau organ isasi yan g s ejen is , lembaga dana pensiu n, bentu k u s a h a t et a p s erta bentu k usaha lainnya.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelom pok oran g dan / atau badan hukum.
6. Orang-orang Disabilitas adalah para manusia cacat dapat bersifat fis ik , kognitif, mental, s en s orik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini
7. Sampah adalah sisa kegiatan seh ari-h ari m an u sia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Tempat Umum adalah s etia p t em pat/ fa s ilita s yang dipergu n akan oleh masyarakat luas.
9. J a la n adalah s u a t u prasarana perhubungan darat dalam bentu k apapun melipu ti segala bagian jalan term asu k ban gu n an pelen gkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalu r tan ah yan g terbu ka tan pa ban gu n an yang diperu n tu kkan u n tu k pelestarian lin gku n ga n s ebagai s a la h satu sarana dan pengadaan taman kota.
11. Trotoar adalah lah an , ban gu n an , dan peralatan atau perlen gkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
12. Pedagang Kaki Lima yang s ela n ju tn ya disin gkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan u saha dagang dan jasa non formal dalam jan gka waktu terten tu den gan m em pergu n akan lah an fa s ilit a s u m u m yang diten tu kan oleh Pemerintah Daerah s ebagai t em pat u s a h a n ya , baik dengan menggunakan s a r a n a atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/atau dibongkar pasang.
13. Blok PKL adalah lokasi/ area berju alan bagi PKL yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis u saha dan waktu berju alan yang telah ditentukan.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, kelu arga, atau kelom pok m asyarakat yan g karen a su atu h am batan , kesu litan atau gangguan, t id a k dapat melaksanakan fu n gs i s os ia ln ya , s eh in gga t id a k dapat t er p en u h i kebutuhan hidu pn ya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
15. Perseroan Terbatas yang s ela n ju tn ya disebu t Perseroan adalah badan hukum yang merupakan perseku tu an modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melaku kan kegiatan u s a h a dengan modal dasar yang s elu ru h n ya t er b a gi dalam s a h a m dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Un dan g-Un dan g serta peratu ran pelaksanaannya.
16. Tertib Prasaran a adalah segala sesu atu yan g m eru pakan pen u n jan g u ta m a ters elen gga ra n ya s u a tu p ros es ya n g s es u a i d en ga n ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tertib Saran a adalah segala sesu atu yan g dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tu ju an yan g sesu ai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tertib Utilitas Umum adalah faedah untuk orang banyak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tertib Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat yang s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tanggung J awab Sosial adalah keadaan wajib menanggu ng segala sesuatunya dan berkenaan dengan masyarakat.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang s ela n ju tn ya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil t er t en t u di lin gku n ga n Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan t er h a d a p pelanggaran yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban u mu m , kebersihan dan penataan Pedagang Kaki Lima.
8
22. Penyidikan adalah s era n gka ia n t in d a k a n penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatu r dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1981 u n tu k m en cari serta m en gu m pu lkan bu kti yan g den gan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan gu n a menemukan tersangkanya.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban u mu m, kenyamanan dan keamanan lingkungan di Daerah.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban u m u m , kenyamanan dan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
- a. tertib prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. tertib sosial; dan
- c. tertib peran serta masyarakat.
Bagian Kesatu
Tertib Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 4

Tanpa izin Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :
- a. menutup jalan;
- b. menutup saluran drainase;
- c. membuat atau memasang portal;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- f. membongkar jalan, trotoar dan memasang jalu r pemisah, rambu rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. melakukan perbu atan-perbu atan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
- i. menggunakan halte yang tidak sesuai fungsinya;
- j. berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan;
- k. mencoret, menempel di t em bok, t ia n g lis t r ik , t ia n g t elepon dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya; dan
- l. menempatkan benda dan/ atau barang bekas pada t ep i-tep i ja la n raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 5

Setiap oran g atau s ekelom pok oran g yan g tidak m em iliki kewen an gan dilarang :
- a. melakukan pengatu ran la lu lin t a s dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; atau
- b. melakukan pungutan u a n g t er h a d a p kendaraan u m u m maupun angkutan barang.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang ja la n wajib menggunakan s a r a n a jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan (zebra cross).
- (2) Orang-orang disabilitas tidak wajib m en ggu n akan saran a jem batan penyeberangan orang, apabila s a r a n a jembatan penyeberangan orang belum menyediakan fasilitas bagi mereka.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian ja la n yang diperu n tu kkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau ja la n yang palin g t ep i apabila tidak terdapat bagian jalan yan g diperu n tu kkan bagi pejalan kaki.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mengotori dan/ atau meru sak jalu r h ijau , tam an , kolam u m u m , serta fasilitas umum lainnya;
- b. menumpuk, menaruh bahan bangunan dan/ atau barang-barang bekas bangu nan di jalan dan trotoar yan g dapat m en ggan ggu la lu lintas;
- c. membuang air besar (hajat besar) dan bu an g air kecil (h ajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan kolam umum;
- d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantu ngkan bendabenda di ja lu r hijau , t a m a n dan t em pat u m u m la in n ya kecu ali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- e. membuat t em pat t in gga l daru rat, bertempat t in gga l, atau t id u r di trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. merusak tanaman, menginjak taman atau kebu n, memetik bu nga yang ada di t a m a n -ta m a n dan kebun bu nga, atau di a ta s t a n a h lapang dan jalan umum;
- g. menggembala dan/ atau melepas hewan piaraan di t a m a n -taman, kebun-kebun bunga di tempat umum;
- h. mendirikan waru ng, mengadakan tempat penimbu nan atau gu dang penyimpanan barang, menyelenggarakan pertu n ju ka n , ceramah, pameran dan bunyi-bu nyian di jalan u m u m yan g dapat m en gganggu ketertiban aru s lalu -lintas dan keam an an tan pa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang;
- i. menempelkan selebaran, poster, slogan, pam flet, kain ben dera atau kain bergambar, spandu k dan yan g sejen isn ya pada poh on , ram bu rambu la lu lin t a s , lampu-lampu penerangan ja la n , t a m a n -taman rekreasi, telepon u m u m , da n pipa-pipa air kecu ali di tem pat yan g telah diizinkan oleh Walikota;
- j. menebang, memotong, mencabut pohon, t a n a m a n , dan t u m b u h t u m b u h a n di s epan ja n g ja lu r hijau , ta m a n -ta m a n rekreasi u m u m, kecuali atas izin Walikota;
- k. mencoret atau menggambar pada din din g bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain , swasta, tem pat ibadah , pasar, jalan raya, dan pagar;
- l. mengangkut muatan dengan kendaraan t er b u k a yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- m. mengotori dan/ atau merusak ja la n akibat dari s u a t u kegiatan proyek;
- n. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalu r h ijau , dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- o. berdiri, du du k, m en erobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalu r hijau dan pagar di taman;
- p. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan ru s a k , rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan; dan/atau
- q. mengotori, m eru sak, m em bakar atau m en gh ilan gkan tem pat sam pah yang telah disediakan.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 8

Pemilik tan ah yang belu m ada ban gu n an diwajibkan m erawat den gan baik dan memasang patok batas.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 9

Pemilik atau pemakai petak tanah diwajibkan :
- a. memelihara bagian-bagian salu ran pembersih yang ada di atasnya dan/ atau pada batas petak tanah;
- b. mengadakan perbaikan atau peru bahan atas s a lu r a n pembersih apabila Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k berpendapat bahwa perubahan tersebut perlu diadakan untuk pengaliran yang teratur;
- c. menimbun (mengeruk) t em pat yang t id a k datar dan berlu ban g, sehingga tidak menimbulkan genangan air; dan/atau
- d. membersihkan petak t a n a h dari benda yang dapat menyebabkan genangan air.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 1

0
Setiap oran g dan / atau badan yan g m en diam i atau m en gu asai ban gu n an diwajibkan :
- a. memelihara kebaikan/estetika/atau keserasian dan kebersihan bangunan, halaman-halaman bangunan tersebut; dan
- b. melaksanakan pengapuran atau pengecatan din din g-din din g dan pagar-pagar bangunannya agar estetika kota tetap terjaga.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 1

1
- (1) Setiap orang dan/ atau badan t a n p a persetu ju an Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :
- a. menyadap saluran pembersih;
- b. membuat bangunan guna menyadap saluran pembersih;
- c. mengadakan perubahan pada saluran pembersih;
- d. membuang lumpur dan/ atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari s a lu r a n air ke atas ja la n atau bagian ja la n yang dapat mengganggu t et a n gga s ekita rn ya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air;
- e. membuat kolam, galian, lu ban g pada petak tan ah yan g berakibat menimbulkan gangguan air, kecu ali mendapatkan ijin dari Walikota; dan/atau
- f. dengan jalan apapu n m en u tu p salu ran air dari salu ran -saluran pembersih baik dengan ja la n memasukkan benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya.
- (2) Jika terdapat sadapan salu ran atau ban gu n an yan g telah ada dan dibu at t a n p a ijin t er t u lis dari Walikota s ebelu m berlaku n ya Peratu ran Daerah in i tern yata m en ggan ggu kelan caran salu ran air dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perintah perbaikan disampaikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus diadakan perbaikan seperti keadaan semula atau biaya sendiri.
Bagian Kedua Tertib Sosial
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 1

2
Setiap orang dan/ atau badan dilaran g meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapu n, baik dilaku kan sendiris en diri a ta u bersama-sama di jalan, di an gku tan u m u m , ru m ah tem pat t in gga l, kantor dan t em pat u m u m la in n ya kecu ali mendapat izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 1

3
- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan u n tu k mendapat penghasilan dengan meminta-minta/ mengemis dimu ka u mu m baik di ja la n , ta m a n dan tempat-tempat lain den gan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/ atau t em pat pembinaan bagi anak ja la n a n , gelandangan, pengemis, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Tempat penampungan dan/ atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja s a m a dengan lembaga pemerintah, swasta, lem baga swadaya m asyarakat atau pu n pih akpihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.
Bagian Ketiga Tertib Peran Serta Masyarakat
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 14

Masyarakat dapat melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran t er h a d a p ketertiban u m u m dan lingkungan.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 1

5
- (1) Setiap oran g atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut la in n ya p a d a p a ga r p em is a h jembatan, pagar pemisah jalan , jalan , t a m a n dan pagar tam an , jem batan pen yeberan gan , h alte, term in al, di tem pat da n fa s ilita s u m u m la in n ya ta n p a izin d a ri Wa lik ota a ta u Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut la in n ya s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a a ya t (1 ), wa jib m en ca b u t d a n membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya Izin.
BAB II - KETERTIBAN UMUM
Pasal 1

6
- (1) Setiap oran g atau badan dilaran g m eru sak saran a dan prasaran a u m u m pada waktu berlan gsu n gn ya pen yam paian pen dapat, u n ju k rasa atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilaran g membuang benda-benda dan/ atau s a r a n a yang digu n a ka n pada waktu penyampaian pendapat, u n ju k rasa atau pen gerah an m assa di jalan dan tem pat umum lainnya.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 1

7
Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga kebersihan lingkungan.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 18

Setiap orang dan/ atau badan dilaran g membuang dan/ atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalu r h ijau , tam an dan fasilitas umum lainnya dan tempat lainnya yang terlarang.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 1

9
Setiap orang dan/atau badan wajib menyediakan tempat sampah.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 20

- (1) Setiap ken daraan u m u m wajib m en yediakan tem pat sam pah bagi para penumpangnya.
- (2) Bagi kendaraan yang ditarik dengan hewan haru s dilen gkapi dengan goni penampung kotoran/ tin ja hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih/baik.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 21

Setiap PKL dilarang :
- a. melakukan kegiatan u sahanya di jalan , trotoar, jalu r h ijau dan / atau fa s ilit a s u m u m kecu ali pada t em pat-tem pat yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. melakukan kegiatan u saha dengan mendirikan tempat u saha yan g bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau
- c. melakukan kegiatan u saha yang men imbu lkan keru gian dalam h al kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 22

- (1) PKL dapat melaku kan u saha Kaki Lim a pada tem pat/ lokasi, waktu dan jenis usaha Kaki Lima yang telah ditentukan.
- (2) Penetapan t em pat/ lokasi, waktu, jenis u s a h a perdagangan Kaki Lima berpedoman pada Rencana Tata Ru ang Wilayah dengan tetap memperhatikan kepentingan u mu m, sosial, pendidikan, ekonomi, dan estetika lingkungan sekitarnya.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 2

3
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan t em pat s a m p a h pada t em pattempat keramaian umum.
- (2) Bentuk u ku ra n s erta leta k penempatan t em pat s a m p a h s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 2

4
Pada setiap acara pertu n ju kan / keram aian u m u m , Pelaksana kegiatan pertu n ju ka n / kera m a ia n u m u m bertanggu ng ja wab atas kebersihan/ sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 2

5
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut petasan;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbu at sesu atu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- c. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- e. menangkap dan memelihara bin a ta n g-bin a ta n g yang dilestarikan;
- f. memelihara hewan yang dapat mengganggu ketenteraman tetangga sekitarnya;
- g. membuang benda yang berbau bu su k yang dapat m engganggu penghuni sekitarnya; dan/atau
- h. menimbun benda-benda padat, cair dan gas yang mudah t er b a k a r atau meledak dan dapat mencemarkan lingkungan, kecu ali di da la m ba n gu n a n -ba n gu n a n a ta u tem pa t-tem pa t ya n g diizinkan oleh Walikota.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 2

6
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;
- b. membuang sampah atau lim bah ke s u n ga i, s a lu r a n air dan sumber air;
- c. membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran s erta lim bah lain n ya pada su m ber m ata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
- d. mengambil atau memindahkan penutup got, s elokan atau s a lu r a n air la in n ya , kecu ali dilaku kan oleh petu gas u n tu k kepentingan umum;
- e. memelihara, menempatkan keramba ikan di s a lu r a n air dan/ atau s u n ga i, kecu ali mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang; dan/atau
- f. membuang bangkai kuda, sapi, kerbau dan hewan besar lainnya ke dalam air yang mengalir atau yang tidak mengalir.
- (2) Setiap orang atau pemilik diwajibkan melaporkan atau menyerahkan bangkai hewan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf f, kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian.
- (3) Bangkai hewan kecil dan hewan piaraan la in n ya yang mencemarkan lingkungan harus ditanam atau dikubur.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 2

7
Setiap pengambilan dan air t a n a h u n tu k keperlu an air minum komersial, in du stri, s erta u n tu k kepentingan yang bersifat komersial lainnya h an ya dapat dilaksan akan setelah m en dapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IV - TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Pasal 2

8
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta Persero dalam melaksanakan t a n ggu n g ja wab s os ia l dan lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan t a n ggu n g ja wab s os ia l dan lin gku n ga n s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 2

9
Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k melakukan pengendalian penyelenggaraan terhadap Ketertiban Umum dan Lingkungan melalui perizinan, pengawasan dan penertiban.
BAB V - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 30

Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k m elaku kan pen gawasan terh adap ketertiban umum dan lingkungan.
BAB V - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 31

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k melakukan penertiban terhadap tempat-tempat hibu ran atau kegiatan yang m en ggan ggu ketertiban u mum dan ketenteraman masyarakat dan/ atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Walikota dapat m en u tu p, m en u tu p sem en tara, dan / a ta u m en ga tu r ja m operasional tem pat-tem pat h ibu ran atau kegiatan yan g dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan t em u a n la n gs u n g di la p a n ga n atau beru pa la p ora n dari masyarakat ataupun aparat.
- (4) Dalam pelaksanaan penertiban s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Walikota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB VI - PENYIDIKAN
Pasal 3

2
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lin gku n ga n Pemerintah Daerah melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peratu ran Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang didu ga m elaku kan t in d a k pidana dalam bidang ketertiban u m u m , kebersih an dan penataan PKL;
- c. meminta keterangan dan bahan bu kti dari oran g seh u bu n gan dengan peristiwa tin dak pidan a dalam bidan g ketertiban u m u m , kebersihan dan penataan PKL;
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang didu ga terdapat bahan bu kti dan doku m en lain serta m elaku kan pen yitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelan ggaran yan g dapat dijadikan bu kti dalam perkara tin dak pidan a dalam bidan g
8. ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL; dan
- f. meminta bantu an tenaga ahli dalam ran gka pelaksan aan tu gas penyidikan t in d a k pidana dalam bidang ketertiban u m u m , kebersihan dan penataan PKL.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan t in d a k a n penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil m elaku kan koordin asi den gan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik In don esia s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penu ntu t u mu m melalu i Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentu an Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21 dan Pasal 22 dian cam den gan pidan a ku ru n gan palin g la m a 3 (t iga ) bulan dan/atau denda palin g banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6,
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentu an Pasal Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 18 diancam dengan pidana ku ru n gan palin g lam a 3 (tiga) hari dan/atau den da paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Semua peratu ran pelaksanaan yang mengatu r u saha Kaki Lim a tetap berlaku sepanjang tidak berten tan gan dan / atau belu m digan ti den gan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belu m cu ku p diatu r dalam Peratu ran Daerah in i, s epan ja n g m en ya n gku t pela ks a n a a n n ya a k a n d ia tu r leb ih la n ju t d en ga n Peraturan Walikota.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlaku n ya Peratu ran Daerah in i, maka Peratu ran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahu n 1984 tentang Ketertiban dan Kebersih an dalam Kotam adya Daerah Tin gkat II Malan g dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oran g dapat m en getah u in ya, m em erin tah kan pen gu n dan gan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 16 Mei 2012
WALIKOTA MALANG,
ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang pada tanggal 27 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 2
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003