PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2014
Tentang KERJA SAMA LEMBANG
Berlaku: 9 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
KERJA SAMA LEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan Lembang serta upaya untuk mewujudkan Lembang sebagai salah satu penggerak roda pembangunan baik di Daerah maupun ditingkat Nasional, perlu adanya Kerjasama Lembang;
- b. bahwa kerja sama antar Lembang atau pihak ketiga mempunyai peranan penting dalam peningkatan perekonomian, pelayanan kepada masyarakat, dan terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Lembang.
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
1
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
Dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA LEMBANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut BPMPL.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
9. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat dengan BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Lembang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang.
15. Pembangunan Lembang adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan mayarakat Lembang.
16. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
18. Pemberdayaan Masyarakat Lembang adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Lembang.
19. Badan Usaha Milik Lembang, yang selanjutnya disingkat BUM Lembang, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Lembang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Lembang yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Lembang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA
Pasal 2

Kerja sama Lembang dilakukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang saling menguntungkan antar pihak yang mengadakan suatu ikatan sehingga terwujud :
- a. kepastian hukum dan rasa aman serta mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama;
- b. manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA
Pasal 3

Kerja sama Lembang bertujuan menjamin dan memperhatikan :
- a. peningkatan pembangunan Lembang;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. peningkatan keuntungan bagi masing-masing Lembang; dan
- d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak, dikaitkan dengan risiko yang terjadi baik dalam masa kerja sama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerja sama.
BAB III - KERJASAMA LEMBANG
Pasal 4

Lembang dapat mengadakan kerja sama dengan Lembang lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Lembang
BAB III - KERJASAMA LEMBANG
Pasal 5

- (1) Kerja sama antar Lembang meliputi:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Lembang untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Lembang; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar Lembang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Lembang melalui kesepakatan musyawarah antar Lembang.
- (3) Kerja sama antar Lembang dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Lembang yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Lembang.
- (4) Musyawarah antar Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
- a. pembentukan lembaga antar Lembang;
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Lembang;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Lembang;
- d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Lembang, antar Lembang, dan Kawasan Perdesaan;
- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Lembang tersebut berada; dan
- f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Lembang.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar Lembang, badan kerja sama antar Lembang dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar Lembang dapat dibentuk BUM Lembang yang merupakan milik 2 (dua) Lembang atau lebih.
Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
BAB III - KERJASAMA LEMBANG
Pasal 6

- (1) Kerja sama Lembang dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, pelaksanaan Pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Lembang.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Kerja Sama
BAB III - KERJASAMA LEMBANG
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar Lembang diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Lembang.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Lembang dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (3) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Lembang ataupun kerja sama Lembang dengan pihak ketiga.
BAB IV - BADAN KERJA SAMA
Pasal 8

- (1) Badan kerja sama antar Lembang terdiri atas:
- a. Pemerintah Lembang;
- b. anggota BPL;
- c. lembaga kemasyarakatan Lembang;
- d. lembaga Lembang lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Lembang.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Lembang.
BAB V - PERUBAHAN ATAU BERAKHIR KERJA SAMA
Pasal 9

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Lembang wajib dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Lembang.
BAB V - PERUBAHAN ATAU BERAKHIR KERJA SAMA
Pasal 10

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Lembang atas ketentuan kerja sama Lembang diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
BAB V - PERUBAHAN ATAU BERAKHIR KERJA SAMA
Pasal 11

Kerja sama Lembang berakhir apabila:
- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Lembang, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.
BAB VI - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Lembang diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda dalam Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama antar Lembang dan/atau kerja sama Lembang dengan pihak ketiga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Kerja sama yang masih dalam pembahasan atau belum ditandatangani oleh Para Pihak segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 10 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR 5 TAHUN 2014
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Antar Lembang dan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 9 Oktober 2014
BUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK BATTI SORRING
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Lembang dapat mengadakan kerja sama dengan Lembang lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
Kerja sama Lembang dilakukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang saling menguntungkan antar pihak yang mengadakan suatu ikatan hukum untuk mewujudkan :
- a. kepastian hukum dan rasa aman karena dilakukan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memperoleh manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.
Kerja sama Lembang dilakukan untuk menjamin dan memperhatikan:
- a. peningkatan pembangunan Lembang;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. peningkatan keuntungan bagi masing-masing Lembang; dan
- d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan risiko yang terjadi baik dalam masa kerja sama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerja sama.
Kerja sama antar Lembang meliputi:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Lembang untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.
Kerja sama dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Lembang.
Kerja sama yang dilakukan Lembang dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Lembang.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'pihak ketiga' antara lain adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA```