PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 4 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Berlaku: 4 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat :
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,
: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
6. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan persampahan/kebersihan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
16. Kas daerah adalah Kas daerah Kota Kotamobagu.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumber dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahaan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan Jumlah, klasifikasi tempat/ usaha, volume dan waktu pengangkutan.
BAB V - PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:
1. Rumah Tinggal
| | - Bangunan Sederhana/Menengah tiap bulan | ... Rp. 4.500,. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - Bangunan Permanen/Mewat | tiap bulan Rumah Kost | ...Rp. 6.000,. |
| 2. | | |
| - Penampungan dibawah | 10 orang tiap bulan...R p. | 15.000,. |
| - Penampungan diatas | 10 orang tiap bulan ...Rp. | 20.000,. |
| - Tangsi/Asrama tiap | bulan...Rp. | 10.000,. |
| 3. Penginapan | | |
| - Penginapan, Losmen, | Wisma dan sejenisnya ...R p. | tiap bulan 25.000,. |
| - Cottage tiap | bulan...Rp. | 15.000,. |
| - Hotel Melati tiap | bulan...Rp. | 50.000,. |
| - Hotel Berbintang tiap | bulan ...Rp. | 100.000,. |
| 4. Rumah Makan | | |
| - Restoran/Rumah Makan | Besar tiap bulan ...Rp. | 50.000,. |
| - Restoran/Rumah Makan | Sedang tiap bulan...Rp. | 25.000,. |
| - Restoran/Rumah Makan | Kecil tiap bulan...Rp. | 10.000,. |
| - Penjual Jajanan di | Pinggir Jalan tiap bulan ...Rp. | 5. 000,. |
| 5. Rumah Sakit | | |
| - RSU Pemerintah tiap | bulan...Rp. | 100.000,. |
| - RSU Swasta (Besar) | tiap bulan...Rp. | 100.000,. |
| - RSU Swasta (Sedang) | tiap bulan...Rp. | 100.000,. |
| - Rumah Sakit TNI/POLRI | tiap bulan ...Rp. | 50.000,. |
| - Rumah Sakit Bersalin | Pemerintah tiap bulan...Rp. | 50.000,. |
| - Rumah Sakit Bersalin | Swasta tiap bulan ...Rp. | 50.000,. |
| - Puskesmas/Balai Pengobatan tiap | bulan ...Rp. | 20.000,. |
| - Apotik Besar tiap | bulan...Rp. | 50.000,. |
| - Apotik Sedang tiap | bulan ...RP. | 25.000,. |
| - Tempat Praktek Dokter | tiap bulan...Rp. | 25.000,. |
| 6. | Kios/Warung Penjalan tiap bulan ...Rp. | 15.000,. |
| 7. | Gudang tiap bulan...Rp. | 50.000,. |
| 8. | Bioskop tiap bulan...Rp. | 15.000,. |
9. Kantor
Rp.
| - Kantor Pemerintah tiap bulan...Rp. | 50.000,. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Kantor Swasta tiap bulan...Rp. | 50.000,. |
| - Kantor BUMN/BUMD tiap bulan...Rp. | 50.000,. |
| 10. Toko | |
| - Toko Serba Ada (Supermarket) tiap bulan | ...Rp. 350.000,. |
| - Toko Besar tiap bulan...Rp. | 100.000,. |
| - Toko Sedang tiap bulan | ...Rp. 50.000,. |
| 11. Rumah Toko (Ruko) | |
| - Ruko Sedang/Kecil tiap bulan | ...Rp. 30.000,. |
| - Ruko Besar tiap bulan | ...Rp. 50.000,. |
| 12. Tukang Gunting | |
| - Salon Kecantikan tiap bulan...Rp. | 15.000,. |
| - Tukang Pangkas Rambut tiap bulan | ...Rp. 10.000,. |
| 13. Pabrik | |
| - Pabrik Besar tiap bulan | ...Rp. 100.000,. |
| - Pabrik Kecil tiap bulan...Rp. | 50.000,. |
| 14. Bengkel Mobil | |
| - Bengkel Mobil Besar tiap bulan...Rp. | 50.000,. |
| - Bengkel Mobil Sedang tiap bulan | ...Rp. 30.000,. |
| 15. Bengkel Sepeda Motor | |
| - Bengkel Sepeda Motor Besar tiap bulan | ...Rp. 30.000,. |
| - Bengkel Sepeda Motor Sedang tiap bulan...Rp. | 25.000,. |
| 16. Tempat Cuci Mobil | |
| - Tempat Cuci Mobil Besar tiap bulan | ...Rp. 50.000,. |
| - Tempat Cuci Mobil Sedang tiap bulan...Rp. | 25.000,. |
| 17. Tukang Jahit (Taylor) | |
| - Tukang Jahit Besar Menggunakan Mesin Jahit 10 (sepuluh) 15.000,. | tiap bulan |
| - | (sepuluh) |
| Tukang Jahit Besar Menggunakan Mesin Jahit Dibawah 10 | |
| 18. Tukang Service Radio/Elektronik | |
| - Tukang Service Radio Besar tiap bulan | ...Rp. 10.000,. bulan...Rp. 10.000,. |
| - Tukang Service Radio Sedang tiap 19. Tukang Sol dan Jahit Sepatu tiap bulan | ...Rp. 5.000,. |
| 20. Pertukangan Meubel | |
| - Pertukangan Meubel besar tiap bulan...Rp. | 15.000,. |
| - Pertukangan Meubel Sedang tiap bulan...Rp. | 10.000,. |
| 21. Pertukangan Perabot Rumah Tangga | |
| - Pertukangan Perabot Rumah Tangga besar tiap bulan | ...Rp. 15.000,. |
| - | Pertukangan Perabot Rumah Tangga Sedang tiap bulan ...Rp. 10.000,. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. Tempat Penjualan Kayu - Tempat Penjualan Kayu besar tiap | bulan...Rp. 20.000,. |
| - Tempat Penjualan Kayu sedang/kecil tiap bulan...Rp. | 15.000,. |
| 23. Fasilitas Pendidikan - Sekolah Pemerintah tiap bulan - Sekolah Suasta tiap bulan | ...Rp. 20.000,. |
| 24. Photo Studio - | ...Rp. 20.000,. |
| - Tempat Kursus tiap bulan | ...Rp. 10.000,. |
| | 20.000,. |
| Photo Studio besar tiap bulan...Rp. - Photo Studio Sedang/kecil tiap bulan | ...Rp. 15.000,. |
| 25. Bendi tiap | hari...Rp. 250,. |
| 26. Ompreng/ tiap | hari...Rp. 200,. |
| 27. Pedagang Sayur Keliling dengan | sepeda motor/hari...Rp. 250,. |
| 28. Pedagng Sayur Keliling dengan sepeda tiap | hari...Rp. 150,. |
| 29. Mobil Kanvas/Mobil Barang tiap | hari...Rp.1000,. Akhir ( TPA) |
| 30. Mobil Umum membuang sampah di Tempat Pembuangan MOBIL DINAS TATA KOTA: Kijang...Rp. | 10.000,. |
| - | |
| - Hiace 31. Counter Handphone/Pulsa tiap | ...Rp. 15.000,. |
| - Truck...Rp. | 20.000,. |
| bulan | ...Rp. 15.000,. |
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kota Kotamobagu.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Retribusi menjadi terutang terhitung pada saat Wajib Retribusi memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis Pelaksanaan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setetlah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.
BAB XIII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI - P E N Y I D I K A N
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Drs. MUSTAFA LIMBALO
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan retribusi pelayanan atasnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Disahkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012
WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Yang dimaksud dengan Jasa Umum adalah jasa yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR