PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 6 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
-- ·- • •---------- ··-·· --····---
··-·· •·· -··----• ·-· -··-···-··«··---
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENT ANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pe:rlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan
BUPATI BUTON UTARA
·•· ·-·· --
.. ,.,... \_\_ ,
�
,# \_\_ \_, \_.,,,,.
, ••
.\_u.,.,-,
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGK.AT DAERAH KABUPATEN BUTON UT ARA.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 3

- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Kulisusu dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Kulisusu Barat dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Kulisusu Utara dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Bonegunu dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Wakorumba Utara dengan Tipe A;dan
- f. Kecamatan Kambowa dengan Tipe A;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 5

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :
- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. pembagian habis tugas;
- d. rentang kendali;
- e. tata kerja yang jelas; dan
- f. fleksibilitas; ·
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Pasal 6
Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Pasal 6
Pasal 8

- ( 1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daera.h.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Pasal 6
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPI'.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14
Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagairnana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 201 7.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP Pasal 16
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Euton Utara.
Ditetapkan di Buranga pada tanggal � -\I - 2016
BUPATI BUTON UTARA,
H. ABU HASAN
Diundangkan di Buranga Pada tanggal i; - fl - 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,
•
cS,4 ...
LAODE BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR
t,
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA: ( 6/ 133/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Berdasa.rkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitia.n dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan su bstansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Pe:rangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas ·wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besara.n beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Daerah 1n1 menetapkan Perangkat Daerah dalarn 3 (tiga) tipe yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlahnilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas. Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masingmasing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 2

·

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

.Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

·

Cukup jelas.