PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 08 Tahun 2014
Tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Berlaku: 2 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
- b. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air berdasarkan asas kemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian fungsi sumber daya air di Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan pengaturan;
a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dimanfaatkan serta dikelola dengan sebaik­baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.
: 1.
N/A
Pasal 18

Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012­2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
dan
Bupati Gowa
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Gowa.
5. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
9. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
10. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
11. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
12. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
13. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
14. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak­anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16. Perlindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
15. Konsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
17. Pemanfaatan sumber daya air adalah Penggunaan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
19. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
18. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
20. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
21. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
22. Izin adalah Izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.
23. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air permukaan.
24. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan perijinan kewajiban pajak.
25. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan dan pemantauan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyIdik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang­undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
Undang­undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air berasaskan:
- a. keadilan;
- b. efektif dan efisien;
- c. realistis;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. partisipatif; dan
- f. berwawasan lingkungan hidup.
- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan dan ketertiban penggunaan air.
- (2) Rasa Keadilan penggunaan Sumber Daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melindungi hak setiap masyarakat untuk memperoleh kesempatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air serta untuk
- perlindungan kelestarian sumber air, konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Ketertiban penggunaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan perlindungan terhadap pengguna air dan menghindari terjadinya konflik sosial.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan pada sungai, saluran irigasi, waduk/embung dan mata air.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fisik air;
- b. media air; dan
- c. daya air.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Bupati apabila:
- a. dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami dan/atau kondisi sumber air yang ada, pemompaan, mengubah aliran melalui pembuatan saluran, dengan mempertinggi dan/atau memperendah permukaan air;
- b. digunakan untuk kebutuhan pokok sehari­ hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan/atau badan sosial;
- c. digunakan untuk keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;dan/atau
- d. digunakan untuk kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan, tanpa Persetujuan Bupati.
- (5) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang digunakan untuk kebutuhan pokok sehari­ hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada tanpa mengubah kondisi alami dan/atau kondisi sumber air yang ada tidak memerlukan izin dari Bupati.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pembuatan bangunan air.
- (2) Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan air baru dan/atau yang menyatu dengan bangunan air yang ada.
- (3) Bangunan air yang menyatu dengan bangunan air yang ada dapat berbentuk pipa, siphon atau sejenisnya yang dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa.
- (4) Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat melalui tahapan survei, investigasi, desain dan konstruksi.
- (5) Kegiatan survei, investigasi, desain dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan oleh pemegang izin dengan konsultasi dan supervisi dari Dinas.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai bagian jaringan pembawa harus dilengkapi dengan jaringan pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis.
- (2) Pembangunan jaringan pembuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui tahapan survei, investigasi, desain dan konstruksi bersamaan dengan kegiatan pembangunan jaringan pembawa.
Bagian Kedua
Tatacara Perizinan
BAB III - PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Permohonan izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati.
- a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon izin;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­kurangnya memuat:
- b. tempat/lokasi pengelolaan dan pemanfaatan;
- d. jumlah air yang akan dimanfaatkan;
- c. maksud/tujuan pengelolaan dan pemanfaatan;
- e. peta lokasi pengelolaan dan pemanfaatan;
- f. kesanggupan memasang water meter.
- (3) Ketentuan izin pengelolaan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Bagi pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air, yang karena usaha/kegiatannya
membuang air limbah wajib mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair sesuai Ketentuan Peraturan Perundang­undangan.
Bagian Ketiga Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin
BAB III - PERIZINAN
Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi dan keperluan yang tercantum dalam izin.
- (2) Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (4) Ketentuan mengenai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Berakhirnya Izin
BAB III - PERIZINAN
Pasal 9

Berakhirnya izin pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan apabila :
- a. sumber daya air musnah;
- c. pemegang izin meninggal dunia;
- b. pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
- d. badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 10

Pemegang izin berhak menggunakan dan/atau memanfaatkan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 11

Kewajiban pemegang izin meliputi :
- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan dan/atau pemanfaatan air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- b. mematuhi ketentuan dalam perizinan;
- c. membayar pajak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang ketentuan dan besarnya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. berpartisipasi dalam perlindungan dan pemeliharaan kelangsungan fungsi sumber daya air;
- f. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
- e. berpartisipasi dalam perlindungan dan pengamanan prasarana sumber air;
- g. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan;
- h. memberikan akses untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari­hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- i. memberikan akses kepada petugas sumber daya air untuk melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap bangunan air;
- k. mencegah dan memperbaiki kerusakan bangunan air akibat daya rusak air.
- j. mengikuti ketentuan dalam perizinan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air;
BAB V - TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 12

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang bersumber dari sungai, saluran irigasi, mata air, bendungan dan/atau sumber air lainnya dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (3) Lokasi bangunan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui kegiatan survei dan desain yang dilakukan oleh pemegang izin bersama Dinas.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembuatan bangunan air sebagai bangunan utama berikut saluran dan bangunan pelengkapnya yang dapat terdiri dari bendungan, pompa dan siphon, yang pemanfaatannya dilakukan secara adil, lestari dan berkelanjutan.
- (4) Kuantitas dan kualitas air baku yang diambil melalui bangunan pengambilan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- (5) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan peningkatan kualitas air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
BAB VI - OPERASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN AIR
Pasal 13

- (1) Pemegang izin harus melaksanakan pengoperasian bangunan air yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pemegang izin harus menyusun pedoman operasi bangunan air dengan konsultasi dan pengesehan Dinas.
- (3) Penyediaan meterial, peralatan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (4) Pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang izin.
Bagian Kedua
Pemeliharaan
BAB VI - OPERASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN AIR
Pasal 14

- (1) Pemegang izin harus melaksanakan pemeliharaan bangunan air termasuk sanitasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pemegang izin harus menyusun pedoman pemeliharaan bangunan air dengan berkonsultasi dan pengesahan dari Dinas.
- (3) Pemeliharaan bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan tahunan dan pemeliharaan berat/rehabilitasi.
- (4) Penyediaan material, peralatan, sumber daya manusia dan pembiayaan untuk melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemegang izin.
BAB VIII - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air dilaksanakan Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- a. peringatan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berupa:
- b. denda;
- c. Pembekuan izin pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air dilakukan apabila ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan.
- d. Pencabutan izin pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air dilakukan apabila:
1. pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.
2. 6 (enam) bulan setelah pemegang izin menerima surat izin tidak melakukan kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang­undangan hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan­undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
- tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
ketentuan yang diatur dalam undang­undang hukum acara pidana .
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 9 dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak­ banyaknya Rp 50.000.000,­ (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.
Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 2 Oktober 2014
BUPATI GOWA,
H. ICHSAN YASIN LIMPO
Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 2 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,
H. BAHARUDDIN MANGKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014 NOMOR 08
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN... TAHUN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG­UNDANGAN,
AMBO, SH, MH Nip. 19610627 198603 1 011