PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 70 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 30 Juni 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
.
I
0
'-~
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 70 TAHUN 2015
TENT ANG
PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS BAGI TIM PENGGERAK PEMBERDAY AAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa mendukung pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemerintah Daerah menyediakan Anggaran Perjalanan bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, belum mencantumkan tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), sehingga dipandang perlu untuk diatur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
SERI: E
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nemer 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Beritan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Menetapkan
Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);
30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
31. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS BAGI TIM PENGGERAK PEMBERDAY AAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nias Selatan dan pengurus lainnya sampai ketingkat Desa;
- d. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA Adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang tujuannya adalah Kabupaten atau kota diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan dalam wilayah provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas Perintah Pejabat yang Berwenang;
- g. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam kerja dan dilakukan dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas Perintah Pejabat yang Berwenang;
- i. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang tujuannya adalah Provinsi, Kabupaten atau kota diluar wilayah provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas Perintah Pejabat yang Berwenang;
- j. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan/Kunjungan kerja ke Negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah;
- I. Biaya Riil/at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- k. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
- m. Surat Tugas Selanjutnya disingkat ST adalah surat untuk melaksanakan tugas kedinasan;
- n. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara;
- o. Biaya transportasi adalah biaya perjalanan dari tempat kedudukan/kantor satuan kerja ke tempat tujuan dan/atau terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sampai tempat tujuan.
- p. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan desa di Kabupaten Nias Selatan.
17. "OU!ZBV\J UBlBW~9)i ·f5
18. '.esm.~e1 UBlBW~9)i "J
19. '.01owe,ueV'J uelew~a)i ·a
20. '.01owe!UBV'J aJpun6e4en1 uelew~a)i 'p
21. '.ewo 1 uelew~a)i 'o
22. '.eweAeue:i uelew~a)i 'q
23. '.we1ea )fn1a1 uelew~a)i ·e
24. : nl!BA 'uedeu,ouad eAe!q ue)fpaq!P )fBP!l !U! 4eMeq!P uexmqasip
6ueA uelew~a)f nfnuaw (we1ea )ln1a1) uaiadnqex BlO)f nq! uep 4eJaep we1ep seu,a ueue1efJad
9 lesed
'ues 6ueA ueJeAeqwad !l)lnq le1e
1de)t6Ual!P uep ue)tdel8l!P 6ueA e6Je4 !ll!qa1aw )IBP!l 6ueA ueeAe!qwad ue6uap ueAe1au n4eJad11ede)t ueeMaAuad ue)fn)te1aw xruun ue)fueua)!Jadip iedep e)few '(6ueJo) 6uedwnuad +n)t6ue6uaw )tn+un uexruuruadip 6ueA +ne1 1ede)f eAueipasJal )leP!l !S!PUO)f 1e4 we1ep '!e6uns ueln)f6uenne1 1ede)f ue)feun66uaw q1feM eAueeues)fe1ad 6ueA nejnd Jelue 4eJaea we1ea seu1a ueue1efJad
$ lesed
·4eJaep +e)l6UeJad efJa)f uerues ueJe66ue we1ep
- +nqasJa+ ueue1efJed ue)teues)te1ew xruun ue)lnµed!P 6ueA euep eAueipesJe+ uep ue+n+eda)I
- 'ue)leAe1a)I ue)f!lB4Jedwaw eAedns seurp ueue1efJed 4BlU!Jed ue)jµeqwew 6ueA +eqefad
- (z)
'.OdS ue)fJen1a6uaw
- 6ueA 4eJaep lB)f5UeJad eµa)t uerues ueJe56ue eped ue)tJe55ue,p sruau seuip ueue1efJad eAB!8 ( ~)
lesed
"!LI!
- 1+edn9 uerruersd uandure] we1ep uepuu euew,e6eqas 'esaa Sdv' uep ue+e1as se1N ualednqe)i 08dv' eped uexueqaqtp 4e1epe (~) lBAe pns)IBW!P euew,e6eqas seuip ueue1eµad ueeAe!qWad (i)
- '.uedeu,6uad eAe!q 'o
'.(nl! )ln+un n)leµaq 6ueA ueirnerad
- ,ensas ueunqeiad /eJepueq1un,se+s1snq 1eu1wJal xnseu, 1snq!Jl8J ')lefed )lnsewJal) '.1seµodsueJl eAe!q ·q
- (ue)jdBl9l!P 4e1a+ 6ueA !Bl!U ue6uep 1enses umsdusru eJeoes ue)IJeAeq1p)
- '.!B)IOI iseuodsuan uep 'nxes 6uen 'ue)lew 6uen !lnd!law ueueu 6uen ·e
- µep !J!PJ8l seuip ueue1efJad ueeAe!qWad ( ~)
€ lesed
N\f\f A \fl8W3d Ill 8\f8
- "!SU!AOJd Jen1 'q
- '.!SU!AOJd we1ea ·e
- 4eJaea Jen1 seu,a ueue1efJad (i)
- ·4eJaea we1ea seu10 ueue1efJed ( ~)
: !lnd!law ueleqer seurp ueue1eµad s,uar
sv NIC N\fN\fl\fr~3d SIN3r II 8\f8
·s!+BJ)lowap eJ~as ue)ldel9l!P uep 4eAel!M uel!)leMJala)I ue)IJesepJaq esap )lnpnpuad pep l!)feM ue)jednJaw eAue+o66ue 6ueA ue4eluµawad !S6unJ ue)leues)le1aw 6ueA e6eqwa1 4e1epe u,e1 eweu ue6uap inqasip 6ueA nele esaa ueleJeMeAsnWJad uepe9
'b
PEMBAYARAN
- Perjalanan dinas yang biaya akomodasi penginapan, transportasi dan makan ditanggung pihak lain atau penyelenggara maka uang harian dibayarkan sebesar 70% (tujuh putuh perseratus); (1)
- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dan/atau pelaksana perjalanan dinas yang menyewa kendaraan di tempat tujuan tugas, maka uang harian dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus); (2)
- (3) Perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dan/atau tidak dapat menunjukkan bukti yang sah, maka yang dibayarkan secara lumpsum maksimal sebesar 30% dari biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas yang telah ditetapkan;
- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dilarang menerima pembiayaan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;
- (2) Dalam hat jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD, maka diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam Kota, setelah PPK memberikan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas;
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Perjalanan dinas digolongkan beberapa klasifikasi, yakni :
- a. Kelompok
2. Kelompok b.
3. A : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten;
4. Kelompok c.
5. B : Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
6. C : Ketua Kelompok Kerja, Wakil Ketua Kelompok Kerja dan Sekretaris Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten/Kecamatan, Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Ketua Tim Pengg~rak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa;
7. Kelompok d. Keluarga
8. D : Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS
6:~~~~~nof.inas, harus dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan
- ;:;;~~i~an Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas baik Surat Tugas Dalam Daerah dan Luar (1)
- a. ~i:uap:~~i~r~:tu~e!:::ri=~~endahara dan\_ Pengurus Kelompok Kerja serta anggota ditandatangani oleh Kepala ~KPD ~~n KeseJahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Keluarga itu dianggarkan trnana anggaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan a
- b. Ketua, Wakil Ketua Sekretaris Be d h d Tim Penggerak P~mberda a~n n a ara an\_ Pengurus Kelompok Kerja serta anggota ditandatangani oleh Camat Y dan KeseJahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
- c. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahar d p Tim Penggerak Pemberdayaan'dan K ~ htn engurus Kel?mpok Kerja serta Anggota oleh Kepala Desa; eseja eraan Keluarga Tmgkat Desa ditandatangani
OL ~OWON sroz NnHV.l N'l.l'l13S S'IIN N3.l'ldne'l&gt;t H'l~3'1Q 'l.ll~3e
IHOVQ NVWSl1V301
PU
'N'l.l'l13S S'IIN uvans
s ioz 1unr 0£ 1e66ueJ eped we1ea)lnl8l !P ue)ldeJ8l!O
·uelBl8S se1N U8Jednqe)I 4eJ9ea Bl!J88 we1ep eAuueJedw9u9d ue6u8p !LI! !Jedn9 ueJnJBJ8d ue6uepun6uad UB)IL!BlU!Jewaw 'eAu1n4eJ86U8W 6ueJo de!J8S JB5',f
·eAUU!BI ue5uepun
-6uepunJad uerrnarad eµas 'delal )IBP!l !BMe58d uep µ868N !BMe6ad 'eJe5aN leqefad !Bes µa6aN we1ea seu1a ueue1efJad 6uelU8l z ~oztso·&gt;IV\ld/£ ~ ~ JOWON e,sauopu1 }f!lqnde~ ue6uena)I µaJUSV\I ueJnJeJad iueuropeduraui deJ8l '!LI! !Jedn9 ueJnJeJad we1ep JnlB!P uimaq 5ueA 1e4-1eH
Zk lesed dn.tnN3d
IIA eve
- ·n}feµaq 6ue,'i uenJuaJa)I ,uewopadwaw µa5aN Jeni 8)1 seu,a ueue1efJad (v) '.)ldd 1e6eq9s )IBPU!lJ8q 5ue,'i ueJe55u'v
- eun56U8d esen)lfueJe55u'v eun55U8d 4910 ,ue5ueJepueJ!P (OdS) seu,a ueue1efJ8d lBJnS (£) ·se5nJ
- ue,se6a1apu8d euiuauaui l.lBl8l 5ue,'i leqef8d 4810 ,ue5uelepuel!P ledep us: se6n1 lBJnS e}few lBdW8l!P eperaq )fBP!l seon1 lBJns ,uef5ueJepueu8w f5ueu8MJ8q oue,'i Jeqef8d e1,qed',f (Z)
OJ. HOWON St.OZ NnHVJ. NVJ.V13S SVIN N3J.Vdn8'f)f HVH3VO VJ.IH38
sroz ,1nr io 1e66uel eped we1ea )fn1a1 !P ue)f6uepun1a
PU
IHOVO NVWSl1V3CI
'NV J. V13S SVIN u Vdna
s roz ,unr 0£ 1e66uel eped we1eo)fn1a1 !P ue)fdBl8l!G
·uele1es SB!N uelednqe)i 4eJeea eiµa9 we1ep eAuueledwauad ue6uap !LI! !Jedns ueJnJeJad ue6uepun6uad ue)f 4eJuµawaw 'eAu1n4ela6uaw 6ueJo de1las Je6v
{k lesed
·eAuu,e1 ue6uepun
-Buapuruad uaimerad BlJ8S 'deJe1 )fBP!l !BMe6ed uep µa6aN !BMe6ad 'eJe6eN ieqefed 16e9 µa6aN we1ea seu,a ueue1efJed 6ueiuel z ~OZ/90":&gt;iV\ld/£ ~ ~ JOWON e,sauopu1 )f!lqnde~ ue6uene)i !.J8lU9V\I ueJnleJed iueuiopedursur delel '!LI! !lBdn9 ueJnleJed we1ep JnlB!P uinroq 6ueA 1e4-1eH
dnJ.nN3d
II/\ ave
- ·n)feµaq 6ueA uenlU8l9)f tueuropadursur µa6aN Jeni e)f seu,a ueue1efJad (v)
- '.)idd ,e6eqes &gt;tBPU!lJeq 6ueA ueJe66uv
- eun66uad esenwueJe66uv eun66uad 4a10 ,ue6uelBPUBl!P (ads) seu,a ueue1e!Jad lBJnS (£) ·se6nl
- ue1se6a apuad ewµauaw 4e1el 6ueA lBqefed 4010 ,ue6ueiepuel!P lBdep (lS) se6n1 lBJnS e)le reowal!P epaieq BP!l se6n1 lBJnS ,ue6uelepueuaw 6ueuaMJaq 6ueA leqefad el!qedv
- (Z)
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas tidak berada ditempat maka Surat Tugas (ST) dapat ditandatangani oleh Pejabat yang telah menerima pendelegasian tug as.
- (3) Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai PPK;
- (4) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mempedomani ketentuan yang berlaku.