PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 23 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI
Berlaku: 27 April 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan OPD yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 dan tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi;
2. : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kadua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) telah beberpa kali diubah diubah dengan Peraturan Gubernur sebagai berikut :
- b. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 28),
- a. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 8);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 68

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perumahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
- b. pembinaan dan penyusunan program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman;
- a. pembinaan dan penyusunan program di bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
- c. pembinaan dan penyusunan program perumahan swadaya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d. pembinaan dan penyusunan program perumahan formal; dan
4. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 1 Seksi Pengembangan Kawasan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 69

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pengembangan Kawasan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi:
- b. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) provinsi;
- a. penetapan kebijakan dan startegi Provinsi Jambi dalam pengembagan perumahan dan kawasan pemukiman;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) skala provinsi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP) kabupaten/kota;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP);
- f. perencanaan urusan teknis, program kegiatan administrasi kepegawaian serta pelaporan asset bidang perumahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan perencanaan teknis bidang perumahan; dan
5. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2
- (1) Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perumahan Swadaya serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Perumahan Swadaya mempunyai fungsi:
- b. penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya;
- a. perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan swadaya;
- c. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
- e. pelaksanaan fasilitasi kebijakan dan startegi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan startegi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku swadaya;
- f. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan pembangunan perumahan swadaya;
- h. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya; dan
- g. pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan strategi, program dan SNPM pembangunan perumahan swadaya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Seksi Pembinaan Perumahan Formal mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pembinaan Perumahan Formal serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pembinaan Perumahan Formal mempunyai fungsi:
- b. pengoordinasian peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan;
- a. pengoordinasiaan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota;
- c. pengoordinasian pelaksnaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala provinsi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan, produk NSPM, serta kebijakan dan startegi nasional perumahan skala provinsi;
- d. pengoordinasian efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan industri komponen bangunan, konsultan kontraktor dan pengembang;
- h. pelaksanaan koordinasi ke kabupaten/kota terkait laju pertumbuhan dan pengendalian kawasan perumahan formal; dan
- g. pelaksanaan hasil program perencanaan tahunan dan kegiatan pembangunan perumahan formal;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Sub Bagian Program
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 76

- (3) Sub Bagian Program mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang penyusunan program serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
- b. penyusunan usulan rencana kerja kegiatan tahunan dinas;
- a. penyiapan dan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan;
- c. penyiapan bahan-bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang perhubungan;
- e. penyusunan perencanaan umum dan koordinasian singkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang perhubungan di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan seksi pendataan dan penyiapan informasi/publikasi bidang perhubungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas: dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 3
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 77

Sub Bagian Keuangan dan Asset
- (1) Sub bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang keuangan dan aset serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :
- b. pengumpulan dan pengolahan administrasi keuangan;
- a. penyiapan rencana anggaran pembiayaan;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. penyusunan rencana anggaran pendapatan Dinas;
- d. pembentukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
- f. penyiapan urusan administrasi kas dan gaji;
- h. pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di bidang transportasi;
- g. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- i. pelaksanaan monitoring pengadaan sarana prasarana transportasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. penyusunan laporan keuangan Dinas;
- l. penyusunan dan pelaksanaan pendataan asset baik APBD dan APBN Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:
- 1) Seksi Angkutan dan Pelabuhan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Angkutan dan Pelabuhan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan agar berjalan dengan lancar.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Angkutan dan pelabuhan mempunyai fungsi:
- b. pengawasan, pengendalian, penilaian monitoring dan pengevaluasian pekerjaan dan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan regional;
- a. pelaksanaan penilaian dan monitoring evaluasi kegiatan angkutan laut dalam dan luar negeri, kegitan pelayaran rakyat, perintis dan penunjang angkutan laut serta pengevaluasian permohonan SIUP perusahaan penunjang angkutan laut dan pelayaran rakyat.
- c. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, jasa pengurusan transportasi penunjang anggkutan dan tenaga bongkar muat
- e. pemberian rekomendasi penetapan Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan laut nasional dan internasional;
- d. pengevaluasian dan penilaian pemohonan pembangunan/ pengoperasionalan pelabuhan khusus dan dermaga untuk kepentingan sendiri serta monitoring kinerja operasional pelabuhan;
- f. penetapan Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan laut nasional dan internasinal;
- h. penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut dan pelabuhan ragional;
- g. pemberian pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut nasional dan internasional;
- i. penyiapan bahan rekomendasi untuk pemberian izin pengerukan dan reklamasi di wilayah pelabuhan khusus regional;
- k. penyiapan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transfortasi;
- j. penyiapan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyebrangan dan fasilitas pendukung lainnya;
- l. penyiapan pelaksanaan pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
10. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 88

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lingkup Dinas;
- a. pengumpulan dan pengelolaan data kapal-kapal pendalaman dan kapal berukuran isi kotor lebih besar dari GT 7 serta data prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi untuk pemberian izin lokasi,
- d. penyiapan bahan rekomendasi rencana induk pelabuhan peyeberangan, Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) yang terletak pada jaringan nasional dan antar negara;
7. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus regional;
- e. penyiapan bahan rencana induk, Daerah Linkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
- g. penyiapan bahan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- f. penyiapan bahan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan internasional dan nasional;
- h. penyiapan bahan rencana induk pelabuhan laut ragional dan penetapan PUKS di pelabuhan regional;
- j. penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan dan dermaga;
- i. penetapan titik lokasi pemasangan rambu lalu lintas, fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- k. Penetapan keputusan pelasanaan pembangunan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
- m. penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai GT 300 di tugas pembantuan provinsi;
- l. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
- n. penyiapan bahan analisa dan evaluasi kinerja operasional sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP);
- p. penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar di perairan daratan dan laut;
- o. pengadaan kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP);
- q. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
11. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 3 Seksi Keselamatan Pelayaran
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 89

- (1)Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Keselamatan Pelayaran serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan pengendalian, pengawasan, pemilikan terhadap kegiatan kelayakan sertifikasi kapal serta dokumen awak kapal;
- a. penyiapan rencana dan program penyelenggaraan kapal kerja sungai dan danau dalam provinsi;
- c. penyiapan bahan untuk pelaksanaan monitoring docking kapal;
- e. penyusunan bahan penilaian pengawasan pencemaran oleh kapal;
- d. penyiapan bahan untuk monitoring dan evaluasi kecelakaan kapal;
- f. penyiapan bahan untuk kegiatan pengawasan keamanan kegiatan salvage di bawah air;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
12. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 194 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2
Seksi Usaha Koperasi Pasal 194
- (1) Seksi Usaha Koperasi mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang Seksi Usaha Koperasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Koperasi agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Koperasi mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan petunjuk pembinaan dan penyuluhan usaha koperasi;
- a. penyiapan bahan program pembinaan usaha koperasi;
- c. penyiapan bahan perangkaan (data statistik) kegiatan usaha koperasi;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pemberian rekomnedasi pengembangan usaha koperasi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait dalam hubungannya dengan sektor usaha koperasi;
- f. penyiapan hasil penelaahan bidang koperasi tentang permohonan bantuan koperasi untuk pengembangan usaha;
- h. penyiapan data program kerjasama antar koperasi, koperasi dengan BUMN, lembaga keuangan lainnya serta pelaksanaan pameran bidang koperasi baik dalam dan luar negeri dalam rangka promosi dan pengembangan usaha koperasi sesuai petunjuk kedinasan;
- g. penyiapan bahan verifikasi terhadap koperasi penerima bantuan;
- i. pelaksanaan peningkatan pelatihan dan SDM Koperasi dan UMKM;
- j. penyiapan dan penyusunan bahan analisa dan evaluasi laporan kegiatan bimbingan usaha koperasi;
- l. penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungannya;
- k. penyusunan pameran di bidang koperasi baik dalam maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan peluang dan pangsa pasar;
- m. penyiapan bahan laporan kepada atasan terhadap bawahan yang kurang disiplin maupun penyelewengan demi suksesnya tugas;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- n. penyiapan bahan rapat dinas dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut; dan
13. Ketentuan Bab XIV Bagian Pertama Pasal 270 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 270 berbunyi sebagai berikut: