PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 34 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 2&amp; TAHUN 20l
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga Tangerang Sela tan dalam huruf a perlu Walikota Peraturan sebagaimana dimaksud dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Togas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
I
PARAF HIRARKI
] WAKIL WALIKOTA
I
SEKRETARIS DAERAH
T . I
]
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Sencana Nomor 01 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
6. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011);
HIRARKI
]l
PiRiFHiRRj
T AKLALKOTi sEKRETiRISDiER
l
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
]
.
;
Menetapkan
MEMUTUSKAN
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 34), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 diubah, dan angka 1 1 d i h a p u s , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Bencana.
7. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan bencana secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
I
PA.RAF HIRARKI
I
I
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
I
:
:
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas oleh Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan.
2. 1 1 . Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Bencana.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh Kepala Sadan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sadan dibantu oleh kepala pelaksana dalam bertugas membina, memmmpm, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Sadan serta mengoordinasikan kegiatan Pelaksana.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat ( 1 ) dan ayat (5) diubah, diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Susunan Organisasi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
- a. Kepala BPBD;
- aa. Unsur Pengarah;
- b. Kepala Pelaksana BPBD;
- c. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
1. SeksiPencegahan;dan
2. Seksi Kesiapsiagaan.
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
1. Seksi Mitigasi; dan
2. Seksi Tanggap Darurat.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
1. Seksi Rehabilitasi; dan
2. Seksi Rekonstruksi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi dan membantu Kepala BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan sehari-hari.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabiltasi dan rekonstruksi;
"
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabiltasi dan rekonstruksi;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabiltasi dan rekonstruksi;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabiltasi dan rekonstruksi;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.
- h. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana;
1. pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- J. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang­ penanggulangan bencana undangan;
- k. pelaksanaan menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
1. penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- m. pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- n. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- o. pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
PARAFHIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
- p. penetapan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup BPBD;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang­ undangan.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

- (1) Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Pelaksana dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan serta Umum dan Kepegawaian dan mengoordinasikan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum pada sub urusan bencana;
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Sekretariat dan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Badan;
- c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Sekretariat;
6. program, kegiatan dan penelitian/ asistensi/ pembahasan anggaran dengan unit kerja d. pengoordinasian pelaksanaan internal/ kementerian/ lembaga/ instansi terkait;
- e. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggungjawaban Pemerintah lingkup Sekretariat dan Badan;
- f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
- g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
- h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan capaian program dilaksanakan oleh Badan;
1. pengelolaan barang, arsip dan hubungan masyarakat;
- j. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan Badan;
- k. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Badan;
- I. pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalaban yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- m. pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/pengadaan barang/pemeliharaan aset Badan/perjalanan dinas/penyelenggaraan rapat Badan;
- n. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan,analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Badan;
- o. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan;
- q. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan serta Umum dan Kepegawaian;
- r. pengoordinasian dan penyampaian basil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan kepada Kepala Pelaksana; dan
- s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi.
I
PARAF HIRARKI
I
I
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
I
;
:
N/A
Pasal 7

Kepala Subbagian Perencanaan memiliki tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sadan;
- b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan lingkup Sadan;
- c. menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Perencanaan dan Sadan;
- d. mengoordinir penelitian/ asistensi/ pembahasan program, kegiatan dan anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup Badan;
- f. menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup Badan;
- g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Subbagian Perencanaan;
- h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Sadan;
HIRARK
ii iKi
ARLWLIKOTi sEKETiRISDiERiH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
L
]
[
1. menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen pelaporan basil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Badan;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan;
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Perencanaan;
1. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- g. melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan;
- h. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang milik Daerah;
1. melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
- j. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
HIRARKI
]
Pi ii
AKiLiLKOTi
SEKETiRSDiEH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
- I. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan;
- n. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
- o. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria urusan keuangan di lingkup Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- d. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan dan Badan;
- e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Badan;
- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Subbagian Keuangan dan Badan;
- g. menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Badan;
- h. menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup Badan;
- i. mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas .Laporan Keuangan kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
am#
HIRARKI
}PARAF HIRARKI
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;
- I. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 10

- ( 1 ) Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyelenggarakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Daerah.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, kesiapsiagaan, dan persyaratan analisis risiko bencana serta standar teknis penanggulangan bencana;
- g. pengoordinasian pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
- h. pengoordinasian pemaduan dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan peringatan dini;
- k. pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi mitigasi bencana;
- I. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
J
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
10. Ketentuan Pasal 1 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1
Kepala Seksi Pencegahan, memiliki tugas :
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pencegahan;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pencegahan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pencegahan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pencegahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pencegahan;
- f. menyiapkan bahan perencanaan penanggulangan bencana, dan persyaratan analisis risiko bencana serta standar teknis penanggulangan bencana;
- g. menyusun rencana aksi pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
- h. melaksanakan pengenalan, pengembangan budaya sadar bencana dan pemantauan resiko bencana;
1. merumuskan bahan koordinasi pemaduan dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai pencegahan bencana;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/workshop terkait pencegahan bencana;
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pencegahan;
1. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pencegahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
]
[
PARAF HIRARKI
[ WAKE WHLIROTi amas
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
]
I
l
]
:
"
N/A
Pasal 12

Kepala Seksi Kesiapsiagaan memiliki tugas :
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Kesiapsiagaan;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Kesiapsiagaan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Kesiapsiagaan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kesiapsiagaan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kesiapsiagaan;
- f. menyiapkan bahan perencanaan kesiapsiagaan;
- g. menyiapkan pelaksanaan kegiatan peringatan dini;
- h. menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi mitigasi bencana;
1. menyiapkan data akurat informasi bencana dan penyiapan lokasi evakuasi;
- j. melaksanakan pengamatan gejala bencana dan penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana;
- k. menyiapkan bahan penyusunan peta/ zonasi wilayah rawan bencana di wilayah;
1. melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/workshop terkait kesiapsiagaan bencana;
- m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Kesiapsiagaan;
- n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kesiapsiagaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
]
12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyelenggarakan Kedaruratan dan Logistik bencana di Daerah.
- (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Kedaruratan dan Logistik;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Kedaruratan dan Logistik;
- f. pengoordinasian pelaksanaan komando dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- g. pelaksanaan perumusan dan fasilitasi penetapan status penentuan dalam keadaan darurat bencana;
- h. pelaksanaan dan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
1. pelaksanaan dan koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar;
- j. pelaksanaan dan koordinasi pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- k. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- I. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
� �
- �
- �
- �
� �
- �
- �
� �
- w:
- �
-
I
N/A
Pasal 14

Kepala seksi Mitigasi. memiliki tugas :
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Mitigasi;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Mitigasi;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Mitigasi;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Mitigasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Seksi Mitigasi;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- g. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanggulangan bencana di wilayah;
- h. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan serta pengungsi;
1. melaksanakan pemberian bantuan masyarakat pada saat bencana;
- j. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan serta pengelolaan peralatan dan logistik kebencanaan;
- k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/workshop terkait penggunaan dan pemakaian peralatan, logistik dan mitigasi bencana;
- I. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Mitigasi;
- m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Mitigasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
WLIKOTi
ii HiRKi
sEKRETRSDERiH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
l
E ]
N/A
Pasal 15

Kepala Seksi Tanggap Darurat memiliki tugas :
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Tanggap Darurat;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Tanggap Darurat;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Tanggap Darurat;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Tanggap Darurat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Seksi Tanggap Darurat;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi komando dan koordinasi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan dan fasilitasi penetapan status penentuan dalam keadaan darurat bencana;
- h. melaksanakan dan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
1. pelaksanaan dan koordinasi pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis/workshop terkait tanggap darurat bencana;
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Tanggap Darurat;
- I. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Tanggap Darurat; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
PARAF HIRARKl
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyelenggarakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi::
- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- f. penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, pemberian serta bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- g. pelaksanaan dan penghitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana;
- h. pelaksanaan dan koordinasi pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta fungsi pelayanan publik;
1. pelaksanaan dan koordinasi pembangunan prasarana dan sarana sosial masyarakat, pemulihan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- j. pelaksanaan dan koordinasi penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan serta peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
PARAF HIRARKI
I
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
P ARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
KEPALA PELAKSANA SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PARAF HIRARKI
I WAKIL WALIKOTA
I
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
I
:
:
- k. pelaksanaan dan koordinasi partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- I. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kententuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17
Kepala Seksi Rehabilitasi memiliki tugas :
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Rehabilitasi;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Rehabilitasi;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Seksi Rehabilitasi;
- f. melaksanakan perbaikan lingkungan Daerah bencana dan prasarana umum;
- g. melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana;
- h. melaksanakan pemulihan sosial psikologis, infrastruktur, sosial, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, fungsi layanan publik dan pemulihan pengungsi;
1. melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/workshop terkait rehabilitasi bencana;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Rehabilitasi;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi; dan
- I. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
AWAR. WiuROTi
HIRARKI
17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18
Kepala Seksi Rekonstruksi, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rekonstruksi;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Rekonstruksi;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rekonstruksi;
- d. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik pasca bencana;
- e. melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, sosial budaya masyarakat;
- f. melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- g. melaksanakan peningkatan kondisi pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya serta pelayanan publik;
- h. melaksanakan perbaikan lingkungan Daerah bencana;
1. melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/workshop terkait rehabilitasi bencana;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Rekonstruksi;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rekonstruksi; dan
- I. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
18. Ketentuan BAB VIII dihapus.
19. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
20. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 19

A
Uraian tugas pemangku jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan.
21. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Pasal20
Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan BPBD dengan Sekretariat Daerah dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 20

A
Pemangku Jabatan bertanggungjawab:
- a. mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
N/A
Pasal 20

B
- (1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut,dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
1
N/A
Pasal 20

C
- (1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang.
- (3) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan.
N/A
Pasal 20

D
Dalam hal Kepala unit kerja di lingkungan BPBD berhalangan dalam pelaksanaan tugas, Kepala Pelaksana BPBD mengusulkan kepada Walikota 1 (satu) orang Pejabat setingkat atau satu tingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas Kepala unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
25. Judul BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
26. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Kepala BPBD merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Ill. b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
27. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
I
PARAF HIRARKI
I WAKIL WALIKOTA
I SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHO
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
]
]
·
;
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan Pada tanggal 9 Sept&amp;be 20(3 WALIKOTA
(TANGERANG SELATAN, [
AIRIN RAC:MI DIANYi
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR =
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR28 TAHUN 0l
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
P ARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
| HARMONISASI DAN SINKRONISASI |
|--------------------------------|
| KASUBAG PPHD |
| ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH |
N/A
Preamble

Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG DISPENSASI PEMAKAIAN DAERAH MILIK JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pada Pasal 128 ayat (3) dinyatakan bahwa 'Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia', maka kewenangan pemberian izin penggunaan jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Selayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 19 Tahun 2002 tentang Dispensasi Pemakaian Daerah Milik Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 19 Tahun 2002 tentang Dispensasi Pemakaian Daerah Milik Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG DISPENSASI PEMAKAIAN DAERAH MILIK JALAN.
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 23 Desember 2011 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal 23 Desember 2011 SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ZAINUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 18