PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 47 Tahun 2016
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
Berlaku: 20 Juni 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017.
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi BantenNomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 71 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 72).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwkailan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- (2)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2017 disusun dengan maksud dijadikan sebagai:
- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2017;
- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2017; dan
- c. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2017.
5. RKPD Provinsi Banten Tahun 2017sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan
6. 1 (satu) tahun anggaran bagi SKPD Provinsi Banten.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah;dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju .
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
- e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
- f. Bab VI Penutup.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 4

RKPD Provinsi Banten Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
Diundangkan di Serang pada tanggal 20 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd
RANTA SOEHARTA
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 47
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd
AGUS MINTONO, S.H. M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 20 Juni 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd
RANO KARNO