PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 36 Tahun 2015
Tentang BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
Berlaku: 36 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan kembali ketentuan mengenai Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturanBupatitentang PerubahanKedua AtasPeraturanBupatiTanjungJabung Barat Nomor16 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung denganmengubahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentangPerubahanAtasUndang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintahsebagaimanatelahdiuba hbeberapa kali terakhirdenganPeraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Menetapkan :
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 418);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/KELURAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Pasal I
Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014Nomor 32) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 11 Desember 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 11 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, ttd
FIRDAUS KHATAB
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 36
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/KELURAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PETUNJUK TEKNISPENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/KELURAHAN
I. PENDAHULUAN
1. Program Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan (Program GEMMA Desa/Kelurahan) adalah program daerah dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program GEMMA Desa/Kelurahan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
3. Agenda pengintegrasian program merupakan amanat dan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres No.3 Tahun 2010 dilaksanakan melalui pengintegrasian tahap perencanaan program dalam Program GEMMA Desa/Kelurahan dengan sistem Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrenbang) reguler, selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Permendagri ini selanjutnya diturunkan kedalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/5223/PMD tanggal 16 Desember 2008 tentang Pedoman Pembangunan Partisipatif dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, yang menempatkan perencanaan partisipatif masyarakat sebagai dasar Pengambilan keputusan pembangunan di Desa dan sebagai dasar penyusunan RPJM Desa dan RKPDesa. Rumusan itu dalam pengintegrasian diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 perihal Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan. Beberapa regulasi dimaksud pada dasarnya telah memberikan arah yang kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif dalam pelaksanaan pengintegrasian kesistem perencanaan pembangunan nasional reguler. Kedepan hanya akan ada satu mekanisme yang berkualitas dan satu dokumen rujukan untuk perencanaan pembangunan di Desa.. Bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin diPerdesaan, Pemerintah Daerah melakukan langkah-Iangkah pengintegrasian dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat ke dalam Program GEMMA Desa/Kelurahan.
4. Program GEMMA Desa/Kelurahan berupaya mempertajam visi dan meningkatkan pencapaian misi Bupati Tanjung Jabung Barat. Visi Program GEMMA Desa/Kelurahanadalah tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Perdesaan/kelurahan. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumberdaya diluar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kesejahteraan bearti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Misi Program GEMMA Desa/Kelurahan adalah:
2. Pengefektifas fungsi dan peran pemerintahan lokal;
1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
3. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan;
4. Peningkatan kualitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
5. Cakupan Pelaksanaan Program GEMMA Desa/Kelurahan meliputi 134 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
II. TUJUAN
1. Tujuan umum dari Program GEMMA Desa/Kelurahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perdesaan dan kelurahan serta mendorong pengelolaan pembangunan Perdesaan yang otonom, efektif dan dinamis.
2. Tujuan khusus meliputi :
- a. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya Desa ;
- c. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat Perdesaan berdasarkan potensi aktivitas dan komoditi unggulan Desa;
- b. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa dan organisasi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumberdaya Desa;
- d. Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kapasitas dan pendapatan masyarakat Desa;
- f. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
- e. Meningkatkan kualitas infrastruktur Perdesaan yang menunjang produksi dan distribusi hasil pertanian, peternakan dan kehutanan;
- g. Mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa(BUMDES);
- h. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar Desa;
- j. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan keberlanjutan pembangunan; dan
- i. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan Perdesaan
- k. Mengembangkan partisipasi dan keswadayaan secara terpadu dan berkesinambungan.
III. SUMBER PENDANAAN PROGRAM GEMMA DESA/KELURAHAN
Pelaksanaan Program GEMMA Desa/Kelurahan didukung dengan anggaran yang bersumber dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dana Program GEMMA Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) yang mencakup 134 Desa dan Kelurahan.
3. Partisipasi dunia usaha atau pihak lain yang tidak mengikat.
2. Swadaya Masyarakat
IV. KOMPONEN DANA PROGRAM GEMMA DESA/KELURAHAN
Komponen dana Bantuan KeuanganDesa melalui Program GEMMA Desa/Kelurahan, meliputi :
1. Dana Program GEMMA Desa/Kelurahan
2. Dana Program GEMMA Desa/Kelurahan adalah dana yang diperuntukkan mendanai/membiayai kegiatan-kegiatan yang diusulkan masyarakat (proposal masyarakat) seperti usulan pembangunan sarana/ prasarana fisik, usulan kegiatan pendidikan, usulan kegiatan kesehatan dan usulan atau kegiatan lain yang tidak termasuk dalam daftar larangan /negatiflist.
3. Dana Program GEMMA Desa/Kelurahan adalah dana stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan tujuan mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk membangun modal sosial dalam menanggulangi persoalan kemiskinan di perdesan.
2. Dana Bantuan Operasional 1% untuk operasional di tingkat Kecamatan digunakan untuk pembiayaan musyawarah tingkat Kecamatan, kegiatan verifikasi,SPPB (Desain dan RAB), kegiatan administrasi, biaya operasional bagi UPK, BKAD, Pendamping Lokal, dan Badan Pengawas UPK.
3. Dana Bantuan Operasional 3% untuk Desa digunakan untuk biaya administrasi, pelaksanaan musyawarah Desa, biaya operasional bagi LKD/LKK, kades, Lurah, KPM Desa/Kelurahan, Tim Pemantau Desa / kelurahan.
V. PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM GEMMA DESA/KELURAHAN
1. Satker Pelaksana dan Pengelola Program/Kegiatan Program GEMMA Desa/Kelurahan adalah Badan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Masyarakat dan PerempuanKabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. 2.
3. Pengelola Dana Program GEMMA Desa/Kelurahandi Tingkat DesaPengelola dana Bantuan Keuangan di Tingkat Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK). Tugasdankewenangan Pengelola Dana Bantuan Keuangandi Tingkat Desa,sebagaiberikut:
4. Penanggung Jawab Operasinoal Kegiatan (PJOK) ditingkat KecamatanPJOKditingkatKecamatanyaituKasiPemberdayaanMasyarak atDesa(KasiPMD)ataupejabatlaindiKecamatanyangsetingkat.PJOK ditingkatKecamatandiberikewenanganuntukmelakukantindakanpengik atan kontrak dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan untukBANTUAN KEUANGAN di Kecamatan; Apabilakarenasesuatuhalterjadikekosongan PJOK di Kecamatan, makaperandantugas PJOK di Kecamatantersebutdapatdigantikanoleh PJOKabupaten ditingkatKabupatensampaidenganpenetapan PJOK Kecamatanbersangkutan.
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Program GEMMA Desa/Kelurahan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal :
2. penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya.
1. pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan.
3. pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan.
5. pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Fasilitator Kecamatan,
4. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari RTM diutamakan.
6. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan,
- b. menyelenggarakan musyawarah Desa yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan,
7. pembuatan laporan bulanan,
- c. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana Program GEMMA Desa/Kelurahan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah Desa dan menempelkan data di papan informasi,
- e. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK.
- d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana Program GEMMA Desa/Kelurahan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Program GEMMA Desa/Kelurahan melalui pertemuan musyawarah Desa,
- f. membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan Program GEMMA Desa/Kelurahan.
VI. MEKANISME PEMBAYARAN DANA APBD
1. Prosedur Penerbitan SPP dan Penerbitan SPM
- a. Bendahara Pengeluaran PPKD Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran PPKD melalui PPK PPKD (Sekretaris Daerah)
- b. PPK PPKD Menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD, dan Selanjutnya membuat rancangan SPM untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran PPKD;
- d. Kas Daerah (Bendahara Umum Daerah) atas dasar SPM yang diajukan oleh PA menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- c. Pengguna Anggaran PPKD menerbit dan Mengajukan SPM kepada Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D
2. Batas waktu pencairan dan pemanfaatan Bantuan Keuangan Program GEMMA Desa/Kelurahan
- b. Batas waktu pencairan dana Bantuan Keuangan Program GEMMA Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. Dana Program GEMMA Desa/Kelurahan disalurkan secara langsung kepada LKD/LKK dalam bentuk uang;
- c. Dana Program GEMMA Desa/Kelurahan yang telah ditransfer kerekening LKD/LKK, harus telah dimanfaatkan sesuai dengan rencanadan selambat-lambatnya 31 Desember tahun berkenaan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum selesai, maka dapat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan dana dimaksud sampai dengan31 Maret tahun berikutnya. Perpanjangan waktu tersebut harus berdasarkan pada usulan yang diajukan oleh LKD/LKK yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan telah diverifikasi oleh Fasilitator Teknik Kecamatan atau Fasilitator Teknik Kabupaten ditujukan kepada Bupati Cq. Satker GEMMA Desa/Kelurahan.
- d. Apabila dalam jangka waktu per 31 Desember tahun berkenaan dan ditambah sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya dana tersebut belum dimanfaatkan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.
VII. PENCAIRAN DANA PROGRAM GEMMA DESA/KELURAHAN
- a. Rekening Kolektif LKD/LKK Program GEMMA DESA/Kelurahan ditanda tangani oleh (1) Ketua LKD/LKK; (2) Bendahara LKD/LKK; (3) Ketua UPK; dan (4) PJOK
1. Ketentuan Rekening Kolektif dan Mekanisme Pencairan dana diatur sebagai berikut :
- b. Pencairan dana berasal dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah langsung ke Rekening Kolektif LKD/LKK.
- d. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana dan hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator Kecamatan dan di verifikasi Fasilitator Kabupaten atas nama Tim POKJA Pemberdayaan dan Pengaduan.
- c. Pengajuan Pencairan dana Program GEMMA DESA/Kelurahan ke Kas Daerah/Bagian Keuangan diajukan oleh LKD/LKK, melalui PJOK berdasarkan surat pengantar Kepala Desa. PJOK meneruskan permohonan pencairan dana ke Sekretariat Program GEMMA DESA/Kelurahan berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Pengantar dari Camat.
- e. Besaran dana Program GEMMA Desa/Kelurahan dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dicairkan ke LKD/LKK harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.
- g. Apabila terjadi perubahan anggaran dana Program GEMMA Desa/Kelurahan dalam APBD Perubahan atau karena kondisi keuangan Negara/Daerah, sementara pencairan dana Tahap I telah dilaksanakan, maka pencairan dana tahap 2 dilakukan sebesar sisa dari total anggaran dana Program GEMMA Desa/Kelurahan yang telahditetapkan pada perubahan tersebut.
- f. Pencairan dana dari Kas Daerah/Bagian Keuangan ke Rekening LKD/LKK dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap pencairan. Pencairan Tahap 1 sebesar 40% dan Tahap 2 sebesar 60% dari Total Dana Program GEMMA Desa/Kelurahan yang diperuntukan untuk setiap Desa/Kelurahan.
2. Proses Pencairan Dana Program GEMMA Desa/Kelurahan
10. Alokasi bantuan dan pengelola dana Program GEMMA Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang berisi:
- a. Penetapan Alokasi dan Pengelola Dana
- (1) PenetapanLembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK) di Desa sebagai Lembaga Masyarakat Pengeloladana Program GEMMA Desa/Kelurahan;
- b. Pembukaan Rekening Kolektif LKD/LKK
- (2) Penetapan alokasi dana Program GEMMA Desa/Kelurahan untuk masing-masing Perdesaan/Kelurahan.
- (1) Rekening kolektif LKD/LKKberupa rekening Giro atau Tabungan pada bank pemerintah setempat atau bank lainnya sesuai keputusan masyarakat. Rekening dibuka dengan specimen tandatangan:
- b) Salah satu pengurus UPK Kecamatan;
- a) Ketua dan Bendahara LKD/LKK;
- c) PjOK Kecamatan
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan/Pendanaan Program GEMMA
20. Desa/Kelurahan disusun oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Fasilitator Program GEMMA Desa/Kelurahan (Tingkat Kecamatan dan atau Kabupaten). Fasilitasi oleh Fasilitator Program GEMMA Desa/Kelurahan dilakukan mulai dari tahap sosialisasi sampai dengan Penetapan Usulan Kegiatan/Pendanaan Bantuan Keuangan. Hasil penyusunan Rencana Kegiatan Pendanaan Bantuan Keuanganyang telah disetujui/disepakati oleh masyarakat dibuat Berita Acara.
21. Desa/Kelurahan. Pada prinsipnya rencana kegiatan/pendanaan Program GEMMA
- d. Penetapan Rencana Kegiatan/Pendanaan (SPC) Kepala Desa / Lurah mengusulkan hasil Berita Acara Rencana Kegiatan/Pendanaan kepada Camat untuk ditetapkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC).
- e. Penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Atas dasar Berita Acara Rencana Kegiatan/Pendanaan Bantuan Keuangan, Surat Penetapan Camat (SPC), dan SK Bupati tentang
Alokasi dan Pengelola DanaProgram GEMMA Desa/Kelurahan. Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) Tingkat Kecamatan membuat Kontrak Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dengan Ketua LKD/LKK.
3. Tahapan Pencairan Dana Program GEMMA Desa/Kelurahan
Tahapan dan persyaratan pencairan Dana Kegiatan Program GEMMA Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:
- 1) Masyarakat difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan (FK/FT) dan Fasilitator Kabupaten (Faskab/Fastekab/Fas-Keu) melakukan tahapan kegiatan mulai dari Perencanaan, Penetapan Pendanaan dan Musyawarah Kecamatan dengan berdasarkan pada alokasi Bantuan Keuanganyang ditetapkan dalam SK Bupati;
- 3) Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PjOK) membuat Kontrak/SuratPerjanjian Pendanaan (SP2) Bantuan KeuanganKegiatan dengan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK);
- 2) Kegiatan yang diputuskan dalam MD Pendanaan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) Bantuan Keuangan Dana Kegiatan;
- 4) Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Langsung (SPP-LS):
- b) PJOK Kecamatan meneliti/menguji kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Kegiatan beserta dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Ketua LKD/LKK. Apabila semua persyaratan telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
- a) Ketua LKD/LKKmengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana Kegiatan kepada PJOK Kecamatan, sesuai dengan tahapan pencairan dana yang diatur dalam SP2;
- c) Camat membuat pengantar pengajuan dana Bantuan Keuangankepada Pengguna Anggaran di Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
- (1) SPP-LS Tahap I sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan dengan melampirkan :
- d) Tahapan Pencairan dana Program GEMMA Desa/Kelurahan dari Kas Daerah dibagi dalam 2 (dua) tahapan yaitu Tahap I sebesar 40%; Tahap II sebesar 60%; dari nilai SP2,
- i. Keputusan Bupati tentang Penetapan LKD/LKK ;
- iii. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Bantuan KeuanganDana Kegiatan,
- ii. Surat Penetapan Camat (SPC) Bantuan KeuanganDana Kegiatan,
- iv. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD),
- (2) SPP-LS Tahap II sebesar 60% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya (Tahap I) telah mencapai minimal 80% atau lebih, dengan melampirkan Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD).
4. Penyaluran Dana Gemma Desa/Kelurahan
Penyaluran dana GEMMA Desa/Kelurahan adalah aliran dana GEMMA Desa/Kelurahan dari rekening kolektif di LDK/LKK ke kas LKD/LKK
sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.
- 4.1. Mekanisme Penyaluran Dana GEMMA Desa/Kelurahan
Lampiran dokumen kegiatan prasarana sarana meliputi :
- a. Sebelum penyaluran dana ke Desa/kelurahan dilakukan, maka dibuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara PJOK dan LKD/LKK yang diketahui oleh camat dan tiap-tiap kepala Desa. SPPB memuat jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Gambaran umum Desa;
3. Hasil verifikasi usulan Desa;
2. Peta Desa yang menunjukkan lokasi kegiatan;
4. Gambar rencana teknis yang dinyatakan layak oleh Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Kabupaten.;
6. Copy kontrak pengadaan bahan dan material serta sewa alat berat;
5. Rencana Anggaran Biaya Detail;
7. Foto 0% dari prasarana yang akan dibangun/direnovasi;
8. Jadwal pelaksanaan;
- b. Dokumen pengajuan tersebut diperiksa kelengkapan dan keabsahannya oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan. Kemudian UPK menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif LKD/LKK dan Kuitansi-2 (KW-2).
- d. Setiap pengajuan penyaluran dana, LKD/LKK harus menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya.
- c. Penyaluran dana dari Rekening Kolektif LKD/LKK ke Kas LKD/LKK harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Desa. Kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Desa selanjutnya dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disiapkan LKD/LKK tiap-tiap Desa untuk selanjutnya diverifikasi oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan di Kecamatan.
- e. Sebelum penyaluran dana terakhir, LKD/LKKmembuat Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang ditandatangani oleh LKD/LKK.
- g. Sebelum dilakukan MDST, dokumen-dokumen pencairan dan penggunaan dana harus sudah lengkap, diisi dengan benar sesuai dengan fakta penggunaannya.
- f. Setelah kegiatan selesai 100 persen dan sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST), terlebih dahulu harus dilakukan sertifikasi oleh Fasilitator Kecamatan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
16. 4.2. Administrasi Kegiatan GEMMA Desa/Kelurahan di Kecamatan
17. 4.2.1. Administrasi dan PelaporanKeuangan UPK
Administrasi dan pelaporankeuangan1% di UPK adalahkegiatanuntukmencatat/merekamsemuakejadian/transaksi terkaitdenganpengelolaankeuangan di UPK mulaitahappenyusunanrencanaanggaran,
Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat Kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh se