PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 138 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelola uang daerah, mendukung kelancaran penerimaan daerah dan membiayai kegiatan pemerintah daerah/pengeluaran daerah sesuai rencana pengeluaran perlu adanya kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah Pasal 19 ayat (7), ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).
3. Undang-Undang...
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sintang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
21. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
24. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
25. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
13. Kuasa...
26. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
27. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
28. Bunga deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah deposito.
BAB II - JENIS-JENIS REKENING
Pasal 2

Rekening Milik Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. Rekening Milik BUD;
- b. Rekening Milik SKPD;
- c. Rekening Milik BLUD.
BAB II - JENIS-JENIS REKENING
Pasal 3

- (1) Rekening milik BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikelompokkan menjadi:
- a. RKUD;
- b. Rekening Penerimaan;
- c. Rekening Pengeluaran; dan
- d. Rekening Lainnya.
- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
- a. Rekening penampung deposito;
- b. Rekening lainnya yang dibuka oleh BUD sesuai kebutuhan dalam penatausahaan APBD.
- (3) Rekening milik SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikelompokkan menjadi:
- a. Rekening Penerimaan;
- b. Rekening Pengeluaran; dan
- c. Rekening Lainnya yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dalam pelaksanaan APBD.
- (4) Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. Rekening Pengelolaan Kas BLUD;
- b. Rekening Operasional BLUD; dan
- c. Rekening Dana Kelolaan.
Bagian Pertama
Kewenangan BUD
BAB II - JENIS-JENIS REKENING
Pasal 4

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening milik Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Membuka RKUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. Membuka Rekening Milik BUD;
- c. Pengoperasian Rekening Milik BUD;
- d. Pemberian ijin pembukaan Rekening SKPD dan BLUD;
- e. Melakukan blokir Rekening SKPD dan BLUD;
- f. Penutupan Rekening SKPD dan BLUD; dan
- g. Memperoleh informasi atas Rekening SKPD dan BLUD.
- (3) Kewenangan pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan wewenangnya kepada Kuasa BUD.
BAB II - JENIS-JENIS REKENING
Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku PA berwenang mengelola Rekening SKPD dan Rekening BLUD yang dimilikinya.
- (2) Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembukaan Rekening pada Bank Umum;
- b. pengoperasian Rekening; dan
- c. penutupan Rekening.
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 6

- (1) Bupati Sintang menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang RKUD untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah bank umum yang berfungsi/melaksanakan tugas sebagai Bank Persepsi.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagai pemegang RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Kepala SKPKD selaku BUD membuka RKUD pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembukaan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya mencakup:
- a. jenis pelayanan yang diberikan;
- b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
- c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke RKUD;
- d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
- e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
- f. kewajiban menyampaikan laporan;
- g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
- h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank umum Pemegang RKUD.
Bagian Kedua
Pembukaan Rekening Milik SKPD/BLUD
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 7

- (1) Pembukaan Rekening pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari BUD.
- (2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan, dan/atau Rekening Pengeluaran dan/atau rekening lainnya Milik SKPD.
- (3) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening Pengelolaan Kas BLUD, Rekening Operasional BLUD dan Rekening Dana Kelolaan Milik BLUD.
Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 8

- (1) PA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening milik SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada Bank Umum kepada BUD.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit:
- a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Surat kuasa dari PA/pemimpin BLUD kepada BUD dan Kuasa BUD untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) pada Bank Umum kepada BUD.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit:
- a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Surat kuasa PA SKPD/pemimpin BLUD kepada BUD dan Kuasa BUD untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
Penilaian dan Persetujuan/Penolakan
Permohonan Pembukaan Rekening
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang disampaikan PA SKPD/pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, BUD:
- a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan Rekening; dan
- b. menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening dengan kriteria sebagai berikut:
1. Keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang disampaikan oleh PA SKPD/pemimpin BLUD kepada BUD;
2. Kejelasan tujuan penggunaan Rekening;
3. Kejelasan sumber dana;
4. Kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program kerja Satuan Kerja dengan tujuan penggunaan Rekening dan sumber dana; dan
5. Kejelasan mekanisme penyaluran dana Rekening.
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 11

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah terpenuhi, BUD menyetujui permohonan pembukaan Rekening dari PA SKPD/pemimpin BLUD.
- (2) Surat persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 12

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak terpenuhi, BUD menolak permohonan pembukaan Rekening dari PA/pemimpin BLUD.
- (2) Surat penolakan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 13

BUD harus menerbitkan surat persetujuan/penolakan pembukaan Rekening kepada PA/pemimpin BLUD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening.
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 14

- (1) Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh BUD berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan.
- (2) Khusus untuk surat persetujuan pembukaan Rekening milik BLUD berupa Rekening Pengelolaan Kas BLUD dalam bentuk deposito berlaku sampai dengan akhir semester berkenaan.
Bagian Kelima
Pembukaan Rekening
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 15

- PA SKPD/pemimpin BLUD harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari BUD pada saat membuka Rekening Milik SKPD/BLUD pada Bank Umum.
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 16

- (1) Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya Milik SKPD diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh BUD dalam surat persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama jabatan dengan ketentuan:
- a. Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama 'Bendahara Penerimaan SKPD ...(Nama SKPD)...';
- b. Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama 'Bendahara Pengeluaran SKPD ...(Nama SKPD)...';
- c. Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan nama 'RL SKPD ...(Nama SKPD)...'.
- (3) Penamaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disingkat dengan menggunakan singkatan SKPD yang berlaku umum serta menyesuaikan ketersediaan jumlah karakter pada Bank Umum.
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 17

- (1) PA SKPD/Pemimpin BLUD dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening milik SKPD sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas penggunaan Rekening, penilaian dan persetujuan pembukaan Rekening dari BUD.
- (2) Rekening milik SKPD/BLUD yang telah mendapat persetujuan pembukaan Rekening dari BUD berlaku selama Rekening aktif dan digunakan sesuai dengan tujuan dan penggunaannya berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 18

- (1) PA SKPD/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada BUD paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening.
- (2) Pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening pengelolaan kas BLUD dalam bentuk deposito kepada BUD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan Rekening.
- (3) Laporan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PENGOPERASIAN REKENING
Pasal 19

- (1) Dana yang disimpan pada Rekening SKPD diberikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Khusus untuk Rekening milik BLUD, bunga dan/atau jasa giro Rekening tidak disetorkan ke Kas Daerah dan dapat dipergunakan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pendebetan Rekening
BAB V - PENGOPERASIAN REKENING
Pasal 20

- (1) Pendebetan Rekening milik SKPD dilakukan oleh PA/pemimpin BLUD dengan menerbitkan surat perintah untuk melakukan pendebetan Rekening.
- (2) Surat perintah untuk melakukan pendebetan Rekening ditandatangani oleh PA/pemimpin BLUD dan/ atau Bendahara pada SKPD/BLUD.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa cek atau bilyet giro.
Bagian Ketiga
Pembukuan dan Penatausahaan Rekening
BAB V - PENGOPERASIAN REKENING
Pasal 21

- (1) Bendahara pada SKPD/BLUD melakukan pembukuan dan penatausahaan Rekening berdasarkan bukti transaksi debet dan/atau kredit pada Rekening.
- (2) PA/pemimpin BLUD harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan membandingkan antara pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank Umum pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Pembukuan dan penatausahaan Rekening yang dilakukan oleh Bendahara berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB V - PENGOPERASIAN REKENING
Pasal 22

Penatausahaan seluruh Rekening pada SKPD dapat dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh SKPKD.
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 23

BUD menyusun Laporan Posisi Kas dan Rekonsiliasi Bank untuk setiap bulannya.
Bagian Kedua
Pengendalian Saldo Rekening
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 24

Bendahara Umum Daerah melakukan monitoring dan pengendalian atas seluruh Rekening yang dimiliki oleh SKPD dan BLUD.
BAB VII
Pasal 25

- (1) BUD berwenang melakukan blokir Rekening dan mencabut blokir Rekening SKPD dan BLUD.
- (2) Blokir dan Pencabutan Blokir Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum dan disampaikan dengan menggunakan sarana tercepat.
- (3) Surat perintah blokir Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Pencabutan blokir Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Penutupan Rekening
BAB VII
Pasal 26

- (1) BUD berwenang menutup Rekening milik SKPD/BLUD paling lambat 1 (satu) tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif.
- (2) Rekening pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekening yang tidak terdapat transaksi pendebetan ataupun pengkreditan Rekening selama 1 (satu) tahun.
- (3) Sebelum melakukan penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung 6 (enam) bulan sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif, BUD harus menyampaikan surat pemberitahuan Rekening pasif kepada PA/Pemimpin BLUD.
BAB VII
Pasal 27

Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan:
- a. penutupan Rekening; dan/atau
- b. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada Rekening SKPD.
BAB VII
Pasal 28

- (1) BUD berwenang menutup Rekening SKPD/BLUD dan memindahbukukan saldonya ke Kas Daerah dalam hal:
- a. PA/Pemimpin BLUD membuka Rekening tanpa memperoleh persetujuan dari BUD;
- b. PA/Pemimpin BLUD tidak melaporkan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- c. Rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukkannya.
- (2) Penutupan dan pemindahbukuan saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII
Pasal 29

- (1) PA/Pemimpin BLUD harus menutup Rekening milik SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan.
- (2) PA/Pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan penutupan Rekening kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan Rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo Rekening.
- (3) Laporan Penutupan dan pemindahbukuan saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
BAB VII
Pasal 30

Pimpinan BLUD dapat menutup Rekening Pengelolaan Kas untuk dipindahkan ke Rekening Operasional dalam rangka pengelolaan kas BLUD.
BAB VII
Pasal 31

Dalam hal Rekening yang telah ditutup dan saldonya telah dipindahbukukan ke RKUD terbukti bukan milik SKPD, saldo Rekening dimaksud dapat dikembalikan kepada pemilik Rekening sesuai ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan daerah pada tahun anggaran berjalan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, rekening-rekening yang dimiliki oleh SKPD yang telah mendapat rekomendasi dari BUD pada tahun sebelumnya tetap berlaku, sedangkan yang tidak mendapat rekomendasi BUD harus ditutup dan dananya dipindahkan ke rekening yang baru yang telah mendapat rekomendasi dari BUD.
BAB VII
Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, Dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 138
LAMPIRAN I
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS
PEMERINTAH DAERAH
Format Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
KOP SKPD
Sintang,
Kepada
Nomor
:
Yth.
...
Lampiran
:
Perihal
:
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Di
Sintang
Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor ...Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening ..... pada ..... untuk keperluan ......
Apabila permohonan ijin pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang tersebut di atas.
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Pengguna Anggaran,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS
PEMERINTAH DAERAH
Format Pernyataan Penggunaan Rekening
KOP SKPD
Sintang,
Kepada
Kepala BPKAD
Selaku
Bendahara
Daerah
Di
Sintang
Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor ...Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal ...Nomor ... hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening...pada ...hanya untuk keperluan ...
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi .
Pengguna Anggaran,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Nomor
Lampiran
Perihal
Pernyataan Penggunaan
Rekening
:
:
:
Yth.
Umum
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS
PEMERINTAH DAERAH
Format Surat Kuasa Kepada BUD
KOP SKPD
SURAT KUASA
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP
:
Jabatan :
Memberi kuasa kepada:
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati Sintang Nomor ...Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah pada Bank ....... untuk SKPD ..... , yaitu :
1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening;
2. Melakukan blokir atas rekening;
3. Menutup rekening dan memindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Daerah.
Surat Kuasa ini berlaku selama rekening atas nama ...(SKPD/BLUD) ...masih dibuka.
Demikian disampaian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.
Pengguna Anggaran,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH
Format Surat Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana dan Perlakuan Penyetoran Bunga/ Jasa Giro
KOP SKPD
Sintang,
Kepada
Nomor
Lampiran
Perihal
:
:
:
Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga/ Jasa Giro
Yth.
Kepala BPKAD
Selaku Bendahara Umum Daerah
Di
Sintang
Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor ...Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah dan surat kami tanggal .... Nomor .... Hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami sampaikan halhal sebagai berikut;
1. Sumber Dana
...
2. Mekanisme Penyaluran Dana
.....
3. Perlakuan Penyetoran Bunga/jasa Giro
...
Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pengguna Anggaran,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS
PEMERINTAH DAERAH
Format Surat Persetujuan Pembukaan Rekening
KOP SKPD
Sintang,
Kepada
Nomor
Lampiran
Perihal
:
:
:
Persetujuan
Pembukaan
Rekening
Atas
Yth.
Kepala ...
...
Nama...
Di
Sintang
Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor ...Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah dan surat Saudara tanggal ... Nomor ...dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening ...pada Bank... ... . untuk keperluan ... Rekening tersebut akan diberi nama ...
Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
1. Selanjutnya Saudara diminta untuk :
- a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Bendahara Umum Daerah.
- b. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan SKPD.
- c. Menutup rekening apabila kegiatan telah seles ai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Bendahara Umum Daerah selaku penerbit ijin rekening.
- d. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.
2. Bendahara Umum Daerah dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila:
- a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan kepada Bendahara Umum Daerah Selaku Pemberi Izin Pembukaan Rekening.
- b. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
- c. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui Bendahara Umum Daerah.
3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal ...
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi
Bendahara Umum Daerah,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS
PEMERINTAH DAERAH
Format Surat Penolakan Pembukaan Rekening
KOP SKPD
Sintang,
Kepada
Nomor
Lampiran
Perihal :
:
:
Penolakan Pembukaan
Rekening
Atas
Nama...
Yth.
Kepala ...
...
Di
Sintang
Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor ...Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah dan surat Saudara tanggal ... ... Nomor ..., dengan ini kami tidak dapat memberi persetujuan pembukaan rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pada Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . untuk keperluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dengan alasan sebagai berikut :
1.
...
2.
...
3.
...
4.
Dst...
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi
Bendahara Umum Daerah,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS
PEMERINTAH DAERAH
Format Laporan Pembukaan Rekening
KOP SKPD
Sintang,
Kepada
Yth. Kepala BPKAD
Selaku
Bendahara
Daerah
Di
Sintang
Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor ...Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah dan surat tanggal ... hal Persetujuan Permohonan Pembukaan Rekening Atas Nama ... dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka rekening ... dengan nomor ... dengan nama rekening ... pada tanggal ... pada Bank ... Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .
Pengguna Anggaran,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Nomor
Lampiran
Perihal
Laporan
Rekening
:
:
:
Pembukaan
Umum
LAMPIRAN VIII
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH
Format Surat Perintah Blokir Rekening
KOP SKPD
Sintang,
Kepada
Nomor
Lampiran
Perihal
:
:
:
Surat Perintah Blokir Rekening
Yth.
...
...
Di
Sintang
Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Sintang Nomor... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk melakukan blokir atas rekening SKPD ... ... dengan nama rekening " ..." dengan nomor rekening ... ... sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
Blokir
rekening
dimaksud
perlu
dilakukan
karena
...
Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .
Pengguna Anggaran,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS
PEMERINTAH DAERAH
Format Surat Perintah Pencabutan Blokir Rekening
KOP SKPD
Sintang,
Kepada
Nomor
Lampiran
Perihal
:
:
:
Surat
Perintah Blokir
Pencabutan Rekening
Yth.
...
...
Di
Sintang
Sehubungan dengan telah terpenuhinya kewajiban ... ... yaitu... sebagaimana diatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk mengaktifkan kembali rekening... dengan nama rekening " ..." dengan nomor rekening... terhitung sejak diterimanya surat ini.
Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .
Pengguna Anggaran,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
LAMPIRAN X
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS
PEMERINTAH DAERAH
Format Surat Perintah Penutupan Rekening
KOP SKPD
Sintang,
Kepada
Nomor
Lampiran
Perihal
:
:
:
Surat Perintah Penutupan Rekening
Yth.
...
...
Di
Sintang
Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Sintang Nomor ...Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk menutup rekening... dengan nama rekening "..." dengan nomor rekening ... dan memindahkan saldo rekening dimaksud ke rekening Kas Daerah/Rekening Operasional BLUD dengan Nomor ... dengan nama ...
Penutupan rekening dimaksud perlu dilakukan karena ...
Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .
Bendahara Umum Daerah,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
138 TAHUN 2016
TANGGAL :
30 DESEMBER 2016
TENTANG :
TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH
Format Laporan Penutupan Rekening
KOP SKPD
Sintang,
Kepada
Yth. Kepala BPKAD
Selaku
Bendahara
Daerah
Di
Sintang
Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor ...Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menutup rekening ... dengan nomor ... dengan nama rekening "..." pada tanggal ... pada Bank ... dan telah memindahkan saldo rekening dimaksud sebesar Rp ... ... ke Rekening Kas Daerah/Rekening Operasional BLUD dengan Nomor ...
Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .
Pengguna Anggaran,
Nama
NIP. ...
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Nomor
Lampiran
Perihal
Laporan
Rekening
:
:
:
Penutupan
Umum
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa sistem akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah berdampak terhadap sistem akuntansi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Psssengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
4. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
5. 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. 1 3 . Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Nomor 0610);
MEMUTUSKAN:
- PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 09) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 29 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 3 1 , angka 32, dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi se bagai berikut:
N/A
Pasal 1

- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan mengeluarkan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
2. 1 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
14. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
15. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
16. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Sistem Akuntansi, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan Daerah.
17. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
18. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari SKPD dan PPKD.
19. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
20. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan triwulanan yang diterbitkan oleh entitas akuntansi atau entitas pelaporan.
21. Laporan Realisasi Anggaran, selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.
22. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal terten tu;
23. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akun tansi.
24. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis, atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas.
25. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
26. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah dan kuasanya.
27. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah dan kuasanya.
28. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, digunakan dalam penyusunan LRA.
29. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi atau kejadiannya tanpa memperhatikan apakah kas atau setara kas diterima atau dibayar.
30. Bagan Akun Standar adalah daftar kode akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
31. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
32. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut Laporan Perubahan SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
33. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi se bagai berikut:
N/A
Pasal 7

- ( 1 ) Pemerintah Daerah membuat laporan keuangan berdasarkan SAPD.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
- b. Sistem Akuntansi SKPD;
- c. Sistem Akuntansi PPKD;
- d. Sistem Akuntansi SKPKD;
- e. Format Formulir; dan
- f. Bagan Akun Standar.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 7

A
Dalam hal terdapat perubahan Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membawahi bidang akuntansi.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 28 November 2016
Diundangkan
pada tanggal
angerang Selatan
November
2016
RIS DAERAH
NG SELATAN
MUHAMAD
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 39