PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 30 Tahun 2002
Tentang USAHA PERTAMBANGAN
Berlaku: 29 tahun 1959
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO LEMBARAN DAERAH TAHUN 2002 NOMOR 30
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : I TAHUN 2002
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO
Menimbang
: a.
bahwa potensi pertambangan di Daerah ini cukup besar untuk di kembangkan guna Pembangunan Daerah, demikian pula bagi kesempatan Usaha, Kesempatan Kerja, Peningkatan Pendapatan Daerah dan Masyarakat.
- b. bahwa dalam Pengusahaan usaha Pertambangan tersebut secara Optimal perlu tetap menjaga dan memelihara kelestariannya dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud diatas, huruf a dan b perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang usaha Pertambangan.
3. : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 1841, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2043).
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan -ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara RI No.28).
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 No. 1, Tambahan Lembaran Negara RI No.2918).
5. Undang - Undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan -ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara RI tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3215).
6. Undang - Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI. Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 365).
7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan - bahan Galian (Lembaran Negara RI tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3147).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI 3139);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166. X/844/M.P/1992 Tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi untuk Usaha Pertambangan Umum.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 ).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkam
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG USAHA PERTAMBANGAN.
BAB III - BAHAN GALIAN
Pasal 3

1. Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan Usaha Pertambangan Wajib memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan.
2. Surat Izin Usaha Pertambangan bahan galian golongan A, B dan C diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Tata Cara Pemberian Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BAHAN GALIAN
Pasal 4

Usaha Pertambangan dapat di lakukan oleh :
- a. Perusahaan Daerah ( Perusda);
- b. Koperasi ;
- c. BUMN ;
- d. Badan Hukum Swasta ;
- e. Perorangan ;
- f. Patungan BUMN dengan Perusda ;
- g. Patungan BUMN / Perusda dengan Koperasi / Swasta / Perorangan.
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB IV - Pasal 5
Pasal 6

Subyek Retribusi adalah :
- a. Setiap Orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh SIPD / KP dan melakukan Eksplorasi / Ekploitasi Pengolahan / Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan.
- b. Pemakai lainnya yang memanfaatkan Bahan Galian / Mineral.
JANGKA WAKTU IZIN USAHA PERTAMBANGAN
- (1). SIPD dan KP Eksplorasi baik Pertambangan bahan galian Golongan 'A', maupun bahan galian 'B dan C', diberikan Untuk Jangka waktu 2 (dua) Tahun.
- (2). SIPD dan KP Eksploitasi Pertambangan Bahan Galian Golongan 'A', B dan C, diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 Tahun dan dapat di perpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan jangka waktunya 5 (lima) Tahun ;
- (3). Permohonan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan Kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelumnya berakhirnya Izin dengan melampirkan Bukti Pelunasan Kewajibanya yang terkait dengan Usaha Pertambangan.
BAB VI - PEMBERIAN ISIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 8

1. Dalam setiap pemberian SIPD dan KP harus di pertimbangkan aspek Lingkungan, sifat dan besarnya endapan, sifat Usaha dan kapasitas serta kemampuan permohonan baik teknis maupun modal serta status tanah dan peruntukannya ;
2. Sebelum Bupati menberikan SIPD dan KP terlebih dahulu meminta pendapat dari Instansi tehknis lainnya yang berkepentingan tentang adanya hak - hak atas tanah serta masalah gangguan Pencemaran Lingkungan hidup ;
3. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dikirimkannya dan diterimanya permintaan pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati tidak menerima pernyataan keberatan dari Instansi lain yang berkepentingan serta masalah yang menyangkut status tanah tersebut telah selesai maka SIPD dan KP dapat di keluarkan ;
4. Mereka yang mempunyai hak atas tanah yang mungkin akan mendapat ganti rugi karena adanya pemberian SIPD dan KP tersebut, maka keberatan dapat diajukan kepada Bupati ;
5. Apabila telah ada hak atas tanah yang bersangkutan dengan Wilayah Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Kuasa
Pertambangan (KP) maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara calon pemegang SIPD dan KP dengan yang berhak atas tanah berdasarkan musyawarah dan mufakat ;
6. Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka penentuan besarnya ganti rugi ditentukan oleh Bupati, dan bilamana kata mufakat juga tidak tercapai, maka penentuan ganti ruginya diserahkan pada pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi / Wilayah yang bersangkutan ;
7. Kepada yang berhak atas tanah setelah memperoleh ganti rugi atas tanahnya maka mewajibkan pekerjaan Penambangan tersebut kepada pemegang SIPD dan KP ;
8. Pemegang SIPD dan KP mempunyai Kewenengan untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan sebagaimana ditentukan dalam SIPD dan KP ;
9. SIPD dan KP diberikan untuk satu jenis izin yang dapat berupa :
- a. Izin Eksplorasi ;
- b. Izin Eksploitasi ;
- c. Izin Pengolahan / Pemurnian ;
- d. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Golongan A dan B ;
10. SIPD dan KP di pergunakan sebagai dasar untuk penertiban Izin lainnya yang bersifat tehknis.
BAB VIII - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 11

Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara Bruto.
BAB VIII - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 12

Kepada Petugas Pemungut Retribusi di berikan Upah / Insentif sebesar 5 % dari jumlah Penerimaan.
BAB IX
Pasal 13

Pemungutan Retribusi Hasil Produksi Penambangan ( Bahan Galian Golongan A, B dan C) dapat di lakukan dengan cara :
- a. Berdasarkan laporan Pemegang Surat izin pertambangan
- b. Melalui Pengguna yang terlebih dahulu melakukan Kontrak berdasarkan besarnya pemakaian Bahan Galian Golongan C dan Pemakai lainnya.
- c. Check Point atau sistim tol dengan benda berharga.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 17

Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di
: Jeneponto
Pada Tanggal
: 11 Februari 2002.
BUPATI JENEPONTO
DR. Ir. H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS .
Diundangkan di : Jeneponto
Pada tanggal
: 19 Februari 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. SYAHRIR WAHAB
Pangkat
: Pembina Utama Muda
Nip
: 580 007 694
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 30