PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1960
Tentang PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK
Berlaku: 1 April 1960
N/A
pasal 22

Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK.
- (2) Dicabut (1) Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak pada tanggal 1 April 1960 dibubarkan.
- (2) Dicabut : mulai tanggal 1 April 1960;
- a. "Ordonantie Herstel Rechtsverkeer" yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 70;
- b. "Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesie", yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 71;
- c. Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 23) tentang Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.
- (3) Kekayaan-kekayaan Panitya tersebut sub A, menjadi milik
Negara dan diserahkan dalam pengelolaan dan pemakaian kepada Departemen Kehakiman.
N/A
Pasal 2

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 April 1960.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1960.
Menteri Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 37.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1960.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO