PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor O8 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 8 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: o8 TAHUN 2012
TENT ANG
STANDAR BIAYA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa dalam rangka menyeragamkan standar biaya di seluruh SKPD se-Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara
3. 1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik I n donesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negera/Lembaga (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 5 2 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nornor 5178),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah;
Memperhatikan
Menetapkan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. 1 0 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
4. 1 1 . Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
5. 1 2 . Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANG GARAN 2012
SABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Kabupaten Minahasa Tenggara, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
2. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
3. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. l ndeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. l ndeks Biaya Kel'uaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :
- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012; dan
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012.
BAB II - Pasal3
Pasal 5

- ( 1 ) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati i n i , S K P D dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran I kuasa pengguna anggaran.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya l ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
..
- (3) Format Surat F\:1 nyataan Tanggung Jawab r·.t1utlak sebaga,mana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebaq .unana tercantum dalam t. a mptran 1 1 1 yang tidak terpisahk 1 1 1 dari Peraturan Bupati in1
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) I Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Euton Utara tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten But011. Utara Tahun 2015 - 2035;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200 � tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Euton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
r:
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 7. Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Um.um Nornor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.; ' .
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Um.um Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal ,, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentan.g Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bu ton Utara Tahun 2010-2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun · 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 4);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015-203,5.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyedia.an Air Minum yang selanjutnya disingkat RI-SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari pe:rencanaan air mmum jarmgan perpipaandan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat kornponen utama system beserta dimensi- dimensinya;
5. Rencana lnduk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI-SPAM adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Buton Utara;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara
7. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari surnber air permukaan, cekungan air tanah dan/ a tau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
8. Air Minum adalah air minum ru.mah tangga yang m.elalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang mernenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air rninum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar rnendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari' prasarana dan sarana air minum;
.,.-
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/ atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya rnerupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
13. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD), badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/ a tau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Euton Utara.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

RI-SPAM Kabupaten Euton Utara berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Euton Utara.
BAB IV - PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN Pasal 5
Pasal 6

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.