UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1959
Tentang PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING"
Berlaku: 14 April 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa pada dewasa ini masih berlaku suatu peraturan pemberian tunjangan berupa uang dari Pemerintah kepada golongan partikelir tertentu:
- b. bahwa peraturan tersebut yang ditetapkan oleh Pemerintah HindiaBelanda bermaksud dan bertujuan meringankan penderitaan orangorang partikelir ataupun keluarganya yang menjadi korban perang dunia ke-11 (Staatsblad 1942 No. 59 jo. Staatsblad 1946 No. 48);
- c. bahwa peraturan itu kemudian berlaku pula untuk golongan partikelir yang menjadi korban kekacauan yang timbul setelah tanggal 15 Agustus 1945;
- d. bahwa kelanjutan Staatsblad 1946 No. 1 18 (yang ditambah dan diubah dengan Staatsblad 1948 No. 164, No. 290 dan
4. No. 308) mengakibatkan konsekwensi keuangan yang tak dapat dipertanggung-jawabkan;
- e. bahwa "Algemene Oorlogsongevallen Regeling" tidak dipergunakan secara merata dan karenanya tidak dapat dipertahankan;
Mengingat : a. Pasal 89 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Menetapkan
:
- b. Surat keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1954 No. 166/PM/Vll-l 954;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG "PENGHAPUSAN PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" YANG DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OORFOGSONGE-VALLEN REGELING".
N/A
Pasal 1

.
Peraturan Umum Korban Perang dahulu disebut "Algemene Oorlogsongevallen Regeling" Staatsblad 1942 No. 59 jo. Staatsblad 1946 No. 48 yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1946 No. 118 dan Staatsblad 1948 No. 164, No. 290 dan 308, dihapuskan.
N/A
Pasal 2

.
Kedudukan pegawai, keuangan dan segala sesuatu yang merupakan akibat dari Undang-undang Penghapusan Peraturan Umum Korban Perang ini diatur oleh Menteri Sosial.
N/A
Pasal 3

.
Semua tunjangan kepada korban atau keluarga korban perang/ kekacauan berdasarkan Staatsblad tersebut pada pasal 1 dihentikan terhitung 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Penghapusan Peraturan Umum Korban Perang".
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal satu bulan berikutnya setelah diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 April 1959. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Diundangkan pada tanggal 14 April 1959.
Menteri Kehakiman, ttd
G. A. MAENGKOM.
Menteri Sosial, ttd
MULJADI DJOJOMARTONO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 18
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Setelah penghapusan P.U.K.P. (A.O.O.R.), maka Menteri Sosial mengatur bukan saja aparatur-aparatur P.U.K.P., melainkan juga permohonan-permohonan dari mereka yang sedianya akan mendapat tunjangan berdasarkan peraturan yang dihapuskan dan/atau permohonan-permohonan dari mereka yang memerlukan bantuan sosial.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Adalah sulit sebenarnya untuk menentukan batas waktu peraturan ini.
Setelah ditinjau dri segala sudut, maka dirasa batas waktu 6 bulan itu cukup dapat dipertanggungjawabkan.
Mungkin sekali akan timbul rasa ketidak-adilan, misalnya bagi mereka yang semestinya masih harus menerima tunjangan melewati waktu 6 bulan, bila dibandingkan dengan mereka yang berhak kurang dari batas waktu itu, sedangkan jangka waktu disamaratakan.
Dorongan kuat bagi penciptaan pasal ini dalah keganjilan-keganjilan yang sungguhsungguh dirasakan daari A.O.O.R. Rasa tersebut lebih-lebih meningkat lagi apabila difahamkan peraturan-peraturan bantuan sosial menurut instruksi-instruksi Kementerian Sosial (c.q. Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial) kepada korban-korban kekacauan dan sebagainya (vide instruksi-instruksi tanggal 14 Januari 1956 No. Ba I-IK- 106 dan tanggal 19 Oktober No. Ba I-IK- 1416), yang jauh lebih rendah dari pada tunjangantunjangan yang diberikan oleh A.O.O.R.
Penjelasan khusus mengenai batas waktu 6 bulan adalah sebagai berikut :
1. Barangsiapa berdasarkan atas peraturan A.O.O.R. hanya mendapat tunjangan kurang dari 6 bulan dihitung mulai hari tanggal Undang-undang ini berlaku, masih berhak menerima tunjangan penuh hingga batas akhir waktu yang ditetapkan Undang-undang ini.
2. Sebaliknya barangsiapa menurut peraturan A.O.O.R., 6 bulan setelah Undangundang ini berlaku semestinya masih menerima tunjangan, maka atas dasar peraturan baru, pemberian tunjangan, tidak dapat meliwati batas waktu peralihan 6 bulan itu.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
Diketahui:
Menteri Kehakiman, ttd
G. A. MAENGKOM.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1754