PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 1960
Tentang PENGHENTIAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA 1951 NOMOR 100)
Berlaku: 19 Pebruari 1960
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dengan terlaksananya perubahan Undang-undang Mata Uang dengan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 46), yang telah menjadi Undang-undang No. 71 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 125), dianggap perlu untuk menarik kembali dari peredaran uang kertas Pemerintah dari pecahan Rp. 5,-dan Rp. 10,- yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 100) tentang menetapkan Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1950 tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan Republik Indonesia Serikat sebagai Undang-undang;
- b. bahwa dianggap perlu pula mencabut sifat sebagai alat pembayaran yang sah uang kertas Pemerintah Republik Indonesia Serikat dari Rp. 5,- dan Rp. 10,- termaksud diatas dan membatasi berlakunya hak piutang terhadap Republik Indonesia berdasarkan uang kertas Pemerintah itu;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menghentikan. berlakunya Undang-undang No. 17 tahun 1951 yang karena keadaan yang mendesak perlu diselenggarakan dengan segera.
Mengingat
- Pasal 22 dan 23 Undang-undang Dasar 1945;
Mendengar :
- Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Pebruari 1960;
Memutuskan :
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penghentian berlakunya Undang-undang No. 17 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 100).
N/A
Pasal 1

.
Pada hari diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dihentikan berlakunya Undang-undang No. 17 tahun 1951, kecuali ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut :
N/A
Pasal 2

.
Mulai 1 April 1960 uang-uang kertas Pemerintah Republik Indonesia Serikat dari Rp. 5,- dan Rp. 10,- yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 1951 tersebut dalam pasal 1 sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah dan ditarik kembali dari peredaran.
Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 19 Pebruari 1960,
Menteri Kehakiman,
SAHARDJO.
N/A
Pasal 3

.
Menteri (Muda) Keuangan diberi kuasa untuk menyelenggarakan penarikan kembali uang kertas termaksud dalam pasal 2, dengan memberi kesempatan untuk menukar uang kertas Pemerintah Republik Indonesia Serikat tersebut seharga nominalnya dengan uang yang sah selama jangka waktu 3 bulan setelah tanggal tersebut dalam pasal 2.
N/A
Pasal 4

.
Sesudah jangka waktu tersebut dalam pasal 3 segala hak piutang berdasarkan uang kertas Pemerintah atau bagian dari uang kertas Pemerintah, tersebut dalam pasal 2 menjadi hilang dan tidak akan diberi pengganti lagi berupa apapun juga.
N/A
Pasal 5

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 1960, Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Seperti diketahui pada waktu ini masih beredar uang kertas Pemerintah Republik Indonesia Serikat dalam lembaran Rp. 5,- dan Rp. 10,- yang dikeluarkan berdasarkan Undangundang No. 17 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 100).
Dengan terlaksananya perubahan Undang-undang Mata Uang (Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958. Lembaran-Negara tahun 1958 No. 46) yang telah menjadi Undangundang No. 71 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 125) dimana dinyatakan bahwa Pemerintah tidak lagi mengeluarkan uang kertas Pemerintah dalam lembaran diatas Rp. 2,50, maka tidak pada tempatnya lagi untuk mempertahankan terus beredarnya uang kertas Pemerintah Republik Indonesia Serikat itu, walaupun pada waktu itu masih dipertahankan beredarnya karena uang kertas Bank dalam lembaran Rp. 5,- dan Rp. 10,dipandang belum cukup dalam peredaran. Pada waktu sekarang uang kertas Bank dalam lembaran Rp. 5,- dan Rp. 10,- dipandang telah cukup dalam peredaran sehingga beralasan sekarang untuk menarik dari peredaran uang-uang kertas Pemerintah Republik Indonesia Serikat itu.
PENJELASAN
Pasal 1

.Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2 s/d pasal 4.

Pasal-pasal ini dimaksudkan agar penarikan kembali dari uang Pemerintah Republik Indonesia Serikat ini berjalan secara berangsur-angsur.
PENJELASAN
Pasal 5

.Cukup Jelas.