Unknown WALIKOTA Nomor B Tahun 2023
Tentang I, BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA
Berlaku: 6 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA KOTAUOBAGU PROVINSI SULTWESI UTARA
PERATI'RAN WALIKOTA KOTAUOBAGU
nouoR B tlnurzors
TENTAI{G
TATA CARA PEITYUSUITAI| PERATI'RAT DI I'ESA
DEI{G/IN R.AIIUAT TI'HAIT YAJTG TAIIA TSA
WALIKOTA KOTATOBAGU,
- a. bahwa tata cara penyusunErn Peraturan di Desa diperlukan dalam rangka menunjang dan mewujudkan pembentukan Peraturan di Desa secara sistemik dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2O14 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang
- Pembentukan Kota Kotamobagu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); J.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT terfiang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 4.
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tenta-ng Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
IEIUTTIEKAII:
PERATIIRA,IT WALIK(}IA KOIATOBAGU TEilTATG TATA
Menetapkan : CARA PEIIN'SUI{AIT PERATI'RAIT DI DESA
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Ratyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan ralryat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah kmbaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. 9.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 10.
6. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. 11.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur. t2.
8. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 13.
9. Evaluasi adalah Pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. t4.
10. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa. 15.
11. Klarifikasi adalah Pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum,dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 16.
12. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah Kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar wErrga masyarakat, terganggunya alses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. t7.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. 18.
\-
BAB II - JEIYIS DT,r TATERI UUATAI| PERATI'RAIT DI DESA Peral 2
Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksaraan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa , peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
PERATI'RA,IT DESA
Baglan Kesatu
Perencanaan
Pasaf 5
- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana ke{a Pemerintah Desa.
- (2) kmbaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penJrusun€rn ranc€rng€rn Peraturan Desa.
Bagl,an Kedua Pcn5rueunan
- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dal dapat di konsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyaralat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi peraturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses pen5rusunan rancangan Peraturan Desa.
5. (s) Rancangan Peraturan Desa yang telah di konsultasikan sebagaimana dimalsud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (1) BPD dapat menyusun dan mengu.sulkan r€rnc€rng.rn Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungi awaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
Bagiaa Ketiga Pembaharan Pasd 8
- (l) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peratuiran Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
BAB II - JEIYIS DT,r TATERI UUATAI| PERATI'RAIT DI DESA Peral 2
Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
2. (21 Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
BAB II - JEIYIS DT,r TATERI UUATAI| PERATI'RAIT DI DESA Peral 2
Pasal 10

- Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyarawatan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. (1)
- Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (21
Bagfan Kcenpat
Penetapaa
BAB II - JEIYIS DT,r TATERI UUATAI| PERATI'RAIT DI DESA Peral 2
Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
Bagian Kellna
Pengundaogan
Pa.8l 12
- (l) Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
le ghn Keenam
Penyebarluasaa
BAB II - JEIYIS DT,r TATERI UUATAI| PERATI'RAIT DI DESA Peral 2
Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penl rsunan rancangan Peraturan Desa, Penyusunan Rancangan
Peraturan Desa, Pembahasan Rancangan Pengundangan Peraturan Desa. Peraturan Desa, hingga
- (2t Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada memberikan informasi dan/ atau memperoleh para pemangku kepentingan. ayat (l) dilakukan untuk masukan masyarakat dan
BA'B IV ETTALUASI DAI| III,ITRIFIKASI PERATT'RAIT I'TSA
Paragraf I Evaluasi
BAB II - JEIYIS DT,r TATERI UUATAI| PERATI'RAIT DI DESA Peral 2
Pasal 14

- Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (1)
- Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. (21
Pas&amp;l 15
- Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Walikota paling lama 2O (dua puluh) hari ke{a terhitung sejak diterimanya r€urcangan Peraturan tersebut oleh Walikota. (1)
- Dalam hal Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya. (2)
BAB II - JEIYIS DT,r TATERI UUATAI| PERATI'RAIT DI DESA Peral 2
Pasal 16

- Kepala Desa memperbaiki ranc€rngzrn peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 2O (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (1)
- Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancang€rn peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f ). (2t
- Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Walikota melalui carnat. (3)
P.s.l 17
Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturgl Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Welkota.
Pasl 18
- (l) Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud Pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
naregraf2 Xlerlfltast
Fesal 19
- (l) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimal&lt;sud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota paling lambat 7(tujuh) Hari sejak diundangkan untuk klarifrkasi.
- (2t Walikota melakukan klarifftasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifrkasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
Pasd 2()
- Hasil klarifrkasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (l) dapat berupa: (1)
- a. hasil klarifkasi yang sudalr sesuai dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan Perafuran Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifrkasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Dalam hal hasil klarilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, danlatau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menerbitkan surat hasil klarilikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. (2)
- Dalam hal hasil klarifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) b€rtentangan dengan kepentingan umurn, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Walikota. (s)
BAB V - PERATI'RAN BERSA.MA KEPALII DESA
Pasal 24

Pembahasan ranc€rngan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
BAB V - PERATI'RAN BERSA.MA KEPALII DESA
Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tqjuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala [ssa ssfagaimana dimaksud pada ayat (l) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanegal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
BAB VI - PERATT'RA.IT XEPALII DESA
Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
BAB VII - PF.TBIAYAAT Pes.I 29
Pasal 31

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
\-
\-.
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARISDESA...(NamaDesa)
tanda tangan
NAMA
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BAB II
Pasal 1

Pasal ...
84B...
(dal seterusnya)
Pasal...
BAB...
KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)
Pasal ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal...
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa)'
Ditetapkan di ...
pada tanggal...
KEPALA DESA...(Nama Desa)
tanda tangan
(Nama tanpa gelar dan pangkat)
Diundangkan di...
Pada tanggal...
SEKRBTARIS DESA
tanda tangan
(Nama)
BERITA DAERAH ...(Nama Desa) TAHUN... NOMOR...
,ll
TATONG BARA