PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 29 Tahun 1960
Tentang POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
Berlaku: 12 Agustus 1960
N/A
Preamble

Menimbang :
- A. Dianggap perlu menentukan pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi itu sebaiknya diatur dengan Undang-undang;
- c. bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (1), pasal 27 ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar;
Mendengar :
Musyawarah Kabinet kerja pada tanggal 5 Agustus 1960;
Memutuskan:
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
2. (a)transmigrasi ialah pemindahan rakyat kedaerah-daerah yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan ini;
3. (b)daerah transmigrasi ialah daerah yang ditunjuk untuk dipakai guna penyelenggaraan transmigrasi,
4. (c)transmigrasi umum ialah transmigrasi dari daerah-daerah tingkat I yang padat kedaerah tingkat I yang lain dan diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. (d)transmigrasi khusus ialah transmigrasi dari satu daerah tingkat I kedaerah tingkat I yang lain, yang diselenggarakan oleh Daerah Otonom yang bersangkutan;
6. (e)transmigrasi sedaerah ialah transmigrasi dalam wilayah satu daerah tingkat I yang diselenggarakan oleh daerah
tersebut;
- (f)transmigrasi spontan ialah transmigrasi yang berlangsung atas usaha dan banyak sendiri dari yang bersangkutan;
- (g)transmigrasi ialah orang yang dipindahkan atau pindah ke daerah transmigrasi atas usaha dan biaya sendiri menurut ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan ini.
- (2) Menteri ialah Menteri yang diserahi urusan transmigrasi.
BAB II
Pasal 2

.
Transmigrasi bertujuan:
Mempertinggi taraf keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan jalan;
- (a)Membuka sumber-sumber alam dan mengusahakan tanah secara teratur;
- (b)Mengurangi tekanan penduduk didaerah-daerah yang padat penduduknya dan mengisi daerah-daerah yang kosong atau tipis penduduknya;
- (c)Mengisi dan membangun daerah-daerahnya yang mempunyai arti vital sehingga tercapainya tingkat ketahanan bangsa yang lebih tinggi dalam segala bidang penghidupan, dalam rangka pembentukan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Kebijaksanaan politik transmigrasi ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan/usul-usul kepada Pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan politik transmigrasi dan kepada Menteri dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan politik transmigrasi tersebut, dapat dibentuk suatu Dewan Pertimbangan Transmigrasi.
BAB II
Pasal 4

.
- (1) Pembentukan Dewan Pertimbangan Transmigrasi dan pengangkatan serta pemberhentian anggota-anggotanya dilakukan dengan keputusan Presiden;
- (2) Dewan Pertimbangan Transmigrasi terdiri atas:
3. (a)Menteri sebagai Ketua merangkap anggota.
4. (b)Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai anggota.
5. (c)Menteri Agraria sebagai anggota.
6. (d)Menteri Pertanian sebagai anggota.
7. (e)Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai anggota.
- (3) Menteri dapat menunjuk ahli-ahli sebagai penasehat Dewan Pertimbangan Transmigrasi.
- (f)Menteri Urusan Veteran sebagai anggota,
- (g)Menteri Kesehatan sebagai anggota.
- (h)Menteri Perburuhan sebagai anggota,
- (i)Menteri-menteri lain yang dipandang perlu oleh Pemerintah sebagai anggota.
BAB IV
Pasal 5

.
- (1) Penyelenggaraan transmigrasi umum dipimpin oleh Menteri dengan kerja-sama dengan Menteri-menteri lain dan Kepala Daerah yang bersangkutan, menurut ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan ini;
- (2) Penyelenggaraan transmigrasi khusus dan transmigrasi sedaerah dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat I menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
Pasal 6

.
- (1) Kebijaksanaan penyelenggaraan transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi spontan dan teratur dan dalam jumlah yang sebesar-besarnya.
- (2) Dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut dalam ayat (1), Pemerintah mendorong dan mempergiat terciptanya suatu gerakan transmigrasi.
- (3) Kepada transmigrasi spontan diberikan fasilitet-fasilitet oleh Pemerintah, yang akan ditentukan dan diatur oleh Menteri.
- (4) Untuk menyelenggarakan usaha transmigrasi spontan orang atau organisasi swasta memerlukan izin Menteri. (5) Pemberian ijin sebagai dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dengan syarat-syaratnya diatur oleh Menteri.
BAB IV
Pasal 7

.
- (1) Pemerintah dapat menentukan sesuatu daerah sebagai daerah transmigrasi, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pertimbangan Transmigrasi dan Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hal-ikhwal mengenai bertempat tinggal di daerah transmigrasi
diatur oleh Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari badan sebagai termaksud dalam pasal 12 jo. pasal 14.
- (3) Masalah-masalah mengenai hak-hak atas tanah didaerah yang ditentukan sebagai daerah transmigrasi diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Inspeksi Agraria dan instansi-instansi lain setempat yang bersangkutan.
- (4) Seluruh atau sebagian dari hasil hutan yang mungkin ada didaerah transmigrasi, oleh Menteri atas pertimbangan Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dapat dinyatakan diperuntukan bagi kepentingan transmigrasi.
- (5) Hal-ikhwal mengenai penggunaan hasil hutan tersebut diatur oleh Menteri.
BAB IV
Pasal 8

.
Ketentuan mengenai penggunaan tanah didaerah transmigrasi dan penyelesaian mengenai hak-hak atas tanah tersebut yang akan diberikan kepada keluarga transmigran, ditetapkan oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menurut atau sesuai dengan hukum tanah yang berlaku.
BAB IV
Pasal 9

.
Selain dari yang ditetapkan dalam pasal 8, kepada transmigran dapat diberikan bantuan menurut peraturan dari Menteri.
BAB IV
Pasal 10

.
Sesuai dengan tujuan transmigrasi tersebut dalam pasal 2, didaerah transmigrasi diadakan usaha-usaha pembangunan menurut rencana yang disusun oleh Pemerintah.
BAB V
Pasal 11

.
- (1) Yang dapat ditransmigrasikan ialah tiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri, satu dan lain dengan
BAB V
Pasal 12

.
Untuk membantu Menteri dalam penyelenggaraan transmigrasi, di Pemerintah Pusat dan di Daerah dibentuk Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi.
BAB V
Pasal 13

.
Pembentukan Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi Pusat, penetapan tugas dan lapangan pekerjaannya dan pengangkatan serta pemberhentian anggota-anggotanya dilakukan dengan keputusan Menteri Pertama.
BAB V
Pasal 14

.
- (1) Pembentukan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi didaerah serta penetapan tugas dan lapangan pekerjaannya diatur dengan peraturan Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota badan tersebut dalam ayat (1) dilakukan dengan keputusan Menteri.
BAB V
Pasal 15

.
- (1) Penyelenggaraan transmigrasi dibiayai dari anggaran belanja
negara dan lain dana yang disetujui oleh Menteri.
- (2) Menteri-menteri yang diserahi tugas dalam bidang penyelenggaraan transmigrasi, mencantumkan dalam anggaran belanja Departemennya masing-masing biaya pekerjaan yang diperlukan untuk menunaikan tugas tersebut.
BAB V
Pasal 16

.
- (1) Setelah suatu daerah transmigrasi dalam pertumbuhan dan perkembangannya mencapai suatu taraf yang layak yang memungkinkan berdiri dan berjalan sendiri, maka Menteri atas usul Dewan Pertimbangan Transmigrasi menyatakan daerah tersebut tidak lagi menjadi daerah transmigrasi dan menyerahkan segala urusan dan tanggung-jawab kepada Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (2) Terhitung sejak tanggal keluarnya pernyataan Menteri sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, transmigran dari daerah yang bersangkutan berhenti dalam kedudukannya sebagai transmigran.
- (3) Hal-hal lain yang menyebabkan seorang transmigran kehilangan kedudukannya sebagai transmigran, diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB VI - KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
Pasal 17

.
- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 6 ayat (4) dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000,-
2. (2)Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat memuat ancaman hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-
- (3) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
- (4) Apabila yang berbuat tindak pidana. tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini badan hukum, maka tuntutan ditujukan terhadap anggota-anggota pengurusnya dan badan hukum tersebut dapat dibubarkan.
- (1) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan transmigrasi yang pada saat berlakunya peraturan ini masih berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan ini, tetap berlaku selama belum diubah, ditambah atau dicabut dengan peraturan baru.
- (2) Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1958, dianggap sebagai Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi yang dibentuk berdasarkan peraturan ini.
- (3) Menteri menyesuaikan bentuk, susunan, tugas dan lapangan pekerjaan badan tersebut dalam ayat (2) dengan ketentuanketentuan dalam atau berdasarkan peraturan ini.
BAB VIII - (3) Cukup jelas.
Pasal 19

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1960.
Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1960. Menteri Kehakiman, ttd SAHARDJO.
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1960 tentang POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
UMUM.
Diwaktu Undang-undang Dasar Sementara 1950 masih berlaku maka ketentuan-ketentuan tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi diatur didalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1958 dan No. 13 tahun 1959.
Sesudah Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi maka ## Pasal 1.
Daerah-daerah yang dianggap padat penduduknya ialah pulau- pulau Jawa, Madura, Bab dan Lombok.
Transmigrasi spontan ialah orang yang pergi kedaerah transmigrasi dengan usaha dan biaya sendiri dan dengan
BAB VIII - (3) Cukup jelas.
Pasal 10

.
Agar supaya para transmigran ini dalam waktu yang singkat dan tertentu sudah dapat berdiri sendiri, maka Pemerintah memberi kepada orang-orang tersebut tanah dan bantuan lainnya.
Dalam daerah transmigrasi diadakan usaha-usaha pembangunan dilapangan pertanian, pembangunan jalan, irigasi, peternakan dan lain-lain.
Begitu pula perkembangan industri kecil dan rumah harus mendapat perhatian sepenuhnya dan diusahakan pasaran untuk hasip-hasil tanah pembukaan itu.
Selain pembangunan dibidang ekonomi harus dipentingkan pula pembangunan dibidang sosial, yang bukan hanya terletak dalam lapangan pendidikan dan kesehatan, tetapi dalam segala lapangan yang dapat memberi manfaat, sebesar-besarnya, seperti memupuk tumbuhnya perkumpulan-perkumpulan koperasi, mempertebal perasaan dan usaha gotong-royong dan menggalang swadaya transmigran dan penduduk aseli, sehingga mereka dapat mengambil inisiatip dan mengurus sendiri segala usaha pembangunan.
BAB VIII - (3) Cukup jelas.
Pasal 11

.
- (1) Cukup jelas.
Pemerintah cq. Departemen Urusan Veteran Republik Indonesia dalam menjalankan kewajibannya untuk menyalurkan para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia kembali kemasyarakat, yang berarti memberi kesempatan pula kepada mereka itu untuk ikut-serta secara aktif dalam usaha mewujudkan cita-cita dan tujuan transmigrasi, sesuai dengan hasrat nurani dan panggilan jiwanya untuk terus-menerus berjuang memberikan darma baktinya kepada Pemerintah, nusa dan bangsa.
Guna keperluan tersebut Pemerintah c.q. Departemen Urusan Veteran Republik Indonesia mengadakan persiapan-persiapan se- perlunya yang ber-ujud kesempatan kepada para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang bersangkutan guna men- dapatkan pendidikan dan latihan-dalam hal memiliki kembali kepribadinnya serta mendapatkan kecakapan dan ketangkasan kerja sesuai dengan rencana penyalurannya.
Cukup jelas.
- (4)Bencana alam, kekacauan dalam suatu daerah dan lain-lain kejadian luar biasa kadang-kadang mungkin memerlukan, bahwa suatu kesatuan masyarakat dalam keseluruhannya perlu dipindahkan dan ditempatkan dilain daerah.
Begitu pula adakalanya, bahwa suatu masyarakat bangsa Indonesian yang ada dinegeri asing ingin pulang ketanah airnya dan diberi penghidupan dalam lapangan pertanian.
Selain itu bisa pula terjadi bahwa suatu kebijaksanaan Pemerintah memerlukan dipindahkannya suatu desa dalam keseluruhannya, umpamanya dalam hal kekacauan dalam suatu daerah dimana baik anggota-anggota gerombolan maupun korban-korban kekacauan harus dipindahkan atau suatu desa minta dipindahkan oleh karena sumber-sumber penghidupan sudah tidak mungkin diperbaiki lagi.
Dalam hal tersebut diatas jika Departemen-departemen atau jawatan-jawatan atau instansi-instansi yang bertanggung-jawab meninta bantuan kepada Menteri yang diserahi Urusan Transmigrasi agar masyrakat demikian ditransmigrasikan dalam keseluruhannya maka Menteri berwenang untuk menyampingkan syarat-syarat yang ditetapkan untuk transmigran atau urutan kepentingan golongan transmigran dan memindahkan orang-orang demikian dalam keseluruhannya kesatu daerah transmigrasi atau mnetapkan daerah transmigrasi baru bagi mereka.
Cukup jelas.
BAB VIII - (3) Cukup jelas.
Pasal 12

.
Transmigrasi dalam penyelenggaraannya mempunyai pelbagai segi tehnis yang menjadi tugas dan tanggung-jawab beberapa Departemen dan oleh karenanya perlu dipecahkan/diselenggarakan bersama.
Untuk menjamin kelancaran kerja sama dikandung maksud agar supaya ditiap-tiap Departemen yang menjadi anggota Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi dibentuk suatu seksi transmigrasi tersendiri.
BAB VIII - (3) Cukup jelas.
Pasal 14

.
Ketentuan ini sesuai dengan tanggung-jawab Menteri yang diserahi urusan transmigrasi.
Adapun Ketua Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi di Daerah Tingkat I adalah Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan di Daerah Tingkat II adalah Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.
BAB VIII - (3) Cukup jelas.
Pasal 15

.
Pengalaman memperlihatkan, bahwa rencana-rencana transmigrasi seringkali terbentur kepada kurangnya biaya yang disediakan oleh Pemerintah, dan kurang lancarnya penyelenggaraan otorisasi baik di Daerah maupun di Pusat.
Oleh karenanya dianggap perlu adanya sumber-sumber lain untuk menambah biaya yang disediakan.
Sumber-sumber tersebut antara lain diperoleh dengan membentuk suatu "revolving fund" yang modalnya berasal dari Pemerintah.
Sumber lain ialah penjualan kayu-kayu dan hasil lainnya yang berasal dari daerah transmigrasi dan kemungkinan mendapatkan bantuan luar negeri.
- (2)Maksud ketentuan ini ialah supaya tiap-tiap Departemen yang mempunyai lapangan pekerjaan dalam usaha transmigrasi ikut bertanggung-jawab atas lancarnya pekerjaan penyelenggaraan transmigrasi tersebut.
BAB VIII - (3) Cukup jelas.
Pasal 16

.
- (1)Pasal ini dimaksudkan untuk menentukan dengan jelas titik permukaan dan titik berakhirnya sesuatu usaha transmigrasi. Pernyataan apakah suatu daerah transmigrasi dalam pertumbuhan dan perkembangannya sudah mencapai suatu taraf yang layak ditetapkan oleh Menteri yang diserahi urusan transmigrasi atas usul Dewan Pertimbangan Transmigrasi, sesudah mengadakan perundingan dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
BAB VIII - (3) Cukup jelas.
Pasal 17

.
Ancaman-ancaman hukuman tersebut dalam.pasal ini telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam K.U.H.P.
BAB VIII - (3) Cukup jelas.
Pasal 18

.
Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
BAB VIII - (3) Cukup jelas.
Pasal 19

.
Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1960/86; TLN NO. 2061