PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2017
Tentang PENGELOLAAN PASAR TERNAK DI KABUPATEN TEMANGGUNG.
Berlaku: 5 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
'
.
~-
..
---PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENT ANG
PENGELOLAAN PASAR TERNAK DIKABUPATENTEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pengelola pasar ternak dan meningkatkan kompetensi pedagang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Ternak maka perlu diatur tentang pengelolaan pasar ternak agar tercipta kelancaran, ketertiban dan kenyamanan perdagangan ternak serta terjaminnya kesehatan hewan yang diperdagangkan di pasar ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Ternak di Kabupaten Temanggung;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. ten tang Dalam 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentuka Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619r;
5. Undang-Undang Nomor 25 Talrun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraaan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); · · ·
13. Peraturan Presiden , Nomor ·--37 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten Temanggung Tahun 20112031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan · · BUPATI TEMANGGUNG"
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TERNAK DI KABUPATEN TEMANGGUNG. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan peternakan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan peternakan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan.
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang/jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu.
12. Pasar ternak adalah tempat yang digunakan untuk memasarkan atau jual beli ternak.
13. Pengelolaan pasar ternak adalah penataan pasar ternak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar ternak.
14. Sarana dan prasarana pasar ternak adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar ternak berupa bangunan kios, los, mushola, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya. , · ·
15. Tern pat jualan adalah sarana dan prasarana di' kawasan pasar ternak yang digunakan pedagang untuk menjalankan usahanya, berupa los, kios dan tern pat jualan lainnya.
16. Los adalah tempat berjualan di lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang dizinkan yang beralas permanen tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
17. 1 7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
18. Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan di kawasan pasar, baik berada di halaman pasar dan/atau di luar bangunan los/kios.
19. Kawasan pasar ternak adalah tern pat di luar pasar ternak dengan batasbatas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari ke beradaan pasar.
20. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/ atau jasa di pasar ternak.
21. Pengunjung pasar ternak adalah orang yang melakukan kegiatan dengan a tau tan pa membeli barang dan/ atau jasa di pasar ternak.
22. Pemberdayaan pasar ternak adalah segala upaya pemerintah daerah untuk menciptakan pasar ternak yang aman, nyaman, tertib dan terjaminnya kesehatan hewan yang diperdagangkan.
23. Satuan Ternak yang selanjutnya disingkat ST adalah merupakan satuan untuk ternak yang didasarkan atas konsumsi pakan.
24. Surat Keterangan Hak Pakai Tempat .Jualan, yang selanjutnya disingkat SKHPTJ adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempatjualan.
25. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar ternak.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan dan untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Temanggung, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Temanggung.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban da'n/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut P.PNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
35. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengelolaan pasar ternak dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitas perdagangan ternak.
- (2) Tujuan pengelolaan pasar ternak meliputi :
- a. menciptakan pasar ternak yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar ternak sebagai penggerak perekonomian daerah; dan
- d. meningkatkan pengawasan kesehatan hewan yang diperdagangkan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar ternak yang dimiliki dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - FUNGSI PASAR TERNAK
Pasal 4

Pasar ternak berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli ternak.
'
BAB V - TIPE PASAR TERNAK
Pasal 5

- (1) Berdasarkan jumlah ternak yang diperdagangkan, luasan lahan dan fasilitas yang disediakan, pasar ternak dibedakan menjadi 3 tipe yaitu:
- a. Tipe A, berkapasitas 600 Satuan Ternak dan luas areal 1 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kantor, tempat peristirahatan ternak, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, pembuarigan limbah, pagar keliling, areal hijauan pakan ternak, air min um ternak, tern pat menaikkan/ menurunkan ternak, kandang isolasi, kandang jepit, tern pat khusus untuk sapi potong, tempat khusus sapi bibit, tempat khusus domba/kambing, tempat khusus unggas, tempat parkir kendaraan, kamar kecil dan tempat ibadah;
- b. Tipe B, berkapasitas 200 Satuan Ternak dan luas areal 0,50 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kantor, tempat peristirahatan ternak, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, pagar keliling, areal hijauan pakan ternak, air minum ternak, tempat menaikkan/menurunkan ternak, kandang jepit, tempat khusus sapi potong, tempat khusus sapi bibit, tempat khusus domba/kambing, tempat khusus unggas, tempat parkir kendaraan, kamar kecil dan tempat ibadah;
- c. Tipe C, berkapasitas 100 Satuan Ternak dan luas areal 0,25 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kandang ternak, pagar keliling, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, areal hijauan pakan ternak, air minum ternak, tempat menaikkan/ menurunkan ternak, tern pat khusus sapi, tern pat khusus kambing/ domba dan kamar kecil.
- (2) Tipe pasar ternak di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pengelolaan pasar ternak.
- (2) Perencanaan pengelolaan pasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
- a. penentuan tipe dan lokasi pasar ternak;
- b. penyediaan fasilitas sarana-prasarana pokok pasar ternak; dan
- c. penyediaan fasilitas sarana-prasarana penunjang pasar ternak.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar ternak baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk revitalisasi pasar ternak lama.
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 8

Penentuan tipe dan lokasi pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, perlu mempertimbangkan antara lain:
- a. RTRW Kabupaten Temanggung;
- b. jarak pasar ternak yang sudah ada;
- c. ketersediaan transportasi umum;
- d. keadaan populasi ternak di lingkungan sekitar;
- e. respon dari pemangku kepentingan (peternak, pedagang ternak, jagal); dan
- f. memiliki hari pasaran yang berbeda den&amp;an pasar ternak yang !ain.
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 9

Fasilitas sarana prasarana pokok pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain:
- a. kantor pengelola;
- b. bangunan tambatan ternak;
- c. bangunan tempat menaikkan/menurunkan ternak;
- d. pos kesehatan hewan;
- e. tempat penimbangan ternak;
- f. timbangan ternak;
- g. tempat perisitirahatan ternak;
- h. pembuangan limbah;
1. pagar keliling;
- J. areal hijauan pakan ternak;
- k. jaringan air bersih/ air min um ternak;
1. kandang isolasi;
- m. kandang jepit;
- n. areal parkir kendaraan;
- o. jaringan listrik;
- p. layanan kesehatan hewan; dan
- q. papan informasi harga ternak.
Fasilitas sarana prasarana penunjang pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pos keamanan;
- b. tempat ibadah;
- c. sanitasi/ drainase;
- d. toilet umum;
- e. tempat pengolahan limbah;
- f. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- g. sarana komunikasi;
- h. bangunan kios/los pedagang pendukung; dan
1. sarana prasarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan.
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 11

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. Sistem jual beli ternak;
- b. Sistem penarikan retribusi;
- c. Sistem pengawasan kesehatan hewan yang diperdagangkan;
- d. Sistem keamanan dan ketertiban;
- e. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- f. Sistem perparkiran;
·
·
- g. Sistem pemeliharaan sarana pasar hewan; dan.
- h. Sistem penanggulangan kebakaran.
'
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 12

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra PD sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja PD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.
Bagian Kedua Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Ternak
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 13

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan sarana dan prasarana pasar ternak yang dianggarkan dalam APBD.
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, dan/ atau pemindahan pasar ternak.
- (2) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan dan/ a tau pemindahan pasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persyaratan teknis yang diperlukan.
- (3) Dalam rangka pembangunan saranan dan prasarana pasar ternak, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 15

- (1) Renovasi tempat jualan berupa kios/los dapat dilakukan secara swadaya oleh pedagang atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Renovasi atas kios /Ios dengan biaya swadaya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih laniut dengan Peraturan Bupati,
Bagian Ketiga Penggunaan Tempat Jualan
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 16

- (1) Setiap penggunaan tempatjualan berupa kios/los harus mempunyai SKHPTJ dan SITU. .
- (2) SKHPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sendiri oleh pemegang hak dan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat '(1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila sudah berakhir masa berlakunya.
- (4) Pengajuan perpanjangan SITU dilakukan 30 hari sebelum habis masa berlakunya.
- (5) SITU diterbitkan setelah pedagang menandatangani surat perjanjian dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh SKHPTJ dan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VI - PENGELOLAAN PASAR TERNAK
Pasal 17

SITU se bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
- a. Pemegang SITU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan/ atau
- b. Bangunan pasar ternak dihapus, dipindahkan, atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum lainnya.
BAB VII - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Penggunaan tempat jualan berupa tambatan ternak, kios/los, dan tempat lainnya dikenakan retribusi.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19

- ( 1) Pedagang pasar ternak mem punyai hak:
- a. menggunakan sarana dan prasarana pasar ternak sesuai dengan peruntukannya;
- b. berdagang di tempat yang menjadi haknya;
- c. mendapat perlindungan keamanan.
- (2) Pedagang pasar ternak mempunyai kewajiban:
- a. memperjualbelikan barang pada tempat yang ditetapkan;
- b. menempatkan barang dagangannya secara teratur;
- c. menjaga kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
- d. melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila diketahui ada hal-hal yang dapat membahayakan kepentingan umum;
- e. menyerahkan los atau bangunan lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi kepada Pemerintah Daerah;
- f. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
- ' ' . g. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.
I Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengunjung Pasar Ternak
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 20

- (1) Pengunjung pasar ternak mempunyai hak:
- a. menggunakan fasilitas pasar ternak sesuai dengan peruntukannya; b. mendapatkan perlindungan keamanan.
- (2) Pengunjung pasar ternak mempunyai kewajiban menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar ternak.
BAB IX - LARANGAN PEDAGANG DAN PENGUNJUNG PASAR TERNAK
Pasal 21

- ( 1) Pedagang pasar ternak dilarang:
- a. memperjualbelikan, menawarkan barang dan/ a tau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; ·
- b. menggunakan tempat jualan untuk tempat tinggal;
- c. mengubah dan/ atau menambah bangunan tan pa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. memindahtangankan hak pakai tempat jualan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. memasukkan/mengeluarkan barang dagangan/ternak tidak melalui pintu pasar ternak;
- f. memasukkan/ mengeluarkan barang dagangan/ ternak di luar jam yang telah ditentukan;
- g. menimbun barang atau menempatkan ternak pada tempat yang bukan semestinya;
- h. memperdagangkan barang/ hewan/ ternak yang dapat membahayakan keselamatan umum; dan
1. melakukan aktifitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Pengunjung pasar ternak dilarang:
- a. menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar ternak;
- b. melakukan perjudian, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan perbuatan asusila, melakukan perbuatan rentenir, mengemis, mengamen, dan/ atau kegiatan yang lain yang dapat mengganggu/ membahayakan keamanan dan ketertiban umum di dalam pasar ternak dan melakukan aktifitas lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. membakar sampah atau menyalakan api yang mudah menimbulkan ke bakaran di dalam pasar ternak;
- d. membawa hewan buas ke dalam pasar ternak;
- e. memarkir kendaraan atau alat pengangkut barang tidak pada tempatnya; dan
- f. merusak dan mengotori pasar ternak.
BAB X - KELEMBAGAAN
Pasal 22

·
- (1) Kelembagaan pengelola pasar ternak milik pemerintah daerah disusun berdasarkan operasional pasar ternak.
- (2) Ketentuan mengenai kelembagaan pengelola pasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB XI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar ternak.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kebijakan pengelolaan pasar ternak;
- b. pengelola dan pedagang;
- c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar ternak; dan
- d. sarana dan prasarana pasar ternak.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PEMBERDAYAAN
Pasal 24

- ( 1) Bupati melakukan pemberdayaan pasar ternak di daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. meningkatkan profesionalisme pengelola pasar ternak;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar ternak; dan
- c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar ternak.
BAB XII - PEMBERDAYAAN
Pasal 25

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a melalui:
- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar ternak;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
Peningkatan kompetensi pedagang pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b antara lain:
- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. pemahaman aneka perilaku pembeli.
..
Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c antara lain:
- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang, kendaraan dan ternak di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan system air bersih dan limbah;
- e. pembenahan system elektrikal;
- f. penggunaan system pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan system penanganan sampah.
BAB XII - PEMBERDAYAAN
Pasal 28

Pemerintah Daerah, melakukan:
- a. pemberian prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/ a tau relokasi pasar ternak;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar ternak;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar ternak; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/ asosiasi pedagang pasar ternak.
BAB XII - PEMBERDAYAAN
Pasal 29

Rencana pemberdayaan pasar ternak merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra PD yang dijabarkan ke dalam Renja PD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
BAB XIII - KEUANGAN
Pasal 30

Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar ternak disetorkan ke Kas Daerah.
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berlangsung dengan pengelolaan pasar ternak.
- (2) Pendanaan pengelolaan pasar ternak selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Provinsi.
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar ternak.
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 33

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:
- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar ternak di daerah;
- b. koordinasi pengelolaan pasar ternak di daerah;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pasar ternak di daerah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar ternak di daerah.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 34

Bupati melakukan pengawasan atas pengelolaan pasar ternak yang dilaksanakan oleh SKPD.
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan pasar ternak di desa.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan, pemberdayaan, pembinaaan dan pengawasan pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengeloaan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan pasar ternak di desa.
Ketentuan tentang kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, pengendalian dan evaluasi serta pemberdayaan pasar ternak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 37

,
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i serta Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan secara tertulis;
- c. penghentian sementara dari kegiatannya; dan
- d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif diberikan setelah melalui tahapan pemeriksaan dan/atau pemanggilan dan ditemukan adanya cukup bukti adanya pelanggaran administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dan/ atau kumulatif dengan melihat tingkat kesalahannya.
BAB XVI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 38

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-rnasing peringatan dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB XVI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 39

- (1) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan.
BAB XVI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 40

- (1) Penghentian sementara dari kegiatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penghentian sementara dicabut apabila telah dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi obyek pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21.
- (3) Penghentian Sementara dan pencabutan Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan, dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap obyek pemberian sanksi.
- (2) Pencabutan izin dan pemberian izin kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII
Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan pasar ternak;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorng yang berkaitan dengan tindak pidana;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melalui Penyidik POLRI.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf e dan Pasal 21 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Hak Pakai Tempat Jualan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.
M. BAMBANG SUKARNO
BUPATITEMANGGUNG
,AS I
STEN
{J)/
II
I
t It
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 1 7 Maret 201 7
SEK DA
25
3-11
Diundangkan di Ternanggung pada tanggal 17 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTEMA~N~~~~
BAMBANG AROCHMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH : (5/2017)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar ternak yang dimiliki Pemerintah Daerah agar tercipta kelancaran, ketertiban dan kenyamanan perdagangan ternak, · maka diperlukan pengelolaan pasar ternak yang baik
Sebagai indikator keberhasilan pengelolaan pasar ternak salah satunya adalah adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dimaksud dapat dicapai antara lain:
- a. peningkatan kualitas pelayanan;
- b. terpeliharanya sarana prasarana pasar ternak;
- c. terkendalinya keamanan dan ketertiban lingkungan pasar ternak.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Ternak di Kabupaten Temanggung.
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud luas areal 1 Hektar adalah merupakan luasan standar minimal tipe A Huruf b Yang dimaksud luas areal 0,50 Hektar adalah merupakan luasan standar minimal tipe B Huruf cYang dimaksud luas areal 0,25 Hektar adalah merupakan luasan standar minimal tipe C
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)CukupjelasAyat (3) Yang dimaksud dengan revitalisasi adalah suatu proses perbaikan pasar ternak agar kenrbali berfungsi maksimal
PENJELASAN
Pasal 25

Cukupjelas

Pasal26CukupjelasAyat (2)Cukupjelas|
PENJELASAN
Pasal 27 Cukupjelas |

|------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 28 Cukupjelas Pasal 29 |

| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 40 Cukupjelas Pasal 41 |

| Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 42 |

| Cukupjelas ||