PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 64 Tahun 2005
Tentang No Description
Berlaku: 22 Desember 2005
N/A
Pasal 22

- (1) Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak, yang meliputi :
- a. santunan kematian diberikan sebesar Rp.6.000.000,(enam juta rupiah);
- b. santunan berkala sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka jaminan kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus kebawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua.
- (3) Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
- (4) Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.
- (5) Dalam hal magang atau murid, dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas jaminan kematian.
2. Ketentuan pada Lampiran II Romawi I huruf A angka 2 butir b. b2, angka 3 butir b dan c dan huruf B serta Romawi II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :
LAMPIRAN II
I. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA.
- A. Santunan.
1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100 %x upah sebulan, 4 bulan kedua 75 % x upah sebulan dan bulan seterusnya 50 % x upah sebulan.
2. Santunan cacat :
- a. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel x 70 bulan upah;
- b. santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
- b.1. santunan sekaligus sebesar 70 % x 70 bulan upah;
- b.2. santunan berkala sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 70 bulan upah.
3. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
- a. santunan sekaligus sebesar 60 % x 70 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian;
- b. santunan berkala sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan :
1. dokter;
2. obat;
3. operasi;
4. rontgen, laboratorium;
5. perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Kelas I;
6. gigi;
7. mata;
8. jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapatkan ijin resmi dari instansi yang berwenang.
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada B1 sampai dengan B8 dibayarkan maksimum Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- C. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Profesor Dokter Suharso Surakarta dan ditambah 40 % (empat puluh persen) dari harga tersebut.
- D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan sama dengan A dan B.
- E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut :
1. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai maksimum sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA.
| MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X | MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X | UPAH |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| - | Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah | 40 |
| - | Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah | 35 |
| - | Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah | 35 |
| - | Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah | 30 |
| - | Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah | 32 |
| - | Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah | 28 |
| - | Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah | 70 |
| - | Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah | 35 |
| - | Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah | 50 |
| - | Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah | 25 |
| - | Kedua belah mata | 70 |
| - | Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat | 35 |
| - | Pendengaran pada kedua belah telinga | 40 |
| - | Pendengaran pada sebelah telinga | 20 |
- Ibu jari...
| MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X | MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X | UPAH |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| - | Ibu jari tangan kanan | 15 |
| - | | |
| - | Ibu jari tangan kiri | 12 |
| - | Telunjuk tangan kanan | 9 |
| - | Telunjuk tangan kiri | 7 |
| - | Salah satu jari lain tangan kanan | 4 |
| - | Salah satu jari lain tangan kiri | 3 |
| - | Ruas pertama telunjuk kanan | 4,5 |
| - | Ruas pertama telunjuk kiri | 3,5 |
| - | Ruas pertama jari lain tangan kanan | 2 |
| - | Ruas pertama jari lain tangan kiri | 1,5 |
| - | Salah satu ibu jari kaki | 5 |
| - | Salah satu jari telunjuk kaki | 3 |
| - | Salah satu jari kaki lain | 2 |
| CACAT-CACAT LAINNYA | % X UPAH |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| - Terkelupasnya kulit kepala | 10 - 30 |
| - Impotensi | 30 |
| - Kaki memendek sebelah : kurang dari 5 cm | 10 |
| 5 - 7,5 cm | 20 |
| - Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel | 6 |
| - Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel | 3 |
| - Kehilangan daun telinga sebelah | 5 |
| CACAT-CACAT LAINNYA | % X UPAH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Kehilangan kedua belah daun telinga | 10 |
| - Cacat hilangnya cuping hidung | 30 |
| - Perforasi sekat rongga hidung | 15 |
| - Kehilangan daya penciuman | 10 |
| - Hilangnya kemampuan kerja phisik • 51 % - 70 % • 26 % - 50 % | 40 20 |
| • 10 % - 25 % | 5 |
| Hilangnya kemampuan kerja mental | |
| - tetap | 70 |
| - Kehilangan sebagian fungsi penglihatan Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 % Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : (3 x % ef. peng. terbaik) + % ef. peng. terburuk. | 7 |
| - Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 % | 7 |
| - Kehilangan penglihatan warna | 10 |
| - Setiap kehilangan lapangan pandang 10 % | 7 |
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM, ttd YUSRIL IHZA MAHENDRA
Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN
ABDUL WAHID
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBEI-ITUKAN KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagan wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahal dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 197O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 iiomor i9i; 1
L
Memperhatikan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 20O5 tentang Kelurahan (kmbaran Negara Tahun 2O05 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 20O5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO7 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20O6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor O5);
9. 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O7).
Berita Acara Masyarakat Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang menjadi Kelurahan Ikua Koto Dibalai tanggal Lima
o t
Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Godang, Kecamatan Payakumbuh Utara.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dal
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI. PEMBENTUKAN
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Kota adalah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungiawab kepada camat;
8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai.
c V
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

T\rjuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ke sej ahteraan masyarakat.
BAB III
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
- (2) Kelurahan Ikua Koto Dibalai sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.
Bagian Kedua
Luas Wilayah
BAB III
Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Ikua Koto Dibalai administrasi pemerintahan adalah 1,85 km2. secara
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
BAB III
Pasal 6

Kelurahan Ikua Koto Diba-lai mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan Kelurahan Tigo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara;
- b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Tiakar dan Kelurahan Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Tiatar Kecamatan Payakumbuh Timur;
- d. sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah dan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara.
c
U
BAB III
Pasal 7

Peta Kelurahan lkua Koto Dibalai tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat {1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu unhrk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Sebelum Kelurahan Ikua Koto Dibalai diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahaa sebelum digabungkan;
- (2) Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Ikua Koto Dibalai dibentuk, maka pelalsanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pusat pelayanan pemerintahan di kantor lurah yang berada di Taruko sampai ditetapkan kantor lurah l-{:-:+if
o t
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggaSEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKU MB
BE S
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 07.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lrmbaran Daera]r Kota Payakumbuh.
Ditgtapkan di Payakumbuh P$"tanggal ITALTKO AKUMBUH
ttd lt
a
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
{21 Cukup Jelas
- (3) Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Keda Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
PENJELASAN
Pasal 13

Tahun 2008 Nomor O5).
( 1) Cukup Jelas
(21 Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas