PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 27 Juli 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA PADA PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal pada keadaan kunjungan pasien yang melebihi kapasitas daya tampung Rumah Sakit dan kasuskasus tertentu serta kejadian luar biasa di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang menyebabkan harus adanya pelayanan di luar jam kerja atau shift yang telah ditetapkan, untuk itu perlu memberikan biaya kelebihan jam kerja kepada Perawat dan Bidan yang bertugas;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dan agar meningkatkan motivasi dan kinerja paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, serta dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemberian biaya kelebihan jam kerja perlu dibentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja pada Perawat dan Bidan Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja Pada Karyawan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Menetapkan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA PADA PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang, adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Sintang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsif efesiensi dan produktifitas.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Kelebihan Jam Kerja adalah waktu kerja yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja. Atau melebihi 38 (tiga puluh delapan) jam dalam 1 (satu) minggu.
9. Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja adalah besaran biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/honor/kontrak BLUD yang melaksanakan kelebihan jam kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Biaya Kelebihan Jam Kerja pada Perawat dan Bidan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang diberikan dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam keadaan kunjungan pasien yang melebihi kapasitas daya tampung Rumah Sakit dan kasus-kasus tertentu serta kejadian luar biasa di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja pada Karyawan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang bertujuan untuk :
- a. peningkatan motivasi kerja bagi Perawat dan Bidan yang melaksanakan tugas pada kelebihan jam kerja;
- b. tercapainya pelayanan yang optimal kepada pasien;
- c. tercapainya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan kesehatan.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA
Pasal 4

- (1) Biaya Kelebihan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan dengan persyaratan :
- a. surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang tentang keadaan kunjungan pasien yang melebihi kapasitas daya tampung Rumah Sakit dan kasus-kasus tertentu serta kejadian luar biasa;
- b. surat perintah tugas dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. jadwal dan absensi pelaksanaan tugas di luar jam kerja.
- (2) Biaya Kelebihan Jam Kerja diberikan kepada Perawat dan Bidan yang bertugas sesuai dengan daftar nama Surat perintah Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA
Pasal 5

- (1) Biaya Kelebihan Jam Kerja Karyawan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Biaya Kelebihan Jam Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (3) Besaran biaya kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (4) Besaran biaya kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2016.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 27 Juli 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal 27 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 43
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
TAHUN 2016
TANGGAL
:
2016
TENTANG
: STANDAR BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA PADA PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
BESARAN BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA PADA PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
| NO | URAIAN | BESARAN BIAYA | JUMLAH JAM KERJA |
|------|-------------|----------------------|--------------------|
| 1 | DINAS PAGI | RP. 70.000.-,/ ORANG | 7 JAM |
| 2 | DINAS SORE | RP. 60.000.-,/ORANG | 6 JAM |
| 3 | DINAS MALAM | RP. 110.000.-,/ORANG | 11 JAM |
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINS! JA WA TENG AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NO MOR 5 TAHUN 2016 TENT ANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITEMANGGUNG,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan
2. Peraturan Daerah; Menimbang
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, I Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
-,
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang H ukum Acara Pidana (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145c);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang J enis dan Tarif atas J enis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan
BUPATITEMANGGUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING Menetapkan
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
10. Perpanjangan IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12. Pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi tau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. 1 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang kewajiban dan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (1) Subyek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
- (2) Subyek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan , untuk menutup sebagian a tau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin terse but.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika)/TKA/bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut bagi yang lokasi kerjanya dalam Daerah.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dalam jangka waktu tertentu sesuai izin yang diberikan.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.
- (3) Besarnya jumlah pokok retribusi terutang ditetapkan berdasarkan masa retribusi terutang dikalikan besarnya tarif retribusi.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain: karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali duapuluh empat) jam.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 12

Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan di muka secara tunai dan lunas.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
TATA CARA PEMBETULAN KETETAPAN RETRIBUSI
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan SKRD dan STRD dianggap dikabulkan.
BAB XI - TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya, oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB XI - TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
'--
- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
BAB XII - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika penggunaan TKA pada Wajib Retribusi dalam kaitan pekerjaannya memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 19

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari target pungutan retribusi atau sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.
BAB XV - MANFAAT
Pasal 21

- (1) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal;
- (2) Untuk menjamm peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal maka pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pelaksanaan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
- (3) Pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah:
- a. bantuan sarana dan/atau prasarana lembaga pelatihan kerja pemerintah atau swasta;
- b. pengembangan dan perluasan kegiatan pelatihan di daerah;
- c. peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal.
BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
1. menghentikan penyidikan;
- J. tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;dan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - SANKS! PIDANA
Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal8
Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bahwa Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas

Pasal20Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Pemanfaatan retribusi untuk biaya dampak negatif Perpanjangan IMTA antara lain untuk penanganan litigasi dan non litigasi dan/ atau sebagai kompensasi atas berkurangnya peluang kerja lokal.Ayat (2)CukupjelasPasal22Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukupjelas

Pasal24CukupjelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 65- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.\## SANKS! PIDANA BAB XVIIPasal23Wajib Retrib si yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan D erah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda palin banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUPPasal24Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 18 Juli 2016Diundangkan di Temanggung pada tanggal 18 Juli 2016SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,BAMBANG AROCHMANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 5NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH: (5/2016)- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.## BAB XVII SANKS! PIDANA##
PENJELASAN
Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP## Pasal24Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 18 Juli 2016Diundangkan di Temanggung pada tanggal 18 Juli 2016SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 5NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH: (5/2016)