UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1970
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971.
Berlaku: 1 April 1970
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR5TAHUN1970 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- 1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 1970/1971 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
2. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 sebagai " performance budget" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kedua dalam masa Pembangunan Lima Tahun I 1969-1974, dimana sasaran pembangunan mengikuti skala prioritas yang ditetapkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/ MPRS/1966, khususnya pasal 25;
3. bahwa Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 sebagai penuangan daripada pelaksanaan tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetap menempatkan bidang pertanian sebagai titik sentral pembangunan;
4. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 selain mengutamakan perampungan usaha pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 1969/1970, juga merupakan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya dalam rangka Pembangunan Lima Tahun
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1) jo pasal 23 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/ 1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/1968,
4. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Pendapatan Negara tahun anggaran 1970/1971 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Anggaran Rutin, dan
- b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 320.583.547.000,00.
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 124.316.000,00,
- (4) Jumlah seluruh Pendapatan Negara 1970/1971 menurut perkiraan berjumlah Rp. 444.899.547.000,00.
- (5) Perincian Pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Anggaran Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 terdiri atas:
- a. Anggaran Belanja Rutin, dan
- b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 283.475,547.000,000.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 161.424.000.000,00.
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 menurut perkiraan Rp. 444.899.547.000,00;
- (5) Perincian Pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini;
- (6) Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini hanya sampai pada pos-posnya, sedang perincian lebih lanjut sampai pada mata anggaran yang disusun untuk Lembaga-lembaga Negara / Departemen-departemen / Lembaga-lembaga non Departemen ditentukan menurut ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (indische Comptabiliteitswet).
- (7) Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini adalah memuat Bidang dan Sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan Rutin,
- b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,
- c. Anggaran Belanja Rutin,
- d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai :
- a. Kebijaksanaan Perkreditan,
- b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) Dalam laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk setiap triwulan mendatang.
- (4) Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan hasil pemeriksaannya atas laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
- (5) Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
- (6) Penyesuaian anggaran dengan Perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
N/A
Pasal 4

.
Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1970/1971 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Setelah tahun anggaran 1970/1971 berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
N/A
Pasal 6

.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 7

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1970.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO.
Jenderal TNI.
Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 30 Maret 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Maksud daripada adanya ketentuan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan pemeriksaan atas tiap Laporan Triwulan ini, yang hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, khususnya Panitia Anggaran, sebagai bahan bila diadakan pembahasan sesuatu Laporan Triwulan oleh panitia Anggaran.
Pembahasan dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip dalam menentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun berikutnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1) jo pasal 23 ayat (1).
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Cukup jelas.
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG