PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Berlaku: 6 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,
Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari perwujudan negara hukum serta landasan pelaksanaan otonomi daerah yang perlu diatur dengan metode yang pasti, baku dan standar dan mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu pengaturan mengenai Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palopo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah..
3. Walikota adalah Walikota Palopo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palopo
6. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo
7. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD Kota Palopo yang khusus menangani bidang legislasi.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.
12. Peraturan Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota dalam Berita Daerah.
14. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
BAB II - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.
Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah
BAB II - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 3

Tujuan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam rangka:
- a. Pelaksanaan otonomi Daerah;
- b. Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- c. Menampung kondisi khusus daerah; dan
- d. Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
BAB III - ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 4

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :
- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.
BAB IV - MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka :
- a. penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penyelenggaraan tugas pembantuan;
- c. menampung kondisi khusus daerah;
- d. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :
- a. pengayoman;.
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban, kepastian hukum; dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
BAB IV - MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
BAB V - PROGRAM LEGISLASI DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.
BAB V - PROGRAM LEGISLASI DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

- (1) Program Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Program Legislasi Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah .
- (3) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.
BAB V - PROGRAM LEGISLASI DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 9

- (1) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (4) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Kedua
Penyusunan Program Legislasi Daerah
BAB V - PROGRAM LEGISLASI DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 10

- (1) Penyusunan Program Legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD.
- (2) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD.
- (3) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota
BAB V - PROGRAM LEGISLASI DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
BAB V - PROGRAM LEGISLASI DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 12

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kelurahan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda :
- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPRD dan Bagian Hukum.
BAB VI - RANCANGAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada piminan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretriat DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; dan
- c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Bagian Kedua
Prakarsa Walikota
BAB VI - RANCANGAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Walikota disiapkan oleh Kepala Bagian Hukum atau kepala SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengharmonisasian, sinkronisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota, dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - RANCANGAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 15

Apabila dalam satu masa sidang, Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
BAB VII - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 16

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Walikota.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
BAB VII - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 17

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Bagian Kedua
Pengesahan
BAB VII - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 18

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB VII - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 19

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disahkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan Wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
BAB VIII - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH
Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD bersama Walikota menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan dalam waktu 7(tujuh) hari kerja.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana di maksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menetapkan persetujuan yang dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Walikota disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Walikota.
BAB VIII - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH
Pasal 21

- (1) Peraturan daerah yang mengatur selain keempat jenis materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya, untuk dilakukan pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti oleh Walikota untuk melakukan penyempurnaan.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke DPRD dan Kementrian Dalam Negeri.
BAB XI - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 22

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
BAB XI - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak Penyusunan Prolegda, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
BAB XI - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Badan Legsilasi DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah
BAB XI - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 25

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
BAB XI - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 26

Naskah Peraturan Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
BAB X - PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
Pasal 27

Walikota menetapkan Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan suatu Peraturan Daerah.
BAB XII - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dapat dilakukan melalui :
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan asas substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyrakat.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai keikutertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Selain Perancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.
Ditetapkan di Palopo pada tanggal
WALIKOTA PALOPO,
P. A. TENRIADJENG
Diundangkan di Palopo pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,
M. JAYA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 6 TAHUN 2012
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah.
Penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelenggara pemerintah daerah tersebut mempiunyai fungsi masing-masing. Walaupun fungsi kedua unsure penyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda damun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah.
Pasal 25 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Sedangkan dalam Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
Pembentukan peraturan daerah, atau legislasi di daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kepala Daerah dan DPRD saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berperan seta. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya peraturan daerah, maka mustahil peraturan daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih meingkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan daerah, maka Pemerintah Kota Palopo perlu memiliki Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 2 :

ayat (5)Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Daerah'
PENJELASAN
Pasal 4 :

Huruf aYang di maksud dengan 'asas kejelasan tujuan' adalah bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.## Huruf bYang di maksud dengan 'asas kelembagaan atau orang pembentuk yang tepat' adalah bahwa setiap peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentukan peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.## Huruf cYang di maksud dengan 'asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan' adalah bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan peraturan daerahnya## Huruf dYang di maksud dengan 'asas dapat dilaksanakan' adalah bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.## Huruf eYang di maksud dengan 'asas kedayagunaan dan kehasilgunaan' adalah bahwa setiap peraturan daerah dibuat karena memang benar-benar dibutukan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.## Huruf fYang di maksud dengan 'asas kejelasan rumusan' adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum nya jelas dan mudah di mengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan nya.## Huruf gYang di maksud dengan 'asas keterbukaan' adalah bahwa dengan peroses pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan yang bersifat teransparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luas nya untuk memberikan masukan dalam peroses pembuatan peraturan daerah##
PENJELASAN
Pasal 5

.Ayat (1) : Cukup jelasAyat (2)Huruf aYang dimaksud dengan 'asas pengayoman' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rengkah menciptakan ketentraman masyarakat.## Huruf bYang dimaksud dengan 'asas kemanusiaan' adalah bahwah materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk indonesia secara peroposional.## Huruf cYang dimaksud dengan 'asas kebangsaan' adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa indonesia pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga perinsip negara kesatuan indonesia.## Huruf dYang dimaksud dengan 'asas kekeluargaan' adalah bahwah materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.## Huruf eYang dimaksud dengan 'asas kenusantaraan' adalah setiap materi muatan Peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas bhineka tunggal ika' adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerag harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golngan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.## Huruf iYang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.Huruf jYang dimaksud dengan 'asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan' adala bawa setiap Materu Muatan setiap Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentinagn individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.## Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan', antara lain :- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalita, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.
PENJELASAN
Pasal 6

s/d Pasal 33 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 106