PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2015
Tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
Berlaku: 8 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha di daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang perlu diatur, sehingga terpenuhinya hakhak dan perlindungan yang mendasar bagi Tenaga Kerja guna mewujudkan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemberian jaminan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
24. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah:
- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin yang diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
15. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
16. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional, sederhana dan proses pengenalannya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dan mata pencaharian pokok masyarakat tertentu.
17. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bursa kerja di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta pengaturan dan penempatan pencari kerja.
18. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang memperoleh izin tertulis dari Menteri yang membidangi tenaga kerja untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar Negeri.
19. Upah adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Perjanjian Kerja, kesepakatan atas peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan agi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah/akan dilakukan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagakerjaan berasaskan:
- a. keterbukaan;
- b. kekeluargaan;
- c. keadilan;
- d. terpadu;
- e. persamaan tanpa diskriminasi; dan
- f. kepastian hukum.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan:
- a. melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan;
- b. mewujudkan tenaga kerja yang produktif dan memiliki kompetensi kerja agar mampu berkompetisi dalam bursa tenaga kerja;
- c. menetapkan kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri secara terpadu;
- d. mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dalam dunia usaha di Daerah;
- e. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja; dan
- f. memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan meliputi:
- a. perencanaan dan sistem informasi terpadu ketenagakerjaan;
- b. pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja;
- c. pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- d. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- e. pengawasan ketenagakerjaan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA
Pasal 5

Tenaga kerja berhak:
- a. penghormatan atas martabatnya;
- b. perlindungan hukum;
- c. mendapatkan upah yang layak;
- d. tidak diskriminasi; dan
- e. mendapatkan peningkatan keterampilan dan keahlian.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA
Pasal 6

Tenaga kerja berkewajiban:
- a. menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibanya;
- b. menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi; dan
- a. bekerja keras sesuai dengan bidang dan kemampuannya untuk perusahaan.
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Tenaga Kerja Daerah.
- (2) Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui Perencanaan Tenaga Kerja.
- (3) Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. persediaan tenaga kerja;
- b. kebutuhan tenaga kerja;
- c. neraca tenaga kerja; dan
- d. arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
- (4) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga terkait.
- (5) Rencana Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- b. rencana jangka pendek disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 8

- (1) Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun berdasarkan informasi ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. informasi ketenagakerjaan umum;
- b. informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- c. informasi penempatan tenaga kerja;
- d. informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
- (3) Tata cara perolehan informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pasal 9

- (1) Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
- (2) Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.
- (3) Peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan derajat kecacatannya.
- (4) Peserta pelatihan kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.
Bagian Kedua Lembaga Pelatihan
BAB VI - PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pasal 10

- (1) Lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan berbagai macam latihan kerja bagi masyarakat dengan berdasarkan Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
BAB VI - PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pasal 11

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum diluar Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang sudah mendapatkan izin dapat menambah dan/atau mengurangi program.
- (4) Penambahan dan pengurangan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin penambahan dan/atau pengurangan program dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta sebagaimana pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pasal 12

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftarkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta didirikan dan diselenggarakan di Daerah.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan program pelatihan yang diselenggarakan dalam satu tahun kepada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta yang telah menyelenggarakan pelatihan wajib memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program yang diikuti.
- (5) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui mekanisme pelatihan kerja.
- (6) Setiap SKPD yang melaksanakan pelatihan kerja wajib dilaksanakan di Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang terdaftar.
BAB VI - PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja apabila:
- a. menggunakan instruktur yang tidak bersertifikat sesuai dengan program;
- b. Lembaga Pelatihan Swasta yang tidak memiliki izin penyelenggaraan pelatihan;
- c. menggunakan tenaga pelatihan yang tidak memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan program;
- d. melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program;
- e. substansi materi pelatihan kerja tidak seimbang antara teori dan praktek;
- f. jangka waktu pelatihan kurang dari 120 jam pelajaran per program pelatihan; atau
- g. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program.
- (2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan disertai alasan dan saran perbaikan.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saran perbaikan tidak dipenuhi dan dilengkapi, maka dikenakan sanksi penghentian program pelatihan.
- (4) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah daerah dan Swasta yang tidak mentaati dan tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberhentian sementara hingga pencabutan izin sebagaimana pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pasal 14

- (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Peningkatan Produktivitas Kerja
BAB VI - PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pasal 15

- (1) Setiap pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas dan bidangnya.
- (2) Setiap Perusahaan wajib melaksanakan pelatihan kepada pekerja atau buruh, apabila jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan melebihi 100 orang.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keempat Pendanaan Pelatihan Kerja
BAB VI - PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pasal 16

- (1) Pendanaan sistem pelatihan kerja, baik menyangkut pembinaan maupun penyelenggaraanya dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabal, transparan, dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan sistem pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 17

- (1) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pengumpulan informasi pasar kerja untuk disebarluaskan ke masyarakat.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dianalisa serta disebarluaskan melalui:
- a. lembar bursa tenaga kerja yang dipasang pada papan bursa kerja atau papan pengumuman lainnya pada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan;
- b. pasar bursa kerja (job fair);
- c. media cetak/elektronik; dan/atau
- d. pameran kesempatan kerja.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja serta keterangan lain yang berkaitan dengan pasar kerja.
- (4) Publikasi tentang informasi bursa tenaga kerja dan pameran kesempatan kerja dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan swasta yang berbadan hukum.
- (5) Informasi bursa tenaga kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan izin dari SKPD yang terkait dengan ketenagakerjaan.
- (6) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja, penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
- b. peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja;
- c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja; dan
- d. tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan publikasi informasi bursa tenaga kerja yang diselengarakan oleh pemerintah daerah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 18

- (1) Perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
- (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan;
- b. LPTKS; dan/atau
- c. BKK.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 19

LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, wajib memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 20

- (1) LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan dari pengguna dan dari tenaga kerja untuk golongan dan jabatan tertentu.
- (2) Golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. golongan pimpinan dengan jabatan manajer atau yang sederajat;
- b. golongan supervisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat;
- c. golongan pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat;
- d. golongan profesional dengan syarat pendidikan strata satu (SI) ditambah pendidikan profesi; dan
- e. golongan pekerja atau penata laksana rumah tangga,
- (3) Golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima upah sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali upah minimum.
- (4) Besarnya biaya penempatan tenaga kerja yang dipungut dari perusahaan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan LPTKS.
- (5) Besarnya biaya penempatan tenaga kerja yang dipungut dari tenaga kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan LPTKS dan besarnya tidak melebihi 1 (satu) bulan upah yang diterima.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja dapat mendirikan BKK.
- (2) Penempatan tenaga kerja wajib diselenggarakan bagi alumni satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja.
- (3) Untuk mendirikan BKK, pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) BKK wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
5. (5)
6. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan: a. struktur organisasi dan nama pengelola BKK;
- b. keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan antar kerja;
- c. rencana penyaluran tenaga kerja selama 1 (satu) tahun;
- d. izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi swasta serta lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang; dan
- e. fotokopi sertifikat pemandu bursa kerja.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 22

- (1) Pelayanan penempatan tenaga kerja pada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh pengantar kerja.
- (2) Petugas pelayanan penempatan pada LPTKS dan BKK, wajib memiliki kemampuan teknis di bidang penempatan tenaga kerja yang dibuktikan dengan pemandu bursa kerja.
Bagian Ketiga
Lowongan Pekerjaan
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 23

- (1) Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
- b. jenis pekerjaan;
- c. jabatan;
- d. syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, dan pengalaman kerja;
- e. batas waktu lowongan pekerjaan;
- f. jadwal proses penerimaan yang mencakup sosialisasi, seleksi, administrasi, bakat, dan minat, kemampuan, kesehatan, dan penandatangan perjanjian kerja;
- g. gaji yang akan diterima; dan/atau
- h. syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (3) Lowongan tenaga kerja mengutamakan masyarakat setempat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pemberi kerja.
- (4) Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu masyarakat yang pernah bermukim paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan desa/kelurahan/kecamatan.
- (5) Pengusaha dapat merekrut pencari kerja dari daerah lain baik dari dalam maupun luar Provinsi apabila lowongan pekerjaan yang ditawarkan tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 24

- (1) Pencari kerja wajib memiliki AK-1 atau antar kerja.
- (2) Pemberi kerja wajib mensyaratkan kepada pencari kerja untuk memiliki AK-1.
- (3) Untuk memperoleh AK-1 tidak dipungut biaya.
- (4) Pemberi kerja wajib melaporkan jumlah tenaga kerja yang telah diterima.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 25

- (1) Pemberi kerja wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperkerjakan penyandang cacat (disabilitas) di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, serta kemampuannya.
- (2) Memperkerjakan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja penyandang cacat untuk setiap 100 (seratus) orang yang dipekerjakan.
Paragraf 1 Tata Cara Pelayanan Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 26

- (1) Setiap Pemberi Kerja untuk melaksanakan perekrutan tenaga kerja wajib menyampaikan lowongan pekerjaan kepada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan sebelum diumumkan secara formal.
- (2) Informasi yang disampaikan paling sedikit mengenai:
- a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
- b. kelompok jabatan yang dibutuhkan;
- c. klasifikasi pendidikan;
- d. umur;
- e. batas akhir penerimaan berkas; dan
- f. batas akhir informasi.
- (3) Informasi lowongan pekerjaan diawali dari Desa/Kelurahan dengan jangka waktu pengumuman paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan dan selanjutnya disampaikan ke SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Jika kebutuhan tenaga kerja tidak terpenuhi maka pemberi kerja dapat mengajukan permohonan rekomendasi Antar Kerja Lokal dengan melampirkan paling sedikit:
- a. surat permohonan;
- b. bukti pengumuman lowongan pekerjaan;
- c. rekomendasi dari desa/kelurahan;
- d. rekomendasi dari kecamatan; dan
- e. peninjauan lapangan.
- (5) Jika Kebutuhan Tenaga Kerja tidak terpenuhi di tingkat Antar Kerja Lokal maka pemberi kerja dapat mengajukan permohonan rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah dengan melampirkan paling sedikit:
- a. surat permohonan;
- b. bukti surat pengumuman lowongan dari provinsi; dan
- c. rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 27

- (1) Apabila kebutuhan tenaga kerja telah terpenuhi dari kabupaten/kota dan/atau provinsi lain, pihak pemberi kerja wajib menyampaikan laporan ke SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Berdasarkan laporan dari pihak pemberi kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1), SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan melaksanakan peninjauan lapangan.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 28

- (1) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari daerah luar Provinsi, dilakukan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah.
- (2) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah wajib memiliki Surat Rekomendasi Penyerahan Antar Kerja Antar Daerah dari Bupati atau Pejabat yang dtunjuk.
Paragraf 2
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 29

- (1) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan melakukan seleksi legalitas perusahaan PPTKIS.
- (2) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi rencana rekrutmen TKI yang akan bekerja diluar negeri yang dilakukan bersamasama antara pemerintah daerah dan PPTKIS.
- (3) PPTKIS dapat melaksanakan rekrutmen sendiri dengan rekomendasi SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
- (1) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dapat:
- d. melaksanakan evaluasi kelayakan calon TKI;
- e. memberikan rekomendasi bagi calon tenaga kerja untuk pembuatan paspor;
- f. mengesahkan perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;
- g. melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepada calon TKI; dan
- h. melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 30

- (1) Setiap perusahan multi Internasional dan/atau perusahaan yang memperkerjakan TKI ke luar negeri wajib menyampaikan laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
- a. jumlah tenaga kerja;
- b. nama dan jabatan;
- c. negara tujuan dan lokasi kerja;
- d. masa kerja;
- e. alamat di Indonesia;
- f. pendidikan; dan
- g. umur dan jenis kelamin.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 31

- (1) BKK dan pemberi kerja wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan tenaga kerja kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pencari kerja yang terdaftar;
- b. lowongan kerja yang terdaftar;
- c. pencari kerja yang telah ditempatkan; dan
- d. penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja.
Paragraf 3 Perpanjangan IMTA
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 32

- (1) Untuk perpanjangan IMTA dan Retribusi perpanjangan IMTA kewenangan diberikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perpanjangan IMTA diberikan kepada TKA yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Retribusi perpanjangan IMTA diatur dalam peraturan daerah tersendiri.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 33

- (1) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan kepada TKA.
- (2) TKA melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Paragraf 4 Penyuluhan Bimbingan Jabatan
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 34

- (1) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan melakukan penyuluhan bimbingan jabatan sesuai kebutuhan pasar kerja yang meliputi penyampaian informasi suatu jabatan/pekerjaan/dunia kerja secara obyektif, dinamis dan faktual kepada pencari kerja agar mampu mempersiapkan diri untuk menentukan pilihan pekerjaan yang tepat sesuai bakat, minat dan kepribadian yang dimilikinya.
- (2) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dapat memberikan bimbingan jabatan, melaksanakan konseling kepada pencari kerja, dan melaksanakan analisis jabatan.
- (3) Sasaran penyuluhan bimbingan jabatan meliputi:
- a. siswa sekolah;
- b. siswa latihan;
- c. mahasiswa;
- d. pencari kerja;
- e. pekerja/karyawan;
- f. karyawan yang akan purna tugas;
- g. masyarakat;
- h. pondok pesantren; dan
- i. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan jabatan SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dapat dibantu antara lain:
- a. akademisi;
- b. pemerhati bimbingan jabatan;
- c. pemerintah provinsi; dan
- d. kementerian.
- (5) Dalam melaksanakan konseling pada pencari kerja SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dapat dibantu oleh Psikolog atau Motivator.
Paragraf 5
Perluasan Kesempatan Kerja
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 35

- (1) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (3) Semua kebijakan pemerintah daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 36

- (1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan TTG.
- (2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan TTG, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
Paragraf 6
Pelaksanaan TTG
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 37

Pemerintah Daerah memfasilitasi penerapan TTG dalam pengembangan dan perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha termasuk di daerah transmigrasi, antara lain:
- a. pelaksanaan program penerapan dan pengembangan TTG;
- b. memfasilitas penguatan kelembagaan pelayanan teknologi dalam penerapan dan pengembangan TTG;
- c. kerjasama dengan lembaga lain dalam penerapan dan pengembangan TTG; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penerapan dan pengembangan TTG.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 38

Obyek penerapan TTG yaitu:
- a. masyarakat pengangguran, setengah pengagguran, putus sekolah, dan keluarga miskin, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, setengah pengangguran yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan tetapi temporer;
- b. masyarakat yang memiliki usahanya membutuhkan TTG; dan
- c. kawasan perdesaan dan perkotaan yang dalam pengembangan wilayahnya memerlukan TTG.
Paragraf 7 Padat Karya
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 39

- (1) Padat karya terdiri dari padat karya infrastruktur dan padat karya produktif.
- (2) Padat karya infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembuatan atau rehabilitasi sarana/prasarana
ekonomi di daerah setempat, dengan memperkerjakan tenaga kerja pengganggur dan setengah pengganggur yang relatif banyak.
- (3) Padat karya produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat khususnya tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur dalam jangka waktu tertentu, berkembang dan berkelanjutan.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 40

Bentuk padat karya infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), yaitu:
- a. pembuatan/rehabilitasi saluran atau irigasi tersier, untuk meningkatkan produksi pertanian masyarakat, mencegah bahaya banjir dan perbaikan sanitasi lingkungan.
- b. pembuatan/rehabilitasi jalan desa untuk membuka daerah terisolir dan memperlanjar arus lalulintas perekonomian masyarakat yang berdampak tumbuhnya usaha baru.
- c. pembuatan dermaga sederhana bagi masyarakat nelayan.
- d. Pembuatan kios atau pasar tradisional untuk membantu pemasaran hasil produksi masyarakat setempat.
- e. pembuatan terasering untuk penghijauan, peternakan dan mencegah tanah longsor dengan tanaman yang produktif.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 41

- (1) Padat karya produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dimanfaatkan dalam mengolah sumber daya alam yang ada di daerah tersebut menjadi suatu kegiatan yang produktif serta menghasilkan yang pada akhirnya masyarakat mampu mengolah sumber daya alam tersebut menjadi sumber mata pencaharian yang berkesinambungan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dengan mempekerjakan masyarakat setempat yang pada akhirnya dapat mengurangi penganggur maupun setengah penganggur.
- (2) Jenis Kegiatan berupa usaha pertanian, perikanan, peternakan dan Pengolahan sumber daya alam dengan tidak menggunakan teknologi tinggi.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 42

- (1) Perencanaan Padat Karya disusun berdasarkan aspek Tenaga Kerja yang meliputi penganggur, setengah penggangur dan masyarakat miskin, aspek teknis dan aspek sosial ekonomi.
- (2) Sasaran kegiatan berupa sarana dan prasarana sosial ekonomi di daerah padat penganggur, terisolir, kantong miskin atau rawan bencana alam dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan tenaga kerja sebanyakbanyaknya.
- (4) Komponen pembiayaan untuk perangsang kerja harus lebih besar dari biaya bahan dan peralatan dengan perbandingan 70:3) atau maksimal
60:40. Untuk jenis kegiatan tertentu yang banyak membutuhkan bahan dapat menggunakan perbandingan 50:50.
- (5) Bagi masyarakat yang lahan atau tanamannya terkena kegiatan padat karya tidak ada tuntutan ganti rugi serta lahan terbebas dari sangketa.
- (6) Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat bekerja sama dengan instansi teknis terkait sesuai jenis kegiatan.
- (7) Kegiatan pelaksanaan fisik tidak boleh diborongkan, harus sepenuhnya oleh tenaga kerja setempat dan diutamakan pencari nafkah utama dalam keluarga.
Paragraf 8
Penugasan Tenaga Kerja Sukarela
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 43

- (1) Penugasan tenaga kerja sukarela yaitu menugaskan tenaga kerja terdidik atau sarjana yang mempunyai jiwa sukarela untuk mengabdikan diri dalam pembangunan pedesaan.
- (2) Tenaga sukarela merupakan pelopor pembaharuan dan pembangunan sebagai motivator, katasilator dan dinamikator dalam upaya mempercepat proses pembanguna di pedesaaan atau daerah tertinggal di desa yang berada di daerah.
- (3) Pendayagunaan tenaga kerja sukarela merupakan salah satu upaya menanggulangi penggangguran terdidik secara temporer yang nantinya dapat menciptakan kesempatan kerja atau berusaha bagi dirinya sendiri dan orang lain.
- (4) Penempatan tenaga kerja sukarela menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.
Paragraf 9
Tenaga Kerja Mandiri
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 44

- (1) Tenaga kerja mandiri merupakan angkatan kerja yang mempunyai jiwa dan semangat kewirausahaan, sikap perilaku dan kemampuan dalam berusaha atau kegiatan yang bersifat ekonomis yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara teknologi dan produk baru.
- (2) Tenaga kerja mandiri membekali tenaga kerja dengan keterampilan teknis dan manejerial untuk menjadi pengusaha pemula yang mampu memciptakan dan memperluas bagi diri sendiri atau orang lain.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan tenaga kerja mandiri.
BAB VIII - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 45

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi perusahaan yang merupakan cabang atau bagian dari perusahaan yang berada di luar daerah wajib menyampaikan peraturan perusahaannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. Surat permohonan, paling sedikit memuat:
1. nama dan alamat perusahaan;
2. nama pinjaman perusahaan;
3. status perusahaan;
4. jenis atau bidang usaha;
5. jumlah pekerja;
6. status hubungan kerja;
7. upah tertinggi dan terendah;
8. nama dan alamat serikat pekerja apabila telah terbentuk;
9. nomor pencatatan serikat pekerja;
10. masa berlakunya peraturan perusahaan; dan
11. pengesahan peraturan perusahaan untuk yang ke berapa.
- b. Naskah peraturan perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan wakil pekerja dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Peraturan perusahaan yang telah disahkan wajib disosialisasikan kepada pekerja di perusahaan yang bersangkutan.
Paragraf 2
Perjanjian Kerja Bersama
BAB VIII - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 46

- (1) Perjanjian kerja bersama yang disusun oleh Perusahaan ditanda tangani oleh pengusaha dan serikat pekerja.
- (2) Pengusaha wajib mendaftarkan perjanjian kerja bersama kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perjanjian kerja bersama ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan, paling sedikit memuat:
1. nama dan alamat perusahaan;
2. nama pimpinan perusahaan;
3. status permodalan perusahaan;
4. jenis atau bidang usaha;
5. jumlah pekerja;
6. status hubungan kerja;
7. upah tertinggi dan terendah;
8. nama dan alamat serikat pekerja;
9. nomor pencatatan serikat pekerja;
10. masa berlakunya perjanjian kerja bersama; dan/atau
11. pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang ke berapa.
- b. Naskah perjanjian kerja bersama yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.
- (4) Perusahaan yang hanya beroperasi di daerah, wajib mendaftarkan perjanjian kerja bersama kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Perjanjian kerja bersama berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun atas kesepakatan pengusaha dengan serikat pekerja yang dibuat secara tertulis.
- (6) Pemberitahuan perpanjangan masa berlaku perjanjian kerja bersama disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama.
- (7) Perjanjian kerja bersama yang telah didaftarkan wajib disosialisasikan kepada pekerja di perusahaan.
Paragraf 3
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
BAB VIII - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 47

- (1) Pengusaha yang mengadakan hubungan kerja untuk waktu tertentu wajib mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. Surat permohonan, paling sedikit memuat:
1. nama dan alamat perusahaan;
2. nama pimpinan perusahaan;
3. jenis bidang usaha; dan
4. jumlah tenaga kerja.
- b. Naskah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan meterai cukup.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah dicatat diberikan kepada pengusaha, pekerja dan SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
Bagian Kedua Penyedia Jasa Tenaga Kerja
Paragraf 1 Perizinan
BAB VIII - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 48

- (1) Perusahaan penyedia jasa pekerja yang berdomisili di Daerah wajib memiliki izin operasional dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Syarat untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
- a. fotokopi izin operasional;
- b. fotokopi pengesahan sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas;
- c. fotokopi anggaran dasar yang di dalamnya memuat usaha penyedia jasa pekerja;
- d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
- e. fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.
- (3) Perusahaan penyedia jasa pekerja wajib mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja.
Paragraf 2
Perjanjian Penyerahan Pekerjaan
BAB VIII - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 49

- (1) Perusahaan dapat menyerahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.
- (2) Syarat pekerjaan yang dapat diserahkan pelaksanaannya ke perusahaan penyedia jasa pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. dilaksanakan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- b. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
- c. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
- (3) Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja wajib melaporkan jenis pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang yang ada di perusahaan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja wajib mendaftarkan perjanjian penyerahan pekerjaan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja wajib melaporkan keadaan tenaga kerja yang digunakan dengan melampiri:
- a. fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan penyedia jasa pekerja yang masih berlaku;
- b. fotokopi bukti kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- c. fotokopi izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja.
- (6) Pendaftaran perjanjian penyerahan sebagian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melengkapi:
- a. surat permohonan, sekurang-kurangnya memuat antara lain:
1. nama dan alamat perusahaan pemberi kerja;
2. nama pimpinan perusahaan pemberi kerja;
3. jenis bidang usaha perusahaan pemberi kerja;
4. jumlah tenaga kerja;
5. status hubungan kerja;
6. upah tertinggi dan terendah;
7. jenis pekerjaan yang diserahkan;
8. nama dan alamat perusahaan penyedia jasa pekerja;
9. nama pimpinan perusahaan penyedia jasa pekerja;
10. jumlah tenaga kerja pelaksana pekerjaan; dan
11. jangka waktu perjanjian.
- b. naskah perjanjian penyerahan pekerjaan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan materai cukup; dan
- c. fotokopi surat izin operasional perusahaan jasa pekerja.
Paragraf 3 Jenis Kegiatan Tenaga Kerja dari Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja
BAB VIII - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 50

- (1) Tenaga kerja dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (2) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan tradisional dilakukan di dalam perusahaan;
- b. kegiatan yang bersifat kritis terhadap kinerja bisnis;
- c. kegiatan yang menciptakan keunggulan kompetitif baik sekarang maupun di waktu yang akan datang; dan
- d. kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang, inovasi, atau peremajaan kembali.
Bagian Ketiga
Fasilitas Kesejahteraan dan Kesempatan Ibadah
Paragraf 1
Fasilitas Kesejahteraan
BAB VIII - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
- (2) Fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: tempat olah raga, koperasi karyawan, kantin, tempat penitipan anak, tempat menyusui dan/atau tempat ibadah.
- (3) Fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
- (4) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau serikat pekerja bersama-sama berupaya mewujudkan dan menumbuhkembangkan fasilitas kesejahteraan di perusahaan.
Paragraf 2 Kesempatan Beribadah
BAB VIII - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 52

- (1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
- (2) Kesempatan secukupnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyediakan tempat dan waktu untuk melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.
BAB IX - PERLINDUNGAN
Pasal 53

- (1) Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
- (2) Setiap perusahaan wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja, antara lain:
- a. norma kerja;
- b. norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. norma kerja anak dan perempuan;
- d. norma jaminan sosial tenaga kerja;
- e. melakukan general check up bagi setiap pekerja minimal 1 (satu) tahun sekali;
- f. menyediakan bantuan anemia gizi khususnya kepada pekerja perempuan; dan
- g. menyediakan fasilitas antar jemput khususnya bagi pekerja yang bekerja pada malam hari.
- (3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PERLINDUNGAN
Pasal 54

- (1) Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib memiliki satu orang tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang bersertifikat paling rendah K3 umum.
- (3) Perusahaan wajib menyediakan alat keselamatan kerja yang dibutuhkan secara cuma-cuma.
BAB IX - PERLINDUNGAN
Pasal 55

- (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan dengan alasan menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan dan/atau menyusui bayinya.
- (2) Pekerja perempuan yang sudah selesai menjalankan cuti hamil/melahirkan, pengusaha wajib mempekerjakan kembali pada jabatan semula atau yang setara tanpa mengurangi haknya.
Bagian Kedua Pengupahan
BAB IX - PERLINDUNGAN
Pasal 56

Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB IX - PERLINDUNGAN
Pasal 57

- (1) Untuk mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan perlindungan terhadap pengupahan.
- (2) Perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. upah minimum kabupaten;
- b. upah kerja lembur;
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas negara;
- e. denda dan potongan upah;
- f. bentuk dan tata cara pembayaran upah;
- g. hal yang diperhitungkan dalam upah;
- h. upah selama mengalami musibah sakit;
11. i . upah sementara tidak mampu bekerja karena kecelakaan kerja;
12. j . upah untuk kompensasi pembayaran pesangon dan lainnya; dan
- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (3) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan pekerja di perusahaan dengan memperhatikan status, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- (4) Pengusaha wajib melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas pekerja.
- (5) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat mengajukan penangguhan kepada Bupati dengan disertai laporan akuntan publik.
BAB IX - PERLINDUNGAN
Pasal 58

- (1) Pengusaha wajib membuat, memiliki dan/atau memelihara slip gaji.
- (2) Slip gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nomor urut;
- b. nama pekerja;
- c. jenis kelamin;
- d. jabatan;
- e. upah pokok;
- f. tunjangan;
- g. jumlah jam lembur;
- h. upah lembur;
- i. potongan;
- j. jumlah pendapatan; dan/atau
- k. tanda tangan.
Bagian Ketiga
Tunjangan Hari Raya Keagamaan
BAB IX - PERLINDUNGAN
Pasal 59

- (1) Setiap pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja paling singkat 3 (bulan) terus-menerus.
- (2) Besarnya pemberian tunjangan hari raya keagamaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan terus menerus diberikan minimal 1 (satu) bulan penuh; dan
- b. bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih tapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan/dihitung secara proporsional.
- (3) Bagi pengusaha yang tidak mampu memberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah tunjangan hari raya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya sesuai dengan agama yang dianutnya, tetap berhak mendapatkan tunjangan hari raya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi pekerja dalam status perjanjian kerja waktu tertentu yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan sesuai agama yang dianutnya.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum hari raya keagamaan, dengan melampirkan antara lain:
- a. kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja; dan
- b. neraca rugi laba 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan laporan akuntan publik.
Bagian Keempat
Jaminan Sosial
BAB IX - PERLINDUNGAN
Pasal 60

- (1) Setiap perusahaan wajib mengikutsertakan pekerja dan keluarganya pada program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaminan berupa uang yang meliputi:
1. kecelakaan kerja;
2. kematian; dan
3. hari tua.
- b. jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (3) Pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program jaminan pemeliharan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara, tidak wajib ikut dalam program jaminan pemeliharaan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara.
- (4) Penyelenggaran program jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat rekomendasi/persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB X - PEKERJA RUMAH TANGGA
Pasal 61

- (1) Pengguna jasa pekerja rumah tangga dapat membuat perjanjian kejasama secara tertulis dengan pekerja rumah tangga.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 62

- (1) SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan berwenang melaksanakan pengawasan dan penyidikan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan mengangkat Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan terhadap TKA dapat dilakukan secara terpadu bersama dengan SKPD lain sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
Bagian Kedua Jenis Pengawasan
BAB XI - PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 63

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan.
- (2) Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pemeriksaan pertama merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada perusahaan yang baru atau perusahaan yang belum pernah dilakukan pemeriksaan;
- b. pemeriksaan berkala merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui perubahan yang terjadi di perusahaan;
- c. pemeriksaan ulang merupakan pemeriksaan kembali oleh pengawas ketenagakerjaan atas perintah pejabat yang berwenang karena terdapat keraguan atas hasil pemeriksaan terdahulu; dan
- d. pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada suatu perusahaan karena adanya kasus ketenagakerjaan pada perusahaan tersebut.
- (3) Pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan pelaksanaan pemeriksaan.
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) ditindaklanjuti oleh Tim Perlindungan Tenaga Kerja.
- (2) Tim Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
- a. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan;
- b. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang sosial;
- c. pengawas ketenagakerjaan;
- d. kepolisian;
- e. satuan polisi pamong praja; dan
- f. perwakilan serikat pekerja,
- (4) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
BAB XI - PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 65

- (1) Tindak lanjut dari hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang ketenagakerjaan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti oleh Tim Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).
Bagian Ketiga Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan
BAB XI - PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 67

- (1) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan terhadap pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XII - SANKSI ADMINISRASI
Pasal 68

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 (1), Pasal 49 ayat (2), aya (3), aya (4), aya (5) dan aya (6), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatalan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
- h. pencabutan izin.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 69

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana .
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 70

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat ((4) dan ayat (5), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 9 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
Cap/Ttd
KRISTIANUS ANYIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR : 10
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (11/2015)
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 8 Desember 2015
Pj. BUPATI BENGKAYANG,
Cap/Ttd
MOSES AHIE
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pembangunan pada sektor ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata aplikasi pengamalan amanat UUD 1945 khususnya pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia pada dasarnya diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur baik secara material maupun spiritual.
Wujud upaya pemerintah membangun kualitas sumber daya manusia di sektor tenaga kerja yaitu dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan terkait di bidang ketenagakerjaan lainnya baik yang dibentuk sebelum mapun sesudah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan belum sepenuhnya dapat menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di daerah khususnya di Kabupaten Bengkayang, sehingga perlu suatu langkah kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan daerah yang dapat memberikan solusi hukum atas permasalahan yang terjadi di daerah maupun mengisi kekosongan hukum terhadap aturan yang belum mengakomodasi kondisi kedaerahan (muatan lokal) dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.
Pengaturan mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Pemerintah Kabupaten Bengkayang berwenang mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan haruslah sejalan dengan prinsip transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan akurat sertakemudahan masyarakat dalam memberikan masukan kepada Pemerintah daerah erkait dengan pembangunan ketenagakerjaan.## Huruf bYang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung antara pelaku pembangunan ketenagakerjaan. Dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan hendaknya memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah serta tidak bertentangan dengan nilai dasar Pancasila.## Huruf cYang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam menyelenggarakan pembangunan ketenagakerjaan harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.## Huruf dYang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah setiap upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan dengan selaras, memiliki kesamaan visi dan strategi serta terkoordinasi antar satuan kerja perangkat daerah.## Huruf eYang dimaksud dengan "asas persamaan tanpa diskriminasi" adalah penyelenggaraan ketenagakerjaan tidak boleh dilakukan dengan berdasarkan latar belakang diskriminatif, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.## Huruf fYang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah pengaturan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan memberikan jaminan kepastian hukum serta kejelasan hukum kepada tenaga kerja, pengusaha serta pemerintah daerah dalam membangun keharmonisan hubungan ketenagakerjaan.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4) Yang dimaksud dengan "Perencanaan Tenaga Kerja Daerah" adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di daerah.## Ayat (5)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Huruf a Informasi ketenagakerjaan umum, meliputi: jumlah penduduk, tenaga kerja (termasuk tenaga kerja asing), angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan penganggur.## Huruf bInformasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi: standar kompetensi kerja, lembaga pelatihan, asosiasi profesi, tenaga kepelatihan, lulusan pelatihan, kebutuhan pelatihan, sertifikasi tenaga kerja, jenis pelatihan, dan tingkat produktivitas.## Huruf cInformasi penempatan tenaga kerja, meliputi: kesempatan kerja, pencari kerja, lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, serta penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.## Huruf dInformasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, meliputi: usaha mandiri, tenaga kerja mandiri, tenaga kerja sukarela, teknologi padat karya, dan teknologi tepat guna.## Huruf einformasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, meliputi: pengupahan, perusahaan, kondisi dan lingkungan kerja, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, perselisihan hubungan industrial, pemogokan, penutupan perusahaan, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja, kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, penindakan pelanggaran, pengawasan ketenagakerjaan, dan fasilitas kesejahteraan.Ayat (3)Ayat (3)Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "informasi pasar kerja" adalah informasi mengenai persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta keterangan lain secara terus menerus terbuka, bebas, obyektif. dan adil.Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pelatihan kerja" adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan.

Ayat (2)Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Antar Kerja Antar Daerah" adalah suatu mekanisme pelayanan antar provinsi kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan serta pelayanan kepada pemberi kerja agar memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah, sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "dihitung secara proporsional" adalah jumlah masa kerja dibagi 12 (dua belas) dikalikan dengan upah yang diterima dalam satu bulan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 60 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "jaminan sosial tenaga kerja" adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang

atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Ayat (1)

Format laporan berisi tentang nama perusahaan, jenis perusahaan, tanggal pemeriksaan, rincian permasalahan, dan rencana tindak lanjut terhadap permasalahan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 10