PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 02 Tahun 2009
Tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MAROS
Berlaku: 02 tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS Nomor: 02 tahun 2009
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAROS
bahwa untuk melaksanakan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
SALINAN
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
4. Bupati selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten Maros selanjutnya disebut pengelola Barang Milik Daerah ;
7. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Maros;
9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelolaan dalam peraturan daerah ini, meliputi perencanaan,kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
11. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
12. Pembantu pengelola barang milik daerh selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
13. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
15. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
16. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
17. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
19. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
20. 20.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dan jasa.
22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
24. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
28. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
29. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
30. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
31. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
32. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
33. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
34. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
35. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
36. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
37. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.
38. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
39. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatui obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
41. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
42. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
43. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain- lain barang yang memerlukan standarisasi.
44. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis,spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 mengandung pengertian semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan/atau dikuasai daerah baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimiliki, dihitung, diukur ataupun yang ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat -surat berharga lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- (1) Pengelolaan dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalahmasalah di bidang pengelolaan yang dilaksanakan oleh pengguna barang, pengelola barang dan bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing ;
- b. kepastian hukum, yaitu pengelolaan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang - undangan ;
- c. transparansi, yaitu pengelolaan harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar ;
- d. efisiensi, yaitu pengelolaan diarahkan agar digunakan sesuai batasan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang
6. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal ;
- e. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat ;
- f. kepastian nilai, yaitu pengelolaan harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penyusunan neraca pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pembinaan,pengawasan dan pengendalian;
- k. Pembiayaan; dan
- l. Tuntutan ganti rugi.
BAB II - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 5

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
- b. Kepala Badan/Dinas/Unit yang menangani pengelolaan barang milik daerah selaku pembantu pengelola;
- c. Kepala SKPD selaku pengguna;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
- e. Penyimpan barang milik daerah; dan
- f. Pengurus barang milik daerah.
BAB II - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 6

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah ;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan sesuai batas kewenangannya ;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan DPRD ;
- f. menyetujui usul pemanfaatan selain tanah dan/atau bangunan
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola berwenang dan bertanggungjawab :
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah ;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan barang milik daerah ;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh bupati ;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah ;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pembantu Pengelola barang milik daerah bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masingmasing SKPD ;
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepala Bupati melalui pengelola ;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola ;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya ;
- e. mengamankan dan memelihara yang berada dalam penguasaannya ;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola ;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola ;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya ; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (5) Kepala unit Pelaksana Teknis daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan
- (6) Penyimpan barang daerah bertugas :
- a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
- e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
- f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.
Pengurus barang daerah bertugas :
- a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
- d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
BAB II - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 7

- (1) Pegawai yang ditugaskan oleh pengguna barang dimasing-masing SKPD adalah penyimpan barang dan Pengurus barang ;
- (2) Penyimpan barang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang ada dalam pengurusannya atas perintah pengguna .
- (3) Pengurus barang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bertugas mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat daerah/Unit kerja.
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam RKA-SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada pada tiap SKPD.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam RKA-SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan acuan dalam menyusun Rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang milik Daerah (RKPBMD).
- (5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masingmasing SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana APBD.
- (1) Pengguna menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) kepada pengelola .
- (2) Pengelola bersama pengguna barang membahas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 10

- (1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 11

Kepala Badan/Dinas/Unit pengelola barang milik daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 12

- (1) Pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :
- a. efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;
- d. terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun ; dan ;
- f. akuntabel berarti, harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 14

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pasal (13) , dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksan barang/jasa pemerintah daerah.
- (2) Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 15

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 16

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.
- (3) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 17

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaanya.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 18

- (1) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang
diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 20

- (1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui pembantu pengelola.
- (3) Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 21

- (1) Status penggunaan ditetapkan oleh bupati.
- (2) Status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tara cara sebagai berikut :
- a. pengguna barang melaporkan yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan ;
- b. Pengelola barang meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul penggunaannya kepada bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 22

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan berupa tanah dan bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan ;
- b. hasil audit atas penggunaan.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD lainnya ;
- b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi ;
- c. Dipindahtangankan.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 24

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya.
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 25

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, Edan F.
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 26

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Inventarisasi
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 27

- (1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sensus barang milik daerah, dilaksanakan serentak pada seluruh SKPD.
- (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.
- (7) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 28

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 29

- (1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 30

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 31

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna dengan persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 32

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
Bagian Ketiga Sewa
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 33

- (1) Barang milik daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (3) Penyewaan dilaksanakan dengan bentuk :
- a. penyewaan atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada bupati ;
- b. Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) ;
- c. Penyewaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati.
- (5) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.
- (6) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan oleh bupati.
- (8) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terkait dalam pejanjian ;
- b. jenis,luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu ;
- c. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan ;
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (9) Hasil penyewaan merupakan pendapatan daerah dan seluruhnya wajib disetor ke rekening kas umum daerah.
- (1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan daerah.
Bagian Keempat
Pinjam Pakai
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 35

- (1) Pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah dan pemerintah daerah dan atau antar pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;
- b. jenis,luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu ;
- c. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian ;
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pengelola barang dengan pihak yang diberikan pinjam pakai.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 36

Penyerahan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara.
Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 37

Kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah ;dan
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 38

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
- a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada bupati ;
- b. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang ;
- c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 39

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap yang dimaksud ;
- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung ;
- c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ;
- d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati ;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang ;
- f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan ;
- g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (Tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- h. Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini :
- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
- b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
- d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
- e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
- h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi
- (4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (5) Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Bangun Guna Serah
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 40

- (1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
- c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 41

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah; dan
- c. memelihara objek Bangun Guna Serah;
- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek bangun guna serah;
- c. jangka waktu bangun guna serah;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
- e. persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. (10)Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak
pemenang.
- (11)Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Ketujuh Bangun Serah Guna
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 42

- (1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
- c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 43

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna; dan
- c. memelihara objek Bangun Serah Guna;
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah.
- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan hutang/ diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek bangun serah guna;
- c. jangka waktu bangun serah guna;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
- e. persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama pemerintah
daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. (10)Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 44

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; da
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 45

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 46

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. .
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 47

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemeliharaan
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 48

- (1) Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 49

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.
BAB X - PENILAIAN
Pasal 50

- (1) Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
BAB X - PENILAIAN
Pasal 51

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (SAP)
BAB X - PENILAIAN
Pasal 52

- (1) Penilaian berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim penilai internal yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 53

Penghapusan barang milik Daerah meliputi:
- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 54

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan pengelola atas nama Bupati.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 55

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud:
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 56

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
- a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
- b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah.
Bagian Pertama
Bentuk -Bentuk dan Persetujuan
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 57

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :
- a. Penjualan ;
- b. tukar menukar ;
- c. hibah ; dan
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 58

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57,ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk :
- a. tanah dan/atau bangunan ;
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran ;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri ;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum ;
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 59

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) diajukan oleh Bupati.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 60

Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (2) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 61

- (1) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
Bagian Kedua
Penjualan
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 62

- (1) Penjualan dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual ;
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara ;
- b. Penjualan rumah golongan III ; dan
- c. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 63

- (1) Penjualan berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 64

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemakai dapat mengajukan permohonan pembelian kepada Bupati ;
- b. Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang ;
- c. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya ;
- d. Pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya ;
- e. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (2) Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati dan/atau DPRD.
- (3) Hasil penjualan wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.
Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 65

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menggannggu pelaksanaan tugas dinas.
Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 66

- (1) Penghapusan/Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari:
- a. Kendaraan dinas operasional; dan
- b. Kendaraan dinas operasional khusus/Iapangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dan sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas bagi keperluan dinas dapat dijual.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 67

- (1) Kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pegawai pemegang kendaraan yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau yang akan memasuki pensiun atau lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1).
Paragraf 3
Penjualan Rumah Dinas Daerah
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 68

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
- b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
- c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).
- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 70

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan:
- a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 71

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 72

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.
- (1)
Paragraf 4
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 73

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 74

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 75

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
- c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
- d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.
Bagian Kelima Tukar Menukar
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 76

- Tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Untuk optimalisasi
- c. Tidak tersedia dana dalam APBD
- (2) Tukar menukar dapat dilakukan dengan pihak :
- a. pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- b. Antar Pemerintah Daerah
- c. badan usaha milik negara atau badan hukum milik pemerintah lainnya
- d. swasta.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 77

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh SKPD kepada bupati melalui pengelola ;
- b. tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;dan
- c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- (2) Penetapan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 78

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada bupati disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data ;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis ;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan Perundang-Undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan ;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
- e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati ; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis,ekonomis, dan yuridis ;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan Perundang-Undangan, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya ;
- d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang ;
- e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
Bagian Keenam
Hibah
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 79

- (1) Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. bukan merupakan barang rahasia negara ;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak ;
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 80

- (1) Hibah barang daerah dapat berupa :
- a. tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada bupati ;
- b. tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran ;
- c. selain tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada bupati melalui pengelola ;
- d. selain tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan,sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran ;
- e. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai usia pemakaian tujuh tahun atau lebih.
- (2) Penetapan berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan Keputusan bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ,d dan e dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 81

- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data ;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan, bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
- d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada persetujuan bupati;
- e. pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan bupati;
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, d dan e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemakai selain tanah dan / atau bangunan dapat mengajukan permohonan hibah kepada Bupati;
- b. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern SKPD pengguna barang;
- c. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) huruf c,d dan e yang bernilai diatas Rp. 5.000.000.000,-( Lima milyar rupiah ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- e. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- f. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang dan Bupati;
- g. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
Bagian Ketujuh
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 82

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayar (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah
- (4) Penyertaan modal Pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 83

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah dapat berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh SKPD kepada bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
- c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati.
- (5) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 84

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b. bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan Perundang-undangan, bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah;
- d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada persetujuan bupati;
- e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan berpedoman pada persetujuan bupati;
- f. pengelola barang menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait;
- g. pengelola barang menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan;
- h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah peraturan daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern SKPD pengguna barang;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengelola barang menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait;
- e. pengelola barang menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha daerah atau badan hukum lainnya yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah peraturan daerah ditetapkan.
BAB XIII - PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 85

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah .
- (2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian
BAB XIII - PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 86

- (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan,pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional pemerintah daerah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB XIII - PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 87

- (1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan,pemanfaatan dan pemindahtanganan dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional pemerintah daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan .
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 88

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.
- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB XV - TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 89

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 90

Barang-barang yang berada dalam penguasaan Pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 91

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah tentang badan layanan umum.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah diatur dengan peraturan bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93

- (1) barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Sumber biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Perda ini, tetap dapat dilaksanakan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 95

Tindak lanjut peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros Pada tanggal :
BUPATI MAROS,
H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH
Diundangkan di Maros
Pada tanggal :
SEKRETARIS KABUPATEN MAROS,
Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 010 202 342
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2009 NOMOR...
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAROS Nomor:
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MAROS
BUPATI MAROS
- ## Pasal 1
Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Maros, (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02)
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Hal-hal yang bersifat tehnis sehubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikoordinasikan pada Instansi/Unit Kerja terkait dan selanjutnya dibentuk dalam Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros Pada Tanggal,
BUPATI MAROS
H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH
Diundangkan di: Maros
Pada Tanggal :
SEKRETARIS DAERAH
Ir.BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Tingkat I
Nip : 19600909 198603 1 029
BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2009 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001