PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN
Berlaku: 28 Agustus 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR : 17/ BPBD /2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN KETAPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,
Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat pembangunan di Kabupaten Ketapang, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus;
- b. bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Ketapang menuntut Pemerintah Kabupaten untuk Proaktif dalam menghadapi bahaya kebakaran;
- c. bahwa untuk kepastian hukum perlu diatur mekanisme pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengendalian Bahaya Kebakaran di Kabupaten Ketapang.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasidan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Persyaratan Teknis Proteksi Pemadam Kebakaran Perunhan Bangunan Gedung dan Lingkungan Bangunan Gedung;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan umbangan untuk Korban Bencana;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2009 tentang rosedur Tetap Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat( Berita daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 103);
19. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 15);
20. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
22. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Ketapang.
23. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 22) ;
24. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013(Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 12)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang
4. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disingkat dengan BPBD Kabupaten Ketapang adalah perangkat daerah Kabupaten Ketapang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana
7. Personil adalah Anggota dan Petugas Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Ketapang.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ atau didalam tanah dan/atau didalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
10. Moda Transportasi darat adalah transportasi darat yang sering dijumpai sehari-hari
11. Kendaraan bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
12. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut Bahan yang Berbahaya.
13. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang kepemilikannya bukan milik kantor atau instansi, tetapi punya pribadi (dari kantong masing-masing). Semua pasti tahu kan, tetapi yang saya ingin tahu, para pengguna kendaraan pribadi itu apakah harus orang yang membeli kendaraan tersebut
14. Kendaraan Dinas adalah kendaraan dinas bermotor milik negara yang mempunyai ciri-ciri khusus,dan dipergunakan untuk pelayanan/kepentingan khusus seperti kendaraan mengangkut jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil instansi ABRI.
15. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen,ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan,penyimpanan,pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia,peralatan dan lingkungan.
16. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
17. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
18. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktifitas.
19. Pengendalian kebakaran hutan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, pengananan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan.
20. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah,sehingga penjalaran api lambat.
21. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
22. Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
23. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
24. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran,
25. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, meninbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran,
26. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk penyelamatan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
27. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kedalam bangunan gedung.
28. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
29. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
30. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat (APAR) adalah alat untuk memedamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan(APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
31. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
32. Sistem Pipa Tegak dan silang kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (Dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kobinasi.
33. Hidran Halaman adalah hidran yang berada diluar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
34. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
35. Sitem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
36. Bencana lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/ atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
37. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
38. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
39. Eksisting adalah benar keberadaan dilokasi secara Fisik.
BAB II - OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 2

Obyek pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran meliputi :
- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan;
- c. kendaraan bermotor
- d. bahan berbahaya
- e. areal perkebunan, hutan dan lahan
- f. lahan pekarangan /kebun masyarakat
Bagian kedua Potensi Bahaya Kebakaran Pasal 3
Potensi bahaya kebakaran meliputi :
- a. potensi bahaya kebakaran bangunan gedung;
- b. potensi bahaya kebakaran bangunan perumahan;
- c. potensi bahaya kebakaran kendaraan bermotor
- d. potensi bahaya kebakaran bahan berbahaya
- e. potensi bahaya kebakaran areal perkebunan, hutan dan lahan
- f. potensi bahaya kebakaran Lahan Pekarangan /Kebun Masyarakat
BAB II - OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 4

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
- a. ketinggian;
- b. fungsi;
- c. luas bangunan gedung; dan
- d. isi bangunan gedung;
BAB II - OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 5

Potensi kebakaran perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada :
- a. ketinggian bangunan perumahan
- b. luas bangunan perumahan
- c. bahan bangunan perumahan
- d. jarak rumah dengan jalan dan
- e. instalasi listrik perumahan
BAB II - OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 6

- (1) Potensi kebakaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c didasarkan pada :
- a. bahan bakar yang digunakan
- b. usia kendaraan
- c. perawatan kendaraan
- d. kelalaian dan
- e. kesengajaan
- (2) Potensi kebakaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kendaraan umum
- b. kendaraan khusus
- c. kendaraan pribadi
- d. kendaraan dinas
- (3) Potensi kebakaran pada kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah bahaya kebakaran sedang I
13. Potensi kebakaran pada kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal
- (4) 6 ayat (2) huruf b adalah bahaya kebakaran sedang III
- (5) Potensi kebakaran pada kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah bahaya kebakaran sedang III
- (6) Potensi kebakaran pada kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah bahaya kebakaran sedang III
BAB II - OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 7

- (1) Bahan berbahaya terdiri dari :
- a. bahan berbahaya mudah meledak;
- b. bahan gas bertekanan;
- c. bahan cair mudah menyala
- d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
- e. bahan oksidator, peroksida organik;
- f. bahan beracun
- g. bahan radio aktif
- h. bahan perusak;dan
- i. bahan berbahaya lain.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
BAB II - OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 8

- (1) Bahaya kebakaran pada areal perkebunan didasarkan pada :
- a. pembukaan lahan dengan cara membakar
- b. faktor kelalaian atau kesengajaan
- c. dari rembetan pembakaran kebun masyarakat
- d. Bahaya kebakaran pada hutan didasarkan pada :
- e. pembukaan lahan dengan cara membakar
- f. faktor kelalaian atau kesengajaan
- g. dari rembetan pembakaran kebun masyarakat dan atau
BAB II - OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 9

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada hutan didasarkan pada :
- b. pembukaan lahan dengan cara membakar
- c. faktor kelalaian atau kesengajaan
- d. dari rembetan pembakaran kebun masyarakat dan atau
- e. jenis vegetasi yang tersebar
- f. topografi
- g. bahan-bahan yang terkandung didalamnya yang mudah terbakar
- (2) Tipe kebakaran hutan dan lahan terbagi pada :
- a. tipe kebakaran bawah
- b. tipe kebakaran permukaan
- c. tipe kebakaran atas
- (3) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. bahaya kebakaran ringan
- b. bahaya kebakaran sedang; dan
- c. bahaya kebakaran berat,
BAB II - OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 10

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada lahan pekarangan/kebun masyarakat pada:
- a. pembakaran sampah dan
- b. kelalaian
- c. pembukaan lahan dengan cara membakar
- b. Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
- a. sedang I;
- b. sedang II; dan
- c. sedang III
- c. Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari :
- a. berat I;dan
- b. berat II.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 11

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang potensi bahaya kebakaran sedang dan berat wajib menyediakan :
- a. sarana penyelamatan jiwa;
- b. akses pemadam kebakaran;
- c. proteksi kebakaran ;dan
- d. MKKG;
Paragraf 2
Sarana Penyelamatan Jiwa
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 12

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf a.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari a. sarana jalan keluar;
- b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
- c. petunjuk arah jalan keluar;
- d. komunikasi darurat;
- e. pengendali asap;
- f. tempat berhimpun sementara;dan
- g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari;
- a. tangga kebakaran
- b. ramp;
- c. koridor;
- d. pintu;
- e. jalan/pintu penghubung
- f. balkon;dan
- g. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersedian sistem springkle otomatis.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang terkena ketinggiannya menurut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 13

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.
- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi ;
- a. akses mencapai bangunan gedung;
- b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
- c. area operasianal.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari;
- a. akses kelokasi bangunan gedung;dan
- b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk kedalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
9. huruf b terdiri dari ;
- a. pintu masuk kedalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
- b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar;dan
- c. pintu masuk kedalam ruang bawah tanah.
- (4) Area oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari;
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;dan
- b. perkerasan jalan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. proteksi pasif; dan
- b. proteksi aktif
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. bahan bangunan gedung ;
- b. konstruksi bangunan gedung ;dan
- c. kompartemenisasi dan pemisahan
- (3) Proteksi aktif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alat pemadam api ringan
- b. sitem deteksi dan alarm kebakaran;
- c. Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
- d. sistem spingkler otomatis
- e. sistem pengendali otomatis
- f. pencahayaan darurat;
- g. petunjuk arah darurat;
- h. sistem pasokan listrik darurat;dan
- i. pusat pengendali kebakaran;
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 16

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 17

Tingkat ketahanan api meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 18

Kompartemenisasi dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diupayakan dari kontruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 19

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk pengguna, yang membuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 20

Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran, dan harus selalu dalam kondisi baik serta siap pakai.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 21

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sitem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa harus ditempatkan dilantai dasar atau basemen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya, menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 22

- (1) Sitem Spingkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi perpipaan penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem Springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basemen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya, menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 23

- (1) Sistem pengendalian asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendalian asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 24

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan ruangan khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 25

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 26

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sitem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mampu mengoperasikan pencahayaan darurat;
- b. mampu memasok daya untuk sistem petunjuk arah darurat;
- c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
- d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 27

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendalian kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendalian kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendalian kebakaran dan pusat pengendalian kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendalian kebakaran dan pusat pengendalian kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 28

- (1) Setiap ruangan atau setiap bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. sistem pemadam yang menyeluruh;dan b. sistem pemadam setempat.
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (1) Pemilik dan /atau pengguna bangunan gedung dan Industri yang mengelola bangunan gedung dan Industri, yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang dan berat wajib membentuk MKKG dan Areal Industri.
- (2) MKKG dan areal industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala MKKG dan areal industri
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 30

Setiap Rumah, yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib berperan aktif dalam pencegahan kebakaran
Bagian Kedua
Bangunan Perumahan dan Pemukiman
BAB III - PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 31

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Pasal 32
Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum, kendaraan khusus dan kendaraan dinas roda 4 (empat) wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
- b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif MKKG;
- c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi;dan
- d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
- b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
- c. menginformasikan rute jalan yang akan dilalui kepada unit damkar BPBD.
- (1) Setiap usaha di bidang perkebunan dan kehutanan harus melakukan :
- a. inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
- b. inventarisasi faktor penyebab kebakaran;
- c. penyiapan regu pemadam kebakaran;
- d. pembuatan prosedur tetap;
- e. pengadaan sarana dan prasarana;
- f. pembuatan sekat bakar; dan
- g. pembukaan lahan tanpa bakar
- (2) Untuk usaha di bidang perkebunan dan kehutanan wajib memiliki tandon air dan sumber air yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan pemadam kebakaran.
- (3) Usaha bidang perkebunan dengan luasan lahan lebih dari 25 hektar wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan alat penanggulangan lainnya.
- (4) Alat penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha perkebunan dan kehutanan.
Pemilik, pengguna dan/atau pengelola lahan pekarangan dan kebun masyarakat wajib :
- (1) Mencegah terjadinya potensi bahaya kebakaran di lingkungannya masing masing;
- (2) Menyediakan peralatan manual pemadam kebakaran.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 36

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya dibentuk sektor pemadam kebakaran yang disebut Wilayah Manajeman Kebakaran.
- (2) Wilayah manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari minimal 9 (Sembilan) Wilayah Manajemen Kebakaran yaitu :
- a. Sektor Delta Pawan ( Kantor Wilayah)
- b. Sektor Muara Pawan;
- c. Sektor Matan Hilir Utara;
- d. Sektor Benua Kayong;
- e. Sekitor Matan Hilir Selatan;
- f. Sektor Kendawangan;
- g. Sektor Nanga Tayap
- h. Sektor Sandai; dan
- i. Sektor Sungai Laur
- (3) Pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
Bagian Kedua Tindakan Yang Dilakukan Pada Saat Terjadi Kebakaran Pasal 37
Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:
- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menginformasikan kepada satuan pemadaman kebakaran dan instansi terkait.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 38

Dalam upaya penanggulangan dan mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung/pekarangan untuk mencegah menjalarnya kebakaran harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
- a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
- d. merusak/merobohkan sebagain atau seluruh bangunan gedung;dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 39

Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bupati melalui satuan pemadam kebakaran dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar WMK tersebut dalam wilayah Kabupaten Ketapang.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 40

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Barisan Sukarelawan Kebakaran, Lurah/Camat dan Instansi terkait segera melakukan tindakan pemadaman awal.
- (2) penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 41

Setiap orang yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- 1) Satuan pemadam kebakaran melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- 2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
BENCANA LAIN
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain, satuan pemadam kebakaran melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
- a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/ pekarangan/jalan raya;
- b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
- c. merusak/memotong alat transportasi; dan
- d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pemadam kebakaran dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.
Bupati melalui BPBD bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 45

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 BPBD memberikan masukan teknis kepada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 46

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BPBD memberikan masukan melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) hal-hal sebagai berikut:
- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadaman;
- c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- d. konsep manajemen penyelamatan.
- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BPBD melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau pengawasan bersama perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan dilapangan, Dinas PU dan atau BPBD memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan IMB.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 48

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka BPBD memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan dilapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, diberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" dan dapat diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/ elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kewenangan penerbitan Sertitikat Keselamatan Kebakatan diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 49

- (1) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 akan dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, satuan pemadam kebakaran memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.
- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung harus melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung eksisting dengan menunjuk pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pangguna dan/atau pengelola bangunan gedung kepada satuan pemadam kebakaran daerah setiap tahun.
- (3) Apabila diperlukan, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pemadam kebakaran dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 51

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pemadam kebakaran memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.
Bagian Ketiga Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran Pasal 52
Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada BPBD.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 53

Masyarakat dapat berperan aktif dalam :
- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
Bupati melalui satuan pemadam kebakaran BPBD dan instansi terkait melakukan pembinaan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada :
- a. pemilik, pengguna dan badan pengelola bangunan gedung;
- b. pemilik, pengguna dan pengelola bangunan perumahan;
- c. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor;
- d. penyimpan bahan berbahaya;
- e. pemegang izin usaha di bidang perkebunan dan kehutanan;
- f. pengkaji teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
- h. MKKG;
- i. forum komunikasi kebakaran; dan
- j. masyarakat.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 55

- (1) Bupati melalui satuan pemadam kebakaran BPBD dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) satuan pemadam kebakaran BPBD berkoordinasi dengan instansi terkait ditingkat pusat dan perangkat daerah lainnya.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35 dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.