PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2013
Tentang PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 11 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI
- a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas dan inovasi perangkat pemerintahan di Daerah, khususnya kinerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, perlu dilaksanakan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk implementasi dari program yang diadakan rutin setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
MEMUTUSKAN,
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
BAB II - PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi adalah untuk:
- a. mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi Camat dalam menyelenggarakan program pembangunan daerah yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah;
- b. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan guna mempercepat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi Tahun 20102015;
- c. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan guna mempercepat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
- d. mendorong peningkatan kapasitas dan sinergitas kinerja Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat.
BAB II - PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
Pasal 3

Sasaran pelaksanaan penilaian kinerja meliputi:
- a. Seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
- b. Seluruh kreativitas penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah pada wilayah kerja Kecamatan, guna mendukung sinergitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.
BAB IV - PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA Bagian Pertama Pasal 5
Pasal 7

Bidang penilaian meliputi:
- a. Kewenangan Camat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;
- b. Urusan Pemerintahan Umum;
- c. Penyelenggaraan tugas lain.
Bagian Keempat Indikator Penilaian
BAB IV - PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA Bagian Pertama Pasal 5
Pasal 8

- (1) Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja.
- (2) Indikator Kinerja mempertimbangkan kondisi obyektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah oleh perangkat kecamatan
- (3) Kondisi obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dan dilaksanakan oleh Camat;
- b. Evaluasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan;
- c. Kemampuan kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelenggarakan program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Profil kecamatan meliputi tertib administrasi kecamatan dan monografi;
- e. Prestasi camat.
- (4) Indikator penilaian Kinerja Kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat Kecamatan.
- (5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari indikator penilaian Kinerja Kecamatan.
- (6) Indikator, skor penilaian dan penentuan peringkat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilai.
Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi meliputi:
- a. Rekapitulasi dan Pengujian terhadap indikator penunjang hasil presentasi Camat tentang kondisi pengelolaan program dan kegiatan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, sesuai indikator penilaian kinerja sebagaimana diatur dalam pasal 8, yang dipandang perlu oleh Tim Penilai untuk mendukung obyektivitas penilaian kinerja;
- b. Kunjungan ke lokasi Kecamatan untuk melakukan penilaian sesuai dengan kondisi obyektif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
- c. Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Banyuwangi dapat menentukan indikator tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakter wilayah Kecamatan;
- d. Penentuan peringkat berdasarkan hasil penilaian Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.
- (1) Penghargaan diberikan untuk Peringkat I, sampai dengan Juara Harapan II diberikan dalam bentuk:
- a. Penghargaan berupa sertifikat atau piagam;
- b. Penghargaan berupa Uang Pembinaan, sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan urutan peringkat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA Bagian Pertama Pasal 5
Pasal 11

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten dilaksanakan tiap tahun sekali dan bagi Camat yang pernah meraih Peringkat I (satu), tidak dapat mengikuti penilaian Sinergitas Kecamatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.
BAB IV - PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA Bagian Pertama Pasal 5
Pasal 12

Camat yang memperoleh Peringkat I, II, III, IV, V sesuai Keputusan Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten Banyuwangi diikutsertakan dalam kegiatan:
- a. Upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur;
- b. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan ditingkat Provinsi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati Banyuwangi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Tanggal 20 Maret 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 20 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 11