PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2011
Tentang PENETAPAN PENERIMA DAN PETUNJUK TEKNIS BELANJA HIBAH DAN BANTUAN INSENTIF GURU MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Berlaku: 20 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
P PE EM ME ER RI IN NT TA AH H K KA AB BU UP PA AT TE EN N T TA AN NJ JU UN NG G J JA AB BU UN NG G T TI IM MU UR R
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 20 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN PETUNJUK TEKNIS BELANJA HIBAH DAN BANTUAN INSENTIF GURU MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
- a. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dalam penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah bantuan insentif guru madrasah diniyah takmiliyah awaliyah kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011, sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, untuk itu perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap dana dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 01).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BELANJA HIBAH DAN DANA BANTUAN INSENTIF GURU MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

Dana hibah bantuan insentif guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah bantuan yang diperuntukan bagi tenaga pengajar (guru) pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dikelola masyarakat secara swadaya.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4

Dana Hibah bantuan insentif guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan untuk:
1. Mendukung kelancaran pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Membantu kebutuhan insentif guru Madrasah Diniyah dalam proses pembelajaran
3. membantu meningkatkan kesejahteraan guru.
BAB III - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 5

Madrasah/lembaga penerima bantuan insentif guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki izin opersional dan piagam pendirian.
- b. Memiliki siswa aktif minimal sebanyak 20 orang.
- c. Melaksanakan kegatan pembelajaran secara aktif dan mempunyai minimal 3 orang pendidik.
- d. Bersedia membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- e. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- f. Memiliki rekening bank atas nama Madrasah Diniyah.
- g. Foto copy KTP Pimpinan Madrasah Diniyah
BAB III - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 6

Besaran jumlah bantuan insentif guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah didasarkan atas beberapa kriteria antara lain jumlah siswa, lokasi Madrasah Diniyah, kondisi fisik madrasay diniyah dan ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
BAB III - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 7

Penyaluran bantuan dilaksanakan setelah syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas terpenuhi, selanjutnya Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kemudian BUD menerbitkan Surat Perintah Penciaran Dana (SP2D) untuk seterusnya ditransfer ke rekening Madrasah Diniyah penerima bantuan.
BAB IV - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

1. Madrasah Diniyah penerima bantuan insentif guru harus membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan akademik yang berisi antara lain latar belakang, tujuan, manfaat dan realisasi penggunaan dana secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur paling lambat tanggal 10 Januari 2012.
2. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran uang yang syah, Rincian Anggaran Biaya dan dokumen lain yang mendukung.
3. Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 di atas dibuat rangkap 3 (tiga). Asli disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, copy
disampaikan kepada Kementrian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 1 rangkap untuk arsip Madrasah Diniyah.
4. Bagi Madrasah Diniyah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, akan dikenakkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyaluran bantuan serupa dimasa yang akan datang.