PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA KENDARI
Berlaku: 7 Tahun 1984
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

3 eraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
irah adalah Kota Kendari;
iierintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas cota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara nerintah Daerah;
- cota adalah Walikota Kendari;
- adalah DPRD Kota Kendari;
- Walikota adalah Wakil Walikota Kendari;
- retaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari;
langan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam agk a penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai |gan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang Irhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut;
Ja n Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal |g selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah Badan pncanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang csanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Jidang Perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- 5 aran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan vakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- frenangan Daerah adalah kewenangan Daerah Kota Kendari sebagai £ra h otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan gyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi parakat sesuai peraturan perundang-undangan;
lgkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah ¡dari yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Skota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas etariat daerah, dinas daerah, badan daerah dan lembaga teknis ah, batuan Polisi Pamong Praja, kecamatan, kelurahan dan unit ' sana teknis daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
an Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD ah Perangkat Daerah Kota Kendari selaku pengguna 'aran/pengguna barang yang mempunyai pos anggaran tersendiri APBD; am atan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota dari;
'rahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota wah Kecamatan;
am adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang si satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 'g disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 'SKPD;
'atan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran kur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan erahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya usia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau binasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut gai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam tuk barang/jasa;
ijuk teknis Pengarusutamaan Gender adalah panduan bagi ah dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender secara cana, menyeluruh dan berkelanjutan;
arusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk gintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari ncanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan di daerah;
'er adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung b laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dapat berubah keadaan sosial dan budaya masyarakat;
taraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan mpuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai usia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 'k , ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, esamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut;
''an.Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap aki dan perempuan;
'sa Gender abalah proses yang dibangun secara sistimatis untuk ' dentifikasi dan memahami pembagian kerja peran laki-laki dan puan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya angunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat ' mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktorr lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa; 8
canaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk Ipai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui
- ntegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan elesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
- aran berperspektif gender (gender budget ) adalah penggunaan pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber anaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender; 4
- 1 Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang punyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender nit Kerjanya masing-masing;
- pok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak arusutamaan gender dari berbagai Instansi/Lembaga di daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

''sutamaan Gender di Kota Kendari dimaksudkan untuk menjadi agi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam an perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam dkan kesetarean gender.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

^sutamaan gender di Kota Kendari bertujuan :
berikan acuan bagi Satuan Kerja Perang;kat Daerah dalam yusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui canaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Kendari; 8
- judkan perencanaan -berperspektif gender melalui gintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan lesai an permasalahan laki-laki dan perempuan;
- 'judkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan eluarga, berbangsa, dan bernegara;
- judkan pengelolaan anggaran di Kota Kendari yang responsif ¿r;
- ingkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan peranan, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan ' b e r daya pembangunan; dan
- ingkatkan peran dan kemandirian lembaga ynng menangani berdayaan perempuan;
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 4

- ) berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan jangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Dangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, Rencana Strategis ), dan Rencana Kerja SKPD.
tisunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan erspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan fl u i analisis gender.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5

melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal | a t (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender ierAnalisys Pathway) atau metode analisis lain.
- |s i s gender terhadap Rencana Keija SKPD dilakukan oleh masingig SKPD bersangkutan.
- sanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat jasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang il i k i kapabilitas di bidangnya.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 6

f'd a dan Penanaman Modal mengkoordinasikan penyusunan ), Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender, ia Kerja SKPD berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ¡1 ) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
; C
n i f
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 7

K *
mvArr i •
masyarakat dalam upaya melakukan perubahan untuk kesetaraan gender dapat dilakukan dengan
- fasilitasi, sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan ¡aman dan komitmen tentang pentingnya perubahan; |kan koordinasi dan kerjasama; A
- |kan penataan sistem dan proses kerja secara menyeluruh;
- tan perubahan kebijakan;
(lanfaatkan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana ua m upaya melakukan perubahan untuk mewujudkan kesetaraan nder;
igkatan motivasi melalui pemberian penghargaan dan apresiasi j)a d a Instansi pemerintah dan masyarakat; dan ikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Bagian Kedua Pelaksanaan
pemerintahan, pemberdayaan iiik o ta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rtbangunan, dan pelayanan masyarakat bidang fmpuan dan pengarusutamaan gender di Kota Kendari.
[lggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat upahkan kepada Wakil Walikota kendari.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 9

menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan lan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender ¡Kendari.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 10

upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di lh SKPD Kota Kendari dibentuk Pokja PUG Kota Kendari. Jam
- Kota Kelompck Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana csud pada ayat (1) adalah seluruh Pimpinan SKPD.
jik o t a menetapkan kepala Bappeda sebagai Ketua Kelompok Kerja garusutamaan Gender Kota kendari dan Kepala Badan Keluarga |ncana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Kelompok i Pengarusutamaan Gender di Kota Kendari.
- Dentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Kendari fcta p k a n dengan Keputusan Walikota Kendari.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 11

- PU G Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 byai tugas: &gt;
- [ipromosikan dan menfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD.
- isanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah,
- isun program setiap tahun.
dorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender,
- istin rencana kerja POKJA PUG setiap tahun,
iggung jawab kepada Walikota kendari melalui Wakil Walikota m.
fimuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota Kendari.
- [fasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk isun Profil Gender Kota Kendari,
- can pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi, petapkan tim teknis melakukan analisis terhadap anggaran SKPD.
- isun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kota Kendari, dan jidorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal Point di iing-masing SKPD.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 12

Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j lggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau didikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga i d i bidang analisis anggaran.
ia Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota Kendari sebagaimana csud dalam Pasal 11 huruf k memuat:
- PU G dalam peraturan perundang-undangan di Kota Kendari.
- PU G dalam siklus pembangunan di Kota Kendari.
- Penguatan kelembagaan PUG di Kota Kendari, dan
- Penguatan peran serta masyarakat di Kota Kendari.
Paragraf 2
Focal point
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 13

Point PUG pada setiap SKPD di Kota Kendari terdiri dari pejabat i/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan Perempuan dan San g lainnya;
Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ga s : C!'., f mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja,
- [menfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender.
lelaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi 'pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD.
- lelaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD.
- ;mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap», kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja, dan
- fmenfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
'l sanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas rdayaan perempuan.
- Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan tapkan oleh Kepala/pimpinan SKPD.
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

ta menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur ' berkala setiap 6 bulan. BL.
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15

- ilaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
- Jcsanaan program dan kegiatan,
- tansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
- Iran kegiatan.
- ggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, atau sumber lain
- masalahan yang dihadapi, dan
- ■ya yang telah dilakukan.
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 16

pedoman mekanisme pelaporan di tingkat ta menetapkan atan dan Kelurahan.
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 17

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan ftauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. ran
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 18

lid ik o ta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. jmantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .kan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan ierin tahan.
- mantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum dakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- |&gt;peda dan PM melakukan evaluasi secara makro terhadap sanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
¡¡laksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan fguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya asyarakat.
asil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam ^nyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.
BAB V - P E M B I N A A N
Pasal 19

3 t a melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi
- [ietapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota Kecamatan Kelurahan.
- Sguatan kapasitas kelembagaan melalui pela,:' konsultasi, tokasi, dan koordinasi.
- lantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di SKPD, Kecamatan m irahan;
- Singkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG. dan
- ategi pencapaian kinerja.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 20

lanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG SKPD bersumber APBD Kota Kendari serta sumber lain yang sah dan tidak |gikat.
danaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG Kecamatan dan rahan bersumber dari APBD Kecamatan dan Kelurahan atau ( t a s i Dana Kecamatan dan Kelurahan.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 21

aan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender rsumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) (2), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan ¡isutamaan Gender.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

turan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan turan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota ndari.
di Kendari tanggal
2012
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR RITA