PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 14 Tahun 2012
Tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA
Berlaku: 22 Maret 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
,
PEMERINTAH KOTA MEDAW SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis Mo. 2 Telepon : 45 I 2412 M E D A N - 2 0 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
: a.
bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketigr telah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan berdasarkan 188.342/ 1872 / I &lt; ep - DPRD / 2012 dan Nomor 188.342 / 2922 tanggal 22 Februari 2012; disetujui bersama oleh Dewan Keputusan Bersama Nomor
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga;
: 1.
Undang - Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentuka.n Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik " Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Tahun 2004 tentang Negara Republik 4. Undang - Undang Nomor Perbendaharan Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
!
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang . Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ( Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3617); Indonesia
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun " 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
r
!
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloiaan Barang ^ Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian - Jrusan Pemerintahan an.tara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Pemerintah Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara . Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Barang Milik Negara / Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Lampiran X, Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Yang Berasal Dari Barang Milik Negara);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga.
*
f
*
t
Menetapkan :
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA.
N/A
Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota ' Medan ini diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
N/A
Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
N/A
Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.
Ditetapkan di Medan pada tanggal 22 Maret 2012
WALIKOTA MEDAN
ttd.
Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
Diundangkan di Medan pada tanggal 22 Maret 2012
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 14