PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA LEBIH DARI 5 (LIMA) ORANG
Berlaku: 27 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
[
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT . PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA LEBIH DARI 5 (LIMA) ORANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman -Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Lebih Dari 5 (Lima) Orang.
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pen~tapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
]
,,
'
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Ben~umber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 57).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA LEBIH DARI 5 (LIMA) ORANG.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
,,
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihorm':ti dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang didukung Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang diselenggarakan di daerah secara serentak satu kali atau bergelombang;
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa di desa;
9. Baka! Calon Kepala Desa adalah seseorang penduduk desa setempat yang ikut serta dalam penjaringan bakal calon kepala desa;
10. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus penjaringan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
11. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
BAB II - SELEKSI TAMBAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2
Pasal 3

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa wajib dikoordinasikan kepada \_ Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
,,
'1
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan wewenang dalam pengawasan pelaksanaan seleksi tambahan.
Seleksi tambahan menggunakan kriteria:
- a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia;
- d. seleksi tertulis.
BAB II - SELEKSI TAMBAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, maka dalam pembuatan soal ujian wajib melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dan Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat serta unsur terkait dalam Tim Pembuatan Soal tertulis yang di fasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk menjaga netralitas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan kerahasiaan soal ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaksanaan seleksi tertulis berada dalam pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (1) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah se bagai beriku t :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15%;
- b. tingkat pendidikan dengan bobot 15%;
- c. usia dengan bobot nilai 15%;
- d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 55%.
- (2) Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:
- 1) Punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 100.
- 2) Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tetapi punya pengalaman bekerja di perusahaan mendapat nilai 60.
- 3) Belum berpengalaman bekerja mendapat nilai 40.
tingkat pendidikan:
- 1) SLTP/sederajat mendapat nilai 20.
- 2) SLTA/ sederajat mendapat nilai 60
- 3) Diploma III keatas mendapat nilail00.
usia:
- 1) Usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 100.
- 2) U sia &gt;35 tahun sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 60.
- 3) Usia &gt;45 tahun sampai dengan 55 tahun mendapat nilai 20.
- d. seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 sampai dengan 100.
- (1) Berdasarkan bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan rumus perhitungan sebagai berikut :
2. X = (Y1 X 15%) + (Y2 X 15%) + (Y3 X 15%) + (Y4 X 55%)
- (2) Contoh perhitungan untuk rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1) Berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat daftar peringkat hasil seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Daftar peringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten disertai hasil seleksi tambahan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat-:' (2) memeriksa berkas hasil seleksi tambahan dan memberikan rekomendasi hasilnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang hanya terdiri 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa. ,
- (4) Rekomendasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya terdiri Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi tambahan.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang lulus seleksi tambahan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang akan mengikuti pemilihan kepala desa.
BAB II - SELEKSI TAMBAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi nilai hasil seleksi tambahan yang sama maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) berdasarkan peringkat dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka3. ·
•.
- (2) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan yang lebih lama bekerja di lembaga pemerintahan dan kesesuaian pendidikan di perguruan tinggi.