PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 16 Tahun 2013
Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BANDAR UDARA BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 7 Mei 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANDAR UDARA BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI
BUPATI BANYUWANGI,
:
:
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran, efektifitas pelaksanaan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas bandar udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan pengaturan pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan pemanfaatan fasilitas bandar udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
1
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 4075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahantanganan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2003 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Rogojampi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor C/2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor C/1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 nomor 7);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANDAR UDARA BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
5. Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara adalah Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
6. Bandar Udara Blimbingsari adalah Bandar Udara yang terletak di Desa Blimbingsari dan Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi serta Desa Badean Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
7. Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari adalah fasilitas yang disediakan/dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat kecuali kegiatan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, lapangan parkir kendaraan dan fasilitas lain pada Bandar Udara Blimbingsari.
8. Rencana Induk Bandar Udara adalah pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek teknis lainnya.
9. Ruang Tunggu Khusus (Commercial Important Person Room) adalah pelayanan ruang tunggu khusus yang yang diperuntukkan bagi para pengguna jasa penerbangan yang ingin mendapat kenyamanan fasilitas yang lebih bila dibanding ruang tunggu pada umumnya yang ada di Bandar Udara.
10. Penderekan adalah suatu jasa yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor (roda empat atau lebih) yang kendaraannya mengalami kerusakan (kendaraan tidak dapat dijalankan) sehingga kendaraan diderek atau ditarik ke bengkel terdekat.
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
13. Surat Ketetapan Retibusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Bandar Udara Blimbingsari yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- b. Menjamin terlaksananya pengelolaan Bandar Udara Blimbingsari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. Memberikan kepastian dalam pelaksanaan Peraturan Daerah di Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
BAB IV - JENIS PELAYANAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang berada pada sisi darat di Bandar Udara Blimbingsari meliputi :
1. Pemanfaatan reklame Untuk reklame selain dikenakan retribusi reklame juga dikenakan pajak reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. Pemanfaatan :
2. Pemanfaatan tanah.
4. Pemanfaatan bangunan untuk outlet .
3. Pemakaian ruang tunggu khusus (Comersial Important Person/CIP).
- b. Pengelolaan parkir kendaraan bermotor.
- c. Penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Pendapatan dari hasil pelayanan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012
- (3) Untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus mendapatkan rekomendasi dari Satker dan/atau UPT Bandara Blimbingsari Banyuwangi.
- (4) Pelayanan pemanfaatan Bandar Udara Blimbingsari di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewenangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB V - Permohonan
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan dapat memanfaatkan pemanfaatan reklame di Bandar Udara Blimbingsari.
- (3) Persetujuan pemanfaatan diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setelah mendapat kajian teknis dari tim yang ditetapkan dengan Bupati.
3. ( 2) Pemohon pemanfaatan mengajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
Bagian Kedua Persyaratan
BAB V - Permohonan
Pasal 6

Permohonan Pemanfaatan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- b. Melampirkan gambar rancangan konstruksi.
- a. Mengisi Formulir Permohonan.
- c. Fotocopy KTP berlaku.
- e. Gambar/sketsa titik lokasi pemasangan.
- d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum).
- f. IMB bagi pemasangan reklame berukuran minimal 24 M 2
- g. Melunasi Pajak Reklame
- h. Surat pernyataan kesanggupan.
BAB VI - TATA CARA PERMOHONAN PEMANFAATAN TANAH Bagian Kesatu Permohonan
Pasal 7

TATA CARA PERMOHONAN PEMANFAATAN TANAH Bagian Kesatu Permohonan
- (1) Setiap orang atau Badan dapat memanfaatkan pemanfaatan tanah di Bandar Udara Blimbingsari.
2. ( 2) Pemohon pemanfaatan mengajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
Bagian Kedua Persyaratan
BAB VI - TATA CARA PERMOHONAN PEMANFAATAN TANAH Bagian Kesatu Permohonan
Pasal 8

Permohonan Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- b. Membuat proposal.
- a. Mengisi Formulir Permohonan.
- c. Fotocopy KTP yang berlaku.
- e. Surat pernyataan kesanggupan.
- d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum).
BAB VII - TATA CARA PERMOHONAN PEMANFAATAN BANGUNAN UNTUK OUTLET Bagian Kesatu Permohonan
Pasal 9

TATA CARA PERMOHONAN PEMANFAATAN BANGUNAN UNTUK OUTLET Bagian Kesatu Permohonan
- (1) Setiap orang atau Badan dapat memanfaatkan pemanfaatan bangunan untuk outlet di Bandar Udara Blimbingsari.
- (3) Persetujuan pemanfaatan diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setelah mendapat kajian teknis dari tim yang ditetapkan oleh Bupati.
3. ( 2) Pemohon pemanfaatan mengajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
Bagian Kedua Persyaratan
BAB VII - TATA CARA PERMOHONAN PEMANFAATAN BANGUNAN UNTUK OUTLET Bagian Kesatu Permohonan
Pasal 10

Permohonan Pemanfaatan bangunan untuk outlet sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- b. Membuat proposal.
- a. Mengisi Formulir Permohonan.
- c. Fotocopy KTP yang berlaku.
- e. Surat pernyataan kesanggupan.
- d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum).
BAB VIII - PEMAKAIAN RUANG TUNGGU KHUSUS (CIP/COMERSIAL IMPORTANT PERSON)
Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan dapat memanfaatkan ruang tunggu khusus (CIP/Comersial Important Person) di Bandar Udara Blimbingsari.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
BAB IX - PEMAKAIAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 12

PEMAKAIAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
- (1) Setiap orang atau Badan dapat memanfaatkan parkir kendaraan bermotor ditempat parkir di Bandar Udara Blimbingsari.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
BAB X - PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 13

PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR
- (1) Setiap orang atau Badan dapat memanfaatkan penderekan kendaraan bermotor di Bandar Udara Blimbingsari.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

TATA CARA PEMUNGUTAN
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. ( 2) Penarikan dari hasil pelayanan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disetor ke rekening Kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dikantor kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kantor Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam.
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 7 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 16