UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
Berlaku: 1 April 1996
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR2TAHUN1996 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ketiga pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperoleh dari :
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.202.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimasuksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 3

- (1) penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987.100.000.000,00;
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00;
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Bantuan program sebesar nihil;
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 terdiri dari :
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.113.700.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:
- 01 Sektor industri sebesar
Rp
69.318.959.000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar
Rp
353.704.885.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar
Rp
30.652.312.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar
Rp
120.568.571.000,00
- 05
- Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar
Rp 29.069.680.660.000,00
- 06 Sektor transportasi meteorologi dan geofisika sebesar
Rp 253.751.363.000,00
- 07 Sektor pertambangan
dan energi sebesar
Rp
87.786.410.000,00
- 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar
Rp
26.455.884.000,00
09
Sektor...
- 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar
Rp 10.163.854.140.000,00
- 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar
Rp
210.404.373.000,00
- 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar
Rp 3.366.381.931.000,00
- 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar
Rp
227.011.020.000,00
- 13 Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita,anak dan remaja sebesar
Rp
510.491.082.000,00
- 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar
Rp
13.920.484.000,00
- 15 Sektor agama sebesar
Rp
980.685.214.000,00
- 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar
Rp
300.759.802.000,00
- 17 Sektor hukum sebesar
Rp
585.093.429.000,00
- 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar
Rp
3.105.884.135.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar
Rp
1.137.486.983.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar
Rp
5.499.808.363.000,00
- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) pengeluaran Pembanguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:
- 01 Sektor industri sebesar
Rp
506.629.000.000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar
Rp 1.294.409.000.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar
Rp 2.317.416.000.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar
Rp
187.108.000.000,00
- 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional,keuangan dan koperasi sebesar
Rp
401.456.000.000,00
- 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar
Rp 6.771.171.000.000,00
- 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar
Rp 4.101.538.000.000,00
- 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar
Rp 1.043.263.000.000,00
- 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar
Rp 6.509.129.000.000,00
- 10 Sektor lingkungan
hidup dan tata ruang sebesar
Rp 615.553.000.000,00
- 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar
Rp 3.970.650.000.000,00
- 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar
Rp
328.055.000.000,00
13
Sektor...
- 13 Sektor kesejahteraan
- sosial,kesehatan,
peranan wanita,anak dan remaja
sebesar
Rp
1.364.940.000.000,00
- 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar
Rp
1.325.561.000.000,00
- 15 Sektor agama sebesar
Rp
253.661.000.000,00
- 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar
Rp
805.622.000.000,00
- 17 Sektor hukum sebesar
Rp
172.901.000.000,00
- 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar
Rp
818.586.000.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan,
- komunikasi dan media massa sebesar
Rp
183.224.000.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar
Rp
1.531.828.000.000,00
- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 7

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1996/1997 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
- a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
- c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
- d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
- e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
- f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiratas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi kredit angaran Tahun Anggaran 1997/1998.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disapaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1997/1998.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1996/1997 dapat digunakan untuk membiayai angaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1996/1997.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1996
ttd.
MOERDIONO
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

(dalam rupiah)
Penerimaan perpajakan sebsar Rp 55.987.100.000.000,00 yang terdiri dari :
0110 Pajak penghasilan (PPh)
3.708.000.000.000,00
- 0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)
1.788.400.000.000,00
- 0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)
2.277.300.000.000,00
0210 Penerimaan bea masuk
3.450.500.000.000,00
0220 Penerimaan cukai
4.033.000.000.000,00
0230 Penerimaan pajak ekspor/
pungutan ekspor
160.100.000.000,00
0240 Bea meterai
550.000.000.000,00
0250 Bea lelang
19.800.000.000,00
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00 yang terdiri dari:
- 0310 Penerimaan minyak bumi
dan gas alam
14.120.100.000.000,00
0320
Penerimaan laba bersih
minyak (LBM)
827.800.000.000,00
Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00 yang terdiri dari:
0410 Penerimaan pendidikan
55.969.000.000,00
- 0411 Uang pendidikan
55.280.000.000,00
- 0412 Uang ujian masuk,
kenaikan tingkat, dan
akhir pendidikan
689.000.000,00
- 0413 Uang ujian untuk
menjalankan praktek
0
- 0419 Penerimaan pendidikan
lainnya
0
0480
Penerimaan pendidikan
swadana
399.794.900.000,00
- 0481 Penerimaan pendidikan
swadana
399.794.900.000,00
- 0510 Penjualan hasil produksi,
sitaan
19.547.800.000,00
- 0511 Penjualan hasil
pertanian, perkebunan
963.200.000,00
- 0512 Penjualan hasil
peternakan
4.815.200.000,00
- 0513 Penjualan hasil
perikanan
683.800.000,00
- 0514 Penjualan hasil sitaan
5.144.500.000,00
- 0515 Penjualan obat-obatan
dan hasil farmasi
780.000.000,00
- 0516 Penjualan penerbitan,
film, dan hasil cetakan lainnya
212.500.000,00
- 0517 pelelangan
- Penjualan dokumen-dokumen
6.590.100.000,00
- 0519 Penjualan lainnya
358.500.000,00
- 0520 Penjualan aset tetap
14.024.000.000,00
- 0521 Penjualan rumah, gedung,
bangunan, dan tanah
615.500.000,00
- 0522 Penjualan kendaraan
bermotor
187.400.000,00
- 0523 Penjualan sewa beli
12.000.000.000,00
- 0529 Penjualan aset lainnya
yang berlebih, rusak, dihapuskan
1.221.100.000,00
- 0530 Penerimaan sewa
13.033.800.000,00
- 0531 Sewa rumah dinas,
rumah negeri
4.082.700.000,00
- 0532 Sewa gedung, bangunan,
gudang
1.298.900.000,00
- 0533 Sewa benda-benda
bergerak
6.512.800.000,00
- 0539 Sewa benda-benda tak
bergerak lainnya
1.139.400.000,00
- 0540 Penerimaan jasa I
303.664.600.000,00
- 0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya
2.027.500.000,00
- 0542 Penerimaan tempat
hiburan, taman, museum
256.500.000,00
- 0543 Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB
84.750.000.000,00
- 0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah
17.500.000.000,00
- 0545 Penerimaan hak dan
Perijinan
129.280.800.000,00
- 0546 Penerimaan sensor,
karantina, pengawasan,
pemeriksaan
7.216.900.000,00
- 0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan
39.494.300.000,00
- 0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama
5.247.000.000,00
- 0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan
17.891.600.000,00
- 0550 Penerimaan jasa II
- 0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)
34.748.300.000,00
- 0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda
121.193.500.000,00
- 0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin
2.300.000.000,00
- 0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil
10.432.500.000,00
- 0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa
1.005.000.000,00
- 0556 Penerimaan uang
pewarganegaraan
0
- 0559 Penerimaan jasa lainnya
25.729.000.000,00
- 0560 Penerimaan rutin dari luar
negeri
13.000.000.000,00
- 0561 Bea visa dan paspor
8.000.000.000,00
- 0562 Bea konsuler
4.000.000.000,00
- 0563 Bea maritim
0
- 0564 Bea pemeriksaan
0
- 0565 Bea legalisasi dan
pembuatan surat
keterangan
1.000.000.000,00
- 0566 Bea legalisasi
surat-surat perdagangan
0
- 0569 Penerimaan ruitin lainnya
dari luar negeri
0
- 0580 Penerimaan penjualan, sewa
dan jasa swadana
1.060.205.100.000,00
- 0581 Penerimaan penjualan
swadana
1.845.700.000,00
- 0582 Penerimaan sewa
swadana
1.592.400.000,00
0583
Penerimaan jasa
swadana
1.056.767.000.000,00
- 0610 Penerimaan kejaksaan dan
peradilan
18.921.000.000,00
- 0611 Legalisasi tanda
tangan
80.000.000,00
- 0612 Pengesahan surat di
bawah tangan
20.000.000,00
- 0613 Uang meja (leges) dan
upah pada panitera
badan pengadilan
1.998.000.000,00
- 0614 Hasil denda, denda
tilang dan sebagainya
7.975.000.000,00
- 0615 Ongkos perkara
6.117.000.000,00
- 0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya
2.731.000.000,00
- 0710 Penerimaan dari investasi
4.026.158.300.000,00
- 0711 Bagian laba dari
BUMN
1.872.000.000.000,00
- 0713
- Pelunasan piutang (penerimaan kembali
pinjaman)
2.154.158.300.000,00
- 0810 Penerimaan kembali belanja
tahun anggaran berjalan
36.313.300.000,00
- 0811 Penerimaan kembali
belanja pegawai pusat
893.800.000,00
- 0812 Penerimaan kembali
belanja pegawai daerah
otonom
3.000.000.000,00
- 0813 Penerimaan kembali
belanja pensiun
2.000.000.000,00
- 0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
30.067.500.000,00
- 0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya
352.000.000,00
- 0820 Penerimaan kembali belanja
tahun anggaran yang lalu
2.036.000.000,00
- 0821 Penerimaan kembali
belanja pegawai pusat
1.168.200.000,00
0822
Penerimaan kembali
belanja pegawai daerah otonom
0
- 0823 Penerimaan kembali
belanja pensiun
0
- 0824 Penerimaan kembali
belanja rutin lainnya
70.400.000,00
- 0825 Penerimaan kembali
belanja pembangunan
rupiah lainnya
797.400.000,00
0880
Penerimaan lain-lain swadana
0
0881
Penerimaan lain-lain
swadana
0
- 0890 Penerimaan lain-lain
1.109.723.900.000,00
- 0891 Penerimaan kembali
persekot, uang muka
gaji
591.500.000,00
- 0892 Penerimaan denda
keterlambatan penyelesaian
pekerjaan
2.116.500.000,00
0893
Penerimaan kembali, ganti
rugi
1.343.600.000,00
- 0894 Penerimaan kembali
perhitungan sisa lebih
subsidi gaji PNS daerah
otonom berdasarkan
SPM nihil KPKN
110.000.000.000,00
0899
Penerimaan anggaran
lainnya
995.672.300.000,00
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukupjelas
Pengeluaran rutin sebesar Rp 56.113.700.000.000,00 terdiri dari:
(dalam rupiah)
- 01 SEKTOR INDUSTRI
69.318.959.000,00
- 01.1 Subsektor Industri
69.318.959.000,00
- 02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN
353.704.885.000,00
- 02.1 Subsektor Pertanian
157.658.318.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
196.046.567.000,00
- 03 SEKTOR PENGAIRAN
30.652.312.000,00
- 03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air
14.683.741.000,00
- 03.2 Subsektor Irigasi
15.968.571.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
120.568.571.000,00
- 04.1 Subsektor Tenaga Kerja
120.568.571.000,00
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI | 29.069.680.660.000,00 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | 57.137.995.000,00 |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri | 38.707.119.000,00 |
| 05.4 05.5 | Subsektor Keuangan Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | 28.891.192.241.000,00 82.643.305.000,00 |
| 06 | SEKTOR TRANPORTASI, METEOROLOGI DAN | 253.751.363.000,00 |
| | GEOFISIKA | |
| 06.1 06.2 | Subsektor Prasarana Jalan Subsektor Transportasi Darat | 20.714.270.000,00 20.545.325.000,00 |
| | Subsektor Transportasi Udara | |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut | 123.806.158.000,00 |
| 06.4 | | 49.622.839.000,00 |
| 07 | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 87.786.410.000,00 |
| | Subsektor Energi | 83.669.571.000,00 |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan | |
| 07.2 | | 4.116.839.000,00 |
| 08 | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI | 26.455.884.000,00 |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata | 13.572.811.000,00 |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi | 12.883.073.000,00 |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH | |
|------|---------------------------------|-----------------------|
| | DAN TRANSMIGRASI | 10.163.854.140.000,00 |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan | |
| | Daerah | 10.099.614.631.000,00 |
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan | |
| | Pemukiman Perambah Hutan | 64.239.509.000,00 |
| 10 | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN | |
| | TATA RUANG | 210.404.373.000,00 |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup | 6.788.738.000,00 |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang | 203.615.635.000,00 |
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, NASIONAL, | |
| | KEBUDAYAAN KEPERCAYAAN TERHADAP | |
| | TUHAN YANG MAHAESA, | |
| | PEMUDA DAN OLAH RAGA | 3.366.381.931.000,00 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | 3.027.411.456.000,00 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar | |
| | Sekolah dan Kedinasan | 253.063.921.000,00 |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan | |
| | Nasional dan Kepercayaan | |
| | Terhadap Tuhan Yang Maha | |
| | Esa | 76.849.578.000,00 |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah | |
| | Raga | 9.056.976.000,00 |
| 12 | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN | |
| | KELUARGA SEJAHTERA | 277.011.020.000,00 |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan | |
| | Keluarga Berencana | 277.011.020.000,00 |
| 13 | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA | 510.491.082.000,00 |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial | 102.255.201.000,00 |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | 408.235.881.000,00 |
| 14 | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 13.920.484.000,00 |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | 9.363.863.000,00 |
| 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | 4.556.621.000,00 |
| 15 | SEKTOR AGAMA | 980.685.214.000,00 |
| | Kehidupan Beragama | 145.386.920.000,00 |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | 835.298.294.000,00 |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 300.759.802.000,00 |
| 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan | |
| 16.3 | Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu | 197.886.988.000,00 |
| 16.5 | Pengetahuan dan Teknologi Subsektor Kedirgantaraan | 26.626.557.000,00 1.976.150.000,00 |
| 16.6 | Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | 74.270.107.000,00 |
| 17 | SEKTOR HUKUM | 585.093.429.000,00 |
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional
512.225.150.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur
Hukum
72.868.279.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
3.105.884.135.000,00
- 18.1 Subsektor Apartur Negara
2.893.396.551.000,00
- 18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan
212.487.584.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
1.137.486.983.000,00
- 19.1 Subsektor Politik
70.804.923.000,00
- 19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri
786.841.415.000,00
- 19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
279.840.645.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
5.499.808.363.000,00
- 20.1 Subsektor Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia
5.242.702.790.000,00
- 20.3 Subsektor Pendukung
257.105.573.000,00
Cukup jelas
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00 yang terdiri dari:
(dalam rupiah)
Nilai Rupiah Rupiah
| | | Rupiah | Bantuan Proyek | Jumlah |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | dan Kredit Ekspor | |
| 01 | SEKTOR INDUSTRI | 207.821.000.000,00 | 298.808.000.000,00 | 506.629.000.000,00 |
| 01.1 | Subsektor Industri | 207.821.000.000,00 | 298.808.000.000,00 | 506.629.000.000,00 |
| 02 | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 823.326.000.000,00 | 471.083.000.000,00 | 1.294.409.000.000,00 |
| 02.1 | Subsektor Pertanian | 812.754.000.000,00 | 438.435.000.000,00 | 1.251.189.000.000,00 |
| 02.2 | Subsektor Kehutanan | 10.572.000.000,00 | 32.648.000.000,00 | 43.220.000.000,00 |
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN | 1.239.819.000.000,00 | 1.077.597.000.000,00 | 2.317.416.000.000,00 |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 363.178.000.000,00 | 581.495.000.000,00 | 944.673.000.000,00 |
| 03.2 | Subsektor Irigasi | 876.641.000.000,00 | 496.102.000.000,00 | 1.372.743.000.000,00 |
| 04 | SEKTOR TENAGA KERJA | 160.266.000.000,00 | 26.842.000.000,00 | 187.108.000.000,00 |
| 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | 160.266.000.000,00 | 26.842.000.000,00 | 187.108.000.000,00 |
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI | 181.811.000.000,00 | 219.645.000.000,00 | 401.456.000.000,00 |
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | 21.500.000.000,00 | 112.000.000,00 | 21.612.000.000,00 |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri | 46.425.000.000,00 | 34.560.000.000,00 | 80.985.000.000,00 |
| | Usaha Nasional | 25.435.000.000,00 | 33.390.000.000,00 | 58.825.000.000,00 |
| 05.4 | Subsektor Keuangan | 6.537.000.000,00 | 117.990.000.000,00 | 124.527.000.000,00 |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | 81.914.000.000,00 | 33.593.000.000,00 | 115.507.000.000,00 |
| 06 | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGIDAN GEOFISIKA | 4.228.487.000.000,00 | 2.542.684.000.000,00 | 6.771.171.000.000,00 |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | 3.403.366.000.000,00 | 763.730.000.000,00 | 4.167.096.000.000,00 |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat | 339.278.000.000,00 | 580.911.000.000,00 | 920.189.000.000,00 |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut | 248.356.000.000,00 | 496.630.000.000,00 | 744.986.000.000,00 |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | 218.319.000.000,00 | 684.358.000.000,00 | 902.677.000.000,00 |
06.5
Subsektor...
06.5
Subsektor Meteorologi,
| | Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | 19.168.000.000,00 | 17.055.000.000,00 | 36.223.000.000,00 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 07 | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 939.360.000.000,00 | 3.162.178.000.000,00 | 4.101.538.000.000,00 |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan | 45.051.000.000,00 | 60.000.000.000,00 | 105.051.000.000,00 |
| 07.2 | Subsektor Energi | 894.309.000.000,00 | 3.102.178.000.000,00 | 3.996.487.000.000,00 |
| 08 | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI | 94.718.000.000,00 | 948.545.000.000,00 | 1.043.263.000.000,00 |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata | 51.800.000.000,00 | 0 | 51.800.000.000,00 |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi SEKTOR PEMBANGUNAN | 42.918.000.000,00 | 948.545.000.000,00 | 991.463.000.000,00 |
| 09 | DAERAH DAN TRANSMIGRASI Subsektor Pembangunan | 6.222.609.000.000,00 | 286.520.000.000,00 | 6.509.129.000.000,00 |
| 09.1 09.2 | Daerah Subsektor Transmigrasi | 5.149.754.000.000,00 | 238.030.000.000,00 | 5.387.784.000.000,00 |
| | Hutan SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP | 1.072.855.000.000,00 | 48.490.000.000,00 | 1.121.345.000.000,00 |
| 10 | DAN TATA RUANG | 322.388.000.000,00 | 293.165.000.000,00 | 615.553.000.000,00 |
| | Hidup | 239.692.000.000,00 | 230.457.000.000,00 | 470.149.000.000,00 |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang | 82.696.000.000,00 | 62.708.000.000,00 | 145.404.000.000,00 |
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANGMAHAESA, PEMUDADAN OLAH RAGA | 3.057.445.000.000,00 | 913.205.000.000,00 | 3.970.650.000.000,00 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | 2.809.554.000.000,00 | 866.822.000.000,00 | 3.676.376.000.000,00 |
| | Kedinasan Subsektor Kebudayaan | 134.053.000.000,00 | 45.383.000.000,00 | 179.436.000.000,00 |
| 11.3 | Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 68.646.000.000,00 | 0 | 68.646.000.000,00 |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga | 45.192.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | |
| | | | | 46.192.000.000,00 |
12 SEKTOR...
12
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
| | KELUARGA SEJAHTERA | 277.925.000.000,00 | 50.130.000.000,00 | 328.055.000.000,00 |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | 277.925.000.000,00 | 50.130.000.000,00 | 328.055.000.000,00 |
| 13 | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAKDAN REMAJA | 1.090.485.000.000,00 | 274.455.000.000,00 | 1.364.940.000.000,00 |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial | 90.847.000.000,00 | 95.332.000.000,00 | 186.179.000.000,00 |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | 921.995.000.000,00 | 170.888.000.000,00 | 1.092.883.000.000,00 |
| 13.3 | Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja | 77.643.000.000,00 | 8.235.000.000,00 | 85.878.000.000,00 |
| 14 | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 596.340.000.000,00 | 729.221.000.000,00 | 1.325.561.000.000,00 |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | 571.795.000.000,00 | 674.224.000.000,00 | 1.246.019.000.000,00 |
| 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | 24.545.000.000,00 | 54.997.000.000,00 | 79.542.000.000,00 |
| 15 | SEKTOR AGAMA | 177.920.000.000,00 | 75.741.000.000,00 | 253.661.000.000,00 |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | 24.050.000.000,00 | 0 | 24.050.000.000,00 |
| | Pendidikan Agama | 153.870.000.000,00 | 75.741.000.000,00 | 229.611.000.000,00 |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 606.784.000.000,00 | 198.838.000.000,00 | 805.622.000.000,00 |
| | dan Teknologi | 181.485.000.000,00 | 55.530.000.000,00 | 237.015.000.000,00 |
| 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan | 92.925.000.000,00 | 32.310.000.000,00 | 125.235.000.000,00 |
| 16.3 | Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 105.942.000.000,00 | 15.940.000.000,00 | 121.882.000.000,00 |
| 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan | 31.920.000.000,00 | 8.675.000.000,00 | 40.595.000.000,00 |
| 16.6 | Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | 124.462.000.000,00 | 3.713.000.000,00 | 128.175.000.000,00 |
| 17 | SEKTOR HUKUM | 159.851.000.000,00 | 13.050.000.000,00 | 172.901.000.000,00 |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | 14.143.000.000,00 | 12.600.000.000,00 | 26.743.000.000,00 |
17.2
Subsektor...
17.2
Subsektor Pembinaan
| | Apartur Hukum | 42.267.000.000,00 | 0 | 42.267.000.000,00 |
|------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 17.3 | Subsektor Sarana dan | | | |
| | Prasarana Hukum | 103.441.000.000,00 | 450.000.000,00 | 103.891.000.000,00 |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA | | | |
| | DAN PENGAWASAN | 663.043.000.000,00 | 155.543.000.000,00 | 818.586.000.000,00 |
| 18.1 | Subsektor Apartur Negara | 610.201.000.000,00 | 154.395.000.000,00 | 764.596.000.000,00 |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan | | | |
| | Sistem dan Pelaksanaan | | | |
| | Pengawasan | 52.842.000.000,00 | 1.148.000.000,00 | 53.990.000.000,00 |
| 19 | SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN | | | |
| | LUAR NEGERI, PENERANGAN, | | | |
| | KOMUNIKASIDAN MEDIA | | | |
| | MASSA | 140.001.000.000,00 | 43.223.000.000,00 | 183.224.000.000,00 |
| 19.1 | Subsektor Politik | 26.728.000.000,00 | 0 | 26.728.000.000,00 |
| 19.2 | Subsektor hubungan Luar | | | |
| | Negeri | 5.968.000.000,00 | 0 | 5.968.000.000,00 |
| 19.3 | Subsektor Penerangan, | | | |
| | Komunikasi dan Media | | | |
| | Massa | 107.305.000.000,00 | 43.223.000.000,00 | 150.528.000.000,00 |
| 20 | SEKTOR PERTAHANAN DAN | | | |
| | KEAMANAN | 898.701.000.000,00 | 633.127.000.000,00 | 1.531.828.000.000,00 |
| 20.1 | Subsektor Rakyat Terlatih | | | |
| | dan perlindungan | | | |
| | Masyarakat | 4.241.000.000,00 | 0 | 4.241.000.000,00 |
| 20.2 | Subsektor ABRI | 749.552.000.000,00 | 633.127.000.000,00 | 1.382.679.000.000,00 |
| 20.2 | Subsektor Pendukung | 144.908.000.000,00 | 0 | 144.908.000.000,00 |
PENJELASAN
Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1996.
PENJELASAN
Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1996.
PENJELASAN
Pasal 8

Huruf a, b, c dan d cukup jelas
Huruf e dan f
Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar nageri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.
, (3), dan (4)
Cukup jekas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1996/1997 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah:
1. Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas