UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1951
Tentang UMUM
Berlaku: 1 Januari 1951
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa perlu untuk dengan segera memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman, termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141);
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tersebut perlu dengan segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 No. 141).
N/A
Pasal 1

.
Tahun 1951 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141) diubah menjadi tahun 1952.
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
PERDANA MENTERI,
MOHAMMAD NATSIR.
MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO
Diundangkan pada tanggal 28 Pebruari 1951. MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.