PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 2013
Tentang PERUBAHAN STATUS LIMA BELAS DESA MENJADI KELURAHAN DI EMPAT KECAMATAN
Berlaku: 10 Juni 2013
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
- a. bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan perubahan status 31 (tiga puluh satu) Desa menjadi kelurahan dari 46 (empat puluh enam) Desa terhitung sejak terbentuknya Kota Serang pada Tahun 2007;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan guna meningkatkan pelayanan, maka 15 (lima belas) Desa yang belum berubah status menjadi Kelurahan di 4 (empat) Kecamatan, perlu ditetapkan menjadi Kelurahan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Lima Belas Desa Menjadi Kelurahan di Empat Kecamatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 62);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS LIMA BELAS DESA MENJADI KELURAHAN DI EMPAT KECAMATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Perangkat Daerah yang diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang sudah memenuhi syarat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dimaksudkan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih baik.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
BAB III - PERUBAHAN STATUS
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, diubah status 15 (lima belas) Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada wilayah Kecamatan Curug, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Taktakan, dan Kecamatan Walantaka.
BAB III - PERUBAHAN STATUS
Pasal 4

- (1) Desa pada Kecamatan Curug yang berubah status menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
- a. Desa Kamanisan menjadi Kelurahan Kemanisan;
- b. Desa Cipete menjadi Kelurahan Cipete;dan
- c. Desa Tinggar menjadi Kelurahan Tinggar.
- (2) Desa pada Kecamatan kasemen yang berubah status menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
- a. Desa Banten menjadi Kelurahan Banten;
- b. Desa Mesjid Priyayi menjadi Kelurahan Mesjid Priyayi;dan
- c. Desa Terumbu menjadi Kelurahan Terumbu.
- (3) Desa pada Kecamatan Taktakan yang berubah status menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
- a. Desa Pancur menjadi Kelurahan Pancur;
- b. Desa Kalang Anyar menjadi Kelurahan Kalang Anyar;
- c. Desa Panggung Jati menjadi Kelurahan Panggung Jati; dan
- d. Desa Sayar menjadi Kelurahan Sayar.
- (4) Desa pada Kecamatan Walantaka yang berubah status menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
- a. Desa Pabuaran menjadi Kelurahan Pabuaran;
- b. Desa Nyapah menjadi Kelurahan Nyapah;
- c. Desa Walantaka menjadi Kelurahan Walantaka;
- d. Desa Cigoong menjadi Kelurahan Cigoong; dan
- e. Desa Pager Agung menjadi Kelurahan Pager Agung.
BAB IV - LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelurahan Kamanisan dengan luas wilayah 5,59 Km 2 (lima koma lima puluh sembilan kilo meter persegi);
- b. Kelurahan Cipete dengan luas wilayah 4,17 Km 2 (empat koma tujuh belas kilo meter persegi); dan
- c. Kelurahan Tinggar dengan luas wilayah 6,17 Km 2 (enam koma tujuh belas kilo meter persegi).
- (2) Luas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelurahan Banten dengan luas wilayah 5,70 Km 2 (lima koma tujuh puluh kilo meter persegi);
- b. Kelurahan Mesjid Priyayi dengan luas wilayah 2,82 Km 2 (dua koma delapan puluh dua kilo meter persegi); dan
- c. Kelurahan Terumbu dengan luas wilayah 5,65 Km 2 (lima koma enam puluh lima kilo meter persegi).
- (3) Luas Wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelurahan Pancur dengan luas wilayah 7,54 Km 2 (tujuh koma lima puluh empat kilo meter persegi);
- b. Kelurahan Kalang Anyar dengan luas wilayah 4,01 Km 2 (empat koma nol satu kilo meter persegi);
- c. Kelurahan Panggung Jati dengan luas wilayah 1,66 Km 2 (satu koma enam puluh enam kilo meter persegi);dan
- d. Kelurahan Sayar dengan luas wilayah 9,53 Km 2 (sembilan koma lima puluh tiga kilo meter persegi).
- (4) Luas Wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelurahan Pabuaran dengan luas wilayah 3,28 Km 2 (tiga koma dua puluh delapan kilo meter persegi);
- b. Kelurahan Nyapah dengan luas wilayah 2,60 Km 2 (dua koma enam puluh kilo meter persegi);
- c. Kelurahan Walantaka dengan luas wilayah 2,81 Km 2 (dua koma delapan puluh satu kilo meter persegi);
- d. Kelurahan Cigoong dengan luas wilayah 2,16 Km 2 (dua koma enam belas kilo meter persegi); dan
- e. Kelurahan Pager Agung dengan luas wilayah 4,96 Km 2 (empat koma sembilan puluh enam kilo meter persegi).
Bagian Kedua Batas Wilayah
BAB IV - LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
Pasal 6

- (1) Kelurahan Kamanisan Curug mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya dan Desa Sindang Sari;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pancalaksana;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukawana.
- (2) Kelurahan Cipete Kecamatan Curug mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Curug Manis;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tinggar dan Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukalaksana;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lebak Wangi dan Kelurahan Nyapah.
- (3) Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukalaksana dan Kelurahan Cipete;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pancalaksana; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
BAB IV - LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
Pasal 7

- (1) Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kasunyatan dan Kelurahan Margaluyu;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sawah Luhur.
- (2) Kelurahan Mesjid Priyayi Kecamatan Kasemen mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Terumbu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Trondol dan Kelurahan Sukawana;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Warung Jaud dan Kelurahan Kaligandu;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bendung.
- (3) Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sawah Luhur;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bendung dan Kelurahan Mesjid Priyayi;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kilasah;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
BAB IV - LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
Pasal 8

- (1) Kelurahan Pancur Kecamatan Taktakan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kalang Anyar dan Kelurahan Kuranji;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sayar;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cilowong;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepang.
- (2) Kelurahan Kalang Anyar Kecamatan Taktakan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Taktakan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pancur;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cilowong;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Kuranji.
- (3) Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Drangong;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kuranji dan Kelurahan Sepang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalang Anyar;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lontar Baru.
- (4) Kelurahan Sayar Kecamatan Taktakan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pancur;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cilowong;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepang.
BAB IV - LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
Pasal 9

- (1) Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pengampelan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Walantaka dan Kelurahan Pasuluhan;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- (2) Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lebak Wangi;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipete;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
- (3) Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pipitan dan Kelurahan Pengampelan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cigoong dan Kelurahan Pasuluhan;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pager Agung dan Kelurahan Tegal Sari;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran.
- (4) Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Walantaka dan Kelurahan Tegal Sari;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lebak Wangi dan Kelurahan Cipete;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tegal Sari dan Kelurahan Curug Manis;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasuluhan.
- (5) Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kalodran dan Kelurahan Kiara;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tegal Sari;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Banjar Agung;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pipitan dan Kelurahan Walantaka.
BAB V - KEKAYAAN DESA
Pasal 10

- (1) Jenis Kekayaan Desa terdiri atas:
- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan;
- d. bangunan Desa;
- e. tambatan perahu;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. hak desa yang berasal dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah; dan
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat dan hasil kerjasama desa.
BAB V - KEKAYAAN DESA
Pasal 11

- (1) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang menjadi milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Kekayaan yang berupa tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan sertifikat atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat membuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan alat-alat bukti lainnya.
Bagian Kedua
Pengaturan Kekayaan Desa
BAB V - KEKAYAAN DESA
Pasal 12

- (1) Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Tata cara pengelolaan kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN
Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaaan dan pengawasan secara umum penyelenggaraan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Kelurahan dilakukan oleh Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, maka hal-hal yang menyangkut urusan kewenangan, kekayaan desa, keuangan dan kepegawaian, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya Kepala Kelurahan definitif, maka Kepala Desa masih tetap menjalankan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan berubahnya status Desa menjadi kelurahan, maka anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 Juni 2013 W WA AL LI I K KO OT TA A S SE ER RA A N NG G, ,
TB. HAERUL JAMAN
Diundangkan di Serang pada tanggal 14 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,
S
S U U L L H H I I
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN STATUS LIMA BELAS DESA MENJADI KELURAHAN DI EMPAT KECAMATAN
I. UMUM
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penataan terhadap Pemerintahan Desa dengan cara merubah status Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Kelurahan. Dengan berubahnya status pemerintahan tersebut diharapakan penanganan pelayanan kepada masyakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup jelas.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Yang dimaksud dengan alat-alat bukti lainya, berupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi alam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
Alat bukti tertulis tersebut diatas dapat berupa:
- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama
- m. apapun juga.
Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.
Cukup jelas.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup Jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 65