PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2016
Tentang BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Preamble

Mengingat
Menimbang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286), : 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350), 4.
- 4355) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 6.
- Peda Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), | 8.
- | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): : 7.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), | |
10. 5049): n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
12. IN Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan: Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), n K
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kembaran. Negara Republik: Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
ii
:
Pa
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761,
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
20. , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4614):
19. | "Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4593),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),
26. , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540),
25. : , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan . dari Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 87 4)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-urndarig Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851), 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 20175
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
- persetujuan bersama, : | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang b.
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
'TAHUN ANGGARAN 2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TENTANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
'
:
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
Rp.
981.223.497.466,-
2. Belanja Daerah
Rp. 1.017.424.625.288,-
Surplus/(Defisit).
(Rp
36.201. 127822,
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
Rp
38.951.127.822,-
- b. Pengeluaran
|
Rp
2.750.000.000,- 4
Pembiayaan Netto
Rp 36.201.127.822,-
. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:
Rp 0,-
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari : 1 a.
- b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 802.538.266.000,-
3. 1 a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.15.084.669.288,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 163.600.562.178,-
- (2) Pendapatan Asli Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dari jenis pendapatan: a
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 1.104.000.000,
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.980.036.438.-
8. -b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 550.632.850,-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.1 1.450.000.000,-
10. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pendapatan: (3) b
- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 511.415.249.000,-
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp 37.564.991.000,-
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 206.908.668.000,-.
- d. Dana Insentif Daerah sejumlah Rp. 46.649.358.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- b. Dana penyesuaian sejumlah Rp 151.736.019.000,-
- a. Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp11.864.543.178,-
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari : 1
- b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp 574.051.848.480,-
3. 1 a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 443.372.776.808,-
- elanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- Belanja Hibah sejumlah Rp. 13.094.405.000,-
- @r'Belanjapegawai sejumlah Rp. 226.435.961.468,Belanja bunga sejumlah Rp. 148.559.600,Belanja Subsidi sejumlah Rp. 6.179.373.500,abi
- Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp. 13.179.300.000,e.
- Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 4.500.000.000,gp
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota ,Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 179.835.177.240,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- b. Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 250.523.617.993,-
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 35.596.694.900,-
- c. Belanja Modal sejumlah Rp 287.931.535.587,-
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.750.000.000,-
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 38.951.127.822,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 38.951.127.822,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. penyertaan modal (investasi) daerah sejumlah Rp. 2.750.000.000,-
N/A
Pasal 5

Pd
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Pemerintah Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terdiri dari:
- Lampiran I 1
- Lampiran II
- Lampiran III jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan,
- Lampiran IV
- Lampiran V 5.
- Lampiran VI
- Lampiran VII Daftar piutang daerah,
- Lampiran VIII 8.
- Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah,
- . 10
- Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain,
- . Lampiran XI 11
- . 12
- Lampiran XII
- . 13
- Lampiran XIII
Ringkasan APBD,
Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD,
- 2.
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok,
- 3.
Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan,
- 4.
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah:
- 6.
- 7.
- 9.
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, .
Daftar dana cadangan daerah :dan
Daftar pinjaman daerah.
|
N/A
Pasal 6

BupatiSeram Bagian Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. |
-
..
Sa
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
N/A
Pasal 7

...
kembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam ditetapkan di Bula pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
ttd.
ABDUL MUKTI KELIOBAS
diundangkan di Bula pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSERAM BAGIAN TIMUR,
ttd.
SYARIF MAKMUR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU : 50/4/2016
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 174
4