Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 6 Tahun 2015
N/A
Pasal 1

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pembatasan pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dimaksudkan guna mengatur kriteria yang bersifat umum dan merupakan acuan bag seluruh instansi penyelenggara pemerintahan.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal Q- A AUC 2015
SEKREIARIS DATRAII KABI'PATEIT SITI'BOIITDO,
BERITA DAERAII KABIIPATEI{ SITUBONDO TA}IIIN 2015 NOIUOR 4t-
N/A
Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, bertujuan untuk :
- b. mewujudkan pola kerja perangkat daerah dan unit kerja yang hemat melalui optimalisasi pemanfaatan flasilitas SKPD dan unit ke{a sehingga terwujud kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja berbentuk pertemuan rapat yang menggunakan tempat di luar fasilitas SKPD dan unit kerja yang bersangkutan glrna mewujudkan elisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
N/A
Pasal 3

- Petunjuk Teknis Pembatasan Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Elisiensi dan Efektivitas Ke{a Aparatur sebagaimana dimaksud Pasal I tercantum dalam l.ampiran I dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 4

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatasan pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam L,ampiran II merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 5

Peraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 0 1 JUN 2015
BI'PATI SITTIBONDO,
DADANGWIGIARTO
LAMPIRAN I Peraturan Qgpati Situbondo
ranggal : IUT JUI' 2015
Nomor : }E Tahun 2015
PETUNJUK TEKNIS PEMBATASAN PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR I(ANTOR PADA PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO
A. LATAR BELAI(ANG
1. Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering KementerianfLembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2O15 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuanf Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
2. Dalam rangka memberikan kejelasan untuk penyamaan persepsi mengenai batasan kegiatan konsinyering/ Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/ villal cottage/ resort, dipandang perlu menerbitkan peraturan mengenai Petunjuk Teknis dimaksud.
3. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip kesederhanaan hidup, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
B. DASAR HUKUM
- Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 2.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 4.
- Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 5601); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 6.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/ Konsinyering Kementerian f Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL; 8.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuanf Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur; 9.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2.
C. PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR I(ANTOR
1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan dalam peraturan ini meliputi pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai APBD, antara lain :
- a. Pertemuan;
- b. Rapat Koordinasi;
- c. Rapat Pimpinan;
- d. Rapat Kerja;
- e. Rapat Teknis;
- f. Konsinyering;
- g. Foqts Group Discrzs sion (FGD);
- h. Sosialisasi;
- i. Bimbingan Teknis;
- j. Lokakarya;
- k. Workshop;
1. Seminar;
- m. Simposium;
- n. Sarasehan (Pertemuan Non Internasional).
2. Mekanisme Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor
Rapat di Luar kantor yang dibiayai oleh APBD adalah Pertemuan/ rapat di luar kantor Sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan fasilitas hotel/ villal cottage f resort dan latau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara selektif dengan menggunakan azas efektifitas, effisiensi serta memenuhi ketentuan akuntabilitas dimonitor dan diawasi apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. Tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/ instansi pemerintahlpemerintah daerah, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
- c. pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memenuhi salah satu unsur peserta sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsr-lr Unit Kerja Eselon II lainnya danlatau Kepala SKPD maupun MasYarakat.
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas kegiatan, maka ketentuan dalam kriteria di atas:
- 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada unit pengawas internal.
- 2) Khusus untuk ketentuan huruf a harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor baik milik sendiri maupun milik instansi pemerintah lain dari penanggung jawab kegiatan.
- 3) pelaksanaan kegiatan pertemuanf rapat di luar kantor harus memiliki output/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa:
- a) TranskiP hasil raPat;
- b) Notulensi rapat danlatau laporan; dan
- c) Daftar hadir Peserta raPat.
3. Pemantauan dan Evaluasi
- a. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten dilengkapi dengan data-data pendukung.
- b. Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk selanjutnya oleh Inspektorat Kabupaten secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang selanjutkan dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Repubtik Indonesia.
BUPATI SITUBOITDO,
ranggal ,-0 t lutt 2015
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP} PEMBATASAN PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR XANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
@
| | | PELAI{SAI{A | PELAI{SAI{A | PELAI{SAI{A | PELAI{SAI{A | PELAI{SAI{A | MUTU BAKU | MUTU BAKU | MUTU BAKU | HEIERAI|GAIT |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | KEGI.ATAIT | ESEII)I| II | ESEI,()I| III | ESEI,()I[ IV PEITGEI{)I"A RUAITG RAPAT | PEITGEX)I,A RUANG RAPAT IIfSTTAI|SI SEtrEUPAT | PPK | NTLTITGKAPAIT | IIAKTU | OUTPUT | |
| 1 | 2 | g | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I | 10 | ll |
| I | Pejabat Eselon II memerintahkan kepada Pejabat Eselon tll selaku pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi kegiatarr pertemuan /rcpatyang membutuhkan walrtu penyelesaian diluar karrtor (kerjasama dengan PPK) | I- | l I I I I I I | | | | Agenda kerja | t hari | Disposisi | Disposisi eselon [I |
| 2 | Pejabat Eselon III merrgidentifi kasi kegiatarr pertemuan/rapat darr lrr€gampaikan surat permohonan pir{am fasifitas ruang pertemuan Irapat kepada pengelola ruang pertemuan /rapat di instansi setempat | | I I | | | | Disposisi | t hari | KAK/TOR kegiatanr dan Surat permohonan piqiam fasilitas ruanS pertemuan / rapat | Proses identifikasi kegiatan |
| 3 | Pejabat Eselon IV Pengelola Ruang Pertemuan/ Rapat dan Pengelola Ruang Pertemuan/ Rapat Instansi setempat menyarlpaikan surat jawaban ada/tidak adanyafasilitas ruarry lrcrtemuan / r apat kepada Pejabat Eselon ilI | | | Ya < Tidak | | | KAK/TOR k%iatan/Surat permohonan piqiam fasilitas ruang pertemuan /rapat | I hari | Disposisi, Surat iawaban ada/tidalcnya fasilitas ruang Pertemuan/ Rapat | Jika fasilitas terserlia, kegiatarr pertemuan /ra,pat dillaksanakan di instansi setempat |
| I | 2 | 4 | 5 | | I | 9 | 1() | 1l |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Esolon III mengusulkan kegiatan pertemuan/ rapat di luar karrtor kepada PPK yang dilengkapi dengan surat iawaban ada/ tidak adarrya ketersediaan fasilitas ruang pertemuan lrapat dari Pejabat Eselon IV pengelola di instansi seteapat | I I - I | | 6 | DPA, RKAL, TOR, KAK, RAB, dArr dilengkapi dokumen pendukung | I hari | Konsep surat usulan kegiatart pertemuan /rapat di luar kantor, beserta dokumen pendukung | |
| 5 | Melakukan penelaatran atas usulan kegiatan berdasarkan DIPA, RKAKL, TOR, KAK, RAEI, dilengkapi dengan dolnrmen-dolmmen pendukung termasuk surat jarraban ada/ tidak adarrYa ketersediaan fasilitas ruang pertemuan /rapat dari pejabat eselon IV pengelola diinstansi setempat, serta menyampaikannya kepada pejabat eselon II | f | | Tidak | Konsep surat usulan kegiatart pertemuan lrapat di luar kantor, beserta dokumen pendulnrng | t heri | Hasil telaah atas usulan kegiatan -^J--rr^^ l-^^^< Psrusssqll Lql,r4L di luar karrtor, beserta dokumen pendukung | |
| 6 | Pejabat Eselon II memeriksa hasil telaah PPK, menyetujui dan menandatangani surat pernyataan keterbatasan fasilitas ruang perteauan lrapat di luar kantor | | | | Hasil telaatr atas usulan kegiatart pertemuan /rapat di luar karrtor, beserta dokumen pendukung | f hari | Surat persetqiuan dan pernyataan keterbatasan fasilitas ruang pertemuan/rapat di luar kantor | |
| 7 | Peja.bat Eselon III melaksanakan kegiatart pertemuan lrapat di luar karrtor dan membuat konseP lalroran hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan / r aPat diluar karrtor kepada PPK | *- | | | Surat persetujuan dan pernyataan keterbatasan fasilitas ruang pertemuan /rapat di luar karrtor | L hari | Konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatarr pertemuan lrapat di luar karrtor beserta keluaran output | Keluaran (output) kegiatan, benrpa: 1) Dokumentasi hasil rapat (foto/rekaoart audio/visual); 2) Notulensi rapat/laporan; dan 3) Draft hadir peserta rapat |
| I | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | I | 1() | ll |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | PPK menyampaikan draft laporan hasil pelaksanaan pertemuan /rapat di luar karrtor kepada Eselon II (penanggungi awab kegiatarr) | | | | Konsep lalroran hasil pelaksanaan kegiatarr pertemuan lrapat di luar karrtor beserta keluaran output | t hari | Draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan /rapat di luar kantor beserta keluaran (output) | |
| I | Pejabat eselon II menandatangarri draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor | l | | | Draft laporan hasil pelaksanaarr kegiatarr pertemuan /r.apat diluar kantor beserta keluaran (output) | t hari | laporan hasil pelaksanaan kegiatarr pertemuan /rapat di luar karrtor beserta keluaran output | |
| 10 | M endolinrmentasikan lalroran hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan I rapat diluar kantoryarry sudah ditandatangarri eselon II dan menyampaikannya seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan. | I | | | l.aporan hasil pelaksanaan kegiatarr pertemuan /rapat diluar kantor beserta keluaran output | 1O menit | Laporan, bukti, dan dokumnetasi | Tanda terima laporan pelaksanaan kegiatarr pertemuan /rcpat di luar karrtor. |
BI'PATI SITT'BONDO,
'J
N/A
Preamble

Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah perlu membuat aturan yang mengatur Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
- b. bahwa untuk dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto .
Mengingat
: 1.
Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
1
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021 );
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022 );
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024 );
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027 );
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang -Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) .
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

- (1). Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2). Selaku Pejabat pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah .
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

- (1). Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan keputusan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan Anggaran ;
- (2). Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya ;
- (3). Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Mekanisme Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran Keuangan Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

- (1). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) tidak dibenarkan memegang uang tunai hasil penerimaan Keuangan Daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat ) jam ;
- (2). Untuk Kecamatan / Desa yang jauh dan sulit komunikasi dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3). Uang tunai hasil Pemungutan / Penerimaan dimaksud ayat (1) disetor seluruhnya kedalam Kas Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

- (1). Untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan Keuangan Daerah Kepala Daerah dapat menunjuk Kolektor pemungut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2). Kolektor pemungut dimaksud ayat (1) harus menyetor seluruh penerimaan pada hari yang bersangkutan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada unit kerja masing - masing dan atau ditentukan lain oleh Kepala Daerah .
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6

Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 termasuk pula di dalamnya Pungutan, Penerimaan dan penyetoran dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan lainnya yang sah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi Administrasi, sanksi Pidana dan atau sanksi Perdata sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan Asas Keadilan dan Kepatuhan.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun Anggaran tertentu.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12

- (1). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan ;
- (2). Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (3). Perhitungan APBD ditetapkan selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (4). Penyerahan Rancangan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD disampaikan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah batas waktu penetepannya.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14

APBD disusun dengan pendekatan Kinerja.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15

Dalam menyusun APBD, Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 16

- (1). Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan ;
- (2). Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja ;
- (3). Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia Anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- (4). Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 17

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 18

- (1). Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian Anggaran tersendiri ;
- (2). Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 19

- (1). Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan Dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran ;
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari dana penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 20

- (1). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
- a. Pendapatan ;
- b. Belanja Daerah ;
- c. Pembiayaan.
- (2). Selisi lebih Pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut Surplus Anggaran ;
- (3). Selisih Kurang Pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut Defisit Anggaran ;
- (4). Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah Surplus / Defisit Anggaran.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 21

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan ;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja ;
- (3). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 22

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 23

- (1). Penganggaran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD ;
- (2). Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan di kelola dalam APBD ;
- (3). Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada Rekening Dana Cadangan ;
- (4). Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 24

- (1). Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari Rencana Belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman ;
- (2). Pemerintah Daerah dapat mencari sumber - sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan ;
- (3). Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi dalam bentuk penyertaan Modal, Deposito atau bentuk Investasi lainnya sepanjang hal tersebut dapat memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuidasi keuangan Pemerintah Daerah ;
- (4). Sumber - sumber pembiayaan lain dan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5). Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber sumber pembiayaan lain dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan setiap akhir Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya pada DPRD.
Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 25

- (1). APBD yang disusun dengan pendekatan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
- c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal / Pembangunan.
3. (2). Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan Standar dan Analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 26

- (1). Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Arah dan kebijakan umum APBD ;
- (2). Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD ;
- (3). Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan pertimbangan kondisi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.
Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 27

- (1). Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan ;
- (2). Apabila Rancangan APBD tidak disetuji DPRD Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut ;
- (3). Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD
- (4). Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnnya sebagai dasar penyusunan Keuangan Daerah.
Bagian Keempat
Perubahan APBD
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 28

- (1). Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
- a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat Strategis ;
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 29

- (1). Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan Intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut ;
- (2). Semua manfaat yang bernilai uang berupa Komisi, Rabat, Potongan, Bunga atau Nama lain sebagi akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah ;
- (3). Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini atau Ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 30

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 31

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 32

- (1). Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti - bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- (2). Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 33

- (1). Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ;
- (2). Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat Perintah membayar ;
- (3). Bendaharawan umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 34

- (1). Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD ;
- (2). Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- (3). Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau Unit Usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan ;
- (4). Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 35

Penggunaan Anggaran Belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberitahukan Kepada DPRD.
Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Daerah
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 36

- (1). Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah ;
- (2). Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ;
- (3). Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas, Lembaga Tehnis, Kecamatan, Kelurahan adalah pengguna barang bagi Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Dinas Daerah / Lembaga Tehnis Daerah / Kecamatan / Kelurahan yang dipimpinnya.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 37

- (1). Pengadaan barang dan atau jasa lainnya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perngkat Daerah yang bersangkutan ;
- (2). Pengadaan barang dan jasa atau beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 38

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 39

Dalam hal Pengelolaan Barang Daerah menghasilkan Penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.
BAB V - PERHITUNGAN APBD
Pasal 40

Setiap akhir tahun Anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat Perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara Realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
BAB V - PERHITUNGAN APBD
Pasal 41

Perhitungan APBD harus menghitung selisi antara Realisasi Penerimaan dengan Anggaran Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran dengan Anggaran Pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
BAB VI - PINJAMAN DAERAH
Pasal 42

- (1). Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
- a. Dalam Negeri ;
- b. Luar Negeri.
- (2). Pinjaman Daerah dari Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bersumber dari :
- a. Pemerintahan Pusat ;
- b. Lembaga Keuangan Bank ;
- c. Lembaga Keuangan bukan Bank ;
- d. Masyarakat ;
- e. Sumber lainnya.
- (3). Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa Pinjaman Bilateral atau Pinjaman Multilateral.
BAB VI - PINJAMAN DAERAH
Pasal 43

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua ) jenis :
- a. Pinjaman Jangka Panjang ;
- b. Pinjaman Jangka Pendek.
Bagian Kedua
PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH
BAB VI - PINJAMAN DAERAH
Pasal 44

- (1). Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat ;
- (2). Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan membiayai Belanja Administrasi Umum serta Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
BAB VI - PINJAMAN DAERAH
Pasal 45

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus Kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.
BAB VII - PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 46

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut ;
- a. Jumlah Kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebih 75 % (tujuh puluh lima persen ) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya ;
- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio ( DSGR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).
BAB VII - PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 47

- (1). Jumlah Maksimal Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 ( satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan ;
- (2). Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan pertimbangan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya ;
- (3). Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.
Bagian Kedua
Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman Daerah
BAB VII - PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 48

- (1). Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang dibiayai dari pinjaman tersebut ;
- (2). Batas Maksimal masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek.
- (3). Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk masa tenggang ;
- (4). Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktu Pinjaman dan masa tenggang ditetapkan Daerah dengan persetujuan DPRD;
- (5). Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman Luar negeri yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Larangan Pinjaman
BAB VII - PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 49

- (1). Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat pinjaman terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan bebas atas keuangan Daerah ;
- (2). Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam mempereloh Pinjaman Daerah ;
- (3). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
BAB VIII - PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
Pasal 50

- (1). Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD ;
- (2). Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah melakukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman ;
- (3). Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman ;
- (4). Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanda tangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman ;
- (5). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.
BAB VIII - PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
Pasal 51

- (1). Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen - dokumen lain yang diperlukan untuk melakukan evaluasi ;
- (2). Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditanda tangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah ;
BAB VIII - PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
Pasal 52

- (1). Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat ;
- (2). Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen - dokumen lain yang diperlukan ;
- (3). Terhadap usulan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut ;
- (4). Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat ;
- (5). Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat ;
- (6). Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditanda tangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman luar negeri.
BAB IX - PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH
Pasal 53

- (1). Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD ;
- (2). Pembayaran kembali Pinjaman Daerah bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri ;
- (3). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah ;
- (4). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman ;
BAB XI - PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH Pasal 55
Pasal 56

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :
- a. Laporan Perhitungan APBD ;
- b. Nota Perhitungan APBD ;
- c. Laporan Aliran Kas ;
- d. Neraca Daerah.
BAB XI - PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH Pasal 55
Pasal 57

- (1). Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan secara priodik ;
- (2). Sistem prosedur pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
BAB XI - PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH Pasal 55
Pasal 58

Penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
BAB XII - PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 59

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
BAB XII - PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 60

Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan APBD dan perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas ) hari setelah ditetapkan.
BAB XII - PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 61

- (1). Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2). Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah ;
- (3). Pengawas Pejabat Internal mengelolah Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil maupun dari unsur masyarakat yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pengawasan ;
- (4). Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.
BAB XIII - PEMERIKSA KEUANGAN DAERAH
Pasal 62

Pemeriksa atas pelaksanaan, Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB XIV - SANKSI ATAS KERUGIAN KEUANGAN DAERAH Pasal 63
Pasal 64

- (1). Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2). Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 28 Agustus 2003
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Di undangkan di
: Jeneponto
Pada tanggal
: 1 September 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 86
BUPATI JENEPONTO
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 4 TAHUN 2003
T E N T A N G
POKOK - POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

- (1). Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2). Selaku Pejabat pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah .
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

- (1). Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan keputusan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan Anggaran ;
- (2). Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya ;
- (3). Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Mekanisme Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran Keuangan Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

- (1). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) tidak dibenarkan memegang uang tunai hasil penerimaan Keuangan Daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat ) jam ;
- (2). Untuk Kecamatan / Desa yang jauh dan sulit komunikasi dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3). Uang tunai hasil Pemungutan / Penerimaan dimaksud ayat (1) disetor seluruhnya kedalam Kas Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

- (1). Untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan Keuangan Daerah Kepala Daerah dapat menunjuk Kolektor pemungut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2). Kolektor pemungut dimaksud ayat (1) harus menyetor seluruh penerimaan pada hari yang bersangkutan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada unit kerja masing - masing dan atau ditentukan lain oleh Kepala Daerah .
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6

Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 termasuk pula di dalamnya Pungutan, Penerimaan dan penyetoran dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan lainnya yang sah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi Administrasi, sanksi Pidana dan atau sanksi Perdata sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan Asas Keadilan dan Kepatuhan.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun Anggaran tertentu.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12

- (1). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan ;
- (2). Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (3). Perhitungan APBD ditetapkan selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (4). Penyerahan Rancangan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD disampaikan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah batas waktu penetepannya.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14

APBD disusun dengan pendekatan Kinerja.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15

Dalam menyusun APBD, Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 16

- (1). Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan ;
- (2). Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja ;
- (3). Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia Anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- (4). Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 17

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 18

- (1). Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian Anggaran tersendiri ;
- (2). Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 19

- (1). Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan Dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran ;
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari dana penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 20

- (1). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
- d. Pendapatan ;
- e. Belanja Daerah ;
- f. Pembiayaan.
- (2). Selisi lebih Pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut Surplus Anggaran ;
- (3). Selisih Kurang Pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut Defisit Anggaran ;
- (4). Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah Surplus / Defisit Anggaran.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 21

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan ;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja ;
- (3). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 22

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 23

- (1). Penganggaran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD ;
- (2). Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan di kelola dalam APBD ;
- (3). Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada Rekening Dana Cadangan ;
- (4). Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 24

- (1). Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari Rencana Belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman ;
- (2). Pemerintah Daerah dapat mencari sumber - sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan ;
- (3). Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi dalam bentuk penyertaan Modal, Deposito atau bentuk Investasi lainnya sepanjang hal tersebut dapat memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuidasi keuangan Pemerintah Daerah ;
- (4). Sumber - sumber pembiayaan lain dan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5). Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber sumber pembiayaan lain dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan setiap akhir Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya pada DPRD.
Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 25

- (1). APBD yang disusun dengan pendekatan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
- d. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
- e. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
- f. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal / Pembangunan.
3. (2). Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan Standar dan Analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 26

- (1). Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Arah dan kebijakan umum APBD ;
- (2). Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD ;
- (3). Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan pertimbangan kondisi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.
Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 27

- (1). Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan ;
- (2). Apabila Rancangan APBD tidak disetuji DPRD Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut ;
- (3). Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD
- (4). Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnnya sebagai dasar penyusunan Keuangan Daerah.
Bagian Keempat
Perubahan APBD
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 28

- (1). Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
- d. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat Strategis ;
- e. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
- f. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 29

- (1). Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan Intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut ;
- (2). Semua manfaat yang bernilai uang berupa Komisi, Rabat, Potongan, Bunga atau Nama lain sebagi akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah ;
- (3). Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini atau Ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 30

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 31

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 32

- (1). Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti - bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- (2). Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 33

- (1). Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ;
- (2). Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat Perintah membayar ;
- (3). Bendaharawan umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 34

- (1). Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD ;
- (2). Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- (3). Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau Unit Usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan ;
- (4). Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 35

Penggunaan Anggaran Belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberitahukan Kepada DPRD.
Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Daerah
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 36

- (1). Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah ;
- (2). Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ;
- (3). Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas, Lembaga Tehnis, Kecamatan, Kelurahan adalah pengguna barang bagi Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Dinas Daerah / Lembaga Tehnis Daerah / Kecamatan / Kelurahan yang dipimpinnya.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 37

- (1). Pengadaan barang dan atau jasa lainnya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perngkat Daerah yang bersangkutan ;
- (2). Pengadaan barang dan jasa atau beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 38

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN APBD
Pasal 39

Dalam hal Pengelolaan Barang Daerah menghasilkan Penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.
BAB V - PERHITUNGAN APBD
Pasal 40

Setiap akhir tahun Anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat Perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara Realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
BAB V - PERHITUNGAN APBD
Pasal 41

Perhitungan APBD harus menghitung selisi antara Realisasi Penerimaan dengan Anggaran Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran dengan Anggaran Pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
BAB VI - PINJAMAN DAERAH
Pasal 42

- (1). Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
- c. Dalam Negeri ;
- d. Luar Negeri.
- (2). Pinjaman Daerah dari Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bersumber dari :
- f. Pemerintahan Pusat ;
- g. Lembaga Keuangan Bank ;
- h. Lembaga Keuangan bukan Bank ;
- i. Masyarakat ;
- j. Sumber lainnya.
- (3). Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa Pinjaman Bilateral atau Pinjaman Multilateral.
BAB VI - PINJAMAN DAERAH
Pasal 43

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua ) jenis :
- c. Pinjaman Jangka Panjang ;
- d. Pinjaman Jangka Pendek.
Bagian Kedua
PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH
BAB VI - PINJAMAN DAERAH
Pasal 44

- (1). Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat ;
- (2). Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan membiayai Belanja Administrasi Umum serta Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
BAB VI - PINJAMAN DAERAH
Pasal 45

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus Kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.
BAB VII - PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 46

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut ;
- c. Jumlah Kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebih 75 % (tujuh puluh lima persen ) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya ;
- d. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio ( DSGR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).
BAB VII - PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 47

- (1). Jumlah Maksimal Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 ( satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan ;
- (2). Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan pertimbangan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya ;
- (3). Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.
Bagian Kedua
Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman Daerah
BAB VII - PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 48

- (1). Batas Maksimal Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang dibiayai dari pinjaman tersebut ;
- (2). Batas Maksimal masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek.
- (3). Jangka Waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk masa tenggang ;
- (4). Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktu Pinjaman dan masa tenggang ditetapkan Daerah dengan persetujuan DPRD;
- (5). Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman Luar negeri yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Larangan Pinjaman
BAB VII - PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 49

- (1). Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat pinjaman terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan bebas atas keuangan Daerah ;
- (2). Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam mempereloh Pinjaman Daerah ;
- (3). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
BAB VIII - PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
Pasal 50

- (1). Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD ;
- (2). Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah melakukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman ;
- (3). Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman ;
- (4). Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanda tangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman ;
- (5). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.
BAB VIII - PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
Pasal 51

- (1). Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen - dokumen lain yang diperlukan untuk melakukan evaluasi ;
- (2). Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditanda tangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah ;
BAB VIII - PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
Pasal 52

- (1). Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat ;
- (2). Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen - dokumen lain yang diperlukan ;
- (3). Terhadap usulan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut ;
- (4). Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat ;
- (5). Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat ;
- (6). Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditanda tangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman luar negeri.
BAB IX - PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH
Pasal 53

- (1). Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD ;
- (2). Pembayaran kembali Pinjaman Daerah bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri ;
- (3). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah ;
- (4). Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman ;
BAB XI - PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH Pasal 55
Pasal 56

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :
- e. Laporan Perhitungan APBD ;
- f. Nota Perhitungan APBD ;
- g. Laporan Aliran Kas ;
- h. Neraca Daerah.
BAB XI - PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH Pasal 55
Pasal 57

- (1). Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan secara priodik ;
- (2). Sistem prosedur pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
BAB XI - PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH Pasal 55
Pasal 58

Penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
BAB XII - PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 59

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
BAB XII - PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 60

Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan APBD dan perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas ) hari setelah ditetapkan.
BAB XII - PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 61

- (1). Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2). Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah ;
- (3). Pengawas Pejabat Internal mengelolah Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil maupun dari unsur masyarakat yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pengawasan ;
- (4). Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.
BAB XIII - PEMERIKSA KEUANGAN DAERAH
Pasal 62

Pemeriksa atas pelaksanaan, Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB XIV - SANKSI ATAS KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 63

- (1). Setiap Kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus dijatuhi hukuman bagi yang bersalah dan atau yang lalai ;
- (2). Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB XIV - SANKSI ATAS KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 64

- (1). Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2). Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal
: 28 Agustus 2003
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Di undangkan di
: Jeneponto
Pada tanggal
: 1 September 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 86