Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa memenuhi kelenluan Pasal 181 ayal (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerinlahan Daerah sebagaimana lelah diubah lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraluran Daerah lenlang Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (DPRD) unluk memperoleh perselujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraluran Daerah lenlang Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerinlah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta priorilas dan plafon anggaran yang lelah disepakali bersama anlara Pemerinlah Daerah dengan DPRD pada langgal 30 bulan November lahun 2011 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menelapkan Rancangan Peraluran Daerah lenlang Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lenlang Pembenlukan Daerahdaerah Kabupalen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nemer 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomer 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepubJikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepubJikIndonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepubJikIndonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraluran Pemerinlah Nomor 5 Tahun 2009 lenlang Banluan Keuangan kepada Partai Polilik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
25. Peraluran Pemerinlah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaalan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tenlang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Inlensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
30. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 16 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 1 OlE);
32. Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 -2013 (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2008 Nomor 9/E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha
Menetapkan
Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/E).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANG KALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri
dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp. 62.836.209.595,00;
- b. Dana Perimbangan, sejumlah Rp. 870.076.859.491,00;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sejumlah Rp.141.977.541.603,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah, sejumlah Rp. 12.200.216.185,00;
- b. Retribusi Daerah, sejumlah Rp. 18.545.650.193,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sejumlah Rp. 1.769.795.696,00;
- d. Lain-lain Pendapalan Asli Daerah yang sah, sejumlah Rp.30.320.547.521,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b, lerdiri dari jenis pendapalan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sejumlah Rp. 98.208.169.491,00;
- b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rp. 700.513.200.000,00;
- c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp. 71.355.490.000,00
- (4) Lain-lain Pendapalan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c, lerdiri dari jenis pendapalan :
- a. Hibah, sejumlah Rp. 905.707.625,00;
- b. Dana Darural, sejumJahRp. 0,00;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, sejumlah Rp.31.967.825.418,00;
- d. Dana Penyesuaian dan Olonomi Khusus, sejumlah Rp. 73.679.323.560,00;
- e. Banluan Keuangan dari Propinsi alau Pemerinlah Daerah lainnya, sejumlah Rp. 35.424.685.000,00
PasaJ 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 2, lerdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp. 673.652.373.732,00;
- b. Belanja Langsung, sejumlah Rp. 533.822.533.921,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a, lerdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp. 604.590.418.672,00;
- b. Belanja Bunga, sejumlah Rp. 0,00;
- c. Belanja Subsidi, Sejumlah Rp. 0,00;
- d. Belanja Hibah, sejumlah Rp. 38.837.666.500,00;
- e. Belanja Banluan Sosial, sejumlah Rp. 1.030.945.160,00;
- f. Belanja Bagi HasiJ,sejumlah Rp. 0,00;
- g. Belanja Banluan Keuangan, sejumlah Rp. 27.693.343.400,00;
- h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp. 1.500.000.000,00.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b, lerdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp. 85.590.603.582,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp. 142.779.467.211,00;
- c. Belanja Modal, sejumlah Rp. 305.452.463.128,00
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:
- a. Penerimaan, sejumlah Rp. 134.162.296.964,00;
- b. Pengeluaran, sejumlah Rp. 1.578.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp. 133.813.447.564,00;
- b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp. 0,00;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sejumlah Rp.132.256.038,00.;
- d. Penerlmaan Pinjaman Daerah, sejumlah Rp. 0,00;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp. 216.593.362,00;
- f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp. 0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp. 0,00;
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp. 1.578.000.000,00;
- c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp. 0,00;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp. 0,00.
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran
2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II
4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
5. Lampiran V Rekapilulasi Belanja Daerah unluk Keselarasan dan
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabalan;
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII
- Rekapilulasi Belanja Daerah menurul Urusan
- Pemerinlahan Daerah, Organisasi Saluan Kerja Perangkal Daerah, Program dan Kegialan;
- Kelerpaduan Urusan Pemerinlahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Piulang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Inveslasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel Telap Daerah;
- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- Daftar kegialan-kegialan lahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
N/A
Pasal 6

Bupali menetapkan Peraluran Bupali lentang Penjabaran Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Disahkan di Bangkalan
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal
27 DcscmbC1.' 2011
SEKRETARlsD.AERA:!'l-JU.BUPATEN BANGKALAN ~~\&gt;-" ",htJ~~'\
LEM~ DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011
NOMOR
4/A