PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 1962
Tentang POKOK-POKOK PERUMAHAN
Berlaku: 3 Agustus 1962
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk mencukupi kebutuhan pokok akan perumahan perlu
- a. diadakan pembangunan perumahan secara meluas;
- b. bahwa karena keadaan yang mendesak soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Mengingat
Mendengar
- 1.
- pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
3. Pasal-pasal 3, 7, 8 dan 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960;
- Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial;
Memutuskan :
Dengan mencabut Undang-undang No.3 Drt. tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.43) dan Undang-undang No. 25 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 73) serta membatalkan segala peraturan perumahan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini;
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pokok-
- pokok Perumahan.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila memperoleh persetujuan pemilik.
- (2) Hubungan sewa-menyewa yang mengandung perlindungan bagi pemilik dan penyewa serta pedoman harga sewa yang layak diatur dengan Peraturan Pemerintah.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Urusan perumahan diatur oleh Menteri Sosial, kecuali yang termasuk bidang Departemen lain.
- (2) Ketentuan-ketentuan pidana yang diperlukan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan tersendiri dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Semua peraturan yang dapat menghambat pembangunan perumahan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN
- (2) Pelaksanaan serta semua akibat hukum yang timbul karena dicabutnya atau dibatalkannya peraturan-peraturan perumahan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan keadaan khusus dalam masa peralihan.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan.
- (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd
SUKARNO.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Kekurangan perumahan hanya dapat diatasi dengan menambah jumlah perumahan yang ada serta diberikan kebebasan kepada rakyat untuk membangun dan menetapkan penggunaannya, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang berwenang.
Guna lancarnya perumahan yang dipandang memenuhi syarat-syarat kesehatan, kesusilaan dan keindahan serta diatur dengan cara-cara yang mudah, serta sesuai dengan perencanaan kota/desa dan tata-laksana pembangunan.
Yang dimaksudkan dengan perumahan disini ialah semua bagunan yang dipergunakan oleh seseorang, perusahaan, badan-badan dan sebagainya untuk tempat tinggal atau untuk keperluan lain. Pantas pula kepada perwakilan dan warga negara asing diberikan kesempatan untuk turut pula membangun perumahan guna mencukupi keperluannya sesuai dengan petunjuk-petun- Pemerintah jangan sampai menimbulkan hak-hak exteritorial.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Pemakaian perumahan diatur selanjutnya berdasarkan hubungan biasa dengan persetujuan pemiliknya dalam suatu Peraturan Pemerintah, sehingga tidak diperlukan lagi adanya Surat Ijin Perumahan (S.I.P.) seperti diatur dalam peraturan-peraturan yang terdahulu.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Urusan Perumahan yang ada pada Menteri Sosial secara berangsur-angsur sebagian atau seluruhnya dapat diserahkan kepada Kepala Daerah; begitu pula urusan-urusan perumahan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 10) tetap menjadi kekuasaan dan wewenang Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang pelaksanaan selanjutnya akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Akibat yang timbul karena perubahan pengaturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah yang diundangkan bersama-sama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas.
Diketahui :
Sekretaris Negara, ttd
MOHD. ICHSAN.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2476