PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 52 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PONTIANAK
Berlaku: 15 November 2016
N/A
Pasal 34

Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. ukuran media kurang dari 2 M 2 (dua meter persegi);
2. bukan merupakan nama dari sebuah produk (brand);
3. tidak digandeng dengan nama produk komersil; dan
4. tidak mencirikan identitas perusahaan/usaha.
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang ditempatkan pada kendaraan dan tidak bersifat komersil;
- f. atribut/gambar orang dari Partai Politik yang diselenggarakan dalam rangka kampanye Pemilihan Umum; dan
- g. reklame yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang tidak menggandung unsul komersil.
3. Ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 40

- (1) Penertiban terhadap bangunan reklame dilakukan oleh Dinas atau bersama Tim Teknis Reklame terhadap:
- a. bangunan reklame tidak berizin;
- b. bangunan reklame yang masih berdiri dengan izin yang sudah habis masa berlakunya;
- c. bangunan reklame yang berdiri terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan yaitu perubahan terhadap titik lokasi, konstruksi, ukuran dan bentuk bangunan reklame.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penertiban atau pembongkaran terhadap bangunan reklame yang berdiri, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh PTSP dan tembusannya disampaikan kepada Satpol PP.
- (4) Terhadap bangunan reklame yang telah habis masa berlakunya yang tidak dicabut atau dibongkar oleh penyelenggara bangunan reklame, maka penertiban dan pembongkaran tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP atau perangkat daerah Pengelola Pajak Daerah, dan pemilik/penyelenggara reklame diberikan sanksi black list .
- (5) Terhadap bangunan reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang serta tidak dilakukan pembongkaran, menjadi milik Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 42

- (1) Penertiban penyelenggaraan reklame yang terpasang sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan/penyelimutan dan/atau pembongkaran.
- (2) Terhadap reklame permanen yang telah terdaftar sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan/penyelimutan dan/atau pembongkaran terhadap material bidang reklame yang terpasang, penyelenggaraan reklame terlebih dahulu diberikan surat teguran I, surat teguran II dan surat teguran III dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Terhadap reklame permanen dan insidentil yang belum/tidak terdaftar dapat dilakukan tindakan penyegelan, penutupan, pemnyelimutan dan/atau pembongkaran terhadap material bidang reklame terpasang tanpa terlebih dahulu diberikan surat peringatan.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah atas nama Walikota.
- (5) Terhadap reklame yang diterbitkan tetap mempunyai kewajiban membayar sesuai jumlah/durasi penayangan.
- (6) Terhadap penyelenggaraan reklame yang diterbitkan sebagaimana dimaksdu pada ayat (2), diberikan sanksi black list hingga melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 15 November 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 15 November 2016
PJ.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
ZUMYATI
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 52