Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 TAHUN 1975
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOH 4 TAHUN 1975
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN !lAKYAT PERUBAHAN UNDANG-·UNDANG NOMOR 15 TAI"ruN 19.69 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOT.f\
DENGAN RAHMAT TUHAN YIu\JG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa de!lgan memperhatikan Ketetapan Maje1is Permusya-· waratan Rakyat Re'pub l i k Lndo ues i a Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis~garis Besar Ha1~an Negara dan Ketetapan Maje1is Permus y awara t an Raky a t RepubIi.kIndonesia No-· . "\ mor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu untuk mengadakan perubahan 'terIiadap Undang-undang Nomor 15 Tah.un 1969 tentang Pem i.Li.h an Umum Anggota› an,ggota 13adan Permusyawaratan/Perwaki1an Rakya t , ya~lg bertujuan untuk men~empurnakan sesuai dengan perk~mb an g an k c adaau ;
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasa1 20 arat (1) Und ang-vund.an g Dasar 1945 ; 1
2. Kctetapan Majc1is Permusyawaratan Rakyat Rcpub1ik Indonesia Nomor IV/MPR/197~ tentang Garis~garis Be› sar Il a l ua.n Nc g a r a
3. .3. Ketetapan Maje1is Permusyawaratan Rakyat RepubLik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum
4. Undang~undang.Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum An,ggota-a~,ggotaBadan Permusyawaratan/Perwakilan Raky a t (Lcmb.ar an Negara Tahun '1969 Nomor 58, Tambab.. an Lembaran Negara Nomor 2914) ;
- s. Undang-unda!lg Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan I . Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rcikyat, Dewan Perwaki1an Raky a t dan Dewan Perwak i lan 'Raky a t Daerah,
(Lembaran
PRESIDEN ' REPUBLIK INDONESIA
2
2
Lernba r an Ne.ga r a Taftun 19.69 Nomor 59., Tambah~n Lem-Daran N~gara Nomor 29151 ;
6. Undan g+un dan g Nomor 5 Tahun 1974 tenta!lg Po ko k-cp oko k Pcmc r i.rrt ah an ni Daerah (Lcmb ar an Ne gar a 'I'ahun I 19.74 Nomor 38, 'I'amb ah.an Lembaran Ne gar a Nomor 3037); 5
7. Und an g-cund an g Nomor 8 Tah.un , 1974 teT\ta!lg Po:kok-.po-. kok Kepegawaian CLemoaran Negar a Tahun 1974 Nomor I 55, Tamb ah an Lemb ar an Negara Nomor 3.041) , , 8
I
8. Unda!lg-unda!lg Nomor 3 Tahun 1975 ten~ang Partai Po1itik dan Go1o~gan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tamb ah.an Lembaran Ne gar a Nomo r 3Q62) ; 3
Indonesia, Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RepuD1ik I
M EMU T U S' K A 'N
ANGGOTA-ANGGOTA BADAN Menet apk an
UNDANG-·UNDANG TENTANGPERUBAHANUNDANG-·UNDANG NOMOR15 : ! ! TAlIUN 1969 TENTANG,PEMILIHAN UMUM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT., . , p'as a1 1
I
Yang dimaksucl dal am Undang+und arig Ln i den gan
:
- a. Badan Permusyaw~ratan/Perwakilan Rakyat ada1ah Majelis Pcr mus y awar at an Raky at se lan j u tny a di.s e bu t MPR, Dewan Perwaki1an Raky a t selanjutnya di.s e bu t DPR, De-· Ivan Perwaki1an Raky a t Daer ah. Ti!lgkat I se1anjutnya disebut DPRD I, dan Dewan Pe~waki1an'Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut DPRD II ; I
- D. Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II. 6
Pa s.al
I l\_
PRESIDEN REPUBLtK INDONESIA
3
PasaI I I
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-unda~g Nomor IS Ta-· hun 1969 tcnta!lg Pcm i Li.han UJ1lu~n .J\n~got~-·a!lggota Ba dan . . Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, diubaQ senagai berikut
1. Pada Pasal 2 ayat (1) ditambahkan k.ali.mat yang b.e r&gt;Dunyi "kecuali apabila Pemerintah mJmpertimba~gk.an I pe!lggunaan ha~ memilihnya, yang ketentuannya diatur Le bi.h lanjut da Lam Peraturan P~merinta1i".
2. Pada Pasal 7 ayat (1) p er kat aan "serentak secara ber-· turu t ct uru t dalam satu .h ar i" di gant i, clengan "clalam sa t u h.a r i, dan serentak d i, se Luruh. Indonesia".
3. Pada Pasal 10 ditambafL ketertuan yang dijadikan ayat 01, yang b erbuny i sebag a i, berikut : "Pe r sy ar a t an seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat l2) . . . huruf a tidak berlaku b~gi mereka yang telah dipert i.mbun g k an PC!1ggunaan hak mcm i Li hny a b er das ar kun Pa-· sal 2 ayat (J)".
4. Pada Pasal 15 ayat (.1), bagian kalimat ya!lg berbunyi "untuk pemilihan umUllladalah organisasi yang memenuhi syarat t er s ebu t da.l.arn Pasal 17 dan at au Pasal 34 ayat ())" diganti dengan "untuk ke anggo t aan Badan Pen'la-· .. , .. kilan Rakyat dalam Pemilihan Umumadalah dua Organisasi Golongan Politik dan satu :O!ganisasi G~longan , , Karya, yaitu Partai Persatuan Pemba~gunan, Partai Demok.rasi Indonesia dan Golongan Karya".
5. Pada Pasal 16 huruf b , di tambahkan k.etentuan yang ber-· I · . buny i, "s erta be rpendidikan s er endah-cr end ahnya SekoI ah, Lanj utan Pertama atau ya!lg berpe!lge t afiuan seder aj at dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan" .
6. 1?acla
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4.
- 6.. Pada Pasal 17 ayat (.1) ka t a, "seoran~" di.g an t i, de-nga]~ "s eseo r ang" dan sesudal~ ka t a "o r gan i.s as i" di.&gt;t amb afik an perkat aan "seperti terse but daLam Pas al 15 ay at 0)".
7. Pasal 17 ayat (2) dihapus.
8. Pada Pasal 18 ay a t (5), perkataan "Nama calon" d i&gt; Ii apus , dan kata It eli t e t apkan" cligan ti dengan kata "diputuskan".
9. Pada Pasal 18 ayat (6), per ka t aan "Nama cal.on" di-· ganti dengan "Nama o:rganisasi".
- 10.. Pada Pasa I 19. :ditamo.ahkan ketentuan !yang di.j adi.kan I . ayat (.4 a) , ay a t (\_4b) dan ayat (4.cl yang ber buny i seb a g a i b e r i ku t ~
- sampaikan kepada : " (\_4 a} Daftar calon he serta 1ampi.r an-·1 ampirannya di-· I
- a. Pani.t i,a Pemilihan indonesia, untuk, pemL&gt; lihan a!lggota DPR
- o. Panitia Pemilihan Daerah Ti!lgkat I, untuk pemi1ihan anggota DPRDI ,
- c. Panitia Pemi1ihan ~aerah Tingkat II, untuk pemilihan a!\ggota DPRDII. ,
- C4'b) a. Seor ang calon d it ol.ak oI eh. Pani.t i.a Pemilih.an ya!lg bersa!lgkutan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon seperti terseout da1am Pasal 16 ;
I
- berita.f:w.kan kepaela organisasi ya!lg mengajukan calon dengan dis ertai al as annya , dan organi-· . ; ,. sasi tersebut dioeri kesempatan untuk memperb.a i.k i.ny a . o. Pengeluaran seorang calon dari daftar cal on oleh Panitia Pemilihan yang 5ersangkutan eli . . ,
;
...
",
PRESIDEN REPUsLiK INDONESIA
5
- (4c) Nama calon dari o!ganisasi ya~g telah disahkan disusun dalam daftar calon dan diumumkan dalam Berita Negara/Lemnaran Daerah dan mela-. I lui media pe~gumuman lainnya secara luas dan effektif".
11. Pada Pasal 21 ayat C)), bagian kalimat ya~g berbunyi "badan perwakilan d i lakuka n secara ser e n t ak" di.g an t i de~gan "Badan Perwakilan Rakyat dilakukan serentak pada tan~gal yang sama di tempat pemungutan suara".
12. Pada Pasal 21 ayat (5), baiian kalimat yang berhunyi . :' "mas Lng+ma s i.n g j enis badan 'perwakilim" di.g an ti d.e ng an "oagi ke tiga j enis Badan Perw ak i Lan Raky a til, dan ka ta "pelaksanaannya" diganti dengan "ha l+.ha L lain menge-· nai surat suara".
- 1.3. Pacla Pa s a l 23 di t ambahk an ayat' CIa)' ya~g ketentuari-· nya berbunyi "Pe ne t ap an bagi c~lon yang di.ny a t akan terpi1ih un t uk, keanggotaan ~DPR, DPRD I, dan DPRD JI . . , terikat pada nomor urut clal'am daftar calon ya~g sudah disahkan".
- , ' PANITIA PEMERIKSJ\ANDAN PERMULAANKEANGGOTAAN"d~gan~ ti dengan "PENGGANTIAN TERPILIH DAN PANITIA PEMERIK-· SAAN". I 14. Judt.il..