PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 1962
Tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 PRP TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
Berlaku: 23 Nopember 1962
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1962 TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 PRP TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
Presiden Republik Indonesia,
Membaca
:
surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 16 Nopember 1962 No. W.M.P. Keu - 266/62 ;
Menimbang
:
- a. bahwa Bank Pembangunan Indonesia dalam peranannya sebagai pendorong aktivitas ekonomi kearah pembentukan masyarakat Sosialis Indonesia, harus juga bekeja atas dasar norma-norma perbankan;
- b. bahwa unuk melaksanakan tugas tersebut huruf a, kepada Bank Pembangunan Indonesia perlu diberikan modal dasar yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan ;
- c. bahwa selanjutnya memperbesar modal dasar seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan efisiensi dengan tidak melupakan jaminan hukum ;
- d. bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
5. : 1. (1) Undang-
6. Pasal 5 ayat (1) pasal 23 ayat (4) pasal 22 ayat undang Dasar Republik Indonesia ;
2. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 15 Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia ;
3. Aturan ...
Metetapkan
3. Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar Republik Indonesia jopasal-pasal 69 70 dan 71 Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia (Staatsblad 1925 No. 448) segaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undangundang Nol 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 49);
4. Pasal 2 Undang-undang No. 30 Prp tahun 1960 tentang Peleburan Bank Industri Negara kedalam Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 87);
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;
Memutuskan :
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 65).
N/A
Pasal 4

Undang-undang No. 21 Prp. tahun 1960 diubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

.
- (1) a. Modal dasar Bank berjumlah sepuluh milyard rupiah dan terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan .
- b. Modal dasar Bank tidak terbagi atas saham-saham
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1962 Pejabat Sekretaris Negara, ttd
A.W. SURJOADININGRAT.
- (2) Bank dapat memperkuat keuangannya dengan :
- a. bahagian laba dari perusahaan-perusahaan Negara yang diperruntukan bagi bank sebagaimana ditetapkan pada pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59, Tambahan LembaranNegara No. 1989) tentang perusahaan Negara
- b. hasil-hasil usaha tersebut pada ayat 6 huruf b sampai/ dengan huruf c.
- (3) Modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperbesar dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
N/A
Pasal 2

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1962 Pejabat Presiden Republik Indonesia ttd
DJUANDA.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Dalam usahanya memperoleh pembelanjaan untuk Pembangunan Semesta, Bank Pembangunan Indonesia harus berusaha agar pembelanjaan tersebut sedapat mungkin tidak memberatkan beban rakyat.
Untuk itu maka perlu diusahakan dan dipupuknya suatu "revolving fund" yang lambat-laun harus berubah sifatnya menjadi "self generating", artinya bahwa "fund" tersebut harus dapat memancarkan kekuatan sedemikian rupa, sehingga akhirnya seluruh pembangunan semesta dapat dibelanjai dari "fund" itu.
Untuk dapat memenuhi usaha tersebut diatas maka perlu diberikan modal permulaan kepada Bank Pembangunan Indonesia yang terlepas dari Anggaran Belanja Negara dan admininistrasinya.
Hal ini adalah sesuai dengan maksud yang dikandung waktu mendirikan Bank Pembangunan Indonesia sebagaimana dapat dibaca dalam penjelasan Undangundang No. 21 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 65).
Selanjutnya modal dasar yang telah terpisahkan tadi dapat diperbesar menurut keperluan pembesaran modal ini tidak lagi dilakukan dengan Undang-undang tetapi sudah dirasa cukup dengan Peraturan Pemerintah saja, demikian itu karena tidak mengurangkan jaminan hukumnya dan untuk mempercepat prosedur.
Akhirnya kepada Bank Pembangunan Indonesia telah diberikan pula modal tambahan berupa kekayaan Bank Industri Negara yang telah dilebur kedalam Bank Pembangunan Indonesia (Undang-undang No. 30 Prp tahun 1960) (LembaranNegara tahun 1960 No. 87).
PENJELASAN
Pasal 1 .

Cukup jelas.Diketahui : Pejabat Sekretaris Negara, ttd A.W. SURJOADININGRAT.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2519