PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2013
Tentang BUPATI SJTUBONDO,
Berlaku: 7 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PELAY AMAN KEPELABUHANAN
. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E8A
BUPATI SJTUBONDO,
: a.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan atas retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah r Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Besuki dan Jangkar Kabupaten Situbondo dalam beberapa ketentuannya perlu diganti; ·
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang› Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
...
,.
•
~
,-...
2
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.SI Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.51 Tahun 2001 tentang Pengoperasian Pelabuhan Umum;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 1991 Seri C Nomor 5);
4
29. Peraturan Daerah Ka bu paten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Dengan Peraetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAII TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika Kabupaten Situbondo.
6. Sadan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, OrganisasiMassa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
j
5
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiaatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pen um pang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
10. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan anglrutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ a tau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
11. Pelabuhan Pengumpan lokal adalah Pelabuhan pengumpan sekunder yang fungsi pokoknya untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utarna dan/ a tau pelabuhan regional
12. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
13. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
14. Daerah Linglrungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
15. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
16. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
11. 1 7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda tennasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.
I
•
6
kendaraan air, serta alat apapun dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
18. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar clan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu, dan naik turun penumpang, dan/ a tau tempat bongkar muat barang.
19. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
20. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhn, tennasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan fonnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga/ denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
t
f
7
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhan yang melayani angkutan di perairan dan angkutan laut pelayaran rakyat termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan danau dan sungai yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian objek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, meliputi :
- a. Jasa pelayanan pendaratan kapal, meliputi :
1. Jasa labuh;
2. Jasa tambat/dermaga.
- b. Jasa pelayanan pelabuhan, meliputi:
1. Jasa pelayanan barang;
2. Jasa penumpukan;
3. J asa masuk kendaraan.
- c. Jasa kepelabuhan lainnya, meliputi:
1. Sewa tanah, bangunan, dan perairan;
2. Tanda masuk orang dan kendaraan;
3. Jasa timbang kendaraan;
4. Jasa pelayanan air tawar;
5. Jasa listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dike Iola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
- a. kapal yang tidak dipakai atau yang akan di-scrapping dan dilabuhkan di tempat oleh Kepala Pelabuhan setempat;
- b. kapal perang Republik Indonesia;
- c. kapal Negara yang dipergunakan untuk tugas Pemerintah;
- d. kapal penelitian yang mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten;
- e. kapal Palang Merah;
,
8
- f. kapal yang memasuki pelabuhan khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia;
- g. kapal Search and Resque (SAR).
- i. anak di bawah umur 5 (lima) tahun;
- j. petugas atau karyawan Pemerintah Daerah yang bertempat tinggal/berdiam di Pelabuhan;
- k. Ambulance, Kereta Jenazah.
Paaal4
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan termasuk pemungut dan pemotong.
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.
'
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

- ( 1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pendekatan harga pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitamya.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku tidak ditemukan/ diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
- b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
- b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan Jasa;
- c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
- d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasa19
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak
- terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF
Pasal 12

- (1) Tarif Jasa Tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada dermaga beton/besi/kayu, pinggiran tangkis taut/ talud, dolpin, pelampung dan kapal yang sedang bersandar/tambat pada lambung kapal lain yang sedang tambat di dermaga.
- (2) Tarif Jasa Tambat untuk kapal angkutan laut dihitung dengan satuan etmal, dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung ... (satu per empat) etmal;
- b. pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung ‰ (satu per dua) etmal;
- c. pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belaas) jam sampai dengan 18 (delapan betas) jam dihitung % (tiga per empat) etmal;
- d. pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.
- (3) Pengenaan tarif jasa tambat kapal peyeberangan lintas dalam negeri yang sedang melakukan kegiatan dihitung dalam per GT per Call (sekali sandar), sedangkan bagi kapal yang istirahat dihitung dalarn satuan per GT per jam.
BAB VII - PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF
Pasal 13

Tarif Jasa Penumpukan di gudang tertutup atau gudang terbuka (lapangan), dihitung sebagai berikut:
- a. penumpukan barang di gudang tertutup atau gudang terbuka di.kenakan tarif jasa penumpukan dan berlaku selama 3 (tiga) hari, apabila lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua persen) per hari dari tarif jasa penumpukan;
- b. penumpukan dihitung sejak barang masuk/ berada di gudang saat barang dikeluarkan dari gudang.
,
BAB VII - PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF
Pasal 14

Tarif biaya tanda masuk: kendaraan ke Pelabuhan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan, sebagai berikut :
- a .
- Golongan I
sepeda;
- b. Golongan Ila
kendaraan bermotor roda 2 (dua) berupa sepeda motor;
- c. Golongan Ilb
kendaraan roda 3 (tiga) berupa bemo, bajaj, dan sejenisnya;
- d.
- Golongan III
kendaraan bermotor berupa mobil, jeep, sedan, mini cup, mini bus, milcrolet, pick up, station wagon, combi, dan sejenisnya;
- e.
- Golongan IV
kendaraan bermotor berupa bus, mobil barang/ tangki, dan sejenisnya, dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter;
- f.
- Golongan V
- g. Golongan VIa
- h. Golongan VI b
kendaraan bermotor berupa bus, mobil barang/ tangki, kendaraan penarik, dan sejenisnya, dengan panjang sampai di atas 5 (lima) meter;
kendaraan muatan bermotor berupa mobil barang/ tangki/ kereta tempel/ kereta gandeng serta alat berat roda karet, dengan berat sampai dengan 12 (dua belas) ton;
alat berat roda besi dengan berat di atas 12 {dua belas) ton.
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 15

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah dimana pelayanan dan fasilitas kepelabuhan tersebut digunakan.
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

- (1) Saat Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terutang terjadi saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
•
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dala.m hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
Pasa118
- ( 1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh basil peneriman retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.
Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Dalam hal 7 (tujuh} hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi administratif berupa bungan 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB XI - INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUT
Pasal 21

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan Kepelabuhanan.
KEBERATAN
BAB XI - INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUT
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SK.RD atau dokumen lain yang dipersarnakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XI - INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUT
Pasal 23

- ( 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Ke beratan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberat.an yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XI - INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUT
Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27

- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 28

- ( 1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana · dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
r
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENYJDIKAN
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ a tau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/ atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ..
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
Paaal32
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggaJ O 4 MAR 2013
BUPATI SJTUBONDOt