PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAHUN Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR TAHUN 2014
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014;
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 577);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 618);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 433);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 576);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 623);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2014 tenatang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 624);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1465);
34. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014;
35. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 161/DISPENDA/2014 tentang Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
36. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 572/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13));
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 16);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 17);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 18);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 21);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 22);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 25);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 26);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 27);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 12);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2014.
N/A
Pasal 1

- (1) Pendapatan :
- (2) Belanja :
- a.
semula..... Rp. 856.404.020.209,27
- b.
bertambah/(berkurang)....... Rp. 85.504.743.640,40
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan........ Rp. 941.908.763.849,67
- a.
semula................ Rp. 935.423.795.493,55
- b.
bertambah/(berkurang)............ Rp. 85.504.743.640,40
Jumlah Belanja setelah Perubahan........ Rp. 1.020.928.539.133,95
Pembiayaan :
- a. Penerimaan
- 1.
semula.................. Rp. 88.344.775.284,28
- 2.
bertambah/(berkurang)........ Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan................. Rp. 88.344.775.284,28
- b. Pengeluaran
- 1.
semula.......... Rp. 9.325.000.000,00
- 2.
bertambah/(berkurang)............... Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan................... Rp. 9.325.000.000,00
- Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan................... Rp. 79.019.775.284,28
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan..................... Rp. 0,00
N/A
Pasal 2

- a. Penerimaan Asli Daerah :
- 1.
semula.......... Rp. 45.469.104.009,93
- 2.
bertambah/(berkurang)............ Rp. 33.187.484.381,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan ............. Rp. 78.656.588.390,93
- b. Dana Perimbangan :
- 1.
semula................. Rp. 688.806.248.973,34
- 2.
bertambah/(berkurang) ............ Rp. 23.180.574.610,66
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan ................. Rp. 711.986.823.584,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :
- 1.
semula.......... Rp. 122.128.667.226,00
- 2.
- bertambah/(berkurang)............... Rp. 29.136.684.648,74
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan ....... Rp. 151.265.351.874,74
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- 1.
semula............
2. bertambah/(berkurang)...........
Rp. 18.685.406.613,00
Rp. 31.380.737.334,00
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan............ Rp. 50.066.143.947,00
- b. Retribusi Daerah :
- 1.
semula.........
2. bertambah/(berkurang)............
Rp. 19.813.663.799,00
(Rp. 9.540.862.953,00)
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan........... Rp. 10.272.800.846,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- 1.
semula..............
- 2.
- bertambah/(berkurang)......
Rp. 3.112.697.575,84
Rp. 0,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan......... Rp 3.112.697.575,84
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :
- 1.
semula............
2. bertambah/(berkurang)...............
Rp. 3.857.336.022,09
Rp. 11.347.610.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan........... Rp. 15.204.946.022,09
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil :
- 1.
semula............
2. bertambah/(berkurang)...............
Rp. 10.573.494.973,34
Rp. 23.180.574.610,66
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan............. Rp. 33.754.069.584,00
- b. Dana Alokasi Umum :
- 1.
semula............
2. bertambah/(berkurang)............
Rp. 589.729.984.000,00
Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan............ Rp. 589.729.984.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus :
- 1.
semula.........
2. bertambah/(berkurang)............
Rp. 88.502.770.000,00
Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan.... Rp. 88.502.770.000,00
| Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah : | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah : | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah : | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah : |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. semula............... | 0,00 | | |
| 2. bertambah/(berkurang)............ Rp. Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan......... Rp. | Jumlah Hibah setelah Perubahan......... Rp. | Jumlah Hibah setelah Perubahan......... Rp. | 0,00 |
| b. Dana Darurat : | b. Dana Darurat : | b. Dana Darurat : | b. Dana Darurat : |
| 1. semula............ Rp. | 0,00 | | |
| 2. bertambah/(berkurang)............ Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan...... Rp. | Jumlah Hibah setelah Perubahan...... Rp. | Jumlah Hibah setelah Perubahan...... Rp. | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi : | c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi : | c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi : | c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi : |
| 1. semula......... Rp. | 21.465.867.226,00 | | |
| 2. bertambah/(berkurang)............... (Rp. 2.541.572.226,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan....... | 2. bertambah/(berkurang)............... (Rp. 2.541.572.226,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan....... | Rp. | 18.924.295.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : | d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : | d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : | d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : |
| 1. semula............ Rp. | 0,00 | | |
| 2. bertambah/(berkurang)............ Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus........... | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus........... | Rp. | 0,00 |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya : | e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya : | e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya : | e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya : |
| 1. semula............ Rp. 100.662.800.000,00 | 1. semula............ Rp. 100.662.800.000,00 | 1. semula............ Rp. 100.662.800.000,00 | 1. semula............ Rp. 100.662.800.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)............... Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan....... | Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan....... | Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan....... | |
| Rp. | Rp. | Rp. | 100.662.800.000,00 |
| f. Dana penyesuaian tunjangan kependidikan : | f. Dana penyesuaian tunjangan kependidikan : | f. Dana penyesuaian tunjangan kependidikan : | f. Dana penyesuaian tunjangan kependidikan : |
| 1. semula............... Rp. 0,00 | 1. semula............... Rp. 0,00 | 1. semula............... Rp. 0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang)............... Rp. 31.678.256.874,74 | Perubahan... | Rp. | 31.678.256.874,74 |
| | h. Tunjangan Profesi Pendidik / Guru : 1. semula......... | Rp. | 0,00 | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| | 2. bertambah/(berkurang)............ | Rp. | 0,00 | | |
| | Jumlah Dana Tunjangan Profesi Pendidik / Guru... | Jumlah Dana Tunjangan Profesi Pendidik / Guru... | Jumlah Dana Tunjangan Profesi Pendidik / Guru... | Rp. | 0,00 |
| | Dana Tambahan Penghasilan Guru : | Dana Tambahan Penghasilan Guru : | Dana Tambahan Penghasilan Guru : | | |
| | 1. semula......... | Rp. | 0,00 | | |
| | 2. bertambah/(berkurang)..... | Rp. | 0,00 | | |
| | Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru... | Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru... | Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru... | Rp. | 0,00 |
| | j. Klaim Dana Jamkesmas, Askes dan Jamkesda : 1. semula... | Rp. | 0,00 | | |
| | 2. bertambah/(Berkurang)... | Rp. | 0,00 | | |
| | Jumlah Klaim Dana Jamkesmas, Askes dan Jamkesda... | Jumlah Klaim Dana Jamkesmas, Askes dan Jamkesda... | Jumlah Klaim Dana Jamkesmas, Askes dan Jamkesda... | Rp. | 0,00 |
| | Pasal 3 | Pasal 3 | Pasal 3 | | |
| (1) | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | |
| | a. Belanja Tidak Langsung : 1. semula......... Rp. 392.631.986.348,55 | a. Belanja Tidak Langsung : 1. semula......... Rp. 392.631.986.348,55 | a. Belanja Tidak Langsung : 1. semula......... Rp. 392.631.986.348,55 | | |
| | 2. bertambah/(berkurang)............ Rp. 22.528.409.198,40 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan................ | 2. bertambah/(berkurang)............ Rp. 22.528.409.198,40 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan................ | 2. bertambah/(berkurang)............ Rp. 22.528.409.198,40 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan................ | Rp. | 415.160.395.546,95 |
| | b. Belanja Langsung : | b. Belanja Langsung : | b. Belanja Langsung : | | |
| | 1. semula............ Rp. 542.791.809.145,00 | 1. semula............ Rp. 542.791.809.145,00 | 1. semula............ Rp. 542.791.809.145,00 | | |
| | 2. bertambah/(berkurang)............... Rp. 62.976.334.442,00 | 2. bertambah/(berkurang)............... Rp. 62.976.334.442,00 | 2. bertambah/(berkurang)............... Rp. 62.976.334.442,00 | | 605.768.143.587,00 |
| | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan................. | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan................. | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan................. | Rp. | |
| (2) | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja : | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja : | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja : | | |
| | a. Belanja Pegawai : | a. Belanja Pegawai : | a. Belanja Pegawai : | | |
| | 1. semula......... Rp. | | 356.752.726.348,55 | | |
| | 2. bertambah/(berkurang)............ Rp. 9.497.294.198,40 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan..... | 2. bertambah/(berkurang)............ Rp. 9.497.294.198,40 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan..... | 2. bertambah/(berkurang)............ Rp. 9.497.294.198,40 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan..... | Rp. | 366.250.020.546,95 |
| b. Belanja Bunga : 1. 2. | semula............ bertambah/(berkurang)............... Rp. 0,00 Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan........... Rp. 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Belanja Subsidi : 1. semula............ 2. bertambah/(berkurang)............ Jumlah Belanja Subsidi setelah | Rp. 0,00 Rp. 0,00 Perubahan............... Rp. 0,00 |
| d. Belanja Hibah : 1. semula............ 2. bertambah/(berkurang)............ Rp. 5.775.000.000,00 Rp. 7.539.440.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan........ Rp. | 13.314.440.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial : 1. semula............ 2. bertambah/(berkurang)................. Rp. 1.063.860.000,00 Rp. 1.809.715.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan............. Rp. | 2.873.575.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil : 1. semula........... 2. bertambah/(berkurang).......... Rp. 0,00 Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan........ Rp. | 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan : 1. semula................ 2. bertambah/(berkurang)................. Rp. 28.890.400.000,00 Rp. 2.831.960.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan......... | Rp. 31.722.360.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga : 1. semula............ 2. bertambah/(berkurang)............... Rp. 150.000.000,00 Rp. 850.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan............. | Rp. 1.000.000.000,00 |
| (3) | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai : 1. semula............ 2. bertambah/(berkurang)........ Rp. 25.157.768.000,00 Rp. 810.449.025,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan................. Rp. | 25.968.217.025,00 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | b. Belanja Barang dan Jasa : 1. semula............ 2. bertambah/(berkurang)......... Rp. 171.368.711.815,00 Rp. 29.540.741.947,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan... Rp. | 200.909.453.762,00 |
| | c. Belanja Modal : 1. semula....................... 2. bertambah/(berkurang)........ Rp. 346.265.329.330,00 Rp. 32.625.143.470,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan........ Rp. | 378.890.472.800,00 |
| (1) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan : 1. semula............ 2. bertambah/(berkurang)............... Rp. 88.344.775.284,28 Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan............ Rp. | 88.344.775.284,28 |
| (2) | Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan......... Rp. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SILPA tahun anggaran sebelumnya : 1. semula............ 2. bertambah/(berkurang)........ Rp. 58.344.775.284,28 Rp. 0,00 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan...... Rp. | 9.325.000.000,00 58.344.775.284,28 |
(3)
| b. Pencairan Dana Cadangan : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. semula............ Rp. 0,00 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan : 1. |
| semula............ Rp. 0,00 |
| bertambah/(berkurang)........ Rp. 0,00 |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan......... Rp. 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah : |
| 1. semula......... Rp. 30.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)........ Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan pinjaman setelah Perubahan........ Rp. 30.000.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahaan.... Rp. 0,00 |
| Penerimaan Piutang Daerah : 1. semula............ Rp. 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)........ Rp. 0,00 |
| Jumlah Penerimaan piurang daerah setelah Perubahan............ Rp. 0,00 |
| Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : |
| 1. semula............ 2. bertambah/(berkurang)........ Rp. 0,00 Rp. 0,00 |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan.............. Rp. 0,00 |
| Penyertaan Modal |
| 1. semula............ Rp. 9.325.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)........ Rp. 0,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan..... Rp. 9.325.000.000,00 |
- c. Pembayaran pokok utang
| 1. | semula............... Rp. | 0,00 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2. | bertambah/(berkurang)........ Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan............ | Rp. 0,00 |
| d. | Pemberian pinjaman daerah 1. semula............... Rp. 0,00 | |
| 2. | bertambah/(berkurang)........... Rp. 0,00 Jumlah Pemberian pinjaman setelah Perubahan................ | Rp. 0,00 |
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
| a. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| c. | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan; |
| e. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| g. | Lampiran VII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan |
| h. | Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah. |
Diundangkan di Ngabang pada tanggal 9 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
LUDIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR 6
N/A
Pasal 6

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.
Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 2014
BUPATI LANDAK,
ADRIANUS ASIA SIDOT