Unknown Unknown Nomor A Tahun 2005
Tentang RETRIBUSI PELA YANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Berlaku: 4 TAHUN 2005
BAB I - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

4
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (I) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (I) pusal ini adalah sampah organic dan non organic, berbahaya.
- () Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendckatan, unturu lain berdasarkan luaus lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (l) Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang scjenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (ujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang tertang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainya scbagaimana dimuaksud pada ayat (I) pasal ini dilalcukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
AB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSL
- (l) Bupati dapat memberi pengurangan, keringanan dun pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, Keringanan dan pembcbasun retribusi scbagaimana dimak sud pada uyat (I) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi
- () futucar pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
AB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
- (I) Hal untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwaursa setelah melampaui jangka wuktu (tiga) tahun terhitung scjak saat terutangnya retribusi, kecuali upubilu Wajib Retribusi melukukan tindak Pidana dibidang retribusi
- t) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimann dimuksd pad ayat (I) pasal ini tertangguh apabila;
- a. diterbitnya Surat Teguran, atau
- b. ada pengak uan utang retribusi dari Wajib Retribusi buik lungsung muupun tidak lunging
AB XVI
PENYIDIKAN
usal 20
- lejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan emerintuh Dueruh diberi wewenang khusu ebagai Penyidik untuk melak ukan penyidikun tindak pidana dibidung Retribusi Daeruh;
- Wewenang penyidik sebagaimunu dimak sud pudu yat (l) pusa ini aduluh;
- menerima,mcncani, mengumpulkan dan meneliti ketcrungan atuu laporun berkenuun dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan luporun tersebut menjadi lengkup dan jelas;
- b meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dcngan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang scscorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemcriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. mamotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk di dengar keteranganya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancarun penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut huk um yang dapat dipertanggungiawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikunnya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
BAI XVII
KETENTUAN PIDANA
Pusul I9
- (I) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuungan dueruh diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (I) pasal ini adalah pelanggarun,
BAI XVIII...
BAI XVII
KETENTUAN PENUTU
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 2

l bega n berlakunya Peraturan Daerah ini, muku scmua ketentun yang bertentaungan dengnn peruturan rah ini dinyatak an tidak berlaku.
'asal 22
lid-had yang belum cuk up diatur dalam leraturan Dhaerah ini, sepanjang mecngcnai pelakanaannya a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 23

feeaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan enerpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada .o De@ember
2005
BUR
MELAWI,
7
ASUMAN KURIK
Diundangkan di Nanga inoh
pda tanggal 6 Pbrar
2006
I KABUPATEN MELA WI,
EMBAKAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR f
ENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR A TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELA YANAN PERSAMPAHANIKEBERSIHAN
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Uhndang-undang Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 200.3 tentang Pembentukaun Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di propinsi Kalimuntan Barut, pajak daerah dan retribusi dacrah ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dalam rangka lebih memantupkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu lebih meningkatnya pertumbuhan pembangunan didacrah padu dewasa ini maka baik pelayanan mupun efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada asyaraukat.
Berkaitan dcngan perihal tersebut suluh sutu sumber keuangan yang dapat digali olel emerintah Daerah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena itu emerintah Kabupaten Melawi menetapkan peraturan Daeruh tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam rangka mcnggali sumber-umber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.
Penjelasan pasal demi pasal dinggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 5