UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954
Tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND
Berlaku: 21 Desember 1954
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa perlu Perjanjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand disetujui dengan undang-undang;
Mengingat
:
a. Pasal VII Perjanjian Persahabatan tersebut;
b. Pasal 89 dan pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND.
N/A
Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand tertanggal tiga (3) bulan Maret seribu sembilan ratus lima puluh empat (1954) yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.
N/A
Pasal 2

Perjanjian Persahabatan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Jakarta.
Diundangkan pada tanggal 21 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 108 TAHUN 1954
N/A
Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
SUKARNO
SUNARIO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR37 TAHUN 1954 TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND
Buat mengatur hubungan baik antara Republik Indonesia dan Negara-negara asing, kita telah melangkah kearah itu dengan memperkuat tali persahabatan dengan Negaranegara di Asia.
Usaha ini telah dijelmakan dalam Perjanjian Persahabatan yang telah dijalin antara Republik Indonesia dengan India, Pakistan, Syria, Mesir, Birma dan Philipina pada tahun 1951.
Pada bulan April 1951, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dewasa itu, Mr. A. Subardjo, dalam kunjungannya ke Thailand telah menyatakan keinginannya kepada Kuasa Usaha kita di Bangkok supaya menyelidiki kemungkinan mengadakan Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Thailand.
Inisiatip Menteri Subardjo diteruskan, sehingga antara kedua belah pihak tercapai kata sepakat dalam bentuk suatu draft perjanjian.
Demikianlah pada tanggal 3 Maret 1954 jam 3 sore di gedung Kementerian Luar Negeri Tahailand, ditanda tangani Perjanjian Persahabatan Indonesia-Thailand, dimana B.P.H. Bintara, Duta Republik Indonesia untuk Thailand mewakili Pangeran Wan Waithayokon. Menteri Luar Negeri Thailand, bertindak, atas nama Thailand.
Perjanjian ini dalam bentuk dan isinya tidak berlainan dari apa yang sudah kita adakan dengan Negara-negara sahabat di Asia yang lain.
Kesimpulan maksud dan tujuan dari padanya adalah:
1. Pernyataan mempertahankan tali persaudaraan dan hidup perdamaian yang abadi antara kedua Negara tersebut. (pasal I)
2. Pernyataan memelihara hubungan diplomatik dan konsuler atas dasar-dasar serta adat kebiasaan internasional. (pasal II dan III)
3. Pernyataan mengadakan perundingan-perundingan guna mengadakan persetujuanpersetujuan atas dasar timbal-balik mengenai kepentingan bersama antara lain di lapangan perdagangan dan kulturil (pasal V).
4. 4 Persetujuan untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dengan jalan diplomasi atau arbitrasi dan jalan-jalan lain yang disetujui oleh masing-masing pihak tanpa mempergunakan kekerasan (pasal VI).
Pemerintah menganggap terlaksananya Perjanjian Persahabatan IndonesiaThailand sebagai kemajuan selangkah lagi ke arah mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di Asia, sesuai dengan "goodneighbour policy" yang dipergunakan oleh Pemerintah sebagai dasar dari hubungan itu.
Atas dasar uraian di atas ini, dirasa tiada perlu lagi perjanjian ini dijelaskan fasal demi fasal.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 727