PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2016
Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKUMALUT
Berlaku: 8 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan PT. Bank Malukumalut a. 'melayani aktifitas perbankan, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Malukumalut sesuai dengan kemampuan Anggaran Daerah:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang c. Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
- bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Malukumalut dilakukan untuk peningkatan PAD, melindungi nasabah, menjamin kelangsungan operasional dan memenuhi standar modal minimum PT. Bank b. Malukumalut:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Malukumalut. d.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), 1
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 3.
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3471) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), 2.
- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350), 4.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 6.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 8. Nc
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 7.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 9.
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
Dan,
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKUMALUT
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 1.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. 2.
- Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur 3.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 4.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 5.
- Penambahan Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 6.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Modal Daerah adalah segala kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
- 10.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
9. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara yang selanjutnya disingkat PT. Bank Malukumalut adalah Bank Pembangunan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui pernyataan modal secara langsung berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organisasi perseroan yang mempunyai wewenang.
12. Dividen adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham.
BAB Il - TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Malukumalut bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
- b. Meningkatkan pelayanan dan aktivitas perbankan PT. Bank Malukumalut dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah,
- c. Melindungi nasabah, menjamin kelangsungan operasional dan memenuhi standar modal minimum PT. Bank Malukumalut: dan
- d. Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat kearah yang lebih baik.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penambahan penyertaan modal pemerintah pada PT. Bank Malukumalut dilaksanakan berdasarkan prinsip orientasi keuntungan (profit oriented) dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan.
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Malukumalut sampai dengan periode tahun 2015 sebesar Rp. 7.641.000.000,- (tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta rupiah),
- (3) Pembebanan anggaran direncanakan oleh Kepala Daerah:
- (2) Penambahan besarnya penyertaan modal ditetapkan sesuai kesepakatan antara pihak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan PT. Bank Malukumalut:
- (4) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 22.359.000.000,,(dua puluh tiga milyar rupiah), dilakukan selama 5 (lima) tahun, terhitung APBD Tahun Anggaran 2016 secara berturut-turut sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2020:
- (6) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan sebesar RP. 4.600.000.000,(empat milyar enam ratus juta rupiah) setiap tahun anggaran.
BAB IV - PELAPORAN
Pasal 4

- (1) Direksi PT. Bank Malukumalut berkewajian menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengenai penerimaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Malukumalut:
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), wajib diberikan tembusannya kepada DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur,
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
4. (4 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat menggelar rapat dengar pendapat dengan PT. Bank Malukumalut.
BAB V - DEVIDEN
Pasal 5

Daerah berhak mendapat deviden yang besarannya ditentukan berdasarkan RUPS.
BAB V - DEVIDEN
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Diundangkan di Bula pada tanggal 24 Desember 2016
|
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 171
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU : 48/3/2016
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah realisasi penyertaan modal dilakukan dan atau penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka PT. Bank Malukumalut wajib menerbitkan Surat Saham kepada Pemerintah Daerah.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 135