UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1956
Tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
Berlaku: 24 Nopember 1956
N/A
Preamble

Mengingat :
Mendengar :
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan di Kabupaten-kabupaten otonom yang ada di dalam Propinsi Sumatera Selatan sekarang ini telah diadakan persiapan-persiapan juga untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan dimaksud untuk menggantikan dewan-dewan perwakilan rakyat daerah lama yang masih ada atau untuk menjalankan pemerintahan daerah Kabupaten-kabupaten dimana masih saja belum ada dewan-dewannya daerah, walaupun hak-hak kewenangan pemerintah-pemerintah daerah Kabupaten-kabupaten itu yang termasuk dalam lapangan urusan rumah-tangganya ternyata belum tegas diatur dalam peraturan-peraturan pembentukannya;
- b. bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan jalannya pemerintahan Kabupaten-kabupaten otonom dimaksud, perlu segera kepada Kabupaten- kabupaten tersebut diberikan dasar-dasar hukum yang tegas dan yang semestinya, dengan jalan membentuk Kabupaten-kabupaten otonom itu dengan Undang-undang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembentukan Kabupaten-kabupaten tersebut perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat.
- a. pasal-pasal 96, 1 31 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang No. 22 tahun 1948;
- Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 pada tanggal 4 Oktober 1956;
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- Undang-Undang Darurat Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Selatan.
BAB I
Pasal 1

.
Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan No. 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas seperti berikut:
1. Palembang-Banyuasin, dengan nama Kabupaten Musi-Banyuasin, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/ 1950-
2. Ogan-Komering Ilir, dengan nama Kabupaten Ogan-Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
3. Ogan-Komering Ulu, dengan nama Kabupaten Ogan-Komering Ulu, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
4. Muara Enim, dengan nama Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/ 1950;
5. Lahat, dengan nama Kabupaten Lahat, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera- Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/ 100/ 1950;
6. Musi-Rawas, dengan nama Kabupaten Musi-Rawas, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/ 1950;
7. Lampung Utara, dengan nama Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;
8. Lampung Tengah, dengan nama Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni l946 No. 304;
9. Lampung Selatan, dengan nama Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304; terkecuali wilayah kota Tanjung Karang-Telukbetung;
10. Bengkulu Utara, dengan nama Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer lstimewa Sumatera-Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
11. Rejang-Lebong, dengan nama Kabupaten Rejang-Lebong, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer lstimewa Sumatera-Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
12. Bengkulu Selatan, dengan nama Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer lstimewa Sumatera-Selatan
13. tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
13. Bangka, dengan nama Kabupaten Bangka, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 123;
14. Biliton, dengan nama Kabupaten Belitung, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 124.
BAB I
Pasal 2

.
Pemerintah Daerah:
1. Kabupaten Musi-Banyuasin berkedudukan di Palembang,
2. Kabupaten Ogan-Komering Ilir berkedudukan di Kayuagung,
- 3.
- Kabupaten Ogan-Komering Ulu berkedudukan di Baturaja,
4. Kabupaten Muara Enim
berkedudukan di Muara Enim,
5. Kabupaten Lahat
berkedudukan di Lahat,
6. Kabupaten Musi-Rawas
berkedudukan di Lubuk-linggau,
7. Kabupaten Lampung Utara
berkedudukan di Kotabumi,
- 8.
- Kabupaten Lampung Tengah berkedudukan di Metro,
- 9.
- Kabupaten Lampung Selatan berkedudukan di Telukbetung,
10. Kabupaten Bengkulu Utara
berkedudukan di Bengkulu,
11. Kabupaten Rejang Lebong
berkedudukan di Curup,
12. Kabupaten Bengkulu Selatan
berkedudukan di Manna,
13. Kabupaten Bangka
berkedudukan di Pangkalpinang,
14. Kabupaten Belitung
berkedudukan di Tanjungpandan,
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Selatan, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas, untuk sementara waktu oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Selatan dapat dipindahkan ke lain tempat.
BAB I
Pasal 3

.
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
| 1. | Kabupaten Musi-Banyuasin | terdiri dari 20 orang, |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2 | Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 20 orang, | Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 20 orang, |
| 3 | Kabupaten Ogan-Komering Ulu | terdiri dari 20 orang, |
| 4 | Kabupaten Muara Enim | terdiri dari 20 orang, |
| 5 | Kabupaten Lahat | terdiri dari 20 orang, |
| 6 | Kabupaten Musi-Rawas | terdiri dari 20 orang, |
| 7 | Kabupaten Lampung Utara | terdiri dari 20 orang, |
| 8 | Kabupaten Lampung Tengah | terdiri dari 20 orang, |
| 9 | Kabupaten Lampung Selatan | terdiri dari 30 orang, |
| 10 | Kabupaten Bengkulu Utara | terdiri dari 20 orang, |
| 11 | Kabupaten Rejang-Lebong | terdiri dari 20 orange |
| 12 | Kabupaten Bengkulu Selatan | terdiri dari 20 orang, |
13. Kabupaten Bangka
terdiri dari 20 orang, terdiri dari 20 orang,
14. Kabupaten Belitung
dengan ketentuan, bahwa apabila pada waktu diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan yang akan menggantikan dewan lama, jumlah anggota-anggota seperti yang ditentukan di atas tidak seimbang lagi dengan banyaknya cacah jiwa dalam Kabupaten, maka jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk pemilihan tersebut ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Selatan dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah dari Kabupaten- kabupaten termaksud dalam pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk anggota Ketua Kepala Daerah.
BAB II
Pasal 4

.
Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerahnya, antara lain:
- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat daerah Kabupaten serta bagian-bagiannya (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu.
BAB II
Pasal 5

.
- (1) Kabupaten-kabupaten otonom sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:
1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian kecil,
1 sampai dengan 7 yang oleh Propinsi Sumatera Selatan diserahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan- peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat (1) di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.
BAB II
Pasal 6

.
Kecuali urusan-urusan termaksud dalam pasal 5 di atas, kepada Kabupaten akan diserahkan pula dengan Peraturan Pemerintah urusan-urusan seperti:
1. urusan agraria
2. urusan perburuhan
3. urusan penerangan
4. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
- b. bagian-bagian lain daripada urusan-urusan termaksud dalam pasal 5, yang masih diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat.
BAB II
Pasal 7

.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnya, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.
BAB II
Pasal 8

.
"Keuren en reglementen van politie" dahulu yang ditetapkan berdasarkan peraturan dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. 652 beserta peraturan-peraturan daerah lainnya, baik yang dahulu ditetapkan oleh kuasa-kuasa setempat yang berwenang maupun oleh pemerintah-pemerintah Kabupaten-kabupaten yang bersangkutan, begitu pula keputusan-keputusan lain dari Kabupaten-kabupaten tersebut, yang masih berlaku di wilayah Kabupaten tersebut sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini, berlaku terus dalam daerah-hukumnya semual sebagai peraturan dan keputusan Kabupaten yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah dan dicabut oleh Kabupaten itu.
BAB II
Pasal 9

.
Peraturan-peraturan daerah Kabupaten, yang mengandung penetapan dan pemungutan,pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan, terkecuali apabila Undang-undang tentang peraturan-umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang No. 22 tahun 1948, menunjuk penguasa lain untuk mengesahkannya.
BAB II
Pasal 10

.
Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-undang lama yang lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah otonom Kabupaten-kabupaten ada kewenangan. hak, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada "gedecentraliseerde gebiedsdelen" misalnya "Regestschapsraden" seperti di Jawa dahulu atau alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak, tugas dan kewajiban itu bagi Kabupaten-kabupaten yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten dimaksud atau alat-alat perlengkapannya, dengan ketentuan, bahwa dimana disebut:
- a. "Regentschap" harus dibaca "Kabupaten";
- b. "Regentschapsraad" harus dibaca "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten";
- c. "het Regentschapsbestuur" harus dibaca "Pemerintah Daerah Kabupaten";
- d. "College van Geoommiteerden" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten" dan
- e. "Regent" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten";
- f. dan apabila ditunjuk penguasa-penguasa lain, harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten" atau pegawai Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten.
BAB III
Pasal 11

.
Tentang pegawai daerah Kabupaten.
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah Kabupaten yang termaksud dalam pasal 21 Undang-undang No. 22 tahun 1948 maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah Kabupaten tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai daerah Kabupaten yang bersangkutan;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai daerah Kabupaten atau yang diperbantukan kepada daerah Kabupaten.
- (3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada daerah Kabupaten di dalam lingkungan daerahnya masing-masing diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten dari sesuatu daerah Kabupaten tersebut ke daerah tononom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub .b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara yang ada mengenai hal tersebut.
BAB III
Pasal 12

.
Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
- (1) Tanah, bangunan, gedung dari barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh daerah Kabupaten untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-
2. undang Darurat ini, diserahkan kepada daerah Kabupaten dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengeloaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris dan barang-bergerak lainnya. yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban daerah Kabupaten, diserahkan kepada daerah Kabupaten tersebut dalam hal milik.
- (3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada daerah Kabupaten, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan daerah Kabupaten tersebut, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal ini dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban daerah Kabupaten, Kementerian yang bersangkutan c.q. Propinsi otonomi Sumatera Selatan menyerahkan kepada daerah Kabupaten tersebut, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh daerah Kabupaten tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam anggaran belanja sementara Propinsi Sumatera Selatan.
BAB III
Pasal 13

. Tentang dana-dana setempat.
Dana-dana setempat yang masih ada, dan dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat, yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan diserahkan kepada Kabupaten yang bersangkutan dimaksud dalam pasal 1, dimana dana-dana setempat itu berada.
BAB IV
Pasal 14

.
- (1) Semua pegawai daerah yang telah diangkat oleh Pemerintah Kabupaten, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, menjadi pegawai dari daerah Kabupaten yang bersangkutan termaksud dalam pasal 1.
- (2) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
BAB IV
Pasal 15

.
- (1) Segala milik berupa barang bergerak barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan dari Kabupaten, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, menjadi milik dan tanggungan Kabupaten yang bersangkutan termaksud dalam pasal 1.
- (2) Segala hutang-piutang dari Kabupaten, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, menjadi tanggungan dan urusan Kabupaten yang bersangkutan termaksud dalam pasal 1.
- (3) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
BAB IV
Pasal 16

.
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran- Negara tahun 1956 No. 30) dilantik.
BAB V
Pasal 17

.
Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini, tidak berlaku lagi.
BAB V
Pasal 18

.
Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan".
BAB V
Pasal 19

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd
SOEKARNO
Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1956. Menteri Dalam Negeri, ttd
SOENARJO
Menteri Kehakiman, ttd.
MOELJATNO
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:
LN 1956/55; TLN NO. 1091