PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA
Berlaku: 5 Fetruari 2015
N/A
Preamble

Menimbang r^
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUKTEKNIS ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
: a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Kampung, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ; sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tantang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183) ; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang ijj
O
r
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 1);
i
r
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA
KAMPUNG DIKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kampung adalah sebutan Desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disebut ADK adalah .dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
3. Alokasi Dana Kampung Minimal, selanjutnya disebut ADKM adalah besaran alokasi dana yang sama untuk setiap kampung.
4. Alokasi Dana Kampung Proposional, selanjutnya disebut ADKP adalah besaran alokasi dana secara proporsional untuk setiap kampung.
5. Besaran Alokasi Dana Kampung adalah jumlah dana yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan yang akan diterima oleh Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Majells Tua-tua Kampung.
7. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kampung bersama Majelis Tua-tua Kampung.
8. Daftar Usulan Rencana Kegiatan selanjutnya disebut DURK adalah draft yang didalamnya memuat komponen belanja yang digunakan untuk kegiatan administrasi dan pembangunan kampung baik fisik maupun non fisik yang penetapannya melalui rapat musyawarah tingkat kampung.
t
r^
n
BAB II - SASARAN ALOKASI DANA KAMPUNG
Pasal 2

Sasaran Alokasi Dana Kampung adalah wilayah administrasi Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari 145 (seratus empat puluh lima) Kampung yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BAB III - RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN PENENTUAN NILAI BOBOT KAMPUNG
Pasal 3

- (1) Rumus Alokasi Dana Kampung dipergunakan untuk menghitung Alokasi Dana Kampung;
- (2) Rumus yang digunakan berdasarkan asas merata dan adil , yang dimaksud dengan asas merata adalah besaran alokasi dana yang sama untuk setiap kampung yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal ,yang dimaksud asas adil adalah besaran Alokasi Dana Kampung yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yaitu kemiskinan,kesehatan,pendidikan dasar dan keterjangkauan selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional;
- (3) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil yang ditetapkan adalah Alokasi Dana Kampung Minimal 60 %dari Alokasi Dana kampung Alokasi Dana Kampung Proporsional 40%.
- (1) Nilai Bobot Kampung Adalah nilai kampung yang ditentukan berdasarkan variabel tertentu;
- (2) Variabel Indipenden yang digunakan merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap kampung yang dapat membedakan beban yang di tanggung antara satu kampung dengan kampung yang lain;
- (3) Variabel Indipenden yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan yang telah ditentukan berdasarkan karakter dan budaya;
•
f^
^
.
,
- (4) Variabel indipenden utama adalah Variabel yang nilainya terpenting untuk nilai bobot kampung ditujukan untuk mengurangi kesenjangan ,peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar kampung secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat dikampung Variabel Indipenden Utama meliputi:
2. -Kemiskinan;
3. -Kesehatan;
4. -Pendidikan dasar; dan
5. -Keterjangkauan.
Variabel Tambahan meliputi:
- -Jumlah Penduduk;
- -Luas Wilayah;
- -Potensi Ekonomi;
- -Partisipasi masyarakat; dan
- -Jumlah Unit Komunikasi Desa.
BAB IV - KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN MEKANISME PENYALURAN
Pasal 5

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Kampung dimusyawarakan antara Pemerintah Kampung dengan Tokoh Masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) tahun yang berjalan;
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan setempat;
- (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Kampung adalah yang telah ditetapkan dalam APB Kampung;
- (4) Bagian dari Alokasi Dana Kampung yang diterima oleh Kampung digunakan untuk biaya aparat dan administrasi sebesar 30%, sedangkan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebesar 70%.
BAB IV - KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN MEKANISME PENYALURAN
Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Kampung Setiap Anggaran Tahun berjalan didalamnya sudah termasuk Biaya Rapat dan Operasional Majelis Tua-tua Kampung;
(P1
r^
- (2) Proses pencairan Alokasi Dana Kampung diterima langsung oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan dan Pemegang Kas masing-masing Kampung sesuai dengan yang telah di tetapkan setelah menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana dan Kwitansi yang diketahui oleh Camat setempat.
BAB V - PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung;
- (2) Seluruh kegiatan didanai oleh Alokasi Dana Kampung direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di Kampung;
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- (4) Alokasi Dana Kampung dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.
BAB V - PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
Pasal 8

- (1) Petunjuk Teknis selengkapnya tentang Penggunaan Dana Bantuan Alokasi Dana Kampung dapat dilihat pada Lampiran Peraturan ini;
- (2) Besaran Alokasi Dana Kampung untuk 145 (seratus empat puluh lima) Kampung yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini,maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
&lt;r f~
BAB V - PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
PasaL 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 5 Fetruari 2015
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna padatanggal 5 Pe*ru*ri 2#13 ,''...\_.. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 1t