PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ~ Tahun 2013
Tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 4 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ~ TAHUN 2013
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sak.it Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Uraian Togas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2739);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerinta.h Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594 ) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147 /MENKES/PER/I/~010 tentang Perijinan Rumah Sakit;
27. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/MENKES/PER/IIl/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
4
28. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIIl/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28/MENKES/PER/1/2011 tentang Klinik;
31. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188/MENKES/PB/1/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267 /MENKES/SK/111/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Kabupaten Situbondo;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tat.a Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 8 );
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 4 ).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAIUT UMUM DAERAH BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sa.kit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2

- ( 1) RSUD Besuki merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan khususnya pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) RSUD Besuki dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) RSUD Besuki dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
RSUD Besuki mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan perorangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD Besuki Kabupaten Situbondo menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
,-...,
- a. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan yaitu pelayanan kesehatan yang mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan memperhatikan kaidah ekonomi tanpa melupakan fungsi sosial kepada masyarakat sebagai kewajiban dari Rumah Sakit milik pemerintah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lembaga lainnya;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
BAB IV - PENJABARAN TOGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu DIREKTUR
Pasal 7

Direktur RSUD Besuki mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan.
Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA
BAB IV - PENJABARAN TOGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu DIREKTUR
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan RSUD Besuki.
BAB IV - PENJABARAN TOGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu DIREKTUR
Pasal 9

Dal am melaksanakan tu gas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan administrasi pengkoordinasian penyusunan rencana kerja RSUD Besuki;
- b. pelaksanaan, penyelenggaraan, urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, tata kearsipan, kepegawaian, evaluasi Penempatan pegawai, perencanaan, perjalanan dinas, keuangan dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Medis, Keperawatan, Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis;
- d. pengelolaan kegiatan keamanan, dan ketertiban;
- e. pengelolaan dan administrasi sarana transportasi;
- f. pengelolaan dan administrasi barang/ inventaris;
- g. penyiapan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas dan pengisian formasi jabatan;
- h. pembuatan Rencana Strategis Rumah Sakit;
1. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data untuk penyusunan perencanaan dan anggaran program kegiatan Rumah Sakit;
- J. pelaksanan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tu.gas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas RSUD Besuki di bidang pelayanan medis dan keperawatan.
BAB IV - PENJABARAN TOGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu DIREKTUR
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat;
- b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, serta kegiatan pelayanan medis;
- c. Pemberian masukan dalam rangka penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis;
- d. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kedokteran / kesehatan;
- e. pengawasan dan pengendalian penerimaan, pelayanan dan pemulangan pasien;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pem binaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- g. pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
- h. pelaksanaan Asuhan Kebidanan;
1. pelaksanaan Logistik;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
SEKSI PENUNJANG MEDIS DAN PENUNJANG NON MEDIS Paaal 12
Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas RSUD Besuki di bidang Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis.
BAB IV - PENJABARAN TOGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu DIREKTUR
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Insta.lasi Laboratorium, Insta.lasi Farmasi/ Apotik, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana, Instalasi Sanitasi dan Instalasi Rekam Medik;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
- c. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang medis dan penunjang non medis;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tu.gas dan fungsinya.
BABY
KBTBIITOAII PBNUTOP
Paa.114
Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat pada t.anggal 1 Agustus 2013.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggaI O 8 MAR 7013
BUPATI SJTUBOID&gt;O,
DADAIIG WIGIARTO
Diundangkan di Situbondo pada tanggal O 8 f.: :. Q ? Q
13 Pit. SEBRBTARIS D.ABRAH KABUPATBII SITUBOll'DO,
BBRITA DABRAII KABUPATBII' Sl"i'vBOJIDO TAIIUII 2013 BOKOR ~