Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang MEM UTUSKA N
Berlaku: 35 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Mein/ingot
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwn &amp;Lam rangka memberikan pelnyanan/pembinaan dibidang pengadaan borang/jasa make Pemerintah Daerah diwajibkun mempunyni Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimann diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat I I) Peraturwi Presiden Norma. 54 Tahun 2010 terming Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana (dab diubah dengan Peraturan Presiders Nomor 70 Tahun 2012;
- b. bahwa benlasarkan pertimbangiin sebagaimana dimuksud dalam bumf a, perlu mcnetapkan Pcruturan Walikota Banjarbaru tanning Unit Layanan Pengadann Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;
- I. Undang-Undang Nomor 9 Tuhun 1999 tentang Pembentukan Kommadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Newun Republik Indonesia Nomor .3822),
2. Undang-Undung Nomor 28 Tahun 1999 terming Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan f3ebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 3851),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcinharan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanning Pcrberndaharasul Negara (Lembaran Neguni Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Prngelnlaan don Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lemboran Negarn Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terming Pemerintahan Daerah (Lembanin Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahun Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4437) sebtigaimann telali diubah beberapa kali temkhir dengan Undangundang Nnmor 12 Tahun 2008 ten rang Perubahan kedua Atas Undang-undong Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nnmor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antarn Pemennuth Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Lindang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuktm Peraturon Perundrmg-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomur 82. Tiunbahars kmbarun Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terming Pengelnkian Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unman Pemerintahan Antani Pernerintish, Penierintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negans Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembantn Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. I I. Perntunin Pemerintab Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan thing Neg,arn/ Daerah (Lembraran Negani Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturun Presiden Nomor 54 Tabun 2010 centring Pengadaan Raning/Jasa Pemerintah, sebagaimarus telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcmturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 touting Perubahan Kedua Atas Peratunui Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadann Banana/Joan Pemerintah (Lembaran Ncgarn Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Pemermtah Dalam Negen Nnmor 13 Tahun 2006 lentang Pcdoman Pengelolaan Keuungan Daenth, sebegaimana telab diubah beberapa kali tenikhir dengan Peraturon Menteti Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011 tainting Perubahan Kedua Atas Peraturun Menten Dalam Negeri Notrior 13 Tabun 2006 tenting Pedomon Pengelolaan Keuangan Daeruh 'Berlin Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 3101;
3
14. Peraturun Menteri Datum Werra Nomor 53 Tahun 201 I tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah Inerita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Manor 6941;
15. Peraturan Daerah Rota Banjarbaru Nomor 2 Tabun 2008 icntang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru 1Lembaran Daerali Kota Banjarbaru Tabun 2008 Nomor 2 Seri D Samar seri 11;
16. Peraturan Dacnih Kota Banjarbaru Nornor II Tahun 2008 tentang Pembentukan. Organisasi dun Tata Kerja DMus Dacrah di Lingkungan remerintab Rota Banjarbaru 1Thmbaran Daerah Kota Banjarbam Tabun 2008 Nomor III sebagaitnana telah diubsth beberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Dacrah Kola Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tabun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi den Tata Kerja Dines Decrial di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lemtainin Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8. Tambahan lembaran Dacrah Rota Banjarbaru Nomor 81;
17. Peraturan Kepala Lembago Kebijakan Pengaduan Barang/Jasa Pemerintah Namor 5 Tahun 2012 tentang Unit Lay:arum Pengadaan:
MEM UTUSKA N
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pascal 1
Dalam Peraturan Wahkota ini yang climaksud dengan :
1. Dacrah adulah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adaLab Waldron, dan Perangluit Daerah scbagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sckretaris Daerah adalah Sckretans Daerah Kota Banjarbaru.
5. lembaga Kebijakan Pengaduan Barang/Jaaa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lemboga Petnerintah yang bertugaN mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengaduan Barang/Jasa scbagaimana dimakaud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengaduan Barangblasa Pemerintah
6. Sagan, adalah Bowan Pembangunan Sekretariat Dacrah Kota Banjarbaru.
4
7. Kepala Bagian adalah Kcpabt Bagian Pcmbangurtan Sckretariat Darrah Kota Banjarbaru.
8. Satuan Kcrja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD ndnlah instansi/instituai yang menggunakan Anmartut Pendapatan dan Elclanja Dacrah (APOD) dan atau Anggaran Pendapatan dun Belanja Ncgant (APBN)
9. Pcnggunu Angganut yang selanjutnya disingkal PA adalah Pcjabat pemegang kewenangan penggunann anggaran SKPD.
10. Kuasa Pcnaguna Anggaran yang sclamutnya disingkat KPA adalah pcjatxtt yang ditctapkan otch PA untuk menggunakan APBN aunt ditetapkan ouch Walikota untuk menggunakan APED.
5. I I Pcjabat Pcrnbuat gammen, selanjutnya disingkat PPK adalah pcjabat yang diangkat olch Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran scbagai pemilik pekenitan yang bcruunggungjawab etas pelaksanakin pcngadaan barang/jasa.
12. Pengadaan Boning/Jan Pemcrintah adalah Pcngndaan Barang/Jasa alch SKPD/Unit Kerja yang prosesnya dimulai dan perrncanan kcbutuhan sampai discicsaikannya scluruh kcgiatan untuk mcmpcnalch Barang/Jusa.
13. Pcngguna Barang/Jasa adalah Pcjabat pemegang kcwerhangan penggunnan Buntng dan luau Jasa milik Negara/Dacrah di masing-masing SKPU/Unit Kcrja
14. Unit Layanan Pengadaan Borang/Jasa Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi yang bcrfungsi mclaksanakan Pcngadaan Barang/Jasa di Pcmcnntah Kota Partjarbaru wing bcrsifat permancn. non struktttral dan lintas scktoral yang melckat pada Bagian Pcmbangunan Sekrclariat Dacrah Kota Banjurburu.
9. 15 Kcpala ULP adalah unsur ULP yang bcrtugas memimpin ULP.
16. Sekretaris ULP adalah unaur ULP yang brnugas mcmimpin sckretariat ULP.
17. Kepala Bagian ULP adalah unsur sckrctariat ULP yang bertugas mcmfasilitusi kegiatan operasional pcngadnan barang/jasa pada mastng-mmung Pokja, yang terdiri dart Kcpala Raglan Perencantran dan Hetrangan, Kcpa la &amp;ratan Evaluasi, Pclaporan clan Pengclotaan Dokumrn, dan Kepala Bagian Hukum clan Sanggah.
12. 18 Kelompok Kcrja Pengpdaars yang selopjuloya disingkat Pokja adalah unsur ULP yang bertugas mclaksanakan pcmilihan pcnyrdia bantng/jasa.
19. Pejabar Pengadnan adalah per - sand yang dilunjuk untuk mclaksanakan Pengadaan Langsung
5
20. Staf Sckretanat ULP adalah unsur sekretariat ULP yang bertugas membantu Kepala Raglan ULP dalam mclaksanakan tugasnya.
21. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PBJ adalah bodan usaha atau orang perseonmgan yang menyeelialan banm g/pekerjaan konstruk..si/jasa konsultansi/jasa lainnya.
22. Pakta Integritas adalah surat pemyataan yang berisi ikrar untuk mencegith dan tidak mclakukan kolusi, korupsi dan nepotism. dalam Pengadaan Barang/Jaeu.
23. Margit Perkiruan Sendiri/Owner Estimate yang selanjutnyu disingkat HPS/OE adalah nilai pengadaan bmang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembunt Komitmen sebagai dasar untuk menetapkan tunas tertinggi pcnawaran.
24. Rencann Umum Pengadaan Etatang/Jasa yang sclanjutnya disingknt RUP adalah dokumen keginum dan unggaron pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh SKID den atau yang dibiaynt berdasarkan kenasanta antar Kementerian / Lembaga / Dutra), / Instausi seen pcmbiayaan bersama (rirfutancing). sepanjaing diperlukan yang berisikan pemaketan pekcrjaan, can pelaksanaan pcngorganisasian pengadaan twang/jam, peneuipan penggunann produk dalam negeri dan Kerangka Acuan Kent' (KAKI.
6. 25 Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditctapkan oleh ULP yang manual inforrrtasi dan kctcntuan yang hams ditaati o1ch pars pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
26. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya discbut Kontrak adalah perjanjian tertulia antara PPK, PA/KPA dengan Pen,..edia Barang/Jasa (PISA atau pelaksana swakelola.
27. Hwang adalah setiap bends balk benvujud maupun tidak berwmjud, bergerak maupun tidak bcrgerak, yang dapal diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan okh Pcngguna Flanang.
28. Pekerjaan Konsuuksi adalah scluruh pekerjaan yang berhubungan dengan peIaksanuan konstrukat bangunan 111311 pembuatan wujud fisik tainnya.
29. Jasa Konsultansi adalah jasa ktyanan profesional yang membuttthkan keahlistn tertentu diberbagai bidang ketImutut yang menguuunakan adanya olah pikir (brainware).
11. 30, Jam lannya adalah jasa yang membututtkan kemamputtn tertentu yang mengutamakan keterampilan iskillwa re) dalam suatu sistem Ulla kelola yang Irish chkenal lugs dt &amp;mitt usaha untuk menyrtesaikan suatu pekenuan aunt segala pekerjaan dun/atau penyediaan jasa retain Jam Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
D
31. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barangblasa adalah tanda bukti pengadnan dart pemerintah atas kompetensi den kemampttan proles] dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
32. Layanan Pengarlann Barang/Jasa Secant Elektmnik yang selanjutnya disingkat LPSE adalab unsur pelaksana di Princrintah Kota Banjarbaru yang dibentuk untuk rnenyeknggarakan sistem pclayanan Pcngadaan Barang/Jasa sccara elcktrunik.
33. Strutegi Pcngadaan adalah usaha yang tcrbaik yang dilakukan untuk mencapat tujuan pengadnan dalarn mcndapatkan Barang/Jasa yang tepat kualitas, /rpm kuantitas, maul waktu, Irani number dart tepat hingga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.
BAB H
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
ULP dibentuk dengan tujuan :
- n. Melaksanakan proses pcngatlaan barang/jaso yang lcbih tcrpadu, (fang, cfcsicn, dan akuntabel;
- b. Pclaksanaan pengelolaan pengadnan barang/jusa dilukukan oleh apuratur yang professional; dim
- c. Mcmbcrikan persamaan kesempatan, akscs dun hak bagi Penyedia Bantng/Jasa agar terctpta persaingan usaha yang schat.
Sai 3
Ruling lingkup pclaksanaan ULP meliputi prnyelenggarnan pcngaduan barang/jasa mchtlut penyedinan banana/08a di lingkungan Pemertntah Dacrah yang schagian atau seluruhnya beraumber den Angganut Pendapatan den Belanja Durrah (APED) dan Riau Angganut Pendapatan dan Belanja Negare (APBN).
BAB III - KEDUDUKAN, RUNGS!, TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (I) ULP berkedudukan sebagai prIalcsana pengadnan brining / jasa Pemcrintah Darrell yang merupakan Iembaga non struktural dan lintas scktoral.
- (2) 111.P berkedudukan dun melekat pada Raglan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
Pusal S
ULP mempunyai fungst pelaksanaan pengadnan baning/jesa di Ltrigkungan Pcmerintah Datrah.
7
BAB III - KEDUDUKAN, RUNGS!, TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 6

Untuk mclaksanakan fungal schugairruma dimaksud pasal 5. ULP mcmpunysi twos :
mengkaji ulang Rencana Umum Pertgachum (RUP) Barang/Jasa bersama PA/ KPA/PPK;
- b. menyusun rencana pemilihan penyedia barangnasa:
- c. mengumumkan pelaksanann pengadaan barang/jasa di %%thane pcmenntah Kota Banjarbaru dan papan pengumuntan mann untuk rnasyurakat, scrta menyampaikan Ice LPSE Kota Banjarbaru;
- d. mcnilai kualifikasi Penyrdia Barang/Jasa mclalui pralcuitlifikasi °tau pastakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi adminzstrasi, teknis dan barge terhadap penawaran yang masuk;
5. menjawab sanggahan;
- g. menyampaikan basil pemilihan dun menyerahkan salinan dokumcn pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA/PPK;
- h. menyimpan dokumen usll pemilihan penyedia barang/jasa;
8. i mengtasulkan perubahan Hama Perkirnan Sendiri, Kerangka Munn Ketja/spesilikasi teknis pekerjann dun rancangan kontrak kepada PA/KPA/PPK;
- j. membuai Inporan mengenm prosea clan basil pengadaan kcpada Menteri/Pimptnan Lembagu/Kepala Ducrah/Pimmnan Institusi;
- k. memberikun pertanggungjawabun alas pclaksanaan kerpatan Peng,adaan Banutg/Jasa kepada PA/ KPA/PPIC;
- I. mcnyumun dun mclaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di finglcungan ULP;
- m. mclaksanukan pcngadaun barung/jasa dengan mrnggunaknn sistem pengadaan secant elcktronik cli LPSE; melaksanakan evaluast terhudap proses pengadaan burang/jasa yang telah dilaksanakan: don
- o. mengelola sistem in(ormasi manajcmcn pengadaan yang meneakup dokumen pengadaan. data survey harga, dollar kebutuhan bamng/jasa, dollar hithm penyedia.
Palm) 7
Dalam meluksannkan tunas sebagannana dimaksud pasul 6, ULP mempunyai uratnang :
- a. menetapkan Dokumen larngadaan;
- b. menetapkan bcsarun nominal Jaminan Perzawaran;
- c. menetapkan pcmcnrang, yaitu :
4. 11 Pelclangan atuu Pentunulcan Lungsung untuk paket Pcngudaan Barnng/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bcrnilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (stratus Initial -rupiah); now
8
- 2) Seleksi atau Pcnunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernikti paling tinggi Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. mengusulkan pcnempon pemenang kepada PA/ KPA/PPK pada Kementcrian/Lembaga/Institusi atau Kepala Dacrah untuk Pcnyeclia Barang/Pckcrjaan Kanstruksi/Jasa Lainnya yang bcmilw di etas Rp. 100.000.000.000,00 (stratus miliar rupiah) melalui Kepalu 012;
- e. mcngusullutn kepada PA/KPA/PPK agar penycdia Barang/Jatut yang mclukukan perbuautn dan tindakan stperti penipuan, pemalsuan dan pclunggaran !ninny° untuk dikenakan sanksi pencantuman;
- f. mcmbenkan sanksi administrant kepada Prnyedia Boning/Jaws yang melakukan pclanggaran, perhuatan atau tindakan scbagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 terming Pengadaan Barring/Jaw' Pcmerintah.
BAB IV - a Kcpala;
Pasal 8

Sutairuin organisasi ULP. terdiri dart :
a Kcpala;
- b. Selartaris
- c. Kcpala Raglan;
- d. Kelompok Kerja (Pokja) dan Pcjabat Pengadaan;
- c. Star Selcretariai.
Bowan Kedua
Tugas Perangkat ULP
BAB IV - a Kcpala;
Pasal 9

- (II Kepala ULP memiliki tugas pokok elan kewenangan scbagat berikut:
- a. memimpin dan mengkoordnutsikan scluruh )(macula ULP;
- b. mcnyusun program kcrja dun anggaran ULP;
- c. menguwasi sclundi kegiatnn pengadann barang/jasa di ULP dun mcluporkan apabila ada penyimpangan dan/umu indikasi penyimpangan;
- mcmbuat loporan pertanggungjawaban alas pclaksimaan kcgiatan Pengaduan borang/jasa kepada Kcpala Dacrah;
- c. mclaksanakan pengembangan dan pembinattn sumber daya manuals ULP;
1. mcnugaskan/menempatkan/mcmindahkan anggota kelompok keno sesuai dengan bcban kcrja masing· musing kelompok kerja ULP;
- g. mengusulkan pemberhentian /*flagon] Pejaba t Pengadaan barang/jasa yang ditugaskan kepada PA/KPA/PPK/Kepala Ducal), apabila terbukti melakukan pclanggaran peraturan pentndangundangan dan/atuu KKN IKorupsi, Kolusi dan Ncputismel;
- h, dalam hal diperlukan kclompok kcrja ULP/Pejabat Pengadaan, Kepala ULP dapat mengusulkart kepada PA/KPA/PPK untuk penibahan HPS dan/atnu perubahan spesifikasi tekrus pekerjaan.
- 121 Sekretans ULF memilikt tugas pokok dun kewenangan scbagai bcrikut :
- a memimpin sekretariat ULP;
- b. mclaksanakan pen gelolaan urusan keuungan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan Ann urusan rumah tangga ULP;
- c. menginvenualsir paket-paket pekerjaan yang akan diklangkan;
- d. mcnyiapkan dokumen pendukung dun informasi yang dibutuhkan Pokja ULP dan Pejnlwt Pengadaan;
- e. mcmfasilitasi pclaksanaan pemilthan penyedia barang/jasa yang akan dilaksanakan Pokja ULP ; mengclola Sistem pcngadmin dan Sistem informal data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanuan pengadaan brining /jam.;
- g. mengagendakan clan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan olch penyedia barang/jasa;
- h. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa:
- i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dun menyusun laporan;
- j. memiaplum dan mengkoordinasikan tim teknts dun Kcpala Raglan.
- 13) Kcpala Raglan ULP mempunyni tugas pokok dan wewcnang sebagai berikut :
- I Kcpala Raglan Perencanann dan Kcuangan :
- a). Melaksanatkan koonlinasi kegintan, mcnyusun rencana umum. rnemprogram pengadaan barang/jasa;
- mercncanakun saran.. dan prasarana operasional ULP;
- c). menyusun liarga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Wrung/jaw;
1 0
- d) melalcsanakan tugas lain yang dibcrikan olch Sekretaris ULP.
2. Kcpala Raglan Evalunsi, Pelaporan dan Pengefolaan Uokumen:
3. a). mengevaluasi Proses Pe=khan Penyedia Harang/jasti kinerja Pokja ULP den Pejabat Pengadaan. Harga Perkin:tan Sendin (11PS);
4. h). mengelola Dokumcn Pengadaan Baranghasa,
5. c). mengevaluasi Harga &amp;Mum Pokok Kegiatan 1HSPK);
6. d), melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ULP.
3. Kepala Boman Hokum dan Sanggnh :
8. al. mengkourdinasikart clan menyusun ketentuanketentuan [okras meicanisme proses pemilihan pcnyedia barang/jasa:
- b) mrnghimpun balum peraturamperaturan terming proses pengadaan barang/jasa;
- c) mcmproses sanggahan dan sanggah banding pengadttan barang/jasa;
- d) melaksanakan tugas lam yang dibcrilcan olch Sekretzuis ULP.
- (4) Kelompok Kerja Min Pembat Pengadaan mempunyai togas pokok dam kewenangan scbagai bcrikut:
13. mcnyusun rrncana Pemilihan Penyedia barang /jam,.
- b. me.nctapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan besaran jaminan penawaran;
- d. mengumumkan pclaksatutan pengadaan barang/jasa di Lembaga /Pcmcrintah Daerah/Pemerintah Kota Banjzirbani dan papan pengumuman mann untuk masyarakat sena menyumpaik.an kr LPSE untuk diumumkan &amp;lam Portal Pengadaan Nasional;
- e. mend°. kualifikasi pcnyedia barang/jasa mclalui praktudifikasi atau pasca kuslifikasi;
18. f meleknkan evaluasi administrnsi. tekres den harga penawaran yang inasuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja;
1. menjawab sanggahan;
2. menctapkan penyedia barang/jasa untuk
22. 2.a. pelelangun °tau penunjukan langsung untuk Pakct Pengadaan Barang/Pekerjann Konstruksi hasa lainnya yang bcrnilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (stratus miller rupiah); atau
23. 1.b. selekfti atau penunjukan langsung untuk Paket Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar nmiall).
11
3. menyampaikun basil pemililum dan salaam dokumrn Pernik/tart Penyedia Barung/Jasa;
4. mcnyimpan dokumen ash Pemilihan Penyedia Barang/Ja.so;
5. membuat Laporan mengenai Proses Pengadaan keptaln Kepaln ULP.
- h. khusus untuk Pcjahat Pengadaun
1. inenttapkan Penyedia Barang/Jasa untuk .
6. I.a. pengadaan langsung untuk paket Pengadnan Baning/Pekeritum Konstniksi/Jasa Malaya yang bernilai paling tingm Rp. 200.000.000.00 (dua onus juin rupiah); dan atau
7. I.h. pengtabain langsung untuk Packet Pengadaan Jasa Konsultansi yang bcrnilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh Mut rupiah);
2. menyampaikan basil Pemilihan dan salaam Dokumen Pemilihan Penyedia Barung /Jasa kepado PA/ KPA/ PPK;
3. menyerahkan dokumen ash perailihan Penyedia Barnng/jasn krpncta PA/KM/PPE;
4. membuat Laporan mrngenai proses Pengadaan kcpada PA/KPA/PPK.
- (5) Star Sekretarita ULP
12. a star selcretariat ULP Bagian Perrneanaan dun Kruantain mempunynt tugas pokok don wewenung mclaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Pereneanaan clan Kcuangun yang berkaitan dengan pengadaan barangflasa;
- b. star sekretariat ULP Bagian Evalunsi. Pelaponm dan Prngelolaan Dokumen metnpunyai tugas pokok dan wrwenang mclaksamikan tugas yang dibenkan okh Keixda Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barting/jasa;
14. c star sekrettulat ULP Bagian Ilukum dan Sanggah mcmpunyni togas pokok Ann wewenang inclaksa.nakrin tugas yang dtbenkan oleh Kepalit Bagian Hukum dan Sanwth yang berkaitan dengan airtime/atm baranthasa.
BAI3 V
PENGANGKATAN PERANOKAT ULP
Paso/ 10
- II) Pengsngkatan pc-Tunghai ULP ditetapkan dengan Keputusan Walikota brrctasarkan kerentuan prraturan dan perundang-undongan yang berlaku.
- (2) Dalant melaksanakan tugasnya Pokja ULP &amp;mat dthantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.
BAB VI - TATA KEKJA
Pasal 11

- (1) ULP wajib bcrkoordinast dun menjalin hubungun keno dengan SKPD yang alcan memanktatkan barang/jasa yang diadalum dan unit kerja lainnya.
- (2) ULP wajib berknordinusi dun menjalin hubungan kerja dengan LKPP.
- (3) ULP wajib berkoordinam don mentally, hubungan kcrja dengan LPSE dalam pclnksanaan pengaduan barang/jasa smarm ckktronik.
- (4) ULP dalam mclaksanakan kmvenangannya wajib menerupkon prinsip koordinasi, integrusi dan sinkronisasi dan sistern pengendahan intern bark steam vertikal dun horizontal.
BAB VI - TATA KEKJA
Pasal 12

Hubungun kerja ULP dengan SKPU, meliputi:
- a. penyampaitin laporan periodik trotting perkembungan pelaksanaan pengaduan;
2. b konsultasi ruins periodik atau sesuni der/gun keburuhan datum rangka penyrlcsaian persoalan yang dihodapi datum proses pengaduan barang/jasa;
- c. memberikan pedornan dun petunjuk kepoda SKPD &amp;dam penyusunan renesina pengaduan bamng/jasa; dan
- d. mclaksanakan prdoman dun petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jus.a yang diberikan Repola Daerah.
Neal 13
Ilubunglin kerja WS' dengue, LKPP, meliputt penyumpaian laporan basil pelaksanaan pengaduan barang/jasa sewer dengan pedoman yang ditctapkan &amp;eh LKPP;
- b. konsultasi sesuni dengan kebutuhan, datum ningka pernekswan persoalan yang dihudapt datum proses pengarlaan barang/jasa;
- c. koordinasi datum pclaksanaan tugusnya; dan
- d. penyampatan masukan untuk perumusan strutegi dun kebijakan pertgadrum barang/jasa.
BAB VI - TATA KEKJA
Pasal 14

Hubungtm km Ur ULP denprn LPSE, meliputi:
penyampaian laporan pelaksanaan pengaduan barang/jasa,
- b. konsultasi scsuai dengan kebututurn, datum mngka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengaduan banutg/jasu;
- c. mc1akttanakan standar operasioruil prosedur c-tendering di LPSE scbagai pcdornan dan petunjuk dalam pclaksanoan tugas pengadnan barangunsa;
- d. membenkan masukan kcpada LPSE untuk perumusan dan perbadum stnitcgi dan kebijakan pertgadaan barang/jasa.
Paull 15
Ketentuan mengcnai prosedur, mckanitunc kena don yang bclum Mahar dalam Pcraturan Wahkota ini, Malty Icbth lanjut dengan Keputusan Walikota.
13AB VII
KETk, 'NTLIAN PENUTUP
BAB VI - TATA KEKJA
Pasal 16

Peraturan Walikola mi mutat berktku pada tanggal chundangkan.
Agar setinp twang mengeuthianya, mernennuthkan pengundangan Pcratumn Weilikota ini dengan pcnrinpatannya dalam Berlin Dacrah Kota Banjarbaru.
Ditctapkan di Bunjarbani pada tanggal . • 2013
l \WALIKOTA BANJARBARIN
Diundanglum di Banjarbaru pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAER Aitl
BERITA DAERAli KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR .