PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2014
Tentang PENYELENGGARAAN REKLAME DIKAWASAN MEDIAN JALAN SOEKARNO HATTA.
Berlaku: 19 Tahun 1997
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dengan dibangunnya jalan Soekarno Hatta diharapkan dapat menarik minat perusahaan dikawasan
telah untuk mempromosikan produknya median jalan tersebut melalui pemasangan reklame;
- b bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan reklame dikawasan sebagaimana dimaksud huruf diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame dikawasan median Jalan Soekarno Hatta.
Mengingat
1
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957);
- 2 Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat;
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terkahir kali dengari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 5 tahun 2010 tentang Pajak Reklame.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DIKAWASAN MEDIAN JALAN SOEKARNO HATTA
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
- 4 Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- 5 Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7 Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
- 8 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 9 Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, atupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar
dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame\_
2. 11 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun; firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya; lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. 12 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan /atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perturan perundangundangan perpajakan daerah .
14. Petugas yang ditunjuk adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dispenda melakukan pemungutan pajak /retribusi daerah
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
7. 16 Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha yang dinyatakan dalam bentuk indeks lokasi.
8. 17 Kawasan Median Jalan Soekarno Hatta adalah Kawasan Median Jalan Soekarno Hatta dimulai dari Simpang Tiga Lampu Merah
Pasaman Baru sampai dengan Simpang Gerbang Padang Tujuh\_ Tiga
- 18 Nilai jual objek reklame adalah keseluruhan pembayaran pengeluaran yang dikeluarkan pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan; pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan. pajak biaya
- 19 Nilai Sewa adalah nilai jual objek pajak reklame dikali dengan indeks lokasi (nilai strategis) lokasi reklame.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya
- 21 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB , adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 23 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang: besar
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
- adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas daerah.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir
27. Norma Pembukuan adalah pedoman yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
4. 29 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender .
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. biaya
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
BAB II
Pasal 2

- 1) Pemerintah Daerah memberlakukan Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan Median Jalan Soekarno Hatta;
- (2) Jalan Soekarno Hatta sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sepanjang 7,55 KM dimulai dari Simpang Tiga Lampu Merah Pasaman Baru sampai dengan Simpang Tigo Gerbang Padang Tujuh;
- (3) Penyelenggaraan Reklame pada kawasan Median Jalan Soekarno Hatta sebagaimana pada ayat (2) diselenggarakan melalui perjanjian dengan pihak ke 3 (Tiga);
- (4) Kontrak dapat dilaksanakan paling lama 5 Tahun.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 3
Pasal 4

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 3
Pasal 5

Harga dasar pengenaan pajak dihitung dengan cara mengalikan Nilai Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dengan tarif sebagaimana yang dimaksud pasal 4 .
BAB IV - UANG JAMINAN
Pasal 6

- (1) Uang Jaminan merupakan salah satu jenis penerimaan pendapatan asli daerah yang dipungut dari penyelenggara reklame baru;
4
- (2) Ukuran reklame untuk pemasangan dikawasan Median Jalan Soekarno Hatta adalah jarak Reklame 100 M dengan ukuran 4x6 M dan ketinggian dari permukaan tanah 10 M
- (3) Uang Jaminan dapat ditagih kembali apabila izin pemasangan reklame telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang izinnya serta pelaksanaan pembongkaran, pelepasan, penghapusan dan pemusnahannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah habis masa izin reklame yang tidak diperpanjang izinnya tersebut;
- (4) Jaminan tidak dapat ditagih kembali apabila pembongkaran, pelepasan, penghapusan dan pemusnahan reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau reklame yang telah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang lagi masa izinnya setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah habis masa izin yang diberikan. Uang
BAB IV - UANG JAMINAN
Pasal 7

Besarnya uang jaminan pemasangan reklame baru adalah Rp 500.000,00 per reklame, dan wajib disetor ke Kas Pemerintah Daerah.
BAB V - LOKASI PENEMPATAN REKLAME
Pasal 8

Lokasi penempatan reklame adalah Sepanjang Median Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Pasaman Barat.
BAB VI - PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pasaman Barat ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal 28 3014 BUPATI PASAMAN BARAT
Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 38 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NIP.19650123 199308 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR
| No | Jabatan | tgl | paraf |
|------|------------|------------|---------|
| 1 | sekda | 25-2 -V | |
| 2 | kadis | | |
| 3 | Sekretaris | | |
| 4 | kabid | 10-02-2064 | |