UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954
Tentang AMNESTI DAN ABOLISI
Berlaku: 31 Desember 1954
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti dengan ketentuan tersebut perlu diadakan peraturan tentang amnesti dan abolisi;
Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
: pasal 96 dan 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI
N/A
Pasal 1

Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.
N/A
Pasal 2

Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.
N/A
Pasal 3

Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung.
N/A
Pasal 4

Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orangorang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan.
N/A
Pasal 5

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,
DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 146 TAHUN 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA