PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
Berlaku: 1 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
,
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (7) Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran :Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan
.f
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam N egeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pedornan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengac'iaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
i8. Peraturan .i.
C
Menetapkan
3
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 060);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera..li (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
20. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Togas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185).
MEMUTUSK.AN :
PERATURAN BUPATI BANYUASIN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BANYUASIN TENTANG DALAM PEDOMAN KABUPATEN
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - KEW AJIBAN DESA
Pasal 2

- ( 1) Setiap Desa (Pemerintah Desa dan BPD yang ditunjang oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa) harus memiliki dokumen sebagai kewajiban konstitusional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai dasar pengelolaan kegiatan, keuangan dan aset desa sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
- c. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
- d. Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
- f. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun;
- g. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, TP PKK, Karang Taruna, Pemangku Adat, LPMD dan Posyandu);
- h. Peraturan Desa tentang Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat, serta Pengelolaan Pendapatan Asli Desa lainnya termasuk Hasil Lelang Lebak Lebung (khusus bagi desa yang ada);
1. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Hasil Kekayaan/ Aset Desa (tanah kas desa, pasar desa, tenda dan kursi desa dan lainnya milik desa);
- J. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa, Linmas Desa serta pengesahan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, TP PKK, Karang Taruna, Pemangku Adat, LPMD Posyandu dan Pengurus Keagamaan);
- k. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Organisasi dan Tata Tertib Badan :f&gt;ermusyawaratan Desa;
- ' 1. Buku Daftar Inventaris Aset/Kekayaan/Barang Milik Desa; dan
- m. Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemeriksa, Penerima dan Pencatat Aset Desa.
Selain . !.
c:
C
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Desa (Pemerintah Desa dan Badan Perrnusyawaratan Desa yang ditunjang oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa) juga diharuskan mengirnplementasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. memiliki perlengkapan dan peralatan kantor Desa yang representatif seperti komputer/laptop/ notebook, printer, kursi kerja, meja kerja, alat tulis kantor dan lain-lain yang menunjang operasional pengelolaan administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memfungsikan kantor Desa sebagai pusat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan (rapat dengan perangkat Desa, rapat Badan Permusyawaratan Desa /Lembaga Kemasyarakatan Desa, Musyawarah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lain-lain), penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat, khusus bagi Desa yang belum memiliki kantor Desa atau kantor Desa dalam kondisi tidak memadai maka dapat meminjam atau menyewa gedung/rumah dinas atau milik pribadi melalui APBDes;
- c. melakukan pengecekan dan pencatatan Kekayaan/ Aset Desa dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR) sesuai dengan jenis dan kode klasifikasinya. ·, ..
BAB III - ASAS PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, meliputi :
- a. transparan;
- b. akuntabel;
- C. partisipatif;
- d. keadilan;
- e. tertib; dan
- f. disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :rperupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peIWUjudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
c:
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan setiap kegiatan pengelolaan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa.
- (5) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (6) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- (8) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 4

- ( 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab mutlak terhadap administrasi dan fisik dalam pengelolaan keuangan desa.
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
- b. menyampaikan dan memaparkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Perrnusyawaratan Desa dalam rapat pleno;
- c. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- d. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Petugas Pencatat Aset Desa;
- e. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK} untuk kegiatan desa;
- f. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa atau perangkat Desa sebagai petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- g. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBdes;
h . melakukan .\.
C
9
- h. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 5

- . (1) PTPKD-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas :
- a. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampiran dokumen rincian pendapatan dan belanja desa;
- b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan APBDesa; Pengelolaa.n
- C. mengkoordinir dan meneliti dokumen pengajuan pencaira.n dana kas desa;
- d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- e. mengkoordinir dan/ atau menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan dokumen Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Desa;
- g. meneliti dan memverifikasi dokumen RAB kegiatan, taksasi (rincian biaya perjalanan dinas) dan SPJ kegiatan desa;
- h. bertindak selaku Ketua TPK yang berkaitan dengan kegi.atan desa mengenai perencanaan, keuangan dan rumah tangga kantor desa; dan
- i. memberikan saran dan pertimbangan dalam pegelolaa.n keuangan desa kepada Kepala Desa.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. ...
Kepala
. 1.
C
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas,:
- a. menyusun Rencana Anggaran Bia ya (RAB), jadwal kegiatan dan dokumen pengajuan dana kegiatan Desa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan desa;
- d. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Urusan bertindak sebagai pembantu tugas-tugas Sekretaris Desa sesuai lingkup bidang tugasnya.
- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Bendahara Desa dapat dibantu oleh staf pemerintah desa.
- (3) Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan› kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, Kepala Urusan Keuangan/Benda..11.ara Desa dapat ditunjuk oleh Kepala Desa dari seorang Perangkat Desa.
APBDESA
Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 9

- ( 1} APBDesa mempunyai fungsi otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
perencanaan,
- (2) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangku tan.
- (3) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangku tan.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (5) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
- (6) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa.
- (7) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian desa.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 10

- ( 1) APBDesa mempunyai tujuan pembuatan kebijakan dan pengawasan, arahan operasional, akuntabilitas, perencanaan, pengelolaan, penganggaran dan pengawasan kerja.
- (2) Pembuatan Keb:ijakan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- (3) Arahan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memberikan cara yang lebih sistematis bagi para Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- (4) Akuntabilititas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dapat membantu Pemerintahan De· sa dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memfasilitasi perencanaan strategis dana operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran.
(
Pengelolaan . ~-
c:
- (6) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memperbaiki dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperhatikan tingkat efisiensi sumber daya digunakan dalam menyediakan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- (7) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), yaitu memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya dan menginvestasikan kelebihan/ surplus dana.
- (8) Pengawasan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu mencapai kinerja yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target serta memberikan masukan dan insentif.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 11

- (1) Kegiatan dalam APBDesa harus telah tercantum dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan APBDesa oleh Kepala Desa dan BPD dilakukan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.
- (3) Keterlambatan penyusunan APBDesa dimungkinkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu anggaran sumber Pendapatan Desa dalam kelompok.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perkeinbangan Desa segera menginformasikan pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dana Desa (DD) dari APBN setelah ditetapkannya APBD Kabupaten dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pagu anggaran Dana Desa dari APBN serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun berjalan.
- (5) Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan estimasi Pendapatan Asli Desa untuk dicantumkan dalam APBDesa tahun berjalan secara rinci sesuai sumber objeknya masing› masing.
Bagian Ked ua
Struktur APBDesa
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 12

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. l.r
Pembiayaan .. l·
C
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
Bagian Ketiga Pendapatan
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 13

- ( 1) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
- a. pendapatan asli desa (PADesa);
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
- a. hasil usaha antara lain hasil BUMDes, tanah kas desa dan usaha lain yang dikelola oleh Desa;
- b. hasil aset/kekayaan Desa antara lain lelang lebak lebung, tambatan/dermaga perahu, pasar desa, pasar hewan desa, tempat pemandian umum yang diurus oleh Desa, tempat pemancingan umum yang dikelola oleh Desa, hutan desa, objek rekreasi yang diurus oleh Desa, jaringan irigasi, gedung serba guna desa/bangunan desa, tenda dan kursi desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa uang atau tenaga dan barang yang dinilai atau dikonversikan dengan uang; dan
- d. lain-lain pendapatan asli desa antara 1ain pendapatan bunga, jasa giro, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh Desa, pendapatan denda oleh keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan fasilitas · sosial dan fasilitas umum dan pendapatan asuransi/ cicilan penjualan.
- (4) Pendapatan dari hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, diatur dengan Peraturan Desa ten tan'g Pungu tan Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit mengatur:
- a. obyek pungutan desa;
- b. subyek dan wajib pungutan desa;
- c. besaran pungutan desa; dan
- d. pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa.
- (6) Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (7) Desa dilarang melakukan pungutan desa terhadap pelayanan se bagai berikut :
- a. pelayanan yang kependudukan; berkaitan dengan administrasi
- b. pelayanan surat pengantar;
- c. pelayanan surat rekomendasi;
- d. pelayanan surat keterangan;
- e. pungutan yang menghambat mobilitas penduduk dan lalu lintas barang danjasa antar Desa.
- f. pungutan lain yang dilarang . berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pemungutan Desa mutatis mutandis dengan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
9. Pasal 14
- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
- a. Dana Desa dari APBN;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 15

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat antara lain sumbangan pengusaha karet, sawit walet, kopra, ikan dan lain-lain yang pengelolaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang berlokasi di dalam maupun di luar wilayah desa yang pengelolaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
C
Bagian Keempat Belanja Desa
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 16

- (1) Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam masa 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai kewenangan desa. pada ayat ( 1) penyelenggaraan
- (3) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kewenangan berdasarkaJ1 hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari kelompok:
- a. belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. belanja pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. belanja pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. belanja pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang tercantum dalam RPJMDesa, RKPDesa, APBDes dan RAB Kegiatan Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 18

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran :
- a. pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. pengeluaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- C. jaminan .\.
C'
- c. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan mengikuti program kesehatan pemerintah yang besarannya sesuai Kelas I;
- d. tunjangan hari raya;
- e. tunjangan pengabdian;
- f. tunjangan santunan kecelakaan pada waktu melaksanakan tugas; dan
- g. tunjangan santunan kematian.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan dalam kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada struktur APBDesa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan yang dibuktikan dengan daftar tanda terima dan/ atau bukti transfer ke rekening masing-masing penerima.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) an tara lain :
- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan/ material;
- d. pe, meliharaan;
- e. cetak/penggadaan;
- f. sewa kantor Desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
1. pakaian Dinas dan atributnya;
- J. perjalanan Dinas;
- k. upah kerja;
1. honorarium narasumber / ahli;
- m. pembayaran rekening listrik;
- n. pembayaran rekening PAM;
0. honorarium TPK;
- p. honorarium operator sistem keuangan Desa;
- q. honorarium petugas jaga kantor;
20. r . honorarium petugas perpustakaan Desa;
- s. honorarium/insentif kader posyandu;
- t. honorarium/insentif guru PAUD /TK/TPA;
honorarium ..
Y
- u. honorairum/insentif pengurus keagamaan;
- v. operasional Pemerintah Desa;
- w. operasional BPD;
- x. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga, Pemangku Adat dan anggota Linmas Desa;
- y. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan tanah kas desa;
- z. insentif Rukun Tetangga, Pemangku Adat dan anggota Linmas Desa; dan
7. aa. pemberian barang/uang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- (3) insentif Rukun Tetangga, Pemangku Adat dan Anggota Linmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga, Pemangku Adat dan anggota Linmas Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdaya~ masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang/uang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.
- (6) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan antara lain kepada :
- a. lembaga pendidikan tingkat desa;
- b. lembaga kesehatan tingkat desa;
- c. lembaga ekonomi tingkat desa;
- d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa;
- e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan
- f. lembaga kemasyarakatan desa.
- (7) Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. siswa berprestasi;
- b. masyarakat berprestasi;
- c. masyarakat miskin; dan
- d. masyarakat atau orang terlantar.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 20

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
y-
C
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di ca tat sebagai bagian aset Desa.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 21

- ( 1) Dalani keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya dan diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak.
- (3) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 22

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, krisis ekonorni, wabah penyakit menular dan kerusakan sarana dan prasarana.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 23

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) karena keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
Persentase . \-.
C
C
- (2) Persentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa.
- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), dapat dilakukan penambahan kegitan baru dan/ atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi pene:rimaan dalam APBDesa rnengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
Bagian Kelima Pembiayaan Desa
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 24

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelurnnya;
- b. pencairan Dana Cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ' ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terealisasi.
Pencairan. \
C
C
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
BAB IV - ~KUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 25

- ( 1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a . pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa . . ..
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palin g sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana ca.dangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang› undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b antara lain diperuntukkan untuk penyertaan modal BUMDesa dan penyertaan modal lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
C
C
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 26

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sesuai dengan fungsinya rnenyusun RAB sesuai RKPDesa sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Standar biaya untuk belanja barang dan/atau jasa dalam penyusunan RAB sesuai kondisi riil/ nyata di Desa setempat atau pasar terdekat dengan tidak boleh melebihi dari Indeks Standarisasi Harga Tingkat Kabu paten .
- (3) Standar biaya sebagaiman2. dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan pajak-pajak yang wajib dibayarkan dan ongkos kirim.
- (4) Standar biaya jasa (honor narasumber/tenaga ahli, penceramah, kader posyandu, dan lain lain) berpedornan pada ketentuan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
- (5) Rincian belanja kegiatan desa dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan keten tuan : ;
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disusun dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tunjangan BPD disusun oleh Sekretaris BPD dan disetujui oleh Ketua BPD serta diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) insentif Ketua RT disusun bersama oleh seluruh Ketua RT yang ditandatangani 1 (satu) orang Ketua RT sebagai Koordinator yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) insentif Linmas/Hansip Desa disusun bersama oleh seluruh Anggota yang ditandatangani 1 (satu) orang Ketua sebagai Koordinator yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) insentif Pemangku Adat disusun oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Ketuanya serta diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- f. pembayaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dilakukan setelah tanggal pelantikan/pengukuhan pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan pengangkatannya oleh pejabat yang berwenang;
PEMBAYARAN. i
C
- g. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f, tidak dapat dilakukan apabila status pejabatnya sebagai pelaksana tugas - atau merangkap atau ada jedah/terjadi kekosongan sehingga tidak berdampak terhadap indikasi kerugian Negara dan dana tersebut diaJokasikan untuk kegiatan Desa yang lainnya pada perubahan APBDesa;
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) operasional BPD, TP PKK, Posyandu, LPMD dan Karang Taruna disusun oleh Sekretarisnya dan disetujui oleh Ketuanya serta diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Desa Non Fisik disusun secara bersama-sama dan ditandatangani oleh Ketua TPK, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Desa yang bersifat Fisik/Infrastruktur disusun secara bersama-sama dan ditandatangani oleh Ketua TPK, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan/ diasistensi oleh Bagian ULP dan/ atau Organisasi Perangkat Daerah teknis melalui Camat; dan
- k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Desa yang berkaitan dengan pembangunan fisik konstruksi yang tidak sederhana, Kepala Desa atau TPK Desa dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait yang membidangi, konsultan bidang kontruksi dan/ atau tenaga ahli pihak ketiga yang memiliki sertifikat perencana konstruksi untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan serta arahan/ asistensi dengan honorarium dianggarkan dalam RAB kegiatan Desa yang bersangkutan.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 27

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.,
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu disosialisasikan kepada rnasyarakat.
- (4) Sosialisasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan Desa.
~
C
C
- (6) Kepala Desa wajib menyampaikan surat beserta lampiran dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan dan penyepakatan paling lambat akhir bulan Desember sebelum tahun berjalan.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 28

- ( 1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tetang APBDesa berdasarkan RKP Desa paling lam.bat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan pembahasan dan penyepakatan diterima dari Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Badan Perrnusyawaratan Desa belum menyelenggarakan musyawarah · . desa dalam waktu sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), Kepala Desa menyampaikan surat kedua sekaligus meminta penjelasan tidak dilaksanakannya musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa belum juga menyelenggarakan musyawarah desa dalam kurun waktu paling lam.bat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kedua dari Kepala Desa, Kepala Desa berkonsultasi dan melap?rkan kepada Camat.
- (4) Cam.at wajib memfasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengundang Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Dalam hal fasilitasi Cam.at sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama dan Badan Permusyawaratan Desa tetap tidak melakukan pembahasan dan penyepakatan, maka Cam.at langsung memverifikasi dan memberikan persetujuan serta menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (6) Dalam hal memverifikasi dan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat wajib memperhatikan aspirasi Pemerintah desa dan BPD.
- (7) Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa belum terbentuk atau Badan Permusyawaratan Desa sudah terbentuk namun jumlahnya tidak mencukupi, Kepala Desa menetapkan APBDesa dengan Peraturan Kepala Desa.
- (8) Sebelum Peraturan Kepala Desa ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala De~a wajib terlebih dahulu meminta masukan/ aspirasi masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada selanjutnya dikonsultasikan kepada Cam.at dan dievaluasi oleh Bupati.
•
•
(
I
C
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 29

- ( 1) Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa dan masyarakat dusun dan/ a tau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap rancangan Peraturan Desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Hasil kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dengan melampirkan Notulen Rapat ,;dan Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diteliti dan diverifikasi oleh Camat sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (3) Materi evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. legal drafting Rancangan Peraturan Desa;
- b. keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur;
- c. meneliti bahwa APBDesa tidak berten tangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-Undangan y~g lebih tinggi;
- d. kesesuaian dengan pagu anggaran pada masing-masing sumber pendapatan Desa;dan
- e. keserasian antara kebijakan Kabupaten dan kebijakan Desa.
- (4) Camat melakukan verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. kesesuaian dengan RPJMDesa dan RKPDesa;
- b. kelengkapan dokumen Rancangan APBDesa; dan
c•
C
- c. kesesuaian dengan ketentuan penggunaan bantuan Ke'-uangan Provinsi/Kabupaten, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 32

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa mencabut peraturan desa dimaksud.
- (5) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan serta membentuk Tim untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
C
- (9) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalrun pasal 30 ayat (2), Carn.at mendelegasikan kewenangan serta membentuk Tim untuk melakukan verifikasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (10) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Carn.at.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 33

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Carn.at.
- (2) Carn.at menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Carn.at tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Carn.at menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil eval uasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Carn.at menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Carn.at sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Pelaksanaan
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 34

Kepala Desa harus mengadakan rapat dengan Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk membahas persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan desa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 35

- ( 1) Kepala Desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan :
- a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
- b. Sekretaris Desa sebagai Ketua TPK untuk kegiatan desa dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya yaitu kegiatan perencanaan, urusan rumah tangga kantor desa, keuangan dan kepegawaian;
- c. Sekretaris Desa sebagai koordinator untuk kegiatan yang bersifat teknis pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
Kepala. \
G
C
- d. Kepala Seksi Pemerintahan Sebagai Ketua TPK untuk kegiatan desa dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi urusan bidang pemerintahan;
- e. Kepala Seksi Pembangunan sebagai Ketua TPK untuk kegiatan desa dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi urusan bidang pembangunan;
- f. Kepala Seksi Kemasyarakatan sebagai Ketua TPK untuk Kegiatan desa dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi urusan bidang kemasyarakatan;
- g. Anggota TPK berasal dari Kepala Seksi yang lain, Kepala Dusun, Ketua RT, Pengurus LPMD, Karang Taruna, TP PKK, Pemangku Adat dan Posyandu sesuai dengan pembidangannya masing-masing;
- h. Bendahara Desa bertindak sebagai Bendahara TPK;
- i. Jumlah anggota TPK ditetapkan secara proposional sesu ai bidang, volume, beban dan jumlah anggaran kegiatan desa;
- J. TPK wajib memahami tugasnya dan mampu menyusun RAB, Gambar, dan Jadwal kegiatan serta Daftar Hadir Pekerja, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban kegiatan Desa;
- k. TPK Desa yang sama hanya dapat melaksanakan maksimal 3 (tiga) kegiatan dalam 1 (satu) bulan dengan jadwal kegiatan yang berbeda; dan
1. Ketua BPD, LPMD, Karang Taru na, TP PKK, dan Posyandu menunjuk Sekretaris masing-masing sebagai Pelaksana kegiatan.
- (2) TPK menyusun dokumen Rencana Kerja Kegiatan Desa yang berisikan uraian kegiatan, tujuan/manfaat, besaran dan sumber dana, waktu/jadwal pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Kepala Desa melaksanakan sosialisasi kegiatan Desa melalui rapat/musyawarah dengan TPK, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, papan informasi Desa, pengumuman di tempat-tempat umum, penyampaian secara informal ditempat keramaian/hajatan, sistem informasi Desa dan media lain sesuai kondisi desa setempat.
- (4) TPK menyiapkan dokumen administrasi kegiatan Desa yang meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB), SK TPK, Narasumber /Tenaga Ahli, Rencana Kerja Kegiatan, foto awal kegiatan, daftar masyarakat penerima manfaat, surat pernyataan kesanggupan TPK melaksanakan kegiatan bermaterai 6000, gambar/ sket konstruksi, dokumen pembebasan lahan lokasi, modul dan/ atau dokumen lain yang menunjang kegiatan desa.
- (5) Kepala Desa atau TPK melakukan pengadaan tenaga kerja dan atau narasumber/tenaga ahli dan bahan/material yang dibutuhkan sesuai dengan RAB Kegiatan Desa.
- (6) TPK melaksanakan kegiatan sesuai denganjadwal kegiatan.
C
- (7) Bupati menetapkan Tim Pendamping Kecamatan yang terdiri dari camat sebagai Ketua dan Kepala Seksi PMD atau staf Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat sebagai Anggota, dengan tugas:
- a. melakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. mengecek kelengkapan dokumen RPJ MDesa, RKPDesa, APBDesa, RAB kegiatan Desa dan SPJ kegiatan Desa untuk setiap Desa;
- c. membuat dokumen Berita Acara Hasil Pengecekan Kelengkapan Dokumen Kegiatan Desa dan dapat meminta dan menyimpan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada dalam huruf b;
- d. merekomendasikan pencairan dan penyaluran anggaran kepada desa berdasarkan kesesuaian surat permintaan pembayaran (SPP) Dana kegiatan Desa yang diajukan Kepala Desa dengan waktu/ jadwal kegiatan dan bulan berjalan;
- e. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengawasan kegiatan desa
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 36

- ( 1) Pelaksanaan kegiatan desa yang dananya masuk dalam APBDes harus melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan desa harus disertai dengan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang hasilnya menjadi bukti dan harus dimasukkan dalam laporan realisasi kegiatan desa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 37

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti yang lengkap dan sah sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Bendahara.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 38

- ( 1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai peneriinaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
C
C
- (2) Dalam rangka penatausahaan Kas Desa dan memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa, Bendahara Desa dapat menyirnpan uang tunai dalam kas Desa paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. ' (3) Bendahara Desa menyimpan uang dalam Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan letak geografis desa dan keterjangkauan layanan perbankan di desa.
- (4) Dalam hal uang tunai yang ada pada Kas Bendahara Desa lebih dari Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), Bendahara Desa membuat Berita Acara Keadaan Kas yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Desa.
- (5) Berita Acara Keadaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuat pada saat kejadian paling lambat pada jam tutup kantor.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 39

- ( 1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan be ban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintahan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Besamya pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar pagu anggaran pada tahun anggaran sebelurnnya.
- (4) Belanja operasional pemerintahaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
- a. pembelian ATK yang tidak terkait kegiatan;
- b. pembayaran langgaran listrik, telepon, air bersih, surat kabar, dan lain-lain;
- c. pembayaran kewajiban pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak kendaraan bermotor, dan pajak lainnya yang menjadi kewajiban desa.
- d. belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- (5) Penggunaan biaya tak terduga terlebih &lt;lulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 40

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
.'(.
C
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 41

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 40 ayat (1) terdiri atas :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- d. lampiran bukti-bukti transaksi.
- (2) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (4) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahar,;3. melakukan pencatatan pengeluaran.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 42

- (1) Guna kelancaran operasional kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan dapat mengajukan uang panjar kegiatan.
- (2) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang tidak melalui pengadaan barang dan jasa atau uang panjar kerja bagi Tim Pelaksana kegiatan berupa:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. RAB, dan
- c. Lampiran bukti-bukti transaksi.
- (3) Pemberian anggaran berdasarkan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagai uang panjar kerja dan diberikan sesuai kebutuhan.
- (4) Pembayaran panjar oleh Bendahara kepada Tim Pelaksana Kegiatan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (5) Pembayaran panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan bukti kuitansi panjar.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 43

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Perubahan APBDesa
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 44

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA} tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- d. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. keadaan luar biasa; dan
- f. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu} kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 45

- ( 1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diinformasikan kepada BPD.
Bagian Keempat Penatausahaan
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 46

- ( 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
Dokumen . ~ .
C
- (2) Dokumen penatausahaan harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilampiri Surat Pertanggungjawaban dan bukti lain yang sah, berupa dokumen pengadaan, surat perintah kerja, kuitansi, dan/atau nota pembelian barang dan/atau jasa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 47

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat ( 1), menggunakan:
- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.
Bagian Kelima Pelaporan
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 48

- ( 1) Tim Pengelola Kegiatan Desa berta..~ggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan pengelolaan keuangan desa mulai dari kelengkapan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Seluruh lembaga kemasyarakatan desa ( TP PKK, Karang Taruna, Pemangku Adat, RT, LPMD, Posyandu dan Linmas serta lembaga Desa lainnya) wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Tugas Pokok dan Fungsinya dan atau laporan hasil pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDesa yang meliputi seluruh realisasi pelaksanaan kegiatan APBDesa setiap semesteran kepada Bupati melalui Camat berupa:
- a. laporan semester pertama disampaikan pada awal bulan Juli tahun berjalan; dan
- b. laporan semester akhir tahun disampaikan pada awal bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumen yaitu :
- a. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
- b. laporan realisasi kegiatan berdasarkan sumber pendapatan desa;
<!-- formula-not-decoded -->
c•
- c. laporan daftar inventarisasi aset/kekayaan/barang desa;dan
- d. rekapitulasi daftar hadir harian setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Bagian Keenam Pertanggungjawaban
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. ( 4) Peraturan Desa ten tang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berjalan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berjalan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 50

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
- Pemerintahan Desa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 51

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 52

- ( 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
Camat . \
C
- (2) Camat meneruskan laporan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin disertai Larnpiran Berita Acara Hasil Pengecekan Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, RAB, APBDesa dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagairnana dimaksud pada ayat (2), disarnpaikan paling larnbat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 53

- ( 1) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) wajib menyusun dan menyarnpaikan Kelengkapan Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Desa kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) rneliputi:
- a. surat pengantar dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa;
- b. Rencana Kerja Kegiatan (RKK)/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- C. ' gambar konstruksi Uika fisik);
- d . Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK Desa, Narasumber dan Surat Keputusan lainnya;
- e. Laporan Realisasi/Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
- f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa setelah diverifikasi Sekretaris Desa;
- g. kuitansi dan nota/faktur belanja/pembelian dan tanda terima;
- h. bukti Surat Setoran Pajak (SSP) jika belanja dikenakan pajak;
- i. untuk perjalanan dinas, Surat Tugas, SPPD dan Taksasi serta kuitansi/faktur /nota bukti menginap jika lebih dari 1 (satu) hari; dan
- J. dokumentasi/photo kegiatan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDesa semester I pada bulan Juli tahun berjalan dan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan semester II pada bulan Januari tahun berikutnya kepada Camat dengan kelengkapan meliputi:
- a. surat penga..-i.tar Kepala Desa kepada Camat;
- b. dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan;
- c. dokumen laporan realisasi APBDesa;
- d. laporan realisasi Penggunaan Dana Desa dari APBN;
- e. laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten;
- f. dokumen inventaris aset/kekayaan/barang mi1ik desa; dan
- g. rekapitulasi . ~ -
C
- C
- g. rekapitulasi Daftar Hadir Harian Kepala Desa dan Perangkat Desa ditandatangani oleh Sekdes dan Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Camat wajib menyampaikan laporan dengan kelengkapan dokumen meliputi:
- a. surat pengantar Camat ditujukan kepada Bupati Banyuasin melalui Kepala DPMD Kabupaten Banyuasin;
- b. berita acara verifikasi/ evaluasi Tim Verifikasi Kecamatan;
- c. laporan realisasi APBDesa;
- d. laporan realisasi Dana Desa dari APBN;
- e. laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten;
- f. dokumen inventarisasi aset/kekayaan/barang milik desa;
- g. rekapitulasi Daftar Hadir Harian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD untuk setiap bulan;
- (4) Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Desa . harus lakukan pengecekan dan dapat diarsipkan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (5) Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan desa hanya dapat diberikan kepada Kepala Desa, Bendahara Desa, Aparatur Pengawas Internal, Fungsional Pemerintah dan Penegak Hukum.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 55

Bentuk dokumen yang diperlukan dalam Pengelolaan keuangan Desa meliputi serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus menggunakan bentuk dokumen dalam Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia .
BAB VII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 56

- (1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum dan strategis dalam pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
Dalam . \.
c:
C
- (3) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Tim Fasilitasi dan Asistensi Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (4) Togas Tim Fasilitasi dan Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin dengan tugas meliputi:
- 1) mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa;
- 2) menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa;
- 3) memfasilitasi kegiatan klarifikasi dan evaluasi terhadap dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa serta Peraturan Desa lainya;
- 4) menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transrnigrasi Republik Indonesia.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin dengan tugas melakukan reviu/klarifikasi dan evaluasi terhadap dokumen RPJMDesa serta melaporkan segala sesuatu yang diminta oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan tugas melakukan verlikasi ulang terhadap dokumen pengajuan permohonan penyaluran ADD dan Dana Desa, melakukan koordinasi dengan Bank Sumsel Babel cabang Pangkalan Balai, melakukan transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa serta menyampaikan laporan kepada Kementerian Keuangan RI;
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan tugas melakukan asistensi prosedur pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan dan keuangan Desa serta menyampaikan laporan kepada Inspektorat Provinsi atau APIP serta lembaga pengawasan lainnya;
- e. Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin dengan tugas melakukan pendampingan/ asistensi berkaitan dengan perencanaan konstruksi kegiatan pembangunan di Desa;
- f. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tugas melakukan asistensi berkaitan.. dengan penyusunan peraturan di Desa; , ·
- g. Bagian Fasilitasi Barang dan Jasa Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan tugas melakukan asistensi mengenai prosedur pengadaan barang dan Jasa di Desa serta menyampaikan laporan kepada instansi pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi sesuai hierarkinya; dan
- h. Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
C
l
'
I
t,
- (5) Bupati menetapkan Tim Pendamping Kecamatan yang terdiri dari Camat sebagai Ketua dan Kepala Seksi PMD / Staf Kecamatan sebagai anggota dengan tugas:
- a. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi secara teknis dan intensif kepada Pemerintah Desa dan BPD berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang meliputi administrasi, keuangan dan fisik kegiatan desa;
- b. m~lakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa;
- c. melakukan pengecekan, verifikasi dan mengevaluasi Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Desa serta kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. melakukan pengecekan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan desa;
- e. melakukan pengecekan laporan realisasi kegiatan desa;
- f. melakukan pengecekan laporan inventarisasi desa;
- g. merekomendasikan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari Bank Sumsel Babel;
- h. membuat Berita Acara Hasil Pengecekan kelengkapan dokumen perencanaan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan desa; dan
1. meneruskan laporan realisasi kegiatan desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin.
- (6) Bupati menetapkan Satuan Togas Pengelola Aplikasi Keuangan Desa Kabupaten Banyuasin dengan tugas melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan proses menginput RAB Kegiatan dan dokumen Pengelolaan keuangan Desa.
- (7) Kepala Desa melakukan pembinaan teknis pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa/ bendahara desa.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pemeriksaan
BAB VII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 57

- ( 1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan langsung terhadap pisik pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan bidang/komisi yang bersangkutan pada setiap tahapan pencairan dan atau pelaksanaan kegiatan desa.
- (2) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.
J
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melihat dan mengamati pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyakat.
- (4) Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa harus dicatat dalam dokumen laporan hasil pengawasan kegiatan desa.
- (5) Sebelum melakukan pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa harus melaksanakan rapat pleno yang membahas rencana pengawasan kegiatan Desa.
BAB VII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 58

- ( 1) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan rapat pleno untuk membahas dan merekomendasikan hasil pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perbaikan, peningkatan dan penyempumaan kegiatan desa.
- (2) Pemerintah Desa menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sepanjang telah dianggarkan dalam dokumen RAB dan atau dapat dilakukan melalui swadaya atau gotong royong masyarakat.
- (3) Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa tersebut menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan Permu' syawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB VII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 59

Pengawasan Umum dan Pemeriksaan terhadap keseluruhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa mulai dari landasan hukum, dokumen perencanaan, pelaksanaan sampai dengan audit pisik kegiatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten/ Provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian terkait, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.
BAB VII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan Masyarakat Desa secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas :
- a. Tenaga Pendamping Profesional;
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. pihak ketiga.
- (3) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. pendamping lokal Desa yang berkedudukan di Desa;
- b. pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
- c. pendamping .'f
C
C
- c. pendamping teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di Kabupaten.
- (4) Togas dan rekruitmen tenaga Pendamping Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c terdiri dari:
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- b. Perguruan Tinggi;
- c. Organisasi Kemasyarakatan; atau
- d. Perusahaan.
- (6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 5, sumber keuangannya dan kegiatannya tidak berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/ atau Desa serta berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB VIII - PENGHARGAAN DAN SANKSI Bagian Kesatu
Pasal 61

- ( 1) Pemerintah Desa yang dinilai terbaik dalam pengelolaan Keuangan Desa dapat diber*an penghargaan dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja pemerintah Desa.
Bagian Kedua Sanksi
BAB VIII - PENGHARGAAN DAN SANKSI Bagian Kesatu
Pasal 62

- (1) Pengelola Keuangan Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan t~ggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, penundaan, pengurangan dan/atau pernbatalan pencairan dana ta.hap berikutnya sampai dengan pemberhentian dari jabatannya.
- (2) Pengelola Keuangan Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparatur pengawasan internal pemerintah.
- (3) Pengelola Keuangan Desa yang terbukti melakukan penyimpangan dan mengandung unsur pidana maka akan direkomendasikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Putusan pidana atas kerugian keuangan desa terhadap pengelola keuangan desa a.tau bukan pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
..,.\_\_
L
C
- (5) Pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) adalah Kepala Desa, Aparatur Desa dan Non Aparatur Desa yang karena jabatan dan tugasnya melaksanakan dan/atau terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
BAB VIII - PENGHARGAAN DAN SANKSI Bagian Kesatu
Pasal 63

- ( 1) Kepala Desa wajib memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal kegiatan.
- (2) Badan Pennusyawaratan Desa yang tidak melaksanakan pengawasan kegiatan desa sesuai ketentuan dalam peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi mulai teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa dapat ## BAB XIX
KETENTU AN LAIN - LAIN
BAB VIII - PENGHARGAAN DAN SANKSI Bagian Kesatu
Pasal 64

- (1) Apabila Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhalangan sementara, maka tugas pemegang kekuasaan pengelolaan keu.angan desa dilimpahkan kepada Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas harian melalui Surat Perintah Tugas Camat dengan mempertimbangkan sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara/ Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas harian sebagaimana dalam melaksanakan tugas yang bersifat prinsip, apabila Kepala Desa :
- a. mendapat sanksi administrasi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa;
- b. terkait dengan kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan menjalankan tugas lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan. 1 t
- (3) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang rnenjabat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) berhak menerima penghasilan tetap dan atau tunjangan ~ebagai Kepal~ Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa dari Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil tidak lagi sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
C
BAB VIII - PENGHARGAAN DAN SANKSI Bagian Kesatu
Pasal 65

Format contoh Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa, Rencana Anggaran Biaya, Buku Kas Pernbantuan Kegiatan, Surat Permintaan Pernbayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Penatausahaan, Buku Kas Pernbantu Pajak, Buku Bank Desa, Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester, Laporan D~-~~-~~·-~;~···~'1--~0~~1;~~~; D~l~lr~~-~~i\ODTl~~~ ...l~T ~-~-~› J. \..,..l LGl.J..155uJ.J..5JO..VVQ.UQ...1.J. J.'\.\..,C:U..J..:,o..\::)l. i \...J,Q...n...:,a...1.tGlOJ.J. rl.J. J,...IL/\,., ~Q.. U.Gl...1J. .ua.1-1v.1 O.l.~ Kekayaan Milik Desa serta Program Sektoral dan Program Daerah yang rnasuk Ke Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Larnpran II dan Lampiran III yang rneru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
'
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Pada saat Peraturan 1m mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nornor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Desa dalam Kabupaten Banyuasin, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~ C:W...vf¥'\ 201 7
WAKIL BUPATI BANYUASIN S.1£LAKU P.1£LAKSANA TUGAS BUPATI BANYUASIN,
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~0MJM 201 7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA NOMOR DAERAH i KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017