PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2014
Tentang PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT PEMBERANTASAN TRIBUTA DAN PENGANGKATAN MURID PUTUS SEKOLAH KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 4 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi dan penyuksesan program pendidikan untuk semua sebagai salah satu tujuan pembangunan, perlu didukung kemampuan baca, tulis dan berhitung bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa masih terdapat masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang belum dapat membaca, menulis, dan berhitung serta anak putus sekolah, pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita Perpus) secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah Kabupaten Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor 258/E/MS/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Program Pendidikan Keaksaraan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT PEMBERANTASAN TRIBUTA DAN PENGANGKATAN MURID PUTUS SEKOLAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
7. Camat adalah Kepala Pemerintahan yang berada di Pemerintahan tingkat kecamatan;
8. Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pendidikan di kecamatan;
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendidikan di kecamatan;
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya;
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat;
14. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan pendidikan SD/SMP/MTS atau sederajat;
15. Pendidikan Menengah adalah pendidikan pada satuan SMA/SMK/MA atau sederajat;
16. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada satuan institut, akademi, sekolah tinggi, atau universitas;
17. Pendidikan Masyarakat adalah pendidikan non formal dan informal (PNFi) selanjutnya disebut DIKMAS, berupa pendidikan keaksaraan, kesetaraan, kursus, PKBM, dan TBM yang menyiapkan peserta didik/warga belajar memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus sesuai dengan kebutuhan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang diselenggarakan diluar sekolah formal;
18. Pendidikan Keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin;
19. Sasaran pendidikan keaksaraan dasar adalah masyarakat usia15 tahun sampai dengan usia 59 tahun yang berkeaksaraan rendah atau masih buta aksara latin (melek aksara persial) yang sesuai dengan data BPS;
20. Sasaran pendidikan keaksaraan lanjutan adalah masyarakat usia 15 tahun sampai dengan usia 59 tahun yang sudah melek aksara dan/atau memiliki SUKMA;
21. Sasaran pendidikan keaksaraan mandiri adalah masyarakat yang berkeaksaraan rendah atau masih buta aksara latin (melek aksara persial) yang sesuai dengan data BPS;
22. Sasaran pengangkatan murid putus sekolah adalah anak usia sekolah yang putus sekolah sebelum lulus dan yang tidak melanjutkan sekolah sampai ke jenjang SMA sederajat;
23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik/warga belajar dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
24. Tributa adalah ketidakmampuan penduduk untuk membaca, menulis, dan berhitung;
25. Murid putus sekolah adalah anak usia sekolah yang putus sekolah sebelum lulus dan yang tidak melanjutkan sekolah sampai ke jenjang SMA sederajat.
BAB III - FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita Perpus) berfungsi memberikan fasilitas peserta didik/warga belajar pada pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan keaksaraan mandiri serta penuntasan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita Perpus) bertujuan untuk:
- a. Mempercepat penuntasan tributa;
- b. Meningkatkan kemampuan keberaksaraan penduduk usia 15 tahun ke atas;
- c. Membangun keberaksaraan orang dewasa yang belum memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara dengan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Memberikan kemampuan dasar keberaksaraan bagi masyarakat dalam memperoleh, menggunakan, dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya;
- e. Membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia melalui peningkatan angka melek aksara penduduk secara nasional, khususnya di Kabupaten Banyuwangi;
- f. Memelihara dan melestarikan tingkat keberaksaraan penduduk melalui kegiatan ragam keaksaraan;
- g. Membantu penuntasan wajib belajar 12 tahun.
BAB IV - SASARAN GEMPITA PERPUS
Pasal 4

- (1) Sasaran Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita Perpus) adalah:
- a. Sasaran pendidikan keaksaraan dasar;
- b. Sasaran pendidikan keaksaraan lanjutan;
- c. Sasaran pendidikan keaksaraan;
- d. Sasaran pengangkatan murid putus sekolah.
- (2) Dalam kondisi tertentu, anak putus sekolah karena alasan psikologi perlu mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli di bidang psikologi.
BAB VI - PEMANGKU GEMPITA PERPUS
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menetapkan 1 (satu) orang pemangku Gempita Perpus untuk setiap Rukun Tetangga (RT) yang disebut Pemangku RT;
- (2) Pemangku RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mengenali, mengidentifikasi, memahami, dan mengangkat tributa dan murid putus sekolah menjadi sasaran Gempita Perpus dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab atas kesesuaian data tributa dan anak putus sekolah dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) berbasis RT di wilayah kerjanya;
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab bahwa sasaran tributa telah memiliki kemampuan awal membaca, menulis, dan berhitung serta anak putus sekolah telah mengikuti proses pembelajarannya;
- (5) Untuk memperlancar Gempita Perpus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Camat bertanggung jawab untuk menggerakkan warganya untuk mendukung pelaksanaan Gempita Perpus.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita Perpus);
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita Perpus) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 8

Pembiayaan Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita Perpus) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, atau bersumber dari pihak ketiga yang tidak mengikat.