PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor MOR Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 28 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NO MOR 72 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. 12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Badan dan disingkat BKD adalah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut
8. UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- ( 1) Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri atas :
2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pajak dan Retribusi terdiri atas :
1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
2. Subbidang Penetapan dan Penagihan; dan
3. Subbidang Pembukuan dan Pengendalian Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah.
- d. Bidang PBB dan BPHTB terdiri atas :
1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
2. Subbidang Penetapan dan Penagihan; dan
3. Subbidang Pembukuan dan Pengendalian.
- e. Bidang Anggaran terdiri atas :
1. Subbidang Rencana Anggaran; dan
2. Subbidang Analisa dan Pengendalian Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan terdiri atas :
- I. Subbidang Pengendalian dan pencairan Dana; dan
2. Subbidang Pengelolaan Penggajian.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas :
1. Subbidang Akuntansi dan Verifikasi Pertanggung­ jawaban; dan
2. Subbidang Pelaporan dan Pengendalian.
- h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri atas
1. Subbidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan;
2. Subbidang Pendayagunaan Aset; dan
3. Subbidang Penatausahaan Aset.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV
Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah.
BAB IV
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi­fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh W alikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat ( 1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang keuangan daerah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV
Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV
Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan se bagian tugas Badan dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.
BAB IV
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Badan;
- d. penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program serta pengelolaan keuangan badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 10

- ( 1) Sekretariat se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretariat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV
Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ).
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan keuangan meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, memproses dana bantuan hibah dan bantuan sosial, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Badan, serta tidak lanjut hasil pemeriksaan.
Bagian Ketiga
Bidang Pajak dan Retribusi
BAB IV
Pasal 12

- ( 1) Bidang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah.
- (2) Bidang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
BAB IV
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pajak: dan retribusi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijak:an teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijak:an teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penetapan dan penagihan wajib pajak daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijak:an teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 14

- (1) Bidang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 12 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
- b. Subbidang Penetapan dan Penagihan; dan
- c. Subbidang Pembukuan dan Pengendalian Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah.
BAB IV
Pasal 15

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pendataan dan pendaftaran;
- c. mempersiapkan dan menyampaikan formulir pendataan kepada wajib pajak;
- d. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak;
- e. mencatat surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD);
- f. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan;
- h. mencatat data wajib pajak daerah ke dalam kartu data wajib pajak daerah; dan
- i. melakukan evaluasi terhadap perkembangan pendataan wajib pajak daerah.
- (2) Subbidang Penetapan dan Penagihan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Subbiclang Penetapan dan Penagihan.
- a. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penetapan dan penagihan;
- b. menyiapkan nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data wajib pajak;
- c. menerbitkan daftar SKPD/SKPDKB/SKPDLB/SKPDN serta menyerahkan kepada wajib pajak;
- d. melakukan penagihan pajak claerah berdasarkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau surat tagihan pajak daerah (STPD);
- e. menghimpun SPTPD, SKP, SKPDKB, SKPDLB, STPD wajib pajak daerah;
- f. menyiapkan aclministrasi kelengkapan penagihan pajak daerah;
- g. menerima clan meneliti usulan surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dari wajib pajak;
- h. menerbitkan surat perjanjian angsuran atau penolakan/penundaan pembayaran angsuran berdasarkan hasil penelitian; dan
- i. menyerahkan surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran kepada wajib pajak.
- (3) Subbidang Pembukuan dan Pengendalian Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pembukuan clan Pengendalian Pajak, Retribusi dan Penclapatan Daerah;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koorclinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pembukuan clan pengendalian pajak, retribusi dan penclapatan daerah;
- c. menghimpun dan mencatat surat ketetapan pajak daerah, laporan realisasi retribusi daerah dan penetapan/keputusan penerimaan pendapatan daerah;
- d. menghimpun dan mencatat laporan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah;
- e. menyiapkan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala dan insidentil;
- f. melakukan pengendalian penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah; dan
- g. melakukan evaluasi terhadap realisasi peneriman pendapatan daerah.
- (1) Bidang PBS clan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana clan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi clan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang PBB clan BPHTB meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian PBB dan BPHTB.
- (2) Bidang PBB clan PBHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
BAB IV
Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PBB dan BPHTB;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pendataan dan Pendaftaran PBB clan BPHTB;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan clan pengendalian, pembinaan teknis Pembukuan clan Pengendalian PBB dan BPHTB;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang PBB dan BPHTB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sadan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 18

- (1) Bidang PBB clan BPHTB se bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Subbidang Pendataan clan Pendaftaran;
- b. Subbidang Penetapan dan Penagihan; dan
- c. Subbidang Pembukuan dan Pengendalian.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
BAB IV
Pasal 19

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB;
- c. mempersiapkan formulir pendataan wajib pajak PBB dan BPHTB;
- d. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak PBB dan BPHTB;
- e. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan;
- f. mencatat data wajib pajak daerah ke dalam data base wajib pajak PBB dan BPHTB, dan
- g. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan pendataan wajib pajak PBB dan BPHTB.
- (2) Subbidang Penetapan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Penetapan dan penagihan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan clan petunjuk teknis penetapan dan penagihan PBB dan BPHTB;
- c. menerbitkan SPPT PBB dan menyerahkan SPPT PBB dan SSPD BPHTB yang telah diverifikasi;
- d. menerbitkan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) atas dasar SPPT PBB;
- e. melakukan penagihan pajak daerah berdasarkan SPPT PBB dan SSPD BPHTB;
- f. menyiapkan administrasi kelengkapan penagihan pajak PBB dan BPHTB;
- g. menerima dan meneliti usulan surat permohonan angguran atau penundaan pembayaran dari wajib pajak PBB dan BPHTB; dan
- h. menerbitan surat perjanjian angguran atau penolakan/penundaan pembayaran angsuran berdasarkan hasil penelitian serta menyerahkan surat perjanjian angsuran/ penolakan angsuran kepada wajib pajak.
- (3) Subbidang Pembukuan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pembukuan dan Pengendalian;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pembukuan dan pengendalian PBB dan BPHTB;
- c. menghimpun surat ketetapan PBB dan SSPD BPHTB;
- d. menghimpun dan mencatat laporan penerimaan PBB dan BPHTB;
- e. menyiapkan laporan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB secara berkala dan insidentil;
- f. melakukan pengendalian penerimaan PBB dan BPHTB;
- g. melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB dan BPHTB; dan
- h. melaksanakan persiapan konsultasi dan koordinasi PBB dan BPHTB.
Bagian Kelima
Bidang Anggaran
BAB IV
Pasal 20

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Anggaran meliputi Rencana Anggaran, Analisa dan Pengendali Anggaran.
- (2) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
BAB IV
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Anggaran;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Rencana Anggaran;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Analisa dan Pengendali Anggaran;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Anggaran;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 22

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Subbidang Rencana Anggaran; dan
- b. Subbidang Analisa dan Pengendalian Anggaran.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkeduduk.an di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
BAB IV
Pasal 23

- (1) Subbidang Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Rencana Anggaran
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis Rencana Anggaran;
- c. menyiapkan surat edaran tentang penyusunan RKA­ SKPD dan RKA­SKPKD;
- d. menyusun Perda tentang APBD beserta lampiran;
- e. menyusun Perwako tentang penjabatan APBD beserta lampiran;
- f. menyusun Perda Perubahan tentang APBD beserta lampiran;
- g. menyusun rancangan Perwako tentang perubahan penjabaran APBD; dan
- h. menyusun nota keuangan dan pidato pengantar, dan perubahan APBD.
- (2) Subbidang Analisa dan Pengendalian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Analisa dan Pengendalian Anggaran;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis analisa dan pengendalian anggaran;
- c. menginventarisasi dan meneliti rencana kerja anggaran (RKA), rencana kerja anggaran perubahan (RKAP), dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan dokumen pelaksana anggaran perunahan (DPAP) dari SKPD;
- d. menyusun rencana pelaksanaan anggaran meliputi penerbitan surat keputusan tentang petunjuk pejabat pengelola keuangan, pengguna anggaran, kuasa BUD serta bendahara pengeluaran di lingkungan SKPD maupun SKPKD;
- e. menginventarisasi anggaran kas SKPD dan menyusun anggaran kas pemerintah daerah; dan
- f. merencanakan dan menyiapkan surat persediaan dana (SPD) sesuai anggaran kas pemerintah daerah.
Bagian Keenam
Bidang Perbendaharaan
BAB IV
Pasal 24

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan
kegiatan bidang perbendaharaan meliputi pengendalian dan pencairan dana serta pengelolaan penggajian.
- (2) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
BAB IV
Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan pencairan dana;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan penggajian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Perbendaharaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 26

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Subbidang Pengendalian dan Pencairan Dana; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Penggajian.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
BAB IV
Pasal 27

- (1) Subbidang Pengendalian dan Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pengendalian dan Pencairan Dana;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian dan pencairan dana;
- c. mengoreksi kebenaran SPP/SPM dan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- d. mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian pencairan dana (SP2D);
- e. meneliti kelengkapan dokumen belanja; dan
- f. laporan rekapitulasi hasil kerja sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan.
- (2) Subbidang Pengelolaan Penggajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pengelolaan Penggajian;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pengelolaan penggajian;
- c. memeriksa kebenaran data gaji yang diajukan;
- d. mengoreksi surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) bagi PNS yang telah pensiun, meninggal dunia dan pindah tugas;
- e. menyiapkan data rekonsiliasi kepada PT. TASPEN, PT. ASKES,BAPETARUM;
- f. menginvetarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan penggajian; dan
- g. membuat laporan rekapitulasi hasil kerja sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan.
Bagian Ketujuh
- ( 1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf g mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan meliputi akuntansi, verifikasi pertanggungjawaban, pelaporan dan pengendalian.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
BAB IV
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan koordinasi, fasilitasi, pengawasan pembinaan teknis akuntansi pertanggungjawaban; kebijakan teknis, dan pengendalian, dan verifikasi
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaporan dan pengendalian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Akuntansi clan Pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 30

- (1) Bidang Alruntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
- a. Subbidang Ak.untansi dan Verifikasi Pertanggung jawaban; dan
- b. Subbidang Pelaporan dan Pengendalian.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
BAB IV
Pasal 31

- (1) Subbidang Akuntansi dan Verifikasi Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Akuntansi dan Verifikasi Pertanggungjawaban;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban;
- c. melaksanak:an verifikasi transaksi keuangan dan ak:untansi;
- d. melaksanakan penelitian, penilaian, rekonsiliasi dan pengujian SPJ;
- e. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan daerah (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CALK), pengendalian jaringan SIPKD data laporan realisasi anggaran;
- f. menyusun rancangan peraturan pertanggungjawaban pelak:sanaan APBD; tentang
- g. melakukan verifikasi data utang piutang, persediaan dan pos-pos lain yang mendukung penyusunan neraca; dan
- h. melaksanakan rekonsiliasi belanja dan pembiayaan.
- (2) Subbidang Pelaporan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pelaporan dan Pengendalian;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pelaporan dan pengendalian;
- c. melak:sanak:an pengolahan data dan informasi laporan keuangan daerah;
- d. melak:sanakan penyusunan laporan keuangan daerah SKPD;
- e. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan laporan keuangan SKPD;
- f. melaksanakan penghimpunan dan rekonsiliasi laporan akuntansi; dan
- g. menyusun laporan realisasi keuangan daerah triwulan dan semesteran.
Bagian Kedelapan
Bidang Pengelolaan Aset Daerah
32
- ( 1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf h mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan pengadaan dan penggunaan, pendayagunaan aset dan penatausahaan aset.
- (2) Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
BAB IV
Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah;
2. kebijakan teknis, dan pengendalian, pengadaan dan perencanaan b. penyiapan bahan dan perumusan koordinasi, fasilitasi, pengawasan pembinaan teknis penggunaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendayagunaan aset;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penatausahaan aset;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 34

- (1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Subbidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan;
- b. Subbidang Pendayagunaan Aset; dan
- c. Subbidang Penatausahaan Aset.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
6. setiap
BAB IV
Pasal 35

- ( 1) Subbidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan pengadaan dan penggunaan;
- c. melaksanakan analisa kebutuhan barang daerah;
- d. melaksanakan perencanaan kebutuhan barang daerah;
- e. mengusulkan standarisasi harga satuan barang dan jasa;
- f. memfasilitasi penyusunan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;
- g. memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengadaan dan pendistribusian barang daerah;
- h. melaksanakan pengadaan, pembelian, pelelangan, penyimpanan dan pengadministrasian/ pembukuan terhadap barang daerah; dan
- i. melakukan analisis kelengkapan dokumen pengadaan barang daerah.
- (2) Subbidang Pendayagunaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pendayagunaan Aset;
- b. mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pendayagunaan aset;
- c. memfasilitasi dan koordinasi evaluasi dan pendayagunaan aset;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, pemindahtanganan, penghapusan, penjualan, hibah terhadap barang daerah;
- e. melaksanakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
- f. melaksanakan pengendalian pemanfaatan aset daerah;
- g. melaksanakan penyusunan dokumen, prosedur, dan penghapusan aset daerah; dan
- h. melakukan penyimpanan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan aset daerah.
- (3) Subbidang Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Penatausahaan Aset;
- b. mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
''
- fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis penatausahaan aset;
- c. melaksanakan inventarisasi dan sensus barang daerah;
- d. melaksanakan penilaian aset daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP);
- e. melaksanakan legal audit aset daerah; e
- f. menyusun data dasar neraca aset daerah; dan f.
- g. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang daerah. g
Bagian Kesembilan
UPT
BAB IV
Pasal 36

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i adalah unsur pelaksana teknis Badan yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional clan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Badan.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV
Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
BAB IV
Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
BAB IV
Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Badan dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB IV
Pasal 40

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 41

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibe bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (APBN).
BAB VII - KEPEGA WAIAN
Pasal 42

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT dan pegawai pada jabatan fungsional, diangkat clan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan memperhatikan usul Kepala Badan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi dan atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang administrasi.
- (6) Kepala Bidang dan Kepala Subbidang diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/ atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (9) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh W alikota.
10. (lO)Uraian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.
BAB VIII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 43

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb a tau j abatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Staf pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan jabatan pelaksana.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

- (1) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Badan dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan Badan, maka unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 59
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
1
1
1
1 H
f
l
l
-