PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 20 Tahun 2016
Tentang SISTEM KESEHATAN DAERAH
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
1
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dalam suatu sistem pelayanan kesehatan yang terpadu yang berlaku di Kabupaten Balangan; b .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; C.
1
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 4 .
Menetapkan
2
2
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 5
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) 6
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN
DAERAH
KESEHATAN
DAERAH.
BAB II - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Pasal 11

- (1) Upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan UKMtingkat lanjut yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik ditujukan kepada masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dengan penanggungjawab Dinas Kesehatan didukung lintas sektor.
Pasa112
2
- (1) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Kesehatan mempunyai (dua) fungsi yaitu:
- a. fungsi manajerial; dan
- b. fungsi teknis kesehatan.
a
- (2) Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mencaku p perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, penilaian, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. a
- (3) Fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijalankan dengan tersedianya berapa unit teknis untuk melaksanakan prioritas pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Pasa113
- (1) Upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan UKMstrata unggulan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik ditujukan kepada masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta dengan penanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan didukung lintas sektor.
Pasa114
- (1) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Kesehatan mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:
- a. fungsi manajerial; dan
- b. fungsi teknis kesehatan.
- (2) Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, penilaian dan pertanggungjawaban penyelenggraaan pembangunan kesehatan. a
7
- (3) Fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan dukungan beberapa fasilitas pelayanan langsung dan kebutuhan rujukan yaitu:
- a. Polindes
- b. Pos kesehatan desa
- c. Puskesmas Pembantu (Pustu)
- d. Puskesmas
- e. Instalasi Gudang Farmasi (IGF); dan
- f. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya f
Bagian Kedua Upaya Kesehatan Perorangan
- (1) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
- (2) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada perorangan secara komprehensif, berhasil guna dan berdaya guna, adil, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, bermutu, aman dan terjangkau.
Berdasarkan mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2),UKPterdiri dari :
- a. upaya kesehatan perorangan primer;
- b. upaya kesehatan perorangan sekunder; dan
- c. upaya kesehatan perorangan tersier.
- (1) Upaya kesehatan perorangan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan UKP tingkat dasar, mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar ditujukan kepada perorangan.
- (2) Upaya kesehatan perorangan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat termasuk swasta baik individu maupun kelompok di:
- a. Puskesmas;
- b. praktik dokter;
- c. praktik dokter gigi;
- d. praktik dokter keluarga;
- e. praktik dokter gigi keluarga;
- f. praktik bidan;
6
- g. poliklinikjbalai pengobatan;
- h. rumah bersalin;
1. pengobat tradisional dan alternatif terapi; 1
- J. kebugaran fisik; dan
- k. kosmetika.
Pasa118
- (1) Upaya kesehatan perorangan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan UKPtingkat lanjut, mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik ditujukan kepada perorangan.
- (2) Upaya kesehatan perorangan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat termasuk swasta baik individu maupun kelompok di :
- a. praktik dokter spesialis;
- b. praktik dokter gigi spesialis;
- c. klinik spesialis;
- d. balai kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)huruf a sampai f; dan
- e. rumah sakit umum dan khusus yang setara dengan kelasjtipe C dan B non pendidikan.
Pasa119
- (1) Upaya kesehatan perorangan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan UKP tingkat unggulan, mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik ditujukan kepada perorangan.
- (2) Upaya kesehatan perorangan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat termasuk swasta, baik individu maupun kelompok di :
- a. praktik dokter subspesialis;
- b. pusat pelayanan unggulan (pusat unggulan jantung, pusat unggulan kanker, pusat penanggulangan stroke); dan
- c. rumah sakit umum dan khusus yang setara dengan kelasjtipe B pendidikan dan A.
Bagian Ketiga Upaya Kesehatan Kombinasi UKMdan UKP
Pasa120
- (1) Upaya kesehatan kombinasi UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan perorangan, mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
8
- (2) Upaya kesehatan kornbinasi UKMdan UKPsebagairnana dirnaksud pada ayat (1)rneliputi :
- a. upaya kesehatan jiwa;
- b. upaya kesehatan kerja;
- c. upaya kesehatan kornunitas;
- d. upaya kesehatan olahraga;
- e. upaya kesehatan indera;
- f. upaya kesehatan gigi; dan
- g. pengobatan tradisional rnedik kornplernenter.
- (3) Upaya kesehatan kornbinasi UKMdan UKPsebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diselenggarakan di balai kesehatan rnasyarakat yang masingrnasing secara khusus rnelaksanakan upaya kesehatan tertentu sebagairnana dirnaksud pada ayat (2).
Bagian Keempat Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan Bencana
Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan Bencana (UKKB) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf d rnerupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pernerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk penanganan sernua kegawatdaruratan baik secara individu rnaupun massal yang dilaksanakan secara terpadu dengan rnelibatkan berbagai sektor, disiplin ilmu, dan profesi dalarn lingkup kesiapsiagaan bencana untuk menjarnin safe community.
- (1) Dalarn tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (4) huruf a, upaya kesehatan ditekankan pada kegiatan pencegahan, rnitigasi, dan kesiapsiagaan.
- (2) Dalam tahap saat bencana sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat (4)huruf b, upaya kesehatan ditekankan pada kegiatan tanggap darurat.
- (3) Dalam tahap pascabencana upaya kesehatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat (4) huruf c, upaya kesehatan ditekankan pada kegiatan pernulihan dan rekonsruksi.
Pasa123
Kegiatan koordinasi dalarn UKKBharus rnernpertirnbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. secara kelernbagaan sektor kesehatan rnerupakan bagian dari Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di tingkat kabupaten dan Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di tingkat provinsi.
- b. kesiapsiagaan pencegahan maupun rnitigasi dilaksanakan bersarna sektor terkait.
- c. dalarn tahap prabencana perlu diketahui peta daerah rawan bencana dan menyusun rencana kontingensi.
Subsistem pemberdayaan masyarakat melibatkan upaya individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di bidang kesehatan secara terpadu, sistematis, serta saling mendukung dalam upaya menjamin tercapainya derajat kesehatan masyaraka t yang setinggi-tingginya.
Tujuan subsistem pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah terlaksananya kesinambungan berbagai upaya peran serta baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat, upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang kesehatan, dan upaya turut mengambil bagian dalam pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.
- (1) Subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari 4 (empat) un sur utama yaitu:
- a. pemberdayaan individu;
- b. pemberdayaan keluarga;
- c. pemberdayaan kelompok; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menjamin mutu pelayanan, aksesibilitas, pemerataan dan peran serta masyarakat dibentuk dewany komite kesehatan pada setiap tingkat pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan/komite kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemberdayaan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf a dilakukan oleh maupun untuk perorangan termasuk di dalamnya individu anggota masyarakat baik formal maupun non formal yang memiliki potensi besar mengubah sistem nilai dan norma masyarakat secara bertahap untuk ikut berperan secara aktif dalam pembangunan kesehatan.
- (2) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf b dilakukan oleh maupun untuk keluarga beserta anggotanya sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki potensi besar mengubah sistem nilai dan norma dalam lingkup keluarga maupun masyarakat di sekitarnya untuk ikut berperan secara aktif dalam pembangunan kesehatan.
- (3) Pemberdayaan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c dilakukan oleh maupun untuk organisasi masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang sudah ada baik pemerintah maupun swasta yang memiliki potensi besar untuk mengubah sistem nilai dan norma dalam kelompoknya dan masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam pembangunan kesehatan.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf d dilakukan oleh maupun untuk individu, keluarga, dan kelompok baik pemerintah maupun swasta sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat umum dalam suatu wilayah untuk ikut berperan secara aktif dalam pembangunan kesehatan.
SUB SISTEM PEMBIAY AAN KESEHATAN
Subsistem pembiayaan kesehatan dilaksanakan dengan menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan serta jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.
Tujuan subsistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil sesuai dengan prioritas masalah kesehatan, terkelola, dan termanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk menjamin terselenggaranya upaya pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Subsistem pembiayaan kesehatan terdiri dari 3 (tiga)un sur utama yaitu
- a. penggalian dana;
- b. pengalokasian dana; dan
- c. pembelanjaan.
- (1) Penggalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan dengan menghimpun dana untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan atau pemeliharaan kesehatan, baik yang bersumber dari pemerintah, swasta, masyarakat dan sumber lain.
- (2) Penggalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN,APBDProvinsi, APBDKabupaten, partisipasi masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat.
:
'
Pasa132
- (1) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan dengan penetapan peruntukan dan penggunaan dana yang sudah terhimpun sesuai prioritas masalah kesehatan.
- (2) Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan dalam APBD dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
Pasa133
- (1) Pembelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan dana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan peruntukan secara berdaya guna dan berhasil guna dan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan kepastian terhadap pemeliharaan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasa134
Subsistem Sumberdaya Manusia (SDM) kesehatan dilaksanakan dengan menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan secara terpadu dan saling mendukung untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pasa135
Tujuan sub sistem SDM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah tersedianya SDM kesehatan meliputi tenaga kesehatan dan tenaga pendukungj penunjang yang kompeten, bermutu, mencukupi, terdistribusi secara adil dan merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pasa136
Subsistem SDMkesehatan terdiri atas 4 (empat) unsur utama yaitu:
- a. perencanaan SDMkesehatan;
- b. pendidikan dan pelatihan SDMkesehatan;
- c. pendayagunaan SDMkesehatan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan SDMkesehatan.
'
Pasa137
- (1) Perencanaan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksankan dengan penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi
sumberdaya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, pada setiap jenjang administrasi, pada setiap institusi, pada kondisi biasa, maupun pada kondisi kedaruratan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan SDMkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan jenis, jumlah, dan kualifikasi sumberdaya manusia kesehatan yang dilaksanakan melalui institusi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah memenuhi syarat atau standar sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kesehatan.
- (3) Pendayagunaan SDMkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksankan upaya rekruitmen, pengangkatan, penempatan, pemanfaatan, dan pengembangan tenaga kesehatan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan dengan mengarahkan, memberikan dukungan, serta mengawasi pengembangan dan pemberdayaan SDMkesehatan.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun oleh masyarakat termasuk swasta.
Strategi pembangunan kesehatan skala nasional dituangkan dalam kebijakan yang salah satunya diwujudkan dengan penyusunan Sistem Kesehatan Nasional (SKN)yang ditetapkan pada tahun 2004.
Selanjutnya SKN melalui strategi desentraliasi dilaksanakan di daerah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 004/MENKES/SK/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi. Kebijakan tersebut an tara lain menggariskan perlunya disusun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional (SKN).
Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya selama ini telah menunjukkan prestasi yang cukup baik dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Kalimantan. Namun demikian karena selama ini pembangunan kesehatan dimaksud masih mengacu hanya kepada SKN sehingga kebijakan pembangunan itu sendiri belum terfokus kepada persoalan kesehatan daerah sendiri.
Dengan pertimbangan tersebut dipandang perlu menyusun Sistem Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya diharapkan mampu menjawab dan merespon berbagai persoalan dan tantangan di bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan pada khususnya.
Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ini selanjutnya digunakan sebagai pendorong, acuan dan pemberi arah dalam menyusun dan mengembangkan rencana pembangunan kesehatan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan (RPKJM-KS 2005-2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan (RPKJK-KS 2025) dan Rencana Kerja Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun serta sebagai pedoman umum program kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun sistem kesehatan kabupaterr/ kota.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

7| Cukup jelas. Pasa13 ||-------------------------------------|| Cukup jelas Pasa14 || Pasa15 Cukup jelas. || Pasa16 Cukup jelas. || Cukup jelas. Pasa17 || Pasa18 Cukup jelas. || Cukup jelas. Pasa19 || Pasall0 Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 11 Istilah Puskesmas termasuk |

| Pasal12 Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 13 Cukup jelas. |

| Pasal14 Cukup jelas. || Pasal15 Cukup jelas. || Pasal16 Cukup jelas. || Pasal17 Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 18 Cukup jelas. |

| Pasal19 Cukup jelas. || Pasa120 Cukup jelas. || Pasa121 Cukup jelas. || Pasa122 Cukup jelas. ||------------------------|| Pasa123 Cukup jelas. || Pasa124 Cukup jelas. || Pasa125 Cukup jelas. || Pasa126 Cukup jelas. || Pasal27 Cukup jelas. || Pasa128 Cukup jelas. || Pasa129 Cukup jelas. || Pasa130 Cukup jelas. || Pasal31 Cukup jelas. || Pasa132 Cukup jelas. || Pasa133 Cukup jelas. || Pasal34 Cukup jelas. || Pasa135 Cukup jelas. || Pasa136 Cukup jelas. || Pasa137 Cukup jelas. || Pasa138 Cukup jelas. || Pasal39 Cukup jelas. || Pasa140 Cukup jelas. |## Pasa141## Pasa142## Pasa143## Pasa144## Pasa145Pasa146## Pasa147Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.': ,## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1262' .- '