PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2017
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK SAPI PERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Berlaku: 12 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK SAPI PERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 6 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK SAPI PERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah yang selanjutnya disebut UPT PPHT Sapi Perah merupakan suatu unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang melaksanakan tugas operasional teknis pembibitan, pengolahan hasil ternak dan pemasaran, dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan peternak.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT PPHT Sapi Perah pada Dinas.
8. Replacement stock adalah ternak-ternak calon induk yang disiapkan untuk mengganti ternak-ternak induk yang tidak produktif di UPT.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
10. Sapi Perah adalah sapi yang dipelihara untuk diambil susunya bagi kepentingan manusia.
11. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan.
12. Susu segar adalah susu murni yang tidak mengalami proses pemanasan.
13. Keju adalah produk hasil olahan dari susu segar melalui proses pasteurisasi, pengasaman, dan penambahan bahan tertentu, serta pematangan/fermentasi.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PPHT Sapi Perah pada Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT PPHT Sapi Perah berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan tugas operasional teknis pembibitan, pengolahan hasil ternak dan pemasaran dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan peternak.
- (2) UPT PPHT Sapi Perah dipimpin oleh Kepala UPT, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT PPHT Sapi Perah terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT PPHT Sapi Perah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

UPT PPHT Sapi Perah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengembangan pembibitan dan pengolahan hasil peternakan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT PPHT Sapi Perah mempunyai fungsi:
- a. pengelola bibit induk sapi perah untuk menghasilkan keturunan bibit sapi perah yang berkualitas;
- b. penyiapan calon induk sapi perah untuk replacement stock dan kebutuhan bibit masyarakat;
- c. pengelola produksi, distribusi dan pemasaran keju;
- d. pengelola produksi, distribusi dan pemasaran berupa: susu, pedet/anak sapi jantan, calon induk, induk afkir dan pakan sapi perah;
- e. pengelola lahan sebagai sumber pakan hijauan;
- f. pengelola administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;
- g. pelaksana pengkajian pengembangbiakan perbibitan sapi perah;
- h. pelaksana pengembangan dan pengkajian teknologi pengolahan hasil peternakan; dan
- i. pelaksana peningkatan sumber daya manusia masyarakat dalam perbibitan dan budidaya sapi perah serta pengolahan hasil peternakan.
Bagian Kedua Kepala UPT
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Dinas;
- b. melaksanakan dan mengembangkan manajemen perbibitan, produksi dan pemasaran pengolahan hasil ternak sapi perah;
- c. mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPT PPHT Sapi Perah;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok peternak yang menjadi binaannya;
- e. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT PPHT Sapi Perah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pelaksana Urusan
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
H:\Peraturan Bupati tentang UPT\Ghozi\UPTD Sapi Perah.doc
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT PPHT Sapi Perah yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan UPT PPHT Sapi Perah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.
ABDUL MALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 5 Seri C
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK SAPI PERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK SAPI PERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Keterangan:
: Garis Komando
: Garis Koordinasi
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA