PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2003
Tentang No Description
Berlaku: 31 Maret 2003
N/A
Preamble

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Niaga dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1998 seluruh modal Negara pada saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pantja Niaga dialihkan kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Dharma Niaga;
- b. Bahwa pada saat pengalihan tersebut akan dialksanakan, ternyata kinerja kedua PERSERO saangat menurun dan sangat sulit untuk bersaing dengan perusahaanperusahaan lain yang sejenis, akibatnya tujuan yang hendak dicapai dengan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mungkin terwujuddan pengalihan saham akhirnya tidak dilaksanakan;
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan analisa terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pantja Niaga, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga, Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT. Cipta Niaga, potensi kekuatan Badan Usaha Milik Negara di bidang niaga dapat lebih ditingkatkan untuk menghadapi persaingan global, dengan melakukan penggabungan;
- d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf c, dipandang perlu membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 dan melakukan penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) kedalam PT Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Cipta Niaga;
- e. Bahwa pembatalan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1998 dan penggabungan ketiga Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
3. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
4. dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (LN RI Tahun 1969 No. 16 TLN No. 2890 tentang Bentuk -bentuk Usaha Negara Menjadi Undangundang (LN RI Tahun 1969 No. 40 TLN No. 2904);
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (LN RI Tahun 1995 No. 13, TLN No. 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (LN RI Tahun 1971 No. 48);
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (LN RI Tahun 1998 No. 15, TLN No. 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001) (LN RI Tahun 2001 No. 68, TLN No. 4101);
6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ( LN RI Tahun 1998 No. 40, TLN No. 3741);
7. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Mneteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), perusahaan Umum 9PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (LN RI Tahun 2001 No. 117, TLN NO. 4137);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBATALAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PANTJA NIAGA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT CIPTA NIAGA.
N/A
Pasal 1

Membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga.
N/A
Pasal 2

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pantja Niaga yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1971 dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1970, digabungkan ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Cipta Niaga yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1971.
N/A
Pasal 3

- (1) Dengan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban serta karyawan Perusahan Perseroan (PERSERO) PT Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga beralih hukum kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Cipta Niaga.
- (2) Besarnya nilai kekayaan Negara yang dijadikan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Cipta Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
N/A
Pasal 4

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Cipta Niaga hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
N/A
Pasal 5

Pelaksanaan penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Cipta Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
N/A
Pasal 6

Terhitung sejak tanggal mulai berlakunya penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pantja Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Dharma Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
N/A
Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 31 Maret 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
N/A
Preamble

Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan pasal 201 dan 202 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaqaimana telah oiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas' Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuanqan Daerah.
- b bahwa berdasarkan perumbanqan dirnaksud pada huruf a · perlu ditetapkan Peraturan Wallkota tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persedraan (SPP-UP) dan Gant, Uang Persediaan (SPP-GU) serta Tambahan Uang Peseoraan (SPP-TU) Daerah Kola Tomohon Tahun Anggaran 2011,
- Me,:igingat :
- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3312) ;
- 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribust Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebaqairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44, Nomor 10 Tahun 2000 tertang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia nomor 3988)
4. Undang Undang
.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Necara Republik Indonesia Nomor 3851 ):
5. Undang-Undang Nomor 1 O T ahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273):
3. 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
5. 8 Undang Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6. 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali . terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undan·g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)·
9. 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 T ahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Ppemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4090);
12. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17 Peraturan.
.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran negara republik lndonesis Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemenntah Nomor 24 T ahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4754):
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
25. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas · Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
28. Peraturan Pemerinlah Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Tomohon Tahun Anggaran 2011,
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (SPPGU) SERTA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU). DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011
BAB
KETENTUAN UMUM
BAB Ill - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal - Hal yang belum dratur dalam Peraturan Wallkota ini, akan diatur kernudian
BAB Ill - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wal1kota rru mula, berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang rnenqetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Walikota inl dengan penempatannya dalam benta Daerah Kota T omohon
Paraf Koordmast
Sekretans Daerah
Kabag Adm Hukum dan Ham
Ass Adrrumstrasi Umum
Kadis PPKAD
Sekd1s PPKD
Kepala 81dang Anggaran
M
Ditetapkan di T o m o h o n padalang ll Maret 2011
Diundangkan d1 Tomohon pada tanggal
2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH 1
Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP
BERlTA DAER.Al I KOT A TOMOHON TAHUN 2011 NO MOR
. -Lampiran
Peraturan
Walikota Tomohon
Nomor
2 T.?hun 2011
Tanggal
l Maret
2011
Tentang
TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEOIAAN (GU) SERTA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU). DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011
| KODE REK. | SKPD | BESARAN UP |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 . 01 . 1 . 1 | DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA | 45 000.000,00 |
| 1 . 02. 1. 1 | DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL | 26 000.000,00 |
| 1 . 02. 2. 1 | PUSKESMAS KAKASKASEN | 7 750.000,00 |
| 1 . O?. 2 . 2 | PUSKESMAS TOMOHON TENGAH | 7 500.000,00 |
| 1 . 02. 2 . 3 | PUSKESMAS TOMOHON SELATAN | 7 500.000,00 |
| 1. 02. 2. 4 | PUSKESMAS TOMOHON TIMUR | 7 800.000 00 |
| l . 02. 2 . 5 | PUSKESMAS TOMOHON BARAT | 7.750.000,00 |
| 1 . 02. 2. 6 | PUSKESMAS TINOOR | 7 500.000,00 |
| 1 . 02. 2. 7 | PUSKESMAS PANGOLOMBTAN | 7 500.000,00 |
| l . 03 . 1 . 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 30 000.000,00 |
| 1 . 05 . 1 . 1 | DINAS TATA RUANG PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN | 82 500 000,00 |
| 1 . 06. 1 . 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 33 000.000.00 |
| 1 07. 1. 1 | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNlKASI DAN INFORMATIKA | 76 000.000,00 |
| 1.08.1.1 | SADAN UNGKUNGAN HIDUP | 32 000.000,00 |
| l . 10 . 1 . 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 26 500 000,00 |
| l . 12 . 1 . 1 | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 42 250 000,00 |
| 1.14.1.1 | DINAS TENAGA KERJA | 32 550 000,00 |
| 1 . 15 . 1 . 1 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | 50.200.000,00 |
| 1 16 . 1 . 1 | SADAN PENANAMAN MODAL | 52 200 000,00 |
| 1.17.1.1 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARlWISATA | 20 900 000,00 |
| 1 . 19 . 1 . 1 | SADAN KESATUAN SANGSA, POLITIK DAN PERUNDUNGAN MASYARAKAT | 35 950 000,00 |
| 1 . 19 . 2 . 1 | SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 36.150.000,00 |
| 1 . 19 . 3 . 1 | SADAN NARKOTIKA DAERAH | 25.150 000,00 |
| 1 . 19 . 4 . 1 | SATUAN POUSI PAMONG PRAJA | 37 350 000,00 |
| 1 . 20. 3. 2 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERlNTAHAN UMUM | 38.000 000,00 |
| 1 . 20. 3. 3 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | 29.800 000,00 |
| 1 . 20. 3. 4 | BAGIAN ADMINISTRASI HUBUNGAN KEMASYARAKATAN | 165.500 000,00 |
| 1 . 20. 3. 5 | SAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | 16.500 000,00 |
| 1 . 20. 3. 6 | SAGIAN ADMINISTRASI PEMSANGUNAN DAYA ALAM | 32 000 000.00 |
| 1 . 20. 3. 7 1 . 20. 3. 8 | SAGIAN ADMINISTRASI SUMSER ORGANISASJ | 28.500 000,00 |
| 1 . 20. 3. 9 | SAGIAN ADMINISTRASI SAGIAN ADMINISTRASI UMUM | 48 450 000.00 1 185 000.000,00 |
| | SAGIAN ADMINISTRASI HUKUM DAN HAM | |
| 1 . 20. 3. 10 | | 11.850 000,00 |
| 1 . 20. 3. 11 | SAGIAN ADMINISTRASI DATA ELEKTRONIK | 72.150 000,00 |
| 1 . 20. 4 . 1 1 . 20. 5 . t | SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 215.850 000,00 178.000 000,00 |
| 1 . 20. 6. 1 | KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | SADAN | 94.500 000,00 |
| 1 . 20. 7. l | INSPEKTORAT | 25. 000 000, 00 |
| 1 . 20. 9. | KECAMATAN TOMOHON TENGAH | 21.950 000,00 22 000.000,00 |
| 2 | SELATAN | |
| 1 . 20. 9. 3 | KECAMATAN TOMOHON | 19 000 000,00 |
| 1 . 20. 9 . 4 1 . 20. 9. 5 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR KECAMATAN TOMOHON BARAT | 18.500 000,00 18 000.000.00 |
| 1 . 20. 10. 1 | KANTOR PELAYANAN PERDINAN TERPADU | 23 350.000,00 |
| 1 . 22 . 1 . l | | |
| 1 | SADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN P KID | 42 400 000,00 |
| 1 . 24 . 1 . | KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI | 18.750.000,00 |
| 2. 01. 1 . 1 | DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 24.200.000,00 |
| 2 . 01 . 2 . 1 | SADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN | 51.250.000,00 |
| 2 . 02. 1 . 1 2. 03. 1 . 1 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | 20 850.000,00 |
| 2 07. 1. 1 | DINAS PERTAMSANGAN DAN ENERGI | 32 600.000,00 34 850.000,00 |
| | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | Jumlah | 3.225 800.000,00 |
N/A
Preamble

Menimbang a . bahwa dengan t elah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) yang bebas di korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantas Korupsi;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 l;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2016 Nomor 114, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063).
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASlN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin n e lflk8 Anf'Fl..n 11r,.1~ 11 ~ '"" r"''"tT"t rT"h-,'tFtli ~ M ": 1 "'1 ~~N -- n,.-, ~~ ,1· ,,..r,!6,... T?" "'tl"' l"f~ 1 1 -. .
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. 1 ' ' '\ 1 "',-.. I I I /. ucu-,.cuuuu.h.c:Ui ::.e uaga1 unsu.r penyelenggara pemerintahan daerah. 5 17
6. Laporan Harta Kekayaan · Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir .LHKPN yang ilitetap.kan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
7. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
8. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuasin.
9. Periode perolehan harta adalah Satu Tahun sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari atas :
- a. Bupati Banyuasin;
- b. Wakil Bupati Banyuasin;
- C. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
4. ':" T-(,, n ... ~ ? "":'n~1"r,,... I' -,...,,.,.r , ... ,...\_
5. . . . \, ... .. ,
- g. Auditor;
7. ~. LJtl1ucU1c11·"4;
- j. Pimpinan dan Pegawai ULP;
.\_,J ·~ l,· . \ . t ·~ , '--· f · J..1 .-~ -- ""' ... 4 4,.,.. ... .,..u.i, '"~~t\.-1 "4 disa.mpa.ikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4

Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kfi.hU!Ja ten BAr'" '.'.:'~ f"1 1[
- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhimya masa jabatan atau pensiun · sebagai Penyelenggara Negara.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lam.bat tanggal 31 Maret tahun berikutnya:
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebc..gai berikut:
- a. Melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. Mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.
Pasal ...
- -.'
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 7

Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
?asal 8
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
3. Sekretaris Daerah Kabupaten
- a. Koordinator LHKPN : 1. Banyuasin;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. b.
7. Admin Instansi
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c.
- Admin Unit Kerja · Kepegawaian Organisasi
- Pejabat Pengelola di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator LHKPN :
1. berkoordinator dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b} melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin lnstansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
- c) pemberian sosialisasi kepada Penyelenggara Pengelola LHKPN. kewajiban LHKPN Negara maupun baik Unit
2. ## BAB IV
PENGAWASAN
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 10

- {1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan W ajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan &lt;lan kepatuhan LHKPN -di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 11

Pengawasan yang dilakukan lnspektur Daerah Kabupaten Banyuasin, meliputi :
- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. · berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantas Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. basil ...
2. hasil perneriksaan LHKPN; dan
3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. rnenyarnpaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator Kepada Bupati Banyuasin Kabupaten Banyuasin dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
BABV
SANKS!
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 12

- { 1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaika.n LHKPN sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disip1in sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) -Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penurunan nilai prilaku kerja PNS dalarn SKP oleh atasan wajib LHKPN;
- b. Apabila Pencapaian Sasaran Kerja Pegawai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) capaian dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pad.a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peratur.an Bupati Banyuasin Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
~
Ditetapkan di Pangkal?Jl Balai pada tanggal I'? Mit I 201 7 WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS BUPATI BANYUASIN, t
✓
4
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal /'7 Mti 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, f/..J
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 80