PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor MOR Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 3 Oktober 2016
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang;
2. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Ten tang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang (Serita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIN AS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG.
N/A
Pasal 2

Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah sebagai berikut :
N/A
Pasal 3

| Ifo | Uraiaa | Slatuen | Standar Btaya Khusue (Rp,l |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1. | Vaksinasi Rabies | Ekor | 15.000 |
| 2 | Vaksinasi SE | Ekor | l5.ooo |
| .1 | Eliminasi dan atau Penangkapan anjine liar | OK | 150.OOO |
| 4 | Pelayanan pengobatan kasus ringan | Ekor | 20.ooo |
| 5 | Pemeriksaan Kebuntingal | Ekor | 15.OO0 |
| 6 | Pemeriksaan Status Reproduksi | Ekor | 15.000 |
| 7 | Pengobatan Penanggulangan Reproduksi | Ekor | 1s.000 |
| 8 | Penyemprotan Kandang (Desinfektan) | [iter | 80.000 |
| 9 | Petugas PHMZ | OH | 85.OOO |
| 10. | THL Perbenihan dan Pakan ikan | OB | 1.850.OO0 |
| I l. | Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban | Ekor | 15.000 |
| 12. | Pemeriksaan Kesehatan Hewan Keluar Daerah | Ekor | 15.000 |
| 13. | THL Pembibitan Sapi ( Breeding Farm ) | OB | l.850.ooo |
| 14- | THL Petugas Kesehatan hewan | OB | 1.850.OOO |
| 15. | Petugas Pemusnahan Unggas terianeLit Flu Burung | OK | r50.ooo |
| 16. | Upah eali kuburan bangkai hewan | Ekor | 10.ooo |
| t7. | Upah gali kuburan bangkai unggas | Ekor | 3.O00 |
| 18. | Pengambilan sampel darah | sampel | 25.OOO |
| 19. | Pengarnbilan sampel feses | sampel | 5.OOO |
| 20 | Pemisahan serum darah | sampel | r5.ooo |
| 2t. | Pengambilan Ulas Darah | sampel | 5.OOO |
| cc | Pemeriksaan Feses | sampel | 15.000 |
| 23. | Pemeriksaan Ulas Darah | sampel | 20.ooo |
| 24 | Pengambilan sampel otak Hewan Penular Rabies | sa:npel | 50.ooo |
| 25. | Keur Master | Ekor | 7.OOO |
| 26 | Meat Inspectur | Ekor | 10.000 |
| 27 | Paramedik Reproduksi | Ekor | 7.000 |
| 28. | Juru Sembelih Halal | Ekor | 7.OOO |
| 29. | Tenaga Kebersihan RPH | OH | 45.OOO |
| 30. | Tenaga Kebersihan Pasar Ternak | OH | 30.ooo |
| 31. | Peniaga Malam / Keamanan RPH | OH | 60.ooo |
| 32. | Penjaga Malam / Keamanan Pasar Ternak | OH | 60.000 |
| 33. | Petugas Pasar Ternak | OH | 100.000 |
Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun.
N/A
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2O16. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal l9 +tc\ruh\r-\ ro\G
\-rar,rrora PAYAKUMBUH
t-
tffi
f
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal \9 t€$as\\L\ r-o\[
SEKRETARIS DAERAH KoTA PAYAKUMBUHL/
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR,.)l..
V