PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 62 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTAIiIG SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTATI I(ABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 14 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 62 TAHUN 2Ot4
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTAIiIG SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTATI I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
: bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sistem Akuntansi BerbasiJ ekrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Siiubondo Nomor 14 Tahun 2Ol4 tentang tentang sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan baerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Ne{ara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4t) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor t9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730\;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggu.r.u..r Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan[an Negara (Lembaran Negara Republik Indoneiia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286\;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor aaOOl;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor aa3$;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun t972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. L2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a576) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461il;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a693);
7. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 16 1);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol0 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor t23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
4
- 26, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2oll (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310 );
- 27 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2008 Nomor 2);
- 3 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2008 Nomor 13).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2OL4 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, diubah sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

A
Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 78 tahun 2OI0 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2OlO Nomor 78) dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 79 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengakuan Transaksi dalam Penjuruan Secara Pendebetan dan Pengkreditan bagi SKPD dan PPKd Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2OlO Nomor 79) tetap berlaku sampai Tahun Anggaran 2Ol4 berakhir.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. memerintahkan penempatannya
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal J 1 DEC 2911
BUPATI SITUBONDO,
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 3 1 DEC 2014
SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO,
BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN zOL+ NOMOR b*