Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan
Berlaku: 13 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
- a. bahwa beberapa ketentuan pasal yang mengatur Retribusi Izin Gangguan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan kondisi iklim berusaha saat ini;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan iklim investasi dan upaya menumbuhkan serta mengembangkan kemampuan Usaha Mikro dan Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, maka pelayanan perizinan kegiatan usaha khususnya Usaha Menengah dan Kecil perlu mendapatkan perhatian khusus dengan memberikan kemudahan dan keringanan perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan KepulauanNomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang- Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemetaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1. Diantara angka 11 dan angka 12 pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 11a, angka 11b, angka 11c, dan angka 11d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mengelola Perizinan Tertentu.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama Bupati.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
11. Orang adalah pribadi atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan keuntungan.
12. 11a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.00,(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah).
13. 11b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi
keriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.00,-(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.00,-(tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.000.000.000.00,-(dua milyar rupiah).
- 11c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000.00,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.00,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp50.000.000.000.00,-(lima puluh milyar rupiah).
- 11d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional, milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis Lembaga, Bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
15. Gangguan Besar adalah dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang dapat ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan.
16. Gangguan Sedang adalah kegiatan atau usaha yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi dapat dikelola dampak lingkungannya.
17. Gangguan kecil adalah dampak kecil terhadap lingkungan hidup, ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh suatu aktifitas kegiatan/usaha.
18. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha/Kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Izin Gangguan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerusuntuk mencegah terjadinya gangguan Ketertiban, Keselamatan, atau Kesehatan umum, memelihara Ketertiban Lingkungan, dan memenuhi norma Keselamatan dan Kesehatan kerja.
20. Indeks Usaha adalah angka indeks atas klasifikasi berbagai jenis kegiatan pengelolaan usaha yang memiliki dampak bahaya/kerugian dan/atau gangguan.
21. Indeks Modal adalah angka indeks atas klasifikasi besaran modal yang diinvestasikan untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha/kegiatan/perusahaan.
22. Indeks Tingkat Bahaya/Gangguan adalah angka indeks atas klasifikasi besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha baik yang menggunakan mesin maupun tidak menggunakan mesin.
23. Indeks Waktu adalah angka indeks atas klasifikasi waktu operasional kegiatan usaha yang berlangsung tiap hari.
24. Indeks Fungsi Jalan adalah angka indeks atas klasifikasi jalan yang ditetapkan sesuai dengan letak dan kondisi lingkungan tempat usaha/kegiatan/perusahaan berada.
25. Luas Tempat Usaha adalah angka indeks atas klasifikasi luas lahan dan/atau bangunan (termasuk bangunan bertingkat)yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha.
26. Indeks Penggunaan Mesin adalah angka indeks atas klasifikasi penggunaan mesin dan peralatan bermesin lainnya dalam menjalankan operasional kegiatan usaha.
27. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatanindustri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
28. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
29. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
30. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
31. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol (ditetapkan oleh Menteri).
32. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dan ibukota Kabupaten/kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis provinsi (ditetapkan oleh Gubernur).
33. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang termasuk pada jalan Nasional dan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten (ditetapkan oleh Bupati).
34. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa yang satu dengan desa yang lain.
35. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
36. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan dalam jangka waktu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam kabupaten.
37. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk Pelayanan Jasa Angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
38. Mikrolet adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
39. Mini Bus adalah setiap kendaraan bermotor dilengkapi lebih dari 9 (sembulan) tempat duduk dan sebanyak-banyaknya 25 (Dua puluh lima) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
40. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
41. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan Pelayanan Angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
42. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
43. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak alam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan.
44. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
45. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang diguankan untuk melakukan penangkapan ikan.
46. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
47. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dilaut.
48. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum untuk melakukan usaha Perikanan.
49. Surat Izin Penangkapan Ikan, selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan dan/atau perahu motor oleh Orang untuk melakukan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
50. Surat Izin Kapal Pengangkutan ikan, selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin yang wajib dimiliki oleh Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan kapal sebagai suatu usaha untuk melakukan Pengangkutan Ikan.
51. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang atau Badan atas kegiatan menangkap, menyimpan, mendingingkan dan mengawetkan ikan.
52. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
54. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
59. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penetuan besarannya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dialaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundangan retribusi daerah.
61. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
62. Penyidik tidak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlaku Izin gangguan adalah selama usaha masih berlangsung dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu pendaftaran ulang berakhir, dan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu pendaftaran ulang berakhir;
- (2) Dihapus.
3. (2a) Jangka waktu berlakunya pendaftaran ulang izin dihitung mulai tanggal berakhirnya jangka waktu pendaftaran ulang izin sebelumnya, kecuali bagi usaha yang memberi laporan tidak operasional sementara, dihitung sejak pengurusan kembali.
- (3) Dihapus
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. tempat usaha/kegiatan usaha mikro dan kecil, Kecuali kegiatan usaha jaringan, kantor perwakilan/cabang/unit/pelaksana dari perusahaan induk termasuk dalam skala usaha menengah/besar.
4. Ketentuan Pasal 10 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10

Penetapan Indeks Retribusi diukur dengan menjumlahkan nilai indeks sesuai dengan kondisi obyektif kegiatan usaha yang meliputi :
- a. Indeks Usaha;
- b. Indeks Modal;
- c. Indeks Tingkat Bahaya /Gangguan;
- d. Indeks Waktu Kegiatan;
- e. Indeks Fungsi Jalan;
- f. Indeks Luas Tempat Usaha ; dan
- g. Indeks Penggunaan Mesin/Listrik.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11

- (1) Penetapan Indeks Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a didasarkan pada jenis-jenis kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Penetapan Indeks Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b didasarkan pada jumlah modal usaha yang diinvestasikan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan Indeks Tingkat Bahaya/Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c didasarkan pada besar kecilnya ancaman bahaya/gangguan yang dapat timbul akibat penggunaan mesin, atau tidak menggunakan mesin dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini
- (4) Penetapan Indeks Waktu Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d didasarkan pada waktu pelaksanaan kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini
- (5) Penetapan Indeks Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e didasarkan pada lokasi tempat kegiatan usaha berada dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Penetapan Indeks Luas Tempat Usaha sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f didasarkan pada luas lokasi tempat kegiatan usaha baik diruangan terbuka maupun tertutup, termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung disetiap lantai dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Penetapan Indeks Penggunaan Mesin sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g didasarkan pada penggunaan mesin/listrik dalam menjalankan dan/atau mendukung pelaksanaan operasional kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan ayat (1),dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12

- (1) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara jumlah Indeks Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dengan Harga Dasar Retribusi, dengan rumus sebagai berikut :
Tarif Retribusi = Jumlah Indeks Retribusi X Harga Dasar Retribusi
- (2) Harga Dasar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
2. (2a) Perhitungan Besaran Retribusi bagi kegiatan usaha jaringan, kantor perwakilan/cabang/unit/pelaksana/yang dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b, mengacu pada besaran modal usaha yang senyatanya dikelola.
3. (2b) Besarnya Retribusi bagi kegiatan usaha yang merubah/menambah jenis usaha dan atau pindah alamat usaha maka besarnya retribusi adalah 50% dari besaran Retribusi yang seharusnya dibayar.
- (3) Dihapus.
7. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dihapus
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 1 September 2015
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal 14 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
ANWAR RECCA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 13
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.2.14.16 TAHUN 2016
Lampiran I :
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
1. Penetapan Indeks Usaha
| No. | Jenis Usaha | Indeks |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan, pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman | 3,00 |
| 2. | Peternakan | 5,00 |
| 3. | Jasa penunjang pertanian dan pasca panen | 3,00 |
| 4. | Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar | 5,00 |
| 5. | Pengusahaan hutan, penebangan dan pemungutan kayu | 5,00 |
| | termasuk pemungutan hasil hutan bukan kayu | 3,00 |
| 6. | Jasa penunjang kehutanan | 4,00 |
| 7. | Perikanan tangkap | 4,00 |
| 8. | Perikanan budidaya | 3,00 |
| 9. | Pertambangan dan penggalian | 5,50 |
| 9. | Industri makanan | 3,50 |
| 11. | Industri pengolahan dan pengawetan daging | 4,00 |
| 12. | Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air | 4,00 |
| 13. | Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran | 4,00 |
| 14. | Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani. | 3,00 |
| 15. | Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim | 3,00 |
| 16. | Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati | 3,00 |
| 17. | Industri makanan lainnya. | 3,00 |
| 18. | Industri makanan hewan. | 3,00 |
| 19. | Industri minuman ringan, industri air minum dan air mineral dan sejenisnya. | 3,00 |
| 20. | Industri pengolahan tembakau. | 4,00 |
| 21. | Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil. | 4,00 |
| 22. | Industri pakaian jadi dan perlengkapannya (konveksi) dari tekstil. | 4,00 |
| 23. | Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan | 2,50 |
| 24. | Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki | 3,00 |
| 25. | Industri kayu barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya | 3,00 |
| 26. | Industri kertas dan barang dari kertas. | 4,00 |
| 27. | Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman. | 3,00 |
| 28. | Industri produk dari batu bara dan penggilingan minyak bumi. | 5,00 |
| 29. | Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. | 5,00 |
| 30. | Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional | 3,50 |
| 31. | Industri karet, barang dari karet dan plastik. | 4,00 |
| 32. 33. | Industri barang galian bukan logam. Industri logam dasar besi dan baja. | 4,00 5,00 |
| 34. | Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap. | 4,50 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 35 | Industri senjata dan amunisi | 5,00 |
| 36 | Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam | 3,00 |
| 37 | Industri komputer, barang elektronik, komunikasi dan optik | 3,00 |
| 38 | Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik | 4,00 |
| 39 | Industri mesin dan perlengkapan umum lainnya yang sejenis | 4,00 |
| 40 | Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer | 4,00 |
| 41 | Industri pembuatan kapal dan perahu | 4,00 |
| 42 | Industri furnitur dan meubelair | 3,50 |
| 43 | Industri barang perhiasan dan barang berharga | 3,00 |
| 44 | Industri alat musik, alat olah raga, alat permainan dan permainan anak-anak | 3,00 |
| 45 | Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya | 4,00 |
| 46 | Industri pengolahan lainnya | 5,00 |
| 47 | Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan | 3,00 |
| 48 | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin | 4,00 |
| 49 | Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah | 4,00 |
| 50 | Konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil dan konstruksi khusus | 5,00 |
| 51 | Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 4,00 |
| 52 | Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup | 3,00 |
| 53 | Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau | 2,00 |
| 54 | Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga | 2,00 |
| 55 | Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya | 3,00 |
| 56 | Perdagangan besar khusus lainnya | 3,00 |
| 57 | Perdagangan besar berbagai macam barang | 3,00 |
| 58 | Perdagangan eceran berbagai macam barang, makanan dan minuman, tembakau dan lain lain di toko | 3,00 |
| 59 | Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor | 5,00 |
| 60 | Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi | 2,00 |
| 61 | Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya | 3,00 |
| 62 | Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi | 3,00 |
| 63 | Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko | 3,00 |
| 64 | Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar | 1,00 |
| 65 | Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet | 1,00 |
| 66 | Perdagangan eceran dengan cara keliling | 1,00 |
| 67 | Transportasi angkutan darat | 3,00 |
| 68. | Transportasi angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan | 3,50 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 69 | Pergudangan dan jasa penunjang angkutan. | 4,00 |
| 70 | Pos dan kurir (jasa pengiriman) | 2,00 |
| 71 | Penyediaan akomodasi. | 4,00 |
| 72 | Penyediaan makanan dan minuman | 3,00 |
| 73 | Informasi dan telekomunikasi | 4,00 |
| 74 | Kegiatan pemrograman konsultasi komputer dan kegiatan yang sejenis | 2,00 |
| 75 | Jasa keuangan, perbangkan dan asuransi | 4,00 |
| 76 | Real estate | 5,00 |
| 77 | Jasa profesional, ilmiah dan teknis. | 2,00 |
| 78 | Jasa persewaan dan sewa guna usaha dan ketenagakerjaan | 4,00 |
| 79 | Agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | 3,00 |
| 80 | Jasa pendidikan, pelatihan, kursus keterampilan dan yang sejenis | 3,00 |
| 81 | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 3,00 |
| 82 | Kegiatan olah raga, kesenian, hiburan dan rekreasi | 4,00 |
| 83 | Kegiatan organisasi, organisasi bisnis, pengusaha dan profesi | 2,00 |
| 84 | Jasa pangkas rambut, salon kecantikan dan jasa perorangan lainnya. | 3,00 |
2. Penetapan Indeks Modal
| No. | Modal Usaha (Rp) | Indeks |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Sampai dengan 200.000.000.00,- | 6,00 |
| 2 | > 200.000.000.00,- sampai dengan 500.000.000.00,- | 8,00 |
| 3 | >500.000.000.00,- sampai dengan 1.000.000.000.00,- | 15,00 |
| 4 | >1.000.000.000.00,- sampai dengan 10.000.000.000.00,- | 25,00 |
| 5 | >10.000.000.000.00,- sampai dengan 1.000.000.000.000.00,- | 35,00 |
| 6 | > 1.000.000.000.000.00,- | 45,00 |
3. Penetapan Indeks Tingkat Bahaya/Gangguan
| No. | Tingkat Bahaya/Gangguan | Indeks |
|-------|---------------------------|----------|
| 1. | Tanpa Menggunakan Mesin | |
| | a. Kecil | 1,50 |
| | b. Sedang | 3,00 |
| | c. Besar | 5,00 |
| 2. | Menggunakan Mesin | |
| | a. Kecil | 7,50 |
| | b. Sedang | 10,00 |
| | c. Besar | 15,00 |
4. Penetapan Indeks Waktu Kegiatan
| No. | Waktu Kegiatan | Indeks |
|-------|----------------------|----------|
| 1 | Siang dan Malam hari | 10,00 |
| 2 | Malam hari | 5,00 |
| 3 | Siang hari | 2,50 |
5. Penetapan Indeks Fungsi Jalan
| No. | Fungsi Jalan | Indeks |
|-------|----------------------------------------|----------|
| 1 | Disekitar atau di tepi jalan Desa | 1,50 |
| 2 | Disekitar atau di tepi jalan Kabupaten | 3,00 |
| 3 | Disekitar atau di tepi jalan Provinsi | 5,00 |
| 4 | Disekitar atau di tepi jalan Negara | 10,00 |
6. Penetapan Indeks Luas Tempat Usaha
| No. | Luas Tempat Usaha | Luas Tempat Usaha | Indeks |
|-------|-----------------------|---------------------|----------|
| 1 | sampai dengan 250M2 | sampai dengan 250M2 | 1,00 |
| 2 | >250 sampai dengan | 500 M2 | 2,00 |
| 3 | < 500 sampai dengan | 1000 M2 | 3,00 |
| 4 | >1000 sampai dengan | 5000 M2 | 5,00 |
| 5 | >5000 sampai dengan | 10.000 M2 | 10,00 |
| 6 | >10.000 sampai dengan | 20.000 M2 | 25,00 |
| 7 | Diatas 10.000 | Diatas 10.000 | 35,00 |
7. Penetapan Indeks Penggunaan Mesin
| No. | Mesin (PK/DK/WATT) | Indeks |
|-------|----------------------------------------------------|----------|
| 1 | 51 Pk/Dk sampai dengan100 Pk/Dk atau 1.300 watt | 3,00 |
| 2 | 101 Pk/Dk sampai dengan 250 Pk/Dk atau 2.200watt | 5,00 |
| 3 | 251 Pk/Dk sampai dengan500 Pk/Dk atau 3.200 watt | 10,00 |
| 4 | 501 Pk/Dk sampai dengan1.000 Pk/Dk atau 5.000 watt | 25,00 |
| 5 | Diatas 1.000 Pk/Dk atau diatas 5.000 watt | 50,00 |
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
Lampiran II
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Harga Dasar Retribusi
| No | Modal Usaha | Harga Dasar Retribusi |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Rp1,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 | Rp30.000,00 |
| 2 | Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 | Rp50.000,00 |
| 3 | Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 | Rp75.000,00 |
| 4 | Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 | Rp150.000,00 |
| 5 | Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 | Rp200.000,00 |
| 6 | Lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 | Rp250.000,00 |
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,