Unknown Unknown Nomor 51 Tahun 2016
Tentang GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Berlaku: 20 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan telah berakhirnya masa tahun anggaran 2016 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diubah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi sertaakuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Standar Biaya Perjalanan dinas bagi Gubernur dan wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlumenetapkanKeputusan Gubernurtentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Calon Aparatur Sipil Negera, Aparatur Sipil Negera, Pegawai Tidak Tetap dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
SALINAN
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
Menetapkan
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentangRincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan /atau Kategori 2;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 76);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN GUBERNUR TENTANGSTANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPeraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil/ASN dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan eselon III dan IV serta jabatan fungsional.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat (PNSD) atau Aparatur Sipil Negara yang disingkat (ASN)adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat atau Aparatur Sipil Negarayang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTTadalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non PNSD/Non ASN adalah pegawai Non PNSD/Non ASN yang ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
13. Perjalanan Dinas Jabatan adalahPerjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
14. Perjalanan Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
15. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangundangan.
16. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
18. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
19. Batas Kota adalah batas kota kabupaten berdasarkan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD/ASN yang dipimpinnya.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD/ASNadalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
24. Surat Tugas yang selanjutnya disebut ST adalah Surat Tugas Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS/ASN Daerah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas,
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PTT dan Non PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas.
26. Pelaksana SPPD adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD/ASN, PTT dan Non PNSD/ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
27. Uang Harian adalah uang yang dibayarkan secara lumpsum meliputi uang makan,uang saku, dan uang transportasi lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama perjalanan dinas.
28. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
29. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB II - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisien, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dilakukan penghematan; dan
- d. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
BAB III - JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk Kepentingan Negara/Daerah dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula;
- (2) Perjalanan Dinas Pindah merupakan pelaksanaan tugas pindah bagi kepentingan Negara/Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang baru menurut Surat Keputusan Pindah yang berlaku beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri;
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah Provinsi Sulawesi Barat; dan
- b. perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a digolongkan menjadi;
- a. perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam daerah Kabupaten Mamuju; dan
- b. perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan luar daerah Kabupaten Mamuju.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a digolongkan menjadi;
- a. perjalanan Dinas Jabatan di luar kota ialah perjalanan dinas yang ditempuhlebih atau sama dengan 50 (Lima puluh) Kilo Meter dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan waktu perjalanannya lebih dari 8 jam; dan
- b. perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota ialah perjalanan dinas yang ditempuh tidak lebih dari 50 (Lima puluh) Kilo Meter dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan waktu perjalanannya lebih dari 8 jam.
BAB IV - PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Negara atau Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip yang sesuai pada Pasal 2;
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, CASN, PTT dan Non PNSD/ASN yang biayanya dibebankan pada APBD.
BAB IV - PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dapat dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya;
- c. ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan diluar tempat kedudukan;
- d. datasharing diluar tempat kedudukan;
- e. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- f. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h. menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas atau dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
BAB V - TATA CARA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 7

- (1) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 diterbitkan dan ditanda tangani oleh :
- a. Gubernur, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila berhalangan ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
- b. Pimpinan DPRD, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD;
- c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas dilingkungan SKPD berkenaan;
- e. Kepala Unit kerja SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan di lingkungan Unit Kerja SKPD berkenaan; dan
- f. Kepala Kantor Perwakilan/Penghubung Jakarta, untuk perjalanan Dinas yang dilakukan dilingkungan Kantor Perwakilan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas Kepada Pimpinan lainnya sebagai unsur Pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan aspek efektivitas,efisiensi, dan kedayagunaan;
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mendelegasikan penerbitan surat Perintah Tugas kepada asisten 1, asisten 2, asisten 3 sesuai dengan kewenangan fungsi koordinasi SKPD bidang masingmasing, apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu asisten yang ada.
- (4) Kepala SKPD sebagaiman dimaksud ayat 1 huruf d dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada Kepala Unit Kerja SKPD berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis,efektivitas dan efisiensi.
- (1) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), Menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (2) Dalam penerbitan SPPD, pejabat yang berwenang menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas.
- (3) Untuk Pejabat/ASN/PTT/Non ASN pada Kantor Perwakilan/Penghubung Jakarta, SPPD diberikan oleh kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
- a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
- b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal Pejabat tersebut merupakan Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan Pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan didalam kota yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf (b) tanpa penerbitan SPPD tidak dapat diberikan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
BAB V - TATA CARA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 9

Contoh Format SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB VI - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD
BAB VI - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
- a. tingkat A untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
- b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Fungsional Golongan IV/c keatas, Tenaga Ahli dan Staf Khusus;
- c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Fungsional Golongan IV/a dan IV/b;
- d. tingkat D Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/c dan Gol.III/b;
- e. tingkat E Non Eselon Gol.IV, Gol.III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil Golongan III/a dan III/b; dan
- f. tingkat F Non Eselon Gol.II,Gol.I, PTT, Non ASN dan yang disetarakan
BAB VI - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan; dan
- f. biaya Pemetian dan menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Dalam hal perjalanan Dinas Jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf (b) tidak dapat diterbitkan SPPD,
- (3) Biaya transportasi sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat tujuan dan kepulangan termasuk biaya dari dan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kedatangan;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
- c. biaya Bahan Bakar Minyak diberikan apabila dalam hal melaksanakan perjalanan dinas menggunakan Mobil Dinas, sesuai dengan Lampiran VI; dan
- d. dalam hal perjalanan dinas menggunakan transportasi laut/sungai dan tidak tersedia angkutan umum maka dapat diberikan biaya sewa transportasi laut/sungai secara Rill.
- e. dalam hal perjalanan dinas menggunakan transportasi udara dapat diberikan sewa kendaraan transportasi udara dengan memperhatikan unsur selektif, efektif, efisiensi, dan akuntabel dalam perjalalan dinas; dan
- f. dalam hal biaya sewa transportasi udara melebihi Lampiran VI tetap akan dibayarkan secara Rill dengan memperhatikan Prinsip Perjalanan Dinas sesuai Pasal 2.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
- b. ditempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapansebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran VIIPeraturan Gubernur ini; dan
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibayarkan setelah melaksanakan perjalanan dinas.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar,biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
BAB VI - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 13

Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.
BAB VI - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIPeraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.
BAB VI - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikanberdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalamPasal 11, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini;
- b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam LampiranVI Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini;
- e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana tercantum dalamLampiran IX Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini; dan
- f. biaya pemetian dan Angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.
BAB VI - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas yang biaya akomodasi dan komsumsi ditanggung oleh penyelenggara sesuai yang dimaksud ayat (3), tetap diberikan uang harian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15huruf (a).
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang menggunakan transportsi umum/Taksi
6. dari dan ke Bandara/terminal/ pelabuhan penyeberangan dapat di bayarkan secara terpisah dan dapat juga secara bersama-sama.
- (6) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.
- (7) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (8) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
BAB VI - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
BAB VI - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 18

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian,biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya, apabila Kesalahan tersebut disebabkan oleh Pihak Jasa Transportasi; dan
- b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, transportasi lokal, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPASKPD berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.
BAB VI - PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Keputusan Pindah.
- (2) Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.
BAB VI - PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:
- a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempattujuan pindah;
- b. pemulangan ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
- c. pemulangan keluarga yang sah dari ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan
- d. pengembalian ASNyang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
- b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
- d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25(dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi ASN paling rendah golongan IV ataupejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk ASNGolongan I.
BAB VII - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 21

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. biaya transport pegawai;
- b. biaya transport keluarga;
- c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan
- d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.
BAB VII - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 22

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
BAB VII - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 23

Biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan kepada keluarga yang sah.
BAB VII - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 24

Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
- b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/KPA; atau
- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan daerah.
BAB VII - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 25

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
BAB VII - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 26

Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c di dasarkan pada volume barang.
BAB VII - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 27

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.
- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan secara rill sesuai dengan lampiran XI dalam peraturan Gubernur ini.
- (3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah dilakukan di luar Kabupaten Mamuju.
- (4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.
BAB VII - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 28

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA-SKPD yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.
BAB VIII - PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 29

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia; dan
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.
BAB VIII - PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
- a. perikatan dengan penyedia jasa;
- b. bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau
- c. pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;dan
- b. perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
BAB VIII - PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 31

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat Tugas atau surat keputusan pindah;
- b. fotokopi SPPD;
- c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
- d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
BAB VIII - PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 32

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer , biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan serta perusahaan penyedia jasa catering/rumah
makan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan dan/atau biaya Uang Harian.
BAB VIII - PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 33

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel, atau tarif yang dikeluarkan oleh penyedia jasa catering/rumah makan.
BAB VIII - PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 34

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan dan/atau sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja dan/atau Kontrak /Perjanjian yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.
BAB VIII - PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 35

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pihak ketiga atau Pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggung jawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah:
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.
BAB VIII - PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 36

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengajuan surat permintaan pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB VIII - PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat ini;
- b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini; dan
- c. pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 38

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggung jawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. surat Perintah Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 6 ayat (2);
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. tiket pesawat, boarding pass , airport tax , retribusi, dan bukti pembayaran model transportasi lainnya;
- d. daftar Pengeluaran Riil yang sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan.
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- g. laporan Perjalanan Dinas yang telah di buat oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c), tidak diperoleh atau hilang, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dan disertai surat keterangan dari pihak jasa transportasi.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Dalam hal pertanggung jawaban Transportasi yang menggunakan Taksi menuju bandara/Pelabuhan/terminal bus dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan dan sebaliknya dapat dibuat terpisah atau secara bersama-sama.
- (6) Laporan Perjalanan Dinas yang dimaksud ayat (2) huruf g paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. dasar;
- b. maksud, waktu dan Tempat;
- c. hasil yang diperoleh; dan
- d. penutup.
- (7) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. fotocopy surat keputusan pindah;
- b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
- c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
- d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
- e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 39

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahar Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 40

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur/Pimpinan serta Anggota DPRD /Pejabat/ASN/PTT/Non ASN yang melakukan perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 41

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya ( mark up ), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
BAB X - PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 42

- (1) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

- (1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan/atau PTT untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah untuk Kantor Penghubung Perwakilan di Jakarta akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas yang melibatkan masyarakat umum dan Pegawai Negeri lainya di luar lingkup pemerintah Sulawesi Barat dapat dilaksanakan dengan berdasarkan keputusan Gubernur.
- (6) Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari anggaran belanja langsung pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

- (1) Ketentuan lebih lanjut untuk belanja perjalanan dinas bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan PTT dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat lainnya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi TaHUN Anggaran 2016 Barat dinyatakan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Mamuju Padatanggal 20 Desember 2016
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSISULAWESI BARAT, ttd
H. NUR ALAM TAHIR ,
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017NOMOR 51
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19651005 198812 1 002
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 20 Desember 2016
Plh. GUBERNUR SULAWESI BARAT,
H. ISMAIL ZAINUDDIN