Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang KERJASAMA ANTAR DESA
Berlaku: 72 Tuhun 2005
BAB II - OBJEK KERJASAMA
Pasal 3

- '1) Objek kerjasama antar desa meliputi urusan/bidang pemerintahan, pembangunan; kemasyarakatan dan perekonomian
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembebanan kepada masyarakat yang menguntungkan.
BAB IV - MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA
Pasal 4

- Kerjasama antar desa ditetapkan dalam keputusan bersama.
- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan
- Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat ketentuan-ketentuan
- Tata cara dan ketentuan pelaksanaan
- d. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama
- Pembiayaan
- e. Pembagian keuntungan dan kerugian
- g. Ketentuan lain yang dianggap perlu
- f. Pembinaan dan pengawasan
- h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
BAB IV - MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA
Pasal 5

- (1) Keputusan bersama kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat:.
- (3) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati masing-masing:
- (2) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada camat masing-masing:
BAB V - PELAKSANAAN DAN BIAYA KERJASAMA
Pasal 6

Untuk memperlancar proses kerjasama antar desa, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
3
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008
KERJASAMA ANTAR DESA
BAB V - PELAKSANAAN DAN BIAYA KERJASAMA
Pasal 7

Segala pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing: biaya
BAB VI - PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN KEPUTUSAN KERJASAMA
Pasal 8

- Dalam hal terjadi perubahan penundaan atau pencabutan keputusan bersama, dilaporkan kepada Bupati dan atau Gubernur setelah dicapai kesepakatan penundaan; perubahan atau pencabutan kerjasama.
- (2) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan; penundaan atau pencabutan keputusan bersama maka pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan adalah:
- a. Bupati untuk kerjasama antar desa yang berada dalam satu kecamatan
- C. Gubernur untuk kerjasama antar desa lintas kabupaten tetapi masih dalam satu propinsi.
- Bupati untuk kerjasama antar desa lintas kecamatan tetapi masih berada dalam satu kabupaten.
BAB VII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- Apabila terjadi perselisihan; penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah oleh masing-masing pemerintah desa bersangkutan:
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berlaku dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- Perselisihan kerjasama antar Desa lintas Kabupaten diselesaikan oleh Bupati masingmasing dan difasilitasi oleh Gubernur.
BAB VII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan camat.
- (3) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi dilaporkan kepada Gubernur melalui Bupati masing-masing.
- (2) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada camat masing-masing.
KERJASAMA ANTAR DEBA
Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak dapat diselesaikan dimungkinkan melalui lembaga peradian.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 12

- Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam (1) sebagai upaya memberdayakan pelatihan:. ayat
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 13

- Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam (1) wajib memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang. ayat
- a. Obyek kerjasama
- pelaksanaan kerjasama Biaya
- b Muatan materi keputusan kerjasama
- Makanisme perubahan; penundaan atau pencabutan Keputusan Kerjasama.
- Mekanisme penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerjasama antar desa.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 14

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. segala
5
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalàm Lembaran Daerah kabupaten Takalar.
Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 08 Mei
2008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2008 NOMOR 04
KERJASAMA ANTAR DESA