Unknown WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang, maka perlu d.iatur Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kata Singkawang Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2017;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
,
.
'
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerint:ah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka Berakhimya Masa Jabatan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan clan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalarn Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);
Menetapkan
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kata Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singka.wang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probity Audit Atas Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singk:awang (Berita Oaerah Kora Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);
15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 66);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 2

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan :
- a. Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi, koordinasi dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. Mendorong akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
N/A
Pasal 3

Sasaran Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara efisien dan efektif melalui kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL
N/A
Pasal 4

Kegiatan pengawasan diarahkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Singkawang, kebijakan pengawasan atas penyelenggara.an pemerintah yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota. Singkawang melalui:
- a. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah :
1. Pembagian Urusan Pemerintahan:
- a) Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokwnen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keuangan Daerah:
- a) Kebijakaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b) Kebijakan manajemen kas daerah;
- c) Kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
- d) Kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
- e) Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tent.ang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya
3. Perencanaan Pembangunan Daerah:
- a) Konsistensi kebijakan perencanaan dan penyelenggaraan;
- b) Pengendalian tat.a ruang; clan
- c) Evaluasi capaian target pembangunan daerah.
4. Pelayanan Publik Daerah:
- a) Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
- b) Pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara.
5. Kebijakan Daerah:
- a) Prosedur penyusunan produk hukum daerah;
- b) lnovasi daerah;
- c) Tindak lanjut Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah; dan
- d) Penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Kepegawaian Daerah:
- a) Penerapan system seleksi terbuka untukjabatan tertentu;
- b) Penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi;
- c) Pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Peltatih Masyarakat.
- b. Pengawasan telmis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
- a) Program Indonesia Pintar;
- b) Kurikulum 2013; dan
- c) Peningkatan Mutu Guru
2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
- a) Gerakan masyarakat sehat; dan
- b) Jaminan kesehatan nasional.
3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas:
- a) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
- b) Penyelenggaraan jalan; dan
- c) Penyelenggaraan penataan ruang daerah.
4. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan lrualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di.bawah 10 (sepuluh) ha.
5. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
- a) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah;
- b) Penanggulangan bencana;
- c) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penangan.an bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah; dan
- d) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
6. Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
- a) Penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
- b) Penanganan warga Negara migran korban kekerasan;
- c) Penanganan korban NAPZA; dan
- d) Fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
7. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
- a) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
- b) Pelatihan tenaga kerja;
- c) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
53. d] Pengesahan R.PfKA perpanjangan yang .tidak mengandung perubahan jabatan, jurnlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah.
8. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalarn kelembagaan data.
9. Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan pr:ioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah.
10. Urusan pemerintahan bidanglingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalarn daerah.
11. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas:
- a) Penyusunan profil kependudukan daerah; dan
- b) Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di daerah;
12. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, clan menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha sirnpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.
13. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
- a) Pemberdayaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah; dan
- b) Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah.
14. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
- a) Pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
- b) Memacu gerakan sta.ndardisa.si bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
15. Urusan pemerintahan bidang kelaut.an dan perikanan, dengan prioritas:
- a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah; dan
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 16. Urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan.
17. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas penerbitan izin pemanfataan langsung panas bumi dalam. daerah.
18. Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
- a) Menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di daerah;
- b) Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; dan
- c) Penertiban tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah
1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja
2. Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempumaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:
- a) Aspek keuangan:
- 1) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- 3) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
- 4) Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
- 5) Pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- b) Aspek pengelolaan barang milik daerah I sarana dan prasarana:
- 1) Pengelolaan persediaan;
- 2) Pengamanan / sertifikasi asset daerah; clan
- 3) Pengelolaan asset sebagai dampak pengalihan P3D.
- c) Aspek pengelolaan sumber daya manusia:
- 1) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- 2) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- 3) Pembinaan jabatan fungsional tertentu; clan
- 4) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- d) Aspek tugas pokok dan fungsi:
- 1) Pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut pelaksana Undangundang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
- 3) Evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
- 4) Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyaraka.t bertujuan untuk: melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
- a) Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b) Penyalahgunaan wewenang;
- c) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d) Pelanggaran disiplin pegawai.
3. Kegiatan Reviu
Kegiatan Reviu d.ilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
- a) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- b) Reviu Laporan Keuangan; dan
- c) Reviu Laporan K.inerja Instansi Pemerintah.
4. Kegiatan Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu clan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
- a) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- b) Evaluasi Tindak La.njut Hasil Pengawasan; dan
- c) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
- a) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- b) Fasilitas penyelesaian tindak lanjut basil pengawasan;
- c) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang Pengawasan;
- d) Koordinasi program pengawasan.
- d. Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/lnspektorat Utama/lnspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan prioritas;
1. Pengelolaan perijinan sektor mineral dan batu bara; dan
2. Tata kelola sektor kehutanan.
N/A
Pasal 5

Dalam. rangka melaksanakan Kebijakan Pengawasan atau Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2017, Inspektorat Daerah Kota Singkawang menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
N/A
Pasal 6

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan APIP disampaikan kepada Walikota dan pimpinan/unit kerja yang diperiksa, tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Satuan/Unit Kerja wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP.
Walikota menyarnpaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Pasal8
Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 5 Januari 2017 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AW.ANG ISHAK
Diundangl&lt;an di Singkawang pada tanggal 5 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM