PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2016
Tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA TENAGA MEDIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KETAPANG
Berlaku: 12 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SALINAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA TENAGA MEDIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Khususnya Tenaga Medis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Ketapang.
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
11. Paturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS KABUPATEN KETAPANG
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selaku pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada Dinas Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Ketapang.
7. Tenaga medis adalah dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas.
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil dengan memperhitungakan kemampuan keuangan daerah.
9. Disiplin Kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah terhadap ketentuan-ketentuan/ aturanaturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
10. Pengurangan Tambahan Penghasilan adalah pengurangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
BAB II - PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 3

Tambahan penghasilan dianggarkan pada Anggaran Belanja tidak langsung pada SKPD Dinas Kesehatan.
BAB IV - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5

Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Khususnya Tenaga Medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 6
Pasal 7

- (1) CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80 % dari besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 6
Pasal 8

- (1) Tata cara penilaian kehadiran PNS sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Keterlambatan tiba dan pulang cepat dikarenakan tugas kedinasan yang mendesak tidak dikenakan pemotongan.
- (3) Perhitungan keterlambatan tiba dan pulang cepat bagi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan format absensi harian sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perhitungan atas keterlambatan tiba dan pulang lebih awal dilakukan pemotongan 5 % setiap menitnya dibagi jumlah jam kerja keseluruhan dalam satu hari dan diakumulasi dalam satu bulan.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dilaksanakan melalui :
- a. Pengawasan melekat ; dan
- b. Pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ketapang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengendalian
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala SKPD Dinas Kesehatan wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (2) Kepala Puskesmas dan Kepala SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Dokter yang menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Puskesmas, hanya diperkenankan menerima 1 (satu) tambahan penghasilan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 12 Januari 2016
Pj. BUPATI KETAPANG,
KARTIUS
Salinan Sesuai Aslinya : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
EDI RADIANSYAH, SH., MH Pembina NIP. 19700617 200003 1 001
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS KABUPATEN KETAPANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS KABUPATEN KETAPANG
| NO | URAIAN | JUMLAH (RP) |
|------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dokter Umum | 5,000,000.00 |
| 2 | Dokter Gigi | 5,000,000.00 |
Pj. BUPATI KETAPANG,
KARTIUS
Salinan Sesuai Aslinya : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
EDI RADIANSYAH, SH., MH Pembina NIP. 19700617 200003 1 001
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS KABUPATEN KETAPANG
FORMAT PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS/CPNS
UPTD : ________________
BULAN: ________________TAHUN...
| NO | NAMA/NIP | JABATA N | ESELON/JENJANG JABATAN/ GOL. RUANG | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN | BESARAN PEMOTONGAN PENILAIAN KEHADIRAN | JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN | POTONGAN PPh 21 | JUMLAH YANG DITERIMA | TANDA TANGAN |
|------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5 - 6) | 8 | 9=(7 - 8) | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
Menyetujui, KEPALA UPTD
BENDAHARA PENGELUARAN
NAMA JELAS
NAMA JELAS
Pj. BUPATI KETAPANG, Salinan Sesuai Aslinya : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
KARTIUS EDI RADIANSYAH, SH., MH Pembina NIP. 19700617 200003 1 001
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS KABUPATEN KETAPANG
TATA CARA PENILAIAN KEHADIRAN
RUMUS
:
Keterangan :
N : akumulasi Keterlambatan tiba dan pulang cepat dalam 1 bulan dalam hitungan menit
450
: adalah 1 hari = 7,5 Jam x 60 Menit
CONTOH PENILAIAN KEHADIRAN
Dalam bulan x, jumlah hari kerja sebanyak 22 hari, PNS A sebulan kehadirannya sebagai berikut :
- 
- Tanpa Keterangan
: 1 Hari
- 
- Izin
: 2 Hari
-  N
: 60 Menit
Penilaian kehadiran sebagai berikut :
Jika Tambahan penghasilannya setelah dikurangi pajak penghasilan Rp.500.000,00, maka besaran tambahan penghasilan yang diperoleh PNS A yaitu :
- a. Pemotongan per hari ketidah hadiran
.
- b. Pemotongan terlambat tiba dan pulang cepat :
.
- c. Jumlah persentase pemotongan : 9% + 0,67% = 9,67%
- d. Jumlah pemotongan tambahan penghasilan yang diterima dalam bulan x adalah sebesar
9,67% x Rp.500.000,00 = Rp.48.350,00
- e. Jumlah tambahan penghasilan yang diterima PNS A dalam bulan x adalah sebesar Rp.500.000,00 - Rp.48.350,00 = Rp.451,650,00
Pj. BUPATI KETAPANG,
KARTIUS
Salinan Sesuai Aslinya : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
EDI RADIANSYAH, SH., MH Pembina NIP. 19700617 200003 1 001
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS KABUPATEN KETAPANG
FORMAT REKAPITULASI KETERLAMBATAN TIBA DAN PULANG CEPAT
REKAPITULASI KETERLAMBATAN TIBA DAN PULANG CEPAT
UPTD : ________________
MINGGU KE...BULAN ...TAHUN...
Catatan :
KEPALA UPT ...
1. Row 1 menunjukan kehadiran di ruangan / kantor ditandai dengan paraf
2. Row 2 ditulis keterlambatan tiba dalam menit, jika tidak terlambat diberi tanda '-'
3. Row 3 ditulis pulang cepat dalam menit, jika tidak terlambat diberi tanda '-'
Salinan Sesuai Aslinya : Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
EDI RADIANSYAH, SH., MH Pembina NIP. 19700617 200003 1 001
NAMA JELAS
NIP...
Pj. BUPATI KETAPANG,
KARTIUS