PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 8 Tahun 1974
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat:
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR: c^
TAHUN2014
TENTANG
PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perlu diberikan tambahan penghasilan.
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);^
y
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor148,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahran.. 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Bupati nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.^.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Menetapkan : KABUPATEN MINAHASA UTARA.
N/A
Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 2

Untuk memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, permintaan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, dan rekapitulasi kehadiran telah ditanda tangani/disetujui oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara dimana berkas dimasukkan pada tanggal 5(lima) setiap bulannya.
Mengenai perhitungan pengurangan jumlah pembayaran Tambahan Penghasilan apabila Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak hadir atau absen, dan atau tidak hadir apel pagi, dan atau tidak hadir apel sore, dan atau ijin, dan atau sakit mengikuti perhitungan pada Peraturan Bupati Nomor 1Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 6Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Biaya yang timbul akibat Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam DPASKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;-^.
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
Ditetapkan
: di Airmadidi
Pada Tanggal
:
cs Januari 2014
Diundangkan
Pada Tanggal
di Airmadidi
$ Januari 2014
DRS. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19541110 197603 1011
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA UTARA
2 |
| No. | JABATAN / ESELON | TAMBAHAN PENGHASILANper BULAN |
|-------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Kepala Dinas/II b | Rp. 8.000.000,- |
| 2 | Sekretaris/ III a | Rp. 3.500.000,- |
| 3 | Kepala Bidang / III b | Rp. 2.500.000,- |
| 4 | Kepala Seksi dan Kepala | Rp. 1.500.000,- |
| 5 | Staf Pelaksana | Rp. 750.000,- |