Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 2009
BAB IX - PBIIUNGUTAJI RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Petugas Pemungut.
2. (2} Hasil pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), setiap harinya disetor ke Bendahara Penerima yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. (3} Hasil pemungutan ~bagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setiap harinya.
- (4) Dalam hal hari pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Petatu:ran Bupati.
Bagi•n Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pual 13
- ( 1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang diluna.si selamba.t-la.mbatnya. 30 (tiga puluh) hari sejak d.iterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalatn hal pembayaran dilakukan di tempa.t pelaYAf\Art, maka seluruh hasil peneriman retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lam.bat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.
Bagl·n Ketlp
PAaaglban
BAB IX - PBIIUNGUTAJI RETRIBUSI
Pasal 14

- ( 1) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pemb~yaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitka.nnya surat teguran, Wa.jib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud dalam aya.t (2) berisi tentang pokok retribusi clan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimak~ud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
INSTANSI PEIIUIIGUT
Pual 15
Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai instansi yang beiwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Situbondo.
PBIIAJDAATAR
Puall6
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan fasilitas pasar di Kabupaten Situbondo.
KBBBRATAII
Pual 17
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan~alasan yangjelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalarnjangka waktu paling lama 3 (tiga) bu1an sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka wa.ktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di Iuar kekuasaannya.
4. (4} Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan. yang terjadi di luar kehendak at.au kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pual 18
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak t.angga1 Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberat.an.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya at.au sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasa119
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikemhalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbala:n bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PUGURARGAI'I, KERDIGAIIAII DAlf PEMBEBASAlf RETRIBUSI
Pua120
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan a tau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kem.ampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
PEIIGEIIBALIAR KELEBIHAlf PEMBAYARAR RETRIBUSI
Pual21
- (1) Atas kelebihan pembayar,an Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalrun jangka waktu paling lama 6 (enam) bu.Ian, sejak diterimanya permohonan pengemba1ian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jan~ waktu sebagaimana climaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pennohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitka.n da1arn jangka waktu paling lama 1 {satu) bu.Ian.
1
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu ut.ang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (du.a persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
KEDALU\VARSA PENAGDIAlf
Paaal.22
- (1) Hak unruk inelakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika W ajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada a.yat (2) hu:ruf a, kedaluwarsa pena.gihan ctihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
6. (4} Pengakuan utang retribusi seca.ra langsung sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB IX - PBIIUNGUTAJI RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BA1IKSI ADIIIIIISTRASI
Paaal24
- ( 1) Sanksi administrasi diberikan dalam hal Wajib Retribusi tidak: membe.yar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didahului dengan surat teguran.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah dan merupakan penerimaan daerah.
IRSEIITU' PEIIUIIGUTAlf
Pual25
- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentlf sebagaimana dimakRUd pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pad.a ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAII
Pua.126
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah cliberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (3) Wewenang Penyidik ~hagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, inengumpulkan clan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Bad.an tent.ang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Prihadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retrihusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sett.a melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalain rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti a.tau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pad.a saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. mernanggil orang untuk clidengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/ a tau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberit.ahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum.
KBTBlffUAll' PIDAKA
PuaJ.27
- (1) Wajib Ret.ribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini adalah pelanggaran.
Pual28
Denda sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1) merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAif PENUTUP
Dengan berlakunya Petaturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pua.130
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerlntAhkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
LEMBARAK DAIPUH KABUPATElf SITUBOIIDO TAIIOJI 2011 JIOMOR ~y