PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR itt1 TAHUN 2015
TENT ANG
pENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Norn or 1 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahw � · d'd"k d1 Bupati bertanggung jawab mengelola s1stem pen 1 1 an . daerahnya dan merumuskan serta menelapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rarigka mencerdaskan kehidupan yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mctode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional; Menimbang
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan peningkatan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan hu f b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bup � Sin tang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 t t ah T . k . en ang Pembentukan Daer mg at II D1 Kalimantan (Lemb Negara Republik Indonesi � Tahun 1953 Nomor 9, Tamb:.: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) seba . Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Inda g � Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran N nesia Republik Indonesia Nomor 1820); egara
- 999 ten tang 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 B bas Dari Penyele\_nggaraan Negara Yang Bersih Da: ar! Republik Koru psj, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran N g 1...embaran Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
- 199 9 tentang 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun Negara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranT bahan Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 · am 3 374) Le · Norn or mbaran Negara Republik Indonesia N rnor 20 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang . 0 Tahun Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indones1;e ublik 2001 Nornor 134 Tambahan Lembaran Negara p Indonesia Nomor 4150 );
- 5 d 03 t tang Keuangan . Un ang-Undang Nomor 17 Tahun 20 en\_ un zcoa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah . Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siste � Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara ' Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Rcpublik Lembaran
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan. Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 8 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun � 014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu-, 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind . b · lah . ones1a Nomor 5587) se agaimana te diubah dengan U d Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara R;u � lk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 5679); egara
- standar 12. Per � turan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 te �� :11ndonesia Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repu 1 Republik Tahun � 005 Nomor 42, tambahan Lembaran Nef � bcbcrapa lnd\_ones1a Nomor 4496) scbagaimana tclah diu 13 Tahun kali terakhir dengan Peraturan Pemerint\_ah No: 0; 0 l 5 Nornor 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah · Nornor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
- 13· Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenth �� p Negara Repu i engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran baran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lem Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14 p 2005 tentang . eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun aan Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggar . Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 te:itang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daera:i Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara ' Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tah un 2010 tentan\_g. Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pend1d1kan;
19. Peraturan Dacrah Kabupatcn Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Peng � lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah � abupaten Sintang Nornor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan D h, aera Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran D . aerah Kabupaten Smtang Tahun � 013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 3);
- 1 Tahun 2008 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor ten Sintang . ah Kabupa 1 tentang Urusan Pemenntahan Daer 20 08 Nomor · (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tah � n Nomor 1); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
- 2 Tahun 2008 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor h Kabupaten tentang Susunan Organisasi Perangkat � aera Tahun 2008 Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang ten Sintang Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupa Peraturan Nomor 2) sebagaimana telah diubah de �� 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 5 Tambahan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomo;. ' Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor ),
- 1 Tahun 2009 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar � bahan Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor l , . am Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 1),
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsil: otonomi seluas-luasnya d:Uam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Ind?nesia sebagaimana dunaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tah 1945. un
4. 4 · Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
- S. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
6. Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabu Sintan paten g.
7. M:enteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndones· Ia.
8. 8 · Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsiona1.
- al membidangi 9. W � Kep a � ekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang l{Unkulum, kes1swaan, dan konseling.
- ah ah Pertama 11. Sekol\_ Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Meneng Negen.
- . . trasi dalaffi 1 o. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Admin1s Jabatan Struktural Eselon v.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah jalannya pendidikan sekolah. . s yang dibentuk oleh oma b . Pengelola petaksana se agai
- . di 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanJutnya . is ingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Smtang.
- . ik . dkan suasana 14. Pend1d an adalah usaha sadar dan terencana untuk meWUJU aktif . dal d"d"k secara belajar am proses pembelajaran agar peserta 1 1 · it al mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan tpin e � ta keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mu 13 5 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Pendidikan Menengah Tingkat Pertama adalah Pendidikan yang dilaksanakan setelah Lulusan Pendidikan Dasar.
16. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkalit secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengern ?angkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia padajalur, JCOJang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalarn menyelenggarakan pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 21.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 22.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan pe1;-etap � mu � p � ndidikan te � ha?ap berb\_a � ai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jerns pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- 23.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 24.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dal penyelenggaraan pendidikan yang memliputi tenaga kependidik= masyarakat, dana, sarana dan prasarana. '
- 25.Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan b b . unsur masyarakat yang peduli pendidikan. er agai
- 26.Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangt I . peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yan ua w � pendidik g peduh an.
- 27 s· · iswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di . Pendidikan sekolah. 1 Ialur
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 2

- b lakan didi ikan Negeri adalah guna (l) La.tar e g 1 m nya Sekolah Menengah Pertama bangsa yang mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban rta agar be � m::abat d � am rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, :aha Esa, menJad1 manusra yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang . di warga berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri clan menJa 1 negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- ( 2) Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri bertujuan :
- an gota b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai kug an masyarakat dalam rnengadakan hubungan tirnbal balik dengan ling . 1:"g . . didikan pend1d1kan sosial budaya, sernesta serta dapat melanjutkan pen 1 1 padajenjang yang lebih tinggi.
- uhi . na memen a. merungkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar gu pembangunan clan pengembangan bidang pendidikan di daerah; .
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 l penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pendirian Sekolah menengah Tingkat Pertama Negeri dengan nama- nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan Madra sah Ibtidaiyah/ sederajat.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 5

- (1) Pengel � Iaan P � ndirian Sekolah Mene � gah . Tingkat Pertama Negeri sebagrumana dimaksud Pasal 3, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Tingkat Pertama terdiri atas Kepala Sekolah d seorang atau Iebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan. an
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan t adrn· · . · d k enaga lillstrasi yang jumlahnya sesuai engan etentuan perundang-und Yang berlaku. angan
- (4) S � sunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Pertama Ne . ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan gen pe peraturan rundang-undangan yang berlaku.
di
-•,sud
. . . aimana im"'-"" (5) strUktur Orgariiaasi dari Sekolah Menengah Pcrtama sebag . ng tidal&lt;: ak bag1an ya pada ayat (1) tercantum pada lampiran I, yang merup an terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 6

d"d"k kurikUJurn, P engadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pen 1 1 ' ya pada . . meliharaan bukU acuan, peralatan pendidikari, tanah dan gedung serta pe . h oaerah. ah . b Pemennta Sekolah Meneng Pertama Negeri menjadi tanggungJawa
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 7

. b k ada Kepala Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung Jawa ep. k lah d · ·5tras1 se o ' Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, a mini dan pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana prasarana.
BAB III - RENCANAINDUKPENGEMBANGANSEKOLAH
Pasal 8

- (1) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang:
- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Pendidikan Bahasa;
- d. Pendidikan Matematika
- e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
- f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- h. Pendidikan J asmani dan Olahraga;
- i. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- j. Muatan Lokal.
- (3) Melaksakanan kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditet.apkan Menteri.
- (4) Sekolah Menengah Tingkat P � rtama Ncgeri dapat mcnjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan d . . an cm khas Sekoiah Menengah Pertama yang bersangku tan dengan tidak . kurikuium yang berlaku secara nasional. mengurang1
15. (S) Se � olah Menengah Pertama Nege � dapat menjabarkan dan menarnbah bah ka.i1an dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat. an
BAB III - RENCANAINDUKPENGEMBANGANSEKOLAH
Pasal 9

- a seseorang (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertam }larUS:
- a. Tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat; Pertama b, Memiliki kemarnpuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah yang bersangkutan.
- ( 1) diatur olch (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ' Menteri melalui Dinas.
BAB III - RENCANAINDUKPENGEMBANGANSEKOLAH
Pasal 10

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutn � a'. c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas . � endidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan din maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- a. mendapatkan hak yang sarna untuk mendapatkan pendidikan;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- e. pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Pertama yang hendak dimasuki.
Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati tenaga pendidik;
- d. menghormati tenaga kependidikan;
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan kearnanan Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 11

PeniJaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara b berke · . ertahaj, k . smambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterang t ' egiatan d . lai . lak ku . an entang ke . an kemajuan pe � ar siswa pe sanaan rikulum, guru dan t d I&gt;endidikan lainnya dan Sekolah Menengah Pertama sebagai satu k enaga &lt;llain . esatuan I.{ rangka pernbinaan, pengembangan dan penentuan akredita · S enengah Tingkat Pertama. sr ekolah
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 12

- kesesuaiaJl (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahUl dengan antara kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan tswa . . k ampuan s1 dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan em serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian \_terhadap guru dan tenaga kependidikan rnengetahm kemampuan dan kewenangan profesional. dilakukaJl untuk
- (3) Hasil pe � laian sebagaimana dimaksud ayat (2) digunak � � nt � k :
- dan b. penyempurnaan kurikulum, pengelolaan program pendidikan guru, tenaga kependidikan lainnya.
- a· a. pembmaan dan pengembangan guru dan tenaga pend1d1k !runny '
·
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat ( 3), dilakukan oleh Dinas.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Lampiran II, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sararia dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen Sintang dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
- b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. biaya perluasan dan pengembangan;
- d. biaya Pendidikan dan Pengajaran.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaan, pengembangan J&gt;erlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menen ah bersangkutan. g
2. dan pendidikan ( 2 ) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan adtninistrasi sekolah.
dil � ukan oleh (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ( 2 ), pengawas Sekolah Menengah.
dari (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ' d gan ayat (3), diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-Un an yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

lah da sebelum Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang te a . · · B . . . p t an Bupatl 101 Peraturan upati mi, sepanjang tidak bertentangan dengan era ur roasih tetap berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang
pada tanggal -;:,-17 i '. � uli 2015
� TANG,
� MIL ToricROSBY
Diundangkan di sin tang
Pada tanggal r,
.Jw.i 2015
BtkRETARis DAERAH KABUPATEN SINTANG,
��� ,,.
lOStJtaA ffASNAH
� .\ DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR .44
,,
'
'
J.,AMPIRAN I
PERATURAN NOMOR � UPATI SINTANG TANGGAL . 'ii TAHUN 2015 TENTANG 2-7 OUL.l 2015 PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERl DI KABUPATEN SINTANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERJ DI KABUPATEN SINTANG
I
I
I
-
I,AMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
...tJ...L ..,,.
TANGGAL
TAHUN 2015
"'J:/
::JULl
2015
TENTANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
DAFfAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
- -
-
| 1fo | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| rr | 2 | 3 | 4 | 5 |
| rr | SMP Negeri 5 Satu Atap Serawai | Serawai | Desa Mentatai | Tahun Qperasional 2015/2016 - |
| � | SMP Negeri 8 Satu Atap Ketungau Hilir | Ketungau Hilir | Desa Pedadang Hulu | Tahun Operasional 2015/2016 |
| "3. | SMP Negeri 10 Satu Atap Ketungau Tengah | Ketungau Tengah | Desa Jelemuk | Tahun Operasional 2015/2016 |
| � 4. | SMP Negeri 8 Dedai | Dedai | Desa Umin | Tahun Operasional 2015/2016 |