PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2 Tahun 2015
Tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT
Berlaku: 2 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2009, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT.
N/A
Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 7 Seri E.3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di
:
Padang Panjang
pada tanggal :
25 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
MUZWAR. M
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E.2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/2015)
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di :
Padang Panjang
pada tanggal :
25 Mei 2015
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS
PENJELASAN
Preamble

I. Umum
Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengamanatkan pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sebagai konsekwensi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh warga negara wajib menjadi peserta. Sementara bagi masyarakat yang masuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu iuran kepesertaannya dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-Undang tersebut.
Sebelumnya, dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang JPKMPP tersebut, Pemerintah Daerah membayarkan iuran Asuransi Kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kota Padang Panjang yang belum terdaftar dalam kepesertaan Asuransi Kesehatan, tanpa memandang status sosial masyarakat tersebut, apakah termasuk dalam kategori fakir miskin maupun tidak. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu mencabut atas Peraturan Daerah Kota Panjang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemelihatan Kesehatan Masyarakat.