PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 9 Tahun 2012
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 - 2032
Berlaku: 17 Desember 2012
N/A
Preamble

Mengingat:
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 - 2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,
Menimbang: a.
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Palopo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan negara, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b . bahwa dalam rangkamewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c . bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarankan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029;
Menetapkan :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 - 2032.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kota Palopo.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Palopo.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palopo.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Palopo.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat RTRKSK adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kota terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur ruang wilayah kota, pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis.
| 17. | Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya; |
| 19 | Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. |
| 20 | Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. |
| 21 | Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. |
| 22 | Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. |
| 23 | Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. |
| 24 | Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. |
| 25 | Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. |
| 26 | Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional. |
| 27 | Wilayah kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perumahan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| 28 | Wilayah pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder. |
| 29 | Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional |
| 30 | Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. |
| 31 | Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota. |
| 32 | Jalan arteri primer adalah jalan arteri yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah. |
| 33 | Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan primer dan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, atau antar kawasan sekunder kesatu dan kawasan sekunder kedua. |
34. Jalan kolektor primer adalah jalan kolektor yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal.
35. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder kedua, atau antar kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga.
36. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
37. Jalan Lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dengan perumahan.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
38. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya
39. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
40. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
41. Kawasan hijau adalah ruang terbuka hijau yang terdiri atas kawasan hijau lindung dan hijau binaan.
42. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
43. Kawasan tangkapan air adalah kawasan atau areal yang mempunyai pengaruh secara alamiah atau binaan terhadap keberlangsungan badan air seperti waduk, situ, sungai, kanal, pengolahan air limbah dan lain-lain.
44. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perumahan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
45. Kawasan strartegis provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,
46. Kawasan strategis kota yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
47. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kepolisian.
48. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral, minyak dan gas serta pertambangan rakyat yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional
49. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
50. Pusat kegiatan wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
51. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
52. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnyadan keseimbangan keduanya.
53. Daya tampung lingkungan hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya.
54. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
55. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilo meter persegi.
56. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
57. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi; daerah irigasi secara administratif terbagi atas daerah irigasi kabupaten/kota, daerah irigasi lintas provinsi, dan daerah irigasi lintas negara.
58. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CA adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
59. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah sumber daya yang mencakup air, sumber air, daya air yang terkandung didalamnya.
60. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
61. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
62. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah lahan yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
63. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah lahan yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat.
64. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorongpertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
65. Kawasan industri adalah kawasan khusus untuk kegiatan industri pengolahan atau manufaktur, kawasan ini dilengkapi dengan prasarana dan sarana/fasilitas penunjang.
66. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
67. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
68. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, koperasi, dan /atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
69. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
70. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
71. Perbaikan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.
72. Pemeliharaan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan.
73. Intensitas ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan dan ketinggian bangunan tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
74. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.
75. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kapling atau blok peruntukan.
76. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah percetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan.
77. Koefisien tapak besmen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawa permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
78. Koefisien zona terbangun yang selanjutnya disingkat KZT adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
79. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap lahan yang dikuasa batas tepi sungai atau pantai antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik jaringan pipa gas.
80. Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material perbentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, material campuran.
81. Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam akibat angin kencang atau gratifitasi bulan atau mata hari.
82. Kawasan rawan bencana banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.
83. Kawasan rawan bencana abrasi adalah kawasan pantai yang berpotensi mengalami pengikisan oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan.
84. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
85. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan
N/A
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. ketentuan umum;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- c. rencana struktur ruang wilayah kota;
- d. rencana pola ruang wilayah kota;
- e. penetapan kawasan strategis;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. penyidikan;
- j. sanksi;
- k. kelembagaan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.
Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Perencanaan
N/A
Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas:
- a. Kecamatan Wara Selatan dengan luasan 1.511 (seribu lima ratus sebelas) hektar;
- b. Kecamatan Sendana dengan luasan 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) hektar;
- c. Kecamatan Wara dengan luasan 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- d. Kecamatan Wara Timur dengan luasan 534 (lima ratus tiga puluh empat) hektar;
- e. Kecamatan Mungkajang dengan luasan 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) hektar;
- f. Kecamatan Wara Utara dengan luasan 569 (lima ratus enam puluh sembilan) hektar;
- g. Kecamatan Bara dengan luasan 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar;
- h. Kecamatan Telluwanua dengan luasan 3.575 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) hektar; dan
- i. Kecamatan Wara Barat dengan luasan 9.772 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 2 0 53'15'-3 0 14'08' Lintang Selatan dan 120 0 03'10'-120 0 14'34'Bujur Timur dengan luasan 25.817 (dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas) hektar; dan
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu
Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan kota pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Timur Indonesia dalam harmonisasi tata ruang yang aman, nyaman, produktif,dan berkelanjutan.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kota
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu
Pasal 5

Perwujudan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi :
- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b. peningkatan aksesibilitas yang dapat mendorong pemerataan pembangunan untuk mendukung peran kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan;
- d. peningkatan kualitas kawasan lindung dalam upaya mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- e. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. penetapan kawasan strategis kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah; dan
- g. pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Strategi Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
- a. menetapkan pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan secara berhirarki;
- b. meningkatkan interkoneksi pusat pelayanan kota melalui pembangunan infrastruktur secara terpadu;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru sebagai penyangga kota; dan
- d. Mendorong Pengembangan pusat-pusat kawasan pertumbuhan ekonomi dalam kawasan perkotaan yang produktif, kompetitif dan efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas yang dapat mendorong pemerataan pembangunan untuk mendukung peran kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terpadu;
- b. mengembangkan jaringan jalan lingkar;
- c. meningkatkan efektivitas jaringan jalan kolektor dan lokal; dan
- d. menata kembali sistem angkutan umum kota.
- (3) Strategi Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
- a. mengembangkan sistem jaringan energi listrik;
- b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. meningkatkan jaringan sumber daya air kota; dan
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
- (4) Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung dalam upaya mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
- a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang beralih fungsi;
- b. meningkatkan kualitas kawasan lindung dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem wilayah;
- c. mengembangkan ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota;
- d. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan;
- e. melestarikan daerah resapan air dan daerah irigasi teknis;
- f. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya; dan
- g. mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan fungsi lindung.
- (5) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata;
- b. mempertahankan areal sentra produksi pertanian dan perikanan;
- c. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan pertanian sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
- d. mengembangkan kawasan pendidikan skala regional;
- e. mendorong perkembangan perumahan secara vertikal di kawasan pusat kota;
- f. mengembangkan fasilitas kesehatan skala regional;
- g. mengembangkan kawasan pariwisata;
- h. memberikan alokasi ruang yang memadai bagi sektor informal; dan
- i. mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (6) Strategi penetapan kawasan strategis kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- b. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. pelestarian lingkungan hidup dan peningkatkan fungsi perlindungan kawasan.
- (7) Strategi untuk pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
- c. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
- d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota terdiri atas:
- a. sistem pusat pelayanan kota; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II system perkotaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 8

Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kota;
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
- c. Pusat Lingkungan.
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara dan Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur dengan fungsi sebagai pusatpemerintahan, perdagangandan jasa.
SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. SPPK I berada di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua dengan fungsi meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan kesehatan, perumahan kepadatan rendah, dan pendidikan menengah;
- b. SPPK II berada di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, dengan fungsi meliputi pelayanan kesehatan skala regional, perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan kepadatan sedang, dan pendidikan menengah;
- c. SPPK III berada di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan dengan fungsi meliputi perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan kepadatan sedang, pendidikan tinggi, simpul transportasi regional, dan pelayanan kesehatan skala lokal;
- d. SPPK IV berada di Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana dengan fungsi meliputi perumahan kepadatan rendah, perkantoran, pelayanan kesehatan skala lokal, pusat budaya dan olah raga; dan
- e. SPPK V berada di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat dengan fungsi meliputi perumahan kepadatan rendah, perkantoran, dan pelayanan kesehatan skala lokal.
PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf cmeliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.
Bagian Ketiga
Sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sistem prasarana utama; dan
- b. Sistem prasarana lainnya.
Paragraf Kesatu
Sistem prasarana utama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan trasportasi darat; dan
- b. Sistem jaringan transportasi laut.
Sistem Jaringan Transportasi Darat
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jaringan jalan;
- b. jaringan pelayananlalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api;
- b. stasiun kereta api; dan
- c. fasilitas operasi keretaapi.
Sistem Jaringan Jalan
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 15

- (1) jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan jalan arteri primer;
- b. Jaringan jalan kolektor primer;
- c. Jaringan jalan lokal; dan
- d. Jaringan jalan bebas hambatan
- (2) jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ruas Jalan Dr. Sam Ratulangi sepanjang 1,342 (satu koma tiga empat dua) kilometer;
- a. Ruas Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 7,165 (tujuh koma satu enam lima) kilometer;
- b. Ruas Jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) kilometer;
- c. Rencana pengembangan ruas Jalan Lingkar Timur sepanjang 20 (dua puluh) kilometer; dan
- d. Rencana pengembangan ruas Jalan Lingkar Barat sepanjang 27 (dua puluh tujuh) kilometer.
- (3) jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalan kolektor primer K4;
- (4) jaringan jalan kolektor primer K1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Ruas jalan Jenderal Ahmad Yani sepanjang 0,591 (nol koma lima sembilan satu) kilometer;
- b. Ruas jalan Veteran sepanjang 0,624 (nol koma enam dua empat);
- c. Ruas jalan ke Toraja Utara sepanjang 0,534 (nol koma lima tiga empat);
- d. Rencana perubahan fungsi jalan arteri primer menjadi jalan kolektor primer yang terdiri dari:
1. Ruas Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 7,165 (tujuh koma satu enam lima) kilometer; dan
2. Ruas Jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) kilometer.
- (5) jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaringan jalan bebas hambatan antarkota meliputi:
- a. jalan Tindantana - Palopo; dan
- b. jalan Palopo - Parepare.
- (6) jaringan pelayanan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. trayek angkutan barang terdiri atas:
1. Kota Palopo - Belopa-Pangkajene-Parepare-Makassar;
2. Kota Palopo - Sengkang - Watampone - Watansoppeng;
3. Kota Palopo - Masamba-Malili-Soroako;
4. Kota Palopo - Rantepao-Makale-Enrekang;
5. Kota Palopo - Palu-Gorontalo-Manado;
6. Kota Palopo - Mamuju; dan
7. Kota Palopo - Kolaka Utara-Kolaka-Kendari.
- b. trayek Angkutan Penumpang angkutan dalam kota terdiri atas:
1. terminal - Perumnas - Rampoang - Pepabri;
2. terminal - Latuppa-Sendana;
3. terminal - Binturu - Songka;
4. terminal - Jembatan Miring;
5. terminal - Nyiur - Hartaco;
6. terminal - Lebang; dan
7. terminal - Pelabuhan Tanjung Ringgit.
- c. Trayek angkutan penumpang angkutan antar kota dalam provinsi terdiri atas:
1. Kota Palopo - Belopa - Pangkajene Sidrap - Parepare - Barru Pangkajene Pangkep - Maros - Makassar;
2. Kota Palopo - Sengkang - Watampone - Watansoppeng;
3. Kota Palopo - Masamba - Mangkutana -Malili - Soroako;
4. Kota Palopo - Rantepao - Makale - Enrekang - Sidrap - Pinrang Pare-pare; dan
5. Kota Palopo - Belopa - Pangkajene Sidrap- Pinrang.
- d. Trayek angkutan penumpang angkutan antar kota antar provinsi terdiri atas:
1. Kota Palopo - Palu - Gorontalo - Manado;
2. Kota Palopo - Mamuju; dan
3. Kota Palopo - Kendari.
- (7) Jaringan prasarana lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan terminal penumpang terdiri atas :
- a. terminal type B Dangerakko di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara;
- b. pengembangan terminal type A di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan; dan
- c. pengembangan terminal type C Telluwanua di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- (1) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang menghubungkan Malili Masamba - Palopo - Belopa - Parepare;
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) melintasi wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua;
- (3) Pengembangan Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berlokasi di Kecamatan Wara Selatan; dan
- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelabuhan utama Tanjung Ringgit terdapat di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Alur pelayaran barang terdiri atas:
1. Palopo - Kolaka - Kendari.
2. Palopo - Maluku - Ternate.
3. Palopo - Surabaya - Semarang - Jakarta.
4. Palopo - Mamuju - Balikpapan - Batulicin.
5. Palopo- Majene -Balipapan - Batulicin.
6. Palopo - Luar Negeri.
- b. Alur pelayaran penumpang dengan rute terdiri atas :
1. Palopo - Kolaka Utara - Kendari.
2. Palopo-Siwa - Kolaka Utara - Kendari.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Paragraf Kedua
Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan infrastruktur perkotaan.
Sistem Jaringan Energi
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. jaringan energi listrik;dan
- c. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Palopo dengan kapasitas 2 (dua) mega wattterdapat di Kecamatan Bara;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dengan kapasitas 320 (tiga ratus dua puluh) kilo wattberlokasi di Bambalu Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat; dan
- c. Pengembangan energy listrik dengan memanfaatkan energy terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir.
- (3) Jaringan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. saluran udara tegangan rendah sebesar 231/380 (dua ratus tiga puluh satu per tiga ratus delapan puluh) Voll yang melalui semua wilayah kota:
- b. saluran udara tegangan menengah sebesar 20 (dua puluh) Kilo Voll yang melalui semua kecamatan:
- c. saluran Udara Tegangan Tinggi sebesar 300 (tiga ratus) Kilo Voll yang melalui Kecamatan Sendana.
- d. rencana Saluran Udara Tegangan Eksra Tinggi sebesar 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh lima) Mega Watt yang melalui Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Sendana.
- e. Rencana pembangunan jaringan transmisi 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima)Kilo Voll dari Wotu ke Palopo;
- f. Rencana pembangunan jaringan transmisi 150 (seratus lima puluh) Kilo Voll dari Siwa/Keera ke Palopo;
- g. Gardu Induk Palopo tegangan 150 (Seratus Limah Puluh) Kilo Voll dengan kapasitas trafo terpasang 2 X 20 (dua kali dua puluh ) MVA;
- h. Rencana penambahan daya GI Palopo sebesar 30 (Tiga Puluh) MVA; dan
- i. Rencana penambahan daya GI Bukaka PLTA Poso sebesar 2 X 65 (Dua Kali Enam Puluh Lima) MW.
- (4) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang Parepare - Makassar - Makale - Palopo - Malili - Donggi - Pomalayang melintasi Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Barat, dan Kecamatan Mungkajang;
- b. Fasilitas penyimpanan gas bumi berupa depo gas bumi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- c. Fasilitas Tangki Timbun CPO di Pelabuhan Utama Tanjung Ringgit Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur; dan
- d. Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumiKawasan Andalan LautTeluk Bone di Kecamatan Wara Timur.
- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
- a. Jaringan kabel; dan
- b. Jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf aberupa Stasiun Telepon Otomat Palopo dengan kapasitas 8.954 SST.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan dan pemanfaatan menara Base Transceiver Station yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota; dan
- b. penyebaran jaringan internet hotspot pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis.
- (4) Pengaturan terkait menara telekomunikasi bersama akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
- a. Daerah Aliran Sungai;
- b. Daerah Irigasi;
- c. Cekungan Air Tanah; dan
- d. Jaringan air baku untuk air minum.
- (2) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu DASSaddang merupakan DAS Strategis Nasional, meliputi:
- a. DAS Purangi dengan luas cakupan area lebih kurang 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) hektar;
- b. DAS Bua dengan luas cakupan area lebih kurang 1.168,04 (seribu seratus enam puluh delapan koma nol empat) hektar;
- c. DAS Songkamati dengan luas cakupan area lebih kurang 136,20 (seratus tiga puluh enam koma dua puluh) hektar;
- d. DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area lebih kurang 6.412,80 (enam ribu empat ratus dua belas koma delapan puluh) hektar;
- e. DAS Boting dengan luas cakupan area lebih kurang 3.087,25 (tiga ribu delapan puluh tujuh koma dua puluh lima) hektar; dan
- f. DAS Salubattang dengan luas cakupan area lebih kurang 13.760,59 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh koma lima puluh sembilan) hektar.
- (3) Daerah Irigasi(DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. DI Mawa;
- b. DI Murante;
- c. DI Tomarundung I;
- d. DI Padanglambe;
- e. DI Padang Lipan;
- f. DI Tong Sumei; dan
- g. DI Sumarumbu Kabupaten Luwu.
- (4) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cterletak di Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua dengan luas area lebih kurang 2.634,71 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh satu) hektar.
- (5) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Rencana pengembangan sumber air baku meliputi:
1. Sungai Latuppa di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
2. Sungai Babak di Kelurahan Latuppa Kecamtan Mungkajang;
3. Sungai Mangkaluku Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang; dan
4. Sungai Bambalu Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.
- b. Upaya pemenuhan kebutuhan air baku alternatif dengan pengembangan sistem pompanisasi dan sumur bor.
Pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan persampahan;
- d. sistem jaringan drainase;
- e. jaringan jalan pejalan kaki;
- f. jalurevakuasi bencana; dan
- g. prasarana dan sarana perkotaan lainnya.
Sistem Penyediaan Air Minum
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 23

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
- b. jaringan bukan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a meliputi :
- a. unit air baku yang bersumber dari:
1. Sungai Mangkaluku,dengan potensi debit air baku lebih kurang 4.800(empat ribu delapan ratus) liter per detik;
2. Sungai Latuppa, dengan potensi debit air baku lebih kurang 6.600 (enam ribu enam ratus) liter per detik;
3. Sungai Magandang, dengan potensi debit air baku lebih kurang 60 (enam puluh) liter per detik;
4. Sungai Buludatu dengan potensi debit air baku lebih kurang 5 (lima) liter per detik; dan
5. Sungai Bambalu dengan potensi debit air baku lebih kurang 8.200 (delapan ribu dua ratus)liter per detik.
- b. unit produksi air minum terdiri atas:
1. IPA Latuppa di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang, dengan kapasitas lebih kurang390 (tiga ratus sembilan puluh) liter per detik melayani Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Barat, dan Kecamatan Sendana;
2. IPA Sungai Magandang di Kecamatan Bara, dengan kapasitas terpasang lebih kurang30 (tiga puluh) liter per detik melayani seluruh wilayah Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua; dan
3. IPA Bronceptering di Kelurahan Buntudatu Kecamatan Bara dengan kapasitas lebih kurang 2,5 (dua koma lima) liter per detik melayani seluruh wilayah Kecamatan Bara.
- c. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 5, IPA 6 di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
2. IPA 4 di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara: dan
3. IPA di Kilometer 6 Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat.
- d. Unit distribusi dan pelayanan meliputi:
1. Pipa jaringan distribusi utama, jaringan distribusi pembagi dan jaringan pipa tersier; dan
2. Sambungan rumah.
- e. Pengembangan Intake Sungai Bambalu terletak di kilometer 19 Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.
- (3) Jaringan bukan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, terminal air, yang berlokasi di Kelurahan Pentojangan dan Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Pontap, Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur dan Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana.
- (4) Rencana pengembangan system penyedian air minum meliputi:
- a. kebutuhan air minum lebih kurang 61.704 (enam puluh satu ribu tujuh ratus empat) m 3 /hari;
- b. kerjasama perlindungan dan pemeliharaan sumber air baku dan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya di Kecamatan Mungkajang antara pemerintah kota dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Kabupaten Luwu yang meliputi:
1. kawasan sekitar sumber air baku;
2. kawasan resapan air; dan
3. kawasan hutan lindung.
- c. rehabilitasi prasarana-sarana pengaliran untuk mengurangi tingkat kehilangan air hingga 23 (dua puluh tiga) persen meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi diKecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan;
- d. pembatasan dan pengawasan pengambilan air tanah dalam oleh masyarakat di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Selatan; dan
- e. pengembangan jaringan ke kawasan permukiman baru di Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Sendana, Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Barat dan pengembangan jaringan ke kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit Kecamatan Wara Timur.
Sistem Pengelolaan Limbah
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. sistem pengelolaan air limbah industri; dan
- c. sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbahbahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem setempat komunal di perumahan kepadatan tinggi;
- b. sistem perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
- c. sistem setempat individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat dan dikembangkan di kawasan yang belum memiliki sistem terpusat;
- d. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.
- (3) Sistem pengolahan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- (4) Sistem pengelolaan B3 dan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3; dan
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahayaberacun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dikembangkandi Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.
- (6) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengelolaan Persampahan
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 25

- (1) Prinsif pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3R ( reduce, reuse and recycle );
- (2) Sistem pengelolaan persampahan, terdiri atas:
- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
- b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
- c. Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi TPS sampah organic dan TPS sampah an organic direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan kawasan PPK, SPPK dan PPL;
- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan akan dikembangkan di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua seluas lebih kurang 10 (sepuluh) Ha dengan menggunkan metode Sanitary Landfill;
- (6) Pengelolaan persampahan di Kota Palopo diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas:
- a. Saluran drainase primer;
- b. Saluran drainase sekunder; dan
- c. Saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sungai Latuppa yang melintasi wilayah Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Timur;
- b. Sungai Boting yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Utara;
- c. Sungai Takkalala yang melintasi Kecamatan Wara Selatan;
- d. Sungai Amassangan yang melintasi Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur;
- e. Sungai Pikun yang melintasi Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara;
- f. Sungai Salu Battang yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua;
- g. Sungai Batu yang melintasi wilayah Kecamatan Telluwanua; dan
- h. Sungai Andoli yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara.
- (3) Saluran drainase sekundersebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmelintasi wilayah Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur.
- (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di saluran-saluran berskala pelayanan lokal yang menyebar di seluruh wilayah kota.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir;
- (6) Rencana pengembangan sistem drainase meliputi :
- a. peningkatan dimensi dan rehabilitasi saluran drainase sekunder;
- b. normalisasi jaringan drainase yang ada;
- c. pengembangan sumur-sumur resapan di kawasan permukiman padat di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan;
- d. pengerukan sungai Amassangan, Sungai Salubattang dan Sungai Boting; dan
- e. melakukan perawatan saluran secara berkala terutama pada daerahdaerah rawan genangan di Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur.
Jaringan Jalan Pejalan Kaki
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 27

- (1) Jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:
- a. ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Djemma-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Sultan Hasanuddin-Jalan DR. Sam Ratulangi;
- b. ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Andi Ahmad (eks Jalan Veteran);
- c. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Imam Bonjol-Jalan Patang;
- d. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Tandipau-Jalan M. Kasim;
- e. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Opu Tosappaile-Jalan Samiun;
- f. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Andi Kambo-Jalan A. Tendriajeng;
- g. ruas jalan lokal sepanjang Jalan K.H. Ahmad Dahlan-Jalan RambutanJalan Mangga-Jalan Durian; dan
- h. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Lagaligo dan Jalan Latamacelling.
- (2) Penataan fasilitas jalur pejalan kaki diarahkan sebagai berikut:
- a. pemeliharaan jaringan pedestrian meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Andi Djemma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Balai Kota, dan Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Veteran;
- b. rencana penyediaan sarana jalur pejalan kaki berupa furnitur jalan;
- c. pembangunan jembatan penyeberangan pada kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan Jasa di Jalan Andi Djemma dan Jalan Dr. Sam Ratulangi;
- d. mengintegrasikan jaringan jalur pejalan kaki di kawasan pusat kota; dan
- e. penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat di kawasan pusat kota, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan wisata serta kawasan perkantoran.
- (3) Pengembangan jaringan jalan pejalan kaki diarahkan untuk dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang cacat.
- (4) Rencana penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
JalurEvakuasi Bencana
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 28

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana banjir;
- b. jalur evakuasi bencana tanah longsor;
- c. jalur evakuasi bencana gelombang pasang;
- d. jalur evakuasi bencana abrasi; dan
- e. jalur evakuasi bencana kebakaran.
- (2) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;
- b. ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa ;
- c. ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo ;
- d. ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim ; dan
- e. ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.
- (3) Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- b. ruas Jalan Poros Latuppa-Kantor Kecamatan Mungkajang; dan
- c. ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Kantor Kecamatan Wara Selatan.
- (4) Jalur evakuasi gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ruas Jalan A. Tendriajeng - Jalan Andi Tadda - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa;
- b. ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro - Lapangan Gaspa ;
- c. ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila ; dan
- d. ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.
- (5) Jalur evakuasi abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ruas Jalan A. Tendriajeng - Jalan Andi Tadda - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa;
- b. ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro - Lapangan Gaspa ;
- c. ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila ; dan
- d. ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.
- (6) Jalur evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;
- b. ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa ;
- c. ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo ;
- d. ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim ; dan
- e. ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.
Prasarana dan Sarana Perkotaan Lainnya
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 29

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g adalah Jalur sepeda beserta kelengkapannya;
- (2) Jalur sepeda beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dikembangkan pada:
- a. ruas Jalan Balai Kota-Jalan Opu Tosappaile-Jalan Pongsimpin-Dusun Kambo-Jalan Andi Ahmad -Lapangan Gaspa; dan
- b. ruas Jalan Andi Baso Rahim-Jalan Andi Kambo- Jalan Andi TendriajengJalan Yos Sudarso-Jalan Sungai Rongkong-Jalan Imam Bonjol-Jalan Patang-Jalan Tandi Pau-Jalan Kelapa-Jalan Latamacceling-Lapangan Pancasila.
- (3) Rencana pengembangan jaringan jalur sepeda meliputi:
- a. menyediakan marka jalan di jalur sepeda; dan
- b. menyediakan lahan parkir khusus sepeda pada perkantoran dan pusat perdagangan di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 31

Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan hutan konservasi;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- d. kawasan perlindungan setempat;
- e. ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- f. kawasan cagar budaya;
- g. kawasan rawan bencana alam; dan
- h. kawasan lindung lainnya.
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf a dengan luas lebih kurang 8.297,58 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh delapan) hektar terletak di Kelurahan Latuppa, dan Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, dan Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat.
Paragraf 2
Kawasan Hutan Konservasi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 33

Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf b dengan luas lebih kurang 968,21 (sembilan ratus enam puluh delapan koma dua puluh satu) hektar terletak di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.
Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 34

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf c seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektarmerupakan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang.
Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 35

- (1) Kawasan perlindungan setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf d, meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sempadan SUTT dan SUTET; dan
- d. kawasan sempadan Rel Keretaapi.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sempadan pantai yang terletak di Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sepanjang Sungai Amassangan dan Sungai Boting ditetapkan sekurangkurangnya 5(lima) meter di sebelah luar kaki tanggul.
- (4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sepanjang Sungai Latuppa dan Sungai Boting tidak bertanggul ditetapkan sekurang-kurangnya 10(sepuluh) meter.
- (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan :
- a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (6) Kawasan Sempadan SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmelintasi Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Mungkajang, dan Kecamatan Sendana.
- (7) Kawasan Sempadan Rel Keretaapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dmeliputi Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Telluwanua menuju Kabupaten Luwu.
Paragraf 5 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 36

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf eseluas 5.079,6 (lima ribu delapan puluh koma sebelas) atau sama dengan 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) %, terdiri atas:
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;dan
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.
- (2) Pemenuhan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aseluas lebih kurang 3.313,21(tiga ribu tiga ratus tiga belas koma dua puluh satu) hektar atau sebesar 20,02 (dua puluh koma nol dua) %:
- (3) Pemenuhan RTH publik terdiri atas:
- a. Kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 620 (enam ratus dua puluh) hektar di Kelurahan Mancani dan Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua;
- b. Hutan kota Bukit Lewadang seluas lebih kurang 10(sepuluh) hektar terdapat di Kecamatan Sendana;
- c. Hutan kota Sampoddo seluas lebih kurang 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Wara Selatan;
- d. Hutan Mangrove seluas kurang lebih 302,1 (tiga ratus dua koma satu) hektar terdapat di Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Utara;
- e. Lapangan Olah Raga seluas lebih kurang23 (dua puluh tiga) hektar ditetapkan di Lapangan Islamic Center seluas lebih kurang 10(sepuluh) hektar, Lapangan Salobulo seluas lebih kurang 2 (dua) hektar, Lapangan Gaspa seluas lebih kurang 2 (dua)hektar, Lapangan Pancasila seluas lebih kurang 2 (dua) hektar, Lapangan Rampoang seluas lebih kurang 3(tiga) hektar dan Lapangan Lagaligo seluas lebih kurang 4 (empat) hektar.
- f. Taman Pemakaman Umum (TPU) seluas lebih kurang28,08(dua puluh delapan koma nol delapan) hektar ditetapkan di Makam Lokoe seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, Makam Pahlawan Palopo lebih kurang 2,5 (dua koma lima) hektar, Makam Salobulo seluas lebih kurang 2 (dua) hektar, Makam Kristen Belanda seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima)hektar, Makam Batu Palangerang seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima) hektar, Makam Surutanga seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima)hektar, Makam Islam Purangi seluas lebih kurang 6 (enam)hektar, Makam Libukang seluas lebih kurang 2.500(dua ribu lima ratus) meter persegi, Makam samping SMP 5 seluas lebih kurang 5.000(lima ribu) meter persegi; Makam Islam Lemo-lemo seluas lebih kurang 3.300 (tiga ribu tiga ratus)meter persegi, Makam Kuburan Cina seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar, Makam Jarrae seluas lebih kurang 1 (satu)hektar;Makam Islam Lebang seluas lebih kurang 2 (dua) hektar, Makam TallettuE seluas lebih kurang 1 (satu)hektar, Makam Kristen Bara seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar, danMakam Kristen Lebang Kecamatan Wara Barat seluas lebih kurang 1 (satu) hektar.
- g. taman kota seluas lebih kurang27.931 (Dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegiatau 2,79 hektar ditetapkan di Taman Labombo seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima)hektar, Taman Binturu / Adipura seluas lebih kurang 1.572(seribu lima ratus tujuh puluh dua) meter persegi, Taman Segitiga Mas seluas lebih kurang 648 (enam ratus empat puluh delapan) meter persegi,Taman Baca seluas lebih kurang2.899 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan)meter persegi, Taman Andi Tadda seluas lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) meter persegi,
Taman Nonci Adipura II seluas lebih kurang 42 (empat puluh dua) meter persegi, Taman Kirab Remaja seluas lebih kurang 320(Tiga ratus dua puluh) meter persegi, Taman Irigasi seluas lebih kurang 120 (seratus dua puluh)meter persegi, Taman Tugo/Pokja III PKK seluas lebih kurang 159 (seratus lima puluh sembilan) meter persegi, Taman Yos Sudarso seluas lebih kurang 1.551 (seribu lima ratus lima puluh satu)meter persegi, Taman Terminal seluas lebih kurang 90 (Sembilan puluh)meter persegi, Taman Sampoddo seluas lebih kurang 350(tiga ratus lima puluh) meter persegi, Taman BTN Merdeka seluas lebih kurang 1.600 (seribu enam ratus)meter persegi, Taman BTN Nyiur Permai seluas lebih kurang 600(enam ratus) meter persegi, dan Taman Perumnas seluas lebih kurang 2.800 (dua ribu delapan ratus)meter persegi;
- h. jalur hijau jaringan jalan seluas lebih kurang 64,7 (enam puluh empat koma tujuh) hektar.
- i. jalur hijau jaringan jalan lingkar timur seluas lebih kurang 24,39 (dua puluh empat koma tiga puluh sembilan) hektar.
- j. kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 285 (dua ratus delapan puluh lima) hektar di Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara,Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan;
- k. kawasan sempadan sungai seluas kurang lebih 414,23 (empat ratus empat belas koma dua puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua;
- l. kawasan resapan air seluas kurang lebih 448,77 (empat ratus empat puluh delapan koma tujuh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Bara, Kecamatan Telluwanua dan Kecamatan Wara Utara; dan
- m. taman RT, taman RW, dan taman kota seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar terdapat di setiap kecamatan.
- (4) Rencana pengembangan RTH publik dilaksanakan melalui:
- a. hutan kota Sendana seluas kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Sendana;
- b. hutan kota Telluwanua seluas kurang lebih 56,58 (lima puluh enam koma lima puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Sendana;
- c. hutan kota Bara seluas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Bara;
- d. Kawasan bupperzone kawasan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampahdi Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua seluas lebih kurang 11,78 (sebelas koma tujuh puluh delapan) hektar di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- e. Kawasan bupperzone kawasan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) diKelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua seluas lebih kurang 4 (empat) hektar di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- f. Kawasan bupperzone kawasan industry Palopo (KIPA)seluas lebih kurang 65 (enam puluh lima) hektar di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- g. Jalur hijau jaringan jalan lingkar barat seluas lebih kurang 37,35 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh lima) hektar;
- h. Jalur hijau jaringan jalan lingkar timur seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar;
- i. Taman Kota dan Lapangan seluas lebih kurang 26.13 (dua puluh enam koma tiga belas) hektar terdapat di setiap kecamatan;
- j. Taman RT, taman RW, dan taman kota seluas lebih kurang 10,40 (sepuluh koma empat puluh) hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Wara Timur;
- k. RTH berupajalur sempadan rel kereta api seluas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh satu) hektar sepanjang di Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua; dan
- l. RTH berupajalur sempadan SUTT dan SUTET seluas kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hektar di sepanjang Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua.
- (5) Pemenuhan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 1.766,39 (seribu tujuh ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) hektar atau sebesar 10,67 (sepuluh koma enam puluh tujuh) % yang terdiri atas:
- a. Permukiman seluas lebih kurang 1.299,31 (Seribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh satu) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;;
- b. Perdagangan dan Jasa seluas lebih kurang 132,61 (Seratus tigapuluh dua koma enam puluh satu) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;
- c. Kawasan Efektif Pariwisata seluas lebih kurang 69,94 (Enam puluh sembilan koma sembilan puluh empat) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;;
- d. Industri dan Pergudangan seluas lebih kurang 89,44 (delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) hektar yang tersebar di Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Wara Selatan;
- e. Pertahanan dan Keamanan seluas lebih kurang 31,55 (tiga puluh satu koma lima puluh lima) hektar yang tersebar di setiap wilayah kecamatan;
- f. Pendidikan seluas lebih kurang 65,16 (enam puluh lima koma enam belas) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;
- g. Perkantoran seluas lebih kurang 37,75 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan
Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;
- h. Kesehatan seluas lebih kurang 8,60 (delapan koma enam puluh) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;
- i. Peribadatan seluas lebih kurang 26,98 (dua puluh enam koma sembilan puluh delapan) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat; dan
- j. Terminal seluas lebih kurang 5,05 (lima koma nol lima) hektar yang ditetapkan di Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan.
- (6) Rencana pengembangan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengembangan halaman permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, industry dan pergudangan, pendidikan, perkantoran dan tempat usaha yang tersebar di wilayah kota.
Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 37

- (1) Kawasan cagar budayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf f, yaitu cagar budaya provinsi berupa Masjid Djami Tua di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara.
- (2) Peninggalan Cagar Budaya berupa Bangunan Bersejarah terdiri atas:
- a. Istana Datu Luwu di Kecamatan Wara;
- b. Kantor Pos dan Giro di Kecamatan Wara Utara;
- c. Rumah Jabatan Wakil Walikota di Kecamatan Wara;
- d. Rumah Jabatan Komandan Kodim di Kecamatan Wara;
- e. Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Wara Utara;
- f. Kantor KODIM di Kecamatan Wara;
- g. Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di Kecamatan Wara;
- h. Kantor Bea Cukai Palopo di Kecamatan Wara Timur;
- i. RSU ibu dan anak Sawerigading Kecamatan Wara;
- j. RSU Tentara Kecamatan Wara;
- k. Makam Raja-Raja Luwu Lokkoe di Kecamatan Wara Utara;
- l. Makam Belanda di Kecamatan Wara Utara;
- m. Kantor Veteran RI di Kecamatan Wara;
- n. Makam TallettuE di Kecamatan Wara Timur;
- o. Makam JarraE di Kecamatan Wara Timur;
- p. Gereja Pniel di Kecamatan Wara;
- q. Kampus STISIPOL di Kecamatan Wara Utara;
- r. Mess Belanda di Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat;dan
- s. Benteng Portugis di Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya meliputi:
- a. revitalisasi cagar budaya; dan
- b. pelestarian dan pemeliharaan bangunan bersejarah.
Paragraf 7
Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 38

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan rawan banjir;
- b. kawasan rawan tanah longsor;
- c. kawasan rawan gelombang pasang;
- d. kawasan rawan abrasi; dan
- e. kawasan rawan kebakaran.
Kawasan Rawan Banjir
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 39

- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan rawan banjir; dan
- b. Rencana pengendali banjir.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berada di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Jaya, Kelurahan pentojangan Kecamatan Telluwanua, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara, Kelurahan Pontap, Kelurahan PonjalaE, Kelurahan SalotelluE Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat, dan Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara.
- (3) Rencana pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf bdilaksanakan melalui kegiatan:
- a. relokasi permukiman di sepanjang garis sempadan sungai;
- b. normalisasi Sungai Amassangan, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan Sungai Salu Battang;
- c. mengalihkan sebagian aliran Sungai Latuppa ke Sungai Mawa:
- d. pengerukan di daearah hilir Sungai Amassangan dan Sungai Boting dan;
- e. pembersihan dan pengerukan saluran.
- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan rawan tanah longsor; dan
- b. Rencana pengendalian tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dikawasan Battang Kecamatan Wara Barat, Kawasan LatuppaKecamatan Mungkajang dan Kecamatan Sendana, Kawasan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan.
- (3) Rencana pengendalian tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Penghijauan kawasan sempadan rawan bencana yang berada di sekitar kawasan budidaya;
- b. Pembuatan bangunan konservasi tanah berupa terasering mekanik dan vegetative;
- c. Pembuatan sumur resapan;
- d. Pembuatan DAM pengendali dan DAM penahan; dan
- e. Pembuatan embung.
Kawasan Rawan Gelombang Pasang
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 41

- (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan rawan gelombang pasang; dan
- b. Rencana pengendalian gelombang pasang.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang kawasan pesisir kota lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilometer di sebagian Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Selatan.
- (3) Rencana pengendalian gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Pemasangan pemecah gelombang ( breakwater ) di kawasan pesisir pantai teluk bone; dan
- b. pengembangan vegetasi mangrove yang terletak di sepanjang kawasan pesisir kota lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilometer.
Kawasan Rawan Abrasi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 42

- (1) kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf d terdiri atas:
- a. kawasan rawan abrasi; dan
- b. rencana rawan abrasi.
- (2) kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang kawasan pesisir kota lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilometer di sebagian Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Selatan.
- (3) rencana pengendalian kawasan rawan abrasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. pengembangan bangunan tanggul laut ( sea dike ) sepanjang teluk bone; dan
- b. pengembangan vegetasi mangrove yang terletak di sepanjang kawasan pesisir kota lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilometer.
- (1) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf e terdiri atas:
- a. Kawasan rawan bencana kebakaran; dan
- b. Rencana pengendalian bencana kebakaran
- (2) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri atas;
- a. perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara; dan
- b. rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Telluwanua dan Kecamatan Wara Barat.
- (3) Rencana pengendalian bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;:
- a. pencegahan bencana kebakaran berupa sosialisasi kepada masyarakat;
- b. menetapkan pos pemadam kebakaran di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur, Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara, Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Sekatan; Kelurahan Salubulo Kecamatan Wara Utara, dan Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara.
- c. membangun hidran air yang bersumber dari perusahaan daerah air minum (PDAM) tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri primer, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan permukiman;
- d. menyediakan tanden di Kelurahan Luminda Kecamatan WaraUtara, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan, Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara, Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang, Kelurahan SalekoE Kecamatan Wara Timur sebagai sumber penyedia air untuk pemadam kebakaran;
- e. Pembangunan pos pengawasan hutan di Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan manajemen proteksi kebakaran perkotaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Penyelenggaraan manajemen proteksi kebakaran perkotaan akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Paragraf 8
Kawasan Lindung Lainnya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 44

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf h, terdiri atas:
- a. kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. kawasan konservasi perairan;
- c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir; dan
- d. kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan.
- (2) Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pulau Libukang Kecamatan Bara;
- (3) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di KawasanTerumbu Karang Pasi Maloang dengan luas lebih kurang 2 Ha;
- (4) Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan; dan
- (5) Kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan.
Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 45

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
- b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau (RTNH);
- g. kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor informal; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Perumahan dan Permukiman
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
- a. kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi;
- b. kawasan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
- c. kawasan perumahan dengan kepadatan rendah.
- (2) Kawasan perumahan kepadatan tinggi seluas lebih kurang 1.024(seribu dua puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
- a. Kecamatan Wara;
- b. Kecamatan Wara Utara; dan
- c. Kecamatan Wara Timur.
- (3) Kawasan perumahan kepadatan sedang seluas lebih kurang680(enam ratus delapan puluh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
- a. Kecamatan Wara Selatan; dan
- b. Kecamatan Bara.
- (4) Kawasan perumahan kepadatan rendah seluas lebih kurang 1.794(seribu tujuh ratus sembilan puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di:
- a. Kecamatan Wara Barat;
- b. Kecamatan Sendana;
- c. Kecamatan Mungkajang; dan
- d. Kecamatan Telluwanua.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan meliputi:
- a. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana lingkungan perumahan;
- b. peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh;
- c. menetapkan koefisien dasar bangunan paling sedikit 70 (tujuh puluh) persen dalam setiap pembangunan kawasan perumahan;
- d. mendorong pembuatan sumur resapan komunal dan biopori: dan
- e. pengembangan perumahan secara vertikal pada pusat kota.
Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pasar tradisional;
- b. Kawasan Peruntukan pusat perbelanjaan;
- c. Kawasan peruntukan pertokoan modern; dan
- d. Kawasan peruntukan pelayanan jasa.
- (2) kawasan peruntukan pasar tradisional seluas lebih kurang 4 hektarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pasar tradisional skala pelayanan kotaditetapkan diPasar Tradisional Modert Andi Tadda di KecamatanWara Timur, Pasar Tradisional Modert Mancani di Kecamatan Telluwanua, Pasar Tradisional Modert Wara Selatan di Kecamatan Wara Selatan: danPasar Tradisional Modert Mungkajang di Kecamatan Mungkajang.
- b. pasar tradisional skala pelayanan lingkungan ditetapkan di KecamatanBara, Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.
- (3) kawasan peruntukan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pusat Niaga Palopo di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara;
- b. Pusat perbelanjaan di Kelurahan Batupasi, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara; dan
- c. Pusat perbelanjaan di Kelurahan Amasangan dan Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara.
- (4) kawasan peruntukan pertokoan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, dan Kecamatan Bara;
- (5) Kawasan Peruntukan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kawasan peruntukan jasa keuangan dan perbankan skala regionalditetapkan di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan;
- (6) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi:
- a. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas perdagangan terutama pasar tradisional Modert;
- b. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa bawah tanah di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Wara Selatan; dan
- c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa terpadu di Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Utara.
Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perkantoran
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 48

- (1) Rencana kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:
- a. kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan; dan
- b. kawasan peruntukan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan peruntukan pemerintahan kota di Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Amassangan dan Kelurahan Boting Kecamatan Wara, dan Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur; dan
- b. Kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan di Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, Kecamatan Telluwanua, dan Kecamatan Wara Barat.
- (3) Kawasan peruntukan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur; dan
- b. Mengembangkan kawasan perkantoran swasta di Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua.
Paragraf 4
- (1) Kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri; dan
- b. Kawasan peruntukan pergudangan.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri besar dan industri sedang; dan
- b. Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga.
- (3) Kawasan peruntukan industri besar dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf amerupakan kawasan industry pengolahan dan manufaktur
ditetapkan di Kawasan Industri Palopo (KIPA) Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua.
- (4) Kawasan industri kecil/usaha mikro non polutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;
- (5) Kawasan peruntukan pergudangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b diarahkan peruntukannya pada Kawasan Industri Palopo (KIPA) di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua.
- a. Kawasan pergudangan yang terpadu dengan kawasan industry ditetapkan di Kawasan Industri Palopo (KIPA) Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua; dan
- b. Rencana pengembangan kawasan pergudangan peti kemas ditetapkan di Kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur;
Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Pariwisata
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan pariwisata budaya;
- b. kawasan pariwisata alam; dan
- c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Istana Kedatuan Luwu (Kawasan Lalebata) terletak di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara;
- b. Rumah adat Peta dan tempat tarian adat di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
- c. Rumah adat Mungkajang dan Latuppa dan tempat tarian adat di Kecamatan Mungkajang;
- d. Maccera Tasi (Pesta Laut) di Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara;
- e. Tempat pendaratan Belanda di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara dan;
- f. Tempat pementasan kesenian di Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara.
- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan Agrowisata Latuppa di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang dan Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.
- b. kawasan Air Terjun Babak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
- c. kawasan Air Terjun Siguntu di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
- d. kawasan Air Terjun Rantenase di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
- e. kawasan Kali Jodoh di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
- f. pemandangan alam Kambo di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang;
- g. kawasan Air Terjun Mawa di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana;
- h. Puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan;
- i. kawasan wisata Pantai Labombo di Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur;
- j. kawasan wisata Permandian alam Batupapan, Batiok dan Lumarrang (kurungan batu) di Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
- k. Gua Kalo Dewata di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- l. kawasan wisata Pantai Songka di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan;
- m. kawasan wisata Permandian alam Batutongkon di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- n. kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur;
- o. kawasan wisata Pulau Libukang di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara; dan
- p. kawasan wisata Lembah Kattun di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.
- (4) kawasan pariwisata buatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan Wisata Religi Mesjid Agung Luwu Palopo di Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- b. permandian Agrowisata di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
- c. permandian Swimbath di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
- d. waterboom di Kelurahan Binturu dan Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan;
- e. kawasan Hiburan Labombo di Kelurahan Salekkoe Kecamatan Wara Timur; dan
- f. kawasan Wisata Kuliner Jalan Lingkar Timur di Kecamatan Wara Utara;
- (5) Rencana Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi:
- a. Pengembangan kawasan pariwisata di Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua;
- b. Peningkatan kualitas objek wisata; dan
- c. Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata.
Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 51

- (1) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g digunakan untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota meliputi:
- a. Lapangan upacara;
- b. Pelataran parkir; dan
- c. Kawasan ruang terbuka biru.
- (2) Lapangan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi Lapangan Upacara Gaspa di Kelurahan Boting Kecamatan Wara, Lapangan Pancasila di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara, Lapangan Rampoang di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, danLapangan Komando Distrik Militer di Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara.
2. (3)
3. Pelataran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. lapangan parkir Songka di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan; dan b. lapangan parkir Rampoang di Kecamatan Bara.
- (4) Kawasan ruang terbuka biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi badan air Sungai Latuppa, Sungai Boting, Sungai Takkalala, Sungai Amassangan, Sungai Pikun, Sungai Salu Battang, Sungai Batu dan Sungai Andoli; dan
Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana banjir dan kebakaran; dan
- b. Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana tanah longsor.
- (2) Kawasan ruang evakuasi bencana banjir dan kebakaran, meliputiLapangan Pancasila, Lapangan Lagaligo,Lapangan Gaspa di Kecamatan Wara, Lapangan Kodim di Kecamatan Wara Utara, Lapangan Islamic Centre di Kecamatan Wara Selatan, danLapangan Rampoang di Kecamatan Bara.
- (3) Kawasan ruang evakuasi bencana tanah longsor, meliputiLapangan Kelurahan Battang di Kecamatan Wara Barat, Kantor Kecamatan Mungkajang, dan Kantor Kecamatan Wara Selatan.
- (4) Rencana kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana meliputi:
- a. ruang evakuasi bencana banjir dan kebakaran diperlengkapi dengan fasilitas penampungan yang baik dan memadai yang tersebar di seluruh kecamatan;
- b. ruang evakuasi bencana tanah longsor dilengkapi dengan fasilitas penampungan yang baik dan memadai, tersebar di seluruh kecamatan;
- c. bangunan evakuasi bencana tanah longsor diletakkan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat; dan
- d. bangunan evakuasi bencana banjir diletakkan di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara.
Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Ruang Kegiatan Sektor Informal
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i terdiri atas:
- a. Kawasan pelataran Lagota Pusat Niaga Palopo di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara; dan
- b. Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor informal ditetapkan di kawasan terminal Tipe A Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan, pusat jajanan Kelurahan Amasangan Kecamatan
Wara, kawasan wisata kuliner Kelurahan Balandai Kecamatan Bara, dan kawasan lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara.
- (2) Pengaturan kegiatan sektor informal akan diatur lebih lanjut denganPeraturan Walikota.
Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 54

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal46huruf j meliputi:
- a. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
- b. kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan;
- c. kawasan peruntukan peribadatan;
- d. kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- e. kawasan peruntukanolahraga;
- f. kawasan peruntukanhutan produksi;
- g. Kawasan peruntukan pertanian;
- h. Kawasan peruntukan perikanan;
- i. kawasan peruntukan pertambangan;dan
- j. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
Kawasan Peruntukan Pelayanan Pendidikan Tinggi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 55

Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalamPasal 54huruf a ditetapkan di Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Selatan.
Kawasan Peruntukan Pelayanan Pusat Kesehatan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 56

Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri atas:
- a. RSU Sawerigading Tipe B Rampoang skala regional ditetapkan di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara;
- b. RS Ibu dan Anak Sawerigading ditetapkan di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara;
- c. Rumah Sakit Tentara di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara;
- d. Rumah Sakit Swasta Tipe C di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara; Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Patene Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur; dan
- e. Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan skala pelayanan lingkungan berupa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar merata pada tiap kecamatan.
Kawasan Peruntukan Peribadatan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas :
- a. Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo di Kelurahan Boting Kecamatan Wara.
- b. Kompleks Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan;
- (2) Pengaturan jumlah dan penyebaran fasilitas peribadatan akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54huruf d terdiri atas:
- a. Kompleks Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan;
- b. SaodenraE Convention Centre di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara;
- c. Gedung Kesenian di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- d. Gedung Pemuda di Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan;
- e. Gedung Merdeka Convention Hall di Kelurahan SalekoE Kecamatan Wara Timur; dan
- f. Gedung Rasdiana Convention Hall di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
Kawasan Peruntukan Olahraga
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 59

Kawasan peruntukan olahraga sebagaimana dimaksud dalamPasal 54huruf eterdiri atas :
- a. kawasan olahraga terpadu Lagaligo di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- b. kawasan olah raga terpadu lapangan gaspa di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Utara;
- c. rencana pengembangan lapangan sepakbola diarahkan di setiap wilayah kecamatan;
- d. rencana pengembangan lapangan bulutangkis dan sepak takraw diarahkan di setiap wilayah kelurahan;
- e. rencana pengembangan Rode race Kecamatan Sendana;
- f. rencana pengembangan olah raga air Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara; dan
- g. rencana pengembangan lapangan golf Kecamatan Telluwanua.
Kawasan Hutan Produksi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 60

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terletak di Kelurahan Mancani dan Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua dengan luas lebih kurang 620 (enam ratus dua puluh) hektar.
Kawasan Peruntukan Pertanian
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 61

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalamPasal 54huruf f terdiri atas :
- a. Kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. Kawasan perkebunan;
- c. Kawasan holtikultura; dan
- d. Kawasan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertaniantanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 1.610,39 (seribu enam ratus sepuluh koma tiga puluh sembilan) Hayang tersebar di Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Sendana;
- (3) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 5.660,93 (lima ribu enam ratus enam puluh koma sembilan puluh tiga) Ha yang tersebar di Wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua;
- (4) Kawasan peruntukan pertanianholtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas lebih kurang 4.083,09 (empat ribu delapan puluh tiga koma nol sembilan) ha tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas lebih kurang 9,5 Ha, terdiri atas :
- a. Ternak Besar seluas lebih kurang 3 hektar yang berlokasi di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua.;
- b. Pusat Kesehatan Hewan seluas lebih kurang 2 hektar yang berlokasi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- c. Peningkatan Hijau Makanan Ternak (HMT) seluas lebih kurang 3 hektar yang berlokasi di Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
- d. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) seluas lebih kurang 1,5 hektar yang berlokasi di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana;
- e. Ternak Unggas tersebar di daerah pinggiran wilayah kota.
Kawasan Peruntukan Perikanan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 62

- (1) Kawasan Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54huruf g terdiri atas:
- a. Kawasan perikanan tangkap; dan
- b. Kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan Peruntukan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi Perikanan tangkap berada di Perairan Teluk Bone dan didukung oleh ketersedian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PonjalaE/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- (3) Kawasan Peruntukan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perikanan budidaya tambak seluas lebih kurang 1.566,5 Ha di Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua;
- b. budidaya air tawar seluas lebih kurang 355,8 Ha di Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Telluwanua;
- c. kawasan potensil budidaya rumput laut meliputi tambak dan atau pantai yang berada di Perairan Teluk Bone seluas lebih kurang 1.000 Ha; dan
- d. Balai Benih Ikan Salopao dengan luas lebih kurang 1,3 Ha di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.
- (4) Rencana kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
- a. pengembangan untuk kawasan budidaya laut di Kecamatan Wara Selatan dengan luas lebih kurang 300 Ha dan Kecamatan Wara Timur dengan luas lebih kurang 200 Ha;
- b. perikanan tangkap di Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua di Teluk Bone;
- c. pengembangan budidaya tambak rumput laut di Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua dengan luas lebih kurang 1.265 Ha; dan
- d. Kebun Bibit Rumput laut di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan luas lebih kurang 4,8 Ha.
Kawasan Peruntukan Pertambangan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 63

- (1) Kawasan peruntukan pertambangansebagaimana dimaksud dalamPasal 54huruf h terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- b. kawasan peruntukan pertambangan mineral; dan
- c. kawasan peruntukan pertambangan rakyat.
- (2) pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Blok Bone Utara:
- (3) pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Penambangan emas terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
- b. Penambangan galena terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat;
- c. Penambangan marmer terletak di Kelurahan Battang, Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat; dan
- d. Penambangan granit terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua.
- (4) pengembangan kawasan peruntukan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pertambangan sirtu (batu dan kerikil) yang terletak di :
- a. Kecamatan Mungkajang;
- b. Kecamatan Wara Selatan;
- c. Kecamatan Wara Barat;
- d. Kecamatan Sendana;
- e. Kecamatan Telluwanua;
- f. Kecamatan Bara;
- g. Kecamatan Wara Utara; dan
Kecamatan Wara.
Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 54huruf iterdiri atas:
- a. Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara;
- b. Rumah jabatan Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Wolter Mongsidi Kecamatan Wara;
- c. Kantor Polisi Militer (PM) di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara Utara;
- d. Kawasan Lapangan Tembak di Kelurahan Balandai Kecamatan Wara Utara;
- e. Lapangan Kodim di Jalan Dr. Samratulangi Kecamatan Wara Utara;
- f. Lapangan Asrama TNI AD 721 Makkasau di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- g. Kantor Polisi Resort Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- h. Zibang Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- i. Tepbek Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara; dan
- j. Koramil di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara dan Polsek tersebar di masing-masing wilayah kecamatan.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 65

- (1) Penetapan kawasan strategis di wilayah kota terdiri atas:
- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- b. Kawasan Strategis Kota.
- (2) Rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Kawasan Strategis Provinsi
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 66

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
- c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Bara, dan sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua;
- (3) KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Bone Utara.
- (4) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat; dan
- b. Kawasan TWA Nanggala ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat.
Kawasan Strategis Kota
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 67

- (1) KSKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan Pusat Niaga Palopo;
- b. kawasan Pasar Besar;
- c. kawasan Koridor Jalan Andi Djemma;
- d. kawasan Koridor Jalan Andi Kambo;
- e. kawasan Koridor Jalan DR. Sam Ratulangi;
- f. kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit;
- g. kawasan Hiburan Labombo;
- h. Kawasan Industri Palopo (KIPA).
- i. kawasan kota baru di wilayah Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Sendana; dan
- j. kawasan cepat tumbuh di Kelurahan Benteng, Kelurahan Pontap, Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan, Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua, Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang.
- (3) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Bersejarah Istana Datu Luwu dan Mesjid Djami Tua;
- b. Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo;
- c. Kawasan Islamic Centre Palopo;
- d. Kawasan Komunitas Adat Peta, Latuppa, Mungkajang dan Battang; dan
- e. Kawasan Desa Wisata Peta Kecamatan Sendana, Murante, Latuppa dan Kambo Kecamatan Mungkajang.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan TWA NanggalaIII dan sekitarnya di Kecamatan Wara Barat; dan b. Kawasan Terumbu Karang Pasi Maloang di Teluk Bone.
- (5) Penetapan kawasan strategis kota akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota yang penetapannya melalui Peraturan Daerah.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 68

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. indikasi program utama;
- b. indikasi sumber pendanaan;
- c. indikasi instansi pelaksana; dan
- d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
- b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
- c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kota, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan/atau masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan terdiri atas:
- a. Tahap pertama, pada periode tahun 2012-2017;
- b. Tahap kedua pada periode tahun 2018-2022;
- c. Tahap ketiga pada periode tahun 2023-2027; dan
- d. Tahap keempat pada periode tahun 2028-2032.
- (7) Indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 69

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan rencana pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan prasarana utama yang merupakan sistem jaringan, dan sistem prasarana lainnya.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 70

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruangwilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1) tahap pertama diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala regional;
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi Sub PPK sebagai pusat kegiatan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman, kesehatan dan pendidikan;
- c. pengembangan dan peningkatan fungsi PL sebagai pusat pelayanan lokal meliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan;
- d. pengembangan dan peningkatan kualitas system prasarana utama meliputi sistem transportasi darat dan system transportasi laut;
- e. pengembangan dan peningkatan sistem prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energy, Sistem jaringan telekomunikasi, Sistem jaringan sumber daya air dan Sistem jaringan infrastruktur perkotaan;
- f. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energy yang meliputi sumber pembangkit tenaga listrik, Jaringan energi listrikdan Jaringan prasarana energy;
- g. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan kabeldan Jaringan nirkabel;
- h. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS), Daerah Irigasi (DI), jaringan air baku untuk air minum; dan
- i. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, sistem jaringan drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana, sistem penanggulangan kebakaran, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi PPK sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala regional;
- b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi Sub PPK sebagai pusat kegiatan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman, kesehatan dan pendidikan;
- c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi PL sebagai pusat pelayanan lokal meliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan;
- d. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapankualitas system prasarana utama meliputi sistem transportasi darat dan system transportasi laut;
- e. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energy, Sistem jaringan telekomunikasi, Sistem jaringan sumber daya air dan Sistem jaringan infrastruktur perkotaan;
- f. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem jaringan energy yang meliputi sumber pembangkit tenaga listrik, Jaringan energi listrik dan Jaringan prasarana energy;
- g. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan kabeldan Jaringan nirkabel;
- h. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem jaringan sumber daya air yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS), Daerah Irigasi (DI), jaringan air baku untuk air minum; dan
- i. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, sistem jaringan drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana, sistem penanggulangan kebakaran, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi PPK sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala regional;
- b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi Sub PPK sebagai pusat kegiatan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman, kesehatan dan pendidikan;
- c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi PL sebagai pusat pelayanan lokal meliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan;
- d. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas system prasarana utama meliputi sistem transportasi darat dan system transportasi laut;
- e. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energy, Sistem jaringan telekomunikasi, Sistem jaringan sumber daya air dan Sistem jaringan infrastruktur perkotaan;
- f. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem jaringan energy yang meliputi sumber pembangkit tenaga listrik, Jaringan energi listrik dan Jaringan prasarana energy;
- g. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan kabeldan Jaringan nirkabel;
- h. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem jaringan sumber daya air yang meliputi DAS,DI, jaringan air baku untuk air minum; dan
- i. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi SPAM, pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, sistem jaringan drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana, sistem penanggulangan kebakaran, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala regional;
- b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi Sub PPK sebagai pusat kegiatan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman, kesehatan dan pendidikan;
- c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi PL sebagai pusat pelayanan lokal meliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan;
- d. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem system prasarana utama meliputi sistem transportasi darat dan system transportasi laut;
- e. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energy, Sistem jaringan telekomunikasi, Sistem jaringan sumber daya air dan Sistem jaringan infrastruktur perkotaan;
- f. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem jaringan energy yang meliputi sumber pembangkit tenaga listrik, Jaringan energi listrik dan Jaringan prasarana energy;
- g. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan kabeldan Jaringan nirkabel;
- h. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapansistem jaringan sumber daya air yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS), Daerah Irigasi (DI), jaringan air baku untuk air minum; dan
- i. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, sistem jaringan drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana, sistem penanggulangan kebakaran, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya.
Bagian Ketiga
Indikasi Program UtamaPerwujudan Pola Ruang
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 71

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas kawasan hutan lindung; kawasan hutan konservasi; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;kawasan perlindungan setempat;ruang terbuka hijau (RTH) kota; kawasan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; dan kawasan lindung lainnya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri dan pergudangan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau (RTNH), kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, dan kawasan peruntukan lainnya.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 72

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71ayat (2)tahap pertama diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan lindung;
- b. Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan konservasi;
- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannyakawasan perlindungan setempat;
- d. Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan perlindungan setempat;
- e. Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- f. Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan cagar budaya;
- g. Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam; dan
- h. Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung lainnya
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71ayat (3)tahap pertama diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
- b. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan perdagangan dan Jasa;
- c. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industry dan pergudangan;
- e. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan pertanian;
- f. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan perikanan;
- g. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- i. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- j. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- k. Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan lainnya;
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 71ayat (2)tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan lindung;
- b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan konservasi;
- c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannyakawasan perlindungan setempat;
- d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan perlindungan setempat;
- e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- f. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan cagar budaya;
- g. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam; dan
- h. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung lainnya.
- (4) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3)tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
- b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perdagangan dan Jasa;
- c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
- e. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pertanian;
- f. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perikanan;
- g. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- i. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- j. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;dan
- k. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan lainnya;
- (5) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan lindung;
- b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan konservasi;
- c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannyakawasan perlindungan setempat;
- d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan perlindungan setempat;
- e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- f. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan cagar budaya;
- g. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam; dan
- h. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung lainnya.
- (6) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3)tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
- b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perdagangan dan Jasa;
- c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan industry dan pergudangan;
- e. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pertanian;
- f. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perikanan;
- g. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pariwisata;
Pengembangan, peningkatan,
dan pemantapan
kawasan peruntukan
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- i. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- j. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;dan
- k. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan lainnya.
- (7) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 71ayat (2)tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan lindung;
- b. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan konservasi;
- c. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannyakawasan perlindungan setempat;
- d. pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasikawasan perlindungan setempat;
- e. pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasikawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- f. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasifungsi-fungsi lindung pada kawasancagar budaya;
- g. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasifungsi-fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam; dan
- h. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasifungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung lainnya.
- (8) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3)tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
- b. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perdagangan dan Jasa;
- c. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan industry dan pergudangan;
- e. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan pertanian;
- f. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan perikanan;
- g. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- i. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- j. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;dan
- k. Pengembangan, peningkatan,pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan lainnya.
Bagian Keempat
Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan strategis sosial budaya; dan
- c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Pasal 74

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalamPasal 73pada tahap pertama diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73pada tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Indikasi program utamaperwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung.
- (4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73pada tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 76

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:
- a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan;
- b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
- c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
- a. Ketentuan umum jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- b. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
- d. Ketentuan umum sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya;
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan konservasi;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindunglainnya.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Hutan Lindung
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77huruf a terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, pertahanan dan keamanan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan instalasi air, jalan umum, pengairan, bak penampungan air; fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, sarana keselamatan lalu lintas laut/udara, dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf ayang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b terdiri atas;
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf ayang tidak mengganggu fungsi hutan konservasi sebagai kawasan lindung; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, dan kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kegiatan pemanfaatan hasil tegakan dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Perlindungan Setempat
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputikegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata airserta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi rth kota; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum, kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk
Kawasan Cagar Budaya
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf fterdiri atas :
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, landsekap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan pada zona pengembangan untuk pengembangan potensi cagar budaya, sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum di zona penunjang.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen, kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional sertawilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk
Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rawan bencana banjir;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rawan bencana tanah longsor;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang; dan
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir dan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliput kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana banjir antara lain penanaman vegetasi yang mampu meresapkan air, mencegah erosi, mencegah longsor dan memiliki nilai estetika, pendirian bangunan dengan konstruksi panggung,
pembangunan RTH Kota di sempadan sungai, kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana banjir dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana, kegiatan penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mempunyai risiko kerugian kecil akibat bencana banjir dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah, dan kegiatan penanaman jenis tanaman yang tidak mengganggu fungsi bantaran dan/atau daerah sempadan yang bersangkutan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, memperlebar, mempersempit, menutup aliran, dan kegiatan penanaman tanaman keras.
- d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. Penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran; dan
3. Penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliput kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat tanah longsor antara lain penanaman vegetasi yang mampu meresapkan air, mencegah erosi, mencegah longsor dan memiliki nilai estetika, pendirian bangunan dengan konstruksi panggung, kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana tanah longsor dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana, kegiatan penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mempunyai risiko kerugian kecil akibat bencana tanah longsor dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah, dan kegiatan penanaman jenis tanaman yang tidak mengganggu fungsi daerah yang bersangkutan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran lahan antara lain memindahkan, memperlebar, mempersempit, menutup aliran,.
- d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. Penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran; dan
3. Penyediaan sumur resapan
4. Embung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana gelombang pasang antara lain kegiatan
penanaman mangrove dan terumbu karang untuk mencegah proses abrasi dan mengatur tata air di daerah pesisir, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa, sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, dan kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana tsunami dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana, kegiatan penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini`
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembuatan tanggul atau bangunan pemecah gelombang, reklamasi pantai dan kegiatan lain yang mempunyai risiko kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, dan kegiatan lain yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi, dan merusak atau menganggu sistem peringatan dini; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana abrasi antara lain kegiatan pemeliharaan garis pantai melalui penanaman tanaman pantai seperti kelapa dan nipah, kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana abrasi dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, ancaman bencana, penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembuatan tanggul atau bangunan pemecah gelombang, reklamasi pantai dan kegiatan lain yang tidak berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, dan kegiatan lain yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
- d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Lainnya
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
1. perlindungan habitat, populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;
2. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
3. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir pada zona lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang alami dan terumbu karang baru, kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau menyelenggarakan pemanfaatan ruang konservasi wilayah pesisir, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
1. pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian pada zona pemanfaatan terbatas, wisata alam, dan pengamanan abrasi pantai;
2. perlindungan habitat, populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, dan penelitian pada zona inti; dan
3. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir pada zona lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi perairan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau menyelenggarakan pemanfaatan ruang konservasi perairan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan konservasi perairan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, pengamanan abrasi pantai, penelitian, dan wisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau, perusakan hutan bakau dan/atau menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi hutan bakau.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukan meliputi kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penunjang lingkungan permukiman nelayan, kegiatan budidaya hasil perikanan tangkap, kegiatan sosial budaya, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman nelayan beserta prasarana dan sarana lingkungan, penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman nelayan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi permukiman nelayan.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut menurut rencana zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri dan pergudangan;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka non hijau (RTNH);
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana;
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan lainnya.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Perumahan dan Permukiman
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, dan
penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan perumahan beserta prasarana dan sarana lingkungan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi perumahan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi perumahan.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan yang mendukung sektor ekonomi, kegiatan sosial budaya, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran, kegiatan yang mendukung sektor ekonomi, kegiatan sosial budaya, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perkantoran, kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi perkantoran; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi perkantoran.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Industri dan Pergudangan
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri, pendirian bangunan pengolahan limbah industri, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, kegiatan penghijauan, dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi industri.
- d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pergudangan, kegiatan penghijauan, dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pergudangan;
- e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pergudangan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pergudangan; dan
- f. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi pergudangan.
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sosial budaya, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan bisnis dan pariwisata, kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pariwisata; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi pariwisata.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Ruang Terbuka Non Hijau
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monumen, evakuasi bencana dan landmark;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi RTNH.
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang dan menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi ruang untuk evakuasi bencana
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Peruntukan Ruang Bagi
Kegiatan Sektor Informal
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi ruang untuk peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.
- (1) ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf i meliputi:
- a. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
- b. kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan;
- c. kawasan peruntukan peribadatan;
- d. kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- e. kawasan peruntukan olah raga;
- f. kawasan peruntukan hutan produksi;
- g. kawasan peruntukan pertanian;
- h. kawasan peruntukan perikanan;
- i. kawasan peruntukan pertambangan; dan
- j. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan pendidikan tinggi dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan tinggi sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan, dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi olahraga;dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendidikan dasar, kegiatan pembangunan sarana publikdan ruang evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pendidikan dasar sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan peribadatan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan peribadatan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sosial budaya, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan bisnis dan pariwisata, kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budayasesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi;
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan olahraga, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kegiatan olahraga;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan olahraga sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi olahraga;dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi olahraga.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan hutan produksi;
- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. Pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZT paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut rencana rinci tata ruang wilayah kota; dan
3. Pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gterdiri dari:
- a. Kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. Kawasan peruntukan peternakan
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf ameliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputikegiatan perumahan kepadatan rendah dan kegiatan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertanian;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertanian;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan pertanian yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kota;
2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputikegiatan perumahan kepadatan rendah, kegiatan pertania dan peternakan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi kawasanpeternakan dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan peternakan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan peternakan.
- (11) Ketentuan peruntukan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputikegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi
bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatanselain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada kawasan peruntukan perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada kawasan peruntukan perikanan;
- d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan peruntukan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan permukiman penunjang pertambangan, industri pengolah hasil tambang, penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputipermukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan, industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan; dan penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Menciptakan batasan yang ketat terkait kawasan budidaya di sekitar kawasan operasional pertambangan;
- d. Ketentuan teknis kawasan peruntukan pertambanganmeliputi:
1. kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diijinkan 50%, KLB 0,5 % dan KDH 25%;
2. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian;
3. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
4. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
5. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan;
6. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya;
7. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
8. Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
9. Tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
10. Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan; dan
11. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- e. Rencana pengembangan kawasan operasional pertambangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. menciptakan kawasan penyangga ( buffer zone ) antara kawasan operasional pertambangan dengan kawasan budidaya lain disekitarnya; dan
2. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan pertambangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Ketentuan peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan kemanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf byang tidak mengganggu fungsi ruang untuk peruntukan ruang bagi kegiatan kawasan pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Kedua
Perizinan
Paragraf Kesatu
Ketentuan perizinan
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 96

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal75 ayat (2) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur, pola ruang dan kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemanfaatan ruang (IPR) terdiri atas:
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- d. izin alih fungsilahan;
- e. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
- f. Izin lain.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi dan diberikan sesuai dengan RTRW kota.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- (5) Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip.
- (6) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT)sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
- (7) IPPT diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) izin alih fungsilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari fungsi lindung ke budidaya, atau dari budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun.
- (9) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar untuk mendirikan bangunan dalamrangka pemanfaatan ruang dan diberikan berdasarkan peraturan zonasi.
- (10) Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.
Paragraf Kedua
Tata Cara Pemberian Izin
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 97

- (1) Tata cara pemberian izinprinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96ayat (2) huruf ameliputi:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinasyang menangani secara teknis dengan melengkapi semua persyaratan;
- b. dinas yang menangani teknis izin prinsip mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan; dan
- c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsipnya oleh Walikota.
- (2) Tata cara pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinas yang menangani secara teknis dengan melengkapi semua persyaratan;
- b. dinas sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
- c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik; dan
- d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.
- (3) Tata cara pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinas yang menangani secara teknis dengan melengkapi semua persyaratan;
- b. Dinas sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
- c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik; dan
- d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.
- (4) Tata cara pemberian izinalih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Izin alih fungsi lahan diperlukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi, dan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses ijin lokasi;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin alih fungsi lahan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang menangani secara teknis dengan melengkapi semua persyaratan;
- b. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karyamempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
- c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik; dan
- d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana akan dilakukan penyesuaian rencana.
Bagian Ketiga
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 98

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Insentif ; dan
- b. disinsentif
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
- a. pembebasan atau pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi, atau ganti rugi;
- c. pemberian imbalan, santunan, atau bantuan;
- d. dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha;
- e. pengumuman kepada public;
- f. penyediaan infrastruktur tertentu; dan
- g. pemberian penghargaan.
- (4) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
- a. pajak daerah dengan kelipatan tinggi;
- b. pembatasan penyediaan insfrastruktur;
- c. pencabutan izin, penghentian atau penutupan usaha/kegiatan;
- d. pembongkaran atau pemusnahan aset tertentu;
- e. relokasi paksa;
- f. pengumuman kepada publik;
- g. pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu; dan
- h. pelarangan dan penuntutan.
- (5) Pembebasan atau pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Pembebasan atau pemberian keringanan pajak diberikan kepada setiap orang yang memanfaatkan kawasan tertentu, yang benar menurut struktur dan pola ruang, dan membutuhkan dukungan untuk pertumbuhan/pengembangan secara kolektif.;
- (6) Pemberian kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kompesasi atau ganti rugi diberikan kepada setiap orang yang harus meninggalkan/ melepaskan penggunaan atau penguasaan kawasan tertentu, yang karena sifatnya menurut pola dan struktur ruang, kawasan tersebut harus ditetapkan untuk kepentingan umum atau peruntukan lain;
- (7) Pemberian imbalan, santunan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Imbalan, santunan atau bantuan diberikan kepada setiap orang yang secara sukarela mengubah fungsi atau peruntukan ruang yang ditempati/dikuasai, mengikuti pola dan struktur ruang, tanpa harus meninggalkan kawasan dimaksud;
- (8) Dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan atau usaha sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf d adalah Dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha diberikan kepada setiap orang yang telah memanfaatkan/menggunakan ruang secara optimal sesuai dengan pola dan struktur ruang, dan kegiatan yang dilakukannya mendukung keamanan, kenyamanan dan keterpeliharaan ruang/kawasan yang digunakan;
- (9) Pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa pengumuman kepada publik yang diberikan kepada setiap orang yang secara konsisten memenuhi seluruh persyaratan fiskal dan administratif yang terkait dengan penggunaan ruang/kawasan;
- (10) Penyediaan infrastruktur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah Penyediaan infrastruktur tertentu diberikan kepada setiap orang yang bermaksud menggunakan ruang/kawasan tertentu secara benar, sesuai dengan pola dan struktur ruang, namun secara kolektif membutuhkan ketersediaan sarana, prasarana atau fasilitas tertentu untuk optimalnya pemanfaatan ruang/kawasan dimaksud;
- (11) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah penghargaan diberikan kepada setiap orang, yang memanfaatkan ruang secara benar dan sekaligus aktif membantu Pemerintah Kota di dalam sosialisasi, kampanye, serta upaya lain untuk peningkatan kesadaran warga masyarakat terkait dengan pemanfaatan ruang/kawasan secara benar;
- (12) Pajak dengan kelipatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah dikenakan kepada setiap orang yang telah memanfaatkan kawasan/ruang secara benar, tetapi tindakan atau kegiatannya menyebabkan gangguan terhadap kondisi dan optimalisasi pemanfaatan ruang/kawasan;
- (13) Pembatasan penyediaan infrastruktur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah pembatasan penyediaan infrastruktur tertentu diberikan kepada setiap orang yang bermaksud menggunakan ruang/kawasan tertentu secara bersyarat yang bukan merupakan peruntukan utama dari kawasan;
- (14) Pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f pengumuman kepada publik dikenakan kepada setiap orang yang meskipun telah menempati ruang secara benar, tetapi tidak memenuhi persyaratan fiskal dan administratif yang dibutuhkan untuk pemanfaatan ruang/kawasan; dan
- (15) Pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu pada ayat (4) huruf g adalah pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya hambatan, kerusakan, atau kemerosotan fungsi dan kegunaan ruang/kawasan.
Kewenangan dan Besaran Insentif dan Disinsentif
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Pasal 75
Pasal 99

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya; dan
- (3) Pengaturan Ketentuan besaran insentif dan disinsentifakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 100

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 101

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.
Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 102

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.
Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal102 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. memberi masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
- b. bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Bentuk Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 104

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1)huruf b terdiri atas:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal102 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 106

- (1) Peran masyarakat dibidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada walikota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Peraturan Daerah terkait yang ditunjuk oleh Walikota.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 107

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 108

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 109

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB X - SANKSI
Pasal 110

- (1) Arahan sanksi merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Arahansanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sanksi administratif;
- b. sanksi pidana; dan
- c. sanksi perdata.
- (1) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf ameliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kota; dan/atau
- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang meliputi:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.
Peringatan Tertulis
BAB X - SANKSI
Pasal 112

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang meliputi:
- a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
- b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
- c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
- b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
- c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.
Penghentian Sementara Kegiatan
BAB X - SANKSI
Pasal 113

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111ayat (2) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
- b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-
- tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
- c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
- d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
Penghentian Sementara Pelayanan Umum
BAB X - SANKSI
Pasal 114

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan
kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
- e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
Penutupan Lokasi
BAB X - SANKSI
Pasal 115

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
Pencabutan Izin
BAB X - SANKSI
Pasal 116

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.
Pembatalan Izin
BAB X - SANKSI
Pasal 117

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2)huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
1. dasar pengenaan sanksi;
2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
Pembongkaran Bangunan
BAB X - SANKSI
Pasal 118

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf g dilakukan setelah melalui tahap evaluasi dan peringatan tertulis sebanyak 3 kali.
Pemulihan Fungsi Ruang