PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 46 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 46 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 46 TAHUN 2015 TENT ANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Pajak Air Tanah secara efektif, efisien, transparan dan a � ntabel, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Tanah, maka dipandang perlu mengatur Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
I
3. Unctang-u Pengadil nda � g Nornor 14 Tahun 2002 tenta1'.g Tahun an Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia RepubJiJ 000 Noi:nor 27, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nornor 4189);
4. Undano. U K .,- ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang euangan N ik I d esia Tab egara (Lembaran Negara Repubh n on Re � n. 2 003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara p blrk Indonesia Nomor 4286);
5. �� rtang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang I d endaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk n onesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negar R . ' a epubhk Indonesia Nomor 4355);
6. � ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang emeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jaw8:b Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom � r 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
9. 1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 N?mor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan ...
12. � e;:turan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 ten!-Bng Da . Cara Pcnjualan Barang Sitaan Yang Dikecuahkan an P · ih n Pa·a1c COJualan Sccara Lelang Dalam Rangka Penagi 9: In � D\_engan Surat Paksa (Lembaran Negara Repubhk N onesia Tahun 2000 Nomor 248 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. ;eraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang � ta Cara Pcnghapusan Piutang Negara/ Daerah k mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 ��� I omor 31, Tambahan Lernbaran Negara Repu 1 ndonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pern · · tahan enntahan Daerah Provinsi Dan Pemenn . Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo/4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom � r 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan ...
T·
Menetapkan
20. ; ��� turan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tab � Kab tentang Susunan Organisasi Perangkat Daer sUJ)a.ten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten mtang Tahun 2008 Nomor 2 Tarnbahan Lembaran D\_aerah Kabupaten Sintang Nom � r 2) sebagaiman8; telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Smtang N?mor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5 Tarnbahan Lembaran Dae ah ' r Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahu � 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Oaera Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BuPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pernerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diberi kewenangan melakukan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap/kontrak di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
7. Pajak ...
7. Pat h ajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daera :n\ terutang oleh orang pribadi atau badan yang tid: at memaksa berdasarkan Undang- Undan � , deng: mendapat imbalan secara langsung dan digunak � ntuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya emakrnuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan u � ah � maupun tidak melakukan usaha yang mehputi P � rseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lrunnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badari Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan d � am bentuk apa pun firma kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, pe;kump;lan, ya � asan, organisasi lainnya, � embaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak mvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pll.!ak Air tanah yang selanjutnya disebut pajak adala � pa3ak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan at tanah,
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak, yang besarnya sama dengan volume air tanah yang diambil dan/ a tau dimanfaatkan dikalikan dengan harga dasar air.
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak, yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
13. Harga Air Baku selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besamya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
14. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam, dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilan.
15. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air tanah.
16. Kompensasi ...
I
I
- 16 · Kompei:i,sasi peruntukan dan pengelolaan adalaJ:1 biay: yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan a tanah.
17. � umber air alternatif adalah surnber air pada suatu okaai Yang dapat diperoleh selain air tariah, misalnya air Y � g \_dipasok oleh jaringan air bersih dari perusahaan air m1num.
- 19 · Objek Pajak adalah pengarnbilan dan/ a tau pemanfaatan air tanah
- 20 · Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yan\_g melakukan pengarnbilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Wajib Pajak adalan orang pribadi at.au badan yan\_g melakukan pengarnbilan dan/ at.au pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 21.
- Pengusaha Air tanah adalah orang pribadi ata � ?adan yang bertindak untuk dan at.as namanya serrdjri a\_ta � untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 22.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kelender.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sarnpai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran.
26. Official Assessment adalah sistem perrrungutan pajak dimana pajak dihitung dan diperhitungkan oleh pejabat perpajakan daerah.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah. yan � diper � nak � sebagai tanda pengenal diri atau identitas WaJ1b Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakannya.
28. Kas ...
I
28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sintang.
29. : � at Pendaftaran Objek Pajak selanjutnya disingka � PD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untu mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau Usahanya ke SKPD.
30. S �� at Pemberitahuan Pajak Daerah yang sel. � ju ��� d � SJngkat SPJ'PD adalah surat yang oleh WaJib PaJ, digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ �� pembayaran paiak obiek pajak dan/atau bukan ° � e P iak ' J · dengan aJ , dan/atau harta dan kewajiban sesuai iakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaJ daerah.
4. 31 · Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
32. Sura � Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang se � anJutnya disingkat. SKPDKB, adalah surat. Ketet.a?an pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak , jurnlah kredit pajak, jumlah kekurangan pemb'.'1-yaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jurnlan pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
35. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sanksi terhadap palanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
I
I
- Surat Keputusan Pembetulan adalah surat kepu � san � ang membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitung, ct!:'1/ atau kekeliruan penerapan 1 ketentuan tei:-= am peraturan perundang-undangan perpaJ . daerah Yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan PaJak Terutan . 0 ah Surat g, Surat ketetapan PaJak aer , Ke � etapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan P � ak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetap � Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lehi Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 38.
- Surat Keputusan Pengurangan adalah surat keputusan atas pengurangan pajak yang terdapat P'.1da Sur � Ketetapan Pajak Daerah , Surat Ketetapan PaJak Daer Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah. 39.
- 4 o. Surat Keputusan Pembatalan adalah surat keputusan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pa � ak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat keputusan keberatan dan surat keputusan pengurangan.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
42. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha Air Tanah wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya dengan media SPOPD ke Dinas.
SPOPD ...
- (2) SPQp iib diisi d D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajn 1 h engan benar, jelas, lengkap dan ditandatangam O e Pengusaha Air Tariah dengan melampirkan :
2. n elola b. Surat Kuasa apabila pemihk/pe s Usaha/ penaggung jawab berhalangan ?engan ct· rtai r di · mben kuasa ise ,otocopy kartu indentitas irt pe dan kuasanya·
- a. Foto � opy identitas diri/penanggung jawab yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); . .
- c. Fotocopy Sur � t Izin atau Surat Keterangan Usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,
- (3) Pengusaha Air Tanah yang telah mendaftarkan diriny � dan melaporkan usahanya serta telah melengkf i) 1 persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ' kepala Dinas menerbitkan :
- b. Kartu NPWPD.
- a. Surat Penetapan sebagai Wajib pajak.
Bagian Kedua Pendataan
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 3

- ( 1) Dinas dapat melakukan pendataan atas usaha pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk memperoleh data objek pajak dan subjek pajak.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pendataan oleh pegawai yang melakukan pendataan.
- (4) Laporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berisikan identitas wajib pajak, letak objek pajak, jenis usaha pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah, kedalam sumur, diameter pipa, kapasitas mesin penyedot air, pemakaian rata-rata air, dan dokurnentasi objek pajak dalam bentuk foto berwarna.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan penetapan wajib pajak dan menerbitkan NPWPD.
!
I
Bagian Ke-tu Komponen Nilai Perolehan Air
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 4

- (I) Komponen NPA terdiri atas komponen sumber daya alarn, komponen kompensasi pemulihan Lingkungan, komponen kompensasi tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan.
- ( 2 ) NPA dinyatakan dengan rupiah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruhnya faktorfaktor:
- a. Jenis sumber air
- c. Kualitas air;
- b. Lokasi sumber air
'
- d. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- e. Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
Paragraf Kesatu Komponen Sumber Daya ALam
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 5

- (1) Komponen Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Jenis air tanah;
- b. Lokasi air tanah; dan
- c. Kualitas air tanah.
- (2) Jenis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas:
- a. Air tanah dangkal;
- b. Air tanah dalam; dan
- c. Mata air.
- (3) Lokasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Lokasi di luar jangkauan sumber air alternatif; dan
- b. Lokasi di dalam jangkauan sumber air alternatif.
Kualitas ...
T
- ( 4 ) � Ualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Uruf c terdiri atas :
- a. Kualitas air baik untuk bahan baku air minum; dan
- b. Kualitas air jelek untuk bahan baku air minum.
Paragraf Kedua Komponen Kompenaaai Pemulihan LingkuDPD
Paaal 6
- (l) Komponen kompensasi pemulihan lingkung � 1: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdin atas :
- a. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan jumlah air tanah;
- c. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah; dan
- b. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadiny?- proses berakumulasinya garam yang terlarut di dalam tanah (salinisasi);
- d. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
- (2) Komponen kompensasi pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada semua jenis pengambilan air tanah dan semua tingkat dampak yang timbul dan/atau akan timbul kerusakan lingkungan.
Paragraf Ketiga
Komponen Kompensasi Tujuan Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air Tanah
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 7

- (1) Komponen kompensasi tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi berdasarkan peruntukannya.
- (2) Peruntukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
- a. Golongan Niaga, terdiri atas :
- 1) Niaga Kecil;
- 2) Niaga Besar;
- b. Golongan Industri, terdiri dari :
- 1) Industri Kecil;
8. 2} Industri Besar.
Golongan ...
11
l
- ( 3 ) G ( 2 ° ) longan Niaga Kecil sebagaimana dimaksud pada ay8:t huruf b angka 1) meliputi kedai/warung kopi. ;arung nasi, salon pe � jahit rumah makan. restoran, otel melati, wisma' losmen 'apotik toko obat, gudang bersaka} · ' ' ' han a kecil, mini market villa, pesanggra . ' pencucian kendaraan berm � tor, pencucian kain (laundry) dan niaga kecil lainnya.
- (4J Golongan Niaga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2), seperti hotel berbintang, pus � t perbelanjaan/mall/plaza, super market, ru.m: � sakit swasta, kolam renang, bioskop: � tasiun Pengisi � Bahan Bakar Urnurn, Stasiun Peng1s1an Bahan\_ B � Gas, tempat hiburan malam (night club), di � k �� ik, karaoke, tempat kebugaran dan mandi uap, panti pijat, gudang berskala besar, dan niaga besar lainnya.
- (S) Golongan industri Kecil sebagaimana dimaks � d pad � ayat \_\_ (2) huruf c angka 1), seperti usaha mdustt: kerannan tangan, industri rumah tangga. konveks � kec � l, petemakan kecil, perikanan kecil dan industn kecil lainnya.
- (6) Golongan industri besar sebagaimana dimaksud pa � a ayat (2) huruf c angka 2), seperti pabrik kimia, pabnk sawit, pabrik karet, pabrik es, industri farmasi, dan industri besar lainnya.
Bagian Kedua Faktor Nilai Air Tanah
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 8

- (1) Faktor Nilai Air Tanah merupakan suatu bobot nilai yang terdiri atas bobot komponen sumber daya alarn, bobot komponen kompensasi, bobot komponen harga dasar air, dan bobot komponen harga air baku.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebaaai berikut :
| No | Kriteria | Peringkat | Bobot |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1 | Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan kualitas baik dan terdapat sumber dava air altematif | 3 | 9 |
| 2 | Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan kualitas baik dan tidak terdapat sumber dava air altematif | 2 | 4 |
| 3 | Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan potensi kecil de � gan kualitas tidak baik atau ielek | 1 | 1 |
(3) Bobot ...
- E&gt;ada avat (l} adalah sebazai berikut : (3) Bobot k dimaksud omponen kompensasi sebagaimana
| No | Pcruntukan | Bobot dalam Volume Penggunaan (M 3 l | Bobot dalam Volume Penggunaan (M 3 l | Bobot dalam Volume Penggunaan (M 3 l | Bobot dalam Volume Penggunaan (M 3 l | Bobot dalam Volume Penggunaan (M 3 l |
|------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| No | Pcruntukan | 0- 50 | 51- 500 | 501- 1.000 | I.001- 2.500 | 22.501 |
| 1 | Nia11:a Kecil | 2,0 | 2.2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 2 | Niaiza Besar | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5.2 | 5.6 |
| 3 | Industri Kecil | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
| 4 | Industri Besar | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
Air sebagaimana b "kut' Dasar Harga komponen d SU oada avat (1} adalah sebazai en No Komponen Persentase Bo bot (4) Bobot dimak
| No | Komponen | Persentase | Bobot |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1 | Sumber Daya Alam | 60 | 0,6 |
| 2 | Kompensasi Pemulihan, Tujuan Pengambilan dan/atau oemanfaatan | 40 | 0,4 |
- (5) B:&gt;bot komponen Harga Air Baku sebagaimana d1maksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Biaya investasi disusun dari terendah berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan jumlah tertinggi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Biaya investasi dan biaya operasional ditetapkan dengan perbandingan 1 : 0,4 (satu berbanding nol koma empat);
- c. Umur teknis dan umur ekonomis mesin dan instalasi air ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. Volume yang dihasilkan rata-rata setiap hari sebanyak 50 M 3 (lima puluh meter kubik) selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi.
- (6) Perhitungan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan rincian harga investasi, operasional, jumlah dan besaran bobot harga air baku sebagai berikut:
| No | Biaya Investasi (Rp) | Biaya Operasional (Rol | Jumlah (Rp) | Bobot Harga Air Baku (Ro\ |
|------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 5.000.000 s.d 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 76,71 |
| 2 | 10.000.001 s.d 20.000.000 | 8.000.000 | 28.000.000 | 153,42 |
3. 20.000.001 s.d. 30.000.000 ...
I
�
| 3 � | 20.000.001 s.d 30.000.000 | 12.000.000 | 42.000.000 | 230,14 |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| 4 � | 30.000.001 s.d 40.000.000 | 16.000.000 | 56.000.000 | 306,85 |
| 5 | 40.000.001 s.d 50.000.ooo | 20.000.000 | 70.000.000 | 383,56 |
| 6 | so.000.001 s.d | 24.000.000 | 84.000.000 | 460,27 |
| 7 | 60.000.000 60.000.001 s.d 70.000.000 | 28.000.000 | 98.000.000 | 536,99 |
| ' 8 | 70.000.001 s.d | 32.000.000 | 112.000.000 | 613,70 |
| 9 | 80.000.000 80.000.001 s.d 90.000.000 | 36.000.000 | 126.000.000 | 690,41 |
| 10 | 90.000.001 s.d 100.000.000 | 40.000.000 | 140.000.000 | 767,12 |
| 11 | 100.000.001 s.d 110.000.000 | 44.000.000 | 154.000.000 | 843,84 |
| 12 | 110.000.001 s.d 120.000.000 | 48.000.000 | 168.000.000 | 920,55 |
| 13 | 120.000.001 s.d 130.000.000 | 52.000.000 | 182.000.000 | 997,26 |
| 14 | 130.000.001 s.d 140.000.000 | 56.000.000 | 196.000.000 | 1.073,97 |
| 15 | 140.000.001 s.d | 60.000.000 | 210.000.000 | 1.150,68 |
| 16 | 150.000.000 150.000.001 s.d 160.000.000 | 64.000.000 | 224.000.000 | 1.227,40 |
| 17 | 160.000.001 s.d | 68.000.000 | 238.000.000 | 1.304,11 |
| 18 | 170.000.000 170.000.001 s.d. 180.000.000 | 72.000.000 | 252.000.000 | 1.380,82 |
| 19 | 180.000.001 s.d 190.000.000 | 76.000.000 | 266.000.000 | 1.457,53 |
| 20 | 190.000.001 s.d 200.000.000 | 80.000.000 | 280.000.000 | 1.534,25 |
| Jum1ah (investasi + operasional) | Jum1ah (investasi + operasional) | Jum1ah (investasi + operasional) | 2.940.000.000 | 16.109,59 |
Harga ...
i
| Harga rata-rata air | Harga rata-rata air |
|-----------------------|-----------------------|
| baku Per M3 | 805,48 |
| Dibulatkan menjadi | 805 |
- (7) Berdasarkan . . dimaks perh1tungan harga air baku sebagrumana (d 1 ud pada ayat (6) ditetapkan sebesar Rp. 805,00 e apan ratus lirna rupiah) per meter kubik.
Bagian Ketiga Tata Cara Perhitungan Pajak
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 9

- (l) Dasar pengenaan pajak adalah NPA.
- ( 2 ) NPA adalah hasil perkalian antara HOA dengan Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- ( 3) HDA adalah hasil perkalian antara FNA dengan HAB.
- ( 4 ) FNA adalah hasil penjumlahan dari komponen surnber daya alam dengan komponen kompensasi.
- (5) Conteh perhitungan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran Vll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat Penetapan Pajak
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 10

- (1) Besamya Pajak terutang adalah tarif pajak dikalikan dengan NPA sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan ditetapkan dengan SKPD.
- (2) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara official assessment didahului dengan pemeriksaan volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah berdasarkan meteran air (water meter] pada setiap bulan.
3. Apabila sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya belum diperoleh data objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketetapan pajak untuk bulan bersangkutan dapat dipergunakan data pada bulan sebelumnya. (3J
Dalam ...
- (4) � t!a:I: haI ketetapan pajak dilakukan sebagaimana ditem sud pada ayat (3), dan pada bulan berikutnya · ulcan bahwa pengambilan dan/ a tau pemanfaatan air tanaj, y t r) lebih be ang tercatat pada meteran air (water me \_e di rh· sar atau lebih kecil, maka penetapan paJ � pe � tungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meteran air (water meter).
Paaal 11
- (l) Apabila pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah belurn menggunakan meteran air (water meter), b � sarnya volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan penafsiran yang berpedoman pada data pendukung di lapangan.
- ( 2 ) Data � ndukung di lapangan sebagai dasar penafsiran sebagrumana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kapasitas pompa air;
- b. Waktu penggunaan pompa air yang dihitung 8 (delapan) jam per hari dikalikan masa pajak.
- (3) Jumlah volume air yang diambil dan/ at.au dimanfaatkan adalah perkalian antara kapasitas pompa rata-rata dengan waktu penggunaan pompa dalam sehari dikalikan masa pajak.
- (4) Tata cara perhitungan volume dimaksud pada ayat (3) tercantum yang merupakan bagian tidak Peraturan Bupati ini. air sebagaimana dalam Lampiran I terpisahkan dari
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Pajak terutang wajib dilakukan pembayaran oleh wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (2) Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui bendahara penerimaan dinas dan diberikan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
I
Bagian Kedua Penyetoran
Pual 13
- (1) Hasil pen · k d enmaan pembayaran pajak disetor ke as aeraj, oleh B d . 1· g I b en ahara penerimaan pada Dmas pa m am at 1 (satu) hari kerja.
- (2) Bendahar · · J k k a penenmaan dinas me a u an penatausah · · · d ngan aan penenmaan pajak sesuai e peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Angsuran clan Penundaan Pembayaran
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
Pasal 14

- (l) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memen � hi persyaratan yang ditentukan, dapat membenkan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalarn SKPD, SKPDKB, SKPDBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan :
- 1) fotocopy SKPD/SKPDKB/SKPDBT/STPD yang dimohonkan;
- 2) fotokopi Kartu identitas pemohon yang masih berlaku;
- 3) fotokopi NPWPD;
- 4) laporan keuangan perusahaan (badan).
- b. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
Permohonan ...
I
- d.
- e. Perse'h.l' iak uuan terhadap angsuran paj � e � agaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan ebih lanjut dalam Surat Perjanjian angsuran atau penundaan pembayaran.
- Pennoho rn nan pembayaran secara angsuran aupun · · D . penundaan pembayaran yang disetuJUl inas di tu aik Sur 1 angkan dalam Surat Keputusari, b at Keputusan Pembayaran secara angsuran :aupun penundaan pernbayaran, baru dapat t � eluarkan . setelah terlebih dahulu mendapat D e. aahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala tnas:
- f. � embayar � angsuran diberikan paling ban)'.ak n � 5 (lima) kali angsuran dalam tahun P � Jak beIJalan, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dmas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima· ,
- h. P � nundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (hma) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD dalam tahun pajak berjalan, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- g. Pe � berian angsuran tidak menunda kewajiban WaJ1b Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- l. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf i adalah sebagai berikut:
- 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
- 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
- 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
- 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- S) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- k. Terhad · dib r ti ap JUinlah angsuran yang harus 1 aya laaf? bulru:1 tidak dapat dibayar dengan angsuran gi, tetap1 harus dilunasi tiap bulan;
- 1) . . Perh1tungan bunga dikenakan terhadap 8 7luruh jumlah pajak terutang yang aka:-1 ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 Vo ( � ua persen) dengan jumlah bulan\_ yang ditunda, dikalikan dengan seluruh Jumlah utang pajak yang akan ditunda;
- l. p erhi � gan untuk penundaan pembayaran sebagai. berikut·
4. 2 ) Besamya jumlah yang harus dibayar adalah 8 7luruh jumlah utang pajak yang � itunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 Vo (dua persen) per bulan; .
- m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.
- 3) Penundaan pembayaran harus dilunas1 sekaligus paling lambat pada saat jatuh te � po penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian/pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.
- (2) Jurnlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
6. Pajak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD. (3)
Paaal 16
- ( 1) Penagihan . terutan Pa.Jak dilakukan terhadap pajak yang STPD : yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDBT, Keb ' urat keputusan Pembetulan Surat Keputusan eratan d ' id k t kuran ct· an putusan Banding yang ti a a au g ibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan 1 k tid k pea sanaan penagihan pajak terutang yang 1 a atau ku · h t o pemb . rang dibayar setelah jatu ernp ayaran, diatur sebagai berikut :
- b. Kepala Dinas menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/ peringatan a tau sejenisnya yang terakhir.
- a. Kepala Dinas menerbitkan dan menyampaikan 8':1rat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lam yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam wakni sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhimya tanggal jatuh tempo pembay � an yang tercantum dalam surat Ketatapan PaJak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran.
- c. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha wajib pajak.
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK, DAN PENGHAPUSAN ATAU PEHGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan Pajak
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan peraturan.
2. Kepala Dinas meneta � kan Keputu � an Pe � betulan ketetapan pajak secara jabatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan pembetulan. (2)
- (2) Pelaksanaan SKPDLB pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, Pajak 'b S � DN, atau STPD atas permohonan Wajib sebaga � ebe � atmana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan ... nkut:
- b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD Yang akan dibetulkan baik karena jabatan a tau a � s pennohonan Wajib Pajak sebagaimana dim �� ud pada ayat (1), dilakukan penelitian admimstrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ � tau kekeliruan dalam penerapan Peraturan;
- a. � ennohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam � gka waktu 30 (tiga puluh} hari setelah Surat tte � p � Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) ditenma, kecuali apabila WaJ"ib Paja.k dapat menun·,,,.,. id k d J � an bahwa jangka waktu terseb':1t u a apat d1penuhi karena keadaan di luar kekuasaannya·
- c. Apabila dari basil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan, maka SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD dapat dibetulkan;
- d. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak oleh Kepala Dinas yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- f. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pajak daerah;
- g. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
Bagian Kedua
Pengurangan clan Pembatalan Ketetapan Pajak
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
Pasal 18

- K ala Dinas dapat mengurangkan atau membatalkan ( 1 ) k;ietapan pajak, apabila terdapat:
- a. fakta b Waktu aru (1:f ovum] yang belum terungkap pada p iak pemenksaan untuk menentukan besarnya k � terutang sementara batas waktu pengajuan b. f � atan telah terlampaui.
2. di b baru (Nouum) yang belum terungkap se abkan id · k be ti ak dipertimbangkan pengaJuan p e\_ ratan/pengajuan pembetulan Surat Ketetapan aJakf pengajuan pengurangan dan penghapusan sanks1 administrasi akibat pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan · ak ( 1) adalah . PaJ sebagaimana dimaksud pada \_a):'at . be Jumlah pokok pajak ditambah sanksi adm1mstratlf ter � a bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tum dalam Surat Ketetapan Pajak.
4. ( 3 ) :engurangan atau pembatalan Ketetapan pajak ata � as\_ar permohonan Wajib Pajak ditentukan sebagai benkut: '
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh nooum. a � u fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1);
- 1) Surat Ketetapan Pajak;
- b. D\_alam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dllampirkan dokumen berupa fotocopy:
- 2) Dokumen pendukung permohonan pengurangan atau pembatalan;
- 3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l);
- c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Kepala Dinas karena jabatan dapat menolak atau menyetujui pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru dalam bentuk Surat Keputusan.
- (5) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak yang baru.
13. Apabila diterbitkan Surat Keputusan Penolakan gurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, maka � : � at Ketetapan Pajak yang lama dikukuhkan dengan surat keputusan yang baru. (6)
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ti " se ap orang rnengetahuinya, pengundru:igan Peraturan Bupati ini dengan dalam Benta Daerah Kabupaten Sintang. memerintahkan penempatannya
Ditetapkan di Sintang pada tanggal ao � u.ll' 2015
Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 .J u.\J'
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
• Qjllt\,
I
I
r'OSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 46
�
IRAN I :
PERATURAN
NOMOR
:
JUPATI SINTANG
TANGGAL:
JD �� AIIUN 2015 PETuNJU ».o,s AIR TAN � .PELAKsANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
TENTANG:
TATA CARA PERHITUNGAN METE � LUME AIR YANG BELUM MENGGUNAKAN AIR (WATER METER)
untuk perhitungan nilai peroleh . dilakUkan dengan menggunakan a � air tanah dengan menggunakan tafsiran 1. kapasitas pompa air; ata lapangan berupa :
2. Jama waktu pengoperasian yan ct· . g 1h1tung 8 (delapan) jam sehari.
co.otoh:
1. Apabila didapati tulisan keteran an · Kapasitas pompa air (Q) \_ g yang tertera dalam pompa air dengan - 12 - 37 m3/h k h k it mpa air tersebut dalah . , ma a sesunggu nya apasi as i rtinggi (Q ) 37 � . kapa � itas terendah (Qmin) 12 mJ air dan kapasitas e k k .aita m air yang didapaj selama 1 jam. Sehingga harus diambil ang a apasi s rata-rata (Qr), dengan cara :
Qmin
= 12 mJ /h
Qmax = 37 m3 /h
Qr = ( 12 + 3 7): 2
- Qr = 24,5 m3/h
Maka untuk menghitung volume pemakaian air M sebulan adalah:
- V = (Qr x t) x 30 hari (t = waktu penggunaan pompa yaitu 8 jam/hari)
- V = (24,5 rn3 /h x 8 h) x 30 hari
- V = 196 m3 x 30 hari
- V = 5.880 m3
Jad.i total penggunaan air selama 30 hari adalah 5.880 ma.
2. Apabila didapati tulisan keterangan yang tertera dalam pompa air dengan Kapasitas pompa air maksimal (Qmax) = 32 1/min, maka sesungguhnya kapasitas pompa air tersebut adalah kapasi � s tertinggi 32\_ liter pada setiap menir. Sehingga harus diambil angka kapasitas pompa air dengan satuan m 3 I jam, dengan cara :
Qmax
= 32 liter/menit
- = (32/ 1.000) : (1/60)
- = (32/ 1.000) x (60/ 1)
- = 1,92 m3/jam
- = Qmak Qr
- = 1,92 m3/jam Qr
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN
PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATISAROLANGUN NOMOR ;J.:2. /BPMPD/ 2016
TENT ANG
PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN SAROLANGUN
BUPATI SAROLANGUN,
a.
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Sarolangun menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir tP-nt--::,-nrr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5234);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 11).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN SARO LANG UN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
3
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sarolangun dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN DANA DESA
Pasal 2

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN DANA DESA
Pasal 3

Tujuan Dana Desa adalah untuk
- a. Untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya;
- b. Meningkatkan peran desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
BAB III - PENENTUAN BESARNY A DANA DESA
Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
- a. W = (0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,30 * Z4) Keterangan:
2. Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
3. W = Dana Desa setiap Desa
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- c. Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - PENENTUAN BESARNY A DANA DESA
Pasal 5

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.
BAB IV - PENERIMAAN DANA DESA
Pasal 6

- ( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahun 2016 dilakukan sebanyak III Tahap atau dilakukan sebanyak II Tahap :
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40°/o (empat puluh perseratus); dan
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20o/o (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk Tahap II dapat dilakukan sebagai berikut :
- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- d. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.
Rincian
Dana
Desa vano diterima Desa
cetian tahun
BAB V - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 7

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) sebagai berikut:
- a. Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri &amp; Perkebunan, Berkembang
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. a). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/saranaprasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman:
4. 1). Pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan desa
5. 2). Pemeliharaan saluran irigasi tersier
6. 3). Pembangunan pusat pembibitan desa
7. b). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
8. 1). Pembangunan / pemeliharaan Poskesdes / Polindes
9. 2). Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes / Polindes.
10. c). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan:
11. 1). Pembangunan gedung PAUD/TK;
12. 2). Pembangunan sanggar belajar / perpustakaan untuk anak dan remaja.
13. 3). Pembangunan gedung/taman seni/musium desa.
14. 4). Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)
15. d). Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi :
16. 1). Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/ jagung hasil pertanian desa.
17. 2). Pengadaan kompos/pupuk kandang.
18. e). Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup :
19. 1). Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.
20. 2). Membangun sumur resapan/embung.
21. 3). Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
22. f). Program kegiatan lain ya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa
24. a). Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alatalat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan membuat barangbarang kerajinan
- c). Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa :
- 1). Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.
- 2). Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- d). Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan
- 1). Pelatihan paralegal desa.
- 2). Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
- e). Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
- 1). Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.
- 2). Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.
- 3). Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.
- f). Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup seperti Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
- g). Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Tipologi: Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal 1. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur / sar ana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman :
- 1). Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air
- 2). Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.
- b). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat :
- 1). Pembangunan balai posyandu
- 2). Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).
- c). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
- 1). Pembangunan gedung PAUD/TK;
- 2). Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.
- 3). Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll).
- 4). Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)
- d). Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi :
- 1). Pembangunan layanan penggilingan padi/ jagung hasil pertanian desa.
- f). Program kegiatan lain ya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a). Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- 1). Pelatihan membuat barangbarang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)
- 2). Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat ten un tradisional
- b). Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- 1). Musyawarah insiatif pembentukan BUMDes
- 2). Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry)
- c). Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa
- 1). Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.
- 2). Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- d). Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa :
- 1). Pelatihan paralegal desa. -melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
- 2). Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
- e). Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
- 1). Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan
- 2). Bazar jamu dan obat tradisional desa.
- f). Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
- 1). Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan
- 2). Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percon tohan
- g). Program kegiatan lain ya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.
BAB V - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8

- (1) Kepala Desa bersama BPD membuat peraturan Desa tentang Komitmen Penggunaan Dana Desa Yang dijalankan secara partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui secara terbuka semua informasi yang berkaitan dengan perencanaan, penggunan dan pelaporan Dana Desa;
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap dana yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
BAB V - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9

- ( 1) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
Penggunaan Dana Desa
- a. Penggunaan Dana Desa harus memperhatikan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Sarolangun.
- b. Program kegiatan Dana Desa yang akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran agar dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa, yang dibuat melalui musyawarah Desa (Rembug Desa) yang dilampiri dengan Berita Acara daftar hadir musyawarah Desa.
BAB VI - MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA DESA
Pasal 10

- ( 1) Mekanisme pengajuan dan pencairan Dana Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Masing-masing Pemerintah desa mengajukan semua berkas yang harus dipenuhi guna pencairan Dana Desa kepada Camat selaku Tim Pendamping dan Pembina Dana Desa Tingkat Kecamatan guna diverifikasi kelengkapan berkas sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Verifikasi berkas di lakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan meliputi:
1. Memastikan bahwa usulan kegiatan sudah tercantum dalam RKPDesa.
2. Mengkoreksi kesesuaian antara besaran biaya rencana kegiatan dengan harga yang berlaku di desa yang bersangku tan.
3. Memastikan kelengkapan komponen pembiayaan untuk merampungkan kegiatan yang diusulkan.
- c. Setelah semua berkas Dana Desa menurut Tim Pendamoinz
- d. Selanjutnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ka bu paten Sarolangun segera menyalurkan/mentransfer Dana Desa dari rekening kas umum Daerah (RKUD) ke rekening kas Pemerintah Desa masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan Penerimaan Dana Desa
- a. Dana Desa diterima oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan melampirkan persyaratan;
1. Menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya;
2. Rekomendasi dari Camat dan bukti verifikasi dari Tim Pendamping Dana Desa tingkat Kecamatan;
3. Foto copy rekening Desa tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. Berita acara dan daftar hadir musyawarah tentang penggunaan Dana Desa;
6. Foto kegiatan awal Oo/o.
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 11

Dalam pengelolaan Dana Desa dibentuk institusi yang mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kabupaten, Pendanping ditingkat Kecamatan dan Pelaksanaan ditingkat Desa.
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 12

Pembentukan susunan Organisasi dan tugas Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 13

- (1) Tim fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pengelolaan Dana Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
- b. Membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung teknis pelaksanaan Dana Desa.
- e. Melaksanakan pembinaan, Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa
- (2) Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Keanggotaannya terdiri dari :
- a. Camat sebagai Ketua
- b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris
- c. Anggota terdiri dari:
6. Kasi Pemerintahan
7. Kasi PMD
8. Kasi Kesejahteraan Sosial
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas se bagai beriku t:
- a. Membantu melaksanakan pelatihan/orientasi kepada Tim pelaksana Dana Desa Tingkat Desa.
- b. Memberikan laporan kemajuan desa secara berkala dalam mengelola Dana Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- c. Melakukan Verifikasi kebenaran atas Daftar Usulan Rencana Kegiatan dan Surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) pada setiap tahapan.
- d. Melakukan pendampingan dan mengarahkan pelaksanaan musyawarah kegiatan Dana Desa.
- e. Menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya dan melaporkan perkembangan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kabupaten, susunan organisasi dan Tata Kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai tugas antara lain se bagai beriku t:
- a. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa dalam setiap proses tahapan.
- b. Melakukan pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain.
- c. Menerima laporan kemajuan desa dalam mengelola Dana Desa dari Tim Pendamping Kecamatan.
- (6) Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tingkat Desa pembentukannya melalui keputusan Kepala Desa, Kedudukan Kepala Desa dalam Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tingkat Desa sebagai Ketua, dengan keanggotaan sebanyak 6 (enam) orang dengan keterwakilan dari unsur- unsur Pemerin tah Desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya sebagai berikut:
-
- (7) Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam menentukan penggunaan Dana Desa.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Dana Desa sesuai dengan ketentuan penggunaan.
- c. Melakukan pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dari Dana Desa.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa di Desa.
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 14

- ( 1) Pengelolaan Dana Desa dikelola dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dari aparat pemerintahan desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Sebagai penanggungjawab kesuksesan dan keseluruhan pelaksanaan Dana Desa pada Desa masing-masing.
- b. Penanggungjawab administrasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa yang lain sesuai dengan Kepu tusan Kepala Desa.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa, selain itu juga berperan dalam membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama Kepala Desa, Tugas dan tanggungjawab BPD meliputi:
- a. Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat Desa.
- b. Memberikan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- c. Memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- d. Memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan.
- e. Membangun kerjasama yang sinergi dengan Kepala Desa dalam rangka menyukseskan keberhasilan pelaksanaan Dana Desa.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa:
- a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dokumen tersebut mencakup dokumen dminiatrac; keoiatan
r=&gt;.
- b. Membuat laporan tingkat kesiapan pelaksana kegiatan dan tingkat penyelesaian pekerjaan kepada Kepala Desa sebagai dasar pembayaran sesuai dengan termin pembayaran yang ditetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 15

- (1) Mekanisme Penyusunan Patokan Harga dan Standar Harga Bahan Bangunan dan Upah Pekerja, Kepala Desa membuat Keputusan tentang patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa:
- a. Pemerintah Desa melakukan survey harga dengan mengirim draft standar harga kosong/tanpa nilai pada beberapa toko terdekat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) toko.
- b. Hasil survey (draft yang sudah diisi toko-toko) dibahas dalam Musyawarah Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, LPM Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk mengambil harga rata-rata atau termahal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Keputusan Kepala Desa tersebut dipergunakan sebagai pedoman pembuatan perencanaan semua kegiatan fisik di Desa.
- d. Adapun teknis lebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa dapat dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.