PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 16 Tahun 2008
Tentang PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT
Berlaku: 16 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyelenggarakan Kota Sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat dimaksud, perlu dukungan kualitas fisik, sosial, perubahan prilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Kota, Pihak Swasta secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang Bersih, Nyaman, Aman dan Sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintergrasi dan disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.
6. Tatanan adalah sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan masing-masing Kecamatan Kota.
7. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintergrasi dan disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
8. Swasti Saba adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat melalui Walikota atas keberhasilan dalam penyelenggaraan kota sehat.
9. Tim Pembina Kota Sehat yang selanjutnya disingkat T - PKS adalah Badan yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
10. Kelompok Kerja Fungsional Kota Sehat yang selanjutnya disingkat POKJANAL - KS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada Kota Banjarbaru.
11. Kelompok Kerja Kecamatan Sehat yang selanjunya disingkat POKJA - KS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat Kecamatan.
12. Satuan Tugas Kelurahan Sehat yang selanjutnya disingkat SATGAS - KS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat Kelurahan.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota untuk mewujudkan kota sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan melalui Forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, di tingkat Pemerintah Kota disebut POKJANAL Kota Sehat , di tingkat Kecamatan disebut dengan POKJA Kota Sehat dan di tingkat Kelurahan disebut dengan SATGAS Kota Sehat, atau sebutan lainnya yang disepakati bersama.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 3

- (1) Penyelenggaran Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diselenggarakan dengan membentuk Tim Pembina Kota Sehat dan POKJANAL Kota Sehat.
- (2) Tim Pembina Kota Sehat sebagimana dimaksud pada ayat (1) di atas bertugas menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (3) Tim Pembina sebagimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Kota Sehat dibentuk POKJA dan memfungsikan kelembagaan lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarbaru yang diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
- a. untuk tingkat Kota bemama POKJANAL Kota Sehat;
- b. untuk tingkat Kecamatan bemama POKJA Kecamatan Sehat;
- c. untuk tingkat Kelurahan bemama SATGAS Kelurahan Sehat.
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Pokja pada semua tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) terdiri dari unsur elemen masyarakat.
- (2) Keanggotaan Pokja dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur masyarakat;
- b. unsur Pemerintah;
- c. unsur swasta;
- d. unsur tokoh masyarakat;
- e. unsur perguruan tinggi;
- f. unsur media massa;
- g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.
- (3) Masa bakti kepengurusan Pokja selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) masa bakti.
12. ( 5 ) Anggota kepengurusan yang tidak dapat melaksanakan tugas dapat diganti dalam hal meninggal dunia, sakit yang berkepanjangan, dijatuhi hukuman dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mengajukan permohonan pengunduran din dari keanggotaan
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
Pasal 6

- (1) Tugas pokok, fungsi dan program kerja Pokja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus POKJANAL Kota Sehat.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disinergikan dengan program Pemerintah Kota yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Tim Pembina POKJANAL Kota Sehat, dengan keanggotaan yang terdiri dari Instansi / Unit Kerja Terkait melaksanakan pembinaan kepada pokjanal Kota Sehat sebagai lembaga penyelenggara program kerja kota sehat Banjarbaru.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan guna mendorong tercapainya standar optimal di wilayah Kota sesuai dengan tatanan Kota Sehat.
- (3) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kota Sehat.
- (4) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh perangkat daerah.
BAB VI - SEKRETARIAT
Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program kerja kelembagaan POKJANAL Kota Sehat, POKJA Kecamatan Sehat dan Satgas Kelurahan Sehat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi terhadap pengurus pokja pada semua tingkatan.
- (3) Petugas/Tenaga pada sekretariat POKJANAL Kota Sehat ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Walikota, sedangkan petugas/ tenaga sekretariat pada tingkat POKJA Kecamatan Sehat dan Satgas Kelurahan Sehat ditetapkan melalui Keputusan POKJANAL Kota Sehat.
BAB VI - SEKRETARIAT
Pasal 9

- (1) Penempatan petugas/ tenaga sekretariat pada semua tingkatan Pokja dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya POKJANAL Kota Sehat dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan kelembagaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 3 Nwernixt 20 4S
(i •WALL A BANJARBARU,
RUDY RESNAWAN
Diundangkan di Banja aru pada tanggal 4 Wok/ J ber 2008
SEKRETARIS DA H KOT ANJARBARU,
BUDI YAMIN
BERITA D RAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008 NOMOR 16 SEW E Kotetoil- SEW 10