PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1TAHUN Tahun 2015
Tentang PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
Berlaku: 23 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 1TAHUN 2015
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIJUNJUNG,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan urusan pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayananterhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomr 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tetang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan
BUPATI SIJUNJUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan Ketenegakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Ketenagakerjaan.
8. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Kabupaten Sijunjung.
10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
12. Kartu Izin Tinggal Sementara adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di Wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu;
13. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badannbadan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan menciptakan efektivitas dan kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh TKA sesuai dengan kualifikasi yang dimohon oleh Pemberi Kerja.
BAB III - PERPANJANGAN IMTA Pasal 4
Pasal 5

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jabatan Komisaris dan Direksi.
- (3) Jangka waktu perpanjangan IMTA untuk jabatan Komisaris dan Direksi paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang Kartu Izin Tinggal Sementara.
BAB III - PERPANJANGAN IMTA Pasal 4
Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memperoleh Perpanjangan IMTA wajib melanjutkan pelatihan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan sesuai RPTKA-nya.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing tidak memiliki calon Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan, Dinas dapat melakukan fasilitasi penempatan tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKA.
BAB IV - PELAPORAN
Pasal 7

Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang ada di Kabupaten Sijunjung dan telah memiliki IMTA, wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.
BAB IV - PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang tidak memperpanjang IMTA setelah lewat batas waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan pedapatan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berdasarkan rekomendasi dari pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntuk Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Rapublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.
Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 22 Juni2015 BUPATI SIJUNJUNG
dto
YUSWIR ARIFIN
Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 29 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dto
ADE TAUFIK ROHENDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
Pembina IV/a
NIP. 19710705 199803 1 011
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
```
PENJELASAN
Pasal 9

```
```
Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas
```
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015 NOMOR 1