PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 95 Tahun 2023
Tentang PEMBENTUI{AN UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN BINA MARGA DAN PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I(ABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 8 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo di bidang operasional dan i:ffi:H:: 'ilL"ilir",H, T"*T:?:,,H ;':;?3 Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situboncio dan Pasal 32 Peraturan Bupati Situbondo Nomo'r 4L Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daera.h-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2oo4 tentang sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. undang-Undang Nomor 38 Tahun 2oo4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor !32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3.
3. undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l{omor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirrbah terakhir dengan UndangUndang Nomor I ' Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; 5.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 6.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pega.vai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 18) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ddam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aPa); 7.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Perrgangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pega-wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norno r 164l; 8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penebinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repurblik Indcnesia Nomor a59fl;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a62a);
3. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OO8 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2Ol1 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s887);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Operasi dan 32 IPRT/ M I 2OO7 tentang Pedoman Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 IPRT/ M l2OlO tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/ PRT lM I 2Ol1 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan irigasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT lMl2OL2 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;
4
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
2. 2L. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4L Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 421.
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKI{IS OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN BINA MARGA DAN PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I{ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUIT4
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
7. T . Unit Pelaksana Teknis Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengaii:an selanjutnya disingkat UPT Operasional dan Perneliharaan Bina Marga dan Pengairan, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan latau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala UPT adalah ' Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
2. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan latau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9.
BAB II - PEMBENTUI(AN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Operasional dan Pemelih araan Bina Marga dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 3

- UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga. dan Pengairan di masing - masing wilayahnya. (1)
- UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di 6 (enam) wilayah, Yaitu : (2)
- a. Wilayah Situbondo;
- b. Wilayah Panji;
- c. Wilayah Arjasa;
- d. Wilayah Asembagus;
- e. Wilayah Suboh; dan
- f. Wilayah Besuki.
- UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)l, terdiri dari: (3)
- a. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Situbondo, meliputi :
1. Operasional. dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
- a) Pengamat .Ialan Kecamatan Situbondo;
- b) Pengamat Jalan Kecamatan Panarukan; dan
- c) Pengamat Jalan Kecamatan Kendit.
2. Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
- a) Juru Pengairan Sumber Kolak;
- b) Juru Pengairan Locancang;
- c) Juru Pengairan Kendit;
- d) Juru Pengairan Wringin Anom;
- e) Juru Pengairan Alasmalang;
12. 0 Juru Pengairan Olean;
- g) Juru Pengairan Peleyan;
- h) Juru Pengairan Talkandang; dan
- i) Juru Pengairan Kayuputih.
16. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Panji, meliputi : b.
1. Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
- a) Pengamat Jalan Kecamatan Panji;
- b) Pengamat Jalan Kecamatan Mangaran; dan
- c) Pengamat Jalan Kecamatan Kapongan.
2. Opera.sional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
- a) Juru Pengairan Situbondo;
- b) Juru Pengairan Kapongan;
- c) Juru Pengairan Gebangan;
- d) Juru Pengairan Mangaran;
- e) Juru Pengairan Tanjung Sari;
27. 0 Juru Pengairan Wonokoyo; dan
- g) Juru Pengairan Arjasa.
29. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Arjasa, meliputi : C.
1. Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
- a) Pengamat Jalan Kecamatan Arjasa; dan
- b) Pengamat Jalan Kecamatan Jangkar.
2. operasional dan Pemeliharaan pengairan, terdiri dari:
- a) Juru Pengairan Curah Tatal;
- b) Juru Pengairan Lamongan;
- c) Juru Pengairan Kedung Dowo;
- d) Juru Pengairan Pesanggarahan;
- e) Juru Pengairan Sopet;
7. 0 Juru Pengairan Kedung Lo;
- g) Juru Pengairan Randu Agung;
- h) Juru Pengairan Sumberejo; dan
- i) Juru Pengairan Sumber Waru.
- d. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Asembagus, meliputi :
1. Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
- a) Pengamat Jalan Kecamatan Asembagus; dan
- b) Pengamat Jalan Kecamatan Banyuputih.
2. Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
- a) Juru Pengairan Ketowan;
- b) Juru Pengairan Bantal;
- c) Juru Pengairan Palangan;
- d) Juru Pengairan Mojosari;
- e) Juru Pengairan Asembagus;
21. 0 Juru Pengairan Liwung;
- g) Juru Pengairan Banyuputih; dan
- h) Juru Pengairan Sumber Anyar.
- e. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Suboh, rneliputi :
1. Operasional dan Perneliharaan Bina Marga, terdiri dari :
- a) Pengamat Jalan Kecamatan Bungatan;
- b) Pengamat Jalan Kecamatan Mlandingan; dan
- c) Pengamat Jalan Kecamatan Suboh.
2. Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
- a) Juru Pengairan Buduan;
- b) Juru Pengairan Suboh;
- c) Juru Pengairern Mlandingan;
- d) Juru Pengairan Trebungan; dan
8
- e) Juru Pengairan Bungatan.
- f. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Besuki, meliputi :
1. Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
- a) Pengamat Jalan Kecamatan Besuki;
- b) Pengamat Jalan Kecamatan Jatibanteng;
- c) Pengamat Jalan Kecamatan Sumbermalang; dan
- d) Pengamat Jalan Kecamatan Banyuglugur.
2. Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
- a) Juru Pengairan Lubawang;
- b) Juru Pengairan Jatibanteng;
- c) Juru Pengairan Blimbingan;
- d) Juru Pengairan Kalimas;
- e) Juru Pengairan Jetis; dan
14. 0 Juru Pengairan Kalirejo.
- (4) UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
tsagian Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 4

UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan.
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dan perumusan program operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- b. pengelolaan, pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan dan jembatan;
- c. penggalian potensi ruas jalan dan jembatan;
- d. pemantauan dan, pengendalian garis sepadan jalan dan teknik konstruksi jalan;
- e. pelaksanaan tugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
- f. pemantauan dan pengendalian jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi drainase;
- g. pemelih araan dan perawatan terhadap peralatan dan mesin;
- h. penyelenggaraan administrasi perkantoran; dan
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Operasional dan pemeliharaan Bina Marga dan pengairan, terdiri dari :
- a. Kepala UpT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pengamat Jalan;
- d. Juru Pengairan;
- e. Operasional dan pemeliharaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) sub Bagian Tata usaha, pengamat Jalan, Juru Pengairan dan Operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepara upr.
- (3) Struktur Organisasi UPT Operasional dan pemeliharaan Bina Marga dan pengairan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 7

- (1) Kepala uPT operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagairr,ana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT operasional dan pemeliharaan Bina Marga menyetenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan inventarisasi kondisi jalan dan pelaksanaan pemeliharaan kondisi pelayanan jalan;
- b. penghimpunan data kondisi jalan dari masingmasing pengamat jalan guna menyusun program pemeliharaan rutin, rehabilitasi dan peningkatan jalan;
- c. pelaksanaan invetarisasi jalan kabupaten dan jembatan;
- d. pelaksanaan pemeliharaan rutin yang bersifat ringan guna menjaga kondisi pelayanan jalan tetap mantap;
- e. pembuatan laporan kondisi jalan dan fungsi ruang manfaat jalan kepada Kepala Dinas;
- f. pembinaan pegawai di lingkungan upr operasional dan Pemelih araan Bina Marga dan pengairan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
- h. pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan yang menjadi inventaris Dinas;
- i. pelaksanaan inventarisasi baku sawah serta jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya yang menjadi inventaris Dinas;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air untuk keperluan air irigasi;
- k. pelaksanaan pelaporan secara periodik operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
1. pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi sesuai kebutuhan untuk penyusunan pelaporan teknis secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instan si terkait dengan rjin Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tuga.s;
- o. pelaksanakan ketatausahaan;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan diwilayah kerja upr masing-masing; dan
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja;
- b. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuang&amp;fl, rumah tangga, perJalanan dinas, penjaga dan perlengkapan serta peralatan kantor;
- c. melakukan pengadministrasian surat menyurat dan kearsipan;
- d. melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kantor;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas rain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Pengamat Jalan
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 9

Pengamat Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan peninjauanf observasi 1apangan;
- b. menghimpun data kondisi jalan pada ruas-ruas jalan tertentu;
- c. menghimpun data kondisi pelayanan jalan;
- d. menyiapkan peta resor ruas jalan;
- e. meregister/mencatat pemeliharaan masing-masing jatan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.
Bagian Keempat
Juru Pengairan
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 10

Juru Pengairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. membuat laporan tanaman;
- b. membuat laporan debit saluran tersier, saluran sekunder, saluran primer dan debit sungai;
- c. membuat laporan kerusakan tanaman;
- d. membuat laporan perubahan baku sawah/mutasi baku sawah;
- e. menyusun laporan data hujan;
- f. menyusun laporan kerusal&lt;an saluran, bangunan d.an sungai;
- g. menyusun laporan bencana alam;
- h. mengoperasikan pintu bendungan;
- i. mengoperasikan pintu sadap;
- j. menjaga stabilitas drstribusi air dari pintu bendungan dan sadap;
- k. memelihara bangunan, pintu-pintu bendungan dan pintu-pintu sadap; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.
Bagian Keempat
Operasional dan pemeliharaan
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 1

1
operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendataan tipe dan fungsi jalan kabupaten dan jembatan;
- b. melaksanakan inventarisasi tipe pengerasan dan kondisi jalan kabupaten dan jembatan;
- c. melaksanakan pemetaan jalan kabupaten dan jembatan;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan pembersihan Daerah Milik Jalan (DAMIJA);
- e. melaksanakan pengendalian Daerah Kawasan Jalan (DAWASJA);
- f. melaksanakan perbaikan kerusakan DAMIJA yang bersifat ringan dan sement ara;
- g. melakukan pengumpulan data dan memantau debit air irigasi, tanaman dan kondisinya serta curah hujan di wilayah kerjanya;
- h. melakukan pengumpulan data perubahan keadaan luas areal sawah secara periodik;
- i. melakukan bimbingan kepada Himpunan petani pemakai Air (HIPPA) mengenai pola tanam yang telah dijadwalkan dan pembagian air dalam blok-blok tersier;
- j. melakukan pengaturarr debit air saluran sesuai rencana pembagian dan pemberian air irigasi yang telah ditetapkan;
- k. melakukan perawatan dan pemeliharaan pintu air;
1. melakukan pemeliharaan bangunan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap lainnya;
- m. melakukan pembersihan sedimen (endapan) pada bangunan ukur, menutup bocoran dan menjaga kerapian serta fungsi bangunan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap lainnya ;
- n. melakukan pemeliharaan dan perawatan mistar ukur termasuk pintu ukur;
- o. melakukan pembersihan semak-semak/rumput liar penggangu di sekitar bangunan pengairan;
- p. melakukan perbaikan, pemeliharaan dan perawatan tangkis-tangkis saluran ;
- q. melakukan pemeliharaan dan perawatan saluran air serta irigasi sehingga memperlancar jalannya air dengan menggali sedimen pada saluran yang terjadi penyumbatan;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12

- (1) Kelonrpok Jabatan tbngsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
- b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
4. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri. (2)
5. Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. (3)
6. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan. (4)
7. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (s)
8. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (6)
BAB VII - PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13

- Kepala UPT operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan 'perundang-perundangan yang berlaku. (1)
- Kepangkatan dan Jabatan Kepala UpT operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan pengairan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. (2)
- Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku (3)
St
BAB VIII - TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Kepala uPT operasional dan pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT operasional dan pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT operasional dan pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) setiap laporan yang diterima oleh Kepala upr operasional dan pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) setiap laporan disarapaikan kepada pejabat laia yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT operasional dan pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati situbondo Nomor 3 Tahun 2olo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tangga l2 Januari 2orr.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 0 DEC 2016
BERITA DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR 8b
w
KELOMPOK JABATAII FUNGSIONAL
PENGAMAT JALAN
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
ranggar:
10 DEC 2010
Nomor , W Tahun2OI6
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN BINA MARGA DAN PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I(ABUPATEN SITUBONDO
KEPALA UPT
SUB BAGIAN TATA USAHA
JURU PENGAIRAN
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN