PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 1960
Tentang PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN
Berlaku: 1 Januari 1961
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa perlu ditetapkan luas maksimum dan minimum tanah pertanian sebagai yang dimaksud dalam pasal 17 Undang- undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);
- b. bahwa oleh karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat : a. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. pasal 2, 7, 17 dan 53 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (LembaranNegara tahun 1960 No. 104);
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Desember 1960.
Memutuskan :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penetapan luas tanah pertanian.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain ataudikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.
- (2) Dengan ## Pasal 10.
- (1) Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-;
- a. barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 4;
- b. barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1):
- c. barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal itu ayat (2).
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Jika terjadi tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini maka pemindahan hak itu batal karena hukum, sedang tanah yang bersangkutan jatuh pada Negara, tanpa hak untuk menuntut ganti-kerugian berupa apapun.
- (4) Jika terjadi tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, maka kecuali didalam hal termaksud dalam pasal 7 ayat (1) tanah yang selebihnya dari luas maksimum jatuh pada Negara yaitu jika tanah tersebut semuanya milik terhukum dan/atau anggota-anggota keluarganya, dengan ketentuan bahwa ia diberi kesempatan untuk mengemukakan keinginannya mengenai bagian tanah yang mana yang akan dikenakan ketentuan ayat ini. Mengenai tanah yang jatuh pada Negara itu tidak berhak atas ganti-kerugian berupa apapun.
N/A
Pasal 11

.
- (1) Peraturan Pemerintah yang disebut dalam pasal 5 dan dalam pasal 12 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
N/A
Pasal 12

.
Maksimum luas dan jumlah tanah untuk perumahan dan pembangunan lainnya serta pelaksanaan selanjutnya dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
N/A
Pasal 13

.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,
SANTOSO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 174.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO
PENJELASAN
Pasal 1

.
- Ayat 1 : Perkataan "orang" menunjuk pada mereka yang belum/tidak berkeluarga. Sedang "orang-orang" menunjuk pada mereka yang bersama-sama merupakan satu keluarga. Siapa-siapa yang menjadi anggota suatu keluarga harus dilihat pada kenyataan dalam penghidupannya. Yang termasuk anggota suatu keluarga ialah yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari keluarga itu. Sebagaimana telah dijelaskan didalam Penjelasan Umum angka (7b) maka tanah-tanah yang dimaksudkan itu bisa dikuasai sendiri oleh anggota keluarga masing-masing, tetapi dapat pula dikuasai bersama(misalnya milik bersama sebagai warisan yang belum/tidak dibagi). Tanah-tanah yang dikuasai itu bisa miliknya sendiri bisa kepunyaan orang lain yang dikuasai dengan sewa, pakai atau gadai dan bisa miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain. Orang yang mempunyai tanah dengan hak milik atau hak gadai, tanah mana olehnya disewakan atau dibagi-hasilkan
- 9 - kepada orang atau orang-orang lain, termasuk dalam pengertian orang yang ..menguasai" tanah tersebut menurut pasal ini. Jadi pengertian "menguasai" itu harus diartikan baik menguasai secara langsung, maupun tidak langsung.
: Pokok-pokoknya sudah dijelaskan didalam Penjelasan Umum angka (7a). Jika yang dikuasai itu sawah dan tanah kering maka cara menghitung maksimumnya ialah sebagai berikut : Misalnya didaerah yang kurang padat oleh suatu keluarga dikuasai 5 ha sawah dan 9 ha tanah kering. Maka 5 ha sawah dihitung menjadi tanah kering yaitu 120% X 5 ha = 6ha. Jadi tanah yang dikuasai jumlah sama dengan 6 + 9 ha = 15 ha tanah kering. Karena untuk daerah yang kurang padat maksimumnya 12 ha tanah kering, maka keluarga itu harus melepaskan 15 ha -12 ha = 3 ha tanah keringnya. Dengan demikian maka maksimumnya ialah 5 ha sawah dan 6 ha tanah kering atau 11 ha. Jika sawah yang akan dilepaskan maka 9 ha tanah kering itu dihitung menjadi sawah, yaitu sama dengan sawah 5/6 X 9 ha = 7,5. Dengan demikian maka jumlah tanahnya adalah 5 ha + 7,5 ha = 12,5 ha sawah. Karena untuk daerah tersebut maksimumnya 10 ha,maka sawah yang harus dilepaskan adalah 12,5 ha 10 ha = 2,5 ha. Bagi keluarga itu maksimumnya menjadi 2,5 ha sawah dan 9 ha tanah kering atau 11,5 ha. Perlu mendapat perhatian bahwa bagaimanapun juga jumlah luas tanah sawah dan tanah kering itu tidak boleh lebih dari 20 ha, baik didaerah yang padat maupun tidak padat.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Jumlah 7 orang adalah rata-rata keluarga Indonesia sekarang ini. Lebih lanjut sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka (7c).
PENJELASAN
Pasal 3

.
Perkataan "orang-orang" menunjuk kepada orang-orang yang tidak merupakan anggota sesuatu keluarga. Bagi keluarga-keluarga maka kewajiban lapor dibebankan
- 10 - kepada kepala keluarganya, biarpun tanah-tanah yang dilaporkan itu adalah kepunyaan anggota-anggota keluarganya. Kepala-keluarga biasa laki-laki ataupun wanita.
Sudah barang tentu ketentuan dalam pasal ini tidak mengurangi kewajiban penjabatpenjabat yang bersangkutan untuk secara aktip mengumpulkan keterangan-keterangan yang dimaksudkan itu.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Ketentuan ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai orang menghindarkan diri dari akibat penetapan luas maksimum. Bagian tanah yang selebihnya dari maksimum menurut pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria akan diambil oleh Pemerintah, yang kemudian akan mengatur pembagiannya kepada para petani yang membutuhkan. Berhubung dengan itu maka bagian tersebut tidak boleh dialihkan oleh pemilik kepada fihak lain. Adapun bagian tanah yang boleh terus dimiliknya (yaitu sampai luas maksimum) sudah barang tentu boleh dialihkannya kepada orang lain, asal peralihan itu tidak mengakibatkan hal-hal yang diebut dalam pasal 9.
Dalam pada itu oleh karena penetapan bagian mana yang boleh terus dimilikinya itu memerlukan waktu, hingga pada waktu itu mungkin belum ada kepastian apakah yang hanya akan dialihkan itu termasuk bagian tersebut atau tidak, maka peralihan itu memerlukan idzin Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan. Kalau yang dimiliki itu misalnya 15 ha sawah didaerah yang kurang padat (yang maksimumnya 10 ha) maka yang boleh dialihkan oleh pemiliknya ialah paling banyak 10 ha, karena yang 5 ha selebihnya akan diambil oleh Pemerintah.
Perlu kiranya diperhatikan, bahwa yang terkena oleh ketentuan pasal ini ialah pemindahan hak atas tanah milik yang melampaui maksimum. Jika yang dikuasai itu tanah milik dan tanah gadai, misalnya masing-masing 7 ha dan 5 ha, maka untuk mengalihkan 7 ha tanah milik tersebut tidak diperlukan idzin.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Lihat Penjelasan Umum angka (11).
Kiranya sudahlah selayaknya jika diperhatikan keinginan fihak-fihak yang bersangkutan (yaitu mereka yang tanahnya diambil oleh Pemerintah itu) mengenai
- 11 -
penentuan bagian tanah yang mana akan diambil oleh Pemerintah dan yang mana boleh dikuasainya terus. Dalam pada itu Pemerintah tidak terikat pada keinginan yang diajukan itu. Misalnya tidaklah akan diperhatikan keinginan yang bermaksud supaya yang diambil oleh Pemerintah hanya bagian-bagian tanah yang tidak dapat ditanami.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Memperoleh tanah menurut pasal ini bisa karena pembelian ataupun pewarisan hibah, perkawinan dan lain sebagainya. Misalnya didaerah yang tidak padat seorang menguasai sawah dengan hak milik seluas 10 ha dan hak gadai 5 ha. Kemudian ia membeli sawah 5 ha.
Didalam waktu 1 tahun ia diwajibkan untuk melepaskan 5 ha, misalnya semua tanah yang dikuasainya dengan hak gadainya itu atau sebagian tanah gadai dan sebagian tanah miliknya.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Azasnya sudah dijelaskan didalam Penjelasan Umum angka (9b). Mengenai ketentuan ayat 2 dapat dikemukakan contoh sebagai berikut. Uang gadai 14.000,- dan gadai sudah berlangsung 3 tahun. Maka uang tebusannya ialah
<!-- formula-not-decoded -->
Hasil yang diterima pemegang gadai selama 3 tahun dianggap sebagai 3 kali angsuran @Rp. 20.000,- ditambah bunganya.
Faktor 1/2 adalah dimaksud sebagai ganti kerugian, 7
bila gadainya tidak berlangsung sampai 7 tahun. Dalam pada itu tidak ada keharusan bagi penggadai untuk menebus tanahnya kembali. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan, tetapi mengatur gadai pada umumnya.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) dan (8). Usaha-usaha yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan, supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah 2 ha itu ialah terutama extensifikasi tanah pertanian dengan pembukaan tanah secara besar-besaran diluar Jawa, transmigrasi dan industrialisasi. Tanah 2 ha itu bisa berupa sawah atau tanah kering atau sawah dan tanah kering.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka (8). Tanah yang luasnya 2 ha atau kurang tidak boleh dialihkan untuk sebagian, karena dengan demikian akan timbul bagian atau bagian-bagian yangkurang dari 2 ha. Kalau akan dialihkan maka haruslah semuanya. Tanah itu dapat dialihkan semuanya kepada satu orang. Kalau dialihkan semuanya kepada lebih dari seorang maka mereka yang menerima itu masing-masing harus sudah memiliki tanah pertanian paling sedikit 2 ha atau dengan peralihan tersebut masing-masing harus memiliki paling sedikit 2 ha. Mengenai tanah-tanah yang lebih dari 2 ha larangan itupun berlaku pula, jika karena peralihan itu timbul atau bagian-bagian yang luasnya kurang dari 2 ha. Peralihan untuk sebagian diperbolehkan, jika yang menerima itu sudah memiliki tanah pertanian paling sedikit 2 ha atau jika dengan peralihan tersebut lalu memiliki tanah paling sedikit 2 ha dan jika sisanya yang tidak dialihkan luasnyapun masih paling sedikit 2 ha. Misalnya tanah 3 ha boleh dijual 1 ha kepada seorang yang memiliki 1 ha pula. Sisa yang tidak dijual masih 2 ha.
Larangan tersebut tidak berlaku mengenai pembagian warisan yang berupa tanah pertanian.
PENJELASAN
Pasal 10

dan 11.
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka (10). Apa yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 3 dan 4 tidak memerlukan keputusan pengadilan. Tetapi berlaku karena hukum setelah ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan untuk dijalankan, yang menyatakan, bahwa benar terjadi tindak-pidana yang dimaksudkan dalam ayat 1.
PENJELASAN
Pasal 12

.
Oleh karena pembatasan mengenai tanah-tanah untuk perumahan tidak sepenting tanah-tanah-pertanian dan tidak menyangkut banyak orang sebagaimana halnya dengan tanah-tanah pertanian, maka soal tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian juga halnya dengan pelaksanaan selanjutnya dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Yang demikian itu tidak pula bertentangan dengan pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria.
PENJELASAN
Pasal 13

.
Tidak memerlukan penjelasan.
Termasuk Lembaran-Negara No. 174 tahun 1960.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2117.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG