PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 03 Tahun 2017
Tentang PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 03 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Jaminan Persalinan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2017, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017.
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bima;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidan Kesehatan tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
22. Peraturan daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358);
23. Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Bima dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB II
Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN/ ALOKASI BESARAN BIAYA DAK NON FISIK JAMPERSAL
- (1) Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal DAK Non fisik meliputi; Rujukan Persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK), Pertolongan Persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
- (2) Penggunaan dana DAK Non Fisik Jampersal meliputi:
- 1) Rujukan Ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas).
- a. Biaya Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi ;
- 2) Rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi :
- b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atas indikasi media.
- a) Rujukan dari Rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit).
- b. Biaya Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal DAK Non Fisik Dinas Kesehatan kabupaten Bima meliputi : kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN.
- (3) Jenis dan besaran biaya DAK Non Fisik sebagai berikut:
Besarnya
| No 1. | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | Biaya ( Rp ) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | Transport Lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatam dengan total keseluruhan Rp.829.154.000,-dengan memperhatikan jarak tempuh (Km) sebagai berikut : | Transport Lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatam dengan total keseluruhan Rp.829.154.000,-dengan memperhatikan jarak tempuh (Km) sebagai berikut : | Transport Lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatam dengan total keseluruhan Rp.829.154.000,-dengan memperhatikan jarak tempuh (Km) sebagai berikut : | Transport Lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatam dengan total keseluruhan Rp.829.154.000,-dengan memperhatikan jarak tempuh (Km) sebagai berikut : | Transport Lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatam dengan total keseluruhan Rp.829.154.000,-dengan memperhatikan jarak tempuh (Km) sebagai berikut : | Transport Lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatam dengan total keseluruhan Rp.829.154.000,-dengan memperhatikan jarak tempuh (Km) sebagai berikut : | Transport Lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatam dengan total keseluruhan Rp.829.154.000,-dengan memperhatikan jarak tempuh (Km) sebagai berikut : | |
| | | Jarak (km) | Jarak (km) | Jarak (km) | Biaya Rujukan ke Faskes Rujukan | Biaya Rujukan ke Faskes Rujukan | Biaya Rujukan ke Faskes Rujukan | |
| | Faskes | RSUD Bima/ PKM Muham | RSUD Dompu | Rumah Sakit Matara m | RSUD Bima/PKM Muhamadiyah | RSUD Dompu | Rumah Sakit Mataram | |
| | Pkm Donggo | adiyah 41 | | | Rp. 266.500 | | | |
| | Pkm Lambitu | 42 | | | Rp. 273.000 | | | |
| Pkm Sape | 48 | | | Rp. 312.000 | | |
|---------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|----------------|
| Pkm Lambu | 55 | | | Rp.357.500 | | |
| Pkm wawo | 20 | | | Rp. 130.000 | | |
| Pkm Woha | 28 | | | Rp. 182.000 | | |
| Pkm Monta | 38 | | | Rp. 247.000 | | |
| Pkm Parado | 69 | | | Rp. 448.500 | | |
| Pkm Belo | 29 | | | Rp. 188.500 | | |
| Pkm Palibelo | 28 | | | Rp. 182.000 | | |
| Pkm Ngali | 34 | | | Rp. 221.000 | | |
| Pkm Soromandi | 44 | | | Rp. 286.000 | | |
| Pkm Wera | 59 | | | Rp. 383.500 | | |
| Pkm Ambalawi | 28 | | | Rp. 182.000 | | |
| Pkm Pai | 72 | | | Rp. 468.000 | | |
| Pkm Sanggar | 105 | 45 | | Rp. 682.500 | Rp. 292.500 | |
| Pkm Tambora | 219 | 160 | | Rp. 1.423.500 | Rp. 1.040.000 | |
| Pkm Bolo | 43 | | | Rp. 279.500 | | |
| Pkm M. pangga | 55 | | | Rp. 357.500 | | |
| Pkm langgudu | 72 | | | Rp. 468.000 | | |
| RSUD Bima/RS Muhamadiya h | | | 441 | | | Rp. 2.866.500. |
| | ambulance) dari : | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | a). Puskesmas ke RSUD Bima/RSU Muhamadiyah per orang per kasus. | 350.000 /Mobil /Kasus |
| | b). Puskesmas ke RSUD Dompu per orang per kasus. | 450.000 /Mobil /Kasus |
| | c). RSUD Bima/RSU Muhamadiyah ke RSU Mataram per orang per kasus. | 700.000 /Mobil /Kasus |
| 3 | Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup ; | |
| 3 | a) Sewa Rumah Tunggu Kelahiran selama 1 tahun | 3.000.000 /Bulan /RTK |
| 3 | b) Konsumsi pasien/keluarga/pendamping selama di RTK adalah sebesar Rp. 72.000,- (Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) per hari makan, (3 kl x 3 org x 1 hr x Rp. 8.000,-) | 72.000 /Hari |
| 3 | c) Langganan air, listrik, kebersihan Tunggu Kelahiran selama 1 tahun | 300.000 /Bulan |
| 4. | Jasa pertolongan persalinan normal | 600.000,- /Kasus |
200.000,-
| | hari pasca persalinan) di lakukan di puskesmas dan jaringannya per kasus/per kali pelayanan, besarnya tarif sebagai berikut : | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | a) Pemasangan IUD | 100.000,- /Kasus |
| | b) Pemasangan Implant | 100.000,- /Kasus |
| | c) Pelayanan MOW | 350.000,- /Kasus |
| | d) Pelayanan Suntik KB | 25.000,- /Kasus |
| 6. | Honorarium PNS (Tim Pengendali Kegiatan) 4 Bulan x 14 orang | 1.000.000 /Bulan |
| 6. | Honorarium PNS (Tim Pengelola Kegiatan) 6 Bulan x 15 orang | 1.000.000 /Bulan |
| 6. | Honorarium Non PNS (Tim Pengelola Kegiatan) 6 Bulan x 3 orang | 300.000 /Bulan |
| 7. | Belanja jasa pengiriman spesimen selama 1 tahun | 150.000 /Kasus |
| 8. | Belanja Bahan Habis Pakai selama 1 tahun | 100.000,- /Bulan |
| 9. | Belanja ATK selama 1 tahun | 350.000,- /Bulan |
| 10. | Belanja kelengkapan RTK selama 1 tahun | 50.000,- /Bulan /RTK |
| 11. | Biaya Penyelenggaraan Rapat, Pertemuan, Sosialisasi (3 kali Setahun) | 9.220.000 /kegiatan |
| 12. | Biaya Monitoring dan Bimbingan Tehnik ( 4 Kali Setahun) | 18.447.500 /kegiatan |
| 13. | Dokumentasi dan Pelaporan 1tahun | 200.000,- /Bulan |
| 14. | Belanja Cetak dan Penggandaan 12 kali pertahun | 200.000,- /Bulan |
BAB III - PEMBAYARAN Pasal 3
Pasal 4

Dengan ditetapkan standar biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), maka jenis dan besaran operasional Jaminan Persalinan di Rumah Sakit, Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.