Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA·
Berlaku: 11 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING IllR
PERATURAN BUPATIOGANKOMERING ILIR NOMOR: 5 TAHUN2017
TENTANG
PENYELESAIAN KASUSPERTANAHAN DI KABUPATEN OGANKOMERING ILIR
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA·
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
- a. bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa lahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengaduan dan Pedoman . Penanganan Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diganti menyesuaikan Peraturan P~~TM Kabupaten Ogan Komering HiT Nomor 2 TMlJl1 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan [Lernbaran Negara :R~P1J1Jlik Indonesia Tahun I~S~ Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia T~h1Jn 19qO Nqm9T 104, T~mRMM Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T~mRMM Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor ...
2
2
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 4
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3643); 5.
6. Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) 6
4. Negara AgrariajKepala Badan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Masalah Hak Ulayat Masyarakat Peraturan Menteri Pertanahan Nasional Pedoman Penyelesaian Hukum Adat; 7. 7
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tabun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; 8
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Kornering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nornor 2); 9
MEMUTUSKAN: \_'--'-.\_ ---.\_ -- --.
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG Menetapkan
PENYELESAIANKASUS PERTANAHANDI KABUPATENOGAN KOMERINGILIR
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 13

- (1) Penyelesaian Sengketa atau Konflikdilakukan me1aluiMediasi.
- (2) M~4iE!-~i bertujuan untuk:
- a. menjamin transparansi; a.
- c. menampung informasr/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari un sur lain yang perlu dipertimbangkan; dan
- b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif; b
- d. memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik melalui Il1lJsY~WM$. d.
- (1) Dinas Pertanahan mengundang rapat pihak-pihak terkait guna tindak lanjut penyelesaian.
- (2) Mediasi dapat dilakukan melalui rapat pernaparan, rapat mediasi, rapat intern, atau rapat koordinasi.
- (3) Mediasi pertama kali dilakukan melalui rapat pemaparan, yang bertujuan untuk:
- a. menyampaikan data dan fakta yang telah terkumpul; a.
- c. hasil mediasi pihak kecamatan; darr/ atau C.
- b. pengumpulan data yang kurang atau dianggap perlu; b
- d. hasil analisis;
- (4) Dalam hal mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang bersengketa atau konflik, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang bersengketa atau konflik dapat hadir.
- (5) Pihak yang bersengketa atau pihak pengadu dan pihak yang diadukan untuk bersikap proaktif di dalam pelaksanaan kegiatan mediasi;
- (1) Pelaksanaan Mediasi dicatat dalam notulensi dan hasil pelaksanaan Mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
- (2) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
- a. pokok masalah; a.
- c. uraian masalah; dan/ atau c
- b. kronologi; b
- d. hasil Mediasi;
7. (S) Notuler, Mediaei aebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis.
- (4) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani peserta yang hadir dalam mediasi.
- (5) Notulen mediasi dan Berita Acara Mediasi merupakan dokumen yang hams dilampirkan dalam Berkas Penanganan Sengketa dan Konflik, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada para pihak.
- (7) Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Mediasi, ketidaksediaan tersebut dicatat dalarn Berita Acara Mediasi.
Pasal16 .. '.
8
- (1) ~enanganan Sengketa atau Konflik dilakukan maksimal 5 (lima) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan;
- (2) Apabila dalam rapat mediasi telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan permasalahan dianggap selesai.
Bentuk dan tindaklanjut penyelesaian permasalahan sengketa atau konflik yang difasilitasi, diselesaikan berdasar pada :
- a. hasil analisis; a.
- b. hasil musyawarah, mediasi para pihak dan bentuk lain yang disepakati; b.
- (1) Mediasi dinyatakan selesai atau dihentikan apabila
:
- a. terjadi kesepakatan kedua belah pihak;
- b. salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi; b.
- c. salah satu pihak menempuh jalur hukum;
- d. setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang bersengketa atau konflik tidak hadir dalam Mediasi; atau d.
- e. telah dilakukan 5 (lima)kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan;
- (2) Penyelesaian sengketa atau konflik lahan yang telah selesai ditindaklanjuti dituangkan dalam bentuk Laporan kepada Bupati untuk memohon petunjuk/ araban;
- (3) Setelah mendapat petunjuk/arahan Bupati, Dinas Pertanaban mengeluarkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak dengan tembusan disesuaikan dengan pokok permasalahan, bahwa mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan,
Bilamana diperlukan, dalam proses mediasi dapat dilakukan kegiatan peninjauan lapangan;
Pasa120
- (1) Dalam hal penanganan kasus pertanahan, Dinas Pertanahan dapat dibantu oleh Tim Fa~nita~i atau dibentuk tim lain ~~€)\lc:U klasifikasi ml::l€)l3.-l~ pertanahan yang dihadapi;
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan Surat Keputusan;
- (3) Tim fasilitasi bertanggung jawab kepada Bupati.
Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian kasus pertanahan melalui upaya mediasi, diluar jalur " pengadilan. .
Pasal22
...
9
Kete:r:tuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana terse but pad-a pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 diatur dalam Surat Keputusar; Bupati;
Dalam rangka percepatan penyelesaian kasus pertanahan, pihak kecamatan dapat membentuk tim fasilitasi;
BANTUAN HUKUMDANPERLINDUNGAN HUKUM
Pasa124
- (1) Segala akibat yang terjadi karena perbuatan hukum oleh petugas atau pejabat Dinas Pertanahan dan Tim Fasilitasi dalam rangka penanganan Sengketa atau Konflik yang diatur. dalam Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Petugas atau pejabat Dinas Pertanahan dan Tim Fasilitasi yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bupati ini, yang menghadapi masalah hukum wajib mendapatkan bantuan hukurn dan perliridurigan rrukum dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Apabila saat proses administrasi pengaduan, pengumpulan data, analisis, mediasi atau peninjauan lapangan diternukan indikasi/ dugaan adanya dokumen palsu, keterangan palsu, dan kesaksian palsu, maka pejabat yang berwenang menghentikan proses mediasi, dan dapat melaporkan temuan terse but ke aparat penegak hukum;
J3A13VII PEMBIAYAAN
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Kornering Ilir;