Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1959
N/A
Preamble

Mengingat
SUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANBUPATIOGANKOMERINGILIR NOMOR: 37 TAHUN2017
TENTANG
BATASDESA BELANTIKECAMATAN SIRAHPULAUPADANG KABUPATENOGANKOMERINGILIR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR, a. Menimbang
- bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas -batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
- c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
- d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasanypernasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); I
3. Undang-Undang ...
Menetapkan:
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang: Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.
MEMUTUSKAN:
TENTANG BATAS DESA BELANTI PULAU PADANG KABUPATEN OGAN PERATURAN BUPATI KECAMATAN SIRAH
KOMERINGILIR
BABI KETENTUANUMUM
Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
:
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik herupa batas alam maupun batas buatan. ,
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai Belanti, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Belanti, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda -tanda alam seperti igir/ punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai darr/atau un sur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartotnetrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/ atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan un sur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.