PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 201'0 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN
Berlaku: 8 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang:
BUPATISAROLANGUN
PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 201'0 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Reribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dan pelu adanya penambahan objek retribusi serta perubahan terhadap pengaturan tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
- 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATISAROLANGUN
"
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN. Menetapkan :
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3), diubah sebagai berikut:
,,.-.\_.,
l
1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- Jenis-jenis pertokoan milik Daerah meliputi:
- a. pemakaian rumah toko;
- b. pemakaian toko;
- c. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ a tau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, dan ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- ( 1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas dan jumlah lantai bangunan serta lokasi dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian pertokoan milik daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Rumah Toko (Ruko) milik daerah ditetapkan sebesar:
- a. Ruko komplek Abadi
- Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah)/tahun;
- b. Ruko pinggir lintas pasar atas Sarolangun
- Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah)/tahun;
- c. Toko H. Ibrahim (Teratai 1 dan 2)
- Rp. 200,-(dua ratus rupiah)/meter/hari; dan
- d. Ruko Bukit Jinam
Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah)/tahun.
- (3) Retribusi pemakaian toko milik daerah ditetapkan sebesar:
- a. toko pasar bawah:
- 1) bagian bawah/lantai 3x3,5 = 10,6 x Rp.200,x 360 hari Rp. 756.000,(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)/tahun;
- 2) bagian atas 3x3 9 x Rp. 200,x 360 hari = Rp. 648.000,(enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/tahun;
- b. toko komplek abadi Rp. 1000,-/hari x 16 m2 x 360 hari = Rp. 5.760.000,(limajuta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)/tahun;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
1. dihapus;
- J. dihapus;
- k. dihapus;
1. dihapus;
- m. dihapus;
- n. dihapus;
- o. dihapus;
- p. dihapus;
- q. dihapus;
- r. dihapus;
- s. dihapus;
- (4) Retribusi pemakaian kios milik daerah (dahlia) ditetapkan sebesar Rp. 200,(dua ratus rupiah)/meter /hari.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

- ( 1) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu paling lam bat tanggal 30 (tigapuluh) Desember akhir tahun berjalan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelunasan pembayaran retribusi dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
6. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 25

A
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak dilunasi, maka akan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan operasi penyegelan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan pene:r'npatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
ARIEF MUNANDAR
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal ac'J NOVem he. r 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR f)
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINS! JAMBI: ( 8 /2016)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Nomor 8 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN
TENT ANG
TAHUN 2016 NOMOR 8
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Nomor
Seri
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
8
Nomor
Tahun 2016
Seri
Tanggal
28 NOINm&amp;/r
2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, Drs. H. TH~ZALI, MM Pembina Utama Madya NIP.19591202 198002 1 001