PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 6 Tahun 2012
Tentang KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 27 Februari 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA SINGKAWANG
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur ketentuan tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas diatur lebih lanjut oleh instansi Pemerintah Daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Singkawang tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.
2. Walikota adalah Walikota Singkawang.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Singkawang adalah Walikota Singkawang.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
8. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi;
9. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah atau Diploma adalah kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang pangkat atau golongan ruangnya masih dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan untuk ijazah yang diperoleh dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan atau telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diploma, Sarjana, Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan tertentu.
13. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal di luar jam kerja;
14. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA, Diploma (I,II,III,IV) akta (I,II,III,IV dan V), Strata (S-1,S-2,S-3) dan Spesialis (Sp1 dan Sp2).
15. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah proses seleksi baik administratif maupun akademis/substantif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah pendidikan formal tertentu untuk dapat memenuhi persyaratan usul kenaikan pangkat pilihan.
16. Panitia Penyelenggara adalah Panitia Penyelenggara Pemerintah Kota Singkawang atau Panitia Penyelenggara Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat atau Panitia Penyelenggara Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
BAB II - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dengan status ijin belajar, untuk penyesuaian ijazahnya harus mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi karena melaksanakan tugas belajar, untuk penyesuaian ijazahnya dikecualikan dari ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
BAB II - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 3

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I dapat dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a);
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II yang diikuti Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c);
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III dapat diikuti Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda (III/a); dan
- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV dapat diikuti Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).
BAB II - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 4

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, II, III dan IV bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilaksanakan oleh
Panitia Penyelenggara Pemerintah Kota Singkawang atau Panitia Penyelenggara Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat atau Panitia Penyelenggara Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pembentukan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat atau Pemerintah Kabupaten / Kota di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan kegiatan dimaksud.
BAB II - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 5

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah meliputi :
- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I meliputi:
1. Pengetahuan Umum;
2. Pengetahuan Substantif.
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II meliputi:
1. Pengetahuan Umum;
2. Pengetahuan Perkantoran;
3. Pengetahuan Substantif.
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III dan IV meliputi:
1. Pengetahuan Umum;
2. Pengetahuan Substantif;
3. Bahasa Inggris;
4. Karya Tulis.
BAB II - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 6

Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikat / Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah oleh panitia penyelenggara.
BAB III - KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah :
- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- c. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- d. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- f. Dokter, Apoteker, Magister Spesialis I atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- g. Doktor (S3), Spesialis II atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata , golongan ruang III/c.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah di akreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
BAB III - KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 8

Persyaratan
- (1) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- b. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, harus memenuhi ketentuan berupa persyaratan kepangkatan dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki Surat Izin Belajar/Tugas Belajar, tidak dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan tidak dapat dipertimbangkan untuk memperoleh kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil khusus guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah yang bersangkutan berstatus CPNS/PNS dan memperoleh ijazah, apabila tidak memiliki Surat Izin Belajar/Tugas Belajar sebelum ditetapkannya Peraturan ini, yang jenjang pangkat/golongan ruangnya telah melewati jenjang pangkat yang dipersyaratkan untuk ijazah yang diperoleh, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh penyesuaian ijazah pada kenaikan pangkat berikutnya apabila memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah sebelum yang bersangkutan berstatus CPNS, tidak dapat dipertimbangkan untuk memperoleh kenaikan pangkat penyesuaian ijazah atas ijazahnya tersebut.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Singkawang Nomor 85 Tahun 2010 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 27 Februari 2012
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
HASAN KARMAN
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 24 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
Drs. SYECH BANDAR, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601116 198002 1 002
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
YASMALIZAR, SH Pembina NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR
:
6 TAHUN 2012
TANGGAL
:
27 FEBRUARI 2012
PERSYARATAN KEPANGKATAN DAN MASA KERJA UNTUK KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL UMUM (STAF) DAN FUNGSIONAL TERTENTU (NON GURU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
| | | | SEKURANG-KURANGNYA | SEKURANG-KURANGNYA | GOLONGAN RUANG YANG AKAN DISESUAIKAN |
|-----|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|
| NO. | PENDIDIKAN TERAKHIR | MELANJUTKAN PENDIDIKAN | GOLONGAN RUANG | MASA KERJA GOLONGAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SD | SLTP | I/b | 2 th | I/c |
| 2. | SLTP | SLTA, D-I | I/d | 2 th | II/a |
| 3. | SLTA, D-I | D-III | II/b | 2 th | II/c |
| 4. | SLTA, D-I | S-1, D-IV | II/c | 2 th | III/a |
| 5. | D-II | D-IV, S-1 | II/c | 2 th | III/a |
| 6. | D-III | D-IV, S-1 | II/d | 1 th | III/a |
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
HASAN KARMAN
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 24 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
Drs. SYECH BANDAR, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601116 198002 1 002
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
YASMALIZAR, SH Pembina NIP. 19681016 199803 1 004
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 24 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
Drs. SYECH BANDAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601116 198002 1 002
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
YASMALIZAR, S.H. Pembina NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR
:
6 TAHUN 2012
TANGGAL
:
27 FEBRUARI 2012
PERSYARATAN KEPANGKATAN DAN MASA KERJA UNTUK KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PNS KHUSUS GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
| | | | SEKURANG-KURANGNYA | SEKURANG-KURANGNYA | GOLONGAN RUANG YANG AKAN DISESUAIKAN |
|-----|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|
| NO. | PENDIDIKAN TERAKHIR | MELANJUTKAN PENDIDIKAN | GOLONGAN RUANG | MASA KERJA GOLONGAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SPG/KPG/ PGA/SLTA | S-1, Akta IV | II/b | 2 th | III/a |
| 2. | D-II, Akta II | S-1, Akta IV | II/c | 2 th | III/a |
| 3. | D-III, Akta III | S-1, Akta IV | II/c | 2 th | III/a |
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
HASAN KARMAN