PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 160 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 21 Juni 2017
N/A
Pasal 40

- (1) Tanda bukti pengadaan barang/jasa dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berupa bukti pembelian dalam bentuk faktur atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Tanda bukti pengadaan barang inventaris yang merupakan aset dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berupa bukti pembelian dalam bentuk faktur atau yang disamakan dengan itu dan disertai berita acara penerimaan barang.
- (3) Tanda bukti pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berupa kwitansi dengan disertai berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- (4) Tanda bukti pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang nilai pekerjaannya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan disertai berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- (5) Tanda bukti pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang nilai pekerjaannya lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan jasa konsultansi, berupa Surat Perjanjian dengan disertai berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- (6) Tanda Bukti Perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui EPurchasing dan pembelian secara online berupa Surat Pesanan.
2. Ketentuan Pasal 50 ditambah dan diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 50

- (1) Pengajuan SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari PA atau KPA melalui PPKSKPD hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan digunakan SPP-GU.
- (2) Besaran UP yang diajukan adalah 1/12 (satu per dua belas) Belanja Langsung dikurangi yang harus melalui mekanisme pembayaran langsung dan belanja yang direncanakan dilakukan dengan tambahan uang tanpa merinci perkode rekening.
- (3) Belanja melalui mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) terdiri dari belanja modal, honorarium, dan pembayaran kepada pihak ketiga lainnya.
- (4) Belanja yang direncanakan dilakukan dengan mekanisme TU sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) jenisnya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan BUD.
- (5) BUD menerbitkan SPD sebagai dasar pengajuan SPP-UP.
- (6) Besaran UP di setiap SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 51

- (1) SPP-GU diajukan untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan.
- (2) Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pembantu melalui Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui PPK-SKPD dapat diajukan apabila SPJ ganti uang sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari besar panjar Unit Kerja SKPD.
- (3) Untuk yang belum menggunakan Bendahara Pengeluaran Pembantu, pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh
persetujuan dari PA melalui PPK-SKPD diatur apabila SPJ Ganti Uang sudah mencapai 65% (enam puluh lima persen).
- (4) Batas waktu pengajuan SPP-GU untuk bulan Desember tahun anggaran berkenaan diatur dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 53

- (1) Pengajuan dengan SPP-LS dilakukan untuk :
- a. belanja gaji pegawai dan tunjangan;
- b. belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
- c. belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga;
- d. penyertaan modal/investasi dan pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo;
- e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- f. honorarium serta belanja modal.
- (2) Pengajuan SPP-LS pengadaan barang dan jasa segera disampaikan ke BUD paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan tersebut diserah terimakan dengan baik oleh PA atau KPA.
- (3) Batas pengajuan SPP-LS untuk gaji disampaikan ke BUD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) sebelum bulan pembayaran sedangkan untuk gaji susulan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima).
- (4) Bukti-bukti pengeluaran asli sebagai lampiran SPP-LS merupakan arsip yang disimpan oleh PA atau KPA setelah proses pencairan dana selesai.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 21 Juni 2017 BUPATI PESISIR SELATAN,
dto
HENDRAJONI
Diundangkan di Painan pada tanggal 21 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto
ERIZON