Unknown WALIKOTA Nomor TAHUN Tahun 2016
Tentang PENATAAN/ PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KOTA KENDARI
Berlaku: 6 Tahun 1995
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan
meningkatkan kelancaran penyelenggaraan . tugas - tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan penggunaan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di lingkup Pemerintah Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan/ Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kota Kendari;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
- ÿ 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 8 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
- 9 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran daerah Kota Kendari tahun 2013 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 7);
- 1l. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KOTA
KENDARI .
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kota Kendari
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kendari
- 4 Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kota Kendari yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
- Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan bagi Walikota dan Wakil Walikota.
6. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pimpinan DPRD dan unsur Forkopimda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
BAB II - DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penataan\_ Penetapan Tanda Nomor Polisi kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Dinas merupakan dasar Penggunaan Kendaraan Dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD , kepentingan Dinas untuk menunjang kelancaran tugas tugas pemerintah dan pembangunan di Daerah.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Daerah hanya digunakan untuk tujuan dan kepentingan Dinas.
BAB II - DASAR DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang undangan dan Kemampuan Keuangan Daerah.
BAB II - DASAR DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Penataan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 5

- Segala jenis dalam proses Penataan Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kota biaya
- Kendari dibebankan pada masing masing Instansi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari setiap
Ditetapkan di Kendari pada tanggal 2016
WALIKOTA KENDARI
H. ASRUN K
Diundangkan di Kendari pada tanggal ~ 8 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
ALAMSYAH LOTUNANI
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR 21
LAMPIRAN
NOMOR
2 | TAHUN 2016
TANGGAL
~8
2016
PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN
PERORANGAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KOTA KENDARI
| NO | JABATAN | NOMOR POLISI BARU | NOMOR POLISI BARU | NOMOR POLISI BARU |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Walikota Kendari | DT | 1 | E |
| 2 | Wakil Walikota Kendari | DT | 2 | E |
| 3 | Ketua DPRD Kota Kendari | DT | 3 | E |
| 4 | Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kendari | DT | 4 | E |
| 5 | Ketua Pengadilan Negeri Kota Kendari | DT | 5 | E |
| 6 | Ketua Pengadilan Agama Kota Kendari | DT | | E |
| 7 | Wakil Ketua I DPRD Kota Kendari | DT | 8 | E |
| 8 | Wakil Ketua II DPRD Kota Kendari | DT | 9 | E |
2
3
ky
WALIKOTA KENDARI
H. ASRUN R