PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2017
Tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA
Berlaku: 7 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa perubahan pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menyebabkan perubahan pembagian urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan izin;
- b. bahwa sesuai ketentuan peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 pasal 11 ayat (4) tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu adanya pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak relevan untuk digunakan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.
Menetapkan
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 11 . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3) .
MEMUTUSKAN:
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA.
BAB [ KETENTUAN UMUM
BAB II - PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
PASAL 2

| (1) Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMDPTSP Kabupaten Kolaka Utara | (1) Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMDPTSP Kabupaten Kolaka Utara | (1) Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMDPTSP Kabupaten Kolaka Utara | (1) Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMDPTSP Kabupaten Kolaka Utara | (1) Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMDPTSP Kabupaten Kolaka Utara | (1) Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMDPTSP Kabupaten Kolaka Utara | (1) Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMDPTSP Kabupaten Kolaka Utara |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) meliputi pasal | (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) meliputi pasal | (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) meliputi pasal | (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) meliputi pasal | (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) meliputi pasal | (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) meliputi pasal | (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) meliputi pasal |
| a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait; | a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait; | a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait; | a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait; | a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait; | a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait; | a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait; |
| Pemrosesan, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan; | Pemrosesan, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan; | Pemrosesan, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan; | Pemrosesan, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan; | Pemrosesan, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan; | Pemrosesan, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan; | Pemrosesan, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan; |
| Penandatanganan SKRD/STS dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; | Penandatanganan SKRD/STS dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; | Penandatanganan SKRD/STS dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; | Penandatanganan SKRD/STS dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; | Penandatanganan SKRD/STS dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; | Penandatanganan SKRD/STS dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; | Penandatanganan SKRD/STS dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; |
| Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; | Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; | Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; | Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; | Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; | Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; | Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; |
| perizinan; | perizinan; | perizinan; | perizinan; | perizinan; | perizinan; | perizinan; |
| Penerbitan surat penolakan izin; | Penerbitan surat penolakan izin; | Penerbitan surat penolakan izin; | Penerbitan surat penolakan izin; | Penerbitan surat penolakan izin; | Penerbitan surat penolakan izin; | Penerbitan surat penolakan izin; |
| h. | h. | h. | h. | h. | h. | h. |
| Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan; | Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan; | Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan; | Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan; | Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan; | Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan; | Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan; |
| Penyederhanaan jenis, waktu, dan prosedur perizinan. | Penyederhanaan jenis, waktu, dan prosedur perizinan. | Penyederhanaan jenis, waktu, dan prosedur perizinan. | Penyederhanaan jenis, waktu, dan prosedur perizinan. | Penyederhanaan jenis, waktu, dan prosedur perizinan. | Penyederhanaan jenis, waktu, dan prosedur perizinan. | Penyederhanaan jenis, waktu, dan prosedur perizinan. |
| JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 |
| Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal | Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal | Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal | Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal | Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal | Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal | Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal |
| Izin Usaha Penanaman Modal | Izin Usaha Penanaman Modal | Izin Usaha Penanaman Modal | Izin Usaha Penanaman Modal | Izin Usaha Penanaman Modal | Izin Usaha Penanaman Modal | Izin Usaha Penanaman Modal |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. 6 | 5. 6 | 5. 6 | 5. 6 | 5. 6 | 5. 6 | 5. 6 |
| Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal | Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal | Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal | Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal | Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal | Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal | Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal |
| Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal | Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal | Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal | Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal | Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal | Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal | Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal |
| Izin Gangguan /Izin Tempat Usaha | Izin Gangguan /Izin Tempat Usaha | Izin Gangguan /Izin Tempat Usaha | Izin Gangguan /Izin Tempat Usaha | Izin Gangguan /Izin Tempat Usaha | Izin Gangguan /Izin Tempat Usaha | Izin Gangguan /Izin Tempat Usaha |
| 10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) |
| 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) |
| 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) |
| 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) |
| 14. Izin Trayek | 14. Izin Trayek | 14. Izin Trayek | 14. Izin Trayek | 14. Izin Trayek | 14. Izin Trayek | 14. Izin Trayek |
| ayat (1) terdiri dari: | ayat (1) terdiri dari: | ayat (1) terdiri dari: | ayat (1) terdiri dari: | ayat (1) terdiri dari: | ayat (1) terdiri dari: | ayat (1) terdiri dari: |
| Izin Prinsip Penanaman Modal | Izin Prinsip Penanaman Modal | Izin Prinsip Penanaman Modal | Izin Prinsip Penanaman Modal | Izin Prinsip Penanaman Modal | Izin Prinsip Penanaman Modal | Izin Prinsip Penanaman Modal |
| Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal |
| Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal |
| Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) | Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) | Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) | Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) | Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) | Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) | Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) |
| | 7 8 | 7 8 | 7 8 | 7 8 | | |
| | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
15. Izin Lingkungan
16. Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
17. Izin Pembuangan Limbah (IPLC)
18. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
19. Izin pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan swasta;
20. Izin Reklame.
21. Izin usaha perikanan
22. Sertifikat Laikhigyene;
23. Izin tenaga kesehatan
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BAB II - PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
PASAL 4

Kepala DPMDPTSP Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganan perizinandan non perizinanbertanggung jawab kepada Bupati Kolaka Utara melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB II - PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
PASAL 5

Apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak berada di tempat atau berhalangan maka penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan berdasarkan urutan sebagai berikut
- 1 Sekretaris DPMDPTSP;
2. Kepala Bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- 3 Kepala Bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan B;
4. Kepala Bidang Kebijakan dan Advokasi Layanan;
5. Kepala Bidang Pengaduan, Pengendalian dan pelaporan Layanan
BAB V - TIM TEKNIS
PASAL 6

- 1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala DPMDPTSP .
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dengan Keputusan Bupati. pada
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dmaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jangka waktu penyelesaian rekomendasi teknis baik diterima atau ditolaknya permohonan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku\_
4. Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan menandatangani berita acara peninjauan lapangan dan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan izin.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PASAL 7

- 1) DPMDPTSP Kabupaten Kolaka Utara dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan dilaksanakan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,integritas,singkronisasi,keamanan dan kepastian .
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait memiliki kewajiban untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan perizinan
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.
4. Dalam melaksanakan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat(3) di bentuk Tim Pembina Pelayanan Perizinan yang terdiri dari unsur-unsur pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dan mempunyai kompetensi serta kemampuan sesuai bidangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
PASAL 8

Hal-hal mengenai teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|--------------------|--------------------|
| Setdo | |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | 5 |
Ditetapkan di Lasusua tanggal pada
BUPATI KOLAKA UTARA,
RUSDA MAHMUD
Diundangkan di Lasusua
tanggal pada
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,
DRS.H ISKANDAR, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR
Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 61 ,
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 130,
- 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 8. Indonesia 5679);
- Republik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);