PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 51 Tahun 1999
Tentang No Description
Berlaku: 26 Mei 1999
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN STATISTIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam untuk upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran data dalam kegiatan statistik perlu diatur mekanisme penyelenggaraan statistik baik statistik dasar, sektoral, maupun khusus menuju terwjudnya Sistem Statistik Nasinal yang andal, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, serta dalam rangka penjabaran lebih lanjut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Statistik.
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PENYELENGGARAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATISTIK.
- 2
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 2

- (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar.
- (2) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- (3) Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 3

- (1) Sensus terdiri dari
- a. Sensus Penduduk;
- b. Sensus Pertanian;
- c. Sensus Ekonomi.
- (2) Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada :
- a. tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk;
- b. tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian;
- c. tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 4

- (1) Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk.
- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang kependudukan.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 5

- (1) Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian.
- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman kegiatan usaha di bidang pertanian, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 6

- (1) Pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi.
- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemakaian bahan baku, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang ekonomi.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan sensus Kepala BPS menetapkan wilayah pencacahan.
- (2) Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 8

- (1) BPS wajib mengumpulkan rencana penyelenggaraan sensus kepada masyarakat sebelum sensus dilaksanakan.
- (2) Setiap penyelenggaraan sensus didahului dengan uji coba sensus.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 9

- (1) Selain sensus, BPS juga menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik dasar.
- (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Survei juga dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis.
- (4) Survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah survei antar sensus.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 10

- (1) Wilayah pencacahan survei statistik dasar ditetapkan kepala BPS.
- (2) Pelaksanaan survei statistik dasar di lapangan dilakukan oleh petugas survei yang ditetapkan oleh BPS
Kompilasi produk administrasi statistik dasar dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 12

- (1) BPS berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik dasar, BPS mendapatkan dukungan pelaksanaan operasional dari Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, dan Kepala Kelurahan sesuai lingkup tugas dan wewenangnya.
- (2) Dukungan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data, serta sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi yang dilakukan oleh BPS.
Petugas dan Responden
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 14

- (1) Pencacahan di lapangan dalam pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas sensus yang diangkat secara sah oleh Kepala BPS.
- (2) Petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Petugas sensus dapat berasal dari pegawai BPS dan atau direkrut dari pegawai instansi pemerintah lainnya atau anggota masyarakat.
- (4) Setiap petugas sensus wajib mengikuti pelatihan tata cara pelaksanaan sensus.
- (5) Ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pelatihan petugas sensus diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditetapkan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus wajib :
- a. memperhatikan surat tugas dan atau tanda pengenal petugas sensus;
- b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan sensus sebagaimana adanya.
Setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden dan yang diperoleh dari obyek kegiatan sensus.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 18

- (1) Petugas sensus yang merupakan tenaga lepas dan bukan pegawai negeri yang mendapat kecelakaan dan mengakibatkan cacat atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, mendapat jaminan asuransi.
- (2) Biaya pembayaran premi untuk jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran penyelenggaraan sensus
- (3) Besarnya jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 19

- (1) Setiap responden sensus wajib :
- a. menerima petugas sensus
- b. memberi izin petugas sensus memasuki halaman atau pelataran, tanah atau tempat usaha, serta masuk ke dalam bangunan yang berada di wilayah kerja petugas sensus;
- 9 - memperbaharui tanda nomor bangunan atau stiker sensus baik bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat tinggal;
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan petugas sensus mengenai diri sendiri, anggota keluarga, orang lain yang berkaitan, dan atau kegiatannya secara lengkap dan benar.
- e. memperhatikan catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah yang diperlukan oleh petugas sensus.
- (2) Pimpinan lembaga atau orang lain yang ditunjuk dari lembaga yang telah ditetapkan sebagai responden berkewajiban memberikan keterangan kepada petugas sensus mengenai segala kegiatanan lembaga sesuai dengan daftar isian sensus dan atau memperlihatkan catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap responden berhak menolak petugas sensus yang tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf a dan b.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 20

- (1) Ketentuan yang berlaku bagi petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku juga bagi petugas survei statistik dasar.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban responden sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga bagi responden survei statistik dasar.
Pengolah Hasil
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 21

- (1) BPS bertanggung jawab melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk menyediakan statistik dasar yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk kebutuhan sampai pada lingkup satuan pemerintah terkecil.
- (2) Sajian statistik dasar hanya disampaikan dalam bentuk data agregasi dan bukan data individu.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 22

- (1) Perwakilan BPS di Daerah berwenang melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan statistik dasar bagi lingkup daerah yang bersangkutan.
- (2) Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.
- (1) Instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan BPS
- (3) Statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus wajib dilakukan
Bagian Kedua
Statistik Sektoral Paragraf 1 Penyelenggaraan Pasal 23
- 11 - bersama-sama dengan BPS.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) wilayah survei statistik sektoral meliputi sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 25

.
- (1) Instansi pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- (2) Instansi pemerintah juga dapat menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan intern instansi yang bersangkutan.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 26

- (1) Hasil survei statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) juga ditujukan untuk mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka membangun Sistem Statistik Nasional.
- (2) Penyelenggara survei statistik sektoral, wajib :
- a. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS;
- b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
- c. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS.
- (3) Rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat : nama instansi, judul, tujuan survei, metode statistik yang akan digunakan, obyek populasi dan jumlah responden, dan waktu pelaksanaan.
- (4) Tata cara pemberitahuan rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Kepala BPS.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 27

.
Kompilasi produk administrasi statistik sektoral dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 28

- (1) Penyelenggara statistik sektoral berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan atau masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik sektoral dilakukan oleh petugas survei yang telah ditetapkan instansi penyelenggara.
- (2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei statistik sektoral.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 30

- (1) Penyelenggara survei statistik sektoral menetapkan responden atau obyek penelitian sebelum survei dilakukan.
- (2) Setiap orang yang telah bersedia menjadi responden tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (1) Instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik sektoral berwenang melakukan pengolahan hasil statistik sektoral yang diselenggarakannya.
- (2) Pengolahan hasil statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi pemerintah bersama-sama dengan pihak lain.
Paragraf 3
Pengolahan Hasil
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 32

- 14 - dalam Pasal 21 ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggaraan statistik sektoral
Bagian Ketiga
Statistik Khusus
Paragraf 1
Penyelenggaraan
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 33

- (1) Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dapat menyelenggarakan statistik khusus.
- (2) Penyelenggaraan statistik khusus dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 34

- (1) Penyelenggara kegiatan statistik khusus memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Wilayah pencacahan survei statistik khusus meliputi sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 35

- (1) Survei statistik khusus, meliputi :
- a. survei yang hasilnya untuk dipublikasikan
- b. survei untuk kebutuhan intern
- (2) Hasil survei statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a turut mendukung pengembangan sistem Statistik Nasional.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 36

- (1) Penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei yang diselenggarakan kepada BPS.
- (2) Sinopsis hasil survei yang wajib diberitahukan, meliputi survei yang memenuhi kriteria :
- a. hasilnya dipublikasikan;
- b. menggunakan metode statistik;
- c. merupakan data primer.
- (3) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi survei yang digunakan untuk keperluan intern.
- (4) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat judul, wilayah kegiatan survei, obyek populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, metode statistik, nama dan alamat penyelenggara, dan abstraksi.
- (5) Batas waktu dan tata cara penyampaian sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 37

- (1) Kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak yang mempunyai hak untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik.
- 16 -
- (2) Pemberitahuan sinopsis dapat dikuasakan kepada penyelenggara kegiatan statistik di dalam negeri apabila pihak yang memiliki hak berada di luar negeri.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi, dan atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 38

- (1) Kompilasi produk administrasi statistik khusus dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memeprhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik khusus dilakukan oleh petugas survei yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei statistik khusus.
Paragraf 2
Petugas dan Responden
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 40

Penyelenggara survei statistik khusus menetapkan responden atau obyek penelitian sebelum survei dilakukan.
Paragraf 3
Pengolahan Hasil
BAB II - STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Pasal 41

- (1) Penyelenggara statistik khusus berwenang melakukan pengolahan hasil survei dan kompilasi produk administrasi yang diselenggarakannya.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam aayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain.
BAB III - PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN,
Pasal 42

- (1) Pengumuman dan penyebarluasan hasil kegiatan statistik dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dilaksanakan secara bekerja sama, maka yang berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil kegiatan adalah sesuai kesepakatan masing-masing pihak.
BAB III - PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN,
Pasal 43

- (1) BPS berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil statistik dasar yang diselenggarakannya kepada masyarakat, instansi pemerintah Pusat dan atau Daerah.
- (2) Hasil statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hasil sensus, hasil survei, dan hasil kompilasi produk administrasi.
BAB III - PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN,
Pasal 44

- (1) Pengumuman hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS dimuat dalam Berita Resmi Statistik atau media lainnya.
- (2) Berita Resmi Statistik merupakan salah satu media penyebarluasan hasil statistik.
- (3) Pelaksanaan teknis pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala BPS.
BAB III - PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN,
Pasal 45

- (1) Hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS pemanfaatannya terbuka untuk umum.
- (2) BPS memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik yang diselenggarakannya.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS
BAB III - PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN,
Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus yang hasilnya untuk dipublikasikan, pemanfaatannya terbuka untuk umum.
- (2) Penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual
- 19 - seseorang atau lembaga yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN,
Pasal 47

- (1) Pemasyarakatan statistik dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran kepada responden, penyelenggara, dan pengguna statistik akan arti dan pentingnya statistik.
- (2) Pemasyarakatan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan BPS bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
- (3) Pemasyarakatan statistik dilakukan dengan menyebarluaskan hasil kegiatan statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna statistik.
- (4) Pemasyarakatan statistik dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu melalui berbagai media informasi, seminar, atau dialog.
BAB IV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 48

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :
- a. pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.
Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Statistik
BAB IV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 50

- (1) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.
- (2) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik.
BAB IV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 51

- (1) Dalam hal kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik sektoral antara pemerintah dengan lembaga swasta, instansi pemerintah bertindak sebagai penyelenggara utama
- (2) Dalam hal koordinasi dan atau kerjasama dilakukan dengan pihak luar negeri maka pihak Indonesia harus bertindak sebagai penyelenggara utama.
BAB IV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 52

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara pemerintah dan BPS dapat dilakukan dalam hal :
- a. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang jangkauan populasinya
- 21 - berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus.
- b. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah.
BAB IV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a wajib dilaksanakan bersama-sama oleh BPS dan instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala BPS dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan.
BAB IV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 54

- (1) Dalam hal penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan bekerja sama dengan BPS, pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPS bersama-sama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan statistik sektoral tersebut dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Bagian Ketiga Pembakuan, Konsep, Definisi, Klasifikasi, dan Ukuran-ukuran
BAB IV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 55

- 22 -
pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional.
BAB IV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 56

- (1) Dalam rangka mewujudkan kerjasama pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, BPS bertindak aktif menprakarsai kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, Kepala BPS memperoleh saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik.
BAB IV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 57

- (1) Hasil kerjasama pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 selanjutnya disusun oleh BPS.
- (2) Konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, yang disusun oleh BPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan utama penyelenggaraan statistik di Indonesia.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 58

- (1) BPS melakukan pembinaan statistik
- (2) dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama
- 23 - dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 59

- (1) Pembinaan statistik ditujukan untuk lebih :
- a. meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik;
- b. membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional;
- c. mengembangkan Sistem Statistik Nasional;
- d. mendukung pembangunan nasional.
- (2) Sasaran pembinaan statistik mencakup :
- a. penyelenggara kegiatan statistik;
- b. responden;
- c. pengguna statistik
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 60

Upaya pembinaan statistik meliputi
- a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggara statistik;
- b. pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c. peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d. perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e. pengembangan sistem informasi statistik;
- 24 -
- f. peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
- g. peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
- h. peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 61

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui :
- a. pendidikan formal;
- b. pelatihan;
- c. seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah statistik;
- d. peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 62

Pengembangan statistik sebagai ilmu dilaksanakan melalui :
- a. penelitian dan pengembangan;
- b. pengadaan dan penyebaran media ilmiah statistik;;
- c. peningkatan dan pengembangan profesi;
- d. peningkatan penerapan ilmu statistik melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan atau pertemuan ilmiah lainnya;
- e. pengadaan bahan rujukan tentang ilmu statistik;
- f. peningkatan kerjasama pengembangan statistik sebagai ilmu antar instansi pemerintah dan atau swasta.
- 25 -
Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui:
- a. penerapan dan pengembangan jaringan informasi statistik;
- b. penerapan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
- c. penerapan dan pengembangan penginderaan jarak jauh;
- d. peningkatan kerjasama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kegiatan statistik.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 64

Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya dilaksanakan melalui :
- a. pengkajian, evaluasi, dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran;
- b. pembakuan dan penyebarluasan konsep, defisini, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang dibakukan;
- c. peningkatan kerjasama pengembangan dan penerapan konsep, defisini, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang dibakukan antar instansi pemerintah dan atau swasta.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 65

Pengembangan sistem informasi statistik dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan keterpaduan penyusunan jaringan sistem informasi statistik;
- b. peningkatan komunikasi sistem informasi statistik antar penyelenggara kegiatan statistik;
- 26 -
- c. peningkatan hubungan sistem jaringan antar penyelenggara kegiatan statistik;
- d. peningkatan kerjasama pengembangan jaringan sistem informasi statistik;
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 66

Peningkatan penyebarluasan informasi statistik dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan mutu dan frekuensi penyebarluasan informasi statistik melalui berbagai media cetak dan elektronik;
- b. penganekaragaman bentuk dan cara penyajian data sesuai dengan penggolongan pengguna statistik;
- c. peningkatan kemudahan dalam memperoleh data hasil kegiatan statistik;
- d. peningkatan kerjasama penyebarluasan informasi hasil kegiatan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 67

Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan penyuluhan tentang pemanfaatan hasil statistik secara berkala;
- b. peningkatan penyebarluasan hasil statistik secara menyeluruh atau bertahap;
- c. peningkatan kerjasama penerangan dan pemasyarakatan kegiatan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 68

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah.
- (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik dasar untuk keperluan Pemerintah daerah, pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku juga untuk pembiayaan pembinaan statistik.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69

Semua ketentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1983 tentang Sensus Pertanian, Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini maka :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Penduduk Pertanian;
- c. Peraturan Pemerntah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi;
- d. Peraturan Pemerntah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik;dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
PROF. DR. H. MULADI, S.H.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
Yang dimaksud "waktu penyelenggaraan sensus" adalah tahun dilaksanakannya pencacahan sensus di lapangan.
PENJELASAN
Pasal 4

Karakteristik pokok dalam sensus penduduk" adalah keterangan-keterangan pokok mengenai kependudukan seperti jumlah penduduk, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh penduduk.
"Karakteristik rinci dalam sensus penduduk" adalah keterangan-keterangan rinci mengenai kependudukan seperti yang menyangkut seluruh aspek keterangan anggota rumah tangga, aspek pendidikan, aspek ketenagakerjaan, aspek fertilitas/mortalitas, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap rumah tangga terpilih.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Karakteristik pokok dalam sensus pentanian" adalah keterangan-keterangan pokok dalam sektor pertanian yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh petani dan perusahaan pertanian seperti luas lahan yang dikuasai, luas lahan yang diusahakan, sub sektor kegiatan, tenaga kerja yang digunakan dan sejenisnya.
Karakteristik rinci dalam sensus pertanian" adalah keterangan-keterangan mengenai sektor pertanian yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap rumah tangga petani terpilih dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian terpilih.
Pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian" adalah pengumpulan data yang dilakukan langsung pada obyek yang bersangkutan, misalnya untuk mendapatkan data hasil panen dilakukan dengan penimbangan hasil panen langsung dari lahan/sawah, untuk mengetahui umur hewan ternak seperti sapi didapat dari menghitung gigi hewan yang bersangkutan, dan sebagainya.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Karakteristik pokok dalam sensus ekonomi" adalah keterangan-keterangan pokok kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh kegiatan di bidang ekonomi di luar sektor pertanian seperti produksi/omset, jumlah tenaga yang dipekerjakan, dan sejenisnya. Karakteristik rinci dalam sensus ekonomi" adalah keterangan-keterangan mengenai kegiatan usaha yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap perusahaan/unit usaha terpilih.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Survei antar sensus dilaksanakan dalam rangka menjembatani 2 (dua) sensus sejenis, misalnya Survei Penduduk Antar Sensus, Survei Pertanian Antar Sensus, dan Survei Ekonomi Antar Sensus.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang selama menjalankan tugas pencacahan kepada responden, maka perlu diberikan batasan yang jelas kepada petugas sensus dalam penjalankan tugasnya yaitu :
Petugas Pencacahan :
- (1) mendaftar dan memberi tanda nomor pada semua jenis bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
- (2) mendaftar penduduk, rumah tangga, serta mengajukan pertanyaan seperti yang tercantum dalam daftar isian sensus;
- (3) melakukan pengukuran obyek kegiatan statistik;
- (4) tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.
Petugas Pengawasan :
- (1) mengkoordinasikan pelaksanaan pencacahan yang dilakukan petugas pencacah;
- (2) melakukan pengawasan pelaksanaan pencacahan yang dilakukan petugas pencacah;
- (3) tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.
- c. Petugas Pemerksaan :
- (1) melakukan pemeriksaan hasil pencacahan yang dilakukan petugas pencacah
- (2) apabila diperlukan mengadakan pengecekan ulang kepada responden;
- (3) melakukan perbaikan hasil pencacahan yang dilakukan petugas pencacah;
- (4) tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaaan pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.
Mengingat dalam pelaksanaan sensus memerlukan petugas lapangan yang banyak tidak mungkin terpenuhi bila hanya menggunakan pegawai-pegawai BPS saja, maka BPS dapat menambah Petuga Sensus yang berasal dari instansi pemerintah dan atau masyarakat. Petugas Sensus sedapat mungkin ditunjuk dari warga di lingkungan desa atau kelurahan setempat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala BPS. Dengan demikian pelaksanaan pencacahan lebih mudah dilakukan, karena petugas sensus yang ditunjuk telah mengenal daerah dan penduduk di wilayah kerjanya masing-masing
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Wilayah kerja dapat meliputi sebagian, seluruh, atau gabungan wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
PENJELASAN
Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sebagaimana adanya" ialah hasil pelaksanaan pengumpulan data di lapangan disampaikan kepada pejabat BPS yang ditunjuk tanpa ada unsur rekayasa.
PENJELASAN
Pasal 17

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari responden kadang-kadang sangat pribadi dan karenanya perlu dilindungi kerahasiaannya. Kewajiban merahasiakan keterangan responden ini perlu menjamin supaya semua pertanyaan yang bersifat sangat pribadi tersebut dapat terjawab secara apa adanya oleh responden.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Satuan pemerintahan terkecil adalah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "kebutuhan intern" adalah kebutuhan akan statistik yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan instansi itu sendiri serta tidak untuk dipublikasikan, karena itu hasil survei demikian tidak wajib diserahkan kepada BPS.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
Lihat penjelasan Pasal 16 dan Pasal 17.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Hurup a
Cukup jelas
Hurup b
Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (2).
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Dalam hal penyelenggaraan survei statistik khusus dilakukan dalam kerangka kerjasama maka kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak yang memegang hak menyebarluaskan hasil kegiatan statistik.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas
"Penyelenggara utama" adalah instansi yang berhak menyebarluaskan hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan.
"Pihak luar negeri" adalah lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas
Forum Masyarakat Statistik merupakan wadah yang bersifat non struktural dan independen yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat yang bertugas menampung aspirasi masyarakat statistik, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas
Kebutuhan data statistik untuk keperluan Pemerintah Daerah adalah data statistik regional yang diperlukan untuk keperluan perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tidak tersedia di BPS.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3854