PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 38 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 28 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
VARIABEL PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur Variabel Daerah untuk pembagian jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Variabel Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
MEMUTUSKAN:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai bahan penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
17. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut rekening kas umum adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Variabel Daerah adalah variabel tambahan untuk melakukan pembagian jasa pelayanan yang ditentukan oleh masing-masing daerah berdasarkan status kepegawaian, resiko kerja, dan wilayah kerja.
19. Poin per hari adalah poin sesuai ketenagaan dibagi jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.
20. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai Variabel Daerah bagi FKTP dalam pembagian jasa pelayanan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB II - PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
- a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Dukungan biaya operasional kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap FKTP ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014.
- (3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.
BAB III - VARIABEL PEMBAGIAN JASA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan (berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014);
- b. Kehadiran (berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014); dan
- c. Variabel Daerah.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
- a. Tenaga medis, diberi nilai 150;
- b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
- c. Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
- d. Tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau di bawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
- e. Tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan
- f. Tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala dan/atau Pelaksana Tugas Kepala FKTP dan dan/atau Pelaksana Tugas Kepala Tata Usaha atau Bendahara Dana Kapitasi JKN, diberi tambahan nilai 30.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, diberi nilai 1 poin.
- (6) Variabel Daerah untuk pembagian jasa pelayanan Dana Kapitasi JKN yang pertama adalah status kepegawaian, dinilai sebagai berikut:
- a. PNS, diberi nilai 10;
- b. CPNS, diberi nilai 8;
- c. PTT/Tenaga Honor/Kontrak/Magang, diberi nilai 1.
- (7) Variabel Daerah untuk pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN yang kedua adalah masa kerja, dinilai sebagai berikut:
- a. masa kerja 0 ≤ 3 bulan, diberi nilai 0;
- b. masa kerja 3 bulan s.d. 2 tahun, diberi nilai 1;
- c. masa kerja 2 tahun s.d. 4 tahun, diberi nilai 2;
- d. masa kerja 4 tahun s.d. 6 tahun, diberi nilai 3;
- e. masa kerja 6 tahun s.d. 8 tahun, diberi nilai 4;
- f. masa kerja8 tahun s.d. 10 tahun,diberi nilai 5;
- g. masa kerja10 tahun s.d. 12 tahun,diberi nilai 6;
- h. masa kerja12 tahun s.d. 14 tahun, diberi nilai 7;
- i. masa kerja 14 tahun s/d 16 tahun, diberi nilai 8;
- j. masa kerja 16 tahun s/d 18 tahun, diberi nilai 9;
- k. masa kerja 18 tahun s/d 20 tahun, diberi nilai 10;
- l. masa kerja 20 tahun s/d 22 tahun, diberi nilai 11;
- m. masa kerja 22 tahun s/d 24 tahun, diberi nilai 12;
- n. masa kerja 24 tahun s/d 26 tahun, diberi nilai 13;
- o. masa kerja 26 tahun s/d 28 tahun, diberi nilai 14;
- p. masa kerja 28 tahun s/d 30 tahun, diberi nilai 15;
- q. masa kerja &gt; 30 tahun, diberi nilai 16.
- (8) Jumlah Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh masingmasing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut.
BAB III - VARIABEL PEMBAGIAN JASA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

Pembagian jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dipergunakan untuk setiap bulan.
BAB III - VARIABEL PEMBAGIAN JASA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pendapatan perorangan baik tenaga kesehatan maupun tenaga non Kesehatan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 28 Oktober 2014
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 29 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 38