PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2012
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Berlaku: 8 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
:
:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah; di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a; angka 5 diubah; angka 6 diubah; angka 7 diubah; angka 8 diubah; angka 9 diubah; angka 10 diubah; di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a; di antara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a; di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 17a, angka 17b dan angka 17c; di antara angka 24 dan angka 25 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 24a dan angka 24b; ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 38 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. 4a. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
7. Pengelolaan Barang adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
8. Pengelola Barang yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada SKPD dalam hal ini Kepala Bidang Aset Daerah pada dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
10. Pengguna Barang yang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan.
12. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
15. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
8. 15a. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
16. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
10. 16a. Pengangaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang dengan memperhatikan alokasi anggran yang tersedia.
17. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
12. 17a. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan barang dari hasil pengadaan atau dari perolehan lainnya yang sah.
13. 17b. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
14. 17c. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke SKPD.
18. Penggunaan adalah kegiatan yang di lakukan oleh penguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak di pergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
21. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
22. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
23. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian di dayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah di sepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta dan /atau sarana fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
24. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
6. 24a. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang dalam bentuk fisik, administrasi, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
7. 24b. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna.
25. Penghapusan adalah tindakan tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwewenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Pemindahan tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/ daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
27. Penjualan adalah pengalihan kemilikan barang milik negara/ daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang dilakukan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antar pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurangkurangnya dengan nilai seimbang.
29. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
30. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semua merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
34. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masingmasing pengguna barang.
35. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
36. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
37. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
38. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus.
3. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IA dan BAB IB; di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I
Pasal 4

- a. Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- b. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
9. (2a) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah;
- b. Pembantu Pengelola Barang;
- c. Kepala SKPD selaku pengguna
- d. Kepala UPTD/Pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna;
- e. Penyimpan Barang; dan
- f. Pengurus Barang.
- (3) Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
- (4) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab:
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
15. (4a) Pembantu Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada masingmasing SKPD.
- (5) Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- a. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai kebijakan Bupati;
- b. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- c. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
BAB I
Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna barang milik daerah.
- (2) Kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lain yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. menggunakan barang milik daerah;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
BAB I
Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) kepada SKPD yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
7. BAB III diubah sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut :
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 8

- (1) Pembantu pengelola berkewajiban menyusun :
- a. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah; dan
- b. standar harga.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 8

A
- (1) Perencanaan kebutuhan barang disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan barang yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standar harga.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun RAPBD.
10. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 9

- (1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah lingkungannya.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengelola bersama Pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) masing-masing SKPD dengan memperhatikan data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana
- Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
- (4) Setelah APBD ditetapkan, Pembantu Pengelola menyusun Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (5) Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 11

A
- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Bupati melalui Pengelola setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan dokulmen pengadaan.
- (2) Pengguna harus melakporkan pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Pengelola setiap akhir tahun anggaran disertai dokumen yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Laporan hasil pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk Lampiran APBD.
12. Diantara Pasal 11A dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 11B, Pasal 11C dan Pasal 11D dan disisipkan 2 (dua) paragraf, yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :
Penerimaan dan Penyimpanan dan Penyaluran
Paragraf 1 Penerimaan dan Penyimpanan
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 11

B
- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh Penyimpan Barang dan selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
- (2) Penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang.
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 11

C
- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang/jasa dari Pihak Ketiga berupa sumbangan, hibah dan warkah yang sifatnya tidak mengikat.
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
- (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau dan melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
Paragraf 2 Penyaluran
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 11

D
- (1) Penyaluran barang oleh Penyimpan Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Setiap tahun anggaran Pengguna harus melaporkan stock atau sisa barang kepada Bupati melalui Pengelola.
- (3) Setiap bulan kuasa pengguna harus melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna.
13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 20

- (1) Barang yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan.
- (2) Pinjam pakai dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga yang memerlukan.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
- d. hak dan kewajiban para pihak.
- (6) Pinjam pakai dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 41

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
3. (2a) Kendaraan perorangan dinas yang belum berumur 5 (lima) tahun karena rusak berat dapat dihapus dari daftra inventaris barang milik daerah.
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 41

A
Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dapat dijual kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
15. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 42

- (1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari: a. kendaraan dinas operasional; dan
- b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berumur 5 (lima) tahun karena rusak berat dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (4) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.
- (5) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (6) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 47 berbunyi :
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 47

- (1) Penjualan rumah dinas Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) distor ke kas daerah.
- (4) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan rumah dinas dari daftar inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilakukan setelah harga dilunasi.
17. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 47A dan Pasal 47B sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 47

A
- (1) Pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan/atau harga pasar setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangan /tender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 47

B
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (3) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk :
- a. kapling rumah Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. tanah sisa; dan
- c. lembaga sosial.
- (2) Tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan kepada penyanding.
- (3) Kebijakan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB III - PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi barang.
- (2) Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang.
- (3) Kegiatan Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola.
- (4) Pengguna wajib melakukan ionventarisasi barang yang ada di lingkungan SKPD.
- (5) Daftar rekapitulasi barng inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
- (6) Pengelola dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab atas inventarisasi barang.
- (7) Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris berserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Daerah.
- (8) Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang.
- (9) Pelaksanaan kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Pengguna menyampaikan hasil sensus barang kepada Pengelola paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan sensus.
- (11) Pembantu Pengelola menghimpun hasil sensus barang.
- (12) Hasil sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (13) Barang yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7).
19. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA dan di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 69

A
- (1) Pembiayaan pengelolaan barang dibebankan pada APBD.
- (2) Penyimpan Barang dan Pengurus Barang dalam melaksanakan tugas diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Operasional (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 03 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 03 Seri E), dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 9 Juli 2012
BUPATI BENGKAYANG,
Ttd,
SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 12 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
Ttd, KRISTIANUS ANYIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR 8
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

a
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

b
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
Cukup jelas
a
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
```
a Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Pasal 5 Ayat 2 Cukup jelas Pasal 6 Ayat 2 huruf a Cukup jelas Pasal 8 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 8a Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Pasal 9 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Pasal 11a Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas
```
```
PENJELASAN
Pasal 11

b Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Pasal 11c Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Pasal 11d Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 20 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Ayat 6 Cukup jelas Ayat 7 Cukup jelas Pasal 41 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 2a Cukup jelas
```
PENJELASAN
Pasal 41

a
```
Cukup jelas Pasal 42 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 2a Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Pasal 47 Ayat 3a Cukup jelas Pasal 47a Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 47b Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 62 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Ayat 6 Cukup jelas Ayat 7 Cukup jelas
```
```
Cukup jelas Ayat 9 Cukup jelas Ayat 10 Cukup jelas Ayat 11 Cukup jelas Ayat 12 Cukup jelas Ayat 13 Cukup jelas Pasal 69a Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal II
```
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR 8