PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 23 Tahun 2016
Tentang WALIKOTA PONTIANAK,
Berlaku: 25 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang:
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara,Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, mengatur standar harga satuan tertinggi per-m 2 konstruksi fisik maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara;
- b. bahwa pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara digolongkan menjadi pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar dan non standar dan dituangkan dalam dokumen pembiayaan yang terdiri atas komponen biaya untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, kegiatan pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, kegiatan perencanaan konstruksi dan kegiatan pengelolaan proyek/kegiatan;
- c. bahwa standar harga tertinggi merupakan biaya per-m 2 konstruksi fisik maksimum untuk pembangunan bangunan gedung daerah, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung daerah di Kota Pontianak, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara/daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara;
5. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
6. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor I) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar terwujudnya bangunan gedung Negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan , efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. pengaturan penyelenggaraan;
- b. klasifikasi bangunan gedung negara/daerah;
- c. standar luas bangunan gedung negara;
- d. standar harga satuan;
- e. pembiayaan bangunan/komponen bangunan tertentu; dan
- f. ketentuan penutup.
BAB III - PENGATURAN PENYELENGGARAAN Pasal 5
Pasal 6

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi :
- a. persyaratan bangunan gedung negara yang terdiri dari :
1. klasifikasi bangunan gedung negara;
2. tipe bangunan rumah negara;
3. standar luas;
4. persyaratan teknis; dan
5. persyaratan administrasi.
- b. tahapan pembangunan bangunan gedung negara terdiri dari :
1. tahap persiapan;
2. tahap perencanaan teknis; dan
3. tahap pelaksanaan konstruksi.
- c. pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara terdiri dari :
1. umum;
2. standar harga satuan tertinggi;
3. komponen biaya pembangunan;
4. pembiayaan bangunan/komponen bangunan tertentu;
5. pembiayaan pekerjaan non standar; dan
6. prosentase komponen pekerjaan.
- d. tata cara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara meliputi :
1. penyelenggara pembangunan bangunan gedung negara;
2. organisasi dan tata laksana;
3. penyelenggaraan pembangunan tertentu; dan
4. pemeliharaan/perawatan bangunan gedung negara.
- e. pendaftaran bangunan gedung negara meliputi :
1. tujuan pendaftaran bangunan gedung negara;
2. sasaran dan metode pendaftaran;
3. pelaksanaan pendaftaran bangunan gedung negara; dan
4. produk pendaftaran bangunan gedung negara.
- f. pembinaan dan pengawasan teknis.
BAB III - PENGATURAN PENYELENGGARAAN Pasal 5
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembinaan pembangunan bangunan gedung Negara, Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pembangunan bangunan gedung daerah, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan Pembangunan Gedung Negara/Daerah.
- (3) Aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam pembangunan bangunan gedung daerah, apabila melakukan pelanggaran ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (4) Apabila penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan bangunan gedung negara/daerah melakukan pelanggaran dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai dengan Peraturan Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
BAB III - PENGATURAN PENYELENGGARAAN Pasal 5
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara.
- (2) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara per-m 2 tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembangunan bangunan gedung negara/daerah klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 Mei 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 25 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 23
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Tahun
2016
Kota
Pontianak
Provinsi
KALIMANTAN BARAT
(dalam Rupiah)
| GEDUNG NEGARA | GEDUNG NEGARA |
|-----------------|-----------------|
| TIDAK SEDERHANA | SEDERHANA |
| 5.460.000 | 4.430.000 |
| RUMAH NEGARA | RUMAH NEGARA | RUMAH NEGARA |
|----------------|----------------|----------------|
| TIPE A | TIPE B | TIPE C,D,E |
| 5.420.000 | 5.350.000 | 4.000.000 |
PAGAR GEDUNG NEGARA
| DEPAN | BELAKANG | SAMPING |
|---------------|------------|-----------|
| BT; T. 1,50 M | T. 3 M | T. 2 M |
| 2.320.000 | 1.980.000 | 1.900.000 |
PAGAR RUMAH NEGARA
| DEPAN | BELAKANG | SAMPING |
|---------------|------------|-----------|
| BT; T. 1,50 M | T. 3 M | T. 2 M |
| 2.110.000 | 1.270.000 | 1.190.000 |
WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJI
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Contoh perhitungan harga bangunan camat Pontianak Selatan:
Uk. Bangunan
= 575 m2
Jumlah lantai
= 2 lt
Klasifikasi
= bangunan tidak sederhana
HSBGN
= 5.460.000
Koefisien bangunan 2 lt
= 1,90
Perhitungan
= 5.460.000
x 1,90
= 5.951.400 per m2
Total bangunan standar
= 575
x 5.951.400 = 3.422.055.000
Biaya pek non standar
1. Pondasi
= 3.422.055.000 x 7%
= 239.543.850
2. Prasarana lingkungan = 3.422.055.000 x 3%
= 102.661.650
Total biaya
= 3.764.260.500
WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJI