PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 13 Tahun 2014
Tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN KAPUAS HULU
Berlaku: 15 September 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembanga masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaran Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut LPPL Radio Rasika adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Dewan Pengawas LPPL Radio Rasika yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Rasika yang menjalankan tugas sebagai pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Rasika.
8. Dewan Direksi LPPL Radio Rasika yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Rasika yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Rasika.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
13. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
14. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan mempekenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesanpesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk melaksanakan penyiaran.
16. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
19. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
20. Standar Program Siaran adalah isi siaran yang berisi tentang batasan, pelarangan, kewajiban, dan pe ngaturan siaran serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
21. Panitia Seleksi adalah Panitia yang di bentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap penerimaan calan Dewan Pengawas dan calon Direksi serta Pengurus Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Siaran Kapuas Hulu.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Rasika.
BAB III - BENTUK, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) LPPL Radio Rasika adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa penyiaran.
- (2) LPPL Radio Rasika berkedudukan di daerah.
- (3) Nama siaran/nama udara udara LPPL Radio Rasika ditetapkan oleh Dewan Direksi.
BAB III - BENTUK, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Rasika terdiri dari:
- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) LPPL Radio Rasika mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.
- (2) LPPL Radio Rasika dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 6

LPPL Radio Rasika dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
BAB V - SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 7

- (1) LPPL Radio Rasika menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Rasika dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Rasika.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (3) Usulan calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.
- (5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa berikutnya.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Rasika.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL Radio Rasika tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran, dan/atau acara LPPL Radio Rasika.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan minimal tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 12

Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. berhalangan tetap.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Rasika; dan/atau
- d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan melakukan pembelaan diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Bupati dalam hal menerbitkan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu meminta pertimbangan dari DPRD.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 15

Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir pada saat habis masa jabatannya dan/atau berakhir dengan terbitnya Keputusan pemberhentian oleh Bupati.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 16

Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas, sebagai berikut:
- a. Bupati membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu;
- b. anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran;
- c. tugas Panitia Seleksi, antara lain:
1. menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas;
2. mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana Pemerintah Daerah untuk memilih dan mengangkat Dewan Pengawas;
3. menerima pendaftaran; dan
4. melakukan seleksi;
5. hasil seleksi oleh Panitia Seleksi ditetapkan dan disampaikan kepada DPRD.
BAB VII - DEWAN DIREKSI
Pasal 17

- (1) Dewan Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Rasika.
- (2) Dewan Direksi dipilih dan diusulkan oleh Dewan Pengawas dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (4) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat angkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
BAB VII - DEWAN DIREKSI
Pasal 18

Dewan Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Rasika;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Rasika; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Rasika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - DEWAN DIREKSI
Pasal 19

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral, dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Daerah;
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.
BAB VII - DEWAN DIREKSI
Pasal 20

- (1) Dewan Direksi menetapkan hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Rasika.
- (2) Dewan Direksi melakukan pengelolaan kekayaan/aset lembaga, memimpin, menjalankan, dan mengelola kegiatan LPPL Radio Rasika.
- (3) Dewan Direksi melaporkan kegiatan LPPL Radio Rasika kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
BAB VII - DEWAN DIREKSI
Pasal 21

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan minimal tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan tidak terdaftar sebagai pengurus suatu partai politik tertentu; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
BAB VII - DEWAN DIREKSI
Pasal 22

Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. berhalangan tetap.
BAB VII - DEWAN DIREKSI
Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Rasika;
- d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan melakukan pembelaan diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi
- tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.
BAB VII - DEWAN DIREKSI
Pasal 24

Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
BAB VII - DEWAN DIREKSI
Pasal 25

Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir pada saat habis masa jabatannya dan/atau berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
BAB VII - DEWAN DIREKSI
Pasal 26

Tata cara pengangkatan Dewan Direksi diatur, sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas:
1. menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Direksi/Direksi;
2. mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana Dewan Pengawas memilih dan mengangkat Dewan Direksi/Direksi;
3. menerima pendaftaran; dan
4. melakukan seleksi;
- b. Dewan Pengawas melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap para calon yang dinyatakan terpilih/lolos seleksi;
- c. Dewan Pengawas memilih dan menetapkan calon menjadi Dewan Direksi LPPL Radio Rasika serta calon yang lainnya menjadi cadangan Dewan Direksi, apabila di kemudian hari ada anggota Dewan Direksi yang berhalangan tetap;
BAB VIII - HONORARIUM DAN TUNJANGAN
Pasal 27

Ketentuan mengenai honorarium dan tunjangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 28

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 29

- (1) Tahun buku LPPL Radio Rasika sesuai dengan Tahun Anggaran.
- (2) LPPL Radio Rasika wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja, serta hasil yang telah dicapai;
- b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
- c. nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan, dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
- b. honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaudit oleh Inspektorat Daerah dan/atau akuntan publik atau inspektorat dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) Laporan keuangan merupakan obyek pemeriksaan dari institusi pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 30

- (1) Laporan Tahunan LPPL Radio Rasika oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan tertulis.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Rasika dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 32

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Rasika berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. sumbangan masyarakat;
- b. kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan/atau
- d. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB X - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 33

- (1) Pengguna pelayanan jasa penyiaran LPPL Radio Rasika dikenakan biaya jasa penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran biaya jasa penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 34

Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Rasika berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PENGELOLAAN ASET
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset yang dipergunakan untuk kantor dan tempat kegiatan operasional LPPL Radio Rasika diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN
Pasal 36

Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Rasika adalah wilayah layanan siaran di Daerah dan sekitarnya.
BAB XII - CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN
Pasal 37

- (1) Isi siaran LPPL Radio Rasika memuat:
- a. informasi pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama, dan budaya;
- b. perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Rasika wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Rasika dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia, serta tidak merusak hubungan dengan negara lain.
- (4) Isi siaran LPPL Radio Rasika wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
BAB XII - PELAYANAN JASA PENYIARAN
Pasal 38

Pelayanan jasa penyiaran pada LPPL Radio Rasika meliputi:
- a. Jasa penyiaran sosial; dan
- b. Jasa penyiaran iklan.
BAB XII - PELAYANAN JASA PENYIARAN
Pasal 39

- (1) Jenis jasa penyiaran sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dalam bentuk:
- a. iklan layanan masyarakat;
- b. berita keluarga; dan
- c. barter jasa/ event .
- (2) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah materi informasi/pengumuman/himbauan yang dikemas dalam bentuk spot lepas/paparan/ talk-show (acara dialog) atas pesanan/permintaan dari pemerintah/lembaga independen/lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Berita keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah materi informasi/pengumuman yang disampaikan secara langsung oleh penyiar yang memuat tentang kehilangan maupun penemuan orang atau barang/kecelakaan dan sejenis dan lainnya.
- (4) Barter jasa/ event sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penyiaran materi iklan/publikasi dari jasa/ event yang disiarkan dalam bentuk spot lepas yang dikompensasikan dalam bentuk barang/hasil cetakan/logo radio dalam material publikasi.
BAB XIII - BAHASA SIARAN
Pasal 40

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
BAB XIV - ARSIP SIARAN
Pasal 41

- (1) LPPL Radio Rasika wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL Radio Rasika sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PENGAWASAN
Pasal 42

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Rasika diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Sebelum dilantiknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan LPPL Radio Rasika dilaksanakan oelh Dewan Pengawas sementara dan Dewan Direksi sementara yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Peyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
H. MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (13)/(2014)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa LPPL Radio Rasika diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat sehingga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran.
Pembentukan lembaga penyiaran publik lokal sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.
Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka harus menganut prinsipprinsip sebagai berikut:
- a. siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, sosialisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
- d. penyajian siarannya hendaknya bervariasi.
Dengan demikian LPPL Radio Rasika akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.
PENJELASAN
Pasal 7

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 14

```

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

```

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas.

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR