UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TAHUN ANGGARAN 1973/1974
Berlaku: 1 April 1973
N/A
Preamble

Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR3TAHUN1973
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TENTANG TAHUN ANGGARAN 1973/1974
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1973/1974 perlu ditetapkan dengan Undangundang;
- b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terakhir dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 tetap mengikuti skala prioritas Nasional sebagaimana yang tertera dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966, khususnya Pasal 25;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1973/1974 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun I sehingga sektor pertanian khususnya produksi pangan dan ekspor tetap menjadi titik sentral pembangunan;
- d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1973/1974 disamping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
e. bahwa ...
Mengingat
- 
- e. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu saldo anggaran-lebih dan sisa kredit anggaran proyekproyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1973/1974 diatur dalam Undang-undang ini.
1. Pasal 5 ayat (1) yo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/ MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/ MPRS/1968;
4. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974.
N/A
Pasal 1

- (1). Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1973/1974 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
- b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2). Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 671.000.000.000,00.
- (3). Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 191.400.000.000,00.
- (4). Jumlah seluruh Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1973/1974 menurut perkiraan berjumlah Rp. 862.400.000.000,00.
- (5). Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.
N/A
Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 terdiri atas :
- a. Anggaran Belanja Rutin dan
- b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2). Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a Pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 518.300.000.000,00.
- (3). Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada a ayat (1) sub b Pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 344.100.000.000,00.
- (4). Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 menurut perkiraan berjumlah Rp.862.400.000.000,00.
- (5). Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV UndangUndang ini.
- (6). Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditentukan dengan Keputusan Presiden.
- (7). Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.
N/A
Pasal 3

- (1). Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan Rutin,
- b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,
- c. Anggaran Belanja Rutin,
- d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2). Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Kebijaksanaan perkreditan,
- b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3). Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, disusun prognosa untuk enam bulan berikutnya.
- (4). Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5). Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
N/A
Pasal 4

- (1). Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1973/1974 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1974/1975 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1974/1975.
- (2). Saldo anggaran lebih tahun 1973/1974 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun 1974/1975.
- (3). Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1973/1974.
- (4). Sisa kredit anggaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.
- (5). Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I tahun Anggaran 1974/1975.
N/A
Pasal 5

Selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1973/1974 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Undangundang ini untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
N/A
Pasal 6

- (1). Setelah Tahun Anggaran 1973/1974 berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2). Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
N/A
Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1973. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1973. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1973 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO MAYOR JENDERAL TNI.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
Ayat(l)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Masalah kebijaksanaan kredit dan lalu-lintas pembayaran luar negeri sebahagian besar berada disektor non pemerintah. Oleh sebab itu penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti anggaran rutin dan anggaran pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.
Ayat
Cukup jelas
Ayat
Cukup jelas.
Ayat
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Prosedur seperti itu ditempuh sambil menunggu terbentuknya Undang-undang Perbendaharaan Nasional yang baru yang dapat menampung kebutuhan pembangunan nasional.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG