PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN BUDAYA KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Berlaku: 20 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT ,
: a. bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang pedoman pengembangan Budaya Kerja, maka dalam melakukan perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi, perlu adanya perubahan terhadap pola pikir dan budaya kerja aparatur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
2. : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN BUDAYA KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BAB I - Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realitis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa;
BAB II - Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan budaya kerja untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
- a. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Membantu SKPD mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai dilingkungannya masingmasing agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- c. Memberikan landasan dan acuan dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengembangan budaya kerja.
BAB III - Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup budaya kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi:
- (1) Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- (2) Dalam Pelaksanaannya, penyusunan budaya kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi beberapa unsur yaitu :
- a. Budaya Organisasi;
- b. Budaya Kerja;
- c. Nilai-nilai Organisasi;
- d. Etos Kerja;
- e. Pola Pikir;
BAB IV
Pasal 4

Pedoman Penyusunan Budaya Kerja, diatur dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I
: Pendahuluan
- b. Bab II
: Gambaran Umum
- c. Bab III
: Langkah-langkah Pengembangan Budaya kerja
- d. Bab IV
: Penutup
BAB IV
Pasal 5

Rincian Pedoman Penyusunan Budaya kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaannya.
BAB V - Ketentuan Peralihan
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
BAB VI - Ketentuan Penutup
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 20 Januari 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd
USMAN ERMULAN
TANJUNG JABUNG BARAT
20
padaSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Diundangkan di Kuala TungkaldDiundangkan Pada tanggal 20 Januari 2015p
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
MUKLIS
BERITA DAERAH KAB.TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2
MUKLIS
BERITA DAERAH KAB.TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN BUDAYA KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PEDOMAN PENYUSUNAN BUDAYA KERJA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BAB III - PENYUSUN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN SOP Pasal 2
Pasal 3

- (1) Atasan Langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporan kepada Kepala SKPD setiap triwulan.
- (3) Setiap SKPD agar Melaporkan pengawasan, perkembangan serta ketidaksesuaian pelaksanaan SOP pada setiap SOP yang ada.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 31 Desember 2013 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 31 Desember 2014
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
MUKLIS
BERITA DAERAH KAB.TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 26
Minut :
USMAN ERMULAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN, KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU, DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
- ## BAB II TUJUAN
Tujuan SOP sebagai pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orangorang di dalam organisasi berjalan secara efektif (dan efisien), konsisten, standar dan sistematis
BAB III - PENYUSUN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN SOP Pasal 2
Pasal 3

- (1) Atasan Langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporan kepada Kepala SKPD setiap triwulan.
- (3) Setiap SKPD agar Melaporkan pengawasan, perkembangan serta ketidaksesuaian pelaksanaan SOP pada setiap SOP yang ada.
BAB III
Pasal 2

- (1) SOP disusun oleh pelaksana pekerjaan pada masing-,asing Satuan Kerja Perangkat daerah.
- (2) SOP disusun dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur.
- (3) Penyusun SOP sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan penyusunan sebagai berikut: a. Persiapan;
Identifikasi kebutuhan SOP;
- g. Sosialisasi;
- h. Pelatihan dan pemahaman; dan
- i. Monitoring dan evaluasi
- (4) SOP yang telah disusun terdiri dari :
- a. SOP Badan Penaggulangan Bencana dan Kebakaran;
- b. SOP Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- c. SOP Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (5) SOP sebagaiman dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran I, II , III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
Pasal 3

- (1) Atasan Langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporan kepada Kepala SKPD setiap triwulan.
- (3) Setiap SKPD agar Melaporkan pengawasan, perkembangan serta ketidaksesuaian pelaksanaan SOP pada setiap SOP yang ada.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 31 Desember 2013 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 31 Desember 2013
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
MUKLIS
BERITA DAERAH KAB.TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR
Minut : Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 2013,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
USMAN ERMULAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggra Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Badan adalah Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kantor adalah Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
7. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur.
8. Verifikasi SOP adalah proses pemeriksa kebenaran dan kesesuain SOP.
9. Uraian Prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
BAB III - PENYUSUN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN SOP Pasal 2
Pasal 3

- (1) Atasan Langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporan kepada Kepala SKPD setiap triwulan.
- (3) Setiap SKPD agar Melaporkan pengawasan, perkembangan serta ketidaksesuaian pelaksanaan SOP pada setiap SOP yang ada.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.
BAB III
Pasal 2

- (1) SOP disusun oleh pelaksana pekerjaan pada masing-,asing Satuan Kerja Perangkat daerah.
- (2) SOP disusun dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur.
- (3) Penyusun SOP sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan penyusunan sebagai berikut:
- a. Persiapan;
- b. Identifikasi kebutuhan SOP;
- c. Analisis kebutuhan SOP;
- d. Penulisan SOP;
- e. Verifikasi dan ujicoba SOP;
- (4) SOP yang telah disusun pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :
- a. SOP Badan Kepegawaian Daerah;
- b. SOP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- c. SOP Inspektorat;
- d. SOP Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- e. SOP Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- f. SOP Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- g. SOP Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- h. SOP Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. SOP Kantor Ketahanan Pangan;
- j. SOP Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Tata Bangunan;
- k. SOP Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. SOP Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- m. SOP Kantor Pengelolaan Data Elektronik, Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
- n. SOP sebagaiman dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran I,II,III,IV,V.VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
Pasal 3

- (1) Atasan Langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporan kepada Kepala SKPD setiap triwulan.
- (3) Setiap SKPD agar Melaporkan pengawasan, perkembangan serta ketidaksesuaian pelaksanaan SOP pada setiap SOP yang ada.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Tujuan SOP sebagai pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orangorang di dalam organisasi berjalan secara efektif (dan efisien), konsisten, standar dan sistematis
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
USMAN ERMULAN
20
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
MUKLIS BERITA DAERAH KAB.TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR