PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 13 Tahun 2006
N/A
Pasal 1

oalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
- 4 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- s. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank pembangunan daerah
7. Pengembalian penerimaan daerah adalah pengeluaran daerah dalam rangka untuk mengembalikan penerimaan daerah kepada yang berhak yang disebabkan karena kelebihan setor, kesalahan setor, kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan oleh bank penyetor / transfer.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari BUD untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang dikuasakan kepadanya.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipirnpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
13. Surat...
- surat Pennintaan Pembayaran yang selanjutnya disingket SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh peJabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 13.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
15. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPM-PP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mencairkan dana berdasarkan SKP4 dan SKTB.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/ seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
18. Surat Ketetapan Pengembalian adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA yang menetapkan adanya pengembalian penerimaan daerah kepada yang berhak.
19. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor sejumlah uang ke Rekening Milik Bendahara Umum Daerah dan/atau dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Milik Bendahara Umum Daerah dan atau memo penyesuaian yang berfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksi pembukuan.
20. Bilyet Giro yang selanjutnya disingkat BG adalah dokumen pre-printed, pre-numbered yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dipergunakan untuk memindahbukukan dana dari rekening rupiah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalan Peraturan Bupati ini adalah Pengembalian �� penerimaan daerah yang telah diterima pada tahun anggaran IJalan melalui RKUD.
BAB Ill - pR(NSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN
Pasal 3

- perrnintaan pengembalian penerimaan daer � h yang telah (l) diterima melalui Rekening KUD sebagaimana d1maksud dalam pasal 2 meliputi:
- a. Pengembalian penerimaan pajak daerah:
- b. Pengembalian penerimaan retribusi daerah; dan
- c. Pengembalian penerimaan lainnya.
- (2) Permintaan pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PA/Kuasa PA atau bank penyetor/badan lainnya.
- (3) Permintaan pengembalian PA/Kuasa PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebabkan oleh:
- a. Kesalahan jumlah setoran;
- b. Kesalahan frekuensi penyetoran;
- c. Kesalahan rekening tujuan;
- d. Setoran ganda;
- e. Ikatan perjanjian; dan atau
- f. Menurut ketentuan yang berlaku harus dikembalikan.
- (4) Permintaan pengembalian yang diajukan oleh Bank penyetor/badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebabkan oleh:
- a. Kesalahan perekaman;
- b. Kelebihan pelimpahan/transfer; dan atau
- c. Kesalahan pelimpahan/transfer.
BAB Ill - pR(NSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN
Pasal 4

- (1) Pengembalian penerimaan daerah yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang penerimaan daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada:
- a. Akun penerimaan yang sama pada saat diterima di Rekening KUD; dan atau
- b. Akun kiriman uang/pemindahbukuan untuk transaksi non anggaran.
Pengembalian ...
- (3) . b · a dimaksud embalian penenmaan daerah se agaiman . Pe � : ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :=nerbitan SPM-PP. .
- (4) palam hal pengembalian penerimaan sebag � ana d1maksud da ayat (1), terjadi antar rekening milik BUD dapat � ria}csanakan dengan Bilyet Giro.
BAB IV - PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
Pasal 5

dur pembayaran pengembalian penerimaan daerah � se aunana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu PA/ Kuasa PA :e::ajukan S'.P/SPM-PP pengembalian kepada Kuasa BUD dengan melamp1rkan:
- Fotocopy Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau 1. dokumen lainnya sebagai dasar pengenaan;
2. Fotocopy bukti setor untuk penerimaan daerah yang telah dikomfi.rmasi oleh BUD;
3. Fotocopy rekening koran apabila pelimpahan ke rekening KUO diJakukan secara kolektif;
4. Nota debet pelimpahan;
5. Surat ketetapan pengembalian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
6. SPfJM sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran II Peraturan Bupati ini,
BAB IV - PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
Pasal 6

Dalam rangka pembayaran penerimaan daerah yang diterima melalui Rekening KUO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Bank penyetor/badan lainnya mengajukan pennintaan pengembalian penerimaan daerah dengan melampirkan:
- l. Fotocopy bukti setor untuk penerimaan daerah yang telah dikomfirmasi oleh BUD;
2. Asli dokumen sumber Bank yang menunjukkan kesalahan perekaman, kelebihan dan a tau kesalahan pelimpahan/transfer penerimaan daerah ke Rekening KUO;
3. Surat komfirmasi terkait kebenaran setoran dari dari PA/Kuasa PA Kementrian/lembaga. 3.
4. Nota Debet Pelimpahan dan Rekening Koran Transaksi permintaan pengembalian yang disebabkan oleh kelebihan dan atau kesalahan pelimpahan/transfer penerimaan daerah. 4.
- (1) Berdasarkan perrnintaan pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6, PPKD membuat SPP/S � M-� P dalarn waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pengembalian penerimaan daerah.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan dan mengirimkan SP2D untuk menindaklanjuti permintaan pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, kepada Bank.
BAB IV - PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
A ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan p!raturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Sintang.
Diundangkan di Sintang pada tanggal 21 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 20lS NO MOR "t
1
LAMPIRAN
yofl'111t
S\lrat
pe;RATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
Gt
TAHUN 2015
TAJIIGGAL
,!:. � CC � t.eR.
2015 TE
NTANG: PETUNJUK
TE
KNIS PENGEMBALIAN : ��� i ���� RAH PADA TAHUN ANGGARAN DAERAH ui REKENING KAS UMUM
J(ete tap an Pengembalian
KOPSURAT
SURAT KETETAPAN
gMBALIAN PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK/PENERIMAAN LAINNYA
pENG
Nomor:
.
\llljuk
Surat Permohonan pengembalian penerimaan daerah dari
.
1,!;nsurat
(3J ..
\_. no!JIO kBJl agar kelebihan penenmaan daerah tersebut dikembalikan kepada: ini ditetBP
t � ggal
(4J
:perihal
(5J
, dengan
| Peneriroa | .••...•... (6J . |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| rfaina | ... (7) . |
| AJa!I18l Rekening | ... (8} . |
| No!!IOr | ..•... (9) . |
| NoJDinal Pengembalian | ... (10) . |
·
Dem.ikian ketetapan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagairnana mestinya.
Ditetapkan di
.
tanggal ... (12) bulan
tahun ... (14)
Pengguna Anggaran/Kuasa PA,
·······
( 15)
.
... ( 16)
.
NIP
.
PETUNJUK PENGISIAN KETETAPAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH SURAT
I
·
0006 TH
gRATURAN BUPATI SINTANG
� oMOR
:
0l
TAHUN 2015
TANOGAL
� S �� M �
2015
T£NTANG
:
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN MELALUI REKENING KAS UMUM
DAE RAH
yataaJl Tanggung Jawab Mutlak
Sllr11t pefll
�
,t
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
rtJlllda
tangan di bawah ini:
fSJlg
i,e
:
.•..•...•.••••.•...•..••.
.
� SJllll
:
...•...•.••...•••. (3)
.
fill'
.
PA/Kuasa PA
.
Jab3tan
.
dengan sesungguhnya bahwa:
�
enyatakaJl
- aertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian penerimaan J. pada (5) sebesar Rp (6) ( (7) ) untuk keperluan (S) .
- A abila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kelebihan atas pembayaran 2 · pngembalian penerimaan tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan berseclia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah.
- J. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian penerimaan ini menjacli tanggungjawab kami sepenuhnya.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya .
... (9)
,
.
PA/Kuasa PA
.
KOPSURAT
... (1)
.
Materai
•••••••••••••• (13) •••••••••••••••
NIP
.
PETUNJUK PENGJSIAN n·T PERNVATMN TANGGUNGJAWAB Mtrrt.AK (SJ71'JM)
sul'V'
| URAIAN ISIAN |
|-----------------------------------------------------------------------|
| PA Kuasa PA dcngan 2s nama |
| NIP PA Kuasa PA Kuasa PA dengan dcngan Das |
| nama dcngan sa |
| dcngan |
| nominal rupiah dalam angka nominal rupiah dalam hunr jumlah dcngan |
| Jumlah dcngan |
| kcpcrluan maksud_ pengembalian pencrimaan dcngan |
| Ous dcngan Dus |
| bulan dan_tahun saat SPTJM dibuat dan ditandatangani |
| Dusi dcngan Danda Langan pejabat yang menandatangi SPTJM dan dibubuhi |
| capdinas nama penerbit SPTJM pcjabat |
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebag-Amana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
11. Inpektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian clan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;
- c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah;
- d. pengkoordinasian kegiatan pengawasan;
- e. fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;
- f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
BAB III - Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Sekretariat membawahi;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB III - Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dan umum.
BAB III - Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan organisasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.
BAB III - Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
BAB III - Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan suratmenyurat, dan urusan rumah tangga.
Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah
BAB III - Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing.
BAB III - Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan di wilayah masing-masing;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah masing-masing;
- c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah;
- d. fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah masing-masing;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban keija.
- (4) Jenis, jenjang dan tugas masing-masing tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu Wilayah, para Kepala Sub Bagian wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi, sinkronisasi di lingkungan Inspektorat dan dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18

Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Wilayah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Inspektorat.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 19

Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Wilayah menyampaikan bahanbahan perencanaannya kepada Inspektur dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan diolah dan disusun untuk menjadi program Inspektorat.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal Inspektur dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Inspektur Pembantu Wilayah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harlan (Plh).
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Dalam mempersiapkan rencana program kerja Inspektorat, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Inspektorat mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah.
Diundangkan di Banjarb pada tanggal
2013
SEKR
SD
H. SIIAHRIANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR
8
- (3) Inspektorat bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013
WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAIDIN OOR