PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2009
Tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Berlaku: 11 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan terhadap barang milik daerah;
- b. bahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Negara.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Barang milik daerah meliputi :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :
- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. penatausahaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. penghapusan;
- j. pemindatanganan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. pembiayaan; dan
- m. tuntutan ganti rugi.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :
- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.
Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :
- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
- c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d. mengajukan usul pemindatanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e. menyetujui usul pemindatanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi barang milik daerah kepada presiden sewaktu diperlukan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, Bupati dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala SKPD yang menangani Asset Daerah;
- c. Kepala SKPD;
- d. Kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna;
- e. Penyimpan;
- f. Pengurus.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah;
- (5) Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab :
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Kepala SKPD yang menangani barang milik daerah ditunjuk oleh Pengelola sebagai Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
- (7) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD masing-masing.
- (1) Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindatanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada SKPD yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Penyimpan bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada Pengguna / Kuasa Pengguna.
- (5) Pengurus bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing - masing Pengguna / Kuasa Pengguna.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran barang milik daerah dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada dan barang milik daerah yang memerlukan pemeliharaan.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
- (3) Standar barang, standar harga, dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Pengelola setelah berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 10

- (1) Pengguna menghimpun usul rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna yang berada dibawah SKPD masing - masing.
- (2) Pengguna menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola.
- (3) Pengelola bersama Pengguna membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 11

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 12

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 14

- (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 15

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 16

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui pengelola semester tahun berjalan;
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.
- (3) Setiap tahun anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP).
- (4) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (3), digunakan untuk lampiran perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 17

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang bersifat umum dan menganut asas keseragaman, dilaksanakan oleh Pengelola melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik daerah selain tanah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 18

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah diterima oleh Penyimpan barang.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan dan pencatatan barang milik daerah.
- (3) Kepala SKPD selaku atasan langsung penyimpan bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penerimaan dan penyaluran barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 19

- (1) Pengurus berkewajiban melaksanakan tugas administrasi barang inventaris yang dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola.
- (3) Tata cara pengurusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Penerimaan barang milik daerah yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola untuk ditetapkan penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) dengan Berita Acara Pemeriksaan.
BAB VII - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 21

- (1) PPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) BAP sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.
BAB VII - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk wajib mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
BAB VII - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 23

- (1) Pengeluaran/penyaluran barang milik daerah oleh Pengurus Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan
untuk barang - barang inventaris disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Atasan Langsung yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Setiat tahun anggaran Kepala SKPD/unit kerja wajib melaporkan persediaan atau sisa barang kepada Bupati melalui Pengelola.
BAB VIII - PENGGUNAAN
Pasal 24

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola disertai dengan usul penggunaan;
- b. pengelola meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
BAB VIII - PENGGUNAAN
Pasal 25

Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
BAB VIII - PENGGUNAAN
Pasal 26

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola.
BAB VIII - PENGGUNAAN
Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh Pengguna karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
- a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut
- a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah/pemerintah daerah lainnya;
- b. dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah;
- c. dipindahtangankan.
BAB VIII - PENGGUNAAN
Pasal 28

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dicabut penetapan status penggunaannya.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 29

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna/Kuasa Pengguna dilakukan oleh Pengguna dengan persetujuan Pengelola.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna dengan persetujuan Pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 30

Bentuk - bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan;
- d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.
Bagian Ketiga
Sewa
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 31

- (1) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
- a. penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati.
- b. penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
- c. Penyewaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 32

- (1) Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan formula besaran tarif sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang paling rendah memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
- b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
- d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
Bagian Keempat Pinjam Pakai
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 33

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah.
- (2) Pinjam pakai dapat pula diberikan kepada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling rendah memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 34

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
- a. mengoptimalkan dayaguna dan hasilguna barang milik daerah;
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 35

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
- a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;
- b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna;
- c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bagunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 36

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui Tender dengan mengikutsertakan paling rendah 5 (lima) peserta/peminat, kecuali
untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan Penunjukan Langsung;
- c. setelah dilaksanakan Tender 2 (dua) kali berturut-turut dan peserta Tender tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung;
- d. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola;
- g. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- h. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada APBD.
Bagian Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Paragraf 1 Bangun Guna Serah
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 37

- (1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pengguna memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
- b. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 38

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaran tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 39

- (1) Jangka waktu bangun guna serah paling lam 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui Tender dengan mengikutsertakan paling rendah 5 (lima) peserta/peminta.
- (3) Setelah dilaksanakan Tender 2 (dua) kali berturut-turut dan peserta Tender tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan Penunjukan Langsung.
- (4) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah;
- c. memelihara objek bangun guna serah.
- (5) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bangun guna serah harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (6) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling rendah memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek bangun guna serah;
- c. jangka waktu bangun guna serah;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Izin Mendirikan Bangunan hasil bangun guna serah harus atas nama Pemerintah Daerah.
- (8) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah tidak dapat dibebankan pada APBD.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 40

- (1) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional atau lembaga audit independent.
- (2) Bangun guna serah barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mitra bangun guna serah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra bangun guna serah dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional atau lembaga audit independent yang ditunjuk oleh Bupati, sebelum diserahkan kepada Bupati.
Paragraf 2 Bangun Serah Guna
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 41

- (1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pengguna memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
- b. tidak tersedia dana dalam APBD untuk pengelolaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (4) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 42

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun serah guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 43

- (1) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan paling rendah 5 (lima) peserta/peminat.
- (3) Setelah dilaksanakan tender 2 (dua) kali berturut-turut dan peserta tender tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan penunjukan langsung.
- (4) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun serah guna;
- c. Memelihara objek bangun serah guna.
- (5) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (6) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling rendah memuat :
- a. pihak - pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek bangun serah guna;
- c. jangka waktu serah guna;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Izin mendirikan bangunan hasil bangun serah guna harus atas nama Pemerintah Daerah.
- (8) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada APBD.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 44

- (1) Mitra bangun serah guna barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional atau lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional atau lembaga audit independent yang ditunjuk oleh Bupati, sebelum diserahkan kepada Bupati.
BAB IX - PEMANFAATAN
Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 46

- (1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 47

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 48

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna.
Bagian Kedua
Pemeliharaan
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 49

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (3) Pengguna/Kuasa Pengguna dapat mengasuransikan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (4) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.
BAB X - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 50

- (1) Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengguna secara berkala.
- (2) Pengguna atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.
BAB XI - PENILAIAN
Pasal 51

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
BAB XI - PENILAIAN
Pasal 52

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
BAB XI - PENILAIAN
Pasal 53

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindatanganan dilakukan oleh Tim dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola.
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 55

Penghapusan barang milik daerah meliputi :
- a. penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
- b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 56

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - PENGHAPUSAN
Pasal 57

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. alasan lain sesuai ketentuan peratuaran perundang - undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 58

Bentuk-bentuk pemindatanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi :
- a. penjualan;
- b. tukar-menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 59

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk :
- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 60

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) diajukan oleh Bupati.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 61

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 62

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
Bagian Kedua Penjualan
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 63

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
- b. penjualan rumah golongan III; dan
- c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 64

Penjualan barang milik daerah berupa rumah dinas daerah dan kendaraan dinas operasional kepada Pegawai Negeri Sipil dengan cara pelelangan terbatas dapat dilakukan setelah tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.
Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 65

- (1) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 66

- (1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional terdiri atas :
- a. kendaraan dinas operasional
- b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (4) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional adalah :
- a. pejabat/pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior;
- b. ketua dan wakil ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun;
- (7) Tata cara pelelangan umum, dan/atau pelelangan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 67

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) huruf b yang telah berumur 10 ( Sepuluh ) tahun lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelelangan umum dan/atau Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 68

- (1) Harga jual kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 terdiri dari harga jual sesuai taksiran Panitia Penaksir dan biaya perbaikan/pemeliharaan selama 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Harga jual kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke kas daerah.
Paragraf 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah
- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Penggolongan Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Rumah Dinas Daerah Golongan I ( rumah jabatan );
- b. Rumah Dinas Daerah Golongan II ( rumah instansi ); dan
- c. Rumah Dinas Daerah Golongan III ( perumahan pegawai ).
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 70

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 71

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan :
- a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 ( sepuluh ) tahun atau lebih;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 ( sepuluh ) tahun lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau Pemerintah lainnya;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni memegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 72

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Umum Daerah.
Paragraf 4 Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 73

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ) dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang peilaian asset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelelangan / Tender.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 74

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk perumahan pegawai negeri sipil.
- (2) Tata cara pelepasan hak atas tanah untuk perumahan pegawai negeri sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 75

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.
Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah
Selain Tanah dan/atau Bangunan
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 76

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
- c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
- d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Umum Daerah.
Bagian Ketiga Tukar Menukar
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 77

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
- c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
- a. Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- b. Antar Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara / Daerah atau Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya;
- d. Swasta.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 78

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Pengelola
- b. tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
- c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 79

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan / pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil pengkajian Tim yang dibentuk Bupati;
- b. Tim sebagaimana dimaksud huruf a meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang lepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 80

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. pengelolan meneliti dan mengkaji alasan / pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 81

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.
Bagian Keempat
H i b a h
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 82

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 83

- (1) Hibah barang milik daerah dapat berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
- c. barang Milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 84

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf c, yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Tata cara hibah sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Hibah Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengelola mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan / pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b. bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan;
- d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan pedoman pada ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83;
- e. pengelola melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna mengajukan usulan kepada Pengelola disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim internal SKPD pengguna;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola;
- e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 86

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah;
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah daerah; atau
- b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun akan dibentuk.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 87

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran.
- c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 88

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
- d. proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 87;
- e. pengelola melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
- f. pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD terkait;
- g. pengelola menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
- h. pengguna melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam Berta Acara Serah Terima Barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna mengajukan usulan kepada Pengelola disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern SKPD Pengguna;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangan;
- d. pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD terkait;
- e. pengelola menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
- f. pengguna melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam Berita acara serah terima barang setelah peraturan daerah ditetapkan.
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada kebijaksanaan umum pengelolaan barang milik daerah.
Bagian Keenam Perlindungan Barang Milik Daerah Yang Bernilai Sejarah/Budaya
BAB XIII - PEMINDATANGANAN Bagian kesatu
Pasal 90

Barang milik daerah yang memiliki nilai sejarah dan/atau budaya tidak dapat diubah bentuk asalnya, dipindah tangankan, dihapuskan dari daftar barang inventaris dan tetap dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - P E N A T A U S A H A A N
Pasal 91

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E, dan F.
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
BAB XIV - P E N A T A U S A H A A N
Pasal 92

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah.
Inventarisasi
BAB XIV - P E N A T A U S A H A A N
Pasal 93

- (1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan Sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan Sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (4) Pengguna menyampaikan hasil Sensus kepada Pengelola paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (5) Bidang yang menangani pengelola barang daerah menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.
- (6) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga Pelaporan
BAB XIV - P E N A T A U S A H A A N
Pasal 94

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Bidang yang menangani barang daerah menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).
BAB XIV - P E N A T A U S A H A A N
Pasal 95

- (1) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang.
BAB XIV - P E N A T A U S A H A A N
Pasal 96

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95, dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
BAB XV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 97

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan Bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian
BAB XV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 98

- (1) Pengguna melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/unit kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna.
- (3) Pengguna dan kuasa pengguna dapat meminta aparat pengawasan fungsional atau lembaga audit independen setelah mendapat persetujuan Bupati untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Kuasa pengguna dan pengguna menindaklajuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional atau lembaga audit independen untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMBIAYAAN
Pasal 101

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib adminsitrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemanpuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 103

Barang-barang yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 104

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang badan layanan umum daerah.
- (3) Barang milik daerah yang telah dipisahkan kepada BUMD, tetap merupakan kekayaan daerah yang setiap tahun dilaporkan pertanggunjawabannya kepada Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 105

- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Seluruh barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga baik dalam bentuk kerjasama maupun yang telah dipisahkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun telah dilakukan penyesuaian dokumen perjanjian sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (4) Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan perorangan atau badan hukum yang belum memiliki dokumen perjanjian, maka paling lama 1 (satu) tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (5) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dibebankan pada APBD.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Ditetapkan di Benteng pada tanggal, 22 Agustus 2009
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
H. SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal, 22 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
H. ZUBAIR SUYUTHI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 11
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan implikasi penting terhadap kinerja perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki di satu sisi, dan pada sisi lain dapat memberi ruang gerak bagi semua pihak untuk ikut dalam proses pembangunan, sehingga perwujudan kesejahteraan dan pelayanan publik dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta didukung oleh Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, menjadi syarat mutlat dalam mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang berlandaskan pada good governance.
Pemerintah Kabupaten Selayar yang sesuai dengan visinya, bertekad menjadi terdepan dalam penerapan otonomi daerah,tentu saja harus bertolak sesuai landasan hukum yang jelas pada semua aspek pengelolaan pemerintahan,sehingga sangat tepat jika pengelolaan barang milik daerah diatur dalam suatu peraturan daerah sebagaimana dibidang pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 yang mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.
Barang daerah yang menjadi milik daerah, baik yang diperoleh melalui dana daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya atau dari pemberian perlu dikelolah sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan,efesien,dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah dalam suatu pengaturan pengelolaan.
Aspek legalitas pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam sebuah peraturan daerah untuk mejadi syarat mutlak dipedomani oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD),bahkan secara luas pada masyarakat, jelas sangat diperlukan menganut prinsip efesiensi dan efektivitas,transparansi,dan akuntabel,akan dapat diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab.
Selain itu,aspek legalitas yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah akan menjamin terlaksananya tertib pengelolaan barang milik daerah sekaligus menjadi dasar didalam melakukan koordinasi dan pengendalian untuk pemanfaatan dan pengamanannya. Bahkan lebih mendukung arah penentuan kebijakan dalam perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penilaian, sehinggan dapat dioptimalkan seluruh potensi barang milik daerah pada berbagai bentuk dan fungsinya.
Implementasi peraturan daerah ini dapat memberi manfaat, baik dari sisi administrasi dan kepastian hukum maupun dari sisi manfaat ekonomi secara berkelanjutan untuk kepentingan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, fungsi barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana pelayanan publik akan mendorong peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah lebih akuntabel, baik dari aspek jasa pelayanan maupun aspek ekonomisnya untuk menunjang sumber-sumber pendapatan daerah.
Pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan ini disusun secara sistematis, mulai dari aspek perencanaan sampai pemeliharaan, pengawasan, dan pengamanannya.
Bahkan sebagai aturan dasar yang beberapa pasalnya harus ditindaklanjuti oleh Bupati, yang tentu saja masih membutuhkan kebijakan yang serius terutama penanggunjawab pengelola barang milik daerah.
Oleh karena peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah sedemikian pentingnya, maka secara integral dan menyeluruh materinya harus memenuhi prinsip dan asas yang dimaksudkan sebagai berikut :
- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang dan pengelolaan barang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum,yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan dan perundang-undangan.
- c. Asas Transparasi,yaitu penyelanggaraan pengelolaan barang milik daerah didasarkan pada prinsip transparasi terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan akurat.
- d. Asas Efesiensi,yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Asas Akuntabilitas,yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
- f. Asas Kepastian Nilai,yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan,pemindahtangan barang milik daerah serta penyusun Neraca Daerah.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Huruf a

``````Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Yang dimaksud dengan mengatur pelaksanaan adalah menindaklanjuti persetujuan Bupati secara administratif. Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g :Yang dimaksud dengan menyerahkan tanah dan bangunan

```adalah termasuk yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Pengelola.Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan ketersediaan barang milik daerah yang ada adalah barang milik daerah baik yang ada di Pengelola maupun Pengguna.

- Ayat (2) : Perencanaan perencanaan kebutuhan pengadaan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaankebutuhan dimaksud meliputi barang milik daerah.- Ayat (3) : Yang dimaksud standar kebutuhan adalah standar sarana dan prasarana.
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3) :Pengelola bersama Pengguna membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).RKBMD tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD. Termasuk data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola adalah Laporan Pengguna Barang Semesteran, Laporan Pengguna Barang Tahunan, Laporan Pengguna Barang Semesteran, Laporan Pengguna Barang Tahunan, dan Sensus Barang serta Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2) : Yang dimaksud barang milik daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, antara lain tanah, gedung dan barang cetakan yang memerlukan spesifikasi khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2) : Yang dimaksud barang milik daerah yang bersifat umum dan menganut asas keseragaman, antara lain alat tulis kantor (ATK), meubelair, peralatan penunjang kegiatan kantor, dan sejenisnya.Ayat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2) : Usul penggunaan meliputi barang milik daerah yang digunakan oleh Pengguna untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, termasuk barang milik daerah yang ada pada Pengguna yang direncanakan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga atau yang akan dijadikan penyertaan modal daerah.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3) : Yang dimaksud tindak lanjut pengelolaan adalah diupayakan terlebih dahulu memprioritaskan penetapan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah/pemerintah daerah lainnya.Selanjutnya apabila ternyata tidak diperlukan/dibutuhkan instansi Pengguna lain dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka pemanfaatan terhadap barang tersebut diupayakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah.Pemindahtanganan merupakan upaya terakhir apabila barang tersebut memang benar-benar sudah tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan.##
PENJELASAN
Pasal 29

- Ayat (1) : Pemanfaatan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Pengelola dalam rangka peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah.

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan menunjang penyelenggraan tugas pokok dan fungsi adalah untuk kepentingan kegiatan dilingkungan perkantoran, seperti kanrin, bank, koperasi, ruang sebaguna/aula.- Ayat (3) : Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang menjadi lingkup pemanfaatan ini adalah barang milik daerah yang sudah tidak digunakan oleh Pengguna untuk menyelenggarakan atau menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.- Ayat (4) : Pertimbangan tekhnis sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain kondisi/keadaan barang milik daerah dan rencana penggunaan/peruntukan.
PENJELASAN
Pasal 30

Huruf a

Uang sewa dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu penyewaan.Huruf bTidak termasuk dalam pengertian pinjam pakai dalam ketentuan ini adalah pengalihan penggunaan barang antar pengguna atau antar pengguna yang merupakan bentuk perubahan status pengunaan.Huruf cCukup JelasHuruf dCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (1)

Pemanfaatan barang milik daerah, selain penyewaan dapat dipungut retribusi yang ditetapkan dalam peraturan daerah.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian pinjam pakai dalam ayat ini adalah pengalihan penggunaan barang antar pengguna barang milik daerah atau antar pengguna barang milik daerah yang merupakan bentuk perubahan status penggunaan.```Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34 Cukup Jelas

``````
PENJELASAN
Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas

```## Huruf cYang dimaksud barang milik daerah yang bertsifat khusus, antara lain tanah, gedung dan barang cetakan yang memerlukan spesifikasi khusus sesuai peraturan perundang-undangan.Huruf dCukup JelasHuruf eCukup JelasHuruf fCukup JelasHuruf gCukup JelasHuruf hCukup JelasAyat (2)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan bangun guna serah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Keikutsertaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dalam pelaksanaan bangun guna serah dimulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil bangun gunaYang dimaksud dengan hasil adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk bangun guna serah. Yang dimaksud objek bangun guna serah dalam ketentuan ini adalah tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya. Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan bangun serah guna disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.```serah.
PENJELASAN
Pasal 38 Pasal 39 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Ayat (1) Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

```Ayat (4) Keikutsertaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dalam pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil bangun serah bangun serah guna dimulai dari tahap persiapan guna.##
PENJELASAN
Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas## Ayat (2)-  Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian, dan pelaporan barang milik daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib.-  Pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.-  Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah dan papan bicara, sedangkan untuk selain tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.-  Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.
PENJELASAN
Pasal 47 Ayat (1) Yang dimaksud dengan disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya Pengelola akan menerbitkan surat penetapan status penggunaan tanah kepada masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna sebagai dasar penggunaan tanah tersebut. Hak atas tanah yang dapat diterbitkan berupa hak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna.Ayat (2)Daftar kebutuhan Pemeliharaan Barang merupakan bagian dari Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.Ayat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari instansi terkait.Yang dimaksud dengan penilai independent adalah penilai yang bersertifikat di bidang penilaian asset yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Ayat (1)

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna/Kuasa pengguna disebabkan karena:-  Penyerahan kepada Pengelola;-  Pengalihgunaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengguna lain;-  Pemindahtanganan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain;-  Pemusnahan;-  Sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan beralihnya kepemilikan adalah karena barang milik daerah dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.Yang dimaksud dengan alasan lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Ayat (1)

Pelaksanaan ketentuan dalam ayat ini disampaikan kepada DPRD sebelum pemindahtanganan barang milik daerah dilaksanakan sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan anggaran DPRD.Huruf aHuruf b dan/atau bangunan yang bernilai di bawah Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milliar dilakukanPemindahtanganan barang milik daerah selain tanah rupiah) wajib disampaikan kepada DPRD sebelum pemindahtanganan.## Ayat (2)## Huruf aTidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bagnunan tersebut.## Huruf bYang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.- Huruf c : Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi PNS adalah :- -tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori rumah negara golongan III;- -tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan PNS.## Huruf dYang dimaksud dengan kepentingan umum adalah sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum sebagai berikut :1. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api ( di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah ), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;2. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;3. pelabuhan, Bandar udara, stasiun kerata api, dan terminal;4. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulanagn bahaya banjir, lahar, dan lain-lian bencana;5. tempat pembunagn sampah;6. cagar alam dan cagar budaya;7. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.Huruf eCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) :Kendaraan dinas yang berumur di bawah 5 (lima) tahun dapat dilakukan penghapusan atau penjualan apabila biaya pemeliharaan lebih besar daripada nilai ekonomis atau identitasnya sudah tidak sesuai dengan data inventaris barang daerah.
PENJELASAN
Pasal 69

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Huruf a : Rumah Dinas Daerah Golongan I (rumah jabatan) adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut;Huruf b : Rumah Dinas Daerah Golongan II (rumah instansi) adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah-tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan;Huruf c : Rumah Dinas Daerah Golongan III (perumahan pegawai) adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II tersebut di atas.
PENJELASAN
Pasal 77

Ayat (1) : Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditempuh apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pihak swasta dalam ayat ini adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup Jelas

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 99

Ayat (1) :Yang dimaksud investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta; melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pernyataan-pernyataan (peristiwaperistiwa) yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 108

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6