PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 36 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 1 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003; 1067/Menkes/SKB/VII/2003; MA/203A/2003; 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- b. bahwa masyarakat sekolah perlu dilindungi dari resiko penyakit akibat mengkonsumsi pangan yang berasal dari kantin sekolah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat Kota Pontianak;
3. Mengingat : 1. Negara
4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1492/Menkes /Per/SK/XII/2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes /Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 114);
21. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 32);
22. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 53);
23. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 14);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/Per/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
25. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003; 1067/Menkes/SKB/VII /2003; MA/203A/2003; 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KANTIN SEKOLAH SEHAT KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Nasional Kota Pontianak.
7. Masyarakat Sekolah adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sekolah antara lain kepala sekolah, guru, murid, pengelola dan penjamah kantin sekolah dan komite sekolah.
8. Kantin Sekolah adalah suatu tempat penjualan makanan dan minuman, berada di lingkungan sekolah, dibuka selama hari sekolah dan diorganisir oleh sekolah untuk menyediakan pangan yang sehat dan aman bagi anak sekolah.
9. Kantin Sekolah Sehat adalah kantin sekolah yang memenuhi persyaratan kesehatan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat laik sehat.
10. Sertifikat Laik Sehat adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan bahwa kantin sekolah telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
11. Penanganan makanan jajanan adalah kegiatan yang meliputi pengadaan, penerimaan bahan makanan, pencucian, peracikan, pembuatan, pengubahan bentuk, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, penyajikan makanan atau minuman.
12. Bahan makanan adalah semua bahan makanan dan minuman baik terolah maupun tidak, termasuk bahan tambahan makanan.
13. Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
14. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
15. Peralatan adalah peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan pangan jajanan anak sekolah.
16. Pangan jajanan anak sekolah adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan/atau dijual oleh pedagang di sekolah yang langsung dimakan/dikonsumsi tanpa pengolahan/persiapan lebih lanjut.
17. Pangan jajanan kemasan adalah makanan dan minuman yang telah dikemas dalam kemasan dan siap untuk dikonsumsi.
18. Pangan jajanan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau bahan tambahan.
19. Alat pelindung diri adalah alat yang digunakan penjamah untuk melindungi makanan dari pencemaran dan kontak langsung dengan penjamah, antara lain celemek dan tutup rambut.
20. Kebersihan perseorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan kantin sekolah bagi semua pemangku kepentingan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan pengaturan tentang pengelolaan kantin sekolah sehat adalah:
- a. mencegah timbulnya gangguan kesehatan dari pangan jajanan anak sekolah;
- b. menjamin pangan jajanan anak sekolah yang disediakan kantin sekolah bermutu, aman,dan bergizi.
- c. mendidik anak sekolah untuk dapat memilih makanan bermutu, aman, dan bergizi.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. standar kantin sekolah sehat;
- b. penyelenggaraan kantin sekolah sehat;
- c. ketentuan laik sehat kantin sekolah sehat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pencatatan dan pelaporan; dan
- f. ketentuan Penutup.
BAB III - STANDAR KANTIN SEKOLAH SEHAT
Pasal 5

Standar kantin sekolah sehat meliputi penjamah makanan, peralatan, tempat dan pangan jajanan anak sekolah.
BAB III - STANDAR KANTIN SEKOLAH SEHAT
Pasal 6

Penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. mempunyai sertifikat penjamah makanan;
- c. melakukan kebersihan perseorangan;dan
- d. menggunakan alat pelindung diri.
BAB III - STANDAR KANTIN SEKOLAH SEHAT
Pasal 7

Peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi:
- a. harus sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi dan kemasan pangan;
- b. dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang hanya untuk sekali pakai;
- c. tempat penyajian harus selalu tertutup bebas dari debu dan serangga;
- d. etalase makanan dipisahkan antara makanan jadi dan makanan olahan;
- e. menyediakan alat khusus untuk mengambil makanan;
- f. tidak menggunakan alat/tempat yang dapat mencemari makanan (mengandung zat beracun).
BAB III - STANDAR KANTIN SEKOLAH SEHAT
Pasal 8

Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi lokasi, bangunan, dan fasilitas sanitasi:
- a. Lokasi kantin berada didalam lingkungan sekolah dan tidak berdekatan dengan sumber pencemar (sampah, asap, debu, bau dan cemaran lainnya);
- b. Bangunan kantin :
- 1) aman, kuat dan bersih;
- 2) lantai bersih, kedap air, tidak licin, rata dan kering;
- 3) pencahayaan cukup terang;
- 4) memiliki ventilasi yang cukup; dan
- 5) atap tidak bocor, dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga lainnya.
- c. Fasilitas sanitasi :
- 1) tersedia air bersih mengalir dan dalam jumlah yang cukup;
- 2) tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- 3) tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air bersih mengalir;
- 4) tersedia tempat cuci peralatan; dan
- 5) tersedia pengolahan air limbah.
BAB III - STANDAR KANTIN SEKOLAH SEHAT
Pasal 9

Pangan jajanan anak sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dapat berupa makanan utama, kue dan minuman;
- b. pangan jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pangan jajanan kemasan dan olahan;
- c. tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun serta bebas cemaran fisik;
- d. tidak berjamur, bebas mikroba dan tidak kadaluwarsa;
- e. untuk makanan kemasan harus memiliki ijin edar sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Semua bahan yang diolah menjadi pangan jajanan anak sekolah di kantin sekolah harus dalam keadaan baik mutunya, segar dan tidak busuk; dan
- g. tidak mengandung bahan yang diharamkan.
BAB III - STANDAR KANTIN SEKOLAH SEHAT
Pasal 10

- (1) Pangan jajanan anak sekolah harus disajikan dengan tempat/alat perlengkapan yang bersih dan aman bagi kesehatan.
- (2) Pangan jajanan anak sekolah harus dalam keadaan terbungkus dan atau tertutup.
- (3) Pembungkus yang digunakan dan atau tutup makanan jajanan di kantin sekolah dalam keadaan bersih dan tidak mencemari makanan.
- (1) Pangan jajanan olahan dikantin sekolah tidak boleh disajikan lebih dari 6 jam.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KANTIN SEKOLAH SEHAT
Pasal 11

Penyelenggaraan kantin sekolah sehat meliputi pengorganisasian dan koordinasi lintas sektor.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KANTIN SEKOLAH SEHAT
Pasal 12

Pengorganisasian kantin sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 meliputi:
- a. tim pembina kantin sekolah terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, pengawas sekolah dan petugas puskesmas;
- b. penanggungjawab kantin sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah; dan
- c. pengelola kantin yang ditunjuk oleh kepala sekolah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KANTIN SEKOLAH SEHAT
Pasal 13

- (1) Koordinasi lintas sektor kantin sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Walikota Pontianak;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;
- f. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- g. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak;
- h. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak;
- i. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
- j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak;
- k. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak;
- l. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak;
- m. Perwakilan Komite Sekolah; dan
- n. Perwakilan Siswa Sekolah.
BAB V - KETENTUAN LAIK SEHAT KANTIN SEKOLAH
Pasal 14

- (1) Sertifikat laik sehat kantin sekolah diberikan kepada kantin sekolah berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi.
- (2) Persyaratan laik sehat kantin sekolah terdiri atas:
- a. memenuhi persyaratan standar kantin sehat;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengelola yang masih berlaku;
- c. pas foto terbaru pengelola;
- d. surat keterangan sehat penjamah; dan
- e. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi makanan.
- (3) Sertifikat laik sehat kantin sekolah berlaku selama 3 (tiga) tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Sertifikat laik sehat kantin sekolah berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha kantin.
- (5) Apabila laik sehat kantin sekolah telah habis masa berlakunya, pengelola/penanggung jawab kantin sekolah wajib melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pembinaan teknis dilakukan oleh tim pembina kantin sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kantin sekolah sehat.
- (3) Pembinaan dilakukan secara berkala dengan menggunakan Buku Raport Kantin Sekolah Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh tim koordinasi lintas sektor.
- (5) Pengawasan berupa pemeriksaan higiene sanitasi dan pemeriksaan sampel makanan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
BAB VII - PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 16

Hasil pembinaan dan pengawasan pangan jajanan anak sekolah oleh Tim Pembina Kantin Sekolah dicatat dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan melalui pihak sekolah.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2016
Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
ZUMYATI
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 36
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bahwa untuk menyinergikan kebijakan atas pengembangan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk komite kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.
N/A
Pasal 1

- (1) Membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan.
- (2) Komite Kebijakan berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden.
N/A
Pasal 2

- (1) Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penetapan prioritas bidang usaha;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
N/A
Pasal 3

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota :
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Tenaga Kerja;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Sekretaris
- Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
N/A
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan.
N/A
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Kebijakan:
- a. berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. dapat melibatkan dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pihak lain yang dianggap perlu.
N/A
Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Kebijakan, dibentuk Tim Pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan.
N/A
Pasal 7

- (1) Untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas Komite Kebijakan, dibentuk Sekretariat Komite Kebijakan.
- (2) Sekretariat Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
N/A
Pasal 8

Ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
N/A
Pasal 9

Komite Kebijakan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
N/A
Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Kebijakan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,
ttd. Ratih Nurdiati
N/A
Pasal 11

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO