PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2 Tahun 2015
Tentang RETRIBUSI PEMAI(AIAN KEI(AYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM KOTA KOTAMOBAGU
Berlaku: 2 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2g rahun 2oog
- tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk memenuhi sebagian Biaya operasional dan pemeliharaan Kendaraan /Alat Berat dan Alat Laboratorium pada Pemerintah Kota Kotamobagu dipandang perlu memungut Tarif Retribusi atas Pemakaian Kendaraan I Alat Berat dan Alat Laboratorium dimaksud;
Mengingat :
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan lAlat Berat dan Alat Laboratorium; b.
- undang-undang Nomor 8 Tahun 1gg1 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg 1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 1.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g rahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e).. 2.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2oor tentang pembentukan Kota Kotamobagu di provinsi sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aor Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46g0l; 3.
- undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan Lembaran 4.
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9l;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2alo tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLo Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku Pada Kementrian pekerjaan Umum; 8.
- Peraturan Menteri Pekerjaarr umum Nomor 14 Tahr\_rn 2oo4 tentang Sewa Alat; 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lz rahun 2oo7 tentang PedomanTeknis pengeroraan Barang Milik Daerah ; 10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukurn Daerah; 11.
Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSI(AN :
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAI(AIAN KEI(AYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM PADA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan narna Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah alat Laboratorium pada pemerintah kota kotamobagu pembayaran atas pemakaian kendaraan lalat berat dan Kendaraan /a1at berat dan dipungut retribusi sebagai alat laboratorium.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemakaian Kendaraan/ Atat Berat dan Alat Laboratorium
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

badan yarlg laboratorium yang subjek Retribusi adalah orang pribadi atau menggunakan/memantraatkan kendaraan / aJat berat dan alat dimiliki Pernerintah Kota Koiamobagu.
BAB III - GOLONGAIT RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan /a1at berat dan alat Laboratorium termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - PENGUKURAN TINGI{AT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap Kendaraan/ALat Berat dan diukur berdasarkan jangka waktu dan frekuensi perneriksaan. Alat Laboratorium
BAB V - PRINSIP PEITETAPA}T DAN
Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilal&lt;ukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasa-r.
BAB V - PRINSIP PEITETAPA}T DAN
Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan Kendaraan /Atat Berat dan Alat Laboratorium Pada Pemerintah kota Kotamobagu wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur da-n besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah.
BAB V - PRINSIP PEITETAPA}T DAN
Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kernbati paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. (21 Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkernbangan perekonomian.
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 1

O
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan /Atat Berat dan Alat Laboratoriurn dipungut di wilayah Kota Kotamobagu
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAIY, PEMBAYARAN Pasal 11
Pasal 12

- Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk,model dan ukurannya yang telah ditentukan. /1i t!
- (2) Pembayaran retribusi haru s dilakukan secara tunai/ lunas.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disetorkan kepada bendahara penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola kekayaan daerah Kota Kotamobagu atau kepada petugas yang di tunjuk Pemerintah Kota Kotamobagu.
BAB VIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 13

- Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (1)
- (2| Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan undangan. dimaksud pada ayat (1) peraturan perundang-
BAB IX - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

- Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (1)
- Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (li dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian (2)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan walikota. ,,.r tq
BAB X - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat meng4jukan permohonan pengemba\_lian kepada Walikota. (1)
- walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (2)
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teiah diiampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3)
- (41 Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka rvaktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan irnbalan bunga sebesar- 2yo (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7i Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.
BAB X - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertuiis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. Alasan yang singkat dan jelas
6. (21 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh walikota.
BAB X - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XI - PENGURANGAN, KTRINGAITAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam d.an kerusuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan clan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Wa1ikota.
BAB XII - KIDALUWARSA PENAGII{AIT
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi meiakukan tindak pidana di bidang retribusi.
2. {2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak iangsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah;
7. (s) Pengakuan utang retribusi seca-ra iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah;
BAB XII - KIDALUWARSA PENAGII{AIT
Pasal 2

O
- Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk mela-kukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapu skan ; (1)
- Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sehagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.