Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 32 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang Aset
- bahwa Aset yang Tidak Ditemukan sebagaimana dimaksud b. pada huruf a merupakan Aset yang Tidak Ditemukan yang tercantum pada Neraca Per 31 Desember 2014:
- bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai terhadap yang Tidak Ditemukan perlu diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan, a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Tindak Lanjut Penyelesaian Aset yang Tidak Ditemukan.
Mengingat
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423), 1.
- Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 3.
- Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2
- Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4.
- Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 5.
- Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 7
- Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6
- Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 8.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9.
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29):
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5):
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6),
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12):
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TINDAK LANJUT PENYELESAIAN ASET YANG TIDAK DITEMUKAN
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II - TATA CARA PENYELESAIAN
Pasal 2

- (1) SKPD sebagai Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk mencari, memverifikasi dan/atau meneliti ATD
- (2) Tahapan dan tata cara kerja Tim Internal sebagai berikut : a. Untuk BMD berupa Tanah :
2. Apabila BMD tersebut tidak ditemukan, maka melakukan verifikasi dan penelitian mengenai keberadaan Asset dimaksud.
1. Melakukan Pencarian melalui Koordinasi dengan instansi terkait lainnya antara lain dengan Badan Pertanahan Nasional ( BPN)/ Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan, Kelurahan /Desa,lain-lain, sampai dengan ditemukannya BMD tersebut.
- b. Untuk BMD berupa bangunan dan BMD selain tanah dan atau bangunan dengan melakukan verifikasi dan penelitian mengenai keberadaan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut.
1. Berita Acara Penelitian Lapangan yang berisikan kronologis keberadaan asset sebelum menjadi ATD.
- c. Mengunakan Dokumen Pendukung Verifikasi dan Penelitian berupa :
2. Foto-foto/ Dokumen terkait ATD jika ada.
4. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1,2 dan 3
3. Dokumen pendukung lainnya.
- (3) Laporan Hasil Kerja Tim Internal disampaikan kepada TKPPA untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- (5) Rekomendasi TKPPA disampaikan kepada Pengelola Barang dan ditembuskan kepada Pengguna Barang.
- (4) TKPPA memberikan rekomendasi atas laporan hasil kerja Tim Internal mengenai indikasi Tuntutan Ganti Rugi atau Penghapusan.
Bagian Kedua
ATD dengan Indikasi Tuntutan Ganti Rugi
BAB II - TATA CARA PENYELESAIAN
Pasal 3

- (1) Apabila berdasarkan rekomendasi TKPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan indikasi Tuntutan Ganti Rugi, maka TKPPA meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Hasil pemeriksaan Inspektorat disampaikan kepada TPTGR sebagai bahan untuk memutuskan dan menetapkan Tuntuan Ganti Rugi.
- (3) Berdasarkan putusan dan penetapan TPTGR, maka Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola melampirkan bukti setoran ke Kas Daerah.
4. Barang dengan (4) Penghapusan BMD diproses melalui Satuan Kerja Peragkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan asset daerah.
Bagian Ketiga ATD untuk Dihapuskan
BAB II - TATA CARA PENYELESAIAN
Pasal 4

- (1) Apabila berdasarkan rekomendasi TKPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak ditemukan indikasi Tuntutan Ganti Rugi, maka Pengguna
- (3) Penghapusan BMD diproses melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pengelolaan Asset Daerah
3. Barang mengusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang. (2) Pengelola Barang menyetujui usul penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya
BAB Ill - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku
2. Seluruh tindak lanjut penyelesaian masalah ATD yang telah selesai dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku.
- 1. Seluruh tindak lanjut penyelesaian masalah ATD yang belum selesai dilaksanakan dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Walikota ini.