PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 01 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 01 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 58, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, Kepela Daerah menyampaikan Rancanagan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangana paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O15. b.
Mengingat : 1.
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomot 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambalran l*mbaran Negara Republk Indonesia Nomor 5679); 10.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kmbaran Negara 11.
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O28);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2); 13.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asTs); 14.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan atas Peraturan Femerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 15.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 16.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporart Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); t7.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pelal&lt;sanaan T\:gas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O1l tentang Tata Cara Pelaksanaan T\:gas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil pemerintah di Wilayah Prrrvinsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lO7);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7l rahun 2o1o tentang Standar Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 2O12 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272|;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2olo tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2or5 tentang Perubahan Keempat artas peraturan presiden Nomor 54 Tahun 20ro tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi pemerintah;
22. Peraixan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oo6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l rahun 2o11 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2oo6 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6s rahun 2oo7 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2ol1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 39 Tahun 2or2 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari ApBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 25.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 26.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 27.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2OO5 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor O2); 28.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 29.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 30.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA dan
BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEI.ITANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.A,NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- (1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
- a. Iaporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL;
- c. la.poran Operasional;
- d. l,aporal Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Iaporan Arus I(as; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. (21 laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampm dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.
N/A
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (l) huruf a tahun anggaran 2O15 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Surplus/defisit
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Surplus/defrsit
Rp. 1.361.625.002.413,80
Rp. 1.332.7O3. 166.398.0O
Rp. 28.921.836.015,80
Rp. 106.503.749.443,83
Rp.
9.1OO.OOO.OOO.OO
Rp. 97.4O3.749.443,a3
N/A
Pasal 3

Uraian la.poran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan
- setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih kurang
Rp. 1.373.484. 108.067,90
Rp. 1.361.625.002.413.80
Rp. (1 1.8s9. 1os.6s4,10)
- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. ( 1 1.859. 1 05.654, I O) dengan rincian sebagai berikut;
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. ( 1 37. 3OO. 358. 23 1,73) Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.470.003.524.629,73
- b. Realisasi
Rp. 1.332.703. 166.398.0O
Rp. (137.30o.358.23r,731
Selisih kurang
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.67. 597. 580. 546,03 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus/defisitsetelahperubahan Rp. (96.519.416.561,83)
- b. Realisasi
Rp. 28.921.836.O15.8O
Selisih lebih
Rp. 67.597.580.546,03
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.584.332.882,O0 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan
2. pembiayaan setelah
Selisih lebih
Rp.
584.332.882,O0
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 3OO.OOO.OOO,OO Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran
perubahan
Realisasi
pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi
perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih
Rp. 1O5.919.416.561,83
Rp. 1O6.5O3.749.443.83
Rp.
9.4O0.OOO.OOO,O0
Rp.
9.IOO.OOO.OOO.OO
Rp. 96.519.416.561,83
Rp. 97.4O3.749.443.83
Rp.
884.332.882,00
Selisih kurang
Rp.
300.o00.000,oo
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 884. 332.882,O0 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah
N/A
Pasal 4

- a. Saldo Anggaran lcbih Awal
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan
Sub Total
- c. Silpa/Sikpa
Sub Total
- d, Koreksi Keslahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya
- e. Saldo Anggaran tebih Akhir
Rp. 105.729.416.561,83
Rp. 105.729.416.561.83
o,oo
Ro. 126.364.225.5O6.63
Rp. t263@.225.506,63
Rp.
138.64O.O47.OO)
Rp. 126.325.585.459,63
Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2O15 sebagai berikut:
Rp.
N/A
Pasal 5

La.poran Operasional sebagaimana dimaksud untuk tahun yang berakhir sampai dengan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) huruf c 31 Desember tahun 2015
- a. Pendapatan
- b. Beban
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
- c. Surplus/ Defrsit dari Kegiatan
Non Operasional
Surplus/ Delisit Sebelum Pos Luar Biasa
Rp. 1.5O3. 199.467.904,21
Rp. 1.293.358.O33.782.68
Rp. 2O9.a41.434.121,53
Rp.
O.OO
Rp. 2O9.A41.434.121,53
- e. Pos Luar Biasa
Surplus/Defrsit - LO
Rp.
O.OO
Rp. 2O9.84t.434.121,53
N/A
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebageimpn4 dimaksud pada Pasal 1 ayat (l) huruf d per 3l Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
- a, EKUITAS AWAL
- Koreksi Saldo Awal
Saldo Equitas awal setelah Koreksi
- c. SURPLUS / DEFISIT l,o
- d. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESAI,AHAN MENDASAR
- c. EKUITAS AKHIR
Rp.2. 288.873 .6a4.321,92
Ro. @02.352.7 12.7 58.4 ll
Rp. 1.886.520.971 .563,5 1
Rp. 2O9.841.434.121,53
Rp. 597.074.448.53
Rp.2.O96.959.480. 133,57
N/A
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal I Desember Tahun 2015 sebagai berikut: ayat (l) huruf e per 3l
Jumlah Asset
Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas
Rp.2. L 17 .O24.55 1.64 1,83
Rp. 20.065.071.508,27
Rp.2.O96.959.480. 133,56
N/A
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal I ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember tahun 2015 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per I Januari tahun 2O15
- b. Arus kas dari alctivitas operasi
- c. Arus kas dari alrtivitas investasi aset non keuangan
- d. Arus kas dari alrtivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo Akhir Kas
Rp. r05.690.776.514,83
Rp. 254.999.622.066,80
Rp. (226.077.786.051,OO)
Rp. (8.287.o27.o71,Oo1
Rp.
O.OO
Rp. 126.325.585.459,63
N/A
Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan ssfagaimans dimaksud Pasal 1 ayat (l) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
N/A
Pasal 1

O
Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- a. Lampiran I
l,ampiran I. 1
ta.mpiran I.2
Lampiran I.3
Lampiran I.4
l,ampiran I.5
L,ampiran I.6
Lampiran L7
Lampiran I.8
Lampiran I.9
Lampiran I. 1O
Lampiran Ll1
Lampiran I.12
- b. Lampiran II
- c. Lampiran III
- d. L,ampiran IV
- e. Lampiran V
- f. Lampiran VI
- g. Lampiran VII
aporan Realisasi Anggaran
Ringkasan l,aporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset
lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Neraca
laporan Arus Kas
l,aporan Operasional
laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Iaporan Keuangan
N/A
Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) terdiri dari:
- a. la.poran kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar l,aporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
N/A
Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
N/A
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di Bima pada tanggal, 15-08-2016
Diundangkan di Bima pada tanggal, 15-08-2016
SEKRETARIS DAERAH,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMATAHUN 2016 NOMOR 13
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik
- diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
- b. bahwa guna memberikan arah, landasan dan tolak ukur penilaian untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diperlukan landasan yuridis Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Menimbang 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang di Republik 103, Tambahan Lembaran
- Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
8. Peraturan Daerah rsomor I 1 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon II pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
6. Kualifikasi adalah kriteria dasar yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa tingkat dan spesialisasi pendidikan, pangkat atau golongan pengalaman kerja atau jabatan, dan kriteria lainnya sesuai kebutuhan jabatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud standar kompetensi dan kualifikasi adalah sebagai tolak ukur penilaian dalam rangka promosijabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka.
Pasa14
Tujuan standar kompetensi dan kualifikasi adalah untuk memberikan pedoman yang jelas, objektif, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dalam melakukan penilaian dalam seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
BAB IV - BABV
Pasal 5

- ( 1 ) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara seleksi terbuka dan kompetitif dikalangan pegawai ASN dengan memperhatikan persyaratan standar kompetensi dan kualifikasi.
- (2) Seseorang dapat dipromosikan atau diangkat pada jabatan pimpinan tinggi pratama apabila telah memenuhi persyaratan standar kompetensi dan kualifikasi.
- (3) Persyaratan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
- ( 1 ) B o b ot unsur kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi :
- a. Penilaian Manajerial dengan bobot 50%;
- b. Penilaian Teknis dengan bobot 30%;
- c. Penilaian Rekam Jejak dengan bobot 20%.
- (2) Bo bot unsur kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan dalam rangka penilaian pada seleksi/lelangjabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Rincian penilaian pembobotan sebagaimana dimksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan lebilh lanjut oleh Panitia Seleksi dan Assessor pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama dan Assessment Test.
BAB VI
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal
60,fullL,
2017 /
TBUPATI BOLAANG
O GONDOW SELATAN,
Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal
T
luli
2017
RIS DAERAH
ON ONDOW SELATAN/ KABUPATEN BOLl"\.t-UYG
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NO MOR
LAMPI RAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGJ PRATAMA DI LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
A. STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II. b
Sekretariat Daerah
1. Nama Jabatan
2. Jenjang Jabatan / Eselon
3. Unit Kerja
4. Kualifikasi Jabatan
- a. pendidikan minimal Sarjana atau diploma IV (Sl/DIV) dengan mengutamakan spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- b. pangkat atau golongan minimal Pembina (IV /a);
- c. usia paling tinggi .56 (lima puluh enam) tahun;
- d. sehatjasmani dan rohani;
- e. diutamakan memiliki bukti keahlian teknis fungsional yang relevan;
- f. sedang atau pemah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya minimal selama 2 (dua) tahun;
- g. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bemilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
- i. tidak sedang dituntut ganti rugi karena mal administrasi; dan
- j. tidak sedang berstatus hukum sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.
5. Kompetensi Manajerial
- a. Kompetensi Manajerial :
1. Kemampuan Berpikir (KB), yang terdiri dari :
- 1) Fleksibilitas Berpikir (FB);
- 2) Inovasi (lnov);
- 3) Berpikir Konseptual (BK); dan
- 4) Berpikir Analitis (BA).
2. Mengelola Diri (MD), yang terdiri dari :
- 1) Integritas (lnt);
- 2) Komitmen terhadap Organisasi (KtO); dan
- 3) Inisiatif (Ini).
3. Mengelola Orang Lain (MO), yang terdiri dari :
24. 1 ) Ketja Sama (KS);
- 2) Mengembangkan Orang Lain (MOL); dan
- 3) Kepemimpinan (Kp).
4. Mengelola Togas (MT), yang terdiri dari :
- 1) Berorientasi Pada Pelayanan (BpP);
- 2) Perhatian terhadap Keteraturan (PtK);
- 3) Membangun Hubungan Kerja (MHK);
- 4) Perhatian terhadap Keteraturan (PtK);
- 5) Pengambilan Keputusan (PK);
- 6) Perencanaan (Per);
- 7) Pengorganisasian (P); dan
- 8) Manajemen Konflik (MK).
- b. Kompetensi Teknis :
1. menguasai regulasi-regulasi terkait dengan urusan yang ditangani;
2. mampu merumuskan visi dan misi organisasi denganjelas;
3. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
4. memahami tugas dan fungsi organisasi danjabatan terkait;
5. memahami indikator kinerja utama organisasi;
6. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;
7. kemampuan mengidentifikasi permasalahan bidang terkait dan memberikan solusinya;
44. dikembangkan kesejahteraan 8. mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa pada bidang terkait untuk meningkatkan masyarakat/pendapatan daerah;
9. memahami ruang iingkup atau link koordinasi organisasi;
10. menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
47. 1 1 . menguasai tentang manajemen risiko;
48. pertanggungjawaban 12. menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/ kinerja;
13. menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan
50. menjalin kemitraan;
14. menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
15. menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
16. menguasai pendayagunaan SDM atau kepegawaian;
17. menguasai tata kelola barang milik daerah;
18. mampu mendayagunakan teknologi informasi dalam bidang terkait; dan
19. mampu berinovasi/membuatterobosan.
- c. kompetensi sosio kultural :
58. memahami kondisi sosial di lingkungan tempat kerja.
- (4) Penilaian persyaratan standar kompetensi manajerial dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui metode kompetensi ( assesment test) a tau metode penilaian lainnya. sebagaimana penilaian uji
- (5) Penilaian persyaratan standar kompetensi teknis dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui metode tertulis dan wawancara.
- (6) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pendidikan minimal Sarjana atau diploma IV (S 1 /DIV) dengan mengutamakan spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- b. pangkat at.au golongan minimal Pembina (IV/ a);
- c. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. sehatjasmani dan rohani;
- e. diutamakan memiliki bukti keahlian teknis fungsional yang relevan;
- f. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsionaljenjang ahli madya minimal selama 2 (dua) tahun;
- g. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
- i. tidak sedang dituntut ganti rugi karena mal administrasi; dan
- j. tidak sedang berstatus hukum sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.
- (7) Penilaian persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara administratif melalui verifikasi dokumen.
| NO | KOMPETENSI | LEVEL |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir |
| 1 . | Fleksibilitas Berpikir (FB) Kernampuan menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi tuntutan perubahan. | Mengakomodir berbagai perbedaan sudut pandang sesuai dengan tuntutan perubahan. (FB.5) |
| 2. | Inovasi (Inov) | Mengadopsi ide/ pemikiran yang |
BAB VI
Pasal 6

- ( 1 ) Standar kompetensi dan kualifikasi dapat juga digunakan sebagai tolak ukur evaluasi untuk bahan pertimbangan mutasi, penurunan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama serta sebagai dasar penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Standar kompetensi dan kualifikasi setiap jabatan pimpinan tinggi pratama tercantum dalam daftar lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
| | Kemampuan memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja. | cocok diterapkan dalam lingkungan kerja. (Inov.4) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Berpikir Konseptual (BK) Kemampuan Menghubungkan pola menjadi hubungan dalam suatu rangkaian informasi untuk membentuk pemahaman baru terhadap informasi tersebut. | Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK.5) |
| Mengelola Diri | Mengelola Diri | Mengelola Diri |
| 4. | lntegritas (Int) Kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja. | Memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi. (Int.6) |
| 5. | Komitmen Terhadap Organisasi (KtO) Kemampuan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kepentingan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi. | Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. (Kt0.4) |
| 6. | Inisiatif (Ini) Kemampuan mengambil langkah- langkah aktif tanpa menunggu perintah untuk tujuan organisasi. | Melakukan berbagai tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi. (Ini.4) |
| Mengelola Orang Lain | Mengelola Orang Lain | Mengelola Orang Lain |
| 7. | Kerja Sama (KS) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan unit/ organisasi. | Menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok, (KS.6) |
| 8. | Kepemimpinan (Kp) Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit I organisasi. | Membangun situasi kerja yang Kondusif. (Kp.5) |
Mengelola Tugas
| 9. | Pengambilan Keputusan (PK) Kemampuan mengambil tindakan secara cepat dan tepat dengan mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan keputusannya. | Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya. (PK.4) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Pengorganisasian (P) Kemampuan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. | Mengkoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4) |
6. Kompetensi Teknis :
1. menguasai pengetahuan umum di bidang tata pemerintahan, hukum dan kesejahteraan masyarakat;
2. menguasai regulasi-regulasi terkait dengan urusan yang ditangani;
3. mampu merumuskan visi dan misi organisasi denganjelas;
4. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
5. memahami tugas dan fungsi organisasi dan jabatan terkait;
6. memahami indikator kinerja utama organisasi;
7. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;
8. kemampuan mengidentifikasi permasalahan bidang terkait dan memberikan solusinya;
9. mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa dikembangkan pada bidang terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/ pendapatan daerah;
10.memahami ruang lingkup atau link koordinasi organisasi;
- 1 1 . menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
12.menguasai tentang manajemen risiko;
13. menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/ kinerja; pertanggungjawaban
14.menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan menjalin kemitraan;
15.menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
16.menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
17.menguasai pendayagunaan SDM atau kepegawaian;
18.menguasai tata kelola barang mi!ik daerah;
- 19 .mampu mendayagunakan teknologi informasi dalam bidang terkait; dan
20.mampu berinovasi/membuat terobosan.
7. Kompetensi Sosial Kultural :
2. memahami kondisi sosial di lingkungan tempat kerja
- B. STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
4. Kualifikasi Jabatan
- a. pendidikan minimal Sarjana atau diploma IV (Sl/DIV) dengan mengutarnakan spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- b. pangkat atau golongan minimal Pembina (IV /a);
- c. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. diutarnakan memiliki bukti keahlian teknis fungsional yang relevan;
- f. sedang atau pemah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya minimal selarna 2 (dua) tahun;
- g. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
- i. tidak sedang dituntut ganti rugi karena mal administrasi; dan
- j. tidak sedang berstatus hukum sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.
1. Narna Jabatan
2. Jenjang Jabatan / Eselon
3. Unit Kerja
Asisten Administrasi Umum
Pimpinan Tinggi Pratarna / Eselon II. b
Sekretariat Daerah
5. Kompetensi Manajerial
| Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fleksibilitas Berpikir (FB) Kemarnpuan menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi tuntutan perubahan. | Mengakomodir berbagai perbedaan sudut pandang sesuai dengan tuntutan perubahan. (FB.5) |
| 2 | Inovasi (lnov) Kemarnpuan memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru dalarn rangka meningkatkan efektivitas kerja. | Mengadopsi ide/ pemikiran yang cocok diterapkan dalarn lingkungan kerja. (Inov.4) |
| 3 | Berpikir Konseptual (BK) Kemarnpuan Menghubungkan pola menjadi hubungan dalarn suatu rangkaian informasi untuk membentuk pemaharnan baru terhadap informasi tersebut. | Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK.5) |
Mengelola Diri
| 4. | lntegritas (Int) Kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja. | Memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi. (lnt.6) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Komitmen Terhadap Organisasi (KtO) Kemampuan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kepentingan organisasi dalam rangka mewujudkan VIS! dan misi. | Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. (Kt0.4) |
| 6. | Inisiatif (Ini) Kemampuan mengambil langkah- langkah aktif tanpa menunggu perintah untuk tujuan organisasi. | Melakukan berbagai tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi. (lni.4) |
| Mengelola Orang Lain | Mengelola Orang Lain | Mengelola Orang Lain |
| 7. | Kerja Sama (KS) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan unit / organisasi. | Menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok. (KS.6) |
| 8. | Kepemimpinan (Kp) Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit / organisasi. | Membangun situasi kerja yang Kondusif. (Kp.5) |
| Mengelola Tugas | Mengelola Tugas | Mengelola Tugas |
| 9. | Pengambilan Keputusan (PK) Kemampuan mengambil tindakan secara cepat dan tepat dengan mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan keputusannya. | Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya. (PK.4) |
| 10. | Pengorganisasian (P) Kemampuan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai dengan rencana | Mengkoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4) |
I
6. Kompetensi Teknis:
- 1 . menguasai pengetahuan umum di bidang hubungan masyarakat, tata usaha pimpinan, keuangan dan aset serta bidang umum;
2. menguasai regulasi-regulasi terkait dengan urusan yang ditangani;
3. mampu merumuskan visi dan misi organisasi denganjelas;
4. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
5. memahami tugas dan fungsi organisasi dan jabatan terkait;
6. memahami indikator kinerja utama organisasi;
7. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;
8. kemampuan mengidentifikasi permasalahan bidang terkait dan memberikan solusinya;
9. mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa dikembangkan pada bidang terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/pendapatan daerah;
10.memahami ruang lingkup atau link koordinasi organisasi;
11.menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; 12.menguasai tentang manajemen risiko;
- 13.menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/ pertanggungjawaban kinerja;
- 14.menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan menjalin kemitraan;
- 15.menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
- 16.menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
- 17.menguasai pendayagunaan SDM atau kepegawaian;
- 18.menguasai tata kelola barang milik daerah;
- 19.mampu mendayagunakan teknologi informasi dalam bidang terkait; dan
- 20.mampu berinovasi/membuat terobosan.
7. Kompetensi Sosio Kultural:
- memahami kondisi sosial di lingkungan tempat kerja
- C. STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
4. Kualifikasi J abatan
- a. pendidikan minimal Sarjana atau diploma IV (SI/DIV) dengan mengutamakan spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- b. pangkat atau golongan minimal Pembina (IV/ a);
- c. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. diutamakan memiliki bukti keahlian teknis fungsional yang relevan;
- f. sedang atau pemah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya minimal selama 2 (dua) tahun;
- g. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bemilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
- i. tidak sedang dituntut ganti rugi karena mal administrasi; dan
- j. tidak sedang berstatus hukum sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia
Pimpinan Tinggi Prata.ma / Eselon II. b
Sekretariat Daerah
- 1 . Nama Jabatan
2. Jenjang Jabatan / Eselon
3. Unit Kerja
5. Kompetensi Manajerial
| NO | KOMPETENSI | LEVEL |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir |
| 1 . | Fleksibilitas Berpikir (FB) Kemampuan menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi tuntutan perubahan. | Mengakomodir berbagai perbedaan sudut pandang sesuai dengan tuntutan perubahan. (FB.5) |
| 2. | Inovasi (Inov) Kemampuan memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru dalam rangka. meningka.tkan efektivitas kerja. | Mengadopsi ide/ pemikiran yang cocok diterapkan dalam lingkungan kerja. (lnov.4) |
| 3. | Berpikir Konseptual (BK) Kemampuan Menghubungkan pola menjadi hubungan dalam suatu rangkaian informasi untuk membentuk pemahaman baru terhadap informasi tersebut. | Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK.5) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengelola Diri | Mengelola Diri | Mengelola Diri |
| 4. | lntegritas (Int) Kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja. | Memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi. (Int.6) |
| 5. | Komitmen Terhadap Organisasi (KtO) Kemampuan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kepentingan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi. | Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. (KtO.4) |
| 6. | Inisiatif (Ini) Kemampuan mengambil langkah- langkah aktif tanpa menunggu perintah untuk tujuan organisasi. | Melakukan berbagai tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi. (Ini.4) |
| Mengelola Orang Lain | Mengelola Orang Lain | Mengelola Orang Lain |
| 7. | Kerja Sama (KS) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan unit/ organisasi. | Menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok. (KS.6) |
| 8. | Kepemimpinan (Kp) Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit I organisasi. | Membangun situasi kerja yang Kondusif. (Kp.5) |
Mengelola Togas
| | | keputusan yang dan cepat dengan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Pengambilan Keputusan (PK) Kemampuan mengambil tindakan secara cepat dan tepat dengan mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan keputusannya. | Membuat sulit/dilematis mempertimbangkan konsekuensinya. (PK.4) |
| 10 | Pengorganisasian (P) Kemampuan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. | Mengkoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4) |
6. Kompetensi Teknis:
1. memiliki kemampuan melakukan kajian dan telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan daJam pengambilan keputusan;
2. menguasai regulasi-regulasi terkait dengan urusan yang ditangani;
3. mampu merumuskan visi dan misi organisasi denganjelas;
4. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
5. memahami tugas dan fungsi organisasi dan jabatan terkait;
6. memahami indikator kinerja utama organisasi;
7. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;
8. dan terkait 8. kemampuan mengidentifikasi permasalahan bidang memberikan solusinya;
9. dikembangkan kesej ah teraan 9. mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa pada bidang terkait untuk meningkatkan masyarakat/pendapatan daerah;
10. 10.memahami ruang lingkup atau link koordinasi organisasi;
11. 11.menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
12. 12.menguasai tentang manajemen risiko;
13. pertanggungj a waban 13.menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/ kinerja;
14.menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan menjaJin kemitraan;
15.menguasai sistem pengendalian internaJ pemerintah (SPIP);
16.menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
- 17.menguasai pendayagunaan SDM atau kepegawaian;
- 18.menguasai tata kelola barang milik daerah;
- 19.mampu mendayagunakan teknologi informasi daJam bidang terkait; dan
20.mampu berinovasi/membuat terobosan.
- 7 Kompetensi Sosial Kultural :
memahami kondisi sosial di lingkungan tempat kerja
D. STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKAST JABATAN PIMPTNAN TTNGGT PRATAMA STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Dan Hukum
Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II.b
Sekretariat Daerah
1. Nama Jabatan
2. Jenjang Jabatan / Eselon
3. Unit Kerja
4. Kualifikasi Jabatan
- a. pendidikan minimal Sarjana atau diploma IV (Sl/DIV) dengan mengutamakan spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- b. pangkat atau golongan minimal Pembina (IV /a);
- c. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. diutamakan memiliki bukti keahlian teknis fungsional yang relevan;
- f. sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya minimal selama 2 (dua) tahun;
- g. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
- i. tidak sedang dituntut ganti rugi karena mal administrasi; dan
- j. tidak sedang berstatus hukum sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.
5. Kompetensi Manajerial
| NO | KOMPETENSI | LEVEL |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir |
| 1. | Fleksibilitas Berpikir (FB) Kemampuan menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi tuntutan perubahan. | Mengakomodir berbagai perbedaan sudut pandang sesuai dengan tuntutan perubahan. (FB.5) |
| 2. | Inovasi (Inov) Kemampuan memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja. | Mengadopsi ide/ pemikiran yang cocok diterapkan dalam lingkungan kerja. (Inov.4) |
| 3. | Berpikir Konseptual (BK) Kemampuan Menghubungkan pola menjadi hubungan dalam suatu rangkaian informasi untuk | Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan infonnasi yang ada. (BK.SJ |
| | membentuk pemahaman baru terhadap informasi tersebut. | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengelola Diri | Mengelola Diri | Mengelola Diri |
| 4. | Integritas (Int) Kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja. | Memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi. (Int.6) |
| 5. | Komitmen Terhadap Organisasi (KtO) Kemampuan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kepentingan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi. | Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. (Kt0.4) |
| 6. | Inisiatif (Ini) Kemampuan mengambil langkah- langkah aktif tanpa menunggu perintah untuk tujuan organisasi. | Melakukan berbagai tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi. (lni.4) |
| Mengelola Orang Lain | Mengelola Orang Lain | Mengelola Orang Lain |
| 7. | Kerja Sama (KS) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan unit/ organisasi. | Menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok. (KS.6) |
| 8. | Kepemimpinan (Kp) Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit I organisasi. | Membangun situasi kerja yang Kondusif. (Kp.5) |
| Mengelola Tugas | Mengelola Tugas | Mengelola Tugas |
| 9. | Pengambilan Keputusan (PK) Kemampuan mengambil tindakan secara cepat dan tepat dengan mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan | Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya. (PK.4) |
| 10. | Pengorganisasian (P) Kemampuan mengkoordinasikan | Mengkoordinasikan aktivitas yang |
6. Kompetensi Teknis :
- 1 . memiliki kemampuan melakukan kajian dan telaahan di pemerintahan dan hukum untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan; bi dang bahan
2. menguasai regulasi-regulasi terkait dengan urusan yang ditangani;
3. mampu merumuskan visi dan misi organisasi dengan jelas;
4. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
5. memahami tugas dan fungsi organisasi dan jabatan terkait;
6. memahami indikator kinerja utama organisasi;
7. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;
8. kemampuan mengidentifikasi permasalahan bidang memberikan solusinya; terkait dan
9. mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa pada bidang terkait untuk meningkatkan masyarakat/pendapatan daerah; dikembangkan kesejahteraan
- 10.memahami ruang lingkup atau link koordinasi organisasi;
- 1 1 . menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- 12.menguasai tentang manajemen risiko;
- 13.menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/ pertanggungjawaban kinerja;
- 14.menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan menjalin kemitraan;
- 15.menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
- 16.menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
- 17.menguasai pendayagunaan SDM atau kepegawaian;
- 18.menguasai tata kelola barang milik daerah;
- 19.mampu mendayagunakan teknologi informasi dalam bidang terkait; dan
- 20.mampu berinovasi/membuat terobosan.
- E. STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN
4. Kualifikasi Jabatan
- a. pendidikan minimal Sarjana atau diploma IV (S 1 /DIV) dengan mengutamakan spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- b. pangkat atau golongan minimal Pembina (IV /a);
- c. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. diutamakan memiliki bukti keahlian teknis fungsional yang relevan;
- f. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsionaljenjang ahli madya minimal selama 2 (dua) tahun;
- g. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
- i. tidak sedang dituntut ganti rugi karena ma! administrasi; dan
- j. tidak sedang berstatus hukum sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.
7. Kompetensi Sosial Kultural :
- memahami kondisi sosial di lingkungan tempat kerja
- 1 . Nama Jabatan
2. Jenjang Jabatan / Eselon
3. Unit Kerja
Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan Dan Penelitian
Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II. b
Badan Perencanaan, Pengembangan Dan Penelitian
5.
Kompetensi Manajerial
| NO | KOMPETENSI | LEVEL |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir |
| 1. | Fleksibilitas Berpikir (FB) Kernampuan meriggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi tuntutan perubahan. | Mengakomodir berbagai perbedaan sudut pandang sesuai dengan tuntutan perubahan. (FB.5) |
| 2. | Inovasi (lnov) Kemampuan memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja. | Mengadopsi ide/ pemikiran yang cocok diterapkan dalam lingkungan kerja. (Inov.4) |
| � o, | Berpikir Konseptual (BK) Kemampuan Menghubungkan pola menjadi hubungan dalam suatu rangkaian informasi untuk membentuk pemahaman baru terhadap informasi tersebut. | Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK.5) |
| 4. | Berpikir Analitis (BA) Kemampuan menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan | Merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan organisasi. (BA.SJ |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dampak terhadap organisasi. Mengelola Diri | dampak terhadap organisasi. Mengelola Diri | dampak terhadap organisasi. Mengelola Diri |
| 5. | Integritas (Int) Kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja. | Memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi. (Int.6) |
| 6. | Komitmen Terhadap Organisasi (KtO) Kemampuan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kepentingan orgarusast daiam rangka mewujudkan VIS! dan misi. | Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan orgamsasi tetap tercapai. (Kt0.4) |
| 7. | Inisiatif (Ini) Kemampuan mengambil langkah- langkah aktif tanpa menunggu perintah untuk tujuan organisasi. | Melakukan berbagai tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi. (Ini.4) |
| Mengelola Orang Lain | Mengelola Orang Lain | Mengelola Orang Lain |
| 8. | Kerja Sama (KS) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan unit / organ.isasi. | Menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok. (KS.6) |
| 9. | Mengembangkan Orang Lain (MOL) Kemampuan melakukan upaya untuk mendorong pengembangan potensi orang lain agar dapat bekerja lebih baik. | Menginspirasi seluruh komponen sumber daya manusia dalam orgarnsasi untuk mampu mengembangkan diri secara mandiri. (MOL .6) |
| 10. | Kepemimpinan (Kp) Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar | Membangun situasi kerja yang Kondusif. (Kp.5) |
| | mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit / organisasi. | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengelola Tugas | Mengelola Tugas | Mengelola Tugas |
| 1 1 . | Berorientasi Pada Pelayanan (BpP Kemampuan melakukan upaya untuk mengetahui, memahami, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam setiap aktivitas pekerjaannya. | Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BpP.4) |
| 12. | Membangun Hubungan Kerja (MHK) Kemampuan menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. | Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2) |
| 13. | Perhatian terhadap Keteraturan (PtK) Kemampuan untuk memastikan/ mengurangi ketidakpastian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas, dan ketepatan ketelitian data serta informasi di tempat kerja. | Memantau kualitas pekerjaan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan tugas telah sesuai prosedur. (PtK.5) |
| 14. | Pengambilan Keputusan (PK) Kemampuan mengambil tindakan secara cepat dan tepat dengan mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan keputusannya. | Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya. (PK.4) |
| 15. | Perencanaan (Per) Kemampuan menyusun rencana kerja yang spesifik, realistis, dan terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang orgamsasi. | Menyusun rencana strategis sesuai dengan . . nilai-nilai dan VlSI, rmsi, tujuan organisasi. (Per.SJ |
| 16. | Pengorganisasian (P) Kemampuan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. | Mengkoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4) |
6. Kompetensi Teknis:
- perencanaan, bi dang di 1 . menguasai pengetahuan umum pengembangan dan penelitian;
2. menguasai regulasi-regulasi terkait dengan urusan yang ditangani;
3. mampu merumuskan visi dan misi organisasi denganjelas;
4. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
5. memahami tugas dan fungsi organisasi dan jabatan terkait;
6. memahami indikator kinerja utama organisasi;
7. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;
8. kemampuan mengidentifikasi permasalahan bidang terkait dan memberikan solusinya;
9. mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa dikembangkan pada bidang terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/pendapatan daerah;
10.memahami ruang lingkup atau link koordinasi organisasi;
11.menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- 12.menguasai tentang manajemen risiko;
- pertanggungjawaban 13.menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/ kinerja;
- 14.menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan menjalin kemitraan;
15.menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
16.menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
- 17.menguasai pendayagunaan SDM atau kepegawaian;
- 18.menguasai tata kelola barang milik daerah;
- 19.mampu mendayagunakan teknologi informasi dalam bidang terkait; dan
- 20.mampu berinovasi/membuat terobosan.
7. Kompetensi Sosio Kultural :
memahami kondisi sosial di lingkungan tempat kerja.
- F. STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4. Kualifikasi Jabatan
- a. pendidikan minimal Sarjana atau diploma IV (S 1 /DIV) dengan mengutamakan spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- b. pangkat atau golongan minimal Pembina (IV/ a);
- c. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. diutamakan memiliki bukti keahlian teknis fungsional yang relevan;
- f. sedang atau pemah menduduki jabatan administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsionaljenjang ahli madya minimal selama 2 (dua) tahun;
- g. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bemilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
- i. tidak sedang dituntut ganti rugi karena mal administrasi; dan
- j. tidak sedang berstatus hukum sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.
13. 5.
- 1 . Nama Jabatan
2. Jenjang Jabatan / Eselon
- 3.
- Unit Kerja
- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
- Pimpinan Tinggi Prata.ma/ Eselon 11.b
- Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Kompetensi Manajerial
NO KOMPETENSI
LEVEL
| Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir | Kemampuan Berpikir |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 . | Fleksibilitas Berpikir (FB) Kemampuan menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi tuntutan perubahan. | Mengakomodir berbagai perbedaan sudut pandang sesuai dengan tuntutan perubahan. (FB.5) |
| 2. | Inovasi (Inov) Kemampuan memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja. | Mengadopsi ide/ pemikiran yang cocok diterapkan dalam lingkungan kerja. (Inov.4) |
| 3. | Berpikir Konseptual (BK) Kemampuan Menghubungkan pola menjadi hubungan dalam suatu rangkaian informasi untuk membentuk pemahaman baru terhadap informasi tersebut. | Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK.5) |
| 4. | Berpikir Analitis (BA) | |
| | Kemampuan menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang releva
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2017
TENT ANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta mendukung pangan pemerintah sebagai bagian dari sub sistem cadangan pangan Nasional, perlu menyusun Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Ten tang Republik Nomor 1 Tahun 2004 Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 5, Tambahan . Lembaran Indonesia Tahun 3. Undang-Undang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
•'
Menetapkan
•
-
15. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-4/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/Kep/MENKO/KESRA/Vlll/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Pimpinan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
6. Anggaran Dana Alokasi Khusus (OAK) bidang Pertanian tahun 2011 adalah Anggaran OAK Bidang Pertanian Ka bu paten Bolaang Mongondow Sela tan Tahun 2011.
'
.
.:
.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
8. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan diseluruh Wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
5. 1 1 . Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
13. Keadaan darurat adalah keadaaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari,
14. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu Daerah, Masyarakat, Rumah Tangga yang tingkat Ketersediaan dan Keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan Fisiologis bagi Kebutuhan bagi Kesejahteraan Masyarakat.
15. Gejolak harga pangan adalah kenaikkan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendukung Penyediaan Cadangan Pangan Daerah di Bolaang Mongondow Selatan dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi Petani/Produsen Pangan strategis sesuai dengan Potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan paceklik.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
- a. pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
- b. pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya desa setempat seperti jagung, sagu, umbi-umbian; dan
- c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai.
Pasa14
Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Pengelolaan Cadangan Pangan bertujuan :
- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- c. menjaga stabilisasi harga pangan di tingkat masyarakat; dan
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan .
i
v
• '
'
BAB III - SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
Pasal 6

Sasaran pengelolaan cadangan pangan adalah masyarakat yang mengalami:
- a. masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang terdampak rawan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau dalam keadaaan darurat;
- b. masyarakat yang terkena dampak gejolak harga (Kenaikan harga lebih dari 25o/o (dua puluh lima persen) dari harga normal di pasar selama 2(dua) bulan berturut-turut);
- c. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- d. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
Bagian Kedua Indikator Keberhasilan
BAB III - SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
Pasal 7

Keberhasilan dalam Pengembangan Cadangan Pangan terlihat dari capaian indikator melalui :
- b. Indikator Outcome yaitu tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan gudang cadangan pangan daerah;
- a. Indikator Output yaitu tersalurnya dana untuk pengelolaan gudang cadangan pangan daerah;
- c. Indikator benefit yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan gudang cadangan pangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan; dan
- d. Indikator impact yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.
BAB IV - PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
/
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sampai titik lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (4) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur pada Ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Bagian Kedua Perencanaan
Untuk mewujudkan pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8, diselenggarakan kegiatan :
- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran/pendistribusian;
- d. pengelolaan;
- e. keterlibatan peran serta masyarakat;
- f. kerjasama; dan
- g. pelaporan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan.
BAB IV - PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berdasarkan :
- a. data jumlah penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- c. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
- d. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, dan huruf d, dalam bentuk bahan pangan pokok atau beras.
BAB IV - PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH
Pasal 1

1
Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.
Bagian Ketiga Mekanisme Pengadaan
BAB IV - PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH
Pasal 12

Mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan :
,:
v
v
'
- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah daerah merupakan kwalitas medium; dan
- b. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogramnya sesuai Standarisasi Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran / Pendistribusian
BAB IV - PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH
Pasal 13

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan :
- a. minimal 2,So/o (dua koma lima persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.
BAB IV - PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH
Pasal 14

Sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meliputi :
- b. lanjut Usia (La.nsia); dan
- a. rumah tangga miskin (RTM);
- c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, dan anak balita kurang gizi.
BAB IV - PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH
Pasal 15

- ( 1 ) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.
BAB IV - PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH
Pasal 16

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kecamatan, serta Desa dibawah Koordinasi Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai penjabaran berikut:
- b. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran; dan
- a. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima;
- c. berdasarkan basil tim pelaksana, Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang
i·
u
u
Mongondow Selatan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
- 1) jumlah dan jiwa yang mengalami kerawanan pangan Pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/ atau keadaan darurat; dan
- 2) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
BAB IV - PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH
Pasal 17

Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
BAB VI - KERJASAMA
Pasal 18

- ( 1 ) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan, Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha atau unit usaha lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang secara nyata menunjang ketersediaan pangan.
BAB VI - KERJASAMA
Pasal 19

- ( 1 ) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala per tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB VII - PENDANAAN
Pasal 20

- ( 1 ) Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
'
.
- (2) Pengadaan, penyimpanan, perawatan, dan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (3) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dialokasikan sebesar untuk pengadaan beras sebanyak 100 Ton.
BAB VIII - PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 21

- ( 1 ) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah meliputi: perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.
BAB VIII - PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 22

- ( 1 ) Bupati Bolaang Mongondow Selatan dan Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
- (2) Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 23

- ( 1 ) Bupati Bolaang Mongondow Selatan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah yang meliputi :
- a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
- b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
- d. strategi pencapaian kinerja;
- e. penugasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- f. kerja sama antara daerah dan/atau dengan pengusaha skala Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 24

- ( 1 ) Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat desa/kelurahan yang meliputi :
- a. pembinaan panduan operasional;
- b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
- d. penugasan kepada perangkat desa/kelurahan;
- e. pengelolaan cadangan pangan pemerintah oleh tim pelaksana di desa/kelurahan;
- f. kerja sama antar desa/kelurahan dengan anggota masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala desa/kelurahan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan kecamatan.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 April
'BUPATI BOLAANG MO ONDOW SELATAf"
2017
Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 7 Apricb
KABUPATEN BOL OW SELATAN,
2017
SEKERTARIS DAERAH
INDRA DAMOHOLII
SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NO MOR
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan, baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya, merupakan sasaran utama dalam pembangunan ketahanan pangan wilayah, yang akan terakumulasi pada pembangunan ketahanan pangan nasional.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.
Dalam rangka otonomi daerah, urusan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang pelaksanaan opersionalnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, dimana pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
Penjabaran atas ketentuan Undang-Undang mengenai cadangan pangan tersebut, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Pada pasal 5 menjelaskan :
- (l) cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
LAMPI RAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENT ANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
.
.
v
u
. .
.
- (2) cadangan pangan pemerintah terdiri atas cadangan pangan pemerintah desa, kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat. Cadangan pangan dilakukan untuk melindungi masalah pangan; yang mencakup terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/ atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Ketentuan legal tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah yang terkait dengan peran aktif dan koordinatif antar sektor, antar pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan), dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam : Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Cadangan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras dan surat Mentan Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia Nomor 64/PP.310/M/3/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.
Cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan masyarakat sesuai dengan spesifik daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah masing-masing.
Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi bencana maupun keadaan darurat.
Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat menugaskan badan/instansi yang menangani bidang ketahanan pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok.
B. Tujuan
Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk:
- a. tersedia dan tersalumya cadangan pangan daerah untuk penanganan masalah pangan (kekurangan ketidakmampuan mengakses pangan); pangan,
- b. termanfaatkannya pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan (demand creation) untuk produk-produk pangan lokal;
- c. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- d. terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
- e. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.
.
.
v
v
.. .
'
C. Sasaran
Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat.
D. Indikator
Indikator ketepatan sasaran dari pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan.
E. Pengertian
- 1 . Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi keadaan darurat (transein), rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
2. Cadangan pangan pemerintah daerah tidak termasuk cadangan pangan pemerintah pusat sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Nomor : Kep46 /M.Ekon/ 08 /2005) dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Nomor : 34/Kep/Menko/Kesra/VIII/2005) dan Cadangan Beras Untuk Orang Miskin (RASKIN).
3. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. Keadaan darurat dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam yang terjadi di luar kontrol manusia seperti : banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
4. Kerawanan pangan paska bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak segera diatasi.
5. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
II. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
A. Penetapan dan Perencanaan Kebutuhan
Perencanaan program dan anggaran setiap tahun untuk menetapkan usulan besarnya cadangan pangan pemerintah daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dikoordinasikan oleh Bappelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan penetapan dan perencanaan kebutuhan cadangan pangan dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian
�
.
v
u
)
'
Pangan Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan melibatkan lnstansi terkait.
- 1 . Penetapan besarnya cadangan pangan untuk menetapkan jumlah atau besamya kebutuhan cadangan pangan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagi beriku t :
- a. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan paska bencana.
- b. lnformasi megenai rawan pangan (Peta Rawan Pangan), yaitu meliputi:
1. potensi terjadinya rawan pangan transien;
2. potensi terjadinya bencana;
3. penyebab timbulnya bencana;
4. potensi dampak/kerugian setiap terjadinya bencana;
5. jenis dan besaran bencana;
6. dampak kemanusiaan (Jumlah korban);
7. kedalaman dampak (Jumlah kerugian materi);
8. kebutuhan yang mendesak, termasuk untuk pengendalian gejolak harga;
- c. Kemampuan keuangan daerah.
2. Penetapan Jenis Cadangan Pangan
Penetapan jenis cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dengan mempertimbangkan pola pangan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan basil analisis data susenas. Jenis cadangan pangan tersebut berupa makanan pokok beras.
B. Perancangan Pengelolaan
- 1 . Pengadaan
Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- a. Besamya volume, bentuk cadangan pangan yang akan diadakan, sangat bergantung pada :
2. 1 . penggunaan cadangan pangan :
3. (a) penanganan keadaan darurat;
4. (b) penanganan rawan pangan.
2. sasaran/target cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
3. frekunsi terjadinya bencana (bencana alam dan bencana sosial, untuk menentukan daya simpan setiap jenis bahan makanan).
4. besarnya kejadian bencana (bencana alam dan bencana sosial).
5. jangka waktu bantuan.
6. potensi/kekuatan sumber daya lokal.
7. sumber pengadaan bahan makanan untuk cadangan pangan.
8. fasilitas penyimpanan : bangunan fisik, prasarana pendukung untuk menjaga kuantitas, kualitas dan daya tahan dalam waktu relatif lama.
- b. Pengadaan cadangan pangan harus dilakukan secara kontinyu setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada lnstansi terkait dalam hal ini Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.
2. Penggantian/Penyegaran Cadangan Pangan
- a. untuk menjaga agar cadangan pangan yang telah disalurkan untuk korban bencana (bencana alam dan bencana sosial)
- b. pembiayaan : alokasi anggaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, selain untuk pengadaan cadangan pangan, juga perlu dialokasikan untuk penyegaran, dan biaya operasional lainnya.
III. Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa dalam pengelolaang cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati/Walikota dapat menugaskan Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.
Kelembagaan yang ditunjuk sebagai pengelolaan cadangan pangan harus dapat menentukan jumlah beras yang disalurkan, stok yang masih ada dalam gudang dan jadwal recovery terhadap cadangan pangan pemerintah provinsi. Untuk mengetahui jumlah beras yang telah disalurkan perlu dibuat rekapitulasi pengeluaran dan rekonsiliasi hutang penyaluran beras.
A. Tatalaksana
1. Kebijakan dan koordinasi perencanaan program pengadaan dan penganggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah, disusun dan diatur oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
2. Penanggung jawab perencanaan Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada lnstansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Penanggung jawab pengadaan dan pendsitribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
V
v
B. Prosedur Penggunaan Cadangan Pangan
- 1 . Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
- a. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi, dan masyarakat penerima.
- b. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memverifikasi penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian.
- c. Berdasarkan basil identifikasi Tim Pelaksana, Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
- Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
- -Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan per Jiwa/bari adalah 300 gram atau sesuai dengan basil dari Tim identifikasi lapangan dan menyesuaikan stok cadangan pangan yang ada.
2. Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah :
- a. Untuk penanganan pasca bencana ditetapkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan atas usulan dari instansi terkait;
- b. Untuk penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan segera seteleh terjadi bencana (tanggap darurat) atas perintah Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
IV. Pengendalian Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
A. Pemantauan dan Evaluasi
- 1 . Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan anggota dari instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara berkala sesuai kebutuhan; Tim tersebut dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
2. Biaya untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menjadi beban masing-masing Instansi terkait.
B. Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaku Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama Bupati Bolaang Mongondow Selatan atau oleh Tim dari instansi terkait yang ditunjuk oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
'
Pengendalian Pengelolaan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan langsung dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
C. Pelaporan
Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
V. Penutup
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini, merupakan acuan dalam Operasional Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
1
BUPATI BOLAANG M
- GONDOW SELATANJ
N/A
Preamble

Menimbang:
a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (3) Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan sesuai dengan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, perlu disusun Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah I Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 201~, - 2016;
- c. bahwa untuk melaksanakan mak~ud\_, tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 - 2016.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 'ifambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
z
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah · Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, f Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan Daerah . Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7);
5. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 2008 Tahun 26 Nomor Pernerintah 12. Peraturan
13. Peratu ran Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPJD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
-
.
z
:
-
,,
Menetapkan :
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 19);
- . 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Terigah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2008 Nomor 12).
- Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 20062026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 3). Tengah Kabupaten Tapanuli Dae rah 1 7. Peraturan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2010 Nomor 517);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATITAPANULITENGAH
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012 - 2016.
::
-"
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pernbaruuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud clalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah. 4.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. 5.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. 6.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode 5 (lima) ta h un terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD u n tu k pcriode 5 (lima) tahun.
9. I 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah c.!okumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan untuk dicapai pada akhir periode perencanaan.
::
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan clilaksanakan untuk mewujudkan misi.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJ MD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan ·dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pernbangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 - 2016 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :
- b. BAB II
Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Garn baran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka
- c. BAB Ill
Pendanaan;
- d. BAB JV
Analisis Isu-isu Strategis;
- e. BAl3 V
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI
Strategi dan Arah Kebijakan;
I
- g.
- BAB Vll
Kebijakan Umum dan Program Pernbangunan Daerah;
- h. BAF3VIII
Indikasi Rencana Program Prioritas yangDisertai Rencana Kebu tuhanan Pendanaan;
1. BAB IX
Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- J. BABX
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
- k. BAB XI
Penutup.
- a. BAB
- I
Pendahuluan;
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 5

RPJMD mernpedomani Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nornor Tahun 2012 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 2026
;
serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014. Sumatera Utara Jangka Menengah 2009 2013, dan meI'!1perhatikan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 20122016.
BAB III - PENGENDALIAN DAN EV ALU AS!
Pasal 7

- ( 1) Pemerin tah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana . dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bila diperlukan, Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi pertengahan jalan (midterm review) terhadap RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ta pan uli Tengah.
Ditetapkan di Pandan pada tanggal 17 Pebruari 2012
BUPATI TAPANULI TENGAH
RAJA BONARAN SITUMEANG
Diundangka n di Pandan ggal 17 Pebruari 2012
KABUPATENTAPANULITENGAH
EMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 012 SERIE
;
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalarn mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah, berdasarkan Undang-undang Norn.or 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabu paten Tapanuli Tengah Tahun 2006 - 2026, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional dan mernperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah, mernuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umurn dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 - 2016 dilakukan secara I part isipatif dengan melibatkan seluruh pernangku kepentingan I pembangunan, serta mengacu pada ketentuan perat~.lran perundangundangan yang berlaku.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 - 2016, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD di lingkungan
~
Pernerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah pada setiap tahun anggaran.
Berdasarkan pertimbangan sebagaiman tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 -2016
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012 SERI E