PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2014
Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 14 Maret 2014
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta pendekatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dinyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten.
BAB II - PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan yaitu :
- a. Kecamatan Sintang Barat;
- b. Kecamatan Sintang Utara;
- c. Kecamatan Tempunak Ulu.
- d. Kecamatan Sepauk Tengah;
- e. Kecamatan Sepauk Hulu;
- f. Kecamatan Jungkit;
- g. Ketungau Tengah Selatan;
- h. Ketungau Tengah Utara;
- i. Ketungau Hulu Utara;
- j. Kecamatan Bukit Mangat;
- k. Kecamatan Inggar;
- l. Kecamatan Kayan Tengah;
- m. Kecamatan Tontang;
- n. Kecamatan Ambalau Hulu; dan
- o. Kecamatan Pudau Raya.
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 3

- (1) Kecamatan Sintang Barat sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Sintang mencakup wilayah Kelurahan dan Desa sebagai berikut:
- a. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
- b. Kelurahan Rawa Mambok;
- c. Kelurahan Sengkuang;
- d. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
- e. Kelurahan Mengkurai;
- f. Kelurahan Kedabang;
- g. Desa Anggah Jaya;
- h. Desa Merti Guna;
- i. Desa Lalang Baru; dan
- j. Desa Tertung.
- (2) Ibukota Kecamatan Sintang Barat berada di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu.
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Sintang Barat adalah :
- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Sintang Utara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sintang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tebelian; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tempunak.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Sintang Barat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kecamatan Sintang Utara
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 4

- (1) Kecamatan Sintang Utara sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Sintang mencakup wilayah Kelurahan dan Desa sebagai berikut:
- a. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
- b. Kelurahan Menyumbung Tengah;
- c. Kelurahan Ulak Jaya;
- d. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir;
- e. Kelurahan Mekar Jaya;
- f. Kelurahan Batu Lalau;
- g. Desa Tanjung Kelansam; dan
- h. Desa Teluk Kelansam.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Sintang Barat dan Kecamatan Sintang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, maka wilayah Kecamatan Sintang mencakup wilayah Kelurahan dan Desa sebagai berikut:
- a. Kelurahan Tanjung Puri;
- b. Kelurahan Akcaya;
- c. Kelurahan Alai;
- d. Kelurahan Ladang;
- e. Desa Jerora Satu;
- f. Desa Kebiau Baru;
- g. Desa Baning Kota;
- h. Desa Mungguk Bantok;
- i. Desa Tebing Raya;
- j. Desa Mail Jampong; dan
- k. Desa Sungai Ana.
- (3) Ibukota Kecamatan Sintang Utara berada di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Sintang Utara adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Sintang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sintang dan Sintang Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tempunak.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Sintang Utara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Sintang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Kecamatan Tempunak Ulu
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 5

- (1) Kecamatan Tempunak Ulu sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Tempunak mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Kuala Tiga;
- b. Desa Pulau Jaya;
- c. Desa Merti Jaya;
- d. Desa Pekulai Bersatu;
- e. Desa Gurung Mali;
- f. Desa Benua Kencana;
- g. Desa Kupan Jaya;
- h. Desa Sungai Buluh;
- i. Desa Jaya Mentari;
- j. Desa Riam Batu;
- k. Desa Benua Baru; dan
- l. Desa Pudau Bersatu.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tempunak Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, maka wilayah Kecamatan Tempunak mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Pangkal Baru;
- b. Desa Tinum Baru;
- c. Desa Kenyabur Baru;
- d. Desa Pagal Baru;
- e. Desa Repak Sari;
- f. Desa Mengkurat Baru;
- g. Desa Peribang Baru;
- h. Desa Suka Jaya;
- i. Desa Balai Harapan;
- j. Desa Nanga Tempunak;
- k. Desa Tanjung Perada;
- l. Desa Mensiap Jaya;
- m. Desa Mensiap Baru; dan
- n. Desa Tempunak Kapuas.
- (3) Ibukota Kecamatan Tempunak Ulu berada di Desa Kupan Jaya.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Tempunak Ulu adalah :
- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Tempunak;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pudau Raya;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Melawi; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sepauk dan Sepauk Hulu.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Tempunak Ulu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Tempunak tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Kecamatan Sepauk Tengah
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 6

- (1) Kecamatan Sepauk Tengah sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Sepauk mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Buluh Kuning;
- b. Desa Maet Hilir;
- c. Desa Sirang Setambang;
- d. Desa Semuntai;
- e. Desa Tanjung Balai;
- f. Desa Peninsung;
- g. Desa Temawang Muntai;
- h. Desa Tawang Sari;
- i. Desa Nanga Libau;
- j. Desa Bedayan;
- k. Desa Sekujam Timbai;
- l. Desa Nanga Layung; dan
- m. Desa Riam Kempadik.
- (2) Ibukota Kecamatan Sepauk Tengah berada di Desa Sirang Setambang.
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Sepauk Tengah adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sepauk;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tempunak;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sepauk Hulu; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sekadau.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Sepauk Tengah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Kecamatan Sepauk Hulu
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 7

- (1) Kecamatan Sepauk Hulu sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Sepauk mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Nanga Pari;
- b. Desa Bernayau;
- c. Desa Sekubang;
- d. Desa Sinar Pekayau;
- e. Desa Limau Bakti;
- f. Desa Tanjung Mawang;
- g. Desa Bungkong Baru;
- h. Desa Sungai Segak;
- i. Desa Temawang Bulai;
- j. Desa Kemantan;
- k. Desa Landau Panjang; dan
- l. Desa Bangun.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Sepauk Tengah dan Sepauk Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, maka wilayah Kecamatan Sepauk mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Nanga Sepauk;
- b. Desa Tanjung Ria;
- c. Desa Tanjung Hulu;
- d. Desa Sungai Raya;
- e. Desa Ensabang;
- f. Desa Sungai Jaung;
- g. Desa Temiang Kapuas;
- h. Desa Sukau Bersatu;
- i. Desa Kenyauk;
- j. Desa Sinar Harapan;
- k. Desa Lengkenat;
- l. Desa Manis Raya;
- m. Desa Sepulut;
- n. Desa Paoh Benua; dan
- o. Desa Gernis Jaya.
- (3) Ibukota Kecamatan Sepauk Hulu berada di Desa Bernayau.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Sepauk Hulu adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sepauk Tengah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tempunak Ulu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sekadau.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Sepauk Hulu tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Sepauk tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam Kecamatan Jungkit
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 8

- (1) Kecamatan Jungkit sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Ketungau Hilir mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Semajau Mekar;
- b. Desa Nanga Sejirak;
- c. Desa Semuntai;
- d. Desa Ratu Damai;
- e. Desa Baung Sengatap;
- f. Desa Lepung Pantak;
- g. Desa Sungai Deras; dan
- h. Desa Betung Permai.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Jungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, maka wilayah Kecamatan Ketungau Hilir mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Setungkup;
- b. Desa Nanga Ketungau;
- c. Desa Jentawang Hilir;
- d. Desa Kenuak;
- e. Desa Maung;
- f. Desa Nanga Merkak;
- g. Desa Batu Nyadi;
- h. Desa Sungai Mali;
- i. Desa Pampang Dua;
- j. Desa Mungguk Kelapa;
- k. Desa Air Nyuruk;
- l. Desa Senibung;
- m. Desa Tanjung Baung;
- n. Desa Beluh Mulyo;
- o. Desa Batu Ampar; dan
- p. Desa Bukit Sidin Permai.
- (3) Ibukota Kecamatan Jungkit berada di Desa Nanga Sejirak.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Jungkit adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pengilan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hilir;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sepauk dan Binjai Hulu; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sekadau.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Jungkit tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Kecamatan Ketungau Tengah Selatan
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 9

- (1) Kecamatan Ketungau Tengah Selatan sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Ketungau Tengah mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Panggi Agung;
- b. Desa Kerta Sari;
- c. Desa Landau Buaya;
- d. Desa Bagelang Jaya;
- e. Desa Sungai Areh;
- f. Desa Panggi Ruguk; dan
- g. Desa Bakti Senabung.
- (2) Ibukota Kecamatan Ketungau Tengah Selatan berada di Desa Panggi Agung.
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah Selatan adalah:
- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hulu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Tengah Utara;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hilir;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sekadau.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah Selatan tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan
Kecamatan Ketungau Tengah Utara
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 10

- (1) Kecamatan Ketungau Tengah Utara sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Ketungau Tengah mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Swadaya;
- b. Desa Margahayu;
- c. Desa Wana Bhakti;
- d. Desa Gut Jaya Bhakti;
- e. Desa Mungguk Gelombang
- f. Desa Nanga Kelapan;
- g. Desa Semareh; dan
- h. Desa Kubu Berangan.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Ketungau Tengah Selatan dan Kecamatan Ketungau Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h, maka wilayah Kecamatan Ketungau Tengah mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Wirayuda;
- b. Desa Senangan Kecil;
- c. Desa Panding Jaya;
- d. Desa Tirta Karya;
- e. Desa Mungguk Lawang;
- f. Desa Tanjung Sari;
- g. Desa Argo Mulyo;
- h. Desa Kayu Dujung;
- i. Desa Sumber Sari
- j. Desa Engkitan;
- k. Desa Radin Jaya;
- l. Desa Senangan Jaya;
- m. Desa Padung Kumang; dan
- n. Desa Landau Temiang.
- (3) Ibukota Kecamatan Ketungau Tengah Utara berada di Desa Wana Bhakti.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah Utara adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia dan Kecamatan Ketungau Hulu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Tengah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Tengah Selatan.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah Utara tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan Kecamatan Ketungau Hulu Utara
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 11

- (1) Kecamatan Ketungau Hulu Utara sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Ketungau Hulu mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Jasa;
- b. Desa Sungai Bugau;
- c. Desa Rasau;
- d. Desa Nanga Bayan;
- e. Desa Sebetung Paluk;
- f. Desa Idai;
- g. Desa Sungai Kelik;
- h. Desa Sebuluh; dan
- i. Desa Riam Sejawak.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Ketungau Hulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, maka wilayah Kecamatan Ketungau Hulu mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Senaning;
- b. Desa Sungai Seria;
- c. Desa Sepiluk;
- d. Desa Sebadak;
- e. Desa Empunak Tapang Keladan;
- f. Desa Muakan Petinggi;
- g. Desa Bekuan Luyang;
- h. Desa Sungai Pisau;
- i. Desa Empura;
- j. Desa Suak Medang;
- k. Desa Sekaih;
- l. Desa Nanga Sebawang;
- m. Desa Nanga Bugau;
- n. Desa Sungai Mawang;
- o. Desa Embaleh;
- p. Desa Mungguk Entawak;
- q. Desa Ujung Kempas;
- r. Desa Neraci Jaya;
- s. Desa Sejawak; dan
- t. Desa Engkeruh.
- (3) Ibukota Kecamatan Ketungau Hulu Utara berada di Desa Jasa.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu Utara adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia (Sarawak);
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Tengah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hulu; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hulu.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu Utara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh Kecamatan Bukit Mangat
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 12

- (1) Kecamatan Bukit Mangat sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Dedai mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Taok;
- b. Desa Samak;
- c. Desa Empaci;
- d. Desa Terusan;
- e. Desa Baras;
- f. Desa Belinyuk Sibau;
- g. Desa Mangat Baru;
- h. Desa Umin Jaya;
- i. Desa Emparu;
- j. Desa Menaung Baru; dan
- k. Desa Merempit Baru.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Bukit Mangat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, maka wilayah Kecamatan Dedai mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Lundang Baru;
- b. Desa Gandis;
- c. Desa Gandis Hulu;
- d. Desa Sungai Mali;
- e. Desa Mengkirai Jaya;
- f. Desa Nanga Dedai;
- g. Desa Manyam;
- h. Desa Penyak Lalang;
- i. Desa Jangkang;
- j. Desa Pengkadan Sungai Rupa;
- k. Desa Apin Baru;
- l. Desa Kumpang;
- m. Desa Hulu Dedai;
- n. Desa Riguk;
- o. Desa Pengkadan Baru;
- p. Desa Nanga Jetak;
- q. Desa Tanjung;
- r. Desa Batu Landung;
- s. Desa Dedai Kanan; dan
- t. Desa Sungai Tapang.
- (3) Ibukota Kecamatan Bukit Mangat berada di Desa Emparu.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Bukit Mangat adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kelam Permai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Inggar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dedai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Bukit Mangat tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Dedai tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesebelas Kecamatan Inggar
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 13

- (1) Kecamatan Inggar sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Kayan Hilir, mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Nanga Tikan;
- b. Desa Nyangkom;
- c. Desa Pakak;
- d. Desa Sungai Meraya;
- e. Desa Pelaik;
- f. Desa Buluk Jegara;
- g. Desa Buluk Panjang;
- h. Desa Tanjung Putar;
- i. Desa Kerapa Sepan;
- j. Desa Mengkirai;
- k. Desa Tanjung Keliling;
- l. Desa Melingkat;
- m. Desa Kempas Raya;
- n. Desa Sungai Buaya;
- o. Desa Sungai Pengga;
- p. Desa Batu Netak;
- q. Desa Neran Baya;
- r. Desa Paoh Desa;
- s. Desa Linggam Permai;
- t. Desa Lalang Inggar;
- u. Desa Sungai Sintang; dan
- v. Desa Sungai Garong.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Inggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, maka wilayah Kecamatan Kayan Hilir mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Natai Tebedak;
- b. Desa Begendang Mal;
- c. Desa Sungai Ranap;
- d. Desa Jambu;
- e. Desa Nanga Lengkong Bindu;
- f. Desa Nanga Mau;
- g. Desa Monbai Begununk;
- h. Desa Mentunai;
- i. Desa Nanga Lidau;
- j. Desa Tuguk;
- k. Desa Ipoh Emang;
- l. Desa Tertung Mau;
- m. Desa Sungai Emang;
- n. Desa Jaya Sakti;
- o. Desa Mekar Mandiri;
- p. Desa Landau Beringin;
- q. Desa Karya Baru;
- r. Desa Bukit Segaloh;
- s. Desa Engkerangan;
- t. Desa Sungai Menuang; dan
- u. Desa Natai Lesung.
- (3) Ibukota Kecamatan Inggar berada di Desa Nanga Tikan.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Inggar adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hulu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dedai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kelam Permai.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Inggar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Kayan Hilir tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Belas Kecamatan Kayan Tengah
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 14

- (1) Kecamatan Kayan Tengah sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Kayan Hulu mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Nanga Payak;
- b. Desa Merahau Permai;
- c. Desa Nanga Toran;
- d. Desa Buluh Merindu;
- e. Desa Riam Panjang;
- f. Desa Nanga Tampang; dan
- g. Desa Empoyang.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Kayan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, maka wilayah Kecamatan Kayan Hulu mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Tanjung Bunga;
- b. Desa Kebarau;
- c. Desa Nanga Tebidah;
- d. Desa Entogong;
- e. Desa Nanga Tonggoi;
- f. Desa Tanjung Lalau;
- g. Desa Lintang Tambuk;
- h. Desa Nanga Masau;
- i. Desa Nanga Abai;
- j. Desa Nanga Ungai;
- k. Desa Nanga Laar;
- l. Desa Riam Muntik;
- m. Desa Nanga Oran;
- n. Desa Tonak Goneh;
- o. Desa Nangkak Lestari;
- p. Desa Topan Nanga;
- q. Desa Mapan Jaya;
- r. Desa Tanjung Miru;
- s. Desa Empakan;
- t. Desa Tanah Merah;
- u. Desa Landau Bara;
- v. Desa Kerapuk Jaya;
- w. Desa Merah Arai; dan
- x. Desa Tapang Manua.
- (3) Ibukota Kecamatan Kayan Tengah berada di Desa Nanga Payak.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Kayan Tengah adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hulu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hilir; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Inggar.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Kayan Tengah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Kayan Hulu tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Belas Kecamatan Tontang
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 15

- (1) Kecamatan Tontang sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Serawai mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Pagar Lebata;
- b. Desa Tontang;
- c. Desa Tahai Permai;
- d. Desa Limbur Bernaung Lestari;
- e. Desa Mensulung Bio;
- f. Desa Merako Jaya;
- g. Desa Nanga Tangoi;
- h. Desa Nanga Riyoi;
- i. Desa Nanga Ruhan;
- j. Desa Meroboi;
- k. Desa Karya Jaya;
- l. Desa Tamakung;
- m. Desa Sabhang Landan;
- n. Desa Mentajoi;
- o. Desa Nanga Bihe;
- p. Desa Tanjung Harapan; dan
- q. Desa Sawang Senghiang.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, maka wilayah Kecamatan Serawai mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Baras Nabun;
- b. Desa Jelundung;
- c. Desa Panekasan;
- d. Desa Buntut Ponte;
- e. Desa Nanga Segulang;
- f. Desa Nanga Mentatai;
- g. Desa Nusa Tujuh;
- h. Desa Nanga Serawai;
- i. Desa Batu Ketebung;
- j. Desa Muara Kota;
- k. Desa Mekar Sari;
- l. Desa Tanjung Baru;
- m. Desa Bedaha;
- n. Desa Begori;
- o. Desa Talian Sahabung;
- p. Desa Tanjung Raya;
- q. Desa Tunas Harapan;
- r. Desa Teluk Harapan;
- s. Desa Gurung Senghiang;
- t. Desa Rantau Malam; dan
- u. Desa Nanga Tekungai.
- (3) Ibukota Kecamatan Tontang berada di Desa Tontang.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Tontang adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ambalau;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Ambalau Hulu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serawai.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Tontang tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Serawai tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Belas
Kecamatan Ambalau Hulu
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 16

- (1) Kecamatan Ambalau Hulu sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Ambalau mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Buntut Sabon;
- b. Desa Nanga Mentomoi;
- c. Desa Sungai Tambun;
- d. Desa Riam Sabon;
- e. Desa Buntut Purun;
- f. Desa Nanga Pahangan;
- g. Desa Nanga Menantak;
- h. Desa Deme;
- i. Desa Nanga Menakon;
- j. Desa Nanga Ukai;
- k. Desa Nanga Sakai;
- l. Desa Nanga Kesange.
- m. Desa Mensuang; dan
- n. Desa Dahtah Bungai.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Ambalau Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, maka wilayah Kecamatan Ambalau mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Nanga Kemangai;
- b. Desa Lunjan Tingang;
- c. Desa Bukit Tinggi;
- d. Desa Nanga Ambalau;
- e. Desa Bukai Tukun;
- f. Desa Nusa Koring;
- g. Desa Puruk Beribit;
- h. Desa Nanga Sake;
- i. Desa Pulo Sabhang;
- j. Desa Patih Jepara;
- k. Desa Tanjung Andan;
- l. Desa Korong Daso;
- m. Desa Luting Mingan;
- n. Desa Kolangan Juoi;
- o. Desa Buntut Pimpin;
- p. Desa Nanga Rade;
- q. Desa Kepala Jungai;
- r. Desa Jengkarang; dan
- s. Desa Nanga Keremue.
- (3) Ibukota Kecamatan Ambalau Hulu berada di Desa Buntut Sabon.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Ambalau Hulu adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalau;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tontang.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Ambalau Hulu tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Ambalau tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Belas Kecamatan Pudau Raya
BAB III - WILAYAH KERJA
Pasal 17

- (1) Kecamatan Pudau Raya sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Sungai Tebelian mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Lebak Ubah;
- b. Desa Perembang;
- c. Desa Bonet Lama;
- d. Desa Rarai;
- e. Desa Solam Raya;
- f. Desa Melayang Sari;
- g. Desa Sarai;
- h. Desa Penjernang;
- i. Desa Riam Kijang; dan
- j. Desa Penjernang Hulu.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Pudau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, maka wilayah Kecamatan Sungai Tebelian mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Merarai Dua;
- b. Desa Bonet Engkabang;
- c. Desa Bancoh;
- d. Desa Laman Raya;
- e. Desa Gurung Kempadik;
- f. Desa Kajang Baru;
- g. Desa Merarai Satu;
- h. Desa Manter;
- i. Desa Ransi Dakan;
- j. Desa Sungai Ukoi;
- k. Desa Balai Agung;
- l. Desa Nobal;
- m. Desa Sabang Surai;
- n. Desa Baya Betung;
- o. Desa Baya Mulya; dan
- p. Desa Kunyai.
- (3) Ibukota Kecamatan Pudau Raya berada di Desa Lebak Ubah.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Pudau Raya adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tebelian;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dedai;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Melawi; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Tempunak Ulu.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Pudau Raya tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Kecamatan Sungai Tebelian tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18

Tata kerja Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Selama kecamatan yang baru dibentuk belum melakukan operasional, maka seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani oleh kecamatan induk dan di bawah tanggung jawab Camat dari masing-masing kecamatan induk.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Penetapan batas-batas wilayah secara pasti yang didasari hasil pengukuran dan pematokan di lapangan, maupun persiapan sarana dan prasarana, struktur organisasi serta aparatur penunjang dari Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 14 Maret 2014
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 14 Maret 2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Penata Tk I NIP. 19750403 200312 1 005
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain dari pada itu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta mempertimbangkan luas wilayah dan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, maka perlu kiranya pusat-pusat pelayanan pemerintahan berada lebih dekat dengan masyarakat melalui Perangkat Daerah Kabupaten yaitu Kecamatan. Untuk itu sebagai upaya mengaktualisasikan maksud tersebut dan mencermati berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat terhadap tuntutan pembangunan dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat, maka dipandang perlu melakukan pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Sintang.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 1