PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor S2TAHUN Tahun 2015
Tentang MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Berlaku: 60 Tahun 1958
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat a.
- bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf &amp;, perlu ditetapkan Maluku Tengah tentang Monitoring
bahwa dalam rangka meningkatkan kincrja dan mcnjaga keberlangsungan penyclenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan terpadu, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b dengan Peraturan Bupati dan Evaluasi Pelayanan terpadu satu pintu.
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 diubah dengan Undang-Undang Nomor 46 tentang Perubahan atas Provinsi Maluku Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Kabupaten dan Kabupaten Utara, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor Tenggara Barat Nomor 3985); 73, Tambahan Lembaran Negara 74,
- Nomor 40 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Seram Bagian Timur; Pembentukan Kabupaten Barat dan Kabupaten Kabupaten Selam Bagian
Menetapkan
5
di
Kepulauan
Aru
Nomor
Tahun
2003
Nomor
Undang-Undang
(Lembaran
155,
Provinsi
4350);
Pelayanan
Tambahan
Negara
Maluku
Lembaran
Negara
Nomor
(Lembaran
Publik
25
Nomor
5038);
Tahun
2009
Lembaran tentang
112,
Negara
Tambahan
Tahun
2009
- 6 Nomor 23 Tahun (Lembaran 2014 Lembaran Tahun 201, Undang-Undang Pcmerintahan Daerah tentang Nomor Negara Tambahan 5587);
- 7
- Nomor Negara Nomor Negara
- 8 Nomor 2006 Menteri Terpadu satu Peraturan 4737); Dalam Negeri tentang Nomor Pedoman Pintu; Pelayanan
- Pntara Pemerintahg Tambahan Lembaran Tahun 2007 Peraturan Urusan tentang Kabupaten Kota Daerah Nomor 82, Negara Negara
- 9 Peraturan Menteri Kinerja Unit Negara Pendayagunaan Negara Nomor tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri 2008 Pedoman Tata Kerja Unit
- 1l. Peraturan Daerah Pembentukan Nomor 04 Tahun 2014 Koordinasi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kabupaten Maluku Tengah; tentang
12. Peraturan Tcngah Nomor 38 Tabun 2014 tentang Penjabaran Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah. Tugas\_
- 13\_ Peratuan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2015 tentang pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.
MEMUTUSKAN
PERATORAN BOPATI MALUKU TERGAE TENTANG EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATO PDNTO
- 1.
- 2 Daarah Bupaà dan Daarah unsur Dacrab ;
- 3 Bupati adalah Bupati Maluku Tengah;
- adahh Dacrah Kabupaten Maluku Tengah;
5. Badan Koordinasi Penanaman Modl adalah Satuan Kerja Dacrah Badan Satu Fintu Kabupaten Maluku;
- 6 Kepala BKPMPTSP BKPMPISP Kabupaten Maluku Tengah;
- 7 Pelayanan tcrpadu satu pintu adalh pcnycknegaraan pcrizinen dan dan nonpcrizinan dan nonpcriinan yang proscs dengan tahap atap;
- 8 untuk mcngawasi dan/atau dan pcrkcmbangan peleksaneen suatu krgiatan;
- 9 Evaluasi adalah . kegiaten penilaien yang telah dicapai terbadep hasil tclah ditetapkan; rencana yang dengan
- 10 Monitoring dan Evalusai adalah tata cara pclaksanean Peleyenen terpadu satu pintu bagi pcmbcntukan; dan cvaluasi den satu pintu; monitoring
- 1l Tim den Eveluasi terpadu satu pintu Penyelcnggaraan discbut dan yang dan Meluku Tengah; satu pintu di Monitoring Pclayanan Tim Monitoring Tim tugas monitoring Kabupaten
- 12 Indeks kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari basil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan;
- 13 Teknologi informasi dan komunikasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk tulisan maupun dokumen elektronis tentang segala hal yang pelayanan perizinan dan nonperizinan dan nonperizinan dan nonperizinan; lisan,
14. Validasi adalah tindakan pembuktian dengan menggunakan cara yang sesuai untuk menentukan bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan dan mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan;
15. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud monitoring dan cvaluasi pelayanan terpadu satu pintu adalah scbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemcrintah Kabupaten Maluku Tengah secara berdayaguna dan berhasilguna
Pesal 3
Tujuan monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu satu pintu adalah:
- b Mengkaji perkembangan pelayanan terpadu' satu pintu yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- a. Mengkaji perkembangan pembentukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Maluku Tengah;
- C Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- d. Meningkatkan olch Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan tefpadu di Kabupaten Maluku Tengah.
ASAS-ASAS
Pasal 4
Peiaksanaan monitoring dan evaluasi penyclenggaraan pelayanan\_perizinan dan nonperizinan terpadu didasarkan asas-asas: pada
- b Akuntabel; yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu satu pintu harus dapat dipertanggungiawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Objcktifa dan profesional; yaitu\_pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan7 perizinan dan nonperizinan terpadu dilakukan berdasarkan analisis data lengkap dan akurat 8gar menghasilkan speniatan yang objektif dan masukan yang kinerja pelayanan terpadu satu pintu;
- Berbasis indikator kinerja, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan terpaducsatusapiatn dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja yang jelas.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 7

monitoring pelayanan terpadu satu meliputi Indikator a Praktek pelayanan menandatangani dokumen pintu perizinan
- b,
dan nonpcrizinan, vaklu dan don yang ditcrbitkan dalnm tahun trrakhír;
- C, Jumlah perizinan paralel;
- C. Mekanisme pengaduan;
- d. Cara pembayaran pcngurusan periznan dan nonperizinan; biaya
- Program pengembangan kapasitas bagi pcvavai;
- h Pclaksanaan survcy IKM;
- g. Keberadaan dan pcmanfaatan data basc pcrizinan dan nonperizinan;
- i Pemisahan antara front olficc dengan back ollice, dan
- j. Inovasi dan upaya lain untuk mcningkatkan kualitas layanan.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 8

Indikator evaluasi pelayanan terpadu satu pintu meliputi
- b. waktu, dan proses pengurusan perizinan dan nonperizinan pengguna pelayanan terpadu satu pintu; dan Biaya,
2. a Penilaian masyarakat terhadap kinerja Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu;
- C. Permasalahan yang dihadapi pelayanan terpadu satu pintu.
BAB V - MEKANISME PELAKSANAAN MONITORIRG
Pasal 9

Monitoring pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan satu kali dalam satu tahun berkenaan.
Begian Kedua Pengumpulan Data
BAB V - MEKANISME PELAKSANAAN MONITORIRG
Pasal 10

Pengumpulan data monitoring pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Bupati memberikan kuesioner kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu untuk dilakukan pengisian;
- b. Penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan kuesioner yang telah diisi kepada Kementrian Dalam Negeri dan mengirimkan salinannya kepada dan menyimpan salinannya sebagai arsip.
BAB V - MEKANISME PELAKSANAAN MONITORIRG
Pasal 11

kuesioner sebagimana dimaksud pasal 10 akan diatur pada
Bagian Ketiga
BAB V - MEKANISME PELAKSANAAN MONITORIRG
Pasal 12

- Pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam kuesioner sebagaimana dimaksud pada 10 dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah secara acak. pasal
- (2) Pengecekan dilakukan terhadap paling kurang 59 (lima persen) dari total kuesioner melalui kunjungan langsung atau dengan menggunakan cara/media lain
Bagian Keempat
Pesal 13
- 1) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan untuk menghasilkan gambaran kuantitatif tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Maluku Tengah dari berbagai aspek
- (3) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Pengolahan dan analisa data dapat dilakukan untuk menghasilkan indeks komposit untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu satu secara keseluruhan. pintu
Pesal 14
Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data monitoring yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas, dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI
Pasal 15

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
dilakukan secare berkala satu kali dalam satu tahun.
Bagian Kedua Metode Pengumpulan Datua
Pesal 16
- 1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan terhadap dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Meluku Tcngah;
- (2) Pengumpulan data dilakukan secara langsung mclalui survey yang dilakukan oleh Pemerintah Dacrah Kabupaten Maluku Tengah.
Baglan Indilkator Eveluasi Ketiga
Instrumen cvaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, mencakup indikator:
- b Persepsi masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu;
- Efektivitas pelayanan yang terdiri dari jumlah pemohon, jumlah usaha terdaftar, dan biaya;
- C Biaya-biaya yang terkait dengan pengurusan pcrizinen dan nonpcrizinan;
- e Pengaduan;
- d. Waktu pengurusan perizinen dan nonpcrizinan;
- f. pcngurusan perizinan dan nonperizinan;
- h. Jangkauan layanan, khususnya untuk dacrah terpencil.
- Aksesbilitas / keterjangkauan terhadap informasi; dan
Beglan Keempat
Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data evaluasi yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas dan disampaikan kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah.
BAB VII - PELAKSANAAN
Pasal 20

- (1) Keanggotaan Monitoring dan Evaluasi scbagaimana dimaksud pada pasal 19, terdiri dari pejabat Pemerintah Dacrah pada instansi terkait dengan susunan keanggotaan sesuai kcbutuhan, sehingga fungsi monitoring dan cvaluasi bcrjalan sccara efislen dan efekti
Tim monitoring dan evaluasi (1) melakukan terpadu satu pintu penyelenggaraan pclayanan Kabupaten Maluku Tengah. pada ayat