PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SWAKELOLA DILINGKUP DINAS BINA MARGA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Berlaku: 15 Juni 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- 
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SWAKELOLA DILINGKUP DINAS BINA MARGA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
r&gt;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga;
5. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Bina Marga;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kepala Bidang pada Dinas Bina Marga yang terdiri dari:
- a. Bidang Jalan
- b. Bidang Jembatan
- c. Bidang Peneranganjalan Umum dan Reklame
- d. Bidang Bina Program
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan pada Dinas Bina Marga.
8. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri (Pegawai Negeri Sipil atau tenaga harian lepas/pekerja harian) dan atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.
9. ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarmasin.
10. Tenaga ahli adalah tenaga ahli terdidik dengan standar pendidikan minimal adalah Sarjana Strata 1 (SI) sesuai dengan bidangnya.
BAB II - PROSEDURSWAKELOLA
Pasal 3

- (1) Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola.
- (2) Pengguna Anggaran (PA) mengangkat Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
- (3) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), membuat gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis;
- (4) Tim Pelaksana dibawah koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan;
- (5) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.
- (6) Pengguna Anggaran (PA) mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana swakelola kepada Walikota dengan mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan oleh Walikota.
BAB III - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SWAKELOLA
Pasal 4

- (1) Tim Perencana menyusun perencanaan kegiatan swakelola yang dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi:
- a. uraian kegiatan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
- b. waktu pelaksanaan pekerjaan;
- c. produk yang dihasilkan;
- d. gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis;
Ol r^
- e. keperluan tenaga, bahan dan peralatan;
- f. rincian biaya pekerjaan;
- (2) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang dan spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang telah ditentukan.
- (3) Rincian biaya pekerjaan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), meliputi:
- a. gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;
- b. pengadaan bahan;
- c. pengadan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
- d. proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
BAB III - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SWAKELOLA
Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu:
- a. melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;
- b. mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan;
- c. mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- e. menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan;
- f. menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
- (2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.
- (3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA setiap bulan.
- (4) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan.
- (5) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan/suku cadang dicatat setiap hari dalam laporan harian.
BAB III - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SWAKELOLA
Pasal 6

- (1) Tim Pengawas Swakelola melaksanakan pengawasan pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
- a. pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- b. pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
- 1) pengadaan, pemakaian dan sisa bahan;
- 2) penggunaan peralatan/suku cadang;
- 3) penggunaan tenaga kerja/ahli;
- c. pengawasan keuangan yang mencakup cam pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;
- (2) Apabila ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
- (3) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
- a. pengadaan dan penggunaan bahan;
- b. pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
- c. pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
- d. realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
- e. pelaksanaan fisik;
- f. hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
tO
r*s
- (4) Dari hasil evaluasi, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya.
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 8

- (1) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
- (2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran bahan dan atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 9

- (1) Uang persediaan (UP)/uang muka kerja diajukan untuk kegiatan yang bukan beban tetap dan dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (2) Besaran Uang persediaan (UP) tidak melebihi dari total nilai pekerjaan yang akan dibayar.
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 10

- (1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100 % (seratus persen), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- (2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
V
n
t
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 11

Bentuk format penggunaan peralatan, bahan dan tenaga kerja, daftar keperluan pembelian bahan, bon pemesanan, laporan harian, mingguan dan bulanan, daftarhadirtenagakerjadan format Surat Perintah Membayar (SPM) adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari PeraturanWalikotaini.
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota. mengenai
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 13

r^ Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 15 Juni 2011
\
WALIKOTA BANJARMASIN,(
Diundangkan di Banjarmasin
Padatanggal 17 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN
\
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 27
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
: 27 Tahun 2011
TANGGAL
: 15 Juni 2011
FORMAT PERENCANAAN PENGGUNAAN PERALATAN, BAHAN DAN TENAGA KERJA
:
Kegiatan
Nama Pekerjaan :
r^
| No | Uraian | Volume | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bahan 1. 2. 3. 4. dst Jumlah harga bahan | Bahan 1. 2. 3. 4. dst Jumlah harga bahan | Bahan 1. 2. 3. 4. dst Jumlah harga bahan | Bahan 1. 2. 3. 4. dst Jumlah harga bahan | Bahan 1. 2. 3. 4. dst Jumlah harga bahan |
| 2 Peralatan 1. 2. | 2 Peralatan 1. 2. | 2 Peralatan 1. 2. | 2 Peralatan 1. 2. | 2 Peralatan 1. 2. |
| Jumlah harga peralatan | Jumlah harga peralatan | Jumlah harga peralatan | Jumlah harga peralatan | Jumlah harga peralatan |
| 3 Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4. dst Jumlah upah tenaga kerja | 3 Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4. dst Jumlah upah tenaga kerja | 3 Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4. dst Jumlah upah tenaga kerja | 3 Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4. dst Jumlah upah tenaga kerja | 3 Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4. dst Jumlah upah tenaga kerja |
n
NIP
Mengetahui
PPTK,
NIP
Dfsetujui oleh
PPK,
NIP
Dibuat oleh:
Tim Perencana,
NIP
LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
:
27 Tahun 2011
TANGGAL
:
15 Juni 2011
FORMAT DAFTAR KEPERLUAN PEMBELIAN BAHAN
Kegiatan
Nama Pekerjaan
| No | Uraian | Satuan | Quantity | Jumlah (Rp) |
|-------|----------|----------|------------|---------------|
| TOTAL | | | | |
Mengetahui PPTK,
Dibuat oleh: Tim Pelaksana,
NIP
NIP
Disetujui oleh:
PPK,
LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
TANGGAL
:
27 Tahun 2011
:
15 Juni 2011
FORMAT BON PEMESANAN
Kepada
Yth.Toko
Jual Bahan Bangunan
Alamat di
Harap diberikan barang-barang seperti tersebut di bawah ini:
BON PESANAN
Nomor:
Dalam penagihan Bon Pesanan ini, harus dilampirkan kuitansi Barang-barang tersebut diatas telah diterima dengan baik/cukup
Banjarmasin, yang memesan
PPTK,
NIP
LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
: 27 Tahun 2011
TANGGAL
:15 Juni 2011
FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS BINA MARGA
Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 82 Banjarmasin
TANGGAL
MINGGU KE
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN
Kegiatan
Pekerjaan
Tahun Anggaran
No
r\
r\
NIP
URAIAN PEKERJAAN
Diperiksa oleh:
Pengawas Lapangan
s/d minggu
lalu
Volume Realisasi
minggu
im
s/d minggu ini
NIP
Dibuat oleh:
Tim Pelaksana
Bobot
(%)
LAMPIRAN VI: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
:
27 Tahun 2011
TANGGAL
:
15 Juni 2011
FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS BINA MARGA
TANGGAL
Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 82 Banjarmasin
BULAN KE
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULAN
Kegiatan
Pekerjaan
Tahun Anggaran
No
URAIAN PEKERJAAN
Volume Realisasi
Bobot
s/d bulan
lalu
bulan
ini
s/d bulan
ini
n
^
NIP
Mengetahui
PPK,
Diperiksa oleh: Pengawas Lapangan
NIP
Dibuat oleh:
Tim Pelaksana
NIP
(%)
Kegiatan
Nama Pekerjaan:
| No | Nama | Jabatan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Keterangan |
|------|--------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Keterangan |
Diperiksa oleh:
Pengawas Lapangan,
NIP
C
NIP
C
Dibuat oleh:
Tim Pelaksana,
FORMAT DAFTAR HADIR TENAGA KERJA
LAMPIRAN VII: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
: 27 Taiiun 2011
TANGGAL
: 15 Juni 2011
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAHUN
LAMPIRAN VIII: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
: 27 fiahnn22011
TANGGAL
:
15 Juni 2011
UP/GU/TU/LS
Nomor :
(Diisioleh PPK-SKPD)
KUASA BENDAHARA UMUM OAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Supaya menerbitkan SP2D kepada :
Potongan-potongan:
SKPD
:
No.
Uraian
Jumlah (Rp)
Keterangan
1
2
jumlah potongan
Informasi:
(tidakmengurangijumlahpembayaranSPM)
NPWP
:
No.
Uraian
Jumlah (Rp)
Keterangan
1
2
jumlah pajak
1. Belanja Tidak Langsung **)
2. BelanjaLangsung
**)
Pembebanan pada KodeRekening:
Rp
Jumlah SPPYangDiminta
Nomor dan Tanggal SPP:
Rp
)
)
Pengguna Anggaran
NIP
SPMinisah apabila telah dltandatanganidan distempel oleh SKPD
[Bendahara Pengeluaran Pihak Ketiga
INomor Rekening Bank
Dasar Pembayaran No: dan tanggal SPD
[Untuk keperluan
Jumlah SPM
Rp
(Terbilang.
Uang Sejumlah (Terbilang \_
Banlarmasin,
c
c