PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 2 Januari 2014
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
-
...
- 2 d !ah B ti dan Perangkat . Pemerintah Kabupaten a a upa I b I P erintah Ka upaten Daerah sebagai Unsur Penye enggara em Sin tang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Beras Untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat RASKJN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
5. RTS-PM Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS Biro Pusat Statistik Tahun 2008 di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawa\_rah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penenma Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat.
6. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah mertrpakari forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang mehbatkan aparat desa/kelurahan, kelompok . mas;(ara�at desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
7. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pernerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
8. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Warung Desa yang selanjutnya disingkat Wardes adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.
- 1 1 . Kelompok Masyarakat yang selanjutnya ,disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat di desa/.kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
12. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-\_PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
13. Satk�r Ras� adalah satuan kerja pelaksana distribusi Ras� yang di'�entuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional (S��vr�)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG b:rdin dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat �enntah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
"
- b medium kondisi baik 14. Kualitas Beras Bulog adalah k ert":as beras sebagaimana sesuai dengan persyaratan u K a lb··akan Perberasan yang k ; Pres1den e · J dialur dalam lnstru 8
- berlaku. f pertemuan I K I han adalah orurn 1 5. Musyawarah Desa e ura /k I han yang melibatkan musyawarah di tingkat desa e �-t RTS-PM Raskin dari aparat desa/kelurahan dan perwa 1 an t (SLS) setingkat L. kungan Setempa setiap satuan mg d ftar narna RTS-PM. dusun/RW untuk menetapkan a
- ) d lah forum pertemuan 16. Musyawarah K�camatan (Muscaro :eli�atkan camat, kepala musyawarah di kecamatan yang! . untuk melakukan desa/lurah dan aparat terkait amnya tidak mengubah koordinasi penyesuaian pagu dengan jumlah pagu kecamatan. R kin
- . t m penyaluran as 17. Padat Karya Raskin adal� sis e an pemberdayaan kepada RTS-PM yang dikaitkand. de�fkan bekerja untuk masyarakat dimana par9: �TS-PM ;;:JI dengan diberikan meningkatkan produktivitas dae T bus Raskin oleh kompensasi pembayaran. harga e Pemerintah Daerah melalui APBD. .
- . Manfaat adalah kegiatan 18. Pemutakhiran daftar �enenma d Basis Data Terpadu validasi RTS-PM yang didasarkan h p a - � k RTS-PM Raskin oleh Mudes/Muskel untuk meng asi an yang tepat dan dituangkan dalam DPM - l.
- ( J klak) adalah panduan 19. Petunjuk Pelaksanaan . u di ti kat provinsi yang pelaksanaan Program Raskin I mg b . disusun sesuai dengan situasi dan ko':1disi setempat se agar penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
20. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelak�anaan Program Raskin di tingkat kabupa�e.n/�ota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.
21. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindu�g�n Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.P.
22. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disyahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2014.
23. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Pelaksana Penyaluran Ras�n yang di�ntuk oleh Divisi Regional (Divre) Sub Divisi Regional (Su�1vre)/. Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri ?an Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Penntah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kansilog.
24. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah Surat yang diberikan kepada' Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
...
25. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
26. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau Jokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/ kelurahan, a tau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Divre/ Subdivre/ Kansilog Perum BULOG.
27. Warung Desa (Wardes) adalah Jembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.
- ( 1 ) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang Tahun 2014 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2014 dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin Kabupaten Sintang Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 mengacu pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2 Januari 2014
BUPATI SINTANG,
� /
MILTON CROSBY
t,; ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DABRAII KABUPATEN SINTABG TABUN 2014 NOIIOR 1
""
r
:
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
1 TAHUN 2014
TANGGAL
2 JANUARI 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABCPATEN SINTANG TAHUN 2014
LAMPIRAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN� DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014
Latar Belakang
Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration food Security and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada Tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.
Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan rnasyar'akat dan memberikan ...\_...\_..\_ '-' .\_ f:&gt;o--.,. J ...,. f:, &amp;ol.&amp;. V&amp; .. ,6. ..., ...,...\_.\_ V t"'"' ..\_ \_ ..., -'-",., U,A..&amp;. &amp;·J-· n ... ...l,.. 1-.. 1 - 'l,f,.. \_ + f") () 1 ? ,.. ,... 1 t .. ..-.. -: 1 .. : ________________J: T ..J ,.. ... ! + -�,...+ · 1 1 .., '7 0/ ,... + ,... , , c 1 : :+ .. , ,..1 ,.., \_ \_ ..\_ :1,... t:,. tJ"'l 01. \_.,... ,.., ,.. . . . . · · . . . . . . · · ,=. · . . . · . . . ·.::,-··-�JV· . . . . . . . . . . . . . · . ; . -·. \.. , ., 1 n,..1,... \_: r, n , ,.., n ... \_; ..-1 ... + 1 : ________________ 1 .. : + 1,... .. , 1 i... o · rr ... ... ...,. -\_..,, -· --: ""'""''" '"' ...,. c;-::;c...,"..l ..., �:.:1 .. � �;;:.G.::. �-:.gg�
n ... \_..J .. .. ..J .. .. 1 .. ,\_...1 ... - ... ! ... nC' n, - ... ... :1,.. ---.-::-,1---- ... - ... : 1... - - -- --\... ... ... ... · -------·-- ... \_ -!-'---- -.J .. .. \_ : \_ IJ\,,J.CA...&gt; Ut...tJ.J.J.CA. '----- --'----­ ·.··.·· , ...· · · "···.'·.··"·· 1 ... \_ \_ .. .. \_ \_ · n..v.a.J...&gt;YJ.J.J...&gt;J. "-""---·­ .a. ,u'-.c.4-£C41.U ... � , . . ; . , , , �-.···f',·."·' . · . · �'-· . , . . 7 ·.. �·.,., . . . . , . .. . . . ::;: ,nnc, ,..." 1 1 , ,..., ... u,..c..v.1.. .,. , . n.r,:.,/ J.LVVO../ LQ..l..&amp;.U.L.L, .&amp;. .L.L�Cl.J.tU. , v Af"./ .1.Ln'Cl./ 1.,GU.1., .. .. u.1., V\.,..,Cl.J..Lf:; vu �,: ________________,· i�ona..,· �.LY.L.L. �\.,.L.&amp;.r,:.,c::u.a. L------!-..J! 1 .. ---..l!·----!---1 1 .. -L!..J ·· L-!1 .. - - - ! - 1 --1!·!1 .. ----· 1 · n,\.,J..I.J.UYtJGU.L UGUA i&gt;V.-:t.lCU.t tJV.LJ.UA .L.LJ.O..UtJu.J.J. \.,n,V.LJ.VJ..LJ.i, ---L--------·---1 -1--r -" . .. ·.·· ... i.· · ..:&lt;'-· · .i.· ... a.,: . ..\_.\_,.;..;.-c.:-l. i.U"a.-i.-...i..i. \_\_\_\_\_ 1 .. :1.. ... 1 --!-1-1 .. J..i..i.'.·.i.i.j.:.,'C-U 0 "-.i·.i-'.I.I.J...\_.:.,...i.L j.:,, ' . ;·.· . . ..: . · · r ,.\_ .J \_ , \_\_ ·.t.v .. .. , :. ... .. &amp; .. L--L---! ,\_. · -.. , · . '-"·r"'I'·""-- -- \_,\_ i.·. � · 1-"- ... 0/ adalah ckaa ual u aunUla
Du.·n ... \_ ..., \_\_: \_ ... n ... ... , .. !\_ 'T" ... 1... . .. \_ LC..4.. .I. \.o.L.1.\.,J. .lJ.J...Ll.4 .l'-.U.."".l.\,...L.L..L .L U.L.LUJ...L ··---.. ... , .. .. ----------... ... . . . . . , ' �'"'·-' , · \ 1 -. 1 A --- ... --...1 ... 1,..., ... -.. 1 l i i U "--. ... 1,.., ., ,. \_ ; ti I i . -. ... .. ... \_ ... , ... , .. .. � ;;\_ ... \_ ... \_ a..n.cu..&amp;. u..l.lJQ.fl',.&amp;.n,CI...L.l V.L\.,.LJ. J. .U..lJ. 4\.VVJ. \.U.J.4Cl.li&gt;.L A\.,f,,ICI.\..LQ. J.UJ.J. .a.,c;&amp;..:,.n,.u4 .l.�U\A...,Q.L\.,44/·��VLQ. --1·---··--- ""----- n--1 .. !-""-1... .. . \_ l"\ n , "" .L \.Q.J.J..L.&amp;..LQ..L J. LC4.&amp;' ..\_.,CA.J. Q.L f,,I CA. \ ,. u ; ..t. Uc.t..L CA.\. �CA.CA.L 201 ^ 722
Program Raskin merupakan implementasi dari lnstruksi Presiden tentang kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.
Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat rnaupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.