Unknown Unknown Nomor 06 Tahun 2014
Tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku: 06 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUKfAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,
Menimbang : a.
bahwa Retribusi merapakan salah satu jenis penerimaan daerah yang sangat potensial untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan'sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hiikum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Am di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4350);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perrabahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)' sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
'
8. Undang-Undtog Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)·
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)·
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Nomor 4846); NOMOr 01, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Penkanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
•
'
Menetapkan
:
tooz;;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelol^ Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
dan
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,
ME'MUTUSKAN:
PERATURAN
TERTENTU.
DAERAH
TENTANG
'4
REIHBUSI
PERIZINAN
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang. diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seram Bagian Barat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang · meUputi perseroan terbatas, perseroan. komanditer. perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma. kongsi. koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poUtik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal. yang tidak air,
- 12.1zm Mendinkan Bangunan, yang selanjutnya disingkat 1MB adalahperizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun bam. mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Mendinkan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali,menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan denganpekerjaan mengadakan bangunan itu.
14. Mengubah bangunan adalah pekeijaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan. dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tefsebut.
- 15.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- le.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalahangka persentase perbandingan antaxa luas seluruh lantaibangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaanyang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB aHaloh persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yangdiukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedungtersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
18. Mmuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
19. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat-tempat yang diperbolehkan/diizinkan untuk menjual minuman beralkohol
20. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemermtah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
'
'
22. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pnbadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian. dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 23. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal. 24. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum padasuatu atau beberapa trayek tertentu. 25. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di mang lalulintas jalan, 26. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yangberjalan di atas rel. 27. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 28. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan. 29. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. 30. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendmginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. 31. Izm usaha perikanan yang selanjutnya disingkat lUP adalah izin stertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 33.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah serangkaiah kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tmdakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang teijadi serta menemukan tersangkanya.
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI
BAB II - Pasal 2
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (1MB), dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung kepada pemilik bangunan untuk membangun baru. mengubah, memperiuas. mengurangi dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan' persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
BAB II - Pasal 2
Pasal 4

- (1) Objek Retribusi 1MB adalah pemberian izin untuk membangun baru. mengubah, memperiuas, mengurangi, dan/atau merenovasi bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemnjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang mehputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tldak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung atau bangunan bukan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB II - Pasal 2
Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi 1MB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi 1MB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi 1MB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 1MB.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB II - Pasal 2
Pasal 6

- Tingkat penggunaan jasa Retribusi 1MB diukur berdasarkan luas bangunan, indeks terintegrasi, indeks tingkat kerusakan, harga satuan bangunan gedung, volume, dan harga satuan prasarana gedung.
Bagian Kesatu
Nama, .Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
BAB II - Pasal 2
Pasal 7

Dengari nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
BAB II - Pasal 2
Pasal 8

Objek Retribusi Izin Tempat.Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian iz^in untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
BAB II - Pasal 2
Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
BAB II - Pasal 2
Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis izin tempat penjualan minuman beralkohol dan jangka waktu.
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 11

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancamaii bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk
kesehatan keija.
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin teiripat usaha/kegiatan kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian
2. kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, ' kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan
3. ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yarig memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) W^ib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Gangguan diukur/dihitung berdasarkan atas :
- a. luas tempat usaha;
- b. dampak lingkungan dan tingkat gangguan yang ditimbulkan;
- c. lokasi / letak tempat usaha; dan
- d. besarnya modal.
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin kepada ·orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. ·
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 16

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdiri atas :
- a. Izin Angkutan Dalam Trayek;
- b. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek.
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau peiriotong Retribusi Izin Trayek.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis rute, jenis angkutan, kapasitas tempat duduk, dan jangka waktu.
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas kegiatan usaha penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan.
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan terdiri atas ;
- a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga keija asirig, dengan kegiatan usaha meliputi:
- 1) Penangkapan Ikan;
- 2) Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
- 3) Pengangkutan ikan.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili diwilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKIP), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimaria dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
- b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
- 1) Usaha pembudidayaan ikan air tawar:
- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektare;
- b) Pembesaran dengan areal lahan di;
15. -Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
- -Keramba jarring apung tidak lebih dan 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7x7x2,5 m^);
- -Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4x2x1,5 m^;
- 2) Usaha pembudidayaan ikan air payau:
- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
- b) Pembesaran dengan areeil lahan tidak lebih d^i 5 (liilia) hektar;
- 3) Usaha pembudidayaan ikan di laut:
- a) Pembenihan dengan areM lahan tidak lebih dari 0,5'hektar;
- b) Pembesaran:
- -ikan bersirip :
- a) Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m^/kantong, kepadatan antara 300 500 ekor per kantong;
- b) Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m^/kantong, kepadatan antara 300 500 ekor per kantong;
- c) Kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m/kantong, kepada:tan antara 300500 ekor per kantong.
- -Rumput laut dengan menggunakan metode :
- a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m^;
- b) Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m^;
- c) Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;
- -Abalone dengan menggunakan :
- a) Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 X 2 X 0,5 m^;
- b) Keramba jaring apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m^.
memperoleh izin atas kegiatan usaha perikanan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk pemungut atau pemotong izin usaha perikanan.
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 22

- (1) Retribusi Pungutan Pengusaan Perikanan (PPP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan pada saat orang pribadi atau badan memperoleh SIUP baru/atau perubahan.
- (2) Retribusi Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, untuk usaha penangkapan ikan dikenakan pada saat orang pribadi atau badan memperoleh atau memperp^jang SIPI
- (3) Retribusi Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dal^ Pasal 20 ayat (2) huruf b, untuk usaha budidaya ikan dihitung pada setiap akhir panen dan adanya transaksi jual beli.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 23

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan Jenis usaha perikanan, jenis dan jumlah kapal.
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberi izin tersebut.
Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bagunan
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Struktur dan besamya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan rumusan yang ditentukan sebagai berikut:
- a. Pembangunan bangunan gedung baru : Lx li x 1,00 x HSbg
- b. Rehabilitasi/renovasi bangunan : Lx li x Tk x HSbg
- c. Prasarana bangunan gedung : V x 1x 1,00 x HSpbg
- d. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung : Vx 1x Tk x HSpbg
- (2) Rumus penghitungan besarnya retribusi 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran' I dan merupakan bagian yang tidak
7. terpisahkan dari peraturan daerah ini, yang terdiri atas :
- a. Tarif dasar/satuan retribusi 1MB;
- b. Komponenretribusi untuk perhitungan besaranya retribusi 1MB
- c. Indeks sebagai faktor peng^i tarif satuan retribusi 1MB
- d. Indeks terintegrasi perhitungan besamya 1MB untuk bangunan gedung;
- e. Indeks perhitungan besarnya retribusi 1MB untuk prasarana bangunan gedung; dan
- f. Daftar kode dan indeks perhitungan besarnya retribusi 1MB
- (3) Tarif retribusi pembuatan salinan (duplikasi) 1MB yang hilang/rusak ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perizin, dan untuk legalisasi tidak dipungut biaya.
- (4) Tarif retribusi perubahan fungsi bangunan atas 1MB yang telah terbit, ditetapkan berdasarkan perhitungan dari selisih tarif, retribusi sesuai pembahan fungsi bangunan yang dimohon dikurangi tarif retribusi semula.
- (5) Tanf retribusi 1MB untuk prasarana bangunan gedung yang nilainya tidak dapat dihitung, ditetapkan sebesar 1, 75 %(satu koma tujuh puluh lirna persen) dari harga rencana anggaran biaya.
Bagian Kedua
Reribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 26

- Stmktur dan besamya tarif Izin Tempat Penjuedan Minuman Beralkohol, ditetapkan sebagai berikut;
per tanun
2. Kelas hotel berbintang 2 sebes^ Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); per tahun
3. Kelas hotel berbintang 3 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupi^); per tahun
- b. bar/karaoke, yang meliputl:
- 1) Golongan A sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah); per tahun
- 2) Golongan B sebesar Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah); per tahun
- 3) Golongan C sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah); per tahun c. pertokoan, yang meliputi:
- 1) Golongan A sebesar Rp, 175.000,- (seratuS tujuh puluh lima ribu rupiah); per tahun
- 2) Golongan B sebesar Rp. 225.000,(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); per tahun
- 3) Golongan C Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah); per tahun
- d. cafe sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); per tahun
- e. kios sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); per tahun
Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Struktur dan besamya tarif retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi izin gangguan dengan indeks gangguan sebagai berikut:
- a. Indeks Klasifikasi Jalan;
- b. Indeks Modal; dan
- c. Indeks gangguan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan terlampir dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Besamya Retribusi terutang dihitung dengan menggunakan rumus :
7. Retribusi = Tarif Retribusi x (Luas Tempat Usaha + Indeks Bangunan + Indeks Lokasi + Modal)
- (4) Retribusi Izin gangguan adalah pungutan dengan jangka waktu yang l^anya 1 (satu) tahun.
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek Terlampir dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 29

- (1) Struktur tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk usaha perikanan tangkap:
- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipungut sekali selama perusahaan berdiri sebesar:
4. Rp. 1% XTotal Investasi/perusahaan
- 2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipungut per tahun sebesar: 1% X produktivitas kapal x harga patokan ikan
- 3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKIP) dipungut per tahun sebesar Rp. 1% / GT Kapal/tahun
- b. Usaha Perikanan Budidaya :
- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipungut sekali selama perusahaan berdiri:
- a) Di air tawar dengan luas areal:
- a) 0,5 s/d IHa sebesar Rp. 500.000/perusahaan
- b) 1 s/d 5Ha sebesar Rp. 1.500.000/perusahaan
- c) diatas 5 Ha sebesar Rp. 3.000.000/perusahaan
- b) di air payau dengan luas areal:
- i. Udang
15. 0,1 s/d 0,5 Ha sebesar Rp. 500.000/perusahaan
16. 0,5 s/d 1 Ha sebesar Rp. 1.000.000/perusahaan
17. 1 s/d 5 Ha sebesar Rp. 2.500.000/perusahaan
18. Diatas 5 Ha sebesar Rp. 5.000.000/perusahaan
- ii. Ikan Bandeng
20. 0,1 s/d 0,5 Ha sebesar Rp. 500.000/perusahaan
21. 0,5 s/d 1 Ha sebesar Rp. 1.000,000/perusahaan
22. 1 s/d 5 Ha sebesar Rp. 2.000,000/perusahaan
23. Diatas 5 Ha sebesar Rp. 3.000.000/perusahaan
- c) di air laut dengan luas areal:
- i. Rumput Laut
26. 0,1 s/d 0,5 Ha sebesar Rp. 200.000/perusahaan
27. 0,5 s/d 1 Ha sebesar Rp. 500.000/perusahaan
28. 1 s/d 5 Ha sebesar Rp. 1.500.000/perusahaan
29. Diatas 5 Ha sebesar Rp. 5.000.000/perusahaan
- ii. Keramba Jaring Apung (KJA)
31. 0,1 s/d 0,5 Ha sebesar Rp. 500.000/perusahaan
32. 0,5 s/d 1 Ha sebesar Rp. 1.500.000/perusahaan
33. 1 s/d 5 Ha sebesar Rp. 2.500.000/perusahaan
34. 2,0 s/d 5 Ha sebesar Rp. 5.000.000/perusahaan
35. Diatas 5 Ha sebesar Rp. 10.000.000/perusahaan
pembudidayaan
- c. Besarnya PHP terutang untuk kegiatan budidaya ikan sebes^ 1% (satu persen) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patok ikan;
- d. Harga Patokan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 30

Saat retribusi terutang adalah, pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks hargadan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Objek Retribusi berlokasi.
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SERTA SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

- (1) Pembayaran Rertribusi dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur/menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- (6) Pembayaran retribusi ke Kas Daerah diberikan tanda bukti pembayaran.
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratife berupa buriga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (9) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi sebagamana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran, Wajib retribusi hams melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan plenerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 36

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi terteritu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itutidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang teijadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
dianggap dikabulkan.
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN'DANPEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan daii, peinbebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan, Bupati.
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimariya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB hams diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palinglama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengerabalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 42

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukari penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau mexninjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kineija tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undaiigan yang berlaku.
BAB XXI - PENYIDIKAN
Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum AcaraPid^a.
- berwenang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)adalah:
- a. menerima, mencari, menguihpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tlndak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan biikti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dcilam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum AcaraPidana.
BAB XXI - PENYIDIKAN
Pasal 46

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpenerimaan negara.
BAB XXIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka retribusi yang diatur dalam :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 43 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Bralkohol;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 45 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Ditetapkan di
pada tan^al
:
Piru
;
20Mei 2014
M BAGIAN.BARAT
JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT
Diundangkan di: Piru
Pada tanggal
: 27 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
MANSUR TUHAREA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 134
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
I. UMUM
Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah danmeningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, makaperlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sampingitu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan jika ditempuh melaluiupaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentukepada orang pribadi atau Badaii yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkanuntuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaansumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkanjenis Retribusi daii melakukan pemun^tan retribusi atas pemberian pelayanan perizinahteirtentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutanterhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuanuntuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayananprima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
aibentuK PeraturanDaerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
| PASAL DEMI PASAL | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pasal 1 | |
| Cukup jelas. Pasal 3 jelas. Pasal 4 jelas. Pasal 5 jelas. Pasal 6 jelas. Pasal 7 jelas. | Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup |
| Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. | |
| Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 | |
| Cukup jelas. Pasal 15 | |
| Cukup jelas. Pasal 16 | |
| Cukup jelas. | |
| | Pasal 18 | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Pasal 19 Cukup jelas, 20 | | Cukup jelas. |
| Pasal | | Cukup jelas. |
| Cukup Cukup Cukup jelas. Pasal 28 Cukup Pasal 29 Cukup Pasal 30 | Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 | Cukup jelas. Cukup jelas. jelas jelas. |
| jelas. jelas. Cukup jelas. Pasal 31 | | |
| Cukup jelas. | | |
| | Pasal 32 Cukup | |
| | jelas. Pasal 34 | |
| | Cukup jelas. Pasal 35 | |
| | Cukup jelas. | |
| | 36 | |
| Pasal | | jelas. |
| | Cukup | |
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Cukup jelas.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Cukup jelas.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Cukup jelas.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Cukup jelas.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Cukup jelas.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Cukup jelas.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Cukup jelas.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Cukup jelas.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Cukup jelas.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Cukup jelas.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 0137
IN WiVlWX^
Vu 1 ni1 u
1H
i.'
I.A. Harga Satuan Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Prasarana Bagunan Gedung (HSpbg)
| No | JENIS BANGUNAN | SATUAN | TARIF SATUAN |
|------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bangunan gedung (HSbg) | m2 | Rp. 8.500.- |
| 2. | Prasarana bangunan gedung | | |
| | a. Kontruksi pembatas/pengaman/penahan | m2 | Rp. 1.800,- |
| | b. Kontruksi penanda masuk | m2 / unit | Rp. 2.000,- |
| | c. Kontruksi perkerasan | m2 | Rp. 1.800,- |
| | d. Kontruksi penghubung | m2 / unit | Rp. 1.800,- |
| | e. Kontruksi kolam/reservoir bawah tanah | m2 | Rp. 2.000,- |
| | f. Kontruksi menara non komersil (ketinggian) | M | Rp. 25.000,- |
| | g. Kontruksi menara komersil (ketinggian) | M | Rp. 50.000," |
| | h. Kontruksi monument | M | Rp. 2.000,- |
| | i. Kontruksi instalasi/gardu listrik | m2 | Rp. 2.000,- |
| | j. Kontruksi instalasi/gardu telepon | m2 | Rp. 2.000,- |
| | k. Kontruksi reklame/papan nama | m2 | Rp. 1.800,- |
I.E. Tabel Komponen Untuk Penghitungan Besarnya Retribusi 1MB
| NO | JENIS KOMPONEN BIAYA | PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Biaya penyelenggara bangunan gedung a. Bangunan gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) Rehabilitasi/renovasi a) Rusak sedang Bangunan gedung b) Rusak berat 3) Pelestarian/pemugaran a) Pratama b) Madya c) Utama b. Prasarana bangunan gedung 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi a) Rusak sedang b) Rusak berat | Luas BG XIndeks Terintegrasi x 1,00 x HSbg Luas BG XIndeks Terintegrasi x 0,45 x HSbg Luas BG XIndeks Terintegrasi x 0,65 x HSbg Luas BG XIndeks Terintegrasi x 0,65 x HSbg Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HSbg Luas BG XIndeks Terintegrasi x 0,30 x HSbg Volume XIndeks x 1,00 x HSpbg Volume XIndeks x 0,45 x HSpbg Volume x Indeks x 0,65 x HSpbg |
CATATAN :
Indeks Terintegrasi (li)
HSbg
HSpbg
V
Tk
Hasil perkalian dari indeks - indeks parameter
Harga satuan bangunan gedung
Harga satuan prasarana bangunan gedung
Volume
Tingkat kemsakan
| | a) Pembangunan bangunan gedung baru | 1.00 |
|----|---------------------------------------|--------|
| | b) Rehabilitasi/Renovasi | |
| | 1} Rusak sedang | 0.45 |
| | 2) Rusak berat | 0.65 |
| | c) Pelestarian/Pemugaran | |
| | 1) Pratama | 0.65 |
| | 2) Madya | 0.45 |
| | 3) Utama | 0.30 |
| 2. | Prasarana bangunan gedung | |
| | a) Pembagunan baru | 1.00 |
| | b) Rehabilitasi baru | |
| | 1) Rusak sedang | 0.45 |
| | 2) Rusak berat | 0.65 |
I.D. Indeks Terintegrasi Penghitungan Retribusi 1MB (Untuk Bangunan Gedung)
| FUNGSI | FUNGSI | FUNGSI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | WAKTU PENGGUNAAN | WAKTU PENGGUNAAN |
|----------|----------------------|----------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| >b | Parameter | Indeks | Parameter | Bobot | Parameter | Indeks | Parameter | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | 7 | 8 | 9 |
| I, | Sosial | 0,50 | Kompleksitas | 0,25 | a. Sederhana b. tidak sederhana c. khusus | 0,40 0,70 1,00 | 1. sementara jangka pendek 2. sementara jangka menengah | 0,40 0,70 |
| 2. | Keagamaan | 0,00 | Permanensi | 0,20 | a. darurat b. semi permanen c. permanen | 0,40 0,70 1,00 | | |
| 3. | Perumahan | 1,00 | Resiko Kebakaran | 0.15 | a. rendah b. sedang c. tinggi | 0,40 0,70 1,00 | | |
| 4. | Fasilitas Umum | 1,00 | Jalan | | a. Jin utama b. Jlnartereli c. Jlnsetapak d. Jlndesa | 1,00 0,70 0,50 0,40 | | |
| 5. | Pendidilcan | 1,00 | Lokaasi | | a. Renggang b. sedang c. padat | 0,70 1,00 0,40 | | |
| 6. | Perkantoran | 1,50 | Ketinggian | | a. renggang b. sedang 0. padat | 0,40 0,70 1,00 | | |
| 7. | Perdagangan dan Jasa | 2,00 | Kepemilikan | | a. Negara A'ayasan b. Perorangan c. Badan Usaha Swasta | 0,40 0,70 1,00 | | |
| No | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | BARU | SEDANG Indeks | BERAT Indeks | Indeks |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | Indeks 4 | 5 | B | 7 |
| 1 | Kontniksi/ Pembatas/ Penahanan/ Pengaman | a. Pagar b. Tanggul/reiaining wall c. Turap batas kavling/persil | 1.00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 2 | Kontniksi Penanda Masuk Lokasi | a. Gapura b. Gerbang | 1.00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 3 | Kontniksi Perkerasan | a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka | 1.00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 4 | Kontniksi Penghubung | a. Jembatan b. Box culvert | 1.00 | 0,65 | 0,45 | 0;00 |
| 5 | Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanati | a. Kolam renang b. Koiam pengolahan air c. Reservoir bawah tanah | 1.00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 6 | Kontniksi Menara | a. Menara antena b. Menara Reservoir c. Cerobong | 1.00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 7 | Kontniksi Monumen | a. Tugu b. Patung | 1.00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 8 | Kontniksi Instalasi Gardu | c. Instalasi Listrik d. Telepon/Komunikasi e. Instalasi Pengolahan | 1.00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 9 | Kontniksi Reklame/ Papan Nama | a. Billboard b. Papan Iklan | 1.00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
CATATAN :
1. Indeks 0,00 untuk prasaran bangunan gedung keagamaan, Kantor milik Negara.
2. Jenis kontniksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan Bupati
| 1. | 1000 | BANGUNAN GEDUNG | | 2000 | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG | |
|------|--------|------------------------------|------------|--------|-----------------------------|------|
| | 1100 | LINGKUP PEMBANGUNAN | | | | |
| | 1110 | Pembangunan baru | 1.00 | 2100 | LINGKUP PEMBANGUNAN | |
| | 1120 | Rehabilitasi/Renovasi | | 2110 | Pembangunan baru | 1.00 |
| | 1121 | Rehabilitasi/Renovasi sedang | 0.45 | 2120 | Rehabilitasi | |
| | 1112 | Rehabilitasi/Renovasi berat | 0.65 | 2121 | Rehabilitasi sedang | 0.45 |
| | 1130 | Pelestarian | | 2122 | Rehabilitasi berat | 0.65 |
| | 1131 | Pelestarian pratama | 0.65 | 2200 | JENIS PRASARANA | 1.00 |
| | | | | | Kontruksi Pembatas/ | |
| | 1132 | Pelestarian madya | 0.45 | | Penahan/pengaman | |
| | 1133 | Pelestarian utama | 0.3 | 2211 | Pagar | |
| | 1200 | FUNGSI | | 2212- | Tanggul/retaining wall | |
| | 1210 | Hunl^ | 0i05/0.50* | 2213 | Tump batas kavling/persil | |
| | 1220 | Keagamaan | 0.00 | 2214 | *** | |
| | 1240 | Usaha | 3.00 | 2220 | Kontruksi penanda masuk | 1.00 |
| | 1250 | Sosial | 0.00/1.00" | 2221 | Gapura | |
| | 1260 | Khusus | 2.00 | 2222 | Gerbang | |
| | 1270 | Campuran/Ganda | 4.00 | 2223 | *** | |
| | 1300 | KLASIFIKASI$ | | 2230 | Kontruksi perkerasan | 1.00 |
| | 1310 | Kompleksitas | 0.25 | 2231 | Jalan | |
| | 1311 | Sederhana | 0.40 | 2232 | Lapangan parker | |
| | 1312 | Tidak sederhana | 0.70 | 2233 | Lapangan upacara | |
| | 1330 | Risiko kebakaran | 0.15 | 2224 | Lapangan olahraga | |
| | 1331 | Rendah | 0.40 | 2232 | Terbuka | |
| | 1332 | Sedang | 0.70 | 2225 | *** | |
| | 1333 | Tinggi | 1.00 | 2240 | Kontruksi penghubung | 1.00 |
| | 1340 | ZONASI JALAN | | 2241 | Jembatan | |
| | 1343 | Jalan Setapak | 0.40 | 2242 | Box culvert | |
| | 1344 | Jalan Desa | 0.50 | 2243 | *** | |
| | 1345 | Jalan Arteleri | 0.70 | 2250 | Kontruksi kolam/reservoir | 1.00 |
| | 1346 | Jalan Utama | 1.00 | | Bawah tanah | |
| 1352 | | Sedang | 0.70 | 2254 *** | tanali |
|--------|----------------------------|----------|--------|----------------------|----------|
| 1353 | Padat | 1.00 | 2260 | Kontruksi menara | 1.00 |
| 1360 | Ketinggian bangunan gedung | 0.10 | 2261 | Menara antenna | |
| 1361 | Rendah | 0.40 | 2262 | Menara reservoir | |
| 1362 | Sedang | 0.70 | 2263 | Cerobong | |
| 1363 | Tinggi | 1.00 | 2264 | *** | |
| 1370 | Kepemilikan | 0.45 | 2270 | Kontruksi monument | 1.00 |
| 1371 | Negara/vavasan | 0.40 | 2271 | Tugu | |
| 1372 | Perorangan | 0.70 | 2272 | Patung | |
| 1373 | Badan usaha | 1.00 | | *** | |
| 1400 | WAKTU PENGGUNAAN | | 2280 | Kontruksi instansi | 1.00 |
| | BANGUNAN GEDUNG | | 2281 | Insteilasi listrik | |
| 1410 | Sementara iangka pendek | 0.40 | 2282 | Instalasi telepon/ | |
| 1420 | Sementara jangka menengah | 0.70 | | Komunikasi | |
| 1430 | Tetap | bOO | 2283 | Instalasi pengolahan | |
| | | | 2284 | *** | |
| | | | 2290 | Kontruksi reklame/ | 1.00 |
| | | | | Papan nama | |
| | | | 2291 | Billboard | |
| | | | 2292 | Papan ikian | |
| | | | 2293 | Papan nama | |
| | | | 2294 | **** | |
Catatan :
Jenis kontruksi lainnya yang termasuk prasarana gedung ditetapkan pemerintah daerah.
* : indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
- ** : indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT
TENTANG :
Struktur
Dan
Besaran
Tarif
Retribusi Izin Gangguan.
II.A. Tarif dasar izin gangguan yang ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha sebagai berikut:
| No | LUAS LOKASI | TARIF DASAR |
|------|----------------|---------------|
| 1 | 1 s/d 50 M2 | Rp 2000 / M2 |
| 2 | 51 s/d 100 M2 | Rp 2500 / M2 |
| 3 | 101s/dl50 M2 | Rp 3000 / M2 |
| 4 | 150 M2 ke atas | Rp 3500 / M2 |
Indeks retribusi izin gangguan terdiri atas : ILB.
a. Indeks Klasifikasi Jalan :
| No | KATEGORI | INDEKS |
|------|------------------------------------------------|----------|
| 1 | Dekat dengan Jalan Negara | 2 |
| 2 | Dekata dengan Jalan Provinsi | 3 |
| 3 | Dekat dengan Jalan Kabupaten | 4- |
| 4 | Dekat dengan Jalan Desa/ lingkungan Permukiman | 5 |
b. Indeks Besaran Modal
| No | Kategori | Indeks |
|------|-----------------------------------------------|----------|
| 1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 15.000.000 | 2 |
| 2 | Diatas Rp. 15.000.000 s/d Rp. 25.000.000 | 4 |
| 0.3 | Diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000 | 6 |
| 4 | Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000 Rp. | 8 |
| 5 | Diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000 | 10 |
| 6 | Diatas Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000 | 12 |
| 7 | Diatas Rp. 500.000.000 ke atas | 14 |
I
•.
| "T" | Sangat Kecil | 1 |
|-------|----------------|-----|
| 2 | Kecil | 2 |
| 3 | Sedang | 3 |
| 4 | Besar | 4 |
| 5 | Sangat besar | 5 |
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT