Unknown Unknown Nomor BUPATI Tahun 2023
Tentang PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN JANGI(AR PADA DINAS PERHUBUNGAN I{ABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan KabupAten Situbondo di bidang penyelenggaraan pelabuhan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 20 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2OL6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas PerhubLrngan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jangkar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. undang-undaag Nomor 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 3.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Lg7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4te4); 4.
4. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr:.or 42631 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2oo9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor L6a); 5.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2oL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1660); 7.
8. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor B Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2OL6 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor s4).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN JANGI(AR PADA DINAS PERHUBUNGAN I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
7. 7 . Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jangkar selanjutnya disingkat UPT Pelabuhan Jangkar, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala UPT adalah Kepa.la UPT Pelabuhan Jangkar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
4
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - PEMBENTUI{AN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit pelaksana Teknis Pelabuhan Jangkar pada Dinas perhubungan Kabupaten Situbondo.
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- uPT Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang penyelenggaraan pelabuhan. (1)
- UPT Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala upr yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2)
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

UPT Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud dalam pas al 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang kepelabuhanan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelabuhan Jangkar menyelenggarakan fungsi:
- a. pen),'usunan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan jasa kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan pelayaran dan pemeliharaan fasilitas kepelabuhan;
3. pelaksanaan administrasi kepegawaian d.an ketatausahaan; dan C.
4. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. d.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- susunan organisasi upr pelabuhan Jangkar, terdiri dari : (1)
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. (2)
- Struktur organisasi upr pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (3)
BAB V - PENJABAR.AN TUGAS
Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhan, penilikan dan pemeliharaan kolam pelabuhan, alur pelayanan angkutan laut, pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan, keselamatan pelayaran, melaksanakan keamanan dan ketertiban pelabuhan, serta kegiatan jasa maritim di lingkungan Pelabuhan Jangkar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala upr pelabuhan Jangkar menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pelayanan jasa,kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut, penilikan dan pemeliharaan kolam pelabuhan, pengerukan alur pelayaran dan lalu lintas angkutan laut;
- b. pemberian perayanan jasa kepelabuhan dan penilikan kelancaran lalu lintas angkutan laut;
- c. pelaksanaan kegiatan, keselamacan kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal kurang di bawah GT7 serta kegiatan jasa maritim;
- d. pelaksanaan pengamanan dan penertiban di bawah tingkungan kerja Pelabuhan Jangkar serta memberikan bantuan SAR;
- e. pelaksanaan oencegahan dan kebakaran dan pencemaran di Pelabuhan Jangkar; penanggulangan lingkungan kerja
- f. pemberian bimbingan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di lingkungan kerja perabuhan Jangkar;
8. h' pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi terkait di lingkungan kerja pelabuhan Jangkar;
9. g' pemeliharaan barigunan, dermaga dan fasilitas rainnya di lingkungan kerja pelabuhan Jangkar;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga pelabuhan Jangkar;
11. k' pelaporan pelaksanaan t'ugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- j. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha
BAB V - PENJABAR.AN TUGAS
Pasal 8

- (1) sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- b. melaksanakan penerimaan uang jasa kepelabuhan;
- a. menyiapkan bahan daram rangka penyusunan rencana dan program kerja;
- c. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangoo, rumah tangga, dan perlengkapan serta peralatan kantor;
7
- d. melakukan pengadministrasian surat menyurat dan kearsipan;
- e. melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kant&lt;-rr;
- f. melakukan fungsi koordinasi dalam kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V - PENJABAR.AN TUGAS
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf c terdiri dari : a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
- b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peiaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan mernperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan pegawai Negeri sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perund.ang\_ undangan yang berlaku.
BAB VI - PENGANGI{ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 1

O
- (1) Kepala UPT Pelabuhan Jangkar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul I(epala Dinas Perhubungan melalui
sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangperundangan yang berlaku.
- Kepangkatan dan Jabatan Kepala upr pelabuhan Jangkar ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangperundangan yang berlaku. (2)
- Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. (s)
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pelaksanaan berdasarkan (satu) tahun penataan organisasi perangkat Daerah Peraturan Bupati ini ditaksanakan paling lambat 1 sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Derrgan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Situbondo Nom or 26 Tahun 2OOg tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 20t7. pada tanggal 2 Januari
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. memerintahkan penempatannya
Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 0 DEC 20i6
BERITA DAERAH KABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR gl
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
ranggar:30DEC2010
Nomor
O0 Tahun 2016
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN JANGI(AR PADA DINAS PERHUBUNGAN I(ABUPATEN SITUBONDO