UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1958
Tentang PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN
Berlaku: 27 Januari 1958
N/A
Preamble

Menimbang :
- Bahwa perlu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan disetujui dengan undang-undang.
Mengingat
- a. Pasal XIV perjanjian tersebut
- b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- c. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.
N/A
Pasal 1

.
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1955, termasuk pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.
N/A
Pasal 2

.
Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penukaran suratsurat pengesahan yang akan dilangsungkan di Peking.
N/A
Pasal 3

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 27 Januari 1958.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
Sesuai dengan yang asli,
SEKRETARIS PRESIDEN.
Mr. SANTOSO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
pada tanggal 11 Januari 1958
Pejabat Presiden Republik Indonesia
Disahkan di Jakarta ttd.
SARTONO
Menteri Luar Negeri, ttd.
SUBANDRIO.