PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 41 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 26 Agustus 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS KOTA PONTIANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kota diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa beberapa kali telah terjadi wabah penyakit Avian Influenza terhadap unggas di Kota Pontianak, terakhir pada tahun 2010, dan Kota Pontianak menjadi daerah dengan status terancam terhadap penyebaran penyakit Rabies karena pada akhir tahun 2014 terjadi kasus Rabies pada anjing dan manusia di Kabupaten Ketapang dan Melawi yang menelan korban manusia 16 orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
14. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/Ot.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/ OT.140/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Provinsi Kalimantan Barat;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/06/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/ 2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis.
21. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 259 Tahun 2005 tentang Penutupan Sementara Provinsi Kalimantan Barat terhadap Pemasukan Ternak Unggas, Babi, dan Produknya;
22. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 65);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS KOTA PONTIANAK.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Pontianak.
6. Unit Respon Cepat Kota adalah Unit Respon Cepat Kota Pontianak.
7. Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kota yang selanjutnya disingkat URC-PHMS Kota adalah Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kota Pontianak.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar koordinasi lintas instansi dalam upaya melindungi masyarakat Kota Pontianak dari resiko terjangkitnya penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
- a. memberikan pedoman tugas dan fungsi masing-masing anggota dalam melakukan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular di Kota Pontianak;
- b. memudahkan koordinasi antar pemangku kegiatan dalam keterpaduan pelaksanaan penanggulangan penyakit hewan menular strategis di Kota Pontianak; dan
- c. meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular di Kota Pontianak.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :
- a. keanggotaan;
- b. tugas dan kewajiban; dan
- c. Ketentuan Penutup.
BAB IV - TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 6
Pasal 7

URC-PHMS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dapat melaksanakan tugasnya maka URC-PHMS Kota setiap tahun wajib :
- a. menyusun rencana kerja tahunan;
- b. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikora setiap semester; dan
- d. URC-PHMS bertanggungjawab kepada Walikota.
BAB IV - TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 6
Pasal 8

Rencana kerja tahunan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditembuskan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan ditetapkan sebanyak-banyaknya 6 orang;
- b. bahwa dalam penetapan jumlah tersebut tidak diperhitungkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Pasal 18 ayat (6) bahwa Wakil Kepala Daerah Istimewa karena jabatannya adalah anggota Dewan Pemerintah Daerah pula, sehingga berhubung dengan itu Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 perlu diubah;
- k. bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak, perubahan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;
Mengingat :
- a. Pasal-pasal 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 tahun 1948;
- c. Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 30);
Mendengar :
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-51 pada tanggal 2 Januari 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN.
N/A
Pasal 5

Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 30) ditambah dengan satu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (2) bagi Daerah Istimewa yang mempunyai Wakil Kepala Daerah Istimewa jumlah anggota Dewan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) ditetapkan sebanyak-banyaknya 7 orang, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.
N/A
Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Juli 1956.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI,
SUNARJO
Diundangkan pada tanggal 17 Januari 1957 MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
SUNARJO
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:
LN 1957/1