PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2014
Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
Berlaku: 4 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dengan Dinamika perkembangan beban tugas sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 . Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selata.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman adalah Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan.
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman;
- d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga;
- f. Dinas Koperasi , UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- m. Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan,
- n. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
BAB III - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB III - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. p erumusan Kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan,
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (Lima) bidang yaitu :
1. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
- a) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
- c) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.
2. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
- a) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Atas;
- c) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi :
- a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
- b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Asset.
4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Informal dan Non Formal, membawahi :
- a) Seksi Keaksaraan;
- b) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;
- c) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
- a) Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah;
- b) Seksi Seni dan Film;
- c) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
13. d Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB III - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 7

- (1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - DINAS KESEHATAN
Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB IV - DINAS KESEHATAN
Pasal 9

- (1) melaksanakan kewenangan
2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas otonomi daerah dibidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. P erumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ;dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB IV - DINAS KESEHATAN
Pasal 10

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
1. Bidang Pelayanan Kesehatan, Sarana dan Prasarana, membawahi:
- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus;
- b) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak,Keluarga Berencana dan Gizi;
- c) Seksi Sarana dan Prasarana.
2. Bidang Pengendalian Penyakit dan Bencana, membawahi :
- a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b) Seksi Penyehatan Lingkungan;
- c) Seksi Surveilance dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah.
4. Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
- a) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan;
- b) Seksi Sistim Informasi Kesehatan (SIK), Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan;
- c) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Bahan berbahaya dan Perbekalan Kesehatan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - DINAS KESEHATAN
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB IV - DINAS KESEHATAN
Pasal 12

- (1) Pada Dinas Kesehatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Pasal 13

- (1) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman.
- (2) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB V - DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Pasal 14

- (1) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. P erumusan kebijakan teknis dibidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman, meliputi Keciptakaryaan dan kebinamargaan serta kebersihan dan pertamanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman, meliputi keciptakaryaan, kebinamargaan serta kebersihan dan pertamanan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang keciptakaryaan dan kebinamargaan, kebersihan dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB V - DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Kepegawaian .
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (Lima) bidang yaitu :
1. Bidang Bina Program, membawahi :
- a) Seksi Perencanaan Program;
- b) Seksi Pendataan dan Statistik;
- c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
2. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahi :
- a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- b) Seksi Pemeliharaan Jalan;
- c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.
3. Bidang Tata Ruang, membawahi :
- a) Seksi Perencanaan Ruang;
- b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang;
- c) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang.
4. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
- a) Seksi Kebersihan;
- b) Seksi Pertamanan;
- c) Seksi Pengolahan Limbah.
5. Bidang Perumahan dan Permukiman, Membawahi :
18. a). Seksi Penataan Bangunan;
19. b). Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
20. c). Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB V - DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Pasal 17

- (1) Pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 18

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah unsur pemerintah daerah dibidang pengelolaan sumber daya air.
pelaksana
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB VI - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 19

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. P erumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sumber daya air;
- b. P enyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan sumber daya air,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengelolaan sumber daya air;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB VI - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 20

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan,
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
1. Bidang Irigasi, membawahi :
- a) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi;
- b) Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
2. Bidang Sungai, Pantai dan Rawa, membawahi :
- a) Seksi Sungai dan Pantai;
- b) Seksi Drainase dan Rawa.
3. Bidang Bina Teknik, membawahi :
- a) Seksi Perencanaan Teknik;
- b) Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB VI - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 22

- (1) Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
Pasal 23

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pemerintah daerah dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Pemuda Dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB VII
Pasal 24

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB VII
Pasal 25

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
1. Bidang Kepariwisataan, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata;
- b) Seksi Promosi dan Atraksi Wisata;
- c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Pariwisata
2. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya,Media, Desain dan Iptek;
- b) Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Kerjasama;
- c) Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahi :
- a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepemudaan;
- b) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan;
- c) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII
Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB VII
Pasal 27

- (1) Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
Pasal 28

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB VIII - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
Pasal 29

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, umkm, perindustrian, perdagangan dan pasar;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, umkm, perindustrian, perdagangan dan pasar;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang koperasi, umkm, perindustrian, perdagangan dan pasar;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB VIII - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
Pasal 30

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membawahi :
- a) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi ;
- b) Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi ;
- c) Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ).
2. Bidang Perindustrian, membawahi :
- a) Seksi Bina Usaha dan Teknologi Industri ;
- b) Seksi Permodalan dan Pengawasan Industri;
- c) Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Industri.
3. Bidang Perdagangan dan Metrologi, membawahi :
- a) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri ;
- b) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- c) Seksi Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.
4. Bidang Pasar, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Sarana Fisik dan Pemeliharaan Pasar ;
- b) Seksi Pembinaan, Penataan dan Penempatan;
- c) Seksi Penagihan dan Pelaporan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindutrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB VIII - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
Pasal 32

- (1) Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan
sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu
Pasal 33

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB IX - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu
Pasal 34

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengendalian penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB IX - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu
Pasal 35

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat,membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan danPelaporan.
- c. Bidang-Bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
1. Bidang Pengolahan Data Kependudukan, membawahi :
- a) Seksi Teknologi, dan Informasi Data Kependudukan;
- b) Seksi Pengembangan dan Analisa Data Kependudukan.
2. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membawahi:
- a) Seksi Pendaftaran Penduduk. dan Pelayanan Dokumen;
- b) Seksi Pencatatan Sipil.
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyuluhan dan Arsip, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan;
- b) Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pemeliharaan Arsip.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IX - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu
Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB IX - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu
Pasal 37

- (1) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu
Pasal 38

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB X - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu
Pasal 39

- (1) Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang sosial , tenaga kerja dan transmigrasi
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial ,tenaga kerja dan transmigrasi ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang sosial ,tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB X - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu
Pasal 40

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat , membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
1. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi:
- a) Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- b) Seksi Bina Usaha Kelembagaan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan;
- c) Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial.
2. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
- a) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- c) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
3. Bidang Ketransmigrasian, membawahi :
- a) Seksi Penyiapan Pemukiman;
- b) Seksi Penempatan;
- c) Seksi Penyiapan Pembinaan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB X - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu
Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB X - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu
Pasal 42

- (1) Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 43

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XI - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 44

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB XI - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 45

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
1. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
- a) Seksi Lalu Lintas.
- b) Seksi Keselamatan Pengendalian Operasional.
- c) Seksi Angkutan.
2. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
- a) Seksi Kepelabuhan.
- b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut.
- c) Seksi Keselamatan Pelayaran.
3. Bidang Komunikasi, dan Informatika membawahi :
- a) Seksi Pos, Telekomunikasi dan Sarana Komunikasi, Diseminasi dan Informatika.
- b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Telekomunikasi.
- c) Seksi Telematika dan Pengolahan Data Elektronik.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XI - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB XI - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 47

- (1) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 48

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XII - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 49

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
- e. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perkotaan/Perdesaan;
- f. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
- g. pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
- h. penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
- i. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
- j. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- l. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB XII - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 50

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 ( lima) bidang yaitu :
1. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
- a) Seksi Perencanaan, Pembinaan Intensifikasi, Penetapan dan Pengawasan.
- b) Seksi Penagihan dan Pengendalian.
2. Bidang Anggaran, membawahi :
- a) Seksi Perencanaan Anggaran;
- b) Seksi Administrasi dan Evaluasi Anggaran.
3. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Daerah, membawahi :
- a) Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
- b) Seks Akuntansi dan Pelaporan.
4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :
- a) Seksi Retribusi Daerah;
- b) Seksi Pendapatan Lain-lain.
5. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah, membawahi :
- a) Seksi Pengelolaan dan Pelaporan Asset ;
- b) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Asset.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XII - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB XII - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 52

- (1) Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pasal 53

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pemerintah daerah dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pasal 54

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- b. p e nyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kelautan dan perikanan;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB XIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pasal 55

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
1. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau- pulau Kecil, membawahi :
- a) Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan Perairan;
- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
- c) Seksi Pengawasan Perairan dan Pulau-pulau Kecil.
2. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan;
- b) Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
- c) Seksi Pemberdayaan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
- a) Seksi Pembinaan mutu dan pengolahan Hasil Perikanan;
- b) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil;
- c) Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha
4. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahi :
- a) Seksi Teknologi Budi Daya;
- b) Seksi Pembenihan;
- c) Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
- d. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB XIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pasal 57

- (1) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 58

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah unsur pemerintah daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XIV - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 59

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB XIV - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 60

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
1. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
- a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b) Seksi Teknologi dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- c) Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
2. Bidang Hortikultura, Membawahi :
- a) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
- b) Seksi Teknologi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
- c) Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura.
3. Bidang Perkebunan, membawahi :
- a) Seksi Teknologi dan Produksi Perkebunan;
- b) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- c) Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
4. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
- a) Seksi Sarana Pengelolaan Lahan dan Air;
- b) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
- c) Seksi Kelembagaan dan Permodalan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XIV - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB XIV - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 62

- (1) Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - DINAS KEHUTANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pasal 63

- (1) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XV - DINAS KEHUTANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pasal 64

- (1) Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB XV - DINAS KEHUTANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pasal 65

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
1. Bidang Planologi dan Perlindungan Hutan, membawahi :
- a) Seksi Planologi; dan,
- b) Seksi Perlindungan Hutan.
2. Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan, membawahi :
- a) Seksi Produksi Kehutanan; dan,
- b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
3. Bidang Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi :
- a) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan,
- b) Seksi Energi Baru dan Terbarukan.
4. Bidang Sumber Daya Mineral, membawahi :
- a) Seksi Pengusahaan Mineral, Batu Bara dan Air Tanah; dan,
- b) Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XV - DINAS KEHUTANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB XV - DINAS KEHUTANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pasal 67

- (1) Pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 68

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XVI - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 69

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang peternakan, kesehatan Hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
- e. P elaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB XVI - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 70

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan,
3. Sub Bagian Keuangan .
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
1. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
- a) Seksi Kesehatan Hewan;
- b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan,
- c) Seksi Obat Hewan, Alat dan Mesin Kesehatan Hewan.
2. Bidang Budi Daya ternak, membawahi :
- a) Seksi Pakan Ternak;
- b) Seksi Bibit Ternak; dan
- c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
3. Bidang Bina Usaha Peternakan, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Peternakan;
- b) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan,
- c) Seksi Sarana dan Prasarana Penunjang.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XVI - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB XVI - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 72

- (1) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD )
Pasal 73

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB XVII - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD )
Pasal 74

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dalam bentuk rincian tugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 75

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang- undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, Jenjang dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
BAB XIX - TATA KERJA
Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing- masing.
BAB XIX - TATA KERJA
Pasal 77

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XIX - TATA KERJA
Pasal 78

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dari Dinas Daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB XX - Paragraf 2
Pasal 79

Kepegawaian dan kepangkatan pada Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Eselonering
Paragraf 1
Dinas Daerah
BAB XX - Paragraf 2
Pasal 80

Eselonering pada Dinas Daerah adalah :
1. Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
2. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
3. Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b; dan,
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a .
Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
BAB XX - Paragraf 2
Pasal 81

Eselonering pada Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a; dan,
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.
Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah
BAB XX - Paragraf 2
Pasal 82

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan dan Kejuruan Negeri, adalah jabatan Struktural sebagai berikut :
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Kejuruan Jabatan Struktural Eselon IV.b;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SMA) Jabatan Struktural Eselon V.a;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Jabatan Struktural Eselon V.a.
- (2) Penetapan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Lanjutan dan Kejuruan, akan diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB XXI - PEMBIAYAAN
Pasal 84

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbersumber lain yang sah.
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85

Pejabat Struktural yang ada pada Dinas Daerah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
E R I Z O N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR : 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/2014)
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.