PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Berlaku: 6 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a.
vertikal; dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), merupakan instansi menegaskan bahwa Badan Nasional Narkotika provinsi dan Badan Narkotika kabupaten/kota sebagaimana Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Nasional Kabupaten / Kata berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan ayat (4) Pasal 65 Undangbahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa berdasarkan ayat (3) Pasal 65 Undang-Undang
- vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional menegaskan bahwa Instansi 31 Peraturan Presiden Noma 23 Tahun 2010 tentang -b. bahwa berdasarkan ayat ( 1) dan ayat (2) huruf b Pasal
- Mengingat:
BNN terdiri dari BNN Provinsi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK, maka dipandang perlu pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka melakukan penyesuaian Peraturan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Tapanuli Tengah, yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Nomor Repu blik Indonesia 1092); 1.
3. Kepegawaian, Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
Lembaran Negara Nomor 4844); Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
- 5062); 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); I Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
- Republik lndonesia Nomor 4593); egara omor 165, Tambahan Lembaran Tahun 2005 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Menet:apkan:
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATITAPANULITENGAH
MEMUTUSKAN:
TAPANULI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TAPANULI TENGAH. KABUPATEN DAERAH PERATURAN PENCABUTAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Togas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam ·sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3 Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwa.kilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5 Peraturan Daerah adalah peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 6 Otonorni daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rnasyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7 Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8 Peramgkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 9 Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- 10 Badan arkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah, yang selanjutnya disebut dengan BNKTI adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- 11 Sekretariat Sadan Narkotika Kabupaten adalah pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten Tapanuli Tengah yang disingkat dengan BNKTT.
- 12 Eselon adalah tingkat jabatan struktural.