PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang ]
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka untuk mengarahkan pembangunan
2. di Kabupaten Kubu Raya, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seirnbang, dan berkelanjutan, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pernbangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pernerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu penjabaran kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Menetapkan:
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036.
BAB I
Pasal 1

Dala.m Peraturan Daerah ini yang dirnaksud d.enga.n:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, t.empat manusia dan makhluk lain hidup, melalrukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
7. 1 1 . Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang rnerupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek adrninistratif dan/ a tau aspek fungsional.
17. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalarn satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km 2 (dua ribu kilometer persegi).
18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak­ anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pernisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat perrnukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam.
25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, perrnukiman, industri, pariwisata, dan peruntukan lainnya.
26. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonorni, sosial, budaya dan/ a tau lingkungan.
27. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Kawasan pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
29. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km 2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonorni.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonorni.
32. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang sating memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang­ kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan Jori dan jalan kabel.
34. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
35. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
36. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
38. Pelabuhan Sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai.
39. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
40. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
6. 41 . Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
42. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
43. Daerah Rawa yang selanjutnya disingkat DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
44. Daerah lrigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
f
45. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, serat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
46. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
47. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
48. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
49. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
50. Izin pemanfaatan ruang adalah J.ZJ.n yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
8. pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
52. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/ zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
53. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
54. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
56. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama.
57. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi d.engan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
58. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
59. Laban pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, katahanan dan kedaulatan pangan nasional.
60. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
61. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan.
62. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWP adalah Kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKW dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 2

Ruang lingkup RTRW kabupaten meliputi:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (I) RTRW kabupaten meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (2) RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup wilayah administratif:
- a. Kecamatan Sungai Raya;
- b. Kecamatan Kuala Mandor B;
- c. Kecamatan Sungai Ambawang;
- d. Kecamatan Terentang;
- e. Kecamatan Batu Ampar;
- f. Kecamatan Kubu;
- g. Kecamatan Rasau Jaya;
- h. Kecamatan Teluk Pakedai; dan
- i. Kecamatan Sungai Kakap.
- (3) Ibukota kabupaten berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya.
- (4) Batas wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak dan Kota Pontianak;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ke ta pang.
- (5) Peta administrasi kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 . 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
Pasal 4

- ( 1 ) Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor pertanian dan perikanan dengan pengembangan wilayah pesisir dan perkotaan yang bersinergi dengan sektor pengembangan agroindustri, perdagangan dan jasa, budaya serta sektor lain yang mendukung perkembangan kabupaten dan sebagai beranda depan Provinsi Kalimantan Barat.
Bagian Kedua
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
- a. pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis dengan memacu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah;
- b. pengembangan kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri;
- c. pengembangan kawasan yang berbasis perikanan;
- d. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sehingga menjadi kawasan yang produktif, aman, nyaman dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan;
- e. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan lokal;
6. f . pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;
- g. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- h. pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup melalui kajian terhadap lingkungan, dalam rangka penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan; dan
1. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga
<!-- formula-not-decoded -->
- ( 1 ) Strategi untuk pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis dengan memacu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. menetapkan pola pengembangan sistem pusat pertumbuhan wilayah sebagai dasar untuk mendistribusikan berbagai sarana dan prasarana pengembangan wilayah secara proporsional dan merata;
- b. meningkatkan aksesibilitas antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang memerlukan aksesibilitas untuk percepatan perk.embangannya terut.a.ma kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani atau relatif jauh dari pusat pertumbuhan yang telah ada dalam rangka mempercepat upaya pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal;
- d. mendorong perkembangan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan lainnya untuk peningkatan keefektifan dan efisiensi pelayanan terhadap wilayah di sekitarnya yang lebih lanjut dapat mendorong perkembangan wilayah perdesaan;
- e. meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara hingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap daerah­ daerah terpencil atau terisolir dengan diiringi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan;
- f. meningkatkan dan menjaga kelancaran transportasi yang menghubungkan daerah pesisir dan daerah pedalaman dalam rangka mendukung upaya peningkatan kegiatan produksi dan memperlancar kegiatan pemasaran hasil produksi serta mempersiapkan secara dini jalur utama evakuasi bencana;
- g. mengembangkan sistem transportasi arr dan pembangunan/ peningkatan dermaga-dermaga di wilayah Kabupaten;
- h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- i. meningkatkan sarana dan prasarana sistem pelayanan air minum;
- J. meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan kelistrikan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara interkoneksi yang menghubungkan kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten dan kota lainnya;
I
- k. mengembangkan energi altematif bagi wilayah yang sulit dijangkau dan terisolir; dan
- I. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolir.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sentra produksi hasil pertanian, dan pengolahan hasil pertanian, serta pemasaran baik tingkat desa, perkotaan maupun wilayah;
- b. mengembangkan pusat agropolitan;
- c. rnenetapkan kawasan agropolitan dan kawasan food estate;
- d. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan dan kawasan food estate; dan
- e. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional disertai dengan upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta pengembangan agrobisnis dan agroindustri di kawasan perdesaan.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan yang berbasis perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan minapolitan;
- b. mengembangkan perikanan tangkap;
- c. mengembangkan budidaya perikanan;
- d. mengembangkan pengelolaan hasil perikanan; dan
- e. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan untuk menunjang kawasan minapolitan dan kawasan perikanan tangkap.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sehingga menjadi kawasan yang produktif, aman, nyaman dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. menetapkan kawasan perkotaan;
- b. menetapkan kawasan metropolitan;
- c. menetapkan kawasan permukiman, industri, pergudangan, perdagangan dan jasa;
- d. menyusun peraturan zonasi (zoning regulation); dan
- e. mendorong optimalisasi perencanaan, pernanfaatan dan pengend alian pemanfaatan ruang kota.
- (5) Strategi pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui strategi :
- a. mengembangkan perdagangan dan jasa dengan dilengkapi dengan ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung kegiatan pariwisata;
- b. menyediakan ruang bagi kegiatan perdagangan informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal;
- c. mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala pelayanan lokal di setiap pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan;
- d. mewajibkan penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
- e. merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya;
- f. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk mengelola limbah cair, limbah 83 dan pengelolaan sampah secara 3R; dan
- g. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10 (sepuluh) persen dari luas lahan.
- (6) Strategi dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP);
- b. mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan pada setiap WPP;
- c. mengembangkan jalur pariwisata terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
- e. melestarikan nilai-nilai tradisi atau kearifan budaya masyarakat lokal beserta lingkungannya sebagai daya tarik wisata budaya;
- f. melestarikan kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai aset budaya daerah dan pariwisata;
- g. meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata pada kawasan konservasi, kawasan lindung, cagar alam, hutan produksi, dan perkebunan melalui pengembangan ekowisata; dan
- h. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dengan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan promosi bagi pengembangan pariwisata.
- (7) Strategi untuk peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis serta pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. memberikan arahan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya unggulan khususnya perkebunan dan pertambangan serta kegiatan budidaya yang potensial berkembang selaras dengan strategi pengembangan struktur ruang agar sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong perkembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
- c. membatasi perkembangan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30°/o (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- e. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan wilayah pesisir.
- (8) Strategi untuk pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui kajian terhadap lingkungan dalam rangka penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. menetapkan kawasan berfungsi lindung, yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung lainnya guna menjamin terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- c. mempertahankan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30%, (tiga puluh persen) dari luas wilayah, sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- d. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- e. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- h. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- i. mengembangkan kegiatan budidaya dan konservasi di kawasan rawan bencana;
- j. menetapkan kawasan strategis berfungsi lindung;
- k. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem di kawasan strategis berfungsi lindung;
- I. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- m. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan; dan
- n. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis berfungsi lindung dengan kawasan budidaya terbangun.
- (9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan khusus untuk pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan; dan
- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. sistem pusat kegiatan;
- b. sistemjaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran l.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kawasan.
7. ( 1 ) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurufa meliputi:
- a. PKN yaitu kawasan metropolitan Pontianak yang mencakup bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Sungai kakap);
- b. PKL meliputi Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar;
- c. PPK meliputi Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar), Terentang Hilir (Kecamatan Terentang), Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai) dan Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
- d. PPL meliputi Sungai Kerawang (Kecamatan Batu Ampar), Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya), Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Korek (Kecamatan Sungai Ambawang).
12. {2) Rincian sistem pusat kegiatan sebagaimana dim.aksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran 1 1 . 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Sistem Pusat-Pusat Kegiatan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 8

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 9

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. jaringan kereta api; dan
- c. jaringan sungai dan penyeberangan.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 1

1
- ( 1 ) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan;
- b. rencana pembangunan jembatan utama; dan
- c. jaringan prasarana Jalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. ruas jalan Supadio; dan
2. ruas jalan batas Kota Pontianak - Tayan (Akses Tayan), (Batas Kota Pontianak-Batas Kabupaten Sanggau).
- b. jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. ruas jalan Akses Jembatan Kapuas II;
2. ruas jalan batas Kota Pontianak - Sungai Kakap;
3. ruas jalan Sungai Raya;
4. ruas jalan Sungai Raya Dalam;
5. ruas jalan Pontianak Sungai Durian (Batas Kota Pontianak Sungai Durian);
6. ruasjalan Sungai Durian - Rasau Jaya; dan
7. ruas jalan lingkar kawasan metropolitan Pontianak (Outer Ring Road), mencakup Jembatan Kapuas III dan Jembatan Landak II (Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang).
- c. jaringan jalan lokal primer yakni jalan Kabupaten terdiri atas 13 (tiga belas) koridor meliputi:
1. Koridor Kecamatan Sungai Ambawang-Kecamatan Kuala Mandor B - perbatasan Kabupaten Landak;
2. Koridor Kecamatan Sungai Ambawang;
3. Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Terentang;
4. Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Rasau Jaya;
5. Koridor Kecamatan Sungai Raya -Kecamatan Sungai Kakap -Kecamatan Teluk Pakedai;
6. Koridor Kecamatan Rasau Jaya - Kecamatan Sungai Kakap;
7. Koridor Kecamatan Rasau Jaya - Kecamatan Kubu;
8. Koridor Kecamatan Kubu;
9. Koridor Kecamatan Kubu - Kecamatan Terentang;
10. Koridor Kecamatan Kubu - Kecamatan Teluk Pakedai;
15. 1 1 . Koridor Kecamatan Sungai Kakap;
12. Koridor Kecamatan Sungai Kakap - Pontianak;dan
13. Koridor Kecamatan Batu Ampar.
18. {3} Rencana pembangunan jembatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jembatan Kapuas III di Kecamatan Sungai Kakap;
- b. Jembatan Sungai Punggur Besar I, menghubungkan Parit Sarem Sungai Nipah;
- c. Jembatan Sungai Punggur Besar II, menghubungkan Rasau Jaya TeJuk Pakedai;
- d. Jembatan Sungai Bulan, menghubungkan Sungai Bulan-Jangkang Satu;
- e. Jembatan Sungai Kubu, menghubungkan Air Putih - Teluk Nangka;
- f. Jembatan Sungai Kapuas Kecil I, menghubungkan Sungai Asam­ Teluk Empening;
- g. Jembatan Sungai Kapuas Kecil II, menghubungkan Kali Ampok- Permata;
- h. Jembatan menghubungkan Sungai Bemban - Sungai Selamat; dan
1. Jembatan Sungai Landak, menghubungkan Desa Kuala Mandor A Kuala Mandor B.
- (4) Rencana pengembanganjaringan prasarana lalu lintas dan angkutanjalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. terminal angkutan penumpang tipe A yaitu Terminal Angkutan Lintas Batas Negara di Kecamatan Sungai Ambawang;
- b. terminal tipe 8 di Sungai Durian (Kecamatan Sungai Raya);
- c. terminal tipe C di Sungai Raya (Kecamatan Sungai Raya), Rasau Jaya Umum (Kecamatan Rasau Jaya), Sungai Kakap dan Punggur (Kecamatan Sungai Kakap);
- d. terminal tipe C yang akan dikembangkan yaitu di Kubu Padi dan Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor 8), Air Putih (Kecamatan Kubu), Lingga dan Pasak (Kecamatan Sungai Ambawang), Teluk Pakedai (Kecamatan Teluk Pakedai), dan Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya);
- e. prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Sungai Ambawang;
- f. Terminal angkutan barang di Kecamatan Sungai Ambawang; dan
- g. Jembatan Timbang di Kecamatan Sungai Ambawang.
- (5) Rencana pengembangan jaringan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan pelayanan angkutan jalan yang tidak termasuk dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Rincian jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 12

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api Kabupaten Kubu Raya - Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya - Tayan, yang melewati Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang; dan
- b. Stasiun kereta api di Kecamatan Sungai Raya (terkoneksi ke Bandara Supadio) dan di Kecamatan Sungai Ambawang [terkoneksi ke terminal tipe A Sungai Ambawang).
- (1) Rencana pengembangan jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. alur pelayaran untuk kepentingan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
- b. lint.as penyeberangan;
- c. pelabuhan sungai; dan
- d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran untuk kepentingan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, meliputi:
- a. alur pelayaran pada Alur Kelas Satu;
- b. alur pelayaran pada Alur Kelas Dua; dan
- c. alur pelayaran pada Alur Kelas Tiga.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi:
- a. lintas penyeberangan antar kabupaten;dan
- b. lintas penyeberangan dalam kabupaten.
- (4) Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan sungai Sungai Raya Km. 9,2 (kilometer sembilan koma dua) di Kecamatan Sungai Raya;
- b. Pelabuhan sungai Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya; dan
- c. Pelabuhan sungai/dermaga sungai dan/atau halte sungai akan dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelabuhan penyeberangan Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya;
- b. pelabuhan penyeberangan Parit Sarem di Kecamatan Sungai Kakap;
- c. pelabuhan penyeberangan Sungai Nipah di Kecamatan Teluk Pakedai;
- d. pelabuhan penyeberangan Pinang Baru di Kecamatan Kubu;
- e. pelabuhan penyeberangan Teluk Malike, Kecamatan Kubu;
- f. pelabuhan penyeberangan Jangkang Dua, Kecamatan Kubu;dan
- g. pelabuhan penyeberangan yang akan dikembangkan tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
- (6) Rincian jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf2 Sistem Jaringan Transportasi Laut
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 14

- ( 1 ) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. tatanan kepelabuhanan;
- b. pelabuhan laut yang akan dikembangkan;dan
- c. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a yaitu Pelabuhan Teluk Air Kecarnatan Batu Ampar sebagai pelabuhan pengumpul.
- (3) Pelabuhan laut yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b yaitu:
- a. Pelabuhan Laut Sungai Kakap di Sungai Kupah (Tanjung lntan) Kecarnatan Sungai Kakap; dan
- b. Pelabuhan Laut Terpadu Padang Tikar Kecarnatan Batu Ampar.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Teluk Air Selat Padang Tikar - Selat Karimata;
- b. Muara Sungai Kakap; dan
- c. Muara Kubu Sungai Kubu.
- (5) Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalarn Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 15

- ( 1 ) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Supadio (Kecamatan Sungai Raya) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOPJ, meliputi:
- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara, meliputi Kecamatan Sungai Raya;
- b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, rneliputi Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Ambawang dan Sungai Kakap; dan
- c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya dan Sungai Ambawang.
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 11.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Rencana pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( I) huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. transrnisi tenaga listrik; dan
- c. jaringan pipa minyak dan gas bumi,
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Kalbar 1 (2 x 100 MWatt) Parit Baru di Kecamatan Sungai Raya;
Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 17
- b. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) 20 MWatt (dua puluh megawatt) Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar; dan
- c. PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan energi terbarukan lainnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTI) meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi yang menghubungkan Kota Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Sungai Raya, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh, Sukadana dan Ketapang; dan
- b. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 84,03 KMS (delapan puluh empat koma no! tiga kilometer sirkit) di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c meliputi jaringan distribusi Natuna-Tanjung Api Pontianak - Palangkaraya, yang melewati Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang.
Paragraf 2
<!-- formula-not-decoded -->
- ( 1 ) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan kabel;
- b. sistem jaringan nirkabel;
- c. sistem jaringan satelit; dan
- d. sistem jaringan data dan internet.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu sistem jaringan kabel fixed plwne yang terse bar di wilayah kabupaten;
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pembangunan menara Base Tranceiver Station (BTS) bersama sesuai cell plan yang tersebar di wilayah kabupaten;
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dipancarkan antar perangkat telekomunikasi melalui satelit di wilayah kabupaten; dan
- (5) Sistem jaringan data dan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dijangkau di seluruh wilayah kabupaten.
f
- ( 1 ) Sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
- b. wilayah Sungai (WS) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR);
- c. Daerah Irigasi Permukaan (DI) kabupaten;
- d. prasarana air baku untuk air bersih; dan
- e. sistem pengendalian banjir,
- (2) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a jaringan sumber daya arr nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten terdiri atas:
- I . WS strategis nasional yaitu WS Kapuas; dan
2. DIR nasional terdiri atas 3 (tiga) DIR yang meliputi DIR Teluk Bayur, DIR Kubu Komplek dan DIR Kerawang Kompiek.
- b. jaringan sumber daya air provinsi yang terkait dengan wiiayah kabupaten meliputi DIR Provinsi, terdiri atas 9 (sembilan) DIR yaitu DIR Kapuas Kecil I, DIR Kapuas Kecil II, DIR Tebang Kacang, DIR Rasau Jaya I, II, III dan IV, DIR Jawi - Kalimas - Betutu, DIR Punggur Selat Kering, DIR Pinang Komplek, DIR Olak-Olak Kubu, DIR Teluk Nibung; dan
- c. jaringan irigasi rawa kewenangan kabupaten terdiri dari 64 (enam puluh empat) DIR yang tersebar di wilayah kabupaten.
- (3) Rencana pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) hurufb, meliputi:
- a. sungai besar mencakup Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar dan Sungai Landak; dan
- b. sungai kecil mencakup Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Dayak Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sapar, Sungai Kerawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayarn, Sungai Padu Ampat, Sungai Nibung, Sungai Tumiang (Kecamatan Kubu), Sungai di Jeruju Kiri (Kecamatan Batu Ampar).
- (4) DJ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. DI Bemban Barat, Kecamatan Kubu;
- b. DI Bemban Timur, Kecamatan Kubu;
- c. DI Baharu Ambawang, Kecarnatan Kubu;
- d. DJ Padu Empat, Kecamatan Batu Ampar;
- e. 01 Ence Manan, Kecamatan Batu Ampar;
- f. DI Nuri, Kecarnatan Batu Ampar;
- g. DI Samak, Kecamatan Batu Ampar; dan
- h. DI Radak, Kecamatan Kubu.
- (5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. intake air baku sistem jaringan air minum provinsi di kabupaten;
- b. jaringan pipa transmisi air baku provinsi melalui Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang;
- c. intake air baku kabupaten meliputi Sungai Kapuas dan Sungai Punggur Besar; dan
- d. Intake air baku kecamatan meliputi Gunung Ambawang {Kecamatan Kubu) dan Desa Batu Ampar (Kecamatan Batu Ampar).
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. normalisasi saluran/ sungai;
- b. pembangunan tanggul;
- c. perkuatan tebing sungai dan penanggulangan abrasi pantai; dan
- d. pernbangunan pintu pengatur air.
- (7) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
22. ( 1 ) tercantum dalam Lampiran 11.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 20

- ( 1 ) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistemjaringan air minum;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. sistem pengolahan air limbah.
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir regional dengan sistem sanitary landfill di Kawasan Metropolitan Pontianak;
- b. peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem control/sanitary landfill di Kecamatan Sungai Raya;
- c. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem control/ sanitary l a nd fill di Kecamatan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang;
- d. mengoptimalkan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Penampungan Sementara Terpadu diseluruh wilayah kecamatan;
- e. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbemya, melalui program 3R (reduce, reuse, recycle);
- f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
- g. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan;
- h. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan
- i. pengembangan altematif pembiayaan.
- (3) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, terdiri atas:
- a. jaringan air minum perkotaan menggunakan sistem perpipaan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, dan Kuala Mandor B;
- b. jaringan air minum perdesaan dikembangkan sistem air rrunurn perdesaan yaitu memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari mata air pegunungan, air tanah dan air sungai melalui sistem non perpipaan dan/ atau jaringan perpipaan sederhana;
;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
- d. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
- e. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya; dan
- f. pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
5. {4) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, yaitu:
- a. diarahkan pada daerah perkotaan, pararel dengan pembangunan jaringan jalan;
- b. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
- c. peningkatan pelibatan stakeholders;
- d. peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan; dan
- e. pengembangan alternatif pembiayaan.
- (5) Pengembangan sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, meliputi:
- a. peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah sistem setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem individual dan/atau komunal;
- b. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sistem terpusat ( o ff site) di kawasan perkotaan, terutama di kawasan perkotaan Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Sungai Kakap;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- d. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah; dan
- e. pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
BABV
RENCANA POLA RUANO WILAYAH
Bagian Kesatu
Urn um
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:
- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung Ambawang Kecil di Kecamatan Kubu;
- b. kawasan hutan lindung Gunung Ambawang Pemancing di Kecamatan Kubu;
- c. kawasan hutan lindung Gunung Teluk Air di Kecamatan Batu Ampar;
- d. kawasan hutan lindung Gunung Terjun Sungai Radak di Kecamatan Kubu;
- e. kawasan hutan lindung Sungai Haur-Munggulinang di Kecamatan Batu Am par;
- f. kawasan hutan lindung Pulau Berembang di Kecamatan Kubu;
- g. kawasan hutan lindung Pulau Beruang Simpang Cabai di Kecamatan Kubu;
- h. kawasan hutan lindung Betingan Tengah di Kecamatan Sungai Kakap;
- i. kawasan hutan lindung Pulau Karunia di Kecamatan Sungai Kakap;
- j. kawasan hutan lindung Pulau Limbung di Kecamatan Sungai Raya;
- k. kawasan hutan lindung Pulau Nyarnuk-Parit Kelabau di Kecamatan Sungai Kakap;
1. kawasan hutan lindung Pulau Panjang I dan Pulau Panjang 11 di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kubu;
- m. kawasan hutan lindung Pulau Panjang III dan Pulau Panjang IV di Kecamatan Batu Ampar;
- n. kawasan hutan lindung Pulau Perling di Kecamatan Kubu;
- o. kawasan hutan lindung Pulau Selat Tikus di Kecamatan Batu Ampar;
- p. kawasan hutan lindung Pulau Sepauk-Pulau Perupuk di Kecamatan Sungai Kakap;
- q. kawasan hutan lindung Padang Tikar di Kecamatan Batu Ampar;
- r. kawasan hutan lindung Padu Empat - Sungai Kerawang di Kecamatan Batu Am par;
- s. kawasan hutan lindung Sungai Ambawang di Kecamatan Sungai Raya;
- t. kawasan hutan lindung Sungai Bumbun di Kecamatan Batu Ampar;
- u. kawasan hutan lindung bakau Sungai Dampang-Teluk Pakedai di Kecamatan Teluk Pakedai;
- v. kawasan hutan lindung Sungai Jenu di Kecamatan Batu Ampar;
- w. kawasan hutan lindung Sungai Lebak-Sungai Kerawang di Kecamatan Batu Ampar;
- x. kawasan hutan lindung Sungai Mendawak di Kecamatan Terentang;
- y. kawasan hutan lindung Pulau Pinang di Kecamatan Sungai Raya;
- z. kawasan hutan lindung Pinang Luar di Kecamatan Kubu;
15. aa. kawasan hutan lindung Sungai Radak-Sungai Jenu di Kecamatan Batu Am par;
16. bb. kawasan hutan lindung Sungai Tebedak di Kecamatan Sungai Raya;
- cc. kawasan hutan lindung bakau Tanjung Prapat Muda di Kecamatan Batu Am par;
- dd. kawasan hutan lindung Sungai Radak di Kecamatan Batu Ampar; dan
19. ee. kawasan hutan lindung Gunung Padu Empat - Ence Manan di Kecamatan Batu Ampar.
Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 24

- (1) Kawasan yang mernberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan resapan air; dan
- b. kawasan bergambut.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a tercakup di dalam kawasan hutan lindung.
- (3) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 1 1 (sebelas) kesatuan hidrologis gambut (KHO), meliputi:
- a. KHO Batu Ampar-1;
- b. KHO Batu Arnpar-2;
- c. KHO Kuala Mandor;
- d. KHO Kubu;
- e. KHO Kubu-Terentang;
- f. KHO Sungai Ambawang;
- g. KHO Sungai Ambawang-Sungai Raya;
- h. KHO Sungai Kakap-Rasau Jaya;
- i. KHO Sungai Kapuas-Sungai Terentang;
- j. KHO Teluk Pakedai; dan
- k. KHO Terentang-Batu Ampar.
- (4) Fungsi lindung Ekosistem Oambut ditetapkan dengan kriteria:
- a. 30 ° / o (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut, serta terletak pada puncak kubah gambut dan sekitarnya;
- b. gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih;
- c. plasma nutfah spesifik dan/atau endernik;
- d. spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagairnana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi.
Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau/waduk;
- d. kawasan sek:itar mata air; dan
- e. kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan pesisir pantai yaitu di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar, dengan ketentuan jarak minimal 100 meter sepanjang tepian laut dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan yang dilalui oleh Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Punggur beserta anak sungainya, dengan ketentuan untuk sungai kecil masing-masing selebar 50 (lima puluh) meter dijadikan kawasan lindung pada kawasan non permukiman, dan selebar 10 (sepuluh) meter untuk sungai yang melewati permukiman yang berupajalan inspeksi;
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B;
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Batu Ampar, di daerah konservasi Gunung Padu Ampat dengan ketentuan garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter disekitar mata air;
- (6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkan di kawasan perkotaan dengan ketentuan minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
- (7) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya mencakup hutan kota di Kecamatan Sungai Raya, taman hutan rakyat di Kecamatan Kubu, Teluk Pakedai, dan Batu Ampar, dan kawasan pemakaman terpadu tersebar di setiap Kecamatan; dan
- (8) Rincian kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) tercantum dalam Lampiran 11.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 26

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi kawasan pantai berhutan bakau; dan
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar.
- (1) Kawasan berpotensi rawan bencana alarn sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 huruf e, meliputi:
- a. kawasan berpotensi rawan abrasi;
- b. kawasan berpotensi rawan gelombang pasang;
- c. kawasan berpotensi rawan banjir;
- d. kawasan berpotensi rawan angin puting beliung atau angin kencang; dan
- e. kawasan berpotensi rawan kebakaran.
- (2) Kawasan berpotensi rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan berpotensi rawan abrasi pantai terdapat di Kecarnatan Teluk Pakedai, Kubu, Batu Ampar dan Sungai Kakap; dan
- b. kawasan berpotensi rawan abrasi tebing sungai terdapat di Kecamatan Kubu, Sungai Kakap, Sungai Raya dan Rasau Jaya.
- (3) Kawasan berpotensi rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah kabupaten;
- (4) Kawasan berpotensi rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecarnatan Kuala Mandor B, Sungai Kakap, Sungai Raya, Terentang, Kubu, Teluk Pakedai, Rasau Jaya dan Sungai Ambawang;
- (5) Kawasan berpotensi rawan angin puting beliung atau angin kencang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecarnatan Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, Sungai Raya, Rasau Jaya, Teluk Pakedai dan Terentang; dan
- (6) Kawasan berpotensi rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan berpotensi rawan kebakaran hutan dan lahan terdapat di wilayah Kabupaten; dan
- b. Kawasan berpotensi rawan kebakaran perumahan dan permukiman terdapat di Kecarnatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang.
f
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan permukiman;
- h. kawasan peruntukan industri;
- i. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- J. kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 29

- ( 1 ) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi tetap;
- b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi Durian Sebatang (Kecamatan Batu Ampar);
- b. kawasan hutan produksi Sungai Ambawang (Kecamatan Sungai Ambawang);
- c. kawasan hutan produksi Sungai Memperigang -Sungai Peniti (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
- d. kawasan hutan produksi Tanjung Prapat Muda (Kecamatan Batu Ampar).
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Bumbun - Padu Ampat (Kecamatan Batu Ampar};
I
- b. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Kubu -Munggulinang (Kecamatan Kubu dan Batu Ampar);
- c. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Mandor (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
- d. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Memperigang (Kecamatan Kuala Mandor BJ.
4. {4) Kawasan perunt.ukan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi konversi Sungai Ambawang I (Kecamatan Sungai Raya dan Terentang);
- b. kawasan hutan produksi konversi Sungai Ambawang II (Kecamatan Sungai Raya dan Terentang); dan
- c. kawasan hutan produksi konversi Selat Sekh (Kecamatan Batu Ampar).
- (5) Rincian kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran 11.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
<!-- formula-not-decoded -->
Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Kubu, Terentang, Batu Ampar, Teluk Pakedai dan Rasau Jaya.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan pertanian hortikultura; dan
- c. kawasan petemakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan, yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
- b. kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) meliputi kawasan food estate yang akan dikembangkan pada
- l. kawasan Padu Ampat Kecamatan Batu Ampar;
2. kawasan Desa Kerawang Komplek Kecamatan Batu Ampar
3. kawasan Teluk Pakedai Kecamatan Teluk Pakedai;
4. kawasan Kakap Komplek Kecamatan Sungai Kakap; dan
5. kawasan Ambawang Komplek Kecamatan Kubu.
- c. Kawasan lahan pertanian Rice Estate di Kecamatan Kuala Mandor B.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan, dan Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya ditetapkan sebagai kawasan hortikultura ( horticulture park).
- (4) Kawasan perternakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan, dengan penghasil utama meliputi Kecamatan Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Sungai Raya, Kubu, Kuala Mandor B, Terentang, Batu Ampar dan Sungai Kakap.
- (5) Kawasan peruntukan pertanian dicadangkan seluas ± 80.000 ( delapan puluh ribu) Hektar untuk seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya
<!-- formula-not-decoded -->
Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan perkebunan kelapa sawit, tersebar di seluruh kecamatan;
- b. kawasan utama perkebunan karet, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kuala Mandor B dan Sungai Ambawang;
- c. kawasan utama perkebunan kelapa dalam, terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai dan Batu Ampar;
- d. kawasan utama perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B dan Batu Ampar; dan
- e. kawasan utama perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Rasau Jaya.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Perikanan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 33

- ( 1 ) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
- c. kawasan pengolahan ikan;
- d. kawasan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (UPP!); dan
- e. kawasan pelabuhan perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Sungai Kakap, Kubu dan Batu Ampar;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan;
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan minapolitan Batu Ampar, kawasan pengolahan terdapat di Desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, dan Sungai Jawi;
- b. kawasan minapolitan Kubu, kawasan pengolahan terdapat di Desa Dabung;
- c. kawasan minapolitan Sungai Kakap, kawasan pengolahan terdapat di Desa Sungai Kupah, Sungai Kakap, Sungai Rengas, Tanjung Saleh, dan Sepok Laut; dan
- d. kawasan minapolitan Teluk Pakedai, kawasan pengolahan terdapat di Desa Sungai Nibung, Teluk Gelam, Kuala Karang, dan Tanjung Bunga.
- (5) Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (UPP!) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d terdapat di Kecamatan Batu Ampar, Teluk Pakedai, Sungai Kakap dan Kubu;
- (6) Kawasan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Muara Kubu (Kecamatan Kubu).
Paragraf6 Kawasan Peruntukan Pertambangan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, merupakan bagian dari RTRW yang diperuntukan bagi kegiatan usaha pertambangan yang terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral; dan
- b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan berdasarkan potensi yang terdiri atas:
- a. Kawasan pertambangan mineral Jogam terdapat di seluruh wi!ayah kecamatan;
- b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di seluruh wilayah kecamatan; dan
- c. Kawasan pertambangan batuan terdapat di seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Kawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilayah Kecamatan Sungai Kakap.
- (4) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral dan kegiatan usaha minyak dan gas bumi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
- c. kawasan peruntukan transmigrasi.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan permukiman pada sistem pusat kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l);
- b. kawasan permukiman perkotaan yang diutamakan pengembangannya meliputi kawasan permukiman perkotaan Sungai Raya, Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar; dan
- c. pada perkotaan besar dan menengah, penyediaan pennukiman selain oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun dan yang berdiri sendiri, perbaikan kualitas pennukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal.
- (3) Kawasan peruntukan pennukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf b, tersebar di seluruh k.ecamatan di wilayah kabupaten yang tidak ditetapkan sebagai kawasan perkotaan;
- (4) Kawasan peruntukan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan di wilayah kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, terutama kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Kubu, Terentang, Teluk Pakedai, Batu Ampar dan Sungai Raya.
<!-- formula-not-decoded -->
Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri kecil, menengah dan besar meliputi seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten; dan
- b. kawasan industri diprioritaskan pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Batu Ampar, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, melipu ti:
- a. kawasan pengembangan pariwisata I; dan
- b. kawasan pengembangan pariwisata II.
- (2) Kawasan pengembangan pariwisata I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Terentang, Rasau Jaya dan Kuala Mandor B, yang terdiri atas:
- a. kawasan pengembangan wisata inti difokuskan sebagai wisata hiburan dan rekreasi, wisata religi, wisata konvensi dan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) dan wisata buatan; dan
- b. kawasan penyangga wisata difokuskan sebagai wisata agro, wisata minat khusus, wisata kuliner, wisata budaya, wisata sejarah dan ekowisata.
- (3) Kawasan pengembangan pariwisata 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecarnatan Sungai Kakap, Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai, yang terdiri atas:
- a. kawasan peng.embangan wisata inti difokuskan sebagai wisata bahari, wisata alarn, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata religi dan wisata sejarah; dan
- b. kawasan penyangga wisata difokuskan sebagai wisata agro, ekowisata, wisata pesisir, dan wisata buatan.
Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Lainnya
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 38

- (!) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 hurufj, terdiri atas:
- a. kawasan pusat pemerintahan;
- b. kawasan peruntukan perdagangan danjasa;
- c. kawasan peruntukan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- d. kawasan peruntukan pergudangan;
- e. kawasan peruntukan sarana dan prasarana olahraga; dan
- f. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Sungai Raya;
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdapat diseluruh kecamatan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang peraturan zonasi;
- (4) Kawasan peruntukan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) huruf c terdapat di seluruh kecamatan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang peraturan zonasi;
- (5) Kawasan peruntukan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh kecamatan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang peraturan zonasi;
- (6) Kawasan peruntukan sarana dan prasarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Sungai Kakap dan Rasau Jaya; dan
- (7) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan tersebar di seluruh wilayah kecamatan
BAB VI - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 39
Pasal 40

- ( 1 ) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , yaitu kawasan metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata.
BAB VI - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 39
Pasal 41

- ( 1 ) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem dan flora serta hutan kota;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
- f. rawan bencana alam.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (central business district, CBD) di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang;
- b. kawasan pengembangan pelabuhan terdapat di Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Kakap;
- c. KTM Rasau Jaya meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kubu, Sungai Raya dan Teluk Pakedai;
- d. kawasan wisata strategis di Kecamatan Sungai Kakap;
- e. kawasan minapolitan dengan sektor unggulan perikanan, terdiri dari:
1. minapolitan Batu Ampar meliputi Desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, Nipah Panjang, Batu Ampar, dan Sungai Jawi;
2. minapolitan Kubu rneliputi Desa Air Putih, Desa Kubu dan Desa Dabong;
3. minapolitan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Sungai Kakap, Sungai Kupah, Tanjung Saleh dan Sepok Laut; dan
4. minapolitan Teluk Pakedai meliputi Desa Sungai Nibung, Teluk Gelam, Kuala Karang, dan Tanjung Sunga.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan perlindungan bakau (mangrove) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, dan Teluk Pakedai.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 43

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.
5. ( 1 ) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Iindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri atas:
10. 1 . kawasan sekitar prasarana transportasi;
2. kawasan sekitar prasarana energi;
3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
5. kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 44

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 45

f
- ( 1 ) Ketentuan perizman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya; dan
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 46

- ( 1 ) lzin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdiri atas:
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
- d. izin mendirikan bangunan.
- (2) lzin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; dan
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih Ian jut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Ketentuan lnsentif dan Disinsentif
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 47

- ( 1 ) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) lnsentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pernanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
I
f
- ( 1 ) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan masyarakat umum;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang; dan
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 49

- ( 1 ) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
- a pemberian kompensasi;
- b. subsidi silang;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- d. publisitas atau promosi daerah.
- (2) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
- b. pengurangan retribusi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang dan urun saham;
- e. penyediaan prasarana dan sarana;
- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. kemudahan perizinan.
- (3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 50

- {l) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat ( 1 ) , dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
- b. pemberian pensyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
- c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
6. ( 1 ) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan pejabat berwenang;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan pejabat berwenang;
- d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
Bagian Kelima
Arahan Sanksi
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 52

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan/pembatalan izin;
- f. pembongkaran bangunan;
- g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- h. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 53

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur lebih Janjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 54

- ( 1 ) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
- (2) Togas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian kesatu
Hak Masyarakat
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 55

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang berhak:
- a. berperan serta dalam proses perencanaan dan penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- f. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- g. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 56

Setiap orang berkewajiban:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan; dan
- c. memberikan akses yang seluas-luasnya ke ruang yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 57

- ( 1 ) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.
Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 58

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:
- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai:
2. 1 . penentuan arah pengembangan wilayah;
2. potensi dan masalah pembangunan;
3. perumusan rencana tata ruang; dan
4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dapat berupa:
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/ atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugat.an ganti rugi kepada Pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 61

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, penzman, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam ha! menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan/atau
- e. mengajukan gugatan pembatalan izm dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 62

- ( 1 ) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis; dan
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah mernbangun sistem informasi dan dokum.entasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB IX - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 64

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 65
Pasal 66

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 65 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 67
Pasal 68

- ( 1 ) Jangka waktu RTRW kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas territorial negara dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 67
Pasal 69

- ( 1 ) Peruntukan kawasan hutan pada RTRW kabupaten mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi;
- (2) Dalam ha! terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya, terhadap bagian kawasan hutan tersebut mengacu pada ketentuan peruntukan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi yang masih berlaku;
- (3) Bagian kawasan hutan dalam wilayah kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam RTRW kabupaten yang akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi yang masih berlaku;
- (4) Terhadap kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemanfaatan ruangnya tidak boleh berubah sampai adanya ketetapan yang bersifat final; dan
- (5) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 67
Pasal 70

Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan memberikan tanda khusus berupa arsiran pada kawasan hutan yang belum disepakati berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 71
Pasal 72

- ( 1 ) Kawasan lindung yang didalamnya telah dilakukan kegiatan budi daya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung; dan
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang­ perundangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 73
Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal
'l&amp;
k[o,ernl:&gt;0"
2016
BUPATI KUBU RAYA,�
Diundangkan di Sungai Raya .
� No&lt;.0nb0' 201G
------------
C
�
Pada tanggal...
�
;.-
Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU�
· ·�
� - /RUSMAN ALI
F
-
KABUPATEN KUBU RAYA PROVINS! NOREG PE URAN DAERAH KALIMANTAN B RAT: 1" /2016
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal, agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan, demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang­ Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.
Ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.
Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkian perkembangan selama kurun waktu tertentu.
Ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan­ satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.
Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan Jainnya. Berkenaan dengan ha! tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya.
Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai ha! yang responsif (responsive planning), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan terse but diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenamya ada dua ha! yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi. Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (the right to be heard). Dalam praktek, pada dasamya dua aspek ini sating berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melaluijalur musyawarah.
Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat­ syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
Berdasarkan uraian diatas, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umurn yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat(l)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, !bu Kota Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat(l)

Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan dan berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat ( 1)

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah" kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan hidup" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri­ kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan hidup" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.Ayat (9)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Huruf aKawasan Metropolitan Pontianak terdiri dari Kota Pontianak yang merupakan kawasan inti beserta kawasan perkotaan lain di sekitarnya yang memiliki keterkaitan fungsional dengan wilayah Kabupaten Kubu Raya.HurufbCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1 1

Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan "jalan arteri primer" adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km (enam puluh kilometer) per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 1 1 (sebelas) meter; lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal; jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.## HurufbYang dirnaksud dengan "jalan kolektor primer" adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km (empat puluh kilometer) per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter; jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.## Huruf cYang dimaksud dengan "jalan lokal primer" adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km (dua puluh kilometer) per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

HurufaYang dirnaksud dengan "tatanan kepelabuhanan" adalah suatu sistem kepelabuhan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jerus penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.HurufbCukup jelas.I## Huruf cYang dimaksud dengan "alur pelayaran" adalah bagian dari perairan, baik yang alami maupun buatan, yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.Ayat (2)CukupJelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

HurufaYang dimaksud dengan "tatanan kebandarudaraan" adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.## HurufbYang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih memungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang didalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi Air Traffi c Seroices (ATS) route berdasarkan !CAO ANNEX 1 1 .## Ayat (2)Yang dimaksud dengan bandar udara pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/ atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.Ayat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat ( 1 )

HurufaYang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.## HurufbYang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum, disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan/atau ultra tinggi.Huruf cCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat(l)

Cukup jelas.Ayat (2)HurufaAngka 1Wilayah sungai strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat.Angka 2Daerah irigasi rawa yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat adalah daerah irigasi rawa yang luasnya 3.000 (tiga ribu] hektar atau lebih.HurufbCukup jeJas.HurufcCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Hurufa

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang merniliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.## HurufbKawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, dan mempertahankan ketersediaan sumber daya air.## Huruf cKawasan perlin.dungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan local Jainnya.## HurufdKawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nacional dan taman nacional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.## HurufeKawasan Rawan Bencana Alam, adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.##
PENJELASAN
Pasal 24

## Ayat (1)

Kawasan resapan air dan kawasan bergambut adalah jenis­ jenis kawasan lindung yang termasuk dalam kelompok kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.## HurufaKawasan resapan arr adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.;## Huruf bKawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai a.tau rawa.Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria:- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curarn atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.Sempadan Pantai tidak dideliniasi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.## Ayat (3)Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang rnernpunyai rnanfaat penting untuk rnernpertahankan kelestarian fungsi sungai.Sernpadan sungai ditetapkan dengan kriteria:- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lirna) meter dari kaki tanggul sebelah luar;- b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan- c. daratan sepanjang tepian sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.Sungai besar ditetapkan dengan kriteria luas DAS lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) hektar.Sempadan Sungai tidak dideliniasi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.## Ayat (4)Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.Kawasan sekitar danau a tau wad uk ditetapkan dengan kriteria:- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau- b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.## Ayat (5)Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang rnernpunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.## Ayat (6)Rencana pengembangan ruang terbuka hijau lebih lanjut akan diatur dalam rencana rinci kawasan perkotaan.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Hurufa

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.## HurufbKawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.## HurufcKawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan petemakan.## Huruf dCukup jelas.## Huruf eKawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung.## Huruf fKawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud pad at, cair a tau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,operasi produksi dan pasca tambang baik di wilayah daratan maupun perairan serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.## HurufgKawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri­ kehidupan dan penghidupan.## Hurufh## Cukup Jelas## Huruf iKawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.## Huruf jKawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.##
PENJELASAN
Pasal 29

## Ayat (1)

## HurufaYang dimaksud dengan kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.## HurufbYang dimaksud dengan kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.## Huruf cYang dimaksud dengan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lainfAyat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat {S)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat ( 1 )

Huruf aKawasan peruntukan pertanian selain dirnaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah/nasional juga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.HurufbCukup jelas.HurufcKawasan peruntukan petemakan adalah kawasan yang secara khusus di peru n tukkan untuk kegiatan petemakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.## Ayat (2)HurufaCukup jelasHurufbFood estate adalah suatu kawasan usaha skala besar di bidang agribisnis pangan yang terintegrasi baik secara horisontal maupun vertikal.HurufcCukupjelasAyat (3)Horticulture park adalah suatu kawasan budidaya hortikultura berbasis agribisnis dikelola secara terintegrasi dalam suatu manajernen.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukupjelas

Pasal33Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat ( 1 )

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat(l)

Cukup jelas.Ayat (2)HurufaCukup jelas.HurufbCukup jelas.## Huruf cKawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kavling tanah matang.Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri(Lisiba yang Berdiri Sendiri) adalah Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lainAyat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Ayat ( 1 )

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Huruf aCukup jelas.HurufbCukup jelas.HurufcKota Terpadu Mandiri Rasau Jaya yang selanjutnya disingkat KTM Rasau Jaya adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.HurufdCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Hurufa

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.fPeraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.## HurufbYang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izm pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Hurufa

Cukup jelas.HurufbCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah penggantian yang nilainya ditentukan dari hasil musyawarah antara pihak yang berkepentingan dan/atau berdasarkan harga standar setempat.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.```Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR .. 1� ..i••## { 8 1 8LAMPIRAN Il.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR f TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036## SISTEM PUSAT-PUSAT KEGIATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA| No | PKN | No | PKL | No | PPK | No | PPL ||------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Kawasan Metropolitan Pontianak (lJCJ 1) | 1. 2. 3. 4. | Sungai Kakap (I-IllJBJDJ2) Rasau Jaya (I- IIIJBJDJ2) Kubu (I-IIIJBJDJ2) Batu Ampar (l-IIIJBJDJ2) | 1. 2. 3. 4. | Padang Tikar Dua (Kee.Batu Am.par) Terentang Hilir (Kee. Terentang) Selat Remis (Kee. Teluk Pakedai) Kuala Mandor B (Kee. Kuala MandorB) | 1. 2. 3. 4. | Sungai Kerawang (Kee. Batu Ampar) Sungai Asam (Kee. Sungai Raya) Sungai Rengas (Kee. Sungai Kakap) Korek (Kee. Sungai Ambawang). |## Keterangan:- I - IV : Tahapan pengembanganA- Pereepatan pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan- AJ 1 PengembanganJpeningkatan fungsi- AJ2 Pengembangan baru- AJ3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsiB- Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis Otonomi Daerah- C : Revitalisasi dan pereepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional- CJ 1 PengembanganJpeningkatan fungsi- CJ2 Pengembangan baru- CJ3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsiD- Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi beneana- DJ 1 Rehabilitasi kota akibat beneana alam- DJ2 Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis mitigasi beneana- E : Revitalisasi dan pereepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi- EJ 1 PengembanganJpeningkatan fungsi- EJ2 Pengembangan baru- E J 3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsiBUPATI KUBU RAYA�roiundangkan di Sungai R�aPada tanggal. .. f.- � ... �.. �b9- 20!6 CPit SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN KUBU RA YACOANPRASETYOLEMBARAN OAERAKABUPATEN KUBU RAYATAHUN.A-.�.(�Renca.na Tata RuNOMORf..g Wilayab Kabupaten Kubu Raya Tabun 2016-2036:::,.s;\_\_,,\_\_fRUSMAN ALI--:,-f 'L/\11,{f'I� IT.2 PERATU� DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 'f TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036## JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN## A. SISTEM JARINGAN JALAN## 1. Jaringan Jalan Arteri Primer (Nasional)| No | Ruas Jalan | Panjang Ruas (KM) | Keterangan ||------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Jalan Supadio | 10 | Akses Bandar Udara Supadio || 2 | Jalan Batas Kota Pontianak - Tayan (Akses Tayan) | 60 | Pontianak - Sungai Am bawang - Sanggau (Jalan Trans Kali.man- tan, Poros Tengah) |## 2. Jaringan Jalan Kolelr:tor Primer (Provinsi)| No | Ruas Jalan | Keterangan ||------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|| 1 | Ruas Jalan Akses Jembatan Kapuas ll | K2 || 2 | Ruasjalan batas Kota Pontianak - Sungai Kakap | K2 || 3 | Ruas Jalan Sungai Raya | K2 || 4 | Ruas Jalan Sungai Raya Dalam | K2 || 5 | Ruas Jalan Pontianak-Sungai Durian | K2 || 6 | Ruas Jalan Sungai Durian - Rasau Jaya | K2 || 7 | Ruas Jalan Lingkar Kawasan Metropolitan Pontianak (Outer Ring Road), mencakup Jembatan Kapuas III dan Jembatan Landak II. | K2 |## 3. Jaringan Jalan Lokal Primer (Kabupaten)| No | Koridor | RuasJalan ||------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Koridor Kecamatan Sungai Ambawang - Kecamatan Kuala Mandor 8 - perbatasan Kabupaten Landak. | a.Ruas Mega Timur - Kuala Mandor 8 - Sungai Enau - Kubu Padi - perbatasan Kecamatan Mandor (Kabupaten Landak); dan b.Sungai Enau - Retok - perbatasan Kecamatan Sebangki (Kabupaten Landak). || 2 | Koridor Kecamatan Sungai Ambawang | Ruas Jalan Ampera - Durian- Simpang Kanan-Puguk-Bengkarek- Pasak Piang-Pasak - Korek. || 3 | Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Terentang | a. Ruas Kuala Dua - Sungai Asam - Suka Lanting - Teluk Empening - Permata - Terentang Hilir; dan b. Ruas Jalan Kapur - Kumpai - Tebang Kacang - Sungai Asam - Kali Amook - Radak Dua. || No | Koridor | Ruas Jalan ||------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4 | Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Rasau Jaya | a. Ruas Jalan Wonodadi Dua - Kuala Dua-Hutan Kota-Bintang Mas Satu; b. Ruas Jalan Supadio - Sekunder C; c. Jalan Parit H. Mukhsin; dan d. Ruas Sungai Asam - Sungai Bulan-Rasau Java. || 5 | Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Sungai Kakap - Kecamatan Teluk Pakedai | Ruas jalan Sungai Raya Dalam - Punggur - Parit Sarem - Sungai Nipah - Selat Remis - Tanjung Bunga. || 6 | Koridor Kecamatan Rasau Jaya - Sungai Kakap | a. Ruas Rasau Jaya -Parit Sarem; dan b. Ruas Sekunder C - Punggur. || 7 | Koridor Kecamata.n Rasau Jaya - Kecamatan Kubu | Ruas Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan - Jangkang Satu - Jangkang Dua - Teluk Nangka - Kubu. || 8 | Koridor Kecamatan Kubu | a. Ruas Lingkar Kota Kubu; b. Ruas Olak-Olak Kubu - Peli ta Jaya - Dabong; dan c. Ruas Seruat Tiga - Seruat Dua - Mengkalang - Dabong. || 9 | Koridor Kecamatan Kubu - Kecamatan Terentang | a. Ruas Jalan Teluk Nangka - Sungai Dungun - Teluk Bayur - Teluk Empening - Permata- Terentang Hilir; b. Ruas Terentang Hilir-Terentang huJu-Sungai Dungun-Teluk Nangka; dan c. Ruas Radak Dua-Radak Baru- Terentang Hulu-Sungai Terus. || 10 | Koridor Kecamatan Kubu - Kecamatan Teluk Pakedai | a. Ruas Air Putih - Ambawang - Sungai Bemban - Sungai Selamat - Seruat Tiga - Sepakat Baru-Teluk Gelam; b. Ruas Sungai Nipah - Sungai Deras - Pinang Luar - Kampung Baru - Air Putih; dan c. Ruas Seruat Tiga - Seruat Satu - Tanjung Bunga. || 11 | Koridor Kecamatan Sungai Kakap | a. Ruas Sungai Kakap - Punggur; b. Ruas Sungai Kupah-Tanjung lntan- Jeruju Besar- Sungai ltik- Pasar Kakap; c. Ruas Jalan Cendana - Parit Penjara; dan d. Ruas Jalan Parit Keladi. || 12 | Koridor Kecamatan Sungai Kakap - Kota Pontianak | a. Ruas Punggur - Kota Baru; b. Ruas Nipah Kuning - Jeruju Besar - Sungai Itik-Kakap. || 13 | Koridor Kecamatan Batu Ampar | a. Ruas Padang Tikar - Medan Mas- Nipah Panjang-Teluk Nibung- Batu Ampar; || No | Koridor | RuasJalan ||------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | b. Ruas Padang Tikar Dua - Padang Tikar Satu - Tasik Malaya - Sungai Besar - Sungai Jawi - Ambarawa - Tanjung Harapan; dan e. Ruas Batu Ampar - Padu Ampat - Karang Anyar; dan d. Ruas Jalan Sungai Kerawang - Sumber Agung- Muara Tiga. |## B. JARINGAN PRASARANA LALU LINTAS DI KABUPATEN KUBU RAYA| No | Simpul Jaringan Jalan Transportasi Nasional dan Provinsi | No | Simpul Jaringan Jalan Transportasi Kabupaten ||------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Terminal Angkutan Penumpang Tipe A (Terminal ALBN) Sungai Ambawang (1) | 1 | Terminal Tipe C Sungai Raya (Kee. Sungai Raya), Rasau Jaya Umum (Kee. Rasau Jaya), Sungai Kakap dan Punggur (Kee. Sungai Kakap) (1) || 2. | Terminal Tipe B Sungai Durian (Keeamatan Sungai Raya) (1) | 2 | Terminal Tipe C yang akan dikembangkan di Kubu Padi dan Kuala Mander B (Kee. Kuala Mander B), Air Putih (Kee. Kubu), Lingga (Kee. Sungai Ambawang), Teluk Pakedai (Kee. Teluk Pakedai), dan Sungai Asam (Keeamatan Sungai Raya) (2) || | | 3 | Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Keeamatan Sungai Ambawang (2) || | | 4 | Terminal angkutan barang di Keeamatan Ambawang (2) || | | 5 | Jembatan Timbang di Keeamatan Sungai Ambawang (2) |Keterangan:1. Pemantapan2. Pengembangan dan/atau Pembangunan,--Diundang�an di Sungai �Pada tanggal..:?:� �i:,er- 2016Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RA �BUPATI KUBU RAYA � \....Rencana Tata uang Wllayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036LAMPIRAN U.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR f TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANO WJLAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036## SISTEM JARINGAN SUNGA! DAN PENYEBERANGAN## A. JARINGAN TRANSPORTASI SUNGA! DI KABUPATEN KUBU RAYA| No | Sistem Jaringan Transportasi Sungai Provinsi | No | Simpul Jaringan Transportasi Sungai Kabupaten ||-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 || 1. 2. | Pelabuhan sungai Sungai Raya KM 9,2 (Kee. Sungai Raya) (1) Pelabuhan sungai Rasau Jaya (Kee. Rasau Jaya) ( 1) | 1 | Pelabuhan sungai/dermaga dan/atau halte sungai akan dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kubu Raya |## B. JARINGAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KUBU RAYA| No | Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Pada Jalan Nasional | No | Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Pada Jalan Provinsi | No | Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Pada Jalan Kabupaten ||------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Lintas antar kabupaten a. Rasau Jaya - Teluk Batang (1) b. Sungai Rengas - Wajok (Kab. Pontianak) (2) c. Teluk Batang - Dabung (2) d. Muara Tiga (Batu Ampar) -Teluk Batang (2) | 1 | Lintas dalam kabupaten a. Parit Sarem - Sungai Nipah (1) b. Rasau Jaya - Pinang Baru ( 1 J c. Teluk Malike - Jangkang II (2) d. Kelang (Kubu) - Padang Tikar (2) | 1 | Lintas dalam kabupaten a. Sungai Durian - Sungai Ambangah (2) b. Sungai Asam - Teluk Empening (2) c. Dabung (Kubu) - Padang Tikar (Batu Ampar) (2) d. Sungai Bemban - Sungai Selamat (2) e. Kubu - Olak-olak Kubu (2) f. Air Putih - Olak-olak Kubu (2) g. Teluk Gelam - Sepakat Baru (2) |Keterangan:1. Pemantapan2. Pengembangan/PembangunanDiundangkan di Sungai RIDePada tanggal..�.�----�····· mber 20lGPit SEKRETARIS O�ERAH KABUPATEN KUBU RA YA.,...-BUPATI KUBU RAYA �c-•ODANLEMBARAN DAETAHUN •.• � � - -PRASETYOKABUPATEN KUBU RAYAN OM O R. � ?: ,...\_\_FRUSMAN AL;-f •Rencana Tata Ru g Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036LAMP IRAN lI .4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WfLAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036## SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT## I. TATANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN KUBU RAYA| No | Tatanan Kepelabuhan | Fungsl | Pelabuhan ||------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Nasional | Pelabuhan Pengumpul | Pelabuhan Teluk Air (Kecarnatan Batu Ampar) (1) || 2 | Nasional | Pelabuhan Utarna | Pelabuhan Laut Sungai Kakap (Tanjung Intan) di Sungai Kupah (Kecamatan Sungai Kakap) (2) || 3 | Nasional | Pelabuhan Pengumpul | Pelabuhan Laut Terpadu Padang Tikar (Kecarnatan Batu Ampar) (2) |## II. ALUR PELAYARAN DI KABUPATEN KUBU RAYA| No | Alur Pelayaran Nasional ||------|------------------------------------------------------------|| 1 | Pelabuhan Teluk Air - Selat Padang Tikar - Selat Karimata; || 2 | Muara Sungai Kakap; dan || 3 | Muara Kubu Sungai Kubu. |## Keterangan:- l. Pemantapan2. PengembanganBUPATI KUBU RAYA �Olundangkan di Sunga�;i�ber za; Pada \angga\..� . Pit SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN KUBU RA Y AODANG PRASETYOL�SARAN DAERAKABUPATEN KUBU RAYATAHUN .•••J-0� ······-NOMORr.;-LAMP[RAN n.s PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WrLAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036## SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA## I. TATANAN KEBANDARUDARAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA| No | Tatanan Kebandarudaraan | Funpi | Bandar Udara ||------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|| 1 | Nasional | Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder | Bandar Udara Supadio di Sungai Raya (1) |Keterangan:1. Pemantapan2. PengembanganDlundangkan di Sunga;J,� 2 0!(, Pod• t1n��s1..;� . Pit G�K�i •·Rir • "' ,t..BUPATEN KUBU RAYi,001&gt;.NG PRASETYO Ulr,!l!ARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RA Y A. lAl-tUN.�..! .·. - . . · NOMOR..1 -LAMPIRAN 11.6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR { TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036## SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR## A. Daerah Irigasi Rawa Nasional di Kabupaten Kubu Raya| No | Rama Daerah Rawa | Luas Potensial (Ha) ||------|------------------------|-----------------------|| 1 | DIR. Teluk Bayur | 4.5 || 2 | DIR. Kubu Komplek | 3.688 || 3 | DIR. Kerawang Kornplek | 4.5 |## B. Daerah Irigasi Rawa Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kubu Raya| Ro | Rama Daerah Rawa | Luas Potensial (Ha) ||------|-----------------------------------|-----------------------|| 1 | DIR. Kapuas Kecil I | 2.114 || 2 | DIR. Kapuas Kecil II | 2.125 || 3 | DIR. Tebang Kacang | 1.563 || 4 | DIR. Rasau Jaya I, II, III dan IV | 2.15 || 5 | DIR. Jawi- Kalimas - Betutu | 2.055 || 6 | DIR. Punggur Selat Kering | 1.432 || 7 | DIR. Pinang Komplek | 1.356 || 8 | DIR. Olak-Olak Kubu | 1.695 || 9 | DIR. Teluk Nibung | 1.07 |## C. Daerah Irigasi Rawa Kabupaten Kubu Raya| Ro | Rama Daerah Rawa | Luas Potensial (Ha) ||------|----------------------------|-----------------------|| 1 | DIR. Air Putih | 100 || 2 | DIR. Ambangah | 700 || 3 | DIR. Arnbarawa | 150 || 4 | DIR. Arus Deras | 250 || 5 | DIR. Bemban | 150 || 6 | DIR. Betuah | 20 || 7 | DIR. Biong | 20 || 8 | DfR. Dabung | 420 || 9 | DIR. Durian | 50 || 10 | DIR. Dusun Obyek S. Durian | 200 || 11 | DIR. Gunung Tamang | 150 || 12 | DIR. Jalo | 20 || 13 | DIR. Jangkang I + II | 493 || 14 | DIR. Jawa Tengah | 50 || l!lo | l!lama Daerah Rawa | Luaa Potensial (Hal ||--------|------------------------------|-----------------------|| 15 | DIR. Kapuas Kecil Ill | 610 || 16 | DIR. Kapur | 150 || 17 | DIR. Korek | 25 || 18 | DIR. Kuala Dua | 150 || 19 | DIR. Kuala Karang | 500 || 20 | DIR. Kuala Mandor A | 250 || 21 | DIR. Kuala Mandor 8 | 200 || 22 | DIR. Kubu Padi | 100 || 23 | DIR. Lais | 50 || 24 | DIR. Lingga | 100 || 25 | DIR. Lintang Batang | 20 || 26 | DIR. Loncek | 150 || 27 | DIR. Mengkalang | 150 || 28 | DIR. Nipah Panjang | 947 || 29 | DIR. Padang Tikar | 150 || 30 | DIR. Padang Tikar I | 150 || 31 | DIR. Padang Tikar II | 150 || 32 | DIR. Pancaroba | 50 || 33 | DIR. Pancaroba Sungai | 50 || 34 | DIR. Pasak | 25 || 35 | DIR. Pasak Piang | 50 || 36 | DIR. Puguk | 50 || 37 | DIR. Pulau Limbung | 60 || 38 | DIR. Pulau Nyamuk | 100 || 39 | DIR. Radak I + II | 962 || 40 | DIR. Retok | 50 || 41 | DIR. S. Jawi | 150 || 42 | DIR. Selat Remis | 250 || 43 | DIR. Sepuk Keladi | 100 || 44 | DIR. Sepuk Laut | 100 || 45 | DIR. Sepuk Perupuk | 100 || 46 | DIR. Simpang Kanan | 50 || 47 | DIR. Suka Maju | 150 || 48 | DIR. Sungai Ambawang Kuala | 25 || 49 | DIR. Sungai Bulan | 474 || 50 | DIR. Sungai Enau | 100 || 51 | DIR. Sungai Nibung | 250 || 52 | DIR. Sungai Nipah | 563 || 53 | DIR. Sungai Selamat · Seruat | 80 || 54 | DIR. Sungai Tempayan | 250 || No | Kama Daerah Rawa | Luas Potensial (Ha) ||------|----------------------|-----------------------|| 55 | DIR. Tamang | 100 || 56 | DIR. Tanjung Bunga | 250 || 57 | DIR. Tanjung Harapan | 150 || 58 | DIR. Tanjung Saleh | 300 || 59 | DIR.Tapah | 50 || 60 | DIR. Tasik Malaya | 150 || 61 | DIR. Teluk Gelam | 25 || 62 | DIR. Teluk Kapuas | 80 || 63 | DIR. Teluk Lerang | 20 || 64 | DIR. Terentang | 424 |## D. Daerah Irigasi Kabupaten Kubu Raya| No | llama Daerah Irigasi | Luas Potenisl (Ha) ||------|------------------------|----------------------|| 1 | DI. Baharu Ambawang | 760 || 2 | DI. Bemban Barat | 560 || 3 | DI. Bemban Timur | 600 || 4 | DI. Ence Manan | 450 || 5 | DI. Nuri | 250 || 6 | DI. Padu Empat | 490 || 7 | DI. Samak | 250 || 8 | DI. Radak | 450 |t'--'Diuildangkan di Sungai Raya Pada tanggal...� ... �ber ZCill&gt; Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU R.ffl2••8 1LAMP!RAN ll.8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR f TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG W!LAYAH KABUPATEN KUBU RAYA T AHUN 2016-2036## KAWASAl'l PERLINDUNGAN SETEMPAT DI KABUPATEN KUBU RAYA## A. Kawasan Sempadan Pantai| No | Lokasi | Kecamatan | Keterangan ||------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Kawasan Pesisir Pantai | a. Kecamatan Sungai Kakap; b. Kecamatan Teluk Pakedai; c. Kecamatan Kubu; dan d. Kecamatan Batu Ampar. | Minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat |## B. Kawasan Sempadan Sungai| No | Wilayah Sungai | Rincian | Keterangan ||------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Sungai Besar | SungaiKapuas,SungaiKapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, Sungai Landak | Masing - masing selebar lOOm || 2 | Sungai Kecil | Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Dayak Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sapar, Sungai Kerawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Kelabau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Ampat dan Sungai Nibung. | Masing-masing selebar 50 meter dijadikan kawasan lindung pada kawasan non pemukiman dan selebar 10 meter untuk sungai yang melewati pemukiman yang berupa jalan inspeksi |## C. Kawasan Sekitar Danau/ Waduk| ll'o | Lokaai | Kecamatan | Luas (Ha) ||--------|---------------|----------------|-------------|| 1 | Danau Kongsi | Kuala Mandor B | ±. 7 || 2 | Danau Bentala | Kuala Mandor B | ±. 60 |## D. Kawasan Sekitar Mata Air| ll'o | | Lokaal Kecamatan | Luas (Ha) ||--------|---------------------------------|--------------------|-------------|| 1 | Kawasan Konservasi Gunung Empat | Padu Batu Ampar | ± 671 |Diund•no•an di Sungai RayaPa•· ·,1l:J ... � . � b0'" 2016Ptt�.,.�c .;,RiS nAEP.AH KABllP�TEN KUBU RA'ffl.LAMPIRAN Il.9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANO WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036## KAWASAN PERUNTUKAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN KUBU RAYA| No | Hutan Produbi | Keca.matan ||------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|| 1 | Hutan Produksi Tetap: a. kawasan hutan produksi Durian Sebatang | Kecamatan Batu Ampar || 1 | b. Kawasan Hu tan Produksi Sungai Ambawang;dan | Kecamatan Sungai Ambawang || 1 | c. kawasan hutan produksi Memperigang-Sungai Peniti Sungai | Kecamatan Sungai Ambawang || 1 | d. kawasan hutan produksi Tanjung Prapat Muda | Kecamatan Batu Ampar || 2 | Hutan Produksi Terbatas: a. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Bumbun - Padu Ampat | Kecamatan Batu Ampar || 2 | b. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Kubu - Munggulinang | Kecamatan Kubu dan Batu Ampar || 2 | c. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Mandor | Kecamatan Kuala Mandor B || 2 | d. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Memperigang | Kecamatan Kuala Mandor B || 3 | Hutan Produksi dapat Di.konversi a. Kawasan Hutan Produksi Konversi Sungai Ambawang I | Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang || 3 | b. Kawasan Hutan Produksi Konversi Sungai Ambawang II | Kecamatan Sungai Ambawang || 3 | c. Kawasan Hutan Produksi Konversi Selat Sekh | Kecamatan Batu Ampar |Olundangkan di Sungai RayaPada tanggal..� ..�ber 20lJ.Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPA.TEN KUBU RA Y A -ODAN PRASETYOLEM8ARAN DAERAKABUPATEN KUBU RAYATAHUN ..• . J � Q . ! iNOMOR .. 1:---···············81&lt;;:i::,OJ�"'zp.. �!,: "'OJ "'::, 0�;:;���Q-� � "'"e: � o:: � �-o "' 0 N "' � 0 N � � &lt; � ::, OJ � z "' !,: c, ::, � � � � o � ::, 0:: ;: &lt; Eo «�� � � � �...l P.. Z E- �## IO (') c N · IO ... c N II!; � &lt; � :::i ! II!; Iii � t � � � i 0 � Po, � Q �'° ., 0 � '° ... 0 N = � "' .. � I&gt;: " ... " :,: Cl .. � ... " � :,: � � ::l i!I .. � &amp;! .. .. .. "' .. 8 Cl .. I&gt;:| i "!" � i ::. '? � � & g � I I � u ... ... "' " � ... i 0 § ... .. � ... � .. ... � ... ... � ... ... 0 « ..0 | | | | | | | :a ,S " � ::;; ..0 < | "' .:, � ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| a . 1 1 M it .. J . a � " i:l ., | ;:1 ;;s ,:: .g ,:: i 3 ..0 ;;s .c .. � ::l � .s .. 0 "' | :a :a ,S ,S " " .. .. ::;; " ..0 .8 < " " 0 ,:: ,:: 0.. § "' § af "C ;,... "C ;,... . .. . .. "' "' "' "' ... . ;;s ... . ;;s ,:: ..0 ,:: ..0 o ;;s o ;;s ::l � " ,:: .. . .s � � � 0 ,:: | :a ,S " ] � " 0 ,:: 0.. § af "C ;,... . .. "' "' ... . ;;s ,:: ..0 o ;;s " ,:: .. . .s -g 0 ,:: | § � "C .. "' "' ;;s f- ..0 • ;;s t3� " .0 .. .. .s ,:: � :a .g� " .. 0.. " �.g Cl ,:: | ;:1 ..0 ;;s ,:: � :a "" c ;:1 ..0 ;:1 .c .. � ::i .. .s tu' 0 "' | ;;s ..0 ;;s ,:: .0 .. ,:: :a "" c ;:1 ..0 ;;s .c .. " 0.. ::i .. .s tu' 0 "' | " 0 ,:: 0.. § . "C .. . tu' "' "' ... _ ;;s ,:: ..0 o ;;s " ,:: "' . .s -g 0 ,:: | .0 .. ,:: :a 1if' "C "C "' § f- " ci 0.. o ::i �.5 .s O O l a " .. af ,S tu' -0 · 111 � 8. ii ::, 0.,.0 ..0 .. " ;;s '° � ::,::: || | .0 .. ,:: 0 Cl � | .0 .0 .. � .. ,:: 0 o ] If Cl 2 � � -c | .0 .. .. ,:: ] §l 2 � � | .0 .. ,:: 0 Cl � | .0 .. ,:: 0 Cl 0.. < | .0 � 0 Cl � | .0 .. .. ,:: ] §l 2 � � | .0 .. IO ,:: "' 0 0 Cl � 0.. IO ... < 0 N || 1 ... .3 | 3 ..0 ;;s ,:: u " i'5.. ,§ � � | . :. .. 0. tu'� .. tu' ..., ..., " a ;:1 ! � ! "' . "' ;;s • ..0 � ;;s <.l " ,:: ,:: ,:: | a .. Cl u " ,:: _ ;;s ..0 :;l :. . 0. � � | g . ,:: � • ,:: Cl bO.af ... ii:" B -c .g ... c " :a e:. " -a ::;; � 0.. � f- .>: .. II • ;;s al " - ;;s � � � � :,: | .. .,. it,��i al ;;s ;;s - ,:: � ::::, � � . ll § :a � ,:: "C -c �- ,l Cl . . Cl CD .. .. . 'a ... ... ll o o 0.. 0 ,::, "d ;;s "C -a ia ia ..0 :a :;l ::;; o.. ::;; ::;; | .; t ��- Cl e>: � .. . .. . .. .. ;,... "" as c eio iii o:: ::l c ·a VJ " "C "" VJ " c � .; � ;;s i'5.. " VJ ,:: | o:i • � .. . .. 0 "C ,:: � "C " • :a -a "" . ..0 ::;; "- B � � .. .,. c '"') al ;;s " - .. ... � � � ;:1 ii ill 3 � � � "' "' VJ | .. - .,. oi � . ;,... � � t1 .. &1 - � � � ""· .. � :a .a '"' g: r� §� :� .. =- � i� t ! . ij � ! " ,:: � " "' � ..0 t � i j . " a :,: ! VJ J J � � a " .!l ... .I .. ... " � || • s ... ::, l e ... | u " a. b al -� .. " f- :a c � :a ..0 8 " 0.. .,: | :a ·a i "C g; la c "" " :. t:. .s 8 i� -� j :a o � i � "".,. :a � F !! :a ..0 0. 8 § 0 "C " 8 - � � � "" ;:1 5 .s 0.. 0.. f- "- e ,,.; .; | "' .. .. :a ·a i� � � C a. !! � bO u ·- -� s t ra -� -� I 0. a. :a c ·- 8 O e- tii0-8 c OJ s @ � S a. " ..o o. u :S � 8 � S � " 8 -� .. " bQ :I C,1)- a 5 .s § § .,. "- e .,. -c r.: | � i ] " 0 " ... "' � :a • " l. c " "' ! ii "" c § � � ;;s ..0 �"' a :. c 5 &� " " ... ... .; | u " 0. b al .s � � :a "" :a ..0 e 1il, c � ..; | ti al :,: :a " � :a ..0 8 � .,: | "' .. :a la c .c . � � :a c i j bO u ·- .s e e- � -� I 8. a. :a g ·e- bl)� c u ii � 8 a. ..0 0. "1 :, e 8 .; s u ... al bO ::s II/- 5 .s a a "- e .,. ,, ,,.; | � � "' :,: =- .i � .>: 'il " .. ... � ill .. � ill � ::l !, • 15. :a l. i § "C � c :a :a " � .. � � r "" .. ]1! � � '"' r. e .. .. " " Ji � a 0.. a.· " ... ... ..; ... || ci II: | | | | ... | | | | " " " � |"'I..°''-----------"N�·�-----'-�N�·�-----------------------------��~|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------|| 9� Ol | Cl Cl 00 00 � � z ' co > .ri c, 0 " < 0: � | � e, -e z , ID > .ri "' 0 " -e d: :,,: || ci .. | | |141-c&gt;-0,:-e::,:,:§z\;: "' §; 0 � � :i: � � ...t,l�2: 0 ���0,:::,� � o::.t,l..J C.. Z r O:"' 0"' "' 0 N .;, ... 0 N z ::, � � ::, '° s;l z t,l � � � � :,:: 0 � ::, 0,: � � O &lt; 0,: � � u !e z "'## &lt; � ::, � II!; Iii � � � i u1 &lt; II!; s � � Iii II, I � II!; Iii f'4 �...si�•!II,t-s9::,A## · � � .. " i .. " :ii: :ii: 9 s ::, � � " .. " :ii:## -.. -= f Q## 1 8~ Hu 8 4 1 1 1 5 4 111121 1 Ll 1 9111{11A :.. J " :ii:11 1 1 11 1 921 1 1111 1 1 1 7211 1 1 1 1 1|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| = .. -! ::! 9 a :::> II • � c, � | 9 ;:,, co ] � a 8. "C :::> j c:,,·- "C ::, II "' .0 . w co c, - >, t Cl) i:: =-= 1:j @·= e ;u .!:! ·So a il ., ..,. ..,. ::, 0. "@' ·en a.·- c co "C . ... ·- b,(l a � � s-, a a. � 0. co co "C a ... co ., ..c: .0 i:: ________________ ... & £ B cJ |~~| 1 1 | 5 | 1 1 | 1 1 1 1 6 ||-------|-----------------|--------|--------------|| 1 1 1 | 1 1 1 1 Eo 6 C | | 1 11 1 1 1 4 || 1 1 1 | 1 1 H 1 8 2 4 1 | Hi 8 4 | 1 1 5 || 1 | 2 | 1 | |## 1 1 1## 11{## --· f Q 1111111## 8i { 1{111{241411110E2101 1 1 111118U1 2 115111121161 12215 1 Huki H 1 1 5 2 6 1 1## 1 1 1 1 1 12111## J1 1## ... i i Q 1211111119161| | bl) § 2 -" 3 c ::, ||---------------|----------------------|| ... ;; f Q | |22|------------------|------|| | l/') |.,| | | . ::, a. " 6 ||-----|-----|----------------|| | | bl) c ::, -0 c || f A | | || | 0 - | ...; - |211..IIIIi�-1## 14## 11 86...;-E.,· c·c c.a.,a-CD Eti' c c:::�;::, -0:.§- @E ...,., "C·@�· � c.ol· c@ ..Cl)Bc .s:...,- �-a.!(265 1 1 1 1 1 6 21211111Hi01 5 5 1 1 HH H 1 1 5 5 2 6 121111| | � 0. E < @ "O ::::, .. . .. . - "' "' "' ::, bO en Cl i= "' "' "' "' "' "' Q) c3 'ii � � � ... ... ... ::, ::, ::, - - - < < < || .,:: | || ... ... f | @ eo c: i · ;; c " 0. @ " .>: ________________ @ " .0 .>: " bO >, ::, @ � - c: c: s " 0. ::, bO "O " ·a .0 § 'al § " bO >, "O § eo ... c: c: " 'al ta c .0 ::, " >, ::, " "' 0. eo "' "' >, § § c: v § c ::, " .,:: .,:: "' o. _ 0. §'i:i ... � ::, ::, "' .0 .0 "' "' .s t:IO ::::, ::::, ci.o - -.; ·� iai § c " 0. 0. ..., E ol .ci <.i "O || | i i ·� § � ·�-o 15 @'al - bO " :2 c 2 r}l ill 8. u |~2## 1 1 1 1 1 1| | .ci u | ||----------------|---------|-------|| ... ii f Q | | || | | N (.) |2| 1 1 1 | | { 71 2 12 1 9 1 5 1 1 2 9 ||---------|------|-----------------------------|| 1 | H 1 | 1 1 # 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 || 1 1 1 | H 84 | 1 1 1 1 || | | | 1 [ 1 |1111111�--1111111