Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
Berlaku: 6 Tahun 2002
N/A
Preamble

Menimbang bahwa dalam rangka menjamin objektifitas dan kualitas Jabatan, Sipil
- a. pengangkatan Aparatur Sipil Negera dalam diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Negara;
- b. bahwa Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 · ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan . . .
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
7. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 166 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 166);
8. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi . . .
1tl'
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Perrierin tah Dae rah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Sekretariat KORPRI, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
8. Pegawai Negeri Sipil/ atau Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, yang selanjutnya disebut PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.
9. Standar Kompetensi Jabatan adalah Persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pe:rjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang› undangan;
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
13. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutunya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah Persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seoran PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan;
14. Kompetensi Manajerial adalah karakteristik yang mendasari individual dengan merujuk pada kriteria efektif dan/ a tau kinerja unggul dalamjabatan tertentu.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam Suatu satuan kerja organisasi Negara.
16. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
12. 1 7 . Pejabat Struktural yang dimaksud dalam pedoman ini adalah jabatan struktural eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.
18. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
19. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
20. Penilaian Kompetensi adalah proses membandingkan antara membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh
21. Kamus Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya disebut kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang meliputu nama kompetensi, batasan, dan level kompetensi.
22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutunya disebut OPD adalah unit kerja pemerintahan daerah yang memiliki tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
23. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati/Walikota.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR KOMPETENSIJABATAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan di instansi masing-masing.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar setiap instansi dapat menyusun Standar Kompetensi Jabatan di instansi masing-masing.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR KOMPETENSIJABATAN
Pasal 3

Ruang lingkup Standar Kompetensi Jabatan terdiri dari:
- a. pembentukan dan Tugas tim penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan pendekatan kompetensi manajerial;
- b. prosedur penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan pendekatan kompetensi manajerial; dan
- c. penilaian kompetensi dengan pendekatan kompetensi manajerial.
BAB ...
ti
5
BAB III - PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
Pasal 4

- (1) Pembentukari Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial, meliputi:
- a. untuk kelancaran penyusunan standar kompetensi manajerial di setiap instansi, pejabat Pembina Kepegawaian daerah membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial, yang selanjutnya disingkat TPSKM;
- b. TPSKM dibentuk paling rendah pada unit eselon II OPD Kabupaten;
- c. TPSKM mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
- d. hasil penyusunan kompetensi manajerial dihimpun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Manajerial Instansi yang bersangkutan.
- e. hasil penyusunan kompetensi manajerial di setiap jenjang eselon II dihimpun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Manajeri.al yang bersangkutan.
- f. syarat Keanggotaan TPSKM, adalah sebagai berikut:
1. menduduki jabatan struktural paling rendah Eselon IV atau setara yang secara fungsional menangani kepegawaian;
2. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
3. telah mengikuti bimbingan teknis dan/ atau mampu melakukan analisis kompetensi jabatan berdasarkan penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
4. syarat-syarat objektif yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan Tim.
susunan .. .
,1
I
I
•
6
- g. susunan Keanggotaan TPSKM, terdiri dari :
1. seorang ketua merangkap anggota;
2. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
3. paling kurang 7 (tujuh) orang anggota, termasuk ketua dan Sekretaris.
- h. untuk menjamin obyektifitas dalam penyusunan Standar Kompetensi Manajerial, anggota TPSKM ditetapkan dalam jumlah ganjil.
1. Ketua TPSKM dapat ditunjuk dari Pejabat Eselon II atau Eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Sekretaris TPSKM dapat ditunjuk paling rendah Pejabat Eselon IV yang memiliki kemampuan.
- (2) Tugas Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial, meliputi:
- a. tugas Ketua TPSKM adalah:
1. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota TPSKM; dan
3. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Manajerial kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangku tan.
- b. tugas Sekretaris TPSKM adalah:
1. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
3. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial.
- c. tugas Anggota TPSKM adalah :
1. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
2. melakukan ...
7
2. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung, dan pirnpinan penentu kebijakan) untuk rnengidentifikasi kebutuhan kornpetensi jabatan;
3. melakukan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
4. menyusun basil akhir Standar Kornpetensi Manajerial.
PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
BAB III - PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
Pasal 5

Prosedur Penyusunan Standar Kornpetensi Manajerial tercanturn dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
PENILAIAN KOMPETENSI PNS
BAB III - PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
Pasal 6

- (1) Penilaian kornpetensi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat dijadikan bukti yang rnenunjukan apakah pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan memenuhi atau tidak memenuhi kompetensi minimal yang dipesyaratkan untuk melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Motede, Prosedur, dan h~l yang terkait dengan penilaian kompetensi ASN akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III - PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan dan penetapan Standar Kompetensi Manajerial berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian agar menyampaikan basil penyusunan standar Kompetensi Manajerial di lingkunganya masing-masing kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Standar kompetensi jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara yang disusun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003 masih dapat digunakan sampai dengan dilakukan penyempumaan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB . . .
,,.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~'i ~f~fl1,f 6(r2017
~Plt. BUPATI BANYUASIN,f-
/?
S. A. SUPRIONO
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~~ S(\_ ytrW\ ij ( r 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR I U1
v
?t,~
~(l)
\~~l, )\;) ..
/
I II 1. o-m . urb