PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor € Tahun 2023
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI' SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP I(ABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR € TAHUN 2OL6
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI' SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pas al 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Sursunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan BuPati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa f imur (l,embaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indc&gt;nesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun .1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 273Q1;
2. Undang-Undang Nomor 5'lahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Flayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25'lahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
6. Undang-Undang Nomor 18 T'ahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lernbaran l{egara Republik Indonesia Nomor 691;
7. Undang-Undang Nornor 32 'lahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Repurblik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lc-.mbaran Negara Republik Indonesia Tah:un 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl; 10.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2OLs (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.
9. t2. Undang-Undang Nomor 37 'lahun 2Ot4 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
13. Peraturan Pemerintah Nom&lt;lr 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daera.h Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 3B);
- L4. Peraturan Pemerintatr Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 1.97, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 T'ahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4L9a);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia'lahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah ctiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6{l "lahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia'l'ahun 2OO9 Nomor ftal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2005 Nomor t4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; L6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penrerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl; L7.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2ol4 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2oL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor rt4);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p .T 4/ Menlhk/ setjen/ Kum. 1/8 l2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangka.t Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republix Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1324);
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor sK.651/Menlhklsetjen/ Kum. I l8l2016 tentarrg Hasil Pemetaan urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang .Lingkungan Hidup Dan Bidang Kehutanan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
Menetapkan
MEMUTUSI(AN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- Dinas Lingkungan I-Iidup merupakan unsur pelaksana urusan Penrerintahan di bidang lingkungan hidup. (1)
- Dinas Lingkungan l{iclup &lt;lipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah clan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2t
- Dinas Lingkungan Flidup dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oletr Sekretaris Daerah. (3)
- Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah cii bidang lingkungan hidup. (4)
- Dinas Lingkungan l{idup clalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (41 menyelenggarakan fungsi : (s)
- b. pelaksanaan kebijakan daerah Lingkungan Hidup; di bidang
- a. perumusan kebijakan daerah Lingkungan Hidup; di bidang
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Lingkungan Flidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Lingkungan Hidup; dan
9
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- b. Sekretariat, membawahi :
- a. Kepala Dinas.
1. Sub Bagian Umurm dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan PPLH, membawahi :
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungari; dan
2. Kepala Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah 83 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
1. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah 83; dan
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
2. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Llidup
1. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
2. Kepala Seksi Pemeliharaan Lihgkungan dan Hutan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatern Fungsional.
- (2) Bagan struktur orgnnisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. (21 Masing-masing sub Ragian dipimpin oleh Kepala sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungJawab kepada Kepala Bidang.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

I(epala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengerrclalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang lingkurngan hidup.
Bagian Kedua SEKRETARIAT i
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraem tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- d. pengkoordinasi.an pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di 1ingkup Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas serta penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
6. pelaksanaan urusan keuangan; f.
7. pelaksanaan urusan umum; o b,
8. pelaksanaan urusan kepegawaian; h.
9. pelaksanaan urusan aset Dinas; i.
10. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; j.
11. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas; k.
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaksanaan tugas kcdipasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud daram Pasal 3 ayat (1) huruf b angka L, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaen urusan rumah tangga dan protokol Dinas; b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian trarang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
6. pencatatan dan pelaporan barang inventaris; e.
7. pengad aarL dan pemeliharaan perlengkapan; f.
8. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas; o b'
9. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulanusulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, Pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, karlrr tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan; h.
10. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai; i.
11. penyusunan Laporan Kepegawaian ; j.
12. . pelaksanaan ketatausahaan; k
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 1.
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksr-rd darlam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatnn, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi clan pelaporan.
"
- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bargian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokurrlen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
- ,d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- f. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup dinas;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Ins(ansi Pemerintah (LKIP) di lingkup dinas;
- j. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP,.I) Kepala Daerah pada urusan lingkungan hidup;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
- m. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketartausahaan;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga BIDANG PENATAAN
DAN PENAATAN LINGKUNGAN PPLH
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

O
Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan PPLH sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup cti bidang penataan dan penaatan lingkurngan PPLH.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

1
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan PPLH menyelenggarakan fungsi :
- a. penginventarisasi clata dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. pengkoordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan .Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembarrgunan .Jangka Menengah (RPJM);
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung cian daya tampung lingkungan hidup;
- f. pengkoordinasi penyusunan tata rLlang yang berbasis daya dukurrg dan daya tampung lingkungan hidup;
7. o b' penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hrjau, mekanisme insentif disinsentif, pendan aar:, lingkungan hidup);
- h. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion; Nasional,
- i. penyusunall Neraca Srrmberdaya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Flidup;
- j. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- k. penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLI{S) Kabupaten;
1. pemfasilitasian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pembin aarl penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- m. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- n. pengkoordinasian pen),'usunan instrumen pellcegahan pencemaran dan latau kerusakan lingkungan hidup (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), UKL-UPL, AMDAL, tzin lingkung&amp;o, Audit LH, Analisis resiko LH);
- o. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKLIUPL) dan pelaksanaan proses tzin lingkungan;
- p. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- q. penyusunan kebijakan tr:ntang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- r. pemfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- S. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- t. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- u. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- v. pemfasilitasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- w. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- x. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memilikt tzin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- y. pelaksanaan pengawasan terhadap' penerima iztn lingkungan dan tzin perlindlrngan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- z. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima rzin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. aa. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
10. bb. pelaksanaan koordinasi penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- cc. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- dd. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
13. ee. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pa.ragraf I
Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- Seksi Perencanaan dan Kqian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan PPLH dalam rangka perencanaan dan kajian dampak lingkungan. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penginventarisasi data cJan informasi sumberdaya alam;
- b. penlnrsunan dokurmen IIPPLH;
- c. pengkoordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH ,dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) qan ftencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan dayar dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pengkoordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya clukung dan . daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB &amp; PDRB hrjau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauarr tlan Ekoregion;
- i. penyiapan bahan penyusunan Neraca Sumberdaya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan I{idurp Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- j. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- k. penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
1. pemfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- m. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- n. pengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran danlatau kerusakan lingkungan hidup (SPPL, Amdal, UKL-UPL, rzin lingkung&amp;o, Audit LI{, Analisis resiko LH);
- o. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKI,IUPL);
- p. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- q. pelaksanaan proses tzin lingkungan.
- r. pelaksanaan ketatausahaan;
- s. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penataan clan Penaatan Lingkungan PPLH; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan PPLFI sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan
Paragraf 2 Penegakan Hukum Lingkungan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Flukum Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan PPLH dalam rangka Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadrran, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Flukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi : (21
- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. pemfasilitasi perrerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izir: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tinoak lanjut penga&lt;luan;
- f. pemfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan rzin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekcmendasi hasil evaluasi penerima rzin lingkungan dan tzin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkr-rngan Hidup Daerah;
1. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan cian Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan pelal&lt;sanaan tugas kepada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan PPLH; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan PPLH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, LIMBAH 83 DAN PENINGI{ATAN I(APASITAS
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah 83 Dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Psal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4, Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah 83 Dan Peningkatan Kapasil.as menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan inforrnasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurrun waktu tertentu;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produs en lindustry;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. pengkoordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
1. pelaksa.naan jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. .penetapan lokasi tempat'lPS, TPST dan TPA sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembrrangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir samPah;
- q. pelaksanaan kerjasama clengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. pelaksanaan dan penyusunan kebijakan perrzinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. perumusan penyusunan kebijakan pertztnar, penyimpanan sementara limbah 83 (pengajuan, perpanjangan, perurbahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- w. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah 83 dalam satu daerah Kabupaten;
- x. pelaksanaan penlantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah 83 dalam satu daerah Kabupaten;
- y. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah t33 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- z. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah 83
14. aa.. pelaksanaan perizinarn pengangkutan Limbah 83 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
15. bb. pelaksanaan perrzinan Penimbunan Limbah 83 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah E}3;
- dd. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukurr adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkurngan Fliclup;
- ee. pengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukurn adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan l{idup;
- tr pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat;
- oo bb' penyusunan data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HiduP;
- hh. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat, kearifian lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ii. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat, keari:fan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PI']LH;
- i,. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PI'}LFI;
- 1d&lt;. penyiapan model dan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
11. pengembangan materi dan metode serta pelaksanaan diklat dan penyuluhnn Lingkungan Hidup;
- rrlm.peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- nn. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- oo. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan;
- pp. penyiapan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan dan peny, uluhan Lingkungan Hidup;
- qq. pengembangan jernis penghargaan Lingkungan Hidup;
- rr. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Flidup;
- ss. pelaksanaan penilaiarn dan pemtlerian penghargaan;
- tt. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- uu. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingknl: provinsi dan nasional;
- w. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- ww. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- )o( pelaksanaan tugas kedlnasan lain yang diberikan oleh
- Kepala Dinas.
Paragraf 1 Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah 83
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah 83 dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka pengelolaan persampahan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah 83 menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabuPatc-:n;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sarmpah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- e. pembin aarL penggrnaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produs erl lindustry;
- f. pembinaar, pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. pengkoordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
1. pelaksanaan jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. pengawasan tertradap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan samPah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir samPah;
19. e, pelaksanaan kerjasama dengan kabupatenlkota lain dan kemitraan clengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
20. r ;:ff.X1ansan investasi dalam usaha perrselotaan sampah;
- s. penyusunan ketlijakarr perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perLzlr:rar:, pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumr-lsan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja;
- w. pengelolaan sarnpah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. perumusan penyusunan kebijakan perrzinan penyimpanan sement ara limbah 83 (pengajll'an, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah KabuPaten;
- y. pelaksanaan pertzinan penyimpanan sementara limbah 83 dalarrr satu daerah Kabupaten;
- z. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah 83 dalam satu daerah Kabupaten;
9. aa. penlruslJnan kebijakan pertzLrrarl pengumpulan dan pengangkutan limbah 83 (pengajLl'an, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
10. bb. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah 83; cc. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah 83 mengglrnakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah KabuPaten;
- dd. pelaksanaan pertzinan Penimbunan Limbah 83 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
12. ee. pelaksanaan perrzinan pengUburan limbah 83 medis; dan
13. ff. pemantauan dan pengawasan terhadaP pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbarh 83.
14. gg. pelaksanaan ketatausahaan;
15. hh. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah 83 dan Peningkatan KaPasitas; dan
- ii. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biclang Pengelolaan Persampahan, Limbah 83 d.an Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas datn fungsinyanya.
j
Paragraf 2
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Seksi Penirrgkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempulyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah 83 dan Peningkatan I(apasitas lingkungan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan Flidup.
2. Dalam melaksanakan tugas climaksud pada ayat (1), seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fi-rngsi : (2)
- a. penyusunan kebijarkan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HiduP;
- b. pengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengalluan keberadaan kearifan lokal atau perrgetahuan tradisi&lt;&gt;nal dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. penyusunan data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindu.ngan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup;
- e. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- f. penvelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan darn pendampingan terhadap masyarakat terkait kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- g. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyakata dan perlindungan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. penyiapan model pelingkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas clan peningkatan kerjasama masyarakat terkait kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. pengembangan materi dan metode pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan l,ingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan FIiduP;
1. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- m. pengembangan kelembagaan ' kelompok masyarakat pedurli Lingkungan Hidup;
- n. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan PenYuluhan;
- o. penyiapan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- p. pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- q. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan FIiduP ;
- r. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- s. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- t. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- u. pelaksanaan ketatausahaan;
- v. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah 83 dan peningkatan kapasitas; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah 83 dan peningkatan kapasitas sesusi dengan tugas dan fungsinYa
Bagian Kelima
BIDANG PENGENDALIAN PENCEIVIARAN DAN KERUSAI(AN LINGKUNGAN HIDUP
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Tugas Dinas di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Flidup.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengenclalian Pencem aran dan Kerusakan Lingkungan I-Iidup menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institUsi
- dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemalltauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- C. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi rlan non institusi;
4. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) surnber pencemar institusi dan ncn institusi; e.
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan pembin aarl terhadap sumber pencemar institusi dan non institqsi;
- k. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorir'rm lin gkun gan) ;
- j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumtler pencemar institusi dan non institusi;
1. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- p. perenc arlaafl, pelaksanaan dan pengelolaan tanaman pohon Peneduh ;
- r. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- S. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- u. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman haYati;
- t. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatanberkelanjutan,danpengendalian kerusakan keanekaragaman haYati;
- v. penyelesaian konflik keanekaragaman haYati ; dalam Pemanfaatan
- w. pengembangan sistem informasi dan database keanekaragaman haYati; Bengelolaan
- x. perencanaan dan pelaksanaan pembangu'nan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan' perlindungan dan pengamanan hutan kota;
- y. perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat yang menjadi kewerlangan kabupaten;
- z. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
3. aa. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
4. bb. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Paragraf 1
Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non irrstitusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta Pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, rerrridiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian inforrnasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak clan pemberian peringatarr akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pe mbinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaa.n sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan) ;
1. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan perlantauan kerusakan lingkun$ani
- pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; n.
- pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi darr restorasi) kerusakan lingkungan; o.
- pelaksanaan ketatausahaan; p.
- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan q.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biclang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hi&lt;lup sesusi dengan tugas dan fungsinya. r.
Paragraf 2
Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Hutan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

L
- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Hutan sebagaimana dimaksucl Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di biclang pemeliharaan lingkungan dan hutan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Hutan menYelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daYa alam;
- b. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; :
'
- c. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRI{ dan pen)rusunan profil ernisi Gas Rumah Kaca (GRK);
2. d.. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- e. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman haYati;
- f. pemantauan clan pengawasan pelaksanaan konserr,-asi keane karagaman hayati ;
- g. penyelesa,ian konflik dalam keanekaragaman haYati ; pemanfaatan
- h. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman haYati;
- i. pelaksanaan pembangunan, PengelolaarL' pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota ;
- j. pelaksanaan penanalrran, pemeliharaan dan pengelolaan tanaman pohon peneduh ;
- pelaksanaan invcntarisasi dan identifikasi hutan serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit tanaman hutan; k.
- penyLrsunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabuPaten; 1.
- penetapan lahan kritis skala kabupaten; m.
- melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis; n.
- pen)rusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam dan hutan mangrove yang menjadi kewenangan kabupaten; o.
- memberikan pertimbangan teknis terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan hutan yang berada di wilayah kabupaten; p.
- q. pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindurg, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan kawasan lindung lainnya;
- r. pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan di wilayah gubernur; kabupaten dengan Pertimbangan
- s. pengus.rlan perubahan status dan fungsi hutan dan perubaharr status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, d.an penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah kabupaten;
- t. pemberian pertzirtan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan procluksi yang menjadi kewenangan kabupaten;
- u. pelaksanaan ketatausahaan;
- v. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan HiduP; dan
- w. pelaksanaan tugas ke&lt;linasan lain yang diberikan oleh Kepala Biclang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan I-Iidup sesusi dengan tugas dan fungsinYa.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 22

- (1) UPTD sebagaimann climaksucl clalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana teknis operasional d,anlatau teknis penunjang tertentu Dinas'
- (21 UPTD sebagaimana climaksud pa&lt;la ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K,epa1a Dinas'
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 23

Jum]ah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
EAB V
- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (1)
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati' (21
- Jenis jenjang clan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perunclang-undangan yang berlaku' (4)
BAB VI - TA'TA KERJA
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Biclang, Kepala sub Bagian, Kepala seksi dan Keiompok Jabatan Fungsional serta unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi d.an sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
- organisasi di lingkungan Pernerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan.
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk clan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tePat waktu. (3)
- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (41
- Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)
BAB VII - PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 26

- Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (1)
- Sekretaris, Kepala Bid dng, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati a.tas usul Kepala Dinas melaluri Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2)
- Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap. (1)
- Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan clalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya. (21
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2017. pada tanggal 2 Januari
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
di Situbondo Diundangkan
pada tanggal
1 5 NoV 2010
BERTTA DAERAH r{ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR (t
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Ix?is:', ;al
5,HJ"B0,1%
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKtrINGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO