PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor ~ Tahun 2016
Tentang RETRIBUSI PELAYANANTERA/TERA ULANG
Berlaku: 8 November 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON
PROVINS! SULA WES! TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR ~ TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA UL.ANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANU MAHA ESA
BUPATI BUTON
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ( 1) huruf I Unctang-Unctang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rctribusi Dacrah, Retribu si Pelayanan Tera/Tera Ulang rnernpakan jenis retribusi Daerah Kabupaten,fKota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat {1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Dacrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam buruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peratura.n Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 teruang Hukurn Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsurnen (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 1999 Nornor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- S. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Numor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera.h fLembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. o, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenrang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Iudouesla Numor 5049);
8. Undang-Undang Noroor 23 Tahun 2014 tentang Pemerineahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Numur 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara !&lt;epublik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera [Lembarau Nt~aca Republik Indonesia Tahun 1983 Nornor 35, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1980 Nomor 2'.!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentaog Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dao atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l 985 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiao dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerab dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Merrteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-DAG/PER/ 10/2009 tentang Unit Keria dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
16. Nomor 31/MDalam Keadaan 13. Peraturan Menteri Perdagangao DAG/PER/ 10/2011 tentang Barang Terbungkus;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
.l ..
..
Dengan Persetujuan Bereama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON
MEMUTUSKAN:
PELAYANAN Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI T~RA/TERA UL.ANG.
BAB I - KETENTIJAN lJMUM
Pasal 1

Dalam Peraruran Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Darah adalah penyelenggaraan urusao pemcrintahan oleh pemenntah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluae-luaeuya dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi 3. Pcmerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemcrintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah selanjutnya disingkat IJPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Darah sebagai uneur penyetenggara Pernerintahan Daerah.
5. Bupati adalah J:lupati Buton.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang ret:ribusi daerah eesuai dengan peraruran perundang-undangan.
7. Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesaruan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) deugan nama dan c1alam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi maasa, organisasi soeial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk konrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
\
8. Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungut.An Daerab scbagai pembayaran alas jasa atau pemberian izin tertentu yang khuaus disediakan dan/atau diberkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
9. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah arau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan olch pegawaipegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yo.ng dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bclwn dipakai.
10. Tera ulang adalah h11I menandai berkala dengan tandatanda tera ssh atau tern bataJ ylillg berla.ku atau memberikan keterangan-keterangan tertu.lis yang bcrtanda tera. sab atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengnjian yang dijalan.kan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tclah ditera,
11. Pengujian adalsh lceseluruho.n tindakan yang d.ilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandinglcan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran sesuai guna mcnetapkan sifat ukumya (sifat metrologis) atau menentukan beearun atau kesalahan pengukuran.
12. Sifat ukur adalah kondisi penunjukan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
13. Jangka waktu tera ulong adalah jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengke.pannya ditera atau ditera ulang sampai dengan tahun saat alar-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut ditera ulang lcembali.
14. Alat ukur, takar, timbang &lt;I.an pedengkapannya, yang selanjutnya disingkat UITP adalah alat yang diperuntukkan at.au dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, kuantitas atau penakaran, maatau peni.tnbangan, dan alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau Lambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, termasuk bagian dari alat ukur, yang menunjukkan basil pengukuran.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkar BDKT adalah bara.ng atau komoditas tertentu yang dimasukan dalarn kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kcmasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
16. Menjus\ir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan rinsan dengan tujua.n agar alat yang dicocokkan atau diperbailci itu mernenuhi persyaratan tera a.tau tera ulang.
17. Jasa adalah kegiatan Pernerintah Daerah berupa usaha dan pelavanan yang menyebobkan barang, fasilitas, atau keroanfaatan lainnya yang dapa.t dinikmati olch pribadi atau Badan.
11. HS. Jasa umum adalah jasa yang disediakan arau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinik:mati orang pribadi atau Badan.
19. Wajib Rerribusi adaloh orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan pentndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, terrnasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mernanfaatkan jasa clan perizinao tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telab dilakukan dengan menggunakan forrnulir atau telah dilakulum dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat K.etetapan Rctribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetope.n retribusi yang menentukan besamya jurnlah pokok retribusi yang terutang,
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melaku.kan tagjhan retribusi dan / atau sanksi adminiatratif berupa bunga dan/ a tau denda.
24. Pemerikooan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengola data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaao untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dnlam rangka mela.ksanakan ketentuan peraturan perundang-unrfangan perpaja.lcan daerah dan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retrbusi daerah ado.lah serangkaian tndakan yang dilakukao oleh penyidik untuk mencari serta meogumpulkan bukti yang dengan bukti itu rnembuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya,
26. Kas daerah adalah KAs Daerah Kabupatcn Buton.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETR.IBUSI
Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Tera/Tern Ulang.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETR.IBUSI
Pasal 3

Objek Retrfbust Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
- a. pelayanan pengujian UTIP;
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETR.IBUSI
Pasal 4

- (1) Subjck Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
- a. orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian U'ITP;
- b. orang pribadi atau Badan produsen BDKT yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian terhadap BDK'I' produksinya.
- (2) Wajib Retribusi Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraruran perundangundangan Rctribusi diwajibk.an unruk melakukan pembayaran Rebibusi, termasuk pernungut atau pemotong pelayanan pengujian atas:
- a. Alat-alat U'ITP yang dimilikinya.
- b. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKTJ produksinya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETR.IBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB CV - CARA Mll:NGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif Rctribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuau mesyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengenchtlian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada a:yat (1) mellputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUST
Pasal 8

Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran sebaga.i bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUST
Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan,
- (2) Peniajauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denga.n mcmperhatikan indeks harga dan perkernbangsn perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi ecbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan deogan Peraturan Bupati.
BAB Vll - WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUST
Pasal 10

- (1) Retrlbusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan terayrera ulang diberikan.
- (2) Tempat pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), a&lt;lala.h:
- R. lokasi/pos tertentu yang ditetapkan olch Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan/ atau
- b. tempat objek retribusi berada atas perminraan Subjek Retribusi.
'\
I I
'
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang diperoorooken
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, lrupon dan kartu langganan,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang hams d.ilunasi paling Iambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adrninistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen] setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunekan STRD.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- [I] Untuk melak:ukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib, Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar,
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran acau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Penagihan dilakukan dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejcnis disampaikan, selanjutnya Wajib Retribusi harus rnelunasi Retnbusinya yang terutang.
- (5) Jumlah kekurangan Retnbusi yang terutang dalam STRD ditambah dengan sanksi adm.inistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (6) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang ecjcnisnya sebagaimana yang diuiaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati,
I
'
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN l{l:!,'TRlBUSI
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memcnuhi persyaratan yang ditentukan dapat mernberikan keringanan, pengurangan, dan pernbebasan pembayaran Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian keringanan, pengurangan, dan pernbebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (lJ diatur dengon Peraturan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusj.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- (3) Dalarn hal diterbitkan surat tcguran sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf a. kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utawng retribusi secara langsung sebagimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi clan belum melunasinya kcpada Pemerintah Daerah.
- (5) Penga.Jruan utang retribusi secara tidak langsung sebagaiman dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan perrnohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XV - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hnk untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat d.ihapuskan.
2. \2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusl yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. (31 Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupaci.
BAB XVI - PEMERTKSAAN
Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemcriksaan untu.k menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam ro.ngka. mclaksanakan peraturan perundana-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajih:
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu da:n memberikan bantuan guna kelancaran perneriksaan; rlan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMANFAATAN
Pasal 21

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayarian tera/tera ulang,
...
I -
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan seeuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XVIll - INSENTIF' PEMUNGUTAN
Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diben Insennf atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaiman dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan melalui anggeran pendapatan bc::lanja ttnggarcm.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenal tatacara pemberlan dan pemanfcntan Insentif sebagaimaria dimakaud pada ayat 1 (satu) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
BAB XIX - KEBERATAN
Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang clitunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis denga bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Keberatan barus cliajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi terteruu dapa; meuunjukau bahwa. jangka waktu ilu Lidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Kcadaan di luar kekuaeaennya eebagaimaria dim aksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang teriadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan kcberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribus.
BAB XIX - KEBERATAN
Pasal 24

- (1) Bupati dclam jangka waktu paling lama 6 [eriam] bulsn seiak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan,
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerim.a seluruhnya atau scbagian, menolak, atau menambah retribusi yang terutang,
\~
- (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat I (satu) telah lewat dan Bupnti tidak membcrikan suatu keputusan, keberatan yang diaiukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIX - KEBERATAN
Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebiban pembayaran Retribusi dengan ditambab imbalan bunga sebesar 2% (dua persen] sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
2. ayat (1) dengan (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak bulan petunasan sarnpai diterbitkannya SKRDLB
BAB XX - PENGEMBALIAN KELEB!HAN PEMBAYARAN
Pasal 27

- (1) Pennohonan pengembalian kelebiho.n pernbayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling sedikit menyebutkan:
- a. nama dan alarnat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besamya kelebihan pembavaran: dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secant langsung atau mclalui Pos tercatat.
- (3) Bu.kti penerimaan uleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saae pcrmohonan diterima oleh Bupati.
BAB XX - PENGEMBALIAN KELEB!HAN PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhltungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara perrrindahbukuan dan bulcti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XX
Pasal 29

Pembinaan dan pengawasao atas Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB X
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Uaerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk mclakukan Penyidikan tindak. pidana dibidaug Retribusi Daerah sebagaimana dimaksmd dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
3. a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan a.tau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut mcnjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
-
- c. mcminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dcngan ti.ndak idana dibidang Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen la.in berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan u.ntuk mendcpatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dolrumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
4. f, meminta banruan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tinciak pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang mcninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau badan serta dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf (e);
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
1. memanggil orang unruk clidengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- k. melakukan tindakan lainyang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- J. menghentikao penyidian;
- (3) Penyidik. sebagaimana dimaksud ayar (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikaooya kepada penuntut umum melalu! penyidik Peja bat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketenruan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XX
Pasal 31

- (l) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mcrugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 [tiga] hulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tida.k atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( 1) adalah pelangaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAl:iXXfV KETENTUAN PENUTUP
BAB XX
Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.
-
Pit. BUPATI BUTON,
Ditetapkan di Pasa.rwajo
pada tangga I , 8 AA&gt;vsm••fl
20 16
EFENDI KALIMUDDIN
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 8 November 2016
Plt. BUPATI BUTON,
Cap/ttd
EFFENDI KALIMUDDlN
Plt. SEKRETARIS
rwajo
mber2016 N
Diundangkan di P
pada tanggal 9
ERAH KABUPATEN BUTON,
KASIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 119
NOJ:&lt;J£U PMTURAN DAERAH KABUPATEN Bl.TON PROVINS! SULAWESI Tt:;NGGARA NOMOR: 9/2016
P.1!:NJ~LASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 'J TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANANTERA/TERA ULANG
I. UMUM
Pernbangunan dan perkernbangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/ atau jasa yang dapat dikonsumsi. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang beredar dan digunakan pun semakin beragam.. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsu.men akan harang clan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang danjatau jasa sesuai dengan keingingan dan kemampuan konsumen. Di sisl lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha don konsumen mcnjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.
Dengan kondisi demikian itu, perlu adanya upaya pengawasan dan pengendalian atas penggunaan alat-alat tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pengawasan dan pengendalian clilakuka.n terhadap kegiatan-kegtatan yang bersentuhan langsung dengan masyara.kat, seperti perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barangbarang, tennasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
Upaya perlindungan ini penting karen.a tidak mudah mengharapk.an kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar clan jajur serta tidak diskriminat.if berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, m.iskin dan status sosial lainnya,
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah-satu urusan pemerintabao konkuren di bidang perdagangan yang diberi.kan kepada daerah kabupaten/kota yang d.iselenggara.lmn berdasa.rkan asae otonomi, adalah sta.ndarisasi dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera/ tera ulang dan pengawasannya. Konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerinta.han kepada Daerah yang diselenggara.kan berdasarkan
Asas Otonomi tersebut diatas adalah diserahkannya sumber keuangan, baik berupa pajak daerah dan retribusi darah, maupun dana perimbangan. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerab. Pemberian surnber keuangan kepada Dacrah harue. seimbarig dengan bcban atau urue.an pemerintahan yang diserah.k:an kepada Daerah. Keseimbangan sumbcr keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintaban yang diserahkan kepada Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 110 ayat l 1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mcrupa.kan salah satu jenis Retrihusi .Iasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.
BAB XX
Pasal 2

Cukupjelas
Pasal3
Cukupjelas
Pasa14
Cukupjelas
PasalS
Cukupjelas
Pasal6
Cukupjelas
BAB XX
Pasal 7

Cukupjelas
Pasal8
Cukup jelas
BAB XX
Pasal 9

Cukupjelas
Cukupjda:s
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu discimaikan karenn bicye, penyediaari layanan cukup besar dan atau besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk mengendalilcan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarifretribusi.
BAB XX
Pasal 11

PasaJ 23
Cukup jelas
BAB XX
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal25
Cukupjelas
PasaJ 26
Cukupjelae
BAB XX
Pasal 27

Cukupjcla:s
Cukup jelas
BAB XX
Pasal 12

Culrup jelas
BAB XX
Pasal 14

Culcup jelas
BAB XX
Pasal 15

Culrup jelas
BAB XX
Pasal 16

Culrup jelas
BAB XX
Pasal 17

Cukup jelas
Pesnl 18
Cukupjclas
BAB XX
Pasal 20

&lt;..:ukup jelas
BAB XX
Pasal 21

Culrup jelas
BAB XX
Pasal 22

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pernungutan" adalah d.inas/badan/lembaga yang mendapatkan pelimpahan kewenangan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Pcmbcrian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Cukupjelas
BAB XX
Pasal 28

Cuirup jelas Pasal2Y Cukupjelas Pasal 30 Cukupjelas Pasal 31 Cukupjelas Pasal 32 Cukupjelas
LEMBARAN DAERAH KABUPATF.N Rl)'l'ON 'l'AHUN 2016 NOMOR ...
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR
9 TAHUN 2016
TANGGAL:
9 WovtM6~(1.. zore
TENTANG:
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRlBUSI PELA YANAN TERA/TERA ULANG
| | | | Tera | Tera | Tera Ulang | Tera Ulang |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| No. | Jeui>JUTTPdan BDKT | saruan | Penge,sahan/ l'embatalan | Menjustir | Pengesahan | Menjustir |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | UTIP | | | | | |
| 1. | UKURANPANJANG | | | | | |
| | a. Sanrpai dengan 2 ur: | | | | | |
| | 1) Meter dengan pegM\gan | buah | 2.500 | | 1.250 | |
| | 2) Meter mcja dari bahan togam | buah | 4.000 | | 2.000 | |
| | 3) Meter saku baja | buah | 2.500 | | 1.250 | |
| | 4) Salib Ukw | buah | 7.000 | | 3.500 | |
| | 5) Caogc Block | buah | 8.500 | | 4.250 | |
| | 6) Mik.rometcc | buah | 10.000 | | 5.000 | |
| | 7) Jangka Sorong | buab | 10.000 | | 5.000 | |
| | b. Lebih dart '..I m sampai dengan lOm: | | | | | |
| | 1) Tongkal Duga | uuah | 8.500 | | 4.250 | |
| | 2) Meter saku baja | buah | 4.000 | | 2.000 | |
| | 3) Baban ukur kundang, Depth. tape | buah | 8.500 | | 4.250 | |
| | 4) Afat ukuc ti.oggi orang | buah | 8.500 | | 4.250 | |
| | 5) Komparator | buah | 35.000 | | 17.500 | |
| | c. Lebih dari 10 m, biaya pacla huruf b angka ini dit.ambah untuk setiap 10 m atau bagiannya atas : | | | | | |
| | l) Bahan ukur kundang, Depth tape | buah | 8.500 | | 4.250 | |
| | 2) Komperator | buah | 50.000 | | 25.000 | |
,
~.,
I
| 2. | UKURAN PANJANO DENGAN AI.AT HITUNG- (COUNTER METER) | buah | 20.000 | 10.000 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 3. | ALAT UKUR PE:RMUKAAN CAlRAN (LEVEL GAUGE) | | | |
| | a. Mekanik | buah | 150.000 | 75.000 |
| | b. Etektronik | buah | 250.000 | 125.000 |
| 4. | TAKARAN (BASAH/ KE:RJNG): | | | |
| | a. Sampai dengan 2 L | buah | 2.500 | 1.250 |
| | b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L | buah | 5.000 | 2.500 |
| | c. Lebib dari 25 L | buah | 10.000 | 5.000 |
| 5. | TANGKI UKUR TETAP | | | |
| | a. Bentuk selinder tega.k: | | | |
| | J) SampRi dengan 500 kL | buah | 400.000 | 200.000 |
| | 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb: | | | |
| | a) 500 kL pertama | buah | 400.000 | 200.000 |
| | b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, | buah | 1.000 | 500 |
| l | seti.ap kL c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL | buah | 500 | 250 |
| | d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan L0.000 kL, setiap kL | buah | 150 | 75 |
| | e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengaa 20.000 kl, | buah | 100 | 50 |
| | setiap kL 1) Selt:l,ihnya dari 20.000 kL, setiap | buah | 75 | 25 |
| b. Bentuk | selinder darar: | | | |
| | 1) Sampai dengan 500 kL | buah | I 500.000 | 250.000 |
| | 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb: a) 500 kL pertama | | 500.000 | 250.000 |
| | b) Selebihnya dari 500 kL sampai | buah bueh | 500 | 250 |
| dcngan 1.000 kL, setiap kL c) Se1ebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap Id.. di Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL el Selebihnya dari 10.000 kl, sampai dengan 20.000 kl., setiap kl, f) Sclebihnya dad 20.000 kL, AAtiap | buah buah buah buah | 250 150 | 125 75 500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | | 100 | |
| kL. | | 75 | 25 |
| Bagian-bagian dari kL, d.ihitung satu kl., c. Bentuk bola dan speroidal: 1) Sampai dengan 500 kL | buah | L.000.000 | 500.000 |
| 2) Le bib dari ;iUU kL dihitung sbb a) 500 kL pertama b) selebihriya dari 500 kL sampai dengan 1.000 k.L, setiap kL Bagian-bagian dari kL, | buah buah | 1.000.000 500 | 500.000 250 |
| TANGKI UKUR GERAIC a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon: 11 Kapasitas sampai dengan 5 kl | buah | 100.000 | 50.000 |
| 2) Lebih dari 5 kL, dihirung sbb: a) :, kL pertama b) Sclcbmnya dari 5 kL. setiap kL Bagian-bagian dari kL, | buah buah | 100.UOO 10.000 | 50.000 5.000 |
| b. Tangki ukur tongkang, tangki ulru:r pindah. tangki ukur apung, dan kapa1: 1) Kapasitas sampai | | 1.000.000 | 500.000 |
| dengan 50 kl, 2) Lebih dari 50 kL, dihituog sbb: | buah | | |
I
| | a) 50 k.L pertama | buah | 1.000.000 | 500.000 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| | h) Selebihnya dari so kLsampai dengan 75 kL, setiap kL | buah | 5.000 | 2.500 |
| | c) Selebihnya dari 75 kL sampai dcngan 100 k.L, setiap kl. | buah | 2.500 | 1.250 |
| | d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, | buah | 1.500 | 750 |
| | setiap KL e) Selebihnyya dari 250 kL sampai dengan 500 kl.., sctiap kL | buah | 1.000 | 500 |
| | fl Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kl., setlap KL | buah | 750 | 375 |
| | g) Selebihnya dwi 1000 k:L. setiap kL Bagian-bagian dari KL | buah | 500 | 250 |
| | di.h.itungsatu KL | | | |
| 7. | ALAT UKURDARIGEL.AS: | | | |
| | Labu Ulcur, buret dan a. pipet | buah | 35.000 | 17.500 |
| | b. GelasUkur | buah | 30.000 | 15.000 |
| 8. | BEJANAUKUR: | | | |
| | a. Sampai dengan 50 L | buab | 35.000 | 17.500 |
| | b. selebihnya dari 50 L sam_paidengan 200 L | buah | 40.000 | 20.000 |
| | c. selebihnya dari 200 L sampai dengan 500 L | buah | 60.000 | 30.000 |
| | d. selebihnya dari 500 L sampai dengan 1000 L | buah | 90.000 | 45.000 |
| | e, Selebihnya dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambab tiap 1000 L. | buah | 25.000 | 12.500 |
| | Bagian-bagian dari 1000 L, dihitung 1000 L | | | |
| 9. | ALATUKURLUAS | buah | 25.000 | 12.500 |
| 10. ALATUKURSUDUT | | buah | 25.000 | 12.500 |
| 11. | ALAT UKUR CAIRAN MINYAK: | | | |
| at Sampai dengan 25 m3/h | buab | 150.000 | 75.000 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| bl Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb: • 25 m3/h pertama | buah | 150.000 | 75.000 |
| • selebihnya dari 25 m'/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h | buah | 6.000 | 3.000 |
| • selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h | buah | 3.000 | 1.500 |
| • selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h | buah | 1.500 | 750 |
| Bagian-bagian dari m'/h <lihitung satu m3/h MeterKerja : | | | |
| Untuk setiap jenia media uji: | I | | |
| a) Sampai dengan 15 m3/h b) selebihnya dari 15 3 / | buah | 60.000 | 30.000 |
| m h dlhitung sbb: • 15 mS/h pertama | buah | 60.000 | 30.000 |
| • selebihnya dari 15 m3 /b sampai dengan 100 m3/h, sctiap m3/h | buah | 2.000 | 1.000 |
| • selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, 1>eti1>-p 1n• /h | bu<lh | 1.000 | 500 |
| • selebihnya dari 500 m3/h, setiap m.3/h | buah | 500 | 250 |
| Bagian-bagian dari m3/h d.ihitung satu m3/h PompaUkur | buah | 50.000 | 25.000 |
| 12. a. | ALAT UKUR GAS Meter lnduk : | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-----------|
| l) sampai 100 ma/h 2) Lebih dari 100 ms/h | buah | lS0.000 | 75.000 | |
| a) LOO m•/h pertama b) selebihnya do.ri 100 | buah | 150.000 | | 75.000 |
| m3 /h sampai dengan 500 m3fh, setiapm3/h | buah | 500 | | 250 |
| c) sclcbihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3fh, setiap m3/h | buah | 200 | | 100 |
| d) selebihnya dari LOOO m3/h eampai dengan 2000 m3/h. setiapm3/b | buah | 100 | 50 | |
| e) selebihnya dari 2000 m•/h, setiap m3/b Bagian-bagian dari | buah | 50 | 25 | |
| b. Meter | | | | |
| Kerja L) Sampai dengan m'/h | 50 buah | G0.000 | | 30.000 |
| 2) Lcbih dari 50 m'/h dihitung sbb: | | | | |
| a) SO ma/h pertama | buah | 60.000 | | '.'10.000 |
| b) selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/b, | buah | so | | 25 |
| setiap m9/h c) selebihnya dari 500 ma/h sampai | buah | 30 | | 15 |
| dengan 1000 m3/h, setiap m•/h d) selebihnya dari 1000 sampai | buah m3/h | 20 | | 10 |
| dengan 2000 m3/h, setiap mJ/h c) .sclcbihnya dari 2000 m/h, setiap | buttl, | 15 | | 5 |
| m3/h Bagi.an-bagian dari m•fh dibimng satu m3/h c. Meter gas orifice dan sejemsnya | buah [merupakan | 500.000 | 250.000 | |
I
)
| d. Perlengkapan meter git ti orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan | buah | 100.000 | 50.000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan. bakar ukur | buah | 100.000 | 50.000 |
| .METERAIR | | | |
| ... | | | |
| Meter 1nduk : | | | |
| 1) Sampai 1:, mJ{h 21 lebib dai l5 m3/h sampai deu19Ul 100 | buah buah | 50.000 100.000 | 25.000 50.000 |
| 31 Lebih dari 100 m3/h | buah | 150.UOO | 75.000 |
| b Meter Kerja | | | |
| 1) Sampai dengan 3 m3/h | buah | 4.000 | 2.000 |
| 2) lebih dari 3 m'/h sampai dengan JO m3/h | buah | 8.000 | 4.000 |
| 3) lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m•/b | buah | 12.000 | 6.000 |
| 4} Lebih dari 100 m3/h | buah | 16.000 | 8.000 |
| METER CAlRAN MINUMAN SELAIN AIR | | | |
| a. Meter Induk : | | | |
| 1) Sampai dengan 15 m•/h | buah | 100.000 | 50.000 |
| 2) lebib dari 15 m 3 /h sampai denan 100 m3/h | buah | 145.000 | 72.500 |
| 3) Lebihdari 100 m3/h | buah | 172.500 | 86.250 |
| b. Mt'ter Kerja | | | |
| 1) Smnpa.i dengan 15 m3/h | bua.h | 10.000 | 5.000 |
| 2J Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m 3 /h | huah | 13.1:,0 | 6.875 |
| 3) Lebih dari 100 m3/h | buah | 12.500 | 6.250 |
•
-·
'
| 15. | A.LAT UKUR PENGISI !FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media: | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|--------|-------|
| | a. Sampai dengan 4 alat pengisi | buah | 100000 | | 50.000 | |
| | b. lebih dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi | buah | 25.000 | | 12.500 | |
| 16. | METER LISTRIK (Meter kWh/meter energi listnk Iainnyaj : | | | | | |
| | a. Meter lnduk : | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) phasa | uuah | 92.500 | | 46.250 | |
| | 21 1 [satu] phasa | buah | 28.500 | | 14.250 | |
| | I.,, Meter KerjaKelas 2 : | | | | | |
| | lJ 3 [tiga]phasa | buab | 7.300 | | 3.650 | |
| | 2) l (satu) phasa | buah | 2.SOlJ | | 1.250 | |
| | c. Meter keja kelas I, kelas 0,5: | | | | | |
| | lj 3 (tigaJ phasa | buab | 1'..c!.000 | | 6.000 | |
| | 2J 1 [satu] phasa | bunh | 3.400 | | 1.700 | |
| l7. | STOPWATCH | buah | 10.000 | | 5.000 | |
| 18. | METER PARKIR | buah | 20.000 | | 10.000 | |
| 19. | ANAK TIMBANGAN : | | | | | |
| | a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2dan M3): | | | | | |
| | 1) Sampai dengan I kg | buah | 600 | 300 | 300 | 300 |
| | 2) lebih dari I kg sampai dengan 5 kg | buah | 1.500 | 750 | 750 | 750 |
| | 3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 2.500 | l.250 | 1.250 | 1.250 |
| | b. Ketelitian halus [kelas F2 dan Ml): | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 1 kg | buah | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 2J lebib dari l kg sampai degan 5 ks | buah | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 3J lebih dari 5 kg eampai dengan 50kg | buah | 12.500 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 20. | TIMBANGAN: | | | | | |
| | a. Sampai dengan 3.000 kg l) Ketclitian ecdang dan biasa (kelas III dan IV): | | | | | |
'
| a) | Sarupai dengan 25 kg | buah | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| b) | lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg | buah | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| c) | lebih dari so kg sampai dengan 150 kg | buah | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| d) | lebih dari l50 kg sampai dengan 500 kg | buah | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| e) | lebih dari 500 kg sampai dengan J.000 kg | buah | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| fj | lcbih dari 1.000 kg sa.mpai dengan 3.000kg | buah | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2) Ketelitian halus (kelas II): | 2) Ketelitian halus (kelas II): | | | | | |
| a) | Sampai dengan 1 kg | buah | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| b) | lebili dari 1 kg sampai dengan 25 kg | buab | 75.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| <.:} | Iebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | buah | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| d) | lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg | buah | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| e) | lehih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000kg | huah | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3) | Keteiitian khusus (kele.s I) | buab | ~00.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| b. Lebih dari 3.000 kg | b. Lebih dari 3.000 kg | | | | | |
| 1) Ketelitian biasa | sedang dan setiap ton | buah | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2) | ketelitian khusus dan halus, setiap ton | buah | ?.0.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| c. Timbangan Ban Berjalan: | c. Timbangan Ban Berjalan: | | | | | |
| 1) Sampai | dengan 100 ton/h | buah | 500.000 | 250.000 | 25000-0 | 250.000 |
| 2) lebih dari 100 sampai dengan | ton/h 500 ton/h | buah | 750.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 3) Lebih dari | 500 ton/h | buah | 1.000.DOO | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| d. alat | Timbangan dengan dua skala (Mulcirange) 2 atau Iebih, dan dengan sebuah penunjuk yang penunjukkannya dapat deprogram untuk oen setino ekala | | | | | |
r
C'
'
| | timbang, biaya pengujian, penera atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan lantai timbangan dan kapasitas masing- masing scrta mcnurut tariff pada huruf a, hun1f b dan huruf c. | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 21. | METER KADAR AIR DIHITUNG BERDASARI<AN KOMODffi: | | | |
| | a. Untuk biji-bijian. tidak mengandung min yak, setiap komoditi | buah | 20.000 | 10.000 |
| | b. Untuk biji-bijian yang mengandung min yak, kapas dan tekstil, setiap komoditi | buah | 25.000 | 12.500 |
| | c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi | buah | 30.000 | 15.000 |
| 22. | Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan Angka 21, atau benda/barang bukan U1'1'P yang atas permintaan seodiri untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam clihitung 1 jam. | buah | 15.000 | 7.500 |
| B. | REI'RlBUSl BARANG DALAM KEADAAN TERBUNCKUS | | | |
| l. | MAKANAri, SEMEN DANAlR MINUM: | | | |
| | a. sampai deogan 1 kg | buah | 40 | 20 |
| | b. Iebih dari 1 sampai dengan5kg | buah | 75 | 40 |
| | c. lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg | buah | 120 | 60 |
| | d. lebib dari 20 kg sampai dengan 50 kg | buah | 150 | 750 |
| | e. lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kii: | buah | 750 | 375 |
| | f. lebih dari 100 kg | buah | 1.500 | 750 |
| 2. | MINUMAN | | | |
| | a. sampai dengan I liter | buah | 40 | 20 |
| | b. Lebih dari l liter sampai dengan 5 liter | buah | 75 | 40 |
...
...
3.
| c. Lebih dari 5 liter sampai dengan 20 liter | buah | 150 | 750 |
|------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| d. Lebih dari 20 liter | buah | 300 | 150 |
| SELAIN MAKANAN DAN MlNUMAN | | | |
| a. Sampai dengan l kg | buah | 150 | 750 |
| b. Lebih dari 1 kg sampai dengan Skg | buah | 375 | 190 |
| c. Lebih dari 5 kg sampai dcngan 20 kg | buah | 450 | 225 |
| d. !cbih dari 20 kg sampai rtP.ng;:,n !'iO kg | buah | 600 | 300 |
| e. lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg | buab | 1.200 | 600 |
| f. Lebih dari 100 kg | buah | 1.500 | 750 |
PEJABAT
p~~lf
Ptt ·
&lt;E
!&lt; Ot1
..
A"-s,.,1; r
!(A ~e, Ku \qJ w,
Q&gt;\
EFFENDI~
Plt. BUPATI BUTON,
I