PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SINTNG TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 60 Tahun 2014
N/A
Preamble

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ~°
+ u»adaeu»as, om," ,""" 'yae Pemberantasan Tindak Pidana orupsi mbaran legara R blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan ",an Negara Republik Indonesia Nomor 3874 """ , a teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 scba&amp;5,""," embaran Negara Repubi Indonesia iahun 2001 Tahu ,,4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l., Nomor 4150);
5.
Undang-Un
6. Negara @.,"g Nomor 17 T Nome mbaran N ahun 2003 tentang Keuangan or,l% ',T«»a.""3,"poi one=a ii«ho 26o3 6); zmbaran Negara Republik Indonesia "dang-Undang
8. Nono Pengelolaan Dan \_l5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, (Lembaran Negara 'ggung Jawab Keuangan Negara Tambahan L." Bepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 miaran N · U d egara Republik Indonesia Nomor 4400); nutang-Undany
3. 7 ,"daharaan ~,~.[""" 1 Tau» 20o «mas ~,'' 2004 Nom s,'mbaran Negara Repubik Indonesia onesia Nomor 435.'bahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang 6
4. N euangan A,[~;'""or 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan (Lembaran Ne%.,,\_ Smenntah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Tambahan ,' Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, maran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undam N 9. 8
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 5234); 10
6. 10 dan Rctn, ' tomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Tahur 2." Paerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 d n Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik nutoncs1a Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5495); 11
8. I 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): 12
9. 13 Peraturan Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13
10. I 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pe b Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan "","[",,saran esara Repui to~onesia Tahun 2005 Dae ~&lt; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor · Nomor 4593); 14
16. Peraturan Pemenn! tndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undan8",,\_ 6 Indonesia Tahu 2014 Nomor ( ' ... t,aran Negat N gara Republik Indone818. Nomor Desa (""an Lembaran ° 123, Tamba 5539) 17.Peraturan ...
12. 15 ··tah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Peraturan Pe""""",[, Aatara Pemeriatah, Pemerintahan Daerah Urusan Pem"""erintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Provinsi, P', tadonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Repu! a 5ublik Indonesia Nomor 4737); Negara «ep Lembaran ~4ah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Menetapkan
17. Peraturan Pe, : Desa Yan, ,""rintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Negara t' zrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj Nom,[;Saran Negara Repubik Indonesia Tahun 201° Nomor 5558 ) � ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
18. Peraturan M 14 te Ienteni Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 20 ;ang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik naonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
19. Peraturan De rah " 2006 aer: Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun tentang Bantu Sit g (Le1 1be an Keuangan Desa di Kabupaten 1tan \_mbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);
20. Peraturan Da rah 'ah 2006 aer: Kabupaten Sintang Nomor 25 T un tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sintang Nomor l); 2 I.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerh Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Smtang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
23. Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Stang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sntang Tahun 2015 Nomor JO);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
BAB II - MAKSUD
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati adalah menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tdak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sintang ini.
BAB Ill - CARA PENGHITUNGAN
Pasal 3

Rincan Dana Desa untuk sctiap Desa di Kabupaten Sintng Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
- W = (0,25Z1) + (0,35 Z2) + (0,10 Z3) + (0,30 24)
- " Kcterangan:
- W= Dana Desa setiap Desa
- ZI = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total pcnduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- 23 · rasio luas wilayah Oesa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z2= rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- ZA= rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan » Data puma penduaak\_gp ";""",las wayah, scbagaimana dimaksud pada ayat urul a ersumber dari k te rian yang berwenang dan/atau lembaga yang cmen tah di bid: . .. I ggar akan urusan pemenn an 1 ang statistik. menyeie
BAB Ill - CARA PENGHITUNGAN
Pasal 4

:. t kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana Indeks ting oaeal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis dimaksud dalam Me te Keuangan yang di tetapkan oleh Ienter
$
I
I
I
I
BAB IV - PENYALURAN
Pasal 6

- (I) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa mclalui.
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan potensi ckonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) De Desa diprioritaskan untuk Pemberdayaan Masyarakat ,""" rutama untuk penanggulangan kemiskinan dan ' , ~atan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan penin target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 7;5; 3". d Rangana a vacahan «e Des« ',,. tah ya, yang diantaranya dapat mencakup : setiap unn' ,
JI
I
I
I
I
Peningkatan
~
- oleh BU,' egiatan ekonomi baik yang dikembangkan Desa iai,,,"e maupun oie kelompok usaha masyarakat c. Pembentuk b
- b. Mendue,,\_ alitas proses perencanaan Desa;
- Pember., " dan peningkatan kapasitas Kader d. Yaan Masyarakt Desa; , C
- id bersih araan promosi kesehatan dan gerakan hid r dan sehat: f. Dukunc e
- Pengo, pa,\_,"B@nisasian melalui pembentukan dan fasilitasi \_'&amp;al untuk memberikan bantun hukum kepada warga asyarakat Desa: e. Penyelengge "
- gan terhadap kegiatan desa dan masyarakat PS&amp;elolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- 5',,S"Pok usaha ekonomi produktif;
- ,j"?P&amp;katan kapasitas kelompok masyarakat melalui : g
- .elompok perempuan; 3). Kelompok tani:
- 4). Kelompok masyarakat miskin:
- 6). Kelompok pengrajin;
- 5). Kelompok nelayan;
- 7). Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 8). Kclompok pemuda; dan
- 9). Kclompok lain sesuai kondisi desa.
BAB V - LAPORAN DAN PERTANGGUNG,JAWABAN
Pasal 8

- (I) Sctap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus ddukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukt scbagaimana dimaksud pada ayat (l) harus mendapat pengesahan oleh Sckretaris Desa atas kebenaran material yang tmbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tdak dapat dlakukan scbclum rancangan peraturan desa tentang APBDcsa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa scbagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - LAPORAN DAN PERTANGGUNG,JAWABAN
Pasal 9

- (l) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat P\_,1, � ... laporan realisasi pcnggunaan Dana Desa menyampunan d B ·&gt; semester I dan semester II kepada upat.
- laporan realisasi penggunaan Dana Desa dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan (2) Penyampaian scbagaimana ketentuan
I
I
1
- a. Semester I palin anggaran be,~j['ambat minggu keempat bulan Juli tahun a1...
- b. Semester II tahun an\_ "ng lambat minggu keempat bulan Januar Baran berikutnya.
BAB V - LAPORAN DAN PERTANGGUNG,JAWABAN
Pasal 10

- (I) Bupati menunda al desa tidak penyaluran Dana Desa dalam hal kepe la menyamaikz ·alis penggun p can APBDesa dan/atau laporan re: 1sas1 aan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengur: hal dit k angi penyaluran dana desa dalam emu an · tk SL.PA aa{["""""Pangan pelaksanaan yang mengakibat «an
- (2) Penundaan ·be .:. . dengan ,, P"ba g aimana pada ayat (1) dilakukan sampa Sampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.