PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TENTANG
Berlaku: 9 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi kegiatan kelitbangan serta mengoptimalkan aplikasi dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan kelitbangan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka; Menimbang bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi kegiatan kelitbangan serta mengoptimalkan aplikasi dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan kelitbangan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan , dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
I
I
•
p
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. 12.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
(D
3
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran P e ndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Bupati Kalaka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbang Kabupaten Kolaka;.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENT ANG MEKANISME PELAKSANAAN KEG IATAN KELITBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya disebut Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Daerah adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kolaka.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai,
+
f
0
- produk, dan/ atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
12. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di lingkungan pemerintahan provinsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi.
13. Swakelola adalah pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
14. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga, pemerintah, dan atau Organisasi Perangkat Daerah dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan dalam bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan
15. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
16. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan suatu kegiatan.
- 1 7. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
18. Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
19. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan, dan catatan atas seluruh rencana kegiatan kajian yang dilakukan Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam bentuk surat rekomendasi dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan kabupaten Kolaka.
20. Seminar adalah suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu hasil penelitian dan pengembangan untuk penyempurnaan di bawah pimpinan seorang moderator.
f+
CC·
c
21. Kolokium adalah kegiatan pertemuan keahlian yang dilakukan dalarn bentuk seminar untuk membahas kegiatan penelitian bertaraf lanjutan.
22. Kerangka acuan kegiatan yang disingkat KAK adalah rencana pokok-pokok penelitian dan pengembangan berupa keinginan dan/atau harapan dari pihak pemberi tugas atau pekerjaan penelitian dan pengembangan kepada penerima pekerjaan.
23. Proposal adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, yang disusun oleh calon pelaksana dan/ atau pelaksana penelitian dan pengembangan berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian dan pengembangan sebagaimana yang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Atau dengan kata lain proposal merupakan penjabaran lebih lanjut dari KAK.
24. Laporan Pendahuluan adalah laporan yang memuat kegiatan awal pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berupa identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrumen penelitian, rencana lapangan, coaching surveyor (pelatihan singkat terhadap surveyor), serta hasil penelitian dan pengembangan awal di lapangan yang berupa data deskripsi lokasi serta temuan awal di lokasi. Atau dengan kata lain Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari proposal yang dilengkapi dengan instrumen penelitian.
25. Laporan Akhir adalah merupakan laporan tertulis dari pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang memuat detail keseluruhan pelaksanaan dan hasil penelitian dan pengembangan yang telah diseminarkan.
26. Ringkasan Eksekutif adalah merupakan ringkasan dari tujuan, deskripsi, metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian.
27. Jurnal adalah majalah ilmiah yang khusus memuat artikel dari hasil penelitian dan pengembangan di satu bidang dan kelompok ilmu tertentu.
CD
RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, PELAKSANAAN, PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu Ruang Lingkup
N/A
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah meliputi:
- b. otonomi kabupaten;
- a. pemerintahan umum;
- c. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah;
- e. penataan wilayah;
- d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
- f. kependudukan dan ca ta tan sipil;
- h. pengelolaan pembangunan daerah;
- g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- i. pengelolaan keuangan daerah;
- k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
1. koordinasi sektoral di daerah;
- m. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- n. bidang pemerintah daerah lain sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- (2) Selain bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah juga mencakup kegiatan yang berupa kajian atas masalah-masalah aktual dan mendesak di daerah.
- (3) Kegiatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka bersama OPD terkait.
Bagian Kedua Kewenangan
N/A
Pasal 3

- ( 1) Kewenangan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka berada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti/ perekayasa.
- (3) Kewenangan Pejabat Struktural sebagaimana c;limaksud pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi:
- a. penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan serta penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
- c. pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan;
- b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- e. menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan
- f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
(D
7
- (4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti/perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yang meliputi:
- b. penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penelitian dan pengembangan;
- a. penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data;
- e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- d. penyusunan Laporan data lapangan;
- f. pemaparan hasil penelitian dan pengembangan.
- (5) Apabila pejabat fungsional perieliti/perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka tugas-tugas pejabat fungsional peneliti dilakukan oleh pejabat struktural pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
N/A
Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kolaka (RPJMD) 2014-2019 dan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
- (2) Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, di lingkungan Kabupaten Kolaka dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti/ perekayasa dan/ atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
- (3) Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e, di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti/ perekayasa dan/ atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
Bagian Ketiga Pelaksanaan
N/A
Pasal 5

- ( 1) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara swakelola, yaitu pelaksanaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengguna anggaran atau pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan secara swakelola oleh penanggung jawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran (Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian/ Ilmiah Pemerintah) atau kelompok masyarakat penerima hibah (Lembaga Pendidikan Swasta/Lembaga Penelitian/Ilmiah Non Badan Usaha) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 6

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara swakelola dapat menggunakan/memanfaatkan tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya, yang ditunjuk oleh Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka dengan permintaan secara tertulis.
N/A
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan/ atau alih teknologi.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pengorganisasian dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
N/A
Pasal 8

Organisasi pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan
- a. Majelis pertimbangan;
2. (D Pemerintah Daerah terdiri atas:
- b. Tim pengendali mutu;
- d. Tim pelaksana.
- c. Tim fasilitasi; dan
N/A
Pasal 9

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
N/A
Pasal 10

- ([; Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,
- a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
mempunyai tugas:
- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.
- c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
N/A
Pasal 11

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota dan OPD lainnya;
,
CD
,,
(i',
9
- e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
N/A
Pasal 12

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi.
N/A
Pasal 13

Pembentukan Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Tim Fasilitasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
+
BAB III - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN, KOORDINASI, MEKANISME SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 14

- (1) Ruang lingkup kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka meliputi:
- a. pemerintahan umum;
- b. otonomi kabupaten;
- c. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah;
- d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
- e. penataan wilayah;
- g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- f. kependudukan dan catatan sipil;
- h. pengelolaan pembangunan daerah;
- i. pengelolaan keuangan daerah;
- j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya nianusia aparatur;
1. koordinasi sektoral di daerah;
- k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- mi. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- n. bidang pemerintah daerah lain sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kajian dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan melibatkan OPD terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka. dilakukan oleh Tim Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka unsur OPD terkait.
BAB III - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN, KOORDINASI, MEKANISME SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 15

- (1) Tim Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka pada kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang terdiri dari :
- a. Pengarah/Penanggung Jawab;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.
- (2) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pelaksana kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan pelaksanaan pengkajian.
BAB III - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN, KOORDINASI, MEKANISME SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 16

- (1) Pembentukan Tim Kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kajian, Tim Kajian dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.
I
.
•
t+
(I)
- (3) Tenaga ahli/narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada tenaga ahli/ narasumber yang bersangkutan.
Bagian Kedua Koordinasi
BAB III - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN, KOORDINASI, MEKANISME SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 17

- ( 1) Kegiatan pengkajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam hal perencanaan dan pelaksanaan dikoordinir oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk sebuah Tim Asistensi dengan susunan keanggotaan dari unsur sekretaris dan bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka dan dapat melibatkan tenaga ahli/ narasumber.
Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kajian
BAB III - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN, KOORDINASI, MEKANISME SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 18

Mekanisme pelaksanaan kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah kabupaten Kolaka dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. Pengusulan Judul;
- b. Proses Persiapan Kajian;
- c. Publikasi.
BAB III - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN, KOORDINASI, MEKANISME SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 19

- (1) Pengusulan judul kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dimaksudkan untuk mensinkronkan antara kebutuhan kajian berdasarkan tema dan atau permasalahan/isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Kolaka dan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai pengguna.
- (2) Selanjutnya usulan judul sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
- (3) Judul yang sudah diverifikasi selanjutnya diajukan untuk dimasukkan ke dalam usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
- (4) Judul yang masuk dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setelah disetujui dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian dibuat KAK.
BAB III - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN, KOORDINASI, MEKANISME SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 20

- (1) Proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dimulai dengan pemberian rekomendasi yang dimaksudkan untuk membahas kesesuaian KAK dengan maksud dan tujuan kajian.
- (2) Proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
,,
( ·
- a. KAK kajian dibahas oleh Tim Pengendali Mutu di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka untuk diterbitkan surat rekomendasi atau keputusan kelayakannya;
- b. KAK yang telah dinilai oleh Tim Pengendali Mutu selanjutnya dapat diperbaiki oleh unit pengelola teknis yang bersangkutan (jika ada revisi/ perbaikan) sesuai dengan hasil Berita Acara Rekomendasi yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Peneliti/Tim Kajian sebagai dasar penyusunan proposal;
- c. proposal dibuat oleh Tim Kajian atau penerima pekerjaan;
- d. proposal yang telah disetujui Badan Penelitian dan Pengembangan kabupaten Kolaka menjadi dasar pelaksanaan kajian.
BAB III - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN, KOORDINASI, MEKANISME SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 21

Proses publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah sebagai berikut:
- (2) Hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah diseminarkan dikirim/ diserahkan kepada Tim Fasilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka;
- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah selesai dalam bentuk draft harus diseminarkan untuk disempurnakan menjadi sebuah laporan akhir dan Ringkasan Eksekutif;
- (3) Hasil-hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi, selanjutnya dapat dibawa ke acara Kolokium;
- (4) Hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang layak dan baik dapat diproses dan dipublikasikan ke dalam jurnal.
Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kajian
BAB III - RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN, KOORDINASI, MEKANISME SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun setelah hasil kelitbangan tersebut dilaksanakan.
,,
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), penyusunan Rancangan Penelitian, Penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir Penelitian dan Ringkasan eksekutif, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.
Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 23 7cut 20t7
( BUPA1] 9LAA
V
N]
AHMAD
y
Diundangkan di Kolaka
-
pada tanggal
2
3 7naci
2cl7
·
SEKRETARIS DAERAH KAB.KOLAKA,
ArJ
�
-
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR O9
CD
(C,
PEDOMAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN KELITBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
A. PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kerangka acuan kegiatan (KAK) adalah dokumen perencanaan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana dan berapa perkiraan biaya suatu usulan kegiatan. Kerangka acuan kegiatan dibuat dan disiapkan oleh Tim Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan usulan penelitian. Usulan penelitian tersebut kemudian dinilai oleh tim pengendali mutu kelitbangan. Kerangka acuan disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Program dan Kegiatan Balitbang kabupaten Kolaka yang telah ditetapkan.
Penyusunan kerangka acuan kegiatan (KAK) kelitbangan terdiri atas:
Halaman Sampul
Bagian ini memuat nama aktivitas kelitbangan yang akan dilaksanakan, topik Kerangka Acuan (ToR) sesuai ICP yang disetujui oleh Tim Majelis Pertimbangan, judul rencana kegiatan kelitbangan, lambang daerah, mencantumkan, nama lembaga yang akan melaksanakan kegiatan disertai dengan tempat dan tahun pembuatan, serta menggunakan sampul berwarna oranye muda ..
Lembar Persetujuan KAK
Lembar persetujuan ToR memuat: (i) topik kelitbangan sesuai ICP yang telah disetujui dan disahkan oleh Tim Majelis Pertimbangan; (ii) judul usulan kelitbangan; (iii) unit kerja yang menjadi pelaksana kegiatan; (iv) anggaran kegiatan kelitbangan; serta (v) ditanda-tangan oleh Tim Majelis Pertimbangan sebagai tanda persetujuan.
Halaman Judul
Bagian ini memuat: (i) nama kegiatan kelitbangan yang akan dilaksanakan; (ii) topik kelitbangan sesuai ICP yang disetujui oleh Tim Majelis Pertimbangan: (iii) judul rencana kegiatan kelitbangan; (iv) Pelaksana /
·
1+
([
(I)
Kegiatan, berisi penanggung jawab dan unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.
Daftar Isi
Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi Kerangka Acuan (ToR) dan sebagai petunjuk pembaca yang akan melihat suatu bah atau subbab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul bah, judul subbab, judul anak subbab, dan seterusnya dengan nomor halaman.
1. Latar Belakang
La tar belakang memuat penjelasan atau uraian singkat, padat dan jelas tentang dasar hukum pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan pemaparan gambaran umum mengenai masalah yang akan diteliti dan urgensinya sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penjelasan ini harus memuat pemaparan fakta aktual (das sain) yang bersumber dari kegiatan penelitian dan pengkajian terdahulu (bagi kegiatan pengembangan) dan atau pendapat/tulisan yang telah dipublikasikan dan relevan dengan judul kelitbangan yang diusulkan. Dukungan fakta tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal (das sollen) yang diharapkan.
2. Pokok Permasalahan
Pokok permasalahan memuat penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam kerangka acuan (ToR) kegiatan kelitbangan itu dipandang menarik, penting, dan perlu untuk diteliti/ dikaji/ dikembangkan. Permasalahan penelitian kemudian dirumuskan dalam bentuk poin-poin menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan dalam kalimat tanya.
3. Maksud dan Tujuan
Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik maksud dan tujuan yang menjelaskan suatu kondisi, akhir atau aspirasi yang ingin dicapai melalui kegiatan kelitbangan yang diusulkan maupun hal-hal taktis yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan kelitbangan.
4 Sasaran
Sasaran adalah pemyataan dari hasil yang terukur secara kolektif yang akan membantu tim pengusul untuk mengukur kemajuan kegiatan kelitbangan yang diusulkan.'-� /
+
fl
£
5. Ruang Lingkup/Batasan Kegiatan
Berisi uraian kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari program dan usulan kegiatan serta tahapan-tahapan kegiatan kelitbangan yang harus dilakukan. Ruang lingkup juga memuat batasan obyek yang akan diteliti agar kegiatan pencarian data penelitian lebih terarah
6. Keluaran (output) yang Diharapkan
Keluaran adalah wujud fisik dan non-fisik yang diharapkan menjadi hasil dalam pelaksanaan program atau kegiatan kelitbangan yang diusulkan.
'7. Penerima Manfaat
Bagian ini menjelaskan pihak-pihak yang akan menerima manfaat dari dilaksanakannya kegiatan kelitbangan yang diusulkan.
8. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian memuat perkiraan waktu, tempat serta pelaksana kegiatan.
8.1. Waktu
Penyusunan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/kelitbangan dapat dilakukan dengan urutan: (i) tahap penelitian; (ii) rincian kegiatan pada setiap tahap; dan (iii) untuk menjelaskan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap, jadwal kegiatan kelitbangan dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian.
8.2. Lokasi
Bagian ini menunjukkan lokasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan.
8.3. Pela.ksana
Organisasi pelaksan.a kegiatan kelitbangan dinyatakan dalam susunan tim secara lengkap. Semua anggota tim dikemukakan dalam suatu daftar yang dilengkapi dengan uraian tugas dan bidang keahlian masingmasing, selain itu setiap anggota tim memasukkan Curriculum Vitae yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari desain riset/ kelitbangan. / -.
9. Pembiayaan
Merupakan perhitungan biaya dari seluruh kegiatan yang diusulkan dan disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB).
10. Penutup
Bagian ini berisi kalimat penutup mengenai keseluruhan isi kerangka acuan kegiatan kelitbangan yang diusulkan dan diakhiri dengan tanda tangan penanggung jawab tim pelaksana.
B. PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Rancangan penelitian dan pengembangan atau desain riset merupakan salah satu dokumen riset yang wajib disiapkan oleh tim pelaksana kelitbangan ketika usulan kegiatan diterima dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dokumen ini bersifat lebih komprehensif karena di dalamnya memuat dan menjelaskan desain Ii.set dan instrumen survei yang akan digunakan dalam melaksanakan kelitbangan. Rancangan penelitian dan pengembangan atau desain riset biasanya berjumlah tidak lebih dari 25 halaman.
Penyusunan rancangan penelitian dan pengembangan atau desain riset terdiri atas:
Halaman Sampul
Bagian ini memuat nama aktivitas kelitbangan yang akan dilaksanakan, judul rencana kegiatan kelitbangan, lambang daerah, mencantumkan nama tim dan anggota pengusul/ peneliti, nama lernbaga disertai dengan ternpat dan tahun pembuatan, serta rnenggunakan sampul berwarna kuning.
Lembar Pengesahan Rancangan Penelitian/Kelitbangan
Lembar pengesahan rancangan penelitian rnemuat: (a) judul; (b) penanggung jawab kegiatan; (c) identitas ketua pelaksana; (d) alamat lengkap kantor dan rumah; (e) jangka waktu pelaksanaan kegiatan kelitbangan; dan (f) total anggaran. Di bagian bawah halaman pengesahan dicantumkan nama dan tanda tangan Ketua Tim Pelaksana kegiatan kelitbangan dan disahkan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan.\,/ \_,
Daftar Isi
Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi Rancangan Kelitbangan dan sebagai petunjuk pembaca yang akan melihat suatu bab atau subbab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul bab, judul subbab, judul anak subbab, dan seterusnya dengan nomor halaman.