PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor L Tahun 2010
Tentang SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA} KABUPATEN BAT{YUWANGI
Berlaku: 10 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengamb'ilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibangun dan dikembangkan Sistem lnformasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi ;
- b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen sebagaimana tersebut pada butir a tersebut di atas, perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang surnber daya rnanusia (brainware), piranti keras (hardware) dan piranti lunak {software}, sarana pendukung dan sistem jaringan teiekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dan diatur mengenai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Banyuwangr dengan Peraturan Bupati Banyuwangi ; c.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M37|, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik f ndonesia Nomor 48l-a\ ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AB4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zO0F. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 3.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) 4.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2QA7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2OAT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); 5.
5. Keputusan Presiden Nomor I Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ; 6
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government ; 7.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan SIMDAGRI ; 8.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1lD) ; 9.
IIEf,IUTUSKAN :
MCNCtApKan : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH {SIMDA) KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ni, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Kabupaten adatah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
4. Pengelola Data Informasi adalah Sekretariat STMDA yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan, pengelolaan data dan informasi secara terpusat di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Pengelola Data Lokal Fungsional adalah satuan kerja I organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Simpul Jaringan adalah serangkaian perangkat komputer pengolahan data pada unit kerja / organisasi.
7. Server adafah perangkat komputer yang ada pada simpul jaringan yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data.
8. Terminal adalah perangkat komputer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan kepada dan atau mengambildata dariserver.
9. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
10. Informasi adalah hasil pengelolaan data berupa keterangan yang mempunyai nilai / arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
1 1 .
12.
13.
14.
15.
16.
4
- Sistem adalah totalitas terpadu deri I atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu \_
- Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- Sistem Informasi Manajemen yang setanjutnya disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengofah, perangkat funak dan fain sebagainya), perangkat penyimpan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitian, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- Sistem Informasi Manaiemen Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem informasi manaiemen yang mencakup seluruh subsistem yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan di semua eselon I jajaran Pernerintah Kabupaten Banyuwangi.
Kodifikasi adatah hasil proses pembakuan lambang, sirnbol, tanda, formulir dan seienisnya yang dipergunakan dalam penyefenggaraan SIMDA yang ditetapkan ofeh pey'abat yang berwenang.
Bank Data adalah himpunan berbagai jenis data yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam bentuk bank data terpusat berdasarkan sistem manajemen data base (data base manajemen sistem) atau fungsi sejenisnya.
BAB II - Maksud, Tuiuan, Sasaran dan Azaz
Pasal 2

M a k s u d
Maksud diterapkannya SIMDA adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi Manaierren Daerah di lingkungan Pemerintahan l(abupaten Banyuwangi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
BAB II - Maksud, Tuiuan, Sasaran dan Azaz
Pasal 3

T u j u a n
Tujuan SIMDA adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara efektif dan efisbn dalam rangka menuniang kebefiasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat'
BAB II - Maksud, Tuiuan, Sasaran dan Azaz
Pasal 4

S a s a r a n
Sasaran SfMDA adalah :
1. Tersedianya informasi secara kongkrit sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Meningkatnya kualitas manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh jajarannya'
BAB II - Maksud, Tuiuan, Sasaran dan Azaz
Pasal 5

A s a s
Pembangunan dan pengembangan SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :
1. Asas keseimbangan yang dinamis I luwes, bahwa dalam penanganan stMDA ditentukan batas kewenangan dan kewajiban yang jelas antara pengelolaan yang bersifat sentralistis dan pengelolaan yang bersifat desentralistis.
6
- 2, Asas pengefolaan tersebar {distributed processing}, bahwa pembangunan sistem informasi yang dapat mendukung simpulsirnpul jaringan {network modes) secara sehat terarah dengan keterpaduan sistem secara keseluruhan.
3. Asas kewenangan khusus simpul jaringan, bahwa setiap simpul jaringan diberikan kewenangan khusus sesuai dengan spesialisasi jenis informasi yang ditangani untuk menjamin terciptanya asas manfaat secara optimal, efisien dan efektif.
4. Asas prioritas penyediaan informasi, bahwa setiap simpul diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang bersitat strategis disamping memenuhi kebutuhan informasi bagi simpul yang bersangkutan-
5. Asas pemanfaatan gerbang jaringan (neirork gatantay), bahwa setiap perangkat pemakai jaringan komunikasi mengaksesnya melalui Sl MDA Pemerinta h Kabupaten Banyuwangi.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 6

- Pembangunan dan pengembangan SIMDA dan aplikasinya (subsistem-subsistem) berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada pasal 5. ( 1 )
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi (subsistemsubsistem) bedasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, piranti keras dan piranti lunak. (z',)
- Pembangunan dan pengembangan SIMDA melipr.rti : (3)
- a. Kualifikasi zumber daya manusia;
- b. Piranti keras;
- c. Piranti lunak;
- d. Sistem, jaringan telekomunikasi;
- e. Bank data.
Piranti lunak meliputi :
- a. Sistem Operasi:
2. b" Sistem lnformasi:
- c. Paket program / aplikasi
- d. Sistem Telekomunikasi.
Sistem Operasi
- Pembangunan dan pengembangan sistem operasi $IMDA Kabupaten Banyuwangi disesuaikan dengan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak, perkembangan teknologi dan tetap mempertirnbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya (compatible) ; ( 1 )
- (2) Sistem operasi SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan produk-produk sistem operasi yang bersifat open source ifree license) maupun produk-produk sistem operasi license, sesuai dengan nilai kemanfaatan, efisiensi dan fleksibilitas.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 9

Sistem Informasi
- Sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas penunjang. ( 1 )
- Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi dianut prinsip pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan memperhatikan pengelolaan data I informasi yang bersifat sentralistis dan desentralistis. t2)
- Penerapan prinsip sentralistik di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bemilai strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintah lGbupaten Banyuwangi dalam rangka memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan pernerintahan, (3)
Pesal 7 Piranti Lunak
8
- (4) Penerapan prinsip desentrarisasi pada unrt kerja berraku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai taktis operasional yang menjadi tanggung iaruab unit keria dalam upaya rnemenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan unit kerja.
- (5) setiap pembangunan sistem informasi manajemen taktis operasional penunjang urrtuk setiap unit kerla, seyogyanya tetap melakukan koordinasi I konsultansi dengan *kretariat SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin integrated sistem.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
pasal 9

diklasifikasikan Sistem informasi sebagaimana pada menjadi 2 (dua) sistem informasi yaitu :
a
- Klasifikasi t
sistem Informasi yang bemilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambiran kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Klasifikasi tl
sistem infonnasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ringkungan satuan unit keda (satkersatker) yang tidak terkait rangsung dengan sistem informasi lainnya, tetapi tetap mengacu pada terraksananya sistem infiormasi strategis. pernbangunan dan pengembangan sistem informasi ini harus mendapat persetujuan Bupati.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 11

Aplikasi sistem informasi rainnya dibangun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
pasal 12

Paket Program / program Aplikasi
Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program /program Aptikasi disesuaikan dengan kebutuhan dengan sistem operasi/ sistem informasi.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 13

Sistem Jaringan Telekomunikasi
Sistem jaringan tetekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 14

Piranti keras
- (1) Pemenuhan kebutuhan piranti keras pada setiap unit keria harus disesuaikan dengan sistem informasi yang telah ada dan atau dibangun serta dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
2. a" Bagi unit kerja yang telah memiliki piranti keras komputer dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sejauh dapat dikomunikasikan serta menjarnin keterpaduan (integrated).
- b. Bagi unit kerja yang belum memiliki piranti keras komputer harus disesuaikan dengan sistenr informasi yang dibangun dengan tetap berpedornan pada Peraturan ini.
- (2) Pengadaan piranti keras komputer yang digunakan oleh unit kerja harus dapat berkomunikasi serta menjamin keterpaduan.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 15

Pengadaan Piranti keras komputer untuk unit kerja harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 16

Kualifikasi sumber daya manusia
- (1) Untuk operasional komputer dipedukan kualifikasi pemonil, baik tingkat operator, programmer, sistem analis maupun tenaga teknis lainnya.
- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas controt sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber Daya Manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikoordinasikan oleh Instansi yang benrenang bekeria sama dengan lembaga diklat milik pemerintah atau lembaga diklat teknis yang lain. (3)
3. Dalam kondisi tertentu, pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi komputer dan sistem informasi bagi personil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat diserenggarakan secara khusus oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan f nformatika Kabupaten Banyuwangi. (4)
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 17

Bank data
- Guna menunjang kebutuhan SIMDA Kabupaten Banyuwangi dibangun Bank Data sesuai dengan prinsip sistem manajemen dan data base Penrerintah Kabupaten Banyuwangi. ( 1 )
- untuk pembangunan bank data sebagaimana dimaksud pda ayat (1) pasal ini setiap unit kerja wajib mengkontribusikan data yang bemilai strategis kepada bank data, melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi. (2)
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 19

Pengumpulan Data
- Pengumpulan data dilaksanakan oleh Unit Keria secara aktif maupun pasif. ( 1 )
- Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3). (z',)
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 20

- ( 1 ) Tata cara pengumpulan data disesuaikan dengan sistem dikembangkan. yang dilakukan oleh Unit Kerja informasi yang dibangun dan
- {z) Tata cara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 21

Pengolahan Data
- { 1 } Pengolahan data rnelipr.rti kegiatan-'kqiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan neniadi infonnasi.
- Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan atau komputerisasi. (2)
- Dalam hal pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi, dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi), terpisah (desentralisasi) atau gabungan dari keduanya (d istributed processing). (3)
- (4) Pengelofaan data dapat difaksanakan bekerjasama dengan pihak lain atas Persetujuan Bupati.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 22

Pengelola Data Lokal Fungsional
- (1) Pengelola data lokal fungsional adalah pengelola data dari masing-masing unit kerja yang merupakan sumber data I informasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Unit data lokal tungsional berkewajiban menyediakan dan menyampaikan data / informasi yang dipedukan kepada Sekretariat SIMDA untuk diolah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan,
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 23

Penyimpanan dan Pengambilan Data
- (1) Penyimpanan dan pengambilan kembali data / infonnasi dapat dilakukan secara manualdan atau komputer.
2. (2| Data yang bersifat teknis aplikasi disimpan secara tengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun secara sistematis berdasarkan metode tertentu sejalan dengan perkemba ng an teknolog i.
- (3) Penyimpanan dan pengambilan data / informasi melalui sekretariat SIMDA dan atau Unit Keria lokalfungsional.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 24

Distribusi dan Kontribusi Informasi
- {1} Distribusi dan kontribusi data / informasi melalui sekretariat SIMDA dan atau Unit Kerja lokal fungsional Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- {2} Data I informasi yang bersifat strategis disimpan oleh Sekretariat SIMDA di bank data untuk dirawat secara aman.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 25

Analisis dan evaluasi
- (1) Data / informasi yang diterima Skretariat SIMDA yang memerlukan analisis dan evaluasi lebih lanjut, akan diolah bersama dengan unit I instansi terkait fungsional.
- (2| Hasil telaah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini beserta berkasnya disimpan pada sekretariat SIMDA dan selanjutnya akan digunakan pimpinan unfuk pengambilan kepufusan.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 26

Kerahasiaan data / Informasi
- ( 1 ) Seluruh data / informasi yang disimpan pada sekretariat SIMDA Kabupaten Banyuwangi adalah betsifat rahasia.
- (2) Penggunaan data / Informasi yang tersimpan pada sekretariat SIMDA harus seijin Bupati atau Ketua Pelaksana SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 27

Penentuan Prioritas
Pembangunan dan Pengembangan SIMDA dilakukan berdasarkan skala prioritas, yang didasarkan pada kebutuhan informasi, kesiapan sarana dan prasarana, personalserta anggaran yang tersedia.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 28

Pembiayaan
Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi SIMDA bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi.
BAB V - ORGANISASI
Pasal 29

Susunan Organisasi
Susunan organisasi SIMDA Kabupaten Banyuwangiterdiri dari :
Pengarah
Pembina
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris I :
Sekretaris ll :
:
Bupati Banyuwangi ;
:
Wakil Bupati Banyuwangi ;
:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyunangi ;
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi,
Anggota
Sekretariat
- Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Desa / Kelurahan / Komponen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
BAB V - ORGANISASI
Pasal 30

Tugas, Tanggung Jawab dan Wev$enang
Personal SIMDA
( 1 ) Pengarah
- Memberikan arahan dalam menentukan kebijaksanaan umum pembangunan dan pengembangan SIMDA. a.
- Menetapkan, merevisi usulan / program yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan SIMDA dan pembiayaannyab.
Pembina (2)
- a. Memberikan bimbingan agar kebi.iaksanaan umum pembangunan dan pengembangan SIMDA terlaksana sesuaidengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.
2. Membina agar setiap unit kcfia I pengelola data lokal fungsional dapat berperan dalam SIMDA sesuai dengan fungsinya. b.
3. Memberikan pertirnbangan, saran dan usul dalam pembangunan dan pengembangan SIMDA. c.
4. Memberikan pertimbangan, saran dan usul dalam pembangunan dan pengembangan SIMDA. d.
Ketua (3)
- a. Penanggung jawab pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- b. Menyusun program pembangunan dan pengembangan SIMDA sesuai dengan kebutuhan, kemajuan teknologi dan dana yang tersedia.
3. Mengkoordinasikan tlgas dan hnggung jawab masing* masing personalyang terlibat dalam SIMDA. C.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- e. Melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SIMDA kepada Bupati Banyuwangi.
- f. Menyusun rencana kodefikasi, lambing, symbol, tanda dan formulir dalam rangka pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- g. Menyusun program pembangunan dan pengembangan SIMDA dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- h. Melaksanakan evaluasi dan rnenyampaikan usul atas keaktifan unit pengelola data lokal fungsional dalam penyampaian data / inforrnasi pada SIMDA.
Sekretaris
- a. Mengadministrasikan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan data 1 informasi dan penanggung jawab Sekretariat SIMDA.
- c. Mempersiapkan data informasi yang diperlukan dalam rangka ekspose dan publikasi data l informasi.
- d. Tugas-tugas lain yang berhubungan dengan sekretariat SIMDA.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun zWT tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

HaLhal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut eknis pelaksanaannya akan dfutapkan lebih lanjut dergan Keputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraluran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan
di Banyuwangi lgto
Pada ranssat tg ?*nt^;
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Pebruari 2010
BERITA DAEMH TGBUPATEN BANYI'WANGI TAHUN 2010 NOMOR 1lE