PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 40 Tahun 2010
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2010
Berlaku: 27 September 2010
N/A
Pasal 5

- (1) Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja berisi jumlah kehadiran dan ketidakhadiran PNS pada hari kerja selama 1 (satu) tahun beserta keterangan yang dianggap perlu.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kehadiran PNS pada hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan tanda tangan PNS dan/atau keterangan pada Daftar Hadir Kerja.
- (3) Ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
- a. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja tanpa ada surat pemberitahuan atau keterangan apapun;
- b. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja tanpa mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja dikarenakan sedang melaksanakan tugas di luar instansi pemerintah daerah;
- d. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja dikarenakan sedang menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- e. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja dikarenakan sedang menjalankan Tugas Belajar.
- (4) Pengecualian dari pengertian ketidakhadiran dalam hari kerja, bagi PNS yang sedang :
- a. melakukan Perjalanan Dinas yang dilengkapi dengan Surat Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak masuk kerja paling lama 2 (dua) hari berturut-turut karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari berturut-turut karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit;
- d. tidak masuk kerja paling lama 2 (dua) hari berturut-turut karena alasan khusus dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD atau Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menghadiri pernikahan keluarga atau kerabat, menghadiri pemakaman keluarga atau kerabat, atau menjenguk orang tua yang sakit, dengan menyertakan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. tidak masuk kerja karena alasan Cuti Bersama, Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Besar dan Cuti karena Alasan Penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran tiap-tiap SKPD mengajukan permohonan pembayaran tambahan penghasilan PNS di lingkungan satuan kerjanya dengan bentuk permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui BKD dan melampirkan rekapitulasi daftar hadir kerja dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana.tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala BKD memverifikasi rekapitulasi daftar hadir kerja yang disampaikan oleh tiap-tiap SKPD dan meneruskan pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan PNS dari tiap-tiap SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD penerbit Daftar PNS yang mencantumkan data PNS bersangkutan.
- (5) Khusus untuk Kelurahan, pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan dikoordinasi oleh Kecamatan.
- (6) Khusus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan dilampiri rekapitulasi daftar hadir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan daftar hadir yang dibuat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 27 September 2010
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang pada tanggal 27 September 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
DR. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 29 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003