PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 18 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTATANGERANG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa perpanjangan penetapan lokasi telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pem bangunan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sedang melaksanakan beberapa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan selain untuk kepentingan umum yang diperkirakan belum dapat selesai sampai dengan berakhirnya perpanjangan penetapan lokasi;
- c. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, menyatakan bahwa proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan, diselesaikan paling lama sampai dengan 31 Desember 2014;
PARAF HIERARKI
•
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
(
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
.II
PARAF HIERARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN SETDA
Mengingat
- d. bahwa jika pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan selain untuk kepentingan umum belum selesai, berimplikasi terhadap tidak dapat dilaksanakannya rencana pembangunan dan akan berdampak kepada masyarakat, sehingga pengaturan perpanjangan pen eta pan lokasi dimaksud huruf a perlu disempurnakan; sebagaimana
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
BPARAF'HIERARKI
W AKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN SETDA
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF HERARKI
KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN SETDA
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
3. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
12. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kata Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 0610);
5. 1 3 . Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kata Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 0811);
14. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 62);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF HERARKI
PARAF HIE]'
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
EC JPARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN SETDA
Pasal I
Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 62), sehingga Pasal 15 berbunyi se bagai berikut:
N/A
Pasal 15

- ( 1 ) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan untukjangka waktu:
- a. satu tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar;
- b. dua tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar;
- c. tiga tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 50 (lima puluh) hektar.
- (2) Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) proses pengadaan tanah sudah dimulai namun perolehan tanah belum selesai, Walikota dapat menerbitkan perpanjangan penetapan lokasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2a) Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perolehan tanah belum selesai dan/ atau sedang dalam proses penyelesaian/pelaksanaan tahapan, Walikota dapat menerbitkan perpanjangan penetapan lokasi untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2014.
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF HIERARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIERARKI
KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN SETDA
PARAFKOORDINASI
- (3) Permohonan perpanjangan keputusan penetapan lokasi harus diajukan oleh lnstansi Pemerintah yang memerlukan tanah paling lambat sebelum jangka waktu penetapan lokasi berakhir beserta alasan perpanjangannya kepada Walikota melalui Bagian Bina Pertanahan.
- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menerbitkan keputusan perpanjangan penetapan lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Walikota memerintahkan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 1 1 Ok to be r 2 O 1 3
(/
wAu«oT»
TANGERANG SELATAN, " /
{eM
/ AIRIN RACHMI DIANY �
Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 1 1 o kt o b e r 2 O 1 3 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
BERITA DAERAH KOTA ANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 18
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (3), pasal 99 ayat (3), pasal 100 ayat (7), pasal 102 ayat (3), pasal 104 ayat (2),dan pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pangadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451-K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pengelolaan Air Tanah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi,yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk digunakan orang pribadi atau badan, kecuali untuk kebutuhan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
11. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
12. Volume adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung dalam satuan meter kubik .
13. Nilai perolehan air adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besaranya pajak air tanah.
14. Non Niaga adalah setiap pengambilan air tanah yang pemanfaatannya tidak diusahakan (HIPPAM).
15. Niaga adalah setiap pengambilan air tanah yang pemanfaatannya diusahakan atau berhubungan dengan usaha (Badan Usaha).
16. Industri dengan bahan baku Air adalah pengambilan Air tanah yang pemanfaatannya menggunakan bahan baku air untuk usaha produksi dengan melalui proses pengolahan sehingga memperoleh Nilai Tambah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perhitungan besarnya jumlah pengambilan dan atau Pemanfaatan Air tanah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Objek pajak air tanah meliputi setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah wajib memperoleh izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi.
BAB III - METER AIR ATAU ALAT PENGUKUR DEBIT AIR
Pasal 5

- (1) Pemegang izin sebagai subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memasang meter air atau alat pengukur debit air;
- (2) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila telah disegel oleh pejabat yang berwenang dan/atau ditera oleh petugas metrologi.
BAB IV - PENDATAAN
Pasal 6

- (1) Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dan apabila diperlukan dapat melibatkan instansi teknis terkait;
- (2) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.
BAB V - PENETAPAN VOLUME
Pasal 7

- (1) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);
- (2) Penetapan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Pasal 8

- (1) Setiap pengambilan, pemanfaatan air bawah tanah/air tanah oleh pribadi atau badan wajib mendaftar dan mengisi formulir SPTPD;
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa;
- (3) Apabila terjadi perubahan data volume air yang diambil, wajib Pajak harus melaporkan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan mengisi SPTPD;
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Pasal 9

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB VII - KETETAPAN PAJAK
Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi menetapkan pajak air tanah dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD.
BAB VII - KETETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Besarnya pajak air tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak;
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh persen);
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai perolehan air;
- (4) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
BAB VIII - NILAI PEROLEHAN AIR
Pasal 12

- (1) Nilai perolehan air dihitung berdasarkan perkalian volume dengan harga dasar air;
- (2) Nilai perolehan air bersifat progresif tergantung pada volume pemakaian air dan harga dasar air;
- (3) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Wajib pajak harus membayar pajak air bawah tanah/air tanah sesuai jumlah yang tercantum dalam SKPD;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang berubah;
- (3) Pembayaran pajak air bawah tanah/air tanah dilakukan melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi atau bank yang ditunjuk.
BAB IX - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Wajib pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak air bawah tanah/air tanah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi disertai alasannya, dan dikenakan denda bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambatlambatnya pada waktu penyampaian SPTPD.
BAB IX - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15

Wajib pajak yang telah membayar lunas diberikan bukti pembayaran pajak.
BAB IX - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 16

Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dapat menerbitkan STPD, apabila:
- a. pajak air bawah tanah yang saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar;
- b. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung;
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
BAB X - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,SKPDKB, SKPDKBT dan STPD apabila terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, berdasarkan permohonan wajib pajak;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi disertai alasannya,selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;
- (4) Apabila Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tidak menerbitkan surat keputusan hingga melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap disetujui.
BAB XI - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dapat menerbitkan surat keputusan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak air bawah tanah/air tanah berdasarkan permohonan yang diajukan wajib pajak;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi disertai alasannya, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD;
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;
- (4) Apabila Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tidak menerbitkan surat keputusan hingga melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap disetujui.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dapat menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan permohonan yang diajukan wajib pajak;
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak permohonan;
- (3) Apabila Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tidak menerbitkan surat keputusan hingga melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran.
BAB XIII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 20

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapus;
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan surat keputusanBupati.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 21

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 22
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 23

Secara teknis operasional pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Agustus 2014
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
10
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR
: 22 TAHUN 2014
TANGGAL
: 8 Agustus 2014
NILAI PEROLEHAN AIR UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH
| | VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUME |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | s/d 50 M3 | s/d 50 M3 | 51-500 M3 | 51-500 M3 | 501-1.000 M3 | 501-1.000 M3 | 1.001-2.500 M3 | 1.001-2.500 M3 | DI ATAS 2.500 M3 | DI ATAS 2.500 M3 |
| PERUNTUKAN | MATA AIR | BUKAN MATA AIR | MATA AIR | BUKAN MATA AIR | MATA AIR | BUKAN MATA AIR | MATA AIR | BUKAN MATA AIR | MATA AIR | BUKAN MATA AIR |
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| NON NIAGA | 485 | 430 | 560 | 505 | 630 | 570 | 700 | 650 | 770 | 715 |
| NIAGA | 725 | 665 | 915 | 855 | 1.100 | 1.050 | 1.295 | 1.240 | 1.480 | 1.425 |
| INDUSTRI DENGAN BAHAN BAKU AIR | 3.000 | 1.950 | 4.350 | 4.275 | 5.660 | 5.600 | 6.990 | 6.935 | 8.320 | 8.265 |
| PDAM | 365 | 325 | 420 | 380 | 475 | 430 | 525 | 490 | 580 | 540 |
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS