PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2015
Tentang DESA
Berlaku: 7 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Jember agar memiliki kepastian hukum, terarah dan mencapai tujuannya, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Tahun 1946 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 2

- a. pemerintah; atau
- b. pemerintah daerah.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 3

Prakarsa pembentukan desa oleh pemerintah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 4

- (2) Pemerintah melakukan Evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa secara periodik.
- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
- (3) Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 5

- (1) pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah dapat berupa:
- (2) penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Sosialisasi rencana pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemekaran.
- (1) Pemerintah daerah sebelum melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terlebih dahulu menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 7

- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (1) Dalam hal pemerintahan desa menerima sosialisasi Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Permusyawaratan Desa induk segera melakukan pembahasan dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 8

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- b. camat; dan
- a. unsur bagian pemeritahan Desa, bagian pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan bagian hukum Pemerintah Daerah.
- c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Hasil verifikasi tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layaktidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 9

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 10

- (2) Bupati mengangkat kepala desa persiapan setelah mendapat kode register Desa persiapan.
- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada gubernur untuk mendapat kode register Desa persiapan.
- (3) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
- (4) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.
- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- c. pembentukan struktur organisasi;
- b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
- d. pengangkatan perangkat Desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 11

- b. Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (1) Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) kepada: a. Kepala Desa induk; dan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 12

- (2) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.
- (1) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (3) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 13

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.
- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari Menteri.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 14

- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 16

- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- a. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
- c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
- d. keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
Bagian Ketiga Perubahan Status Desa Paragraf 1 Umum
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 18

- a. Desa menjadi kelurahan; dan
Perubahan status Desa meliputi:
- b. kelurahan menjadi Desa.
Paragraf 2 Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, harus memenuhi syarat:
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 19

- a. luas wilayah tidak berubah;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 20

- (2) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (1) Prakarsa Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa antara Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 21

- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa
- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
BAB II - PENATAAN DESA
Pasal 22

- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
BAB III - KEWENANGAN DESA Pasal 23
Pasal 24

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:
- b. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas kewenangan:
- c. pengembangan peran masyarakat Desa.
- a. pengelolaan tambatan perahu;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- i. pengelolaan embung Desa;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
BAB III - KEWENANGAN DESA Pasal 23
Pasal 25

- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan melibatkan Desa.
- (3) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
BAB III - KEWENANGAN DESA Pasal 23
Pasal 26

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27
Pasal 28

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB IV - PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27
Pasal 29

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Desa berwenang:
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- e. menetapkan APB Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Desa berhak:
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Desa berkewajiban:
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- (2) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat (1) Kepala Desa wajib:
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- d. menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- a. merugikan kepentingan umum;
Kepala Desa dilarang :
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IV - PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27
Pasal 33

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
BAB IV - PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27
Pasal 35

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
BAB IV - PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27
Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- a. sekretariat Desa;
- c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
BAB IV - PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27
Pasal 42

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
BAB IV - PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27
Pasal 43

- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (1) Pegawai negeri sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia;
permintaan sendiri; atau
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- c. diberhentikan.
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- b. berhalangan tetap;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
BAB IV - PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27
Pasal 45

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB IV - PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27
Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
Perangkat Desa dilarang:
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- a. merugikan kepentingan umum;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
BAB IV - PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 27
Pasal 48

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
Bagian Keempat Penghasilan Pemerintah Desa
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (3) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- (4) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- (5) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- a. kepala Desa;
- (6) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
- b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
- (7) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
Paragraf 2
- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa sebagai bentuk kerjasama dalam memberdayakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (1) Pemerintah Desa dengan BPD sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah desa sebagai pelayan publik dengan warga masyarakat.
- (4) Pemerintah desa dengan pemerintah desa lain dan instansi pemerintah secara teknis administratif maupun taktis operasional melaksanakan koordinasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 54

- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- a. persiapan;
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- b. pencalonan;
- d. penetapan.
- c. pemungutan suara; dan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati atau camat.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
Bagian Kelima Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (1) Panitia Pemilihan Kepala desa dibentuk oleh BPD.
BAB V - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 57

- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 9 (sembilan) yang terdiri dari:
- b. unsur LKD 3 (tiga) orang;
- a. unsur Perangkat Desa 3 (tiga) orang;
- c. unsur Tokoh Masyarakat selain anggota BPD 3 (tiga) orang.
- a. Ketua merangkap anggota;
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- d. anggota.
- c. Bendahara merangkap anggota; dan
- (5) Penentuan kedudukan dalam Panitia pemilihan Kepala Desa ditentukan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
BAB V - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 58

- a. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), mempunyai tugas :
- b. merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- d. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan;
- c. menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
- e. mengumumkan akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
- g. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- f. melakukan pendaftaran pemilih, menandatangani dan mengumumkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- h. menyiapkan tempat dan peralatan pemungutan suara;
- j. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
- i. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- m. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- l. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa, berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara; dan
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang :
- b. mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- c. mengundi dan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa; dan
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban:
- d. mengesahkan hasil penghitungan suara.
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil;
- c. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu.
- b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat; dan
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- a. warga negara Republik Indonesia;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. berbadan sehat;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. bebas Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (1) Penyaringan Bakal Calon dilakukan melalui seleksi administratif atas kelengkapan dan kebenaran data atas semua berkas lamaran dan persyaratan yang disampaikan oleh Bakal Calon.
- (3) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran/ persyaratan Bakal Calon yang diterima.
- (5) Pengembalian berkas lamaran/ persyaratan yang belum lengkap/ diragukan disertai dengan catatancatatan tentang berkas lamaran/ persyaratan yang belum lengkap/ diragukan, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari yang bersangkutan tidak melengkapi/ membetulkan dan mengembalikan kepada Panitia Pemilihan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
- (4) Apabila setelah diadakan penelitian ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang persyaratan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 5 (lima) hari sejak di kembalikannya berkas/ persyaratan kepada bakal calon yang bersangkutan.
- (6) Setiap Bakal Calon yang telah dinyatakan lengkap menyerahkan berkas administrasi pencalonan, maka diberi berita acara penerimaan pendaftaran calon kepala desa oleh panitia.
Bagian Kedelapan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa
BAB V - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 61

- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (1) Penetapan calon kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (3) Apabila terdapat kurang dari 2 (dua) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka kembali selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan sebagai Calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat administratif, maka untuk menetapkan calon kepala desa dilakukan tes tulis potensi akademik, 5 (lima) orang bakal calon kepala desa yang memiliki nilai tes potensi akademik tertinggi ditetapkan sebagai calon kepala desa.
BAB V - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 62

- (2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (1) Dalam hal calon kepala desa adalah Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, yang bersangkutan mengajukan cuti kepada Sekretaris Daerah dan diberi Cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Dalam hal perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan apabila Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam waktu paling lama 5 (lima) hari, maka dianggap telah mendapatkan cuti.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB V - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 63

- (2) Pengundian nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 hari sejak penetapan.
- (1) Setelah pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) selesai, Panitia Pemilihan segera melaksanakan undian nomor urut dan tanda gambar bagi masing-masing Calon.
- (3) Calon kepala desa yang ditetapkan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dengan cara menempelkan foto, nomor undian dan tanda gambar di Balai Desa dan tempat-tempat yang strategis lainnya di wilayah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan.
Bagian Kesembilan Kampanye Calon Kepala Desa
- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
BAB V - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 64

- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Selain kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib.
BAB V - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 65

- (2) Calon menyerahkan naskah tertulis visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.
- (1) Dalam melaksanakan kampanye, Calon memaparkan kepada masyarakat tentang visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.
Kampanye dilarang :
BAB V - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 66

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lainnya;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
Bagian Kesepuluh Masa Tenang
- (1) Masa selama 3 (tiga) hari sebelum sampai hari pelaksanaan pemungutan adalah masa tenang.
BAB V - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 67

- (2) Selama masa tenang calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (4) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan, menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati dapat membentuk Tim penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.
- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang disalurkan melalui Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat dibebankan pada APBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 74

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
BAB VI - PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 75

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VI - PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 76

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
BAB VI - PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 77

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1).
BAB VI - PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 80

- (2) Lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lebih 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1), sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (6) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
BAB VI - PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 81

- (2) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil pemerintah daerah.
- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
BAB VI - PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 82

- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
Paragraf 4
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa
BAB VI - PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 83

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat (aklamasi) atau melalui pemungutan suara (voting internal peserta musyawarah);
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 85

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
Bagian Ketiga
Tugas BPD
BPD memiliki tugas:
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 86

- a. membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan pelaksanaan APB Desa;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. memberikan persetujuan terhadap penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa;
- h. meminta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
- g. memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir; dan
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturutturut.
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 88

- (2) Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa setempat dengan ketentuan:
- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota BPD;
- c. jumlah penduduk 2500 (dua ribu lima ratus) lebih jiwa, 9 (sembilan) orang anggota BPD.
- b. jumlah penduduk 2000 (dua ribu) lebih sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdapat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota BPD yang dipilih melalui proses pemilihan langsung atau dengan musyawarah mufakat, dengan ketentuan:
- b. jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang keterwakilan perempuan minimal 2 (dua) orang; dan
- a. jumlah anggota BPD 5 (lima) orang keterwakilan perempuan minimal 1 (satu) orang;
- c. jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang keterwakilan perempuan minimal 3 (tiga) orang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal proses pemilihan tidak terpilih atau tidak terdapat keterwakilan perempuan yang bersedia menjadi anggota BPD.
- (6) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal hasil pemilihan Anggota BPD terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usul peresmian keanggotaan BPD dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat.
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 89

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 90

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Hasil pemilihan Pimpinan BPD dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pimpinan BPD.
- (6) Usul peresmian Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Peresmian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Persyaratan calon anggota BPD adalah:
- b. bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun di desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
- a. warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Camat;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan atau Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat;
- d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermateri cukup;
- f. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan Kementerian yang membidangi Pendidikan;
- h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
- i. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa yang disahkan oleh Camat;
- k. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Daerah atau dari Dokter Pemerintah pada Puskesmas;
- j. tidak menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturutturut maupun tidak berturut, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
- l. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian atau dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang disahkan oleh Kepala Desa dan Camat; dan
- n. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang disahkan oleh Kepala Desa dan Camat.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang.
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 93

- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 94

- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.
- (3) Usul peresmian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari pimpinan BPD.
- (5) Anggota BPD antarwaktu sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat.
- (4) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul peresmian.
- (6) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2).
BPD berhak:
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
2. Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.
Bagian Kesembilan
Pimpinan dan Anggota BPD berhak:
- a. memilih dan dipilih;
- c. mengajukan pertanyaan;
- b. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- d. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- f. selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, BPD memperoleh biaya operasional;
- e. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
- h. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah apabila berprestasi.
Anggota BPD wajib:
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 98

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
Bagian Kesepuluh
Larangan dan Pemberhentian Anggota BPD Paragraf 1 Larangan Anggota BPD
Anggota BPD dilarang:
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 99

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhenti karena:
- b. permintaan sendiri; atau
- a. meninggal dunia;
- c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- a. berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji; dan
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan umum dan merugikan kepentingan masyarakat.
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 101

- (1) Pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atas dasar hasil musyawarah BPD dengan daftar pengantar dari Camat.
- (3) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD yang berhenti karena disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 100 ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Anggota BPD tanpa melalui persetujuan para anggota.
- (4) Dalam hal Ketua BPD tidak mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dan huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dapat langsung mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (5) Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan karena disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 102

- (2) Pimpinan atau Anggota BPD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan Pimpinan atau Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antarwaktu.
- (3) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal pergantian Pimpinan BPD melalui musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan dilakukan melalui suara terbanyak.
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 103

- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD pada saat musyawarah pemilihan Anggota BPD.
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 104

Tugas pokok dan pembagian tugas pokok Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diproses sesuai dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
BAB VII - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Kedudukan BPD Pasal 84
Pasal 105

- a. waktu musyawarah BPD;
- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- c. tata cara musyawarah BPD;
- e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- b. tempat musyawarah;
- d. daftar hadir anggota BPD.
- c. jenis musyawarah; dan
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
- (6) Pengaturan mengenai pembuatan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- b. penyusunan berita acara;
- a. penyusunan notulen rapat;
- c. format berita acara;
- e. penyampaian berita acara.
- d. penandatanganan berita acara; dan
- b. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
BAB VIII - HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA Pasal 107
Pasal 108

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
BAB IX - MUSYAWARAH DESA Pasal 109
Pasal 110

- (1) Musyawarah desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) meliputi:
- b. perencanaan desa;
- a. penataan desa;
- c. kerja sama desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset; dan
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari APB Desa.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 112

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 113

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b berisi materi kerjasama desa.
Bagian Kedua Peraturan Desa Paragraf 1 Perencanaan Penyusunan Peraturan Desa
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 114

- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Persetujuan BPD terhadap pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Desa disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Persetujuan Bersama Pembentukan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa.
- (6) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 3 (tiga) hari harus disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.
- (7) Peraturan Desa yang telah mendapatkan klarifikasi dari Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari harus sudah diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- (9) Apabila Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah mendapatkan persetujuan dari BPD dan klarifikasi dari Bupati, dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diundangkan, maka dianggap telah diundangkan.
- (8) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasil klarifikasi belum ditetapkan oleh Bupati, maka Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diundangkan oleh Sekretaris Desa.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 118

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 119

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 124

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 125

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 126

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 127

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 129

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dapat berupa:
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antarDesa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 132

- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
Paragraf 3
Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 134

- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
Paragraf 4
Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
BAB X - PERATURAN DI DESA
Pasal 137

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 140

- b. bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten dan Retribusi daerah;
- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: a. dana desa;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. bantuan keuangan APBD Kabupaten.
- d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan desa yang sah.
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 141

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 143

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- e. belanja tak terduga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- a. pegawai;
- c. modal.
- b. barang dan jasa; dan
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 144

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 145

- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- a. alat tulis kantor;
- c. bahan/material;
- b. benda pos;
- d. pemeliharaan;
- f. sewa kantor desa;
- e. cetak/penggandaan;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- h. makanan dan minuman rapat;
- j. perjalanan dinas;
- l. honorarium narasumber/ahli;
- k. upah kerja;
15. m.operasional Pemerintah Desa;
- o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- n. operasional BPD;
- p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf O adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 146

- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 147

- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 148

- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- b. pencairan dana cadangan; dan
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 149

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 150

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- b. penyertaan modal desa.
- a. pembentukan dana cadangan; dan
BAB XI - APB DESA Pasal 138
Pasal 151

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
3. (3)
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
5. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d. sumber dana cadangan; dan
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari yang penggunaannya telah ditentukan secara peraturan perundangundangan.
- (6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan pada rekening tersendiri.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 153

- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 154

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 155

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat atau sebutan lain.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pelaksanaan
- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 156

- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 157

- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 158

- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 159

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 160

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 161

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) terdiri atas:
- b. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- a. SPP;
- c. lampiran bukti transaksi.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 162

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 163

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 164

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 165

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- (1) Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
- b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 166

- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.
- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 168

- a. buku kas umum;
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), menggunakan:
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.
- b. laporan semester akhir tahun.
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati berupa: a. laporan semester pertama; dan
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APB Desa.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 171

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 172

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 173

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 174

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PENGELOLAAN APB DESA
Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - ASET DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 176
Pasal 180

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa.
BAB XIII - ASET DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 176
Pasal 181

- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
BAB XIII - ASET DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 176
Pasal 182

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 185

Syarat Pendirian BUM Desa :
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 186

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati dan dilakukan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pengelolaan BUM Desa dilakukan dengan persyaratan:
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- a. pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
Bagian Ketiga Organisasi Pengelola
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 188

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- a. penasihat;
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- b. pelaksana operasional; dan
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.
- c. pengawas.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- b. kepala unit usaha.
- a. direktur atau manajer; dan
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan LKD.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 189

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 190

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.
- (2) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas: a. penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- a. dana segar;
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
- b. bantuan Pemerintah;
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- c. bantuan pemerintah daerah; dan
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- a. tabungan masyarakat, yang merupakan simpanan masyarakat;
- (7) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari :
- b. pinjaman, baik dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah; dan
- c. kerja sama usaha dengan pihak lain, yang dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.
- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (1) BUM Desa terdiri atas jenis-jenis usaha.
- a. jasa;
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. penyaluran bahan pokok;
- d. industri kecil dan rumah tangga; dan
- c. perdagangan hasil pertanian;
- e. usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan, kebutuhan dan potensi desa.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 194

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a, antara lain:
- b. jasa transportasi;
- a. jasa keuangan mikro;
- c. jasa komunikasi;
- e. jasa energi; dan
- d. jasa konstruksi;
- f. jasa pariwisata.
- (2) Usaha penyaluran bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b, antara lain:
- b. gula;
- a. beras;
- c. garam;
- e. kacang kedelai; dan
- d. minyak goreng;
- f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- a. jagung;
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf c, antara lain:
- b. buah-buahan;
- d. dan lain-lainnya.
- c. sayuran;
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf d, antara lain:
- b. minuman, kerajinan rakyat;
- a. makanan;
- c. bahan bakar alternatif; dan
- d. bahan bangunan.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 195

- a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
- b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 197

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. pengembangan usaha; dan
Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
- b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 200

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 201

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- a. subyek kerjasama;
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- b. obyek kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- c. jangka waktu;
- e. pendanaan;
- g. penyelesaian permasalahan; dan
- f. keadaan memaksa;
- h. pengalihan.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 202

- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2), disampaikan kepada bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 203

- a. memberikan hibah dan/atau akses
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
- permodalan;
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
Bagian Kesepuluh Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa
- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 204

- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.
BAB XIV - BUM DESA Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 184
Pasal 205

- (2) Inspektorat daerah melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
BAB XV - Umum
Pasal 206

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
BAB XV - Umum
Pasal 207

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 mengedepankan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
BAB XV - Umum
Pasal 208

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
BAB XV - Umum
Pasal 210

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap
- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
3. kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
BAB XV - Umum
Pasal 211

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
BAB XV - Umum
Pasal 212

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
BAB XV - Umum
Pasal 213

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
BAB XV - Umum
Pasal 214

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 mengacu pada RPJM Daerah.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
BAB XV - Umum
Pasal 215

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah; dan
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah.
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
BAB XV - Umum
Pasal 216

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi Jawa Timur.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan pemerintah daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
BAB XV - Umum
Pasal 217

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan/atau pemerintah daerah.
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
BAB XV - Umum
Pasal 219

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.
BAB XV - Umum
Pasal 220

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.
- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan sosial berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.
- (4) Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa.
- (6) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
BAB XV - Umum
Pasal 223

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.
- a. pemerintah desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
- b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati;
- d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati.
- c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur Jawa Timur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah provinsi Jawa Timur dibahas bersama pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah ditetapkan oleh bupati.
- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan/ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
BAB XV - Umum
Pasal 224

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
- a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
- c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
BAB XVI - HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA Pasal 225
Pasal 226

- (1) Masyarakat Desa berhak :
- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi:
2. perangkat Desa;
1. Kepala Desa;
3. anggota BPD; atau
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
BAB XVII - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
Pasal 228

- (1) Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan wargamiskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
BAB XVII - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
Pasal 230

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) terdiri atas:
- a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
BAB XVII - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
Pasal 231

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan Sumber Daya Manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
BAB XVIII
Pasal 232

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DESA DAN KERJASAMA DESA Bagian Kesatu Sistem Informasi Pembangunan
- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:
- b. Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga.
- a. Kerja Sama Antar Desa; dan
BAB XVIII
Pasal 234

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
BAB XVIII
Pasal 235

Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a dapat dilakukan antara:
- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam Daerah.
- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
BAB XVIII
Pasal 236

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a meliputi :
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
- d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
- f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
BAB XVIII
Pasal 238

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (2) paling sedikit memuat:
- b. bidang kerja sama;
- a. ruang lingkup kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- e. hak dan kewajiban;
- d. jangka waktu;
- f. pendanaan;
- h. penyelesaian perselisihan.
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- (2) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bidang:
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- c. kesehatan;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- d. sosial budaya;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pekerjaan umum;
- g. tenaga kerja;
- i. batas desa; dan
- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan perjanjian bersama.
- (5) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- b. bidang kerja sama;
- a. ruang lingkup kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- e. hak dan kewajiban;
- d. jangka waktu;
- f. pendanaan;
- h. penyelesaian perselisihan.
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- (6) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
BAB XVIII
Pasal 240

Dalam hal Kerja Sama Desa, Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas :
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatip; dan
- a. memimpin pelaksanaan Kerja Sama Desa;
- c. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
BAB XVIII
Pasal 241

Dalam hal Kerja Sama Desa, BPD mempunyai tugas :
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat;
BAB XVIII
Pasal 242

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- d. memberdayakan masyarakat desa; dan
BAB XVIII
Pasal 243

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Bagian Kelima Badan Kerja Sama Desa
BAB XVIII
Pasal 244

- (1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:
- b. anggota BPD;
- a. Pemerintah Desa;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.
BAB XVIII
Pasal 246

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
BAB XVIII
Pasal 247

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- a. terjadi situasi force majeur ;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD; atau
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.
BAB XVIII
Pasal 248

Kerja sama Desa berakhir apabila:
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- i. berakhirnya masa perjanjian.
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional; atau
Penentuan tenggang waktu Kerja Sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.
BAB XVIII
Pasal 250

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 antara lain harus memperhatikan:
- b. ruang lingkup;
- a. ketentuan yang berlaku;
- c. bidang kerjasama;
- e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Desa.
- d. pembiayaan;
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerja Sama Desa.
- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIX - LKD Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 252
Pasal 254

LKD mempunyai tugas:
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
BAB XIX - LKD Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 252
Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 254, LKD memiliki fungsi:
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. meningkatkan kesejahteraan rakyat keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Jenis LKD antara lain:
BAB XIX - LKD Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 252
Pasal 256

- a. RT / RW;
- c. Karang Taruna;
- b. Tim Penggerak PKK Desa;
- d. LPMD; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (1) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan LKD.
- (2) Hasil musyawarah pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan LKD dan dilaporkan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan BPD.
- (1) Di Desa dibentuk RT/RW secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.
- (2) Setiap RT lebih kurang 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (1) Pengurus RT terdiri dari:
- b. sekretaris;
- a. ketua;
- c. bendahara;
- e. anggota adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- d. seksi-seksi; dan
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
- b. sekretaris;
- a. ketua;
- c. bendahara;
- e. anggota adalah RT yang diwakili oleh Pengurus RT.
- d. seksi-seksi; dan
- (3) Seksi-seksi pada Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
- b. Seksi Pendidikan;
- a. Seksi Agama;
- c. Seksi Kesehatan;
- e. Seksi Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- d. Seksi Pembangunan, Ekonomi, dan Koperasi;
- f. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- h. Seksi Lingkungan Hidup; dan
- g. Seksi Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
- i. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh warga RT yang bersangkutan dan difasilitasi oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan/atau Ketua RW yang bersangkutan.
- (5) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh warga RW yang bersangkutan yang diwakili oleh unsur Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang difasilitasi oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (7) Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50% (lima pulun persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih.
- (6) Dalam hal pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak.
- (8) Pengisian personil Sekretaris, Bendahara, dan seksiseksi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Ketua dengan memperhatikan masukan dan saran warga RT dan RW yang bersangkutan.
- (10) Penetapan dan pengesahan pengurus RT dan pengurus RW oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Hasil pemilihan dan pengisian pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (11) Masa keanggotaan RT dan keanggotan RW selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturutturut atau tidak secara berturut-turut.
Syarat untuk menjadi pengurus RT dan pengurus RW sebagai berikut:
2. Warga penduduk RT/RW yang bersangkutan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan;
1. Warga Negara Indonesia;
3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. berpendidikan sekurang-kurang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
7. sehat jasmani dan rohani;
6. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
8. berkelakuan baik;
10. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT/RW yang bersangkutan.
9. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
BAB XIX - LKD Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 252
Pasal 262

Pengurus RT dan Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 mempunyai fungsi:
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Bagian Kelima Tim Penggerak PKK Desa Paragraf 1 Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa
BAB XIX - LKD Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 252
Pasal 263

- (1) Pembentukan, susunan pengurus, syarat-syarat menjadi Pengurus, dan masa bhakti Tim Penggerak PKK Desa diatur dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh warga masyarakat desa yang berkedudukan sebagai ibu dalam suatu rumah tangga pada desa setempat.
- (1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 256 huruf b membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan Rapat Kerja Daerah Kabupaten;
- (2) Tugas Tim Pengerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan pengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PPK Dusun, RT, RW dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e. melaksanakan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten;
- j. mengadakan konsultasi dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten.
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 mempunyai fungsi :
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar memiliki kemauan dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- (1) Karang Taruna dapat dibentuk di desa sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pemuda warga masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan, susunan pengurus, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus Karang Taruna diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf c mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 mempunyai fungsi:
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensi, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi di lingkungannya;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, dan pencegahan penyalahgunaan obat-obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
Bagian Ketujuh
- (1) LPMD dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tata cara pembentukan LPMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pengurus LPMD terdiri dari:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- b. Seksi Pendidikan;
- a. Seksi Agama;
- c. Seksi Kesehatan;
- e. Seksi Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- d. Seksi Pembangunan, Ekonomi, dan Koperasi;
- f. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- h. Seksi Lingkungan Hidup; dan
- g. Seksi Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
- i. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Masa keanggotaan LPMD selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Desa.
Syarat-syarat Pengurus LPMD sebagai berikut:
2. Warga penduduk RT/RW yang bersangkutan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dan berdomisili di desa setempat;
1. Warga Negara Indonesia;
3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. berpendidikan sekurang-kurang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
4. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
6. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
8. berkelakuan baik, jujur dan adil;
7. sehat jasmani dan rohani;
9. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPMD;
10. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT/RW yang bersangkutan;
12. dicalonkan oleh RT masing-masing dan mempunyai kemauan, kemampuan serta kepedulian yang tinggi dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
14. aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
13. merupakan tokoh panutan;
LPMD mempunyai tugas menyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 mempunyai fungsi:
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- e. penumbuhkembankan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. menggali, pendagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
LPMD mempunyai hak:
- b. mendapatkan pelatihan dan sejenisnya dalam rangka peningkatan SDM untuk mendukung pembangunan desa;
- a. dipilih dan memilih sebagai pengurus LPMD;
- c. menyampaikan pendapat dan merekomendasikan kepada Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. menyampaikan pendapat dalam penyusunan peraturan desa;
- d. mendapatkan bantuan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- f. menyampaikan pendapat dalam rencana kerja sama desa;
- h. menyampaikan pendapat rencana pembentukan BUM Des; dan
- g. menyampaikan pendapat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa;
- i. menyampaikan pendapat dalam penyusunan Rencana APB Desa.
LPMD mempunyai kewajiban:
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat;
- f. melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik; dan
- g. menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
Pengurus LPMD dilarang:
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pilhak lain, dan/atau golongan tertentu;
- a. merugikan kepentingan umum;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD; dan/atau
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai perangkat desa.
- (1) Pengurus LPMD berhenti karena:
- b. permintaan sendiri; atau
- a. meninggal dunia;
- c. diberhentikan.
- a. berakhir masa jabatannya;
- (2) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LPMD.
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- e. melanggar larangan sebagai Pengurus LPMD; dan
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pengurus LPMD.
- (1) LPMD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya Ketua LPMD mengadakan rapat berkala.
- (2) Ketua LPMD memimpinan bawahannya dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Ketua LPMD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX - LKD Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 252
Pasal 279

- (1) Hubungan kerja LPMD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja LPMD dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, terutama RT, RW, Tim Pengggerak PKK Desa, dan POSYANDU bersifat konsultatif dan koordinatif serta kerja sama.
- (3) Hubungan kerja LPMD antar desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
BAB XX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 280
Pasal 281

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
- a. memfasilitasi kerjasama desa;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
BAB XX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 280
Pasal 282

- (1) Pembinaan dan Pengawasan BPD dilakukan oleh Camat.
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- i. fasilitasi singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n. fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayah; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 284
Pasal 285

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 7 Desember 2015
Pj. BUPATI JEMBER, ttd
SUPAAD
Diundangkan di Jember pada tanggal 1 Maret 2016 Plt. SEKRETARIS KABUPATEN JEMBER, ttd
Drs. SIGIT AKBARI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650309 198602 1 002
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
HARI MUJIANTO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 363-7/2015
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa di Kabupaten Jember diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan desa, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Desa dapat melakukan kerja sama. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam proses pemilihan Kepala Desa karena kedudukan, tugas dan fungsi serta peranan Kepala Desa sebagai pengendali organisasi pemerintah terendah, sangatlah penting dan strategis dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.
Untuk melaksanakan dan percepatan pembangunan desa dapat melakukan kerjasama. Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Desa meliputi Kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga. Kerja sama desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa.
PENJELASAN
Pasal 2

Yang dimaksud dengan Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
PENJELASAN
Pasal 1

| | Cukup jelas |

|----------------------|---------------||
PENJELASAN
Pasal 29 | jelas |

| Cukup
PENJELASAN
Pasal 30 | jelas |

| Cukup
PENJELASAN
Pasal 31 | jelas |

| Cukup
PENJELASAN
Pasal 32 | jelas |

| Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 36 | jelas |

| Cukup
PENJELASAN
Pasal 37 | |

| Cukup
PENJELASAN
Pasal 38 | jelas |

| Cukup
PENJELASAN
Pasal 39 | jelas |

| Cukup
PENJELASAN
Pasal 40 | jelas |

| Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 41 | jelas |

| Cukup
PENJELASAN
Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak' adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'tokoh masyarakat' adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60

Yang dimaksud dengan 'kelengkapan persyaratan administrasi' adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;Ayat (1)1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiam Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; danAyat (2)11. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 65

Pasal 66

Cukup jelasCukup jelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas

Cukup jelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 70

Pasal 71

Yang dimaksud dengan 'terhitung sejak tanggal pelantikan' adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun. Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Cukup jelasCukup jelasAyat (4)
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup Jelas

Ayat 1Ayat (2)Cukup jelasHuruf aYang dimaksud dengan 'berakhir masa jabatannya' adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.Huruf b Yang dimaksud dengan 'tidak dapat melaksanakan tugas adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang```secara berkelanjutan atau berhalangan tetap' berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'tidak lebih dari 1 (satu) tahun' adalah 1 (satu) tahun atau kurang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

```Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
PENJELASAN
Pasal 110

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'penataan desa' adalah pembentukan desa baru baik barupa pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih atau penggabungan bagian dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau gabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.Huruf bYang dimaksud dengan 'perencanaan desa' adalah segala perencanaan desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, APB Desa, BUM Desa dan lain-lain.Huruf cYang dimaksud dengan 'kerja sama desa' adalah kerja sama desa dengan desa dalam satu kecamatan, dalam satu kabupaten, luar daerah maupun dengan pihak ketiga.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelasHuruf gYang dimaksud dengan 'kejadian luar biasa' adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia misalnya terjadi penyakit yang mewabah atau bencana alam lainnya.
PENJELASAN
Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 138

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'hasil usaha' termasuk juga hasil Badan Usaha Milik Desa dan tanah bengkok.Yang dimaksud dengan 'pendapatan asli Desa' adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.## Huruf bdan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.Yang dimaksud dengan 'Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut' adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah ( on top ) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran PendapatanHuruf cAyat (2)Cukup jelasCukup jelasCukup jelasAyat (3)Ayat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 200

Ayat (1)

Yang dimaksud Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 222

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'partisipatif' adalah mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 269

Pasal 270

Cukup jelasCukup jelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 273

Cukup jelas

Cukup jelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 276

Cukup jelas

Cukup jelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 279

Cukup jelas

Cukup jelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 282

Cukup jelas

Cukup jelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 285

Cukup jelas

Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7