PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 23 Tahun 2016
Tentang STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 24 Juni 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI LAMPUNG BARAT,
: bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran serta kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013.
SALINAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN
ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran ( output ) dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2017.
6. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
7. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Tim Pembina/Tim Koordinasi adalah Tim yang melakukan koordinasi dan atau pembinaan atas pelaksanaan kegiatan yang melibatkan personil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
10. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Tim yang melaksanakan proses pengadaan tanah Pemerintah Daerah.
11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
12. Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi : Biaya Lembur, Biaya Konsumsi Rapat dan Belanja Modal.
13. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.
15. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah Perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
16. Admin Agency adalah administrator SPSE yang ditempatkan di masing-masing SKPD.
17. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM dan PDKPM.
19. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) adalah aplikasi yang dipergunakan guna melakukan manajemen terhadap pengelolaan barang milik daerah.
20. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) adalah aplikasi yang dipergunakan guna penyusunan dan penayangan informasi perencanaan pembangunan daerah.
21. Tim Penyusun adalah Tim yang bertanggungjawab untuk melakukan penyusunan hasil kerja tertentu.
22. Tim Analisa adalah Tim yang melakukan analisa terhadap suatu hal yang dianggap perlu untuk dianalisis yang menghasilkan suatu atau beberapa dokumen yang harus didokumentasikan dalam sebuah buku hasil analisis.
23. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
24. Tim Pembina/Tim Koordinasi adalah Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan/koordinasi.
25. Tim Juri adalah Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan.
26. Tenaga Teknis adalah karyawan yang bertugas membantu pimpinan dalam bidang keteknisan tertentu.
27. Tim kerja adalah Tim yang melakukan tugas tertentu dan melakukan fungsinya secara rutin.
28. Pengelola Keuangan adalah petugas yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan.
29. Narasumber adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu yang dibicarakan atau diperbincangkan.
30. Moderator adalah seseorang yang bertugas untuk memoderasi dan mengawasi jalannya lalulintas posting di forum yang menjadi tanggung jawabnya
31. Penatar/Pengajar adalah orang yang memberi bimbingan (pengajar) menurut keahlian masing-masing dalam penataran.
32. Penceramah adalah orang yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah dalam menyampaikan informasi berupa pengetahuan/agama.
33. Rohaniawan adalah orang yang mendampingi saat pengambilan sumpah.
34. Khotib adalah pihak yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah agama dan hanya bertugas pada saat Sholat Jum'at.
35. Pelatih adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus secara teknis untuk melatih (Olah raga, Oubade, PATAKA, Korsik, Koor, dll)
36. Penata (Tari/Musik) adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang seni khususnya penataan tari/musik.
37. Transport Peserta adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seorang peserta yang hadir dalam suatu acara rapat/kegiatan/ pelatihan/dll.
38. Tamu UMUM adalah peserta yang hadir dalam sebuah acara rapat atau sejenisnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
39. Tamu VIP adalah peserta rapat yang diundang khusus dalam sebuah acara atau kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
40. Tamu VVIP adalah pejabat negara setingkat menteri yang hadir dalam sebuah acara atau kegiatann yang dilaksanakan oleh Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
BAB II - STANDAR BIAYA Pasal 2
Pasal 3

- (1) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah besaran biaya yang tidak dapat dilampaui untuk menghasilkan biaya komponen keluar ( Output ).
- (2) Estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
- a. harga pasar;
- b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
- d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
BAB II - STANDAR BIAYA Pasal 2
Pasal 4

Ketentuan dan Besaran Standar Biaya Masukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB II - STANDAR BIAYA Pasal 2
Pasal 5

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menyusun Rencana Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) menggunakan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
- (2) Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan satuan biaya masukan lainnya yang antara lain didasarkan pada : a. Harga pasar; dan
- b. Satuan harga lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - STANDAR BIAYA Pasal 2
Pasal 6

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hanya berlaku bagi pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan bagi pegawai yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ketentuan yang berlaku pada instansi asalnya.
BAB II - STANDAR BIAYA Pasal 2
Pasal 7

Biaya lembur merupakan konpensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
BAB II - STANDAR BIAYA Pasal 2
Pasal 8

- (1) Pengunaan Belanja Modal mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Guna mendukung efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja modal, maka besaran biaya administrasi kegiatan pendukung penyelenggaraan belanja modal ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari besarnya nilai aset tetap berwujud.
- (3) Biaya untuk Perencanaan ditetapkan paling tinggi 4% (empat persen), dan biaya untuk Pengawasan ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari besarnya nilai aset berwujud.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lainlain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Aga setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Ditetapkan di Liwa pada tanggal 24 Juni 2016
BUPATI LAMPUNG BARAT,
dto
MUKHLIS BASRI
Diundangkan di Liwa pada tanggal 24 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto
NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 23 TAHUN 2016 TANGGAL : 24 JUNI 2016
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR
: 23 TAHUN 2016
TANGGAL
: 24 JUNI 2016
KETENTUAN PADA STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
1. Honorarium Tim Koordinasi/Tim Pembina/Tim Pengawas Internal.
2. Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif lintas SKPD dan tidak terus menerus ( adhoc ) dan Pembentukannya dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
2. Honorarium Tim Redaksi/Penyiaran.
Honorarium yang diberikan bagi petugas yang terlibat dalam proses suatu liputan yang diperuntukkan bagi penyiaran secara audio maupun visual.
3. Honorarium Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan.
Honorarium yang diberikan bagi Narasumber/Widyaiswara/Instruktur/ Penatar/Pengajar/Pelatih, Moderator dan Peserta Pelatihan yang terlibat dalam sebuah kegiatan pelatihan.
Untuk Narasumber Type I adalah Narasumber yang berasal dari Pejabat Daerah atau yang setara (Pimpinan Daerah yang ada lainnya di kabupaten);
Untuk Narasumber Type II adalah Narasumber yang berasal dari Kepala Badan/Dinas;
Untuk Narasumber Type III adalah Narasumber yang berasal dari Pejabat Esselon III;
- Untuk Narasumber Type IV adalah Narasumber yang berasal dari Pejabat Esselon IV.
4. Honorarium Tenaga Teknis
- a. Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus menerus ( adhoc ).
- b. Honorarium tenaga keagamaan diberikan kepada petugas yang diberi tugas sesuai dengan Keputusan Bupati (Imam Besar, Khotib, Marbot, penceramah, rohaniawan dan petugas doa dalam sebuah kegiatan.
- c. Honorarium Tenaga Teknis diberikan kepada petugas yang karena keahlian yang dimilikinya untuk dilibatkan dan diperankan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan.
- d. Untuk Tenaga Teknis Lapangan diberikan Honorarium per kegiatan yang terhitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
- e. Untuk Pengawas Teknis diberikan Honorarium per paket kegiatan yang terhitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
- f. Honorarium Admin Agency dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat Administratif dan tidak terus menerus ( adhoc ).
- g. Untuk Honorarium Tim Kerja LPSE diberikan perbulan kepada petugas yang melaksanakan tugas pelayanan LPSE.
- h. Untuk Honorarium Tim Kerja SiAP Online diberikan perbulan kepada petugas yang melaksanakan tugas pengelolaan dan pengoperasian SiAP Online.
- i. Untuk Honorarium Tim Kerja SIPKD diberikan kepada Tim yang melaksanakan tugas pengelolaan dan pengoperasian SIPKD.
- j. Untuk Honorarium Tenaga Teknis Pengelola SPIPISE diberikan kepada petugas yang melaksanakan tugas pelayanan SPIPISE.
- k. Untuk Honorarium Tim Kerja SIMDA BMD diberikan kepada Tim yang melaksanakan tugas pengelolaan SIMDA BMD.
- l. Untuk Honorarium Tim Penyusun APBD dan Penyusunan Perubahan APBD diberikan kepada Tim yang melaksanakan tugas Penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
5. Transport Peserta Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan.
- a. Pelaksanaan di Ibu kota Kabupaten.
2. Bantuan transport diberikan kepada peserta yang merupakan utusan dari kecamatan yang diberi tugas untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis dimana pelaksanaannya berlokasi di ibukota kabupaten.
3. b.
4. Pelaksanaan di Kecamatan
5. Bantuan Transport diberikan kepada peserta yang berasal dari pekon dalam sebuah kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.
- c. Untuk pemberian bantuan transport kepada peserta diberikan untuk perjalanan Pergi Pulang (PP) perkegiatan.
6. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- a. Honorarium dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di instansi tempat bertugas.
- b. Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan Honorarium per kegiatan yang terhitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK).
7. Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah
- Honorarium yang diberikan kepada Tim Pelaksana yang diberi tugas melaksanakan proses pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
8. Honorarium Tim Kerja
Honorarium yang diberikan karena penugasan khusus dalam sebuah tim kerja ( Team Work ) untuk pengelolaan sebuah unit kerja/Aplikasi/dll, yang dapat diberikan selama 12 bulan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Honorarium Panitia Pengadaan
- a. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- b. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
10. Honorarium Pejabat Pengadaan
- a. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- b. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11. Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Honorarium diberikan kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
12. Honorarium Instruktur.
Instruktur adalah PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang bertugas mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Instruktur yang berasal dari luar daerah, besaran biaya satuan uang transport, mengacu pada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
13. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut.
- b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- c. Uang makan bulanan Satuan Polisi Pamong Praja diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per bulan.
- d. Uang Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja diperuntukkan bagi semua golongan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan diberikan setelah melaksanakan tugas pengamanan Rumah Dinas, Kantor dan Kawasan Sekuting Terpadu dan tempat kedinasan lainnya.
14. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.
15. Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah memperhitungkan unsur pajak.
16. Pengertian Istilah/ Satuan :
- OJ :
- Orang Jam
- -
- OH
: Orang Hari
- OB
:
Orang Bulan
- OK : Orang Kali, untuk pelaksanaan 1 (satu) kali tugas dalam suatu rangkaian kegiatan, contoh : 1 (satu) kali
penjurian dalam tangkai lomba.
- OKg :
Orang Kegiatan, untuk pelaksanaan 1 (satu) kali kegiatan, contoh : Transport Peserta Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi.
- -
- OP :
Orang Paket
- ORANG :
Setiap orang yang ditangani seorang ahli.
- VVIP :
Very Very Inportant People (Tamu penting kenegaraan setingkat Sekretaris Daerah/Kepala Daerah/Direktorat Jenderal Kementerian/Menteri)
- VIP :
Very Inportant People (Undangan Khusus tamu yang hadir dalam sebuah acara/kegiatan)
- UMUM
:
Peserta yang hadir dalam sebuah acara/kegiatan.
- QUISIONER
:
Paket Quisioner yang disebarkan dan dikumpulkan kembali oleh petugas.
- PARAMETER :
Satuan standar yang dipergunakan dalam 1 (satu) kali pengujian sampel.
BUPATI LAMPUNG BARAT,
dto
MUKHLIS BASRI
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR
: 23 TAHUN 2016
TANGGAL
: 24 JUNI 2016
BESARAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | TIM KERJA | | |
| | A. HONORARIUM TIM KOORDINASI/ TIM PEMBINA/ TIM PENGAWAS INTERNAL | | |
| | 1 Pengarah | OB | 750.000 |
| | 2 Penanggung Jawab | OB | 500.000 |
| | 3 Ketua | OB | 225.000 |
| | 4 Wakil Ketua | OB | 200.000 |
| | 5 Sekretaris | OB | 175.000 |
| | 6 Wakil Sekretaris | OB | 175.000 |
| | 7 Anggota | OB | 150.000 |
| | B. HONORARIUM TIM REDAKSI/PENYIARAN | | |
| | 1. Pimpinan Redaksi | OB | 350.000 |
| | 2. Dewan Redaksi | OB | 300.000 |
| | 3. Redaktur | OB | 225.000 |
| | 4. Reporter | OB | 500.000 |
| | 5. Editor | OB | 150.000 |
| | 6. Design Grafis | OB | 150.000 |
| | 7. Staf Produksi | OB | 350.000 |
| | 8. Staf Redaksi | OB | 150.000 |
| | 9. Penulis Majalah | OB | 150.000 |
| | 10. Pembuat Artikel | OB | 150.000 |
| | 11. Penyiar | OB | 600.000 |
| | 12. Kepala Radio | OB | 500.000 |
| | 13. Kepala Studio | OB | 350.000 |
| | 14. Music Director | OB | 250.000 |
| | C. HONOR SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN | | |
| | 1. Narasumber Kabupaten | | |
| | - Narasumber Type I | OJ | 1.000.000 |
| | - Narasumber Type II | OJ | 750.000 |
| | - Narasumber Type III | OJ | 500.000 |
| | - Narasumber Type IV | OJ | 250.000 |
| | 2. Moderator | | |
| | - Moderator | OK | 200.000 |
| | 3. Penatar/Pengajar | OJ | 200.000 |
| | - Penatar/Pengajar Gol. IV | OJ | 350.000 |
| | - Penatar/Pengajar Gol. III | OJ | 300.000 |
| | 4. Widyaiswara | OJ | 200.000 |
| | - Widyaiswara Gol. IV | OJ | 350.000 |
| | - Widyaiswara Gol. III | OJ | 300.000 |
| | 5. Instruktur | OJ | 75.000 |
| | - Instruktur Gol. IV | OJ | 350.000 |
| | - Instruktur Gol. III | OJ | 300.000 |
| NO | URAIAN | | SATUAN | BIAYA |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | 6. | Pendamping Instruktur | OJ | 100.000 |
| | 7. | Honor Pelatih | OB | 300.000 |
| | 8. | Honor Peserta Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan | OH | 50.000 |
| II | TENAGA TEKNIS | TENAGA TEKNIS | | |
| | HONORARIUM TENAGA KEAGAMAAN | HONORARIUM TENAGA KEAGAMAAN | | |
| | 1. | Insentif Iman Besar | OB | 1.000.000 |
| | 2. | Insentif Khotib | OK | 250.000 |
| | 3. | Insentif Marbot | OB | 1.000.000 |
| | 4. | Penceramah | OJ | 150.000 |
| | 5. | Rohaniawan | OK | 150.000 |
| | 6. | Petugas Doa dalam Kegiatan | OK | 75.000 |
| | HONOR TENAGA TEKNIS KOMPUTER | HONOR TENAGA TEKNIS KOMPUTER | | |
| | 1. | Admin Agency | OB | 250.000 |
| | 2. | Admin RUP | OB | 250.000 |
| | 3. | Network Admin | OB | 150.000 |
| | 4. | Operator Komputer | OB | 300.000 |
| | 5. | Web Admin | OB | 150.000 |
| | 6. | Pengolah Data | OB | 200.000 |
| | 7. | Petugas Entry/Editing/ Validasi/Pengumpul Data | QUISIONER | 5.000 |
| | C. HONORARIUM TENAGA TEKNIS TERLATIH | C. HONORARIUM TENAGA TEKNIS TERLATIH | | |
| | 1. | Tenaga Teknis Lapangan | OB | 250.000 |
| | 2. | Pengawas Teknis Lapangan | OB | 250.000 |
| | 3. | Tenaga Fasilitator Pendamping | OB | 600.000 |
| | 4. | Tenaga Fasilitator | OH | 50.000 |
| | 5. | Tim Juri | | |
| | | a. Ketua Tim Juri | OK | 250.000 |
| | | b. Anggota Tim Juri | OK | 200.000 |
| | 6. | Pengelola Perpustakaan Kabupaten | OB | 300.000 |
| | 7. | Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang | OB | 350.000 |
| | 8. Inspektur 9. | Tambang Kepala Seksi | OB OB | 350.000 250.000 |
| | 10. | Kepala Regu Pemadam | OB | 250.000 |
| | 11. | Penata Tari/Musik | OP | 500.000 |
| | 12. | Pejabat Penetap Tim Penilai Angka Kredit | Okg | 250.000 |
| | 13. | Pejabat Pengusul Tim Penilai Angka Kredit | Okg | 225.000 |
| | 14. | Personil Korsik | Okg | 100.000 |
| | 15. | Staf Khusus Sekretariat Daerah Kabupaten | OB | 3.500.000 |
| | 16. | Teknisi Instalasi Listrik/Jaringan Komputer | OB | 500.000 |
| | 17. | Tenaga Ahli Perancang Perundang- Undangan | OB | 600.000 |
| | 18. | Tim Pakar DPRD Kabupaten Lampung | | |
| | | Barat | OB | 2.500.000 |
| | 19. | Pengawas Kesmavet | OB | 600.000 |
| | 20. | Petugas Gangguan Reproduksi | OB | 600.000 |
| | 21. | Bacher | OB | 500.000 |
| NO | | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 24. | Keurmaster | OB | 600.000 |
| | 25. | Pengelola Logistik Imunisasi Puskesmas | OB | 150.000 |
| | 26. | Pengelola Logistik Imunisasi Kabupaten | OB | 200.000 |
| | 27. | Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | OB | 500.000 |
| | 28. | Pengujian Sampel | PARAMETER | 10.000 |
| | D. HONORARIUM TENAGA TEKNIS LAINNYA | D. HONORARIUM TENAGA TEKNIS LAINNYA | | |
| | 1. | Kader Posyandu | OK | 35.000 |
| | 2. | Penjaga Stand | OH | 100.000 |
| | 3. | Penjaga Pintu Air | OB | 500.000 |
| | 4. | Penjagal/Juru Sembelih Halal | OB | 400.000 |
| | 5. | Petugas Lapangan | OB | 150.000 |
| | 6. | Tenaga Pengepakan | PAKET | 100.000 |
| | 7. | Petugas P3K | Okg | 100.000 |
| | 8. | Dirijen Lagu | Okg | 100.000 |
| | E. HONOR LAINNYA | E. HONOR LAINNYA | | |
| | 1. | Uang Saku Peserta Bimbingan Teknis/Pelatihan | OH | 50.000 |
| | 2. | Uang Saku Anggota Pataka | Okg | 200.000 |
| | 3. | Uang Saku Personil Koor/Oubade | Okg | 50.000 |
| | 4. | Upah Kebersihan Aula (saat pelatihan/rapat) | OK | 100.000 |
| | 5. | Upah Penyusunan/Pembahasan Dokumen | OB | 300.000 |
| | 6. | Upah Petugas Survey | OB | 100.000 |
| | 7. | Upah Tenaga Kebersihan Kantor | OB | 350.000 |
| | 8. | Upah Tenaga Make Up | ORANG | 100.000 |
| | E. TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI/PELATIHAN UNTUK PELAKSANAAN DI IBU KOTA KABUPATEN | E. TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI/PELATIHAN UNTUK PELAKSANAAN DI IBU KOTA KABUPATEN | | |
| | 1. | Peserta dari kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis. | Okg | 50.000 |
| | 2. | Peserta dari Lombok Seminung, Sekincau, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam, Gedung Surian, dan Sumber Jaya. | Okg | 75.000 |
| | 3. | Peserta dari Pagar Dewa, Bandar Negeri Suoh dan Suoh | Okg | 250.000 |
| | F. TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI/PELATIHAN UNTUK PELAKSANAAN DI KECAMATAN | F. TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI/PELATIHAN UNTUK PELAKSANAAN DI KECAMATAN | | |
| | 1. Peserta dari Pekon ke Kecamatan | 1. Peserta dari Pekon ke Kecamatan | Okg | 50.000 |
| | G. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) | G. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) | | |
| | 1. | Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta | OB | 300.000 |
| | 2. | Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d Rp.250 juta | OB | 400.000 |
| | 3. | Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d Rp.500 juta | OB | 450.000 |
| | 4. | Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar | OB | 500.000 |
| | 5. | Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar | OB | 650.000 |
| URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 2 | 3 | 4 |
| HONORARIUM TIM KERJA LPSE | | |
| 1. Penanggung Jawab | OB | 1.300.000 |
| 2. Ketua | OB | 1.200.000 |
| 3. Sekretaris | OB | 1.100.000 |
| 4. Koordinator Administrator | OB | 1.000.000 |
| 5. Koordinator Verifikator | OB | 800.000 |
| 6. Koordinator Helpdesk | OB | 800.000 |
| 7. Koordinator Pelatihan | OB | 800.000 |
| 8. Anggota | OB | 650.000 |
| HONARARIUM TIM SiAP ONLINE | | |
| 1. Penanggung Jawab | OB | 750.000 |
| 2. Ketua | OB | 700.000 |
| 3. Sekretaris | OB | 600.000 |
| 4. Admin | OB | 500.000 |
| HONORARIUM TIM KERJA SIPKD | | |
| 1. Ketua | OB | 700.000 |
| Sekretaris | OB | 600.000 |
| 2. 3. Admin SIPKD | OB | 500.000 |
| 4. Operator SIPKD (Badan/Dinas/Kantor) | OB | 400.000 |
| 5. Operator SIPKD (Kecamatan) | OB | 300.000 |
| HONORARIUM TENAGA TEKNIS PENGELOLA SPIPISE (KP3M) | | |
| 1. Petugas Front Office | OB | 300.000 |
| 2. Petugas Back Office | OB | 300.000 |
| 3. Petugas Tata Usaha | OB | 300.000 |
| 4. Administrasi Pengelola SPIPISE | OB | 300.000 |
| HONORARIUM TIM PENYUSUN APBD DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD | | |
| 1. Ketua | OB | 1.000.000 |
| 2. Wakil Ketua | OB | 800.000 |
| 3. Sekretaris | OB | 800.000 |
| 4. Wakil Sekretaris | OB | 750.000 |
| 5. Anggota | OB | 500.000 |
| 6. Pengolah Data | OB | 300.000 |
| HONORARIUM TIM KERJA | | |
| 1. Penanggung Jawab | OB | 750.000 |
| 2. Ketua | OB | 700.000 |
| 3. Sekretaris | OB | 600.000 |
| 4. Admin | OB | 500.000 |
| HONARARIUM PENGELOLA KEUANGAN | | |
| 1. Bendahara Penerima SKPD | OB | 500.000 |
| Bendahara Penerima DPPKAD | OB | 650.000 |
| 2. 3. Bendahara Penerima PPKD | OB | 600.000 |
| 4. Bendahara Pengeluaran | OB | 700.000 |
| 5. Bendahara Pengeluaran PPKD | OB | 1.000.000 |
| 6. Bendahara Pengeluaran Kecamatan | OB | 450.000 |
| 7. Pembantu Penatausahaan Keuangan | OB | 400.000 |
| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 8. Pencatat Pembukuan (Badan/Dinas/Kantor) | OB | 400.000 |
| | 9. Pencatat Pembukuan (Kecamatan) | OB | 350.000 |
| | 10. Pengelola Gaji | OB | 400.000 |
| | 11. Pengelola Gaji Diknas | OB | 350.000 |
| | 12. Pengurus Barang (Badan/Dinas/Kantor) | OB | 500.000 |
| | 13. Pengurus Barang (Kecamatan) | OB | 350.000 |
| | 14. Operator Akrual (Badan/Dinas/Kantor) | OB | 400.000 |
| | 15. Operator Akrual (Kecamatan) | OB | 300.000 |
| | 16. Operator SiAP Online (Badan/Dinas/ Kantor) | OB | 400.000 |
| | 17. Operator SiAP Online (Kecamatan) | OB | 300.000 |
| | 18. Operator SiRUP (Badan/Dinas/Kantor) | OB | 300.000 |
| | 19. Operator SiRUP (Kecamatan) | OB | 250.000 |
| | HONOR TIM KERJA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) | | |
| | 1 Ketua | OB | 700.000 |
| | 2 Sekretaris | OB | 600.000 |
| | 3 Admin SIPPD | OB | 500.000 |
| | 4 Operator SIPPD (Badan/Dinas/Kantor) | OB | 400.000 |
| | 5 Operator SIPPD (Kecamatan) | OB | 300.000 |
| | P. HONOR TIM ANALISAS STATISTIK (KERJASAMA DENGAN BPS) | | |
| | 1 Pengarah | OB | 1.000.000 |
| | 2 Penanggung Jawab | OB | 750.000 |
| | 3 Ketua | OB | 500.000 |
| | 4 Wakil Ketua | OB | 450.000 |
| | 5 Sekretaris | OB | 350.000 |
| | 6 Anggota | OB | 300.000 |
| | RKPD, LKPJ, KUA/PPAS KABUPATEN, EVALUASI RKPD, LAKIP KABUPATEN | | |
| | 1. Honorarium Penyusunan Dokumen | OK | 300.000 |
| | 2. Honorarium Pembahas Dokumen | OK | 300.000 |
| | 3. Honorarium Pembuat Artikel | Lembar | 25.000 |
| | HONOR TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH | | |
| | 1. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 Milyar - Ketua merangkap Anggota | OP | 700.000 |
| | - Sekretaris merangkap Anggota | OP | 600.000 |
| | - Anggota | OP | 500.000 |
| | 2. Ganti Kerugian Tanah Rp.10 Milyar s.d 50 Milyar | | |
| | - Ketua merangkap Anggota | OP | 800.000 |
| | - Sekretaris merangkap Anggota | OP | 700.000 |
| | - Anggota | OP | 600.000 |
| | 3. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp.50 Milyar | | |
| | - Ketua merangkap Anggota | OP | 800.000 |
| | - Sekretaris merangkap Anggota | OP | 700.000 |
| | - Anggota | OP | 600.000 |
| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA PEJABAT PENGADAAN | | |
| | A. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp.200 juta. | | |
| | - Pejabat Pengadaan | PAKET | 250.000 |
| | B. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp.50 juta | | |
| | - Pejabat Pengadaan | PAKET | 200.000 |
| | C. PANITIA PENGADAAN | | |
| | 1. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta | | |
| | - Ketua | OP | 350.000 |
| | - Sekretaris | OP | 300.000 |
| | - Anggota | OP | 250.000 |
| | 2. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar | | |
| | - Ketua | OP | 400.000 |
| | - Sekretaris | OP | 350.000 |
| | - Anggota | OP | 300.000 |
| | 3. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar | | |
| | - Ketua | OP | 500.000 |
| | - Sekretaris | OP | 450.000 |
| | - Anggota | OP | 400.000 |
| | 4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar | | |
| | - Ketua | OP | 600.000 |
| | - Sekretaris | OP | 550.000 |
| | - Anggota | OP | 500.000 |
| | 5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.5 Milyar | | |
| | - Ketua | OP | 700.000 |
| | - Sekretaris | OP | 650.000 |
| | - Anggota | OP | 600.000 |
| D. | PANITIA PENGADAAN BARANG | | |
| | 1. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta | | |
| | - Ketua | OP | 300.000 |
| | - Sekretaris | OP | 250.000 |
| | - Anggota | OP | 200.000 |
| | 2. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar | | |
| | - Ketua | OP | 350.000 |
| | - Sekretaris | OP | 300.000 |
| | - Anggota | OP | 250.000 |
| | 3. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar | | |
| | - Ketua | OP | 450.000 |
| | - Sekretaris | OP | 400.000 |
| | - Anggota | OP | 350.000 |
| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar | | |
| | - Ketua | OP | 550.000 |
| | - Sekretaris | OP | 500.000 |
| | - Anggota | OP | 450.000 |
| | 5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.5 Milyar | | |
| | - Ketua | OP | 650.000 |
| | - Sekretaris | OP | 600.000 |
| | - Anggota | OP | 550.000 |
| | PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI | | |
| | 1. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta | | |
| | - Ketua | OP | 175.000 |
| | - Sekretaris | OP | 150.000 |
| | - Anggota | OP | 125.000 |
| | 2. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta | | |
| | - Ketua | OP | 225.000 |
| | - Sekretaris | OP | 200.000 |
| | - Anggota | OP | 175.000 |
| | - Ketua | OP | 250.000 |
| | - Sekretaris | OP | 225.000 |
| | - Anggota | OP | 200.000 |
| | 4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar | | |
| | - Ketua | OP | 300.000 |
| | - Sekretaris | OP | 275.000 |
| | - Anggota | OP | 250.000 |
| | 5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar | | |
| | - Ketua | OP | 375.000 |
| | - Sekretaris | OP | 350.000 |
| | - Anggota | OP | 325.000 |
| | PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN | | |
| | 1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp.200 juta | | |
| | - Pejabat Penerima | OP | 200.000 |
| | 2. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp.50 juta | | |
| | - Pejabat Penerima | OP | 200.000 |
| NO | URAIAN | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | 3. | Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta | | |
| | | - Ketua | OP | 300.000 |
| | | - Sekretaris | OP | 275.000 |
| | | - Anggota | OP | 250.000 |
| IV. | BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN | BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN | | |
| | A. | BIAYA LEMBUR | | |
| | 1. | Uang Lembur | OJ | 14.000 |
| | 2. | Uang Makan Lembur | OH | 20.000 |
| | B. | BIAYA PIKET | | |
| | | 1. Uang Makan (Satpol PP) | OB | 350.000 |
| | | 2. Uang Pengamanan (Satpol PP) | OH | 60.000 |
| | 3. | Uang Makan Pemadam | OB | 350.000 |
| | 4. | Uang Piket | OH | 60.000 |
| | C. | BIAYA MAKAN DAN MINUM | | |
| | 1. | Snack untuk Tamu VVIP | OK | 25.000 |
| | | 2. Snack untuk Tamu VIP | OK | 20.000 |
| | | 3. Snack untuk Tamu Umum | OK | 11.500 |
| | 4. | Makan untuk Tamu VVIP | OK | 70.000 |
| | 2. | Makan untuk TamuVIP | OK | 50.000 |
| | 3. | Makan untuk Tamu Umum | OK | 25.000 |
BUPATI LAMPUNG BARAT,
dto
MUKHLIS BASRI