Unknown Unknown Nomor 41 Tahun 2012
Tentang DEWAN KAWASAN
Berlaku: 27 Desember 2012
N/A
Preamble

Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
DEWAN KAWASAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Banten dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI BANTEN.
N/A
Pasal 1

Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua merangkap
: Gubernur Banten;
Anggota
Wakil Ketua
: Bupati Pandeglang;
merangkap Anggota
Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Pajak Provinsi Banten;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
3. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten;
4. Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang; dan
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang.
N/A
Pasal 2

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
N/A
Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,
Retno Pudji Budi Astuti