PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2016
Tentang TATA CARA DAN PROSEDUR PEI\iYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Berlaku: 2 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat secara mudah, cepat, transparan, pasti, perlu dilakukan penyederhanaan tata cara dan prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Und.ang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
- Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2OaQ; 2.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72fl; 3.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725); 4.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a866); 5.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tah:un 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 11,2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8t4);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2OOg tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 1 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oll tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae2l;
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
- L7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2OLO tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1,O Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oe7);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OlL tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OL4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 221);
22. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2Ot4 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 222);
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 60);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2OLL tentang Pertrbahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OLl Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OO9 Nomor 14);
- 2T.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OO9 Nomor 29);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2OLl tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OtL Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2OL2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2OLL-2O31 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor t, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor L);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OL2 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2OL2 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (I;embaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2OL2 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ot2 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OL2 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2Ol2 tentang lzin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OL2 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstmksi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ot2 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2OLS tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 51);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 6a!;
40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal;
41. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2Ol5 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 6a7);
- 42.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
43. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 44.Peratttran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman. dan Tata Cara Peizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
45. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
46. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 47 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes lSK|X|2OO2 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor L67 lKABlB.Vllll L972 tentang Pedagang Obat Eceran Dikeluarkan Dinas Kesehatan;
48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 I Menkes/ SK I x I 2OO2 tentang Pertrbahan Atas Permenkes Nomor 922lMenkes/Per/Xl2OO2 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek Dikeluarkan Dinas Kesehatan;
49. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian lzin Lokasi (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 23);
50. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tallun 20 1O tentang Tata Cara Dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
51. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2O11 tentang Penjabaran T\rgas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 20ll Nomor 43);
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEI{YELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat SKPD PTSP adalah Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
8. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.
10. Kepala SKPD PTSP adalah Kepala SKPD PTSP Daerah.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. lS.lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. 14.Izin Operasional adalah jenis lzin danlatau Non Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya guna melegalisasi dimulainya kegiatan usaha.
15. Perizinan Pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis Izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
16. Pemohon adalah perseorangan atau badan yang mengajukan permohonan Izin dan I atau Perizinan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha baik berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah, yayasan dan bentuk lainnya.
18. Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lainnya sehingga menunjukkan adanya urutan proses yang jelas dan pasti serta tata cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian permohonan pelayanan.
19. Hari adalah hari kerja.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kejelasan proses dan tanggungjawab dalam penyelesaian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam sistem PTSP.
- (2) Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. terciptanya kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh Perizinan dan Non Perrzinan1'
- b. terwujudnya kepastian hukum dalam pelayanan Perrzinan dan Non Pertzinan; dan
- c. terlaksananya peningkatan kecepatan proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
BAB IV - PELAKSANA PTSP
Pasal 4

- (1) Pelaksana PTSP adalah SKPD PTSP
- (2) Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan SKPD PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan SKPD PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. a.lzin Prinsip Penanaman Modai.
5. Yaitu persetujuan yang dikeluarkan oleh SKPD PTSP yang menyatakan bahwa pada dasarnya memberikan rekomendasi atas penanaman modal oleh pengusaha di Daerah dan menjadi dasar untuk menindaklanjuti pen gelua r an lzin berikutnya.
- b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- c. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang meliputi:
- 1) IzinLingkungan (UKL-UPL) dan AMDAL;
- 2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup (AMDAL);
- 3) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
- 4) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH).
- d. Izin Lanjutan.
BAB V - TATA CARA
Pasal 5

- (1) Tata cara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam penyelenggaraan PTSP yang dilaksanakan oleh SKPD PISP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan masing-masing jenis pelayanan.
2. (2)Tata cara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam penyelenggaraan PTSP yang dilaksanakan oleh SKPD PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Perrzinan dan Non Pertzinan Usaha Mikro dan Kecil: Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD PTSP atau Camat selaku Penanggungjawab Perizinan Terpadu Kecamatan;
- b. Perizinan dan Non Perizinan Usaha Menengah dan Besar:
- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal :
- a. Pemohon wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD PTSP;
- b. Untuk rencana pendirian usaha yang memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) di luar tanah dan bangunan, diterbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal oleh SKPD PTSP setelah mendapat persetujuan tim koordinasi; dan
- c. Untuk rencana pendirian usaha yang memiliki kekayaan bersih di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) di luar tanah dan bangrlnan, diterbitkan lzin Prinsip Penanaman Modal oleh SKPD PTSP setelah mendapat Persetujuan Bupati.
- 2) Izin Perubahan penggunaan Tanah: Pemohon wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD pTSp.
- 3) Perizinan Bidang Lingkungan Hidup:
11. Pemohon wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD PTSP.
- 4) Izin Lanjutan:
13. Pemohon wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD PTSP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri berkas persyaratan yang ditentukan.
- (4) Tata cara penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara pararel.
- (5) Pengurusan permohonan pelayanan Perizinan dan Non perizinan dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
- b. direksi/pimpinan perusahaan;
- c. karyawan perusahaan yang diberi kuasa khusus untuk pengurusan permohonan tanpa hak substitusi; atau
- d. jasa konsultan/konsultan hukum yang berbadan usaha dan diberi kuasa khusus untuk pengurusan permohonan tanpa hak substitusi.
- (6) Pengurusan permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dapat dikuasakan kepada pihak lain yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat kepada penyelenggara perizinan dan Non perizinan.
- (7) Pengurusan permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib dilengkapi asli surat kuasa bermeterai cukup yang memuat identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa.
BAB V - TATA CARA
Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis pelayanan Perizinan dan Non Perizrnan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala BAPPEDA, Asisten I Sekretaris Daerah, Asisten II Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Kepala Dinas Pekerjaan umum, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dapat ditambah SKPD terkait sebagai anggota tidak tetap.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personil dari SKPD Teknis terkait yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Tim Koordinasi.
\-
\qv
BAB VI - PERSYARATAN
Pasal 7

- (1) Daiam penyelenggaraan PTSP diperlukan kelengkapan persyaratan baik teknis maupun administratif.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan masing-masing jenis pelayanan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Persyaratan administratif Perizinan dan Non Perizinan dalam penyelenggaraan PTSP yang dilaksanakan oleh SKPD pTSp;
- (4) Persyaratan administratrf Perizinan dan Non Perizinan dalam penyelenggaraan PTSP yang dilaksanakan oleh SKPD PTSP sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan standar pelayanan masing-masing jenis pelayanan.
- (5) Persyaratan administratrf Perizinan dan Non Perizinan dalam penyelenggaraan PISP yang dilaksanakan oleh SKPD PTSP sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
- a. Perrzinan dan non perizinan Usaha Mikro dan Kecil terdiri dari:
- 1) formulir yang telah disediakan;
- 2) berkas persyaratan lainnya sesuai standar pelayanan masing-masing jenis pelayanan;
- b. Perizinan dan Non Perizinan Usaha Menengah dan Besar:
- l) lztn Prinsip Penanaman Modal :
- a) Formulir yang telah disediakan;
- b) Proposal dalam rangkap 5 (lima) yang memuat:
13. f . identitas perseoranganlbadan;
2. calon lokasi usaha dan luas tempat usaha;
3. jenis usaha;
4. rencana mesin/peralatan yang akan digunakan;
6. rencana penggunaan tenaga kerja, dan surat pernyataan kesanggupan mengikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelen ggar a Jaminan So sial Ketenagakerj aan ;
5. rencana modal usaha/nilai investasi diluar tanah dan bangunan;
7. perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi dan rencana program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
20. 8.1 untuk sektor industri: berupa diagram alir produksi (flou chart of production) yang dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku dan bahan penolong;
8. keterangan rencana kegiatan, dengan ketentuan:
22. 8.2 untuk sektorjasa: berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan
23. produk jasa yang dihasilkan.
9. Persyaratan lainnya yang terdiri dari:
25. 9.1 fotocopy KTP;
26. 9.2 pasfoto ukuran 4x6, 4 lembar;
27. 9.3 fotocopy sertifikat atau surat tanah (apabila sudah ada);
28. 9.4 gambar denah lokasi (apabila sudah ada calon lokasi);
29. 9.5 fotocopy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan bagi yang berbentuk badan;
30. 9.6 fotocopy anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, diiengkapi pengesahan anggaran dasar badan usaha koperasi oleh instansi yang berwenang;
31. 9.7 surat pernyataan bermeterai cukup mengenai tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan lain yang merupakan satu grup; dan
32. 9.8 fotocopy NPWP Perseorangan/Badan.
- c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah:
- 1) formulir yang telah disediakan;
35. 2l Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
- 3) berkas persyaratan lainnya sesuai Standar Pelayanan lzin Perubahan Penggunaan Tanah.
- d. Perrzinan Bidang Lingkungan Hidup:
- 1) formulir yang telah disediakan;
39. 2l lzin Lokasi I lzin Perubahan Penggunaan Tanah;
- 3) dokumen AMDAL I UKL-UPL;
- 4) Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
- 5) berkas persyaratan lainnya sesuai Standar Pelayanan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup.
- e. lzin Lanjutan:
- a. formulir yang telah disediakan;
45. b.Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- d. dokumen Perizinan Bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. berkas persyaratan lainnya sesuai standar pelayanan masing-masing jenis Izin Lanjutan.
- (6) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), persyaratan administratif yang sama untuk beberapa jenis pelayanan cukup dipenuhi 1 (satu) dokumen.
BAB VII - PROSEDUR
Pasal 8

- Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam penyelenggaraan PTSP yang dilaksanakan oleh SKPD PTSP sesuai dengan standar pelayanan masing-masing jenis pelayanan. (1)
- Prosedur peiayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam penyelenggaraan PTSP yang dilaksanakan oleh SKPD PTSP diatur sebagai berikut: (2)
- a. Pertzinan dan Non Perizinan Usaha Mikro dan Kecil:
- Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan standar pelayanan masing-masing jenis pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. Perizinan dan Non Perizinan Usaha Menengah dan Besar: Izin Prinsip Penanaman Modal :
- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD PTSP.
- 2) SKPD PTSP melakukan verifikasi administrasi, apabila benar dan lengkap diserahkan ke tim koordinasi pelayanan, apabila salah dan/atau belum lengkap dikembalikan ke pemohon.
- 3) Tim Koordinasi menugaskan Tim Teknis untuk melakukan kajian lapangan.
- 4) Tim teknis melakukan kajian lapangan dan melaporkan hasilnya ke tim koordinasi disertai berita acara.
- 5) Tim koordinasi menyelenggarakan sidang dengan agenda meminta pemaparan rencana usaha oleh pemohon dan pemaparan hasil kajian lapangan oleh tim teknis.
- 6) Pemohon dan tim teknis menyampaikan paparan di depan tim koordinasi.
- 7) Tim Koordinasi menyimpulkan hasil sidang dan dituangkan dalam berita acara, jika memenuhi persyaratan merekomendasikan SKPD PTSP memproses Izin Prinsip Penanaman Modal, jika tidak memenuhi syarat merekomendasikan SKPD PTSP untuk memberikan jawaban tertulis tidak disetujuinya lzin Prinsip Penanaman Modal kepada pemohon.
- 8) SKPD PTSP menerbitkan lzin Prinsip Penanaman Modal bagi permohonan yang memenuhi syarat.
- 9) SKPD PTSP menyerahkan lzin Prinsip Penanaman Modal atau Surat Penolakan kepada pemohon.
- 10) Pemohon menerima Izin Prinsip Penanaman Modai atau Surat Penolakan.
Izin Perubahan Penggunaan Tanah:
1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD PTSP.
2. SKPD PTSP melakukan verifikasi administrasi. Apabila administrasi benar dan lengkap dilanjutkan verifikasi lapangan bersama SKPD terkait. Apabila administrasi salah dan/atau belum lengkap dikembalikan ke pemohon.
3. Apabila verifikasi lapangan disetujui, SKPD PTSP menerbitkan surat keterangan alih fungsi lahan sebagai dasar Kantor Pertanahan Daerah menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan.
4. Apabila verifikasi lapangan tidak disetujui, SKPD PTSP menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.
5. Pertimbangan teknis pertanahan digunakan sebagai dasar penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah oleh SKPD PTSP.
'\-
'w
- d. Pertzinan Bidang Lingkungan Hidup:
1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD PTSP.
2. SKPD PTSP melakukan verifikasi administrasi, apabila benar dan lengkap diteruskan ke Badan Lingkungan Hidup, apabila salah atau tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Badan Lingkungan Hidup melakukan kajian teknis berdasarkan standar yang dipersyaratkan.
5. 4- Hasil kajian digunakan sebagai dasar penerbitan atau penolakan lzin Bidang Lingkungan Hidup.
5. SKPD PTSP menyerahkan asli Izin Btdang Lingkungan Hidup kepada pemohon.
6. Pemohon menerima asli surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
Izin Lanjutan:
1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD PTSP.
2. SKPD PTSP melakukan verifikasi administrasi. Apabita adminsitrasi benar dan lengkap dilanjutkan verifikasi lapangan bersama sKpD terkait. Apabila salah dan/atau belum lengkap dikembalikan ke pemohon.
3. Hasil verifikasi lapangan digunakan sebagai dasar penerbitan atau penolakan lzin Lanjutan.
4. Izin Lanjutan dapat dilakukan secara pararel.
- (3) Bagan alur prosedur pelayanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
BAB VIII - JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
Pasal 9

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam penyelenggaraan PTSP yang dilaksanakan oleh SKPD PTSP sesuai dengan standar pelayanan masing-masing jenis pelayanan.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Perizinan dan Non Perrzinan dalam penyelenggaraan PISP yang dilaksanakan oleh SKPD PTSP diatur sebagai berikut:
- a. Jangka waktu penyelesaian pelayanan Perizinan dan Non Pertzinan Usaha Mikro dan Kecil sesuai standar pelayanan masing-masing jenis pelayanan;
- b. Jangka waktu penyelesaian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Menengah dan Besar:
5. 1 . Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan Tim Koordinasi;
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah paling lama 7 (tujuh) hari;
3. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup:
- a. rzinLingkungan (uKL-upL) paring lama 14 (empat beias) hari;
- c. Rekomendasi persetujuan UKL-UPL paling lama 10 (sepuluh) hari; c. IzinLanjutan paling lama 1O (sepuluh) hari.
- b. Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup (AMDAL) paling lama 115 (seratus lima belas) hari;
BAB XII - PERUBAHAN IZIN
Pasal 13

- (1) Pemegang rzin diwajibkan mengajukan permohonan perubahan izin apabila melakukan perubahan terhadap:
- a. peruntukan lahan;
- b. bentuk bangunan;
- c. luas tempat usaha;
- d. kapasitas produksi;
- e. jenis usaha;
- f. kepemilikan usaha;
- g. alat-alat produksi; atau
- h. perubahan lainnya yang menyebabkan perubahan rona lingkungan hidup yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dengan dilampiri kelengkapan data perubahan yang sah.
\-
\,..'
BAB XIII - KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN
Pasal 14

Kewenangan penandatanganan jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan dalam penyelenggaraan PTSP diatur dalam peraturan Bupati.
BAB XV - PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN
Pasal 16

- (1) Perizinan dan Non Perizinan dapat dibatalkan apabila:
- a. tidak diambil selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan;
- b. cacat hukum;
- c. melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perizinan dan non perizinan dapat dicabut apabila:
- a. pelaksanaannya menyalahi peraturan perundang-undangan; b. atas permintaan pemiliklzin.
- (3) Pembatalan dan pencabutan Pertzinan dan Non Pertzinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan pembatalan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan SKPD PISP dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala ke obyek lzin danlatau Non Perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Hasil pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat ayat (2) dipergunakan sebagai:
- a. pembinaan untuk menjamin Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
\-'
- b. bahan rekomendasi kepada SKPD PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi kepada pemilik Perizinan dan Non Perizinan yang melaksanakan Perizinan dan Non Perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XVI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penegakan peraturan Daerah yang terkait dengan Perizinan dan Non Perizinan, Satpol PP melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut kepatuhan terhadap lzin dan Non Perizinan yang telah diterbitkan.
- (3) Satpol PP melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perizinan dan Non Perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
KETERBUKAAN INFORMASI
BAB XVIII
Pasal 20

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh pemohon dan/atau masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD PTSP dengan cara:
- a. datang langsung ke SKPD PTSP;
- b. melalui media pengaduan yang disediakan.
- (3) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kotak saran/ pengaduan;
- b. utebsite resmi SKPD PTSP dan/atau uebsite resmi Pemerintah Daerah www. temanggungkab. go. id;
- c. telepon SKPD PTSP;
- d. SMS SKPD PTSP;
- e. e-mail SKPD PTSP; dan
- f. media sosial.
BAB XVIII
Pasal 21

- (1) Terhadap pengaduan yang disampaikan, SKPD PTSP wajib menindaklanjuti secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaian.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Prosedur penyelesaian pengaduan sebagai berikut:
- a. Datang langsung:
1. pelapor/pengadu datang ke SKPD PTSP untuk menyampaikan aduan;
2. petugas front office SKPD PTSP mencatat identitas pelapor/pengadu;
3. petugas front office SKPD PTSP memfasilitasi penyelesaian pengaduan, apabila petugas front office SKPD PTSP dapat menyelesaikan pengaduan maka kepada pelapor/pengadu diberikan jawaban, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan oleh pejabat SKpD pTSp yang membidangi pengaduan;
4. pejabat SKPD PTSP yang membidangi pengaduan memfasilitasi penyelesaian pengaduan, apabila pejabat SKPD PTSP yang membidangi dapat menyelesaikan pengaduan maka kepada pelapor/pengadu diberikan jawaban, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala SKPD pTSp;
9. 5' kepaia SKPD PTSP memfasilitasi penyelesaian pengaduan, apabila Kepala SKPD PTSP dapat menyelesaikan pengaduan maka kepada pelapor/pengadu diberikan jawaban, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan Tim Penanganan Pengaduan Tingkat Daerah.
Melalui media pengaduan:
1. pelapor/pengadu menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan.
2. petugas SKPD PTSP mencatat identitas pelapor/pengadu dan melaporkan kepada Pejabat SKPD PTSP yang membidangi pelayanan.
3. pejabat SKPD PTSP yang membidangi pelayanan memilah dan merumuskan jenis aduan dan selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD PTSP.
4. kepala SKPD PTSP memimpin rapat pembahasan aduan, apabila dapat diselesaikan maka memerintahkan pejabat sKpD prsp yang membidangi pengaduan untuk memberikan jawaban kepada pelapor/pengadu, apabila tidak dapat diselesaikan maka dimelimpahkan penyelesaiannya ke Tim Penanganan pengaduan Tingkat Daerah.
- (6) Bagan alur prosedur penyelesaian pengaduan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XX - KETENTUAN P'ENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2olo tentang Tata cara dan prosedur penyelen*-*;;; Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2olo Nomor 271 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN P'ENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan p.eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung pada tanggalr 15 Jawari 8016
DIuntl an gtaritlr 1-e mm ggunA pada tanggal, fg Janrari ?S16
SEKRETARIS DAERAH,
BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR
2
.
BAB XX - KETENTUAN P'ENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2olo tentang Tata cara dan prosedur penyelen**;; Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung (Berita Daerah l&lt;afu.naten Temanggung Tahun 2alo Nomor 271 dicabut dan dinyatakan tidak oenaKu.
BAB XX - KETENTUAN P'ENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada taqggal diundangkan.
Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan p.eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung pada tanggalr 15 Januant pg16
SEKOA
BUPATI TEMANGGUNG,
M. BAMBANG SUKARNOA
-Di-und an gtan cll Te mafr ggun! padatanggal, t! Januari 2Sn6
SEKRETARIS DAERAH,
BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2076 NOMOR
2
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2OL6
TENTANG
TATA CARA DAN PROSEDUR PEI\TYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TEMANGGUNG
PROSES PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN
BAGAN ALUR MELALUI MEDIA/ SARANA PENGADUAN
BUPATI TEMANGGUNG,
$EKOA
f,yffi\
M: BAMBANG SUKARNO
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2OL6
TENTANG
TATA CARA DAN PROSEDUR PEI{YELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TEMANGGUNG
BAGAN ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
SEKDA
| l,,{yl ,ll
BUPATI TEMANGGUNG,
KABAG KUKUM
M. BAMBANG SUKARNO
L
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
BAGAN ALUR PROSES PELAYANAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
BAGAN ALUR PROSES PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN DATANG LANGSUNG KE SKPD PTSP
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
BAGAN ALUR PROSES PELAYANAN IZIN LANJUTAN
BUPATI TEMANGGUNG,
$EKDA
BAMBANG SUKARNO d
LAMP]RAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 20T6
TENTANG
TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
BAGAN ALUR
PROSES PELAYANAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN PERSETUJUAN PRINSIP BUPATI