Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 Tahun 2003
N/A
Preamble

Mengingat
- Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia TahWl 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot.a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737};
3
14. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hihah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 51).
MEIIIUTUSKAN :
PBDOIIAII OPBRASIORAL KEIIISKIIIAII KABUPATEN
llenetaplran PERATURAII BUPATI TBllTAIIG PEIIYELUGGARAAII PROGRAII SOUJSI PSP) DI (.POVMfl" SOLUTION PROGRAJIJ SITUBOllDO
~--
BABJ
KETEIITUAB UIIUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini, yang climaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupa.ten Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Teknis Kabupaten adalah Dinas Pertanian, Dinas Petemakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
10. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
11. Dinas Petemakan adalah Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo.
12. Kepala Dinas Petemakan adalah Kepala Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo.
13. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
14. Kepala Dinas Kelaut.an dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelaut.an dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
15. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja diKecamatan.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yng memiliki batas-batas wilayah yang beiwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sisitem Pemerintahan Negara Kesatuan Republiklndonesia.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dok:umen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.
5
18. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
20. Program Solusi Kemiskinan (Poverty Solution Program) yang selanjutnya disingkat PSP adalah merupakan program penanggulangan kemisk:inan dengan konsep pemberdayaan usaha ekonomi produktif Kelompok Masyara.kat Miskin yang difasilitasi pendampingan berbasis cluster.
21. Berbasis Cluster adalah merupakan suatu bentuk keterkaitan antara kelompok-kelompok yang terletak pada satu wilayah (desa dan kecamatan) yang terintegrasi dari tiga bidang yaitu pertanian, petemakan dan kelautan dan perikanan yang dihubungkan dengan suatu sistem baik pa.sar maupun non pasar.
22. Rumah Tangga Sasaran adalah Rumah Tangga Miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS 2008) oleh Badan Pusat Statistik.
23. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang diketuai oleh Kepala BAPPEDA dengan susunan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Program Solusi Kemiskinan (Poverty Solution Progmm/PSP).
24. Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan adalah Pengelola Program Solusi Kemiskinan (Poverty Solution Program/PSP) Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Kepala BAPPEDA dan diketuai oleh Carnat dengan keanggotaan dari Petugas Teknis Kecamatan.
25. Pendamping Poverty Solution Program (PSPJ yang selanjutnya disebut Pendamping PSP adalah masyarakat Kabupaten Situbondo yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala BAPPEDA serta memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan dan konsisten terhadap pemberdayaan masyarakat yang bertugas untuk mendampingi kelompok masyarakat misk:in PSP dalam pelaksanaan program.
26. Pendamping Desa adalah Kader Desa / Tokoh Masyarakat / Masyarakat Kabupaten Situbondo yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BAPPEDA serta bertugas untuk mendampingi kelompok masyarakat miskin PSP di tingkat Desa.
27. Kelompok Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat Polanas Miskin adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari susunan kepengurusan dan beranggotakan masyarakat miskin (Rum.ah Tangga Miskin PPLS - 2008}.
28. Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan adalah musyawarah di desa yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Wakil Pemerintah Desa, Pendamping PSP dan lainnya yang meliputi pemantapan identifikasi kebutuhan dari Pokmas Miskin yang sebelumnya telah diusulkan melalui proposal serta menyepakati pengelolaan bantuan yang akan diterima, pendistribusian tugas masing› masing anggota kelompok, pengelolaan bantuan dan lain sebagainya.
29. Musyawarah Desa (MUSDES) Pertanggungjawaban adalah penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program PSP da1am forum publik.
30. Musyawarah Desa {MUSDES) Pengembangan adalah musyawarah yang dilaksanakan unruk menghasilkan suatu kesepakatan bantuk pengembangan bantuan PSP setelah usaha Pokmas Miskin mendapatkan hasil dan/ atau keuntungan.
BABU
TUJUAII PROGRAM
Baelan Kesatu
Tl:tjaanUmum
Pual2
Tttjuan umum dari PSP adalah penanganan penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli, melalui pemberdayaan usaha produktif Kelompok Masyarakat miskin yang berbasis cluster.
Bag:l·n Keclua
Tujuan Khuu.a
Paaa13
Secara khusus tujuan dari PSP antara lain:
- a. Meningkatkan kegiatan usaha produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat miskin.
- b. Memperluas lapangan usaha clan kapasitas produksi kelompok masyarakat miskin yang berpotensi melalui usaha produktif yang berbasis cluster.
- c. Mendorong terciptanya kesempatan kerja dan wirausaha baru di lokasi PSP.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan secara transparan, demokratis dan bertanggungjawab
7
BABm
BWANG DAN PELAKSANA PROGRAM
Paaal4
Bidang PSP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Bidang Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- b. Bidang Peternakan, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan;
- c. Bidang Kelautan dan Perikanan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kclautan dan Perikanan.
BABIV
SASARA11 PROGRAM
PualS
- ( 1} Sasaran PSP adalah masyarakat miskin Ka bu paten Situbondo yang termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin basil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS-2008) oleh Badan Pusat Statistik yang tergabung dalam suatu Kelompok Masyarakat Miskin (Po km.as Miskin).
- (2) Rumah Tangga Sasaran sebagaimana d.imaksud pada ayat ( 1) diverifikasi oleh Dinas Teknis Kabupaten bersama Pendamping PSP dan Pendamping Desa untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis Kabupaten sebagai sasaran program.
- (3) Tidak tennasuk dalam anggota/ sasaran PSP sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) adalah masyarakat yang tidak misk:in/ mampu.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk susunan kepengurusan kelompok masyarakat m.iskin yang terdiri dari ketua, sekretaris clan bendahara.
BABV
ALOKASI DAN BEKTUK PROGRAM
Paaal6
- (1) Alokasi dana PSP ini didanai oleh Pemerintah Daerah berasal dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran berkenaan melalui Dinas Teknis Kabupaten yang merupakan bantuan sarana dan prasarana produksi yang bersifat hibah atau bantuan sosial kepada Pokmas mis.kin yang kemudian disalurkan ke anggota dan diusahakan bersama serta dikembangkan dengan harapan pengembangan bantuan tersebut dapat menjadikan Pokmas Miskin lebih berkembang usahanya serta kemandiriannya.
8
- (2) Bentuk PSP ini menitikberatkan pada usaha ekonomi produktif berupa bantuan kepada Pokrnas Miskin yang terbagi pada 3 {tiga) bidang yang meliputi
- a. Bidang Pertanian, terdiri dari :
- 1) Sewa lahan;
- 2) Biaya garap (pengolahan);
- 3) Sarana dan prasarana prod.uksi.
- b. Bidang Peternakan, terdiri dari:
- 1) Temak;
- 2) Obat-obatan.
- c. Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
- 1) Ko lam ikan;
- 2) Benih ikan;
- 3) Pakan ikan.
13. (3} Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2J huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas Teknis Kabupaten dalam bentuk hibah/ bantuan sosial berupa uang maupun barang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bidang program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada masing-masing lokasi program di desa sasaran sesuai dengan potensi desa.
- (5) Ketentuan teknis mengenai pengelolaan bantuan sebagairnana. (2) huruf a, huruf b dan huruf c akan dijelaskan lebih lanjut pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PSP.
BABVI
ORGAIIISASI PEIIGBLOLA PROGRAM
Baelaa Keaata
Umam
Pa-17
Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PSP, dibentuk suatu sistem organisasi pengelolaan dan pelaksanaan dengan fungsi dan struktur di masing-masing tingkat atau wilayah yang terdiri dari :
- a. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten;
- b. Kelompok Kerja (POKJA) Tingkat Kecamatan;
- C. Pendamping PSP;
- d. Pemerintah Desa;
- e. Pendamping Desa;
- f. Pokmas Miskin.
BepnKedaa Pengelola PSP Kabupaten
Pasa18
- ( 1} Pengelolaan PSP Koordinasi Tingkat BAPPEDA dengan Kabupaten. Kabupaten dikoordinasikan oleh Tim Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Anggota Tim dari Dinas Teknis
- (2) Tugas Tim Koorclinasi Tingkat Kabupaten ant.ara lain :
- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan PSP di Tingkat Kabupaten.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Operasional PSP.
- c. Melakukan seleksi anggota Pendamping PSP.
- d. Melakukan Sosialisasi PSP kepada Kecamatan yang menjadi lokasi PSP.
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan PSP.
- f. Melaporkan pelaksanaan PSP kepada Bupati.
Bapaa Ketip
Pengelola PSP Tinglrat Kecamatan
Pasal9
- ( 1) Pengelolaan PSP Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Kecarnatan yang diketuai oleh Camat Wilayah PSP tahun berjalan dengan anggota dari Petugas Teknis Kecamatan.
- (2) Tugas POKJA Kecamatan antara lain :
- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan PSP di Tingkat Kecamatan.
- b. Membantu Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kecamatan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSP.
- d. Melaporkan pelaksanaan PSP kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Koordinasi jalur st.ruktural dilaksanakan secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten dengan pertanggungjawaban kepada Bupati Situbondo melalui Sekretaris Daerah.
"'
Baptn Keempat Pendamping PSP
Pual 10
- ( 1) Pengelolaan PSP oleh Pokmas Miskin difasilitasi dan didampingi oleh Pendamping PSP dan Pendamping Desa.
- (2) Pendamping PSP memiliki tugas antara lain :
- a. Melakukan koordinasi pelaksaan PSP dengan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Dinas Teknis Kabupaten, POKJA Kecamatan dan Kepala Desa.
- b. Membantu Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam melakukan seleksi terhadap Calon Pendamping Desa..
- c. Bersama Pendamping Desa Melakukan verifikasi anggota Pokmas Miskin berdasarkan Data PPLS-08 (by name and by andres).
- d. Bersama Pendamping Desa Melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan, Musyawarah Desa (MUSDES) Pertanggungjawaban dan Musyawarah Desa (MUSDES) Pengembangan Bantuan.
- e. Melakukan Pendampingan terhadap Pokmas Miskin PSP yang lebih ditekankan pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SOM) yang meliputi unsur-unsur ketrampilan, pengetahuan, nilai, sikap, dan motivasi.
- f. Bersama Pendamping Desa melakukan identifik.asi pendapatan anggota Pokmas Miskin sebelum dan sesudah terbantu pelaksanaan PSPTahun 2012.
- g. Bersama Pendamping Desa memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi pad.a Pokmas Miskin.
- h. Membuat laporan pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan, Pertanggungjawaban dan Pengembangan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan pada POKJA Kecamatan.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSP.
- J· Membuat Laporan Bulanan/Triwulan/Akhir Tahun kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan pada POKJA Kecamatan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Calon Pendamping PSP harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Pendidikan minimal Strata 1 (S-1) dan diutamakan jurusan pertanian/Petemakan/Perikanan/kedokteran hewan;
- b. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo;
- c. Bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. Konsisiten dengan pemberdayaan masyarakat;
- e. Minimal berpengalaman melaksanakan kegiatan usaha di salah satu bidang yakni pertanian, petemakan serta kelautan dan perik.anan
r
Bagian Kellina Pemerilltah Desa
N/A
Pasal 12

- (1) Pendamping Desa memiliki tugas antara lain:
- a. Melakukan koordinasi dengan Pendamping PSP, POKJA Kecamatan, Kepala Desa dan Pokmas Miskin.
- b. Bersama Pendamping PSP melakukan verifikasi anggota Pokmas Miskin yang sesuai dengan Data PPLS-08.
- c. Bersama Pendamping PSP melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan, Musyawarah Desa (MUSDES) Pertanggungjawaban dan Musyawarah Desa (MUSDES) Pengembangan Bantuan.
- d. Melakukan Pendampingan terhadap Pokmas Miskin PSP di desa wilayahnya yang lebih ditekankan pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi unsur-unsur : ketrampilan, pengetahuan, nilai, sikap, clan motivasi.
- e. Bersama Pendamping PSP Melalrukan Identifikasi pendapatan anggota Pokmas Miskin sebelum clan sesudah terbantu pelaksanaan PSP Tahun 2012.
- f. Melakukan monitoring, evaluasi baik dalam proses pelaksanaan PSP maupun terhadap kualitas basil pelaksanaan PSP.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendamping PSP.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Calon Pendamping Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Merupakan Kader Desa/Tokoh Masyarakat Desa/ Masyarakat Desa setempat;
- b. Bertempat tinggal pada desa lokasi PSP;
- c. Bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta bukan merupakan Aparat Desa;
- e. Minimal berpengalaman melaksanakan kegiatan usaha di salah satu bidang bidang yakni pertanian, petemakan serta kelautan dan perikanan.
I"\ ...
Bapn Ketnjuh PIIJnnu lliskin
Pual 13
- {l) Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmas Miskin) memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain:
- a. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, POKJa Kecamatan, Pendanping PSP clan Pendamping Desa.
- b. Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan/ atau uang sctelah menerima input/ sarana produksi bantuan dari Dinas Teknis Kabupaten (untuk Polanas Miskin yang rnendapat saran.a produksi).
- c. Menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban asli atas penggunaan dana (untuk yang bantuan langsung) kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten melalui Dinas Teknis Kabupaten yaitu berupa laporan proses pelaksanaan program, hasil dan realisasi penggunaan dana yang dilampiri dengan salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan perta.nggungjawaban publilc, yaitu penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program PSP dalam forum publik yaitu dalam bentuk MUSDES Perta.nggungjawaban.
- (2) Dalam rangka pembentukan anggota Pokmas Miskin, wajib memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut, antara lain :
- a. Anggota masyarakat miskin berdasarkan data PPLS-2008 yang berpotensi untuk dikembangkan.
- b. Anggota Pokrnas merupakan petani/ buruh tani, petemak, nelayan, pembudidaya yang pekerjaan utam.anya adalah berusaha (bennata pencaharian) di bidang yang selaras dengan pengembangan komoditas;
- c. Memili.ki kemampuan dan pengalaman dalam. memelihara komoditas yang akan dikembangkan, pengetahuan budidaya;
- d. Memiliki motivasi untuk maju.
- (3) Koordinasi jalur fungsional dilaksanakan oleh Pokmas Miskin kepada Pendamping Desa clan Pendamping PSP dengan pertanggungjawaban pada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
...
13
MBVD LOKASIPROGRAM
Pual 14
- ( 1) Lokasi PSP adalah 17 (tujuh betas) Kecamatan se Kabupaten Situbondo yang dibagi per tahun, dimulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 yaitu:
- a. Tahun 2012 dari Kecamatan Kecamatan Banyuglugur, masing-masing 2 (dua)
- 3 (tiga) kecamatan terdiri Kecamatan Arjasa, Kapongan dan desa per kecamatan.
- b. Tahun 2013 5 (lima) kecamatan terdiri dari Kecamatan Asembagus, Kecamatan Panji, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Suboh dan Kecamatan Besuki, masing-masing 5 (lima) desa per kecamatan.
- c. Tahun 2014 5 (lima) kecamatan terdiri dari Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Kenclit, Kecamatan Bungatan dan Kecarn.atan Jatibanteng, masing-masing 5 (lima) desa per kecamatan.
- d. Tahun 2015
- 4 (empat) kecamatan terdiri dari Kecamatan Jangkar, Kecamatan Situbondo, kecamatan Mlandingan dan Kecamatan Sumbermalang, masing-masing 5 (lima) desa per kecamatan.
- (2) Lokasi desa ditentukan berdasarkan potensi spasial, potensi sektoral dan angka kemiskinan dan satuan wilayah pengembangan berbasis cru.ster sesuai perencanaan pembangunan daerah .
KBSEKRETARIATAII PROGRAM DAN BIAYA OPERASIORAL
BaelanKeaata
Keaekretariatan Program
Pasa115
- ( 1) Dalam rangka memperlancar koordinasi pelaksanaan kegiatan maka dibentuk kesekretariatan program yang bertempat di Kantor BAPPEDA pada Bidang Ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibutuhkan biaya operasional yang dipergunakan untuk:
..
'Ii
.,...,\_
- a. Honor Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Kelompok Kerja (POKJA) Tingkat Kecamatan, Pendamping PSP, Pendamping Desa dan Staf Administrasi.
- b. Sosialisasi.
- c. Musyawarah Desa.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis.
- e. Penyusunan Laporan.
- f. ATK Operasional.
- g. Monitoring dan Evaluasi.
PEIIBll(AAJI, PEIIAKTAUAII DAN PELAPORAlf
Paaal 16
- ( I) Kepala BAPPEDA selaku Ketua Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten untuk melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan PSP di Kabupaten Situbondo.
- {2) Pembinaan dan pemantauan PSP sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilakukan secara berkala maupun insidentil dan berjenjang dari atas ke bawah, untuk selanjutnya diambil langkah tindakan secara berjenjang guna memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.
- (3) Secara teknis pelaksanaan pembinaan dan pemantauan program sebagaimana dimaksud ayat ( 1) di atas dilakukan oleh Dinas Teknis Kabupaten.
- (4) Hasil pembinaan dan pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
KBTBIITUAB LAllf-LAllf
Pual 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Operasional Program Solusi Kemiskinan (Poverty Solution Program/ PS~ yang disusun oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
Diundangkan · pada tanggal
S,EKluvt
1'DO,
Drs. I WIJONO, ST, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010
BERITA DAERAR KABUPATEN' SITUBOIO&gt;O TAIIUll 2012 NOIIOR ~I
KETEN'TUAII' PENUTUP
Pua118
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
B. DADAIIG WIOIARTO, 8.H.