Unknown Unknown Nomor 51 Tahun 2001
Tentang No Description
Berlaku: 18 Tahun 1997
N/A
Preamble

Menimbang\_\_\_;
- a. bahwa dengan telao oitetapkannya Undarrg-undc.1ng r·Jurnu 18 Tahun 1997 sebagaimana telah d1rubah cenqan Undang-undang Nemer 34 T ahun 2000 tentanq Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, -dimana sa-lah satu ;eni:; retribusi yang ada di Kab. Sarolanqun adalah Retr,t:: ________________ i'::' Pernakaian Ke!\aya~n Daerah
- b. bahwa untuk mernunqut RE:::tribusi sebaqaimana di:na:.\_\_-:.u:j pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan denqan Peraturan Daerah Kab Sarnlangun
Mengingat ~
1. Undanq-undanq Nomor 49 Tahun 1960 tentanq P.:.1nrcia Urusan Piutanq r~egara (Lernbaran Nega,~ Rep,\_ii;;;;, Indonesia T.ahun 1960 Nornor 150. Tarnbahan Lernbaran Negara Ri t-Jomor 2104 ).
2. ., Undanq-urcano r,Jomor 8 ~ Tahun 1981 tentanc f&lt;itab Undanq-urcanq Huk.rrn Acara Pidana (Lembaran -·!'-.;egar.a Republ:x .noones.a ~ahun 1931 Nornor 0. Tarnbahan Lembaran \egara ~Jom·Jr 3209) . ') L.
- J. Undang-uraang Nornor :22 Tahun ·1999 tentanc r-v . . . ' ... . :::, !"-'ernenrnatian Daera t: ( l.embaran ~~2gara Tahun 1990 Nemer 60. Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3839) :
4. Unrianq-ur.oanq hor::cr 25 Tahun 1999 ter,tang perirnbanqan keuanqan antara pernerintahan Pusat dan Daerah .Lernbaran Negara Tanun ·1999 Nemer 72. Tambanan Lernbaran Negara hlomor 3848):
5. Uncanq-uncano Nomor 54 Tahun 1999 tentano Pembentukan Kabupaten Sarolanqun, Kabupaten Teb; Kabupaten f'i.:1uarc, Jambi dan Kabupaten Tanjunq Jabung Timur (Lernbaran Negara· RI tahun 1999 Nomor 182. Tarnbahan l ernbaran ~Jegara RI Nomor 3903):
6. Undang-undang Nemer 34 Tahun 2000 tentana Perubahan Undanq-uncanp Nomor 18 Tahun 1997 tentanc Pajak Daerah dan Retribusi Daerah · (Lernbaran Negara RI Tahun 1997 Nornor 41. Tambahan Lembaran Negara tfomor 3685): 6.
7. 7 Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun i983 tentano Pelaksanaan Uncanq-uncanq Nornor 8 Tahun 1981 tentano Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3258 ):
9. Keputusan Menter, Dalam Negeri Nornor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri S,pil di Linqkunqan Pemerintah Daerah JO Keputusan Menteri Oararn Negen Nomor 4 Tahun 1997
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor i 99, Tambahan Lernbaran Negara Ri Nornor 4 'i 39 ).
10. tentang Penyidik Peqawai Negeri Sipi! di Lingkungan Pemerintah Daerah:
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor : 174 tahun 1997 tentang Pedornan Tata cara Pemungutan Retribusi Daera h:
11. Keputusan Menteri"Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1997 tentang tata cara Perneriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Norn or : 147 tah u n 1998 tentang Komponen penetapan tarif ~etribusi:
14. '13. Keputusan Mer.teri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001. tentanq teknis penyusunan dan maten muatan produk-produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan
DEVvAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSAROLANGUN
MEMUTUSKAN
f\1enetapkan
PERATURAN O.~ER.AH KABUF.lffEN S.t.ROIJ~NGU~·J TENTANG RETRIBUSI PEMAYJI-IAN t&lt;.EKA YAP.N DAERAH
BABI KETENTUAN Pasal 1
UMUM
Dalarn Peraturan Oaerah ini yang dirnaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabuoaten Sarolangun
.
- b. Pemerintah Oaerah adalah Pernerintah Oaerah Kabupaten Sarolangun:
- c. Bupati adalah Bupati Sarolanqun:
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- e. Dinas Perhubungan acatah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun:
- f. Kas Daerah adalah Kas Oaerah Kabupaten Sarolangun:
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundanqundangan yang berlaku:
- h. Retribusi Jasa Usana adaiah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintan . dengan rnenganut Prinsipprinsip Komersial karena pada dasamva dapat pua disediakan oleh sektor swasta:
1. Waj~b retribusi adalah orang pribadi : atau badan yang menu rut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pernbayaran retribusi:
- j. Masa Retibusi adalah suatu jangka waktu tertentu ya:.g merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memamfaatkan Kekayaan Daerah:
- k. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnva dapat disinqkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penqhituncan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundanq-undanqan Retribusi Daerah :
- I. Surat ketetapan Retribusi Daerah. yang dapat disingkat SKRD adafah Surat Keputusan yang rnenentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tarnbahan. yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan:
13. n Surat Ketetapan Retnbusi Daerah Lebih Bayar 1ang seianjutnya dapat disinqkat SKRDLB. adalah surat keputusan yar.g menentukan jumlah kelebihan pembavaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retnbusi yang terutang atau tidal&lt; seharusnva terutanq:
- o. Surat tagihan Retribusi Oaerah. yang seianjutnya dapat disingkat STRD. adalah surat untuk melak.ukan taqihan retibusi dan atau sanksi adrninistrasi berupa bunga atau 'cenda:
- p. Surat Keputusan Kaberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain :f3ng dpersarnakan, SKRDf&lt;BT dan SKROLB yang diajukan olah wajib retribusi :
- q. Pemeriksaan ada!ah serangkaian kegiatan untuk rnencari. rnengurr.pulkan. dan menqelola data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pernenuhan kewajiban r€tribusi berdasarkan peraturan can perundangundangan retribusi Daerah:
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah seranqkaian tindakan y2ng dilakukan oleh Penyidi!&lt; Pegawai Neqer: Sipil yang selanjutnya disebut Penvicix. untuk rnencari serta menqumpulka« bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribus.i Oaerah yang terJadi serta menemukan tersangkanya.
. B.A.B II NAMA OBJE,K DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Deng,rn nama retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian ~&lt;ekayaan C,aerah ..
)
Pasal 3
Objek retibusi pernakaian adalah pelayanan pernberian Hak pernakaian Kekayaan Oaerah untuk janqka waktu tertentu, yang meliputi :
2. Pemakaian Tanah
Pernakaian bangunan I gedung I ruanqan
Pernakaian Kencaraan / aiat-alat berat milik Daerah
- ~ Pernakaian Kekayaan Daerah lainnva
).
Tindak terrnasuk objek retribusi . adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk pe!ayanan umurn. ar.tara lain, perneriksaan daging imper. oenqujian hasil {nutu.
Pasal 4
rbjek Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah adalah orang ioadi atau badan yang memperolah hak untuk menggunakan kayaan Daerah
N/A
Pasal 5

.tribusi Pemakaian Kekavaan Daerah digolongkan sebagai :tritusi Jasa usaha
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAANJASA
Pasal 6

,gkat pengunaan jasa diukur berdasarkan janqka waktu makaian kekayaan daerah.
BAB Vi - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RFfRIBUSi
Pasal 8

- (I). Tarif retribus: digoiongkan bedasarkan jenis kekavaan vane diqunakan dan ~ang1&lt;:a waktu pernakaian: · · ~
- ('.?). Besarnva tarit .etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1) pasai ini ortetapkan atas masinq-masmq kekayaan daerah sebaqai berikut :
- A
- PEMA\(~J.!-..\_N f&lt;EKA YAAN TANAH Sewa pemakaian tanah mi!ik Pernerintan Daerah .
dikenakan retribusi setiap bulan sebesar 2.5 % (dua setenqan Fer sen) .&gt;: Rp. harga dasar tanah X luas.
(;'\pEf·/j·..:~t,:;.it:.~l C.:'.1i'·1:.:: !"'"'~.: ,· r:co, lNr.:. / F'l l·\t·i::. '2/ I 1,'-.l df",11 ,.\_... .· ,',J\,\_.'-'1\ff"J\I" "-"''-V '-1 \\4'·f~t'.J...\_\_.s
- Gedc·ng ?erternuan
- a. Untu-, .esepsi i pesta atau pertunjuk .. an ya:-ig bersitat komersil yang dipergunakan untuk kepentinqan perseoranqan atau Badan Hukurn :
- Untuk satu kali pernakaian Siang hari sebesar Rp 30Q.OGO,(tiga ratus ribu rupiah)
- ;J;1:,JK satu kali pernakaian rnaiam han seoesar Rp 350.000,- (tiqa ratus Iima puluh rbu rtJpiah)
- b. Untuk kepertuan atau perternuan yang diselenqqarakan , oleh Dinas I lnstansi
Per0er!ntah ::,2fk Sir-,~: ~at.!pun -rt~l / POLR'., Orgariis2s1 2~au Pclitik bersitar arnai reuni dan Orgar.isasi v,arita :
- Untuk sate ka1i pernakaian Siang har sebesar ~ ..-..c::r· "-t'f' .-+ 1· ' · ., ... , ,p .:.: .. ;v.U·Ju - (C;Ja ra .. us 1ma pwun n~u rup3l'l)
- -~JntiJk satu l&lt;:ali pemakaian malam hari sebesar Ro. 300.0JO - (tga ratus ribu rupiah)
h l-&lt;e1e,,war: ·~vakt~1
- pukul 12,.00 ,M\b D;::,rr,~'.,;ai,n ::::,·;:i'"'.'J har ;I !='LI'-. ~1 1, ... a. -·-&lt;.:' '-· \_ \_ · ~ ...
- Pernakaian matarn hari puku: 18.00 ·..vib sid pukul 06.00 wit:
- c. Urituk pernakaian yang melebihi ketentuan pada huruf a dan b angka 1 dan 2 dikenakan biaya tarnbahan sebesar Rp. 150.000,(seratus lima pu!uh ribu rupiah) dan tambahan pernakaian larnpu yang tarfnya disesuaikan denqan ketentuan yang oerlaku dari Perum Listrik ~~,:g2ran (PL.N:
C. R!JM.u.1-1 SEW.~ MIU,&lt; PEMERINT~.H
- 1 Pernakaian kamar oada rumah sewa. clikenak2n retribusi sebesar Rp 25.000.- (dua puluh lima riou rupiah)
1. pemakaian ruang I kamar pada rumah susun dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,(lirna puluh ribu rupiah)
- D. PEMI\Ku.lAN RUM,A.H OIN.ti.S PEMERfNTJ\.H C,;ERAH
1. Permanen
- a. Rumah Dinas Kepala Daerah
...
...
.. .
...
...
...
..
.
.
.
.. ...
. ...
Rp. 100.0JO.; buian
·.·
7.500. -zbutan .Rp.
5. 000. -/b1\_1ia r.
- 2.500, -fbul:; n Rp.
- Permanen.. ...
...
- Semi Ferrnanen Rp.
- Darurat
.
.
... ...
...
..
.
. ..
- ~~., P .. mah Dinas tainva : z: i\:..,111~! ~· ,C:~) t ., •
... Rp 1.500.- 1b1Jiar
e R!..1rn2h Dinas Guru
-; Semi Perrnanen
- a F:u:11.ah Dinas Dokter
...
\_
.
..
.
Rp.
15.000.- /butan
- b. Rumah Dinas Bidan/ para Medis
- ... RD.
5 C•OO.- /bulan
- c Fuman Dinas Kepala Sekolah
...
Rp.
2.500.- /bulan
Rp. 25\_000,- /bu.an
R!..Hn.ah Dinas Carnat
- r .. RL 1 m..,·n Dinas Prnoinan nor.i,..., - . ·,,. 0. I 1 ... .::i • • I'-"' C1 '--'I :,L, . . . . . . . Rp.
·
-~-
Rp.
5~).C,Ci~) - J oulan
- d Rum.ah Qjnas Sekretaris Oaerah
~---·
-
Rp. 50.00G . / bu!2n
- e Rt1mah Oinas Kepala Dinas
.
..
Rp 4J.OOO.- I :,1 !12n
- o ;;'l·'n..,·· Dinas •,\.-ak;; Keoala Daerah - ~ ~ .. i. :\_-,i:, z ,r-:;;.::, W-: i .. l~ \,. ~ c.. L.l C!~'. I
2. Gedunq Olah Raga / lapangan Srivvijaya.
- ct. U:ituk Resepsi I pesta atau oertunjukan yang bersifat k.omersial yang di pergunal&lt;.an untuk kepentinqan perorangan atau badan hukum :
- -Untuk 1 ~ali pernakaian srang hari sebesar Rp 3 500.( tiqa ratus limah puluh ribu rupiah ) .
- b. Untuk &lt;eperluan atau oerternuan yang disele,,g:;~raka11 oleh instansi pernerintah baik sipil maupun TN! iPOLRI. Orqanisasi atau poiitik bersifat amal. reuni dan orqar: i&lt;:.:J s; w211 rt~) ·
- Untuk 1 ( satu ) ka!i pemakaian siang hari sebesar Rp. 300.000.( tig2. ratus ribu rupiah )
- Untuk '1 ( satu ) kaii pernakaian malam hart sebesar Rp. 350. 000,- (t:ga ratus limah puiuh ribu rupiah )
- Pernakaian Siang nari mulai pukul 06.00 s/d 17.00 wib.
- Pemakaian malarn hari rnulai pukul ,8.00 s/d 24.00 wib.
- d. Untuk oemakaian y,mg melebihi ketentuan pada huruf a dan b dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dan tambahan pernakaianlarnpu yang taritnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perurn l.istrik Negara (PLN)
:)JEMAKt.!/l.N KENiJAR,!1,t..N DAN AL.AT BERAT:
/
Pemakaran xenoaraan dan alat berat perjenisnya dikenakan retribusi yang besarnya al&lt;an diatur dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan denoan kebutuhan dan perrnintaan pih:3k ketiga.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

busi yang terutanq dipungut diwilayah daerah tempat :anan yang diberikan.
·
-
€
MASA RETR!BUSl DAN SAA T RETRiBUSI TERUTANG
BAB Vill - Pasal 10 ·
Pasal 1

i
Retribusi yc1ng terutanq terjadi pada saat diterbitkanya SKRD atau dokumenlain yang:disamakan.
BAB X - SArH,SI ADMINISTRASI
Pasal 15

Pembavaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat ~lain yang ditunjuk oleh Kepala Oaerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan. SKRD. -SKRDKBT dan STRD.
Datarn hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk. maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X, 24 Jam atau waktu yar,g ditentukan oleh Kepala Daerah.
Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran basil retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X - SArH,SI ADMINISTRASI
Pasal 16

Kepala Daerah atas permintaan Wajib Retribusi set~lah rnemenuhi persyaratan yang ditentukan dapat membenkan persetujuan kepada Wajib Retibusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas yang ditentukan, dengan di kenakan bunga 2 %{ cua persen) setiap bulan.
.
I
i
- (2). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (1). Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk jenis, isi ukuran dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X
Pasal 19

- ( 1 ). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepafa Daerah.
- (2). Perrnohonan pengembalian l&lt;efebihan pembayaran retribusi diajukan wajib retribusi secara tertufis Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
rJarra dan iarnat Vvajib Ret.-:b;.!Si
.pa:a Daerah dalam jangka waktu paling .ama 6 (enarn) :Ian sejak diterimanya perrnononan kelebihan mbayaran retribusi sebaqairnana cunaksuo pada ayat f't11asa Retribusi Besarnya kelebihan pernbayarar Alasan yang disinqkat dan jelas ), hams mernberikan keputusan.
)20:la permohonan penqembalian kelebihan ,etnbusi cabulakan. harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka 1kb ptii:ng lama 2. (dua) bular: sejak diterimanya rrnohonan
BAB X
Pasal 20

-abila wajib retibusi mempunyai utang retribusi lainnya, lebihan pembayaran retibusi langsung diperhitunqkan -tuk rnelunasi kelebihan retribusi tersebut. -mbayaran kelebihan pembayaran retribusi sebaqairnana naksud ayat ( 1) dilakukan, calam jangka waktu paling na 2 (dua) bulan sejak drterbitkanya SKRDLB. -aoila penqembaiian pembayaran retribusi dilakukan telah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daeran emberikan imbalan bunga sebesar 2 °!(· (dua persen) bulan atas ketertarnbatan pembayaran kelebihan rnbayaran retribusi.
BAB X
Pasal 21

:ngembalian kelebinan retribusi dilakukan dengan enerbitkan surat perintah membayar kelebihan retriousi .abila kelebihan pembayaran diperhitung~an oenqan mg retnousi iainnya. sebagaimana dimaksud calarn sal 20 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara
·
BAB XV
Pasal 25

r:-ejaba: F'ega;,·vai Negerl ~;ipil terteritu ,ji!ingkur:gaf' Perner.r.tah Daerah diberi wewenanq khusus sebaqai penyrcik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidanq Perpajakan Daerah atau Retribusi Daer2h sebaq.nmana dimaksud da!am Peraturan Peruncanq«ndanqan ya:;g ber.aku. ,
V'Je,,vena,19 penyidik sebagai dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. Me:-:erim.a mencari. menqurnpulkan dan rnen12lit xeteranqan atau laporan berkenaan denqan ti11d2~ pioana dibidang Retribusi Oaerah agar keteranqan atau laporan terset.ut inenjad; 'ebih i!'.;n~kap dan jelas.
- b. -Men~l.iti. rnencar: dan rnenqumpulkan keteranqac rnenqenai crang .pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubunqan dengan tmdakoidana RetribL;si Daerah.
- c. Merninta keteranqan dan cahan b1.1kf dari or2ng atau oribao: atau Badar. ::.:..ih:..ibungan der.g~r; tindak pidana a; b1c.:;ng perpajakan Daerah.
- · j · -b ' ,...;.--~--..--+-;-... ~~---ic'-.,r"::i Gcr&lt;:urnen :amnya en&lt;enaan vC· .:\_;~; ~!! ''--"C··· ,... a,·~ dibic:!ang perpajakan Daerah. :: r,leseriksa Buku, catara-catatan c2,, ~c·r&lt;:.urn-::r-
5. terse but: \_ Melakukari oencceledahan untu« rne~,ci~pat~.a:1 bc1:-1an bukti pemb~1ku~;, pencatatan dan ockumeo-dokurnen i::.in &lt;::Art:::i melakukan oenvitaar te~had3C baha'"': bui&lt;:ti ·-·:· \_,\_, \_\_ .;.\_,\_, -· -·~,... '']'"'-'-...
6. Memint2 oantuan tenaqa ahii dalarn :·~ngk2 petaksanaan tugas penyidikan tind-3k p1d.:,-i2 dibid2rg perpajakan daerah:
7. ~j. M2ny~n.ih berhenti. melaranq, seseoranq rneninqqaikan ruanqan atauternpat pada saat pernenksaan sedang berlanqsunq can memeriksa identitas orang dan atau dokumen ,yang dibawa sebagaimana cirnaksud pada huruf e:
- n. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tinoakan oidana Retribusi Daerah:
9. fviemanggil seseoranq untuk didenqar keteranqannya dan dipenksa sebaqai tersangka atau saksi
- J. Menghentikan penyidikan:
11. ~· Melakukan tindakan lain yang perlu ur-tuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidanq reuibusi menurut hukurn yang dapat dipertanggung jawabkan: \_\_
12. Penyidikan sebagaiman dimaksud ayat ( l) pasal . m, mernberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyid1!&lt;an kepada pent1ntut umum. sesuai dengan ketentuan yang diatur dafam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. {3).
BAB XV
Pasal 26

.:~:-.;.::·
.. ~)c · ~:; ... : .. ~
;-.-
~rv (
------------
~~~,~-:~~!- f:.:}c\_/ ..
·i~~
--- ----
---
-
p~
·.""~~-·
• .;-:·
••
.al yang beium diatur · oalarn Peraturan Ga'::'rah :'ii njano rnenqena: pelaksanaannya ciaatur lebin lanjut an kecutusan Eupat:
Pasa! 27
turan Daeran mi, mulai berlaku pada tanggai diundar.gkan. setiap orang dapat mencetanuinya. memerintah kan undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya n lernbaran Daerah Kabupaten Sarolanqun .
SAROLANGUN
6 DESEM~EB 2Q9J
DlTET AP KAN DI
PADA TANG GA
BUPATI SAROLANGUN
Cap/dto
H.MUHAMMAD MADEL
DANGK6,N 01
SAROLANGUN
~ T,4,NGGAL \_\_ .\_6
DESEMBER 2001
~ETARJS 0/\.ERAH KABUPATEN SPROLA.NGUN
Cap/dto
Ors. H. HASAN B,\SRI HARUN PEM81NA UTAMA MUDA NlP. 430 001 248
!ARAN D.AERAH KAE.UPATEN S.AROLANGUN TAHUN 200 I OR: 51 SERI 8 NOMOR : 25
N/A
Preamble

Menimbang
Menging at
-
--
------------
• ~··
••.•.
L •••
··-··
••••••
U..1.0.ll..l.l.l
I
I..I..Ul.11.LU.1111.11111.UI
:SUP.A.TI 1VIER.ANGIN PR.C&gt;VINSI J.A.1VIBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGI NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI Ll PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas bagi pegawai negeri, dan pegawai honorer/tic dilakukan secara selektif dan efisien;
- b. bahwa biaya perjalanan dinas seba ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mera Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun perlu disesuaikan dengan perkernbanqe ekonomi terkini sehingga dapat dipertar dan sesuai dengan Sistem Dan Prosec Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dalam huruf a dan huruf b, perlu meneta Atas Peraturan Bupati Merangin Nornor tentong Perjalanan Dinas di l.inqkunc Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2001
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun PembentuKan Daerah Otonom Kab Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tei Negara Republik Indonesia Tahun 191 sebagaimana telah diubah dengan undanc 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Da Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat 50, Tambahan t.ernbaran Negara Rep Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Penyelenggaraan Negara yang Bersih c Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran J ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamt Negara Ri:publik Indonesia Nomor 3851);
3. Ur,&lt;.lang-Unc!ar,g Nomor 54 Tahun Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, K Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Timur (Lembaran Negara Republik Indoru
I I.Ill
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. tentang Republik Lembaran 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02).
·
--···••••••••••••••••••••nu,,um,,,,,,,u ,oooOOllllJUUIUIIIUIIIIIIII
I IIIIUUlllllllll llllll
lUIUUllllllJIJI
IIIIIIIIIIIUllUllllllJUIJIIIW1lllllUJl
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN. Menetapkan
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 60), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 dirubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal4
Pembebanan biaya perjalanan dinas dapat dilakukan pada:
1. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (01.18) untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
2. Kegiatan Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah (01.20) untuk biaya perjalanan dinas dalam derah; dan
3. Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 diatas dikecualikan untuk belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan, SKPD yang menggunakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan biaya perjalanan dinas yang diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 9 dirubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal9
- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat yaitu:
- a. Tingkat A, terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat B, terdiri dari Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
- c. Tingkat C, terdiri dari Pejabat Eselon II;
- d. Tingkat D, terdiri dari Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri non-eselon Golongan IV;
- e. Tingkat E, terdiri dari Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pegawai Negeri noneselon Golongan III dan Tokoh Masyarakat;
- f. Tingkat F, terdiri dari Pegawai Negeri Golongan II dan Golongan I;
- g. Tingkat G, terdiri dari Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan anggota masyarakat.
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus seperti :
- a. Tidak tersedianya tenaga teknis ditempat bersangkutan.
- b. Pemulangan/pengembalian pegawaijkeluarga pegawai bersangkutan.
- (3) Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi atau luar daerah luar propinsi atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat diberikan biaya perjalanan sesuai dengan golongan suami/istri yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 11 dirubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

- {l) Perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dituangkan dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang merincikan masing-masing biaya perjalanan dinas.
- (2) Rincian Biaya Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas y;rng dilakukan secara bersama-sama dapat disusun sebagai satu kesatuan untuk seluruh pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan adalan sebagai berikut :
- a. Uang Harian dan Uang Representasi, dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- b. Biaya Penginapan, Biaya Transport dan Biaya Transport PNS/Non PNS/Keluarga bagi penjemput/pengantar jenazah, dibayarkan secara Biaya Riil (at cost).
- c. Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan yang bersangkutan dan dibayarkan secara Lumpsum.
- d. Dihapus.
- e. Dalam hal transport pegawai menggunakan moda penerbangan yang membutuhkan transit, dapat diberikan biaya transit berdasarkan jumlah kali transit yang dilakukan selama perjalanan pulang pergi dan dibayarkan secara Riil (at cost) sesuai kebutuhan.
- f. Sewa Kendaraan dalam Kota hanya diberikan untuk Bupati dan Wakil Bupati dan dibayarkan secara Biaya Riil (at cost).
- g. Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah, diberikan paling banyak untuk 4 ( em pat) orang.
- h. Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan secara Biaya Riil (at cost).
- i. Pelaksana perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Merangin dapat mempergunakan kamar penginapan/hotel secara bersama-sama dan menjelaskan biaya penginapan/hotel yang dipergunakannya dalam rincian biaya perjalanan dinasnya masing-masing.
- j. Dalam hal penggunaan penginapan/hotel secara bersama sebagaimana dimaksud huruf i diatas bagi pelaksana perjalanan dinas yang berbeda SKPD maka pelaksana perjalanan dinas membuat surat pernyataan atau menjelaskannya dalam laporan perjalanan dinas penggunaan fasilitas penginapan/hotel bersama-sama dan menjelaskan dimana asli bukti pembayaran penginapan/hotel tersebut.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

a
- (1) Dalam hal terjadi pembatalan perjalan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen yang harus dilengkapi dalam rangka pembebanan biaya pembatalan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan pelaksana Perjalanan Dinas, yang dibuat sesuai format Lampiran Peraturan ini:
- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan sesuai format Lampiran III Peraturan ini;dan
- c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
- b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan ayang tidak dapat dikembalikan/refund.
5. Ketentuan Pasal 18 dirubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dapat mengikutsertakan masyarakat/non pegawai sepanjang menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh biaya perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/non pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditanggung oleh pejabat yang memberi perintah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal biaya penginapan dalam rangka melaksanakan rapat/ pertemuan/bimbingan teknis/pelatihan pada suatu hotel/penginapan lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan dalam standar biaya perjalanan dinas maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud, yang dibayarkan secara riil.
- (4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, ataupun kegiatan lain yang sejenis dimana peserta dibebankan biaya kontribusijsetoran, maka biaya perjalanan dinas hanya diberikan diluar tanggungan panitia/penyelenggara.
- (5) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas tetap memiliki hak-hak dan fasilitasfasilitas yang diperolehnya sebagai pegawai ataupun berhubungan dengan jabatannya.
- (6) Ketentuan diatas berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBD.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 23

Peraturan Bupati ini dan Lampirannya merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko pada tanggal 3 Juni 2016
BUPATI MERANGIN,
AL HARIS
Diundangkan di Bangko Pada tanggal 3 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR 23
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
FIRDAUS. SH. M.H PEMBINA (IV/a) NIP. 196712191992031007
Lampiran I
Peraturan Bupati Merangin
Nomor
: 23 Tahun 2016
Tanggal
: 3 Juni 2016
Tentang
:
Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Ka bu paten Merangin Tahun Anggaran 2016
A. BESARAN BIAVA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
I. BIAVA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
- 1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
(dalam ruoiah)
| NO | GOLONGAN | SATUAN | LUAR PROVINSI |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | OH | 1.250.000 |
| 2. | Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD | OH | 1.100.000 |
| 3. | Pejabat Eselon II | OH | 1.000.000 |
| 4. | Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV | OH | 800.000 |
| 5. | Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan III dan Tokoh Masyarakat | OH | 700.000 |
| 6. | PNS Golongan II/I | OH | 650.000 |
| 7. | Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Anggota Masvarakat | OH | 550.000 |
2) Uang Representasi
( dalam ruoiah)
-
| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR PROVINSI |
|------|------------------------------------|----------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Pejabat Negara Dan Pimpinan DPRD | OH | 250.000 |
| 2. | Pejabat Eselon II Dan Anggota DPRD | OH | 150.000 |
- 3) Uang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau Sosialisasi yang ditanggung oleh penyelenggara.
(dalam rupiah)
| NO | GOLONGAN | SATUAN | LUAR PROVINSI |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | OH | 400.000 |
| 2. | Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD | OH | 300.000 |
| 3. | Pejabat Eselon II | OH | 275.000 |
| 4. | Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV | OH | 250.000 |
| 5. | Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan III dan Tokoh Masyarakat | OH | 225.000 |
| 6. | PNS Golongan II/I | OH | 200.000 |
| 7. | Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Anggota Masvarakat | OH | 175.000 |
IIIIIIIIIIIIIUUIU.1.1.LI.LIUJJ .IIUIIIIII.I.I.IJUUU.I.Jllllllllllllll
.llllll uu•.u.uoo•••••· ············~-----
- 4) Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.
(dalam rupiah)
| NO | GOLONGAN | SATUAN | LUAR PROVINS! |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| (1) | ( 2) | (3) | (4) |
| 1. | Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | OH | 5.000.000 |
| 2. | Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD | OH | 2.400.000 |
| 3. | Pejabat Eselon II | OH | 1.490.000 |
| 4. | Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV | OH | 870.000 |
| 5. | Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan III dan Tokoh Masvarakat | OH | 610.000 |
| 6. | PNS Golongan II/I | OH | 400.000 |
| 7. | Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Anggota Masvarakat | OH | 400.000 |
- 5) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.
(dalam rupiah)
| NO | PROVINSI | SATUAN | BIAVA (Rp) |
|------|---------------------|------------|--------------|
| (!) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Aceh | Orang/Kali | 120.000 |
| 2. | Sumatera Utara | Orang/Kali | 232.000 |
| 3. | Riau | Orang/Kali | 75.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | Orang/Kali | 120.000 |
| 5. | Jambi | Orang/Kali | 120.000 |
| 6. | Sumatera Barat | Orang/Kali | 190.000 |
| 7. | Sumatera Selatan | Orang/Kali | 125.000 |
| 8. | Lampung | Orang/Kali | 145.000 |
| 9. | Bengkulu | Orang/Kali | 95.000 |
| 10. | Bangka Belitung | Orang/Kali | 90.000 |
| 11. | Banten | Orang/Kali | 306.000 |
| 12. | Jawa Barat | Orang/Kali | 140.000 |
| 13. | Oki Jakarta | Orang/Kali | 170.000 |
| 14. | Jawa Tengah | Orang/Kali | 75.000 |
| 15. | Di Yogyakarta | Orang/Kali | 94.000 |
| 16. | Jawa Timur | Orang/Kali | 148.000 |
| 17. | Bali | Orang/Kali | 150.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | Orang/Kali | 213.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | Orang/Kali | 80.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | Orang/Kali | 107.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | Orang/Kali | 90.000 |
| 22. | Kalimantan Selatan | Orang/Kali | 100.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | Orang/Kali | 80.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | Orang/Kali | 75.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | Orang/Kali | 110.000 |
| 26. | Gorontalo | Orang/Kali | 200.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | Orang/Kali | 217.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | Orang/Kali | 145.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | Orang/Kali | 75.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | Orang/Kali | 131.000 |
| 31. | Maluku | Orang/Kali | 210.000 |
llllllllllllllllllll.1.1.1.1.llllll.ll.lllllllll
.. lllllll
.. l.l
\_
\_
.\_\_.
. \_
\_
| NO | PROVINSI | SATUAN | BIAVA (Rp) |
|------|--------------|------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 32. | Maluku Utara | Orang/Kali | 174.000 |
| 33. | Papua | Orang/Kali | 355.000 |
| 34. | Papua Barat | Orang/Kali | 145.000 |
- 6) Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
(dalam rupiah)
| NO | KOTA | KOTA | SATUAN BIAVA TIKET | SATUAN BIAVA TIKET |
|------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|
| NO | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Jambi | Jakarta | 4.065.000 | 2.460.000 |
| 2. | Jambi | Bandung | 5.006.000 | 2.941.000 |
| 3. | Jambi | Balikpapan | 7.733.000 | 4.407.000 |
| 4. | Jambi | Banjarmasin | 7.690.000 | 4.193.000 |
| 5. | Jambi | Denpasar | 7.733.000 | 4.439.000 |
| 6. | Jambi | Jogjakarta | 6.653.000 | 3.551.000 |
| 7. | Jambi | Kupang | 11.434.000 | 6.075.000 |
| 8. | Jambi | Makasar | 9.659.000 | 4.952.000 |
| 9. | Jambi | Malang | 7.091.000 | 3.925.000 |
| 10. | Jambi | Manado | 12.707.000 | 6.097.000 |
| 11. | Jambi | Palangkaraya | 7.444.000 | 4.193.000 |
| 12. | Jambi | Pontianak | 6.878.000 | 4.011.000 |
| 13. | Jambi | Semarang | 6.428.000 | 3.476.000 |
| 14. | Jambi | Solo | 6.428.000 | 3.615.000 |
| 15. | Jambi | Surabaya | 7.883.000 | 3.915.000 |
| 16. | Padang | Jakarta | 5.530.000 | 2.952.000 |
| 17. | Palembang | Jakarta | 3.861.000 | 2.268.000 |
| 18. | Bengkulu | Jakarta | 4.364.000 | 2.621.000 |
| 19. | Batam | Jakarta | 4.867.000 | 2.888.000 |
- 7) Biaya Tiket Pesawat Transit dari Jakarta (PP)
(dalam rupiah
| NO | KOTA | KOTA | SATUAN BIAVA TIKET | SATUAN BIAVA TIKET |
|------|---------|----------------|----------------------|----------------------|
| NO | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Jakarta | Ambon | 13.285.000 | 7.081.000 |
| 2. | Jakarta | Balikpapan | 7.412.000 | 797.000 |
| 3. | Jakarta | Banda Aceh | 7.519.000 | 4.492.000 |
| 4. | Jakarta | Bandar Lampung | 2.407.000 | 1.583.000 |
| 5. | Jakarta | Banjarmasin | 5.252.000 | 2.995.000 |
| 6. | Jakarta | Batam | 4.867.000 | 2.888.000 |
| 7. | Jakarta | Biak | 4.364.000 | 2.621.000 |
| 8. | Jakarta | Denpasar | 5.305.000 | 3.262.000 |
| 9. | Jakarta | Gorontalo | 7.231.000 | 4.824.000 |
| 10. | Jakarta | Jayapura | 14.568.000 | 8.193.000 |
| 11. | Jakarta | Jogjakarta | 4.107.000 | 2.268.000 |
| 12. | Jakarta | Kendari | 7.658.000 | 4.182.000 |
| NO | KOTA | KOTA | SA TUAN BIAYA TIKET | SA TUAN BIAYA TIKET |
|------|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| NO | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 13. | Jakarta | Kupang | 9.413.000 | 5.081.000 |
| 14. | Jakarta | Makassar | 7.444.000 | 3.829.000 |
| 15. | Jakarta | Malang | 4.599.000 | 2.695.000 |
| 16. | Jakarta | Mamuju | 7.295.000 | 4.867.000 |
| 17. | Jakarta | Manado | 10.824.000 | 5.102.000 |
| 18. | Jakarta | Monokwari | 16.226.000 | 10.824.000 |
| 19. | Jakarta | Mata ram | 5.316.000 | 3.230.000 |
| 20. | Jakarta | Medan | 7.252.000 | 3.808.000 |
| 21. | Jakarta | Palangkaraya | 4.983.000 | 2.984.000 |
| 22. | Jakarta | Palu | 9.348.000 | 5.113.000 |
| 23. | Jakarta | Pangkal Pinang | 3.412.000 | 2.139.000 |
| 24. | Jakarta | Pekanbaru | 5.583.000 | 3.016.000 |
| 25. | Jakarta | Pontianak | 4.353.000 | 2.781.000 |
| 26. | Jakarta | Semarang | 3.861.000 | 2.182.000 |
| 27. | Jakarta | Solo | 3.861.000 | 2.342.000 |
| 28. | Jakarta | Surabaya | 5.466.000 | 2.674.000 |
| 29. | Jakarta | Ternate | 10.001.000 | 6.664.000 |
| 30. | Jakarta | Timika | 13.830.000 | 7.487.000 |
| 31. | Jakarta | Bandung | 2.064.000 | 1.476.000 |
II. BIAVA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
- 1) Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Pen uh.
- a. Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD).
- b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|--------------|
| 1. | - Uang Harian | | 600.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 300.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 1.500.000,00 | Bintang Lima |
| 4. | Uang Representasi | OH | 125.000,00 | (Lumpsum) |
| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|---------------|
| 1. | Uang Harian | | 550.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 300.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 1.250.000,00 | Bintang Empat |
| 4. | Uang Representasi | OH | 75.000,00 | (Lumpsum) |
c. Pejabat Eselon II.
| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|---------------|
| 1. | --- Uang Harian | | 500.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 300.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 1.000.000,00 | Bintang Empat |
| 4. | Uang Representasi | OH | 75.000,00 | (Lumpsum) |
d. Pejabat Eselon III dan PNS Non-Eselon Golongan IV.
| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|---------------|
| 1. | Uang Harian | | 475.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 300.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 750.000,00 | Bintang Empat |
e. Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan III dan Tokoh Masyarakat.
| No. | Uraian | Satuan | Bia ya (Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|--------------|
| 1. | Uang Harian | | 450.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 300.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 500.000,00 | Bintang Tiga |
f. PNS Golongan II/I, Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat.
| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|-----------------------------|
| 1. | Uang Harian | | 400.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 300.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 400.000,00 | Bintang Tiga (Riil/at cost) |
2) Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun dan sekitarnya.
- a. Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD).
| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|-----------------------------|
| 1. | Uang Harian | | 450.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 100.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 1.000.000,00 | Bintang Lima (Riil/at cost) |
| 4. | Uang Representasi | OH | 125.000,00 | (Lumpsum) |
1111111119991111
... l.1.9.U.~
... •.•·•-••••••-•••••-L.O-.\_.UO••-•••u.o.~~~•••••----
b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|------------------------------|
| 1. | Uang Harian | | 400.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 100.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai stander | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 850.000,00 | Bintang Empat (Riil/at cost) |
| 4. | Uang Representasi | OH | 75.000,00 | (Lumpsum) |
c. Pejabat Eselon II.
| No. | Uraian | Satuan | Biaya {Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|------------------------------|
| 1. | Uang Harian | | 375.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 100.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 750.000,00 | Bintang Empat (Riil/at cost) |
| 4. | Uang Representasi | OH | 75.000,00 | (Lumpsum) |
d. Pejabat Eselon III dan PNS Non-Eselon Golongan IV.
| No. | Uraian | Satuan | Biaya {Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|------------------------------|
| 1. | Uang Harian | | 350.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 100.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 650.000,00 | Bintang Empat (Riil/at cost) |
e. Pejabat Eselon IV, Eselon V dan PNS Non-Eselon Golongan III.
| No. | Uraian | Satuan | Biaya {Rp.) | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------|----------------|-----------------------------|
| 1. | Uang Harian | | 325.000,00 | (Lumpsum) |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 100.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 400.000,00 | Bintang Tiga (Riil/at cost) |
- f. PNS Golongan II/I, Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat.
| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-------|--------------------------|----------|----------------|-----------------------------|
| 1. | Uang Harian | | 300.000,00 | (Lumpsum) |
| | c. Biaya Transport Lokal | OH | 50.000,00 | |
| 2. | Biaya Transport Pegawai | | | |
| | - Tiket Angkutan Umum | pp | 100.000,00 | Eksekutif |
| | - BBM | pp | Sesuai Standar | |
| 3. | Biaya Penginapan | OH | 300.000,00 | Bintang Tiga (Riil/at cost) |
III.BIAVA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
- 1) Antar Kecamatan dengan waktu tempuh lebih dari 8 (delapan) jam.
- 2) Antar Kecamatan dengan waktu tempuh sampai dengan 8 (delapan) jam.
- 3) Dalam Kecamatan dengan waktu tempuh lebih dari 8 (delapan) jam.
| NO | Besa ran / Wilayah Tujuan | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III | Wilayah IV | Wilayah V |
|------|--------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD | 175.000,00 | 200.000,00 | 225.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 |
| 2 | Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD | 155.000,00 | 180.000,00 | 205.000,00 | 230.000,00 | 255.000,00 |
| 3 | Eselon II | 160.000,00 | 185.000,00 | 210.000,00 | 235.000,00 | 260.000,00 |
| 4 | Eselon !II/Gol. IV | 135.000,00 | 160.000,00 | 185.000,00 | 210.000,00 | 235.000,00 |
| 5 | Eselon IV/V, Gol. Ill dan Tokoh Masyarakat | 115.000,00 | 140.000,00 | 165.000,00 | 190.000,00 | 215.000,00 |
| 6 | Gol. II dan I | 95.000,00 | 120.000,00 | 145.000,00 | 170.000,00 | 195.000,00 |
| 7 | Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat | 75.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 | 175.000,00 |
| NO | Besa ran/ Wilayah Tujuan | Wilayah I | I I Wilayah II | I lwilayah III | Wilayah IV | Wilayah v |
|------|--------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1 | Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD | 150.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 225.000,00 | 250.000,00 |
| 2 | Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD | 140.000,00 | 165.000,00 | 190.000,00 | 215.000,00 | 240.000,00 |
| 3 | Eselon II | 130.000,00 | 155.000,00 | 180.000,00 | 205.000,00 | 230.000,00 |
| 4 | Eselon lll/Gol. IV | 110.000,00 | 135.000,00 | 160.000,00 | 185.000,00 | 210.000,00 |
| 5 | Eselon IV/V, Gol. Ill dan Tokoh Masyarakat | 90.000,00 | 115.000,00 | 140.000,00 | 165.000,00 | 190.000,00 |
| 6 | Gol. II dan I | 70.000,00 | 95.000,00 | 120.000,00 | 145.000,00 | 170.000,00 |
| 7 | Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat | 50.000,00 | , 75.000,00 I | 100.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 |
| NO | Besa ran/ Wilayah Tujuan | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III | Wilayah IV | Wilayah V |
|------|--------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD | 125.000,00 | 150.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 225.000,00 |
| 2 | Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD | 120.000,00 | 145.000,00 | 170.000,00 | 195.000,00 | 220.000,00 |
| 3 | Eselon II | 115.000,00 | 140.000,00 | 165.000,00 | 190.000,00 | 215.000,00 |
| 4 | Eselon III/Gol. IV | 105.000,00 | 130.000,00 | 155.000,00 | 180.000,00 | 205.000,00 |
| 5 | Eselon IV/V, Gol. !II dan Tokoh Masyarakat | 95.000,00 | 120.000,00 | 145.000,00 | 170.000,00 | 195.000,00 |
| 6 | Gol. II dan I | 85.000,00 | 110.000,00 | 135.000,00 | 160.000,00 | 185.000,00 |
| NO | Besaran / Wilayah Tujuan | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III | Wilayah IV | Wilayah V |
|------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 7 | Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat | 75.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 | 175.000,00 |
- 4) Dalam Kecamatan dengan waktu tempuh sampai dengan 8 (delapan) jam.
- 5) Perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dan dalam kecamatan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari dimana tidak tersedia/tidak dapat menggunakan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah sebagai tempat menginap diberikan biaya penginapan.
| NO | Besa ran/ Wilayah Tujuan | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III | Wilayah IV | Wilayah V |
|------|--------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD | 100.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD | 95.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 170.000,00 | 195.000,00 |
| 3 | Eselon II | 90.000,00 | 115.000,00 | 140.000,00 | 165.000,00 | 190.000,00 |
| 4 | Eselon III/Gol. IV | 80.000,00 | 105.000,00 | 130.000,00 | 155.000,00 | 180.000,00 |
| 5 | Eselon IV/V, Gol. III dan Tokoh Masyarakat | 70.000,00 | 95.000,00 | 120.000,00 | 145.000,00 | 170.000,00 |
| 6 | Gol. II dan I | 60.000,00 | 85.000,00 | 110.000,00 | 135.000,00 | 160.000,00 |
| 7 | Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 |
Besaran biaya penginapan adalah sebagai berikut :
| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 1 | Biaya Penginapan | OH | 200.000,00 | (Riil/at cost) |
6) BIAVA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
- 1) Bia ya Pemetian Jenazah.
| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Keterangan |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|
| 1 | Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | - | 4.000.000,00 | (Lumpsum) |
| 2 | Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD | - | 3.500.000,00 | (Lumpsum) |
| 3 | Pejabat Eselon Ill/Eselon IV/Eselon V dan PNS Non-Eselon Golongan IV/Golongan III | - | 2.500.000,00 | (Lumpsum) |
| 4 | PNS Golongan Il/Golongan I dan PegawaiTidak Tetap | - | 2.000.000,00 | (Lumpsum) |
2) Bia ya Pengangkutan Jenazah.
Disesuaikan dengan tarif yang berlaku dan moda/sarana transportasi yang digunakan.
C. BESARAN BIAVA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
I. SATUAN BIAVA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(dalam US$)
| NO | NEGARA | | TING KAT | TING KAT | TING KAT |
|------|----------------------|--------|------------|------------|------------|
| NO | NEGARA | SATUAN | A B | c | D/E/F |
| | AMERIKA UTARA | | | | |
| 1 | Amerika Serikat | OH 578 | 513 | 440 | 382 |
| 2 | Kan ada | OH 447 | 404 | 368 | 307 |
| | AMERIKA SELATAN | | | | |
| 3 | Argentina | 534 | 402 | 351 | 349 |
| 4 | Venezuela | 557 | 388 | 344 | 343 |
| 5 | Brazil | 436 | 341 | 291 | 241 |
| 6 | Chile | 415 | 316 | 270 | 222 |
| 7 | Columbia | 436 | 323 | 276 | 254 |
| 8 | Peru | 459 | 347 | 320 | 276 |
| 9 | Suriname | 398 | 295 | 252 | 207 |
| 10 | Ekuador | 385 | 273 | 242 | 241 |
| | AMERIKA TENGAH | | | | |
| 11 | Mexico | 493 | 366 | 324 | 323 |
| 12 | Kuba | 406 | 305 | 261 | 221 |
| 13 | Panama | 414 | 342 | 306 | 271 |
| | EROPA BARAT | | | | |
| 14 | Austria | 504 | 453 | 318 | 317 |
| 15 | Belgia | 466 | 419 | 282 | 281 |
| 16 | Perancis | 512 | 464 | 382 | 381 |
| 17 | Rep. Federasi Jerman | 447 | 415 | 282 | 285 |
| 18 | Belanda | I 463 | 416 | 272 | 271 |
| 19 | Swiss | 636 | 570 | 403 | 401 |
| | EROPA UTARA | | | | |
| 20 | Denmark | 567 | 491 | 343 | 301 |
| 21 | Finlandia | 453 | 409 | 354 | 313 |
| 22 | Norwegia | 621 | 559 | 389 | 386 |
| 23 | Swedia | 466 | 436 | 342 | 341 |
| 24 | Kerajaan Inggris | 792 | 774 | 583 | 582 |
| | EROPA SELATAN | | | | |
| 25 | Bosnia Herzegovina | 456 | 420 | 334 | 333 |
| 26 | Kroasia | 555 | 506 | 406 | 405 |
| 27 | Spanyol | : 457 | 413 | 287 | 286 |
| 28 | Yunani | I 422 | 379 | 242 | 241 |
| 29 | Italia | 702 | 637 | 446 | 427 |
| 30 | Portugal | 425 | 382 | 242 | 241 |
| 31 | Serbia | 417 | 375 | 326 | 288 |
| | EROPA TIMUR | | | | |
| 32 | Bulgaria | 406 | 367 | 320 | 284 |
| 33 | Czech | 618 | 526 | 447 | 367 |
| 34 | Hongaria | 485 | 438 | 390 | 345 |
| 35 | Polandia | 461 | 415 | 360 | 319 |
| 36 | Ru mania | 416 | 381 | 313 | 277 |
| NO | NEGARA | SATUAN | TING KAT | TING KAT | TING KAT |
|------|------------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | A B | c | D/E/F |
| 37 | Rusia | | 556 512 | 407 | 406 |
| 38 | Slovakia | | 437 394 | 341 | 303 |
| 39 | Ukraina | | 485 436 | 375 | 331 |
| | AFRIKA BARAT | | | | |
| 40 | Nigeria | | 361 313 | 292 | 291 |
| 41 | Senegal | | 384 317 | 237 | 231 |
| | AFRIKA TIMUR | | | | |
| 42 | Ethiopia | | 358 295 | 221 | 193 |
| 43 | Kenya | | 384 317 | 237 | 225 |
| 44 | Madagaskar | | 296 244 | 182 | 181 |
| 45 | Tanzania | | 350 290 | 244 | 218 |
| 46 | Zimbabwe | | 328 281 | 248 | 247 |
| 47 | Mozambique | | 399 329 | 265 | 264 |
| | AFRIKA SELATAN | | | | |
| 48 | Namibia | | 405 334 | 268 | 233 |
| 49 | Afrika Selatan | | 380 313 | 253 | 251 |
| | AFRIKA UTARA | | | | |
| so | Aljazair | | 342 308 | 287 | 286 |
| 51 | Mesir | | 409 303 | 235 | 211 |
| 52 | Maroko | | 304 251 | 192 | 191 |
| 53 | Tunisia | | 293 241 | 187 | 186 |
| 54 | Sudan | | 342 282 | 210 | 184 |
| SS | Libya | | 308 254 | 189 | 165 |
| | ASIA BARAT | | | | |
| 56 | Azerbaijan | | 498 459 | 365 | 364 |
| 57 | Bahrain | | 416 294 | 228 | 214 |
| 58 | Irak | | 447 325 | 253 | 231 |
| 59 | Yordania | | 406 292 | 236 | 225 |
| 60 | Kuwait | | 456 325 | 296 | 294 |
| 61 | Libanon | | 357 267 | 207 | 186 |
| 62 | Qatar | | 386 276 | 215 | 196 |
| 63 | Arab Suriah | | 358 257 | 200 | 196 |
| 64 | Turki | I ' i | 456 364 | 283 | 253 |
| 65 | Pst. Arab Emirat | | 459 323 | 302 | 301 |
| 66 | Yaman | | 353 241 | 197 | 196 |
| 67 | Saudi Arabia | | 450 331 | 269 | 251 |
| 68 | Kesultanan Oman | | 413 292 | 247 | 249 |
| | ASIA TIMUR | | | | |
| 69 | Rep. Rakyat Cine | | 378 238 | 207 | 206 |
| 70 | Hongkong | | 472 320 | 287 | 286 |
| 71 | Jepang | | 519 303 | 262 | 261 |
| 72 | Korea Selatan | | 421 326 | 297 | 296 |
| 73 | Korea Utara | | 494 321 | 300 | 278 |
| | ASIA SELATAN | | | | |
| 74 | Afganistan | I | 385 226 | 173 | 172 |
| 75 | Bangladesh | | 339 I 196 | 167 | 166 |
| | NEGARA | | TINGKAT | TINGKAT | TINGKAT | TINGKAT |
|----|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NO | | SATUAN | A | B | c | D/E/F |
| 76 | India | | 422 | 329 | 327 | 325 |
| 77 | Pakistan | | 343 | 203 | 182 | 181 |
| 78 | Srilanka | | 380 | 242 | 209 | 199 |
| 79 | Iran | | 421 | 312 | 243 | 217 |
| | ASIA TENGAH | | | | | |
| 80 | Uzbekistan | | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81 | Kazakhstan | | 456 | 420 | 334 | 333 |
| | ASIA TENGGARA | | | | | |
| 82 | Philipina | | 412 | 278 | 222 | 221 |
| 83 | Singapura | | 530 | 363 | 279 | 276 |
| 84 | Malaysia | | 394 | 262 | 219 | 218 |
| 85 | Thailand | | 392 | 275 | 211 | 201 |
| 86 | Myanmar | | 368 | 250 | 197 | 196 |
| 87 | Laos | | 380 | 262 | 202 | 196 |
| 88 | Vietnam | | 383 | 265 | 204 | 196 |
| 89 | Brunei Darussalam | | 374 | 256 | 197 | 196 |
| 90 | Kamboja | | 296 | 223 | 197 | 196 |
| 91 | Timor Leste | | 392 | 354 | 229 | 196 |
| | ASIA PASIFIK | | | | | |
| 92 | Australia | | 636 | 585 | 394 | 393 |
| 93 | Selandia Baru | | 451 | 308 | 278 | 276 |
| 94 | Kaledonia Baru | | 425 | 387 | 276 | 224 |
| 95 | Papua Nugini | | 520 | 476 | 319 | 259 |
| 96 | Fiji | | 363 | 329 | 221 | 179 |
II. SATUAN BIAVA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI {PP)
(dalam US$)
| NO | KOTA | BIAVA | BIAVA | BIAVA |
|------|----------------|---------|----------|-----------|
| NO | KOTA | First | Business | Published |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | AMERIKA UTARA | | | |
| 1 | Chicago | 12. 733 | 6.891 | 3.662 |
| 2 | Houston | 12.635 | 6.487 | 3.591 |
| 3 | Los Angeles | 11.411 | 5.925 | 3.242 |
| 4 | New York | 15.101 | 6.179 | 3.839 |
| 5 | Ottawa | 12.266 | 6.924 | 4.083 |
| 6 | San Fransisco | 13.438 | 7.138 | 2.987 |
| 7 | Toronto | 11.750 | 8.564 | 3.201 |
| 8 | Vancouver | 10.902 | 7.458 | 3.277 |
| 9 | Washington | 15.150 | 8.652 | 3.930 |
| | AMERIKASELATAN | | | |
| 1 | Bogota | 18.399 | 9.426 | 7.713 |
| 2 | Brazilia | 16.393 | 11.518 | 5.970 |
| 3 | Boenos Aires | 23.000 | 9.134 | 5.970 |
| 4 | Caracas | 23.128 | 10.399 | 5.130 |
---······•·····••••••••·-~u•••••••••••••uuuuuu,,u,,,,,,,,,,.,,,,,,
---
| NO | | BIA YA | BIA YA | BIA YA |
|-------|-------------------|----------|----------|-----------|
| | KOTA | - First | Business | Published |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 | Paramaribo | 15.018 | 9.494 | 7.353 |
| 6 | Santiago de Chile | 21.874 | 15.539 | 8.900 |
| 7 | Quito | 17.325 | 16.269 | 12.127 |
| 8 | Lima | 8.263 | 8.263 | 5.038 |
| | AMERIKA TENGAH | | | |
| 1 | Mexico City | 11.822 | 7.831 | 3.966 |
| 2 | Havana | 14.702 | 11.223 | 7.335 |
| 3 | Panama City | 15.532 | 9.306 | 6.195 |
| | EROPA BARAT | | | |
| 1 | Vienna | 10.520 | 4.177 | 3.357 |
| 2 | Brussel | 10.713 | 5.994 | 3.870 |
| 3 | Marseilles | 10.850 | 5.074 | 3.541 |
| 4 | Paris | 10. 724 | 6.085 | 3.331 |
| 5 | Berlin | 10.277 | 6.126 | 3.959 |
| 6 | Bern | 11.478 | 6.056 | 4.355 |
| 7 | Bonn | 10.945 | 5.023 | 3.753 |
| 8 | Hamburg | 9.938 | 6.031 | 3.825 |
| 9 | Geneva | 8.166 | 5.370 | 4.333 |
| 10 | Amsterdam | 8.216 | 5.898 | 3.331 |
| 11 | Frankfurt | 7.660 | 4.037 | 1.065 |
| | EROPA UTARA | | | |
| 1 | Copenhagen | 9.696 | 4.920 | 3.730 |
| 2 | Helsinski | 10.023 | 5.931 | 3.681 |
| 3 | Stockholm | 9.917 | 5.506 | 3.433 |
| 4 | London | 11.410 | 7.293 | 4.153 |
| 5 | Oslo | 9.856 | 4.773 | 4.049 |
| | EROPA SELATAN | | | |
| 1 | Sarajevo | 11. 778 | 7.129 | 6.033 |
| 2 | Zagreb | 16.974 | 6.334 | 2.794 |
| 3 | Athens | 14.911 | 9.256 | 8.041 |
| 4 | Lisbon | 9.309 | 4.746 | 3.383 |
| 5 | Madrid | 10.393 | 4.767 | 3.631 |
| 6 | Rome | 10.000 | 4.774 | 3.851 |
| 7 | Beograd | 10.318 | 6.158 | 5.350 |
| 8 >-- | Vatican | 10.000 | 6.000 | 4.500 |
| EROPA | TIMUR | | | |
| 1 | Bratislava | 7.125 | 4.423 | 3.842 |
| 2 | Bucharest | 8.839 | 4.982 | 4.113 |
| 3 | Kiev | 10.860 | 6.029 | 5.193 |
| 4 | Moscow | 9.537 | 7.206 | 5.143 |
| 5 | Praque | 19.318 | 11.848 | 6.748 |
| 6 | Sofia | 7.473 | 6.346 | 3.612 |
| 7 | Warsaw | 10.777 | 5.052 | 3.447 |
| 8 | Budapest | 8.839 | 5.979 | 2.187 |
| | AFRIKA BARAT | | | |
| 1 | Dakkar | 12.900 | 9.848 | 8.555 |
| 2 | Abuja | 10.281 | 7.848 | 6.818 |
| | AFRIKA TIMUR | | | |
| 1 | Addis Ababa | 7.700 | 5.808 | 5.552 |
| 2 | Nairobi | 8.732 | 7.966 | 6.081 |
| 3 | Antananarive | 11.779 | 9.000 | 8.282 |
| 4 | Dar Es Salaam | 8.947 | 6.599 | 5.733 |
| NO | KOTA | BIA YA | BIA YA | BIA YA |
|--------------|--------------|----------|----------|-----------|
| | | First | Business | Published |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 | Harare | 11.118 | 10.600 | 5.747 |
| | AFRIKA | | | |
| 1 | Windhoek | 18.241 | 11.774 | 7.510 |
| 2 | Cape Town | 17.182 | 9.703 | 8.429 |
| 3 | Johannesburg | 12.943 | 9.802 | 7.216 |
| 4 | Maputo | 11.255 | 8.524 | 6.275 |
| 5 | Pretoria | 12.943 | 9.802 | 7.216 |
| | AFRIKA | | | |
| 1 | Algiers | 9.536 | 6.593 | 5.710 |
| 2 | Cairo | 8.683 | 7.122 | 4.483 |
| 3 | Khartoum | 5.904 | 4.507 | 3.915 |
| 4 | Rabbat | 8.910 | 7.721 | 5.665 |
| 5 | Tripoli | 6.551 | 5.706 | 4.975 |
| 6 | Tunisia | 9.419 | 5.018 | 3.619 |
| | ASIA BARAT | | | |
| 1 | Manama | 6.573 | 6.154 | 4.827 |
| 2 | Baghdad | 5.433 | 4.148 | 3.545 |
| 3 | Amman | 7.561 | 6.431 | 3.545 |
| 4 | Kuwait | 6.771 | 4.273 | 3.110 |
| 5 | Beirut | 7.703 | 4.490 | 3.730 |
| 6 | Doha | 5.216 | 3.639 | 2.745 |
| 7 | Damascus | 8.684 | 5.390 | 3.325 |
| 8 | Ankara | 9.449 | 6.643 | 3.581 |
| 9 | Abu Dhabi | 5.283 | 4.976 | 2.727 |
| 10 | Sanaa | 8.205 | 5.878 | 3.679 |
| 11 | Jeddah | 6.446 | 3.785 | 3.321 |
| 12 | Muscat | 6.469 | 5.156 | 3.727 |
| 13 | Riyadh | 5.359 | 3.510 | 3.000 |
| 14 | Istanbul | 11.061 | 4.435 | 2.467 |
| 15 | Dubai | 4.207 | 4.207 | 1.920 |
| ASIA TENGAH | | | | |
| 1 | Tashkent | 13.617 | 8.453 | 7.343 |
| 2 | Astana | 13.661 | 12.089 | 8.962 |
| 3 | Suva | 4.244 | 4.244 | 4.244 |
| | ASIA TIMUR | | | |
| 1 | Beijing | 2.595 | 2.140 | 1.623 |
| 2 | Hongkong | 3.028 | 2.633 | 1.257 |
| 3 | Osaka | 3.204 | 2.686 | 1.864 |
| 4 | Tokyo | 3.734 | 2.675 | 1.835 |
| 5 | Pyongyang | 4.040 | 2.220 | 1.660 |
| 6 | Seoul | 3.233 | 2.966 | 1.737 |
| 7 | Shanghai | 3.122 | 2.749 | 1.304 |
| 8 | Quangzhou | 3.122 | 2.749 | 1.304 |
| ASIA SELATAN | | | | |
| 1 | Kaboul | 6.307 | 3.905 | 3.208 |
| 2 | Taheran | 5.800 | 3.600 | 3.200 |
| 3 | Colombo | 3.119 | 2.562 | 1.628 |
| 4 | Dhaka | 3.063 | 2.417 | 1.092 |
| 5 | Islamabad | 5.482 | 3.333 | 2.501 |
| 6 | Karachi | 4.226 | 3.633 | 2.321 |
| 7 | New Delhi | 3.500 | 2.500 | 1.500 |
| 8 | Mumbai | ~0~3 | 2.417 | 1.092 |
| NO | | BIAYA | BIAYA | BIAYA |
|------|---------------------|---------|-----------|-----------|
| | KOTA | First | Busine ss | Published |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | ASIA TENGGARA | | | |
| 1 | Bandar Seri Begawan | 1.628 | 1.147 | 919 |
| 2 | Bangkok | 2.344 | 1.155 | 823 |
| 3 | Davao City | 2. 757 | 2.558 | 1.641 |
| 4 | Hanoi | 1.833 | 1.833 | 1.656 |
| 5 | Ho Chi Minh | 1.677 | 1.503 | 1.235 |
| 6 | Johor Bahru | 1.195 | 911 | 525 |
| 7 | Kota Kinabalu | 1.894 | 1.427 | 694 |
| 8 | Kuala Lumpur | 1.158 | 659 | 585 |
| 9 | Manila | 2.453 | 1.614 | 1.150 |
| 10 | Penang | 918 | 766 | 545 |
| 11 | Pnom Penh | 2.202 | 1.981 | 1.627 |
| 12 | Singapore | 991 | 673 | 403 |
| 13 | Viantiane | 2.274 | 2.025 | 1.420 |
| 14 | Yangon | 1.468 | 1.212 | 1.053 |
| 15 | Tawau | 1.894 | 1.427 | 694 |
| 16 | Songkhla | 2.344 | 1.155 | 823 |
| | ASIA PASIFIK | - - | | |
| 1 | Canberra | 6.304 | 6.304 | 2.500 |
| 2 | Darwin | 6.689 | 4.900 | 3.964 |
| 3 | Melbourne | 4.886 | 3.814 | 2.858 |
| 4 | Noumea | 6.940 | 5.917 | 1.916 |
| 5 | Perth | 5.771 | 1.801 | 1.525 |
| 6 | Port Moresby | 8.252 | 7.090 | 5.835 |
| 7 | Sydney | 4.629 | 4.237 | 2.557 |
| 8 | Vanimo | 3.318 | 2.740 | 2.380 |
| 9 | Wellington | 11.750 | 9.830 | 4.120 |
| 10 | Baku | 13.234 | 8.556 | 2.281 |
BUPATI MERANGIN, ttd
H. AL HARIS
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGTAN HUKUM
FIRDAUS, SH, M.H PEMBINA (JV/a) NIP. 196712191992031007
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
FIRDAUS. SH. M.H
PEMBINA (IV/a) NIP. 196712191992031007
-----········-·--···--········---
Lampiran II
:
Peraturan Bupati Merangin
Nomor
: 23 Tahun 2016
Tanggal
: 3 Juni 2016
Tentang
:
Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggar