PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2006
Tentang I. UMUM
Berlaku: 6 Oktober 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menangguhkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PRENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.
N/A
Pasal 1

Menangguhkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) paling lambat tanggal 6 Oktober 2007.
N/A
Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
HAMID AWALUDIN
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari suatu proses penegakan hukum di bidang perikanan melalui Pengadilan Perikanan di Indonesia yang untuk pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
Dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diatur tentang Pengadilan Perikanan yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada pada lingkungan Peradilan Umum.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materil dan hukum formil pada Pengadilan Perikanan. Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka diperlukan persiapan dan pemahaman tentang kewenangan antar Pengadilan Negeri, serta memerlukan kesiapan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan perangkat penunjang pelaksanaan lainnya baik di lingkungan Pemerintah maupun lembaga peradilan.
Apabila Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diberlakukan pada waktu yang telah ditentukan, sementara belum ada kesiapan dari institusi yang menangani Pengadilan Perikanan, maka akan berdampak terganggunya penegakan hukum di bidang perikanan. Hal ini dapat terjadi karena Pengadilan Perikanan harus menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Ketentuan hukum yang menyangkut masalah kewenangan Pengadilan Perikanan yang daerah hukumnya sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan sesuai dengan daerah hukumnya dengan mempergunakan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Perikanan.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden Republik Indonesia Nomor KMA/295/IX/2006 tanggal 07 September 2006 perihal Penerbitan PERPU tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan, maka Pemerintah berpendapat adanya kesamaan pemahaman dengan Mahkamah Agung untuk menangguhkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Perikanan dimaksud.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan penangguhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan paling lambat 1 (satu) tahun.
Karena perubahan Undang-Undang harus dilakukan dengan Undang-Undang dan pembahasan Undang-Undang memerlukan waktu cukup lama, sementara saat mulai berlakunya Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada tanggal 6 Oktober 2006 semakin mendesak, maka penangguhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
## II PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1

Dengan ketentuan ini, maka ketentuan Pasal 71 ayat (5) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan mulai berlaku efektif paling lambat tanggal 6 Oktober 2007.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4638
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDIN
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteran Rakyat,
Wisnu Setiawan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDIN
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Deputi Mensesneg Bidang Perundang-undangan
Abdul Wahid