UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1950
Tentang MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
Berlaku: 15 April 1954
N/A
Preamble

Mengingat
Mengingat
Pula
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR6TAHUN1954 TENTANG
MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : 1. bahwa kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I. yang cacat jasmani dan/atau rohani, yang pada waktu penyerahan ke-daulatan tidak masuk A.P.R.I.S. hanya diberikan tunjangan untuk selama waktu 1 tahun dan sebanyaknya 5 tahun menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 18);
2. bahwa dipandang perlu kepada mereka diberikan jaminan sosial (pensiun/onderstand) seperti termaksud dalam ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950.(Lembaran Negara tahun 1950 No. 28);
3. bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perubahan-perubahan didalam Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950 tersebut diatas.
3. : Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950 terse-but diatas tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat, (Lembaran Negara tahun 1950 No. 28).
4. : 1. Ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 12, tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42);
2. Pasal-pasal 36 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Re-publik Indonesia;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 38 pada tanggal 1 Maret 1954.
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH UNDANGUNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT.
N/A
Pasal 2

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundang-kan serta mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
MENTERI PERTAHANAN, ttd
IWA KUSUMAMANTRI.
MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE.