PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor AT Tahun 2023
Tentang TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAAN KERUGIAN DAERAH
Berlaku: 29 Pesembcr 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam
- penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, trasparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaraan dan ketertiban proses penyelesaiaan kerugian daerah, maka perlu diatur mekanisme penyelesaiaan kerugian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaiaan Kerugian Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
- Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pdmerlt ttah Per tggahti Undang-Uhdahg Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan AtfiB Undang-Undang Nf lmqr 3 ,Q T^hun 3QQ3 twtang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Npgara Repvjbljk Jf tdpnesia Nomor 5137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemer intah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
- 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer intah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44652);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negcri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 19.Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negcr i Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21.Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah;
- 22.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
- 23.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kcwenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 24.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupatcn Bcngkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
PENYELESAIAAN KERUGIAN DAERAH
N/A
Pasal 1

Pengertian
Dalam Feraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Uaerah adalah Kabupaten Bengakayang.
2. Pcmerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD mcnurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pcmer intah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dengkayang.
5. Aparat Pengawas Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut aparat pengawas adalah aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Pcmerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pcmbangunan, Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
7. Satuan Kcrja Perangkat Daerah pada pemer intah Provinsi Kalimantan Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai pemerintah daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki pemerintah daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perscroaan Terbatas.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahn Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tcrsebut.
11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemer intah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Barang Milik Uaerah adalah semua barang yang dibcli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Bendahara adalah sctiap orang atau badan yang diberi tugas unluk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah.
15. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPU /Biro/UPTD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD /Biro/UPTD.
18. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan tcrhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh pcrbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
20. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih antara Buku Pcrsediaan Barang dengan sisa barang yang scsungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hak atau peristiwa yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
22. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara/daerah atau diserahi tugas negara/daerah lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi: Pegawai Daerah, Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/diperkerjakan dan Pegawai Perusahan Daerah.
23. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
24. Perhitungan Ex. Of f icio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Ex. Of ficio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggu ngja waban nya.
25. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk mclakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
26. Pcmbebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
27. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk scmentara ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa dikctahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, atau melarikan diri tanpa diketahuinya.
28. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwcnang untuk mcmbebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dar i tanggungjawab administrasi dan f isik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
29. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruh kewajiban seseorang untuk membayar hutang kcpada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pcrtimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak menjadi tanggungannya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
30. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
31. Tidak layak adalah suati keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
32. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
33. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan tanggungjawab pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian Daerah, bcrita acara scrah terima jaminan dan surat kuasa menjual jaminan.
34. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Negara/daerah.
35. Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
36. Tim Penyelesaiaan Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
37. Tim Ad Hoc adalah Tim yang menangani penyelesaiaan kerugian daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kcpala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
38. Pengampunan adalah orang yang tidak cakap hukum atau dibawah umur atau gila.
39. Pengampun adalah orang yang member pengampunan.
40. Hari kerja adalah hari kerja yang ditentukan oleh pemerintah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kuang lingkup Penyelesaiaan Kerugian Daerah terdiri dari:
- a. tuntutan Perbendaharan; dan
- b. tuntutan Ganti Rugi.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelesaiaan kerugian daerah, Bupati membentuk TPKD.
- (2) TPKD sebagaiman dimaksud pada ayai (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kepala SKPD atau direksi BUMD membentuk Tim Ad Hoc untuk memverifikasi kerugian daerah yang terjadi pada SKPD atau BUMD.
- (4) Tim Ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD atau Direksi BUMD.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4

TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- a. sekretaris Daerah sclaku Ketua;
- b. inspektur Kabupaten selaku Wakil Ketua;
- c. kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretrais dan personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaiaan, hukum, umum dan bidang lain terkait sebagai anggota.
BAB II - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 5

- (1) Subjek TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bendahara yang mclakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) Subjek TOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Pegawai bukan bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
Bagian Kedua Objek
BAB II - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 6

Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi uang dan barang daerah.
BAB IV - INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN
Pasal 7

Informasi mengenai adanya kerugian Daerah baik TP maupun TOR dapat diketahui melaiui:
- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- b. Hasil pengawasan mclckat yang dilaksanakan olch atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi pejabat yang berwenang;
- d. Laporan dari masyarakat; atau
- e. Perhitungan ex off icio
Bagian Kedua Verifikasi dan Laporan
BAB IV - INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Tim Ad Hoc melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 pada SKPD atau BUMD yang bersangkutan.
- (2) Kepala SKPD atau Direksi BUMD menyampaikan hasil verifikasi tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, tembusannya disampaikan kepada TPKD.
- (3) Khusus untuk TP selain penyampaian hasil ver ifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberitahukan kepada BPK.
- (4) Kepala SKPD atau Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak melaporkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diter imanya hasil verfikasi dari Tim Ad Hoc, dikenakan hukuman disiplin karena lalai dalam melaksanakan tugas dan ke waj iban nya.
- (5) Bentuk Surat Pemberitahuaan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
BAB IV - INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa TP, dari Kepala SKPD atau Direksi BUMD, Bupati menugaskan TPKD untuk melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diter imanya laporan tersebut.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:
- a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi bendahara;
- b. berita acara pemeriksaan kas/barang
- c. register penutupan buku kas/barang
- d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
- e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f. fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
- h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah yang terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
- i. sural keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (3) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (4) Daftar kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) TPKD menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 hari kerja sejak memperoleh penugasan dar i Bupati.
- (6) TPKD melaporkan hasil ver ifikasi kerugian Daerah kepada Bupati.
- (7) Bupati menyampaikan Hasil Ver ifikasi Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IV - INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Selama dalam proses verifikasi bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan oleh Kepala SKPD atau Direksi BUMD masing-masing.
BAB IV - INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan kerugian dacrah bcrupa TGR, dar i Kepala SKPD atau Direksi BUMD, Bupati menugaskan Inspcktorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan TPKD untuk mcnyclesaikan kerugian dacrah.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 12

Penyelesaian TP dilakukan melalui mekanisme:
- a. Pemeriksaan BPK;
- b. SKTJM;
- c. Pembebanan Kerugian Dacrah Sementara;
- d. Penetapan Batas Waktu;
- e. Pembebanan Kerugian Daerah;
- f. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan;
- g. Penyelesaiaan Kerugian Daerah yang bersumber dari Perhitungan Ex OJJicio; dan
- h. Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan Pencatatan.
Paragraf 1 Pemeriksaan
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 13

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7) untuk menyimpulkan ada atau tidaknya kerugian daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya kerugian daerah, BPK menyurati Bupati untuk memproses penyelesaiaan kerugian daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat adanya kerugian daerah, BPK menyurati Bupati agar kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
Paragraf 2
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 14

- (1) Berciasarkan surat. dari BPK sebagaiman dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari kerja Bupati memerintahkan TPKD untuk memproses melalui SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (lujuh) hari kerja bendahara sudah membuat dan menandatangani SKTJM.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 15

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
- b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang lelah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali;
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminkan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan;
- (4) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak dapat mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 17

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM scbagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerima laporan TPKD.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 18

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daer ah.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 19

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh bcrdasarkan pcmcrikasaan yang dilakukan oleh pcmeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara suka rela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
Paragraf3 Pembebanan Kerugian Daerah Sementara
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh at.au tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BFK.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Heraturan Bupati ini.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 21

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kckuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai kctentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Penetapan Batas Waktu
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 22

- (1) BPK mengeluarkan SK-PBW apabila:
- a. tidak menerima Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7); dan
- b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPI) atau direktur BUMD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD atau direktur BUMD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima bendahara.
- (4) Bentuk dan isi SK-PBW tereantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bendahara dapat mengajukan kcberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada landa terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 24

- (1) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan yang diajukan dinyatakan diterima.
Paragraf 5
Pembebanan Kerugian Daerah
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 25

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:
- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui;
- b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum sepenuhnya diganti.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 26

- (1) Surat keputusan pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara, kepala SKPD atau direksi BUMD dengan tembusan kepada Bupati dengan landa terima dar i bendahara.
- (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 27

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara, pengampu, atau ahli waris.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebasan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar i Peraturan Bupati ini.
Paragraf 6 Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 28

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setclah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepadayang bersangkutan.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 29

- (1) Surai keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum unt.uk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang bersangkutan unluk melakukan penyilaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian daerah.
- (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai kerugian daerah terlunasi.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 30

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 31

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bendahara tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian daerah, maka dalam Surat Kcterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada daerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.
Paragraf 7
Penyelesaiaan Kerugian Daerah Yang Bersumber Dari Perhitungan Ex Officio
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 32

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 31, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex of ficio.
- (2) Apabila pengampu atau ahli war is bendahara bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari bendahara.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 33

- (1) Terhadap kerugian daerah atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan dari Bupati ini.
Paragraf8 Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan
Pembebanan dan Pencatatan
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 34

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dan dilampiri dcngan bukti setor.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 35

- (1) BPK mengcluarkan surat keputusan pencatatan apabila:
- a. bendahara melarikan diri dan tidak dikelahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;dan
- b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaanya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar i Peraturan Bupati ini.
Bagiau Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 36

Penyelesaian TGR dilakukan melalui mekanisme Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa, Penyelesaian Kerugian Barang Daerah, dan Pencatatan.
Paragraf 1 Upaya Damai
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 37

- (1) Penyelesaian TGR diutamakan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik dengan membayar sekaligus (tunai) atau melalui angsuran.
- (2) Apabila upaya damai dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa Menjual Jaminan.
- (4) Apabila Pegawai tidak dapat melaksanakan pcmbayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mcnjadi kcwajiban Pegawai yang bersangkutan untuk menutupi kekurangan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang akan dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh TPKD.
Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 38

- (1) Apabila ganti kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses TGK Biasa.
- (2) Proses TGR Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan tertulis Bupati kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
- a. identitas Pelaku;
4. b.jumlah kerugian yang diderita olch daerah yang harus diganti;
- c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
- d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan kepada pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Apabila pegawai tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Kcputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan pembebanan dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya, dan dapat mengangsur selambat- lambatnya 2 (dua) tahun.
- (6) Terhadap Keputusan Bupati tentang Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai dapat mengajukan banding kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima Keputusan Pembebanan.
- (7) Jika banding atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikabulkan, maka Bupati menerbitkan keputusan peninjauan kembali.
Paragraf 3 Peuyelesaiaan Kerugian Barang Daerah
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 39

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kehilangan barang daerah berupa kendaraan bermotor baik di darat maupun di atas air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun, dan disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Pengganlian kerugian barang daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda \_yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan aval (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati bcrdasarkan penilaian konsultan penilai atau Tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
Paragraf4 Pencatatan
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 40

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika TGR belum dapat dilaksanakan karena Pegawai meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau pegawai melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
BAB VI - KADALUWARSA
Pasal 41

- (1) Kewajiban bendahara dan/atau pegawai bukan bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dikctahuinya kerugian daerah atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, alau pihak lain yang mcmperolch hak dar i bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara atau pegawai bukan bendahara, atau sejak bendahara atau pegawai bukan bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.
BAB VII - PENGHAPUSAN
Pasal 42

- (1) Pegawai bukan bendahara atau ahli waris/keluarga terdekat/Pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan pcrmohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan TPKD untuk melakukan penelitian, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati menerbitkan Keputusan untuk menghapus Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Penghapusan dapat dilakukan terhadap kerugian daerah akibat force majeure, dan terhadap Pegawai bukan bendahara tidak dapat dikenakan penuntutan apabila kerugian daerah tersebut terjadi karena:
- a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
6. b.proses alami seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap.
BAB VIII - PENYETORAN
Pasal 43

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan melalui Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, hasil penjualan barang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari BUMD setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan ke Rekening BUMD.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 29 Pesembcr 2014
l^UPATI BENGKAYANG/
\
?f c SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 3 OosemWr 2014
H~ ^ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, a/
KRISTIANUS ANVIM
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR: 4?
Petunjuk Pengisian :
x) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telali dilakukan
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR
: 4? TAHUN 2014
TANGGAL : S&lt;3 oestMe@R- 2014
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH
SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPK
KOP SKPD
Bengkayang, April 2014
Kepada
Yth. Ketua Badan Pemer iksa
Keuangan Republik Indonesia
Di-
Tempat
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang
Kepada
Yth. Ketua Badan Pemer iksa
Keuangan Republik Indonesia
Di-
Tempat
Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/ Pengurus-Penyimpan Barang a.n NIP yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp ( dengan huruf ).
Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan j'ang telah kami ambil adalah :
1 \ ')
2 jr.
Sehubungan dengan hal tersebut, guna pe^elesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :
- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. Dan Iain-lain (yang berkaitan dengan kasus).
Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Atasan Langsung/Kepala SKPD
(Namal
NIP
&gt;wM
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR
: 41 TAHUN2014
TANGGAL : M DEfEM&amp;EK- 2014
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH
DAFTAR KERUGIAN DAERAH
KOP SKPD
Triwulan
Tahun SKPD
| NO | Nama Bendahara | No./Tgl SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan | Uraian Kasus/Tahun Kejadian | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Jenis dan Jumlali Barang Jaminan | Ket |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | |
Tanggal..
SKPD
Atasan Langsung/Kepala SKPD
(Nama) NIP
No dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara :
2
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR
: 41 TAHUN 2014
TANGGAL : M DESEMf ceK- 2014
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kemgian Negara sebesar Rp ( dengan huruf ), yakni kerugian yang disebabkan Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di PT. Bank Kalbar dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.
Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.
Mengetahui Kepala SKPD
Materai 6000
(nama)
NIP.
(nama Bendahara)
Saksi-Saksi :
/BUPATI BENGKAYANcV
]J- - SURYADMAN GIDOT
Nama
NIP
Pangkat / Golongan
Tempat /Tgl Lahir
Alamat
No dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara
1
2
3
Bengkayang,
1
2
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR .': 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 pcseM&amp;et- 2014
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
Tentang
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
Menimbang
Mengingat
1.
2.
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
MEMUTUSKAN
Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan,NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/ Keluarga dari Bendahara pada sebesar Rp ( dengan huruf...)
- Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD di Kabupaten Bengkayang untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugiaii daerah tersebut.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di. pada tanggal...
BUPATI BENGKAYANG
(nama lengkap)
Tembusan :
1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Kalimantan Barat
2. 2
3. Yang bersangkutan.
.'' At
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR
: *H TAHUN 2014
TANGGAL : M PesBmaeit. 2014
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH
KEPUTUSAN BAD AN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Tentang
PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN
Menimbang
Mengingat
- a.
1.
2.
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
MEMUTUSKAN
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan
- Menyatakan bahwa Saudara Bendahara/ Mantan Bendahara pada...(unit kerja dan instansi) di bertangguiigjawab atas kerugian daerah sebesar Rp ( dengan huruf...) sebagai akibat kesalahan/ kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah tersebut.
- Memberi kesempatan kepada Saudara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan dir i atas kerugian Negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini.
- Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) har i tersebut bendahara yang bersangkutan tidalc mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di.
tanggal pada
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN KETUA,
( nama ketua )
ANGGOTA,
( nama anggota )
ANGGOTA,
( nama anggota )
Tembusan :
1. Bupat i. Bengkayang di Bengkayang.
- 3 (mantan bendahara bersanglcutan)
2
Tembusan :
1. Bupati Bengkayang di Bengkayang.
2. 2 . Direktur PT. Taspen di.
3. 3 (bersangkutan)
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR
: IT TAHUN 2014
tanggal : 23PeseMeee- 2oi4
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Tentang
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA.
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
- a.
1. 2.
MEMUTUSKAN
- Keputusan Badan Pemer iksa Keuangan tentang Pembebanan Kerugian Daerah Kepada
- Menyatakan bahwa Saudara , NIP , Bendahara/Mantan Bendahara pada (nama unit kerja, instansi)... telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp (...dengan huruf...)
- Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.
- Keputusan ini mulai berlaku pada taiiggal ditetapkan.
Ditetapkan di.
tanggal. pada
BAD AN PEMERIKSA KEUANGAN MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN KETUA,
( nama ketua
)
ANGGOTA,
( nama anggota )
ANGGOTA,
( nama anggota )
^6UPATI BENGKAYANG.4 '
Tembusan :
1. Bupati Bengkayang di Bengkayang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
3. Kepala (nama instansi)
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR
: 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 2g pyeMBes. 2014
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN PENYELE3AIAN
KERUGIAN DAERAH
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Tentang Nomor .
Menimbang
: a.
Mengingat
: 1. 2.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada
PERTAMA
- Terdapat kerugian daerah sebesar Rp (...dengan huruf...) yang terjadi dalam pengurusan Saudara pada saat itu selaku Bendahara pada...(nama instansi).
KEDUA
- Saudara tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hokum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Negara 5rang terjadi.
KETIGA
- Membebaskan Saudai'a dari kevvajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA
KEEMPAT
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada
BAD AN PEMERIKSA KEUANGAN MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN KETUA,
( nama ketua )
ANGGOTA,
( nama anggota )
ANGGOTA,
( nama anggota )
.^A,
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR
: *ff TAHUN 2014
TANGGAL : 2^ PES6l"6ef c- 2014
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KEPUTUSAN BAD AN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor
Tentang
PENCATATAN KERUGIAN DAERAH
Menimbang
Mengingat
- a.
- 1.
2.
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
MEMUTUSKAN
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pencatatan Kerugiaii Daerah
- Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab Saudara..., Bendahara/Mantan Bendahara pada...(nama instansi) sebesar Rp...(...dengan huruf...)
- Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada Diktum PERTAMA diketahui.
- Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Badan pemeriksa Keuangan tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hokum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di.. pada tanggal...
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAJELIS TUNTUTAJNT PERBENDAHARAAN KETUA,
( namaketua )
ANGGOTA,
( nama aiiggota )
ANGGOTA,
( nama anggota )
Tembusan :
1. Bupati Bengkayang di Bengkayang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
3. Kepala (nama instansi)
i SURYADMAN GIDOT