UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA
Berlaku: 3 Mei 1954
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam beberapa daerah otonoom yang dibentuk ber-dasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 dan Undangundang N.I.T. No. 44 tahun 1950, berhubung dengan sesuatu hal belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara beserta Dewan Pemerintah Daerahnya berhubung dengan sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya;
- b. bahwa untuk menghindari vacuum pemerintahan di daerah, tugas kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah termaksud dalam sub a perlu untuk sementara waktu diserahkan kepada Kepala Daerah;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dibeberapa daerah pengaturan masalah ini perlu dilakukan dengan Un-dang-undang Darurat;
Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948;
- b. Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950;
- c. Undang-undang Dasar Sementara pasal 131, 142 dan 96;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA.
N/A
Pasal 2

Segala keputusan Kepala Daerah Otonoom termaksud dalam pasal 1 yang ditetapkan sebelum mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, tetap berlaku sebagai keputusan daerah otonoom yang bersangkutan, hingga ditambah, diubah atau dicabut dengan keputusan Pemerintah Otonoom tersebut.
Diundangkan pada tanggal 3 Mei 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 54 TAHUN 1954
N/A
Pasal 3

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundang-kan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI, ttd HAZAIRIN.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA