PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2012
Tentang I. UMUM
Berlaku: 30 Juli 2012
N/A
Preamble

Menimbang
:
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULU KAPUAS DAN KECAMATAN DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa berdasarkan aspirasi dari masyarakat Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa dalam rangka tertibnya tata wilayah administrasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menekankan Penghapusan dan Penggabungan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas Hulu dan Kecamatan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
6. Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerinatahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULU KAPUAS DAN KECAMATAN DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU.
N/A
Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu ( Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 30 Juli 2012
BUPATI KAPUAS HULU,
A. M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 30 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
Ir. H. M. SUKRI Pembina Utama Madya NIP. 19590922 198903 1 004
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 NOMOR 8
N/A
Preamble

Mengingat :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang
- a. bahwa negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka upaya di atas, pengaturan tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung yang selama ini masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 13. Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970;
- d. bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, Undangundang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;
- e. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum acara yang berlaku bagi Mahkamah Agung;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 UndangUndang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG.
N/A
Pasal 1

Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.
N/A
Pasal 2

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
Bagian Kedua Tempat Kedudukan
N/A
Pasal 3

Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 4

Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 5

- (1) Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda.
- (2) Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung.
Bagian Kedua Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 6

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
- (2) Syarat, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian mereka yang tersebut ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang ini.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. warganegara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum;
- f. berumur serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun;
- g. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 8

- (1) Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah Dewan Perwakilan Rakyat mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan rakyat.
- (4) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (5) Untuk mengisi lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diusulkan masing-masing 2 (dua) orang calon.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut Agama atau Kepercayaannya yang berbunyi sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".
- "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota Mahkamah Agung. yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Presiden selaku Kepala Negara.
- (3) Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 10

- (1) Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi :
- a. pelaksana putusan Mahkamah Agung;
- b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
- c. penasihat hukum;
- d. pengusaha.
- (2) Kecuali larangan perangkapan jabatan lain yang telah diatur dalam Undang-undang, maka jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung selain jabatan tersebut ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 11

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Mahkamah Agung karena :
- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 12

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Mahkamah Agung dengan alasan :
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan yang dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan tersebut dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.
- (3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah. Agung diatur oleh Mahkamah Agung.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksudkan Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara yang dimaksudkan ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 12 ayat (2).
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 14

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim Agung ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim Agung tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim Agung dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana seperti tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang diberhentikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 16

- (1) Kedudukan protokol Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan Undang-undang.
- (2) Hak keuangan/administratif Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan Undang-undang.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 17

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau;
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan tersebut ayat (1) huruf a dan huruf b selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.
Bagian Ketiga Panitera Mahkamah Agung
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 18

Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 19

Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berijazah sarjana hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 15 (lima belas) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 7 (tujuh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai panitera Muda Mahkamah Agung.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Agung.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan ayat (1)'huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 21

Panitera, Wakil Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 22

Sebelum memangku jabatannya Panitera dan Wakil Panitera Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 23

Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 24

Sebelum memangku jabatannya Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
Bagian Keempat Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 25

Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 26

Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
BAB II - SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 27

Panitera Mahkamah Agung merangkap Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 28

- (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
- a. permohonan kasasi;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas dalam Mahkamah Agung.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 29

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 30

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilanpengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 31

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang
- (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundangundangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atasalasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.
4. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 32

- (1) Mahkamah Agang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 33

- (1) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :
- a. antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
- b. antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;
- c. antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.
- (2) Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 34

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 35

Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 36

Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 37

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 38

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
BAB III - KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 39

Di samping tugas dan kewenangan tersebut dalam Bab ini Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 40

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga).orang Hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 41

- (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera pada Majelis yang sama dimaksudkan Pasal 40 ayat (1).
- (2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan Penuntut Umum, Oditur Militer, Terdakwa, Penasihat Hukum, Tergugat atau Penggugat.
- (3) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga antara Hakim Agung dan/atau Panitera Mahkamah Agung dengan Hakim dan/atau Panitera Pengadilan Tingkat Pertama serta Hakim dan/atau Panitera Pengadilan Tingkat Banding, yang telah mengadili perkara yang sama.
- (4) Jika seorang Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim Agung, maka Hakim Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama.
- (5) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan perkara telah diputus, maka putusan tersebut batal dan perkara tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan Majelis yang lain.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 42

- (1) Seorang Hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Oditur Militer, Terdakwa, Penasihat Hukum, Tergugat atau Penggugat.
- (3) Apabila ada keragu-raguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut ayat (1), maka :
- a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;
- b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih oleh dan di antara Hakim Agung yang tertua dalam jabatan.
Bagian Kedua Pemeriksaan Kasasi
Paragraf 1 Umum
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 43

- (1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 44

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 43 dapat diajukan oleh :
- a. pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer.
- (2) Dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung karena jabatannya dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 45

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) huruf a.
- (2) Permohonan kasasi tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.
Paragraf 2 Peradilan Umum
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 46

- (1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.
- (2) Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.
- (3) Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 47

- (1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.
- (2) Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap .memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 48

- (1) Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 47, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 49

- (1) Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau.
- (2) Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 50

- (1) Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.
- (2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 51

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf a, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 52

Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 53

- (1) Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut.
- (2) Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 54

Dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Paragraf 3 Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 55

- (1) Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer digunakan hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Militer.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Sengketa Tentang Kewenangan Mengadili
Paragraf 1 Umum
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 56

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksudkan Pasal 33 ayat (1).
- (2) Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi :
- a. jika 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama;
- b. jika 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
Paragraf 2 Peradilan Umum
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 57

- (1) Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis kepada Mah-kamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:
- a. pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan;
- b. Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.
- (2) Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan-alasannya.
- (3) Setelah permohonan tersebut diterima maka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada :
- a. para pihak melalui Ketua Pengadilan;
- b. Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 58

Permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan megadili perkara pidana, diajukan secara tertulis oleh Penuntut Umum atau terdakwa disertai pendapat dan alasan-alasannya.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 59

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 58 diajukan oleh Penuntut Umum maka surat permohonan dan berkas perkaranya dikirimkan oleh Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung, sedangkan salinannya dikirimkan kepada Jaksa Agung, para Ketua Pengadilan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan lain serta kepada terdakwa.
- (2) Penuntut Umum pada Kejaksaan lain, demikian pula terdakwa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) menyampaikan pendapat masing-masing kepada Mahkamah Agung.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 60

- (1) Apabila permohonan diajukan oleh terdakwa, maka surat permohonannya diajukan melalui Penuntut Umum yang bersangkutan, yang selanjutnya meneruskan permohonan tersebut beserta pendapat dan berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung.
- (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) mengirimkan salinan surat permohonan dan pendapatnya kepada Penuntut Umum lainnya.
- (3) Penuntut Umum lainnya sebagaimana dimaksudkan ayat (2) mengirimkan pendapatnya kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 61

- (1) Penuntut Umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 60 ayat (1) secepat-cepatnya menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada para Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut.
- (2) Setelah permohonan tersebut diterimanya, maka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 62

- (1) Mahkamah Agung dapat memerintahkan Pengadilan yang memeriksa perkara meminta keterangan dari terdakwa tentang hal-hal yang dianggap perlu.
- (2) Pengadilan yang diperintahkan setelah melaksanakan perintah tersebut ayat (1) segera memuat berita acara pemeriksaan dan mengirimkannya kepada Mahkamah Agung.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 63

- (1) Dalam hal sengketa kewenangan sebagaimana dimaksudkan Pasal 58, Mahkamah Agung memutus sengketa tersebut setelah mendengar pendapat Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung memberitahukan putusan dimaksudkan ayat (1) kepada terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara tersebut.
Paragraf 3 Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara,
Peradilan Militer
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 64

- (1) Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antar Pengadilan yang terjadi :
- a. di lingkungan Peradilan Agama;
- b. di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dilakukan menurut ketentuan Pasal 57
- (2) Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antar Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer, dilakukan menurut ketentuan Pasal 58 sampai dengan Pasal 63.
Paragraf 4 Pemeriksaan Sengketa Tentang Kewenangan Mengadili Antar Lingkungan Peradilan
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 65

- (1) Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antara :
- a. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. dilakukan menurut ketentuan Pasal 57.
- (2) Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dilakukan menurut ketentuan Pasal 58 sampai dengan pasal 63.
Bagian Keempat Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
Paragraf 1 Umum
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 66

- (1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
- (3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.
Paragraf 2 Peradilan Umum
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 67

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 68

- (1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 69

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :
- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 70

- (1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.
- (2) Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 71

- (1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 72

- (1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud :
- a. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;
- b. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.
- (2) Tenggang waktu bagi fihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.
- (3) Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.
- (4) Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 73

- (1) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud.
- (2) Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila diperlukan.
- (3) Pengadilan yang dimaksudkan ayat (1), setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan sebagaimana dimaksudkan ayat (1), kepada Mahkamah Agung.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 74

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.
- (2) Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan.
- (3) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) disertai pertimbangan-pertimbangan.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 75

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan. selanjutnya Panitera Pengadilan Nigeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 76

Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Paragraf 3 Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 77

- (1) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75.
- (2) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer, digunakan hukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Bagian Kelima Pemeriksaan Sengketa Yang Timbul Karena Perampasan Kapal
BAB IV - HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG
Pasal 78

Pemeriksaan sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-undang.
BAB V - KETENTUAN LAIN
Pasal 79

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undangundang ini.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Mahkamah Agung dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sepanjang mengenai ketentuan tentang Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TTD SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTD SUDHARMONO, S.H.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
1. Salah satu unsur dalam tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan Garis-garis Besar Haluan Negara adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Suasana perikehidupan tersebut di atas merupakan bagian dari gambaran terhadap tata kehidupan bangsa Indonesia yang dicita-citakan perwujudannya melalui rangkaian upaya dan kegiatan pembangunan yang berlanjut dan berkesinambungan. Namun demikian pengalaman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sejak kemerdekaan menunjukkan, bahwa usaha untuk mewujudkan perikehidupan seperti itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang saling berkait satu dengan lainnya. Cita tentang keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban sistem serta penyelenggaraan hukum merupakan hal yang mempengaruhi tumbuhnya suasana perikehidupan sebagaimana dimaksudkan di atas. Masalahnya adalah, bahwa hal tersebut secara bersamaan merupakan pula tujuan kegiatan pembangunan dibidang hukum dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan pemahaman seperti ini pula, maka salah satu pendekatan yang ingin dilakukan adalah kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
2. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung diberi kekuasaan dan kewenangan untuk :
- a. memeriksa dan memutus:
- 1) permohonan kasasi;
- 2) sengketa tentang kewenangan mengadili;
- 3) permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara;
- c. memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi;
- d. menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- e. melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
Untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan tersebut dengan sebaikbaiknya, Mahkamah Agung melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. wewenang pengawasan meliputi :
- 1) jalannya peradilan;
- 2) pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim di semua Lingkungan Peradilan;
- 3) pengawasan yang dilakukan terhadap Penasihat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan;
- 4) pemberian peringatan, tegoran, dan petunjuk yang diperlukan.
- b. meminta keterangan dan pertimbangan dari :
- 1) Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan;
- 2) Jaksa Agung;
- 3) Pejabat lain yang diserahi tugas penuntutan perkara pidana.
- c. membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.
- d. mengatur sendiri administrasinya baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.
3. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa :
- a. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;
- b. penyelenggara Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan di lingkungan:
5. -Peradilan Umum;
6. -Peradilan Agama;
7. -Peradilan Militer;
8. -Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan.
Dengan memperhatikan kedudukan dan peranan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, perlu diberikan pengaturan yang mantap, jelas, dan tegas kepada lembaga ini. Salah satu prinsip yang telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, adalah bahwa peradilan harus memnuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Seiring dengan prinsip tersebut di atas serta sebagai upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di negara hukum Republik Indonesia, maka dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan.
4. Untuk memperoleh Hakim Agung yang merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar, diperlukan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang ini. Pada dasarnya pengangkatan Hakim Agung berdasarkan sistem karier dan tertutup.
2. Namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan sistem karier. Untuk Hakim Agung yang didasarkan sistem karier berlaku ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik- baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang- undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "Contempt of Court".
5. Mengenai bagaimana Mahkamah Agung akan dapat melaksanakan tugas tersebut, Undang-undang ini juga memberikan kepadanya keleluasaan untuk menetapkan sendiri pembidangan tugas dalam susunan organisasinya sehingga dapat secara tuntas menjangkau penyelesaian semua masalah yang berasal dari berbagai lingkungan peradilan.
Namun begitu mengingat tugas tersebut sangat luas dan berat, maka untuk memberi dukungan administrasi yang sebaik-baiknya, dalam Undang-undang ini ditetapkan adanya Sekretaris Jenderal yang dirangkap oleh Panitera Mahkamah Agung. Perangkapan jabatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa dengan demikian penyelenggaraan pelayanan administrasi Mahkamah Agung secara keseluruhan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terpadu. Untuk itu, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Panitera Mahkamah Agung dibantu oleh Wakil Panitera Mahkamah Agung untuk tugas-tugas administrasi peradilan, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk tugas-tugas penyelenggaraan administrasi umum, seperti pengurusan keuangan, kepegawaian, peralatan, pemeliharaan, dan lain-lain.
Dengan pemisahan ini, maka panitera dapat lebih memusatkan perhatian- nya kepada tugas-tugas yang bersifat teknis peradilan, sedangkan pemberian dukungan administrasi yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian peralatan, pemeliharaan, dan lain-lainnya diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.
PENJELASAN
Pasal 7

Pada dasarnya pengangkatan Hakim Agung berdasarkan sistem karier dan tertutup. Namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier.

Yang dimaksud dengan sarana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf e adalah mereka yang mempunyai keahlian seperti dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum agama, hukum militer, dan hukum tata usaha negara.Persyaratan seperti dimaksudkan ayat (1) kecuali huruf g berlaku pula bagi pengangkatan Hakim Agung berdasarkan ayat (2).
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Daftar nama calon Hakim Agung.yang berasal baik dari kalangan Hakim karier maupun dari luar kalangan Hakim karier disusun ber- dasarkan konsultasi antara Dewan Perwaikilan Rakyat, Pemerintah, dan Mahkamah Agung yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi lembaga masing-masing.Ayat (2)Yang dimaksudkan dengan "Pemerintah" adalah Menteri yang bersangkutan.Ayat (3) Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan Agama masing-masing, misalnya untuk penganut Agama Islam katakata "Demi Allah" sebelum lafal sumpah dan untuk penganut Agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.Ayat (2)Cukup jelas<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

huruf aCukup jelas huruf bCukup jelas huruf cCukup jelas huruf dYang dimaksudkan dengan "pengusaha" ialah Hakim Agung yang misalnya mempunyai perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan atau mengadakan usaha perdagangan lain.<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan Mahkamah Agung" adalah Pimpinan Mahkamah Agung.Pemberhentian dengan hormat para Hakim Agung atas permintaan sendiri, mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim Agung yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim Agung merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim Agung dan ini harus dimulai dari tertib kehidupan rumah tangga Hakim Agung itu sendiri.Yang dimaksudkan dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan si penderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.Yang dimaksudkan dengan "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.Pemberhentian menurut Pasal ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan '"Mahkamah Agung" adalah Pimpinan Mahkamah Agung.Yang dimaksudkan dengan dipidana menurut
PENJELASAN
Pasal 12 ayat (1) huruf a ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksudkan dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim.Yang dimaksudkan dengan "tugas pekerjaannya" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.Ayat (2)Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan.Ayat (3)Yang dimaksudkan dengan Mahkamah Agung dalam ayat (1) dan ayat (3) dalam pasal ini adalah Pimpinan Mahkamah Agung.
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan "Mahkamah Agung" adalah Pimpinan Mahkamah Agung.Ayat (2)Pemberhentian sementara dari jabatan berdasarkan alasan tersebut
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksudkan dengan hak keuangan/administratif Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung ialah semua hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980. (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182), sedangkan pangkat dan tunjangan- tunjangan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri diatur tersendiri.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan "sarjana hukum" dalam pasal ini termasuk sarjana lain di bidang hukum yang dianggap cakap untuk jabatan itu.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (1)

Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Ayat (2)Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada Undang-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA- 7 - undang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2) Cukup jelasAyat (3)Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding.di semua Lingkungan Peradilan.Ayat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksudkan dengan kapal ialah kapal laut dan kapal udara.
PENJELASAN
Pasal 36

Pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris adalah tanggungjawab Pemerintah.

Khusus dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut peradilan, para Penasehat Hukum dan Notaris berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.Dalam melakukan pengawasan itu Mahkamah Agung dan Pemerintah menghormati dan menjaga kemandirian Penasihat Hukum dan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing.Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang Penasihat Hukum atau seorang Notaris yang berupa pemecatan dan pemberhentian, termasuk pemberhentian sementara, organisasi profesi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya.
PENJELASAN
Pasal 40

Ayat (1)

Apabila Majelis bersidang dengan lebih dari 3 (tiga) orang Hakim jumlahnya harus selalu ganjil.Ayat (2)Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini batal menurut hukum.
PENJELASAN
Pasal 43

Ayat (1)

Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.Ayat (2) Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1)

huruf aCukup jelas huruf bIstilah "perkara pidana" yang dimaksudkan huruf b pasal ini diartikan pula perkara pidana militer.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2) Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksudkan dengan "tidak boleh merugikan pihak yang berperkara" tersebut ayat (3) ialah tidak menunda pelaksanaan dan tidak mengubah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.##
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat (1)

Mengajukan suatu memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi.Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi.<!-- formula-not-decoded --><!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan "surat-surat" meliputi pula berkas perkara dan surat-surat lainnya yang dipandang perlu.Ayat (2)Pada prinsipnya pemeriksaan kasasi seperti tersebut ayat (1) dilakukan berdasarkan nomor urut daftar pemeriksaan perkara.
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1)

Salinan putusan dikirim juga kepada Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut dalam tingkat banding.Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Penerapan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat(1)

Cukup jelasAyat (2)Penerapan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 69

Huruf a

Hari dan tanggal diketahuinya kebohongan dan tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 82 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 3316