PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 22 Tahun 2017
Tentang PETUNJUK PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PELAKSANAAN BANTUAN
Berlaku: 4 Agustus 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI PESISIR SELATAN PROV INSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PELAKSANAAN BANTUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa pengelolaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni perlu dilaksanakan efisien penggunaan serta akuntabel; secara tertib, efektif, sehingga tepat sasaran dan tepat
- b. bahwa permukiman kumuh perlu pemerintah dan/atau pemerintah daerah membantu masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH); untuk pencegahan perumahan dan kawasan
- c. bahwa pengelolaan layak huni dilaksanakan berdasark Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N bantuan perbaikan rumah an Peraturan omor 14 Tahun 2016 tidak ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a atas, Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; , huruf b, dan huruf c di perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir
- 1. Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang Tahun 1957 (Lembaran Negara -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang -Undang Drt Nomor 21 Republik Indonesia
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk perbaikan rumah tak layak huni bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya sehingga layak huni.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
6. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni, sehingga menjadi rumah layak huni.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Tidak Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah masyarakat yang tidak memenuhi standar layak huni.
9. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.
10. Rencana Teknis adalah rencana perbaikan rumah tidak layak huni yang akan diperbaiki.
11. Kelompok Penerima Bantuan, yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan masyarakat yang beranggotakan MBR penerima bantuan
rumah tidak layak huni.
12. Data rinci penerima bantuan ( by name by address ) adalah data yang memuat informasi kriteria calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pengguna Anggaran bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan yang direkrut oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
18. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan, pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bertujuan tercapainya tertib administrasi pengelolaan pelaksanaan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga tepat sasaran dan tepat penggunaannya.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni meliputi:
- a. Bentuk Bantuan Perbaikan RTLH;
- b. Kriteria Kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH;
- c. Persyaratan Penerima Bantuan Perbaikan RTLH;
- d. Penetapan Calon Penerima Bantuan Perbaikan RTLH;
- e. Sumber Dana dan Besaran Bantuan Perbaikan RTLH;
- f. Pelaksanaan Bantuan Perbaikan RTLH;
- g. Pembinaan dan Pendampingan Bantuan Perbaikan RTLH; dan
- h. Pengawasan Pengendalian dan Pelaporan.
BAB II - BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN
Pasal 4

- (1) Bentuk bantuan perbaikan RTLH adalah berupa bantuan sosial dalam bentuk pembangunan atau rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni.
- (2) Bentuk bantuan perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Rehabilitasi ringan;
- b. Rehabilitasi sedang; dan
- c. Rehabilitasi Berat.
- (3) Pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kriteria Objek Bantuan
BAB II - BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN
Pasal 5

Sasaran Bantuan Perbaikan adalah RTLH dengan kriteria:
- (1) Perbaikan rumah tidak layak huni dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
- a. Keselamatan bangunan;
- b. Kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
- c. Kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi rumah tidak layak huni dengan tingkat kerusakan:
- a. Rusak ringan;
- b. Rusak sedang; dan
- c. Rusak Berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b luas lantai minimal 36 (tiga puluh enam) meter persegi atau 9 (sembilan) meter persegi per jiwa.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
Bagian Ketiga Persyaratan Penerima Bantuan
BAB II - BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN
Pasal 6

Penerima Bantuan Perbaikan RTLH adalah perseorangan atau kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN
Pasal 7

- (1) Perseorangan penerima Bantuan Perbaikan RTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
- a. Warga Pesisir Selatan yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Berumur minimal 37 Tahun dan sudah berkeluarga;
- c. Memiliki atau menguasai tanah;
- d. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
- e. Belum pernah memperoleh Bantuan Perbaikan RTLH dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau instansi/lembaga lain (non pemerintah);
- f. Tidak berpenghasilan tetap atau berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum regional Kabupaten Pesisir Selatan;
- g. Bersedia menjadi anggota kelompok; dan
- h. Bersedia membuat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas; dan b. Tidak dalam sengketa.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Paling banyak 10 (sepuluh) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam satu Lokasi atau satu kecamatan.
BAB II - BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN
Pasal 8

Dalam hal perseorangan penerima Bantuan Perbaikan RTLH tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
- a. Pembatalan menerima Bantuan Perbaikan RTLH jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan Perbikan RTLH setelah ditetapkan;
- b. Penarikan kembali Bantuan Perbaikan RTLH, jika penerima tidak
memanfaatkan batuan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Pengembalian Bantuan Perbaikan RTLH jika penerima menyalahgunakan Bantuan Perbaikan RTLH yang diterima.
BAB II - BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN
Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Perbaikan RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerima Bantuan Perbaikan RTLH pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi oleh TFL yang disetujui oleh PA/KPA.
- (3) TFL memverifikasi calon penerima bantuan berdasarkan data yang diusulkan oleh Wali Nagari yang disetujui oleh Camat.
- (4) Sebelum data calon penerima bantuan RTLH diusulkan kepada Bupati melalui Dinas, Wali Nagari dan Camat harus melakukan verifikasi dan validasi awal.
- (5) Penerima Bantuan Perbaikan RTLH bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Perbaikan RTLH dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai.
BAB III - SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN
Pasal 10

- (1) Dana bantuan untuk Perbaikan RTLH dianggarkan dari APBD.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DPA Dinas.
- (3) Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu Tahun Anggaran.
Bagian Kedua
Besaran Bantuan
BAB III - SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN
Pasal 11

- (1) Besaran bantuan untuk satu (1) unit RTLH ditentukan berdasarkan kriteria rehabilitasi.
- (2) Kriteria kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria kerusakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Nominal bantuan setiap kriteria kerusakan per unit RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 12

- (1) Pelaksana Bantuan Perbaikan RTLH dilakukan oleh Dinas, yang berpedoman kepada :
- a. Proses penganggaran pada APBD perpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Proses pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan pembangunan atau rehabilitsi RTLH berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Metoda pelaksanaan kegiatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada tahun berjalan akan diatur lebih lanjut oleh petunjuk teknis pelaksanaan RTLH berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan RTLH, dinas menunjuk seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK
BAB IV - PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 13

- (1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yaitu Pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH dengan lembaga terkait;
- c. mensosialisasikan program kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH;
- d. merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan Bantuan Perbaikan RTLH;
- e. menyiapkan rumusan penetapan penerima bantuan dan rencana sasaran Bantuan Perbaikan RTLH;
- f. menugaskan fasilitator untuk melakukan verifikasi lapangan;
- g. merumuskan penetapan calon penerima bantuan untuk disahkan oleh PA/KPA dan ditetapkan oleh Bupati;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Perbaikan RTLH; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH kepada PA melalui KPA berdasarkan laporan yang disampaikan oleh TFL.
- (3) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB IV - PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 14

- (1) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dibentuk oleh Dinas yang berasal dari unsur profesional.
- (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan sampai dengan 40 (empat puluh) unit RTLH atau paling banyak berlokasi pada 3 (tiga) kecamatan yang berdampingan.
- (3) TFL mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi terbentuknya kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH;
- b. melakukan verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Perbaikan RTLH, yang selanjutnya disampaikan kepada PPTK untuk dievaluasi;
- c. memfasilitasi kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH dalam membuat rencana teknis berdasarkan kebutuhan penerima bantuan dan sesuai dengan dana yang tersedia;
- d. memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH sesuai dengan rencana teknis;
- e. membina dan memberdayakan kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH;
- f. melaporkan kemajuan kegiatan dan membuat laporan akhir; dan g. menyampaikan informasi kemajuan kerja.
- (4) TFL berhak mendapatkan gaji atau honor sesuai ketentuan yang berlaku pada APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengangkatan TFL diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Pembinaan dan Pendampingan
BAB IV - PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan Bantuan Perbaikan RTLH secara berjenjang, mulai dari Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan penerima Bantuan Perbaikan RTLH.
BAB IV - PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 16

- (1) Pendampingan penerima Bantuan Perbaikan RTLH dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam Bantuan Perbaikan RTLH.
- (2) Pendampingan penerima Bantuan Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TFL.
- (3) Pendampingan penerima Bantuan Perbaikan RTLH dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
BAB V - PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Pengawasan secara langsung dilapangan dilakukan oleh TFL dengan mendapatkan petunjuk teknis dari PPTK.
- (2) Pencatatan hasil pekerjaan dilapangan dikumpulkan oleh TFL dan disampaikan kepada KPA/PA melalui PPTK.
- (3) Pengawasan juga dapat dilakukan oleh unsur nagari, kecamatan, dan masyarakat.
Bagian Kedua Pengendalian
BAB V - PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Pengendalian secara langsung dilakukan oleh TFL.
- (2) PPTK dan KPA dapat melakukan monitoring dan pengendalian setiap saat dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan Bantuan Perbaikan RTLH.
- (3) TFL setiap minggunya melaporkan kondisi lapangan.
Bagian Ketiga Pelaporan
BAB V - PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Pelaksana Bantuan Perbaikan RTLH harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan diverifikasi oleh TFL.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada PPTK dengan tembusan kepada KPA.
- (4) TFL membuat seluruh laporan kegiatan hasil pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi serta menganalisa dan menyampaikan hasilnya kepada KPA melalui PPTK.
- (5) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.
BAB V - PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis bantuan perbaikan RTLH diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan Pada tanggal 4 Agustus 2017
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
HENDRAJONI
Diundangkan di Painan Pada tanggal 4 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR:22