PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor MOR Tahun 2015
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015
Berlaku: 25 Tahun 2004
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA MANADO
PERATURAN WALIKOTA MANADO 2014 NO MOR 32 TAHUN
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MANADO,
Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin pembangunan di Kota Manado berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
- b. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan Rancangan APBD Kota Manado Tahun 2015 yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Dae rah;
- c. bahwa sesuai Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
0
0
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja. SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang disusun oleh SKPD.
0
7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD Kota Manado Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 20102015 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

0 RKPD Kota Manado Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumbersumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran RPJMD pada tahun yang bersangkutan.
0
0
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Rencana kerja dan pendanaan dalam RKPD ini memuat Renja-SKPD Tahun 2015 serta skema pembiayaannya yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Manado Tahun 2014.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, menjadi:
- a. acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD), berupa program/kegiatan SKPD dan/ atau lintas SKPD;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2015.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8

Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2015 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2015 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 9

Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 10

Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, seperti :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;dan/ a tau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 11

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan W alikota.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 12

Perubahan RKPD sebagimana dimaksud pada Pasal 11 menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2015.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 13

RKPD Kota Manado Tahun 2015 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
c
BAB III - KETENTUANPENUTUP
Pasal 14

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 2.9 ~1 ,U,l'-f
WALIKOTA MANADO,
PEMERINTAH KOTA MANAOO
I
| SADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH | SADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH | SADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| No | Jabatan | Parat |
| 1 | Walikota Manado | MohonTTD |
| 2 | Wakil Walikota Manado | |
| 3 | Sekretaris Daerah Kota | ' i\S |
| 4 | Asisten Perekonomiandan Pembangunan | J 1\./ |
| 5 | Inspektur Kota Manado | r»:» |
| 6 | Kepala Badan PengelolaKeuangandan Barana Milik Daerah | - |
| 7 | Kepala Bappeda | ~ |
| 8 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang- Undanaan | ~J . |
| 9 | Sekretaris Bappeda | -~ |
| 10 | Kabid. Utbang dan Statistik | ,~ |
| 11 | Kasub. Utbang | J,,. |
M. H. F. S NDOH
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHON 2014 NOMOR