PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017
Berlaku: 27 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir serta untuk mencapai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persalinan diharuskan pada fasilitas kesehatan maka Kementerian Kesehatan mengambil suatu kebijakan nasional berupa Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa untuk mendukung dan melaksanakan Program Jampersal dimaksud, perlu diatur mengenai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Batang Hari Tahun 2017.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266); 11.Undang-Undang...
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 10);
18.Peraturan Daerah...
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 Nomor 73).
3. Memperhatikan : 1. Nomor Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017
BAB II - MAKSUD ,TUJUAN ,DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. pelayanan Jaminan Persalinan;
- b. sumber dan Pengelolaan Dana Jampersal;
- c. penggunaan dan Pemanfaatan Dana Jampersal;
- d. prosedur dan Syarat Pelayanan;
- e. pertanggungjawaban; dan
- f. monitoring dan Evaluasi.
.
BAB IV - SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke Dinas Kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan
BAB IV - SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada Dinas melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jaminan Persalinan.
- (3) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 7

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi :
- (1) Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
- a. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- (2) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
- a. Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
- b. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- (3) Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- (4) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir (BBL).
- (5) Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak Rumah Tunggu Kelahiran, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Penggunaan Jampersal
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 8

- a. Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- b. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Dana Jampersal
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 9

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup : sewa rumah, makan dan minum ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik, dan kebersihan;
- d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. honor PNS dan non PNS;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai; dan
- h. belanja pencetakan dan penggandaan.
BAB VII - PERSYARATAN KLAIM PELAYANAN
Pasal 10

Persyaratan klaim pelayanan yang harus dipenuhi oleh peserta Jampersal adalah :
1. Pelayanan pada PPK I (Puskesmas PONED) :
- a) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- b) Foto copy KTP, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa/Lurah;
- c) Foto copy Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- d) Surat Tagihan pengklaiman; dan
- e) Rincian biaya perorangan dan rekapitulasinya per bulan;
2. Pelayanan pada PPK II :
- a) Surat Rujukan dari PPK I;
- b) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- c) Foto copy KTP, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa/Lurah;
- d) Foto copy Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- e) Resume Medis;
- f) Surat Tagihan pengklaiman; dan
- g) Rincian dan rekapitulasi biaya perawatan per bulan;
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran dokumen klaim pelayanan Jampersal yang disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas realisasi dana klaim pelayanan Jampersal.
- (3) Pencairan dana klaim pelayanan diajukan sesuai dengan realisasi pelayanan yang diberikan.
- (4) Pencairan dana klaim pelayanan Jampersal tahap berikutnya dapat diajukan jika dana klaim tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi dana klaim setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Badan Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal
: 05 Maret 2017
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di
: Muara Bulian
Pada tanggal
: 05 Maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 27