PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 49 Tahun 2014
Tentang TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 3 Desember 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan nilai neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang tugasnya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna barang milik daerah.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna barang milik daerah.
12. Kepala Bidang Aset Daerah adalah Kepala Bidang Aset
- Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan kekayaan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan barang milik daerah.
16. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
17. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan barang milik daerah.
18. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
19. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
20. Biaya Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang pada saat perolehan sampai dengan barang tersebut dalam kondisi siap pakai.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22. Penilai Pemerintah adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.
23. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
24. Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari instansi terkait.
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang
- selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
26. Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.
27. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.
28. Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu barang.
29. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai objek pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
30. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga berdasarkan tabel nilai jual menurut jenis, tipe tahun yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan penilaian barang milik daerah:
- a. memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai.
- (2) Tujuan penilaian barang milik daerah adalah agar seluruh barang milik daerah diketahui nilai perolehannya atau nilai wajarnya, dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP PENILAIAN
Pasal 3

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:
- a. pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; dan
- b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
BAB III - RUANG LINGKUP PENILAIAN
Pasal 4

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusuan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
BAB III - RUANG LINGKUP PENILAIAN
Pasal 5

Penilaian barang milik daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku untuk penilaian barang milik daerah, khususnya barang milik daerah yang nilainya:
- a. Rp1,00 (satu rupiah);
- b. Rp0,00 (nol rupiah); dan/atau
- c. tidak wajar.
BAB III - RUANG LINGKUP PENILAIAN
Pasal 6

- (1) Objek penilaian BMD meliputi seluruh BMD yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Objek penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam 6 (enam) golongan yaitu :
- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. gedung dan bangunan;
- d. jalan irigasi dan jaringan;
- e. aset tetap lainnya; dan
- f. konstruksi dalam pengerjaan.
BAB III - RUANG LINGKUP PENILAIAN
Pasal 7

PENILAIAN
- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
- a. Penilai Pemerintah; atau
- b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RUANG LINGKUP PENILAIAN
Pasal 8

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
- ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kuasa Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran.
- (4) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP PENILAIAN
Pasal 9

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.
BAB IV - PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 10
Pasal 11

- (1) Penilaian barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. prosedur penilaian tanah :
1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tanah dan dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset tanah tersebut;
3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset tanah dengan biaya perolehan;
4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai menggunakan pendekatan salah satu
- kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai standar penilaian indonesia yang diakui Pemerintah secara nasional;
5. apabila menggunakan data pasar/perbandingan data pasar yang berlaku secara umum, maka pelaksanaan penilaian atas aset tanah tersebut harus mengacu pada perbandingan data pasar pada tanggal dan tahun penilaian untuk memperoleh nilai wajar;
6. apabila harga pasar atau metode penilaian lainnya tidak didapatkan atau tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan penilaian, maka Tim Penilai dapat menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ada pada tahun penilaian atas aset tanah tersebut sebagai estimasi terendah;
7. apabila NJOP atas aset tanah tersebut tidak ada, maka tim penilai akan menilai aset tanah dengan menggunakan NJOP tanah yang lokasinya berdekatan dengan aset tanah tersebut; dan
8. untuk NJOP tanah bahu dan badan jalan dilakukan dengan cara membandingkan 3 (tiga) NJOP tanah di ujung awal, tengah dan ujung akhir dan diambil nilai rata-ratanya.
prosedur penilaian peralatan dan mesin :
1. SKPD dan/atau Unit Kerja menyiapkan data aset peralatan dan mesin serta dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset peralatan dan mesin tersebut;
3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset peralatan dan mesin dengan biaya perolehan;
4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset peralatan dan mesin berdasarkan tipe, model, tahun pembuatan, kondisi, dan depresiasi;
5. nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihitung dengan cara:
- a) menggunakan barang sejenis/tipenya sama dengan tahun perolehan yang sama;
- b) menaksir biaya pembelian baru untuk barang yang sama atau jika tidak ada dengan barang yang sejenis/tipenya sama dan dikurangi dengan depresiasi 10% (sepuluh persen) per tahun. Biaya pembelian baru diambil dari Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh
Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SHBJ tersebut tidak ada barang yang dimaksud, maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar; dan
- c) apabila umur aset peralatan dan mesin sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan, maka aset peralatan dan mesin dinilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai taksiran.
6. khusus untuk penilaian atas aset Kendaraan dapat menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
- c. prosedur penilaian gedung dan bangunan:
1. SKPD dan/atau Unit Kerja menyiapkan data aset bangunan dan dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset bangunan tersebut;
3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset bangunan dengan biaya perolehan;
4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset bangunan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum; dan
5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara:
- a. menaksir biaya membangun baru dan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2% (dua persen) per tahun. Biaya membangun baru dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan SHBJ membangun baru per m 2 ; dan
- b. apabila umur bangunan sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun, maka aset bangunan dinilai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai taksiran.
- d. Prosedur Penilaian Jalan, Irigasi, dan Jaringan:
1. SKPD dan/atau Unit Kerja menyiapkan data aset Jalan, Irigasi dan Jaringan serta dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset jalan, irigasi, dan jaringan tersebut;
3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset jalan, irigasi dan jaringan dengan biaya perolehan;
4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur, tahun pembuatan, dan
depresiasi; dan
5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara :
- a. membandingkan barang sejenis dengan tahun perolehan yang sama;
- b. menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi dengan depresiasi 20% (dua puluh persen) per tahun; dan
- c. apabila umur aset jalan, irigasi dan jaringan sudah lebih dari 4 (empat) tahun, maka aset jalan, irigasi dan jaringan dinilai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai taksiran.
- e. prosedur penilaian aset tetap lainnya:
1. SKPD dan/atau Unit Kerja menyiapkan data aset tetap lainnya dan dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset tetap lainnya tersebut;
3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset tetap lainnya dengan biaya perolehan;
4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset tetap lainnya berdasarkan tipe, fisik, jenis, umur, tahun perolehan, dan depresiasi; dan
5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara :
- a) membandingkan barang sejenis/setipe dengan tahun perolehan yang sama;
- b) menaksir biaya pembelian baru dan dikurangi dengan depresiasi 10% (sepuluh persen) per tahun.
- c) biaya pembelian baru diambil dari Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SHBJ tersebut tidak ada barang yang dimaksud, maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar;
- d) apabila umur aset tetap lainnya sudah lebih dari 9 tahun, maka aset tetap lainnya dinilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai taksiran; dan
- e) khusus hewan, ternak dan tanaman dinilai tanpa dilakukan depresiasi.
- (2) Bagan alir prosedur penilaian diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan
- bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian barang milik daerah berupa benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, benda-benda tak berwujud pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- (5) Hasil pelaksanaan penilaian barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 3 Desember 2014 BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 4 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 49