Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Palisi Pamong Praja;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik If nesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
Menetapkan SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- ( 1 ) Satuan Palisi Pamong Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Palisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Palisi Pamong Praja.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2

Satuan Palisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran serta membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- ( 1 ) Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja operasional pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. melaksanakan Penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat;
- c. melaksanakan Penyusunan dan pengelolaan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dasar polisi pamong praja dan Anggota perlindungan Masyarakat;
- d. mengelolah data Polisi Pamong Praja dan Administrasi PPNS;
- e. melaksanakan Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Tugas;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- g. melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
Paragraf 2 Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Pasal 1 1
- ( 1 ) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengarahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penaggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyacalratJ
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. menyusun Rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. melaksanakan kesiapsiagaan dan pengarahan satuan perlindungan masyarakat dalam penaggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penaggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. melaksanakan pengarahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penangulangan bencana;
- f. menyusun rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
- penyusunan kebijakan teknis operasional peningkatan satuan perlindungan penyelenggaraan g. melaksanakan masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
1. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
Paragraf 3 Seksi Sentra Pengaduan Masyarakat Pasal 12
- ( 1 ) Seksi Sentra Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi fasilitasi dan komunikasi pengarahan pengaduan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta P==·= gangguan klntr=n dan ketertiban masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sentra Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan Komunikasi fasilitasi pengaduan masyarakat;
- b. melaksanakan kebijakan mediasi dan pengerahan untuk sentra pengaduan masyarakat, kesiagaan dan penaggulangan
- bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Merencanakan pembentukan media center dan kemudahan pelayanan atas pengaduan masyarakat; dan
- d. Membuat Konsep Pelaksanaan kagiatan tanggkap bencana, dan pengerahan sumber daya perlindungan masyarakat.
Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 13
- ( 1 ) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas -tugas dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang meliputi Operasional dan Penertiban, Penegakan Peraturan Daerah serta Penyidikan dan Penindakan terhadap pelanggaran peraturan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. menetapkan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional;
- d. menetapkan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. menetapkan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban um um dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban um um dan ketentraman
- f. menetapkan rumusan pengkajian rnasyarakat serta kerjf operasional;
- g. rnenetapkan rurnusan pernbinaan teknis pengendalian operasional Polisi Parnong Praja;
- h. rnenetapkan rurnusan pernbinaan tugas polisi parnong praja di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- ketentrarnan dan Bolaang Mongondow 1. rnenetapkan Rurnusan perneliharaan Ketertiban urnurn di wilayah Kabupaten Sela tan;
- J. rnenetapkan rurnusan pelaksanaan pengarnanan dan pengawalan pirnpinan daerah dan pejabat lainya;
- k. rnenetapkan rurnusan pelaksanaan pengarnanan gedung-gedung rnilik pernerintah Daerah;
1. rnelaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban urnurn dan ketentrarnan rnasyarakat;
- rn. rnelaporkan pelaksanaan tugas ketertiban urnurn dan ketentrarnan rnasyarakat;
- n. rnelaksanakan tugas kedianasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. rnelaksanakan koordinasi/kerjasarna dan kernitraan dengan unit kerja/instansi/lernbaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban urnurn dan ketentrarnan rnasyarakat;
Paragraf 1 Seksi Operasional dan Penertiban Pasal 14
- ( 1 ) Seksi Operasional dan Penertiban mempunyai tugas pokok rnerencanakan, rnelaksanakan, rnengkoordinasikan, rnengevaluasi dan rnelaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban urnurn dan ketentraman rnasyarakat;
- (2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasional dan Penertiban rnernpunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban urnum dan ketentrarnan masyarakat.
- b. melaksanakan dan rnenyusun bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentrarnan rnasyarakat;
- c. rnelaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan ketertiban urnum dan ketentrarnan masyarakat;
- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Kepala Daerah, tarnu Pernerintah Daerah dan tarnu Negarai
- e. melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang­ undangan daerah;
- h. mengendalikan operasional Palisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban um um serta penegakan peraturan Perundang-undangan Daerah;
1. melaksanakan pembinaan tugas Satuan Palisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- J. melaksanakan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- k. melaksanakan Koordinasi teknis operasional penutupan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait;
- l. melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- m. melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- p. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Palisi Pamong Praja.
Paragraf 2
Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Pasal 15
- ( 1) Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mernpunyai tugas pokok mernimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan tugas-tugas di seksi penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, peng�lasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan; i
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. menetapkan Penyusunan rencana dan program kerja Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- b. menetapkan perumusan kebijakan teknis Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- c. menetapkan pengkajian bahan fasilitasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- d. menyelenggarakan fasilitasi Penegakan Peraturan Perundang­ undangan Daerah;
- e. menetapkan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- f. menetapkan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- g. menetapkan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyidikan peraturan daerah;
- h. menetapkan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
1. menetapkan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jelas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- J. melaporkan pelaksanaan tugas Penegakan Pera tu ran Perundang-undangan Daerah;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- I. melaksanakan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
Paragraf 3
Seksi Penyidikan dan Penindakan Pasal 16
- ( 1 ) Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, rnengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penyidikan dan Penindakan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyidikan dan penindakan peneg�an peraturan perundang-undangan daerah;
1
- b. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan penyidikan dan penindakan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyidikan dan Penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
4. data hasil penyidikan dan peraturan perundang-undangan e. melaksanakan pengelolaan penindakan pelanggaran daerah;
- f. melaksanakan penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan daerah;
- g. melaksanakan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan pemeriksaan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksanaan pelanggaran perundang-undangan daerah;
- i. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan;
9. dan jenis pelanggaran daerah sesuai dengan bentuk penetapan melaksanakan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku; J.
- k. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengendalian pimpinan;
1. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- m. melaksanakan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- n. melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
- o. melaksanakan Penyusunan bahan pengendalian PPNS;
- p. menyusun saran dan pertimbangan pengembalian kebijakan;
- q. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan dan penindakan penegakan peraturan perundang undangan daerah;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- s. melaksanakan koordinasi penyidikan dan penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di Jingk1gan Satuan Polisi Pamong Praja;
- ( 1 ) Bidang Pemadam Kebakaran, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pemadam kebakaran, sarana dan prasaran pemadam kebakaran serta pembinaan potensi pemadam kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi
- a. menyusun rencana program dan kegiatan di lingkup pemadam kebakaran, Sarana dan Prasaran Pemadam Kebakaran;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dilingkungan pemadam kebakaran, Sarana dan Prasana Pemadam kebakaran;
- c. melaksanakan pemadaman kebakaran di lingkup pemadaman dan penanggulangan kebakaran, pelatihan dan pencegahan kebakaran, pemberdayaan dan kebakaran;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup pemadam kebakaran; dan
- e. melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan dilingkup pemadam kebakaran, Sarana dan Prasana Pemadam kebakaran.
- ( 1 ) Seksi Pengendalian dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan tugas-tugas di seksi pengendalian dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. mengumpul data di lingkup pemadam dan penaggulangan kebakaran;
- b. melaksanakan pemadaman dan penanggulangan kebakaran yang meliputi penyialperumusan kebijakan dan fasilitasi;
- c. melaksanakan kegiatan pemadam dan penanggulangan kebakaran;
- d. mengadakan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka pemadaman dan penanggulangan kebakaran; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkup pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- ( 1 ) Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan tugas-tugas di seksi pengendalian dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. mengumpul data lingkup pelatihan dan pencegahan kabakaran;
- b. melaksanakan pelatihan dan pencegahan kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadamam kebakaran, perencanaan, Pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan/ kesiagaan sarana, mobil kebakaran dan peralatan kebakaran; dan
- c. penyelamatan serta bencana lain, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup pelatihan dan pencegahan kebakaran.
Bagian Keenam Jabatan Fungsional Pasal 20
Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dong= ketentuan "''T" Perundang-undangan,
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 21

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TATA KERJA
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 23

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai basil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala a tau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
24
Satuan Polisi Pamong Praja harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun dalanl hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
1
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terin tegrasi.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 31

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Palisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Togas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki-&gt;
pada tanggal
:)
l)i.r6�r
&amp;1:&gt;1b
JBUPATI BOLAAN NGONDOW SELATAN,y
Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal
I�
ei,,t,
?-01C:,
S RETA IS DAERAH
ONGONDOW SELATAN/'
SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
LAMPI RAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 118 TAHUN
2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA