PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2013
Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI
Berlaku: 6 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya serta usaha untuk menggali sumbersumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut perlu dibentuk Perusahaan Daerah dan mengembangkan berbagai unit usahanya yang tergabung dalam bentuk Holding Company;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Dharmasraya Mandiri;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Dharmasraya Mandiri.
5. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perusahaan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
6. Holding Company adalah satu kesatuan produksi yang terdiri dari berbagai sektor usaha yang dikelola oleh Perusahaan Daerah yang menjadi Perusahaan Utama yang membawahi beberapa unit usaha yang tergabung dalam Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah Organ Perusahaan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Daerah untuk kepentingan Perusahaan Daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah serta mewakili Perusahaan Daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah.
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.
12. Saham Prioritas adalah saham yang diutamakan dalam pemilikan modal yang hanya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah.
13. Saham Biasa adalah bukti pemilikan modal yang memberi hak atas deviden menurut besar dan kecilnya modal yang disetor.
14. Deviden adalah Bagian laba yang diterima/diperoleh oleh Pemegang Saham pada Perusahaan Daerah.
BAB II - PENDIRIAN, BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah.
BAB II - PENDIRIAN, BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu
Pasal 3

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berbentuk Badan Hukum yang berhak dan berkewajiban melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Nama dan Tempat Kedudukan
BAB II - PENDIRIAN, BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) Nama Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perusahaan Daerah Dharmasraya Mandiri selanjutnya disebut PD. Dharmasraya Mandiri.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Kabupaten, dengan persetujuan Bupati dan DPRD dapat mendirikan anak perusahaan, membuka cabang-cabang atau perwakilan didalam dan diluar wilayah daerah.
- (3) Sistem dan tata cara mendirikan anak Perusahaan dan membuka cabang-cabang atau perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Maksud didirikannya Perusahaan Daerah adalah untuk mendorong bermanfaatnya secara optimal potensi daerah, dan berperannya aktifitas ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan serta mencari keuntungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6

Perusahaan Daerah bertujuan:
- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan perekonomian rakyat;
- c. meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menyerap tenaga kerja.
BAB IV - BIDANG USAHA
Pasal 7

Perusahaan Daerah bergerak dibidang usaha:
- a. bidang pertanian
- b. bidang pertambangan dan energi;
- c. perdagangan dan jasa;
- d. jasa kontruksi dan konsultansi;
- e. jasa pariwisata dan perhotelan;
- f. keuangan;
- g. bidang kehutanan;
- h. industri;
- i. jasa transportasi;
- j. properti.
BAB IV - BIDANG USAHA
Pasal 8

- (1) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. usaha bidang Pertanian:
1. membangun perkebunan kelapa sawit, karet, kakao dan lain-lain;
2. usaha bidang peternakan dan perikanan,
3. usaha bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- b. usaha bidang pertambangan dan energi:
1. mengelola usaha pertambangan logam dan non logam;
2. membangun dan mengelola sumber-sumber energi.
- c. usaha perdagangan dan jasa:
1. usaha perdagangan besar dan menengah;
2. usaha penumpukan bahan bakar minyak.
- d. usaha jasa kontruksi dan konsultansi:
1. jasa pemborongan;
2. jasa konsultansi.
- e. usaha jasa pariwisata dan perhotelan:
1. membangun dan mengelola objek wisata;
2. biro perjalanan;
3. perhotelan.
- f. usaha keuangan:
1. penyertaan modal Ventura;
2. perbankan.
- g. usaha bidang kehutanan:
1. pengelolaan hasil hutan ikutan;
2. pengelolaan hutan tanaman industri.
- h. usaha industri; pengolahan hasil pertanian dan turunannya;
- i. usaha jasa transportasi:
1. angkutan barang dan orang;
2. pergudangan.
- j. Usaha Properti;
1. pertokoan;
2. perumahan.
- (2) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Holding Company Perusahaan Daerah.
BAB IV - BIDANG USAHA
Pasal 9

Penetapan dan pengembangan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD.
BAB IV - BIDANG USAHA
Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dalam melaksanakan usahanya dapat bekerjasama dengan orang pribadi dan atau Badan Hukum sesuai dengan prinsip ekonomi perusahaan atas dasar saling menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB V - MODAL
Pasal 11

- (1) Modal Perusahaan Daerah bersumber dari:
- a. Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
- b. Pinjaman dari lembaga keuangan yang sah;
- c. Kerjasama dengan orang pribadi, Badan Hukum dan Pemerintah Daerah lainnya; dan
- d. Penjualan saham-saham kepada pihak lain;
- (2) Modal Perusahaan Daerah yang seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas sahamsaham.
- (3) Apabila modal Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan, modal tersebut terdiri atas saham-saham.
- (4) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan dengan saham 'atas nama'.
- (5) Semua alat liquide Perusahaan Daerah disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB V - MODAL
Pasal 12

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB V - MODAL
Pasal 13

- (1) Besarnya modal Perusahaan Daerah yang bersumber dari kerjasama dengan orang pribadi, Badan Hukum dan Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c paling tinggi 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah modal keseluruhan.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
BAB VI - SAHAM-SAHAM
Pasal 14

- (1) Apabila Modal Perusahaan Daerah terdiri dari sahamsaham, maka saham-saham yang dikeluarkan adalah saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham-saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Saham prioritas sekurang-kurangnya berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham perusahaan.
- (4) Saham prioritas dapat dikonversi menjadi saham biasa atas persetujuan Bupati.
- (5) Saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah lainnya, Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Indonesia yang pesertanya terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia.
- (6) Saham-saham dikeluarkan atas nama.
- (7) Setiap saham berhak atas satu suara.
BAB VI - SAHAM-SAHAM
Pasal 15

- (1) Badan Hukum koperasi dan lain-lain badan amal diprioritaskan untuk memiliki saham biasa.
- (2) Bagi orang pribadi dilarang memiliki saham biasa lebih dari 10% (sepuluh persen), kecuali atas izin Bupati.
- (3) Pembayaran saham dengan cara goodwill tidak diperbolehkan.
BAB VI - SAHAM-SAHAM
Pasal 16

- (1) Nilai Nominal saham prioritas sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar, dan nilai nominal saham biasa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per lembar.
- (2) Saham prioritas tidak dapat dipindah tangankan.
BAB VI - SAHAM-SAHAM
Pasal 17

- (1) Saham-saham biasa yang telah dikeluarkan dan dijual, didaftarkan atas nama pemiliknya dan ditandatangani oleh Direksi.
- (2) Surat-surat bukti saham yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru oleh Direksi, atas nama dan dengan biaya ditanggung sendiri oleh yang memintanya.
- (3) Duplikat surat bukti tidak dikeluarkan sebelum satu tahun setelah pengumuman pertama tentang hilang aslinya, dan duplikat diberi nomor yang sama dengan aslinya yang diganti.
- (4) Untuk tiap-tiap saham dikeluarkan satu surat saham yang dilengkapi dengan seperangkat tanda deviden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - SAHAM-SAHAM
Pasal 18

- (1) Pemindahan saham kepada pihak lain, dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Direksi.
- (2) Setiap pemindahan saham dicatat pada surat-surat bukti dan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 19

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. memiliki keahlian dan kompetensi serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
- d. mempunyai pengalaman kerja sebagai pemimpin perusahaan minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. bertempat tinggal di tempat kedudukan perusahaan daerah;
- f. tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan lainnya dilingkungan pemerintah daerah;
- g. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara atau tindakan-tindakan yang tercela;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati atau dengan anggota direksi atau dengan anggota badan pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dan/atau pemegang saham
- (2) Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah memperhatikan usulan Badan Pengawas berdasarkan hasil fit and proper test.
- (3) Anggota Direksi yang diusulkan oleh Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan keterangan/identitas calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
- a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
- b. tidak mempunyai hubungan keluarga sesama direksi dan komisaris sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas maupun lurus kesamping termasuk menantu atau ipar;
- c. menyampaikan laporan daftar kekayaan pribadi;
- d. pas photo ukuran 4 x 6 cm.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (5) Sebelum memangku jabatannya Anggota Direksi dilantik dan wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya dihadapan Bupati dan Badan Pengawas.
- (6) Susunan kata-kata sumpah diatur oleh Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahunnya dan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan/atau RUPS.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 23

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah kepada Badan Pengawas;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum keuangan;
- g. mewakili perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 24

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
Bagian Ketiga
Penghasilan dan Hak-hak Direksi
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 25

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. penghasilan lainnya.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
Bagian Keempat
C u t i
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 26

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
- d. cuti alasan penting;
- e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.
Bagian Kelima
Pemberhentian
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 27

- (1) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati dengan alasan:
- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena gangguan kesehatan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat/melakukan suatu tindakan yang merugikan perusahaan daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direksi.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 28

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:
- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai direksi bagi direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 29

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 30

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 31

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati
- (2) Untuk membantu Bupati melakukan pengawasan dibentuk Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan Keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati.
- (5) Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terhadap Perusahaan Daerah terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati.
- (6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Memiliki keahlian dan kompetensi serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah;
- d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah;
- e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- f. Mempunyai dedikasi, cakap dan kemampuan untuk menjalankan Kebijaksanaan Badan Pengawas mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah;
- g. Tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah;
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah daerah/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten dan unsur independen.
- (3) Usulan pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh suatu Tim / Panitia yang dibentuk untuk itu kepada Bupati dengan melampirkan keterangan/identitas calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, berupa:
- a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat nama, pendidikan dan pengalaman kerja;
- b. surat pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa antara calon anggota badan pengawas dengan anggota direksi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas maupun lurus kesamping menantu atau ipar;
- c. pendapat saran dan perimbangan lainnya atas calon yang diusulkan;
- d. pas photo ukuran 4 x 6 cm.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 35

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
- a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
- b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 36

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan / tambahan dan laporan-laporan yang diajukan oleh Direksi;
- d. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah;
- e. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati yang disertai dengan saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang perlu ditempuh;
- f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (tri wulan dan tahunan) serta serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai Perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
- g. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- h. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 37

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Pengawas wajib memperhatikan:
- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efesiensi perusahaan daerah;
- b. ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemisahan tugas pengawas dan tugas pengurusan perusahaan daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- e. meminta penjelasan dari Direksi Perusahaan Daerah mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.
Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pengawas
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 39

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Badan Pengawas dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Sekretariat.
- (4) Honorarium Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan Sekretaris Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Penghasilan
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 40

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 41

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 42

- (1) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 20 % (dua puluh perseratus) dari dana kesejahteraan.
Bagian Kelima
Pemberhentian
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 43

Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, dengan alasan:
- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena gangguan kesehatan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat/melakukan suatu tindakan yang merugikan perusahaan daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 44

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, huruf d dan huruf e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Anggota badan pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan untuk itu oleh bupati dalam waktu 1 (satu) bulan sejak badan pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya;
- b. jika anggota badan pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang khusus yang ditetapkan oleh bupati;
- c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan hasil sidang khusus tersebut pada huruf a, bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota badan pengawas yang bersangkutan, direksi dan anggota badan pengawas lainnya;
- d. dalam hal keputusan tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum.
- (2) Apabila sidang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka keputusan pemberhentian sementara terhadap anggota badan pengawas yang telah ditetapkan oleh Bupati dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat diterima oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka anggota badan pengawas dapat memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 46

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit satu tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
BAB IX - PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 47

- (1) Pengelolaan Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Tanggung jawab administrasi Perusahaan Daerah secara fungsional dilakukan oleh Direktur Utama kepada Bupati.
BAB IX - PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 48

- (1) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi bertanggungjawab mengurus dan mengelola kekayaan Perusahan Daerah.
- (3) Sistem, prosedur dan pembagian tugas serta wewenang dalam menjalankan perusahaan antara para anggota direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (4) Bagan struktur organisasi Perusahaan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IX - PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 49

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan Unit atau Manajer dan Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
BAB IX - PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 50

Gaji dan penghasilan-penghasilan lainnya bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.
BAB IX - PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 51

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal:
- a. mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, kecuali perjanjian pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perusahaan daerah;
- b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
- c. memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak;
- d. mengadakan investasi baru;
- e. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama tindakan direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.
BAB IX - PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 52

Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menyerahkan kuasa mewakili tersebut kepada seorang anggota Direksi atau kepada seseorang / beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada orang / badan hukum lain diluar Perusahaan Daerah.
BAB X
Pasal 53

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
BAB X
Pasal 54

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku Baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan atau tambahan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana Anggaran Perusahaan Daerah, Perubahan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Bupati.
BAB X
Pasal 55

Bupati wajib memberikan penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari Perusahaan Daerah dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari Direksi Perusahaan Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawas.
BAB X
Pasal 56

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan serta prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB X
Pasal 57

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lainnya dalam Perusahaan Daerah mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi Perusahaan yang berlaku umum.
BAB X
Pasal 58

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah yang diperoleh selama satu tahun buku telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk pemegang saham... 67%
3. b.
4. untuk dana cadangan ... 20%
5. c.
6. untuk dana kesejahteraan ... 10%
- d. untuk dana sosial ... 3%
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dimasukkan kedalam APBD melalui Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berjalan.
- (3) Bagian laba untuk dana kesejahteraan diberikan kepada Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai Perusahaan.
- (4) Besarnya pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati.
- (5) Pembagian laba untuk dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati.
BAB X
Pasal 59

- (1) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak mempunyai nilai ekonomis untuk dihapus/dijual.
- (2) Tata cara penghapusan kekayaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 60

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari :
- a. RUPS Tahunan;
- b. RUPS Luar Biasa;
- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perusahaan Daerah.
- (4) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Daerah.
- (5) Tata tertib rapat umum pemegang saham diatur oleh Direksi bersama Badan Pengawas dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB XI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 61

- (1) Keputusan dalam rapat umum pemegang saham diambil dengan kata mufakat.
- (2) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal tidak tercapainya kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah.
BAB XII - PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 62

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah / panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 63

Pengadaan/pembelian barang, jasa dan pekerjaan pemborongan untuk keperluan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PEMBUBARAN
Pasal 64

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
- (3) Pertanggungjawaban Likuidasi dilakukan oleh Likuidatur kepada Bupati dengan memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal Likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
BAB XIV - KETENTUAN SAKSI
Pasal 65

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, suratsurat berharga dan barang-barang Perusahaan Daerah lainnya, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Selain sanksi ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. sanksi administrasi;
- b. sanksi pidana.
BAB XIV - KETENTUAN SAKSI
Pasal 66

- (1) Bagi Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, kepadanya selain tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, kepadanya juga diberikan sanksi administrasi berupa peringatan, teguran, skorsing dan pemberhentian.
- (2) Apabila setelah dilakukan tuntutan ganti rugi dan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditemui adanya indikasi perbuatan pidana, maka yang bersangkutan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN SAKSI
Pasal 67

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau Surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan Perusahaan Daerah yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab kepada Badan Pengawas.
- (2) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana pun juga sifatnya yang termasuk dalam tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat kedudukan Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas untuk kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemegang Kas adalah Perusahaan Daerah, sedangkan Bankir adalah Bank Nagari (BPD) atau Bank lainnya yang ditunjuk Direksi atas persetujuan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2013
BUPATI DHARMASRAYA,
H. ADI GUNAWAN
Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Ir. H. BENNY MUKHTAR,MM. Pembina Utama Madya NIP. 19560815 198610 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013 NOMOR ...
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang pribadi, Badan Hukum, dan Pemerintah Daerah lainnya Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Penyertaan modal dasar kepada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ayat (2) Penambahan modal dasar kepada Perusahan Daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup Jelas
```
Goodwill adalah harta tidak berwujud dari suatu perusahaan urusan perusahaan yang termasuk kedalam benda bergerak tidak
Goodwill merupakan salah satu unsur dan bertubuh yang bersifat immateril yang terjadi karena:
- a. Manajemen yang baik
- b. Penempatan kegiatan usaha yang strategis
- c. Pelayanan yang baik kepada para pelanggan
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan tindakan tindakan yang tercela dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Norma Adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
| Pasal | 28 Cukup | jelas |
|-------------|----------------|---------|
| Pasal | 29 Cukup | jelas |
| Pasal | 30 Cukup | Jelas |
| Pasal | 31 | |
| Pasal | Cukup 32 | Jelas |
| Pasal | Cukup 33 Cukup | Jelas |
| Pasal | 34 | Jelas |
| Pasal | Cukup 35 | jelas |
| | Cukup 36 | jelas |
| Pasal Pasal | Cukup 37 | jelas |
| Pasal | Cukup 38 | jelas |
| Pasal | Cukup 39 | jelas |
| Pasal | Cukup 40 | jelas |
| Pasal | Cukup 41 | jelas |
| | Cukup | jelas |
| Pasal | 42 Cukup | jelas |
| Pasal | 43 Cukup | jelas |
| Pasal | 44 Cukup | jelas |
| Pasal | 45 Cukup | jelas |
| Pasal | 46 Cukup | jelas |
| Pasal | 47 Cukup | jelas |
| Pasal | 48 | |
| Pasal | Cukup 49 | jelas |
| Pasal | Cukup 50 | jelas |
| Pasal | Cukup 51 | jelas |
| Pasal | Cukup 52 | jelas |
| | Cukup 53 | jelas |
| Pasal | Cukup 54 | jelas |
| Pasal | Cukup | jelas |
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR
: TAHUN 2013
TANGGAL
: 2013
TENTANG
: PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI
BUPATI DHARMASRAYA,
H.ADI GUNAWAN
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR
: TAHUN 2013
TANGGAL
: 2013
TENTANG
: PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI
Menimbang
Mengingat
-
PEGAWAI
BUPATI DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BUPATI DHARMASRAYA,
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, diperlukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
BUPATI DHARMASRAYA,
H.ADI GUNAWAN