Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 52 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura .
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Memperhatikan :
Menetapkan :
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.010 / 8 /2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
9. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari.
11. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari.
12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura;
koordinasi . . .
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Prasarana dan Sarana;
- c. bidang Tanaman Pangan;
- d. bidang Hortikultura;
- e. bidang Penyuluhan Pertanian;
- f. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura .
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang Tanaman Pangan dan serta tugas pembantuan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dilingkungan dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. pengelolaan kepegawaian dilingkungan dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aterdiri atas :
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagianPerencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. subbagianKeuangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggungjawab Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada dibawah sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana dan Saranaberada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 14

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana pertanian.
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dibidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
Susunan Organisasi Bidang Prasarana dan Sarana
Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
- a. seksi Lahan dan Irigasi ;
- b. seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); dan
- c. seksi Pembiayaan dan Investasi. .
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Lahan dan Irigasi
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 17

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi berada dibawah Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPrasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
melakukan . . .
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 18

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berada dibawah Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pembiayaan dan Investasi
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 19

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi berada dibawah Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dibidang pembiayaan pertanian;
- c. melakukan pendampingan dan supervisi dibidang pembiayaan pertanian;
- d. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
BAB VI - BIDANG TANAMAN PANGAN
Pasal 20

- (1) Bidang Tanaman Panganberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangandipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG TANAMAN PANGAN
Pasal 21

Bidang Tanaman Panganmempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan.
BAB VI - BIDANG TANAMAN PANGAN
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Tanaman Pangan
BAB VI - BIDANG TANAMAN PANGAN
Pasal 23

Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
- a. seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- b. seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- c. seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
BAB VI - BIDANG TANAMAN PANGAN
Pasal 24

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Panganberada dibawah Bidang Tanaman Pangan.
Seksi . . .
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangandipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (3) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih dibidang tanaman pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih dibidang tanaman pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul dibidang tanaman pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih dibidang tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dibidang tanaman pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT dibidang tanaman pangan;
- k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT dibidang tanaman pangan;
- l. melakukan pengelolaan data OPT dibidang tanaman pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dibidang tanaman pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dibidang tanaman pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang tanaman pangan;
- q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan;
- r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan
BAB VI - BIDANG TANAMAN PANGAN
Pasal 25

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan berada dibawah Bidang Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (3) Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- c. melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi dibidang tanaman pangan;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang tanaman pangan;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
BAB VI - BIDANG TANAMAN PANGAN
Pasal 26

- (1) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan berada dibawah Bidang Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangTanaman Pangan.
- (3) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang tanaman pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang tanaman pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan;
- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang tanaman pangan;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
BAB VII - BIDANG HORTIKULTURA
Pasal 27

- (1) Bidang Hortikultura berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG HORTIKULTURA
Pasal 28

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang hortikultura.
BAB VII - BIDANG HORTIKULTURA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi dibidang hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Hortikultura
BAB VII - BIDANG HORTIKULTURA
Pasal 30

Bidang Hortikultura, terdiri atas:
- a. seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
- b. seksi Produksi Hortikultura; dan
- c. seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
BAB VII - BIDANG HORTIKULTURA
Pasal 31

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura berada dibawah Bidang Hortikultura.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
- (3) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan dibidang hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih dibidang hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul dibidang hortikultura;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih dibidang hortikultura;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan OPT dibidang hortikultura;
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT dibidang hortikultura;
- k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT dibidang hortikultura;
- l. melakukan pengelolaan data OPT dibidang hortikultura;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dibidang hortikultura;
- n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu dibidang hortikultura;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang hortikultura;
- q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang hortikultura;
- r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan
- s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Produksi Hortikultura
BAB VII - BIDANG HORTIKULTURA
Pasal 32

- (1) Seksi Produksi Hortikultura berada dibawah Bidang Hortikultura.
- (2) Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
- (3) Seksi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang peningkatan produksi hortikultura;
- c. melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi dibidang hortikultura;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang dibidang hortikultura;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang hortikultura;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
BAB VII - BIDANG HORTIKULTURA
Pasal 33

- (1) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura berada dibawah Bidang Hortikultura.
- (2) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
- (3) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang hortikultura;
- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang hortikultura;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
Pasal 34

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
Pasal 35

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.
- c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
- e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- g. pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan pertanian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Penyuluhan Pertanian
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
Pasal 37

Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
- a. seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- c. seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
Pasal 38

- (1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian berada dibawah Bidang Penyuluhan Pertanian,.
- (2) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.
- (3) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
Pasal 39

- (1) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian berada dibawah Bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.
- (3) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. melakukan penyusunan dan pengelolaan data base ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya .
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
Pasal 40

- (1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian berada dibawah Bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.
- (3) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 41

- (1) Dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasmelakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalmasing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas sejumlah jabatanfungsional yang terbagi dalam berbagai kelompoksesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkanperaturan perundang-undangan.
BAB X - UPTD
Pasal 43

- (1) Di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 45

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut danmemberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 48

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 49

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 50

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 51

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura di Provinsi dan instansi lainyang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait, dan Dinas yang menyelenggaran urusan pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura di Provinsi.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 52

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabataneselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 53

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menjalankan fungsi Tanaman Pangan dan Hortikultura terkait tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 52
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 52 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY