PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 27 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2011
TENT ANG
TUNJANGAN KEPADA PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN OAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATl NIAS SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta~1Un 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1 ), ayat (1 a) sampai ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Nias Selatan tentang Tunjangan kepada Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
SERI E
\
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo\aan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri . Norn or 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor : 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara·
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.
20. Perat~ran\_ Daerah Kabup~ten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang orqarusasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
21. P~ratur~n. Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Ura\_ian T~gas Pokok dan f ungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas-Dinas Oaerah Kabupaten Nias Selatan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : TUNJANGAN KEPADA PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011
BABl KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Pengelolaan Keuangan Oaerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Kinerja adalah keluaran I hasil dari kegiatan I program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
6. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
7. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi.