UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1961
Tentang PERGURUAN TINGGI
Berlaku: 22 TAHUN 1961
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR22 TAHUN 1961 TENTANG
PERGURUAN TINGGI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan kebudayaan kebangsaan Indonesia umumnya, kemajuan rakyat dibidang pendidikan dan pengajaran khususnya, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana, dianggap perlu membuat suatu Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang pendidikan dan pengajaran tinggi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan Negara, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran tinggi, perlu diadakan ketentuanketentuan pokok untuk menyelenggarakannya.
1. Pasal-Pasal 5, 15, 20, 28, 29, 31 Dan 32 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-Undang Republik Indonesia (Dulu) Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38);
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 Dan Nomor II/MPRS/ 1960 Beserta LampiranLampirannya;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
- I. Membatalkan Undang-undang Nomor 7 drt tahun 1950 (RIS) dan peraturanperaturan lain tentang pendidikan dan pengajaran tinggi yang bertentangan dengan Undang-undang ini;
- II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERGURUAN TINGGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.
Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

.
Perguruan Tinggi pada umumnya bertujuan:
- (1) membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung-jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spirituil:
- (2) menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan;
- (3) melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

.
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dilakukan oleh :
- a. Pemerintah
- b. Badan hukum Swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

.
Kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar pada Perguruan Tinggi diakui dan dijamin sepanjang. tidak bertentangan dengan serta mengindahkan dasar dan garis-garis besar haluan Negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

.
Hak berorganisasi bagi mahasiswa, pegawai dan pengajar dalam lingkungan Perguruan Tinggi diakui dan pelaksanaannya dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II
Pasal 6

.
Perguruan Tinggi dapat berbentuk :
1. Universitas
2. Institut
3. Sekolah Tinggi
4. Akademi
5. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II
Pasal 7

.
- (1) Universitas tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dan terbagi atas sekurang-kurangnya 4 golongan fakultas yang meliputi ilmu agama/kerokhanian, ilmu kebudayaan, ilmu sosial, ilmu eksakta dan teknik.
- (2) Golongan fakultas ilmu agama/kerokhanian terdiri atas:
- a. fakultas ilmu agama
- b. fakultas ilmu jiwa.
- (3) Golongan ilmu kebudayaan terdiri atas :
- a. fakultas sastra
- b. fakultas sejarah
- c. fakultas ilmu pendidikan
- d. fakultas filsafah.
- (4) Golongan fakultas ilmu sosial terdiri atas :
- a. fakultas hukum
- b. fakultas ekonomi
- c. fakultas sosial politik
- d. fakultas ketatanegaraan dan ketataniagaan.
- (5) Golongan fakultas ilmu eksakta dan teknik terdiri atas :
- a. fakultas ilmu hayat
- b. fakultas kedokteran
- c. fakultas kedokteran gigi
- d. fakultas farmasi
- e. fakultas kedokteran hewan
- f. fakultas pertanian
- g. fakultas ilmu pasti dan ilmu alam
- h. fakultas teknik
REPUBLIK INDONESIA
- i. fakultas geologi
- j. fakultas oceanografi/oceanologi
- (6) Fakultas-fakultas lain dapat dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dengan ## BAB III TINGKAT DAN SUSUNAN PELAJARAN, UJIAN DAN GELAR.
BAB II
Pasal 9

.
- (1) Tingkat-tingkat pelajaran pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) a. Pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta diberikan Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai mata pelajaran.
- b. Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran, dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut-serta, apabila menyatakan keberatannya.
- (3) Pelaksanaan Ayat (2) sub a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Susunan mata pelajaran, penyelenggaraan studium henerale dan ujian pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Perguruan Tinggi mengusahakan terselenggaranya studi terpimpin.
- (1) Kepada lulusan ujian Perguruan Tinggi diberikan gelar perguruan tinggi menurut tingkat kebulatan pelajarannya.
- (2) Gelar ilmiah doktor diberikan kepada lulusan ujian perguruan tinggi setelah menempuh promosi dengan membuat karya ilmiah yang diterima baik oleh suatu universitas.
- (3) Gelar dokter honoris causa dapat diberikan kepada orang-orang yang dianggap telah mempunyai jasa yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan umat manusia oleh suatu universitas.
- (4) Sebutan, pemakaian, penyeragaman dan perlindungan gelar-gelar yang termaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.
BAB IV - KELENGKAPAN PERGURUAN TINGGI.
Pasal 11

.
- (1) Pengajar pada Perguruan Tinggi terdiri atas pengajar biasa dan pengajar luar biasa.
- (2) Pengajar biasa adalah pegawai tetap pada Perguruan Tinggi, sedang pengajar luar biasa adalah mereka yang tidak mempunyai kedudukan tersebut tadi.
- (3) Pengajar biasa digolongkan dalam kedudukan guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Lektor Muda, sedang pengajar luar biasa berkedudukan sebagai Guru Besar luar biasa atau pengajar luar biasa.
- (4) Pada Universitas dan institut dapat diangkat Guru Besar Penelitian.
- (5) Syarat-syarat untuk menjadi pengajar pada Perguruan Tinggi ialah keahlian, berjiwa Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia, cakap dan berbudi tinggi dan untuk menjadi Guru Besar selain syarat-syarat tersebut harus dipenuhi pula syarat karya ilmiah atau spesialisasi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Pengajar biasa dan luar biasa yang mempunyai kedudukan Guru Besar, berhak atas sebutan jabatan universitar Profesor.
- (7) Pemakaian sebutan profesor diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.
BAB IV - KELENGKAPAN PERGURUAN TINGGI.
Pasal 12

.
- (1) Universitas/Institut dipimpin oleh Presiden Universitas/Institut yang dalam segala segi kedudukannya, baik yang bersifat penyelenggaraan pendidikan maupun tata-usaha, didampingi oleh Senat Universitas/Institut atas dasar musyawarah.
- (2) Sekolah Tinggi dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi yang didampingi oleh Senat Sekolah Tinggi.
BAB IV - KELENGKAPAN PERGURUAN TINGGI.
Pasal 13

.
- (1) Pada Perguruan Tinggi dapat diadakan sebuah Dewan Penyantun.
- (2) Dewan Penyantun mempunyai tugas membantu pimpinan Perguruan Tinggi terutama dalam hal :
- a. menjaga dan memelihara hubungan baik antara masyarakat, instansi-instansi Pemerintah dengan Perguruan Tinggi.
- b. membantu Perguruan Tinggi dalam mengatasi kesulitan-kesulitan.
- (3) a. Dewan Penyantun dapat meminta laporan/keterangan kepada Pimpian Perguruan Tinggi dan memberikan pendapat atau pertimbangannya atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pimpinan Perguruan Tinggi.
- b. Ketua, Wakil Ketua dan para Anggauta Dewan Penyantun setiap waktu dapat mengunjungi upacara-upacara, rapat-rapat Badan Kelengkapan dan pelajaranpelajaran dengan sepengetahuan Pimpinan Perguruan Tinggi.
BAB IV - KELENGKAPAN PERGURUAN TINGGI.
Pasal 14

.
Setiap kali dianggap perlu, Menteri dapat mengadakan pertemuan dengan para Pimpinan Perguruan Tinggi.
BAB IV - KELENGKAPAN PERGURUAN TINGGI.
Pasal 15

.
- (1) Dilingkungan Perguruan Tinggi dapat diadakan Badan Kekeluargaan Perguruan Tinggi yang anggauta-anggautanya terdiri atas wakil-wakil pengajar, pegawai dan mahasiswa yang bertugas membantu melancarkan tugas-tugas Perguruan Tinggi dalam bidang tata-usaha dan kesejahteraan sosial.
- (2) Badan tersebut pada Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB IV - KELENGKAPAN PERGURUAN TINGGI.
Pasal 16

.
- (1) Pada Perguruan Tinggi dapat diadakan lembaga-lembaga penelitian ilmiah.
- (2) Tugas lembaga penelitian ilmiah sebagai yang dimaksud pada Ayat (1) adalah usaha serta kegiatan ilmiah untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan serta kehidupan kemasyarakatan, yang ditujukan untuk kepentingan Negara dan Bangsa.
- (3) Penelitian dilakukan oleh para pengajar, mahasiswa dan tenaga ilmiah lainnya.
- (4) Dana dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan usaha penelitian pada perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - KEMAHASISWAAN
Pasal 17

.
- (1) Pelajar pada Perguruan Tinggi disebut mahasiswa.
- (2) Kedudukan pendengar pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Yang dapat menjadi mahasiswa ialah seseorang yang berijazah Sekolah Menengah tingkat Atas, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa dengan menempuh koloqium doktum diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Syarat-syarat pendaftaran dan penerimaan dan segala sesuatu yang timbul daripada ini diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Kepindahan mahasiswa dari satu Perguruan Tinggi ke-Perguruan Tinggi lain atau kepindahan antar fakultas baik yang sejenis ataupun tidak, diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VI - PERGURUAN TINGGI NEGERI
Pasal 18

.
- (1) Perguruan Tinggi Negeri ialah perguruan tinggi yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Negara.
- (2) Pendirian suatu Perguruan Tinggi Negeri dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.
BAB VI - PERGURUAN TINGGI NEGERI
Pasal 19

.
- (1) Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan bertujuan pula memberi pendidikan dan melakukan penelitian dalam suatu bidang untuk mencukupi keperluan suatu jawatan tertentu.
- (2) Penyelenggaraan tehnis Perguruan Tinggi yang dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan, sedangkan mengenai segi-segi pendidikan umum serta kelengkapan dalam tenaga-tenaga pengajar Perguruan Tinggi tersebut dipimpin dan diawasi oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan penelitian sebagai dimaksud dalam Ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 BAB II, Pasal 2 Ayat (8) Lampiran A BAB I angka 32 dan 33.
BAB VI - PERGURUAN TINGGI NEGERI
Pasal 20

.
- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pengajar Perguruan Tinggi Negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Presiden Universitas/Institut Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Senat, dan memangku jabatan selama masa empat tahun dan jika perlu dapat diangkat kembali.
- (3) Ketua Sekolah Tinggi Negeri dan Akademi Negeri dalam lingkungan suatu Departemen lain dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu pengetahuan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris Senat Universitas/Institut Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat.
- (5) Ketua dan Sekretaris Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat untuk masa jabatan sedikit-dikitnya dua tahun.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan para Anggauta Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
BAB VI - PERGURUAN TINGGI NEGERI
Pasal 21

.
- (1) Hal-hal lain mengenai Presiden Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi/Akademi dan Senat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal lain mengenai penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri yang tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah, diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Hal-hal lain mengenai penyelenggaraan tehnis Perguruan Tinggi yang tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri dapat diatur sendiri oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
BAB VII
Pasal 22

.
Undang-undang ini mengakui hak warganegara penduduk untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta.
BAB VII
Pasal 23

.
Untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi Swasta pendiri berkewajiban selambatlambatnya dalam waktu enam bulan terhitung mulai Perguruan Tinggi tersebut didirikan memenuhi syarat-syarat dibawah ini :
- a. memberitahukan tentang berdirinya Perguruan Tinggi Swasta itu kepada Menteri dengan menyampaikan akte notaris pendirian badan hukum yang menyelenggarakannya, anggaran dasar, harta kekayaan dan/atau sumber pendapatan yang diperuntukkan penyelenggaraan Perguruan Tinggi tersebut,
- 9 - rencana pelajaran dan daftar tenaga pengajar yang memuat riwAyat pendidikan dan pekerjaan masing-masing pengajar serta pelajaran yang diberikannya.
- b. dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Swasta tersebut berdasarkan Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia.
BAB VII
Pasal 24

.
- (1) Untuk memberikan bimbingan kepada dan pengawasan atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta, Pemerintah mengadakan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta (disingkat L.P.T.S.)
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan para Anggauta Lembaga Perguruan Tinggi Swasta diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dan terdiri segolongan atas pejabat Pemerintah dan segolongan atas pejabat dari lingkungan Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Tugas dan tata-tertib kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
BAB VII
Pasal 25

.
Menurut tingkat kedudukannya, Perguruan Tinggi Swasta terbagi atas :
- a. Perguruan Tinggi Terdaftar
- b. Perguruan Tinggi Diakui
- c. Perguruan Tinggi Disamakan.
BAB VII
Pasal 26

.
- (1) Perguruan Tinggi Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat seperti termaksud dalam Pasal 23 tergolong Perguruan Tinggi Terdaftar.
- (2) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Terdaftar diperbolehkan menempuh ujian negeri.
BAB VII
Pasal 27

.
- (1) Atas usul Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, Menteri dapat menunjuk :
- a. Suatu Perguruan Tinggi Terdaftar menjadi Perguruan Tinggi Diakui.
- b. Suatu Perguruan Tinggi Diakui menjadi Perguruan Tinggi Disamakan.
- (2) Syarat-syarat untuk penunjukan seperti termaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perguruan Tinggi Diakui berhak menyelenggarakan ujian sendiri dengan pedoman dan pengawasan Menteri, sedang ijazahnya mempunyai nilai sama dengan ijazah Perguruan Tinggi Negeri.
- (4) Perguruan Tinggi Disamakan berhak menyelenggarakan ujian dan promosi sendiri dengan akibat yang sama dengan ujian dan promosi pada Perguruan Tinggi Negeri.
- (5) Hal penunjukan suatu Perguruan Tinggi Swasta ke-kedudukan semula diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
Pasal 28

.
Atas laporan dan usul Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, Menteri dapat menutup suatu Perguruan tinggi Swasta yang menyalahi Dasar dan haluan Negara atau tidak mempunyai kemampuan materiil/personil/spirituil untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tinggi sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang ini.
BAB VII
Pasal 29

.
- (1) Kepada Perguruan Tinggi Swasta diberikan subsidi dan/atau tunjangan lain.
- (2) Pemberian subsidi dan/atau tunjangan lain termaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
Pasal 30

.
Dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah mendengar pendapat/pertimbangan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, Menteri dapat menggabungkan beberapa Perguruan Tinggi Swasta.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN.
Pasal 31

.
Yang dimaksud dengan "Menteri" dalam Undang-undang ini, ialah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN.
Pasal 32

.
- (1) Peraturan Pemerintah dapat menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran kewajiban termaktub dalam Pasal-Pasal 23 dan 35.
- (2) Menteri dapat menutup Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN.
Pasal 33

.
- (1) Peraturan Pemerintah dapat menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran perintah penutupan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32 Ayat (2).
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan bertanggung-jawab atas pelanggaran yang dimaksud dalam Ayat (1).
BAB VIII - KETENTUAN LAIN.
Pasal 34

.
- (1) Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4), Pasal 11 Ayat (7) dan Pasal 32 Ayat (1) adalah pelanggaran.
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) adalah kejahatan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 35

.
Perguruan Tinggi Swasta yang sudah ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dalam waktu satu tahun terhitung mulai saat tersebut, harus memenuhi/melengkapi syarat-syarat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 23.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 36

.
Semua peraturan dan ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran tinggi yang sudah ada sebelum saat Undang-undang ini mulai berlaku dan kemudian tidak dibatalkan oleh Undang-undang tersebut, terus berlaku selama dan sekedar diperlukan bagi penyelenggaraan dan kelancaran Perguruan Tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian.
BAB X - PENUTUP
Pasal 37

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1961, Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.
- 12 - pada tanggal 4 Desember 1961. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
PENJELASAN
Pasal 1

Didalam sistim pendidikan dan pengajaran Republik Indonesia dikenal tiga tingkat; rendah, menengah dan tinggi. Yang tersebut terakhir ini diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atas dasar kebudayaan bangsa Indonesia dan "dengan cara ilmiah" Yang dimaksud dengan "dengan cara ilmiah" ialah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran tinggi meliputi semua cabang ilmu yang diberikan secara luas dan mendalam.
PENJELASAN
Pasal 2

Pendidikan dan pengajaran tinggi merupakan suatu usaha utama dalam melengkapkan pembentukan pribadi manusia susila yang bertakwa.
Dengan demikian Perguruan Tinggi adalah satu tempat dimana dipusatkan pendidikan manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila sebagai pendukung dan pengembang kebudayaan Indonesia. Selain usaha kearah penyempurnaan pertumbuhan pribadi, tujuan Perguruan Tinggi mendidik tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang bersifat kepemimpinan dan sanggup mengembangkan swadaya bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu lembaga ilmiah, maka Perguruan Tinggi melakukan penelitian dan usaha-usaha ilmiah lain untuk kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dengan pengertian
- 16 - bahwa segala sesuatu ditujukan untuk pengamalan kepada kehidupan manusia dan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Yang dimaksud dengan "Pemerintah" ialah : baik Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, atau Departemen lain dalam lingkungan Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Swatantra.
Berdasarkan kebebasan kerokhanian, pihak swasta dapat menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tinggi. Penyelenggaraan oleh pihak swasta ini dalam kenyataannya sudah berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan. Hal ini tidak mengurangi tugas Pemerintah untuk memberi pimpinan kepada Perguruan Tinggi Swasta serta pengawasan atas penyelenggaraannya.
PENJELASAN
Pasal 4

Undang-undang ini pada azasnya mengakui dan melindungi kebebasan seorang pengajar dan penyelidik ilmiah pada Perguruan Tinggi untuk mengajarkan, mengatakan dan mengadakan penelitian supaya dengan demikian usaha dan kegiatannya mencapai taraf dan perkembangan yang setinggi-tingginya dan sesempurna-sempurnanya.
Tetapi seorang pengajar atau penyelidik ilmiah sebagai manusia biasa dapat khilaf ataupun ingkar, sehingga membahayakan ketertiban masyarakat/Negara, maka perlu diadakan pembatasan atas kebebasan itu sedemikian rupa sehingga dijuruskan kepada satu-tujuan yang telah digariskan Negara dan diberikan dasar Pancasila sebagai dasar Negara. Latar belakang dari pokok pikiran ini adalah pendapat serta pengakuan adanya kebebasan pribadi tetapi dijalankan dan disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan dari pada Negara dan masyarakat umumnya, terutama terhadap mata pelajaran sosial dan kenegaraan.
PENJELASAN
Pasal 5

Hak berorganisasi ini didasarkan pada Pasal 28 Undang- undang Dasar.
PENJELASAN
Pasal 6

Disini ditetapkan bentuk-bentuk yang memberikan ujud kepada pendidikan dan pengajaran tinggi.
PENJELASAN
Pasal 7

;
Dalam Ayat ini diatur penggolongan dari ilmu pengetahuan. Setiap golongan terdiri dari beberapa cabang ilmu pengetahuan yang sejenis. Setiap cabang ilmu pengetahuan diberikan kepada fakultas yang bersangkutan sedang Universitas adalah satu kesatuan fakultas-fakultas.
Lihat penjelasan Ayat (9).
Tidak memerlukan penjelasan.
:
Penyelenggaraan fakultas ketatanegaraan dan ketataniagaan disesuaikan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara II/MPRS/1960, lampiran A, pada bidang Pemerintah.
Tidak memerlukan penjelasan.
dan Ayat (7):
Kedua Ayat ini membuka jalan bagi penampungan perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan keperluan masyarakat Indonesia dimasa datang serta penampungan keadaan berhubung dengan efisiensi dan/atau spesialisasi.
:
Memuat syarat (sesuai dengan Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu Universitas sesudah Undang-undang ini mulai berlaku.
:
Pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan fakultas ilmu agama, berbuat sesuai dengan kehendak golongan agama yang bersangkutan, dengan mengindahkan saluran-saluran yang berlaku bagi fakultas-fakultas umumnya.
PENJELASAN
Pasal 8

Berhubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan sendiri serta keperluan masyarakat akan efisiensi dan sepesialisasi dapat diadakan pula lembaga yang memberi pendidikan dan pengajaran tinggi dan melakukan penelitian dalam ilmu pengetahuan yang sejenis. Lembaga ini disebut Institut. Melihat sifatnya maka Institut itu pada hakekatnya adalah sebuah Universitas.
Sekolah Tinggi adalah sebuah lembaga pengajaran dan pendidikan tinggi yang berdiri sendiri, lepas dari pada hubungan organisatoris dengan sebuah Universitas dan melihat sifatnya Sekolah Tinggi adalah sebuah fakultas.
Akademi diadakan terutama untuk pendidikan praktis mendapat tenaga-tenaga ahli yang diperlukan dalam waktu yang selekas mungkin.
PENJELASAN
Pasal 9

:
Tidak memerlukan penjelasan.
Tidak memerlukan penjelasan.
Tidak memerlukan penjelasan;
Manifesto Politik Republik Indonesia adalah salah satu pokok untuk studium generale.
Studi terpimpin dilaksanakan setingkat demi setingkat (berangsur-angsur) sejalan dengan perbaikan dan kemajuan dalam perlengkapan dan kelengkapan bagi Perguruan Tinggi yang bersangkutan, berupa tenga pengajaran dan alat perlengkapan pelajar, jaminan kesejahteraan mahasiswa dan lain sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 10

.
Tidak memerlukan penjelasan.
Tidak memerlukan penjelasan.
Seperti halnya dengan gelar-gelar universiter lain, maka umumnya pemberian gelar doctor honoris causa diselenggarakan oleh universitas yang bersangkutan. Mengingat Pasal 15 Undang- undang Dasar Presiden RI. berhak juga memberi gelar-gelar doctor honoris causa itu.
Gelar-gelar yang dimaksud disini adalah gelar-gelar yang nasional. Gelar doctor dan doctor honoris causa dapat dikecualikan, karena gelar-gelar tersebut bersifat internasional.
PENJELASAN
Pasal 11

:
:
Tidak memerlukan penjelasan.
Tidak memerlukan penjelasan.
Tidak memerlukan penjelasan.
Tidak memerlukan penjelasan.
Pengajar pada suatu Perguruan Tinggi mempunyai suatu tanggung-jawab yang bertaat, karena ia diserahi pendidikan kader pembangunan nasional. Karena itu seorang pengajar selain keahlian dan kecakapan harus memenuhi syarat "berjiwa Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia dan berbudi tinggi", sedang seorang Guru Besar harus mempunyai syarat karya-ilmiah atau spesialisasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 12

Sesuai dengan azas demokrasi terpimpin maka Presiden Universitas/Institut berkedudukan sebagai tokoh pusat dan pemimpin utama. Pejabat tersebut didampingi oleh Senat, dengan pengertian bahwa kerja-sama antara Presiden dan Senat terutama dalam hal-hal yang penting, berdasarkan musyawarah. Presiden Universitas/Institut dalam menyelenggarakan pimpinan berwenang untuk mengadakan hubungan dengan Perguruan-perguruan Tinggi lain, dengan ketentuan bahwa afiliasi dengan luar negeri harus melalui Pemerintah cq Departemen Luar Negeri.
Begitu pula penyelenggaraan tata-usaha dalam bidang keuangan, Pimpinan Perguruan Tinggi mempunyai otonomi sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S.
Lihat pada penjelasan Ayat (1).
PENJELASAN
Pasal 13

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 14

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 15

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 16

:
:
Lembaga penelitian yang dimaksud disini khusus untuk keperluan Perguruan Tinggi dalam usaha-usaha mencapai tujuannya.
:
Yang dimaksud dengan tenaga ilmiah lainnya, tidak hanya mereka yang menjabat pegawai negeri atau yang bergelar universiter.
PENJELASAN
Pasal 17

:
:
Tidak memerlukan penjelasan.
:
Tidak memerlukan penjelasan:
:
Yang termasuk Sekoah Menengah Tingkat Atas adalah baik yang bersifat umum maupun yang ditujukan kepada suatu kejuruan.
:
Tidak memerlukan penjelasan.
:
Tidak memerlukan penjelasan.
:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 18

.
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 19

:
:
Tidak memerlukan penjelasan.
:
Departemen lain dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan otonom dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang diselenggarakannya dan yang umumnya bersifat kedinasan. Tetapi disamping pendidikan tehnis menurut lapangannya masing-masing, maka untuk membentuk sarjana lengkap dalam menuju tujuan Perguruan Tinggi, maka adalah suatu keharusan mutlak bahwa pada mahasiswa diberikan pula pendidikan ilmiah umum. Maka sebab itu perlu adanya pimpinan dan pengawasan dari departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dalam tata-pelajarannya dan pengangkatannya tenaga-tenagapengajar.
:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 20

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 21

:
:
Dalam hal ini Pimpinan Perguruan Tinggi mempunyai otonomi.
PENJELASAN
Pasal 22

:
Lihat penjelasan pada Pasal 3.
PENJELASAN
Pasal 23

:
Untuk menjaga supaya pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta berlangsung secara teratur dan jangan sampai merugikan masyarakat maka ditetapkan kewajiban memenuhi syarat-syarat tersebut.
PENJELASAN
Pasal 24

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 25

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 26

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 27

:
:
Ayat ini menunjuk kepada kemungkinan suatu Perguruan Tinggi Disamakan menjadi Perguruan Tinggi Diakui, atau suatu Perguruan Tinggi Diakui menjadi Perguruan Tinggi Terdaftar.
PENJELASAN
Pasal 28

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 29

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 30

:
Penggabungan dilakukan terutama untuk memperoleh efisiensi yang lebih besar.
PENJELASAN
Pasal 31

:
Tidak memerlukan penjelasan
PENJELASAN
Pasal 32

:
Tidak memerlukan penjelasan
PENJELASAN
Pasal 33

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 34

:
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 35

.
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 36

.
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 37

.
Tidak memerlukan penjelasan.
TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2361