PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor HI Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA UTARA
Berlaku: 3 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata keija perangkat daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA UTARA.
N/A
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
3. C Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
6. f Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara;
8. 8 Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Kepala adalah Kepala Desa Kabupaten Kolaka Utara;
10. k Jabatan Fungsional adalah sckelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu pada
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
BAB II
Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C Tipe
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah\_
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
- b Pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- C Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran kegiatan
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas
- C. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi serta kehumasan
4. e Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. d Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas
- b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
3. a Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, administrasi kepegawaian, hukum dan organisasi serta kehumasan
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan serta melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, analisis, pelaporan dan evaluasi program /kegiatan dan anggaran
Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial dibidang sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan peran masyarakat dalam penataan, pendayagunaan ruang dan potensi ekonomi kawasan pedesaan, melaksanakan kegiatan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat serta pengembagan SDM di Desa / Kelurahan\_
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi
- b Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan potensi masyarakat;
- Penataan, pengembangan dan pembinaan lembaga masyarakat seperti LPM, PKK dan lain-lain;
- C. Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan dan pengembangan pasar Desa, Lumbung pangan Desa dan Usaha-usaha ekonomi lainya;
- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelatihan masyarakat;
- h. Pembinaan, peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal;
- Pengelolaan sarana dan prasarana dan analisis teknologi tepat guna (TTG);
- 1 Pembinaan dan motivasi tradisi dan budaya masyarakat;
- k. Pendataan kebutuhan pembinaan anak dan remaja
- i Pembinaan dan pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan; dan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas
2. b Seksi Sosial, Budaya dan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan
3. Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan
4. Seksi Motivasi dan Swadaya Gotong Royong
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kelembagaan masyarakat Desa / Kelurahan, melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan data desa dan kelurahan, mengkoordinir, memfasilitasi, memberikan dukungan dalam rangka peningkatan kelembagaan dan ketahanan masyarakat desa. profil profil
- (2) Seksi Sosial, Budaya dan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dibidang sosial budaya masyarakat, peningkatan usaha ekonomi masyarakat serta melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan administrasi usaha ekonomi Desa Kelurahan.
- (3) Seksi Motivasi dan Swadaya Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat, mengkoordinir, memfasilitasi, memberikan dukungan dalam rangka pemberian dan peningkatan motivasi dan kegotong-royongan masyarakat Desa / Kelurahan
Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan Desa
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa /kelurahan, koordinasi, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan, pendataan kekayaan, administrasi pemerintahan desa serta pengembangan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. pada
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
- b. Pemberian petunjuk teknis pengembangan, peningkatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
2. a Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan;
- C. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa /kelurahan;
- e. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- d. Pembinaan dan penataan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan pemerintah kelurahan;
- h. Pelaksanaan koordinasi kepada instansi terkait dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- g. Pelaksanaan percepatan desa kegiatan pembangunan;
- i. Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan pemerintahan Desa;
10. j Penginventarisasian permasalahan dan solusi pemecahannya.
- (1) Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas
2. Seksi Administrasi Pendataan dan Kekayaan Desa / Kelurahan.
8. Seksi Perangkat dan Penyelenggaraan Desa / Kelurahan;
- C. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
5. '2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21

- (1) Seksi Perangkat dan Pengembangan Desa /kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data perangkat desa /kelurahan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan
- (3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi perkembangan Desa.
3. dan Kekayaan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, penyusunan data dasar , pengawasan pelaksanaan administrasi pendataan dan kekayaan Desa / Kelurahan
Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di lapangan.
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu terdiri dari
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. pada
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B sebagaimana dimaksud huruf b, terdiri atas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang /Sub. Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkup Dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 26

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 27

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. pada
BAB V - TATA KERJA
Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 32

- (1) Dalam melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam hal Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas
BAB V - TATA KERJA
Pasal 33

Atas dasar pertimbangan guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku daya
BAB VI - KEPANGKATAN , ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman peraturan perundangan-undangan yang berlaku. pada
2. eselon Illa atau jabatan (3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan
- (2) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama
- (4) Kepala atau jabatan administrator .
- (6) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah pada
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

berlakunya Peraturan ini; maka Peraturan Bupati Kolaka Deagan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Daerah Kabupaten Kolaka Utara. pada
Ditetapkan di Lasusua pada
tanggal 2016
BUPATI KOLAKA UTARA,
RUSDA MAHMUD
Diundangkan di Lasusua tanggal 2016 SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, pada
ISKA N D A R
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ISKANDAR ADNIN SH Nip. 196701012001121007