PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE KOTA BANJARMASIN
Berlaku: 36 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Drainase Kota Banjarmasin; a.
- bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; b
1
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai UndangUndang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
^
'
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
&gt;-^
n
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
- r^)
n
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air Dan Drainase Kota Banjarmasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Drainase Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Dan Drainase Kota Banjarmasin;
8. Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi Dinas adalah Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi Dinas Sumber Daya Air Dan Drainase Kota Banjarmasin;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Sumber Daya Air Dan Drainase Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air Dan Drainase Kota Banjarmasin.
^
r^
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
Dinas;
Sekretariat:
- -Sub Bagian Umum
- -Sub Bagian Kepegawaian;
- -Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program :
- -Seksi Sistem Informasi;
- -Seksi Penyusunan Program;
- -Seksi Monitoring dan Evaluasi.
Bidang Pengelolaan Sungai Besar :
- -Seksi Perencanaan Pengelolaan Sungai Besar;
- -Seksi Pengembangan Sungai Besar;
- -Seksi Pemeliharaan Sungai Besar.
- e. Bidang Pengelolaan Sungai Kecil:
- -Seksi Perencanaan Pengelolaan Sungai Kecil;
- -Seksi Pengembangan Sungai Kecil;
- -Seksi Pemeliharaan Sungai Kecil.
- f. Bidang Pengelolaan Drainase :
- -Seksi Perencanaan Pengelolaan Drainase;
- -Seksi Pengembangan Drainase;
- -Seksi Pemeliharaan Drainase.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis.
n
O
Bagian Kedua
Dinas
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang sungai dan drainase sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi perumusan program pengelolaan sumber daya air dan drainase;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan dan pengelolaan sungai besar;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan dan pengelolaan sungai kecil;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan, pembangunan dan pengelolaan drainase;
- g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
fj f*}
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan kegiatan umum &amp; rumah tangga Dinas;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi dan urusan kepegawaian;
- c. pembina penj'elenggara kegiatan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan dan rumah tangga, menghimpun dan menelaah peraturan perundangundangan serta membuat pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melaksanakan pelayanan administratif dibidang kepegawaian di lingkungan rumah tangga Dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan.
f**)
O
Bagian Keempat
Bidang Bina Program
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Bidang Bina Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis, pengumpulan dan pengolahan data, perumusan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang sumber daya air dan drainase serta melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi program dinas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Bidang Bina Program mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian perencanaan program dinas sumber daya air dan drainase;
- b. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dinas sumber daya air dan drainase;
- c. pelayanan informasi program dan kegiatan dinas sumber daya air dan drainase;
- d. menyelenggarakan rangkuman laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan pelaksanaan kegiatan dinas sumber daya air dan drainase;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas sumber daya air dan drainase;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, mengolah data pelayanan informasi terhadap pelaksanaan dalam bidang sumber daya air dan drainase serta menerapkan norma standar dan pedoman teknis untuk kegiatan pelaksanaan dalam bidang sumber daya air dan drainase.
n
O
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan penyusunan program yang dihimpun dari rencana kerja masing-masing bidang baik jangka pendek, menengah dan panjang serta mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi.
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengumpulkan bahan monitoring dan pelaksanaan evaluasi terhadap program kegiatan dan pelaksanaan kegiatan serta mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan setiap kegiatan.
Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sungai Besar
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11

Bidang Pengelolaan Sungai Besar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengendalian dan kegiatan operasional perencanaan dan pengawasan, pengelolaan dan penataan, pengembangan serta pemeliharaan sungai besar.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 11, Bidang Pengelolaan Sungai Besar mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengendalian dan operasional pengelolaan sungai besar;
- b. perencanaan pengelolaan dan pengawasan sungai besar;
- c. pelaksanaan tugas teknis pengembangan dan penataan sungai besar;
- d. pelaksanaan tugas teknis pemeliharaan dan pemanfaatan fungsi sungai besar;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan Pengelolaan Sungai Besar mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan teknis operasional pengelolaan sungai besar.
n
{*}
- (2) Seksi Pengembangan Sungai Besar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengembangan dan penataan sungai besar.
- (3) Seksi Pemeliharaan Sungai Besar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan dan pemanfaatan fungsi sungai besar.
Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Sungai Kecil
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Pengelolaan Sungai Kecil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengendalian dan kegiatan operasional perencanaan dan pengawasan, pengelolaan dan penataan, pengembangan serta pemeliharaan sungai kecil.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14, Bidang Pengelolaan Sungai Kecil mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengendalian dan operasional pengelolaan sungai kecil;
- b. perencanaan pengelolaan dan pengawasan sungai kecil;
- c. pelaksanaan tugas teknis pengembangan dan penataan sungai kecil;
- d. pelaksanaan tugas teknis pemeliharaan dan pemanfaatan fungsi sungai kecil.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan Pengelolaan Sungai Kecil mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan teknis operasional pengelolaan sungai kecil.
- (2) Seksi Pengembangan Sungai Kecil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengembangan dan penataan sungai kecil.
- (3) Seksi Pemeliharaan Sungai Kecil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan dan pemanfaatan fungsi sungai kecil.
n
O
Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Drainase
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17

Bidang Pengelolaan Drainase mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengendalian dan kegiatan operasional perencanaan dan pengawasan, pengelolaan dan penataan, pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan drainase.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 17, Bidang Pengelolaan Drainase mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengendalian dan operasional pengelolaan drainase;
- b. perencanaan pengelolaan dan pengawasan drainase;
- c. pelaksanaan tugas teknis pembangunan dan pengembangan drainase;
- d. pelaksanaan tugas teknis pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan fungsi drainase;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Seksi Perencanaan Pengelolaan Drainase mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan teknis operasional pengelolaan drainase.
- (2) Seksi Pengembangan Drainase mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pembangunan dan pengembangan drainase.
- (3) Seksi Pemeliharaan Drainase mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan fungsi drainase.
^
^
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- ^
O
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 27

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas, atau apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 28

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 29

Laporan Kepala Bidang pada Dinas dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Umum melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.
r&gt;
n
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Sumber Daya Air dan Drainase Kota Banjarmasin dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin Padatanggal 6 *ili 2012
WALIKOTA BANJARMASIN,^
H. MUHIDIN
Diundangkan di Banjarmasin padatanggal 7 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,