UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 1964
Tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM
Berlaku: 31 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa penggunaan dan perkembangan tenaga atom di lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan soal yang mutlak dalam usaha kemajuan dunia zaman sekarang;
- b. bahwa perlu sekali penggunaan dan perkembangan tenaga atom di segala bidang dan dalam segala bentuk diawasi, diikuti oleh serta mendapat bimbingan dan dorongan dari Pemerintah untuk kepentingan nasional pada umumnya dan pembangunan semesta pada khususnya;
- c. bahwa penguasahaan, penggunaan, pengembangan dan pengawasan dalam lapangan tenaga atom ditujukan kepada keselamatan/kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia;
- d. bahwa bahan-bahan tenaga atom mempunyai arti yang penting sebagai unsur bagi pembangunan dan kemajuan dalam bidang penelitian, pendidikan, kesehatan, biologi, pertanian, industri dan lain-lain bidang guna kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional, dan oleh karena itu harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara;
- e. bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum nasional tentang tenaga atom yang menjamin penggunaan bahan-bahan tenaga atom di segala bidang dan mengawasi keselamatan dan kesehatan para petugas, penduduk di sekitarnya dan seluruh rakyat serta keperluan dan hajat hidupnya;
- f. bahwa hukum nasional tentang tenaga atom harus mewujudkan penjelmaan dari pada Pancasila sebagai azas kerokhanian negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum dalam Mukadimah UndangUndang Dasar, dan harus pula merupakan pelaksanaan daripada Manifesto Politik Republik Indonesia, serta Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang mewajibkan negara memperhatikan dan mengatur azas-azas hukum nasional tentang masalah-masalah yang timbul dalam penggunaan tenaga atom, sesuai dengan haluan negara dan bertujuan memajukan dan mempertinggi kehidupan rakyat menuju ke masyarakat adil dan makmur;
- g. bahwa oleh karena itu perlu diletakkan sendi-sendi dan ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok dalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum tenaga atom tersebut di atas;
Mengingat : 1. Pasal 5 jo pasal 20, 23 dan 33 Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/ MPRS/1960;
3. Undang-undang No. 3 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM.
BAB I
Pasal 1

.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:
- a. Tenaga Atom: ialah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses pembelahan inti, penggabungan inti atau transformasi inti lainnya, dan termasuk pula tenaga dalam bentuk sinar-X;
- b. Bahan Tenaga Atom: ialah bahan-bahan seperti bahan galian uranium, thorium dan sebagainya yang merupakan bahan baku bagi bahan bakar nuklir, serta bahan-bahan radio-aktif lainnya, pula bahan-bahan khusus lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- c. Bahan Bakar Nuklir: ialah bahan yang mengeluarkan tenaga tinggi dalam proses pembelahan dan penggabungan inti;
- d. Unsur-unsur radio-aktif:ialah isotop-isotop yang tidak stabil;
- e. Reaktor Atom: ialah alat yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi berantai yang terkendali;
- f. Instalasi Atom: ialah tempat, bangunan atau kompleks di mana terdapat segala atau sesuatu kegiatan dalam lapangan tenaga atom.
- g. Operator: ialah seorang ahli yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk menjalankan reaktor atom dan alat-alat tenaga atom lainnya;
- h. Pengusaha Instalasi Atom :ialah suatu badan yang mendapat izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan instalasi Atom dan alat-alat tenaga atom lainnya;
BAB I
Pasal 2

.
Presiden membentuk suatu Dewan Tenaga Atom yang anggotanya terdiri sekurang-kurangnya atas 5 orang yang diketuai oleh Presiden dan bertugas memberi pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal politis, teknis, dan kemasyarakatan yang berhubungan dengan perkembangan dan penggunaan tenaga atom atau di Indonesia dan di dunia Internasional.
BAB I
Pasal 3

.
- (1) Presiden membentuk suatu Badan Tenaga Atom Nasional yang melaksanakan, mengatur dan mengawasi penelitian serta penggunaan tenaga atom di Indonesia demi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
- (2) Badan Tenaga Atom Nasional dikepalai oleh seorang Direktur Jenderal, yang diangkat/diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sebuah Badan Perencana yang diketuai oleh Direktur Jenderal dan anggota-anggotanya terdiri atas para ahli yang diangkat/diberhentikan oleh Presiden.
BAB I
Pasal 4

.
Presiden menetapkan peraturan-peraturan tentang tata-tertib dan tata-kerja dari Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional.
BAB II
Pasal 5

.
- (1) Bahan-bahan tenaga atom dan bahan-bahan bakar nuklir mempunyai arti yang penting sebagai unsur bagi pembangunan dan kemajuan dalam bidang penelitian, pendidikan, kesehatan, biologi, pertanian, industri dan lain-lain bidang guna kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional, dan oleh karena itu harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara.
- (2) Bahan-bahan radio-aktif lainnya dikuasai oleh Negara dan penggunaannya diawasi oleh Pemerintah.
BAB II
Pasal 6

.
Badan Tenaga Atom Nasional adalah badan penyelenggara dan pengawas yang tertinggi dalam penggunaan tenaga atom di Indonesia.
BAB II
Pasal 7

.
- (1) Pemerintah atas usul Badan Tenaga Atom Nasional dapat membentuk badan-badan atau organisasi-organisasi negara untuk memajukan dan melancarkan penggunaan tenaga atom dalam segala bidang.
- (2) Tugas, susunan, kekuasaaan dan sebagainya daripada badan-badan atau organisasi-organisasi tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II
Pasal 8

.
Dalam usaha memperbesar penggunaan tenaga atom dalam bidang pendidikan, penelitian dan lain-lain. Badan Tenaga Atom Nasional dapat bekerja sama dengan instansi-instansi, badan-badan atau organisasiorganisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri selama kepentingan nasional tidak dirugikan.
BAB II
Pasal 9

.
Penelitian geologi dan pertambangan daripada bahan-bahan galian yang mengandung unsur-unsur radio aktif serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditujukan kepada penggunaan daripada bahanbahan galian tersebut diusahakan oleh Badan Tenaga Atom Nasional.
BAB II
Pasal 10

.
Pembuatan bahan-bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir diusahakan oleh Badan Tenaga Atom Nasional dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III
Pasal 11

.
- (1) Setiap penerimaan, penguasaan, pengolahan dan penyerahan bahanbahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir oleh perorangan, badan atau organisasi dalam bentuk apapun juga hanya dapat dilakukan dengan izin dari Pemerintah.
- (2) Pembangunan dan penggunaan instalasi atom diawasi oleh Pemerintah.
BAB III
Pasal 12

.
Para ahli dan petugas yang akan menjalankan reaktor atom dan alat-alat tenaga atom, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, memerlukan izin dari Pemerintah.
BAB IV - PENEMUAN DAN PENGHARGAAN.
Pasal 13

.
- (1) Terhadap penemuan baru dalam lapangan tenaga atom diberikan penghargaan oleh Pemerintah yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Penemuan-penemuan baru menjadi Milik Negara.
BAB V - PENGAWASAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN.
Pasal 14

.
Pemerintah mengawasi penggunaan tenaga atom dalam semua bidang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para petugas khususnya dan rakyat umumnya.
BAB V - PENGAWASAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN.
Pasal 15

.
Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan tenaga atom.
BAB V - PENGAWASAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN.
Pasal 16

.
Pengusaha instalasi atom bertanggung-jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam penyelenggaraan reaktor atom atau instalasi atom lainnya. apabila kecelakaan itu disebabkan oleh bencana alam dan lain-lain keadaan yang
Ia dapat dituntut apabila terjadi suatu kecelakaan, kecuali bersifat di luar kesanggupan serta kemampuannya.
BAB V - PENGAWASAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN.
Pasal 17

.
- (1) Bila kecelakaan terjadi karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian operator atau orang lain, maka mereka itu dituntut atas perbuatan atau kelalaian tersebut.
- (2) Pengusaha instalasi atom diberi wewenang penyidikan berhubung dengan terjadinya kecelakaan tersebut.
- (3) Cara melakukan penyidikan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - PENGAWASAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN.
Pasal 18

.
- (1) Apabila terjadi kecelakaan dalam waktu pengiriman, maka pengusaha instalasi atom yang mengirimkan bertanggung-jawab sampai pada saat bahan yang diangkut diserahkan kepada dan diterima oleh penerima, kecuali jika sebelumnya kedua belah pihak telah menentukan syarat-syarat lain.
- (2) Pengangkut tunduk pada peraturan-peraturan pengangkutan dalam bidang nuklir yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
BAB V - PENGAWASAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN.
Pasal 19

.
Pemerintah dapat membentuk suatu Panitia Ahli untuk menyelidiki kecelakaan-kecelakaan pada reaktor atom atau instalasi atom lainnya atau yang terjadi pada waktu pengiriman.
BAB V - PENGAWASAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN.
Pasal 20

.
Pemerintah mengatur penggantian kerugian kepada penderita yang disebabkan oleh kecelakaan reaktor atom atau instalasi atom lainnya atau yang terjadi pada waktu pengiriman.
BAB VI - KEAMANAN NASIONAL.
Pasal 21

.
- (1) Pemerintah bertanggung-jawab atas keamanan semua tenaga ahli serta semua reaksi atom dan instalasi atom lainnya untuk keselamatan dan kepentingan nasional.
- (2) Pemerintah mengadakan penyaringan keterangan-keterangan dalam lapangan tenaga atom untuk kepentingan nasional.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 22

.
Petugas pada instalasi atom, Badan Tenaga Atom Nasional dan organisasiorganisasi lain yang menyelenggarakan penggunaan tenaga atom wajib menyimpan keterangan-keterangan tentang rahasia di bidang pekerjaannya mengenai tenaga atom yang diperolehnya berhubung dengan tugas kewajibannya.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 23

.
Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat atau dipecat dari hak memangku jabatan tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 24

.
Dengan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Undang-undang ini dapat pula diadakan ketentuan-ketentuan tentang pidana penjara, pidana kurungan dan denda tertinggi, begitu pula pidana tambahan, untuk menjamin terlaksananya Undang-undang ini dengan baik.
BAB VIII
Pasal 25

.
Semua pengeluaran untuk Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga-lembaga Negara Tertinggi.
BAB IX
Pasal 26

.
Badan-badan, organisasi-organisasi dan peraturan-peraturan yang ada pada waktu berlakunya Undang-undang ini, bekerja terus/ tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
BAB IX
Pasal 27

.
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Tenaga Atom dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 124
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

.
- a. Untuk menutup kekosongan hukum (rechts vacuum) dalam lapangan radiology maka istilah "tenaga atom" meliputi pula tenaga dalam bentuk sinar-X.
- b. Unsur-unsur radioaktif ialah unsur-unsur tertentu yang inti dari atomnya dengan sendirinya, tanpa pengaruh dari luar, dengan disertai pemancaran sinar-sinar radioaktif menjadi inti dari unsur lain, atau dengan memancarkan foton-foton mencapai tingkat tenaga yang lebih rendah (transisi isomir).
PENJELASAN
Pasal 2

.
Presiden sebagai pemimpin tertinggi dibidang Tenaga Atom dalam Negara Republik Indonesia dalam mengambil keputusan- keputusan tentang masalah-masalah tenaga atom untuk kepentingan negara, dapat mendengar pendapat dari Dewan Tenaga Atom.
PENJELASAN
Pasal 3

.
- (1) Badan Tenaga Atom Nasional melaksanakan program Pemerintah dan berwenang mengusahakan dan menyelenggarakan penggunaan tenaga atom di Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Yang diartikan dengan penelitian geologi dalam pasal ini adalah segala kegiatan yang meliputi mencari dan menilai pengendapan biji radioaktif.
Yang diartikan dengan bahan-bahan galian adalah segala bahan galian, baik yang ekonomis, maupun yang tidak ekonomis.
PENJELASAN
Pasal 10

.
Dalam proses pembuatan bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir termasuk pula pengolahan bahan-bahan galian seperti termasuk pada pasal 9 di atas.
Badan Tenaga Atom Nasional adalah satu-satunya instansi yang berwenang menyelenggarakan hal-hal tersebut di atas.
PENJELASAN
Pasal 5

1. Bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir yang merupakan bahan strategis dimiliki dan dikuasai oleh Negara, sedangkan penggunaannya diawasi oleh Pemerintah.
2. Bahan-bahan radioaktif lainnya yang tidak termasuk dalam golongan sub. 1 di atas tidak perlu dimiliki oleh Negara, akan tetapi penggunaannya harus dikuasai dan diawasi oleh Pemerintah, mengingat bahaya yang dapat ditimbulkannya kepada masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Badan Tenaga Atom Nasional bertugas mengkoordinir dan mengawasi segala usaha dalam bidang tenaga atom di wilayah Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 7

.
- (1 ) Yang dimaksudkan dengan badan-badan atau organisasi-organisasi negara dalam pasal ini, yalah yang bersifat tehnik dan ilmiah.
- (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

dan 12.
Pengawasan atas bahan-bahan tenaga atom, bahan bakar nuklir, instalasi atom, operator dan lain-lain diselenggarakan dengan sistim registrasi, lisensi, inspeksi dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 13

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

.
"Keselamatan" dalam hal ini mempunyai arti yang seluas- luasnya. Untuk menjaga agar supaya segala sesuatu dalam penyelenggaraan penggunaan tenaga atom dilaksanakan dengan baik dan aman, maka perlu diberikan pedoman dan ditentukan syarat-syarat aturanaturan, petunjuk-petunjuk dan lain-lain dalam bidang tenaga atom.
PENJELASAN
Pasal 15

.
Dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan tenaga atom, termasuk pula pemeliharaan keselamatan dan kesehatan para petugas khususnya dan para pegawai pada umumnya. Untuk itu dijamin kesejahteraan adalah yang mutlak
PENJELASAN
Pasal 16

dan 17.
Lain dari pada biasa, dalam bidang tenaga atom perlu ditentukan suatu pihak tertentu yang mampu dan sanggup memberikan pertolongan dengan segera kepada para korban kecelakaan. Tanpa melihat adanya kesalahan padanya atau tidak, pihak tertentu itu wajib memberikan pertolongan dengan segera. Dalam hal ini ditentukan pihak pengusaha instalasi atom yang bertanggung jawab dan kewajiban tersebut dibebankan padanya. Selain dari pada itu tanggung jawab tersebut dimaksudkan pula untuk mewajibkan pihak pengusaha setiap saat harus waspada. Untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab dari kecelakaan tersebut, maka pengusaha instalasi atom berwenang mengadakan penyelidikan teknis.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

.
Dalam menunaikan tanggung jawab terhadap keamanan para tenaga ahli untuk keselamatan dan kepentingan Nasional, Pemerintah memperhatikan secara khusus kesejahteraan para tenaga ahli tersebut, dengan maksud agar mereka tidak terombang-ambingkan oleh usahausaha yang hendak merugikan negara.
PENJELASAN
Pasal 22

.
Pasal ini menetapkan kewajiban petugas untuk menyimpan rahasia.
PENJELASAN
Pasal 23

.
Pasal ini mengancam dengan pidana perbuatan dengan sengaja membuka rahasia. Karena hal yang harus dilindungi merupakan kepentingan negara, masyarakat dan Revolusi yang sangat penting, maka perlu diadakan ancaman hukuman yang berat terhadap perbuatan yang dilarang itu.
PENJELASAN
Pasal 24

.
Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Undang-undang ini dapat pula memuat ancaman pidana untuk menjamin pelaksanaannya. Dengan demikian tidak perlu diadakan undangundang lagi untuk menetapkan ancaman pidana, bila diperlukan.
PENJELASAN
Pasal 18

.
1. Saat penyerahan yang sah adalah saat ditandatanganinya surat Tanda Terima oleh pihak penerima.
2. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

.
Cukup jelas.
Mengetahui :
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2722