Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 1950
Tentang PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Berlaku: 31 Mei 1950
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan akan alat-alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia Serikat perlu dikeluarkan uang kertas yang baru;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, pengeluaran uang kertas itu perlu segera diselenggarakan;
Mengingat
- Pasal-pasal 117, 139, 164, 172 dan 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
Mendengar
- Senat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
N/A
Pasal 1

.
Menteri Keuangan diberi kuasa, menurut adanya kebutuhan, untuk mengeluarkan uang kertas atas nama pembawa, yang memberi hak piutang terhadap Republik Indonesia Serikat kepada pembawanya sampai jumlah yang tertulis di atasnya dalam rupiah Republik Indonesia Serikat.
N/A
Pasal 2

.
Uang-uang kertas termaktub dalam Pasal 1 dikeluarkan dalam pecahan (coupure) dari lima rupiah dan sepuluh rupiah sampai jumlah semua setinggi- tingginya f. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
N/A
Pasal 3

.
Uang-uang kertas itu merupakan alat-alat pembayaran yang sah sampai setiap jumlah.
N/A
Pasal 4

.
Peraturan-peraturan lanjut tentang pengeluaran uang-uang kertas yang dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang diserahi pula pelaksanaan Undang-undang ini.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 1950.
MENTERI KEUANGAN
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
Diumumkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
SOEKARNO.
1. Sesudah uang kertas yang berharga lima rupiah dan lebih tinggi (baik uang kertas Pemerintah maupun uang kertas De Javasche Bank) ditarik dari peredaran menurut putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No. P.U.1 tanggal 19 Maret 1950, maka pada waktu sekarang di Indonesia beredar alat-alat pembayaran yang sah tersebut di bawah ini :
- a. Mata uang, menurut "Indische Muntwet" Staatsblad 1912 No. 610) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian.
- b. Uang kertas bank, menurut De Javasche Bankwet (Staatsblad 1922 No. 180) jo. Staatsblad 1922 No. 181.
- c. Uang kertas Pemerintah dari dua setengah rupiah dan dari satu rupiah menurut Ordonansi yang dimuat
5. dalam Staatsblad 1941 No. 118.
- d. Uang kertas Pemerintah dari setengah rupiah, satu rupiah dan dua setengah rupiah, menurut Koninklij Besluit yang dimuat dalam Staatsblad 1945 No. 62, sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian.
- e. Uang kertas Pemerintah dari dua puluh lima sen dan sepuluh sen menurut Ordonansi yang dimuat dalam Staadsblad 1947 No. 205 sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian.
2. Tak perlu diterangkan lagi, bahwa alat-alat pembayaran termaksud sub a, c, d dan e hanya mempunyai arti yang tertentu dan terbatas dalam lapangan pembayaran dan bahwa arti yang terbesar dalam lapangan itu, bab itu Pemerintah di dalam rencananya untuk uang-uang kertas tersebut telah memberikan tempat yang penting dan mudah dilihat, kecuali untuk perkataan "Republik Indonesia Serikat" di atas, bagi gambar Presidennya yang pertama.
5. Jumlah tertinggi dari pengeluaran tersebut ditetapkan dengan bermupakatan dengan Direksi Javasche Bank, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sub 2, sedangkan Direksi Bank (lihat suratnya rahasia 21 Pebruari 1950) telah menyatakan setuju dengan pengeluaran uang-uang kertas Pemerintah yang dimaksud dan bahwa ia terhadap pengeluaran itu tidak akan mengajukan keberatan berdasarkan pasal 26 ayat 2 Javasche Bankwet 1922.
6. Menteri Keuangan akan mengeluarkan surat-putusan guna melaksanakan Undang-undang darurat No. tahun 1950 ini, yang di dalamnya antara lain dimuat uraian ujud uang-uang kertas Pemerintah yang akan dikeluarkan.