UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957
Tentang PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA.
Berlaku: 10 Agustus 1957
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa dianggap perlu memperbaharui peraturan penagihan pajak dengan surat-paksa yang ditetapkan dengan "Koninklyk Besluit" tertanggal 3 Juli 1879 ("Staatsblad" 1879 Nomor 267) serta menggantinya dengan Undang-undang; bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak maka perlu segera ditetapkan Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa;
Mengingat
:
Pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-24 pada tanggal 31 Juli 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
2. 1o. penanggung pajak, ialah seorang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak;
- 2o. pelaksana, ialah pejabat yang telah mengeluarkan surat-paksa;
- 3o. juru-sita, ialah pegawai Jawatan Pajak yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Menteri keuangan untuk melaksanakan suratpaksa;
- 4o. Pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat dimana dilakukan pelaksanaan surat-paksa.
- (2) Untuk menjalankan Undang-undang ini dalam istilah Gubernur termasuk Gubernur Propinsi, Walikota Jakarta Raya dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Pajak yang diadakan oleh Negara, termasuk opsen, kenaikan, denda yang tidak bersifat pidana, bunga uang dan biaya yang "bersangkutan dengan itu, dapat ditagih dengan surat-paksa yang memberi pula hak pelaksanaan langsung. Ini adalah hak pelaksanaan terhadap barang bergerak dan barang tetap kepunyaan penanggung pajak tanpa putusan hakim, dan untuk memaksa penanggung pajak untuk membayar dengan penyenderaan tanpa putusan hakim.
- (2) Ketentuan ayat (1) berlaku juga terhadap opsen yang diadakan atas pajak negara oleh suatu daerah bagian Negara.
- (3) Yang dimaksud dengan biaya termasuk pula biaya penagihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Surat-paksa berkepala kata-kata "Atas Nama Keadilan!" serta memuat nama penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah membayar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Yang berwenang untuk mengeluarkan surat-paksa ialah pejabat yang ditunjuk sebagai demikian oleh Menteri Keuangan untuk pajak yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

.
Surat-paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut BAB II SITA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9

- (1) Jika, setelah lewat waktu yang dimaksud pada pasal 8 hutang pajak tidak dilunasi, maka pelaksana mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang bergerak, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang demikian itu, sejumlah barang tetap kepunyaan penanggung pajak yang mungkin cukup akan pengganti jumlah hutang pajak menurut surat-paksa serta pula biaya pelaksanaannya.
- (2) Penyitaan dilakukan oleh juru sita, dibantu oleh dua orang saksi, penduduk Indonesia yang telah mencapai usia duapuluh satu tahun dan oleh juru-sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.
- (3) Juru sita membuat berita acara tentang apa yang telah dilakukan dan memberitahukan maksud tindakannya kepada yang disita, jika ia hadlir. Saksi-saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita-acara tersebut, ikut serta menanda-tangani berita acara itu serta salinan-salinannya.
- (4) Penyitaan barang bergerak kepunyaan penanggung pajak, termasuk uang tunai dan surat-surat berharga, meliputi juga barang bergerak yang berwujud yang berada di tangan orang lain, dan tidak meliputi ternak dan alat-alat yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan perusahaan penanggung pajak sendiri.
- (5) Juru-sita menyerahkan barang bergerak tersebut atau sebagian dari itu kepada yang disita untuk dititipkan kepadanya, atau menurut keadaan memindahkan barang tersebut atau sebagian dari itu ke tempat titipan yang baik.
Dalam hal pertama diberitahukannya kepada polisi yang harus menjaga supaya jangan ada barang yang diambil orang. Bangunbangunan tidak boleh dipindahkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10

- (1) Pada penyitaan barang tetap berita-acara diumumkan dengan ## Pasal 11
- (1) Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan suatu kantor lelang, atau, tergantung dari keadaan, dilakukan oleh juru sita atau oleh seorang lain yang cakap, dan boleh dipercaya - yang untuk itu ditunjuk oleh pelaksana - yang bertempat tinggal di tempat dimana harus dilakukan penjualan tersebut, atau di sekitarnya.
- (2) Tetapi jika penjualan seperti termaksud dalam ayat (1) harus dilakukan untuk melaksanakan surat-paksa untuk membayar suatu jumlah uang yang tidak melebihi seribu rupiah, atau jika sekiranya barang yang disita tidak akan menghasilkan lebih dari seribu rupiah, maka penjualan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan perantaraan kantor lelang.
- (3) Orang yang diserahi penjualan melaporkan dengan tertulis tentang hal penjualan tersebut kepada pelaksana.
- (4) Penanggung pajak berhak untuk menetapkan urutan menurut mana barang yang disita akan dijual.
- (5) Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah yang penagihannya sedang dilaksanakan ditambah dengan biaya pelaksanaannya, maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada penanggung pajak.
- (6) Penjualan barang bergerak dilakukan setelah diumumkan pada waktunya menurut kebiasaan setempat; penjualan tersebut tidak boleh dilakukan sebelum hari ke-8 sesudah barang tersebut disita.
- (7) Jika serentak dengan barang bergerak disita barang tetap, dan barang bergerak itu tidak akan lekas rusak, maka penjualannya akan dilakukan serentak, dengan ## Pasal 12
- (1) Atas barang yang disita terlebih dahulu untuk orang lain yang berpihutang, tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika juru sita mendapatkan barang demikian, ia dapat memberi salinan suratpaksa sebelum tanggal penjualan barang tersebut kepada hakim Pengadilan Negeri yang selanjutnya menentukan, bahwa penyitaan yang telah dilakukan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut surat-paksa.
- (2) Apabila, setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita, diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang dijatuhkan terhadap penanggung pajak, maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut putusan hakim itu, dan hakim Pengadilan Negeri jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan- putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.
- (3) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) hakim Pengadilan Negeri menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung pajak, pelaksana dan orang yang berpihutang.
- (4) Pelaksana dan orang yang berpihutang yang telah menghadap atas panggilan termaksud dalam ayat (3) dapat minta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagian tersebut; untuk bandingan ini berlaku pasal-pasal 188 sampai dengan 194 "Herziene Indonesisch Reglement".
- (5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan mutlak, maka hakim Pengadilan Negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru-lelang atau orang yang bertugaskan penjualan untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13

- (1) Sanggahan penanggung pajak terhadap pelaksanaan, baik dalam hal penyitaan barang bergerak maupun penyitaan barang tetap, harus diajukan olehnya, baik secara tertulis maupun dengan lisan, kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan menyuruh mencatatnya jika sangggahan tersebut dilakukan dengan lisan.
- (2) Perkara tersebut kemudian diajukan dalam sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang terdekat untuk diputus setelah diadakan pemeriksaan atau dilakukan panggilan selayaknya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bantahan atau sanggahan tersebut tidak dapat menahan atau menunda lanjutan pelaksanaan, melainkan jika hakim tersebut memutuskan demikian. Putusan ini dituliskan pada surat sanggahan atau pada catatan yang dibuat dari bantahan secara lisan tersebut.
- (4) Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenarannya ketetapan pajak, sekadar mengenai ketetapan pajak itu diperkenankan bandingan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut peraturan pajak yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 berlaku juga dalam hal seorang fihak ketiga menyanggah pelaksanaan berdasarkan pengakuan hak miliknya atas barang yang disita itu.
- (2) Terhadap putusan yang dijatuhkan menurut pasal ini dan pasal 13 berlaku peraturan umum mengenai bandingan.
BAB III - PENYANDERAAN
Pasal 15

- (1) Apabila tidak ada atau tidak cukup barang untuk menanggung tuntutan jumlah uang yang terhutang menurut surat-paksa serta biaya tambahan, pelaksana dapat mengeluarkan perintah tertulis untuk menyanderakan penanggung pajak, tetapi hanya setelah didapat idzin tertulis dari Gubernur dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal penanggung-pajak.
- (2) Dalam perintah tersebut disebutkan izin yang diperoleh serta lama waktu penanggung pajak akan disanderakan ## Pasal 16
Penyanderaan dapat diperintahkan untuk waktu selama-lamanya enam bulan, jika uang yang terhutang menurut, surat-paksa berjumlah lima ribu rupiah atau kurang; selama-lamanya satu tahun, jika uang tersebut berjumlah lebih daripada lima ribu rupiah.
BAB III - PENYANDERAAN
Pasal 17

- (1) Perintah untuk menyanderakan diberitahukan oleh juru-sita kepada penanggung pajak sesuai dengan apa yang ditentukan pada pasal 6 dan 7.
- (2) Lanjutan pelaksanaan perintah itu tidak dilakukan sebelum lampau duapuluh empat jam setelah perintah diberitahukan. Gubernur, dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal atau tempat kediaman sesungguhnya dari penanggung pajak berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan segera dengan putusan yang beralasan, jika ia memandang perlu untuk kepentingan umum.
- (3) Penanggung pajak tidak boleh disanderakan:
4. 1o. di tempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
5. 2o. di tempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;
6. 3o. di bursa selama waktu bursa.
BAB III - PENYANDERAAN
Pasal 18

- (1) Penyanderaan dilaksanakan oleh juru-sita, dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia yang telah mencapai usia duapuluh satu tahun dan oleh-juru-sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.
- (2) Penanggung pajak segera akan dimasukkan oleh juru-sita ke dalam penjara yang telah ditentukan untuk penyanderaan di tempat penahanan itu, dan jika di tempat itu tidak terdapat penjara yang sedemikian, ke dalam penjara yang sedemikian di suatu tempat yang berdekatan.
- (3) Jika terjadi perlawanan, maka juru-sita dapat minta pertolongan polisi setempat.
- (4) Juru-sita membuat berita-acara dari apa yang telah dilakukannya. Saksi-saksi, yang namanya, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebut dalam berita-acara itu, ikut menanda-tangani berita-acara tersebut serta salinan- salinannya.
- (5) Salinan berita-acara dan perintah untuk menyanderakan - diberikan kepada kepala penjara.
BAB III - PENYANDERAAN
Pasal 19

Biaya keperluan hidup penanggung pajak dalam penjara ditanggung oleh pelaksana.
BAB III - PENYANDERAAN
Pasal 20

- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan sanggahan terhadap penyanderaan karena dianggapnya tidak sah. Sanggahan ini diberitahukannya secara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri dengan perantaraan kepala penjara.
- (2) Jika penanggung pajak tidak dapat menulis, ia akan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan.mencatatkan atau menyuruh mencatatkan hal ini.
- (3) Perkara tersebut diajukan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam sidang pada hari sidang yang terdekat dan kemudian memberi putusan menurut kebijaksanaan, jika perlu setelah mendengar penanggung pajak dan pelaksana.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) dan (4) beserta pasal 14 ayat (2) berlaku pula dalam hal ini.
BAB III - PENYANDERAAN
Pasal 21

.
- (1) Penanggung pajak yang disanderakan dengan sah, dilepaskan dengan mutlak:
2. 1o. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perintah, penyanderaan itu telah lampau;
3. 2o. atas perintah Gubernur, jika pejabat tersebut, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, mendapatkan alasan untuk mencabut izin penyanderaan itu;
4. 3o. dengan persetujuan pelaksana;
5. 4o. karena dibayarnya jumlah hutang menurut surat-paksa serta biaya pelaksanaan, termasuk yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Dalam hal-hal dimaksud pada 2o, 3o dan 4o pelaksana memberitahukan dengan segera kepada kepala penjara alasan melepaskan.
BAB III - PENYANDERAAN
Pasal 22

- (1) Penanggung pajak yang dibatalkan penyanderaannya setelah dilakukan sanggahan, hanya dapat disanderakan lagi untuk hutang pajak itu juga, setelah lampau sedikit-dikitnya delapan hari sesudah ia dilepaskan.
- (2) Waktu penyanderaan yang telah dijalankan akan dikurangkan dari waktu yang diizinkan untuk penyanderaan itu.
- (3) Penanggung pajak yang melarikan diri dari penyanderaan dapat segera disanderakan lagi atas perintah yang dahulu telah dikeluarkan terhadapnya, dengan tidak mengurangi penggantian kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian itu.
BAB III - PENYANDERAAN
Pasal 23

Walaupun telah dilakukan penyanderaan, harta-benda penanggung pajak tetap jadi tanggungan jumlah hutang menurut surat-paksa serta biaya pelaksanaannya.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pelaksanaan surat-paksa di luar cara yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan putusan hakim dalam perkara sipil.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

- (1) Peraturan-peraturan tersebut di bawah ini ditarik kembali, yakni:
- a. "Koninklyk Besluit" 3 Juli 1879 ("Staatsblad" 1879 Nomor 267) dengan perubahannya;
- b. pasal-pasal 119a dan 119b Aturan Bea Meterai 1921;
- c. pasal-pasal 20a dan 20b Ordonansi Bea Balik Nama;
- d. pasal-pasal 67 dan 67a Ordonansi Bea-Warisan 1901;
- e. pasal 13 ayat (2) Ordonansi Cukai Gula;
- f. pasal 17 ayat (2) Ordonansi Cukai Tembakau.
- (2) Pasal 9a Undang-undang Pajak Radio (Undang-undang Nomor 12 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1948) dan pasal 9a Undang-undang Pajak Pembangunan I (Undangundang Nomor 14 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1948) di- baca sebagai berikut:
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

a"
- "Pasal 119c Aturan Bea Meterai 1921 berlaku untuk Undang-undang ini".
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Undang-undang ini dapat dinamakan "Undang-undang penagihan pajak negara dengan surat-paksa" dan mulai berlaku pada saat diundangkannya.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM
LEMBARAN NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
SUKARNO
MENTERI KEUANGAN, ttd SUTIKNO SLAMET
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA.
Bagian Umum.
1. Maksud utama dari rancangan Undang-undang ini ialah untuk sebanyak mungkin menghapuskan perantaraan hakim pada pelaksanaan surat-paksa. Hal ini tidak dalam segala keadaan mungkin, ja'ni tidak mungkin jika ada concursus antara fiscus dan kreditur lain dari wajib pajak.
Dalam hal ini bantuan Pengadilan Negeri masih diperlukan ## BAB I.
Ketentuan Umum.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

.
Keterangan luas tentang isitilah "penanggung pajak" adalah perlu; pada pajak tidak berkohirlah peraturan yang bersangkutan kerapkali menunjuk pelabagai orang yang bertanggung jawab terhadap fiscus atas lunasnya sesuatu hutang pajak. (lihat misalnya pasal 32, 44, 44e, 47, 51, 60, 67, 73, 77, 92, 107, 115, jo 118 Aturan Bea Meterai), sedangkan pada pajak berkohir seringkali terjadi, misalnya jika mengenai kewajiban membayar pajak seorang yang berdiam di luar negeri ("uitwonende"), maka disamping debitur pajak sesungguhnya yang menerima ketetapan pajak, seorang wakil atau yang diberi kuasa diharuskan bertanggung jawab. (lihat misalnya pasal 6 Ordonansi Pajak Pendapatan, pasal 24 Ordonansi pajak Upah, pasal 40 Ordonansi Pajak Kekayaan, pasal 12 Ordonansi Pajak Perseroan).
Maka pada surat-paksa fiscus harus memilih nama antara pelbagai orang yang oleh Undang-undang pajak yang bersangkutan ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab; pemilihan ini menentukan batas-batas berlakunya surat-surat tersebut. Andai kata pelaksanaan surat-paksa di bawah nama A tidak menghasilkan uang cukup untuk melunaskan hutang pajak seluruhnya maka masih dapat dikeluarkan surat-surat baru di bawah nama B (ya'ni salah satu orang yang ikut bertanggung-jawab) untuk menagih sisanya.
Dari pengertian "orang yang (ikut) bertanggung-jawab" harus dibedakan gambaran, di mana barang-barang tertentu atau seluruhnya kepunyaan orang lain daripada yang menerima ketetapan pajak boleh dipergunankan oleh fiscus sebagai tanggungan untuk mengganti hutang pajak.
Harap lihat pasal 19 Ordonanasi Pajak Pendapatan, pasal 47 dan 48 Ordonansi Pajak Kekajaan, pasal 39 Ordonansi Pajak Rumah Tangga dan pasal 42 Ordonansi Verponding 1928.
Yang dimaksud dalam pasal-pasal ini dengan orang "lain" ya'ni wanita yang kawin, majikan, pemilik barang bergerak yang berada dalam rumah orang yang menerima surat ketetapan pajak, pengganti pemegang hak milik, erfpah dan sebagainya dari barang tetap; mereka tidak termasuk pengertian "penanggung pajak", sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat 1 sub 1 rancangan Undangundang ini.
Maka tidaklah dapat - dan tidak perlu pula-dikeluarkan surat-paksa x) atas nama mereka, akan tetapi barang mereka dapat disita begitu saja atas kekuatan suratpaksa atas nama mereka yang dikenakan pajak.
Harap lihat penjelasan atas pasal 5.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

.
Cukup Jelas.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

.
Cukup Jelas.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

.
Peraturan tentang hak untuk mengeluarkan surat-paksa yang sekarang berlaku dimuat dalam Peraturan Pemerintah tahun 1954 No. 33 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 94).
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

"BAB II
Sita.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

.
Diambil dari pasal 197 "Herziene Indonesisch Reglement".
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

.
Lihat pasal-pasal 198 dan 199 "Herziene Indonesisch Reglement".
Ad ayat 2.
"Pegawai Pamong Praja yang berkuasa di tempat tersebut" sebagai ganti "dorpshoofd".
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

.
Lihat pasal 200 "Herziene Indonesisch Reglement".
Ad ayat 2.
"Seribu rupiah sebagai ganti "drie honderd gulden".
Ad ayat 9.
"tiga ribu rupian" sebagai ganti "duizend gulden".
Ad ayat 11.
Hal meninggalkan barang tetap yang telah dijual untuk kepentingan fiscus adalah satu hal yang tidak diurus oleh fiscus. Maka di sini seharusnyalah instansi kehakiman memberi perintah,
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

.
Ad ayat 1.
Lihat pasal 463 Peraturan Acara Pidana.
Ad ayat 2.
dan seterusnya lihat pasal-pasal 202, 204 dan 205 "Herziene Indosisch Reglement".
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

.
Lihat pasal 207 "Herziene Indosisch Reglement" dan pasal 227 ayat 2 "Rechtsreglement Buitengewesten".
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

.
Lihat pasal 208 "Herziene Indonesisch Reglement".
BAB III
Pasal 15

.
Lihat pasal 209 "Heraiene Indonesisch Reglement".
Gubernur dalam hal ini menjadi pengganti hakim Pengadilan Negeri turut campurnya pembesar tersebut berarti satu tanggungan, bahwa penyanderaan tidak akan bersifat sewenang-wenang dan tidak akan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintahan umum.
Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa penyanderaan hanya pada tempatnya, jika terdapat satu dugaan yang masuk akal, bahwa penanggung pajak menyembunyikan uang dan barang untuk fiscus. Selain dari pada itu maka keadaan-keadaan seperti sakit, cacat, usia penanggung pajak yang tinggi dan sebagainya, merupakan alasan cukup menolak pemberian izin penyanderaan kepada pelaksana.
Jika kemudian terjadi atau diketahui adanya hal-hal yang menyebabkan kurang diharapkannya tetap berlakunya penyanderaan, maka Gubernur selalu dapat mencabut idzin yang telah diberikan, lihat pasal 21, 2o.
BAB III
Pasal 16

.
Oleh karena waktu-waktu menurut peraturan dalam pasal 210 "Herziene Indosisch Reglement" tidak seimbang dengan jumlah-jumlah uang yang terhutang, maka dalam rancanagan Undang-undang ini waktu-waktu penyanderaan yang mungkin terjadi, sangat dipersingkat. Selain daripada itu diadakan waktu terpanjang; maka pelaksana dapat mempersingkat waktu yang disebutkan dalam perintah untuk menyandera. Maksimum mutlak satu tahun diambil dari pasal 586 Peraturan Acara Perdata.
BAB III
Pasal 17

.
Lihat pasal 212 "Herziene Indosisch Reglement" dan pasal-pasal 594 dan 595 Peraturan Acara Perdata.
BAB III
Pasal 18

.
Lihat pasal 214 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal-pasal 598 dan 600 Peraturan Acara Perdata.
BAB III
Pasal 19

.
Tidak dipandang perlu untuk membayar uang muka biaya-biaya menurut peraturan dalam pasal 216 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal 587 Peraturan Acara Perdata.
Penunaian dapat dilakukan dengan cara yang biasa diadakan antara dua instansi Pemerintah.
BAB III
Pasal 20

.
Lihat pasal 218 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal-pasal 599, 605 dan 606 Peraturan Acara Perdata.
BAB III
Pasal 24

.
Cukup jelas.
BAB III
Pasal 25

.
Oleh karena rancangan Undang-undang ini, lain dari pada peraturan dalam "Staatsblad" 1879 No. 267, tidak terbatas pada pajak berkohir, maka seharusnyalah peraturan-peraturan tentang penagihan dengan surat paksa yang didapat dalam beberapa peraturan pajak yang tidak mengenal ketetapan pajak dan kohir, dihapuskan.
Terhadap ketentuan-ketentuan tentang sanggahan pada peraturan-peraturan tersebut berlaku demikian Pula.
BAB III
Pasal 21

.
Lihat pasal 217 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal 591 Peraturan Acara Perdata. Hal-hal dalam pasal 591 Peraturan Acara Perdata, 4o dan 5o dapat diajukan pada Gubernur, sehingga tak perlu kiranya untuk memuatnya disini. Lihat Pula penjelasan pada pasal 15. Untuk anak kalimat terakhir lihat pasal 223 "Herziene Indonesisch Reglement".
BAB III
Pasal 22

.
Lihat pasal-pasal 219 dan 220 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal 592 Peraturan Acara Perdata.
BAB IV
Pasal 26

.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1402