PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 2014
Tentang PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Berlaku: 13 Februari 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan dan kemandirian perlu melakukan penguatan peran koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, a.
- bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu adanya upaya pemberdayaan dan pengembangan dari pemerintah daerah, b.
- bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, c
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, d.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah 1
Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423):
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana. telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 2
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724): 3
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), 4
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), N 5
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355), 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 8.
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404):
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto. 2
- Kepala daerah adalah Walikota Sawahlunto. 3
- Dinas terkait adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya meliputi bidang koperasi dan UMKM. 4
- Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi. 5.
- Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 6
- Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 7
- Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 8.
- Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 9
10. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha
Menengah, dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan days saing usaha mikro, kecil dan menengah.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas asar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
17. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
7. 18.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:
- a. kekeluargaan:
- b. demokrasi ekonomi:
- c. kebersamaan:
- d. efisiensi berkeadilan:
- e. berkelanjutan:
- f. berwawasan lingkungan:
- g. kemandirian,
- h. keseimbangan kemajuan, dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Tujuan pemberdayaan koperasi dan UMKM antara lain:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan UMKM:
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM,
3. Cc. meningkatkan akses permodalan,
- d. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia,
- e. meningkatkan semangat kewirausahaan,
- f. meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha, dan
- g. meningkatkan peran koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri.
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 5

- (1) Pemberdayaan koperasi dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. pemerintah daerah,
- b. masyarakat,
- c. dunia usaha: dan
- d. Dekopinda.
Bagian Kedua
Pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan koperasi oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas terkait.
- (2) Pemberdayaan koperasi oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui:
- a. perumusan kebijakan yang mendukung pengembangan koperasi,
- b. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi,
- C. pemberian bimbingan dan kemudahan dalam rangka pengembangan koperasi, dan
- d. perlindungan kepada koperasi.
- (3) Pemberdayaan koperasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis untuk pengembangan kelembagaan koperasi,
- b. memberikan pendidikan, pelatihan dan bimbingan pada organisasi koperasi,
- c. memberikan bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota, |
- d. melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pertumbuhan koperasi,
- e. memperkukuh permodalan dan pembiayaan koperasi,
- f. bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain,
- g. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi,
- h. bantuan fasilitasi untuk memperoleh badan hukum,
- i. memberikan pendampingan dalam setiap pelaksanaan rapat anggota tahunan:
- j. fasilitasi pemasaran produk dari hasil usaha koperasi,
18. k.insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- l. memberikan prioritas terhadap kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi.
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 7

Pemberdayaan koperasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 8

Memperkukuh permodalan dan pembiayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Koperasi : dan
- b. memfasilitasi koperasi untuk memperoleh modal kepada bank dan lembaga keuangan lainnya.
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 9

Bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dilakukan dalam bentuk kemitraan.
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 10

Bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g dilakukan dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi.
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 11

Bantuan fasilitasi untuk memperoleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h dilakukan dalam bentuk:
- a. melakukan seleksi administrasi pendirian koperasi,
- b. memberikan rekomendasi kepada notaris untuk membuat akta pendirian koperasi, dan
- c. mengeluarkan Surat Keputusan Badan Hukum koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 12

Memberikan pendampingan dalam setiap pelaksanaan rapat anggota tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i dilakukan dalam bentuk:
- a. memberikan pengarahan: dan
- b. menjadi penengah apabila terjadi perbedaan pendapat dalam Rapat anggota.
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 13

Fasilitasi pemasaran produk dari hasil usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j dilakukan melalui kegiatan:
- a. promosi produk melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri: dan
- b. kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk kontak dagang.
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 14

Memberikan prioritas terhadap kegiatan ekonomi yang dapat diusahakan oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf 1 dilakukan dengan tujuan:
- a. memfasilitasi dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan tentang usaha yang dijalankan oleh koperasi: dan
- b. dapat memberikan modal untuk menjaga stabilitas harga .
Bagian Ketiga
Pemberdayaan Koperasi oleh Masyarakat
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat melakukan peran serta aktif dalam upaya pemberdayaan koperasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. berperan aktif untuk mendirikan koperasi,
- b. berperan aktif untuk menjadi anggota koperasi,
- c. berperan aktif untuk memajukan usaha koperasi, dan
- d. memanfaatkan koperasi simpan pinjam sebagai akses peminjaman modal bagi anggota.
Bagian Keempat Pemberdayaan Koperasi oleh Dunia Usaha
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 16

- (1) Dunia usaha berperan dalam pemberdayaan usaha koperasi.
- (2) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif:
- b. kerjasama pemasaran produk,
- C. penyediaan bahan baku bagi koperasi usaha produktif:
- d. pemberian bimbingan manajemen usaha dan pengelolaan produk kepada koperasi: dan
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 17

Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar yang melaksanakan kegiatan usaha dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsbility/CSR) kepada kegiatan Pemberdayaan Koperasi.
Bagian Kelima
Pemberdayaan Koperasi oleh Dekopinda
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 18

- (1) Dekopinda berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, dalam rangka pemberdayaan koperasi.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan koperasi Dekopinda melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi,
- b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai dan prinsip koperasi,
- c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat,
- d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi,
- e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain,
- f. menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian, dan
- g. memajukan organisasi anggotanya.
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 19

- (1) Anggaran penyelenggaraan tugas Dekopinda dalam rangka pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibiayai dari:
- a. iuran wajib Anggota:
- b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat:
- c. hibah: dan/atau
- d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Dekopinda bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran Dekopinda dilaksanakan berdasar prinsip kehatihatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
8. (4 Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran bagi kegiatan Dekopinda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Kemitraan
BAB II - PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 20

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya.
Pasai 21
Kemitraan yang dilakukan oleh koperasi dan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
- a. pemasaran hasil usaha atau produk UMKM melalui koperasi,
- b. penyediaan bahan baku yang akan digunakan oleh pelaku usaha, dan
- c. memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha yang telah menjadi anggota koperasi,
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan UMKM dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM.
- (2) Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pengembangan usaha,
- b. perizinan, dan
- c. kemitraan.
Bagian Kedua Pengembangan Usaha Paragraf 1 Umum Pasal 23
- (1) Pengembangan usaha untuk UMKM meliputi:
- a. fasilitasi pengembangan usaha, dan
- b. pelaksanaan pengembangan usaha.
- (2) Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendataan terhadap potensi UMKM,
- b. pendataan terhadap permasalahan yang dihadapi UMKM,
- C. pelaksanaan identifikasi potensi UMKM,
- d. penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan UMKM sesuai potensi dan masalah yang dihadapi, dan
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program UMKM.
- (3) Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. koperasi,
sentra:
- c. klaster: dan
- d. kelompok.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 24

- (1) Pengembangan UMKM ditujukan untuk mengembangkan usaha yang profesional dan bercirikan kewirausahaan .
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- . fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana UMKM: a.
- b.. memfasilitasi pemasaran produk unggulan UMKM,
- C. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada pelaku UMKM:
- d.. mendorong semangat kewirausahaan bagi masyarakat,
- e. memfasilitasi pengembangan UMKM baru:
- f. memajukan usaha kreatif padat karya dengan berorientasi pada peningkatan kreativitas dan budaya lokal: dan
- . membentuk dan mengembangkan jaringan informasi dan promosi 8 untuk memperluas akses pasar.
Paragraf 2 Fasilitasi pengembangan usaha
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 25

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
3. a bantuan pengembangan sumber pandanaan
4. b bantuan pengembangan produksi dan pengolahan:
5. Cc. fasilitasi pemasaran hasil produksi UMKM:
- d. fasilitasi terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,
7. Cc bantuan pengembangan teknologi untuk peningkatan produksi hasil usaha UMKM: dan
8. fasilitasi desain kemasan (package) produk UMKM. f.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 26

- (1) Bantuan pengembangan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank:
3. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM,
4. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, mudah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 27

Bantuan pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. mengadakan bimbingan teknis mengenai teknik produksi dan pengolahan
- b. melakukan pelatihan peningkatan kemampuan manajemen bagi pelaku UMKM, dan
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, dan bahan penunjang bagi produk UMKM.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 28

Fasilitasi pemasaran hasil produksi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap pengembangan pemasaran produk,
- b. memberikan informasi akurat mengenai kemungkinan perluasan pangsa pasar,
- c. menyediakan sarana dan prasarana pemasaran .
4. d.memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 29

Fasilitasi terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. pengembangan dan peningkatan kemampuan berwirausaha,
- b. peningkatan keterampilan dalam pengelolaan usaha, dan
- c. pembentukan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
- d. melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 30

Bantuan pengembangan teknologi untuk peningkatan produksi hasil usaha UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi dan pengendalian mutu,
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi:
- c. meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan teknologi baru,
- d. memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- e. memfasilitasi UMKM untuk memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap hasil usahanya.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 31

Fasilitasi desain kemasan (package) produk UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dilakukan dengan:
- a. memberikan pelatihan dan bimbingan mengenai pengemasan (packaging) produk,
- b. memberikan bantuan alat untuk pengembangan desain kemasan yang berbasis teknologi, dan
- c. memberikan pendampingan pembuatan desain kemasan yang berorientasi pada budaya dan nilai kearifan lokal setempat.
Paragraf 3
Pelaksanaan pengembangan usaha
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengembangan usaha oleh dunia usaha dan masyarakat dilakukan dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pengembangan UMKM.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 33

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Usaha Besar, dan
- b. UMKM yang bersangkutan.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 34

- (1) Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, melakukan pengembangan UMKM dengan prioritas:
- a. keterkaitan jenis usaha dengan UMKM:
- b. potensi produksi barang dan jasa produk UMKM pada pasar domestik,
- C. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok:
5. d.produk UMKM yang memiliki potensi ekspor, nilai tambah dan berdaya saing:
- e. potensi memanfaatkan teknologi dalam produksi dan usaha UMKM, dan/atau
- f. potensi dalam penumbuhan dan pengembangan usaha baru.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
- a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan:
- b. menggunakan modal usaha secara tepat guna,
11. Cc. mengembangkan inovasi dalam berusaha dan produksi UMKM,
- d. memperluas akses pemasaran dan pangsa pasar,
- e. memanfaatkan teknologi dalam berusaha dan produksi UMKM,
- f. meningkatkan mutu produk UMKM, dan
- g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 35

Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan:
- a. berperan aktif dalam memajukan pertumbuhan UMKM,
memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh UMKM,
- Cc. menciptakan wirausaha baru,
- .mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam bimbingan teknis dan d. manajerial, dan
- e. . melakukan penyebarluasan informasi terhadap usaha dan produk UMKM.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 36

Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar yang melaksanakan kegiatan usaha dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsbility/CSR) kepada kegiatan Pemberdayaan UMKM.
Bagian Ketiga
Perizinan usaha
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemberdayaan UMKM Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.
Perizinan untuk UMKM dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.
Bagian Keempat
Kemitraan
Paragraf 1
Umum
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan kemitraan, Pemerintah Daerah berperan:
- a. memfasilitasi usaha besar untuk membangun kemitraan dengan UMKM: atau
- b. memfasilitasi Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan data dan informasi pelaku UMKM yang siap bermitra,
- b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan UMKM,
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan, dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 39

- (1) Kerjasama yang dilakukan UMKM dengan pihak lain dengan bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
Paragraf 2
Pola Kemitraan
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 40

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh UMKM dilaksanakan melalui pola :
- a. inti-plasma,
- b. subkontraks:
4. Cc. waralaba:
- d. perdagangan umum:
- e. distribusi dan keagenan,
- f. bagi hasil,
- g. kerja sama operasional:
- h. usaha patungan (joint venture),
- i. penyumberluaran (outsourcing): dan
- j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 41

Bentuk kemitraan yang dilakukan antar UMKM dan antara UMKM dengan usaha besar meliputi:
- proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, a.
- rp pemasaran produk UMKM,
- penyediaan bahan baku untuk produksi UMKM,
- A9 memberikan bantuan pinjaman modal,
- sumber daya manusia, dan
- m9 alih teknologi.
BAB III - PEMBERDAYAAN UMKM
Pasal 42

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditujukan untuk:
- a. mewujudkan kemitraan antar UMKM,
- mewujudkan kemitraan antara UMKM dan usaha besar:
- Cc. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar UMKM:
- . mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam d. pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan Usaha Besar:
- . mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya e. persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, dan
- mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh f. orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.
BAB IV - PERLINDUNGAN USAHA
Pasal 43

- (1) Perlindungan usaha terhadap koperasi dan UMKM dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi dan UMKM.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. menetapkan prioritas bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi berdasarkan peraturan perundangundangan,
- b. menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang,
6. . memperoleh permodalan dengan tingkat suku bunga rendah, O
7. . persaingan usaha yang sehat, A0
8. . kemitraan usaha: dan 0
9. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hasil karya dan produk UMKM. f.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 44

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumberdana lain yang sah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 45

- (1) Pembinaan koperasi dan UMKM dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkokoh dan memantapkan organisasi dan manajemen.
- (2) Pembinaan koperasi dan UMKM meliputi :
- a. pembinaan kelembagaan:
- b. pembinaan sumber daya manusia:
5. Cc. pembinaan penerapan teknologi,
- d. pembinaan permodalan: dan
- e. pembinaan mengenai pemasaran produk.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi :
- a. memberikan penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang manajemen serta penerapan teknologi secara berkesinambungan,
- b. memberikan penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pemasaran produk UMKM secara berkesinambungan,
- c. memberikan penyuluhan administrasi UMKM mengenai pengurusan izin dan pendanaan UMKM,
- d. membuat panduan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM, dan
- e. pendampingan dan evaluasi pembinaan.
Bagian kedua
Pengawasan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi dan UMKM.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. melakukan pemantauan,
melakukan pemeriksaan
- c. evaluasi:
- d. supervisi, dan
- e. pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait.
- (4) Tata cara dan bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 13 Februari 2014 WALIKOTA SAWAHLUNTO, | 4 ALI YUSUF
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal IH Maret 2014 SEKRETARIS DAE KOTA SAWAHLUNTO, 4 ZNEARIN SAYUTI
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014 NOMOR &amp;
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yakni dengan cara pemberdayaan Koperasi bagi yang ditujukan kepentingan Anggota. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kebijakan yang diamanatkan terhadap pemerintah daerah adalah kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
Sesuai dengan yang diamanatkan oleh kedua undang-undang diatas Pemerintah Daerah membuat kebijakan tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM guna mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM, memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM, dan meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru.
Untuk mencapai maksud diatas , maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PENJELASAN
Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan 'Asas Kekeluargaan' adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

- b. Yang dimaksud dengan 'Asas Demokrasi ekonomi' adalah pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.- c. Yang dimaksud dengan 'Asas Kebersamaan' adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.- d. Yang dimaksud dengan 'Asas Efisiensi berkeadilan' adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.- e. Yang dimaksud dengan 'Asas Berkelanjutan' adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangungan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.- f. Yang dimaksud dengan 'Asas Berwawasan lingkungan' adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.- g. Yang dimaksud dengan 'Asas Kemandirian' adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.- h. Yang dimaksud dengan 'Asas Keseimbangan kemajuan' adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.- i. Yang dimaksud dengan 'Asas Kesatuan ekonomi nasional' adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.```
PENJELASAN
Pasal 4 Cukupjelas Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukupjelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukupjelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukupjelas Pasal 12 Cukupjelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukupjelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukupjelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21

```Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Huruf a:Cukup jelasHuruf b:Yang dimaksud dengan Supervisi adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan nilai dan prinsip koperasi.Yang dimaksud dengan Advokasi adalah memberikan pendampingan terhadap kasus atau permasalahan yang dihadapi koperasi yang berkaitan dengan penerapan nilai dan prinsip koperasi.Huruf c:Cukup jelasHuruf d:Cukup jelasHuruf e:Cukup jelasHuruti f:Cukup jelasHuruf g:Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas## Ayat (3)Huruf a:Cukup jelasHuruf b: SentraYang dimaksud 'sentra' adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.Contoh: sentra anyaman bambu, sentra mebel, sentra industri sepatu, sentra perikanan, sentra sutera alam, sentra batik tenun, sentra songket, dan sentra ulos.## Huruf c: KlasterYang dimaksud dengan 'klaster' adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).## Huruf d: KelompokYang dimaksud dengan 'kelompok' adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.
PENJELASAN
Pasal 41

Ayat (1)

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi mengenai perizinan dan Penanaman Modal, dan penerbitan rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)CukupjelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014 NOMOR &amp;?