PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 65 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 31 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil ( Remuneration ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Reimbursable Cost ) agar penggunaan jasa konsultansi dapat lebih efisien dan efektif;
- b. bahwa penyusunan dan penetapan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil ( Remuneration ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Reimbursable Cost ) untuk Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
SALINAN
Menetapkan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nomor 3966);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( REMUNERATION ) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup disusunnya Peraturan Walikota ini adalah meliputi petunjuk penyusunan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
BAB III
Pasal 6

- (1) Jasa konsultan terdiri dari jasa perencanaan dan jasa pengawasan.
- (2) Jasa Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Ahli (Profesional Staf) yang meliputi :
- a. penanggung jawab kegiatan ( team leader );
- b. tenaga ahli arsitektur/arsitek;
- c. tenaga ahli teknik bangunan gedung;
- d. tenaga ahli arsitektur lansekap;
- e. tenaga ahli teknik jalan;
- f. tenaga ahli teknik jembatan;
- g. tenaga ahli keselamatan jalan;
- h. tenaga ahli teknik dermaga;
- i. tenaga ahli teknik sungai dan drainase;
- j. tenaga ahli teknik pembongkaran bangunan;
- k. tenaga ahli pemeliharaan dan perawatan bangunan;
- l. tenaga ahli teknik mekanikal;
- m. tenaga ahli teknik tenaga listrik;
- n. tenaga ahli teknik elektonika dan telekomunikasi dalam gedung;
- o. tenaga ahli teknik lingkungan;
- p. tenaga ahli teknik sanitasi dan limbah;
- q. tenaga ahli teknik air minum;
- r. tenaga ahli desain interior;
- s. tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota;
- t. tenaga ahli manajemen konstruksi;
- u. tenaga ahli manajemen proyek;
- v. tenaga ahli sistem manajemen mutu;
- w. tenaga ahli geodesi;
- x. tenaga ahli informatika; dan
- y. tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Jasa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Ahli (Professional Staf) yang meliputi :
- a. penanggung jawab kegiatan ( team leader );
- b. penanggung jawab lapangan;
- c. penanggung jawab arsitektur;
- d. penanggung jawab struktur;
- e. penanggung jawab mekanikal &amp; elektrikal;
- f. tenaga ahli pengawas pekerjaan arsitektur;
- g. tenaga ahli pengawas pekerjaan sipil/struktur,
- h. tenaga ahli pengawas pekerjaan mekanikal dan elektrikal; dan
- i. tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Untuk pelaksanaan Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan diperlukan tenaga Pendukung (Supporting Staf) yang meliputi:
- a. office manager;
- b. sekretaris;
- c. operator komputer;
- d. sopir;
- e. pesuruh kantor;
- f. penjaga;
- g. tenaga teknis pengukuran ( surveyor );
- h. tenaga teknis pengukuran ( sondir/boring );
- i. tenaga teknis juru gambar/desain auto cad ( drafter );
- j. tenaga teknis pengawas lapangan ( inspector ); dan
- k. tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan.
BAB III
Pasal 7

Penggunaan Jasa Konsultan perorangan yang berasal dari dosen atau pegawai negeri sipil harus mengambil cuti diluar tanggungan negara.
- (1) Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti dan sebenarnya dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya ( at cost ) meliputi:
- a. Biaya Dokumen perjalanan;
- b. Biaya Tiket penerbangan;
- c. Biaya Biaya Perjalanan Darat ( in land travel );
- d. Biaya sewa kantor;
- e. Biaya perlengkapan kantor;
- f. Biaya Sewa Kendaraan Kerja ( Transportation Facilities );
- g. Biaya komunikasi (telex, telepon, facsimile dan voucher, internet);
- h. Biaya Komputer/software/royalty dan Biaya Pelaporan
- i. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
- j. Pengadaan Komputer/Peralatan Kantor;
- k. Penugasan Luar Kota ( Out of Duty Station );
- l. Biaya operasional kantor (listrik dan air bersih);
- m. Biaya Pengiriman Dokumen Keluar Daerah;
- n. Biaya sondir/boring/borlog;
- o. Biaya survey lapangan;
- p. Biaya test laboratorium;
- q. Biaya workshop dan Focus Group Discussion (FGD); dan
- r. Biaya sewa alat tes beton ( hammer test ).
- (2) Biaya Langsung Non Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari perkiraan pagu anggaran.
BAB III
Pasal 9

- (1) Biaya personil dan non personil dalam peraturan Walikota ini belum termasuk komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10%.
- (2) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri untuk Jasa Konsultansi agar mengacu pada Peraturan Walikota ini dan peraturan pendukung lainnya.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2015
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
LAMPIRAN I TENTANG PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL / ( REMUNERATION ) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( REMUNERATION ) UNTUK TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN S1 BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG DIPERSYARAT ( RELATED EXPERIENCES )
| Kelompok Ahli | Tahun Pengalaman | Rupiah (Per-Bulan) |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| AHLI MUDA | 1 | 5.950.000.00 |
| AHLI MUDA | 2 | 6,500,000.00 |
| AHLI MUDA | 3 | 7,050,000.00 |
| AHLI MUDA | 4 | 7,600,000.00 |
| AHLI | 5 | 8,200,000.00 |
| AHLI | 6 | 8,930,000.00 |
| AHLI | 7 | 9,665,000.00 |
| AHLI | 8 | 10,400,000.00 |
| AHLI UTAMA | 9 | 11,050,000.00 |
| AHLI UTAMA | 10 | 11,760,000.00 |
| AHLI UTAMA | 11 | 12,465,000.00 |
| AHLI UTAMA | 12 | 13,175,000.00 |
| KEPALA AHLI | 13 | 13,900,000.00 |
| KEPALA AHLI | 14 | 14,625,000.00 |
| KEPALA AHLI | 15 | 15,350,000.00 |
| KEPALA AHLI | 16 | 16,075,000.00 |
| KEPALA AHLI | 17 | 16,825,000.00 |
| KEPALA AHLI | 18 | 17,480,000.00 |
| KEPALA AHLI | 19 | 18,140,000.00 |
| KEPALA AHLI | 20 | 18,800,000.00 |
WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJI
LAMPIRAN I I PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL / ( REMUNERATION ) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TABEL ACUAN BIAYA TENAGA PENDUKUNG/BULAN
| NO | PERSONIL | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Office Manager | Rp. 2.500.000 | Digunakan Untuk Jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung Minimal 20 Orang |
| 2. | Sekretaris | Rp. 2.325.000 | |
| 3. | Operator Computer | Rp. 2.125.000 | |
| 4. | Sopir | Rp. 2.025.000 | |
| 5. | Pesuruh | Rp. 2.025.000 | |
| 6. | Penjaga | Rp. 2.025.000 | |
| 7. | Asisten Muda (S2/S3 : 1 - 2 Tahun ) ( S1 : 1 - 4 Tahun ) | Rp. 3.200.000 - Rp. 3.900.000 Rp. 2.800.000 - Rp. 3.400.000 | |
| 8. | Teknis | | |
| | a. D3/D4 | | |
| | 1) 1 - 3 Tahun | Rp. 2.200.000 - Rp. 2.550.000 | |
| | 2) 4 - 7 Tahun | Rp. 2.700.000 - Rp. 3.250.000 | |
| | 3) 8 - 11 Tahun | Rp. 3.600.000 - Rp. 4.800.000 | |
| | 4) 12 - 15 Tahun | Rp. 5.100.000 - Rp. 6.000.000 | |
| | 5) 16 - 20 Tahun | Rp. 6.500.000 - Rp. 7.500.000 | |
| NO | PERSONIL | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|------------------|-------------------------------|--------------|
| | b. SMK/D1/D2 | | |
| | 1) 3 - 7 Tahun | Rp. 2.025.000 - Rp. 2.500.000 | |
| | 2) 8 - 11 Tahun | Rp. 2.700.000 - Rp. 3.250.000 | |
| | 3) 12 - 15 Tahun | Rp. 3.600.000 - Rp. 4.800.000 | |
| | 4) 16 - 20 Tahun | Rp. 5.100.000 - Rp. 6.500.000 | |
WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJI
LAMPIRAN I II PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL / ( REMUNERATION ) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST )
| NO | JENIS PENGELUARAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | KETERANGAN |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | JENIS PENGELUARAN | KURANG DARI 6 BULAN | ANTARA 6 S/D 12 BULAN | 12 BULAN ATAU LEBIH | KETERANGAN |
| 1. | Biaya Dokumen Perjalanan | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat | Biaya Untuk Pengurusan Passport, Visa, sertifikat kesehatan,dan lain lain |
| 2. | Biaya Tiket Penerbangan | Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Sesuai Pengeluaran, 1 Istri, disertai 2 Anak (belum kawin) dan usia dibawah 18 Tahun | - Khusus Untuk Konsultan Internasional, berlaku tarif IATA (International Air Transport Association) - Kelas Ekonomi, dengan mengambil Bandara dari Negara asal perusahaan konsultan - Untuk Konsultan Nasional berlaku kelas ekonomi penerbangan domestik |
| | JENIS | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | PENGELUARAN | KURANG DARI 6 BULAN | ANTARA 6 S/D 12 BULAN | 12 BULAN ATAU LEBIH | KETERANGAN |
| 3. | Biaya Perjalanan Darat ( in land travel ) | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajar Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar | - Biaya Perjalanan dari Kantor ke Bandara terhadap (p.p) - Untuk perjalanan dinegara asal biaya dalam US$ mata uang di negara asal - Untuk perjalanan di Indonesia dalam rupiah di bayar sesuai pengeluaran |
| 4. | Biaya Sewa Kantor | Tidak Berlaku | Tidak Berlaku | Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar | - Kontrak kurang dari 6 bulan, kantor atau tenaga ahli 3 orang kantor dan perlengkapannya disediakan pelaksana - Perhitungan kebutuhan kantor berdasarkan kebutuhan kantor rata-rata 6 m 2 /orang, maksimum untuk 25 orang dan ruang rapat lebih kurang 30 m 2 . - Biaya sewa termasuk perawatan/operasional dan utilities . |
| 5. | Biaya Perlengkapan Kantor | Tidak Berlaku | Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Kontrak kurang dari 6 bulan, dan atau untuk tenaga ahli 3 orang disediakan pelaksana |
| 6. | Biaya Sewa Kendaraan Kerja ( Transportation Facilities ) | - Sewa Kendaraan Roda 4 : Rp. 5.000.000,- (bulan) - Sewa Kendaraan Roda 2 : Rp. 500.000,- (bulan) | - Sewa Kendaraan Roda 4 : Rp. 5.000.000,- (bulan) - Sewa Kendaraan Roda 2 : Rp. 500.000,- (bulan) | - Sewa Kendaraan Roda 4 : Rp. 5.000.000,- (bulan) - Sewa Kendaraan Roda 2 : Rp. 500.000,- (bulan) | - Sewa Kendaraan termasuk operasional danpemeliharaan - 1 Kendaraan roda empat untuk 4 tenaga Ahli kecuali untuk Tim leader |
| | JENIS PENGELUARAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | JENIS PENGELUARAN | KURANG DARI 6 BULAN | ANTARA 6 S/D 12 BULAN | 12 BULAN ATAU LEBIH | KETERANGAN |
| 7. | Biaya Komunikasi (Telex, Telepon, Facsimile voucher, internet) | Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | |
| 8. | a. Biaya Komputer /software/royalty b. Biaya Pelaporan | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Besarnya biaya laporan tergantung jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran |
| 9. | Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | |
| 10. | Pengadaan Komputer/Peralatan Kantor | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Pembelian sesuai pengeluaran dengan menunjukkan bukti pengeluaran (spesifikasi ditetapkan proyek) sewa/bulan sesuai harga pasar yang berlaku |
| 11. | Biaya Penugasan Luar Kota ( Out of Duty Station ) | Sesuai biaya hotel bintang III setempat | Sesuai biaya hotel bintang III setempat | Sesuai biaya hotel bintang III setempat | Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor |
| 12. | Biaya Operasional Kantor (Listrik dan Air Bersih) | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | |
| 13. | Biaya Pengiriman Dokumen Keluar Daerah | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | |
| NO | JENIS PENGELUARAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NO | JENIS PENGELUARAN | KURANG DARI 6 BULAN | ANTARA 6 S/D 12 BULAN | 12 BULAN ATAU LEBIH | KETERANGAN |
| | Sondir/Boring/ Borlog | - Biaya Sondir per 2 titik: Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik: Rp. 15.000.000,- | - Biaya Sondir per 2 titik : Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik : Rp. 15.000.000,- | - Biaya Sondir per 2 titik : Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik : Rp. 15.000.000,- | 14. |
| 15. | Biaya Survey Lapangan | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar | |
| 16. | Biaya Test Laboratorium | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | |
| 17. | Biaya Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar | |
| 18. | Biaya sewa alat tes beton (hammer test) | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar | |
WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJI
N/A
Preamble

Mengingat:
?
Menimbang
:
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan kesehatan dimana salah satu dari urusan wajib bidang kesehatan tersebut adalah pengelolaan/ penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta di Kota Manado agar dapat berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
("".!
(
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/ VII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/ XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/ 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT ASKES (Persero);
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi DanTata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
14. Peraturan Walikota Manado Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Manado;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN SEMESTA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota.
5. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
6. Instansi terkait adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Dinas Sosial Kota Manado, Badan Pusat Statistik Kota Manado.
7. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang dibenkan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara pra upaya, diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial.
8. 8 Jaminan Kesehatan Semesta selanjutnya disingkat Jamkesta adalah suatu perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat di Kota Manado.
9. Badan Pelaksana jaminan kesehatan selanjutnya disingkat Bapel adalah pihak yang bekerja sama dengan pemerintah kota dalam penyelenggaraan Jamkesta.
10. Peserta Jamkesta adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki kartu Jamkesta.
11. Kartu Jamkesta adalah kartu yang diberikan kepada peserta JAMKESTA.
12. Paket manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Pemerintah Kota kepada Bapel untuk penyelenggaraan Jamkesta.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah;
15. Rumah Sakit Pemerintah adalah rumah sakit milik pemerintah baik pusat maupun daerah;
16. C 16. Rumah Sakit Swasta adalah seluruh rumah sakit swasta di Kota Manado yang ; melakukan kerjasama dalam Pelayanan Jamkesta.
/
17. Gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
18. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, visite dan/atau pelayanan medis lainnya dengan menempati tempat tidur/tinggal di ruang rawat inap kelas III;
20. Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) adalah daftar obat yang merupakan pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama;
5. C21. Obat pendamping/tambahan adalah obat di luar DPHO yang dibutuhkan (~~) Peserta Jamkesta sesuai indikasi medis melalui persetujuan Komite Medik.
22. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
23. Surat rujukan adalah surat yang dikeluarkan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
24. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun swasta.
25. PPK I adalah PPK yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, persalinan normal, pelayanan gawat darurat {emergency) dan pelayanan ambulans.
26. PPK II adalah PPK yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut, atau perawatan khusus.
N/A
Pasal 2

Jamkesta diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
N/A
Pasal 3

Tujuan Jamkesta adalah :
- a. melindungi kesehatan masyarakat;
- b. mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan;
- c. menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu; dan
- d. memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.
N/A
Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Jamkesta :
- a. nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan v. masyarakat;
2. (") b. menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medis dengan efisiensi biaya dan rasional;
- c. pelayanan kesehatan terstruktur, berjenjang, dengan adil dan merata;
- d. efektif, efisien, dan akuntabel.
BAB III - KEPESERTAAN
Pasal 5

,-
- (1) Peserta Jamkesta adalah seluruh masyarakat Kota Manado yang bukan peserta Askes Sosial/PNS, Jamkesmas, Jamsostek, ASABRI dan Asuransi Swasta lainnya.
2. fX. (2) Peserta Jamkesta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil inventansasi ( .) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado merupakan bukti kepesertaan Jamkesta sebelum kartu tanda kepesertaan yang sah dicetak dan didistribusikan.
- (4) Data peserta akan dilaksanakan validasi setiap 2 bulan.
BAB IV - PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Pasal 6

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) meliputi;
- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan dasar (PPK I) yaitu Puskesmas dan jaringannya; dan
c
(
- b Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan (PPK II) yaitu rumah sakit ' pemerintah dan swasta serta balai kesehatan masyarakat yang bekerja sama dengan Badan Pelaksana.
- (2) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang.
- (3) Pelayanan rawat inap dilaksanakan pada puskesmas perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga )di Rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado.
- (5) Pelayanan obat di puskesmas dan jaringannya mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- (4) Pemerintah Kota Manado membuat perjanjian kerja sama yang meliputi beberapa aspek pengaturan pelayanan kesehatan.
- a. untuk memenuhi kebutuhan obat di puskesmas dan jaringannya, menggunakan 30 %dari dana kapitasi di puskesmas;
- b rumah sakit lewat instalasi farmasi atau apotik, bertanggung jawab menyediakan semua obat untuk pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesta sesuai dengan daftar obat yang tercantum dalam Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) yang berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Pasal 7

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan harus berkunjung ke puskesmas dan jaringannya selaku PPK I terlebih dahulu.
2. (2)Apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan, maka peserta yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (PPK 11^ yaitu rumah sakit atau balai kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado dengan membawa surat rujukan dari puskesmas dan bukti kepesertaan yang berlaku.
- (3) Dalam keadaan sakit gawat darurat, peserta diperbolehkan langsung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado dan langsung mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti kepesertaan dapat diserahkan ke pihak rumah sakit paling lambat 3x24 jam hari kerja.
BAB IV - PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Pasal 8

Jenis pelayanan yang dijamin :
- a. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya meliputi;
1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
2. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis;
3. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
4. pemeriksaan pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal oleh dokter gigi atau perawat gigi;
6. pemberian obat-obatan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan indikasi medis.
7. 5 pemeriksaan ibu hamil, nifas, menyusui, bayi dan anak balita termasuk pelayanan imunisasi dasar dan persalinan normal di puskesmas PONED; dan
8. b Pemberian surat rujukan ke PPK II diberikan bagi peserta yang menderita "penyakit yang benar-benar perlu dirujuk sesuai indikasi medis serta tidak dapat ditangani oleh puskesmas yang bersangkutan.
- c. Pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah kota Manado, meliputi:
- a. fasilitas / akomodasi rawat inap pada kelas III (tiga );
- b. penunjang diagnostik;
- c. tindakan medis;
- d. tindakan medis operatif;
- e. pemberian obat sesuai DPHO;
- f. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
- g. pelayanan gawat darurat;
- h. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit; dan
- i. pelayanan darahyang dilaksanakan melalui PMI.
BAB IV - PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Pasal 9

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, meliputi;
- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
2. r b. peserta yang tidak berhak;
3. r~ c. pelayanan kosmetik;
v
- d. pelayanan kesehatan yang bertujuan memiliki anak;
- e. pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medik;
- f. pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
- g. toiletteries, susu, obat gosok;
- h. general check up;
- i. pengobatan alternatif;
- j. ketergantungan obat dan alkohol;
- k. berbagai penyakit atau kelemahan akibat usaha bunuh diri;
1. sunat yang bukan indikasi medis;
- m. imunisasi diluar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil;
11. C )n. cacat bawaan sejak lahir;
r"\
- o. alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat, penyangga );
^
- p. pelayanan suplemen hearing aid, protesa gigi dan alat gerak; dan
- q. Visum et repertum dan pengurusan jenazah.
BAB V - PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
Pasal 10

- (1) Pendanaan iuran kepesertaan JAMKESTA bagi penduduk Kota Manado yang diselenggarakan oleh Bapel bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Perubahan (APBDP) Kota Manado.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kota dan Bapel.
- (3) Iuran yang dikelola oleh Bapel digunakan untuk Biaya Pelayanan Kesehatan Langsung, Biaya Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung, serta Biaya Operasional Bapel.
- (4) Biaya Pelayanan Kesehatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ialah pembiayaan pelayanan kesehatan di PPK I dan PPK II.
- (6) Biaya Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ialah pembiayaan untuk kegiatan administrasi kepesertaan, biaya sosialisasi dan pemantapan program, honor tim koordinasi, tim pemantau dan tim pengelola, monitoring dan evaluasi, serta biaya untuk pengembangan program.
- (5) Biava untuk pemeriksaan ibu hamil, persalinan normal dan persalinan ( dengan penyuht, ibu nifas, serta pemeriksaan bayi baru lahir menggunakan dan! Jaminan Persalinan (Jampersal) dari Kementerian Kesehatan selama tersedia alokasi dana Jampersal untuk Kota Manado.
- (7) Tata cara pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung adalah Bapel mentransfer langsung ke rekening Dinas Kesehatan atas nama Kepala Dinas Kesehatan dan Pengelola Jamkesta.
8. 0 (9) Rincian penggunaan iuran Jamkesta dituangkan dalam Rencana Anggaran O Biaya (RAB) Jamkesta Kota Manado Tahun 2013 yang disetujui oleh Dinas Kesehatan mewakili Pemerintah Kota Manado serta Bapel.
- (8) Biaya pengembangan program sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk konsultasi program serta kunjungan kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan standar biaya perjalanan dinas yang berlaku.
- (10) Tata cara pembayaran dan penggunaan biaya Pelayanan Kesehatan Langsung adalah :
11. a untuk PPK I dibayarkan dengan sistem kapitasi dan ditransfer langsung oleh Bapel ke rekening Puskesmas dengan rincian penggunaan yaitu 44 /o untuk jasa pelayanan, 26 %untuk pembelian obat, dan 30 %untuk biaya operasional yang menunjang pelayanan.
12. b untuk PPK II dibayarkan sesuai klaim dan ditransfer langsung oleh Bapel ke rekening Rumah Sakit / Sarana Kesehatan dan penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - c r PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGELOLAAN Pasal 11
Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan Jamkesta, maka dibentuk Tim Pengelola Jamkesta.
- (3) Tim Pengelola melakukan fasilitasi, sosialisasi, sinkronisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan dan pengembangan program Jamkesta.
- (2) Tim Pengelola yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dinas Kesehatan Kota Manado.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
Ditetapkan di Manado
| PEMERINTAH KOTAMANADO DINAS KESEHATAN | PEMERINTAH KOTAMANADO DINAS KESEHATAN | PEMERINTAH KOTAMANADO DINAS KESEHATAN |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| PENGELOLA | PARAF | KET |
| WALIKOTA | | |
| WAKILWALIKOTA | | |
| SEKRETARIS DAERAHKOTA | | |
| ASISTEN ADMINISTRASIUMUM | | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DANKESRA | | |
| INSPEKTUR | | |
| KEPALABPK-BMD | | |
| KEPALA DINAS KESEHATAN | | |
| KABAG HUKUM DANPERUNDANG- UNDANGAN | | |
| SEKRETARIS DINAS KESEHATAN | | |
| KABID UPAYAPELAYANAN JAMKES | | |
| KASIE. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN | 4 | |
C'
(rDiundangkan di
pada tanggal
2!
SEKRETAR
KOTA MANADO,
M. H. FASENDOH
BERITADAERAH KOTA MANADO TAHUN 2013 NOMOR