PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 38 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 38 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepega.waian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintali Daerah Provirisi, dari Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Leiribaraii Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturari Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditibah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tektiia Daerafi Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah KOta Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- L Daerah adalah Kota Banjarbaru:
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota. adalah Walikota. Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbarti,
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
16. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui. Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penelitian, pengembangan dan statistik, penyusunan program dan evaluasi, fisik, prasarana dan tata ruang, ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, dan validasi kebijakan bidang penelitian, pengembangan, dan statistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan validasi kebijakan bidang penyusunan program dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, dan validasi kebijakan bidang fisik, prasarana dan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, dan validasi kebijakan bidang ekonomi dan sosial bildaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan daerah;
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
BAB III
Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- c. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi;
- d. Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang;
- e. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB III
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program kesekretariatan, umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB III
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi program/ kegiatan lingkup kesekretariatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan
2. lingkup kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB III
Pasal 8

Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
BAB III
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi/memonitoring dan melaporkan kegiatan administrasi umum meliputi surat-mertyurat, perjalanan dings; hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pemeliharaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/ tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/promosi, absensi, dan data kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memverifikasi, memvalidasi, mengawasi/memonitoring, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan administrasi perencanaan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.
Bagian Ketiga
Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik
BAB III
Pasal 10

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik mempunyai tugas pokok merancang, merumuskan, menganalisai mengkaji; mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembangunan daerah.
BAB III
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dibidang penelitian, pengembangan daerah dan statistik. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan dan pembangunan, sosial budaya, ekonomi dan keuangan daerah, statistik;
- b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap kebijaksanaan pembangunan dan isu aktual;
- c. pengkoordinasian dan kerjasama penelitian, pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kota serta membantu kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik yang dilakukan Pemerintah Pusat/Provinsi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembuatan laporan kinerja pemerintahan;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan serta pembuata.n statistik.
BAB III
Pasal 12

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik terdiri dari:
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Sub Bidang Statistik.
BAB III
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan program bidang penelitian, pengembangan, dan statistik dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan penelitian, pengembangan, serta mengadakan pengkajian dan analisis terhadap kebijaksanaan dan isu aktual.
- (2) Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan program bidang penelitian, pengembangan, dan statistik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan serta pembuatan statistik serta koordinasi pembuatan laporan kinerja pemerintahan untuk bahan evaluasi Walikota.
Bagian Keempat
Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi
BAB III
Pasal 14

Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan rnusyawarah perencanaan pembangunan, forum satuan kerja perangkat daerah, menyusun rencana pembangunan, kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara.
BAB III
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. pengkoordinasian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- d. pengkoordinasian, penyusunan anggaran tingkat kota;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB III
Pasal 16

Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi terdiri dari:
- a; Sub Bidang Penyusunan Program;
- b. Sub Bidang Evaluasi.
BAB III
Pasal 17

- (I) Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan program bidang penyustman program dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, memvalidasi pelaksanaan penyusunan program perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah.
Bagian Kelima Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang
BAB III
Pasal 18

Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis pengkoordinasian, fasilitasi fisik, prasarana dan tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB III
Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fringsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana fisik, prasarana dan tata ruang tata ruang kota.
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan rencana fisik, prasarana dan tata ruang tata;
- c. Pengelolaan fisik, prasarana dan tata ruang.
BAB III
Pasal 20

Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Fisik Prasarana;
- b. Sub Bidang Tata Ruang.
BAB III
Pasal 21

- (1) Sub Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyusun bahan pengkoordinasian perencanaan pembangunan prasarana jalan, perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata, perencanaan pembangunan perhubungan dan pariwisata, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengembangan pengairan, pembangunan prasarana pemukiman, konstruksi dan pengembangan wilayah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang kota, survey dan pemetaan, pengumpulan data, informasi geografis dan kondisi tata ruang kota, rencana pemanfaatan, pemantauan, pengendalian, pengembangan potensi tata ruang serta rnengernbangkan kemitraan dalam pemanfaatan tata ruang kota.
Bagian Keenam Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
BAB III
Pasal 22

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis koordinasi kegiatan perencanaan pengembangan dalam bidang perekonomian dan sosial budaya.
BAB III
Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya.
BAB III
Pasal 24

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Sosial Budaya.
BAB III
Pasal 25

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pernbangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penyusunan rencana dan program pembangunan pertambangan dan energi, pembangunan perindustrian, perdagangan dan perkoperasian sena pengembangan dunia usaha, pengembangan usaha ekonomi lemah.
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pendidikan, pembinaan mental spritual, generasi muda, kebudayaan, agama, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, hukum, pers, informasi dan komunikasi, dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, ketenagakerjaan, kependudukan dan pengentasan kemisldnan.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III
Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Ma.sing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lairmya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 33

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 34

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala. Badan dan selanjutnya oleh Kepala Sub Raglan Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas (Pit) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Pit) atau Pelaksana Harian (Plh).
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama perangkat daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013
WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAIDIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2013
SEKRET: DAE
H. S AHR1ANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR