Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 36 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
1
SALINAN
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang ...
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Memutuskan ...
Menetapkan
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
11. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
14. Unit ...
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan penanganan gangguan keamananan ketertiban umum kabupaten, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;;
- d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten;
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksaanaan administrasi Satuan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- c. bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. bidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTD.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB V - BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
Pasal 13

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
BAB V - BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dipenegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
BAB V - BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
Pasal 15

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
- a. seksi Penyuluhan;
- b. seksi Pengawasan; dan
- c. seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Penyuluhan
BAB V - BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan berada dibawah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pelaksanaan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengawasan
BAB V - BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan berada dibawah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
BAB V - BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada dibawah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi.
BAB VI - BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 19

- (1) Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 20

Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang pengendalian operasi pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam kabupaten.
BAB VI - BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengendalian operasi pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam kabupaten;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian operasi pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam kabupaten;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengendalian operasi pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang operasi pengendalian dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam kabupaten;dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
BAB VI - BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 22

Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
- a. seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. seksi Pengamanan dan Pengawalan Objek Vital; dan
- c. seksi Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
BAB VI - BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 23

- (1) Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berada dibawah Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pelaksanaan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengamanan dan Pengawalan Objek Vital
BAB VI - BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 24

- (1) Seksi Pengamanan dan Pengawalan Objek Vital berada dibawah Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan Objek Vital dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Seksi Pengamanan dan Pengawalan Objek Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pelaksanaan pengamanan objek vital di daerah, serta pengamanan dan pengawalan pejabat dan tamu VVIP di daerah.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban Umum
BAB VI - BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 25

- (1) Seksi Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban Umum berada dibawah Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Seksi Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, serta kegiatan resmi kenegaraan dan daerah.
BAB VII - BIDANG PEMBINAAN PERSONIL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Bidang Pembinaan Personil dan Perlindungan Masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Pembinaan Personil dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PEMBINAAN PERSONIL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 27

Bidang Pembinaan Personil dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang pembinaan PPNS, Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan potensi Perlindungan Masyarakat.
BAB VII - BIDANG PEMBINAAN PERSONIL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pembinaan Personil dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala satuan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Bidang Pembinaan Personil dan Perlindugan Masyarakat
BAB VII - BIDANG PEMBINAAN PERSONIL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 29

Bidang Pembinaan Personil dan Perlindugan Masyarakat, terdiri atas:
- b. seksi Peningkatan Kapasitas PPNS dan Anggota Satuan;
- c. seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat; dan
- d. seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS dan Anggota Satuan
BAB VII - BIDANG PEMBINAAN PERSONIL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 30

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS dan Anggota Satuan berada dibawah Bidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS dan Anggota Satuan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS dan Anggota Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat
BAB VII - BIDANG PEMBINAAN PERSONIL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat berada dibawah Bidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindugan Masyarakat.
- (2) Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindugan Masyarakat.
- (3) Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pelaksanaan bantuan perlindungan Masyarakat.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat
BAB VII - BIDANG PEMBINAAN PERSONIL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 32

- (1) Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat berada dibawah Bidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Personil dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan kemampuan dan peningkatan peranserta masyarakat dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 33

- (1) Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
Pasal 35

- (1) Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan instansi lain diluar lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 37

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 39

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 40

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara berkala atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 41

Satuan Polisi Pamong Praja harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 42

Kepala Satuan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 43

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait,dan Dinas yang menyelenggaran urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi.
BAB XI - JENIS JABATAN
Pasal 44

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Satuan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Satuan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XI - JENIS JABATAN
Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 36
SALINAN
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
SALINAN
22
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY