PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 04 Tahun 2015
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
Berlaku: 04 TAHUN 2015
N/A
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, terdiri :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Dinas Pendidikan;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Dinas Kebersihan dan Tata Kata;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. lnspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik;
5. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan;
6. Kantor Lingkungan Hidup;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisirnaetano:
8. Satuan Palisi Pamong Praja;
- e. Kecamatan;
- f. Kelurahan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Posa/ 4 Ayat {1} diubah, sehingga Posa/ 4 berbunyi:
N/A
Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli;
- c. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
- b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Perbatasan;
- c. Sub Bagian Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
2. Bagian Hukum, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Prociuk Hukum Daerah;
- b. Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- d. Asisten Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Humas, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Humas Pimpinan;
- b. Sub Bagian Protokol;
- c. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
- d. Sub Bagian Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Sub Bagian Administrasi Perekonomian;
- c. Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- d. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c. Sub Bagian Akuntabilitas dan Analisa Jabatan.
2. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha, Penatausahaan Barang, dan Persandian;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Evaluasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Diantara Posa/ 20 don Posa/ 21 disisipkan 2 (duo) pasal, yakni Posa/ 20 A don Posa/ 20 8, sehingga berbunyi:
Bagian Kesepuluh
- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan pencatatan sip ii;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
Paragraf 2
Organisasi
N/A
Pasal 20

B
- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Sumber Daya Manusia;
2. Seksi Administrasi dan Pengendalian Kependudukan.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Pencatatan Sipil;
2. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil.
- e. Bidang lnformasi Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Jaringan lnformasi Kependudukan;
2. Seksi Motivasi dan Elektronik Kependudukan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Posa/ 24 diubah, sehingga Posa/ 24 berbunyi:
N/A
Pasal 24

- (1) Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Sadan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Pembangunan;
2. Sub Bidang Sumber daya Alam dan Maritim.
- d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
1. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Sub Bidang Mental Spiritual dan Budaya.
- e. Bidang Sumber Daya dan Prasarana, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengairan dan Tata Ruang;
2. Sub Bidang Perhubungan.
- f. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pendapatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Sadan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Ill merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Posa/ 28 don Posa/ 29 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Posa/ 28 A, Posa/ 28 8, Posa/ 28 C don Posa! 28 D, sehingga berbunyi:
Bagian Keempat Belas Kantor Penanaman Modal dan Perizinan
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 28 A
- (1) Kantor Penanaman Modal dan Perizinan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal.
- (3) Kantor Penanaman Modal dan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Organisasi
N/A
Pasal 28

B
- (3) Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan, terdiri dari :
- a. Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanaman Modal dan Promosi;
- d. Seksi Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Seksi Pengendalian dan Pengaduan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Belas Kantor Lingkungan Hidup
- (4) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (6) Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lingkungan Hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lingkungan dan AMDAL;
- d. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup;
- e. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Organisasi
N/A
Pasal 28

D
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di Teluk Dalam pad a tanggal 10 Juli 2015
BUPATI NIAS SELATAN, ttd
IDEALISMAN DACHI
Diundangkan di Teluk Dalam Pada tanggal 10 Juli 2015
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd
FO' AROT A LAOLI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 04
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINS! SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015
Salinan sesuai dengan aslinya
1
1
·.
.:
0 f--&lt; f--&lt;