PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS
Berlaku: 1 Januari 2006
N/A
Pasal 4

- (1) Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi :
- a. Golongan A sebesar Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Golongan B sebesar Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Golongan C sebesar Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulan;
- d. Golongan D sebesar Rp 552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;
- e. Golongan E sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- (3) Kepada Veteran yang menderita cacat badan dan/atau cacat ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan tambahan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cacat.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 5

- (1) Tunjangan Janda/Duda Veteran diberikan kepada Janda/Duda Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia :
- a. Golongan A sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Golongan B sebesar Rp. 524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Golongan C sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- d. Golongan D sebesar Rp. 478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan;
- e. Golongan E sebesar Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Tunjangan Janda/Duda Veteran bagi Janda/Duda Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah ) setiap bulan.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

A
Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
HAMID AWALUDIN
Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
ABDUL WAHID