PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor B Tahun 2016
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 11 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukart Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3 .. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
,,...
I
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATISAROLANGUN
,-..\_
I
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasall
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 11 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (I) terdin dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- 1) Semula
Rp. 64.282.000.246,79
- 2) Bertambah / Berkurang Rp. 28.458.735.290,01
Jumlah PAD setelah perubahan Rp. 92.740.735.536,80
- b. Dana Perimbangan sejumlah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
Rp. 125.763.490.982,00
125. 763.490. 982,00
0,00
Rp.
Rp.
Jumlah setelah perubahan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 908.321.228.580,00
Rp.
(33.978.900.780,00)
Rp. 874.342.327.800,00
Jumlah setelah perubahan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp. 10.887.500.000,00
Rp
22.565.954.904,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ berkurang
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 33.453.454.904,00
- b. Retribusi daerah
Rp. 2.990.810.000,00
Rp.
(8.610.000,00)
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Jumlah retribusi daerah setelah perubahanRp. 2.982.200.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp. 3.067.546,746,79
Rp.
605.526.296,01
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.673.073.042,80
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp.52.632.007.590,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
Rp. 4 7.336.143.500,00
Rp. 5.295.864.090,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. 109.147.152.000,00
Rp.
( 18.081. 907 .000,00)
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ Berkurang
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 91.065.245.000,00
I
Dana alokasi umum sejumlah
Rp. 195. 785. 719.800.00
Jumlah OAK setelah perubahan
- Rp. 1) Semula
211.682.713.580,00
Rp.
(15.896.993.780,00
- 2) Bertambah/berkurang
Rp. 587.491.363.000,00
Jumlah DAU setelah perubahan c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp.
587.491.363.000,00
- Rp
0,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
3. Jumlah pendapatan hi bah setelah perubahan Rp. 21.100.086.325,00
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
|------------------------|-------|--------|
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,00 |
Dana darurat
Rp. 0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan
Rp.
0,00
Rp.
0,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi
- 1) Semula
Rp. 33.841.333. 982.00
- 2) Bertambah/berkurang
Rp.
0,00
Jumlah DBH pajak setelah perubahan Rp. 33.841.333. 982,00
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
91.922.157.000,00
0,00
Rp.
Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 91.922.157.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
0,00
0,00
Rp.
Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ berkurang
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah lainnya setelah perubahan Rp. 0,00
N/A
Pasal 3

Belanja-Belanja Tidak Langsung
Rp. 549.292.106.805,00
Rp.
24.733.013.599,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Belanja-Belanja Langsung
Rp. 600.900.553.295,23
Jumlah BTL setelah perubahan
Rp. 589.840.333.354,00
Rp.
11.060.219.941,23
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Jumlah BL setelah perubahan
Rp. 574.025.120.404,00
. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
Rp. 0
Rp. 0
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
- b. Belanja bunga
Rp. 417.300.480.356, 13
Jumlah BP setelah perubahan
Rp. 417.299.835.276,00
Rp
645.080, 13,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.0,00
Belanja subsidi
Rp. 0,00
Rp. ( 0,00)
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
Belanja Hibah
Rp. 13.103.767.650,00
Rp. 7. 996.318.675,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ berkurang
Jumlah belanja hi bah setelah perubahan Rp 21.100.086.325
Belanja bantuan sosial
Rp. 200.000.000,00
Rp. 0,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp.200.000.000,00
Belanja bagi hasil
0,00 Rp.
0,00 Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00
f MINIJT PERJ\TU RAN DAER AH
I
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp. 4.794.446.985,10
Rp.
1.731.190.799,00
Rp.
3.063.256.186, 10
- h. Belanja tidak terduga
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ berkurang
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 157.505.539.629,00
157.505.539.629,00
0,00
Rp.
Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
- g. Belanja bantuan keuangan
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- c. Belanja modal
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 219.872.810.794,50
Rp. 211.231.273.584,00
Rp. 8.641.537 .210,50
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 102.909.548.468,00
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ berkurang
Rp. 98.340.438.968,00
Rp. 4.569.109.500,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Rp. 239.720.394.253,00
Rp 11.522.366.888,50
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 251.242.761.141,50
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
- a. Penerimaan
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.8.262.000.000,00
8.262.000.000,00
(0,00)
Rp.
Rp.
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
Rp. 90.341.119.380,43
Jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp. 49 .027. 720.350,21
Rp. 41.313.399.030,22
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ Berkurang
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
0 Rp.
0 Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ berkurang
Rp.90.341.119.380,43
Jumlah SiLPA setelah perubahan
- b. Pencairan dana cadangan
- 1) Semula
Rp. 49.027.730.350,21
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. 41.313.399.030,22
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.
0
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 0
- 2) Bertambah/berkurang
Rp. 0
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- 1) Semula
Rp. 0
- 2) Bertambah/berkurang
Rp. 0
Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan Rp. 0
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
2. Rp. 0 1) Semula
3. Rp. 0 2) Bertambah/berkurang
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0
- f. Penerimaan piutang daerah
- 1) Semula
Rp. 0
- 2) Bertambah/berkurang
Rp. 0
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan
Rp. 0
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
- 1) Semula
Rp. 0
- 2) Bertambah/berkurang
Rp. 0
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0
»&lt;&gt;:
J
Penyertaan modal pemerintah daerah
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan
Rp. 0
0 Rp.
0 Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ berkurang
- d. Pemberian pinjaman daerah
0,00 Rp.
- Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan
0,00
0,00
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/ berkurang
Rp.
- c. Pembayaran pokok utang
Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah setelah perubahan Rp.8.262.000.000,00
Rp. 8.262.000.000,00
Rp.
(0,00)
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
N/A
Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdin dari :
- Belanja menurut Urusan Peru bah an d. Lampiran IV Rekapitulasi
Orgarnsasi, Program dan Dae rah, Pemerin tahan Kegiatan;
Urusan Ringkasan Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- b. Lampiran II
- c. Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Ringkasan Perubahan APBD;
- a. Lampiran I
1. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- g. Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
1. Lampiran IX Tetap Daerah
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
- J. Lampiran X Daftar Lainnya
Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum d iselesaikari dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- f. Lampiran VI
- Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fuasngsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; e. Lampiran V
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
J{,
ARIEF MUNANDAR
Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal ~ NOwmGer 2016
SEKRNAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,