PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Berlaku: 20 April 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
:
5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495);
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nerara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara dan / atau hak tradisional.
8. Pemerintahan Desa adalah peneyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan dengan demokratis.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa selanjutnya disingkat PPKD atau disebut dengan Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon adalah penduduk desa setempat yang mendaftar menjadi Calon Kepala Desa pada Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai persyaratanyang telah ditentukan
13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah Daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari penduduk Desa setempat.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap Bakal Calon baik dari segi administrasi, dan atau kemampuan kepemimpinan.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemugutan suara.
20. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah alat bukti diri sebagai legimitasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonseia.
BAB II - JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan :
- a. serentak satu kali; dan/atau
- b. bergelombang.
BAB II - JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama diseluruh Desa.
BAB II - JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) Tahun.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 5

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 6

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kesatu Persiapan Pemilihan
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- c. menetapkan jumlah surat suara dan Kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa ditingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kepada Bupati, dan/atau;
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 8

Tugas PPKD adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih ;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;
- m. menyampaikan rekapitulasi daftar penjaringan bakal calon kepala desa kepada panitia tingkat kabupaten untuk dilakukan uji kompetensi, dan ;
- n. jika terjadi hasil perhitungan suara sah terbanyak yang sama, maka PPKD menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah salah satu persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa periode berikutnya bagi incumbent .
- (5) Panitia pemilihan menyampaikan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan kepala desa oleh BPD.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh masyarakat, dan unsur lainnya yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh masyarakat.
- (4) Jumlah anggota panitia pemilihan ditetapkan paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (5) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Panitia pemilihan melakukan proses tahapan pemilihan setelah ditetapkan sebagai panitia pemilihan oleh BPD.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (8) Penentuan Ketua, Wakil Ketua,dan Sekretaris dipilih oleh dan dari anggota panitia pemilihan dalam suatu rapat panitia dengan menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD
- (2) Panitia pemilihan harus bertindak adil terhadap semua bakal calon Kepala Desa.
Paragraf 2 Penetapan Pemilih
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 12

- (1) Penduduk desa yang mempunyai hak memilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah / pernah menikah dan terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syaratsyarat:
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan surat keterangan kependudukan.
- b. surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud huruf a berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13

- (1) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Daftar pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir, digunakan sebagai daftar pemilih sementara untuk pemilihan kepala desa.
- (3) Daftar pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimutakhirkan dan diperbaiki, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) Daftar pemilih yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Panitia Pemilihan menjadi daftar pemilih tetap dan diumumkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14

- (1) Setelah daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), panitia pemilihan melakukan pengisian surat panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih dan TPS.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemilih untuk memperoleh surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan surat panggilan.
- (4) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan/atau telah terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan surat panggilan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan surat kependudukan berupa KTP atau Kartu Keluarga.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dapat diubah.
- (2) Pengecualian dari ketentuan pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia atau kehilangan hak pilihnya.
- (3) Perubahan daftar pemilih tetap sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dicatat pada kolom keterangan panitia pemilihan.
Bagian Kedua Pencalonan Paragraf 1 Persyaratan Calon Pasal 16
- (1) Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. bukan anggota organisasi terlarang
- j. berkelakuan baik
- k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal/berdomisili di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan.
- m. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.
- n. daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, dan pekerjaan serta saudara kandung, suami dan isteri.
- o. bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa incumbent, perangkat desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten.
- (2) bakal calon kepala desa yang bersatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, serta Karyawan Perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (3) CPNS, Tenaga fungsional dari Instansi Kependidikan dan Kesehatan, PNS dengan masa kerja dibawah 6 (Enam) tahun, tidak diperkenankan maju dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani bakal calon kepala desa.
- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bakal Calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ;
- c. fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ;
- d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ;
- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf e ;
- f. surat keterangan kesehatan dari Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit umum Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ;
- g. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara kerana melakukan tindak pidana kejahatan dari Pengadilan Negeri. Jika yang bersangkutan pernah dipidana maka interval waktunya adalah 5 (lima) tahun setelah menjalani hukuman dan surat pengumuman pribadi kepada masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
- i. surat keterangan bukan anggota organisasi terlarang dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I;
- j. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK), sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- k. fotokopi KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Keterangan domisili di desa bersangkutan selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua RK, Ketua RT, Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- l. surat pernyataan belum pernah menjabat kepala desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ;
- m. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- n. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimanan dimaksud ayat (1) huruf n;
- o. surat izin dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- p. surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD yang ketahui Ketua BPD dan surat cuti dari jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diketahui oleh camat;
- q. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri dari jabatan negeri yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
- r. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri atau tidak aktif sebagai karyawan perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD, apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
- s. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dicalonkan dan atau mencalonkan diri menjadi Calon kepala desa wajib mengajukan cuti dari jabatannya sejak tanggal pendaftaran.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan tedaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
- (4) Penjabat Kepala Desa tidak dapat menjadi calon kepala desa walaupun telah mengundurkan diri dari jabatan penjabat kepala desa.
- (5) Anggota BPD yang dicalonkan dan / atau mencalonkan diri menjadi calon kepala desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak tanggal pendaftaran.
- (6) Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa tidak dapat mengundurkan diri dengan alasan apapun.
Paragraf 2
Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 18

- (1) Bakal calon kepala desa mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan selama masa pendaftaran
- (2) Masa Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal calon.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 19

- (1) Bakal Calon pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan surat pencalonan yang telah ditandatangani dan diantar sendiri kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (3) Panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas kepada Bakal Calon yang telah mendaftarkan diri.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan apabila diperlukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia Pemlihan menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada bakal calon, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penutupan pendaftaran.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 21

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), surat pencalonan dan kelengkapannya belum memenuhi syarat atau ditolak oleh penitia pemilihan, bakal calon dapat melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan dan kelengkapannya.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang bagi bakal calon yang telah melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan dan kelengkapannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dinilai tidak memenuhi syarat atau ditolak oleh panitia pemilihan, bakal calon dinyatakan gugur dan tidak berhak untuk ikut dalam proses selanjutnya.
- (5) Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada bakal calon, setelah penelitian ulang berkas.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 22

Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) kerja hari .
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan pada pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan di kabupaten melakukan seleksi tambahan selama 20 hari kerja .
- (2) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menentukan 5 (lima) orang bakal calon kepala desa untuk ditetapkan menjadi calon Kepala desa dengan memperhatikan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil uji kompetensi.
Paragraf 3
Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil penelitian dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 panitia pemilihan menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon kepala desa yang berhak dipilih.
- (2) Panitia pemilihan segera melakukan penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh para calon dan disaksikan oleh BPD
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang diketahui oleh BPD.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 26

Berdasarkan penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), panitia pemilihan mengumumkan secara luas kepada masyarakat baik melalui media massa maupun papan pengumuman tentang nomor urut dan nama calon kepala desa yang berhak dipilih.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 27

- (1) Bakal Calon yang namanya telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri dari proses pemilihan
- (2) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dari proses pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi berupa denda senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
Paragraf 4 Kampanye
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 28

- (1) Kampanye dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diseluruh wilayah Desa dan dilakukan oleh calon Kepala Desa dan/atau Tim kampanye yang telah dibentuk oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk desa mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 29

- (1) Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. penyebaran bahan kampanye ;
- d. pemasangan alat kampanye dan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia;
- e. dialog; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sesuai dengan norma dan adat istiadat desa setempat, tertib dan bersifat edukatif
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa atau tim kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. menghina seseorang, agama, golongan, dan atau Calon Kepala Desa lain;
- d. menghasut atau mengadu domba seseorang dan / atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
- k. memobilisasi massa yang bukan penduduk massa setempat; dan/atau
- l. kegiatan lain yang bertentangan dengan norma dan adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye.
Bagian Ketiga Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Paragraf 1 Pemungutan Suara
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan calon Kepala Desa kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari, tanggal pemungutan suara.
- (2) Salambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat panggilan kepada pemilih.
- (3) Panitia menyusun berita acara perihal jumlah surat panggilan yang telah disampaikan dan diterima oleh pemilih.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 32

Format surat suara dan kelengkapan administrasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 33

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan melaksanakan rapat dengan kegiatan :
- a. penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
- b. pembukaan kotak suara;
- c. mengeluaran seluruh isi kotak suara;
- d. pengidentifikasian jenis, dokumen dan peralatan;
- e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon dan / atau saksi dari calon dan Pemantau.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara masingmasing calon menunjuk 1 (satu) orang saksi disetiap TPS dan .
- (2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 35

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai secara serentak pada hari dan tanggal yang sama yang dimulai pada pukul 08.00 wita.
- (3) Pemungutan suara ditutup pada pukul 14.00 wita, dengan pengecualian khusus wilayah kepulauan yang disesuaikan dengan kondisi geografis desa tersebut.
- (4) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu nomor/photo calon dalam kotak pada surat suara dalam bilik suara.
- (5) Seorang pemilih hanya diperkenakan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon dan tidak dapat diwakilkan.
- (6) Apabila surat suara yang diterima ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (8) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda oleh Panita Pemilihan.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 36

- (1) Pemungutan suara pada desa-desa diwilayah kepulauan dilakukan dengan cara panitia pemilihan diwilayah kepulauan menyisir seluruh pulau diwilayah desa dan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan hak pilihnya;
- (2) Khusus untuk wilayah kepulauan yang mempunyai pulau yang jauh dimungkinkan untuk dibentuk lebih dari satu TPS.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 37

Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh panitia atau keluarga pemilih dan disaksikan oleh saksi masing-masing calon kepala desa
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 38

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua dan salah seorang anggota panitia pemilihan; dan
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor calon yang telah ditentukan; atau
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam satu kotak segi empat yang memuat nomor dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor calon; atau
- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi tidak mengenai satu kotak segi empat calon lain (coblos simetris)
Paragraf 2 Penghitungan Suara
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 39

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara di TPS dengan terlebih dahulu menghitung :
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih;
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan/atau
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (2) Untuk wilayah desa kepulauan penghitungan suara dilakukan di ibu kota desa.
- (3) penghitungan suara di TPS yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dihadiri oleh calon atau saksi calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat desa setempat.
- (4) Setelah selesai penghitungan suara di TPS, panitia pemilihan segera membuat berita acara pemilihan dan penetapan hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (5) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) exemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia menyerahakan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai penghitungan suara.
Bagian Keempat Syarat Sahnya Pemilihan
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 40

- (1) Pemilihan Kepala Desa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih tetap.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pemilihan berakhir jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Ketua Panitia Pemilihan memperpanjang batas waktu pelaksanaan pemungutan suara paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila perpanjangan waktu telah dilakukan dan korum belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitia pemilihan Kepala Desa tetap melanjutkan penghitungan suara dan hasilnya dinyatakan sah.
Bagian Kelima Penetapan Calon Terpilih
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 41

- (1) Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing calon dan menyatakan sahnya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak .
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memproleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa pada desa dengan TPS hanya satu calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar.
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada dusun yang sama dengan satu TPS atau lebih dari satu TPS, yang dalam pencalonannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan angka skoring hasil tertinggi uji kompetensi yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten adalah calon yang memiliki skoring yang meliputi pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (6) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada dusun yang sama dengan 1 (satu) TPS atau lebih dari satu TPS, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan angka skoring yang meliputi pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (7) Dalam hal penilaian berdasarkan skoring masih tetap sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka kewenangan untuk menentukan kepala desa terpilih diserahkan kepada Bupati.
- (8) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPD.
BAB IV - MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIANNYA
Pasal 42

- (1) Pengaduan calon/saksi terhadap adanya indikasi pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai bukti awal paling lambat 2 (dua) hari bagi desa didaratan dan 5 (lima) hari bagi desa wilayah kepulauan setelah penetapan hasil pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji setiap laporan pengaduan yang diterima dan memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan pengaduan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, untuk melengkapi laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 hari setelah laporan pertama diterima.
- (5) Dalam hal laporan pengaduan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (6) Dalam hal laporan pengaduan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian diteruskan kepada Pejabat yang berwenang untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (7) Laporan pengaduan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan tidak dapat dilantik atau diangkat menjadi kepala desa.
BAB IV - MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIANNYA
Pasal 43

- (1) Panitia Kabupaten menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dapat dilakukan dengan :
- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dengan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
- b. melakukan upaya-upaya penyelesaian secara damai melalui musyawarah dan di tuangkan dalam bentuk berita acara.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan keputusan yang bersifat final dan mengikat .
BAB V - PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan kepala desa membuat hasil rekapitulasi penghitungan suara disertai dengan berita acara .
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh PPKD serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD menetapkan calon kepala desa terpilih dan disampaikan kepada BPD.
- (4) BPD menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
Pasal 45

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan, kecuali berdasarakan pertimbangan tertentu maka Bupati dapat menentukan waktu dan tempat pelantikan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:
5. ' Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 46

- (1) Biaya kegiatan pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
- a. APBD Kabupaten dan /atau
- b. APB Desa
- (2) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan untuk biaya pengadaan surat suara dan alat kelengkapan administrasi lainya dan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan untuk biaya operasional pada hari pemungutan suara.
- (4) PPKD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada bakal calon kepala desa.
BAB VII - MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 47

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk dua kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya yang ketiga kalinya baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa dihitung menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 48

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunial;
- b. permintaan sendiri ;
- c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:
- a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam ) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
- d. dinyatakan melanggar sumpah /janji jabatan ;
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ;
- f. melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- h. meninggalkan tempat tugas tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh ) hari berturut-turut atau lebih.
- (3) Kewajiban Sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dalam hal :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan ;
- p. lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4) Larangan sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f yaitu :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh ketua BPD Kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan rapat BPD.
- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Setelah dilakukan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan pemerintah Kabupaten .
- (9) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari satu tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil sebagai penjabat Kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.
- (10) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari satu tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil sampai terpilihnya kepala desa melalui hasil musyawarah desa.
- (11) Musyawarah desa dalam rangka memilih Kepala desa pengganti antar waktu dipimpin oleh Ketua BPD, difasilitasi oleh penjabat kepala desa, dan dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat di desa dengan agenda tunggal pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah mufakat.
- (12) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak menghasilkan kata mufakat maka pemilihan kepala desa pengganti antar waktu dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara pada musyawarah desa tersebut.
- (13) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) dilaporkan kepada Bupati melalui camat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Kepala Desa pengganti antar waktu.
- (14) Masa jabatan Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui musyawarah Desa dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 49

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi ,terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan teryata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan keputusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa sampai dengan masa akhir jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 50

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB IX - TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 51

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, disampaikan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati.
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati .
BAB X - MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 52

- (1) Pengangkatan penjabat kepala desa, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masa jabatan penjabat kepala desa paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan pelantikan Kepala Desa defenitif.
- (4) Penjabat kepala desa tidak boleh mencalonkan diri dan/atau dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (5) Penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak kepala desa.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2007), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 20 April 2016
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
SYAMSUDDIN A. HAMID
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
EFFENDI KASMIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.3.41.16 TAHUN 2016
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Cukup JelasHuruf bCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bergelombang adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun sekali dimana jika tidak terjadi pemilihan pada tahun bersangkutan maka Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tahun/gelombang berikutnya.Ayat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Huruf a.

Yang dimaksud tahapan persiapan adalah tahapan Pemilihan Kepala Desa mulai dari pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sampai dengan Penetapan Pemilih.Huruf b.Yang dimaksud dengan tahapan pencalonan adalah tahapan pemenuhan syarat-syarat Calon Kepala Desa, Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa, Penetapan dan Pengumuman calon Kepala Desa serta Kampanye.Huruf c.Yang dimaksud tahapan pemungutan suara adalah tahapan Pemilihan Kepala desa mulai dari pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.Huruf d.Yang dimaksud dengan penetapan adalah tahapan Pemilihan Kepala Desa pada saat penetapan calon Terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Huruf aCukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup JelasHuruf eCukup JelasHuruf fCukup JelasHuruf gCukup JelasHuruf hCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Huruf a

Cukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup JelasHuruf eCukup JelasHuruf fCukup JelasHuruf gCukup JelasHuruf iCukup JelasHuruf jCukup JelasHuruf kCukup JelasHuruf lCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

pemberitahuan BPD dituangkan dalam bentuk surat penyampaian akhir masa jabatan kepala desa yang ditandatangani oleh ketua BPD.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Yang dimaksud Laporan Akhir Masa Jabatan adalah laporan semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa, yang dibuat Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan disampaikan kepada Bupati dan BPD.## Ayat (5)Perencanaan biaya pemilihan disertai dengan rincian kegiatan anggaran (RKA) pemilihan kepala desa.## Ayat (6)Pemerintah kabupaten menganggarkan biaya operasional panitia pemilihan kepala desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.##
PENJELASAN
Pasal 10

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya adalah rapat tersebut dihadiri untuk mmberikan masukan mengenai calon anggota Pantia Pemilihan Kepala Desa yang di angkat oleh BPD## Ayat (2)Yang dimaksud dengan unsur Perangkat Desa adalah Aparatur Desa mulai dari Sekdes samapi dengan Staf pada Kantor Desa. Yang dimaksud pengurus lembaga kemasyarakatan adalah pengurus organisasi masyarakat yang ada di desa seperti LPM, PKK, RW, Karang Taruna dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.## Ayat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup JelasAyat (6)Cukup JelasAyat (7)Cukup JelasAyat (8)Yang dimaksud penentuan ketua, wakil ketua dan sekretaris dituangkan dalam berita acara hasil rapat pembentukan struktur panitia pemilihan kepala desa.##
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Yang dimaksud dengan bertindak adil terhadap Calon Kepala Desa adalah memperlakukan Calon Kepala Desa sama dihadapan hukum dan ketentuan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Huruf aCukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup JelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Yang dimaksud daftar pemilihan umum terakhir adalah daftar pemilihan tetap yang ditetapkan oleh KPUD.Ayat (3)Cukup JelasAyat (4)```Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1)

```Huruf aYang dimaksud dengan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah taat menjalankan kewajiban agamanya .## Huruf bSetia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yang dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.## Huruf cYang dimaksud berpendidikan sekurang-kurangnya Sederajat adalah pendidikan yang diikuti melalui jalur paket B yang dibuktikan dengan ijazah paket B yang dilegalisir oleh pejabat berwenang## Huruf dBerusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendataran dibuktikan dengan Akta Kelahiran## Huruf eCukup Jelas## Huruf fYang dimaksud sehat jasmani dan rohani dalam ketentuan ini adalah sehat jasmani/jiwa yang dinyatakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan termasuk tes urine dan bebas narkoba, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.## Huruf gCukup JelasHuruf hCukup JelasHuruf iYang dimaksud dengan bukan anggota organisasi terlarang dalam ketentuan ini adalah tidak terdaftar sebagai anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah termasuk tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 G.30 S/PKI.## Huruf jYang dimaksud berkelakuan baik dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat istiadat antara lain mabuk, judi, pecandu narkoba dan zina, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian (SKCK).Huruf kCukup JelasHuruf lYang dimaksud paling lama 18 (delapan belas) tahun adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat tiga kali masa jabatan 6 (enam) tahun dan Tiga kali masa jabatan, dalam ketentuan ini adalah seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.## Huruf mCukup JelasHuruf nDaftar riwayat hidup dalam ketentuan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.Huruf oCukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)yang dimaksud tenaga fungsional dari instansi pendidikan adalah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas dan yang dimaksud tenaga fungsional kesehatan adalah Dokter, Bidan dan Perawat.Ayat (4)Huruf aCukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup JelasHuruf eCukup JelasHuruf fCukup JelasHuruf gCukup JelasHuruf hCukup JelasHuruf iCukup JelasHuruf jCukup JelasHuruf kCukup JelasHuruf lCukup JelasHuruf mCukup JelasHuruf nCukup JelasHuruf oCukup JelasHuruf pCukup JelasHuruf qSurat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri terpilih bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan lansungnya untuk diketahui.## Huruf rYang dimaksud surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri atau tidak aktif dalam ketentuan ini adalah adlah surat pernyataan yang dibuat, apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan bersedia mundur atau tidak aktif sebagai karyawan selama menjabat Kepala Desa, yang disampaikan kepada pimpinannya.## Huruf sCukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

yang dimaksud dengan cuti dari jabatan adalah meninggalkan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa, sedangkan perangkat desa cuti sejak tanggal pendaftaran.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)yang dimaksud dengan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD adalah melepaskan seluruh tugas dan tanggung jawab BPD serta seluruh hak dan kewajibannya.|
PENJELASAN
Pasal 18 |

|-------------------------------|| Ayat (1) Cukup Jelas || Ayat (2) || Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19 Ayat (1) |

| Cukup Jelas Ayat (2) || Cukup Jelas || Ayat (3 || Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20 |

| Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) || Cukup Jelas || Ayat (3) Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas |

| Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) || Cukup Jelas || Ayat (4) || Cukup Jelas || Ayat (5) Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 22 |

| Cukup Jelas || 23 || Ayat (1) || Cukup || Ayat (2) || Jelas || Pasal |Cukup JelasAyat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Palas 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh calon yang jumlahnya memperhatikan ketentuan panitia pemilihan dan disampaikan kepada panitia pemilihan dan Pemerintah Desa Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Huruf a Cukup Jelas

Huruf b| | Cukup Jelas ||----------------------------|-------------------------------|| Cukup | Jelas || Huruf d Cukup | Jelas || Huruf e | Jelas || Huruf f | Cukup || Cukup Ayat (2) Cukup Jelas | Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 30 (1) Huruf | a Cukup Jelas |

| Ayat Huruf Huruf Huruf | b Cukup Jelas c Cukup Jelas d || | Cukup || Huruf h | f Cukup Jelas g || Cukup | Jelas || Huruf Huruf | || Cukup | || | Jelas || Huruf i | Cukup Jelas || Huruf j Cukup | || | Jelas || Huruf k | || Cukup | || Huruf l | || Cukup | || | Jelas |Ayat (2)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Ayat (2) yang dimaksud dapat dihadiri oleh calon atau saksi dari calon dan pemantau tidak berimplikasi terhadap sahnya proses pemungutan suara. Pasal 34 Ayat (1) yang dimaksud saksi adalah orang yang mendapatkan mandat dari calon Kepala Desa untuk hadir dan menyaksikan jalannya pemungutan suara. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)| Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas ||------------------------------------|| Ayat (4) || Cukup Jelas || Ayat (5) || Cukup Jelas || Ayat (6) Cukup Jelas || Ayat (7) Cukup Jelas || Ayat (8) || Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 36 Ayat (1) |

| Cukup Jelas || Ayat (2) || Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 37 |

| Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 38 |

| Ayat (1) Huruf a || Cukup Jelas Huruf b || Cukup Jelas || Huruf c || Cukup Jelas || Huruf d || Cukup Jelas || Huruf e || Cukup || Jelas || 39 || Huruf a || Jelas || Cukup || Ayat (1) || Pasal |Huruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasAyat (2)yang dimaksud ibu kota desa adalah tempat pusat pemerintahan desa.Ayat (3)Cukup JelasAyat (4Cukup JelasAyat (5)Cukup JelasAyat (6)Cukup JelasAyat (7)yang dimaksud surat suara adalah surat suara yang telah digunakan maupun surat suara yang tidak digunakan.
PENJELASAN
Pasal 40

Ayat (1)

Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup JelasAyat (6)Cukup JelasAyat (7)```Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 42 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup Jelas Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)

```Cukup Jelas|
PENJELASAN
Pasal 46 Ayat (1) |

|---------------------------------|| Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 45 |

| Cukup Jelas || Ayat (2) Cukup Jelas || Ayat (3) || Cukup Jelas Ayat (4) || Cukup Jelas || Cukup Jelas Huruf a Cukup Jelas || Huruf b Cukup Jelas || Ayat (2) || Cukup Jelas Ayat (3) || Cukup Jelas || Ayat (4) || Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 47 |

| Ayat (1) Cukup Jelas || Ayat (2) || Cukup Jelas || Ayat (3) || Cukup Jelas || Ayat (4) || Cukup Jelas || 48 || Ayat (1) || Pasal |Huruf a| Cukup | Jelas ||----------------------|----------------------|| Huruf b Cukup | Jelas || Huruf c Cukup | Jelas || Ayat (2) | Ayat (2) || Cukup Jelas Huruf a | Jelas || Cukup Huruf b Cukup | Jelas || Huruf c Cukup | Jelas || Huruf d Cukup | Jelas || Huruf e Cukup | Jelas || Huruf f Cukup | Jelas || Huruf g Cukup | Jelas || Huruf h Cukup | Jelas || Ayat (3) Cukup Jelas | Ayat (3) Cukup Jelas || Huruf a | Jelas || Cukup Huruf b Cukup | Jelas || Huruf c Cukup | Jelas || Huruf d Cukup | Jelas || Huruf e Cukup | Jelas || Huruf f Cukup | Jelas |Ayat (4)| Huruf g Cukup | Jelas ||-----------------|-----------------|| Huruf h Cukup | Jelas || Cukup Jelas | Cukup Jelas || Huruf i Cukup | Jelas || Huruf j Cukup | Jelas || Huruf k Cukup | Jelas || Huruf l Cukup | Jelas || Huruf m Cukup | Jelas || Huruf n Cukup | Jelas || Huruf o Cukup | Jelas || Huruf p Cukup | Jelas || Huruf q Cukup | Jelas || (4) Cukup Jelas | (4) Cukup Jelas || Cukup | Jelas || Huruf b Cukup | Jelas || Huruf c Cukup | Jelas || Huruf d Cukup | Jelas || Huruf e Cukup | Jelas || Huruf f Cukup | Jelas || Huruf g Cukup | Jelas |Huruf h```Cukup Jelas Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Ayat (10) Cukup Jelas Ayat (11) Cukup Jelas Ayat (12) Cukup Jelas Ayat (13) Cukup Jelas Ayat (14) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas

``````
PENJELASAN
Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 1