PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor £ Tahun 2012
Tentang Bengali Persetujuan Bersama
Berlaku: 4 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang a.
· * -A -A -* « . . . A * -» bahwa mineral dan batubara yang dalam wilayah hukum Utara terkandung pertambangan Kabupaten Nias merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu penguasaanya harus dikuasai oleh negara dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberi nilai tambah nyata bagi perekonomian dalam usaha. mencapai kemakmuran secara kesejahteraan dan masyarakat secara berkeadilan;
V
Mengingat
:
b.
- bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi riasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; dalam
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupatem / Kota mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturah perundang-undangan daerah dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral; .
d.
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; bahwa
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
.
*
.
.
.
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 3258)
•
;
!• • •
:
=
•
-
-
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran; Negara ; Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46j Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2007 Pemerintahan Antara
Z '
.
-
. -
. .
.
.; .
.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .5110); . . . .
2L Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dari Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511.1); , .
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3356);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
|
Bengali Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN
DAERAH
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
TENTANG
Menetapkan
&gt; '
; v
; •
if
&gt;?
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rephblik Indonesia Tahun 1945. 1 .
2
Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
5.
6.
7.
Bupati adalah Bupati Nias Utara.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang memiliki wewenang di lingkup tugas dan tanggung jawab pada bidang pertambangan mineral.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang menangani dan atau mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pertambangan mineral di Kabupaten Nias Utara.
Tim teknis adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Kepala SKPD dalam memberikan rekomendasi teknis.
8
.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan daiam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik daiam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di daiam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Usaha Pertambangan adalah kegiatan daiam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan; untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemumian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
.
26
Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, temasuk AMDAL serta perencanaan pasca tambang. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha; dan / atau kegiatan. Pengolahan dan pemumian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan batubara serfa untuk ' niemanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan batubara dari daerah tambang dan / atau tempat pengolahan dan pemumian. sampai tempat penyerahan. . Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfiingsi kembali sesuai peruntukannya. Uang jaminan reklamasi adalah uang jaminan yang ditetapkan berdasarkan besaran biaya reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala SKPD.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kwalitas nilai dan keaneka ragamannya. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan batubara yang berada di Kabupaten Nias Utara, dan merupakan bagian dari tata ruang wilayah Kabupaten Nias Utara. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan / atau informasi geologi. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dQakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUPadalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. Iuran pertambangan adalah pengenaan biaya yang telah di atur oleh peraturan dan perundang-undangan pada ketentuan pemegang IUP dikenakan atas kegiatan pengusahaan pertambangan yatig terdiri dari iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi. Pajak pertambangan bahan mineral adalah pengenaan biaya atas pengusahaan pertambangan yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan pada ketentuan pemegang IUP dikenakan atas bahan mineral / kilo / ton / m3. Iuran produksi adalah iuran yang dikenakan atas produksi bahan galian mineral tersebut. Iuran eksplorasi adalah iuran yang dikenakan atas tahapan kegiatan pengusahaan pertambangan sebelum tahapan kegiatan operasi produksi. Iuran tetap adalah iuran yang dikenakan secara kontinyu atas pengambilan bahan mineral yang dieksploitasi. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.
Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Udang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang teijadi guna menemukan tersangkanya.
Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertambangan mineral yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
N/A
Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan mineral dan batubara memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Nias Utara.
- (2) Tujuan pengelolaan mineral di Daerah adalah:
- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besamya kasejahteraan rakyat;
- c. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkurigan; dan
- d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
BAB i
Pasal 3

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. ; &lt; * : &lt; * 1 -J
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengusahaan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah : a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP / IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- c. pemberian IUP / IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral serta informasi pertambangan mineral dan batubara;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral batubara;
- f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan mineral dan batubara dengan meinperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
- i. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
8. k peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Dearah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan, dalam negeri serta ekspor kepada menteri dan gubemur; dan
- (2) Wewenang dan tan ^ ung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 5

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WPterdiri dari:
- a. WUP;
- b. WIUP; dan
- c. WPR.
BAB VI - USAHA PERTAMBANGAN DAN JENIS MINERAL LOGAM, BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 6

- (1) Usaha pertambangan dikelompokan atas :
- a. pertambangan mineral; dan
3. b, pertambangan batubara.
- a. pertambangan mineral logam;
- (2) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
- b. pertambangan mineral bukan logam;dan
- c. pertambangan batuan.
8. . (3) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan dalam bentuk : :Vi;
- a. IUP; dan
- b. IPR.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 7

IUP terdiri atas dua tahap :
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, serta pengangkutan dan penjualan.
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi terdiri atas :
- a. mineral logam;
- b. mineral bukan logam;
- c. batuan; dan / atau
- d. batubara.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 8

IUP diberikan oleh Bupati kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 9

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) wajib memuat ketentuan sebagai berikut :
- a. namaidentitas pemohon;
- b. lokasi dan luas WIUP;
- c. rencana limum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- g. perpanjangari tahapari kegiatan;
- h. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. perpajakan;
- k. penyelesaian perselisihan;
13. L iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. Penerimaan Negara bukan pajak yang terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi, UKL, UPL;
- m. peta topografi, peta geologi, peta sumber daya mineral atau batubara.
- o. Peta Topografi, Peta Geologi, Peta Sumber Daya Mineral dan Batubara, Peta Situasi daii AMDAL.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, wajib memuat ketentuan sebagai berikut :
18. a nama perusahaan;
- b. luas WIUP;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemumian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;
- k. perpanjangan IUP;
- m. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dd sekiar WIUP;
9. l . hak dan kewajiban pemegang IUP:
- n. perpajakan;
- o. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari iuran tetapo dan iuran produksi;
12. pi penyelesaian perselisihan;
- q. keselamatan dan kesehatan kerja;
- r. konservasi mineral atau batubara;
- s. pemanfaatan.barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- t. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikam pertambangan yang baik;
- u. pengembangan tenaga keija Indonesia;
- w. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknolo ^ i pertambangan mineral atau batubara;
- v. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. peta topografi, peta geologi, peta sumber daya mineral, pet = a situasi;
- y. amdal / .UKL UPL; dan
- z. rencana reklamasi dari pasca tambang.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 10

- (1) Setiap IUP yang diberikan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenMs bahan mineral logam, bukan logam, batuan.
- (3) Pemegang IUP / IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lai n sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukam permohonan IUP / IPR barn kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP / IPR yang menemukan mineral lain di dalarm WIUP dikelola diberikan prioritas untu \_ k .yang mengusahakannya. \_
- (4) Pemegang RJP / IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, wajib menjaga mineral lain tersebut agar - tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (5) Dalam mengusahakan hasil komoditas tambang lainnya yang ditemukan, harus membentuk badan usaha baru.
Bagian Kedua IUP Eksplorasi
- (1 ) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu palipg lama 3 (tiga) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 12

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masingmasing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masingmasing 5 (lima) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
Bagian Keempat Pertambangan Mineral
Paragraf 1 Pertambangan Mineral Logam
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 14

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
• t
•
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) helkare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral Ingam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang pertairia. IUP
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 16

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
Paragraf 2 Pertambangan Mineral Bukan Logam
'
1
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 17

• •
•
•
•
•
:
' •
•
•
-
WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukanlogam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
Paragraf 3 Pertambangan Batuan
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 20

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izm.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. --
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 22

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
Bagian Kelima Pertambangan Batubara
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 23

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
BAB vm - TATA CARA PEMBERIAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI
Pasal 25

- (1) Uiituk mendapatkan IUP Eksplorasi mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, yang bersangkutan harus mengikuti prosedur lelang menurut bentuk yang telah ditetapkan oleh pembeii izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pembeii izin menurut bentuk yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pembeii izin menurut bentuk yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, yang bersangkutan harus mengikuti prosedur lelang menurut bentuk yang telah ditetapkan oleh pembeii izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Untuk satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi diajukan satu permohonan IUP eksplorasi.
- (6) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin haknya untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (7) Mekanisme penerbitan IUP akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Persyaratan
BAB vm - TATA CARA PEMBERIAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI
Pasal 26

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.
BAB vm - TATA CARA PEMBERIAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI
Pasal 27

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk badan usaha meliputi :
- a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
1. Surat permohonan;
2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. Surat keterangan domisili.
- b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
1. Surat permohonan;
2. Profit badan usaha; ^ 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang Usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6. Surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administrate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk koperasi meliputi :
- a. untuk JUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1. Surat permohonan;
2. Susunan pengurus; dan
3. Surat keterangan domisili.
- b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
1. Surat permohonan;
2. Profil koperasi;
3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Susunan pengurus; dan
6. Surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk orang perseorangan meliputi :
- a. untuk IUP. Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: ' ' ·
1. Surat permohonan; dan
2. Surat keterangan domisili.
- b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi bukan logam dan batuan : Produksi mineral
1. Surat permohonan;
2. Kartu tanda penduduk;
3. Nomor pokok wajib pajak; dan
4. Surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :.
- a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: :
1. Surat permohonan;
2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. Surat keterangan domisili.
untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
1. Surat permohonan;
2. Profit perusahaan;
3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. Surat keterangan domisili.
BAB vm - TATA CARA PEMBERIAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI
Pasal 28

Persyaratan teknis sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 26 huruf b untuk :
- a. IUP Eksplorasi meliputi :
1. Daftar riwayat hidup dan surat pemyataan tenaga ahli pertambangan dim / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
IUP Operasi Produksi meliputi :
1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. Laporan lengkap eksplorasi;
3. Laporan studi kelayakan;
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang;
5. Rencana keija dan anggaran biaya;
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
.
!.
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pemyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
1. Pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
BAB vm - TATA CARA PEMBERIAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI
Pasal 30

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d untuk:
- a. IUP Eksplorasi meliputi :
1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan ' kegiatan eksplorasi; dan
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
IUP Operasi Produksi, meliputi :
1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
BAB IX - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 31

Kegiataan Pertambangan Rakyat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. pertambangan logam;
- b. pertambangan bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan / atau
- d. pertambangan batubara.
BAB X - TATACARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 32

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.
- (3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohori wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (4) Dalam 1 (satuj WPR dapat diberikan 1 (satuj atau beberapa IPR.
- (5) Mekanisme penerbitan IUP diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - TATACARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 33

- (1) Luas wilayah 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan / atau
- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2,5 (dua setangah) tahun.
- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis; dan
- e. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufauntuk:
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. komoditas tambang yang dimohon; dan
4. surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.
- b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan;
2. komoditas tambang yang dimohon; dan
3. surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.
- c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan;
2. nomor pokok wajib pajak;
3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. komoditas tambang yang dimohon; dan
5. surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pemyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. pengambilan cadangan deposit yang berada di aliran sungai;
24. b.
25. pengambilan material tidak dibibir sungai;
- c. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan deiigan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power ( hp ) untuk 1 (satu) IPR; dan
- d. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
\_
.
PENGGUNAAN ALAT PERTAMBANGAN
BAB X - TATACARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 35

Ketentuan penggunaan alat dalam IUP operasi produksi :
- a. pemegang IUP operasi produksi dapat menggunakan alat berat; dan
- pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila penggunaannya diatas 50 (lima puluh) liter / hari memakai surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
BAB X - TATACARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 36

Ketentuan penggunaan alat dalam IPR operasi produksi :
- b. IPR operasi produksi dilarang menggunakan alat berat; dan akaian Bahan Bakar Minyak untuk operasi produksi c. pem sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila penggunaannya di atas 50 ( lima puluh) liter / hari memakai surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- a. IPR operasi produksi dapat menggunakan alat pompa mekanik maksimal 25 (dua puluh lima) horsepower {hp) / 30 (tiga puluh) paardekracht (pfc); .
BAB x - PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH
Pasal 37

Pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan sesuai sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 7 dan Pasal 31. mineral dan batubara harus
28
batubara dapat menimbulkan bahaya merusak lingkungan hidup, pemegang IUP dan IPR diwajibkan segera melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD terkait dan penanggulangannya dibebankan kepada pemegang IUP dan IPR.
- (2)
Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan mineral dan batubara, Inspektur Tambang atau pejabat yang menangani dan diberi wewenang khusus pada bidang pertambangan dapat menghentikan kegiatan operasional pertambangan.
- (3) Tata cara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB x - PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH
Pasal 40

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara, pembuangan limbah padat dan atau limbah cair, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.
- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara dimulai paling lama 3 (tiga) bulan sejak IUP dan IPR dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dimulai, pemegang izin harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati disertai alasan-alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB x - PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH
Pasal 39

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat menimbulkan bahaya merusak lingkungan hidup, pemegang IUP dan IPR diwajibkan segera melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD terkait dan penanggulangannya dibebankan kepada pemegang IUP dan IPR.
- (3) Tata cara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan mineral dan batubara, Inspektur Tambang pejabat yang menaiigahi dan diberi wewenang khusus pada bidang pertambangan dapat menghentikan operasional pertambangan. atau kegiatan
:
BAB x - PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH
Pasal 40

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara, pembuangan limbah padat dan atau limbah cair, harus memenuhi persyaratan-perSyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- pengangkutan, penimbunan, penggunaan, pemusnahan dan pemindahtanganan bahan peledak dfllam usaha pertambangan mineral dan batubara harus mendapatkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. - Pembelian, penyunpanan, izin
BAB XIII - DATA PERTAMBANGAN
Pasal 42

Untuk menunjang penyiapan . WP dan pengembangan ilmU pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubemur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan / atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.
BAB XIII - DATA PERTAMBANGAN
Pasal 43

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan / atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. ( 2 ) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Ketentuan mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
HAK DAN KEWAJIBANPEMEGANG IUP DAN IPR
Bagian kesatu Hak Pemegang IUP
BAB XIII - DATA PERTAMBANGAN
Pasal 45

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. :
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan perundang -undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memilild mineral, termasuk mineral atau batubara ikutan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi dan iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif (disesuaikan situasi dan kondisi untuk kajian lebih . dalam).
BAB XIII - DATA PERTAMBANGAN
Pasal 46

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
f
Bagian kedua Hak pemegang IPR
BAB XIII - DATA PERTAMBANGAN
Pasal 47

Mendapatkan pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan keija, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.
Bagian ketiga Kewajiban Pemegang IUP
BAB XIII - DATA PERTAMBANGAN
Pasal 48

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkaii IUPnya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan / atau saham dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan / atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat ;
- a. harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP wajib :
- a. fnenerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuarigan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- f. melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan tenaga keija pertambangan, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pelaksanaan inspeksi tambang daerah;
- g. memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan, mencegah kerusakan tanah dan jalan;
- h. mengembalikan tanah / menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau reklamasi;
- i. melakukan penanaman kembali / reboisasi;
- j. memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- k. memberikan laporan kepada Bupati lewat Kepala SKPD yang secara teknis membidangi pertambangan mineral atas penemuan galian dan barang berharga yang tidak disebutkan dalam IUP;
- (5) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
- (6) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (8) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
- (9) Sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitamya yang dapat membahayakan keamanan umum.
BAB XIII - DATA PERTAMBANGAN
Pasal 49

- (1) Pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik yang diantaranya melaksanakan :
ketentuan keselamatan dan kesehatan keija pertambangan;-
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- (2) Pemegang IUP wajib mengelola keuangan sesuai dengan sistem akutansi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
Bagian Keempat Kewajiban Pemegang IPR
BAB XIII - DATA PERTAMBANGAN
Pasal 50

- (1) Pemegang IPR wajib:
2. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
3. a.
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan keija pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; a :
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi pendapatan daerah; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati persyaratan teknis pertambangan.
BAB XV - MASA BERAKHIRNYA DAN PENCABUTAN IUP/IPR
Pasal 51

- (1) IUP / IPR berakhir karena :
- a. dikembalikan;
- b. dicabut; dan
- c. habis masa berlakunya.
- (2) IUP / IPR berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pemsegang IUP / IPR kepada Bupati dengan pemyataan tertulis disertai alasan yang jelas.
- (3) IUP / IPR berakhir karena dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Bupati apabila :
- a. pemegang IUP/ IPR tidak memenuhi kewajiban ditetapkan dalam IUP / IPR serta peraturan perundangundangan; yang
- b. pemegang IUP / IPR melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang; dan
- c. pemegang IUP / IPR dinyatakan pailit ;
- (4) IUP / IPR berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, IUP / IPR habis jangka waktunya dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan.
;
;
BAB XVI - HUBUNGANPEMEGANG TOP DENGAN PEMILIK TANAH
Pasal 52

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangah tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XVI - HUBUNGANPEMEGANG TOP DENGAN PEMILIK TANAH
Pasal 53

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
BAB XVI - HUBUNGANPEMEGANG TOP DENGAN PEMILIK TANAH
Pasal 54

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
BAB XVI - HUBUNGANPEMEGANG TOP DENGAN PEMILIK TANAH
Pasal 55

.'
- v
.v
Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - HUBUNGANPEMEGANG TOP DENGAN PEMILIK TANAH
Pasal 56

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
BAB XVI - HUBUNGANPEMEGANG TOP DENGAN PEMILIK TANAH
Pasal 57

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah; dan
- c. pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAB XVI - HUBUNGANPEMEGANG TOP DENGAN PEMILIK TANAH
Pasal 58

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral. evaluasi
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral;
- e. konservasi sumber daya mineral;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa rancang bangun dalam negeri.
- j. pengembangan tenaga keija teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentigan umum;
- n. pengelolaan IUP; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP wajib menerima kedatangan petugas, pengawas dan memberikan data yang diperlukan.
- (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - HUBUNGANPEMEGANG TOP DENGAN PEMILIK TANAH
Pasal 59

- (1) Masyarakat yang terkeria dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX - JAMINAN REKLAMASI
Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ( 2 ) .
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - JAMINAN REKLAMASI
Pasal 61

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP wajib memberikan besaran uang jaminan reklamasi yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rencana tambang.
- Bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bank Garansi / Jaminan bank ditempatkan pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati atas nama pemegang IUP, dan pencairannya atas rekomendasi Bupati, setelah pemegang IUP melaksanakan reklamasi.
- (3) Apabila pemegang IUP tidak melakukan kegiatan reklamasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka uang jaminan menjadi hak Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk biaya reklamasi.
BAB XIX - JAMINAN REKLAMASI
Pasal 62

- (1) Reklamasi sebagaimana disusun dalam rencana reklamasi, memuat rencana reklamasi tahunan dan rencana reklamasi keseluruhan pada akhir penambangan, yang dituangkan dalam uraian rencana reklamasi.
- (2) Materi rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peta reklamasi dengan skala 1 : 10.000;
- b. pematangan lahan;
- c. penirisan;
- d. penanggulangan erosi;
- e. pengelolaan lahan;
- f. pembiayaan reklamasi;
- g. pemeliharaan pasca reklamasi; dan
- h. jadwal pelaksanaan reklamasi secara bertahap yang disesuaikan dengan kemajuan kegiatan penambangan dan terintegrasi dengan jadwal rencana penambangan.
- (3) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) meliputi :
- a. pembongkaran fasilitas tambang;
- b. penataan lahan;
- c. revegetasi;
- d. mobilisasi dan demobilisasi alat berat; dan
- e. biaya pemeliharaan selama reklamasi dinyatakan selesai. 1 (satu) tahun sejak
- (4) Khusus untuk penambangan yang dilakukan pada lokasi yang dikuasai berdasarkan keijasama, rencana reklamasi disesuaikan dengan peijanjian keijasama antara pemegang izin dengan pemilik dan / atau penguasa lahan ,
BAB XIX - JAMINAN REKLAMASI
Pasal 63

- (1) Setiap tahapan atau keseluruhan pelaksanaan reklamasi dinyatakan memenuhi syarat dan selesai setelah dilakukan pemeriksaan oleh SKPD yang secara teknis membidangi pertambangan mineral.
- (2) Hasil pemeriksaaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan reklamasi dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
BAB XX - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 64

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, pemegang IUP wajib memberdayakan masyarakat setempat dengan cara :
- b. setiap pemegang IUP ikut serta meningkatkan kegiatan sosial, ekonomi dalam rangka menunjang kemakmuran serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
- a. setiap pemegang IUP memprioritaskan keikutsertaan tenaga keija dari lingkungan setempat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemberdayaan masyarakat sebagiamana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI - SANKSIADMINISTRATIF
Pasal 65

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), Pasal 46 ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 47, Pasal 48 atau Pasal 55 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan / atau
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagiamana dimaksud pada ayat (1) ditur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- c. pencabutan IUP atau IPR.
BAB XXII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan / atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pertambangan; pidana kegiatan usaha tindak
- menggeledah tempat dan / atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan ;
- menyegel dan / atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan mineral yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan mineral.
2. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan pengguiiaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. mendatangkan dan / atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan mineral; dan
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan mineral.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan / atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB xx - PasateiT
Pasal 69

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, . memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemumiaii, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahnn dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini diiakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1 / 3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan / atau
- b. pencabutan status badan hukum.
BAB xx - PasateiT
Pasal 71

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuritungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan / ata
3. akibat tindak c. kewajiban membayar biaya yang timbul pidana.
BAB xx - PasateiT
Pasal 72

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Peraturan ini dan menyalahgunakan kewenangahnya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
BAB XXIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, IUP yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang merigenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
"
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

&gt;
-
V
.
.
Peraturan Daerah ixii mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.
Ditetapkan di Lotu pada tanggal 01 Dk.to ' ov 2.0\ Z
BUPATI NIAS UTARA, ttd.
EDWARD ZEGA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARATAHUN 2012 NOMOR 6 SERI 6 ^
I.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

46
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

AyatU)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukupjelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
'.A
•
*
j
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Yang dimaksud dengan 'Menteri' adaiah Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
Yang dimaksud dengan 'Gubemur' adaiah Gubemur Sumatera Utara.
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Perseorangan dalam ketentuan ini adaiah Warga Negara Indonesia.
Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
PENJELASAN
Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Jaminan kesungguhah dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi. Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas. Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 1

1 , .
Ayat (l)
Ketentuan batas waktu tersebut bisa diberikan - &gt; · · r tidak secara maksimal selama 8 (delapan) tahun, namun disesuaikan dengan kondisi luas laban yang diberikan untuk eksplorasi.
&gt;
* &gt;
Ketentuan batas waktu pertambangan mineral bukan logam bisa diberikan tidak secara maksimal selama 3 (tiga) tahun dan untuk batas waktu pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu bisa diberikan tidak secara maksimal selama 7 (tujuh) tahun, namun disesuaikan dengan kondisi luas lahan yang diberikan untuk eksplorasi.
, Ketentuan batas waktu tersebut bisa diberikan tidak secara maksimal selama 8 (delapan) tahun, namun disesuaikan dengan kondisi luas lahan yang diberikan untuk eksplorasi.
-
49
* &gt;
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Pasal 13
Ketentuan batas waktu tersebut bisa diberikan tidak secara maksimal selama 20 (dua puluh) tahun, namun disesuaikan dengan kondisi luas lahan yang diberikan untuk operasi produksi.
Ketentuan batas waktu tersebut bisa diberikan tidak secara maksimal selama 10 (sepuluh) tahun, namun disesuaikan dengan kondisi luas lahan yang diberikan untuk operasi produksi.
Ketentuan batas waktu tersebut bisa diberikan tidak secara maksimal selama 20 (dua puluh) tahun, namun disesuaikan dengan kondisi luas lahan yang diberikan untuk operasi produksi.
,
Ketentuan batas waktu tersebut bisa diberikan tidak secara maksimal selama 5 (lima) tahun, namun disesuaikan dengan kondisi luas lahan yang diberikan untuk operasi produksi.
PENJELASAN
Pasal 14

. Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas
i
!
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Huruf a
Cukup jelas ;
Huruf b
'
Yang dimaksud dengan 'Instansi Yang Berwenang' adalah Dinas / Lembaga Teknis Daerah yang tugas pokok fungsinya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.
PENJELASAN
Pasal 36

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'Instansi Yang Berwenang * adalah Dinas / Lembaga Teknis Daerah yang tugas pokok fungsinya di bidang peiindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Ayat (l)
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan Hnspektur Tambang' adalah Pegawai Negeri. Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh daiam jabatan fungsional sebagai Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas
:
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jeias Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas
C
L "
v
\
v
s
\
TAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5
:
-
•
•