Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
:
BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,
- a. bahwa Lingkungan Hidup merupakan sumber hidup dan kehidupan yang kelestariannya harus terus dijaga, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kualitas Lingkungan Hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BLH
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA
Mengingat
- 
Lingkungan Hidup;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lebak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKPD Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
12. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup, sehingga melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup, yang melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia,
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
22. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
23. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
24. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
25. Air adalah semua Air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali Air laut dan Air fosil.
26. Sumber Air adalah wadah Air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata Air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
27. Baku mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air.
28. Baku mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber Air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu Air yang telah ditetapkan.
30. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
Hidup lainnya.
31. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
32. Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
33. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
34. Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
35. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
36. kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
37. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
38. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan Air pada batu gamping dan/atau dolomit.
39. Ekosistem Karst adalah tatanan Karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BLH
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA
40. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
41. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
42. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
43. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
44. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
45. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
46. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
47. Orang adalah orang perseorangan atau Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
48. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
49. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
50. Instrumen ekonomi lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
51. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
52. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk tetap dapat melestarikan fungsinya.
53. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
54. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
55. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
56. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
57. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
58. Pengkajian resiko adalah seluruh proses mulai dari indentifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.
59. Pengelolaan resiko adalah meliputi evaluasi resiko atau seleksi resiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan resiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.
60. Komunikasi resiko adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat diantara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan resiko.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk :
- a. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
monitoring kegiatan pembangunan; dan
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup.
BAB II - KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Lingkungan Hidup skala Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL, dan SPPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- g. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan;
- h. mengembangkan dan menerapkan instrument Lingkungan Hidup;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- j. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- m. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. mengelola informasi Lingkungan Hidup;
- o. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup;
- p. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- q. menerbitkan izin lingkungan; dan
- r. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 4

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan :
- a. inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.
- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan melalui inventarisasi tingkat wilayah Ekoregion.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh data dan
Bagian Kesatu
Inventarisasi
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 5

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :
- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam Daerah.
- (4) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
- a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
- b. pengolahan data statistik;
- c. pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
- d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
- a. sebaran penduduk;
- b. aspirasi masyarakat;
- c. kearifan lokal;
- d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
- e. aspek lainnya yang terkait dengan Lingkungan Hidup.
- (6) Tata cara inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Penyusunan RPPLH
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada RPPLH Provinsi.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) RPPLH disusun berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH yang disusun dijadikan dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (6) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi Ekosistem.
- (2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap fungsi Ekosistem dan/atau media Lingkungan Hidup.
- (3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
Ekosistem dan peruntukan media Lingkungan Hidup.
- (4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dilakukan terhadap Ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Fungsi Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 9

- (1) Rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempertimbangkan aspek:
- a. karakteristik Ekoregion;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- b. daya dukung dan daya tampung; dan
- c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana pemanfaatan sumber daya alam dan rencana pencadangan sumber daya alam.
- (3) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. media Lingkungan Hidup; dan
- b. Ekosistem.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.
Bagian Kedua
Pencegahan
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 11

Dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan instrumen pencegahan pencemaran yang terdiri atas :
- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Dokumen Lingkungan;
- f. Perizinan Lingkungan;
- g. Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
- h. Audit Lingkungan Hidup;
- i. laboratorium lingkungan;
- j. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- k. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- l. produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup; dan
- m. instrumen lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan
Paragraf 1
KLHS
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 12

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan Rencana Program yang menjadi obyek KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (3) Penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan Rencana Program yang menjadi obyek KLHS meliputi:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. Kebijakan Rencana Program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.
- (4) Kebijakan Rencana Program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib di dasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
Paragraf 2
Tata Ruang
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 13

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 14

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 15

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Dokumen Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:
- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; dan
- c. SPPL.
- (2) Dokumen Amdal, dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Perizinan Lingkungan
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin Lingkungan dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin PPLH dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Setiap Orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- b. denda administrasi;
- c. paksaan Pemerintah Daerah;
- d. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dan/atau
- e. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 7 Analisis Resiko Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis Resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g.
- (2) Analisis Resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian resiko;
- b. pengelolaan resiko; dan/atau
- c. komunikasi resiko.
Paragraf 8
Audit Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab dan/atau kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja Lingkungan Hidup.
- (2) Audit lingkungan terdiri atas :
- a. Audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela;
- b. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- (3) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b antara lain :
- a. Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- b. Usaha dan/atau kegiatan yang menunjukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan audit lingkungan hidup tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Paragraf 9
Laboratorium Lingkungan
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, maka diselenggarakan Laboratorium Lingkungan untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Untuk menjamin mutu hasil pengujian, laboratorium lingkungan harus sesuai standar yang berlaku.
- (3) Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 10
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- c. insentif.
- (2) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan produk domestik regional bruto;
- c. mekanisme kompensasi dan imbal jasa Lingkungan Hidup; dan
- d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi.
- (3) Pendanaan Lingkungan Hidup meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
- c. dana amanah;
- d. bantuan untuk konservasi.
- (4) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang dalam bentuk moneter dan/atau non moneter yang memenuhi kriteria tertentu yang meliputi:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- b. melakukan inovasi; dan
- c. melakukan kegiatan di bidang PPLH yang luar biasa.
- (5) Pelaksanaan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai:
- a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan Daerah;
- b. skala prioritas kebutuhan yang didasarkan pada visi, misi, dan program kerja Daerah untuk pembangunan Daerah; dan/atau
- c. kebutuhan anggaran penanggulangan dan pemulihan sebagai akibat dari suatu kegiatan pembangunan, sehingga kondisi Lingkungan Hidup di Daerah hijau dan lestari.
- (3) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan Daerah dan aspirasi masyarakat.
Paragraf 12
Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 25

Setiap penyusunan produk hukum daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Penanggulangan
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
Pemulihan
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pemulihan fungsi di lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Penghentian sumber pencemaran dan p[embersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi;
- c. Rehabilitasi;
- d. Restorasi; dan/atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Umum
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 28

- (1) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dilakukan terhadap media Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengendalian pencemaran air;
- b. pengendalian pencemaran udara; dan
- c. pengendalian pencemaran tanah.
Paragraf 2
Pengendalian Pencemaran Air
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 29

Pengendalian Pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pencegahan Pencemaran air;
- b. penanggulangan Pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 30

Pencegahan Pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan Baku Mutu air;
- c. penetapan Baku Mutu air Limbah;
- d. pemberian izin pembuangan air Limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air Limbah;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah; dan
- g. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 31

- (1) Penetapan kelas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a yang berada di wilayah Daerah didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 32

- (1) Penetapan baku mutu Air pada sumber Air yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu Air untuk kelas Air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain lebih ketat dari kriteria mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu Air yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 33

Penetapan baku mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air Limbahnya ke sumber air wajib:
- a. menaati baku mutu air Limbah sesuai ketentuan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melakukan pengolahan air Limbah sehingga mutu air Limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air Limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengolahan air Limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau pihak lain yang memiliki pengolahan air Limbah yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 35

Pemegang izin pembuangan air Limbah ke sumber air wajib :
- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air Limbah ke sumber air; dan
- b. menyampaikan laporan penaatan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air Limbah ke sumber air paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 36

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 37

- (1) Setiap orang/pelaku usaha yang membuang Air Limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pembuangan air Limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air Limbah
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 38

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, SKPD Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran air.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 39

Setiap Orang/pelaku usaha yang menghasilkan air limbah wajib membuat rencana penanggulangan Pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 40

- (1) Setiap Orang/pelaku usaha yang melakukan Pencemaran air wajib melakukan Penanggulangan Pencemaran air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran air kepada masyarakat;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- b. pengisolasian Pencemaran air;
- c. pembersihan air yang tercemar;
- d. penghentian sumber Pencemaran air; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang/pelaku usaha tidak melakukan penanggulangan Pencemaran air dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Pencemaran air diketahui, SKPD Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan Pencemaran air dengan biaya dari Orang/pelaku usaha yang melakukan pencemaran.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 41

- (1) Pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c wajib dilakukan oleh setiap Orang/pelaku usaha yang melakukan Pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemar;
- b. pembersihan unsur pencemaran;
- c. Remediasi; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang/pelaku usaha tidak melakukan pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya pencemaran diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air dengan biaya dari orang/pelaku usaha yang melakukan pencemaran.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BLH
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 42

Pelaksanaan pengendalian pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 3
Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan mutu udara.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 44

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber bergerak dan/atau sumber tidak bergerak;
- b. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak dan/atau sumber tidak bergerak; dan
- c. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 45

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. a.
4. baku mutu kebisingan;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- b. baku mutu getaran;
- c. baku mutu kebauan; dan
- d. baku mutu emisi gas buang.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib:
- a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada SKPD Lingkungan Hidup, dan SKPD teknis terkait lainnya.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 46

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat dan di Air yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.
- (2) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 4
Pengendalian Pencemaran Tanah
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 47

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pencegahan pencemaran tanah;
- b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari:
- a. pemanfaatan air Limbah untuk aplikasi pada tanah;
- b. pengelolaan Limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan Limbah B3; dan
- c. limbah domestik.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 48

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan izin pemanfaatan air Limbah untuk aplikasi pada tanah;
- b. penetapan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3;
- c. penetapan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten; dan
- d. pemantauan kualitas tanah.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 49

- (1) Setiap Orang dan/atau pelaku usaha yang memanfaatkan air Limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air Limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Setiap Orang dan/atau pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan air Limbah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemantauan kualitas tanah.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dikoordinasikan oleh SKPD Lingkungan Hidup.
- (3) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
(enam) bulan sekali.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 51

Setiap Orang dan/atau pelaku usaha yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan/atau yang melakukan pengumpulan limbah B3 dan/atau yang menghasilkan limbah B3 wajib membuat rencana penanggulangan Pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 52

- (1) Setiap Orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan Pencemaran tanah wajib melakukan Penanggulangan Pencemaran tanah.
- (2) Penanggulangan Pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran tanah kepada masyarakat;
- b. pengisolasian Pencemaran tanah;
- c. pembersihan tanah yang tercemar;
- d. penghentian sumber Pencemaran tanah; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang dan/atau pelaku usaha tidak melakukan penanggulangan Pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Pencemaran tanah diketahui, SKPD Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan Pencemaran tanah dengan biaya dari Orang/pelaku usaha yang melakukan pencemaran.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 53

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BLH
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA
- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap Orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan Pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemar;
- b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
- c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan pencemaran tanah tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, SKPD Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah dengan biaya dari Orang/pelaku usaha yang melakukan pencemaran.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 54

Pengendalian pencemaran tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Umum
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 55

- (1) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap ekosistem.
- (2) Pengendalian kerusakan terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- a. pengendalian kerusakan tanah;
- b. pengendalian kerusakan ekosistem karst.
Paragraf 2
Pengendalian Kerusakan Tanah
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 56

- (1) Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- b. pemulihan kondisi tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 51.
BAB VI - Paragraf 2 Konservasi Air dan Lahan Pasal 59
Pasal 57

Pemeliharaan Lingkungan Hidup meliputi:
- a. pemeliharaan kualitas Air;
- b. pemeliharaan kualitas udara; dan
- c. pemeliharaan kualitas tanah.
Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air
Paragraf 1
Umum
BAB VI - Paragraf 2 Konservasi Air dan Lahan Pasal 59
Pasal 58

Pemeliharaan kualitas air dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- c. pelestarian fungsi Ekosistem perairan.
- (1) Konservasi Air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi kegiatan:
- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
- b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
- c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di Ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di Ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
Paragraf 3
Pencadangan Air
BAB VI - Paragraf 2 Konservasi Air dan Lahan Pasal 59
Pasal 60

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
- b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. penghentian kegiatan pembuangan air Limbah; dan/atau
- b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim
BAB VI - Paragraf 2 Konservasi Air dan Lahan Pasal 59
Pasal 61

- (1) Pelestarian fungsi Ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi upaya:
- a. mitigasi perubahan
iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya: a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air Limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada Ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air Limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi Ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
- a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan terhadap kualitas air; dan
- b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
BAB VI - Paragraf 2 Konservasi Air dan Lahan Pasal 59
Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pemeliharaan Kualitas Udara Paragraf 1 Umum Pasal 63
Pemeliharaan kualitas udara dilakukan melalui upaya:
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.
- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH);
- b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan c. RPPLH.
Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir
BAB VI - Paragraf 2 Konservasi Air dan Lahan Pasal 59
Pasal 65

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.
BAB VI - Paragraf 2 Konservasi Air dan Lahan Pasal 59
Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
Pasal 67

- (1) Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. Standar Pelayanan Minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
Pasal 68

- (1) Setiap Orang berhak
2. mendapatkan:
- a. pendidikan Lingkungan Hidup;
- b. akses informasi Lingkungan Hidup; dan
- c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur: a. pendidikan formal; dan/atau
- b. pendidikan non-formal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi Lingkungan Hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar di Daerah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup kepada SKPD Lingkungan Hidup;
- b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dari SKPD Lingkungan Hidup;
- c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup kepada aparat penegak hukum;
- d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- e. mendapatkan fasilitasi dari SKPD Lingkungan Hidup dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan.
BAB VII
Pasal 69

- (1) Setiap Orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
- a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan SKPD
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
Lingkungan Hidup pada saat penggumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
- b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada SKPD Lingkungan Hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.
BAB VII
Pasal 70

Setiap Orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
BAB VII
Pasal 71

- (1) Setiap Orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup secara lisan atau tertulis kepada SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada SKPD Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati;
- (3) SKPD Lingkungan Hidup setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
- a. penerimaan;
- b. penelaahan;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- c. verifikasi;
- d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
- e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
Pasal 72

Setiap Orang/pelaku usaha dapat membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
- b. mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB VII
Pasal 73

Setiap Orang/pelaku usaha wajib :
- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup; dan
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran Air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.
Bagian Ketiga
Larangan
BAB VII
Pasal 74

Setiap Orang dan/atau pelaku usaha dilarang:
- a . melakukan pembuangan air Limbah ke lingkungan melampaui baku mutu air Limbah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b . melakukan pembuangan sampah atau Limbah padat pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- c . melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan pengangkutan Limbah B3 tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d . membuang Limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e . melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, aliran listrik dan bahan peledak;
- f . melakukan pemanfaatan baik untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi;
- g . mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai Hutan, jalur hijau, taman, resapan air, dan Daerah sempadan sungai; dan/atau
- h . melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempattempat yang ditetapkan sebagai Hutan, jalur hijau, taman, resapan air, dan Daerah sempadan sungai.
BAB VIII - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah Pasal 75
Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi Lingkungan Hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 77

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
BAB X - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 78

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi Lingkungan Hidup, SKPD Lingkungan Hidup melakukan pengembangan sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
BAB X - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 79

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), SKPD Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi Lingkungan Hidup.
BAB X - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 80

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BLH
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pemantauan
BAB XI - PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 82

- (1) Setiap Orang/pelaku usaha atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan di dalam izin dan/atau di dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada SKPD Lingkungan Hidup atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang Lingkungan Hidup.
BAB XI - PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 83

Masyarakat disekitar usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pemantauan sosial dan Lingkungan Hidup mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
BAB XII - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 84

Setiap Orang/pelaku usaha yang melaksanakan usaha atau kegiatan pengelolan B3 serta Limbah B3 wajib:
- a. mendapat izin pengelolan B3 serta Limbah B3 dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau penimbunan untuk pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan B3 dan Limbah B3; dan
- c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas kegiatan pengelolaan B3 serta Limbah B3 yang dilaksanakan;
BAB XII - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan B3 serta Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
BAB XIII - Pasal 86
Pasal 87

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
BAB XIII - Pasal 86
Pasal 88

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Lebak Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA
Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
DEDE JAELANI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN : (5,16/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Permasalahan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagian kecil disebabkan oleh struktur geologis yang kompleks, sebagian besar disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BLH | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
menataati ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, ditambah dengan penegakan hukum yang lemah serta lemahnya penaatan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha/kegiatan dalam menerapkan praktikpraktik usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan, kurangnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam melakukan program penaatan lingkungan yang efektif, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan sikap yang mencerminkan penaatan terhadap Hukum Lingkungan, serta masih kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat terhadap upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan maupun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah penaatan dan penegakan Hukum Lingkungan. Sebagaimana dipahami, bahwa penegakan hukum yang dipersepsikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan tindakan-tindakan yang bersifat represif dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tersirat juga memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penegakan hukum dalam arti penaatan, yaitu rangkaian tindakan/kegiatan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu pembinaan, pencegahan dan pengawasan.
Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup pelaksanaan ketentuan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan penaatan serta penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping bentuk lain dalam ruang lingkup pengelolaan Lingkungan Hidup dan penaatan serta penegakan hukum lingkungan yang dirasakan perlu diatur sesuai dengan permasalahan Lingkungan Hidup yang dihadapi, dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Lingkungan yang berlaku secara nasional.
PENJELASAN
Pasal 3

## PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAHASISTEN SEKDAKEPALA BLHKEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDACukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI ||-------------------------------------------------|--------------------|| SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA BLH | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
PENJELASAN
Pasal 36

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |

|-------------------------------------------------|--------------------|| SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA BLH | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI ||-------------------------------------------------|--------------------|| SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA BLH | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
PENJELASAN
Pasal 69

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |

|-------------------------------------------------|--------------------|| SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA BLH | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI ||-------------------------------------------------|--------------------|| SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA BLH | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA | |
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR ...## PARAF KOORDINASISEKRETARIS DAERAHASISTEN SEKDAKEPALA BLHKEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDA