PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 12 Tahun 2017
Tentang WALIKOTA SURABAYA,
Berlaku: 28 April 2017
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT/ PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C DI KOTA SURABAYA
WALIKOTA SURABAYA,
- Menimbang : a . bahwa dalam rangka meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- b. bahwa agar pengelolaan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Di Kota Surabaya.
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan :
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT/ PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C DI KOTA SURABAYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang selanjutnya disingkat PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang berkedudukan di kota Surabaya.
7. Program Paket A adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'iyah (MI).
8. Program Paket B adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
9. Program Paket C adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
BAB III - SUMBER DANA
Pasal 3

Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 4

Besaran bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C, ditetapkan sebagai berikut :
biaya pendaftaran :
1. Program Paket A dan Program Paket B sebesar Rp. 782.825,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) per warga belajar untuk 1(satu) kali / tahun di awal pendaftaran;
2. Program Paket C sebesar Rp. 796.740,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) per warga belajar untuk 1(satu) kali / tahun di awal pendaftaran.
- b. paket pembelajaran :
1. Program Paket A sebesar Rp. 9.238,00 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) per warga belajar per pertemuan;
2. Program Paket B sebesar Rp. 11.299,00 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per warga belajar per pertemuan;
3. Program Paket C sebesar Rp. 15.929,00 (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) per warga belajar per pertemuan.
BAB V - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. merencanakan alokasi anggaran Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- b. melakukan verifikasi calon warga belajar yang diintervensi untuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- c. menetapkan data, jumlah warga belajar serta besaran nilai bantuan biaya pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- d. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian antara pejabat pembuat komitmen pada Dinas dengan PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- e. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
- f. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- g. melaksanakan layanan orientasi belajar sebagai pra kondisi bagi calon warga belajar dan orang tua/wali murid;
- h. memproses permintaan pembayaran dan pencairan kegiatan kepada PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menerima laporan pertanggungjawaban dari PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
BAB V - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

Ketua Penyelenggara PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menandatangani perjanjian dengan pejabat pembuat komitmen pada Dinas;
- b. melaksanakan perjanjian;
- c. melakukan penjemputan dan langkah persuasif kepada calon warga belajar penerima intervensi bantuan biaya pendidikan;
- d. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana bantuan biaya pendidikan;
- e. menggunakan dana bantuan biaya pendidikan sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pencairan dana bantuan biaya pendidikan;
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan biaya pendidikan kepada Dinas;
- g. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan validasi data penerima dana bantuan biaya pendidikan.
BAB VI - PENCAIRAN
Pasal 7

Permintaan pembayaran dan pencairan dana bantuan biaya pendidikan kepada PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C bertanggungjawab atas bantuan biaya pendidikan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Dinas, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
- a. asli disampaikan kepada Dinas;
- b. copy disimpan oleh PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. absensi warga belajar;
- b. kuitansi penerimaan dana;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menerangkan bahwa nama-nama yang tercantum dalam absensi warga belajar benar-benar menjadi warga belajar di PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang bersangkutan;
- (4) Dokumen pertanggungjawaban Dinas meliputi :
- a. keputusan tentang data, jumlah warga belajar serta besaran nilai bantuan biaya pendidikan bagi Warga Belajar di PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- b. perjanjian dengan PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- c. bukti transfer dana/tanda terima pembayaran biaya pendidikan;
- d. laporan penggunaan dana yang disampaikan oleh PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- f. absensi warga belajar yang diterima dari PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
- (5) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan dan dipergunakan oleh PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C selaku obyek pemeriksaan.
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dilakukan dengan cara pengawasan melekat dan pengawasan internal.
- (2) Dinas dan PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal berwenang melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - LARANGAN
Pasal 10

PKBM/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C tidak diperkenankan menarik/membebani sumbangan dan biaya dalam bentuk apapun kepada warga belajar yang telah memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Untuk Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 April 2017
WALIKOTA SURABAYA,
ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 28 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA , ttd.