PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 1960
Tentang PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA
Berlaku: 9 Pebruari 1960
N/A
Preamble

Menimbang : Negara tahun 1958 No. 162);
- a. bahwa dipandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan tentang penguasaan benda-benda milik perseorangan warga-negara Belanda yang ditinggalkan dan yang tidak terkena oleh Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-
- b. bahwa karena keadaannya sangat mendesak maka ketentuan- ketentuan tersebut perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Mengingat
- a. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang No. 24 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 78);
Mendengar :
- Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 Januari 1960.
Memutuskan :
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang "Penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga-negara Belanda".
N/A
Pasal 2

.
- (1) Untuk melaksanakan penguasaan termaksud dalam pasal 1 dan mengadakan penyelesaian selanjutnya dari pada benda-benda yang dikuasai itu, didaerah-daerah yang dipandang perlu, oleh Menteri (Muda) Agraria dibentuk suatu Panitia, yang terdiri atas seorang pejabat dari Jawatan Agraria, sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang Pamongpraja yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Swatantra tingkat I serta Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan masing-masing sebagai anggota.
- (2) Panitia tersebut pada ayat (1) pasal ini (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Panitia) bekerja atas dasar pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri (Muda) Agraria.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1960 Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Barangsiapa, dalam hubungan yang bagaimanapun dengan pemiliknya menguasai benda-benda tetap sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, didalam waktu 2 bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini wajib menyerahkan penguasaan tersebut kepada Panitia setempat dan melaporkan segala sesuatu mengenai benda yang dikuasainya itu serta hubungannya dengan pemiliknya.
- (2) Mereka yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap tidak mempunyai hubungan yang syah dengan benda yang bersangkutan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Barangsiapa ingin membeli benda-benda tetap yang dikuasai menurut ketentuan dalam pasal 1 harus mengajukan permohonan kepada Menteri Muda Agraria dengan perantaraan Panitia setempat yang bersangkutan, menurut cara yang ditentukan oleh Menteri Muda Agraria.
- (2) Yang diperkenankan membeli benda-benda termaksud dalam ayat (1) pasal ini hanyalah warga-negara Indonesia, yang dengan pembelian yang baru itu tidak akan mempunyai lebih dari 3 (tiga) bidang tanah.
N/A
Pasal 5

.
Didalam keputusan Menteri Muda Agraria yang memberi izin untuk melakukan jual-beli dan melaksanakan pemindahan hak atas benda yang bersangkutan, dicantumkan pula ketentuan mengenai cara pembayaran harga benda itu kepada pemiliknya dengan mengingat peraturanperaturan yang berlaku.
N/A
Pasal 6

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1960. Presiden Republik Indonesia.
SOEKARNO.