PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 15 Tahun 2014
Tentang PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Berlaku: 15 September 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa pemberian Air Susu Ibu merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi serta kesehatan mental anak, disamping dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, juga penting dalam meningkatkan kualitas hidup ibu;
- c. bahwa pengaturan pemberian Air Susu Ibu eksklusif bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya yaitu Air Susu Ibu eksklusif sejak bayi dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun Pembentukan Daerah Tingkat
- II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/Menkes/PB/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
5. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
6. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
7. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Susu formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
9. Inisiasi Menyusu Dini ( early initiation of breast feeding ) yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses menyusui dimulai segera setelah Bayi lahir.
10. Pengganti ASI yang selanjutnya disingkat PASI adalah makanan pengganti air susu ibu termasuk semua makanan dan formula yang diperuntukan bagi Bayi usia 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan dan semua formula susu yang diperuntukan bagi Bayi 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun.
11. Makanan Pendamping ASI yang selanjutnya disingkat MPASI adalah makanan yang diberikan kepada Bayi di atas 6 (enam) bulan sebagai pendamping ASI.
12. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Klinik Bersalin.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
15. Konselor Menyusui atau Konselor Laktasi adalah orang yang sudah menyelesaikan pelatihan konseling menyusui dengan menggunakan modul 40 (empat puluh) jam pelatihan konseling menyusui dari WHO dan UNICEF dan memiliki kompetensi memberikan konseling serta bantuan praktis menyusui.
16. Ruang Laktasi (menyusui) adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
17. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun terminal, hotel, tempat wisata, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya.
18. Institusi swasta adalah kantor/lembaga non pemerintah.
19. Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan adalah penanggung jawab yang menyelenggarakan satuan pendidikan kesehatan.
20. Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan adalah penanggung jawab organisasi profesi di bidang kesehatan.
21. Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya adalah penanggung jawab produksi dan distribusi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
BAB II - INISIASI MENYUSU DINI
Pasal 2

- (1) Setiap Bayi berhak mendapatkan IMD.
- (2) Ibu melahirkan berkewajiban melakukan IMD.
- (3) Tenaga Kesehatan penolong persalinan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban melakukan IMD paling singkat selama 1 (satu) jam.
BAB II - INISIASI MENYUSU DINI
Pasal 3

IMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.
BAB II - INISIASI MENYUSU DINI
Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan antara lain terhadap:
- a. ibu dalam kondisi tidak sadar atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya;
- b. ibu perdarahan;
- c. ibu mengalami gangguan jiwa;
- d. Bayi baru lahir mengalami gangguan pernafasan;
- e. Bayi berat lahir sangat rendah;
- f. Bayi premature kehamilan kurang dari 35 (tiga puluh lima) minggu; dan
- g. Bayi sakit - lemah.
BAB III - ASI EKSKLUSIF
Pasal 5

- (1) Setiap Bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif.
- (2) Setiap ibu melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.
- (3) Ibu harus mendapatkan dukungan, perlindungan dan jaminan oleh pihak keluarga, masyarakat dan Pemerintah dalam memberikan ASI Eksklusif.
- (4) Ibu tidak boleh dilarang oleh siapapun untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi kecuali dengan alasan medis.
BAB III - ASI EKSKLUSIF
Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan antara lain terhadap:
- a. ibu dalam kondisi tidak stabil dan lemah atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya;
- b. Bayi memerlukan observasi ketat, perawatan inkubator atau ventilator.
BAB III - ASI EKSKLUSIF
Pasal 7

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, dikecualikan atas indikasi medis dan indikasi non medis.
- (2) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter.
- (3) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.
- (4) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - ASI EKSKLUSIF
Pasal 8

Hal-hal yang tidak termasuk dalam Pasal 2 dan Pasal 5 pada kondisi tidak dapat dilakukan IMD dan ASI Eksklusif perlu mendapat rekomendasi dari Tenaga Kesehatan.
BAB III - ASI EKSKLUSIF
Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan dengan Bayi dalam jangkauan ibunya selama 24 (dua puluh empat) jam atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.
BAB III - ASI EKSKLUSIF
Pasal 10

- (1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan jika meninggal dunia dan/atau sebab lain, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh keluarga.
BAB IV - PENGGANTI AIR SUSU IBU
Pasal 11

- (1) Pemberian ASI diberikan usia 0 (nol) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (2) Pemberian makanan pendamping ASI dapat dilakukan setelah Bayi berusia 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberian MPASI pada Bayi di bawah 6 (enam) bulan dilaksanakan atas diagnosis/keputusan Tenaga Kesehatan.
BAB IV - PENGGANTI AIR SUSU IBU
Pasal 12

Guna mendorong pemberian ASI Eksklusif yang maksimal:
- a. setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- b. setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif;
- c. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya;
- d. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif;
- e. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya;
- f. setiap Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- g. Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
BAB IV - PENGGANTI AIR SUSU IBU
Pasal 13

Produsen atau distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:
- a. pemberian contoh produk susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. penawaran atau penjualan langsung susu formula Bayi ke rumah-rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula Bayi kepada masyarakat dan/atau;
- e. pengiklanan susu formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang;
- f. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan.
- g. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
1. mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
2. memuat keterangan bahwa Susu Formula Bayi bukan sebagai pengganti ASI.
BAB V - RUANG LAKTASI
Pasal 14

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi.
- (2) Syarat-syarat ruang laktasi berupa kriteria dan fasilitas ruang menyusui harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mulai berlaku paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VI - PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
- b. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, intansi pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan, tempat kerja dan tempat sarana umum lainnya; dan
- c. melakukan kerjasama lintas sektoral untuk melakukan advokasi dan sosialisasi.
- (3) Peran pihak swasta dalam bentuk kegiatan:
- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program IMD dan ASI Eksklusif;
- b. menyediakan tenaga konselor menyusui di tempat kerja; dan
- c. melakukan kerjasama lintas sektoral untuk melakukan advokasi dan sosialisasi.
- (4) Masyarakat mendukung program IMD dan ASI Eksklusif melalui:
- a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif;
- b. mendorong adanya kelompok peduli IMD dan ASI Eksklusif;
- c. membantu penyebarluasan informasi terkait dengan IMD dan ASI Eksklusif; dan
- d. pemantauan pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif.
- (5) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 16

- (1) Setiap instansi/Badan pemerintah wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya.
- (2) Setiap institusi swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya.
BAB VI - PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 17

- (1) Masyarakat diharapkan berperan serta dalam pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. suami dan keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan moral kepada ibu yang melahirkan; dan
- b. tokoh masyarakat dapat membantu dalam melaksanakan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif dan dukungan moral.
BAB VII - TANGGUNG JAWAB
Pasal 18

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI eksklusif meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pemberian ASI eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI eksklusif dalam skala kabupaten yang diselenggarakan oleh institusi terkait dalam hal ini adalah bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten ;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI eksklusif yang mendukung kebijakan kabupaten;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif dalam skala kabupaten.
BAB VIII - TENAGA KESEHATAN
Pasal 19

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pemeriksaaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya ASI eksklusif kepada ibu dan keluarganya serta masyarakat.
- (2) Informasi dan edukasi ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
- a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
- b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
- c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
- a. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (5) Tenaga Kesehatan dan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua Tenaga Kesehatan;
- b. melakukan pelatihan bagi Tenaga Kesehatan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
- c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyususi dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa Bayi lahir sampai umur anak 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
- d. membantu ibu mulai menyusui Bayinya segera setelah lahir dengan cara kulit Bayi melekat pada kulit ibu minimal selama 60 (enam puluh) menit;
- e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyususi meski ibu dipisah dari Bayi atas indikasi medis;
- f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada Bayi baru lahir;
- g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama Bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
- h. membantu ibu menyususi semua Bayi, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
- i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada Bayi yang diberi ASI; dan
- j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Tim Pembina dan Pengawas IMD dan ASI Eksklusif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
- b. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya; dan
- c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.
- (2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap instansi/Badan pemerintah dan institusi swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2). dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.
- (5) Setiap produsen atau distributor susu formula bayi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014 BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 24 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (15)/(2014)
PENJELASAN
Pasal 7 Ayat (1)

Indikasi medis yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi antara lain:- a. Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus, yaitu Bayi dengan kriteria:1. Bayi dengan galaktosemia klasik, diperlukan formula khusus bebas galaktosa;2. Bayi dengan penyakit kencing beraroma sirup maple ( maple syrup urine disease ), diperlukan formula khusus bebas leusin, issoleusin dan valin ; dan/atau3. Bayi dengan fenilketonuria, dibutuhkan formula khusus bebas fenilalani n, dan dimungkinkan beberapa kali menyusui, di bawah pengawasan.- b. Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu:1. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram (berat lahir sangat rendah);2. Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat premature; dan/atau3. Bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada Bayi premature, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iksemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.## Ayat (2)Indikasi medis yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:- a. ibu terinfeksi HIV ( human infeksi virus ) dan atau penyakit menular lainnya sesuai ketentuan medis kecuali ada petunjuk lain dari tenaga medis;- b. ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu karena ibu dengan penyakit parah yang menghalangi untuk merawat Bayinya misalnya sepsis (infeksi demam tinggi hingga tidak sadarkan diri);## c. pengobatan ibu:1. obat-obatan psikoterapi jenis penenang, obat antiepilepsi dan opoid dan kombinasinya dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk dan depresi pernapasan dan lebih baik dihindari jika alternative yang lebih aman tersedia.2. Radioaktif iodine -131 lebih baik dihindari mengingat bahwa alternatif yang lebih aman tersedia, seorang ibu dapat melanjutkan menyusui sekitar 2 (dua) bulan setelah menerima zat ini;3. penggunaan yodium atau yudofor topikal misalnya povidon-iodine secara berlebihan, terutama pada luka terbuka atau membran mukosa, dapat menyebabkan penekanan hormon tiroid atau kelainan elektrolit pada Bayi yang mendapat ASI dan harus dihindari; dan4. Sitoksik kemoterapi yang mensyaratkan seorang ibu harus berhenti menyusui selama terapi.Ayat (3) Indikasi non medis adalah kondisi yang tidak memungkinkan Bayi mendapatkan ASI eksklusif karena ibu tidak atau terpisah dari Bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaannya, ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan Bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'produk Bayi lainnya' adalah produk Bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan Bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Makanan Pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada Bayi di atas 6 (enam) bulan sebagai pendamping ASI.Ayat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu:- a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusu dini ketika persalinan;- b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan asupan selain ASI kepada bayi baru lahir;- c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;- d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui bayinya di tempat kerja;- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI dimanapun dan kapanpun;- h. menghormati ibu meyusui di tempat umum;- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan memilih fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui;
PENJELASAN
Pasal 23 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 15