Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2009
Tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Berlaku: 32 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Mengingat
1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Batu Bara 1 .
- Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah 2
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara 4
- 5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
- 6 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentmgan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- lO. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 11 Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 12.Peraturan Desa adalah Peraturan Pemndang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 13.Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten
- 14.Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
- 15.Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena kedudukannya sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
BAB II - PENGHASILAN
Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa
BAB II - PENGHASILAN
Pasal 3

Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BAB II - PENGHASILAN
Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 minimal sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa yang bukan PNS sebesar 70 (tujuh puluh) % dari penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghasilan Kepala Urusan sebagai Perangkat Desa dan Kepala Dusun sebesar 50 (lima puluh) % dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB II - PENGHASILAN
Pasal 5

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dikecualikan dari ketentuan menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
BAB II - PENGHASILAN
Pasal 6

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan kriteria tertentu dan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
BAB II - PENGHASILAN
Pasal 7

Bagi Kepala Desa yang mengakhiri atau berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan pengabdian paling banyak lima kali penghasilan tetap.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009
BUPATI BATU BARA
ttd.
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal, 26 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 32
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa telah ditetapkan Peraturan Pemerinfah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, untuk itu perlu dibual pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap sama, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Oleh karenanya pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas

TAWBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 7