UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957
Tentang ANGGOTA ANGKATAN PERANG BERDASARKAN IKATAN DINAS SUKARELA (MILITER SUKARELA)
Berlaku: 10 Agustus 1957
N/A
Preamble

Menimbang : 1. bahwa pada tingkat perkembangan Angkatan Perang pada saat sekarang ini perlu mengadakan ketentuan-ketentuan pokok mengenai anggota-anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan Dinas sukarela:
- a. baik sebagai pelaksanaan sebagian daripada Undang-undang Pertahanan;
- b. maupun untuk merubah/memperbaharui/ mengganti ketentuanketentuan mengenai ikatan dinas beserta akibat-akibatnya yang kini berlaku;
2. bahwa perlu mengadakan suatu landasan yang lebih lengkap, tegas dan lebih sesuai dengan sifat kesukarelaan daripada yang ada sekarang ini;
3. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, ketentuan-ketentuan yang termaksud di atas perlu diadakan dengan segera;
5. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954
6. Nomor 84), terutama pasal 8 ayat 2 dan pasal 34;
2. a. Undang-undang Nomor 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 42)jo. Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 37);
Mengingat
:
- b. Undang-undang Nomor 13 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 43)jo. Undang-undang Nomor 17 tahun. 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 47).
- c. Undang-undang Nomor 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 45);
- d. Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 46);
- e. Undang-undang Darurat Nomor 13 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 38);
3. Undang-undang Darurat Nomor 20 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 78);
a. Pasal-pasal 86, 102, 103, 108 dan 119 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Pasal 96 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar : Dewan-Menteri dalam rapatnya pada tanggal 5 Agustus 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG ANGGOTA ANGKATAN PERANG BERDASARKAN IKATAN DINAS SUKARELA (MILITER SUKARELA).
BAB I
Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini dengan:
- a. Pemerintah ialah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Angkatan Perang ialah Angkatan Perang Republik Indonesia;
- c. Menteri ialah Menteri Pertahanan;
- d. Warga-negara ialah warga-negara Republik Indonesia;
- e. Militer Sukarela, ialah warga-negara yang menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela;
- f. Ikatan dinas, ialah akibat perjanjian antara seseorang dengan Pemerintah-yang menyebabkan seseorang menjadi Militer Sukarela atau kembali menjadi Militer Sukarela.
- (2) Militer Sukarela terdiri dari Perwira, Bintara, Prajurit dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara menurut ketentuan Undang-undang.
BAB II - PENERIMAAN MENJADI MILITER SUKARELA
Pasal 2

- (1) Seseorang warga-negara yang menyatakan keinginan untuk menjadi Militer Sukarela dapat diterima atas keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya, apabila ia dinyatakan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan dengan atau atas kuasa undang-undang.
- (2) Ia harus belum pernah-kawin.
BAB II - PENERIMAAN MENJADI MILITER SUKARELA
Pasal 3

Terhadap seseorang yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2, jika keadaan memerlukan dapat diadakan pengecualian oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
BAB II - PENERIMAAN MENJADI MILITER SUKARELA
Pasal 4

- (1) Seseorang warga-negara yang diterima menjadi Militer Sukarela diharuskan menanda-tangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sesudah mana berlaku baginya Hukum Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara dan ia termasuk kekuasaan Pengadilan Tentara.
- (2) Dalam masa ikatan dinas yang dimaksud pada ayat 1 di atas, tidak termasuk masa pendidikan pertama.
BAB II - PENERIMAAN MENJADI MILITER SUKARELA
Pasal 5

Isi sumpah (janji) prajurit dan cara menyatakan sumpah (janji) tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - PENERIMAAN MENJADI MILITER SUKARELA
Pasal 6

- (1) Pengangkatan menjadi Perwira dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pengangkatan dalam kepangkatan lainnya dilakukan oleh atau atas nama Menteri.
- (3) Cara-cara pengangkatan seorang Militer Sukarela dalam dinas ketentaraan diatur dengan Peraturan-Pemerintah.
BAB III
Pasal 7

- (1) Pangkat-pangkat Militer Sukarela dan keselarasan pangkat-pangkat di antara Angkatan Darat, Laut dan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Penaikan dan/atau penurunan pangkat seorang Militer Sukarela diatur dengan -Peraturan Pemerintah dengan ketentuan, bahwa seorang Militer Sukarela yang berpangkat Perwira dinaikkan pangkatnya oleh atau atas nama Presiden, sedangkan yang berpangkat lainnya dinaikkan dan diturunkan pangkatnya oleh atau atas nama Menteri.
- (3) Tiap-tiap anggota Militer Sukarela yang memenuhi syarat-syarat berhak untuk dinaikkan pangkatnya.
- (4) Penempatan dalam jabatan dan pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernyataan non-aktif dari jabatan dalam dinas ketentaraan terhadap seorang Militer Sukarela diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Pernyataan non-aktif dari dinas ketentaraan terhadap seorang Militer Sukarela diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III
Pasal 8

- (1) Seorang Militer Sukarela yang tidak menyatakan keinginannya untuk memperpanjang ikatan dinasnya menurut pasal 16 Undangundang Darurat ini, dapat diharuskan oleh Undang-undang Tetap dalam dinas ketentaraan.
- (2) Dalam keadaan bahaya, seorang Militer Sukarela dapat diharuskan tetap dalam dinas ketentaraan sebagai Militer Sukarela, dengan penetapan Menteri.
BAB IV - KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK MILITER SUKARELA
Pasal 9

Bagi seorang Militer Sukarela berlaku kewajiban-kewajiban seorang warga-negara dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang khusus berlaku baginya sebagai Militer Sukarela menurut peraturan yang berlaku.
BAB IV - KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK MILITER SUKARELA
Pasal 10

- (1) Untuk seorang Militer Sukarela berlaku semua peraturan-peraturan yang berlaku buat pegawai Negeri pada umumnya dengan pengecualian-pengecualian, tambahan-tambahan atau penguranganpengurangan yang khusus menurut undang-undang atau Peraturan Pemerintah.
- (2) Seorang Militer Sukarela diberikan penghasilan dan hak-hak kesejahteraan hidup lainnya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2 Ketentuan-ketentuan khusus.
BAB IV - KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK MILITER SUKARELA
Pasal 11

- (1) Seorang Militer Sukarela tidak diperkenankan kawin selama ia berada dalam masa pendidikan pertama yang dilakukan untuk mendidiknya menjadi Militer Sukarela.
- (2) Perkawinan dapat ia lakukan sesudah itu, dengan ketentuan bahwa apabila atasan yang berwajib menganggap bahwasannya perkawinan tersebut dapat merugikan kepentingan ketentaraan, ia dapat melarangnya.
BAB IV - KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK MILITER SUKARELA
Pasal 12

- (1) Kepada seorang Militer Sukarela selama mengikuti pendidikan pertama diberikan penghasilan dan hak-hak yang dapat berlainan daripada ketentuan-ketentuan pasal 10 ayat 2 berdasarkan peraturan Menteri.
- (2) Dalam hal seorang Militer Sukarela dalam masa pendidikan pertama, mendapat cacat atau meninggal dunia di dalam dan oleh karena dinas, baginya berlaku peraturan-peraturan yang berlaku untuk Militer Sukarela lainnya.
BAB IV - KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK MILITER SUKARELA
Pasal 13

Cara-cara mengeluarkan pendapat bagi perkumpulan-perkumpulan yang anggotanya terdiri dari anggota Angkatan Perang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK MILITER SUKARELA
Pasal 14

- (1) Pemutusan tentang sengketa mengenai hukum tata-usaha dalam soal-soal kepegawaian militer diserahkan kepada Pengadilan Tatausaha tersendiri.
- (2) Kekuasaan, susunan dan acara dari Pengadilan Tata-usaha termaksud pada ayat 1 di atas, diatur dengan undang-undang.
BAB V - MEMPERPANJANG IKATAN DINAS
Pasal 15

- (1) Ikatan dinas seorang Militer Sukarela dapat diperpanjang atas permintaan sendiri menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ikatan dinas seorang Militer Sukarela diperpanjang dengan surat keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
BAB VI - PEMBERHENTIAN DARI DINAS KETENTARAAN
Pasal 16

- (1) Seorang Militer Sukarela diberhentikan dari dinas ketentaraan karena:
- a. tidak memperpanjang ikatan dinasnya setelah selesai ikatan dinas;
- b. hal-hal lain yang.diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Akibat-akibat pemberhentian tersebut pada ayat 1 di atas, kecuali pemberian pensiun, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pemberhentian seorang Militer Sukarela yang berpangkat Perwira dari dinas ketentaraan dilakukan oleh atau atas nama Presiden, sedangkan yang berpangkat lainnya diberhentikan dari dinas ketentaraan oleh atau atas nama Menteri.
BAB VII - KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK BEKAS MILITER SUKARELA
Pasal 17

Seorang Militer Sukarela yang berpangkat Perwira, yang diberhentikan dengan hormat dari dinas ketentaraan, ditetapkan sebagai Perwira Cadangan dengan syarat-syarat dan kedudukan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII - KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK BEKAS MILITER SUKARELA
Pasal 18

Seorang bekas Militer Sukarela wajib memegang rahasia Militer untuk seumur hidupnya.
BAB VII - KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK BEKAS MILITER SUKARELA
Pasal 19

- (1) Seorang Militer Sukarela yang diberhentikan dengan hormat dari Angkatan Perang:
- a. diperbolehkan menggunakan sebutan pangkat yang ia punyai terakhir sebelum-lepas dari ikatan keanggotaan sebagai Militer Sukarela, seizin Menteri Pertahanan atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- b. diperbolehkan memakai semua tanda-tanda jasa, tanda-tanda kehormatan dan pakaian seragam dengan pangkatnya terakhir sebagai Militer Sukarela dengan pengecualian dan ketentuan khusus menurut Peraturan Pemerintah;
- c. dapat memperoleh perlakuan sosial dan perlakuan menurut protokol yang sesuai dengan pangkatnya yang terakhir sebagai Militer Suka-rela.
- (2) Selama seorang bekas Militer Sukarela memakai pakaian seragam menurut ketentuan ayat (1) b pasal ini, ia dianggap berada dalam dinas ketentaraan.
BAB VIII - Paragraf 1.
Pasal 20

- (1) Mereka yang diterima dalam dinas tentara sebelum 1 Januari 1953 dan pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih ada dalam dinas tersebut, dianggap sebagai Militer Sukarela menurut Undang-undang Darurat ini, yang telah menunaikan ikatan dinas pertama sebagai yang dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Mereka yang diterima dalam dinas tentara sebelum saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini akan tetapi sesudah 31 Desember 1952, sedang pada saat tersebut pertama masih ada dalam dinas tentara, dianggap sebagai Militer Sukarela menurut Undangundang Darurat ini, yang masing-masingnya terikat oleh ikatan dinas sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 terhitung mulai saat penerimaannya sebagai anggota tentara.
- (3) Mereka yang sebelum saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diterima sebagai anggota Angkatan Perang dan melalui suatu pendidikan tertentu, yang pada saat tersebut masih ada dalam dinas ketentaraan, dianggap sebagai Militer Sukarela dengan pengertian:
- a. bahwa masing-masingnya sesudah masa pendidikan tersebut terikat oleh ikatan dinas untuk waktu yang ditetapkan khusus untuk penerimaannya sebagai anggota tentara, yang apabila kurang daripada masa ikatan dinas sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 diperpanjang sehingga menjadi sama dengan masa ikatan dinas tersebut;
- b. bahwa pada akhir waktu yang dimaksud dalam sub a, masingmasing yang bersangkutan dianggap sebagai telah menunaikan ikatan dinas pertama sebagai yang dimaksud pada pasal 4.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undangundang Darurat ini, bagi mereka tersebut dalam ayat-ayat 1, 2 dan 3 tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang hingga kini berlaku baginya sebagai anggota tentara sampai diubah, ditambah atau diganti dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-undang Darurat ini.
Paragraf 2.
Ketentuan-ketentuan mengenai Anggota Angkatan Perang yang sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini berhenti dari dinas tentara dengan hormat.
BAB VIII - Paragraf 1.
Pasal 21

Bagi Anggota Angkatan Perang yang sebelum berlakunya Undangundang Darurat ini sudah-diberhentikan dari dinas tentara dengan hormat, berlaku ketentuan-ketentuan,dalam pasal 17, 18 dan 19.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Darurat Militer Sukarela" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI PERTAHANAN, ttd DJUANDA
Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 83 TAHUN 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 26 TAHUN 1957
PENJELASAN
Pasal 1

.
.
Tidak membutuhkan penjelasan.
.
Siapakah yang tergolong perwira dan seterusnya ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang.
Dalam hubungan ini dapat disebut di sini pasal 7 ayat 1 dari undang-undang darurat ini yang menyatakan bahwa pangkat-pangkat militer sukarela dan keselarasan pangkat-pangkat di antara Angkatan Darat, Laut dan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Ketentuan tersebut berhubungan dengan pasal 8 Undang-undang Pertahanan ayat
1. Sub h ayat tersebut bunyinya sebagai berikut :
2. "memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."
Selain dari syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan undang-undang (i.c. Undang-undang Pertahanan, undang-undang ini dan kelak mungkin undagundang lain), berlaku syarat-syarat yang ditetapkan/akan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Misalnya: syarat-syarat berupa ketentuan-ketentuan lebih lanjut daripada yang terlebih dulu ditetapkan oleh undang-undang.
Contoh : Oleh undang-undang telah ditetapkan syarat "berbadan sehat." Kelak oleh Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi taraf "badan sehat" sebagai yang dimaksud itu
PENJELASAN
Pasal 3

.
Dalam hal ini dapat dipikirkan kepada perkawinan kanak-kanak dan kepada suatu perkawinan yang sementara itu tidak membawa akibat apapun melainkan bahwa yang bersangkutan hanya formilnya saja dalam keadaan berkawin.
Atau lagi kepada seorang pemuda yang sungguhpun dalam keadaan kawin, dalam pendidikan pertama dapat ditanggung (mengingat bakatnya, kecakapannya dan lain sebagainya) akan mencapai hasil yang tidak kurang memuaskan dibandingkan dengan teman-temannya.
Dispensasi yang dimaksud dalam pasal ini tidak saja terbatas pada syarat "belum pernah kawin."
Syarat-syarat lain tidak dikecualikan dari dispensasi tersebut.
Yang dimaksud dengan pemberian dispensasi dalam hal ini adalah misalnya mengenai penerimaan seorang dokter (tenaga ahli) dalam dinas ketentaraan sebagai militer sukarela, karena keahliannya dibutuhkan oleh Angkatan Perang, walaupun ia tidak memenuhi syarat tentang "tinggi badan." Umpama tinggi badannya hanya 1.50 meter sedangkan ketentuan penerimaan menetapkan bahwa seseorang untuk diterima menjadi militer sukarela sekurang-kurangnya harus 1.55 meter tingginya.
PENJELASAN
Pasal 4

.
.
Satu sama lain telah diuraikan dalam penjelasan umum. Selain daripada itu perlu mendapat perhatian juga akibat langsung daripada penandatanganan surat ikatan dinas, yaitu: berlakunya hukum pidana tentara dan hukum disiplin tentara; selanjutnya hal bahwa orang yang sudah menandatangani surat ikatan dinas itu termasuk jurisdiksi pengadilan tentara.
Dimaksudkan bahwa penandatanganan surat ikatan dinas segera diikuti oleh pengucapan sumpah/janji prajurit. (vide pasal 25 Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia).
Sejak saat itulah seorang militer sukarela diterima dalam masyarakat tentara yang dikuasai oleh disiplin tentara. Maka tepat untuk memasukkan dia dalam golongan "militer" (anggota Angkatan Perang) dalam arti hukum pidana tentara dan hukum disiplin tentara dan untuk memasukkan dia juga di bawah kompetensi pengadilan tentara.
Sebutan "Pengadilan Tentara" dalam udnang-undang ini meliputi semua badan pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, yang susunan dan kekuasaannya pada dewasa ini diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52) yang mengenai Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung. Mungkin sekali bahwa penyumpahan (pengucapan janji), yang dimaksud di atas karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan segera sesudah penandatanganan ikatan dinas.
maka dalam pasal 4 ayat 1 ditegaskan bahwa saat yang harus dijadikan pegangan untuk memperlakukan hukum pidana tentara dan hukum disiplin tentara terhadap seseorang pun untuk memasukkan dia dalam jurisdiksi pengadilan tentara ialah saat penandatanganan surat ikatan dinas tersebut.
.
Yang dimaksud dengan "pendidikan pertama" ialah pendidikan yang diadakan guna menyampaikan pelajaran-pelajaran dasar atau pelajaran-pelajaran pertama (basic education) kepada seorang pemuda yang baru saja menginjak lapangan ketentaraan.
Sifat pendidikan ialah pendidikan dasar untuk menjadi prajurit/bintara/perwira. Masa pendidikan pertama itu tidak termasuk dalam masa ikatan dinas. Satu sama lain telah diuraikan dalam penjelasan umum. Kemungkinan bahwa setelah itu yang bersangkutan sebagai prajurit/bintara/perwira masih dapat diharuskan mengikuti pendidikan lanjutan/tambahan agar pengetahuannya dalam ilmu kemiliteran bertambah, setidak-tidaknya terpelihara.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Sumpah janji yang dimaksud di sini ialah sama dengan yang dimaksud pada pasal 25 Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Cara menyatakan sumpah/janji diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Sudah barang tentu, dalam mengatur pokok tersebut Peraturan Pemerintah akan memperhatikan unsur kesadaran/keinsyafan yang terkandung dalam sumpah/janji itu, yaitu kesadaran bahwa yang bersumpah/berjanji itu sungguh terikat dalam dinas tentara sekalipun secara sukarela. Karena itu pernyataan sumpah/janji prajurit harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Sesuai dengan pasal 127 ayat 3 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia perlu dijelaskan juga berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang darurat ini sepanjang mengenai penaikan pangkat seorang militer sukarela) bahwa "pengangkatan" di sini berarti "pengangkatan pertama," sehingga penaikan seorang bintara (pokoknya) bukan perwira) menjadi perwira termasuk istilah "pengangkatan menjadi perwira."
PENJELASAN
Pasal 7

.
.
Yang dimaksud dengan "keselarasan pangkat-pangkat di antara Angkatan Darat, Laut dan Udara" ialah persamaan tingkat-tingkat dalam kepangkatan di lingkungan Angkatan Perang sehingga adanya perbandingan antara suatu pangkat yang berlaku di suatu angkatan dan pangkat yang berlaku di angkatan lain.
.
Dalam pada itu diperhatikan juga ketentuan di dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia mengenai penaikan pangkat para perwira. (vide pasal 127 ayat 3 Undang-undang Dasar tersebut). Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan di sini akan mengatur syarat-syarat penaikan-penurunan pangkat seorang militer sukarela.
.
Syarat-syarat umum untuk penaikan pangkat ialah masa kerja, pendidikan formasi dan conduite (termasuk kecakapan); dan untuk pangkat-pangkat tertentu dimungkinkan juga penaikan atas "pilihan."
Baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat pilihan sebagai yang dimaksud di atas itu, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (vide ayat (2).
.
Materi yang tersebut dalam ayat ini ialah sama dengan yang kini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.53). Untuk militer sukarela yang diterima berdasarkan undangundang darurat ini perlu diadakan peraturan/ketentuan tersendiri (dengan Peraturan Pemerintah).
.
Pernyataan non-aktif dari dinas ketentaraan adalah lebih luas daripada pernyataan non-aktif dari jabatan dalam dinas ketentaraan. Dengan penonaktifan dari jabatan dalam dinas ketentaraan masih ada kemungkinan bahwa yang dinon-aktifkan itu dipekerjakan dalam dinas ketentaraan tanpa memangku suatu jabatan. Contoh daripada penon-aktifan dari dinas ketentuan terdapat dalam pasal 61 ayat 3 Undang-undng Dasar Sementara Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Satu sama lain telah diuraikan dalam penjelasan umum.
Ketentuan dalam ayat 1 ditujukan kepada keadaan umum sedangkan ayat 2 ditujukan kepada keadaan istimewa atau darurat.
Yang dimaksud dengan keadaan umum ialah keadaan kebutuhan Angkatan Perang menurut rencana pemeliharaannya c.q. pembangunannya, yang menjadi tanggungan segenap militer sukarela, agar tercapai keadaan menerus (continuiteit) dalam Angkatan Perang.
Sekalipun dalam usaha mencapai continuiteit termaksud direncanakan agar seseorang militer sukarela dapat meninggalkan dinas ketentaraan sesudah ikatan dinasnya selesai, namun tidak mustahil bahwa karena sesuatu hal Pemerintah terpaksa untuk sementara mempertangguhkan keluarnya seseorang militer sukarela dari dinas ketentaraan.
Hendaknya hal tersebut diinsyafi benar-benar oleh setiap militer sukarela ... dan sungguh-sungguh dipahamkan sebagai syarat yang berlaku juga baginya dengan "menandatangani surat ikatan dinas." Jika kelak setelah ikatan dinas selesai, seorang militer sukarela diharuskan oleh undang-undang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, janganlah hal demikian itu diartikan sebagai diskriminasi, melainkan sebagai kewajiban terhadap Angkatan Perang dan kehormatan baginya untuk memelihara Angkatan Perang yang masih membutuhkan tenaganya, menunggu panggantinya.
Dalam ketentuan pada ayat ini dijamin bahwa yang berwenang untuk mengharuskan seseorang tetap dalam dinas ketentaraan sesudah ikatan dinasnya selesai, ialah undang-undang.
.
Maksudnya ialah untuk menghindarkan stagnasi di lingkungan Angkatan Perang selama negara dalam keadaan bahaya.
PENJELASAN
Pasal 9

, 10.
(vide penjelasan umum).
PENJELASAN
Pasal 29

Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk kawin seorang Anggota Angkatan Perang harus memberitahukan lebih dahulu kepada atasannya.
Ketentuan ini adalah ketentuan umum.
Dalam pasal 11 ini diadakan perumusan lebih lanjut tentang ketentuan umum tersebut.
.
Penting untuk diketahui oleh setiap orang sebelum mengadakan ikatan dinas. Lihat selanjutnya penjelasan umum.
.
Untuk militer sukarela yang merupakan inti sari daripada Angkatan Perang ditegaskan "apabila atasan yang berwajib menganggap bahwasanya perkawinan tersebut dapat merugikan kepentingan ketentaraan ia dapat melarangnya."
Pada prinsipnya seorang militer sukarela diperkenankan kawin setelah selesai pendidikan pertama dan atasan tidak akan campur tangan dalam seorang militer sukarela memilih seseorang sebagai istrinya.
Di samping itu, untuk kepentingan Angkatan Perang perlu diadakan jaminan agar sesuatu perkawinan jangan sampai merosotkan atau merugikan kedudukan Angkatan Perang.
PENJELASAN
Pasal 12

.
.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

.
Ketentuan dalam pasal ini mengadakan dasar guna penyaluran daripada pengeluaran pendapat oleh perkumpulan-perkumpulan yang anggotanya terdiri dari anggota Angkatan Perang (lihat pasal-pasal 19, 20 dan 33 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia).
Jika Menteri Pertahanan menganggap perlu, ia dapat memintakan pertimbangan dari perkumpulan itu tentang soal-soal yang penting mengenai kedudukan hukum militer sukarela.
Dengan penyaluran pendapat secara yang diuraikan di atas dan yang akan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Pemerintah ada jaminan :
- a. bahwa pengeluaran pendapat melalui perkumpulan-perkumpulan yang anggotanya terdiri dari anggota Angkatan Perang adalah sesuai dengan tatatertib tentara;
- b. bahwa Menteri Pertahanan dalam mengadakan tindakan/peraturan tertentu tentara sungguh memperhatikan/memperhitungkan keinginan mereka sendiri yang (akan) dikenakan tindakan/peraturan tersebut.
PENJELASAN
Pasal 14

.
Satu sama lain dengan mengingat ketentuan dalam pasal 102,103 dan 108 Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia (lihat selanjutnya penjelasan umum).
PENJELASAN
Pasal 15

.
.
Jika ikatan dinas tidak diperpanjang (atas permintasan sendiri) maka yang bersangkutan, secara otomatis diberhentikan dari dinas ketentaraan (vide pasal 16 ayat 1 undang-undang darurat ini).
.
Perlu ada ketegasan bahwa ikatan dinas seseorang diperpanjang dengan surat keputusan Menteri Pertahanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan.
PENJELASAN
Pasal 16

.
- sub a.
Sudah jelas.
sub h.
Dalam pada itu dipikirkan kepada pemberhentian sebelum selesainya ikatan dinas natara lain karena gangguan kesehatan, karena kelebihan tenaga disebabkan penghapusan suatu bagian.
Peraturan Pemerintah akan mengatur pokok ini secara mendalam.
.
Akibat-akibat yang dimaksud di sini ialah antara lain pemberian tunjangantunjangan, hadiah-hadiah dan lain-lain, perlakuan istimewa dan pemberian hak-hak lain.
Akibat-akibat ini mungkin pula berupa kewajiban-kewajiban.
Dalam ayat ini dikecualikan pemberian pensiun dengan mengingat kepada ketentuan dalam pasal 119 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa: pemberian pensiun kepada pegawai Republik Indonesia diatur dengan undang-undang.
.
Dengan mengingat akan pasal 127 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 17

.
Syarat-syarat untuk menjadi perwira cadangan dan status golongan perwira cadangan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 18

.
Sesuai dengan pasal 26 Undang-undang Pertahanan Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 19

.
- sub. a dan b.
Vide pasal 32 Undang-undang Pertahanan Republik Indonesia.
sub. c
Yang dimaksudkan dengan perlakuan menurut protokol ialah perlakuan dalam upacara-upacara dan perlakuan dalam hubungan kedinasan atau semi kedinasan.
.
Dinyatakan di sini bahwa selama seorang bekas militer sukarela memakai pakaian seragam menurut ketentuan ayat 1 b ia dianggap berada dalam dinas ketentaraan.
Yang dimaksud tak lain, bahwa yang waktu ia dianggap sebagai militer dalam arti Hukum Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara dan dalam arti undang-undang yang mengatur kekuasaan badan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.
Tentang bekas militer sukarela, perhatikan juga ketentuan-ketentuan dalam pasal 26, pasal 31 dan pasal 32 Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 20

.
.
Mereka ini dahulunya telah diterima dalam dinas ketentaraan berdasarkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 5) yo. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42).
Masa ikatan dinas yang pertama telah selesai, dan mereka kini ada dalam dinas ketentaraan berdasarkan Undang-undang Darurat No, 20 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 78). Maka adalah hal yang selayaknya bahwa mereka itu menurut ukuran undang-undang darurat ini dianggap telah menunaikan ikatan dinas pertama sebagai yang dimaksud dalam pasal 4.
Kini mereka dapat mempergunakan kesempatan untuk memperpanjang ikatan dinasnya sebagai yang dimaksud dalam pasal 15. Mengenai mereka yang dahulunya diterima sebagai anggota Angkatan Perang dan melalui suatu pendidikan tertentu diatur dalam ayat 3.
.
Adapun mereka yang diterima sesudah 31 Desember 1952, masa ikatan dinasnya diperhitungkan sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 terhitung mulai saat penerimaan masing-masing.
Perlu dicatat di sini bahwa:
- a. tidak dipersoalkan dasar penerimaannya, jadi asalkan diterima dalam dinas ketentaraan sesudah 31 Desember 1952 dari pada saat mulai berlakunya undang-undang darurat ini masih ada dalam dinas ketentaraan;
- b. yang dimaksud ialah mereka yang diterima sesudah 31 Desember 1952 dengan tidak melalui pendidikan tertentu.
Mengenai golongan yang diterima dalam dinas tentara dan melalui pendidikan tertentu, diatur dalam ayat 3.
.
Mengadakan ketentuan buat mereka yang sebelum saat mulai berlakunya undang-undang darurat ini diterima sebagai anggota Angkatan Perang dan melalui suatu pendidikan tertentu (sedang pada saat tersebut masih ada dalam dinas ketentaraan).
Pendidikan yang dimaksud itu membawa penetapan khusus tentang masa ikatan dinas. Pokoknya setelah mengikuti pendidikan tersebut, yang bersangkutan harus tetap dalam dinas tentara buat waktu tertentu. Waktu ini mungkin lebih pendek atau mungkin lebih panjang daripada masa ikatan dinas dimaksud dalam pasal 4; mungkin pula sama panjangnya dengan masa ikatan dinas tersebut. Jangka waktu yang kurang dari masa ikatan dinas termaksud, diperpanjang sehingga menjadi sama. Dalam hal-hal lainnya, tetap sebagai semula, artinya sama dengan ikatan dinas termaksud dalam pasal 4 atau lebih panjang dari itu. (vide pasal 20 ayat 3 sub a).
.
Untuk menghindarkan kekosongan. Perlu ditegaskan di sini bahwa bagi militer sukarela yang akan diterima menurut Undang-undang Darurat ini akan dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
PENJELASAN
Pasal 21

.
Tidak membutuhkan penjelasan.
Mereka yang tersebut dalam pasal 20 dan tidak memperpanjang ikatan dinasnya menurut pasal 15 jo. pasal 20 adalah bekas militer sukarela sebagai yang dimaksudkan dalam Bab VII Undang-undang Darurat ini.
PENJELASAN
Pasal 22

.
Cukup jelas.