PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Berlaku: 11 Juli 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER DANA KE NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN ,
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer Alokasi Dana Nagari dan Dana Nagari, serta dalam rangka pelaksanaan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer dana nagari;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Dana ke Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Dana ke Nagari;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
Menetapkan
:
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Dana ke Nagari;
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER DANA KE NAGARI
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Dana ke Nagari diubah sebagai berikut:
1.
BAB II - TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 2

- (1) Transfer Dana ke Nagari meliputi:
- a. Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari; dan
- b. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Alokasi Dana Desa/Nagari;
- b. Dana Desa/Nagari;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
- d. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Bagi hasil Pajak Hotel;
- b. Bagi hasil Pajak Restoran;
- c. Bagi hasil Pajak Hiburan;
- d. Bagi hasil Pajak Reklame;
- e. Bagi hasil Pajak Penerangan Jalan;
- f. Bagi hasil Pajak Mineral Bukan Logam;
- g. Bagi hasil Pajak Parkir;
- h. Bagi hasil Pajak Air Bawah Tanah;
- i. Bagi hasil Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bagi hasil Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (4) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) KPA BUD Transfer Dana ke Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyusun DPA BUD Transfer Dana ke Nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai alokasi Dana Ke Nagari.
- (2) Penyusunan DPA BUD Transfer Dana ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPA BUD Transfer Dana Ke Nagari tidak memuat rincian alokasi Dana kesetiap Nagari.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) KPA BUD Transfer Dana ke Nagari dapat menyusun perubahan DPA BUD Transfer Dana Ke Nagari.
- (2) KPA BUD Transfer Dana Ke Nagari menyampaikan perubahan DPA BUD Transfer Dana Ke Nagari kepada PA BUD untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Perubahan DPA BUD Transfer Dana Ke Nagari yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyaluran Transfer Dana ke Nagari. .
- (4) Tata cara perubahan DPA BUD dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi anggaran.
Bagian Ketiga
Dana Nagari
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 15

Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyaluran dana ke nagari dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. Penyaluran Dana Ke Nagari setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana diterima di RKUD.
BAB VIII - PASAL II
Pasal 26

- (1) Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran
Transfer Dana ke Nagari, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pemerintahan Nagari pada Sekretrasi Daerah, dan Nagari dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Transfer Dana ke Nagari
- (2) Nagari wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam penatausahaan keuangan Nagari
- (3) Wali Nagari wajib menyampaikan Register Surat Permintaan Pembayaran (Register SPP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Fotocopy Rekening Koran, dan Laporan Penggunaan Dana per Kegiatan setiap 4 (empat) bulan yakni akhir bulan April, Agustus dan Desember ke Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah dan Kecamatan.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 11 Juli 2016
BUPATI PESISIR SELATAN, dto
HENDRAJONI
Diundangkan di Painan Pada tanggal 11 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,
dto ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 15