PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor BS Tahun 2023
Tentang PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGI(AT DAEARAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 2 Tahun 1965
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR bs TAHUN 2ot4
TENTANG
PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGI(AT DAEARAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO
- bahwa guna pclaksanaan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomrtr 39 'lahun 2OO7 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 'lahun 1995 tcntang Cukai serta Peraturan Gubcrnur Jawa Timur Nomor 77'lahun 2014 tcnLang Perkiraan Alokasi Dana l lasil Cukai l{asil Tembakau kcpada Provinsi .Jawa Timur dan KabupatenlKota di.Jawa'limur'lahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubcrnur .-lawa Timur Nomor 79 Tahun 2OL4, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tcntang Pcmbagian Alokasi Sementara l)ana Bagi llasil Cukai Hasil'lcmbakau di Lingkungan Pemcrintah Kabupatcn Situbondo'lahun Anggaran 2015.
- l. Undang-Undang Nomor 12 'lahun 1950 tentang Pcmbcntukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi .Iawa '['imur (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Lg, 'lambahan Lcmbaran Negara Republik Indoncsia l?epublik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara l{epublik Indonesia 'lahun 1950 Nomor 4Il sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Ilepublik Indonesia 'fahun 1965 Nomor 19, 'lambahan Lembaran Negara ttcpublik Indonesia Rcpublik Indonesia Nomor 273O);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun l9B4 tentang Pcrindustrian (Lembaran Ncgara Republik Indonesia'lahun 1984 Notnor 22, 'farnbahan Lembaran Negara ttcpublik Indoncsia Nornor 327 4);
3. Undang-Uir(i;,, ;,,.1 i.iolnor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembi;ran Neg;arir Republik [ndonesia 'Iahun 1995 Nomor 76,'l't\mbehan i,'..i-;baran Ncgara Il.epublik Indonesia Nomor 3613) sct-ragaimeirrer t.clah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 'i'a i:rt-i,r 2OO7 (Lembaran Negara l?epublik lndonesia 'i'ahrrn 2OO7 Nortor 105, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indone sia Nornor a7551;
2. Undang-Undang Nomor 32 'fahun 2OOg tentang Pcrlindurrgan cl,.an Pengelolaan Lingkungan llidup (Lembaran Ncgeira Itepublik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4A, Tarrib&amp;Ha$ir i"Lerrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); - :i I 'r 4.
3. I.Jnclang-tJncira"[t'$ll;n or 36 'lahun 2OOg tentang Kesehatan (L.embariatn Nep,afa ,Rbpublik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor i44, 'T'arrrbaharr 'il-,crnbarein Negara Republik Indonesia Nomor 50613); 5.
6. [Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOLL Nomor 82, 'larnbahatr Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahein Daerah (Lembaran Negara Republik Indonc:sia 'l'ahun 2;AL4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Repubjik Indoncsia Nomor 5587) sebagaimana telah be be rapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5589); 7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Pengamarran Rokok Bagi Pemerintah; B.
7. Peraturan PemerintaLr Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Kerrangan Daerah (Lembaran Negara Republik lncionesia 'l'ahuri 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran I'icgara Republik Indoncsia Nomor a57S); 9.
10. Peraturan Perrrerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan l3ahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tcmbakau Bagi Kesehatan;
9. 1 1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/ PMK. 07 l2OO8 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau Dern Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai l-Iasil Tembakau sebagzrimana telah diubah dengan Pcraturan Mentiri Kcuangan Nomor : 2O/PMK.A7 l2OO9;
72. Pc&gt;raturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pcclr;rrrern Umum Pcnggunaan Dana Bagi I{asil Cukai lIasil 'lcmbakau di .Jawa'limur;
Menetapkan
3
13. Peraturan Gubernur .Jawa Timur Nomor 7L Tahun 2014 tentang Pcrkiraan Alokasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan KabupatenlKota cli Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2014.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTABA DANA BAGI HASIL CUI(AI HASIL TEMBAI(AU KEPADA SATUAN KERJA PERANGI(AT DAEARAH DI LII}GKUNGAN PEMERINTAH I{ABUPATEN SITUBONDO TAHUN,ANGGARAN 2015.
BAB I - BAGI HASIL CUKAI DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 1

Penerimaan Daerah dari Alokasi Sementera Dana Bagi Flasil Cukai Hasil 'lembakau kepada Kabupaten Situbondo pada Tahun Anggaran 20 15 sebesar Rp. 20.927.568.000,- (dua puluh miliar tiga ratus dura puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
BAB I - BAGI HASIL CUKAI DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 2

Bagian penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Dacrah dan dicantumkatr dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015.
BAB I - BAGI HASIL CUKAI DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 3

PenyalLlran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum l)aerah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian l(euangan Republik Indonesia.
BAB I - BAGI HASIL CUKAI DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 4

- (1) Penggunaan dana bagi trasil cukai hasil tembakau sebagaimana dinraksud dalam Pasal 1 digunakan untuk mendanai kegiatan :
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pernbinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi keterrtuan di bidang cukat;danlatau
- e. pembcrantasan barang kena cukai illegal.
4
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dran mclaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada a.vat (1).
BAB II - PEMBAGIAN ALOI{ASI SEMENTARA
Pasal 5

Pembagian Alclkasi,:serncntara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disr-r.lurkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni sebesar Rp. 20.327.568.000,- (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan Silpa tahun Anggaran 2Ol2 dan Silpa Tahun Anggaran 2OI3 sebesar Rp. 616.558.400,- (enam ratus enam belas juta lima ratus lirna puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB III - PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembang\rnan Daerah Kabupaten Situbondo setiap 6 (enam) bulan sckali. (1)
- Laporan yang'dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan laporan Bupati Situbondo kepada Gubernur Jawa Timur. (2t
- Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 setiap 6 (enam) bulan sekali. (3)
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan merLrpakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rupati ini. (4)
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini . (s)
BAB III - PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 .Juli 2015; b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 5
3. Desember 2015.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk senrester pertama paling lambat tanggal 10 .Juli
6. 2015;
- b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember 201 5.
8. Dalam hal tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. (3)
BAB III - PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Pengelola pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima.