PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA
Berlaku: 6 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIJUNJUNG,
- a. bahwa besaran dan bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga tidak lagi memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Sijunjung terhadap pelaksanaan penyertaan modal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak ke Tiga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undangundang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ( Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan :
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan
BUPATI SIJUNJUNG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 Nomor 10 ) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 angka yakni angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan angka 19 sehingah berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sijunjung;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal;
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
7. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya;
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lain yang sah;
14. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
2. 16 . Kontrak Produksi adalah Dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersil, sedang pengelolaanya dilakukan oleh pihak ketiga
3. 15 . kontrak Manajeman adalah Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaanya oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
4. 17 . Kontrak Bagi Keuntungan adalah dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersil, sedang pengelolaanya dilakukan oleh Pihak Ketiga
5. 19 . Kontrak bagi Tempat Usaha adalah dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga
6. 18 . Kontrak bagi Hasil adalah dimana pihak ketiga menginvestir lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehinggah usaha dimaksud mampu beroperasi, Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
2. Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan dua pasal yakni pasal 5.A dan 5.B sehinggah berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

.A
Dalam hal penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka uang yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pada pihak ketiga, harus dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

.B
Dalam hal penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pasal 5, maka barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 Dihapus.
4. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8

Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah maksimal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Tahun Anggaran 2017;
5. Ketentuan Pasal 9 Dihapus.
BAB V - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 12

Kontrak Manajeman, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak bagi Hasil dan Kontrak bagi Tempat Usaha.
- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD, Bupati membuat perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.
BAB V - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 13

Pihak Ketiga wajib menerbitkan bukti kepemilikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung segera setelah menerima penyertaan modal baik dalam bentuk Uang maupun dalam bentuk Barang Milik Daerah (BMD)
7. Antara ayat (2) dan (3) pasal 15 ditambah satu ayat, yaitu ayat 2.a sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
BAB VII - Pasal II
Pasal 15

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
2. (2.a)Tim Pembina dan Pengendali sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengelola penyertaan modal yang membantu Pemerintah Daerah dan dapat mewakili Pemerintah Daerah dalam hal kepemilikan penyertaan modal.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.
Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 18 Juni 2014
BUPATI SIJUNJUNG, dto
YUSWIR ARIFIN
Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 23 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto
ADE TAUFIK ROHENDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM
WANDRI FAHRIZAL,SH Pembina IV/a NIP.19710705 199803 1 011
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014