Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG PADA JEMBATAN TIMBANG
Berlaku: 12 Maret 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a bahwa dalam rangka pemeliharaan jalan secara baik guna mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, lancar, cepat, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maka penyelenggaraan perlu dilakukan pengaturan mengenai angkutan barang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang pada Jembatan Timbang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 10).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG PADA JEMBATAN TIMBANG
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

- (1) Pengelolaan Jembatan Timbang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang (BPPAB).
- (2) Lokasi Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. Jembatan Timbang Jambi - Merlung Km 38 Kabupaten Muaro Jambi;.
- b. Jembatan Timbang Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- c. Jembatan Timbang Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- d. Jembatan Timbang Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
BAB III - OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG
Pasal 3

Angkutan Barang yang beroperasi di jalan dalam Wilayah Provinsi Jambi wajib:
- a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. memenuhi ketentuan tentang pemuatan (ukuran, jenis dan berat muatan);
- c. melewati jaringan lintas yang ditetapkan;
- d. melewati kelas jalan yang sesuai dengan peruntukannya;melakukan penimbangan kendaraan beserta muatannya pada alat penimbangan yang dioperasikan secara tetap atau pada alat penimbangan yang dioperasikan secara berpindah-pindah.
BAB III - OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG
Pasal 4

Setiap kendaraan angkutan barang yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3, diberi tanda bukti pelanggaran (TILANG) dan/atau tanda bukti pembayaran biaya kompensasi.
BAB III - OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG
Pasal 5

1. Dalam hal peralatan computer di Jembatan Timbang tidak berfungsi, penulisan tanda bukti kompensasi kelebihan muatan dilakukan secara manual (tulis tangan).
2. Dalam hal peralatan computer dan alat penimbangan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, untuk sementara operasional jembatan timbang dihentikan.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dibuatkan Berita Acara dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
BAB IV - SANKSI DAN DENDA/KOMPENSASI
Pasal 6

Bentuk penindakan yang diambil atas pelanggaran yang ditemukan meliputi :
- a. pengenaan denda/kompensasi;
- b. pembongkaran Muatan dan/atau kembali ke tempat asal;
- c. pelarangan melanjutkan perjalanan;
- d. pembuatan Tilang/Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Bagian Kedua
Proses penerapan sanksi pelanggaran
Berat Muatan dan/atau Muatan Sumbu Terberat
BAB IV - SANKSI DAN DENDA/KOMPENSASI
Pasal 7

- (1) Pengemudi/pengusaha jasa angkutan yang melakukan pelanggaran dalam hal muatan dan/atau muatan sumbu terberat (MST) kelas jalan yang dilalui, dapat melanjutkan perjalanan setelah melakukan pembayaran denda/kompensasi pelanggaran.
- (2) Besaran denda/kompensasi yang diberikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. pelanggaran berat muatan 0 % - 5 % dari JBI = Rp. 300.000,-; b. pelanggaran kelas jalan = Rp. 250.000,- atau kurungan 2 bulan; c. pelanggaran dimensi kenderaan Rp. 250.000,- atau kurungan 2 bulan.
- (3) Pengemudi/pengusaha jasa angkutan yang melanggar berat muatan &gt; 5 % dari JBI diberi sanksi denda Rp. 400.000,-/ton dan muatannya dibongkar/kembali ke tempat asal.
- (4) Pengemudi/pengusaha jasa angkutan yang dijatuhi sanksi/kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran yang memuat data hasil penimbangan, jenis pelanggaran dan jumlah denda yang harus dibayarkan.
- (5) Pengemudi/pengusaha jasa angkutan yang membawa barang tidak membayar denda/kompensasi, diberikan sanksi dengan Bukti Pelanggaran (TILANG) dan diperintahkan untuk menurunkan kelebihan muatan dengan memindahkannya kepada kendaraan lain yang disiapkan oleh pengemudi/pengusaha jasa angkutan.
BAB IV - SANKSI DAN DENDA/KOMPENSASI
Pasal 8

- (1) Kelebihan muatan yang diturunkan dan menggunakan fasilitas gudang/lapangan yang tersedia, dibuatkan berita acara penitipan barang dan dikenakan retribusi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pengemudi yang tidak mematuhi rambu wajib masuk jembatan timbang dan ditangkap oleh petugas, diberikan sanksi maksimal berupa denda 2 (dua) kali dari denda/kompensasi yang harus dibayar dan muatannya dibongkar/kembali ke tempat asal.
- (3) Pengemudi/pengusaha jasa angkutan tidak mematuhi untuk pembayaran denda dan/atau menurunkan muatannya dalam batas waktu 3 x 24 Jam, dan pejabat PPNS menyerahkan kendaraan beserta muatannya kepada Penyidik POLRI dengan membuat berita acara pelimpahan perkara.
Bagian Ketiga
Proses Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Dimensi
BAB IV - SANKSI DAN DENDA/KOMPENSASI
Pasal 9

- (1) Pengemudi/pengusaha jasa angkutan yang melakukan pelanggaran dimensi kendaraan dilarang melanjutkan perjalanan sebelum melakukan pembayaran atas denda pelanggaran.
- (2) Besaran denda pelanggaran dimensi kendaraan adalah Rp. 250.000,- atau kurungan 2 bulan.
- (3) Pengemudi/pengusaha jasa angkutan diberikan tanda bukti pembayaran yang memuat data hasil penimbangan, jenis pelanggaran dan jumlah denda yang harus dibayarkan.
- (4) Pengemudi dapat melanjutkan perjalanannya setelah membayar denda.
Bagian Keempat
Proses Penerapan Sangsi Atas Pelanggaran Laik Jalan
BAB IV - SANKSI DAN DENDA/KOMPENSASI
Pasal 10

- (1) Pengemudi yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji/buku kir habis masa berlakunya, diberikan Tilang/Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. (2). Pengemudi tidak memiliki STUK/buku kir diberikan tilang dan diperintahkan untuk melakukan pengujian ulang kendaraan.
3. (3). Apabila pengemudi melakukan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang melanjutkan perjalanannya sebelum menunjukkan hasil uji kendaraan dari Petugas Penguji yang di tunjuk.
4. (4). Dalam hal adanya dokumen STUK yang tidak sesuai dengan ketentuan, petugas pemeriksa/Pejabat PPNS membuat surat peringatan yang berisi pelanggaran yang dilakukan.
BAB VI
Pasal 12

- (1) Batas waktu penitipan kendaraan dan/atau muatan yang diturunkan dan memakai fasilitas pada jembatan timbang adalah 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 1 x 24 jam.
- (2) Batas waktu melebihi dari yang ditetapkan sebagaimana ayat (1) khususnya untuk muatan angkutan barang yang diturunkan, akan dilakukan proses pelelangan yang tata cara dan ketentuannya dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.
BAB VI
Pasal 13

- (1) Pembayaran kompensasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar pada pemeriksaan/penimbangan pertama ditempat pelanggaran, berlaku untuk satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan pengangkutan barang, sedangkan pada pemeriksaan/penimbangan berikutnya dalam wilayah provinsi Jambi tidak dikenakan sanksi.
- (2) Pada lokasi penimbangan berikutnya (dalam Wilayah Provinsi Jambi), Pengemudi angkutan barang wajib menunjukkan tanda bukti hasil penimbangan dan/atau tanda bukti pembayaran biaya kompensasi yang diterima dari penimbangan sebelumnya.
- (3) Apabila pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti hasil penimbangan dan/atau tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ditemukan adanya pelanggaran, diberlakukan sebagai pelanggaran baru dan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
BAB VII - TATA CARA PENYETORAN
Pasal 14

- (1) Petugas pelaksana wajib menyetorkan pemungutan biaya kompensasi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemungutan melalui Bendaharawan Khusus Penerima Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD BPPAB) wajib menyetorkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam ke rekening Kas Daerah Provinsi Jambi.
- (3) Apabila karena sesuatu hal terjadi keterlambatan penyetoran, wajib dibuatkan Berikan Acara Penundaan Penyetoran;
- (4) Untuk Kelancaran pelaksanaan penyetoran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi kompensasi yang berada di lingkungan unit kerjanya.
BAB VIII - KETENTUAN PENGECUALIAN
Pasal 15

Dalam hal terjadinya kelangkaan terhadap bahan pokok tertentu dan bencana alam, dapat diberikan dispensasi khusus kelebihan muatan.
BAB VIII - KETENTUAN PENGECUALIAN
Pasal 16

Dispensasi khusus kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib mengajukan permohonan secara tertulis/rekomendasi dari pemerintah/ pemerintah daerah.
BAB VIII - KETENTUAN PENGECUALIAN
Pasal 17

- (1) Angkutan barang yang melakukan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perintah uji ulang;
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat pengujian kendaraan bermotor terdekat dengan lokasi terjadinya pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2012
GUBERNUR JAMBI, ttd
H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH,
SYAHRASADDIN
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 13