PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 55 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 28 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7 /2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. lnspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat dan disingkat ITDA adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas Pemerintahan Kota Singkawang.
6. Inspektur adalah lnspektur Kota Singkawang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- ( 1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerinta.han Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang lnspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
- a. Inspektur :
- b. Sekretariat terdiri atas :
1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
2. Subbagian Perencanan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasili tasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
- d. penyusunan laporan basil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlalru.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Sekretariat se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) melaksanakan sebagian tugas lnspektorat dalam mengoordinasi kan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III serta pelayanan administrasi.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan program-program Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan lnspektur Pembantu Wilayah III secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Inspektorat;
- d. penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelo laan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lnspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. b
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretariat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
11
- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan meliputi urusan tata persuratan, kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi hukum dan perundang­ undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan terdiri atas anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta menghimpun dan melaporkan LP2P dan LHKASN.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan (RKT), penetapan kinerja tahunan (PKT), penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan Eksternal, pemantauan dan tindaklanjut hasil pengawasan APIP dan BPK­RI.
Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian serta penanganan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan
urusan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah I, II dan III.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja tertentu.
- (3) Penetapan Wilayah Kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja tertentu ditetapkan oleh Inspektur setelah mendapatkan pertimbangan dan/atau masukan dari Bagian yang menangani organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan penugasan lnspektur.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyelenggaraan pemerintah kelurahan;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- d. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- e. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal
- g. penerimaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- i. pelaksanaan tugas dalam mengawal agenda reformasi birokrasi;
- J. pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
- k. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- I. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m. pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- n. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
•
- o. pendampingan, asistensi clan fasilitasi; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Inspektorat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :
- a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenjang Jabatan fungsional Auditor terdiri atas :
- a. Jabatan fungsional Auditor terampil; dan
- b. Jabatan fungsional Auditor ahli.
- (3) Jabatan fungsional Auditor Terampil sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Auditor Pelaksana;
- b. Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
- c. Auditor Penyelia.
- (4) Jabatan fungsional Auditor Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Auditor Pertama;
- b. Auditor Ahli Muda;
- c. Auditor Ahli Madya; dan
- d. Auditor Utama.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- (2) Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jabatan Fungsional P2UPD terdiri atas Jabatan Fungsional P2UPD Pertama, Muda dan Madya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Jabatan ayat (3) dan ayat (4) Fungsional Auditor Terampil dan Auditor Ahli mempunyai uraian tugas sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut :
- a. Auditor Terampil
1. Auditor Pelaksana
- a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja;
- b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi;
- e) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu;
- g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan;
- h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain;
- i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
2. Auditor Pelaksana Lanjutan
- a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit;
- b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;
- f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu;
- g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan;
- h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain;
- i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian clan evaluasi pengawasan;
3. Auditor Penyelia
- a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;
- b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;
- f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu;
- g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan;
- h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain;
- i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasandengan kompleksitas sedangdalam rangka membantu melaksanakankegiatan perencanaan, pengorganisasi, pengendalian clan evaluasi pengawasan.
Auditor Ahli
1. Auditor Pertama
- a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
- b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan terten tu;
- c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitastinggi dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
- e) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
- g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalarn kegiatan pemantauan;
- h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam dalam kegiatan pengawasan lain;
- i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
2. Auditor Ahli Muda
- a) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
- b) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan audit atas aspek keuangan tertentu;
- c) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
- d) Memimpinpelaksanaan suatu penugasan audit khusus / investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
- e) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
- g) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
- h) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
- i) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
- j) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.
3. Auditor Ahli Madya
- a) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- b) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
- c) Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
- d) Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;
- e) Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.
4. Auditor Utama
- a) Mendampingi/memberikan keterangan ahli pengawasan;
- b) Mengendalikan mutu pelak:sanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
- c) Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
- d) Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD) mempunyai uraian tugas sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut :
- a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Pertama mempunyai uraian tugas :
1. Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat mengenai pemerintahan kelurahan;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan pembekalan kesehatan;
7. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengena1 kepemudaan;
9. Melakukan pegawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
10. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
11. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
13. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan,mengenai pengelolaan umum;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
15. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
16. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
18. 1 7. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
18. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
19. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
20. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
21. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kewajaran, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
22. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
23. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
25. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
26. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
27. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
28. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
29. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
30. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
31. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanarnan pangan dan hortikultura;
32. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
33. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
34. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
35. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luas areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
36. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
37. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
38. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
39. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
40. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan basil hutan;
41. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai ketatausahaan hasil hutan;
42. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
43. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
44. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
45. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
46. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbeniban tanaman hias;
48. 4 7. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
48. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
49. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
51. SO. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
51. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/ penanaman/pemungutan basil hutan;
52. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
53. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
54. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
55. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian sumber daya manusia;
56. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian lingkungan hidup;
57. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
58. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
59. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metro1ogi legal;
60. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resigudang dan pasar lelang;
61. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
62. Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kota dan Kelurahan.
- b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Muda mempunyai uraian tugas :
1. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi pengujian, penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD); 1
2. Melakukan pengawasan umum penerapan SPM/NSPK;
3. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian, penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
4. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian / penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
5. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
7. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
8. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
9. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga pendidikan;
10. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
11. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
12. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
13. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
14. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan desimininasi informasi;
15. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
16. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
17. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
18. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
19. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengena1 perkotaan dan pedesaan;
20. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
21. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
22. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
23. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan budidaya;
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai petemakan dan kesehatan hewan;
25. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam clan tanaman baru;
26. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
27. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
28. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
29. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
30. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
31. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
32. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
33. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
34. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
35. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
36. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
37. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitas hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
38. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitas hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
39. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
40. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
41. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
42. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
43. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
44. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
45. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan bidang kehutanan mengenai pengawasan kehutanan; pilihan bidang
46. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan bidang perindustrian mengenai perizinan; pilihan
111. 4 7. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri; pilihan
48. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
49. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
50. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
51. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
52. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
53. Melakukan pengawasan pelaksanan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
54. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
55. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
56. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
57. Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kota dan kelurahan;
58. Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
59. Melakukan evaluasi pemerintahan kelurahan atau sebutan lainnya; dan
60. Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja SKPD;
- c. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Madya mempunyai uraian tugas:
1. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian, penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM / NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD};
2. Melakukan pengawasan um um penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
3. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) /norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM / NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
4. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
5. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
6. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
7. Melakukan pengawasan barang/ asset daerah;
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
9. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
10. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
11. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
13. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
15. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
16. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
17. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
18. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
19. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
20. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
21. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
22. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
23. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bi dang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
25. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
26. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai Cipta Karya;
27. pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
28. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
29. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
30. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
31. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutang lindung (KPHL);
32. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka panjang) unit KPHL;
33. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan Hrna tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
34. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
35. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
36. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
37. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
38. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan basil pemeriksaan;
39. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program
40. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
41. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
42. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
43. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
44. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
45. Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
46. Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
172. 4 7. Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
48. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
49. Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
50. Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan/ kelurahan;
51. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM / NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
52. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (8PM) / norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
53. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
54. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
55. Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerahnegara;
56. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
57. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
58. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
59. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
60. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial
61. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
62. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (PHP);
63. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
64. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
65. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
66. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan in ternasional;
67. Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
68. Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
69. Melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
70. Melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang tata ruang daerah;
71. Melakukan klarifikasi atas Peraturan Daerah;
72. Melakukan klarifikasi atas Peraturan Kepala Daerah;
73. Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Walikota;
74. Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
75. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota;
76. Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kota.
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- (3) Inspektur dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- ( 1) Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu--waktu dan tepat waktu kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah terkecuali laporan basil pengawasan disampaikan langsung kepada W alikota.
- (2) Inspektur wajib menyarnpaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan clan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu--waktu dan tepat waktu kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan lnspektorat wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan kepada Inspektur melalui sekretaris guna dijadikan bahan perumusan kebijakan kerja bagi bawahan.
•
t
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/ a tau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 23

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, lnspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan pegawai pada jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari PNS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi dan/ a tau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang administrasi.
- (6) Inspektur Pembantu diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/ atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (9) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
- (10) Uraian jabatan untuk jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan W alikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.
BAB VIII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 24

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan Pelaksana.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- ( 1) Inspektur wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Inspektorat dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Subbagian menyampaikan laporan basil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Inspektorat, maka unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 42
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja lnspektorat (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
2
1
1