PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 41 Tahun 2000
Tentang No Description
Berlaku: 23 Juni 2000
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ASURANSI JASA INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemandirian dan daya saing Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Jasa Indonesia, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Jasa Indonesia;
- b. bahwa kekayaan Negara yang berupa tagihan Negara kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Jasa Indonesia yang merupakan pokok pinjaman dari Rekening Dana Investasi (RDI) dapat ditetapkan untuk dijadikan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Jasa Indonesia;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
Menetapkan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Asuransi Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3924);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JASA INDONESIA.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Terhitung sejak tanggal 1 November 1997, Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Jasa Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1973.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa seluruh kompensasi tagihan Negara kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Jasa Indonesia yang berasal dari pokok pinjaman dari Rekening Dana Investasi (RDI).
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Jasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Jasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DJOHAN EFFENDI
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pembiayaan bagi daerah sehingga perlu diatur pengelolaannya;
- c. bahwa pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab.Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
8. Undang - undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 100, TambahnLembaran Negara Nomor 4124);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
22. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Negara Nomor4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
8. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati atau memperoleh jasa pelayanan;
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat;
16. Bangunan adalah bangunan gedung permanen / semi permanen beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
17. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk perkerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
18. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun;
19. Bangunan Semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 s/d 15 Tahun;
20. Rehabilitasi/renovasi Bangunan adalah pekerjaan perbaikan atau merubah dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan;
21. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajajar dengan tepi jalan, tepi sungai atau tepi pagar yang merupakan
batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
22. Jalan Nasional adalah merupakan jalan artileri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol (ditetapkan oleh Menteri);
23. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten / Kota atau antar ibukota Kabupaten /Kota dan jalan strategis Provinsi (ditetapkan oleh Gubernur);
24. Jalan Kabupaten/ Kota adalah jalan lokal dalam system jaringan primer yang termasuk pada jalan Nasional dan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten/ Kota dan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten/ Kota dengan pusat kegiatan lokal, anatar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten/ Kota, dan jalan strategis Kabupaten (ditetapkan oleh Bupati/ Kota);
25. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut;
26. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
27. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempata lain dengan menggunakan kendaraan;
28. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
29. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum tidak berjadwal dalam wilayah Kota;
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum baik bermotor maupun tidak untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak berjadual dalam wilayah daerah;
31. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
32. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer;
33. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
34. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah dengan atau tanpa kereta samping;
35. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang;
36. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
37. Izin Insidentil adalah izin pengoperasian kendaraan bermotor dengan mobil penumpang umum dan atau barang umum yang disediakan pada waktu tertentu mengangkut orang dan atau barang untu 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari;
38. Izin Angkutan Khusus adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor untuk kebutuhan jasa angkutan penumpang untuk keperluan khusus/mengangkut barang-barang khusus dalam wilayah operasi terbatas;
39. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;
40. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
41. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
42. Sumber daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan;
43. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
44. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sember daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
45. Usaha Perikanan adalah semua perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
46. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;
47. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan;
48. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
49. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
50. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);
51. Nelayan Andong adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan ukuran tidak lebih 30 GT atau kekuatan mesin tidak lebih 90 PK, dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan sementara waktu di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut;
52. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau bendabenda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;
53. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;
54. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
55. Pembudidaya Ikan atau Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
56. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
57. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
58. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hokum;
59. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantuk dalam izin tersebut.
60. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan SIUP;
61. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan;
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
63. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah;
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
65. Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPRD adalah bentuk kartu yang memuat Nomor Pokok dan identitas lain Wajib Retribusi Daerah Yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih dibayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
67. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
68. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD , adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang - undangan retribusi daerah;
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
70. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan;
- b. Dengan nama Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
- c. Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan;
- d. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum; dan
- e. Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
BAB II - NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pembangunan baru
- b. Rehabilitasi/renovasi (pekerjaan perbaikan yang merubah dan atau menambah atau mengurangi bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan).
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
BAB II - NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 5

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
BAB II - NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol .
Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan
BAB II - NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan .
Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek
BAB II - NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 9

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Trayek yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek .
Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan
BAB II - NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Rincian jenis objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
3. :
- a. Pemberian SIUP; dan
- b. Pemberian SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.
- (3) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. SIUP Tangkap/Bidang Usaha Penangkapan Ikan; dan
- b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya/Bidang Usaha Pembudidayaan;
- (4) Pemberian SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Purse seine (gae);
- b. Pole and line;
- c. Pancing tonda;
- d. Muroami (lambi);
- e. Jaring insang tetap (pukat tasi);
- f. Rawai tetap (tebere);
- g. Bagang perahu (bagang Rambo);
- h. Bagang Tancap
- i. Payang (panja/bubu);
- j. Gadang;
- k. Hand line;
- l. Jaring insang hanyut;
- Pukat Pantai;
- n. Tombak gurita dan
- o. Sero/Belle'.
- (5) Pemberian SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada perusahaan perikanan yang melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;
BAB II - NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Usaha Perikanan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1). Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2). Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palopo
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervarisai menurut golongan sesuai dengan prinsip dan penetapan tarif retribusi.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VI - Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 16

- (1) Setiap pemohon IMB dikenakan Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Biaya Sempadan Bangunan
- b. Biaya Sempadan Teras
- c. Biaya Sempadan Jalan Masuk; dan
- d. Biaya Sempadan Pagar Pekarangan.
- e. Biaya Pendaftaran
- f. Biaya Pemeriksaan Dokumen Perizinan
- g. Biaya Legalisasi Gambar
- h. Biaya Pemeriksaan Lapangan
- i. Biaya Pematokan
- j. Biaya Papan IMB
- k. Biaya Penggandaan Berkas
BAB VI - Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 17

- (1) Klasifikasi jalan dan kawasan strategis ditetapkan dengan koefisien sebagai berikut :
- a. Jalan Alteri 1,1 dengan kelebaran lebih dari 12 meter
- b. Jalan Kolektor 1 dengan kelebaran lebih besar 6 s/d 12 meter
- c. Jalan Lokal 0,9 dengan kelebaran kurang dari 6 meter
- (2) Klasifikasi jalan dan kawasan strategis /tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Fungsi bangunan ditetapkan dengan koefisien sebagai berikut :
- a. Bangunan Permanen
1. Bangunan Umum/Sosial
2. Bangunan Pendidikan
3. Bangunan Perniagaan/Usaha
4. Bangunan Perindustrian
5. Bangunan Kelembagaan
6. Bangunan Rumah Tinggal
7. Bangunan Tower/Pemancar
8. Bangunan Reklame
9. Bangunan Rumah Ibadah
10. Bangunan lain-lain
- b. Bangunan Semi Permanen
1. Bangunan Umum/Sosial
2. Bangunan Pendidikan
3. Bangunan Perniagaan/Usaha
4. Bangunan Perindustrian
23. 1 %
24. 1,5 %
25. 3 %
3 %
2 %
1,5 %
3 %
3 %
0 %
1 %
0,75 %
1,25 %
- 2,5 %
2,5 %
- 5.
- Bangunan Kelembagaan 1,5 %
6. Bangunan Rumah Tinggal Biasa dan Perumahan %
0,75
- (4) Harga bangunan adalah luas bangunan dikali dengan harga standar bangunan yang berlaku setiap tahun.
- (5) Harga bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah dihitung dengan cara mengalikan koefisien klasifikasi jalan dan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan koefisien fungsi bangunan sesuai sifat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dengan Harga Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :
Keterangan : R = Nilai Retribusi
X = Koefisien Jalan
Y = Koefisien Fungsi Bangunan
S = Harga Bangunan
R = X xY x S
Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
BAB VI - Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 19

- (1) Struktur tarif Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan berdasarkan tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) adalah :
- a. Hotel Bintang
Rp. 30.000.000 ,-
- b. Hotel Melati, Wisma dan Cottage
Rp. 20.000,000 ,-
- c. Bar, Pub, Klab Malam, dan Diskotik
Rp. 25.000.000 ,-
- d. Dijual secara eceran :
- Pasar Swalayan dan Supermarket
Rp. 8.000.000,-
- e. Restoran dan Karaoke
Rp. 10.000.000 ,
Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan
BAB VI - Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 20

- (1) Setiap pemohon Izin Gangguan dikenakan Retribusi
- (2) Struktur tarif retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :
3. Tarif berdasarkan luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan;
- (3) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan atau penunjang tempat usaha;
- (4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (5) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a.
- Kawasan Industri/Perkotaan Indeks 1;
- b. Kawasan Perdagangan
Indeks 2;
- c. Kawasan Pariwisata
Indeks 3;
- d.
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indeks 4;
- a. Gangguan Ringan
Indeks 1
- b. Gangguan Berat
Indeks 2
BAB VI - Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 21

- (1) Tarif luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan Rp. 1.000,-/m 2
- (2) Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 ayat (2) dihitung dengan rumus :
Keterangan :
R = Nilai Retribusi
X
=
Luas Ruang tempat Usaha X
Rp.1.000,-/m 2
Y = Indeks Lokasi
S = Indeks Gangguan
R = X xY x S
Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek
BAB VI - Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 22

- (1) Struktur tarif Retribusi izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Angkutan orang / penumpang umum
| Jenis Kendaraan | Kapasitas Tempat duduk | Tarif / Izin |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobil Penumpang Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar Taxi | 8 Seat 9 s.d 19 Seat 20 s.d 29 Seat 30 Seat keatas | Rp. 30.000,- / Tahun Rp. 40.000,- / Tahun Rp. 50.000,- / Tahun Rp. 70.000,- / Tahun Rp. 60.000,- / Tahun |
b. Izin Insidentil
| Jenis Kendaraan | Kapasitas Tempat duduk | Tarif / Izin |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mobil Penumpang Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar | 8 Seat 9 s.d 19 Seat 20 s.d 29 Seat 30 Seat keatas | Rp. 20.000,- / Izin Rp. 25.000,- / Izin Rp. 30.000,- / Izin Rp. 40.000,- / Izin |
Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan
BAB VI - Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin Usaha Perikanan terdiri atas :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :
2. Bidang Usaha Pembekuan Hasil Perikanan dan Kelautan yang dilakukan dikapal perikanan sebagai berikut :
3. a). Ikan Tuna/Cakalang :
1. Bidang Usaha Penangkapan Ikan :
Rp. 100.000,-/Tahun
- 1). Volume Produksi &lt; 25 Ton
Rp. 200.000,-/Tahun
- 2). Volume Produksi &gt; 25 - 50 Ton
Rp. 400.000,-/Tahun
- b) Udang dan Kepiting :
- 1). Volume Produksi &lt; 25 Ton
Rp. 150.000,-/Tahun
- 2). Volume Produksi &gt; 25 - 50 Ton
Rp. 300.000,-/Tahun
- c) Teripang :
- 1). Volume Produksi &lt; 25 Ton
Rp. 250.000,-/Tahun
- 2). Volume Produksi &gt; 25 - 50 Ton
Rp. 300.000,-/Tahun
- d) Ikan Karang/Ikan Campuran :
- 1). Volume Produksi &lt; 25 Ton
Rp. 100.000,-/Tahun
- 2). Volume Produksi &gt; 25 - 50 Ton
Rp. 150.000,-/Tahun
e) Rumput Laut :
- 1). Volume Produksi &lt; 25 Ton
Rp. 200.000,-/Tahun
- 2). Volume Produksi &gt; 25 - 50 Ton
Rp. 350.000,-/Tahun
- 3). Volume Produksi &gt; 50 - 100 Ton
Rp.500.000,-/Tahun
- 4). Volume Produksi &gt; 100 - 200 Ton
Rp. 600.000,-/Tahun
- 5). Volume Produksi &gt; 200 Ton
Rp. 750.000,-/Tahun
3. Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang dilakukan di Kapal perikanan sebagai berikut :
4. Bidang Usaha Perikanan Budidaya, berupa :
- a). Usaha Pengasinan (Penggaraman)/Pindang Ikan :
- Volume Produksi &lt; 5 Ton
- Rp. 50.000,-/Tahun
- b). Usaha Pengeringan/Dendeng Ikan
- Volume Produksi &lt; 10 Ton
Rp.
50.000,-/Tahun
- c) Usaha Penyiapan Daging Kepiting
- 1). Volume Produksi &lt; 1,00 Ton
Rp.
200.000,-/Tahun
- 2). Volume Produksi &gt; 1,00 - 1,5 Ton Rp. 400.000,-/Tahun
a). Budidaya Air Tawar
- 1). Pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-/ha/tahun
- 2). Pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- /ha/tahun.
b). Budidaya Air Payau
- 1). Pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 100.000,/ha/Tahun
- 2). Pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-/ha/tahun.
- 3). Budidaya pembesaran rumput laut atau polykultur dengan bandeng dan/atau udang dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 100.000,/ha/tahun.
c). Budidaya Air Laut
- 1). Budidaya rumput laut dengan menggunakan metode :
- -Lepas Dasar menggunakan lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m 2 ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-/tahun.
- -Rakit Apung menggunakan lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m2 ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-/tahun.
- -Long Line menggunakan lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-/tahun.
- 2). Budidaya Karamba Jaring Apung sebagai berikut :
- -Karamba Jaring Apung (KJA) 4 unit atau lebih, dengan ketentuan 1 unit sama dengan 4 kantong, 1 kantong = 3 x 3 x 3 m3 ditetapkan sebesar Rp. 100.000,/tahun
- b. Surat Penangkapan Ikan (SPI), berupa :
1. Purse siene (Gae)
Rp. 250.000,-/Unit/Tahun
2. Pole and Line (Kapal Perikanan)
Rp. 200.000,-/Unit/Tahun
3. Pancing Tonda
Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
4. Muroami (Lambi)
Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
5. Jaring Ingsang Tetap
Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
6. Rawai Tetap (Tabere)
Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
7. Bagang Perahu (Bagang Rambo)
Rp. 150.000,-/Unit/Tahun
8. Bagang Tancap
- Rp. 100.000,-/Unit/Tahun
9. Payang (Panja / bubu)
Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
10. Gadang
Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
11. Hand Line
Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
12. Jaring Ingsang Hanyut
Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
13. Pukat Pantai
Rp. 25.000,-/Unit/Tahun
14. Tombak Gurita
Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
15. Sero/Belle'
Rp.
50.000,-/Unit/Tahun
- c. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Rp. 100.000,-Unit/Tahun
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 24

Seluruh Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa dilaksanakan.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedua Tempat Pembayaran
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 27

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketiga Angsuran
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Pemanfaatan
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Ketiga Keberatan
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 32

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB X - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 34

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.
BAB X - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 35

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkann untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihann pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pemabayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 39

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Penghapusann retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusann retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 40

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi Daerah yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVIII - PENAGIHAN
Pasal 44

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Daerah terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Khusus retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diberlakukan setelah ditetapkan Perubahan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Pengawasannya.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tarif Retribusi perizinan tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peninjuan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.
Ditetapkan Di Palopo Pada tanggal 2 Februari 2012
WALIKOTA PALOPO
Diundangkan Di Palopo, Pada tanggal 2 Februari 2012
SEKERTARIS KOTA PALOPO
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2012 NOMOR 04
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 4 TAHUN 2012
T E N T A N G
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungg jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan, membawa konsekuensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom.
Yang dengan kewenangan tersebut, Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pemungutannya. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dan diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.
Dengan diberlakukannya Retribusi Perizinan Tertentu, dapat terlaksananya pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang merupakan landasan hukum pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Kategori Gangguan Berat Indeks 2 tediri dari:
- -Ruang / Gudang / tempat penyimpangan penimbunan barang barang perdagangan.
- -Perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 mesin atau lebih.
- -Usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap yang bertekanan tinggi.
- -Tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan.
- -Tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia termasuk pabrik korek api
- -Tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan - bahan atsiri ( Vlucthing ) atau yang mudah menguap
- -Tempat yang diperguankan untuk penyulingan kering, bahan bahan tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya termasuk pabrik gas.
- -Perusahaan percetakan
- -Pengelolaan gedung perkantoran dan pertokoan
- -Stasiun bahan bakar umum penjualan pelumas eceran, termasuk servis ganti minyak pelumas.
- -Tempat penjualan dan penyimpanan bahan bahan kimia
- -Tempat penyimpanan dan penjualan minyak tanah, minyak solar, residu, spritus, alcohol, gas elpiji dan karbit.
- -Tempat penyepuhan, pencelupan krom elektronik pating dan sejenisnya.
- -Tempat menyimpan / mengelola / mengerjakan barang barang hasil laut, hasil bumi, dan hasil hutan.
- -Usaha pembangunan Tower / Tower Selular.
- -Tempat penyulingan gandum
- -Pergudangan barang campuran dan meubel
- -Pembuatan meubel
- -Bengkel las atau duco
- -Bengkel sepeda motor atau mobil.
- -Apotik, atau toko obat - obatan
- -Klinik Spesialis, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Rumah Sakit, Laboratorium, Balai pengobatan dan Industri farmasi
- -Klinik kecantikan / salon
- -Usaha barang rongsokan
- -Peredaran produk makanan, minuman, rokok, pabrik roti, dll.
- -Stasiun radio / televise
- -Tempat penyimpanan/pool container
- -Tempat penyimpanan / garasi / pool kendaraan angkutan maupun barang.
- -Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia
- -Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah, empang/kolam ikan dan sejenisnya
- -Hotel, wisma dan penginapan
- -Tempat penggilingan tras, pengergajian kayu dan pabrik minyak, pabrik tahu tempe
- -Tempat pemotongan hewan (RPH) dan penyamakan kulit hewan
- -Usaha pengeboran sumur bor
- -Usaha air kemasan ( Pabrik )
- -Pembuatan batu merah, loster, bataco, genteng, dan kegiatan sejenis lainnya
Kategori Gangguan Ringan Indek 1 terdiri dari :
- -Koperasi simpan pinjam
- -Usaha rumah kost / rumah sewa
- -Usaha pijat repleksi
- -Usaha penjualan meubel
- -Usaha klontong, barang campuran dan barang pecah belah.
- -Usaha penjualan tekstil
- -Usaha penjualan spare part
- -Usaha jual beli makanan siap saji ( sari laut ), dll.
- -Kedai kopi
- -Tempat penjualan batu merah / penjualan pot bunga
- -Tempat pencucian kendaraan bermotor ( Sepeda motor, mobil, dll )
- -Travel, penjualan handpone / pulsa, kaset VCD, dll.
- -Gudang kapuk
- -Lapangan Tembak dan Lapangan futsal
- -Usaha isi ulang air mineral ( Galon )
- -Tempat penyelenggaraan musik hidup
- -Ruang pamer
- -Tempat penjualan barang campuran Lost yang maksimal 3 x 2 M.
- -Dan tempat sejenis lainnya.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Cukup jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 104