Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan; b
- c. bahwa untuk mendorong pasar berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan pasar secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; c
- d. bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui perizinan yang sederhana dan pengawasan serta mencerminkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha; d
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar. e C
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
6. Indonesia 1945; 1
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 3
4. Undang-Undang ... 4
2
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linglrungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 9
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5512);
8. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
15. Peraturan ...
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor4593);
2. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
3. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. 19.Peraturan Presiden Nomor 112 Tabun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan TokoModern;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tabun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20jPRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70jMDAGjPERj12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAGjPERj9/2014 atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor70jMjDAGjPER/ 12/2013.
4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGANKOMERING ILlR dan
BUPATIOGANKOMERING ILIR
MEMUTUSKAN:
PENATAAN
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PEMBERDAYAAN PASAR
Menetapkan
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 1
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir,
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan KomeringIlir.
6. Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara danj'atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, keeil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar- menawar.
7. Pasar induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
8. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan bias, pasar burung, pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya.
9. Pasar kawasan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan permukiman di sekitar pasar tersebut dan barang yang diperdagangkan lebih lengkap dari pasar lingkungan yang ada disekitarnya.
10. Pasar lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok seharihari.
11. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
12. Toko...
DAN
5
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang satu sarna lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
14. Los adalah bagian dari bangunan pasar, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
15. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain kios dan los.
16. Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempereayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, keeil dan menengah dengan usaha besar.
18. Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meli-puti pereneanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
19. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
20. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar, usaha rnikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, took swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
22. Pemanfaatan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk ke.tjasama.
23. lzin Usaha Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelola yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
24. Surat bukti pemakaian tempat usaha adalah surat bukti untuk menempati tempat usaha kepada orang pribadiy badan di lokasi pasar.
25. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan pasar atau bagian pasar yang dulunya pemah vitalj hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemundurari/ degradasi.
BABII...
It)
BAB 11 - A:,/\:':) DAN TUJUAN
Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ili termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pasar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 dapat berdiri pada lokasi dengan :
- a. lebar jalan sekurang-kurangnya 14 (empatbe1as)meter;
- b. luas lahan sekurang-kurangnya 22000 (dua puluh dua ribu) meter persegi.
- (3) Pasar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 dapat berdiri pada lokasi dengan :
- a. lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan)meter;
- b. luas lahan sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) meter persegi.
- (4) Pasar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 dapat berdiri pada lokasi dengan :
- a. lebar jalan sekurang-kurangnya 6 (enarn]meter;
- b. luas lahan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter persegi.
- (5) Pasar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hu-ruf b dapat berdiri pada lokasi dengan :
- a. lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan)meter;
- b. luas lahan sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) meter persegi.
Bagian Ketiga. ...
------------\_.\_--\_.\_
8
Bagian Ketiga Perizinan Pendirian Pasar
Pasa18
- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki IUP2Rdari Bupati.
- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2Rsebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan sesuai jenis pasar seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Basil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
- c. fotocopyizin prinsip dari Bupati; C
- d. fotocopyizin gangguan;
- e. fotocopyizin mendirikan bangunan;
- f. fotocopy akte pendirian perusahaan danjatau peru-bahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum;dan f.
- g. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan me-matuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),antara lain berisi :
- a. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar;
- b. cakupan konsumen yang terlayani oleh Pasar;
- c. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal di wilayah setempat;
- d. rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di Pasar;
- (5) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (6) Kewenangan Bupati dalam menerbitkan IUP2R dan izm prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf c dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Jangka Waktu IUP2R
IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha pasar pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima)tahun.
BAB IV
Pasal 12

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap pengelola pasar.
- (2) Penyusunan rencana fisik dan non fisik pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Be1anjaDaerah (APBD).
3. non fisik pasar yang dikelola oleh dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan memperhatikan kebutuhan serta Penyusunan rencana fisik dan Pemerintah Daerah sebagaimana setiap tahun dengan tetap kemampuan keuangan daerah. (3)
Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b antara lain:
- a. bangunan tokoykios /Ioa dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan
- d. penataan toko/Idos /Ios berdasarkan jenis barang dagangan.
BAB IV
Pasal 14

- (l) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah; C
- d. air bersih;
- e. sanitasi/ drainase; e
- f. tempat ibadah; f.
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
1. tempat pengelolaanlimbah/lnstalasi PengelolaanAirLimbah; i.
- J. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
1. sarana komunikasi; dan 1
- m. area bongkar muat dagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana pendukung pasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.
Setiap Pengelola Pasar wajib melakukan revitalisasi pasar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan daya saing dengan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan penyesuaian perizinan dalam hal revitalisasi pasar merubah struktur pasar;
- b. tidak mengubah fungsi pasar. b
BagianKesatu Perlindungan Pasar
Perlindungan pasar meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.
BAB IV
Pasal 17

...
Pengelola Pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas pasar yang bersih, sehat (hygienis), arnan, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. menyediakan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal14;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
- e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk kearnanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim; e
- f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pa-sar yang dikelolanya; f
- g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar yang dikelolanya;
- h. melakukan pembinaan dan pemberdayaanterhadap pedagang di pasar yang dikelolanya;
- i. menyampaikan ··laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali, rneliputi: 1
1. jumlah gerai yang dimiliki; 1
2. omset penjualan seluruh gerai;
3. jumlah Usaha Mikro, Kecildan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- J. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan pe-rusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh] hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
- k. mematuhi ketentuan waktuj jam operasional usaha sesuai dengan jenis pasar yang dikelolanya;
1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1
Pengelolapasar dilarang:
- a. membangun kios atau los ditempat selain yang te1ah di-tetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios darr/atau los yang sudah ada tanpa izin; dan / atau
- c. mengancarnj memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang.
Pasa119
Pengelolapasar memilikiperan antara lain berupa :
- a. menambahjumlah pasokan barang dalam rangka mensta-bilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
Bagian Kedua Pemberdayaan Pasar
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pasar rakyat di daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),antara lain:
- a. meningkatkan profesionalismepenge1ola;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
- c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.
- (1) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)huruf a, melalui :
- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- (2) Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)huruf b, antara lain:
- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik parapembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan C
- d. memahami perilaku pembeli.
- (3) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)huruf cantara lain:
- a. pembenahan tata letak; a
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan f.
- g. pembenahan sistem penanganan sampah. g
Bagian Ketiga Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang
- (1) Pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembagaj asosiasi kemitraan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pe-dagang pasar, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, antara lain dalam bentuk:
- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barangjjasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar;
- d. fasilitasi kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan.
BAB VIII - HAK, KEW AJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR
Pasal 26

Setiap pedagang pasar dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan I atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan penguasaan atas tokoykios /Ios;
- c. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan I atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- d. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang telah ada;
- e. menambah, mengurangi danZatau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/ atau los yang sudah ada;
- f. menggunakan .ternpat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
- g. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempattempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
1. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang meng-ganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 1
- J. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman;
- k. menjual barang yang berbahaya, kadaluarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.
BAB VIII - HAK, KEW AJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan Pasar.
- (2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menyediakan kotak pengaduan bagi pedagang dan konsumen yang merasa dirugikan.
- (3) Dalam rangka pembinaan pasar rakyat, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di wilayah Daerah;
- b. koordinasi pengelolaandan pemberdayaan antar pasar;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaandan pemberdayaan pasar di wilayah daerah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di wilayahdaerah.
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB VIII - HAK, KEW AJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR
Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas Perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaanpasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kebijakan pengelolaanpasar;
- b. pengelola;dan
- c. sarana dan prasarana pasar.
Pasa129
- (1) Setiap orang dan Zatau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (1),Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 danj atau Pasal 18, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pernbekuan IUP2R;
- c. pencabutan IUP2R;dan I atau
- d. penutupan pasar me1aluipenyege1an.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.