PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor / Tahun 2016
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Berlaku: 5 Tahun 1960
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINABASA TENGGARA NOMOR / J... TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
- b. bahwa penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan melalui proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan basil pendataan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
-,
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Daerah /Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
...
'-
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 1 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 1 5 . Peraturan Presiden Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
- 1 6 . Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 1 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 86);
Memperhatikan 1 .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja Pemerintahan Daerah;
Menetapkan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- C 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
7. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
8. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Sensus barang daerah adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang milik daerah dan barang provinsi serta barang inventaris milik Negara yang digunakan /dikuasai oleh pemerintah Kabupaten dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatatan
- langsung terhadap barang - barang yang belum tercatat serta melakukan verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
10. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggunjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- 1 1 . Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah pembantu pengelola barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 1 3 . Pengguna barang adalah kepala SKPD sebagai pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Kuasa pengguna barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
- 1 5 . Pengurus barang milik daerah adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah /unit kerja.
16. Petugas sensus adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk berdasarkan Kcputusan Bupati untuk melakukan sensus terhadap barang milik daerah.
- 1 7 . Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, invcntarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
19. Rekapitulasi hasil sensus yang selanjutnya disingkat RHS adalah rekapitulasi jumlah dan nilai barang hasil sensus.
20. Kartu inventaris ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
21. Kartu inventaris barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang - barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi dan tujuan lain clan dipergunakan selama barang itu belum dihapus.
"
22. Buku inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administrative yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris sebagai hasil sensus pada tiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu.
23. Buku induk inventaris yang selanjutnya disingkat Bii merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris.
Petunjuk pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat terkait pengelolaan barang milik daerah serta dalam pelaksanaan sensus barang milik daerah.
BAB VI - PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS
Pasal 7

- ( 1 ) Penyajian petunjuk pelaksanaan sens us Barang Milik Daerah Kabupaten M inahasa Tenggara dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Pendahuluan;
- � b. Kodefikasi barang milik daerah;
- c. Mekanisme pelaksanaan sensus; dan
- d. Penutup
- (2) Cara pengisian formulir sensus BMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal9
Pasal 10

- Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal
I �
d
2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA�
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahan
pada tanggal fl. --f' 'e-c 20 16 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
BACH ADRIANUS TINUNGKI
Berita Oaerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 2d6'
C
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR
TAHUN 2016
TANGGAL
TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KETENTUAN PENGISIAN FORMAT SENSUS BARA .NG MILIK DAERAH
I . KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing penguna. Kodefikasi kepemilikan untuk masing masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut:
- a. Barang milik pemerintah Kabupaten (12);
- b. Barang milik pemerintah Provinsi (11);
- c. Barang milik pemerintah Pusat (kalau ada 00).
Dalam rangka kegiatan sensus barang milik daerah, setiap barang daerah harus diberi nomor kode sebagai berikut:
1 . Nomor kode lokasi:
- a. Nomor kode lokasi menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, bidang, unit bidang/SKPD dan sub unit bidang serta tahun pembelian barang.
- b. Nomor kode lokasi terdiri dari 14 digit.
- c. Nomor kode urutan Provinsi Sulawesi Utara adalah 19.
- d. Nomor kode urutan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 19 . 1 1 .
- e. Nomor kode unit bidang/SKPD dan Sub Unit Bidang/Unit kerja ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pengelompokan bidang yang terdiri dari 22 bidang yaitu:
01. Sekretariat Dewan/DPRD;
02. Bupati;
03. Wakil Bupati;
04. Sekretariat Daerah;
05. Bidang Kimpraswil/PU;
06. Bidang Perhubungan;
07. Bidang Kesehatan;
08. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
09. Bidang Sosial;
15. 1 0. Bidang Kependudukan;
16. 1 1 . Bidang Pertanian;
.
.
cc
12. Bidang Perindustrian;
13. Bidang Pendapatan;
3. 1 4 . Bidang Pengawasan;
4. 1 5 . Bidang Perencanaan;
16. Bidang Lingkungan Hidup;
17. Bidang Pariwisata;
18. Bidang Kesatuan Bangsa;
19. Bidang Kepegawaian;
20. Bidang Penghubung;
21. Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi; dan
22. Bidang BUMD; dan
23. Cadangan (Kode 23 s/ d 49)
- f. Kecamatan diberi nomor kode mulai dari nomor urut 50 (lima puluh) dan seterusnya sesuai jumlah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- g. Contoh nomor kode lokasi:
I
- h. Angka atau digit nomor kode lokasi ditulis secara berurutan dalam suatu garis datar.
1. Digit 1 dan 2, kode komponen kepemilikan barang. Penulisan kode komponen kepemilikan barang sebagai berikut:
- I. Barang milik pemerintah pusat dengan nomor kode 00;
4. I I . Barang milik pemerintah daerah provinsi dengan nomor kode 1 1 ;
5. Ill. Barang milik pemerintah daerah kabupaten dengan nornor kode 12.
6. J · Digit 3 dan 4, kode provinsi Sulawesi utara:
7. Provinsi Sulawesi Utara diberi kode Nomor 19 sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah.
�
- k. Digit 5 dan 6 kode Kabupaten Minahasa Tenggara.
1. Digit 7 dan 8, kode bidang meliputi: Kade barang ini merupakan pengelompokan bidang tugas yang terdiri dari 22 bidang.
- m. Digit 9 dan 10, kode SKPD.
4. Kode unit merupakan penjabaran dari bidang tugas kepada SKPD sesuai ketentuan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
- n. Digit 1 1 dan 12, tahun pembelian/pengadaan/pembangunan.
6. Nomor kode tahun pembelian/pengadaan barang dituliskan 2 angka terakhir (misalnya tahun pembelian/perolehan 1997, maka ditulis nomor kodenya 97, tahun pembelian/perolehan 2009 ditulis nomor kodenya 09 , tahun pembelian/perolehan 2010 ditulis nomor kodenya 10 dan seterusnya. Barang yang tidak diketahui tahun pembelian/perolehannya, supaya dibandingkan dengan barang yang sama, sejenis, tipe, merek, bah.an, cc dan sebagainya dan penetapan perkiraan tahun tersebut ditetapkan oleh pengurus barang.
- o. Digit 13 dan 14, kode sub unit bidang/unit kerja.
8. Satuan kerja untuk masing-masing SKPD diberi nomor urut kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari O 1 dan seterusnya sampai sejumlah satuan kerja dalam SK.PD tersebut.
2. Nomor Kode Barang
- a. Nomor Kode Barang diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) golongan yaitu: ( 01) Tanah;
- (02) Mesin dan Peralatan;
- (03) Gedung dan Bangunan;
- (04) Jalan, lrigasi dan .Jaringan;
- (05) Aset Tetap Lainnya; dan
- (06) Konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Penggolongan barang terbagi atas bidang, kelompok, sub kelompok dan sub sub kelompok/jenis barang.
- c. Nomor kode golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub sub kelompok/ jenis barang.
- d. Nomor kode barang terdiri atas 14 (empat belas) digit yang tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus sebagi berikut:
c
I
- Digit 1 dan 2, kode golongan barang. 1.
- Digit 3 dan 4, kode bidang. 11.
- Digit 5 dan 6, kode kelompok. 1 1 1 .
- Digit 7 dan 8, kode sub kelornpok. IV.
- Digit 9 dan 10, kode sub sub kelornpok/jenis barang. V.
- Digit 1 1 , 1 2 , 13 dan 14, kode nomor register yang menunjukan nomor urut barang sejenis. Vt.
3. Nomor Register
- a. Nomor Register merupakan nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan sama, besaran harganya sama seperti meja dan kursi jumlahnya 150, maka pencatatannya dapat dilakukan dalam suatu format pencatatan dalam lajur register, ditulis: 0001 s/d 0150.
- b. Nomor urut pencatatan untuk setiap barang yang spesifikasi, tipe, merek, jenis berbeda, maka nomor registemya dicatat tersendiri untuk masing - masing barang.
4. Lain - lain
- a. Cara pencatatan dan pemberian nomor kode bagi barang yang belum ada nomor kode jenis barangnya, supaya mempergunakan nomor kode jenis barang "lain-lain" dari sub kelompok barang yang dimaksud atau dibakukan oleh Bupati dengan mengikuti nomor urut jenis barang lain­ lain.
- b. Barang Milik Oaerah (BMD) yang dipisahkan (perusahaan daerah) tetap menjadi milik pemerintah daerah, oleh karena itu semua barang inventaris yang dipisahkan, diberlakukan sama dengan barang inventaris milik pemerintah daerah.
- c. Tidak termasuk BMD tersebut diatas yaitu barang usaha/barang yang diperdagangkan sesuai dengan bidang usaha dari perusahaan daerah tersebut.
A. PELAKSANAAN PENDATAAN
- 1 . Forrnulir lsian
Pengurus barang SKPD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja selaku bagian dari tim teknis sensus barang milik daerah setelah menerima format KIB, RHS dan data awal BMD segera melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. Mengisi Format KIB:
1. Format KIB terdiri dari 6 format masing - masing:
- a) KIB A : Tanah (Format 1);
- b) KIB B: Mesin dan Peralatan (Format 2);
- c) KIB C: Gedung dan Bangunan (Format 3);
- d) KIB D: Jalan, lrigasi dan Jaringan (Format 4);
- e) KIBE: Aset Tetap Lainnya (Format 5);
- f) KIB F: Konstruksi Dalam Pengerjaan (Format 6).
9. Pengisian Format KIB dilakukan dengan memasukan data barang dari data awal yang disediakan dengan melakukan pencocokan/perbaikan kode lokasi sesuai dengan tabel kode lokasi dan kode barang yang baru serta pencocokan/penelitian dan mengoreksi data barang yang tercantum dalam data lama dengan kenyataan fisik barang yang sebenamya. ii.
- iii. Apabila terdapat barang yang belum tercantum pada data awal, maka dilakukan pencatatan secara lengkap ke dalam KIB.
- b. Mengisi Format RHS (Format 7)
- i. Format RHS diisi dengan rekapitulasi jumlah dan nilai barang hasil sensus;
- n. Perhitungan rekapitulasi dilakukan secara terpisah sesuai dengan pemilik barang, yaitu:
- a) RHS BMD Kabupaten Minahasa Tenggara:
- b) RHS BMD Provinsi Sulawesi Utara;
- c) RHS Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada).
- c. Mengisi daftar barang-barang yang diusulkan untuk diproses lebih lanjut (Penghapusan/tuntutan ganti rugi sesuai format 8 dan 9) Apabila terdapat barang yang tidak sesuai dengan data awal dengan kenyataan atau tidak ditemukan fisik barangnya, maka data barang dimaksud dipindahkan dalam daftar barang -barang yang diusulkan untuk diproses lebih lanjut (penghapusan/tuntuntan ganti rugi) dengan mencantumkan alasan dan infonnasi selengkap mungkin tentang barang dimaksud pada kolom keterangan (hilang/dimusnahkan/dihibahkan/pindah ke SKPD lain/dan sebagainya).
2. Tahapan Pendataan
Tahap pelaksanaan sensus barang milik daerah dimulai dari satuan kerja terendah secara berjenjang sebagai berikut:
- a. Lingkup SKPD Kecamatan:
- I. Pelaksanaan fungsi pengurus barang kelurahan mengisi format data barang milik daerah yang dikuasai/ digunakan oleh kelurahan;
- II. Format yang sudah diisi oleh kelurahan dicetak 1 (satu) rangkap kemudian bersama so.ft file disampaikan ke kecamatan;
- III. Pengurus barang kecamatan mengisi format dengan data barang milik daerah yang dikuasai/digunakan oleh kecamatan;
- IV. Pengurusa barang kecamatan menerima data barang milik daerah yang dikuasai/ digunakan oleh kecamatan termasuk barang milik daerah yang dikuasai/ digunakan oleh pemerintah desa;
- v. Setiap kecamatan mengisikan data barang milik daerah yang dikuasai/ digunakan oleh kecamatan termasuk barang milik daerah yang dikuasai/ digunakan oleh pemerintah desa;
- VI. Hasil gabungan data tingkat kelurahan dan kecamatan disarnpaikan ke SKPKD berupa hasil cetakan format dan soft file.
- b. Lingkup SKPD Dinas Pendidikan:
1. Sekolah Dasar Negeri (SON):
- a) Setiap SD N mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan sekolah yang bersangkutan;
- b) Format yang sudah diisi dicetak 1 (satu) rangkap kemudian soft file disampaikan ke UPT Pendidikan Kecarr-atan.
�
11. UPT Pendidikan Kecamatan:
- a) Pengurus barang pada UPT Pendidikan Kecarnatan mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan UPT Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan termasuk data barang milik daerah yang digunakan oleh PAUD/TK negeri di lingkungan kerjanya;
- b) Pengurus barang pada UPT Pendidikan kecamatan menerima format dan file dari seluruh SDN kemudian menggabungkan dengan data barang yang dikuasai UPT Pendidikan Kecarnatan termasuk PAUD/TK negeri;
- c) Hasil gabungan dari tingkat UPT Pendidikan Kecamatan disarnpaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara berupa cetakan format dan soft.file.
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sanggar Kegiatan Belajar:
- a) Pelaksana fungsi pengurus barang pada setiap SMP/SMA/SMK/SKB mengisi data barang milik daerah yang dikuasai/ digunakan masing-masing;
- b) Format yang sudah diisi dicetak 1 (satu) rangkap kemudian bersama soft file disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
iv. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:
- a) Pengurus barang pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Minahasa Tenggara mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b) Pengurus barang pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabu paten Minahasa Tenggara menerima format dan file dari seluruh UPT Pendidikan Kecarnatan, Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sanggar Kegia.tan Belajar kemudian menggabungkan dengan data barang yang dikuasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c) Hasil gabungan data tingkat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara disarnpaikan ke SKPKD baik berupa cetakan format maupun soft file.
111.
Lingkup SKPD Dinas Kesehatan:
1 . Puskesmas:
- a) Pelaksana fungsi pengurus barang pada puskesmas mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dirnanfaatkan puskesmas yang bersangkutan termasuk data barang milik daerah yang digunakan oleh puskesmas pemban tu/ polindes / poskesdes dilingkungan kerjanya;
- b) Format yang sudah diisi dicetak 1 (satu) rangkap kemudia bersama soft file disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Dinas Kesehatan
- a) Pengurus barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan;
- b) Pengurus barang pada Dinas Kesehatan menerima format dan file dari seluruh puskesmas kemudian menggabungkan dengan data barang yang dikuasai Dinas Kesehatan;
- c) Hasil gabungan data tingkat Dinas Kesehatan disampaikan ke SKPKD Kabupaten Minahasa Tenggara berupa cetakan format dan soft file.
Lingkup SKPD Sekretariat Daerah:
- 1 . Pelaksana fungsi pengurus barang pada setiap bagian mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan bagian yang bersangkutan;
2. Format yang sudah diisi dicetak 1 (satu) rangkap kemudian bersama so.ft file disampaikan ke bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Bagian umum menghimpun dokumen dan file untuk diteruskan ke SKPKD Kabupaten Minahasa Tenggara.
Lingkup SKPD Lainnya:
- 1 . Setiap SKPD mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan SKPD;
2. Format yang sudah diisi dicetak 1 (satu) rangkap kemudian bersama soft file disampaikan ke SKPKD Kabupaten Minahasa Tenggara.
Lingkup Kabupaten Minahasa Tenggara:
- 1 . SKPKD (tim teknis tingkat Kabupaten) menerima format dalam bentuk cetak dan soft file dari seluruh SKPD (termasuk satuan kerjanya);
2. Tim teknis tingkat kabupaten mengkompilasi KIB, RHS dan daftar barang-barang yang diusulkan untuk diproses lebih lanjut seluruh SKPD/Unit kerja/sub unit kerja untuk diserahkan kepada tim verifikasi sensus barang milik daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
C. VERIFIKASI HASIL PENDATAAN
- 1 . Verifikasi hasil pendataan dilakukan oleh tim verifikasi sensus barang milik daerah setelah memperoleh data basil pengisian format dari SKPD (termasuk satuan kerjanya) yang dikompilasi oleh tim teknis tingkat kabupaten;
2. Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sensus, verifikasi dapat dilakukan dalam waktu yang relative bersamaan dengan kegiatan pendataan;
3. Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pengklasifikasian/pengkodean barang milik daerah, pengecekan kebenaran fisik barang dan penuntutan ganti rugi;
4. Hasil verifikasi format KIB, RHS dan daftar usulan barang yang akan dihapus diserahkan kepada tim teknis tingkat kabupaten;
5. Hasil verifikais dan daftar usulan barang yang akan dilakukan tuntutan ganti rugi disampaikan kepada TGR Kabupaten Minahasa Tenggara.
D. PELAPORAN DAN PEMELIHARAAN DATA HASIL SENSUS
- 1 . Tim teknis tingkat kabupaten
- a. Tim teknis tingkat kabupaten menerima data format KIB hasil sensus pada seluruh SKPD yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi selanjutnya melakukan kompilasi data tersebut menjadi Bil (format 10) dan RHS (format 7) berdasarkan pemilik barang yakni:
- i. Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Tenggara;
- ii. Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Utara (kalau ada);
- iii. Barang Milik /kekayaan Negara (kalau ada).
- b. Untuk mempermudah proses pembuatan Bil, RHS dan penatausahaan barang milik daerah pada umumnya maka tim teknis tingkat kabupaten dapat menggunakan system informasi pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh tim teknis tingkat SKPD / unit kerja;
- c. Tim teknis tingkat kabupaten meneruskan salinan data format KIB hasil sensus yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi kepada tim teknis tingkat SKPD/Unit kerja;
- d. Tim teknis tingkat kabupaten menyerahkan Bii dan RHS kepada pengelola/pembantu pengelola untuk diteruskan sebagai laporan secara berjenjang;
- e. Pengelola/pembantu pengelola mengusulan penetapan status pengguna barang milik daerah kepada Bupati berdasarkan lokasi dan penggunaan barang milik daerah sesuai basil sensus;
- f. Pengelola/ pembantu pengelola memproses penghapusan barang sesuai daftar usulan barang yang akan dihapus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kepala SKPKD selaku pembantu pengelola BMD mengkocrdinir pemeliharaan/pemutakhiran data sesuai mutasi barang milik daerah pada SKPD serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada umumnya.
2. Tim teknis tingkat SKPD/unit kerja
- a. Tim teknis pada tingkat SKPD/unit kerja/sub unit kerja menyesuaikan KIB sesuai dengan hasil verifikasi tim ;
- b. Berdasarkan KIB hasil verifikasi, tim teknis pada tingkat SKPD/unit kerja/sub unit kerja membuat KIR (format 11), Bl (format 12) dan RHS (format 7) berdasarkan pemilik barang yalrni:
- 1) BMD Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 2) BMO Provinsi Sulawesi Utara (kalau ada);
- 3) Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada).
- c. Cakupan data SKPO/Unit Kerja/BUMD meliputi akumulasi organisasi kerja dibawahnya secara berjenjang;
- d. Untuk mempermudah proses pembuatan KIB, KIR, Bl, RHS dan penatausahaan barang milik daerah pada umumnya maka tim teknis pada tingkat SKPD/unit kerja/sub unit kerja dapat menggunakan system infonnasi pengelolaanbarang milik daerah dibawah koordinasi bidang barang milik daerah pada SKPKD;
- e. Tim teknis SKPD/unit kerja/sub unit kerja menyerahkan KIB, KIR, Bl, RBI kepada pimpinan masing-masing selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang;
- f. Pengguna barang/kuasa pengguna barang mengkoordinir pemeliharaan/pemutakhiran data sesuai mutasi barang milik daerah serta penyelenggaraan pengelolaan BMD pada umumnya yang ada pada masing-masing SKPD/unit kerja.
::;: 0 z � &lt; a, if) ::, if) z w if) z ;;i if) 0 z w 0. 0: ::; ::, :;: " :,: &lt; 0: w &lt; a "' ..., 2
...
&lt; -"' -"' -"' z ;:! "" "' J: "' -e ;;, z -e "" ... &gt; -:, ... "' ;;l
« 0: -e: "' "' z � -c "' -c :c -c z -" z z w w ... ;.: z :, " :;l
1
]
1
0
..
| I t; • � • ' � | T • - |
|---------------------------------------------|---------|
| • : e• a e z ll :s | " - |
| • a • • < a | N - |
| < • • < a • • < • • | - - |
| ' � E 0 • • z • � < � � • • a • s • < • � • | 0 - • |
| • z -- • • E | • |
| • !I ;1 | ' |
| < a ' e • • • • < • · � -e | • |
| . - • N a z " | • |
| . !!! ,. �� ' • 0 E 0 z | • |
| • � ; i • - | " |
| • � < . ' ' ; ; . , !!! E • • | N |
| "' | |
| 0 z | - |
-
i
•
!
a
-
z
�
z
0 z � &lt; · · a a 0 z · ·
Q
•
•
•
�
•
• •
•
0
•
�
--'
I
1
-
�
z
•
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN
Provinsi
Kab,/Kota
Bldang
Unit Organlsasl
Sub Unit Organisasl
U P B
NO, KODE LOKASI
: PROVINS! SULAWESI UTARA
: KAOUPATEN MINAHASA TENGGARA
| No. | Kode Barang | Jenls Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukur;in/ cc | Bahan | Tahun Pem- | Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | Asal usu I | Harga (rfbuan Rp) | Keterangan |
|--------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| No. | Kode Barang | Jenls Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukur;in/ cc | Bahan | belian | Pabrlk | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | Asal usu I | Harga (rfbuan Rp) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga |
MENGETAHUI
...
,
.
KEPALASKPD
NIP ..•..••••...•••...••••...•.•••••
PENGURUS BARANG
(
NIP
)
.
u " -"' .. " � "' �z "' "' " z w z Z ... � i; � " z " .. " ,: II) .. " z � z � "' " :,: � c z z "' w w Z !;; &gt; :, 0. z c :::, � w .. :::, "' ;.l ... "' ;.l
]
..
" � 0 " · 0 0 · d z
| | • |
| • !! .. •• ;- | • |
| " 0 E • 0 0 ' z • • � 0 • - -� " . . " • | " |
| " • • • ·E e • � z | " |
1
s % � " z · ·
0 � · s &lt; · · ·
z
"
Provinsi
Kab./Kota
Bldang
Unit Organisasi
Sub Unit
U PB
NO. KODE LOKASI
| No. | Jenis Barang I Nama Barang | No mo r | No mo r | Konstruksi | Panjang L (Km) | ebar '"' | Luas {M2) | letak/ lokasi | Dokumen | Dokumen | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal usuI | Harga (rlbuan Rp) (B, KB, | Kondisi | Keterangan |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| No. | Jenis Barang I Nama Barang | Kode Barang | Regis- ter | Konstruksi | Panjang L (Km) | ebar '"' | Luas {M2) | letak/ lokasi | | | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal usuI | Harga (rlbuan Rp) (B, KB, | Kondisi | Keterangan |
| No. | Jenis Barang I Nama Barang | Kode Barang | Regis- ter | Konstruksi | Panjang L (Km) | ebar '"' | Luas {M2) | Alamat | Tanggal | Nomor | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal usuI | Harga (rlbuan Rp) (B, KB, | Kondisi | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga | Jum1ah Harga |
MENGETAHUI
,
KEPALA SKPD
...
PENGURUS BARANG
(
)
NIP ...••••...•...•.•••.•...
.
(
NIP
: PROVINS! SUlJIWESf UTARA
: KABUPATEN M!NAHASA TENGGARA
)
.
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D JALAN, !RIGAS! DAN JARINGAN
Provinsi
l&lt;ab./l&lt;ota
Bldang
Unit Organisasi
Sub Unit OfllanisasJ
u s e
: PROVJtJSl SULA'&gt;'JESI UT A RA
: KABUPATEN MlNAHASA TENGGARA
NO. l&lt;ODE LOKASI
| No. | Jenis &arang I Nam11 Barang | l<ode Barang | Nomor Reo!ster | Buku / Perpustakaan | Buku / Perpustakaan | Barang Bercorak Kesenian I Kebudayaan | Barang Bercorak Kesenian I Kebudayaan | Barang Bercorak Kesenian I Kebudayaan | Hewan/Temak dan Tumbuhan | Hewan/Temak dan Tumbuhan | Jumlah | A.al usuI | renun Cetak I Pem- b<eli�n | Harga (ribuan Rp) | KeteP.il\�l\n |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| No. | Jenis &arang I Nam11 Barang | l<ode Barang | Nomor Reo!ster | Judulf Pencipta | Spesifi- kasi | "''' Oaerah | Pencipta | Bahan | Jenis | Ukuran | Jumlah | A.al usuI | renun Cetak I Pem- b<eli�n | Harga (ribuan Rp) | KeteP.il\�l\n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ' | 7 | • | ' | 10 | 11 | 12 | " | 14 | 15 | 1o |
| Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 | Juml11h H11rg11 |
MENGETAHUI
... ,
.
KEPALA SKPD
(
)
NIP.
PENGURUS BARANG
(
NIP •...
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E ASET TETAP LAINNYA
)
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Provins I
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasl
U P B
NO. KODE LOKASI
: PROVJNSI SULAWESI UTARA
: KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Bangunan (P, SP, D) | Konstruksi Bangunan | Konstruksi Bangunan | Luas (M2) | Letak/Lokasl Alamat | Dokumcn Gcdung | Dokumcn Gcdung | Tgl, Bin Thn Mulai | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal-usul Pembiayaan | Ni/al Kontrak (ribuan Rp) | Keterangan |
|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Bangunan (P, SP, D) | Berdngkat / Tidak | Be ton/ Tid�k | Luas (M2) | Letak/Lokasl Alamat | Tanggal | Nomor | Tgl, Bin Thn Mulai | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal-usul Pembiayaan | Ni/al Kontrak (ribuan Rp) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | • | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga |
MENGETAHUI
,
.
PENGELOLA BARANG
(
)
NIP •...
...
Kepala
NlP.
� &lt; " � "' w ct 1ii � &lt; :, &lt; ... "' � z z -w w :r &gt; "' : ::; -= :, "' "' " :, :c co vi vi 5 :l :, � :, t; :r t; � &lt; a. "' � ;l w z w 0: ii: cc: ..\_. w
:r z � : � :r w a.
D
1
1
1
1
1
5
I
1
..
Provins!
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
U P B
: PROVINS! SULAWESI UTARA
: KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NO. KOOE LOKASl :
| NO URUT | NAMA BARANG | NOMOR KODE BARANG | NOMOR KODE LOKASI | MERK/TYP E | OOKUMEN KEPEMIUKAN | TAHUN BELI/PEMBELlAN | HARGA PEROLEHAN | KEAOAAN BARANG (B, KB, RB) | KETERANGAN |
|-----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ' | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
MENGETAHUI
KEPALA SKPD
(
)
...
,
.
PENGURUS BARANG
(
NIP •••••.•...•.•••••...•••...
)
�HP
.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DAFTAR USULAN BARANG YANG AKAN DIHAPUS
..
iii
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA BUKU INVENTARIS GABUNGAN
(BUKU INDUK INVENTARIS)
Provlnsl
Kab./Kota
Bl dang
Unit Organisasl
Sub Unit Organisasi
UPS
: PROVINS! SULAWESI UTARA
: KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
| NOMOR | NOMOR | NOMOR | SPESIFIKASI BARANG | SPESIFIKASI BARANG | SPESIFIKASI BARANG | | Asal/C-ira Perolchan Pcm- be Barang | Tahun | Ukuran Barang/ Konstruksi | Satuan (B/KB/RB) | Keadaan | JUMLAH | JUMLAH | |
|---------|-------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|------------|
| urut | Kode Barang | Register | Nama / Jenls Barang | Merk/ Type | No. Sertilikat No, Pabrik No, Chasi.i No. Mesin | Bahan | Asal/C-ira Perolchan Pcm- be Barang | Han | S, | Satuan (B/KB/RB) | Barang | Ba rang | Harga | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ' | 7 | • | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
MENGETAHUI KEPALA SKPO
)
NIP .••••.•...•...•••.•..•••••.•.••.•
... ,
.
PENGURUS BARANG
NIP.
..
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KARTU INVENTARIS RUANGAN
PER •••...•..•..••••...•...••.•..
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
Ruang1m
: PROVHISI SULAWESI VTARA
: KABUPATEN MltlAHASA TEllGGARA
NO. KOOE LOKASI :
| No. | Jenis Barang I Nama Barang | I Model No. | Seri Pabrik | Ukuran | Bahan | Tahun Pembu a ran/ | No.Kode Bar.,.ng | Jumlah Barang/ Register | Harga Beli/ Perolehan | Keadaan Barang | Keadaan Barang | Keadaan Barang | Keterangan |
|-------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| No. | Jenis Barang I Nama Barang | I Model No. | Seri Pabrik | | | Pembelian | | | | e.,.ik (BJ | Kurang Baik (KB) | Rusak Berat (RB) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | • | 7 | • | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Jumlah Harga
MENGETAHUI
... ,
.
KE PALA
fHP ...•••
PfNGURUS BARANG
... )
NIP.
(
)
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Orqanlsas!
Sub Unit Organisasi
U PB
: PROVINS! SULAWESI UTARA
: KABUPATEN MINNIASA TENGGARA
NO. KODE LOKASI :
| NOMOR | NOMOR | NOMOR | SPESIFIKASI BARANG | SPESIFIKASI BARANG | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/<:ara Perolehan Barang | Tahun Pem· | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S , D) | S:ituan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH | JUMLAH | Keterangan |
|---------|-------------|----------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------------|
| | | | Merk/ Jenis Barang Type | | No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasls No. Mesln | Bahan | Asal/<:ara Perolehan Barang | Tahun Pem· | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S , D) | S:ituan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | | | Keterangan |
| Urut | Kode Barang | Register | Merk/ Jenis Barang Type | | No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasls No. Mesln | Bahan | Asal/<:ara Perolehan Barang | bellan | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S , D) | S:ituan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | Barang | Harga | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 | 8 | • | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | Jumlah | | | |
MENGETAHUI
... ,
.
KEPALA SKPD
NIP ••...••.•...••.•••..••••...•
PENGURUS BARANG
NIP ...•••...•••••...•.•...•
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA BUKU INVENTARIS
.
.
•
-
•
t
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NO MOR
TANGGAL
TENTANG
TAHUN 2016
TAHON 2016
PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILII{ DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ALUR PELAKSANAAN SENSUS
BUPATI MINAHASA TENGGARA
JAMES SUMENDAP
..
1l
I
-.:!'
0
rl
N
c '
s:
111
Lil
Ill a:
:,
Ill
.s::.
QD
Ill
c
IQ
...
c:o
::,
:,
"'
...
Wl
Q)
c
.
l1l
·-
"'
c
- o
c
fil&gt;
..!l!
a, c.
Ill
� �
0.:
z
�
�
z
CJ
�
;;]
E-4
...
I
:s
E-4
-
:::,
=
f
.
.
pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB Vlll - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah sepanjang belum di ganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB Vlll - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
| NO. PENOOLAH | PARAF |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| J. Kcprtln Sub Bidnng Peny,mpanan, PcngllRpuaan dan Evnluns, BMD | '1 |
| ,. Kepata Bidang B!,.10 | l l / |
| ,. Sckretaris BPKBMD | ,4,- |
| ' Kcpoln Bngian Hulrnm dnn f'crundnng- undangnn | I' |
| s. Kcpi,la BPKBMD 6. | • . . |
| lnspektur | /;!_ I . |
| 7. Asistcn Bidang Administrnsi Umum | - |
| a. Asistcn Bidang Pt:mcrinrnhan dan Kcsm | t ( |
| 9. Sckrcrnns Dacrnh | � |
| IO. Wnkil Bupali Minnhnan Tc11ggar.1 | I |
| Bupnti Minnhasn Tcnggnra. 1 1 . | DH. Mohon untuk d11andn Tangnni |
Diundangkan di Ratahan pada tanggal
2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor
Ditetapkan di Ratahan pada tanggal
2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
JAMES SUMENDAP
\
'
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR
TAHUN 2016
TANGGAL
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SEN SUS BARANG MILIK DAE RAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2016
ALUR PELAKSANAAN SENSUS
| NO. | PENOOLAll | PARAF |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| I. | Kcp.i.la Sub B1d11ng Pcnyunpnnnn, Penghapusan dnn Evnlunsl OMD | '1f |
| ,. | Kcpaln Bidang BMD | /J.. , |
| 3 | Sckrcums E3PKB�10 | |
| 4. | Kepnla 13ttgian Hukum dnn Perundang- undangnn | (/ |
| 5. | Kcpnln E3PKBMD | /. |
| 6. | lnspektur | � " I |
| ,. | A3i,11en 131dnng Admmrntrnsi Umum | . "", |
| 8. | A&i.,tcn Bidang Pemcnntnhnn dan Kcsrn | 'i |
| ,. | Sckrcu1ris Dacrah | / s->: . |
| 10. | Wakil Bupati Minahn:sa Tengg11ra | I |
| I I . | 13upnti Minnha..a Tenggnrn | DH. Mohon r.muk d11nndn Tnngnni |
BUPATI MINAHASA TENGGARA
JAMES SUMENDAP
•
•
-
SKPO KAB/KOTA PROVINS!
KARTU PEMELIHARAAN BARANG TAHUN ANGGARA ...
| Spesifikasi Barang | Spesifikasi Barang | Nama Barang yang Oipelihara | No. | Yang memelihara | Tanggal Pemeliharaan | Biaya Pemeliharaan | Bukti Pemeliharaan |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| No. Kode Barang | No. Register | Nama Barang yang Oipelihara | No. | Yang memelihara | Tanggal Pemeliharaan | Biaya Pemeliharaan | Bukti Pemeliharaan |
Mengetahui,
Kepala Dinas,
NIP
.
Ratahan,
2014
Pengurus Barang,
NIP
.
| NO | PENGELOLAH | ARAF KOORDINASI |
|------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Kasubid Penyimpanan | 1' |
| 2 | Kcpala Bidang BMD | et . |
| 3 | Sckretaris BPKBMD | / |
| 4 | rcepara cagran rtukum aan Pcrundang-undangan | • I |
| 5 | Kepala BPKBMD | v |
| 6 | lnsoektur | � |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum | ' - • ,_ |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan K | " 'f. |
| 9 | Sekrctaris Dacrah | / .;..--- |
| 10 | Wakil Bupati Minahasa Tenggara | ' . I |
| 1 1 | Bupati Minahasa Tenggara | Mohan Untuk ditandatangani |
BUPATI MINAHASA TENGGARA
JAMES SUMENDAP
'
•
'