PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor DAN Tahun 2023
Tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 2 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a bahwa Retribusi Terminal adalah Retribusi Daerah seP salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dike! secara tertib, taat peraturan Perundang-undangan, efeat! efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengal memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bag masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, menegaskan tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam rangka pengaturan pemberian pelayanan Terminal serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 198f Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
000443
3. � ndang;Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan � K enyel � nggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dar orupsi, Kolue' D Re blik Indone si. ,\_""! an Nepoteisme (Lembaran Negara Rep Re[t"" fahun 1999 Noror 75, Tambahan Lembaran Negara ut Ii Indonesia Nomor 3851);
4. � ndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang N emberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran "e9ara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
f
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Kr 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. � ndang=Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan {z{[;"?@ Perundang-undanaan (embaran Negara Republik Nege \_ 'ahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Jara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. � eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang \_""elolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik "esia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran gara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penempatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 T ahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan paerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
| | 23. ie � aturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | {z;\[{w. sueAn rev1NG 1ATA ceA PeusAAAN SINT;''N RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN |
| |
BAB IV - TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Pengelolaan Retribusi Terminal dapat dilakukan secara swakelola oleh Dinas dan dapat dilakukan kerja sama antara Dinas dengan pihak lain atau pihak ketiga;
- 2) Pengelolaan yang dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didasarkan pada Perjanjian Kerjasama.
Hasil pengelolaan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
KETENTUAN LAIN - LAIN
Karcis Retribusi Terminal disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
BAB IV - TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 10

Garcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebelum digunakan diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
BAB IV - TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 11

arcis Retribusi Terminal wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran dan anya berlaku 1 (satu) kali.
BAB IV - TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 12

$ a Karcis yang tidak terpakai pada Tahun Anggaran sebelumnya setelah dilakukan 9hitungan ii#usnahkan oleh Tim Penghapusan dengan Berita Acara Pemusnahan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

pagai Petunjuk Teknis yang belum « [an Bupati ini, akan diatur leb; \_ \_latur dan atau belum cukup diatur dalam pera! I lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di' de 1k setiap orang dapat me .. unangkan. Aga'. engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan gupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal ·Ao 2014
Diundangkan di
Sintang
pada tanggal
2?
MU
2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, ( i (bh.
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 0
•
000455
1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: [] TAHUN 2014
TANGGAL
: •
At
2014
TENTANG
TATA CARA+LAKSANAAN PEMUNGUT!!},e RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINT
BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR DAN SERI KARCIS RETRIBUSI TERMINAL
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN PEDESAAN (BUS SEDANG ) Rp. 10.000,­ ( Sepuluh Ribu Rupiah ) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN PEDESAAN ( BUS SEDANG) Berdasarkn ­PERDA Kabupaten Sintang No. 5 T 2012 Tanggal 26 Apr 2012 Rp. 10.000,­ (Sepuluh Ribu Rupiah ) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK J |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA (BUS KECIL/BERMALAM) Rp. 25.000,­ (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS KECIL/BERMALAM) Berdasarkan PERDA Kabupaten Sintang No 5 T 2012 Tanggal 2 Apnil 2012 Rp. 25.000,­ (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK ) |
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS SEDANG/BERMALAM ) Rp. 35.000,­ (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS SEDANG/BERMALAM ) Berdasarkan ­ PERDA Kabupaten Sintang No 5 Th 2012 Tanggal 26 Apnil 2012 Rp. 35.000,­ (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ) BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK ) |
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS BESAR/EXSKUTIF/BERMALAM ) Rp. 45.000,­ (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA (BUS BESAR/EXSKUTIF/BERMALAM) Berdasarkan ­ PERDA Kabupaten Sintang No S Th 2012 Tanggal 26 Apnl 2012 Rp. 45.000,­ (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK 1 |
| 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN RODA EMPAT ) Rp. 8.000,­ (Delapan Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN RODA EMPAT ) Berdasarkan ­­ PERDA Kabupaten Sintang No.5 Th 2012 Tanggal 26 Apnl 2012 Rp. 8.000,­ (Delapan Ribu Rupiah ) [ BERLAKU UNTUK SA TU KALI MASUK ] |
| 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN RODA ENAM) Rp. 10.000,­ (Sepuluh Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN RODA ENAM ) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No 5 T 2012 Tanggal ? April 2012 Rp. 10.000,­ (Sepuluh Ribu Rupiah ) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK J |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN LEBIH DARI RODA ENAM) Rp. 20.000,­ (Dua Puluh Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN LEBIH DARI RODA ENAM) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No 5 Th 2012 Tanggal 26 Apnl 2012 Rp. 20.000,­ (Dua Puluh Ribu Rupiah ) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK ) |
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS KECIL) Rp. 5.000,­ ( Lima Ribu Rupiah ) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA (BUS KECIL) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No.5 Th 2012 Tanggal 26 Apnil 2012 Rp. 5.000,­ (Lima Ribu Rupiah ) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK |
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS SEDANG ) Rp. 10.000,­ (Sepuluh Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA (BUS SEDANG) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No S Th 2012 Tanggal 26 Apnil 2012 Rp. 10.000,­ (Sepuluh Ribu Rupiah) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK ] |
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS BESAR) Rp. 15.000,­ (Limn Belas Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA (BUS BESAR) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sitang No. 5 Th 2012 Tanggal 26 Apnl 2012 Rp. 15.000,­ (Lima Belas Ribu Rupiah) [ BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK J |
| | F |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rp. 1.000,­ (Seribu Rupiah) 000001 RETRIBUSI PARKIR (RODA 2) | [ BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK J Rp. 1.000,­ (Seribu Rupiah ) 000001 RETRIBUSI PARKIR (RODA 2) berdasarkan - PERDA Kabupaten Stang No $ T 2012 Tanggal 20 Apnl 2012 |
| Rp. 2.000,­ ( Dua Ribu Rupiah ) 000001 RETRIBUSI PARKIR (RODA 3) | BERLAKU UNTUK SATU K'ALI MASUK J Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah ) 000001 RETRIBUSI PARKIR (RODA 3) Berdasarkan PERDA Kabupaten Sitang No $ 1 2012 Tanggal Z Apnl 2012 |
| Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah ) 000001 RETRIBUSI PARKIR ( RODA EMPAT) | BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK ) Rp. 3.000,­ (Tiga Ribu Rupiah) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No. 5 Th 2012 Tanggal 26 April 2012 000001 RETRIBUSI PARK.IR RODA EMPAT |
| Rp. 2.000,­ ( Dua Ribu Rupiah ) 000001 RETRIBUSI PASARLOS | J Rp. 2.000,­ (Dua Rib Rupiah) BERLAKU UNTUK SATU HARL Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No. 5 Th 2012 Tanggal 26 April 2012 000001 RETRIBUSI PASAR LOS |
| 000001 RETRIBUSI PASAR LOS Rp. 1.500,­ (Seribu Limas Ratus Rupiah) | J Rp. 1.500,­ (Serib Lima Ratus Rupiah) 000001 RETRIBUSI PASAR LOS BERLAKU UNTUK SATU HARI [ Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No. S Th 2012 Tanggal 2% April 2012 |
r °° MIL TON CROSBY
u»IRAN."
PERATURAN Br!ATI SINTANG
TANGGAL
NOMOR
:
000461
..
'
TAHUN 2014
:of Ac
ENTANG
2014
:
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTANG
BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN PEMBA Y ARAN RETRIBUSI TERMINAL
TAHUN
.
Bulan...8...·····
Petugas Pemungut / Petugas Lapangan
Nip
.
,~we«RAN I
:
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
2] TAHUN 2014
TANGGAL TENTANG
•
2o44
gguTAN
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNG;\_ RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTAN
BENTUK, UKURAN DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN
21 cm
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Nomor Bukti:
..
·····
dahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu
•
•
•
•
· · ·
· ·
·
·
·
·
· ·
·
·
·
·
·
·
)
Beno . sbe Re r4ah menerima uang sebesar
...
"
Rp. ...··
\_...)
•7
Alamat
.
················· ········
Sebagai pembayaran
..
..
d
•
..
.
...
··················································································
Nama
e Tanggal diterima uang
Bendahara penerima/ Bendahara Penerima Pembantu z i.
yzaurcaog";"t
Arip
Untuk
Benduhan
Penerima/ Bendaha
Penyetor
" MIL TON CROSBY
nn462
16,5 er
I
MP1RAN
IV
PERATURAN BUPATI SINTANG
T ANGGAL
NOMOR
: 2] TAHUN 2014
000463
2
TENTANG
:
'TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTANG
PEMUNGUTAN
BENTUK DAN ISI SURAT T ANDA SETOR RETRIBUSI TERMINAL
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 22209 - 22293 Fax. (0565) 22209
SURAT TANDA SETOR (STS)
gTS
No. ...
No. Rekening
.
Harap diterima uang sebesar
Rp
.
(Terbilan) ... • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· · · ·
·
·
·
· ·
·
·
·
·
·
·
· · · ·
·
·
·
·
· ·
b: b iktit Dengan rinci penerimaan se agal erl u
| NO KODE REKENING | URAIAN RINCIAN OBJEK | JUMLAH (Rp) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| | Diterima Retribusi_ - . - | p..°° - |
| ' Jumlah ... | ' Jumlah ... | RD.·········· - |
.
Uang tersebut diterima tanggal
.
Mengetahui :
Pengguna Anggaran
Sintang,
.
Bendahara Penerimaan
'7;
: Awe 2014
I
I
l
I
V
:
PERATURAN BUPATT SINTANG
NOMOR
: @) TAHUN 2014
TANGAL TENTANG
:t6
2o4
@UTAN
:'rA\_cARi\_\_PELAKsANAAN\_\_\_PEM! RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINT
BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI TERMINAL
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN ...
perlode
:
.
: DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
sKPD
%.7
| No Penerimaan Penyetoran tz | No Penerimaan Penyetoran tz | No Penerimaan Penyetoran tz | No Penerimaan Penyetoran tz | No Penerimaan Penyetoran tz | No Penerimaan Penyetoran tz |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tfanggal | K Kode Uraian | K Kode Uraian | K Kode Uraian | K Kode Uraian | |
| | Cara _Pembayaran__Rekening | Jumlah | Jumlah | | |
| | | | Ro. | | |
| [fin"[fir 7zt/ ;;;,11/1 Penerimaan .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. | [fin"[fir 7zt/ ;;;,11/1 Penerimaan .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. | Rp. | [fin"[fir 7zt/ ;;;,11/1 Penerimaan .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. | [fin"[fir 7zt/ ;;;,11/1 Penerimaan .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. | |
| . | . | Rp. | . | . | |
| | | | £. | | |
tprdirt dart
•
Tunal
Rp.
Lainnya
Rp.
Rp.
Mengetahui:
Pengguna Anggaran b. Bank
Slntang,
.
Bendahara Penerimaan
t
BUPATI SINTA
�
r
..\_
-
«
MILTON CROSBY
00046%
-
uIRAN V'
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: 2] TAHUN 2014
TANGGAL
:2 e 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTANG
BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI TERMINAL
SURAT SETORAN
NOMOR: ________________
aNK PEMBANGUNAN DAERAH, HAAF MENERMA DART:
gENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN
(ABUPATEN SINTANG UNTUK : GIRO: ________________ REK. KAS DAERAH
ANG SEBESAR: RD. ...(...)
YAITU: SETORAN UANG TUNAI INCOME DAERAH SINTANG DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
AYAT:
1.07.01
.
Retribusi
.
Retribusi
.
Retribusi
.
Jumlah
.
Rp
..
Rp
..
Rp
.
Rp
..
Sintang,
.
Yang Menyetor An. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Nip
.
'ba an dan tanda tangan yang meny verahkan uang
Uang tersebut diatas telah diterima
Sintang, .
Pimpinan Bank Pembangunan Daerah
A