PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 12 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
1
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO ,
- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
SALINAN
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
33. Surat Edaran Bersama Menteri BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 120.3/D.11/03/2000.SE.38/A/2000;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
37. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Situbondo.
38. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Belanja Subsidi,
Menetapkan
Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Tidak Terduga di Kabupaten Situbondo.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012.
Pasal I
Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2012 diubah sebagai berikut :
- I. ketentuan pada
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Bima Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kerja dan Sidang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Koiusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
Menetapkan :
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183) Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88;
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 194);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KERJA DAN SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal2
Pasal 3

- ( 1) Majelis Pertimbangan merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (2) Kedudukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal2
Pasal 4

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pendapat serta pertimbangannya setiap adanya permasalahan yang menyangkut TP-TGR dan melaporkan perkembangan kasus TP-TGR setiap 6 (enam) bulan sekali kepada W alikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas lain, yaitu :
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus TP-TGR yang diterima;
- b. memproses dan melaksanakan eksekusi TP-TGR;
- c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Walikota pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan Penyelesaian Kerugian Daerah apabila terjadi harnbatan dan penagihan melalui instansi terkait; dan
- d. menyiapkan laporan Walikota mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dan ayat (2), Majelis Pertimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Walikota tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
- b. memanggil Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga yang sudah diproses TPTGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/ atau untuk penyelesaiannya; dan
- c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/ atau pejabat yang berwenang dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/ dokumen terkait kerugian Daerah yang terjadi.
r&gt;.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 5

- ( 1) Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan merupakan Tim Kerja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dan ayat (2) secara ex-officio terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
- b. Inspektur Daerah selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
- d. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- e. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Administrasi Umum selaku Anggota;
- f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Anggota;
- g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota;
- h. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota; dan
1. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota.
- (2) Keanggotan Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan syarat dan jumlah anggota harus ganjil maksimal 9 (sembilan) orang.
Bagian Kedua Ketua
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin, mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
- b. memimpin rapat Majelis Pertimbangan; dan
- c. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada W alikota.
Bagian Ketiga Wakil Ketua
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
r=:
mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.
Bagian Keempat
Sekretaris
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf cl, mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka mengkoordinir / memimpin Sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagai berikut:
- menerima, mencatat clan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima melalui Majelis Pertimbangan; a.
- menyusun dan mengatur jadwal waktu clan tempat persidangan Majelis Pertimbangan; b.
- menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan; c.
- menyiapkan clan menyampaikan undangan sidang/ rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis; d.
- menyampaikan bahan-bahan siclang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan; e.
- f. mengumpulkan/menyusun berkas kerugian Daerah berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
- g. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
- h. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian Daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
- r, mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, surat-surat Keputusan Kepala Daerah yang menyangkut kerugian Daerah;
- J. melaksanakan dan memimpin rapat Sekretariat setiap diperlukan; clan
- k. menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah secara periodik.
Bagian Kelima Anggota
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menghadiri setiap sidang dan/ a tau rapat Majelis Pertimbangan;
- b. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
- c. Memberikan pertimbangan/ saran clan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.
Bagian Keenam Sekretariat
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 10

Sekretariat Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Majelis Pertimbangan dalam bidang administrasi khususnya dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Sekretariat Majelis Pertimbangan.
BABIV SIDANG, RAPAT DAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Sidang dan Rapat
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 11

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahanbahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Persidangan Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapannya oleh Sekretaris Majelis melalui Sekretariat Majelis.
- (3) Majelis Pertimbangan dalam sidang/ rapatnya dapat memanggil Bendahara/Pegawai bukan Bendahara yang disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah untuk dimintakan penjelasan.
Bagian Kedua
Acara Sidang
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 12

- ( 1) Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh keanggotaan Sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh 2 / 3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Pertimbangan dan apabila tidak memenuhi quorum, maka sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Apabila Ketua berhalangan hadir, maka Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I dan apabila Wakil Ketua I berhalangan, Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua II atau Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal Sidang dipimpin oleh Sekretaris, maka pembacaan tuntutan ganti rugi dilakukan oleh salah satu Anggota Majelis Pertimbangan.
- (5) Apabila Anggota Majelis berhalangan hadir dalam sidang, maka Anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan melalui Sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (6 Apabila Anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, Anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila masih berhalangan, maka tidak dapat menyampaikan keberatan dan wajib menerima hasil putusan sidang.
- (7) Dalam ruang sidang, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR mengenakan pakaian sidang dan atribut masingmasmg.
- (8) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef dengan peci hitam.
Bagian Ketiga Keputusan Sidang
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 13

- ( 1) Keputusan Sidang diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Hak suara untuk mengambil Keputusan dalam Sidang hanya dimiliki Anggota Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila dalam Sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka Keputusannya diambil dengan suara 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan W alikota.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
~ M. QURAIS H. ABIDIN
WALIKOTA BIMA,
If""
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 0 j~nucw·,
2017
Diundangkan cli Kota Bima
Pada tanggal
g
j~nvari
2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NO MOR 331