UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957
Tentang PAJAK BANGSA ASING TAHUN 1957
Berlaku: 1 Januari 1957
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dianggap perlu, berhubung dengan perkembangan keadaan keuangan Republik Indonesia, untuk menambah penghasilan negara;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat : Pasal 96 dan 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT PAJAK BANGSA ASING TAHUN 1957.
BAB I - Obyek, Status Kebangsaan
Pasal 1

Dengan nama Pajak, Bangsa Asing dikenakan Pajak atas orang-orang bangsa Asing yang bertempat kediaman di Indonesia.
BAB I - Obyek, Status Kebangsaan
Pasal 2

- (1) Yang dimaksudkan dengan bangsa Asing, ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia, dan mendapat izin untuk masuk dan bertempat kediaman di Indonesia, walaupun hanya untuk sementara waktu.
- (2) Dimana seorang bertempat kediaman ditentukan menurut keadaan.
- (3) Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kewarga-negaraan, maka hal ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri.
BAB I - Obyek, Status Kebangsaan
Pasal 3

- (1) Seorang wanita yang melakukan kawin campuran, mempunyai status kebangsaan suaminya sejak saat perkawinan.
- (2) Anak-anak yang belum cukup umur mempunyai status kebangsaan ayahnya.
- (3) Seorang wanita, setelah putusnya nikah campuran, tetap memiliki status yang diperoleh dalam nikah campuran, kecuali jika ia setelah itu kawin lagi dengan seorang laki-laki untuk siapa berlaku hukum yang berlainan dengan hukum suami yang dahulu, atau jika ia dalam waktu satu tahun setelah pemutusan perkawinan tersebut, memberikan pernyataan bahwa ia akan kembali lagi ke statusnya semula.
- (4) Juga termasuk kawin campuran dalam arti kata Undang-undang ini ialah hubungan antara laki istri yang oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama.
BAB II
Pasal 4

- (1) Pajak dikenakan berdasarkan keadaan pada awal masa pajak atau awal masa, dalam mana orang Asing itu masuk di Indonesia.
- (2) Masa Pajak setiap kali berlangsung tiga tahun, dimulai dengan tanggal 1 Januari 1957.
BAB II
Pasal 5

- (1) Pajak dikenakan kepada kepala keluarga atau kepada orang yang dianggap sedemikian, untuk seluruh anggota keluarganya yang penuh menjadi tanggungannya.
- (2) Yang dianggap sebagai anggota keluarga ialah mereka yang merupakan keluarga sedarah atau semenda yang belum dewasa, yang pada awal masa pajak penuh menjadi tanggungannya.
- (3) Seorang anggota keluarga dianggap penuh menjadi tanggungan wajib pajak, jika ia pada saat yang menentukan bertempat tinggal bersama-sama dengan wajib pajak, kecuali anak-anak yang belum dewasa, dan tidak mempunyai pendapatan sendiri.
- (4) Dengan anak dimaksudkan mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi mereka dianggap sebagai anak.
- (5) Seorang wanita yang hidup terpisah menurut hukum (scheiding van tafel en bed) dikenakan pajak tersendiri, sejak saat diputuskannya oleh hakim dengan suatu surat keputusan.
- (6) Anak yang belum dewasa dan tak berayah ibu, dikenakan pajak pada walinya.
BAB III - PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN DAN KEWAJIBAN MEMBERITAHUKAN.
Pasal 6

- (1) Mereka yang baru untuk pertama kalinya mendapat izin bertempat tinggal di Indonesia, diwajibkan dalam tempo tiga puluh hari sesudah mendapat izin, mendaftarkan diri di Kantor Inspeksi Keuangan, dalam ressort mana ia bertempat kediaman.
- (2) Sebelum masa pajak mulai, kepada wajib pajak dikirimkan surat pemberitahuan. Bentuk surat pemberitahuan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Surat pemberitahuan harus diisi menurut keadaan sebenarnya, ditanda tangani dan dikembalikan kepada Inspeksi Keuangan yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah tanggal penyerahan.
- (4) Perubahan dalam susunan keluarga harus diberitahukan kepada Inspeksi Keuangan yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari, sesudah perubahan terjadi.
- (5) Dalam keadaan luar biasa yang tak dapat diduga semula jangka waktu tersebut dalam ayat 3, atas permintaan wajib pajak, dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi Keuangan dengan paling lama dua bulan.
BAB III - PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN DAN KEWAJIBAN MEMBERITAHUKAN.
Pasal 7

- (1) Bila diminta wajib pajak berkewajiban memberi keterangan yang diperlukan oleh pejabat yang dibebani dengan ketetapan, mengenai surat pemberitahuan yang dimasukkan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.
- (2) Jika kewajiban yang tertera pada ayat (1) dan (4) dari Pasal 6 dan ayat pertama dari pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dicukupi, atau bila surat pemberitahuan yang dimaksudkan pada ayat (3) pasal terdahulu, tidak dikembalikan, sekalipun telah dikirim surat peringatan tercatat, maka pajak dikenakan secara jabatan dengan ditambah dengan sebesar 100% dari jumlah pajak yang dikenakan.
- (3) Denda termaksud dalam ayat terdahulu, atas permintaan wajib pajak, dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh Kepala Jawatan Pajak, bila terdapat alasan-alasan yang dapat diterima.
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 8

- (1) Pajak dikenakan dalam ressort Inspeksi Keuangan, dimana wajib pajak bertempat kediaman.
- (2) Ketetapan pajak ditetapkan secepat mungkin setelah awal masa pajak. Dalam hal ketetapan belum dapat ditetapkan, dapat dikenakan ketetapan sementara.
- (3) Ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan, masing-masing untuk ressortnya.
Ketetapan...
- (4) Ketetapan pajak dimuat dalam kohir yang menjadi dasar penagihan.
- (5) Segera setelah kohir ditetapkan, maka kepada wajib pajak diberitahukan ketetapan pajak yang dimuat dalam kohir dengan menyerahkan surat ketetapan pajak.
BAB IV - KETETAPAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Mereka yang kewajiban pajaknya mulai setelah awal masa pajak atau berakhir dalam masa pajak, maka pajaknya untuk tahun yang tidak penuh dari masa pajak, ditetapkan pada suatu jumlah yang sebanding, dengan mengalikan jumlah pajak yang seharusnya terhutang untuk satu tahun penuh dengan suatu pecahan yang pembilangnya terdiri dari jumlah hari mereka ada di Indonesia, dan penyebutnya dirupakan oleh angka 360. Untuk melakukan ayat ini sebulan penuh dihitung 30 hari dan bagian bulan kurang dari 1O hari dibulatkan penuh sampai 1O hari.
- (2) Bila selama masa pajak terdapat perubahan dalam susunan keluarga, maka dapat diadakan peninjauan kembali atas ketetapan pajak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada ayat terdahulu.
BAB V - PEMBEBASAN PERORANGAN
Pasal 10

Dibebaskan dari pajak ialah:
- a. warga negara bangsa asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. Mereka yang secara teratur mendapat pembayaran, gaji atau honorarium yang dibebankan kepada keuangan negara, dapat dianggap sebagai bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam keuangan umum Indonesia termasuk juga keuangan daerah swatantra dan swapraja.
- b. wakil-wakil diplomatik, konsul-konsul dan lain-lain wakil negara asing, serta orang yang dipekerjakan pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan mereka, dengan syarat bahwa mereka itu mempunyai kewarganegaraan negara asing yang diwakilinya, dan mereka tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia;
- c. pegawai sipil dan militer dari angkatan darat, laut dan udara dari negara asing;
- d. wakil-wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- e. para turis bangsa asing yang ada di Indonesia, asal saja mereka ada di Indonesia tidak lebih dari tiga bulan;
- f. orang-orang yang menjalankan research di Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan, lain daripada untuk kepentingan komersil, demikian itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan;
- g. orang asing yang ada di Indonesia untuk sementara waktu, asal tidak melebihi jangka waktu tiga bulan.
BAB VI - JUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN SUSULAN
Pasal 11

Pajak dikenakan tiga tahun sekali dan pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun, untuk:
- a. kepala keluarga atau orang yang dianggap
sedemikian Rp. 1.500,--
- b. Istri atau istri-istri wajib pajak seorang
- Rp.
750,--
- c.
- anggota keluarga sedarah dalam keturunan
- lurus kebawah, yang belum cukup umur Rp. 375,--
- d. anggota keluarga lain
- Rp.
750,--
BAB VI - JUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN SUSULAN
Pasal 12

Ketentuan dalam Undang-undang Pajak Pendapatan 1944 Pasal-pasal 13, 14, 14a, 14b diberlakukan sesuai.
BAB VI - JUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN SUSULAN
Pasal 13

.
- (1) Bila kepala keluarga tidak semestinya tidak dikenakan pajak atau ketetapan pajak dikenakan terlampau rendah atau tidak semestinya dikurangkan atau tidak semestinya dihapuskan, maka pajak yang kurang dipungut itu dapat ditagih kemudian, selama sejak tanggal penyerahan surat ketetapan atau keputusan pengurangan tidak telah lewat waktu tiga tahun.
- (2) Pajak yang termasuk dalam suatu tagihan kemudian ditambah dengan 100% dari jumlah pajak.
- (3) Tambahan itu tidak terhutang bila dan sekedar tagihan kemudian itu merupakan akibat dari pemberitahuan tambahan sukarela, tertulis atau tidak, dari pihak wajib pajak, yang pajaknya kurang dipungut itu, atau disebabkan karena kekhilafan jawatan.
- (4) Kepala Jawatan Pajak atas dasar kesesatan atau kekhilafan yang dapat dimaafkan, yang dengan yakin ditunjukkan kepadanya, berhak mengurangi atau membatalkan tambahan yang dikenakan menurut ayat (2) pasal ini.
- (5) Barang siapa berkeberatan terhadap ketetapan tagihan kemudian yang dikenakan kepadanya, dapat memajukan surat minta banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan pertimbangan urusan pajak, dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal penyerahan surat ketetapan tagihan susulan.
BAB VI - JUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN SUSULAN
Pasal 14

- (1) Pejabat yang dibebani dengan ketetapan secara jabatan atau atas permintaan wajib pajak, dapat membetulkan kesalahan tulis atau hitung yang terjadi pada pembuatan kohir atau surat ketapan pajak, dan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan yang salah ditetapkan, berdasarkan kekhilafan-kekhilafan dalam peristiwa.
- (2) Hak yang diberikan dalam ayat pertama hilang, jika telah lewat waktu dua tahun sesudah tanggal penyerahan surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam waktu itu oleh yang bersangkutan diajukan permohonan dengan surat untuk pelaksanaan hak itu.
BAB VII - PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Ketetapan pajak terhutang oleh orang yang namanya tercantum pada kohir.
- (2) Pajak ditagihkan dalam empat angsuran yang sama besarnya dan dimulai dengan bulan setelah bulan penyerahan surat ketetapan pajak untuk tahun-tahun dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan. Dalam hal-hal lain, dimulai dengan bulan kedua dari tahun yang bersangkutan.
- (3) Tiap tanggal 15 jatuh satu angsuran.
- (4) Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan dikenakan denda sebesar 3% setiap bulan.
- (5) Bila penanggung pajak menunggak pajak lebih dari dua angsuran, maka pajak dapat ditagih seluruhnya sekaligus.
- (6) Kepala Inspeksi Keuangan dapat memperkenankan penundaan pembayaran,jika terdapat alasan-alasan yang mendesak.
- (7) Atas hutang yang diberikan penundaan pembayaran itu terhutang suatu bunga sebanyak setengah prosen untuk tiap-tiap bulan, mulai hari jatuhnya angsuran hingga hari pembayaran. Untuk melakukan ayat ini sebagian dari bulan dihitung sebulan penuh.
- (8) Kewajiban membayar tidak tertunda oleh pemasukan surat keberatan terhadap ketetapan pajak.
BAB VII - PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Kas negara mempunyai hak mendahului untuk pajak atas barangbarang milik penanggung pajak dan atas barang-barang milik anggota yang menjadi tanggungannya, baik barang bergerak maupun harta tetap.
- (2) Hak mendahului yang diberikan dalam ayat pertama lebih kuat dari segala hak lain, kecuali hutang dengan hak mendahului seperti tersebut dalam Pasal 1139 No. 1 dan 4 dan Pasal 1149 No. 1 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, dan Pasal-pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, oogstverband, gadai dan hipotik yang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undangundang Hukum Sipil, yang ditaruh sebelum awal tahun yang bersangkutan; dalam hal hipotik ditaruh sesudah saat itu, sekedar untuk itu diberikan suatu keterangan hipotik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) pasal ini.
- (3) Hak mendahulu itu hilang jika lampau waktu dua tahun sesudah awal tahun yang bersangkutan.
- (4) Sebelum atau sesudah ditaruhnya suatu hipotik dalam arti kata Undang-undang Hukum Sipil, pemberi hipotik dapat minta suatu keterangan, bahwa hipotik itu lebih kuat daripada hak mendahulu untuk pajak-pajak atas tahun-tahun sebelum penaruhan hipotik itu. Keterangan itu dapat diminta dari Kepala Inspeksi Keuangan dalam daerah siapa pemberi hipotik bertempat kediaman. Kepala Inspeksi Keuangan memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu pajak yang berhak lebih daripada hipotik tersebut, atau bila menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang berhak lebih daripada hipotik itu akan dilunasi.
Dalam keterangan itu disebut tahun-tahun yang bersangkutan. Dalam hal keterangan tidak diberikan maka pemberi hipotik dapat memajukan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak, yang bila memajukan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak, yang bila menurut pendapatnya terdapat alasan-alasan untuk itu, masih akan menyuruh memberikan keterangan itu. Terhadap credietverband ketentuan ini berlaku sesuai.
BAB VII - PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini tentang terhutangnya, tanggung jawab dan hak mendahulu bukan saja meliputi pajak-pajak, akan tetapi meliputi juga bunga-bunga, biayabiaya dan denda-denda.
- (2) Hutang pajak kedaluwarsa setelah lewat lima tahun, dihitung:
- a. jika kohir ditetapkan dalam masa pajak yang bersangkutan, dari awal tahun dalam mana penetapan dilakukan sekedar mengenai pajak yang terhutang untuk tahun-tahun dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan, dan selainnya mulai awal tahun untuk mana pajak terhutang;
- b. jika kohir ditetapkan sesudah masa pajak yang bersangkutan mulai awal tahun dalam mana kohir ditetapkan.
BAB VIII - PERATURAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Barang siapa untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan, seperti dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4), dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, maka jika oleh karena itu negara dirugikan, dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling banyak sepuluh ribu rupiah.
- (2) Ketentuan pada ayat pertama tidak berlaku, bila yang memberitahukan, selama kejaksaan belum mengetahui hal itu, atas kehendak sendiri, melakukan lagi pemberitahuan yang benar dan lengkap dan lagi pula surat ketetapan pajak belum ditetapkan.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 19

Dalam hal-hal tertentu, dimana pengenaan pajak dirasa kurang adil, Menteri Keuangan berhak membebaskan atau mengurangkan pajak.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 20

Pajak ini dapat dikurangkan dari pendapatan penanggung pajak sebagai beban perorangan.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 21

Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjalankan Undang-undang ini.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 22

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
MENTERI KEUANGAN a.i. ttd DJUANDA
MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM.
Diundangkan pada tanggal 1 Juli 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM
LEMBARAN NEGARA NOMOR 63 TAHUN 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 16 TAHUN 1957 TENTANG
PAJAK BANGSA ASING
UMUM
Alasan yang utama untuk mengadakan pajak ini ialah keadaan keuangan negara pada waktu ini yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai alasan yang kedua dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
Negara Indonesia adalah milik dari bangsa Indonesia. Pada azasnya bangsa asing yang ada di Indonesia mendapat sesuatu "gunst" untuk bertempat kediaman di Indonesia. Lagi pula mereka mendapat suatu hak utama (voorrecht) untuk mencari nafkah di negara kita, yang berarti mereka merupakan persaingan terhadap bangsa kita sendiri. Di samping itu pada umumnya bangsa asing yang datang ke Indonesia atau sudah ada di Indonesia tergolong dalam klas yang mempunyai atau bermodal atau setidak-tidaknya mempunyai kedudukan yang jauh lebih baik daripada bangsa Indonesia. Selanjutnya mereka di Indonesia mendapatkan perlindungan dari Pemerintah mengenai harta, benda, dan keselamatan dirinya.
Di negara lainnya orang asing tidak mudah mendapat pekerjaan atau melakukan suatu usaha, dan untuk itu, orang asing diharuskan meminta izin terlebih dahulu dari instansi yang mengurus soal itu. Lain halnya di Indonesia. Orang asing yang datang di Indonesia tidak dilarang untuk mencari nafkah di Indonesia. Dalam kebanyakan hal dalam persaingan mendapatkan nafkah, orang asing menang dari bangsa Indonesia, justru karena pendidikan mereka yang lebih tinggi ataupun justru karena keuletan mereka.
Kesimpulan dari apa yang diuraikan di atas ialah bahwa sudah sewajarnya bangsa asing yang ada di Indonesia itu untuk hak-hak tersebut di atas yang mereka dapat, ikut membantu meringankan pengeluaran negara dengan cara memberi bantuan berupa pajak yang sifatnya spesifik. Tidak dapat disangkal bahwa orang asing tersebut telah juga membayar pajak-pajak seperti bangsa Indonesia (misalnya pajak pendapatan, verponding, pajak rumah tangga, pajak upah, pajak penjualan dsb.) tetapi pajak-pajak tersebut tidak merupakan pajak-pajak yang spesifik bagi bangsa asing.
Dengan adanya pajak baru ini maka dapat pula diketahui di belakang hari, bangsabangsa asing yang tidak mampu dan tidak cukup mempunyai mata pencaharian di Indonesia. Orang itu seharusnyalah dikeluarkan dari Indonesia, karena hanya merupakan beban bagi Negara Indonesia.
Dari sektor keuangan negara masih juga ada untung bagi orang bangsa asing, karena mereka diperkenankan mentransfer sebagian dari penghasilannya ke luar negeri (dengan kurs resmi). Ini berarti pembebanan devisen negara yang tidak sedikit. Lagi pula dalam jangka waktu tertentu bangsa asing diperkenankan pulang menengok sanak keluarganya di negara asal, dan untuk itu dipergunakan juga devisen negara. Justru karena pada waku itu kurs resmi dan kurs dalam perdagangan bebas berbeda, maka beban itu banyak juga artinya.
Meskipun pajak ini dimaksudkan untuk bangsa asing, namun ada juga pengecualian-pengecualian yang harus diperhatikan, hal mana dicantumkan dalam pasal 10.
Taksiran pemasukan pajak
Menurut angka-angka yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Pusat, bagian pendaftaran orang asing di Jakarta, jumlah penduduk bangsa asing yang ada di Indonesia pada akhir tahun 1956 ada 1.224.682 jiwa. Dengan sengaja kami turut angka-angka dari jawatan Imigrasi ini, oleh karena Kantor Pusat Statistik belum mempunyai angka-angka jumlah penduduk bangsa asing pada saat akhir 1956. Kalau dari jumlah ini kita ambil 1/2 % yang dibebaskan dari pajak berdasarkan pasal 10, maka tinggalah 1.224.682 - 6.123 = 1.218.559. Dan jika tarip ditetapkan untuk kepala keluarga Rp. 1.500,- untuk isteri Rp. 750,- dan untuk anak-anak Rp. 375,- maka dapat diharapkan uang masuk sejumlah :
1/4 kepala keluarga
= 300.000 x Rp. 1.500,-
= Rp. 450.000.000,-
1/4 isteri
1/2 anak-anak
= 300.000 x Rp. 750,-
= 600.000 x Rp. 375,-
= Rp. 225.000.000,-
= Rp. 225.000.000,-
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
jumlah
= Rp. 900.000.000,-
Dan kalau untuk perceptie kosten ditaksir 1% dari jumlah itu maka bersih akan dapat masuk uang sejumlah Rp. 900.000.000,- = Rp. 9.000.000,- = Rp. 891.000.000,-.
Cara mengenakan pajak tersebut
Pertama-tama timbul pertanyaan jawatan mana yang lebih mudah mengenakan pajak ini, Jawatan Imigrasi atau Jawatan Pajak. Setelah kami pertimbangkan baik buruknya, maka pilihan jatuh pada Jawatan Pajak Benar' Jawatan Imigrasi selalu melakukan pengawasan terhadap orang asing ini, tetapi jawatan imigrasi tidak mempunyai aparat dan administrasi yang jitu untuk mengadakan administrasi pajak. Lagi pula walaupun pengenaan dilakukan oleh Jawatan Imigrasi, toh sedikit banyak masih juga harus dilakukan administrasi di Inspeksi Keuangan berhubung
-4 - dengan penagihannya serta penjumlahan pemasukan uang pajak itu. Tetapi walaupun demikian tidak berarti bahwa, kami akan mengabaikan jasa-jasa jawatan Imigrasi, bahkan sebaliknya, kami membutuhkam sekali jasa dari jawatan Imigrasi sehingga perlu sekali kerja sama yang erat dengan jawatan Imigrasi. Dan dalam melakukan pekerjaan pengawasan sudah sewajarnya bahwa jawatan Imigrasi mengawasi juga tentang pembayaran pajak-pajak bangsa asing ini.
Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengenakan Pajak Bangsa Asing
Bahan-bahan yang diperlukan untuk pertama kalinya, untuk mengetahui bangsa asing yang bertempat kediaman di suatu tempat, dapat diperoleh dari berbagaibagai sumber :
- a. dari kantor-kantor Imigrasi dan kantor-kantor Imigrasi cabang. Di Indonesia seluruhnya ada 26 kantor-kantor tersebut, yakni :
1. Jakarta,
2. Bandung,
3. Semarang,
4. Surabaya,
5. Lhok Semawe (kantor cabang),
6. Kotaraja,
7. Medan,
8. Bagan si Api-api,
9. Pakan Baru,
10. Padang (kantor cabang),
11. Bengkalis (kantor cabang),
12. Jambi,
13. Palembang,
14. Pangkal Pinang,
15. Tanjung Pinang,
16. Blakang Padang,
17. Tanjung Balai/Karimun,
18. Pontianak,
19. Singkawang,
20. Banjarmasin (Kal. Utara/Kal. Selatan),
21. Balikpapan (kantor cabang),
22. Makassar,
23. Manado,
24. Ambon (kantor cabang),
25. Kupang,
26. Denpasar.
Dari kantor-kantor tersebut dapat diperoleh nama-nama dari bangsa asing lengkap dengan alamatnya.
- b. Di kota-kota besar terdapat kantor pendaftaran penduduk, dan sebagai anak bagian ada pendaftaran untuk orang-orang asing. Dari kantor tersebut dapat pula diperoleh keterangan menenai orang asing.
- c. Orang asing yang baru mendapat izin untuk masuk di Indonesia mudah dapat diketahui, karena sedatangnya di Indonesia mereka diharuskan melaporkan diri pada kantor imigrasi yang bersangkutan, dan untuk keperluan jawatan pajak, jawatan imigrasi tentunya tidak ada keberatan untuk memberitahukan hal itu kepada inspeksi keuangan yang bersangkutan.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 1

.
Pasal ini menjelaskan siapa yang dikenakan pajak bangsa asing. Semua bangsa asing yang ada di Indonesia, kecuali yang dibebaskan dalam pasal 10, dengan tidak pandang umur, kelamin, menjadi subyek pajak bangsa asing. Dari sibyek harus dibedakan penanggung atau pembayar pajak. Pembayar pajak adalah kepala keluarga atau orang yang dianggap sedemikian, yaitu orang-orang yang berdiri sendiri.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 2

.
- (1) Untuk menjalankan siapa bangsa asing maka telah diambil sebagai pangkalan kewarganegaraan Indonesia. Jadi siapa pun juga yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia, adalah bangsa asing. Kesulitan yang kita hadapi pada waktu ini ialah bahwa pasal 5 dari Undang-undang dasar sementara yang berbunyi "Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang" belum mendapat pelaksanaan, karena hingga sekarang Undang-undang kewarganegaraan itu belum ada. Sambil menunggu keluarnya Undang-undang termaksud maka sementara kewarganegaraan didasarkan pada pasal 144 UUDS yang bunyinya sbb.: "Sambil menunggu peraturan kewarganegaraan dengan Undang-undang yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1, maka yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia ialah mereka yang menurut atau berdasar atas persetujuan perihal pembagian warga negara yang dilampirkan kepada Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaa Indonesia, dan mereka yang berkebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. (Yaitu Undang-undang No. 3 tahun 1946 Republik Indonesia). Berpangkalan kepada dua peraturan tersebut di atas itu (Undang-undang No. 3 tahun 1946 Republik Indonesia dan Persetujuan Perpindahan) maka yang menjadi warga negara Indonesia ialah :
Undang-undang No. 3
Tahun 1946 Republik Indonesia.
- a. orang asli dalam daerah Negara Indonesia,
- b. orang yang tidak masuk golongan di atas, akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya lima tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur dua puluh satu tahun, atau telah kawin, kecuali jika mereka menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia, karena mereka menjadi warga negara, negara lain (passieve stelsel),
- c. orang-orang yang mendapat kewarganegaraan negara Indonesia dengan cara naturalisasi. (Hingga kini Undang-undang naturalisasi belum ada),
- d. anak-anak yang syah, disyahkan atau diakui dengan cara yang syah oleh bapaknya, yang pada waktu lahirnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia,
- e. anak-anak yang lahir 300 hari setelah bapaknya, yang mempunyai kewarganegaraan Negara Indonesia, meninggal dunia,
- f. anak-anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang syah, yang pada waktu lahirnya ibunya mempunyai kewarganegaraan Indonesia,
- g. anak-anak yang diangkat dengan cara yang syah oleh seseorang warga negara Indonesia,
- h. anak-anak yang lahir di dalam negara Indonesia, yang oleh bapaknya atau ibunya tidak diakui secara syah,
- i. anak-anak yang lahir di daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewarganegaraan orang tuanya.
Berdasarkan Persetujuan Peralihan Konperensi Meja Bundar maka yang menjadi warga Negara Indonesia ialah :
- a. orang Belanda yang dilahirkan di Indonesia atau bertempat tinggal di situ sekurang-kurangnya enam bulan, dalam waktu dua tahun sejak tanggal 27 Desember 1949, berhak menyatakan untuk memilih kebangsaan Indonesia (aktieve stelsel),
- b. golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia dengan sendirinya menjadi warga Negara Indonesia,
- c. orang Indonesia asli kaula negara Belanda yang dilahirkan di Indonesia yang bertempat tinggal di Suriname atau Nederlands Antillen berhak dalam waktu yang ditentukan menolak kewarga negaraan Indonesia (dan memilih kewarganegaraan Belanda),
- d. orang Indonesia asli kaula negara Belanda yang lahir dalam Belanda dan bertempat tinggal di negeri Belanda, Suriname atau Nederlands Antillen menjadi warga negara Belanda kecuali jika mereka dalam waktu yang ditentukan memilih kewarganegaraan Indonesia,
- e. orang asing kaula negara Belanda, bukan orang Belanda, yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di situ dan pada tanggal 27 Desember 1949 telah dewasa, menjadi warga negara Indonesia, akan tetapi mereka berhak dalam waktu yang ditentukan untuk menolaknya,
- f. anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua yang menjadi warga negara Indonesia,
- g. wanita-wanita yang kawin dengan orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia.
Pada prinsipnya semua orang asing yang mendapat izin masuk merupakan subyek pajak ini, walaupun mereka hanya untuk sementara waktu berada di Indonesia. Terhadap ini diadakan beberapa kecualian (lihat pasal 10).
- (2) di mana seorang bertempat kediaman tidak ditentukan berdasarkan undangundang tapi didasarkan pada keadaan sebenarnya (feiten). Penentuan tempat kediaman ini penting untuk mengetahui di ressort inspeksi mana seseorang harus dikenakan pajak.
- (3) untuk menghindarkan penyelidikan tentang kewarganegaraan yang memakan waktu yang panjang maka dibuka kemungkinan untuk mengajukan segala perselisihan atau keragu-raguan tentang kewarganegaraan kepada hakim setempat, untuk diputuskannya.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 3

.
1. Cukup jelas.
2. Sebagai batas kedewasaan ialah umur 21 tahun, kecuali jika mereka sebelum mencapai umur itu telah kawin. Jika perkawinan diputuskan sebelum mereka mencapai umur 21 tahun, maka mereka tidak kembali ke keadaan belum-dewasa,
3. Cukup jelas.
Untuk menghindarkan keragu-raguan maka hubungan antara laki-isteri dipandang sebagai kawin campuran, meskipun formil tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, asalkan saja oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama antara laki-isteri (piaraan).
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 4

.
1. Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan pada awal masa pajak atau pada awal masa orang asing datang di Indonesia, dan kalau kemudian terjadi perubahan-perubahan dalam susunan keluarga maka oleh pasal 9 dibuka kemungkinan untuk mengadakan peninjauan kembali, sehingga dapat dikenakan tambahan pajak atau pengurangan pajak.
2. Untuk memudahkan cara pengenaan maka telah dipilih cara mengenakan pajak berdasarkan. keadaan pada suatu waktu tertentu (beslissende tijdstip). Masa pajak ditetapkan untuk 3 tahun. Sistem ini membawa penyederhanaan dalam administrasi pajak, yang mengenakan pajak sekali untuk tiga tahun. Peninjauan kembali ketetapan selama masa pajak berlangsung, hanya dilakukan kalau terdapat perubahan dalam susunan keluarga wajib pajak.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 5

.
1. Kepala keluarga atau orang yang berdiri sendiri, adalah penanggung pajak. Kepala keluarga adalah penanggung pajak bagi semua anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Orang-orang yang berdiri sendiri adalah penanggung untuk diri sendiri.
2. Cukup jelas.
3. Syarat mutlak untuk dapat dianggap sebagai anggota keluarga yang penuh menjadi tanggungannya ialah:
- a. bertempat tinggal bersama dengan kepala keluarga, kecuali anakanak yang belum, dewasa, yang untuk kepentingan pendidikan harus berada di lain tempat di Indonesia.
- b. tidak mempunyai pendapatan sendiri.
Anak yang belum dewasa, akan tetapi mempunyai pendapatan sendiri, dianggap sebagai orang yang berdiri sendiri dan dikenakan pajak tersendiri atas nama ayahnya atau walinya.
Seorang Saudara dari kepala keluarga yang sudah dewasa dan yang bertempat tinggal bersama-sama dengan kepala keluarga, penuh menjadi tanggungjawabnya, dan tidak mempunyai pendapatan sendiri, dianggap sebagai orang yang berdiri sendiri karena ia tidak memenuhi syarat tercantum dalam pasal 5 ayat 2.
Batas dewasa diambil batas umur 21 tahun. Jadi mereka yang pada awal sesuatu tahun sudah mencapai umur lengkap 21 tahun dianggap dewasa.
Orang tua wajib pajak atau dari isteri wajib pajak dalam keadaan bagaimanapun juga harus dianggap sebagai orang yang berdiri sendiri.
4. Karena untuk orang asing berlaku hukum yang untuk masing-masing berlainan maka pengertian anak tergantung pada hukum yang berlaku bagi mereka. Misalnya untuk bangsa Tionghwa anak pungut adalah syah berdasarkan hukum yang berlaku bagi mereka, hal mana belum tentu berlaku untuk bangsa lain.
5. Untuk mengenakan wanita yang hidup terpisah menurut hukum (scheiding van tafel en bed) dianut pendirian seperti dalam menenakan pajak pendapatan.
6. Anak yang tak ber-ayah-ibu lagi dan belum dewasa dikenakan pajak pada walinya, dan dalam hal demikian ia tidak dianggap sebagai orang yang berdiri sendiri, dan dikenakan pajak menurut tarip yang berlaku untuk anakanak.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 6

.
1. Cukup jelas. Mengenai ancamannya lihat ayat 2 pasal 7.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas, ancaman lihat pasal 7 ayat 2.
4. Cukup jelas, ancaman lihat pasal 7 ayat 2.
5. Dalam hal-hal yang memaksa, yang menyebabkan ketidak adilan maka pemasukan surat pemberitahuan dapat diperpanjang oleh kepala Inspeksi. Kemungkinan ini hanya merupakan kekecualian, dan supaya dipergunakan secara hemat sekali.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 7

.
1. Kewajiban memberitahukan ini diancamkan juga denda seperti tercantum dalam pasal 7 ayat 2.
2. Cukup jelas.
3. Permohonan pengurangan denda dapat diajukan dengan melalui kepala Inspeksi Keuangan yang bersangkutan, dan kepala tersebut memberi advis kepada kepala Jawatan Pajak.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 8

.
1. Cukup jelas.
2. Pajak sekaligus dibuat rampung untuk masa tiga tahun. Hanya dalam halhal di mana masih terdapat keragu-raguan maka sebagai pengecualian dapat dikenakan ketetapan sementara. Mengenakan ketetapan sementara supaya dilakukan secara hemat.
3. Cukup jelas.
4. Ketetapan pajak dimuat dalam kohir. Ini berarti bahwa pajak ini tergolong dalam pajak-pajak berkohir, dan tentang penagihannya dapat diberlakukan peraturan-peraturan penagihan yang berlaku bagi pajak-pajak berkohir, dengan lain perkataan pajak ini dapat ditagih dengan jalan surat paksa,
5. Cukup jelas.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 9

.
1. Ayat ini membuka kemungkinan untuk mengenakan pajak kepada mereka yang baru mulai menjadi wajib pajak sesudah awal masa pajak atau, dan pula untuk mengadakan peninjauan kembali pajak dari mereka yang berhenti menjadi wajib pajak dalam masa pajak. Andaikata seorang baru menjadi wajib pajak pada tanggal 1 Juli 1958, maka untuk masa pajak 1 Januari 1957 sampai dengan 31 Desember 1959 orang itu hanya akan dikenakan untuk tahun 1958, selama enam bulan dan tahun 1959 penuh untuk satu tahun. Begitu pula orang yang berkewajiban pajaknya berhenti dalam masa pajak akan diberikan pengurangan yang sesuai. Untuk memudahkan penghitungan maka sebagian dari bulan yang kurang dari 10 hari dibulatkan penuh menjadi 1O hari.
2. Peninjauan kembali dilakukan juga jika terdapat perubahan dalam susunan keluarga.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 10

.
Pembebasan perorangan yang tercantum dalam pasal ini tidak hanya mengenai diri kepala keluarga, melainkan meliputi juga seluruh keluarganya yang penuh menjadi tanggungannya (lihat pasal 5). Jawatan Imigrasi supaya mengeluarkan orang asing yang ada di Indonesia yang tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kehidupan diri sendiri berserta keluarganya. Ukuran tidak mampu diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala Inspeksi Keuangan yang bersangkutan berdasarkan ketetapan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Guna uniformiteit diangggap perlu Kepa1a Jawatan Pajak memberi pedoman bilamana seorang asing dianggap tidak mampu. Karena kemampuan itu adalah pengertian yang relatif dan bergandengan juga dengan daerah sehingga bersifat lokal, maka sewajarnya
Pamong Praja setempat diminta juga pendapatnya. Pada hakikatnya orang asing akan dianggap tidak mampu jika ia tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk hidup yang layak dengan keluarganya.
Yang dimaksudkan dengan wakil-wakil organisasi internasional, ialah orang-orang dari PBB dan organisasi internasional lainnya (umpamanya Palang Merah) yang perlu berada di Indonesia untuk menjalankan tugas organisasi tersebut.
Pembebasan para turis dan orang-orang yang ada di Indonesia untuk short visit atau mereka yang menjalankan riset tidak perlu penjelasan.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 11

.
Yang dikenakan tarif Rp. 1.500,ialah kepala keluarga atau orang yang harus dianggap berdiri sendiri. Dengan demikian maka seorang Saudara wajib pajak yang sudah dewasa dan bertempat tinggal bersama-sama dengan wajib pajak, harus dianggap sebagai orang yang berdiri sendiri, walaupun ia penuh menjadi tanggungannya. Kecuali jika Saudara itu belum dewasa, bertempat tinggal bersama-sama dengan wajib pajak dan tidak berpenghasilan sendiri.
Demikian juga anak yang sudah dewasa, walaupun ia belum mempunyai pendapatan sendiri dan masih bertempat tinggal bersama-sama dengan wajib pajak dan menjadi tanggungannya harus dianggap sebagai orang yang berdiri sendiri.
Dengan anggota keluarga sedarah dalam keturunan lurus ke bawah yang belum cukup umur dimaksudkan anak-anak wajib pajak, dan cucu-cucu wajib pajak yang penuh menjadi tanggungannya.
Dengan demikian yang termasuk dalam anggota keluarga lain ialah saudarasaudara atau saudara isteri wajib pajak yang belum dewasa yang memenuhi syaratsyarat tersebut dalam pasal 5 ayat 2 dan 3.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 12

.
Keberatan-keberatan mengenai ketetapan pajak ini dapat diajukan dengan cara yang sama sebagai yang berlaku bagi pajak pendapatan 1944, seperti tercantum dalam pasal-pasal 13, 14, 14a dan 14b.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 13

.
1. Tagihan susulan sewaktu-waktu dapat dilakukan asal saja tidak telah lewat waktu tiga tahun dihitung dari tanggal penyerahan surat keterangan pajak atau surat keputusan pengurangan. Berpedoman kepada pendirian yang dianut dalam pajak pendapatan maka tagihan susulan tidak perlu terikat dengan adanya suatu novum, sehingga dengan demikian kesalahan-kesalahan dari fihak fiscus dapat juga dibetulkan dengan jalan tagihan susulan. Kesalahan-kesalahan dari fihak fiscus yang merugikan wajib pajak dapat dibetulkan dengan jalan pasal 14.
Akan tetapi kalau pembetulan itu merugian wajib pajak, maka pembetulan ini dilakukan dengan menggunakan pasal 13, yaitu tagihan susulan. Dengan jalan ini maka bagi wajib pajak masih ada kemungkinan untuk menentang ketetapan tagihan susulan, jika ia tidak menyetujui ketetapan itu.
Batas waktu tiga tahun ini hanya disangkutkan dengan tanggal penyerahan surat ketetapan pajak atau dengan tanggal penyerahan surat keputusan pengurusan, demikian ini sesuai dengan pendirian dalam Ordonansi Verponding 1928 yang menggunakan juga system masa pajak (belastingtijdvak). Berdasarkan sistem ini maka dapat terjadi bahwa batas waktu tagihan susulan menjadi kurang dari tiga tahun yakni dalam hal pajak ditetapkan sesudah awal masa pajak untuk tahun-tahun sesudah tahun penetapan. Ketentuan ini tidak mengurangi wewenang jawatan pajak untuk melakukan pasal 9 ayat 2 jo pasal 6 ayat 4.
2. Tambahan 100% merupakan bagian dari ketetapan pajak, sehingga untuk itu berlaku peraturan-peraturan yang berlaku bagi ketetapan, misalnya soal penagihan, penundaan pembayaran, denda-denda, bunga dan sebagainya.
3. Jika terdapat perubahan dalam susunan keluarga (tambahan) maka wajib pajak diharuskan untuk memberitahukan hal itu dalam waktu sebulan. (Pasal 6 ayat 4).
Jika hal ini tidak dilakukan maka wajib pajak menghadapi kemungkinan dikenakan tagihan susulan menurut pasal 13 ayat 1 dan 2 dengan ditambah dengan 100%. Akan tetapi bila sebelum hal ini diketahui oleh jawaan pajak, oleh wajib pajak dengan kehendak sendiri masih lagi dilakukan pemberitahuan, maka tagihan susulan dikenakan dengan tiada tambahan.
4. Dalam beberapa hal di mana tagihan susulan menyebabkan ketidak adilan, maka Kepala Jawatan Pajak diberi hak untuk mengurangi atau membatalkan tambahan yang dikenakan berdasarkan ayat 2 pasal 13. Dalam surat permohonan pembebasan atau pengurangan tambahan itu harus dikemukakan alasan-alasan yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya ketentuan termaksud dalam pasal 6 ayat 4.
5. Cukup jelas.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 14

.
1. Ayat ini membuka kemungkinan untuk mengadakan pembetulan atas kesalahan-kesalahan tulis atau hitung yang terjadi pada pembuatan kohir. Walaupun demikian perlu diberikan pembatasan waktu untuk dapat melakukan wewenang itu.
2. Pembatasan waktu sesuai dengan sikap yang dianut bagi tagihan susulan, digantungkan pada tanggal penyerahan surat ketetapan pajak.
2. Waktu untuk mengadakan pembetulan-pembetulan dibatasi dengan dua tahun, akan tetapi kalau dari pihak wajib pajak dimajukan permintaan tertulis, dalam jangka waktu dua tahun itu, untuk menadakan pembetulan maka pembatasan waktu itu tidak berlaku lagi. Permohonan untuk mengadakan pembetulan kesalahan hitung dan tulis atau kekhilafan dalam peristiwa-peristiwa ini harus dibedakan dengan surat keberatan. Surat keberatan pada pokoknya menentang ketetapan sebagaimana ditetapkan oleh fihak administrasi, akan tetapi surat permohonan meminta perhatian administrasi atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan administrasi yang merugikan wajib pajak.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 15

.
1. Orang yang namanya tercantum pada surat ketetapan pajak adalah orang yang bertanggung jawab tentang pembayaran pajak. Anak-anak yang tak berayah-ibu dikenakan pajak atas nama walinya, yang ikut bertanggungjawab atas pembayaran pajak.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Denda sebesar 3% untuk setiap angsuran yang terlambat mempunyai maksud pedagogis bagi bangsa asing yang ada di Indonesia, yakni justru karena mereka berada di negara yang bukan negaranya mereka harus lebih patuh memenuhi segala peraturan yang berlaku di Indonesia.
5. Kalau wajib pajak tidak membayar pajaknya sekaligus dalam waktu yang telah ditentukan administrasi pajak, maka pajak ditagih dengan jalan surat paksa.
6. Cara-cara melakukan surat paksa sesuai dengan cara-cara yang dilakukan untuk pajak berkohir lainnya.
6. Jika terdapat alasan yang mendesak diperkenankan penundaan pembayaran, untuk paling lama 6 bulan. Alasan-alasan harus dikemukakan kepada Kepala Inspeksi Keuangan setempat, yang, bila terdapat alasan yang dapat diterima, dapat memerintahkan membuat peraturan pembayaran.
7. Bunga setengah persen untuk setiap bulan penundaan pembayaran adalah lazim dalam hukum pajak, umpama di Pajak Perseroan. Dengan adanya kemungkinan ini wajib pajak tidak usah terkena denda 3%, asalkan saja ia memasukkan permohonannya pada waktunya (sebelum angsuran jatuh waktunya) dan terdapat alasan-alasan yang mendesak. Alasan-alasan mana yang dapat dianggap sebagai alasan mendesak ditentukan oleh Kepala Inspeksi Keuangan yang bersangkutan.
8. Cukup jelas.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 16

.
1. Mengenai hak mendahulu dan pembebanan pajak pada barang milik wajib pajak dianut pendirian yang sama seperti yang berlaku bagi Pajak Pendapatan. Pembebanan pertama-tama dilakukan terhadap milik wajib pajak, yakni orang yang namanya tercantum pada surat ketetapan pajak. Di samping itu harta benda anggota keluarga yang menjadi tanggungannya juga dapat dibebani jika pada wajib pajak tidak ada lagi barang yang dapat dibebani.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 17

.
1. Cukup jelas.
2. Untuk waktu kadaluarsa dianut sistem yang berlaku bagi Pajak Verponding, yang sementara tidak dilakukan seluruhnya. Batas waktu kadaluarsa seperti dianut dalam Ordonansi Verponding 1928, jelas mengenai penagihan pajak dan tidak mengenai penetapannya. Lagi pula kadaluarsa hutang pajak didasarkan terutama kepada awal tahun di mana dilakukan penetapan. Dalam ayat ini dibeda-bedakan penetapan kohir dalam masa pajak dan sesudah masa pajak. Jika kohir ditetapkan dalam masa pajak yang bersangkutan kadaluwarsa akan mengenai :
- a. tahun pajak sampai dengan tahun di mana kohir ditetapkan,
- b. tahun-tahun sesudah tahun penetapan kohir.
Untuk a) kadaluwarsa dihitung mulai awal tahun yang bersangkutan. Bila kohir ditetapkan sesudah masa pajak maka daluwarsa mulai dihitung dari awal tahun penetapan kohir. Dengan demikian sistem yang dianut di sini berlainan sekali dengan sistem kadaluwarsa yang dipakai di Pajak Pendapatan yang digantungkan pada akhir tahun takwim yang bersangkutan.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 22

.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1345
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 18

.
1. Ancaman hukuman dalam ayat ini adalah ancaman hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim. Perbuatan yang diancamkan hukuman pidana ini dianggap sebagai kejahatan.
2. Cukup jelas.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 19

.
Maksud dari pasal ini ialah untuk melakukan billijkheidsordonnansi, dengan cara yang mudah. Untuk mencapai maksud ini cukup dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Jawatan Pajak, yang untuk ini memberi nasihat seperlunya.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 20

.
Karena pajak ini merupakan beban wajib pajak yang bersifat persoonlijk, lagi pula yang ditimbulkan di luar kehendak wajib pajak sendiri, maka dirasa pada tempatnya jika beban pajak ini dianggap sebagai beban perorangan yang dapat dikurangi dari pendapatan kotor wajib pajak.
BAB IX - PERATURAN PENUTUP
Pasal 21

.
Cukup jelas.