Unknown Unknown Nomor : Tahun 2001
Tentang RETRIBUSI IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Berlaku: 24 TAHUN 2001
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan perubahan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 maka perlu diadakan penyesuaian;
Mengingat :
- c. bahwa Retribusi Izin Industri dan Perdagangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut dirasa perlu mengatur retribusi Izin Industri dan Perdagangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaga Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 3587);
9. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/KEP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/KEP/10/1997 tentang tata cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/Kep/ 10/1997 tentang Penunjuk Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol.
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/KEP/2/1998 tentang tanda Dafdar Pergudangan;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, tanda Daftar Industri;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian SIUP;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/KEP/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir;
Menetapkan :
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG RETRIBUSI IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
6. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk menjamin kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lain;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
11. Surat Tanda Daftar Industri adalah Surat Izin yang diberikan kepada usaha industri untuk melakukan kegiatannya;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan dibidang Perdagangan Barang dan Jasa;
13. Surat Tanda Daftar Perusahaan adalah Surat Izin yang diberikan kepada usaha industri untuk melakukan kegiatannya;
14. Surat Tanda Daftar Pergudangan adalah Surat Izin Pergudangan yang diberikan kepada pengusaha untuk menyimpan barang Perdagangannya
8. agar terjamin keamanannya dan tidak dipergunakan untuk menimbun barang;
15. Surat Keterangan Asal Barang Ekspor adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada Eksportir yang akan mengekspor barangnya ke luar negeri agar diketahui pembeli diluar negeri bahwa barang tersebut berasal dari Negara Tertentu;
16. Surat Keterangan Asal Daerah adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada Pengusaha yang akan mengirim barang perniagaan/produknya agar diketahui pembeli diluar daerah bahwa barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah Surat Izin yang diberikan kepada Pengusaha / pedagang yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol Golongan B dan C;
18. Surat Tanda Pengenal Importir adalah Surat tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan import;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besar jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, Jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;
25. Keputusan Banding adalah Keputusan badan penyelesaian sengketa Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Retribusi;
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Industri dan Perdagangan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Perizinan di sector Industri dan Perdagangan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan perizinan di sector Industri dan Perdagangan dari Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan Perizinan di Sektor Industri dan Perdagangan dari Pemerintah Daerah.
BAB III - P E R I Z I N A N
Pasal 5

- 1) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Industri, yaitu :
- a. Membuat Permohonan tertulis;
- b. Copy (Salinan) Surat Izin Tempat Usaha sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. Copy NPWP bagi Perusahaan yang berbadan hukum sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Materai Rp.6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2) Persyaratan mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Tanda Daftar Perusahaan, yaitu :
- a. Mengisi permohonan izin;
- b. Copy Akte Pendirian CV. (Perseroan Komanditer) yang telah didaftarkan oleh Pengadilan Negeri setempat atau Akte Pendirian Koperasi sebanyak 5 (lima) rangkap;
- c. Khusus Akte Pendirian PT. (Perseroan Terbatas), Copy Akte Pendirian disyahkan oleh Menteri kehakiman;
- d. Copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Pengurus/Penanggungjawab/Komisaris Badan Pemeriksa bagi Perusahaan yang berbadan hukum sebanyak 5 (lima) rangkap;
- e. Copy NPWP dan NPWPD bagi Perusahaan yang berbadan hukum sebanyak 4 (empat) rangkap;
- f. Neraca Awal Perusahaan sebanyak 5 (lima) rangkap;
- g. Materai Rp.6.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm.sebanyak 4 lembar;
- i. Map Ordner sebanyak 1 (satu) buah;
- 3) Setiap Perusahaan yang membuka cabang atau Perwakilan diwajibkan memiliki Izin tanda daftar perusahaan;
- 4) Surat Tanda Daftar Industri Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 5) Kepada Pemegang Surat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) dikenakan Retribusi setiap Tahunnya;
- 6) Tata cara melakukan evaluasi dan penilaian setiap tahunnya terhadap kemajuan Perusahaan akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Izin Industri dan Perdagangan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang di peruntukkan bagi dunia Usaha Sektor Industri dan Perdagangan.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Industri dan Perdagangan diukur berdasarkan Klasifikasi Usaha, Modal Kerja, Nilai Investasi serta Sektor Kegiatan Usaha.
BAB VI - PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Industri dan Perdagangan adalah untuk mengganti Biaya Administrasi, Pembinaan dan Biaya Pengawas di Sektor Industri dan Pedagangan.
BAB VI - PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Surat Tanda Daftar Industri nilai Investasi 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp. 5.000,-
- 2) Surat Tanda Daftar Industri nilai Investasi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebesar Rp.25.000,-/tahun;
- 3) Surat Tanda Daftar Industri nilai Investasi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sampai 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 150.000,-/tahun;
- 4) Surat Tanda Daftar Perudahaan untuk Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar) keatas terdiri dari :
- a. PT (Perseroan Terbatas) sebesar
Rp. 150.000,-/tahun
- b. CV (Perseroan comandite) sebesar
- Rp. 50.000,-/tahun
- c. FA (Firma) sebesar
Rp. 50.000,-/tahun
- d. BUL (Badan Usaha Lainnya) sebesar
Rp. 150.000,-/tahun
- e. Kop (Koperasi) sebesar
Rp. 25.000,-/tahun
- f. PO (Perusahaan Perseorangan) sebesar
Rp. 10.000,-/tahun
- g. BUMN/BUMD sebesar
Rp. 100.000,-/tahun
- 5) Surat Izin Usaha Perdagangan, Terdiri dari :
- a. Perusahaan Golongan Besar
Rp. 150.000,-/tahun
- b. Perusahaan Golongan Menengah
Rp. 75.000,-/tahun
- c. Perusahaan Golongan Kecil
Rp. 37.000,-/tahun
- 6) Surat tanda Daftar Pergudangan, terdiri dari :
- a. Luas Gudang 30 m 2 sebesar
- Rp. 10.000,-/tahun
- b. Luas Gudang 30 m 2 sampai 100 m 2 sebesar Rp. 75.000,-/tahun
- c. Luas Gudang 100 m 2 sampai 500 m 2 sebesar Rp. 100.000,-/tahun
- d. Luas Gudang diatas 500 m 2
- sebesar Rp. 150.000,-/tahun
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah atau Bank yamg telah ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- 3) Petugas melaksanakan pungutan diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen).
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- 1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang
- 2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;
- 3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- 4) Tata cara Pembayaran, tempat Pembayaran, PenundaanPembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- 1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- 2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - K A D A L U W A R S A
Pasal 15

- 1) Penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnta Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana Retribusi;
- 2) Kadaluwarsa penaguhan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 16

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- 2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
BAB XIV - P E N G A W A S A N
Pasal 17

Kepala daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyedik untuk melakukan penyedikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Pemboran Air Bawah Tanah dan Izin Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Usaha Pemboran Air Bawah Tanah dan Izin Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Pemboran Air Bawah tanah dan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ini serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Pemboran Air Bawah tanah dan Izin Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ini;
- i. Memanggil orang untuk didenganr keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Peyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.
Ditetapkan di Kolaka Pada tanggal, 15 Maret 2001
BUPATI KOLAKA
Drs. H. ADEL BERTY
Di undangkan di Kolaka Pada tanggal, 15 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN KOLAKA
Drs. H. NATSIR SINTA Pembina Utama Muda Gol. IV / c
Nip. 010 049 827
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2001 NOMOR : 24