PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2012
Tentang ELEKTRONIK DI KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 2 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dipandangperlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa guna melaksanakan dimaksud tersebut pada huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersifat Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sintang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang;
6. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang;
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya di Lingkungan Pemerintah Kabuopten Sintan yang menggunakan APBN/APBD;
8. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik atau e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diusulkan oleh PA dan ditetapkan oleh Bupati untuk mengggunakan APBD;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA selaku pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa, yang sifatnya ad-hock;
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja yang anggota-anggitanya merupakan anggita ULP dan dari Pegawai Negeri yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa penerintah yang ditunjuk oleh Bupati dengan tugas secara khusus melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya;
14. Fakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Penyedian Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak terwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi,barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Penggunan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
16. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan dan pembuatan wujud fisik lainnya;
17. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah fikir (brainware);
18. Jasa lainnya adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang;
19. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah dan kompetensi dan berkemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia/Pejabat Pengadaan atau anggota ULP;
20. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jas yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
21. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang haru ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa;
22. Surat Kabar Nasional/Provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika/gubernur;
23. Pengadaan secara elektronik atau E-procurement adalah pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan barang/jasa;
BAB II - PEMBENTUKAN,TUGAS DAN FUNGSI LPSE
Pasal 2

1. Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit LPSE Kabupaten Sintang;
2. Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang;
BAB II - PEMBENTUKAN,TUGAS DAN FUNGSI LPSE
Pasal 3

1. Unit LPSE sebagai mana dimaksud pada pasal 2 peraturan ini bersifat non structural dan ad-hoc yang menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
2. Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang.
BAB II - PEMBENTUKAN,TUGAS DAN FUNGSI LPSE
Pasal 4

1. Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelasanaan pengadaan;
- c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. Memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diteruskan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.
2. LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi Non Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
3. LPSE sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman isian data klarifikasi dan penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran,hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung,penetapan pemenang atau pengumuman serta isi sanggahan dan jawaban.
BAB II - PEMBENTUKAN,TUGAS DAN FUNGSI LPSE
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) LPSE menyelenggarakan fungsi yang meliputi :
- a. Penyusunan program kegiatan,ketatausahaan,evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. Pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya;
- c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
- d. Pelaksanan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Bentuk Organisasi
Pasal 6

Unit LPSE Kabupaten Sintang bersifat Ad-hoc berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
Bagian Kedua Perangkat Organisasi
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Bentuk Organisasi
Pasal 7

Perangkat Organisasi LPSE Kabupaten Sintang disusun sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Sintang yang meliputi :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
- d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
- e. Unit Layanan dan dukungan.
Bagian Ketiga
Tugas Perangkat Organisasi
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Bentuk Organisasi
Pasal 8

Kepala LPSE sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a Peraturan ini mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Bentuk Organisasi
Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b Peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,ketatausahan,pembinaan dan pengendalian terhadap program,kegiatan,administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan instansi/lembaga terkait;
- b. Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
- c. Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala LPSE sesuai tugas dan fungsi.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Bentuk Organisasi
Pasal 10

- (1) Unit Administrasi sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, unit administrasi sistem elektronik menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
- b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP;
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Bentuk Organisasi
Pasal 11

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini unit registrasi dan verifikasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
- b. Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- d. Pengelolaan arsif dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE;
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan user ID dan password pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan peruntutan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu Bentuk Organisasi
Pasal 12

- (1) Unit Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf e Peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, unit layanan dan dukungan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
- d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.
BAB IV - PEGAWAI LPSE
Pasal 13

- (1) Pegawai LPSE Kabupaten Sintang adalah PNS yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki kualifikasi teknis dan manejerial;
- b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas nya.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
BAB IV - PEGAWAI LPSE
Pasal 14

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan tunjangan yang besarannya sesuai dengan standar biaya yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 15

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP
BAB V - TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) Peraturan ini antara lain:
- a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam portal pengadaan nasional;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elktronik; dan
- c. Menerima masukan untuk meningkatkan layanan yang diberikan oleg SPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP antara lain :
- a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik
- b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi LPSE
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIn
Pasal 17

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIn
Pasal 18

LPSE menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.