Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2007
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Berlaku: 28 Desember 2007
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Neghara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraann Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Menetapkan
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur pembantu Bupati;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretarisat DPRD, DInas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
12. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkayang;
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah;
14. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
15. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
16. Satuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, perbaikan proses politik, peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, penataan hubungan negara dan masyarakat;
17. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
18. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau dalam wilayah kerja kecamatan;
19. Lembaga Kemasyarakatan ataun sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat;
20. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa dari daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
22. Unit Pelaksanaan Teknis selanjutnya disebut UPT adalah untuk Pelaksanaan Tugas Teknis pada Dinas dan Badan;
23. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
24. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II - PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Perangkat daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi:
- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
1. Asisten I membidangi Pemerintahan dan Hukum membawahi:
- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
2. Asisten II membidangi Administrasi Umum membawahi:
- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perlengkapan;
- c. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Bagian Humas dan Protokol.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- c. Dinas Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pertanian;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Dinas Koperasi dan UMKM;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Pendidikan;
8. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
1. Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
9. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
10. RSUD Kabupaten Bengkayang.
- e. Lembaga Teknis Khusus, terdiri dari:
1. Satuan Polisi Pamong Praja (Tife B)
- (3) a. Kecamatan;
- b. Kelurahan;
- c. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kesehatan;
1. Gudang Farmasi;
2. Puskesmas.
- d. UPTD Dinas-dinas.
BAB II - PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Pola Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
BAB III - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Bagian;
- d. Subbagian;
- e. Kelompok Staf Ahli Jabatan Fungsional.
BAB III - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 6

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Asisten;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
BAB III - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 7

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c peraturan daerah ini, dapat dibentuk paling banyak 8 (Delapan) Bagian;
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten;
- (3) Masing-masing bagian membawahi paling banyak 3 (tiga) subbagian.
BAB III - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 8

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d peraturan daerah ini dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
- (2) Lingkup tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 peraturan daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 10

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris;
- b. Bagian;
- c. Subbagian;
- d. Kelompok Tenaga Ahli dan Jabatan Fungsional.
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 11

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b peraturan daerah ini, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian;
- (2) Bagian sebagaimana diamksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 12

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c peraturan daerah ini, paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
BAB V - DINAS DAERAH
Pasal 13

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggaran fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau dibeberapa kecamatan.
BAB V - DINAS DAERAH
Pasal 17

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d peraturan daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
BAB V - DINAS DAERAH
Pasal 18

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e peraturan daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
BAB V - DINAS DAERAH
Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf f peraturan daerah ini, dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa urusan yang ada di kecamatan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah terdiri dari Kepala yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru, Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 20

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsure pendukung tugas Bupati;
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk inspektorat dipimpin oleh inspektur, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur;
- (6) Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Pada lembaga teknis daerah yang bernebtuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa di kecamatan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Sub Bidang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit terdiri dari:
- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 22

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b peraturan daerah ini, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 23

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c peraturan daerah ini, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bidang;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (3) Bidang sebgaimana diamksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat membawahi paling banyak 2 (dua) Sub Bidang.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 24

Subbagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d peraturan daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 25

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e peraturan daerah ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana diamksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f peraturan daerah ini, merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Badan yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari satu daerah dalam wilayah Kabupaten;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, merupakan bagian dari lembaga teknis daerah yang bernebtuk badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 27

Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b peraturan daerah ini, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 28

- (1) Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf c peraturan daerah ini, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Seksi;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 29

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf b peraturan daerah ini, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
2. Sekretariat membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 30

1. Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf c peraturan daerah ini, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu;
2. Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
3. Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat membawahi paling banyak 3 (tiga) Seksi.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 31

Subbagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf d peraturan daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 32

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf e peraturan daerah ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 33

Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit sebagaimana diamksud pada Pasal 21 ayat (4) huruf b peraturan daerah ini, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 34

1. Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) huruf c peraturan Daerah ini, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Seksi;
2. Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
BAB VII - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 35

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
BAB VII - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 peraturan daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri SIpil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB VII - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 37

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VII - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 38

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana diamksud pada Pasal 37 huruf b peraturan daerah ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
BAB VII - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 39

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c peraturan daerah ini, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Seksi;
- (2) Seksi sebagaimana diamksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 40

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 41

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 42

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 peraturan daerah ini, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi:
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 43

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Kecamatan
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 44

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi;
- d. Sub Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 45

Sekretariat kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf b peraturan daerah ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 46

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf c peraturan daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) Seksi;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf d peraturan daerah ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
Bagian Ketiga Kelurahan
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 47

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 48

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 49

Selain melaksanakan tugas sebagaimana diamksud pada Pasal 8 peraturan daerah ini, Lurah juga mempunyai tugas:
- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
Bagian Keempat Susunan Organisasi Kelurahan
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 50

Susunan organisasi kelurahan, terdiri dari:
- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi.
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 51

Sekretariat kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf b peraturan daerah ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
BAB VIII - KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 52

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf c peraturan daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan betanggungjawab kepada Lurah;
- (2) Seksi sebagaimana diamksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Seksi.
BAB IX - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 53

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan structural eselon IIa;
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Inspektur merupakan jabatan structural eselon IIb;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat Kabupaten, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten, Direktur pada Rumah Sakit Daerah Kelas C dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan structural eselon IIIa;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Camat, dan Direktur pada Rumah Sakit Daerah Kelas D merupakan jabatan structural eselon IIIb;
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan structural eselon Iva;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejujuran dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan structural eselon IVb;
- (7) Kepala Tatau Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan structural eselon Va.
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB IX - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 54

- (1) Pejabat struktural eselon II serta pejabat fungsional yang setara dilingkungan organisasi perangkat daerah kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pejabat struktural eselon III, IV dan V serta pejabat fungsional yang setara dilingkungan organisasi perangkat daerah kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
BAB IX - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 55

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural eselon II,III,IV,V dan Jabatan Fungsional berdasarkan persyaratan dan standar kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IX - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 56

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 57

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diamksud pada Pasal 56 peraturan daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian, keterampilan dan spesifikasi;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan organisasi perangkat daerah kabupaten;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya;
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 peraturan daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - STAF AHLI
Pasal 58

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli;
- (2) Staf ahli sebagaimana diamksud dalam ayat (1) pasal ini, paling banyak 5 (lima) staf ahli, terdiri dari:
1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintah;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakat dan Sumberdaya Manusia;
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) Tugas fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
BAB X - STAF AHLI
Pasal 59

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan structural eselon IIb;
- (2) Hubungan kerja staf ahli dengan satuan kerja perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi;
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administrative dikorrdinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 60

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi;
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Dearah Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan/atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- (4) Sekretaris Daerah mengolah laporan yang disampaikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut;
- (5) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 61

- (1) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya;
- (2) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 62

- (1) Penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah unit kerja organisasi perangkat daerah kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya peraturan daerah ini;
- (3) Bupati melalui unit kerja yang bertanggungjawab di bidang kelembagaan secara rutin maupun periodik melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan penataan organisasi perangkat daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten;
- (4) Uraian tugas tiap-tiap jabatan pada organisasi perangkat daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan analisis jabatn yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (5) Bupati dapat mengangkat Dewan Penasehat berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 63

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada organisasi perangkat daerah kabupaten dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (4) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada organisasi perangkat daerah kabupaten selain disampaikan kepada pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Gubernur dan Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Bumi Emas dan Sebalo, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksnakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada tanggal 7 Januari 2008
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 28 Desember 2007
BUPATI BENGKAYANG, ttd
JACOBUS LUNA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si Pembina Tk.I NIP. 010 182 156
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2008 NOMOR 13 SERI D
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Setelah dilakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Dearah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003, dari hasil Evaluasi maupun berbagai pertimbangan lainnya, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan yang diharapkan ke depan dapat berperan lebih optimal meningkatkan kinerjanya dalam angka mewujudkan visi maupun misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembantuan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten/Kota juga disebutkan bahwa dasar utama pembentukan suatu Organisasi Perangkat Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Meski demikian tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan, pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, lebih didasarkan pada hasil evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah disamping itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kewenangan, karakteristik daerah, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, luas wilayah kerja dan kondisi geografis Kabupaten Bengkayang, serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dengan pihak ketiga, terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan.
PENJELASAN
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupti memlaui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian 'melalui' bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural danis kabupaten berada langsung dibawah Bupati. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.Ayat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian 'melalui' bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten berada langsung dibawah Bupati.<!-- formula-not-decoded -->Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas<!-- formula-not-decoded -->Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian 'melalui' bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Polisi Pamong Praja berada langsung dibawah Bupati. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas

<!-- formula-not-decoded --><!-- formula-not-decoded --><!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Pengangkatan dalam jabatan structural didasrkan atas penilaian prefosionalisme, integritas, prestasi kerja dan persyaratan objektif lainnya sepereti jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang pernah diikuti, bakat, minat, etos dan temperamen kerja. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 58

Ayat (1)```Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas```<!-- formula-not-decoded -->```Cukup jelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 64

```Ayat (1)<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI D