PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1960
Tentang RAHASIA BANK
Berlaku: 9 Juni 1960
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pembiayaan usaha-usaha pembangunan perlu diusahakan agar uang kelebihan yang ada dalam masyarakat sebanyak mungkin dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan produktif;
- b. bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik bagi perkembangan perbankan yang sehat dimana bank-bank mendapat kesempatan untuk menjalankan tugasnya sebagai organisasi lalu-lintas uang dan modal dengan sebaik-baiknya;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai rahasia bank;
- d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. : 1. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 3 Mei 1960;
Memutuskan:
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Rahasia Bank.
N/A
Pasal 1

.
Dengan bank dimaksudkan badan-badan kredit yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 2, Tambahan Lembaran-Negara No. 746) tentang pengawasan terhadap urusan kredit.
N/A
Pasal 2

.
Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut. kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal yang ditentukan pada pasal 3 Peraturan ini.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Menteri Keuangan atas permintaan tertulis dari Kepala Jawatan Pajak berwenang untuk memerintahkan kepada bank, supaya memberikan keterangan-keterangan dan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti tertulis atau surat-surat kepada pejabat pajak sebagai dimaksud dalam pasal 22 Ordonnansi Pajak Pendapatan 1944, pasal 54a Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, pasal 43a Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan pasal 16 Peraturan Pajak Dividen 1959.
Permintaan tertulis tersebut diatas harus menyebutkan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
- (2) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana Menteri Pertama dapat memberi izin kepada Jaksa/Hakim untuk meminta pada Bank keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa.
Izin itu diberikan secara tertulis atas permintaan Jaksa Agung apabila yang memerlukan keterangan adalah Jaksa dan atas permintaan Ketua Mahkamah Agung apabila Hakim yang memerlukan keterangan-keterangan itu.
Apabila yang memerlukan keterangan adalah Jaksa, maka harus disebutkan nama tersangka sebab-sebab keterangan diminta dan hubungan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diminta.
N/A
Pasal 4

.
Hal-hal yang belum diatur atau yang perlu diatur guna pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 5

.
Semua Undang-undang atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku.
N/A
Pasal 6

.
- (1) Barangsiapa bertentangan dengan peraturan ini memaksa bank untuk memberikan keterangan-keterangan sebagaimana termaksud pada pasal 2 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- (2) Anggota Direksi atau pegawai bank yang memberikan keteranganketerangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggitingginya dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- (3) Anggota Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan-keterangan yang wajib diberinya menurut pasal 3 peraturan ini, dihukum dan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- (4) Tindak pidana tersebut pada pasal ini dianggap sebagai kejahatan.
N/A
Pasal 7

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dinamakan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Rahasia Bank" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1960.
Menteri Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 71.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia,
DJUANDA.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Dengan langganan bank dimaksudkan orangorang yang mempercayakan uangnya pada bank, umpamanya mempunyai rekening pada bank, ataupun mengirim uang dengan perantaraan bank, menerima cek, bunga dari bank, dan lain sebagainya, pendeknya semua orang yang menerima, membayar atau menitipkan uangnya pada bank sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sehari-hari dari bank. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar orang-orang yang menyimpan uangnya pada bank tidak usah kuatir bahwa tentang rekening banknya akan disalah-gunakan.
Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini Pemerintah tidak bermaksud menghentikan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 2, Tambahan Lembaran-Negara No. 746) tentang pengawasan terhadap urusan kredit.
Didalam peraturan itu diantaranya disebut bahwa kepada Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter diberi kuasa guna kepentingan solvavilitet dan likwiditet, untuk melakukan pengawasan terhadap badan-badan kredit sebagaimana disebut pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Sudah selayaknya bahwa untuk keperluan penetapan pajak bank wajib memberi keterangan-keterangan pula kepada pejabat dari Jawatan Pajak dengan izin dari Menteri Keuangan, asal dimuat nama wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
Demikian pula adalah selayaknya apabila untuk keperluan peradilan bank dapat diwajibkan memberi keterangan-keterangan kepada Hakim/Jaksa dengan izin dari Menteri Pertama, dengan pengertian bahwa Jaksa yang memerlukan keterangan itu harus menyebutkan nama tersangka, sebab-sebab keterangan itu diminta dan hubungan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diminta.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Pasal ini memberi ketegasan bahwa ketentuan-ketentuan dalam segala peraturan Negara, diantaranya juga dalam Hukum Acara Pidana, tidak berlaku, jikalau bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini.
PENJELASAN
Pasal 6

dan 7.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2010