Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2012
Tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Berlaku: 29 Mei 2012
N/A
Preamble

Mengingat
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2006 tentanq Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak sesuai lagi dengan · pelayanan dan penyelenqqaraan administrasi kependudukan, sehingga perlu dilakukan penataan yang efektif dan efisien dalam pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, salah satu kriteria dalam pelaksanaan e-KTP dalam rangka pelaksanaan kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan adalah melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan perlu diatur dan ditata penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik lnd.onesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II T oba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 );
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undan\_g Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sip ii;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1);
· Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATl TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PENYELENGGARAAN Menetapkan : PERA TURAN TENT ANG
DAERAH ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang Kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas Pembantuan denqan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaqaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten T oba Samosir.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan instansi resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil.
12. ldentitas Resmi Kependudukan adalah berupa surat keterangan atau kutipan akta atau salinan akta memuat data, keterangan atau informasi tentang seseorang atau kelompok orang yang dikeluarkan pejabat berwenang.
13. Pendataan Kependudukan adalah kegiatan memperoleh data, informasi, kependudukan tentang seseorang atau sekelompok orang yang dilaksanakan petugas secara resmi bersifat serentak, mempunyai kurun waktu dalam satuan wilayah.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Surat Keterangan Kependudukan adalah berupa surat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan atau menyatakan status diri/identitas seseorang. ·
16. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asf dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UndangUndang sebagai WNI.
17. Penduduk Kabupaten T oba Samosir adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten T oba Samosir dengan memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
.
20. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Toba Samosir dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
19. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di daerah Kabupaten Toba Samosir setelah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
21. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek,nenek dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah. -:
22. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam satu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah:
24. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab terhadap keluarga ;
25. Orang bertempat tinggaJ seorang diri ; atau
26. Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama
27. Nomor lnduk .Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor ldentitas Penduduk yang bersifat unik/khas,tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Biodata Penduduk adalah keteranqan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oJeh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian oleh orang pribadi atau badan.
32. Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap
2. karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
35. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena,membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan izin status tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. ·
36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
38. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
39. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan dan penambahan isi Akta.
40. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan kepada setiap penduduk apabila dalam pelaporan peristiwa kependudukan melampaui batas waktu dan pergantian yang diakibatkan kesalahan data oleh penduduk, hilang dan rusak.
BAB VIII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 47

·
- (1) Setiap pengangkatan anak harus dengan Penetapan Pengadilan dan selanjutnya wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada Dinas yang ditunjuk Pengadilan untuk penerbitan Akta Pengangkatan Anak.
- (2) Pelaporan dan pencatatan untuk penerbitan Akta Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
Paragraf 2 Penduduk Kabupaten Toba Samosir Yang Melakukan
Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Di Luar Negeri
- (1) Pengangka1an anak WNA yang dilakukan oleh WNI Penduduk Kabupaten Toba Samosir di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencatatkannya pada lnstansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, melaporkannya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keteranqan Pengangkatan Anak. ,
- (4) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak
- (1) Pengakuan Anak adalah Peristiwa Penting yang dikuatkan dengan dokumen dari peristiwa lahirnya anak dari pasangan yang belum terikat perkawinan yang sah untuk kemudian ayah biologis si anak membuat surat pengakuan berdasarkan persetujuan si ibu.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh orang tuanya dan lebih diutamakan pelapornya ayah biologisnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pernyataan Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (5) Dengan diterbitkannya Akta Pengakuan Anak, Dinas . membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dimaksud.
Paragraf 4 Pencatatan Pengesahan Anak
- ( 1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan yang sah.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dikecualikan pada orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengesahan Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan Laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama Dan Status Kewarganegaraan Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
- (1) Perubahan nama seseorang yang diakui hanya berdasarkan Penetapan · Pengad ilan.
- (2) Perubahan Nama sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Sesuai dengan Penunjukan Pengadilan kepada Dinas yang ditunjuk, pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan sesuai aturan untuk selanjutnya Dinas melakukan pencatatan pinggir pada Register dan Kutipan Aktanya dan melakukan perekaman ke dalam database kependudukan. ·
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan, pencatatannya diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir
- (1) Penduduk di Daerah yang melakukan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI diakui setelah dinyatakan sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraannya pating lambat 60 (enam puluh) hari dinyatakan sah sebagai WNI.
- (3) Laporan untuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan sesuai peraturan untuk dicatatkan pada register dan Kutipan Aktanya sebagai catatan pinggir dan melakukan perekaman ke dalam database kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk pencatatan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (1) Penduduk Kabupaten Toba Samosir yang melakukan perubahan status kewarganegaraan dari WNJ menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib melaporkannya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tersebut.
- (2) Atas pelaporan dan terpenuhinya persyaratan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tersebut menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan lndonesianya.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteruskan kepada Dinas domisili Penduduk yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan merekamnya ke dalam database.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perubahan Nama dan status Kewarganegaraa diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Anak Yang Lahir Dari Orang Tuanya Dua Kewarganegaraan dan Salah Satunya Warga Negara Indonesia
- (1) Dalam hal anak yang lahir dari orang tua berbeda kewarganegaraan yang salah satunya WNI, pencantuman kewarganegaraannya dalam Akta Kelahiran bersifat sementara mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada
- (2) Kewarganegaraan si anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah yang bersangkutan berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin, berhak dan harus menyatakan pilihannya menetapkan kewarganegaraannya.
- (3) Penetapan Kewarganegraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penetapan yang dinyatakan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anak untuk menetapkan pilihan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkannya kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) tahun dari batas yang bersangkutan diharuskan menentukan/memilih kewarganegaraannya.
- (5) Anak yang melakukan penetapan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkannya kepada Dinas untuk pencatatan ke dalam Register dan perekaman ke dalam database kependudukan paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal penetapan kewarganegaraannya.
Bagian Kesebelas
, -Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
- ( 1) Peristiwa Penting Lainnya dimaksudkan adalah peristiwa penting di luar pembahasan terdahulu yang mungkin bisa terjadi seperti misalnya perubahan jenis kelamin, kelamin ganda, seseorang yang dinyatakan hilang/meninggal telah dikuatkan dokumen muncul kembali atau kejadian lainnya.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilaksanakan Dinas atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
Bagian Keduabelas Pelaporan Pencatatan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting Kependudukan
- (1) Setiap penduduk diwajibkan melaporkan sendiri Peristiwa Kependudukannya untuk dicatatkan dan selanjutnya diterbitkan dokumennya oleh Dinas.
- (2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan Peristiwa Kependudukan atau peristiwa penting lainnya yang dialaminya sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dapat dibantu oleh keluarganya atau orang lain yang dipercayakan dengan surat kuasa yang dibubuhi dengan materei yang cukup.
- (3) Dalam hal diperlukannya saksi sebagai syarat pencatatan dan penerbitan Dokumen Kependudukan seseorang maka orang yang menjadi saksi adalah orang yang benar-benar mengetahui peristiwa karena domisilinya di dekat terjadinya peristiwa atau karena turut menyaksikan langsung terjadinya peristiwa.
- (4) Saksi bertanggung jawab atas kesaksiannya dalam hukum dan jika memberikan kesaksian yang tidak benar atas kejadian dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pesyaratan dan tata cara pelaporan penduduk dan penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SJAK)
Bagian Kesatu Tujuan SIAK
Pengelolaan SIAK bertujuan :
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistematik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
Bagian Kedua UnsurSIAK
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database;
- j. data cadangan (back-up data/disaster recovery centre)
- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukian yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang sating berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut :
- a. database pada Penyelenggara Pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh lnstansi Pelaksana dan dari penyelenggara provinsi;
- b. database pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas ;dan
- c. database pada penyelenggara kabupaten/kota berada pada Dinas .
- (3) Penyelenggara provinsi berkewajiban melakukan pengawasan data pada database lnstansi Pelaksana berdasarkan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (offline) atau manual hanya dapat dilakukan oleh lnstansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.
- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.
Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses.
Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasat 59 huruf e berada di :
- a. Direktorat Jenderal pada Pemerintah Pusat;
- b. Unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan pada pemerintah provinsi; dan
- c. Dinas.
Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f meliputi kegiatan:
- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan;dan
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (1) Untuk pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan
- komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data/disaster recovery center)
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan.
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
- a. pindah datang Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas dan lzin Tinggal Tetap (14 hari sejak diterbitkan KITAS);
- b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia (14 hari sejak kedatangan dari Luar Negeri);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing (14 hari sejak diterbitkannya KITAP);
- d. perubahan status Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas menjadi lzin Tinggal Tetap (60 hari sejak Pengucapan umpah atau Pernyataan Janji Setia);
- e. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas atau yang memiliki lzin Tinggal Tetap (14 hari sebelum rencana perpindahan);
- f. penduduk yang melakukan perubahan KK (30 hari sejak terjadi perubahan susunan keluarga); dan
- g. penduduk yang memperpanjang KTP (14 hari sebelum masa berlau HABIS).
- (3) Denda administratif dikenakan terhadap
- a. penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal T etap yang bepergian tidak membawa KTP;
- b. penduduk Orang Asing yang memiliki lzin Tempat Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
- a. kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (60 hari sejak tanggal Kelahiran);
- c. kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal taut atau pesawat terbang;
- b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
- d. lahir mati di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak tanggal LAHIR MA Tl);
- f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia (30 hari sejak kembali ke Indonesia);
- e. perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (60 hari sejak tanggal Perkawinan);
- g. pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (90 hari sejak Putusan Pengadilan);
- h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (60 hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan);
- i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia (30 hari sejak ke Indonesia);
- j. pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Indonesia Republik Indonesia (60 hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan); .
- k. kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak tanggal Kematian);
- I. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia (7 hari setelah Kematian);
- m. pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan);
- n. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia (30 hari sejak kembali ke Indonesia);
- o. pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak tanggal Pengakuan Anak oleh Ayah biologia dengan disetujui lbu);
- p. pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak Ayah lbu melakukan Perkawinan dan mendapat Akta Perkawinan);
- q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan);
- r. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- s. peristiwa penting lainnya (30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan).
| Setiap penduduk yang melampau batas batas waktu kependudukan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut; | pelaporan peristiwa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a. Kelahiran pelaporan terlambat s/d 1 tahun anak I dan II | Rp. 30.000,- |
| b. Kelahiran Pelaporan terlambat s/d 1 tahun anak Ill dst | Rp. 40.000,- |
| c. Kelahiran Pelaporan terlambat di atas 1 tahun anak I dst | Rp. 60.000,- |
| d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak: 1)WNI | Rp. 20.000,- |
| 2)WNA | Rp. 20.000,- |
| e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Nama | Rp. 60.000,- |
| f. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian meliputi: 1)WNI | Rp. 30.000,- |
| 2)WNA | Rp. 100.000,- |
| g. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya | Rp. 150.000,- |
| h. Perubahan Status Kewarganegaraan | Rp. 100.000,- |
| i. Pencatatan perkawinan meliputi: 1)WNI | Rp. 20.000,- |
| 2)WNA | Rp. 20.000,- |
| j. Pencatatan Perceraisn meliputi: 1) WNI | Rp. 150.000,- |
| 2) WNA | Rp. 150.000,- |
| k. Pembatalan Perkawinan meliputi: 1)WNI | Rp. 150.000,- |
| 2)WNA | Rp. 150.000,- |
| I. Pembatalan Perceraian meliputi: 1)WNI | Rp. 150.000,- |
| 2)WNA | Rp. 150.000,- |
| m. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak 1)WNI | Rp. 20.000,- |
| 2)WNA | Rp. 20.000,- |
| n. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak | Rp. 50.000,- |
| 1)WNI 2)WNA | Rp. 50.000,- |
| o. Pencatatan Akta Lahir di Luar Negeri . | Rp. 50.000,- |
| p. Pencatatan Kelahiran di Kapal Laut dan Pesawat Terbang | Rp. 50.000,- |
| q. Pelaporan lahir Mati.. '. .. | Rp. 30.000,- |
| r. Pelaporan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri. .. | Rp. 50.000,- 50.000,- |
| s. Pelaporan Pencatatan Perceraian di Luar Negeri .. | Rp. |
| t. Pelaporan Pencatatan Kematian di Luar Negeri. . | Rp. 50.000,- |
| u. Pelaporan Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan v. Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga . | Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- |
| w. Keterlambatan Perpanjangan KTP .. | Rp. 50.000,- |
| x. Surat Pindah Datang antar Kabupaten/Kota dan propinsi. . | Rp. 100.000,- |
Rp. 100.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 100.000,-
- y. Orang Asing Tinggal Tetap/Tinggal Sementara pindah antar Kabupaten/Kota dan Propinsi .
- z. WNI pindah ke Luar Negeri
..
- aa.WNI datang dari Luar Negeri
.
- bb. Orang Asing Tinggal T erbatas datang dari Luar Negeri... .
- cc. Orang Asing Tinggal Terbatas berubah menjadi Tinggal Tetap
- dd.Orang Asing Tinggal Terbatas/Tinggal Tetap pindah ke Luar Negeri
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF
- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 69, merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipungut di wilayah daerah.
- (1) Pembayaran denda administratif harus dilakukan secara tunai/lunas dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat didalam buku penerimaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan denda administratif diatur dengan peraturan Bupati.
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kabupaten T oba Samosir sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungai, dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada dan/atau di luar wilayah Kabupaten Toba Samosir.
Berbagai peraturan perundang-undangan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Kabupaten Toba Samosir dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencacatan sesuai dengan ketentuan undangundang.
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerrninkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor lnduk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik bidang Adminsitrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan kearahn identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk lndonesia/Kabupaten Toba Samosir dan berkaitan secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.
Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencacat biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencacatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarqanya. Pencacatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencacatan Sipil didasrkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrastif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan lnstansi Petaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencacatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil pada saat daerah dan negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2Cukup jelasPasal3Cukup jelasPasal4Cukup JelasPasal5Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Huruf aCukup JelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf iCukup jelasHuruf jCukup jelasHuruf kYang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menetapkan hal tersebut.Huruf I·Cukup JelasHuruf mCukup jelasHuruf oCukup jelasHuruf pCukup jelasHuruf qCukup jelasHuruf rCukup jelasHuruf sCukup jelasHuruf tCukup jelasHuruf uCukup jelasHuruf vCukup jelasHuruf wCukup jelasHuruf xCukup jelasHuruf yCukup jelasHuruf zCukup jelasHuruf aaCukup jelasAyat (3) Yang dimaksud dengan " data agregat " adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka. Yang dimaksud dengan " data kualitatif' adalah data yang berupa penjelasan.## Pasal6Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.Huruf bHuruf cHuruf dHuruf eAyat (2)Huruf aCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasHuruf mCukup jelasHuruf nYang dimaksud dengan" Surat Keterangan Pencacatan Sipil "adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Perda ini ketika daerah atau sebagian daerah dalam keadaan luar biasa.Huruf ICukup jelasHuruf kCukup jelasHuruf jCukup jelasHuruf iCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf fHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelas## Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5) .Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasPasal7Cukup jelasPasal8Cukup jelasPasal9Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas

Pasal12Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas

Pasal15Cukup jelasPasaf 25Cukup jelasPasal26Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas

Pasal28Cukup jelasPasal29Cukup jefasPasal30Cukup jelasPasal31Cukup jelasPasaf 32Cukup jelasPasaf 16Cukup jelasPasaf 17Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas

Pasat 19Cukup jelasPasal20Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas

.Pasal22Cukup jelasPasal23Cukup jelasPasat 24## Ayat (1)Yang dimaksud dengan " Penduduk rentan Administrasi Kependudukan " adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.Ayat (2)Huruf a Cukup jelasHuruf b Cukup jelasHuruf c Cukup jelasHuruf d Cukup jefasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jefasPasal48Cukup jelasPasal49Cukup jelasPasal38Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas

Pasal40Cukup jelasPasal41Cukup jelasPasa142Cukup jelasPasal43Cukup jelasPasal44Cukup jelasPasaf45Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas

Pasal47## Ayat (1)Yang dimaksud dengan" Pengangkatan Anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal36Cukup jelasPasal37Ayat (1)Yang dmaksud dengan "penghayat kepercayaan" adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai pengahayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal33 Cukup jelas Pasal34 Cukup jelas Pasal35 Cukup jelasPasal50Ayat (1) Yang dimaksud dengan" Pengesahan Anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencacatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.Ayat(2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal51 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52 Cukup jelas Pasal53 Cukup jelas Pasal54 Cukup jelas Pasal55 Cukup jelas Pasal56 Cukup jelas Pasal57 Cukup jelas Pasal58 Cukup jelas Pasal59 Cukup jelas Pasal60 Cukup jelas Pasal61 Cukup jelas Pasal62 Cukup jelas Pasal63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal65 Cukup jelas Pasal66 Cukup jelas Pasal67 Cukup jelas Pasal68 Cukup jelas Pasal69 Cukup jelas Pasal70 Cukup jelas Pasal71 Cukup jelas Pasal72 Cukup jelas

.-.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 19
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas

Pasal73Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup jelas

Pasal75Cukup jelasPasal76Cukup jelasPasal77Cukup jelasPasal78Cukup jelas