PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2006
Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO
Berlaku: 9 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Persiapan Tarowang Kabupaten Jeneponto dipandang perlu Kecamatan Persiapan Tarowang diubah statusnya menjadi Kecamatan Defenitif Tarowang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pembentukan Kecamatan Defenitif
Mengingat :
Tarowang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan LNRI Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LNRI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan LNRI Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (LNRI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan LNRI Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan LNRI Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi.
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto bersama perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat - istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Jeneponto di bawah Kecamatan.
BAB II - PEMBENTUKAN KECAMATAN TAROWANG
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Kecamatan Persiapan Tarowang ditetapkan menjadi Kecamatan defenitif.
BAB II - PEMBENTUKAN KECAMATAN TAROWANG
Pasal 3

Kecamatan Tarowang meliputi Wilayah :
1. Desa Tino ;
2. Desa Bonto ujung ;
3. Desa Balangloe Tarowang ;
4. Desa Balang Beru ;
5. Desa Tarowang ;
6. Desa Allu Tarowang ;
7. Desa Pao
8. Desa Bontorappo
BAB II - PEMBENTUKAN KECAMATAN TAROWANG
Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Tarowang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Batang, dengan dibentuknya Kecamatan Tarowang berdasarkan Peraturan Daerah ini maka wilayah Kecamatan Batang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tarowang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tarowang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka wilayah Kecamatan Batang adalah sebagai berikut :
1. Kelurahan Togo-togo;
2. Kelurahan Bontoraya;
3. Desa Camba-camba;
4. Desa Kaluku;
5. Desa Maccini Baji;
6. Desa Tamanroya;
BAB III - PUSAT PEMERINTAHAN
Pasal 5

Pusat Pemerintahan Kecamatan Tarowang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berkedudukan di Tarowang.
BAB IV - BATAS WILAYAH
Pasal 6

Batas Wilayah Kecamatan Tarowang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 didasarkan pada batas Wilayah Desa / Kelurahan Kecamatan Tarowang yang dituangkan dalam Peta.
BAB IV - BATAS WILAYAH
Pasal 7

Pemecahan, Penghapusan serta perubahan nama dan batas Desa dalam Kecamatan Tarowang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas Wilayah Kecamatan, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang - undangan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 20 JUNI 2006
BUPATI JENEPONTO
H. R A D J A M I L O
Diundangkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 20 JUNI 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. IKSAN ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 157