UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1964
Tentang WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS.
Berlaku: 18 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Menimbang
: perlu mengatur Wajib Kerja pada Pemerintah bagi tenaga para-medis selaras dengan Wajib Kerja bagi Sarjana Kesehatan;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 2 nomor II dan pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79);
3. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131);
4. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB KERJA TENAGA PARAMEDIS.
N/A
Pasal 1

.
Yang dimaksudkan dengan tenaga Para-medis dalam Undang- undang ini adalah Tenaga Kesehatan Sarjana Muda, menengah dan rendah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 nomor II Undang-undang No. 6 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79) tentang Tenaga Kesehatan.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pemimpin Badan-badan pendidikan tenaga para-medis, baik Pemerintah maupun Swasta, wajib memberitahukan kepada Menteri Kesehatan atau Instansi-instansi yan ditunjuknya, tentang lulusnya seseorang tenaga para-medis dalam waktu sebulan sesudah memperoleh ijazah ujian penghabisan.
- (2) Segera setelah lulus dari pendidikannya, tenaga kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 1 harus mendaftarkan diri pada Instansiinstansi kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Menteri Kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini pada Pemerintah selama tiga tahun.
N/A
Pasal 3

.
Selama bekerja pada Pemerintah tenaga kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang ini memiliki kedudukan pegawai negeri dan oleh karenanya peraturan-peraturan bagi pegawai negeri berlaku pula baginya.
N/A
Pasal 4

.
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263), terhadap pelanggaran pasal 2 Undang-undang ini Menteri Kesehatan dapat mengambil tindakan-tindakan administratif yang dimaksudkan dalam pasal 11 Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79).
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1964. PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. SUBANDRIO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 106
PENJELASAN
Pasal 1

.
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Bab II Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan, maka dengan tenaga paramedis dimaksud tenaga kesehatan Sarjana Muda, menengah dan rendah, antara lain :
- a. di bidang farmasi :asisten apoteker dan sebagainya,
- b. di bidang kebidanan : bidan dan sebagainya,
- c. di bidang perawatan : perawat, phisie-terapis dan sebagainya,
- d. di bidang kesehatan masyarakat :penilik kesehatan, nutrisionis dan lain-lain,
- e. di bidang-bidang kesehatan lain (umpama untuk laboratorium, analis).
PENJELASAN
Pasal 2

- (1) Cukup jelas.
- (2) Menteri Kesehatan menetapkan cara-cara pendaftaran. Dalam kata-kata "segera setelah lulus dari pendidikan" tersimpul jaminan, bahwa seorang tenaga para-medis, yang berusia lebih dari 40 tahun, bebas dari wajib kerja menurut,Undang-undang ini.
- (3) Dalam "mempekerjakan tenaga para-medis" yang dididik oleh badan-badan Swasta dibidang kesehatan, Menteri Kesehatan melakukan kebijaksanaan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Undang-undang Pokok Kesehatan.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Setelah selesai menunaikan tugas wajib kerja berdasarkan Undang-undang ini, tenaga para-medis yang berkepentingan dapat meneruskan pekerjaannya sebagai pegawai negeri.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2698