PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 13 Tahun 2015
Tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK ATAU PERMUKIMAN
Berlaku: 13 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat
:
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK ATAU PERMUKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,
- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UndangUndang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa peningkatan volume air limbah domestik yang disalurkan/dibuang di lingkungan mengakibatkan akumulasi bahan pencemaran air tanah dan air permukaan serta mengakibatkan kerusakan lingkungan, hal ini dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia, sehubungan dengan itu maka dipandang perlu untuk memfasilitasi penyaluran dan pengelolaan air limbah domestik dalam upaya mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dengan mengaturnya dalam bentuk kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Atau Permukiman;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
SALINAN
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK / PERMUKIMAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara daerah otonomi daerah;
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan air limbah.
6. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
7. Laboratorium adalah laboratorium yang terakreditasi.
8. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
9. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
10. Sumber air adalah badan air dan air tanah baik permukaan ataupun air bawah tanah.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah Instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah cair yang diharapkan menghasilkan air buangan sisa pengolahan sesuai dengan baku mutu air limbah domestik yang diizinkan.
12. Badan air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan dan suhu, misal sungai, rawa, danau, laut dan samudra.
13. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah dan toko, rumah sakit, mall, pasar, hotel, sekolah, industri, baik berupa air bekas atau pun air kotor/tinja.
14. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.
15. Pengelolaan sistem setempat adalah pengelolaan air limbah dimana sarana pengelolaan air limbah yang disiapkan atau dibangun berada dekat dengan sumber air limbah atau air buangannya.
16. Pengelolaan sistem terpusat adalah sistem pengelolaan air limbah dimana air limbah dari tiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul yang untuk kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama atau IPAL terpusat.
17. Instansi yang berwenang adalah Dinas Tata Ruang Kota Jambi, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi, Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi.
18. Berkala adalah berulang-ulang pada waktu tertentu dan beraturan.
19. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakan akibat pengelolaan Air limbah domestik yang tidak benar.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan air limbah domestik ditempat Instalasi Pengolahan Air Limbah.
21. Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
25. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha dibidang pengelolaan air limbah.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pengelolaan Air Limbah Domestik adalah :
- a. mewujudkan kota yang sehat melalui pengelolaan air limbah domestik untuk perlindungan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah :
- a. terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
- b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
BAB III - PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 4

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan melalui sistem pengelolaan air limbah setempat atau terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah.
BAB III - PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 5

- (1) Jaringan air limbah domestik pada sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan jaringan perpipaan yang terdiri dari Saluran Induk/Primer, Saluran Penggelontor, Saluran Lateral/Sekunder, Pipa Servis/tersier dan Sambungan Rumah, yang kemudian akan bermuara di IPAL Terpusat.
- (2) Saluran Induk/Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral.
- (3) Saluran Penggelontor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan air limbah yang dangkal.
- (4) Saluran Lateral/Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah dan biasanya terletak di jalan ataupun tempat-tempat tertentu digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.
- (5) Pipa Servis/tersier sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pipa yang digunakan untuk menghubungkan pipa sambungan rumah ke pipa lateral.
- (6) Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 6

Setiap orang atau badan wajib mengelola air limbah domestik melalui sistem pengelolaan air limbah setempat atau terpusat.
BAB III - PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 7

Kecuali pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) diwajibkan pemeliharaan dan pengurasan minimal 2 tahun sekali dan penempatan tengki septik atau IPAL sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan.
BAB IV - PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 8

Pengembangan IPAL terpusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota.
BAB IV - PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 9

- (1) Orang atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat.
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan izin Instansi pengelola.
- (3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh pemohon dan atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Instansi pengelola.
- (4) Pembiayaan penyambungan jaringan pipa air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.
- (5) Bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pembiayaan penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah membantu biaya penyambungan jaringan air limbah tersebut baik seluruhnya atau sebagian melalui Instansi pengelola, sesuai persyaratan yang ditentukan Instansi pengelola.
Bagian Kedua
Pengelolaan Air Limbah Setempat
BAB IV - PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 10

- (1) Orang atau Badan di wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat, diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa septik tank komunal atau IPAL komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat septik tank individual sesuai Standar Nasional Indonesia.
- (3) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah membangun instalasi pengolahan air limbah setempat beserta jaringannya, seluruhnya atau sebagian.
- (5) Pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat dilaksanakan oleh pemohon dan atau pihak ketiga dengan pengawasan Instansi pengelola.
- (6) Dalam radius tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pegolahan air limbah yang dibangun oleh Pemerintah sesuai dengan kapasitasnya.
- (7) Masyarakat wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah setempat dan atau pengolahan terpusat.
BAB IV - PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah dibangun.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala. melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.
- (3) Operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
- (4) Operasional dan pemeliharaan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya adalah pengurasan lumpur tinja.
- (5) Pengurasan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi pengelola dan badan usaha.
- (6) Biaya pengurasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada masyarakat pengguna instalasi setempat.
BAB V - PENYUSUNAN RENCANA INDUK SANITASI LINGKUNGAN
Pasal 12

- (1) Instansi yang membidangi perencanaan kota dan instansi yang membidangi pembangunan prasarana sanitasi lingkungan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ke bentuk Rencana Induk Sanitasi lingkungan, secara hierarki.
- (2) Rencana Induk Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kawasan pengelolaan air limbah perpipaan yang terpusat, kawasan pengelolaan air limbah komunal, kawasan semi komunal dan kawasan individual.
BAB VI - KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 13

- (1) Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota.
- (2) Perencanaan instalasi air limbah domestik yang merupakan utilitas lingkungan atau bangunan merupakan persyaratan dalam proses penerbitan Izin Prinsip dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan terbangunnya instalasi air limbah domestik merupakan persyaratan dalam proses penerbitan Surat Izin Pengunaan Bangunan (IPB) dan Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB), serta perizinan operasional dari instansi yang berwenang terkait dengan operasional dimaksud.
BAB VI - KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 14

- (1) Bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang telah dibangun dan belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan atau membangun instalasi pengolahan air limbah domestik.
- (2) Prosedur dan Panduan Teknik Penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.
BAB VI - KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 15

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan air limbah dapat membangun instalasi pengolahan air limbah domestik bersama masyarakat pada kawasan permukiman tertentu yang kemampuan ekonomi masyarakatnya terbatas.
- (2) instansi yang bertanggung jawab sebagamaina dimaksud pada ayat (1) menyusun kriteria dan pedoman penetapan kawasan tertentu bersama instansi terkait lainnya.
BAB VII - PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 16

- (1) Perancangan instalasi pengolahan air limbah domestik didasarkan pada besaran populasi penghuni bangunan dan jenis peruntukan bangunan.
- (2) Teknis pengaturan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pengolahan air limbah secara biologis, atau proses biomasa melekat.
BAB VII - PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 17

- (1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi jenis pengolahan individual, semi komunal dan komunal di kawasan pembangunan baru, kawasan perbaikan lingkungan, kawasan pemugaran dan kawasan peremajaan.
- (2) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- (3) Air limbah yang akan dibuang ke saluran umum kota wajib memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup melaksanakan koordinasi instansional pengelolaan air limbah yang menjadi kewajiban pemerintah.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang industri dan perdagangan bersama asosiasi perusahaan sejenis melakukan program pembinaan bagi sektor jasa konstruksi bidang instalasi pengolahan air limbah domestik.
- (3) Instalasi pengolahan air limbah domestik yang ditawarkan pemegang merk kepada masyarakat harus memiliki sertifikat yang menyatakan tingkat kemampuan instalasi memenuhi baku mutu air limbah domestik.
- (4) Pernyataan tingkat kemampuan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Instansi yang berwenang dalam perizinan bangunan, melakukan pengawasan konstruksi instalasi pengolahan air limbah domestik yang dibangun sesuai izin sertifikat yang diberikan.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melakukan pengawasan kualitas hasil pengolahan air limbah domestik.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu
Pasal 20

Dalam Kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berhak :
1. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah perpipaan, komunal dan semi komunal.
2. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
3. melaksanakan kegiatan usaha dalam kegiatan jasa konstruksi dengan mengikuti / mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu
Pasal 21

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat wajib :
1. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengelolaan air limbah domestik.
2. mentaati rencana sanitasi lingkungan yang telah ditetapkan.
Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu
Pasal 22

Peran Serta Masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik meliputi :
1. pemberian masukan dalam rangka penyusunan kebijakan sanitasi lingkungan kawasan tertentu.
2. pemberian informasi tentang potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas pelaksanaan tata ruang kawasan.
3. bantuan untuk pengembangan sanitasi lingkungan permukiman.
4. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana sanitasi lingkungan.
5. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan kebijakan sanitasi lingkungan.
6. lingkungan masyarakat rumah tangga wajib mendorong terciptanya kondisi lingkungan yang sehat dari pencemaran air limbah domestik.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Sanksi administratif terdiri dari:
- a. Teguran tertulis;
- b. Denda; dan
- c. Pencabutan izin usaha.
- (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan Sanksi administratif adalah berupa pencabutan izin usaha dan / atau denda.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan Sanksi administratif adalah berupa denda
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di dahului dengan pemberian teguran tertulis sebanyak tiga (3) kali dengan rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
Diundangan di Jambi pada tanggal, 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd
DARU PRATOMO
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (13/2015)
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 30 Desember 2015
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA