PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2016
Tentang PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA MEDIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PROGRAM LAYANAN KESEHATAN PRIMER SERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DI KABUPATEN KETAPANG
Berlaku: 20 April 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SALINAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA MEDIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PROGRAM LAYANAN KESEHATAN PRIMER SERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DI KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu memfasilitasi dan atau memperhatikan kesejahteraan tenaga medis pegawai tidak tetap yang bertugas di wilayah kabupaten ketapang;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga medis non pegawai negeri sipil perlu memberikan insentif berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan atau berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif kepada Tenaga Medis Non Pegawai Negeri Sipil untuk Program Layanan Kesehatan Primer serta Program Internsip Dokter Indonesia di Kabupaten Ketapang.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
11. Paturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
Menetapkan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18).
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA MEDIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PROGRAM LAYANAN KESEHATAN PRIMER SERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DI KABUPATEN KETAPANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selaku pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada Dinas Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Ketapang.
7. Tenaga medis non pegawai negeri sipil adalah dokter umum dan dokter gigi pegawai tidak tetap yang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan Program Layanan Kesehatan Primer di Puskesmas dan/atau Program Internsip Dokter Indonesia di Kabupaten Ketapang .
8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Program Layanan Kesehatan Primer adalah kegiatan-kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan upaya kesehatan pokok/esensial berdasarkan metode, teknologi praktis ilmiah dan sosial serta dapat diterima melalui partisipasi penuh dengan biaya terjangkau yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara paripurna baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dengan sasaran individu dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan populasi dalam bentuk upaya kesehatan masyarakat.
10. Program Internsip Dokter Indonesia adalah program pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehesif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktek dilapangan.
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dengan memperhitungakan kemampuan keuangan daerah.
12. Disiplin Kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seorang Pegawai Tidak Tetap terhadap ketentuan-ketentuan/ aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
BAB II - PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 3

Tambahan penghasilan dianggarkan pada Anggaran Belanja langsung pada Dinas Kesehatan.
BAB III - PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam bentuk Insentif diberikan kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi/ Tenaga Medis Pegawai Tidak Tetap khususnya yang bekerja dalam lingkup kegiatan :
- a. Program Layanan Kesehatan Primer di Puskesmas; dan/atau
- b. Program Internsip Dokter Indonesia di Kabupaten Ketapang.
BAB III - PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5

Program Internsip Dokter Indonesia di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Ketapang yang terdiri dari Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 7
Pasal 8

- (1) Tata cara penilaian kehadiran Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Keterlambatan tiba dan pulang cepat dikarenakan tugas kedinasan/profesi yang mendesak tidak dikenakan pemotongan.
- (3) Perhitungan keterlambatan tiba dan pulang cepat bagi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan format absensi harian sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perhitungan atas keterlambatan tiba dan pulang lebih awal dilakukan pemotongan 5 % setiap menitnya dibagi jumlah jam kerja keseluruhan dalam satu hari dan diakumulasi dalam satu bulan.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan melalui :
- a. Pengawasan melekat, dan;
- b. Pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala SKPD terkait.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ketapang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengendalian
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala SKPD terkait wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran Pegawai Tidak Tetap dimaksud.