Unknown Unknown Nomor GG Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 11 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndor Nomor 5679);
'
L
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD.
N/A
Pasal 1

- ( 1 ) Sekretariat DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Sekretaris Dewan.
N/A
Pasal 2

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
N/A
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh D1
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- ( 1 ) Sub Bagian Risalah dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan risalah serta melaksanakan tugas menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Sub Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dukungan administrasi persidangan dan rapat-rapat Jainnya;
- b. menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi untuk perumusan peraturan daerah, inisiatif DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD;
- c. mengatur dan menyiapkan tata tempat, rekaman, mencatat, menyusun risalah, skenario rapat, memandu rapat acara persidangan dan rapat-rapat;
- d. melaksanakan dukungan persidangan rapat-rapat komisi/fraksi dan rapat Jainnya meliputi undangan, jadwal kegiatan, menyusun skenario dan tata tempat;
- e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
1. membuat dan menyusun Japoran kegiatan.
- h. mengikuti persidangan, rapat-rapat komisi, fraksi DPRD dalam rangka merekam, mencatat, notulen sidang, rapat dan membukukannya; dan
Paragraf 2 Sub Bagian Humas dan Protokoler Pasal 1 1
- ( 1 ) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan protokol, publikasj/ informasi dan pelayanan aspirasi masyarakat.
1
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Aspirasi Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan urusan protokol;
- b. penyelenggaraan urusan publikasi dan informasi;
- c. penyelenggaraan urusan pelayanan aspirasi masyarakat.
- d. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan dan menyusun keprotokolan DPRD;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- g. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- h. mengumpulkan, mengolah bahan-bahan untuk penjelasan/ keterangan pimpinan DPRD dan/atau sekretariat DPRD kepada pers, mass media, lembaga pemerintah dan non pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat;
- i. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- J. mengatur penerimaan delegasi serta pengaduan masyarakat untuk menjadi bahan bahasan DPRD; dan
- k. membuat dan menyusun laporan kegiatan.
- ( 1 ) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, pengadaan dan perawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi:
- a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha dan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan-urusan dalam; dan
- f. penyelengga;?um�n pengadaan dan perawatan.
- tu gas serta Sub Bagian Tata Usaha mempunyai menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, mengatur segala sesuatu mengenai Kepegawaian. ( 1)
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menggandakan dan mendistribusikan suratmenyurat;
- c. melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
- d. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
- e. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
1. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
- J. membuat daftar nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK); dan
- k. fasilitasi pemberian bahan pembuatan DP3.
Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Pasal 14
- ( 1 ) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, perlengkapan, urusan rumah tangga serta mengatur segala sesuatu mengenai pengadaan sarana 1�=··
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan fasilitas perjalanan bagi pimpinan dan anggota DPRD;
- b. memfasilitasi pengadaan perlengkapan;
- c. menyiapkan acara penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan dan pertemuan lainnya;
- d. mengatur dan mempersiapkan perlengkapan rapat, pertemuan/resepsi, upacara serta persidangan;
- e. menyiapkan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan DPRD; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
Bagian Kelima Jabatan Fungsional Pasal 15
Di lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 16

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABV
TATAKERJA
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkung;n Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
1
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 18

Kepala Sekretariat DPRD menyarnpaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 19

Sekretariat DPRD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD paling larnbat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat DPRD dalarn melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 22

Setiap pimpman unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangund�g�. �
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 26

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
BAB VIII
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 ten tang Togas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 4
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal q DJ,sember 2016 'BUPATI BOLAANG O GONDOW SELATAN(f"
KABUPATEN B Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 19 SEKRETARIS DAERAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
I
BAGIAN RISALAH DAN
PE RSI DAN GAN
I
I
SUB BAG RISALAH &amp;
PERUNDANG­
UNDANGAN
I
SUB BAG HU MAS &amp;
PROTOKOLER
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRET ARIA T DPRD
SEKRETARIS DEWAN
,-.-----------t
BAGIAN KEUANGAN
I
I
SUB BAG ANGGARAN,
VERIFIKASI DAN
PENGAWASAN
I
SUB BAG
PERBENDAHARAAN
DAN PEMBUKUAN
,lMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR
9'3
TAHUN 2016
�'.,­
, '
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD
I
BAGIAN UMUM
r
I
I
SUB BAG TATA USAHA
SUB BAG UMUM DAN
PERLENGKAPAN
9BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ERSON MAYÚLU