Unknown BUPATI Nomor .L.6 Tahun 2023
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS!, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG .KABUPATEN BUTO~
Berlaku: 29 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON
PERATVRAN BUPATI BUTON NOMOR .l.6 Ti\HU~ 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS!, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG .KABUPATEN BUTO~
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Vaerah Kabupaten l::luton Nomor b Tahun :JlJlb tentang Pcmbcntukan dari Susunan Pcrangkat Dacrah Kabupaten Euton, perlu menctapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, rugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bu ton;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun J945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-dacrah Tingkat 11 di Sulawesi [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nornor 74, Tarnbahan Lerubaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Ur.dang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Perneriutah Pueat dan Pcmcrti.ntahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Reptrbfik Indonesia Nomcr 44~R.);
4. Undang-undang Nomor 26 Tarrun 2007 tentang Penaraan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)
5. Undang-l Jndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l l Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lcmbai an Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor l 141;
- Q. Peraruran Presiden Nomor 7 1'i-1h11n 201 :i terrts ng Organisasi Kement.erian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pernerintah Kabupaten Bulun Scbagai Daerah Otouorn (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buron;
MEMUTUSKAN:
Mcnetapkan PERl\TURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN., SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN F'UNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATA.Ail\J RUANG KABUPATEN BUTON.
BAB I - KETENTUAN UMUl\1
Pasal 1

Dalam Peraturan Oupati ini, yang ctimaksud dcngan :
1. Dacrah adalah Kubupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Perner intah Kabupaten Buton
3. Bupati adalah Bupati Buron.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton .
- o. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekrctaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
7. Dinas Pekerja.an Urrrurn dan Pennraan Ruang ya.ng selanjutnya disebut Dinas PU dan PR adalah Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang Kabupaten Buton ;
8. Sekretariat adalah Sc,krc,tariat Dina s Pekerjaan Umum dan Periataun Ruang Kabupatcn Buton.
9. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut ::;ekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bu ton.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas PU dan PR Kabupaten Buron.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas PU dnn PR Kabupatcn Buton.
12. Sub 8ag1an adalah Sub Bagian pada Dinas PU dan PR Kabupaten Bu ton.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas PU an PR Kabupaten Buton.
14. Sexei adalah Seksi 'pada Dinas PU dan PR Kabupatcn Buton.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas PU dan PR xabupaien Butor..
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas PU dan PR Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danj atau kegiatan tcknis pcnunjang tcrtcntu.
17. Kelorr.pok Jabatan Fungsional adaJah Kelompok Jabatan Fungsional di Iingkungan Dinas PU dan PR Kabupatcn Buton.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3

- /1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Daerah Tipe 8.
- \2) Dinas Pekerjaan Urnurn l'.au Peuataan Ruang scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tcrdiri ataa :
- a. Kepala Dinas:
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Cipta Karya;
- d. Bida.ng Sumber Daya Air;
- e. Bidang Bina Marga;
- f. B'dang Tata Ruang;
- g. Bxtang Jasa Konstruksi
- h. Sub Bagian/Seksi;
- ,. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (?.) Huruf b terdiri
atas:
- a. Subbagian perencanaan, Keuangan dan Evapor; dan
- b. Subbagian Tata Usaha
- (4) Bidang Cipta Karya scbagaimana dimaksud pada Ayat 12) Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi perencanaan dan pengendalian.
- b. Seksi Pengembangan SPAM dan Penataan Lingkungan Pennukiman tpLP).
- c. Seksi Pelakacnann Penato.o:n Bo.ngunan.
- (5) Bidang Surnber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Scksi perencanaan Sumber Daya Air (SDAJ
- b. Seksi Bangunan Pengairan dan Bina Manfaat
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri at.as :
- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
- b. Sek si Pcmbanguuau .Jalan J1::111Lalan
- c. Sckai Prcecrvaei Jalan da.n ,Jcmbatan
- (7) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf I terdiri ::it:=t!S :
- a. Seksi Pengaturan, dan Pembinaan Penataan Ruang
- b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- (8) Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf g terdiri atas :
- a. Seksi Pelaksanaan dan l:'emberdayaan
21. b, Seksi Pengendalian dan Pengawasan
- c. Sek:,i Peralatan
- (9) Struktur Organisasi Diria.s Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang tercanturn dalam lampiran Peraruran Rupati ini
Bagian Kedi ra Kepala Dinas
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pernerintahan yang ruenjaci kewenangan Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang mcliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang· Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tnta Ruang, serta bidang .Iasa Kostrukai.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada Ayat ( l) menyelenggarakan Iungsi :
- a. Perurnusan kebijakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang Pckerjaan Urnum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang, serta bidang Jasa Kostruksi.
- b. Pclaksa.naa.n cvaluasi dan pelaporau Bidang Sumber Daya Ai1, Bidarig Bina Marga, Bidung Cipta Kruya, clan Bidarig Tata Ruang, se rta bidang Jasa Kosu-uksi.
- c. Pelaksanaan pernbinaan terhadap UPTD dn Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas transmigrasi.dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagiari Ketiga
Sekretariat
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 7

- (1) Sekretaris Dmas mempunyai tugas mclakukan pcrcrrcarraan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, kr-nangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggan kantor.
- (2) Sekretaris Dinas dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat ( l) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan Daerah , kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang, Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidaug Bi.ua Marga, Bidang Cipta Karya, dan Didang Tata Ruang.
- b. Pelukscnaan ur'usan pemerintah umum sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Pengelolaan barang/ kekayaan Daerah yang menjadi tanggun iawabnva.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
- e. Penandarangani snrat/naskah dinas sesuai rugas dan kewcnangannya.
- f. Penyampaian laporan hasiil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah, dan
- g. Pe.aksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 8

Kepala Sub Bagiun perencnnnan, Keuarigan don Evapor, mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi can penyusunan administrasi anggaran;
- b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penggaran infrastruktur darerah;
- c. Melakukan pemantauan, cvaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran
- d. Melakukan koordinasi perencanaan program dan adrninistrasi kerjasama
- e. Mdakukan kegiatan strategis Dinas.
- f. Mcnyusun rcncana pcngclolaan data dan tcknologi informasi;
- g. Melaksanakan pengembangan sistem informasi;
- h. Menyclenggarakan dan mengclola pengamanan data dan informasi;
1. Mengendalikan mutu sistern dan teknologi inforrnasi;
- J. Mengelola dan menyecliakan data dan informasi geospasial dan statistik;
- k. Melaksanakan Pcngelolaan dan pelayanan informasi publik Kementrian;
- I. Menyelenggarakan publikasi;
- m. Mcngelola dan menyebarluaskan informasi;
- n. Mengelolo. perpustokaan dan dokumentasi kegiatan Dirias;
- o. Menyiapkan bahan laporan pimpinan da n koorrlinaai hubungan antar Jembaga;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Ta(a Usaha sebagaimana, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan pelaksanaan perencanaan pcgawai;
- b. Melaksnnnlmn urueun tota usaha kepegawaiari;
- c. Melaksanakan pembinaan pegawai;
- cl. Menyiapkan perurnusan, pembinaan, pela.ksa.naan dan pemantauan mutasi pegawai:
- e. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Mengelola cata, informasi, dan arsip kepegawaian;
- g. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggan Kepala Din as
- h. Melaksanakan urusan keseharan, keamanar; dan kctertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai:
- i. Melaksanakan urusan trtilizas, bangunan gedung, rurnah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan;
- J. Melaksanakan penatausahaan barang milik negara Dinas;
- k. Menyusun rencana dan progran: pengelolaan barang milik negara;
- J. Mengendc11ikc1n bareng milik negara;
- m. Mcnyusun pclaporar; barang milik negara:
- n. Melakukan Penatausahaan barang milik negara pada tingknt Kernenrrian;
- o. Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumcntasi barang milik negara;
- p. Melakukan Koordinasi pernantauan, evaluasi, dan pelaporan barang milik negara;
- q. Melakukan Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
- r. Melaksanal&lt;an layanan pengadaan;
- s. Mclaksanaka.n Pcmantauan, cvaluasi dan pclaporan pelo.l&lt;so.no.(len pengnduan bo.ro.ng/ jasa;
- t. Menyelengatrakan pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan:
- u. Melaksanakan sistem akuntansi;
- v. Melaksanakan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- w. Menyusun tata laksana keuangan dan sistern akuntansi;
- x. Melaksanakan pe:nantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- y. Melaksanakan Penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuau kerja;
- z. Mclakaariakan Pc:'\atauaahaan baoil pemerikoccn,
27. aa. Mcnyusun laporan keuangan Dinas.
28. bb. MrlaksAnAkAn r11gAR lain yflng diberikan oleh Sekretaris Dinas.
Bagian Kcernpat
Bidang Cipta Karya
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 10

( 1) Kepala Bidang Cipta Katya mempunyai tugas :
- a. Menyusun program, rnerumuskan kebijakan dan inelaksanakan program pembangunan dibidang cipta karya;
- b. Melakeanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang cipta ka-ya:
- c. Menyusun laporan realisasi :isik dan keuangan pada kegiatan dibidang cipta karya;
- d. Mengindetifikasi dan mcnginventarisasi bangunan geduang, prasarana dan sarana air bersih, serta penyehatan lingkungan permukiman;
- e. Mengembangkan SPAM;
- f. Mengelola dan mengembangkan Sisrern Air Lim bah Domestik;
- g. Mengelola dan mengembangkan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
- (2) Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program pembangunan dan perumusan kebijalilln iekrns dibidang cipta karya;
- b. Pcnyusunan rcncana program kcrja bidang, pengendalian, perencanaan teknis (desain], dan pengendalian/pengo.wasan pelaksanaan pembangunan dibidarig cipta karya.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang cipta karya;
- d. Penyusunan laporan realisasi fisik can keuangan pada kegiat.an dibidang cipta karya;
- e. Pengidentifikasian dan pengintenventarisasian bangunan geduang, prasarana dan sarana air bersih, serta penyehatan ungkungan permukiman;
- f. Pcnyclcnggaraan dan pcugikutscrtaan calam kegiatan pelatiahan yang berhubungon dengon cipta kuryn;
- g. Pengembangan SPAM;
- h. Pengelolaan dan Pengembangan Sistern Air Lirnbah Domestik;
1. Pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18. J· Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung Jangsung dengan sungai.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 1

1
Kepala Seksi perencanaar. dan pengendalian mempunyai tugas :
- a. Melakukan penyusunan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBD;
- b. Melakukan sinkronisasi program-program Keciptakaryaan;
- c. :Melakukan fasilitasi kepada Pemda dalam penguat.an kapasitas pcrcncariaan dan penyusunan program;
4. d , Melakocnokan penyusunun RPl2,JM bidang Cipta Karya;
- e. Melaksanakan kcordirrasi dan pemantauan berkala ter hadap pelaksanaan pernbangunan fisik tahun berjaJan;
- f. Melaksanakan tuzas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan Iungsinya.
PasaJ 12
Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan Penataan Lingkungan Perrnukiman (PLP) mempunyai tugas :
- a. Meiakukan Pcngelolaari dan Pengernbangan RPAM;
- b. Mengelola dan Mengemba.ngkan SistemAir Lirnbah Domestik;
- c. MengeJola dan Mengembangkan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- cl. Md:1ksanak,in rugas lain yang diherikan oleh T&lt;epala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 13

Kepala Seksi Pelaksanaaan Penataan Ba.ngunan rnempunyai tugas :
- a. Melakukan penyelenggaraan infrastruk.ur pada perrnukirnan di kawa san stratcgis Dacrah; Pcnctapan Bangunan Gcdung untuk kepentingan Strategis Daezah ;
- h. Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedunguntuk kepentingan Strategis Daerah:
- c. Melaksanakan Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah;
- d. Melaksanakan Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah da.n Penataan !:langunan dan Lingkungannya di Wilayah Pemerintah Kabupaten Buton;
5. e, Melaksanakan rugas lain yang d.iberikan oleh Kepala Bidang Cipto. Karya ceeuai dengan tugae dan furigainya.
Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Air
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 14

- \1) Kepala Bidang Sumber Daya Air rnempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan tcknis dibidang bangunan Sum'::ler Daya Air;
- b. Mcnyclcnisgnrakan operueicnul do.n pemeliharaan bangurian pengairan serta bina rnarifaat Sumber Daya Air;
- c. Menyiapkan penyusunan rancangan, norma, standar, prosedur dan kriteria, penvusunan rencana serta rancangan studi kelayakan, pembinaan penyusunan, pembinaan penyelenggaraan audit teknik dan penyusunan dokumen detail desain kontruksi bidang pengeloaan surnber daya air urusan pemerintah daerah;
- d. Mclaksanakan perencanaan, pcngelolaan, pernantauan, pcnelitian, pengembangan, pengamanan, konservasi dan pendayagunaan sumberair;
- pengawasan c. Mclaksanakan pcrancanaan, pcngelolaan, pelukeunaan konstruksi jaringan pemanfaatan air.
- (2) Dalam melakRAnAk::1n rugaa sebagairnana dimaksud pada ayat (l), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, produsen dan kriteria;
- b. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. Penyusunan rancangan studi kelayakan;
- d. Penyusunan laporan kincrja;
- e. Pemberiari bimbingan dan bant.uan tt,k11is;
- f. Pelaksanaan kcsiapan kontruksi;
- g. Pelaksanaan pernbinaan penyusunan rencana operaai dan pemeliharaar; sarana dan prasarana;
- h. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
1. Penyiapan penyusunan dokurnent detail desain konstruksi;
- J· Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan peugc:;u&lt;laliun konstruksi;
- I. Pelaksanaan monitoring dan cvaluasi pernantauan, evaluasi dan pelaporan progres dan hasil audit pclaksanaan kegiatan konstruksi:
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pernbinaan persiapan pelaksanaan operasi dan perneliharaan sarana dan prasarana.
- n. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 15

Kepala Seksi Perencanann Sumber Daya Air (SDA) mcmpunyai tugas :
- a, Melakukan penyiapan penyusunan norrna, standar, prosedur dan kritcria pcnyusuuan rencaua, µrugn:un, anggaran, penyusunan rancangnn studi keJayn.knn kcgietan :iungai dan pantai scrra penyusunan laporan kinerja;
- h. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 16

Kcpala Scksi Bangunan Pengairan dan Bina Manfaat mernpunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan b:mtuan teknik
- b. Melaksanakan kesiapan konstruksi,
- c. Menyusun rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana,
- d. Melaksanakan pcmbinaan penyelenggaran audit teknik,
- e. Melakukan penyusunan dokumen detail konstruksi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepaJa Bidang surnber Daya Afr (SDA) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Seksi Operasi dan Perneliharaan rnernpunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan ke-bijakan teknik pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasl dan pemeliharaan, rneliputi operasi, perneliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai,
- b. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah st mgai;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sumber Daya Air (SDAJ sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenarn
Bidang Bina Marga
Pa sal 18
- [l.) Kepo la Bidang Bina Marga mempunyai rugas :
- a. rnerumuskan kebijakan teknis, yang meliptrti metaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan prescrvasi jalan, jembatan, pengendalian rnutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;
- b. Melaksanakan pcnyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan jalan dan jernbatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan rnutu konstruksi;
- preservasi; c. Mclaksanakan pcnyusunan pcrcncanaan program preservo;;i jalari, jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan , serta pcnyedian dan pemeliharaan peralatan
- pengawasan dan d. Melaksanakan pengelolaan peralatan/perbekalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat {I), Bidar.g Bina Marga menyelenggarakan tungsi :
- pre;;ervasi jalan dan jcmbaeeri; bahan pen)usunan pembangunan dan a. Penyiapan data dan inforrnasi sebagai pemograman dan perancariaau teknis
- b. Pelaksanaan koordinasi pemrograman clan perencanaan teknik jalan daerah, konekrivitas sistem jaringan jalan dan sistem moda transportasi bersama instansi terkait:
- c. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, dan pengujian;
- d. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan Jain fungsi, audit kesetamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pengedalian pelaksanaan perencanaan tcknik, pembangunan, clan prcservaei jo.lan dari jembatan, peraiatan, dan, pengujiari;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan nleh Kepala Dinas scsuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 19

Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pernograman dan perencanaan teknik pernbangunan jalan umurn;
- b. Melaksanakn koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem mocta transportasi bersama pembina bidang ke Bina Margaan;
- c. Melaksanakan pcngujian mutu konstruksi, scrta melaksanakan evaluasi dan penetapan leger julan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh Kcpala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan Iungsinya.
Kcpala Scksi pcmbangunan Jalan Jcmbatan mcmpunyai tugas :
- a. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksariaan pernbangtman jalan cian jembaran, p&lt;',ny11s11nan dnn pengembangan standar dokumen pengadaan,
- b. Menyesuaikan kon:rak pekerjaan konstruk:si jalan dan jernbatan,
- c. Melaksanakan evaluasi dan penetapan lain fungsi jalan dan jernbatan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan !i .. mgsinya.
Pasnl 21
Kepala Seksi Perservasi Jalan Jembatan mempunyai tugas:
- a. Melaksana.l&lt;an preservasl jalan ctan jembatan;
- b. Mtnytsuaika11 koutrak peke,jaan preservasi jalan clan jembatarr;
- c. Mclaksanakan cvaluasi dan pcnetapan audit keselamacun Jalan dan .Jembatari, bahan pengelolaan, pemantauan, dan cvaluasj pemanfaatan peralaran cian bahan jalan:
- d. Mclaksanakan penguiian peralatan. bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan rugas dan fungsinya
Bagian Kerujnh
Bidang Tata Ruang
- (1) Kcpala Bidang Tatu Ruung mernpurryai tugas melaksanakan pcnyiapan perurnasan dan pclaksanaan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan kewr.nangan Pernerintah Dacrah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dirnaksud pada ayat (1), Bidang tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekrus bidang pengaturan penataan ruang di daerah;
- b. .Penyiapan bahan perurnusan dan peiaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan Lala ruaug wilayah dan Kawasan Strategis;
- c. Penyiapan bahan pcrurnuean dan pclukso.no.un pemanfaatan rctang wilo.yuh dan kawaaan Strategis;
- d. Penyiapan bahan perumusan clan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penaraan ruang anrar daerah serta fasilitasi keriasama penataan ruang antar daerah;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tcknis bidang pcngawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan Kawasan Strategis, termasuk wilayah lintas daerah;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaaa kebijakan teknis ctbidang penyidikan dan peuerubau pemanfaatan ruang wilayah dan Kawasau Straregis, termasik wilayah lin:as Wilayah;
- g. Pciakeanaan koordinasi do.n operasionalisasi PPNS Penataan Ruang di tingkat Kabupaten;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dcngan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 23

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebiiakan teknis pengaturan dan pembinaan bidang penataan ruang daerah, meliputi:
- kabupaten; pelaksanaan provinsi dan a. Melakukan Penyusunan dan penataan petunjuk pedoman NSPK bidang penataan ruang pada tingkat
- b. Melaksanakan Koordiuasi, sosialisasl, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pcnalaan ruo.ng tingkot 1-intas kabupaten;
- c. Mengembanbgkan sistem informasi dan kornunikasi. sert2 penycbarluaskan inforrnasi penataan ruang kepada kabupaten dan masyarakat; dan
- d. Melaksanakan kerjasarna penataan ruang a.ntar daerah serta fasilitasi kerjasarna penataan ruang antar kabupaten.
- e. Melakukan Penyusunan, Perietapan, dan periinjauri kembali rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang Wilayah strategis Kabupaten
- f Merumuskan Kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah dan kawasan strategis Kabupaten
- g, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 24

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang rnempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah dan kawasan strtcgis daerah, meliputi ;
- a. Melaksanakan penyusunan, Penetapan, dan peninjauan kernbali rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang Wilayah strategis Kabupate n.
- b. Merumuskun Kebijaknn straregis operasionul renco.no. tatc ruo.ng wilayah dan kawasan strategis Kabupaten.
- c. Melaksanakan evaluasi, pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pcmanfaatan ruang tingkat Kabupa:en.
- d. Melakukan Koordinasi dan pem binaan serta opcrasionalisasi PPNS Penaraan Ruang tigkat Kabupaten.
- e. Melaksanaka.n tugas Jain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan Iungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 25

Kepala Sekei Pengawasan dan Pcngendalian Pemanfa.atan Ruang mempnnyai tugas ;
- a. Melaksanakan pernanfaatan da.n pengendalian tata ruang;
2. fungsi dan b. Menetapkan Kriteria penentuan dan perubahan kawasan/lahan wilayah dalam rangka pemanfaatan pengendalian ruang;
- c. Mengadakan penelitian dan pengembangan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah;
4. Ruang sesual dcngan tugas dan fungsinya; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biduug 'I'ata
- {l/ Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (21 Bidang seoagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) nuruf c.huruf d.huruf e, huruf I, dan huruf g, dipirnpm oteh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepacla KcJ.Jwa Dinas rnelalul Sekretaris.
- (3) Subbagian ecbagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawa b kcpada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada kepala Bidang rnasing-masing.
l:lAB rv TUGAS DAN f'UNGSJ
Bagian Kesaru
Urrmm
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 5

- (l} Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang mcmpunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembatuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Pekerjaan Um urn dan Peuataau Ruang.
- (2) Dinas Pekcrjaau Umum clan Penataan Ruang dalam melaksonakan tugas sc bagairnarm dimakoud pada Aya·(3) menyelenggarakan fungsi
- a. perurnusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnva;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pclaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keclel!.'lpan
Bidang Jasa Konstruksi
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 26

- (1) Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, Bidang Jasa Konstruksi rnenyelenggarakan fungsi :
- a. Pengernbangan dau peuiugkatan korupetcnsi tcnaga ahli kontruksi:
- b. Pcnyclcnggaraan sistem informaei jusu kontruksl cakupan daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakari pernbinaari, menyebarluaskan peraruran perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis. dan penyuluhan iasa kontruksi di daerah;
- d. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa kontruksi di daerah;
- e. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatanjasa kontruksi di daerah;
- f. Pelaksanaan pernbinaan lembaga pengernbangan jasa kontruksi tingkai daerah dan asosiasi jasa komruksi di daerali;
- g. peningkatan kcrnarnpuan tegnologi, pcnggunaan dan nilai tarnbnh ja.sa dan produk koncrukei dalam negeri didaerah;
- h. Pengembangan pasaz dan kerja.snma knntruksi di daemh
- i. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsir:ya;
P;,s;:il 27
Kepala Seksi Pclaksanaan dan Pemberdayaan mcmpunyai tugas :
- a. Melalcukun penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, srandar, prosedur, dan kriteria;
- b. Menyebarluaskan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan dalam menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi diwilayah pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Jasa Konstrusi sesuai dengan tugas dan fungsinya ..
Kepala 8e.ksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas:
- a. Melakukan pcmantauan dan evalunsi pembinaan jasa konstruksi baik dalam ha! pclaksanaan kegiatan pembinaan srrt;;i rmruk terpermbinya t~rtih penyelenggaraan jasa konstruksi diwilayah Pemerintah Kabupaten Buton:
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya,
Kepala Seksi Peralatan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan bahan pedoman petujuk tcknis,
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program,
- c. Melakukan pembinaan pengelolaan peralatan, perbaikan, dan perneliharaan pcralatan/ perbekalan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pergudangan dan perbekalan,
- e. Melaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch Kepala Bidung .Jusa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
DADY
TATA KERJA
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 30

Setiap unsur di Lingkungan Dinae Pekerjaan Umum do.n Pcnataan Ruang dalam melaksanakan tugas clan Jungsi harus menerapkan prinsip koordirras'i, intr.grnsi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas PU dan PR send.iri maupun dalam hubungan antar Dinas PU dan PR dengan Perangkat Dacrah dan /atau lembaga Lain yang terkait.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 31

- {L) seuap pimpinan Unit Organisasi bertaugguugjawab rncmirnpin clan m.cngkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahcn serta petunjuk bagi pelaksariaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditctapkan.
- (2) Penyerahan dan petuniuk sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus diikuti clan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-U ndangan
Dalarn melaksanakan cugas setiap Pimplnan Unu Organisasi harus melakukan pembinaan dan pcngawasan tcrhadap unit organiscsi di bawahnya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna set.ap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mende.egasikan kewenangan tertenru kcpada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Gndangan.
ESELON, PENGANGKATAN dau PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 34

- ( 1) Kepala Dinas rnerupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas rnerupakan jabatan strukural eselon l!Ia atau jabatau adrnirriatr.at.or.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan iabatan struktural eselon !Va atau jabatan pengawas.
- {5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon !Vb at.au jabatan pengawas.
Bagian Kedua
Pengangkarnn rlan Pern berhentian
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 35

- (I) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Ul:'TU dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pembcrhcntian scbagairr.ana dimakaud pudn ayat ( I.) bcrpedoman pada ketentuan Pcraturan Perundangundanga
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

.ienjang jabatan dan l&lt;epangkatan serta susw,au kepegawaiari diatur sesuai dengan Pcrat.urau Peruudang-Undangan yang bcrlaku
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

- (1) Di Lingkungan Dinas Pekerjaar, Umum dan Penataan Ruang dapat dibentu.k UPTD sesua. dengan kebutuhan dan besamya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pernbentukan dan susumtH vr!!anisasi t;PTD .:sebagaima.na dimaksud pada ayat ( l) diatur dcngan. Peruturnn Bupati tersendiri.
Pasa 39
Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat d.bentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTI Jl\N PERALIHAN
Pasal 40

Pelaksanaan 1'ugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
BAB IX - KETENTI Jl\N PERALIHAN
Pasal 41

- (1) Pada aaat Peroturan Bupati ini mulai berlaku, IJP1' y.:ing sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati mi.
RARX
PENUTUP
BAB IX - KETENTI Jl\N PERALIHAN
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
- l. Peraturan Bupati Buton Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton
2. Peracuran aupau Buton Nomor 34 Tahun zrn 3 tentang Kedudukan, Tugas Pukuk dun Ftmgsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupatcn Buton
3. dicabut dan dinyatakan tidak berlalcu.
BAB IX - KETENTI Jl\N PERALIHAN
Pasal 43

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bu ton.
| PARAF | PARAF |
|------------|---------|
| So& | |
| ()~,; | |
| t«<lr, ~c) | |
| ~c:u:0· ~ | ill |
| ~ ~ | ~ |
Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 13 Oktober 2016
SAMSU UMAR ABDUL SAM[UN
PENUTUP
Pasal42
Pada saat Pcraturan Bupati ini rr.ulai berlaku :
- $. Peraturan Bupati Buron Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton
- (i.. Peraturan Bupati Buton Nornor 34 Tahun 201~ tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan l&lt;'ungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Peruuiahan Rakyat Kabupatcn Buton
- dicabur dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTI Jl\N PERALIHAN
Pasal 43

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton.
| PAP.AF | PAP.AF | PAP.AF |
|----------|----------|----------|
| ~3 | ~3 | |
| ~. | r0 | |
| ~-l~ | | ~ |
| ~~- | ~ | t' |
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Cap/TTD
BUPATI BUTON,
Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal 13 Oktobcr 2016
11~ BERITA DAERAH KABUPA TEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ... w' ••••••••
Plt. SEKRETARIS
RAH KABUPATEN BUTON,
KA \IM. SH
Pembina Ctama Muda, JV/ c Nip. 19580101 198003 1 012
Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal ii Okt 2016
1