Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
URAIAN TUGAS
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu ditetapkannya Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe tentang Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe.
:
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822) ; sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183); dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4691);
2. Undang - Undang
.;.,
^
C^-
'
•
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4353);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4483);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4846);
10. Undang - Undang
|i
r
r
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor5049);
11. Undang Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4015);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lemabaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ·· tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor89, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4139);
\ti
r-
Menetapkan :
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah
%
n
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan;
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsur pendukung Kepala Daerah di bidang Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu KEDUDUKAN
Pasal 3

Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, iritegrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu KEDUDUKAN
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kantor menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan program;
Penyelenggaraan t|
^
(^
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan penanaman modal;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan penanaman modal;
- e. Pemantauandan evaluasiproses pemberian pelayanan perizinan penanaman modal.
Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu KEDUDUKAN
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari:
- a. Kepala Sekretariat;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengaduan;
- d. Seksi Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal;
- e. Seksi Pelayanan Non Perijinan;
- f. Seksi Informasi dan Dokumentasi;
- g. Timteknis;
- h. KelompokJabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 6

1. Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 karena jabatannya adalah sebagai kepala kantor
2. Untuk melaksanakan tugas danfungsi kantor, kepala kantor mempunyai tugas:
- a. Membantu Bupati dibidang dalam melaksanakantugasnya;
- b. Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. Menetapkan program Kerja dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;
- d. Mengadakan koordinasi.integrasi.sinkronisasi dan simplrfikasi baik dalam lingkungan kantor itu sendiri maupun dengan instansi-instansi lainnya;
- e. Mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Bupati serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kantor;
Melaksanakan
.t|
r-
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi perizinan;
- g. Mengkoordinasikan urusan tata usaha dan penyelenggaraan manejemen kepegawaian;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan penyusunan laporan.
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Kepala Kantor dalam bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pelaporan, peralatan, dan perlengkapan rumah tangga;
- c. Memb^rikan saran dan pertimbangan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas serta tertibadministrasi;
- d. Pengkoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi dilingkungan kantor;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
Bagian Ketiga
SEKSI-SEKSI
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 9

Seksi pengaduan, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi permasalahanpermasalahan terkait dengan pengaduan tentang perizinan dan mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Pengaduan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menerima pengaduan yang datang dari masyarakat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta;
Penyesuaian
&lt;A
O
(p
- b. Penyelesaian pengaduan masyarakat tentang perizinan;
- c. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat dan instansi baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 11

Seksi Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 12

- (1) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyelenggarakan pengumpulan data.informasi.permasalahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perijinan;
- b. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan perijinan;
- c. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan perijinan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan perijinan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
- e. Mengadakan pelayanan administrasi perijinan;
- f. Mengkoordinasikan dan penelitian lapangan bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 13

Seksi Pelayanan Non Perijinan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan Non Perijinan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati dan mengkoordinasikan izin teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang Pelayanan Non Perijinan serta melaksanakan tugas yangdiberikan oleh Kepala Kantor.
C*
C
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 14

- (1) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Seksi Pelayanan Non Perijinan Penyusunan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan petunjuk dan pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Non Perijinan bagi satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan verifikasi kelengkapan berkas non perijinan;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan dan atau rekomendasi diterima/ditolaknya suatu permohonan non perijinan;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan dan atau rekomendasi diterima/ditolaknya suatu permohonan non perijinan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Non Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 15

Seksi Informasi dan Dokumentasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan informasi dan dokumentasi dan mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Seksi Informasi dan Dokumentasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan petunjuk dan pedoman teknis, pelaksanaan informasi dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaaninformasi, publikasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan informasi dandokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Informasi dan Dokumentasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
P
^
TimTeknis mempunyai tugas:
- a. Memberikan saran pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada Kepala Kantor;
- a. Melaksanakan evaluasikelayakan penerbitan ijin;
- b. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya permohonan ijin;
- c. Melaksanakan penetapan retribusi perijinan;
- d. Membuat dan menyampaikan laporan hasil rekomendasi kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait dan Kepala Badan.
KEWENANGAN
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 18

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasiaan wewenang dari Kepala Daerah.
TATA KERJA
ft
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkalatepatwaktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima olah pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
ESELON
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 20

- (3) Kepala Kantor merupakan jabatan struktural Eselon Ilia;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi merupakan jabatan structural Eselon IVa.
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 21

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Bagian Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan memperhatikan usulan pertimbangan kepala kantor berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati;
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (4) Pegawai yang ditugaskan pada kantor dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai kemampuan keuangandaerah.
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 22

Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB
r^
KEUANGAN
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 23

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Kantor merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 24

- (1) Dilingkungan lembaga lain dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesrfikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukannya pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kfepulauan Sangihe dan Peraturan Bupati Nomor 8Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal
%
&lt;r-
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 3 J«ni«ri 2013
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA
Diundangkan di Tahuna, pada tanggal, 3 Jwrnari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUFMI BUTOl'I
PROVINS( SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI AUTON NOMORSTA.HUN 2017
TF.N'rANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAf'AN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA nr KABUPATEN Bl!l'ON TAHUN A,'iGGARAN 2017
DE:-fGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI BliTON,
bahwa untuk mclaksanakan kctentuan Pusal 12 "Y"t {6) Pcraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bdanja Negara. sebagaimana telah diubah beberapa ka11 terakhir dengan Pcratura.n Pcmenntah Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pcrnbahan Kedua Atas Peraturan Pc1nelin1.&gt;1.h Numur 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Ben:,umbcr dari � an Pendapatan den Bela.HJ&amp; � gani, tentang Dan.a Desa, perlu menetapkan Peraturon Bupati tcntJmg Tata Carn Pt-mhsogi � n dan Pencta.pan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;
I.
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Rr:publik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Dacrah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Republlk Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang J\"omor t, Tahun 2U 14 tentang Desa (Lcmbarw, NCM,&gt;tnt R,::publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Twnbohan Lembo.ran Negara Rcpublik lndonc.sia NomoJ" 5495);
r
4. l'ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Oacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahuo 2014 Nomor :l44, Ta.mbahan Lembara.n Negara Rq,ulJlik b,dun � ia Nomor 55871, sebagrumana tclah diubah bcbcrapa kali terakhir dcngan dcnga.n L:ndung-Undnig Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahun Kedua Alas Um1ang-Unrl,me Nnmor ?.3 Tahun 2014 tentang Pemcnr.lahan Dacrah (Lcmbaran Negara Repubtk lnduacsia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratwan Ptlaksanwm Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Jahun :lU14 Nomor l'.l3, Tambahan Lcmbaran Negara Rt:-pul,lik Indonesia Nomor 55391, sebagaimana rclah d,ubah dcngan l'craruran P,:;mcrintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Ata11 Pcraturun Pemerintah Nomor 4::1 Tahun 2014 tentang Pern.turan Pel.Rksruuum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Dcsa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambanan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 5717),
6. Peraturan Pemcrintah Nor.mr 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapat.an dan Betarqa Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpubhk lndonc � ia Nomoc 5556), diubah bebero.pa. kali tenikhir eebagaimana te!ah dengan Peraturnn Pe.neriMRh Nnmnr I'\ TAh11n ?Olf, tf'nrnne Pt-n,N\h,m Kedua Atas Peratuan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang BersumberDari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 tiomor 57, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5864):
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rtnoan Anggaran Pendapatan dan Bejanja Negara Tahun Anggaran 2017 {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2016 :'iomor 253),
8. Pt:raruran Menten Dalar.J 1'cgeri Nomor 113 Tahun 2014
6. t.entang Pengdolaan Kcuangan De... (Serita Negara Republ,k lndone"ia Tahun '.2014 Nomor 2093);
7. '). Pernturnn Menteri Dolnm Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemoangunan De-sa (Ekrim Negara Republik Indonesia T2hun 2014 Nomor 20941:
8. 1 0 Piarnn,mn M"nrt':1"1 KeUAngan Nomor 49/PMK.07 /2016 lentang Tata Cara Pengalokasw.n, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa [Bertta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
•
11. Pcraturan Menteri Dcsa, Pnnbangunan Dae rah Tertinggal, can Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2015 tentang 1-'enetapan Pnontas Penggunaan Dane Desa Tllhun 2017 (Bt:riw Negara Rcpublit Indonesia Tahun 2010 Nomor 1883);
2. 12.Pt:rdluran Daerah kabupeten Buron Nomor 7 Tahun 2Ul::&gt; Lentang Pokok-Pokok Ptrigdolaan Keu«u!!,WI Daeni.h (Lcmbar:a.n Daerah Kabup:iten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
3. 13 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 l.entang Urusa.n PemerintahAn Y11ng Mr-nj,,d, Kewenru1gan Pemerintah Kabupaten Buton Seba.pi Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupatcn Buton Tahun -2G-H2016 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 'tenun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 1211;
5. 15.Peretumn Bupau Buton Nomor 3 Tahun '.lUI::&gt; rata ca-a Pt:ngadaan Banrng/Jasa di Dcsa [Ben.ta Daerah Kabupatcn Buton Tahun 2015 Nomor 65);
6. 16.Pcraturan Bupati Buto11 Norrear G8 Tahun 201G tcntaui,; Pedomllll Pelnksononn l\nggnrnn Pendapatnn da.n BelnnJa Daer.th Ka bu paten But.on Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN
BUPATI BlITON TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAl'AN KINCIAN IJANA Ut&lt;.:SA :Sl£'T!Al' DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017.
RAR I KETENTUAN UNUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakaud dcngan·
- I. Dacrah adalah Kabupatcn Buton.
2. 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati pcnyclenggara Pcmcrintahan Dacrah pelaksanaan UJ11san pemcrintahan kewenangan dacrah otonom. sebagai unsur yang merru.,.'ll.pm yang mcnjadi
3. Bupau adalah Bupau Buton.
4. Desa adalah desa dan dcsa adat atau yang disc but dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masya,-akat hukum yang memiliki batas wilayah yang l.ot:.--.venang untuk mcngatur dan mcngurus urusan pcmcrintahan, kepcnlinyu, ma:syantkat setcmpat bcrdasarkan praktir.ia masyarakat, hak eeer usu!, ds,n/atau hale u.idis,onal yang diakui dan dihonnnt, Calam sistem pcnenntahan Negara KeAAh1"n Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bcrsumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara yang diperuntukkan bag, Desa }ang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Bejanja Uaerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mernbiayai penyelcnggaraan pcmerintahan, pelaksanaan pcmbangunan, pcmbinaan pembcn::layaan masyaraka.L ke,na1&gt;ya1 tt"-ttl.tu1, dan
6. fi Pr.rr:r.rinr"h Oes.a adalah � pala Desa atau yang d,sebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggam Pcmennt2han Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Oesa di wilayah Ka bu paten Buton se:suai dengan yang ditctapkan oleh Menteri Dalam Negen.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja uesa, yang selanjutnya di?&gt;ingkal APBDesa., adalah n::ncana keuangan tahunan Pemerintahar, Desa.
9. Rekening Kas Unmm D:i.ernh, yang eelanjutnyc dreingknt l?KUn adalah rekening temper penyimpanan uang daerah yane: ditentukan oleh Bupati unruk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar scluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. RckenL,g Kas Desa, yang sdanjutnya discbut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintthan Dcsa yang menampung seluruh penenmaan !Jesa dar. untuk membayar scluruh pengeluaran Deea pada Bank yang ditctapkan.
11. I 1. Sisa Dana Desa adalah dan.a desa yang di..alurkan olch pt"mt""rint&gt;1h kr.parln rlnr.mh y&gt;1np; tid,ik h&gt;1hi"" rl,...,.hrrkAn h· desa sampai akhir lahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh daerah kepada desa yang tidak habls digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian Cari sisa lebih perhitungan anggaran APBDcs.
BAB II
Pasal 4

- II) Alokasi Formula sebegarmana drmaksud dalam Pasal 2 trurut b, d1h1tung dengan memperhatikan jumlah pcnduduk, angka kem.iskinan, luas wilayah, dan tirgkat kesulitan gcog,-afis &amp;ettap dellB. di Kabup,111.C&lt;&gt; Butou,
- (2) Tingko.t kesuliw.n geogmfis sebagru.muna. d,maksud f&gt;'lda ayat (I) ditunjukka., oleh lndeks Kesulitan Geogra.6.s Desa yang ditenrukan okh falctor yang terdiri atas:
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur, dan
- c, aksesrbilitaaj tranaportasi.
- (3) lndeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud paaa ayat ('...!) msusun dan dltetapkan olch Hupat:I sebagarmana tercantum da.am Lampirao f'eraturan Bupati ini.
- (4) Data jumlah pcnd.,duk, a.ngka kemiskiilllil, lua." willlyah, dan tmsJwt kesulitan geografiG 61Ctiap Des.a sebasaimana rtimRk,mrl p,,dR "Y"t (I) h,-...,umhrr ,ls,ri ki,mrntrriAn y&gt;1ng berwcnang dan/atau lembaga yang menydenAAftTll}can urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Penghitungan alokasi formula sctiap Desa sebagaimana drmaksud pada ayat (I) drlakukan dcngan mcnggunakan rumus seba.gw beri!rut:
- Af · {(0.25 ' Zil + (0,35 * 22) -t(0.1 O * 7.31 + (0.30 · Z4)! · (DDbb - ADio.b)
Kctcrangan.
AF setiap Dcsa • Alokasi Formula Setiap Desa.
- terhadap Kabupaten
- Z I � rasro jumlah pcndudu.;;: setiap Desa total penduduk. scluruh Desa di Bu ton.
- 22 · raaio jumlah penduduk miskm Desa
- setiap terhadap tota! penduduk miskin seluruh Deaa di Kabupaten Buton.
- Z3 · rasJO hum wilayah seuap desa tcrhadap luas wtlayah seluruh desa dt Kabupatt:n Buton.
- Z4
- rasso lndeks Kcsulilan Ocografis {!KG) setiap Desa lerharlap Iola! IKU seluruh Des.. d1 KabuJJ"'l&lt;:u Buton
- DDi..J, · besaran Dana Desa Kabupaten Buton
- Ao- •
- besaran Alokasi Uasar Kabupatcn Buton
BAB II
Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk seti:ip Uc,Ba di Jubuputen Buton Tahun Anggaran 2017 tc-n:::antum daJam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatl Buron 1n1
BAB Ill - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURA.'( DANA DESA
Pasal 6

- ( l) Pcnyalu.--w1 Dana Dcsa dilakukan olch Bupati d&lt;.-ngan cam. pemin.dahbukuan dari RKUD kc, RKD.
- 12) Perm:idahbukuan DWJa Desa dan R.XUD kc RKD scbagrumana dimak3ud pada ayat (I) dilakukan paling tamb.i.t 7 (tujuh) hari l.:erja setelah Dana nese dit.erima di RKtJO r1,.n ""'"'"h ..,.h,n,h P",.,.Y,.,...t,m f"'"ny,.1,,,.,.n ,,.\,.h drpenuhi.
- f2) Prio:il.as penggunaan Dana Dcsa untuk membiavar pembangt.nan Desa sebagarmana dimaksud pada ayat (tJ, ditlljukan untuk mcmngkatkan kesejahteraan masyarakat [).,-,... &lt;Jan kualitas hidu? manusia serta penanggulangan kcmi:.kinan mclalui pt:menuhan kebutuhan dasar pcmbangunan eamnn don pra:iara.n11 Des.:., pcngernL,,ngljn pol&lt;"m&lt;i rl.onomi lok.11, serta pemanfaatan sumbcr daya a1am dan lingkunga.n sccara br-rl.rl&lt;&gt;nJnlan dengan prionras pcnggunaan Dana Deso diarahkan untuk pclaksanaan program dan kcgiatan Pcmbangunan Dcsa, yang mclipuli antara lain:
- a. pcngadaan, petnbangunan, pcngembangan dan pcmeliharaan sarana pmsarana Deea;
- b. peningkatan Kuahtas dan Akses terhadap Pclayanan Sosial Dasar;
- c. pcngadaan, pemb.;ngunan, pengembangan dan pernelihaman serana prasarana usaha ekcnomr Desa;
- d. pcngadaan, l"""'UHI,gunan, pengembangan dan pemclihnrnon sara.na pre.sarana untuk pclc:U.arian lingkung.an hidup; dan
- c. pengadaan. pcmbangunan, rlan pcmelihara.an sa.rana pmsarana untuk penanggclanga.., bencana al.am dan/atau kejadsan luarbiasa lainnya.
- Pl Pnontas pcnsgunaan Da.""' Deea untuk membmyui prngram Mn kf'gintan bidang Pcmberdayaan Nagyarakat Desa sebagamana drmaksud pada ayat (U. ditujukan untuk mcningkatkan kapasitas dan kapa.btlitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghJdupi dirinya sccara mandiri. Kegiatan p=mberdayaan masyarakat uesa yang d1pnontaskan mehput.i antara lain:
- a pcningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sos al dasar,
- b. pcngclolaan benlasarkan lokal yang tcr:.c:dia, sarana dan prasarana lmgk:ungan kemampuan teknis dan sumber daya
- c. pengelolaan uoaha ekonomi produktif pengelolmm samna dan prasarana ckonomi;
- d. pcnguatan kesiapsiagean masyamkat Dcsa dalam mcnghadapi bcncana serta kcjadian !uar biasa lainnya,
- e. pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. pcmbo"dayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kdola Desa yang demokratis.
BAB Ill - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURA.'( DANA DESA
Pasal 7

Penyalura.n Dana Desa sebagaimanadunaksud dalam Pa!&lt;&gt;!l n ayat fl), dilakukan sccara bertahap dengan ketentuan sebegaj bt'rikut;
- a. tahap I, pada bulan Maret sebcsar 60% (cnam puluh perscratus); dan
- b. tahap II pada bulan .'\.gustus sebc:sar 40% jempat puluh perserarus].
BAB Ill - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURA.'( DANA DESA
Pasal 8

- (l) Pcnyalurar. Dana Desa tab1p I sebagaimana dimaksud dalnm Po=! 7 nuruf a, di!akukan sctclah Kcpala Dc:,a menyan:paiJcan·
- a. peraturan Bupaa; dan mcngcnai APBDesa kepada Desa
- b. laporan n:alisasi penl!J(Ullaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
kcpada Bupati.
- \'..!) Penyampruan Japoran reaneesr pengggunaan Dana Desa l.ahun anggaran scbc:lumnya sebagaimana dlmaksud pada ayat (IJ huruf b, dilakukan paling: lambat minggu kcdua Bulan Febroari.
BAB Ill - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURA.'( DANA DESA
Pasal 9

- (1) � nyaluran Dana Desa tah:o.p II sebag.,imana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan sctelah Kepa]a. Desa menyampaikan lapora., realisasi penggunaan Dana Desa t.ahap I kepada Bupati.
- (2) f'cnyampaian laponlll rca.fosa.3i pcnggunaan Dana Dc""tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan pahng IHmhat minggu kedua Bulan ,Juli.
- (3) Laporan reahsast penggunaan Uana L&gt;esa tahap J sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menunjukkan paling k=ang Dana Dc..a tahap I tclah di � nakan sebcM.r 50% (limo puluh per ,:,eratus).
BA.B IV
PRIORITAS PENGGUNMN DANA DESA
Pa...J 10
- [ 11 D,ina De&amp;a dipriorit.J.skan untu.&lt;: membiayai pembangunan ,-i.,n pemherd"Y""" m"'&lt;Y"n:1k11t ,J,-,.,.
- (4) Dana Desa dape.t digunakan untuk membiayai kegiat.an yang tidak tennasuk dalam pnoritas penggunaan Dana Liesa sebegaunana dimaksud pada ayat (l) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah Bupati memastikan pengalnkaeian Dana Dcsa untuk kegiatan yang menjadi prioritas desa telah terpenuh1 dan/atau kegiatan pcmbangunan dan pemberdayaan masyaralcat telah terpenuhi.
BAB Ill - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURA.'( DANA DESA
Pasal 11

- (l) Kcpala Dt:= bcrtanKKung Ja"'al., ala,; penggunaan Dana Oeee.
- t:.!I Pcmcnntah daerah dapat rnelakukan pendamptngan at.as f.lC"l!Ku"aan Dana Desa.
- (31 Pendampingan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dJbebankan pada Angganrn Pendapat.an dan l:klan1a Dacrah.
RARV
PELI\POR.'\N DANA D �
BAB Ill - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURA.'( DANA DESA
Pasal 12

- (I) Kr:pala Desa deogan dikoordinasikan o'eh camat setempat menyampaikan laporan reahsasr penggunaan Dana Desa Tahap I, dan taporan Rcalisasi Pcnggur.aan Dana Desa Tahunan keµ,&lt;la Bu,,..u.
- (2) Pcn)ftinptti.ttn lapomn rcaliSW1i penggunClilI\ Dana Desa sebQ{?imana dirrudumd pada ayat (l) dilakukan dengan ketentuan;
- a. Tahap I palinp; lambat minR&gt;;U kcempat bulan Juli tahun nnggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Pengguoaan Dana Desa Tahunan pa.ling Jambat minggu keempat bulan Fcbruari tahun anggaran benkutnya.
PEMANTAUAN DA.'c EVALUASI
BAB Ill - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURA.'( DANA DESA
Pasal 13

Bupati melakukan peman!Euan dan evaluasi ataa Sisa Dana Dcsa di RKD.
BAB Ill - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURA.'( DANA DESA
Pasal 14

- (1) Dalam hal terri,.,.,.r\mn pemantauan dan evaluasi at.as sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dan 30% (tiga puluh pcrnen), Bupati :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD terscbut, dan/atau
3. b mermrua apara: rungsional daerah untuk: melakukan pcmenksaan.
4. \2) Si""' Dana Dc&amp;a di RKD iebih dari 30'Yo !tigf.l puluh pen.en), ecb&lt;&gt;ga.imana dimaksl.:d pada ayat (1), dihitung d&lt;1ri n,.,.,,. Desa yang di1erimR n.-,..a pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun sebclumnya.
- (3) K::pala Desa wajib mer,ganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebga!mana diw.ak&amp;ud pada ayat {2) dalam rancangan APBI&gt;esa tahun anggaran benkutnye sebagru dasar penggtmaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) ualam ha! rancangan APBDesa tahun ,u,i®·-nm berilrutnya &gt;Jt:OOKaiu,aua di,nak � ud pada ayat (3) tcleb ditctapkan Biee Dnnn OcllO tereebut di;11,pat digunakan mendahului per.etllpan � ni.turan d= trntRng Penabahan APRIH,AA dengan cam menetapkan pcraturan Kepa]a Desa tentang Perubahan Penjabaran APBOesa dan membcritahukan kepada Sadan Pennusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubaha., 4J'BDesa atai djcantumkan dalam Laponm Realisas, Anggara., bagi pcmenntah nesa yang tJdak melakukan Perubahan A?BDt:..,..
BAB V - U
Pasal 15

- (I) Bupali menunda penyaluran Dar.a nesa, dalam hal:
- e. Bupad belum menenma dokumen seoegecnene dimaksud daJam Pasal ts ayat(l) dan Pasal 9 avat (!),
- b. Ten:lapat Sisa Dana Ocsa di RKD tahun anggaran sc:U.:lum"ya kb,h dari 30% (tiga puluh persen) acOOgain:ana dimaksud dalam Pas.al 14; dar./atall
- c , terdapat u&amp;ulan cfari ,iparat pengawas fungsional daerah.
- {2) l'enundaan penyaluran dimaksud pada ayat (IJ Dana Desa seoagaimana huruf b dtlakukan terhadap penyeJunm Ow,,. Desa tahap I tahun sebesar S,sa Dw,a Dese di RKD ""bc.lumnya. anggeran berjalan tahun anggaran
- (3) Dalarn hal Sisa n,..,a [k..a di RKD uthun o.nggnran sebclumnya :cb:h besar dari jumlah Dann nesa yang akan drsefurkan pada tahap I, pcnyaJuran Dana Desa tB.hap 1 tidak dalakukan.
- (4) Penundaan pen;aluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hwuf b dilakukan sampei dengan Sis.a Dana Desa di RKD lahun anggaran sebclumnya :elah direali""'-:.ikan P&lt;'"M!:un;rnnnya, sehingga Sisa Dana Uesa di RKD men1ndi paling tinggi sclx=r 30"'4 (lig., puluh pr,rsen) dari ,anggar.u, Dana Deec tnhun anggaran sebelumnya.
- (5) Da.lam hal sampai balan Juli lahun anggaran berjalan S:sa Dana Deso. di RKD tabun anggaran sebelumn',a masih lebih besar dari 30% (tiga pu!uh persen), pcnyaluran Dan.a Desa ya.qg ditunda sebagaimana d1maksud pada ayat (2) chsalurkan bersamaan dengan penyajuran Dana Desa tahap JI.
Pnsal 16
- ( 1) Bupari rru,nyalurkan kembali Dana Desa yang: ditund:, dalam ha\:
- a. dokumen sebagscmana dimaksud dalam Pasal l 5 ayat (l) hurura lt:lah dm:nma; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam ha! penundaan penyaluran Dann Deso. s,obag,.imam, rlim,iksnrl ,1,.1,.m P:.sal 15 ayat (1) bcrlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran bel]alan, Dana Dcsa. tidak dapat disa.lurkan lagi ke RKDdan merjaci Sisa Dana Desadi RKUD.
- (3) Bupati memberit:lhulmn kepadn Kepola Deso yang bersangkumn 'Ilengenai Dana Oe,ia yang ditunda pcnyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling lambat akhrr bular. November tahun anggaran bcrjalan dan agar dianggarkan kembaJi da1am rancangan APBDesa tahun anggaran benkutnya,
,.
BAB VII - KETENTIJAN PENU'tUP
Pasal 17

Peratwan Bupati 101 mulai bcrlaku pada tangga] diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, mrmerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati llll dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton.
-
Dilelapkan di Pa39.IWRJO
pa:la tanggal,1§ M.A1t&gt;-T 2017 ,,- '
WA\.iL BUPATI BUTON,
LA BAKRY
'
BAB VII - KETF.NTUANPE � UTUP
Pasal 17

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pede tanggal diundangkan.
Agar setiap onng mengetahui, memenntahkan pengundangan Pl:ratunn 8upati m1 dengan menempatkNmya daJ.am Serita Daerah K111bupaten Buton.
Ditetopkan di Paserwaje
J.JHda umgga1 ,\"' M.\_neT
2017
WAKIL BL:PATI BlITON,
1'\'U
lJ\ BAXRY
Diundangkan di pada tan@g&amp;l 1'1
serwajo
�
017
Pit. SEKR RIS DAER.\H.
Ka.SI , SH PEMBINA llrAMA MUDA. JV /c Nip. 19580101 198903 l 012
Maret
8ERrrA OAERAH KABUPATEN AUTON TAHUN 2017 NOMOR .. � 19.
1
1 1 1 1
n-"'
| ' ' '' • t l | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | - _.,...,,,. "'l'°I .. • °'l �� I � ::;:! '.:'.! ;! ::; � � � ;:;,;l::J ::l ;!; | !".:!;!! � |
•
| @.ta· � ,. a. •-1 � aJaJa � a � � "'0 0 0 0 0 0 01010 0 0 0 0 | !! �� !!!I!!'!! !SJ!!;! | !!! � !!1 � !i!ll |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | � ::ut i � � ,z � :r.i::: r.i �� <3;::io � "'"'"'"' |
| 1 � ··11••••§{11•1• o oo,:, Ooo o ooo oo | | |
•
•
•
•
!
•
I
I
| ,11 1 t1S | � | i1f1'r t | � ��� | | | | § • � • • • • |
|-------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|-------|-----------------|
| | | | | 1•1· 1"1"·1·1·1· | 1" OCOOOOO | • • | ! § • . 0 a.a |
| ,a lo | •ii'•" ol° | o | .J � o T | 1;;;; oooc:fc:floo � | ;;§ | 81§ | • � |
| n | .. ::-. 1:;l'i1 | � 1 1::1i | � 11E: � 1 � | : � | ; | � ·i. | � !. � i.H |
| ' | I | | | | | | e |
| | | | | | §§888 0000000 | � | • • § |
| §}; | " | � i§ | • " 0000000 | . | | | |
| ; | � I .. - 0 | � · � � .., | � , ... ... | , •• | Ei | 1 | �� I -· |
| §§ • I � 1' | " ;1 :: 1' | §§ § •• ::: 1' | � § ��� | § � i 'i s 1' t | i 1 | i | i:i I • |
-
ii
"
.-"
-·
-
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 pada Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, yang dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ketentuan khusus tentang pakaian kerja termasuk PNS jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional di RSUD/Puskesmas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Uadang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengen UndangUadang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Di Siplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1476);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lem baran Daerah Kata Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
Menetapkan
- 13.Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkuangan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
14. Peraturan W alikota Nomor 8 Tahun 2013 ten tang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BAB II - PAKAIAN KERJA
Pasal 2

Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan menggunakan Pakaian Kerja dalam melaksanakan kewajiban tugas pokok dan fungsi.
BAB II - PAKAIAN KERJA
Pasal 3

Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:
- a. identitas;
- b. keseragaman;
- c. pengawasan; dan
- d. estetika
BAB III - JENIS PAKAIAN KERJA
Pasal 4

- (1) Pakaian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH terdiri dari;
1. PDH Warna Khaki
2. PDH Kemeja Putih, celana/ rok hitam a tau gelap; dan
3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
- b. Pakaian Sipil Harian yang disingkat PSH; dan
- c. Pakaian Seragam lainnya.
- (2) Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari :
- a. Pakaian Seragam Harian LINMAS disingkat pakaian LINMAS;
- b. Pakaian Seragam Batik Motif KORPRI; dan
11. b.Pakaian Seragam Batik PGRI adalah pakaian Batik PGRI.
- (3) Pakaian Kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang terdiri dari:
- a. Pakaian Batik PGRI Pria : Baju lengan panjang bersaku pada bagian dada sebelah kiri tanpa tutup, celana panjang hitam beserta kelengkapannya; dan
- b. Pakaian Batik PGRI Wanita: Baju lengan panjang dengan 2 (dua) buah saku tanpa tutup, rok hitam 15 cm di bawah lutut beserta kelengkapannya;
- (4) Motif Batik PGRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pakaian Kerja Wanita berjilbab dan Wanita hamil menyesuaikan.
BAB IV
Pasal 5

Pakaian Batik PGRI sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilengkapi atributsebagaiberikut:
- a. Kopiah hitam untuk Pria;
- b. Papan Nama.
- (1) Model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah
- (3) Model Seragam Batik Motif KORPRI dan Pakaian Batik PGRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV
Pasal 7

Jadwal penggunaan Pakaian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tercantum dalam Lampiran IV yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 9

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan atau kegiatan tertentu, dapat menggunakan pakaian yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dan atau kegiatan tersebut.
Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini juga berlaku bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas baik ke dalam maupun ke luar daerah sepanjang tidak ada ketentuan lain mengatur pakaian yang berkaitan dengan tugas tersebut.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 11

Hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan Pakaia.n Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB VI
Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 14 Maret 2016
WALIKOTA SINGIKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 1 7 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ,
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
I. MODEL PAKAIAN DINAS
A. PAKAIAN DINAS HARIAN
1. PDH PRIA WARNA KHAKI
Keterangan:
- a. Lidah bahu
- b. Kancing Baju
- i. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG"
- c. Ikat Pinggang
- e. Saku Celana Depan
- d. Saku Baju
- f. Lencana KORPRI
- g. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALEAR"
- h. Papan Nama
- k. Tanda Pengenal
- j. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang
- I. Sambungan Bahu
- n. Lengan Panjang
- m. Saku Belakang
2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH
Keteranqan;
- b. Papan Nama
- a. Lencana Korpri
- c. Tanda Pengenal
3. PDH WANITA WARNA KHAKI
eterangan
- a. Lencana KORPRI
- b. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG"
- c. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang
- d. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALBAR"
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Celana Panjang
- k. Krah Rebah
1. Lengan Panjang
Keterangan:
- a. Lencana KORPRI
- b. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG"
- c. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang
- d. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALB3AR"
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Krah Rebah
- k. Celana Panjang
1. Lengan Panjang
5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH
Keterangan:
- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nam.a
- c. Tanda Pengenal
Keterangan:;
- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nam.a
- c. Tanda Pengenal
Keterangan:
- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISFLAK
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pem Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004
«
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
PAKAIAN SERAGAM KORPRI
KETERANGAN :
- A. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA
- B. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA
VALIKOTA SINGKAWA.NG ttd AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN , /
%
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PAK.AlAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
PAKAIAIN SERAGAM BATIK PGRI
KETERANGAN :
- A. PAKAIAN SERAGAM BATIK PGRI PRIA
- B. PAKAIAN SERAGAM BATIK PGRI WANITA
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
"
ASMALI .SET
Pembina Tk.I
NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SIN OKAW ANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN KER.JA GURU DAN 'TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGK AWANG
| | | PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) | PSH DIGUNAKAN OLEH KEPALA SEKOLAH |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | RABU | PDH KEMEJA PUTIH | I |
| 4 | KAMIS | BATIK PGRI | |
| 5 | JUMAT | PDH BATIK | |
| 6 | SABTU | PDH BATIK | |
| 7 | HARi LINMAS | SERAGAM LINMAS | SESUAI KETENTUAN ACARA |
| 8 | SETIAP BULAN TANGGAL 17 DAN HUT KORPRI | SERAGAM KORPRI | I I ! I |
| 8 | SETIAP BULAN TANGGAL 25 DAN HUT PGRI | BATIK PGRI | |
| 8 | HARI BESAR NASIONAL | SERAGAM KORPRI/ BATIK PGRI | SESUAI KETENTUAN ACARA |
| 9 | PADA ACARA RESMI | PDH BATIK/PSL DAN/ATAU PSR ...- | SESUAI KETENTUAN ACARA . |
-
WALIKOTA SINGKAWANG,
AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKU DAN PERUNDANG-UNDANGAN ; � -- .,.., YASMALI ~, SH Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004