PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor TAHUN Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 34 TAHUN 2015
N/A
Pasal 2

- (1) Pakaian Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yaitu
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
- 1) PDH Warna Khaki;
- 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
- 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
.
,
?
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 3

.i
- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.
- (2) Model PDH Batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (3) Jadual pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota Ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
,,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang ..
pada tanggal 24November 2015
WALIKOTA SINGKAWANG,
.-1{
AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 24 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 28
.\C
�
·!
.
f
.
.
'
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR : 34 TAHUN 2015 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN. PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
}
e, h.
.
MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH z: KOTA SINGKAWANG.
«·
, 1. PDH PRIA!
c
Keterangan :
- b. Papan Nama
- a. Lencana Korpri
- c. Tanda Pengenal
4
:"
«
'
e
2. PDH WANITA
Keterangan :
- b. Papan Nama
- a. Lencana Korpri
- c. Tanda Pengenal
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
¢
)
"
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR : 34 TAHUN 2015 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
•i
| NO | HARI | JENIS PAKAIAN | KETERANGAN |
|------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | ,· SENIN ... ·.' | LINMAS | |
| 2 | SELASA DAN RABU | PDH WARNA KHAKI | |
| 3 | KAMIS | PDH KEMEJA PUTIH | |
| 4 | JUMAT | BATIK/TENUN/PAKAIAN KHAS DAERAH | |
| 5 | HUT KORPRI DAN HARI BESAR NASIONAL | KORPRI | |
| 6 | ,. PADA ACARA RESMI +' · � ... | PSL DAN/ATAU PSR ·+ | SESUAI KETENTUAN ACARA |
WALIKOTA SINGKAWANG,
AWANGISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM; PERUNDANG-UNDANGAN
I
6
·
·;
,
-.¥
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 632593 Faks. (0562) 636023
Email : setda@singkawangkota.go.id Website : www.singkawangkota.go.id
•
Singkawang, a
Desember 2015
Kepada
Yth.
1. Staf Ahli Walikota Singkawang
2. Asisten SEKDA Kota Singkawarg
3. Sekretaris DPRD
4. Inspektur Kota
5. Direktur RSUD dr. Abdul zis Kelas B ·
6. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satpol PP
- \_(~. Kabag di lingkungan Setda.
8. Camat se-Kota Singkawang
9. Lurah se-Kota Singkawang
di-
SIN GKAWALNG
SURAT PENGANTAR
Nomor : 065/12@@HOR-B
| NO | JENIS YANGDIKIRIM | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Salinan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Namer 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. | 1 Berkas - - | Disampaikan dengan hormat, diharapkan segera di sosialisasikan ke- seluruh PNS di Lingkungan SKPD/Unit kerja masing-masing |
aw
0
N/A
Preamble

Menimbang
Mcngingat
PEMERINTAH KABUPATE N SAR()LANGON
wwwwww.m:::aw
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SARO LANG UN
NOMOR .2?&gt; TAHUN 2007
TENT ANG
PENERTIB AN PEMELlHARAAN TERNAK
BUPATI SAROLANG lJN,
- a. bahw.i untuk mcnciptakan kctcrtiban, keindahan scrla '.~cbcrsihan lingkungan kota, kccamatan dun kclurahan/pcdcsaan dalarn Kabupaten Sarolangun perlu dilakukan pernbinaan ;
- b. bahwa untuk mcnciptakan suasana scbagaimana dimuksud padu huruf a perlu dilakukan pcncrtiban tcmak-ternak yang hcrkcliarar. d.1!;:1111 Kabupaten Sarolangun yang diatur dengan Peraturan Dacrah:
- c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan pada hurul a dun b pc;lu di!&lt;.'t,1pk,tn Pcraturun Dacrah tcntang Pcncrtiban I'cmclih.rraan Tcrnuk
- I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tent.mg Kcrcutuan-k ctcnruun Pokok Pctcrnakan Jan Kcscharun I lcwan (Lcrnbaran N,:g;,r,' lfrpublik Indonesia Tal1u11 I l)()7 No111ur I 0. T,unh:1'1;:111 I ,1,.·111h:!r:1n N\:~~&lt;1ra Republik Indonesia Nornor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun l 981 tcnlang 11 ukun: 1\, ·1r:1. Pid;\_111;1 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun I&lt;)~ J J',inniur 7(}, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik lndoncsia Nom.-r .~ :1oc ,:
- J. lJndang-Unctang Nomor 43 Tahun 1999 tcntang l ' -, :mh:1l.;1n alas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tcnt~li1~! l\1l., ;.:-p,)kok Kcpegawaian (Lembnran Negara Rcpublik Indonesia TJlH111 ; ()99 Nomo. iU':I, 1 a11wai1c111 i~c,Ht·aran Negara Rcpublik I 1cl1\_)11·~"·.i:1 ~&lt;omor 3890);
4. Undang-Undang Nornor 54 Tahun J 999 tent:111:-: , -.:·11 , \_\_ -:,,ilf-:Jn Kabupaten Sarolangun. Kabupatcn Tebo, Kabup.ucn i\ !:1,n·,) fan1hi dun Kabupatcn ·1 anjung Jab11ng Timur (l .cmbaran N,.~1'.:ir;t [~cptiblil.; Indonesia Tahun 199&lt;) No111or 182. 'i;imh,!11;111 I ,·111h:1r·i:: ~~'T:tr,1 Rcpuhlik Indonesia Nornor ~1 JO\_~ \ xcbng.umnn.: tcl.ih di·.1'.'iiil , k:ig:m l Indang-Undanp Nornor 14 Tuhun :200Q; 1.c11t;1m· r'·'r 1!·;,!1;·:·, &lt;1t;1:; l lnda11g-l l11d:ing NPrnor ~-l Ld11111 I 11&lt;)&lt;1 T,·111:ni.· t · :;1!,, &lt;111!.:111 Kahup11lcll Sarolnngun, KHli1q1;1!(·11 I ,·h,1. l-, .rl 111r,.11 .. ·11 \ 11 :.1;,, -: ,:1&gt;1 d.in Knhup.ur n T:1nj111l)'. .Lth111w li mur (I \'1\Jh,,!.ill ',. T 1:.: &lt;,·1·;1hi1k l11do11csi:1 ·1 :1'11111 /()()() No111111 H 1. I :111il1:il1.111 I ,·:i:l,.1t.,11 ·. ·:·:11;1 Rcpuhl ik l11do111.:siit N11111tir 111&lt;,liJ:
l
I
I
I
t
I
I
!
I
i "
!
I
I
I
!
i
I
I
'
'
,
/
- J. Undaug-Unuang l\/t)inor ,. 0 Tahun 2004 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nornor 36, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 54, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nemer 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGl'N
clan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
PEMELI H ARAAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN
TERN AK
BJ\BI
KETENTUAN UMlJM
N/A
Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
l,
Ii
''
!
l
!
.
!
!
i
!
II
;
!
~i
!
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sclanjutnya disebut DPRD adalah Badan Lcgislatif Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah pejabat pegawai ncgcri sipil dan/atau ditunjuk dan diberi tugas tertentu dihidang penertiban ternak dalam Kabupatcn Sarolangun.
6. Temak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai ternpat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipclihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan atau jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia dalam hal ini: hewan berkaki empat dan unggas,
4. Petemak ialah orang atau atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sch::gian ntau seluruhnya bersumber dari pada usaha Peternakan. 7.
5. Peternak Penggaduh ternak yang selanjutnya disebut penggaduh adalah pctcrnak baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkun suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan. 8.
6. Kelompok Peternak adalah sekumpulan peternak atau buruh Pcternal.an yang menggambungkan dirinya dalam satu kelompok dcngan pcncapaian tujuan 'crtcnu. untuk 9.
7. Petemakan adalah suatu usaha budidaya ternak dalam suatu lokasi tertentu. dii.i.ina tcrjadi proses produksi untuk tujuan tertentu. 10.
8. Perusahaan peternakan adalah usaha pcternaka, L yang dilakukan di ternpat k1 icntu serta perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi olch pcurnak untuk memperoleh hasil clan produk tertcntu untuk tujuan komersial. 11.
9. Padang penggembalaan adalah tcmpat atau lahan yang ditumbuhi rumput &lt;1la:11. rumput unggul dan hijauan lainnya yang digunakan untuk mcnggembalakan ternak. 12.
10. Penyebaran dan pcngcmbungan ternak adalah salah satu upaya yang dilakuk.in baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pcngcrnbangan kawasan pcterr-ukan sccara terencana discluruh wilayah Kabupatcn Sarolangun. 13.
11. Lokasi penycbaran dan pcngcmbangan tcrnak adalah suatu tcmpat diwilayah pcnyebaran dan pcngcmbangan tcrnak yang tcrdiri dari satu dcsa atau lcbih dalam satu kccamaian yang diprioritaskan untuk pcnyebaran dan pcngembangan ternak. 14.
15. Kawasan penyebaran dan pengembangan peternakan adalah konsentrasi pcnvebaran dan pengembangan petemakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu Kabupatc. 1.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pernerintah Oaerah yang dibcr. wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas Pelanggar Pcraturan Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan rnenurut care: vanu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta rnengurnpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
BAB I - KEW J\.JIBAN PETFRNAK DAN PI-:Mll .lK I WW .I\N
Pasal 2

- (1). Setiap pctcrnak dan pcmilik hcwan diwajibkan mcrnclihara icruak dun :11:111 l1l'\v:11111v:1 sesuai dcngan tck nis pcmcf iharann tcrnak atau hcwan y:1ng haik mcl iput i :
- a. Wajib mcmpunyai kandnnj; sexuai pctunjuk tck nis petcruak.ui.
- b. Digcmbalukun di lcmpat yang tclnh ditcutuk.ui (p:1d:111g Jh'lll',)'.1·111li:tl:1:111)
- c. M1·1111.ik:it 1t-rn111iny:1 np:1liil11 tli1·.1·11d,:il:11':111
'I
i
I'
''
I'
- d. Menyediakan kebun rumput sebagai pakan hijauan makanan temak baik perorangan maupun kelompok.
2. (2). Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a harus dibuat sedemikian rupa sehingga temak/hewan tidak rnengganggu ketertiban dan/atau kebersihan 1 ingkungan di kelurahan/desa, kecamatan dan kota .
- (3) Wajib melapor dan mendaftarkan temak dan hewan kesayangannya secara berkala kc Dinas Pertanian atau Instansi yang menangani fungsi Peternakan.
4. . . masmg-masmg. (4) Kelompok petemak agar dapat memfasilitasi anggota kelompok peternak dan peternak lainnya untuk memberikan tanda atau identifikasi pada ternak/hewan kesayangannya
BAB l - TEMP AT PENGGEMBALAAN
Pasal 3

- Kepala Desa dan/atau lurah dapat menentukan sebidang tanah/lahan sebagai tempat penggembalaan setelah bermusyawarah dengan peternak sesuai petunjuk teknis Dinas Pertanian. ( 1 ).
- Setiap temak ditempat penggembalaan, wajib diawasi sedemikian rupa oleh pcmilik atau pemelihara temak, schingga ternaknya tidak mengganggu pertanian penduduk sekitarnya dan/atau kebersihan lingkungan. (2).
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 4

- ( 1 ). Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam mencrtibkan tcrnak yang berkeliaran di kota kabupaten dan kota kccamatan. J
- (2). Peternak dan kclornpok pcternak scrta pcmilik hcwan lainuya bcrtai1ggung juwab terhadap ternak dibawah pengawasannya. J
- (3) Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan pencrtiban ternak, dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. v'
SANKSI ADMINISTRJ\SI
- Petugas atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (I) dan ayat (2) wajib memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga secara tertulis kcpada perni lik ternak yang tetap membiarkan ternaknya berkeliaran . ( l ).
- ( ,.., I -1· . '\;;::!::: 1:: ;-:· .. ·i.1.\_:·'','" &lt;:f'h'''.\_'' 1 im~n;-i yang dimaksud pada ayat (1) tidak diindahk an oleh para pemilik ternak, maka Dinas Pertanian bckerjasarna dengan tim dapat mclaki.l.ar, opcrasi yustisi terhadap temak yang berkeliaran .
- 'T' 1 ' ' ' · · ' I · d' k , ..::;·;· ... " ) ... b ·--·Janng oi-,"'"'"" -' ... ,~.\_,, ..,~.,;.;6~~:.:·.::na rma sud pada ayat (2) maka pcmilik atau penggaduh tenak diadakan sidang ditempat. (") \~.
BAB Vl - KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

- (1) Setiap peternak yamg telah tiga kali berturut-turut tidak mengindahkan peringatan atau tcguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana kurungan selarna -lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak terhadap:
- a. Kerbau, Sapi dan Kuda = Rp.500.000,(!ima ratus ribu rupiahj/ekor:
- h. K::imhing dan Dnmh::1 = Rn .:;n non (lima puluh ribu rupiahj/ckor:
- (2) Setiap temak berkeliaran dan ditangkap pada waktu dilakukan penertiban akan dikarantina paling lama 7 (tujuh) hari dan jika tidak diambil perniliknya, ten iak terse but akan dilelang dan hasil lelangan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja bertujuan menyiksa, melukai atau hal-hal lain yang sifatnya merugikan petcrnak dengan dalih apapun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peruudaug-uudangan yang berlaku.
BAB Vl - KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

Setiap orang atau peternak tidak mcngindahkan sebagaimana dirnaksud dalam pusa] 2, pasal 3 ayat (2) dan pasal 6 juga dapat diancam sesuai dengan hukum adat yang rnenjadi pcgangan masyarakat sctcmpat.
BAB Vl - KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat ( 1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB Vll - PENYIDIKAN
Pasal 9

- (1 ). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di!ingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun diberi wewenang khusus scbagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun l 981 tentang Hukurn /;"cam Pidana,
- (2). Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) pasal ini ~~ah: '
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari sescorang mengcnai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pcrtama dan pcmeriksaan ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhcnti seseorang dan mcmcriksa tanda pengcnal diri tersangka:
- d. Melakukan pcnyitaan bcnda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang yang berkairan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan dipcriksa scbagai tersangka atau saksi atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dcngan perneriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk dari pcnyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tcrsebut bukan rnerupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan ha] tersebut kcpada pcnuntut umum, tersangka atau keluarganya;
1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4). Penyidikan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) pasal ini mernberitahukan dirnulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan pacla penuntut umum, scsuai kctcntuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
'
f
t
,.
!
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

J
- Peraturan Daerah ini diprioritaskan berlaku di wilayah-wilayah dalam ibu kota Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. ,u(l)
- 0{2) Bagi desa atau daerah Jain diluar sebagaimana disebut pada ayat (1) maka pengaturan tentang penertiban ternak, diatur~ngan peraturan desa masing~aik c menyangkut jenfs temak yang diatur, te1npatpenggembalaan dan sanksi yang dikenakan dengan tetap mempedornani kepada Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, maka Dinas Pertanian beserta lnstansi yang terkait wajib mclakukan sosialisasi tcrlebih dahulu ketengah-tengah masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun .
- (2) Peraturan Daerah ini efektif berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah iru diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah im sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mcngetahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Peraturan Dacrah ini dalam Lembaran Dacrah Kabupatcn Sarolangun.
Disahkan di Sarolangun
Pada Tanggal 18 -4 2007
Diundangkan di Sarolangun
Pada Tanggal
18
4
2007
SEKRETARIS DAÉRABKABUPATEN SAROLANGUN
23 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2007 NOMOF
j
'I
1'
!
·!
I
d
I
ii
I
'1
PENJELASAN
Pasal 1

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

.Cukup JelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2007 NO MOR