PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 24 Tahun 2012
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012-2032
Berlaku: 24 TAHUN 2012
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 125

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf i berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yang memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum peraturan Zonasi sekitar Kawasan Pertahanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan;
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.
- (3) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 126

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 127

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Kerinci meliputi:
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin perubahan penggunaan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan;
- e. izin alih fungsi lahan; dan
- f. izin lainnya.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 1 Izin Prinsip
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 128

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
Paragraf 2 Izin Lokasi
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 129

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b merupakan ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan ijin selama 1 (satu) tahun;
- b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektarsampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan ijin selama 2 (dua) tahun; dan
- c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektardiberikan ijin selama 3 (tiga) tahun.
Paragraf 3
Izin Perubahan Penggunaan Tanah
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 130

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada orang pribadi/badan hukum (pemohon) yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/badan hukum (pemohon) dengan ukuran paling luas 1 (satu) hektar.
Paragraf 4 Izin Mendirikan Bangunan
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 131

Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
Paragraf 5 Izin Alih Fungsi Lahan
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 132

- (1) Ijin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf e merupakan ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari fungsi lindung ke budidaya, atau dari budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun.
- (2) Izin alih fungsi lahan diperlukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi, dan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses ijin lokasi.
Paragraf 6
Izin Lainnya
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 133

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf f merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, lingkungan dan pengembangan sektoral lainnya yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 134

- (1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya dan sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang dicegah dan dibatasi pengembangannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 135

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
- a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
- b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
- c. kemudahan prosedur perizinan; dan
- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintahan di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.
Bagian Kelima Ketentuan Sanksi
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 136

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi berfungsi sebagai:
- a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan pengenaan sanksi dapat berupa:
- a. sanksi administratif; dan/atau
- b. sanksi pidana.
- (4) Ketentuan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan penataan ruang;
- b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
- c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 137

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan ijin;
- f. pembatalan ijin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 1
Sanksi Pidana
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 138

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b dipidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling besar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 139

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:
- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 140

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:
- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 141

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 142

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan karifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif fan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KELEMBAGAAN
Pasal 144

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 145

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka rencana dan album peta akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan yang telah disepakati bersama Menteri Kehutanan melalui proses amandemen perda.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 146

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai ijin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ijin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa ijin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan ijin yang diperlukan.
- (3) Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
B A B XII KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 147

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kerinci Tahun 1997 Seri C Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 148

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 8 Desember 2012
BUPATI KERINCI, dto
H. MURASMAN
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 10 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 NOMOR 24
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Ruang merupakan suatu wadah bagi manusia dan mahluk hidup lainnya untuk melakukan aktifitas serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang yang tersedia terebut sangat terbatas dan jumlahnya relatif tetap, sedangkan aktifitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang, hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.
Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
Penyelenggaraan penataan ruang khususnya ditingkat pemerintah kabupaten dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten, mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten, acuan investasi dalam wilayah kabupaten, pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang, dan sebagai dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, serta acuan dalam administrasi pertanahan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan keterpaduan pembagunan antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.
PENJELASAN
Pasal 7

Dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan wilayah, disusun tujuan penataan ruang Kabupaten Kerinci untuk 20 tahun kedepan (tahun 2012-2032) yaitu: 'Mewujudkan Kabupaten Kerinci sejahtera berbasiskan pada sumberdaya alam dan infrastruktur yang layak dan terpadu, dengan memperhatikan kawasan konservasi dan rawan bencana'

Sejahtera adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang telah memenuhi standar peningkatan nilai ekonomi maupun kualitas hidupnya, sehingga dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik, nyaman dan teratur.Sumberdaya Alam adalah kesatuan tanah, air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang ada diatas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan.Infrastruktur adalah sistim fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.Konservasi yang dimaksud adalah pemanfaatan sumber daya alam secara arif sehingga terjamin keberlanjutannya (Theodore Roosevelt, 1902). Dalam hal ini terkandung upaya pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem) termasuk didalamnya upaya-upaya mitigasi bencana tsunami, longsor, gempa dan banjir.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.##
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup JelasAyat (7),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1),

Sistem pusatbpermukiman yaitu sistem pusat pelayanan kegiatan perkotaan dan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan.Sistem Perkotaan merupakan aglomerasi kota dengan wilayah sekitarnya yangmasih memiliki sifat kekotaan, atau sekumpulan kota-kota yang secara bersamaan membentuk permukiman pada suatu wilayah.Ayat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1),

Huruf a,Jalan Kolektor Primer (JKP-2) adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Ibukota Provinsi dan IbukotaKabupaten/Kota.Ketentuan jalan kolektor primer :1. Kecepatan rencana minimal 40 Km/jam2. Lebar badan jalan minimal 7 m.3. Kapasitas sama dengan atau lebih besar dari pada volume lalu lintas rata-rata.Huruf b,## Huruf c,Huruf d,4. Jalan masuk dibatasi, direncanakan sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana dengan kapasitas jalan.5. Tidak terputus walaupun memasuki kota.Jalan Lokal Primer (JLP) adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna simpul antara PKN dan PK-Ling, antara PKW dan PKLing, antara PKL, dan antara PKL dan PK-Ling.Ketentuan jalan lokal primer :1. Kecepatan rencana minimal 20 km/jam.2. Lebar minimal 6 m.3. Tidak terputus walaupun melalui desa.Jalan Lingkungan Primer (Jling-P) adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.Jalan Strategis Nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan strategis nasional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, sehingga tidak harus sama dengan spesifikasi teknis jaringan jalan arteri primer atau kolektor primer.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1),

Huruf a,Klasifikasai terminal:1. Tipe A; terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.2. Tipe B; terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.3. Tipe C; terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.Huruf b,Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1),

Huruf a,Cukup JelasHuruf b,Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1),

Huruf a,Tatanan Kebandarudaraan adalah suatu sistem kebandarudaraan yang memuat hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.Hirarki bandar udara :1. Bandar Udara Pengumpul (hub) merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional arau berbagai provinsi.Huruf b,Ruang Udara untuk Penerbangan adalah ruang udara diatas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masaih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang didalamnya termasuk ruang lalu lintas udara.Ayat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan2. Bandar Udara Pengumpan (spoke) merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal, merupakan bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul, serta sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1),

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1),

Huruf a,Pembangkit tenaga Listrik adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbaharukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.Huruf b,Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik hingga saluran distribusi listrik sehingga dapat disalurkan sampai padakonsumer/pengguna listrik. Klasifikasi tegangan transmisi listrik :1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) : 200 KV - 500 KV2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) : 30 KV - 150 KV3. Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) : 30 KV - 150 KV4. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) : 6 KV - 30 KV5. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) : 6 KV - 20 KV6. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) : 40 V - 1000 V7. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) : 40 V - 1000 V8. Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) : 40 V - 1000 V.Ayat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1),

Huruf a,Cukup JelasHuruf b,Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1),

Huruf a,Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2Huruf b,Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batasa hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.Huruf c,Cukup JelasHuruf d,Cukup JelasHuruf e,Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Huruf a,Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan sampah secara lapis per lapis pada sebuah site (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alaat berat, dan pada akhir operasi, urugan tanah tersebut kemudian ditutup dengan tanah penutup.Huruf b,TPA Sampah Regional adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang dikelola bersama oleh dua atau beberapa pemerintah kabupaten/kota.Huruf c,Cukup JelasHuruf d,Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup JelasAyat (7),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Huruf a,RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.## Huruf b,Huruf c,Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Setiap kawasan dapat menunjukan tingkat kerawanan longsor /gerakan ranah yang beragam dari tinggi hingga rendah, tergantung kondisi aspek fisik alami dan aspek aktifitas manusia yang ada.Klasifikasi Tipe Zona berpotensi longsor berdasarkan tingkat kerawanan :RTH Private adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.| No | Tipe Zona | Kriteria Tingkat Kerawanan (aspek fisik alami) | Kriteria tingkat resiko (aspek manusia ) | Klasifikasi tingkat kerawana n ||------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|| 1 | A Daerah lereng gunung/pegunun gan, lereng bukit/perbukitan , dan tebing sungai, dengan kemiringan lereng diatas 40% | tinggi | Tinggi | Kelas Tinggi || 1 | | tinggi | Sedang | Kelas Tinggi || 1 | | tinggi | Rendah | Kelas Tinggi || 1 | | | Tinggi | Kelas Tinggi || 1 | | Sedang | Sedang | Kelas Sedang || 1 | | Sedang | Rendah | Kelas Sedang || 1 | | Rendah | Tinggi | Kelas Sedang || 1 | | Rendah | Sedang | Kelas Sedang || 1 | | Rendah | Rendah | Kelas Rendah || 2 | B Daerah kaki gunung/pegunung an, kaki bukit/perbukitan, dan tebing sungai, dengan kemiringan lereng antara 21% sampai dengan 40% | Tinggi | Tinggi | Tinggi || 2 | | Tinggi | Sedang | Tinggi || 2 | | Tinggi | Rendah | Tinggi || 2 | | Sedang | Tinggi | Tinggi || 2 | | Sedang | Sedang | Kelas Sedang || 2 | | Sedang | Rendah | Kelas Sedang || | | Rendah | Tinggi | ||----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|| | | Rendah | Sedang | || | | Rendah | Rendah | Kelas Rendah || 3. | C Daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran tebing sungai, dan lembah sungai, dengan kemiringan lereng 0% sampai dengan 20% | Tinggi | Tinggi | Kelas Tinggi || 3. | C Daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran tebing sungai, dan lembah sungai, dengan kemiringan lereng 0% sampai dengan 20% | Tinggi | Sedang | Kelas Tinggi || 3. | C Daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran tebing sungai, dan lembah sungai, dengan kemiringan lereng 0% sampai dengan 20% | Tinggi | Rendah | Kelas Tinggi || 3. | C Daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran tebing sungai, dan lembah sungai, dengan kemiringan lereng 0% sampai dengan 20% | Sedang | Tinggi | Kelas Tinggi || 3. | C Daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran tebing sungai, dan lembah sungai, dengan kemiringan lereng 0% sampai dengan 20% | Sedang | Sedang | Kelas Sedang || 3. | C Daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran tebing sungai, dan lembah sungai, dengan kemiringan lereng 0% sampai dengan 20% | Sedang | Rendah | Kelas Sedang || 3. | | | Tinggi | Kelas Sedang || 3. | | | Sedang | Kelas Sedang || 3. | | | Rendah | Kelas Rendah |Ayat (4),Skala Intensitas Gempa (Modified Mercalli Intensity/MMI) :- I. tidak terasa- II. terasa hanya oleh orang dalam keadaan istirahat, terutama di tingkat-tingkat atas bangunan atau di tempat-tempat yang tinggi.- III. terasa di dalam rumah, tetapi banyak yang tidak menyangka kalau ada gempa bumi. Getaran terasa seperti ada truk kecil lewat.- IV. terasa di dalam rumah seperti ada truk berat lewat atau terasa seperti ada barang berat yang menabrak dinding rumah. Barang yang bergantung bergoyang-goyang, jendela dan pintu berderik, barang pecah belah pecah, gelas-gelas bergemerincing, dinding dan rangka rumah berbunyi.- V. dapat dirasakan diluar rumah. Orang tidur terbangun, cairan tampak bergerak-gerak dan tumpah sedikit. Barang perhiasan rumah yang kecil dan tidak stabil bergerak atau jatuh. Pintu-pintu terbuka tertutup, pigura-pigura dinding bergerak, lonceng bandul berhenti atau mati atau tidak cocok jalannya.- VI. terasa oleh semua orang. Banyak orang lari keluar karena terkejut. Orang yang sedang berjalan kaki terganggu. Jendela berderit, gerabah, barang pecah belah pecah, barang-barang kecil dan buku jatuh dari raknya, gambar-gambar jatuh dari dinding. Mobil-mobil bergerak atau berputar. Plester dinding yang lemah pecah-pecah. Loncenglonceng besar berbunyi, selokan irigasi rusak.- VII. dapat dirasakan oleh supir yang sedang mengemudikan mobil. Orang yang sedang berjalan kaki sulit untuk berjalan dengan baik, cerobong asap yang lemah pecah.Langit-langit dan bagian-bagian konstruksi pada tempat yang tinggi rusak. Barang pecah belah pecah. Tembok yang tidak kuat pecah, plester tembok dan batu-batu tembok yang tidak terikat kuat jatuh. Terjadi sedikit pergeseran dan lekukan-lekukan pada timbunan pasir dan batu kerikil. Air menjadi keruh, lonceng-lonceng besar berbunyi,selokan irigasi rusak.- VIII. mengemudi mobil terganggu. Terjadi kerusakan pada bangunanbangunan yang kuat karena bagianbagian yang runtuh. Kerusakan terjadi pada tembok-tembok yang dibuat tahan terhadap getarangetaran horizontal dan beberapa bagian tembok runtuh. Cerobong asaap, monuen-monumen, menaramenara, dan tangki air yang berada diatas berputar atau jatuh. Rangka rumah berpindah dari fondasinya. Dinding-dinding yang tidak terikat baik jatuh atau terlempar. Rantingranting pohon patah dari dahannya. Tanah yang basah dan lereng yang curam terbelah.- IX. publik menjadi panik. Bangunan yang tidak kuat hancur. Bangunan yang kuat mengalami kerusakan berat. Fondasi dan rangka bangunan rusak. Pipa dalam tanah putus. Tanah merakah. Di daerahAyat (5),- alluvium pasir dan lumpur keluar dari dalam tanah.- X. pada umumnya seua tembok, rangka rumah dan fondasi rusak. Beberapa bangunan dari kayu yang kuat dan jembatan-jembatan rusak. Kerusakan berat terjadi pada bendungan-bendungan, tanggultanggul dan tembok-tembok. Terjadi tanah longsor yang berat. Air dalam kolam, sungai dan danau tumpah/muncrat. Terjadi perpindahan tempat secara horizontal didaerah pantai dan di daerah-daerah yang permukaan tanahnya rata. Jalur-jalur kereta api menjadi sedikit bengkok.- XI pipa-pipa di dalam tanah rusak sama sekali. Rel kereta api rusak berat.- XII terjadia bencana alam. Seluruh bangunan rusak. Garis pandang cakrawala terganggu. Batu-batu dan barang-barang besar berpindah tempat, dan ada yang terlempar ke udara.Kawasan Rawan Bencana (KRB) letusan gunung api berdasarkan Tipologi Kawasan :| | Ciri Kawasan | Tingkat Kerawanan ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|| A Kawasan Rawan Kawasan yang terlanda lahar/banjir tidak menutup kemungkinan perluasan awan panas dan aliran lava. Bila erupsi membesar daerah ini mungkin dilanda lebat dan lontaran (pijar) | I abu Kawasan ini berjarak cukup jauh dari sumber letusan, melanda kawasan sepanjang aliran sungai yang dilaluinya. Pada saat terjadi bencana letusan, masih memungkinkan menunda untuk menyelamatkan diri, sehingga resiko terlanda bencana | Tipologi Bencana berpotensi dan dilanda hujan batu || Kawasan Rawan Bencana II Kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu (pijar), aliran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), atau lahar dan gas beracun. | Kawasan ini memiliki jarak cukup dekat dengan sumber letusan, resiko manusia untuk menyelamtkan diri pada saat letusan cukup sulit, kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar. | Tipologi B || Kawasan Rawan Kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lava, material lontaran dan guguran batu (pijar). Kawasan ini meliputi daerah puncak dan sekitarnya dan beberapa lembah sungai yang bersal dari daerah puncak. | III Kawasan ini memiliki resiko tinggi, sangat dekat dengan sumber letusan. Pada saat terjadi aktifitas magmatis, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, makhluk hidup yang ada disekitarnya tidak mungkin untuk menyelamatkan diri. | Tipologi C Bencana |Ayat (6),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup JelasAyat (7), LahanPertanian Pangan Berkelanjutan atau lahan pertanian pangan abadi yaitu kebijakan tentang tata penggunaan tanah yang mengalokasikan lahan sawah dan lahan tegalan yang boleh digunakan untuk kegiatan pertanian, tidak diizinkan untuk dikonversi ke bentuk penggunaan lain.Ayat (8),Cukup JelasAyat (9),Cukup JelasAyat (10),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 38

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1),

Huruf a,Huruf b,Kawasan Strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/teknologi tinggi adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap pemanfaatan sumberdaya alam da/atau teknologi.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasKawasan Strategis Ekonomi adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terdahap peningkatan ekonomi kawasan.
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 50

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup JelasAyat (7),Cukup JelasAyat (8),Cukup JelasAyat (9),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup JelasAyat (7),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 61

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelaAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 69

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 73

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 75

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup JelasAyat (6),Cukup JelasAyat (7),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 77

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Huruf a,Peraturan Zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah adinistratif. Ketentuan umum peraturan zonasi berfungsi sebagai landasan bagi penyusunan peraturan pada tingkat operasional pengendalianHuruf b,Huruf c, pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten, dasar pemberian izin pemanfaatan ruang, dan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengawasan pwmanfaatan ruang.Cukup JelasKetentuan Insentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang. Ketentuan ini berfungsi sebagai perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang pada promoted area yang sejalan dengan rencana tata ruang, dan sebagai katalisator perwujudan pemanfaatan ruang. Ketentuan Disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentukbentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang. Ketentuan ini berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang atau pada non-promoted area.## Huruf d, Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 78

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 79

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 80

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 81

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 82

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 83

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 84

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 86

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 87

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 88

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 89

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 91

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 93

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 98

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 99

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 101

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 102

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 103

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 106

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 108

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 109

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 111

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 112

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 113

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 114

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 116

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 117

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 118

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 119

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 120

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 121

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 122

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 123

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 124

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 125

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 126

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 127

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 128

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 129

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 132

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 134

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 135

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 136

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 137

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 141

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 142

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 144

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 145

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup JelasAyat (5),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 146

Ayat (1),

Cukup JelasAyat (2),Cukup JelasAyat (3),Cukup JelasAyat (4),Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 148

Cukup Jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 24