PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor OM Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 9 September 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan diperlukan adanya upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun pembinaan sosial kemasyarakatan lainnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa persyaratan dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja dan sarana/prasarana pemerintahan yang ada, dinilai telah memenuhi syarat untuk dilakukan
Mengingat
:
- pembentukan kelurahan dalam wilayah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitowa, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa Raya.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
9. PeraturanPemerintahNomor 73 Tahun 2005 tentangKelurahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2008 tentangKecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 31 Tahun 2006 tentangPembentukan, PenghapusandanPenggabunganKelura han;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan
WALIKOTA MAKASSAR
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN MINASA UPA, KELURAHAN BONTO DURI, KELURAHAN BIRING ROMANG, KELURAHAN BITOWA, KELURAHAN LAIKANG, KELURAHAN BERUA, KELURAHAN KATIMBANG, KELURAHAN BAKUNG, KELURAHAN BUNTUSU, KELURAHAN KAPASA RAYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Makassar.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Makassar dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersanding atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan di luarkelurahan yang telah ada.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan kelurahan yang terjadi akibat pembentukankelurahan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
- a. memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi wilayah kelurahan.
BAB III - KELURAHAN
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan letak geografis, luas wilayah dan batas wilayah kelurahan dan kecamatan akibat dari pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - KELURAHAN
Pasal 6

Ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, dan aset kecamatan sebagai akibat pemekaran kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan penyesuaian dan penataan secara bertahap dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - KELURAHAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pemekaran kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
Bagian Kedua Penetapan
BAB III - KELURAHAN
Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini, maka kelurahan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Makassar menjadi 153 (seratus lima puluh tiga) kelurahan dari sebelumnya 143 (seratus empat puluh tiga) kelurahan, sebagai berikut :
1. Kelurahan Pai;
2. Kelurahan Daya;
3. Kelurahan Paccerakkang;
4. Kelurahan Berua;
5. Kelurahan Katimbang;
6. Kelurahan Bakung;
7. Kelurahan Sudiang Raya;
8. Kelurahan Laikang;
9. Kelurahan Kapasa;
10. Kelurahan Kapasa Raya;
11. Kelurahan Tamalanrea;
12. Kelurahan Buntusu;
13. Kelurahan Tamalanrea Jaya;
| 14. | Kelurahan Tamalanrea Indah; |
|-------|-------------------------------|
| 15 | Kelurahan Bulurokeng; |
| 16 | Kelurahan Sudiang; |
| 17 | Kelurahan Untia; |
| 18 | Kelurahan Bira; |
| 19 | Kelurahan Parang Loe; |
| 20 | Kelurahan Bontoala; |
| 21 | Kelurahan Bontoala Tua; |
| 22 | Kelurahan Bontoala Parang; |
| 23 | Kelurahan Baraya; |
| 24 | Kelurahan Bunga Ejaya; |
| 25 | Kelurahan Gaddong; |
| 26 | Kelurahan Layang; |
| 27 | Kelurahan Malimongan Baru; |
| 28 | Kelurahan Parang Layang; |
| 29 | Kelurahan Timongan Lompoa; |
| 30 | Kelurahan Tompo Balang; |
| 31 | Kelurahan Wajo Baru; |
| 32 | Kelurahan Bontorannu; |
| 33 | Kelurahan Kunjung Mae; |
| 34 | Kelurahan Kampung Buyang; |
| 35 | Kelurahan Lette; |
| 36 | Kelurahan Mariso; |
| 37 | Kelurahan Mario; |
| 38 | Kelurahan Mattoanging; |
| 39 | Kelurahan Panambungan; |
| 40 | Kelurahan Tamarunang; |
| 41 | Kelurahan Bonto Biraeng; |
| 42 | Kelurahan Baji Mappakasunggu; |
| 43 | Kelurahan Labuang Baji; |
| 44 | Kelurahan Bonto Lebang; |
| 45 | Kelurahan Karang Anyer; |
| 46 | Kelurahan Mamajang Dalam; |
| 47 | Kelurahan Mamajang Luar; |
| 48 | Kelurahan Maricaya Selatan; |
| 49 | Kelurahan Mandala; |
| 50 | Kelurahan Parang; |
| 51 | Kelurahan Pa'Batang; |
| 52. | Kelurahan Sambung Jawa; |
|-------------------|--------------------------------|
| 53. | Kelurahan Tamparang Keke; |
| 54. | Kelurahan Bara-Baraya; |
| 55. | Kelurahan Barana; |
| 56. Kelurahan | Bara-Baraya Utara; |
| 57. Kelurahan | Bara-Baraya Selatan; |
| 58. Kelurahan | Bara-Baraya Timur; |
| 59. Kelurahan | Lariang Bangi; |
| 60. | Kelurahan Maccini; |
| 61. Kelurahan | Maccini Gusung; |
| 62. | Kelurahan Maccini Parang; |
| 63. | Kelurahan Maricaya; |
| 64. | Kelurahan Maricaya Baru; |
| 65. | Kelurahan Maradekaya; |
| 66. | Kelurahan Maradekaya Utara; |
| 67. | Kelurahan Maradekaya Selatan; |
| 68. | Kelurahan Antang; |
| 69. | Kelurahan Batua; |
| 70. | Kelurahan Borong; |
| 71. | Kelurahan Bangkala; |
| 72. | Kelurahan Manggala; |
| 73. | Kelurahan Tamangapa; |
| 74. | Kelurahan Biring Romang; |
| 75. | Kelurahan Bitowa; |
| 76. | Kelurahan Buakana; |
| 77. | Kelurahan Banta-Bantaeng; |
| 78. | Kelurahan Balla Parang; |
| 79. | Kelurahan Bonto Makkio; |
| 80. | Kelurahan Gunung Sari; |
| 81. Kelurahan | Minasa Upa; |
| 82. | Kelurahan Karunrung; |
| 83. | Kelurahan Kassi-Kassi; |
| 85. | Rappocini; |
| 84. | Kelurahan Mappala; |
| | Kelurahan |
| 86. Kelurahan 88. | Tidung; Kelurahan Balang Baru; |
| 87. | Kelurahan Bongaya; |
| 89. | Kelurahan | Barombong; |
|-------|-------------|---------------------|
| 90 | Kelurahan | Jongaya; |
| 91 | Kelurahan | Mangasa; |
| 92 | Kelurahan | Manuruki; |
| 93 | Kelurahan | Macini Sombala; |
| 94 | Kelurahan | Parang Tambung; |
| 95 | Kelurahan | Bonto Duri; |
| 96 | Kelurahan | Pa'Baeng-Baeng; |
| 97 | Kelurahan | Tanjung Mardeka; |
| 98 | Kelurahan | Buloa: |
| 99 | Kelurahan | Bunga Ejaya Beru; |
| 100 | Kelurahan | Kaluku Bodoa; |
| 101 | Kelurahan | Kalukuang; |
| 102 | Kelurahan | Lembo; |
| 103 | Kelurahan | Lakkang; |
| 104 | Kelurahan | La'latang; |
| 105 | Kelurahan | Pannampu; |
| 106 | Kelurahan | Rappojawa; |
| 107 | Kelurahan | Rappokalling; |
| 108 | Kelurahan | Suangga; |
| 109 | Kelurahan | Tallo; |
| 110 | Kelurahan | Tammua; |
| 111 | Kelurahan | Ujung Pandang Baru; |
| 112 | Kelurahan | Wala-walaya; |
| 113 | Kelurahan | Baru; |
| 114 | Kelurahan | Bulo Gading; |
| 115 | Kelurahan | Lajangiru; |
| 116 | Kelurahan | Lae-Lae; |
| 117 | Kelurahan | Maloku; |
| 118 | Kelurahan | Losari; |
| 119 | Kelurahan | Mangkura; |
| 120 | Kelurahan | Sawerigading; |
| 121 | Kelurahan | Pisang Utara; |
| 122 | Kelurahan | Pisang Selatan; |
| 123 | Kelurahan | Karampuang; |
| 124 | Kelurahan | Karuwisi; |
| 125 | Kelurahan | Karuwisi Utara; |
| 126 | Kelurahan | Masale; |
127. Kelurahan Pampang;
128. Kelurahan Panaikang;
129. Kelurahan Pandang;w
130. Kelurahan Paropo;
131. Kelurahan Sinrijala;
132. Kelurahan Tamamaung;
133. Kelurahan Tello Baru;
134. Kelurahan Butung;
135. Kelurahan Ende;
136. Kelurahan Malimongan;
137. Kelurahan Malimongan Tua;
138. Kelurahan Mampu;
139. Kelurahan Melayu;
140. Kelurahan Melayu Baru;
141. Kelurahan Pattunuang;
142. Kelurahan Cambaya;
143. Kelurahan Camba Berua;
144. Kelurahan Gusung;
145. Kelurahan Tabaringan;
146. Kelurahan Totaka;
147. Kelurahan Tamalabba;
148. Kelurahan Ujung Tanah;
149. Kelurahan Patingalloang;
150. Kelurahan Patingalloang Baru.
151. Kelurahan Barrang Caddi;
152. Kelurahan Barrang Lompo;
153. Kelurahan Kodingareng.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 September 2015
WALIKOTA MAKASSAR,
MOH. RAMDHAN POMANTO
Diundangkan di Makassar pada tanggal 10 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
IBRAHIM SALEH
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 2
Salinan Sesuai dengan Aslinya
SH. MH
Pangkat
Pembina Tingkat [
19610524.198503.1.004
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Siulak Mukai;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN SIULAK MUKAI.
PEMBENTUKAN
BAB II - CAKUPAN WILAYAH Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Siulak Mukai di Kabupaten Kerinci.
Bagian Kedua Cakupan Wilayah
BAB II - CAKUPAN WILAYAH Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 3

Kecamatan Siulak Mukai adalah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Siulak, yang meliputi :
- a. desa Mukai Hilir;
- b. desa Mukai Tengah;
- c. desa Mukai Mudik;
- d. desa Senimpik;
- e. desa Tebing Tinggi;
- f. desa Mukai Tinggi;
- g. desa Mukai Pintu;
- h. desa Sungai Langkap;
- i. desa Pasir Jaya; dan
- j. desa Sungai Kuning.
- k. desa Mukai Seberang;
- l. desa Talang Tinggi; dan
- m. desa Lubuk Tabun.
BAB IV - IBUKOTA KECAMATAN
Pasal 6

Ibukota Kecamatan Siulak Mukai adalah desa Mukai Pintu