Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 19 Tahun 2012
N/A
Preamble

Mengingat
[ SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.21,2014
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN SATU TEMPAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang
- a. bahwa sebagai wujud nyata akselerasi pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diatur ketentuan teknis melalui Peraturan Walikota Nomor 1 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa sejalan dengan itikad Pemerintah Daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik, selain dengan mendekatkan dan menyederhanakan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya juga diperlukan keselarasan dengan perkembangan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
l
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 1 Tahun 2010 ten tang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710);
4. 1 0 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
5. 1 1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor ) ;
Menetapkan
- 1 2 . Peraturan Walikota Nomor 1 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 9 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN SATU TEMPAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
Pasall
Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 19) diubah sebagai berikut:
1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal SA dan Pasal SB yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A
Dikecualikan dari PST yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dalam hal Mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak dari peralihan hak atas tanah dan/ atau bangunan baik sebagian a tau seluruhnya berdasarkan laporan bulanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang diterima oleh Dinas.
Pasal 5B
Mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA ditindaklanjuti oleh Dinas tanpa melalui mekanisme PST.
2. Diantara angka 2 dan angka 3 Huruf B
N/A
Preamble

Menimbang a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Tata Cara · Penagihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Mengingat
bahwa dalam rangka pengaturan 'lebih lanjut ketentuan Pasal 32 huruf c dan Pasal 34 ayat JI) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, dan untuk efektivitas penyelesaian dan/atau pemulihan kerugian daerah perlu mengatur tata cara penagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah·Daerah Swatantra Tingkat I, Maluku sebagai Undang ­ Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor.111, Tambahan Lembaran. Negara Indonesia \_ Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang· Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas · Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 ten tang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau .Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara B.arat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3961);
4.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara . Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 .Tahun 2003 ·tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4350);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara · Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor3137);
- 1 1 . Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5135); --­ . .
13. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. / Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara, Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3:8 Tahun 2016 tentang Tata Cara. Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5934);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran N e g ar a Indonesia Nomor 6041).
MEMUTUSKAN : -
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Pengertian
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah .Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD ·adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah' selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik daerah yang nyata dan pasti jumlah ya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
8. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
9. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau diserahi tugas selain tugas Bendahara.
10. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak tennasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
11. 1 1 . Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah untuk menerima, menyimpan dan membayar / menyerahkan uang, surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
I
•
£
t
E
­
I
I
!
l
I
j
!
r
I
4
12. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara. atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah. '
13. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab. hukum untuk mewakili seseorang karena sif~t pribadinya' dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
14. Yang Memperofoh Hak adalah · orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
15. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalrtya pewaris.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan unit kerja dan/atau unit anggaran Pihak Yang Merugikan.
17. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD unit,kerja dan/atau unit anggaran Pihak Yang Merugikan.
18. Tim Penyelesaian Kerugian Daeral selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas memproses penyelesaian kerugian da.erah.
19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh · Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
20. Surat Keterangan Ta.nggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang keluarkan oleh Bupati atau. Kepala SKPD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, berisi pembebanan penggantian sementara atas kerugian · daerah sebaga.i dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
23. Penghasilan Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah gaji dan keseluruhan penghasilari lain yang diterima oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara.
24. Penghasilan Pejabat Lain adalah gaji dan keseluruhan penghasilan lain yang diterima Pejabat Lain sehubungan dengan jabatannya.
25. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran selanjutnya disingkat SKPP adalah su.rat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/ dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
N/A
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyelesaian dan penagihan piutang ganti kerugian daerah atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Bagian Ketiga
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/tau Barang Milik Daerah
- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
BAB II
Pasal 4

- (1) Pihak Yang Merugikan wajib mengganci kerugian daerah dengan menyetorkan secara tunai dan/atau dengan cara angsuran sampai lunas dalam jangka waktu :
- b. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS; atau
- a. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak ditandatanganinya SKTJM dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum;
- c. paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya SKTJM dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian.
- (2) Tata cara pembuatan SKTJM dan penerbitan SKP2KS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II
Pasal 5

Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, · penggantian kerugian daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris. ·
'
.
!
­
i
i j
�
,
l
l
:
6
BAB II
Pasal 6

- (1) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani atau sejak SKP2KS ditetapkan.
Pas~l 7
Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Y ang Memp'eroleh Hak/ Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Kas Daerah.
BAB II
Pasal 8

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab melakukan penagihan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (2) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.
BAB II
Pasal 9

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai SKTJM atau SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai SKTJM atau SKP2KS, Kepala SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menyampaikan teguran tertulis.
3. () Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan pemberian sanksi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang­ undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD tidak menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD.
BAB II
Pasal 10

- (1) Dalam hal Pihak. Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengganti kerugian daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli W aris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (3) Pembentukan, mekanisme beracara dan persidangan Majelis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. . i
- (2) Penyelesaian kerugian d~~rah yang dinyatakan w~nprestasi sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
BAB II
Pasal 1

1
- (1) Pertimbangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa putusan yang berisi pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas)-hari kerja sejak Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah ·menetapkan putusan sebagairnana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada :
- a. Badan Pemerik:sa Keuangan;
- b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- c. Instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan
BAB II
Pasal 12

SKP2K mempunyai hak mendahulu.
BAB II
Pasal 13

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K.
- (2) Penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah atas dasar SKP2K sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKP2K ditetapkan. '
BAB II
Pasal 14

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Kas Dacrah.
BAB II
Pasal 15

.
.
Tanggung jawab Kepala SKPD melakukan penagihan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah mengikuti ketentuan dalam Pasal 8.
BAB II
Pasal 16

- (1) Kewajiban Kepala SKPD melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai SKP2K, dan pemberian peringatan tertulis atas kelalaian pemenuhan kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
· f
.
! -
- (2) Pemberian teguran tertulis· dari Bupati atas kelalaian Kepala SKPD menyampaikan peringatan tertulis kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris mengikuti ·ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).
BAB II
Pasal 17

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran kerugian daerah ke Kas Daerah sesuai jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K dinyatakan telah melakukan pelunasan.
- (3) Isi, pengaturan pengembalian dokumen yang terkait dengan barang jaminan, dan penerima surat keterangan tanda lunas ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bukti telah melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
BAB II
Pasal 18

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan penghapusan 'uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tata cara penghapusan dilakukan sesuai ketentuan perundang­ undangan yang berlaku.
BAB II
Pasal 19

- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti kerugian dacrah dalam batas waktu yang ditentukan dalam SKP2K, maka Bupati mengajukan ·permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Pihak Yang Merugikan.
- (2) Pelaksanaan penyitaan dan penjualan lclang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang. berlaku. ' .
BAB II
Pasal 20

- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka TPKD mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima Pihak Yang Merugikan setiap bulan sampai lunas.
- (3) Apabila Pejabat Lain selaku Pihak Yang Merugikan telah berakhir masa jabatannya, maka pengembalian kerugian daerah dapat diperhitungkan dari hak-hak keuangan yang diterima Pejabat Lain sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara selaku Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP yang bersangkutan dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang: kepada daerah dan tabungan pensiun (taspen) yang menjadi hak yang bersangkutan dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.
BAB III - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MELALUI PEMOTONGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
Pasal 21

Pemotongan penghasilan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain selak:u Pihak Yang Merugikan untuk penyelesaian piutang tuntutan ganti kerugian daerah wajib didahulukan, sesuai sifat pemilikan hak mendahului yang melekat pada SKP2K.
BAB III - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MELALUI PEMOTONGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
Pasal 22

- (1) TPKD menyampaikan usulan penetapan besaran penghasilan Pihak Yang Merugikan setiap bulan untuk kerugian daerah kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) ketentuan Pasal 20 ayat (1) terpenuhi. pemotongan penggantian hari setelah
- (2) Bupati menetapkan besaran pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan paling lam bat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan TPKD · sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ·pada ayat (2) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan dan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD.
BAB III - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MELALUI PEMOTONGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
Pasal 23

- ( 1) TPKD menyampaikan daftar yang memuat besarnya kerugian daerah yang harus dikembalikan Pihak Yang Merugikan dan besarnya pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima-penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal.1Z. \_ ayat (2).
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.
- (2) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala SKPD sebagaimana dimaksud · pada ayat ( 1) melakukan pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
BAB III - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MELALUI PEMOTONGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
Pasal 24

- (1) Apabila dalam SKTJM, Pihak Yang Merugikan menyatakan bahwa pengembalian kerugian daerah dilakukan. dengan cara pemotongan penghasilan yang diterimanya setiap bulan, maka pemotongan penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya setelah SKTJM ditandatangani yang bersangkutan.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditembuskan kepada Kepala SKPD dan TPKD.
BAB III - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MELALUI PEMOTONGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
Pasal 25

- (1) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugiap. daerah sebagaimana climaksud pada Pasal 24 ayat ( 1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Penerbitan surat penagihan dilakukan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) h ar i kerja setelah menerima tembusan SKTJM.
BAB III - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MELALUI PEMOTONGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
Pasal 26

- (3) Kepala SKPD bertanggungjawab melakukan pemotongan penghasilan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1 ) dan menyetorkannya ke Kas Daerah. ·
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.
BAB III - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MELALUI PEMOTONGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala SKPD tidak melakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada ayat (1), Bupati memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan pemberian sanksi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang­ undangan yang berlaku.
BAB IV - PELAPORAN PENAGIHAN TUNTUTAN GANT! KERUGIAN DAERAH DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 28

- (1) Bupati melaporkan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah melalui pemotongan penghasilan yang diterima Pihak Yang Merugikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tuntutan ganti kerugian daerah dinyatakan selesai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disiapkan oleh TPKD.
BAB IV - PELAPORAN PENAGIHAN TUNTUTAN GANT! KERUGIAN DAERAH DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 29

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian piutang tuntutan ganti kerugian daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB IV - PELAPORAN PENAGIHAN TUNTUTAN GANT! KERUGIAN DAERAH DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 30

Penentuan nilai kerugian daerah atas berkurangnya barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. . --.-­
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Penyelesaian dan penagihan tuntutan ganti kerugian daerah yang sedang dilaksanakan dan/atau belum dilakukan, berlaku ket~ntuan dalam Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. · ·
•
'
. . Br~E RAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR