Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 19 TAll1Jlf 2013
N/A
Pasal 4

- (I) Persetujuan pemakaia1' sebagaimana dimaksud dalam PasaI 3, diberikan secara tertulis sesuai den gan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Masa berlaku persetujuan pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dalam waktu harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (3) Apabila masa berlaku pemakaian beraJkhir, atas persetujuan Bupati a\au Peiabat yang dimn.)uk., kepada yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pcrpanjangan kembali.
- (4) Pennohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupa.ti seeara tertulis.
- \5) ~ perna\nrian kckaymm dacrah da.\am. waktu uunman, permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
6
Pual.5
Pemakaian kekayaan daerah oleh Orang Pribadi atau Badan dilarang mpmdahkan kepa.da pmak \am.
Pual6
- (1) Selama dalarn jangka waktu pemakaiaJ"I masih berlaku, Orang Pribadi atau Badan pemakai dapat melakukan perubahan bentuk ba.ngunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dengan menyampaikan usulan permohonana kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Orang Prfba.di atau Ba.clan yang ingin merubah atau membangun sendiri bangunan hero.pa. Toko, Ruko dengan biaya sendiri baik berupa bangunan permanen maupun semi permanen harus mengajukan usulan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap bangunan sebagaimana climaksud pada ayat (I) clan ayat (2), secara otomatis menjadi milik Pemerintah Daerah.
TATA CARA PBIIUlfGUTAII RltTRIBUSI
Pual '7
- (1) Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan dalmn. SK.RD a.tau dokumcn \ain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara penetapan bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pads ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.
h'A\&amp;
- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah fSSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayarana Retribusi dilakukan pada SKPD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPDP
- (3) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diseroriaul se.luruhnya kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ket.erlambatan atas pembayaran Retribusi dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari nilai Retribusi.
5. (5} Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan Jromunilmsi dana tmnspormsi Kepa1a SKPD dapat menentukan batas waktu. penyetoran yang melebihi ketentuan scbagaimana dimak8ud pada ayat (3).
TATA CARA PEIIAGIIIAR
Pual 9
Kepala SKPD menagih retribusi terutang sebesar jumlah yang t:erdapat pada SKRD sejak saat terut:ang retribusi.
Pual 10
- ( 1} Surat teguran atau surat peringatan a tau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi diterbitkan 7 (t.1.tjuhJ hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalain jangka waktu 7 (tujuh) hari ~telah tanggal surat teguran at.au surat perlngatan at.au surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat t.eguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sehsgaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPD.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingar
WALIKOTA RAMA RBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR ,47 TAHUN 2009
TENTANG
REALISASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BANJARBARU HASIL PEMILIHAN UMUM PERIODE 2004-2009 TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
•
- a. balsam dalam rangka meradisasikan barman keuangan kepada postai poli:ik yang maniliki kursi di OPRD Kola Banjarbrini periods 2004.2009 Tahun Anggar,m 2009 sesuai dengan Peraturan Pernerintalt Nom; 29 Tahun 2005 tartans Bantuan Keuangan Kepada Patti' Polilik den Perazuran Mentai Dalam Nageri Nomor 32 Tahun 2005 tenting Palomar, Pengajuan. Pennershan den Laporan Panama= Barthian Keuangan kcpadu Plural Poltlik sebagaimana !doh diubah dengan Pcratumn !denten Daman, Nagel NOTTIOT 25 Tahun 2006:
- h. balm* bcrdasarkan pertimbangan sebagransann dimaksud pada huruf a di alas perdu menetapkan dengan Pcnuuran Walikota tenting Realisasi n a / 1 111101 KOUAllgall Kepala Portal Poliuk Di Kota Itanjarbaru Mud Parnildum Umum Periodc 20042009 Tabun Anggaran 2009:
- I. Undang-Undang Nano/ 0 Tabun 1999 tanning rembenrukon Kotainadsa Oncrall Tingkal II lianjarbaru 11-cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noma 43, fambahan Lemharan Negara Republik Indonesia NOMOT 31t22):
2. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 20(4 tanking Panicrintahan Daerah !Lamb:iron Negara Republik Indonesia Tahun 20(4 Nomor 125. Tainhahan Lembasan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) whapinuma relish diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 I ahtui 2008 tenting Panthahan Kedua Alas Lindang-Undimg Nomor 32 Tahun 20(4 tenting Pemerintahan Ward! I Lanihanin Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambora, Lettibitran N agora Republik Indonesia Nomor 4844);
3. I Indang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 rantang Parimbengan Keuangan Amara Panic:Mud) Pusat dun Pontrintahan Diwinh (Lernharan Negara Rapuhlik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tamhuhan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 "abut! 2007 tanning Penyclengpraan Pemilihan Umum (Innbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Manor 59. turrittahan Lcmharan Negara Republik Indonesia Nomor 4721):
- S. lindang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tanning Parts) Pollak tlernhoran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambaban Lemluran Negam Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200$ tenting Pcmilihan 1 'mum Anggotu Dcwan Pcnrakilan Rakyat. Dewan Pctwakilan D34.4,11 dan Dcwan Penvakilan Rakyot Dacrah 11 embaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 31. TamNihan Lembamn Ncgara Rcpublik Indonesia !Smoot 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7R I alum 2007 tentang Pcmhtmian Unman Pcmerintahan Amara Pernezintah. Pemcrintahan ()anti Provinsi dan Pcmcrintahon Dacrah Kota:pa:ailKota (Lombasa!, Negara Republik Indonesia 47\_·7); 7 ht7 ; 2007 Nomor I rmbaran Negftra Rcpublik Indonesia Nomor 4
8. Peraturan Pcmcrintah Nomor 29 Talum 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Panai Polink (Letnhatan Negan Republik Indonesia Tiditm 2005 Nomor 62, rambaban Ismbaran Net,mra Republik Indonesia :Yoram 4513);
- v. Pennuran Meow' Datum ' , lased Nomor 32 raison 2005 tentang Pedoman Pcngajuan. Penycrahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Kcuangan Kepada Parmi Pn!Rik schagaimana telah diubah dengan Paints= Niemen 17alain Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tcntang PembaNut Perin= Atm Peraturan Rtentai Dalian Negeri Noma; 32 Tabun 2005 tenting Pedoman Pengajuan. Penyerahan dan Laporan Penggunaan RanMan Knungan Kepada lanai Politik;
10. Pentium, Dacrah Kota hanjartsaru Nomor II) lahun 2006 temang Bantutut Kcuangan Kepada Panai Pn/iiik Yang NIondapatkan K ursi Di Dewan Pcnodilan Rakyat Dacrah Kota Banjarbum (Lembaran Dacrah Kota Ranjaztom Tahun 2005 Nomor IA lscri E Nomor Seri 2) scbagaimana tclah diubali Saigon Peraturan Dacrah Kota hanjarbam Nomut 5 lahun 2007 tentang Pcruhahan Pertaina Mal. Peraturan Dacrah Kota Banjatbani Nowt 10 Tabun 2006 Nutting Baniwin Kcuangan Kepada Punai Pada. Yang lolendapaskan Kursi Di Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kota Armpit= 11,emIxtran Dacrah Kota Banjarbatu Tabun 2007 Nomor 5 Scri Ii Nomor Stu' 1K
13. I I Peraturan lksenah Kota hanjarhani Nomor 12 Tahun 2008 miming Pcmbentukan, Otgantsari din Tata Raja I embaga rcknis Dacrah dan Suntan Polio Panting Praia Rola hawthorn (Embus-an Dacrah Rota Ranjarhom !Ethan 2008 Nowt 12 Seri 17 Nomor Seri 6):
14. 12 Peraturan Daenth Rota haruatharn Nomor I Tabun 2009 tenting Anggaran Pendopatan dan Relanja Denali Kota Ranjarixtru Tabun Anggaran 2009 (Lembaran Duerah Kota hanjattent Tabun 2009 Nomor I Sen A Nontor Seri 11:
15. Et. Penthiran Walikota hanjarban Noma, I Tabun 2009 tentang Pcnjahu-an Anggaran Pendapatan dan Btlanja Dacca(' Kota Banjasbaru Tabun Anggaran 2009 (I3erita Dacrah Ross Hanjarbam Tabun 2009 Nomor I);
MEMUTUSKAN:
McnctapLan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG REALISASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BANJARBARU HASIL PEMILIHAN LIMUM PERIODE 2004-2009 TABUN ANGOARAN 2009.
BAB I - KETENTUAN UMUNI
Pasal 3

Barman Knifing= kcpada Panai Politik stbegaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proper:tonal herdasarkan jumlah peroleban kursi di DPRD basil pcmilihan umum Tabun 2004
- (21 Basamya bantuan kcuangan kepada Partai Politik schagamana dimaksud pada ayat(li dimsuaikan dcngan kemampuan Anggaran Paidapatan Jan Atlanja Iktrah
- iit himlah perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) nYcantum dalant lampiran Pcraturan Walikota inn
BAB I - KETENTUAN UMUNI
Pasal 4

- 111 Ikesarnya bantuan keuangan kepada Parini Politik di Kota Baniarhani hada-ark/in hitungan mbagal bcrikur.
.1 An a NILAI RANILIAN a Y Kp 1(04
PER MASI
12
Ket : E Ba
Jumbli Milan icrhitung tanktgal pclanukan.
Kp 2004
lumtah prolthan kursi miring-rnasing parpol yang mcndaNtkan kursi di DPRD basil penult' 2004.
- (2) Rincian besamya jumbh hantuan keuangan sebagaimmti dimakaud pada ayat (I I tcreantum dalam lampiran II PCIllttlItUl Walikota
BAB I - KETENTUAN UMUNI
Pasal 5

Anggamn hantuan keuangan kcpada Parini Politik di Kota Banjastumu distunpaikan oleh N'tdikota kcpada DPRD untok mendapaikan persentjuss.
MB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
I'asal
- II I Per.gajuan hantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Patti Politik ditandatangant okh Kenn dan Sekretaris atau sebutan Iainnya kcpada Walikiga dengan menggunakan kop swat dan cap sterngel panai pohtik dengan mclampirkam
- a. Surat Ks-portrait) DPP Patti Politik yang menetapkan gunman keprnguntsan DPC Parini Politik yang dilegalisir okh Ketua Umum clan Sekretaris Jenderal DPP l'artai Politik atau sehutan lainnya yang hercuigkutam
- Photocopy Sums Keterangan NPWP yang dilcgalisir pejabat beroenang.
- Surat Keteranean autcmikasi haul penetapon perolehan kunti portal politik di DPRD yang dilegalisit oleh Kctua atau Sekretarik Komisi Pcmilihan Umum;
- d Swat pcmyataan panai gmlitik yang menyatakan bersedia thiamin sesuai gcratumui pentrubnzzan apahila mcmberikan keterangan yang tidak beau yang ditzusdaumgani Kctua dan Sokretaris DPC alau sebutan lainnya di utak materai dengan menggunakan kop sung dan stcmpeI partai
- 0) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat I I I tembusannya disampaikan kcpada Kepala Badan Kesatuan Bangsa clan Perlindungan Masyamkau Jan Keit= Komisi Pcmilihan t 'mum
BAB V - PENELMAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

Bentuk Berita Mara Instil penelitian dan pcmcriksaan kchagairrwas dimaksud dalam Pasal 7 ten:Intim, dal= lampiran III Penniman Walikota ini.
BAB VI - PENYERAFIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 11

Bentuk Barite Acara Saab Talmo bantuan kruanyan wbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hunt( c tercantum datum lampiran IV Pcraturan Walikota ini.