Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2007
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Berlaku: 31 Juli 2007
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun dan merumuskan kebijakan yang merupakan program kerja Pemerintah Desa dan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Menetapkan
:
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DAN
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkayang;
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah bagian desa yang ada di Kabupaten Bengkayang;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD;
13. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dan mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
14. Pejabat pengelola keuangan desa adalah Perangkat desa yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan desa;
15. Bendaharawan desa adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
BAB II - AZAS UMUM ANGGARAN
Pasal 2

Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan APB Desa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip dasar pengaturan desa, keanekaragaman, partisipasi, otonomi desa, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
BAB II - AZAS UMUM ANGGARAN
Pasal 3

- (1) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam tahunan anggaran tertentu satu tahun anggaran;
- (2) Tahun Fiskal APB Desa dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.
BAB II - AZAS UMUM ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dicatat dan dikelola dalam APB Desa;
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan APB Desa, harus memperhatikan dan mempertimbangkan rasionalitas penganggaran pengeluaran desa dengan kapasitas kepastian tersedianya penerimaan desa.
BAB II - AZAS UMUM ANGGARAN
Pasal 5

- (1) Besarnya pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang dapat secara, rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (2) Besarnya belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- (3) Perkiraan sisa lebih perhitungan APB Desa tahun lalu dicatat sebagai bagian penerimaan pembiayaan pada penetapan APB Desa tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APB Desa tahun lalu dicatat sebagai bagian penerimaan pembiayaan pada perubahan APB Desa.
BAB II - AZAS UMUM ANGGARAN
Pasal 6

Setiap Pejabat Pemerintah Desa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APB Desa apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 7

- (1) APB Desa terdiri atas Bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan;
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagian Keuangan dari Pemerintah Kabupaten;
5. 1). Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten;
6. 2). Bagian Dari Hasil retribusi Daerah Kabupatan;
7. 3). Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Hibah atau Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
- a. Belanja Rutin;
- b. Belanja Pembangunan;
- c. Belanja Lain-lain.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 8

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan Dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa;
- d. Penerimaan pinjaman desa;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa;
- c. Pembayaran utang;
- d. Pemberian pinjaman desa.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 10

- (1) Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, guna membiayai kebutuhan desa yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan atas dana cadangan dikelola serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 11

- (1) Dalam hal perkiraan desa lebih kecil dari perkiraan belanja Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman;
- (2) Pemerintah Desa dapat mengembangkan sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan;
- (3) Pinjaman dari sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Penyusunan APB Desa
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan APB Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (3) Rancangan APB Desa yang telah dibahas dan disetujui bersama melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (20 disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Pemerintahan Desa.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musyawarah harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- (2) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Camat sebagai bagian dari pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 14

- (1) Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus disampaikan kembali kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima oleh Camat;
- (2) Apabila hasil evaluasi belum disampaikan dan atau diterima oleh Kepala Desa dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dapat melanjutkan proses penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk menjadi Peraturan Desa.
Bagian Ketiga Penyusunan APB Desa
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 15

APB Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 16

- (1) APB Desa sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terlebih dahulu Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD dengan disertai permintaan untuk dibahas bersama dalam rapat paripurna BPD;
- (2) Apabila rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat disetujui BPD, Kepala Desa berkewajiban untuk menyempurnakan rancangan APB Desa dimaksud dan menyampaikan kembali kepada BPD;
- (3) Apabila rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga tidak disetujui BPD, Pemerintah Desa dapat menggunakan APB Desa tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar pengeluaran keuangan desa.
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 17

APB Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Bagian Keempat Perubahan APB Desa
BAB III - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 18

- (1) Perubahan APB Desa dilakukan sehubungan dengan:
- a. Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau kebijakan Pemerintah Desa yang secara langsung mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
- b. Penyesuaian sebagai akibat tidak tercapainya target dan atau melebihi target penerimaan desa yang ditetapkan;
- c. Adanya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APB Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir;
- (3) Perubahan APB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
BAB IV - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 19

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, palaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa;
- (3) Perangkat Desa yang diberikan atau mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melaksanakan kekuasaan sebagai pejabat pengelola keuangan desa.
Bagian Kedua
Penatausahaan
BAB IV - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 20

Untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa, yang mempunyai pengetahuan dibidang penataausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.
BAB IV - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 21

- (1) Semua pengeluaran keuangan desa yang membebani APB Desa, harus diterbitkan dengan Keputusan oleh pejabat pengelola keuangan desa;
- (2) Semua pengeluaran keuangan desa harus didukung bukti-bukti dokumen yang sah.
BAB IV - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 22

Pejabat pengelola keuangan desa dalam menandatangani dan atau mengesahkan diterbitkannya Keputusan serta bukti-bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab atas kebenarannya serta akibat dari penggunaan dokumen tersebut.
BAB IV - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Desa.
BAB IV - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 24

Pedoman pengelolaan keuangan desa selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PERHITUNGAN APB DESA
Pasal 25

- (1) Setiap tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa wajib membuat perhitungan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Perhitungan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. Perhitungan perbandingan antara realisasi pelaksanaan dalam APB Desa dengan yang ditetapkan;
- b. Perhitungan selisih antara realisasi penerimaan dalam APB Desa disertai dengan penjelasannya;
- c. Perhitungan selisih antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran yang disediakan dalam APB Desa, disertai dengan penjelasannya.
BAB V - PERHITUNGAN APB DESA
Pasal 26

Perhitungan APB Desa dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA
Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Kepala Desa melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, melalui penyampai laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD;
- (2) Laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA
Pasal 28

Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Terhadap pelaksanaan APB Desa meliputi:
- a. Laporan perhitungan APB Desa;
- b. Nota perhitungan APB Desa;
- c. Laporan pembukuan keuangan desa.
BAB VII - PENGAWASAN APB DESA
Pasal 29

Pengawasan atas pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Bupati dan BPD.
BAB VII - PENGAWASAN APB DESA
Pasal 30

Untuk bahan pengawasan, Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Desa tentang Perhitungan APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ditetapkan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan Peraturan Daerah sepanjang mengatur hal yang sama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 31 Juli 2007
BUPATI BENGKAYANG, ttd
JACOBUS LUNA
Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada tanggal 8 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si Pembina Tk.I Nip 010 182 156
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 7
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disamping mengatur otonomi daerah, juga mengatur dan mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa serta wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagai perwujudan pelaksaan otonomi desa, wajib Pemerintah Desa menyusun dan merumuskan kebijakan yang merupakan program kerja dan menggambarkan kegiatan tahunan desa.
Untuk melaksanakan penyusunan dan merumuskan kebijakan desa dimaksud, Pemerintah Desa bersam-sama BPD, berkewajiban untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.
PENJELASAN
Pasal

7

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Huruf aYang dimaksud pendapatan asli desa adalah terdiri dari Hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
PENJELASAN
Pasal

10

Ayat (1)

Dana cadangan disediakan untuk membiayai kebutuhan umum seperti rehabilitasi prasarana umum dan pelestarian lingkungan yang mana biaya rehabilitasi pelestarian tersebut dianggarkan dalam beberapa tahun anggaran.Ayat (2)| | Cukup jelas. ||-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Pasal | 11 || | Cukup jelas || Pasal | 12 || | Cukup jelas || Pasal | 13 || | Ayat (1) Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kepentingan || | Ayat (2) Cukup jelas || Pasal | 14 || | Cukup jelas || Pasal | 15 || | Cukup jelas || Pasal | 16 || | Cukup jelas || Pasal | 17 || | Cukup jelas || Pasal | 18 || | Cukup jelas || | 19 || | Ayat (1) || Pasal | || | Ayat (2) Cukup jelas || | Ayat (3) || | Cukup jelas || Pasal | 20 || | Bendaharawan desa adalah diangkat dari perangkat desa oleh Kepala || | Desa. || Pasal | 21 || | Cukup jelas || Pasal | 22 || | Cukup jelas || Pasal | 23 || | Cukup jelas || Pasal | 24 || | Cukup jelas || Pasal | 25 || | Cukup jelas || | 26 || Pasal | || | Cukup jelas || Pasal | 27 ||---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Ayat (1) Laporan yang dimaksud disini adalah laporan Kepala Desa yang memuat tentang kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan termasuk pelaksanaan APB Desa. || | Ayat (2) || | Cukup jelas || Pasal | 28 || | Huruf a || | Cukup jelas || | Huruf b || | Nota perhitungan APB Desa memuat ringkasan realisasi pendapatan desa dan belanja desa serta realisasi pembiayaan. || | Huruf c || | Cukup jelas || Pasal | 29 || | Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dimaksud dapat dilakukan oleh Camat sebagai bagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. || Pasal | 30 || | Cukup jelas || Pasal | 31 || | Cukup jelas || Pasal | 32 || | Cukup jelas || Pasal | 33 || | Cukup jelas |## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 7