Unknown Unknown Nomor 43 Tahun 2001
Tentang No Description
Berlaku: 43 TAHUN 2001
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
PEMERINTAH KABUP ATEN TEBO
PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TENT ANG NOMOR 43 TAHUN 2001
LEMBAGA KEMASY ARAKATAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peagaturan mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari pasal 111 Undangundang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 · tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
i
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEBO
l\1EMUTUSKAN
PERATIJRAN DAERAH KABUP ATEN TEBO TENT ANG LE:r,...mAGA KEMASY ARAKAT AN DI DESA. Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistim Pemerintah Nasional dan berada di Daerah;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
1. Baclan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Baclan Perwakilan yang terdiri atas pemukapemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, Menampung clan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- J. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan clan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
BAB II - NAMALEMBAGAKEMASYARAKATAN
Pasal 2

- (1). Di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakat sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat;
- (2). Lembaga-lembaga Kemasyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 2 sebutan nama-namanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
- a. Ketua sebagai Pimpinan clan Penaggung Jawab;
- b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan clan penyelenggara Administrasi;
- c. Bendahara sebagai Penyelenggaran Adrninstrasi Keuangan;
- d. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan clan Pelaksana;
Bagian Kedua
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 4

Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan clan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Ketiga
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 5

Anggota Pengurus Lernbaga Kernasyarakatan di Desa terdiri dari pernukapernuka masyarakat antara lain Pernuka Adat, Agama, Pendidik/Cemlikiawan, Pernuda clan Wanita serta unsur-unsur lain didalam masyarakat dengan syaratsyarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Malta Esa;
- b. Setia clan Taat kepada Pancasila clan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap, berwibawa clan penuh pengabdian kepada mayarakat;
- d. Sebagai Penduduk Desa berternpat tinggal tetap;
- e. Mernpunyai kemampuan clan kernauan untuk bekerja clan mernbangun;
Bagian Keernpat
Tata Cara Pernbentukan Pengurus
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 6

- (1). Calon Anggota Pengurus diajukan sebagai basil musyawarah oleh clan dari masing-masing anggota masyarakat;
- (2). Pernilihan Anggota Pengurus Lernbaga Kernasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- (3). Nama-nama Calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD;
- (4). Peraturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus clan masa 'bhakti pengurus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
Bagian Kelima
Kedudukan clan Tugas
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 7

Lernbaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra Kerja Pernerintah Desa dibiclang Perencanaan Pernbangunan, mernggerakkan partisispasi masyarakat secara aktif clan positif untuk melaksanakan clan mengendalikan pernbangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pernerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat clan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat;
Bagian Keenam
Hak, Wewenang dan Kewajiban
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 8

Hale, Wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa diatur da1am Peraturan Desa;
BAB IV - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1). Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD,PKK dan lain-lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;
- (2). Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa;
BABV
KETENTIJAN PENlITUP
BAB IV - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 10

Denga.n berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Penmdang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa dan ketentuan-ketentua lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
BAB IV - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih Ian.jut oleh Bupati;
BAB IV - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, rnemerintahkan. pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;
Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9- Nopember 2001
LEI\.IBARAN DAERAH KABUP ATEN TEBO T AHUN 2001 NOMOR 43
Diundangkan di Muara Tebo Pada tanggal IO Nopember 2001
SE~~KABUPATENTEBO
RD~ Pembina Utarna Muda NIP. 430004928
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. POS INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pos Indonesia, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pos Indonesia;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 yang berupa tanah, gedung, kendaraan bermotor dan peralatan kantor dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pos Indonesia;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
Menetapkan
:
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 11);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3924) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. POS INDONESIA.
BAB I - PENANAMAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pos Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995.
BAB I - PENANAMAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa tanah, gedung, kendaraan bermotor dan peralatan kantor yang dana pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1997/1998.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 20.191.418.453,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah); dengan rincian sebagaimana terlampir.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pos Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DJOHAN EFFENDI