Unknown Unknown Nomor 72. Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Tahun 2015
N/A
Preamble

Menimbang
PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPA'I'I BU'I'ON NOMOR 72. TAHON 2016
TENT ANG
PEMBENTUKAN SEKRE'I'AR!A'I' PENYIDIK PECA WAI NEGERI SIPIL LlNGKUP PEMERINTAH KABUPA'I'EN BUTON
OENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA � A
BUPA'I'I OUTON,
a. hRhwA i-,,..m,.,.,.rk-,n Pttsal 20 ayRt (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tcntang Penyidik Pegawai Negen Sipil Daerah, pclaksanaan penyidtkan o!eh Penyidik Pegawai Neger: Sipil Daerah di koordmasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bnhwn dnlrnn rnngka pemlxrdayaan Pcnyidik Pcgawa, Negeri Sipil (PPNSD) yang berada pacla Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton guna meningkatkan sinergisitas dengan Satuan Polisi Pamong Praia, perlu di bentuk Sckret:ariat PPNSD;
- c. bahwa bcrdaear kan per timLttll!§l-11 01&lt;:lmga.irmu,a dlmakaud dalarn huruf a, clan huruf b. per-lu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sckretariat Penyidik Pegawai Negen Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton:
DAERAH
r,
- Men � n11:at I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da·u·r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi fLembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1 gsg Nomor 74, TambP.han Lembw-an Negarn Republik Indonesia Nomor 1822),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T,ambllhan Lembarsn Negara Republik lndone � ia Nomor 5587), sebagaiamana u:lah beberapa kah dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Nt'g11r11 R,-pllblik lnrlonesm Tahun 2015 Nomor 58. Tnmbahan Lembaran Negara Rcpui.Jlik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Repuhlik lndonesia Tahun 2010 Nomor 9, Trunbalurn Lembruun Negara Rcpublik lru.lunesia Numur 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan, dan Pembinaan Tcknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawa, Ncgeri Sipil, dan Bentuk-Be,lluk. Pcug111u11111111 S"lilUU"",
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil:
7. Keputusan Menten Ualam Negeri Nomor b Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Kcputusan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negcri Sipil Dacrah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- Y. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor l Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton (Lembaran Dal"rah Kabupaten Rutan Tahun 2015 Nomor 101);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN EUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIP!L DAERAH LINGKIJP
Menetapkan : PF'.MERINTAH KABUPATEN BUTON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Selrretariat PPNSD linglrup Pemerintah Kabupaten Buton
Bagian Kedua Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Sek:retanat PPNSD secara ex--of]ido berkedudukan di Satuan Polis, Pamong Pr,;,.ja..
Bagran Ketiga Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretanat PPNSD terdiri atas:
Pembina : Bupati
r
r
- b. Pengurus :
2. L Ketua
- (2) Pengangkatan personil Sekretariat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ ditetapkan dengan K.-putusan Bupati.
4. (31 Struktur organisasj Sekretar-iat PPNSD sebagmmana dunaksud pada ayat (I) ten:antum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.
- '2. sexretens
3. Pelaksana Harian
4. Koordinator Operaaronal
5. Anggota
Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum
Kepala Satuan Polisi !-'among Praja
Kepala Bidang Penegakan
- Pcreturan Daeren
- Kepala SKPD
BAB 11 - Pa"'1 5
Pasal 6

Kctua Sekretariat PPNSD sebagaimana dimaksud .-lalam P,as;,I 4 ayat (lJ hurur b Angka 1 mempunyni tugm.1:
- a. melaksanakan kebijakan Bupati;
- b. melaksanakan fungsi manejerial. meliputi:
- l. penyusunan rcncana penegakan peraturan daerah yang terdiri dari anggaran operasfonal dan penyediaan sarana dan prasarana;
2. mcmotivaei eclun.,h anggoto. Sckretnrio.t PPNSD;
3. membina anggota Sekretariat PPNSD agar dapat bekerja secant efektif clan efisien;
6. 4 menetapkan kegiatan penegakan Peraturan Daerah;
r
r
5. memerintahkan, mengendalika.n dan mengawasi pelaksaanaan tugas PPNSD dan Sekretariat PPNSD.
2. c melakukan penilaian terhadop pelakatmakan tugas PPNSD, d=
- d. memberikan sanksi dan penghargaan tcrhadap PPNSD.
BAB 11 - Pa"'1 5
Pasal 7

SekretJlri" Sekretariat PPNSD s;ebagaimana dimakeud dnlnrn Pnaa.J 4 ayat (1) huruf b Angka 2 mempunytt.i tugas:
- a. melaksanakan koordmasi pelaksanaan tugas, penyusunan perencanaan dan program serta pembmaan dan pernberian dukunge n Arlmini«trasi;
- b. melakukan koordmasr menytapkan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; dan
- c. membantu tug.q,.-ti,gA'I Ketua Sekretariat PPNSD;
- d. menerima, menghunpun, metrulah, menmdaklanjuti dan mendistribusikan tugas-tugas yang diberikan Kctua Sekretariat PPPNSD;
- e. mcngkaji pctunjuk dan arahan Kctua S.:krct.anat PPNSD,
6. f memberikan saran dan masukan terhadap peraturan daerah yang akan ditegakan;
7. !!· memfusilitasi pemberiun bantuan hukum kcpada PPNSD da.lam pelaksanaan tugasnya;
- h. membantu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas PPNSD:
9. i memberikan telaahan dan masukan dari aspek hulrum kepada Ketua Sekretariat PPNSD:
- J. menyiapkan data base dan penyimpanan dokumen asli:
- k. membangun jaringan kerjasama dengan instansi terkait;
12. I mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan dan pembuatan laporan;
- m. melaksanakan tugas-tugas kesekretartamn; dan
- n. melaksanakan tugas lain }ang diberikan Ketua Sekretariat PPNSD.
BAB 11 - Pa"'1 5
Pasal 8

Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD eebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Angko. 3 mempunyai tuga:s:
- a. menenma dan melaksanakan petunjuk/arahan dari Ketua Sekretariat PPNSD;
- b. melaksanakan koordino.ci dengan instansi tcrkait;
- c. melakukan pengarahan dalam pelaksanaan tugas PPNSD,
- d. menentukan jadwal dan lokasi penegakan pl"rnt,,ran daerah;
- e. mem:utuluu, pt:laksanaan sidang perkara tindak ptdana nngan;
- f. memonitor pe]aksanaan tugas PPNSD;
- g. lllcmu1tl&gt;1.\ar � ani panggilan;
- h. melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat;
9. L melakukan medim:i ates pelo.nggaran tcrhade.p pcraturan daer ah;
- J. melaksanakan gelar perkara;
- k. memant.au, mengevelucei, dnn melaporkan basil gclar pcrlutra; dan
- I. melaporkan hasil pelaksanaan penegakan peraturan daerah.
BAB 11 - Pa"'1 5
Pasal 9

Koordinator Operasional Sekretariat PPNSD setngaimana dimQ.ksud dalam Pasal 4 ayat (I) hurnf b Angka 4 mempunyw tug.,i,s.
- a. melaksanakan kcordinasr dan pengendalian pelaksanaan kegtatan operasional PPtiSD;
2. l,. mcJak...\_,Jl:UUU, p::lunjuk dan arahan Pclaksana Harian Sekretanat PPNSD;
- c. memeriksa dan mengontrel kelengkapan dalam pelaksanaan tugas PPNSD;
- d. melaksanakan tugas-tugas operaeonat lapangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang dibcrikan Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD.
r
AnJlll:Ota Sekretanat PPNSD sebagaimana dimaksud da.lrun P11sa.l 4 ayat (1) huruf b Angka. 5 mcmpi..:nya..i tugas;
- a. melaporkan peraturan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
2. b :nelaporkan peraturan dnerah yang :,.cring dilanggru,
- c. melaporkan peraturan daerah yang telah ditegakan beserta hasil penegakannya;
- d. melakukan monitoring dan evaluas.i eertc melnporke.n kincrja pclaksanaan tuga» PPNSD tli lingkungan kerjanya;
- e. melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengendalian, pengawasan, clan penerapan sankei terhadap PPNSD yang ml"langgar kode ehlc; dan
- f. merekomendasikan penyidikan yang dilakukan oleh PPNSD yang berada dlimglrungan kerjanya kepada Sekretariat PPNSD.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 11

Setiap unsur Sekn:tariat PPNSO dalam melak,,anak11..u LUj!it,; dan fungsinya wajrb menerapkan prinsip koorrnnasi, mtegrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretanat PPNSD sendiri, maupun dalam hubungan antar Sekretariat PPNSD dengan perangkat daerah cian/ a tau !ernbaga lain ysmg tl'"rksi,t
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 12

Atns dasru' pcrtirnb11ngv.n deye, guna dan ha � il guna, sctiap pejabat di lingkungan Sekretariat PPNSD dapat menddegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
,.
,.
BAB V - PENUTUP
Pasal 13

Peratura.n Buputi ini mulai bcrlaku pada umggal diunda.,1 � 1.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupa.ten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, � o ,.,,...,.,." 201(,
Plt. BUPATT Bl!rON,
EFFENDI KALIMUDDIN
1..AMPIRAN t:JUPATI BUTON
NOMOR
: 71 TAHUN 2016
TAIIIOGAL
: bO � ViO•o&amp;U- 2016
STRUKTUR OROANISASJ
SEKRETARlAT PEN)1DIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Pit BUPATI BUTON,
EFFENDI KALIMUDDIN
r
•
BAB V - PENUTUP
Pasal 13

Pe � aturan Bupati ini mu!ai berlaku pada tanggal d1undangkun
Agar seuap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan dengan penempatannya pengundangan Pcraturan Bupati nu dalam Serita Dae-ah Kabupat.en Buton.
Dnetapkan ui Pasarwajo pada tanggal JU l&gt;esember 2016
Pit. BUPATI BUTON,
Cap/ttd l!.1'"f'l&lt;:NUl K.ALIMUUUlN
Diundangkan di
pada tanggal 30
Pit SEKRETARlS
ERAH KABUPATEN BUTON,
KA SIM
SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 164