PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 63 TAHUN 2013
TENT ANG
PETU � JUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BAN UAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
: a. bahwa sebagai implementasi maksud pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya, untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas dan guna percepatan pencapaian program wajib belajar serta meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dan agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah da � at dilaksanakan secara teratur, tertib dan bertang � ng jawab maka perlu adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan, penggunaan, dan laporan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah,
d. bahwa ...
Mengingat
- d. bahwa um k · 0721 atas perlu u melaksanakan maksud huruf a, b, dan c, di dan La menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Daerah ko � an Keuangan Bantuan Operasional Sekolah a Upaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-U d Und n ang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pe :g-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang N m entukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran i:gara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan U � baran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai T � ang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia un . 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nornor' 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamb.ihan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran N·:1·, .· ra Republik Indonesia Nornor 4400);
- 8 · Undang-Undan O 7?. 2 Pemerintah g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tahun 200 � n � aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik lndo o � or 125, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali nesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah T h I terakhir d U a un 2008 Le engan ndang-Undang Nomor 12 2008 Nomo ( 59mbaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia N r · Tamtaban Lembaran Negara Republik omor 4844);
9. Undang-Und Perimban ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerint g:n Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Tahun 2 � 0 7 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Repubrk I d No.mor 126, Tarnbahan Lembaran Negara 1 n ones1a Nornor 4438 );
10. Undang-Und p b ang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Nem entukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, T52ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 iO);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 . Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16 \_ Peraturan Pemerii:itah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pend1d1kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 . Nomor 91, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Menetapkan
- 1 7. Peraturan Pe . (Lembaran N:ermtah No � or 74 Tahun 2008 tentang Guru 194 Ta bah gara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 494i); m an Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor
18. Peraturan p . Pen 1 1 emermtah Nomor 17 Tahun 201 O ten tang N ge O ;an Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara ahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara omor 5105) b · . p . se agairnana telah diubah dengan Peraturan 2 � 7;nntah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- l9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tamba?-an Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimann telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun. 2009 Nornor 1);
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKNlS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAi'J KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- 1 . Daerah adalan Kabupate s·
3. Peme � ntah Daerah adalah1 � ntan �
- ;
2. Kepala Daerah adalah Bu � at � ang;
- Pemenntah Daerah; Upati dan sebagai unsur penyelenggara
4. Pemerintahan Daerah ad lah Pemerintah Daerah dan � Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Otonomi dan tugas pemb ewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas dalam sistem dan p . � tuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud � n � ip Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Tahun 19 45 \_ a am Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan .
7. Menteri adalah Menteri Pendid1.nkas Rend1d1kan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala D" Katupaten Smtang.
- Saluan I an epublik Indonesia.
- 9 Pendidik adalah ten k · · ' · · · d k 1 aga epend1d1kan yang berkualitas sebagai guru, osen, onse or pamong pel · id · k f ·1· d b t 1 ". ajar, Wl yaswara, tutor, mstru tur, asi rtator, an se u an am sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan ·
- pendidik 8 · menyelenggarak 1 an ad � ah kelompok layanan pendidikan yang pada setiap · . an pdend � di � an pada jalur formal, nonformal, dan informal . . jenjang an Jems pendidikan·
10. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai uns � r masyarakat yang peduli pendidikan;
11. Kornite Sek?lah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas Ta.man Kanak-Kanak serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang.
14. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah penyediaan dana biaya operasi nonopersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar yang bersumber dari APBN;
15. Bantuan Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disingkat BOSDA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
16. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KUO adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang;
17. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah; . . . .
- ikan nonfonnal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 19. en 1 1 d b · · yang dapat dilaksanakan se � ara terstd � d � tk � r k � ef)endJang1;·
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan P t inggd � d ;
- k 20 P didik · formal adalah jalur pen 1 1 an e uarga an mg ungan; . en c. · ·
- di k SD 22. Sekol � h Dasar Luar Biasa selanjutnyka idsmg aak t LB 1 adalb � Sekolah b ikan kesempatan epa a an yang uar iasa untuk Dasar yang mem en . . al. mengikuti proses pend1d1kan form '
- 1 1 an 1n1, !ah · d · 21. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD d � a JhendJan 1 g pen idikan paling d d d idikan formal yang itempu a am waktu 6 (enam) asar pa a pen tahun· ·
BAB III - SASARAN B · ESARAN BANTU AN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 4

- (1) Sasaran Program BOSDA adalah semua SMP / SMPLB / SMPT, termasuk t\L'-SMP SMA/MA/dan SMK Negeri dan swasta, Sin tang. sekolah SD/SDLB dan Satu Atap ( SATAP), di seluruh Kabupaten
- (2) B\_esai:-an Biaya BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jurnlah siswa dengan ketentuan:
- a. SD Negeri/Swasta dengan besaran Rp. 6.200 (enam ribu dua ratus rupiah/ Siswa/ Bulan;
- b. SMP Negeri dengan besaran Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)/ Siswa/Bulan;
- c. SMP/MTs Swasta dengan besaran Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupuah) I Siswa/ Bulan;
- d. SMA Negeri dengan besaran Rp. 21.000 (dua puluh satu rupiah)/ Siswa/ Bulan;
- e. SMA/MA Swasta dengan besaran Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
- f. SMK Jurusan Teknologi dan Rekayasa dengan besaran Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
- g. SMK Jurusan Pertanian dan Kehutanan dengan besaran Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
- h. SMK Jurusan Bisnis dan Manajemen dengan besaran Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
- i. SMK Jurusan Pariwisata dengan besaran Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupia] / Siswa/ Bulan
BAB III - SASARAN B · ESARAN BANTU AN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 5

- (1) BOSDA diberikan selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember 2014 yaitu semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014 dan Semester 1 Tahun Pelajaran 2014 /2015 dan penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulanan [tri wulan), yaitu Bulan Januari-Maret, Bulan April-Juni, Bulan Juli-September dan Bulan Oktober-Desember Tahun 2014.
- (2) Bagi wilayah jauh dan terpencil � enyaluran dana BOSDA dapat dilakukan setiap semester atau set1ap. enam bulan dengan wilayah di k itentu an d ngan Keputusan Kepala Dinas. e
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal6
Pasal 7

- (1) Program BOSDA sebagai sebagai pendukung Wajar pendidikan dasar 9 Tahun dan rintisan wajar 12 Tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. BOSDA harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu;
- b. BOSDA harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/ alat tulis sekolah dan biaya lainnya;
- c. BOSDA harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP, dan lulus SMP melanjutkan ke tingkat SMA/ MA a tau SMK;
- d. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB dan Lulus SMP/SMPLB melanjutkan Ke SMA/MA atau SMK; .
- f. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOSDA secara transparan dan akuntabel;
- e. Kepala sekolah berkewajiban , m-� ngi � e � tifikasikan. anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kernbali ke bangku sekolah;
- g. BOSDA tidak rn h al . eng alangi siswa, orang tua yang mampu, atau w mya memberik . k d an sumbangan sukarela yang tidak meng1kat haru a sekolah, dan surnbangan sukarela dari orang tua siswa arus b if . 1 h ersi at sukarela, tidak terikat dan tidak ditetapkan JUm a n � a, serta tidak mendiskriminasi mereka yang tidak membenkan sumb . . 1 . angan serta tidak dikaitkan dengan pembenan m a..i a tau penahan . . . an raport serta ijazah srswa.
- (1) Dana BOSDA diterima oleh Kepaia Sekolah/Bendahara Sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah.
- (2) Dalam pengelolalan BOSDA Sekolah harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Agar BOSDA dapat tepat guna dan tepat sasaran maka Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- (4) Untuk melakukan pencairan dana BOSDA Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (5) Penyusunan Rencana Jangka Menengah dengan RKAS harus disetujui dalarn rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh dinas bagi sekolah negeri dan yayasan bagi sekolah swasta.
ORGANISASI DAN MEKANISME PENGELOLAAN BOSDA
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal6
Pasal 9

Organisasi Pelaksana BOSDA Meliputi Tim Pengarah dan TIM Managemen Kabupaten dan Tim Managemen Sekolah dengan bentuk Tim dan tugas pokok sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan Susunan Tim selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal6
Pasal 10

- (l) Tata cara Penetapan alokasi dana BOSDA dilaksanakan sebagai berikut: .
- a. Sekolah meng1s1 data form\_uhr pendataan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim ManaJemen BOSDA Kabupaten;
- b. � im manajemen BOSDA K
2. jumlah siswa tiap k DA Kabupaten melakukan rekonsiliasi data se olah·
3. tiap sekolah berda k abupaten rnelakukan pendataan siswa T' sar an dat d c. rm manajemen Bos a pa a formulir pendataan;
- d. Kepala Dinas rn ' enetapkan al k . . 0 asi dana BOSDA tiap
5. Penetapan alok d siswa sebagaimana maksud pada huruf c; Juni 20 14 did asi ana BOSDA tiap sekolah untuk Bulan Januari1 asa.rkan P d . 2014 d a a jurnlah siswa Tahun Pelaja.ran 2013-, an untuk Bulan J r D Tahun p 1 . u 1 esember 2014 didasarkan pada data e aJaran 2014-2015.
6. berdasarkan jumlah Sekolah e. .
- (2) Proses Penyaluran d dit r 1 ana BOSDA dilaksanakan melalui KUO dan 1 ranter angsung k R k . e e enmg Kepala Sekolah untuk SD dan untuk SMP, SMA/SMK d · ' . . an Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang ke rekenmg Dmas Pendidik . 1 1 an Kabupaten Smtang dan Kepala SMP SMA/SMK N · · , egeri maupun swasta mengambil dana BOSDA ke Bendahara Umum Dinas.
- (3) Bagi sekolah yang belurn memiliki rekening, seperti sekolah baru, maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama kepala sekolah (Bukan atas nama Pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOSDA.
- (4) Tim Manajerne n BOS Kabupaten Sintang mengkompilasi Nomor Rekening selurun sekolah yang telah digunakan pada Tahun 2013 dan Nomor Rekening baru (jika ada), kemudian mengirimkannya kepada TIM Manajerneu BOSDA.
- (5) Kepala Dinas berkewajiban menandatangani naskah hibah kepada Sekolah-sekolah penerima BOSDA.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal6
Pasal 11

- (1) Dana BOSDA disalurkan Dari dari KUO ke Rekening Sekolah secara Triwulan (tiga bulanan) yaitu : . .
2. Triwulan kedua (Bulan April sa � pa1 dengan bulan Ju � 1) dilakukan b. . 1 bat 7 (tuJ·uh) hari kerja pada awal bulan Apnl 2013; pahng am . .
- a. T iwulan pertama (Bulan Januan sampai dengan bulan Maret) n . . dilakukan paling lambat 14 (embat bela.s) han kerja pada awal bulan Januari 2014; . . .
4. . 1 ketiga (Bulan Juh sampai dengan bulan September) c. T � wu an al' g lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli dilakukan P in 2014;
5. Triwulan keempat (Bul � Oktober sampai dengan Bulan d. dil kukan paling lambat 14 (empat belas hari kerja Desember) 1 a d al bulan Oktober 2014. pa a aw
- (2) Selanjutnya Sekoiah h . (tujuh) hari kena arus mencrurkan dana BOSDA paling Lambat 7 ·J , setelah tri 1 . . daerah terpencil d . WU an sebelumnya bagi sekolah di apat d1cai k · r an setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal6
Pasal 12

- ( 1) Dalam penyaluran da 4 ayat (l) jik na BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal . 1 a terdapat siswa pindah/mutasi kesekolah lain setelah pencairan daria di tri 1 . WU an berjalan maka dana BOSDA siswa tersebut pada triwulan benaJan , ·J menjadi hak sekolah lama, dan perubahan mengenai . lah di . JUm siswa pada sekolah yang Itinggalkan/menerima siswa pindah tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan b iku en tnya.
- (2) Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir Tahun Anggaran, maka dana tersebut tetap memiliki kas sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah;
- (3) Jika terjadi kelebikan penyaluran yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada dinas.
- (4) Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kekurangan dana tersebut harus dibayar oleh BUD atau Bendahara Dinas Pendidikan kepada sekolah pada penyaluran tahap berikutnya setelah ada perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal6
Pasal 13

- (1) Pengambilan dana BOSDA dilakukan oleh kepala sekolah atau bendahara sekolah, diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku untuk SD sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK harus diambil semua dari Bendahara Dinas Pendidikan sesuai dengan jumlah pada triwulan bersangkutan Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan.Pengambilan diwajibkan melalui rekomendasi kepala Dinas atau yang diwakilkan dan wajib menyerahkan laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya.
- (2) D BOSDA narus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak ana b. . k k adanya pemotongan atau pungutan iaya apapun diper enan an . al papun dan oleh pihak manapun. dengan asan a
- (3) Dana BOSDA dal . am suatu · . pada penode tersebut penode tidak harus habis dipergunakan sebagai dan Anggaran Sek lah mana tertuang dalam Rencana Kegiatan 0 (RKAS).
BAB VI - PENGUNAAN DANA BOSDA
Pasal 14

- (1) Pengelolaan dana BOSO keputusan bersam A ha\_rus dida � arkan pada kesepakatan dan a antara Tim Manajernen BOSDA sekolah Dewan Guru dan Komite s k lah d . ' . e o , an hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat dan di tandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- (2) Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah merupakan dana pendamping dari dana BOS, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) komponen penggunaan dana BOSDA sebagaimana ayat (2) akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku yang jelas secara rinci dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan dana BOSDA disekolah harus memperharikan hal-hal sebagai berikut:
- b. Bagi sekolah yang telah menerima OAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOSDA untuk . peruntukan ya � g sama, sebaliknya jika dana BOSDA t1d � men � ukup1 untuk pembelanjaan yang diperolehkan sebagrum � a dimaksud dalam (2) maka sekolah dapat mernpertimbangkan sumber ayat . . d t lain yang ditenma oleh sekolah, yaitu pendapatan pen apa an . ah d Pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap hib , an h tikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memper a 1 . .
- a. Prioritas utama penggunaan dana BOSDA adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
7. . tasi dan insentlf guru PNS yang bertugas di luar c B1aya transpor . k . . · . h rus mengikutl batas ewajaran yang ditetapkan jam mengaJar a . oleh Pemerintah Oaerah,
- d. Bunga Bank/Jasa a· . menjadi milik sekolai:r aki?at adanya dana di rekening sekolah
- e. Pengguna dana BOSDA dengan dana Bos. dilarang secara ganda (Double Accuunting)
3. � an\_ digunakan untuk keperluan sekolah.
BAB VI - PENGUNAAN DANA BOSDA
Pasal 15

- Dana BOSDA tidak di D . · perbolehkan digunakan untuk: a. rsimpan tanpa di k
- . ip10J � \_an kepada pihak lain;
- b Di · · k guna an dengan maksud dibungakan;
- menjadi prioritas sekolah dan misalnya � tudi banding, studi tour (karya c. Memb1ayai kegiatan yang tidak memerlukan biaya besar . , wisata ) dan sejenisnya;
- d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecam � tan/kabupaten kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kec � ah untuk menanggung biaya siswa/ guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut· ,
- e. Membayar bonus dan transportasi rutin guru;
- f. Membeli pakaian/ seragam/ sepatu bagi guru/ siswa untuk kepentingan pribadi bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima Santunan;
- g. Membeli bahan/ yang tidak mendukung proses belajar mengajar;
- h. Membeli saham;
1. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pernerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengadaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan d8;n � BOSDA yaitu.:
- b. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan dan kewajaran harga;
- a. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/ jasa dan tern pat pembelian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan membandingkan harga berang/j asa dengan harga pasar dan melakukan penawaran negoisasi;
3. b t Laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia c. Mem ua barang/ jasa;
- d. . habilitasi ringan/ pemehharaan bangunan Sekolah e. Untuk keg1atan re k lab Harus . · . · BOSDA se o · Tim manaJemen
5. Harus diketahui oleh Komite Sekolah;
.
- 1) membuat rencana kerja.
- 2) memilih satu ata I bi . · u e ih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan Standar upah yang berlaku dimasyarakat.
BAB VII - MONITORING DAN SUPERVISI
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim manajemen BOSDA Kabupaten Sintang;
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan S � perJisi oleh Tim adalah :
- a. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
- b. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/ orang tua murid;
- c. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
- d. Apabila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BOSDA;
- e. Monitoring dapat melibatkan Pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan ppengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;
- f. Tim Manajemen BOSDA agar memanfaatkan Pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan monitoring;
- (3) Monitoring dan supervisi dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
- (4) Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOSDA secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk menyakinkan bahwa dana BCBDA diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
- (5) Komponen utama yang dimonitor antara lain :
- a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan;
- b. Penyaluran dan penggunaan dana;
- c. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
- d. Administrasi Keuangan;
16. P I an serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian e. e apor , dana BOSDA.
- ( 6) Monitoring juga dilakuk . an terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan sehmgga p l . · D l e ayanan pengaduan dapat ditingkatkan. a am pelaksanaannya mon · t · · · · 1 oring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama deng � � em � aga-lembaga terkait, dengan mencari fakta, mengmvestigasi, menyelesaikan masalah dan mendokumentasikannya . ·
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOSDA
Pasal 18

- (1) Sekolah wajib untuk melaporkan hasil dan penggunaan dana BOSDA kepada Dinas.
- (2) Materi yang harus dilaporkan sekolah adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan dengan tat.a urutan sebagaimana lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tim BOSDA wajib menyampaikan Laporan hasil Kerja Tim Kepada Bupati Sintang dengan materi laporan yaitu :
- a. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA yang diperoleh dari Tim manajemen BOSDA Sekolah;
- b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganun dan status penyelesaian.
- (4) Laporan ini harus sudah disusun paling lambat tanggal 10 Januari Tahun berikutnya.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati in' b 1 erlaku · k SeJa tanggal diundangkan.
Agar setiap orang Peraturan 1 · · d mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ni, engan p Sintang. enempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 4 Desember 2013
Diundangkan di sintang pada tanggal 4 Desernber 2013
DAERAH KABUPATEN SINTANG, (
ZULKIFLI HAJI AHMAD
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 909
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Dinas P3A dan PPKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas P3A dan PPKB Kota Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Barencana yang selanjutnya disebut UPT Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana pada Dinas P3A dan PPKB Kota Malang.
7. Kepala UPT Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Keluarga Berencana pada Dinas P3A dan PPKB Kota Malang.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Keluarga Berencana pada Dinas P3A dan PPKB.
- (2) UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Klojen;
- b. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Blimbing;
- c. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kedungkandang;
- d. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lowokwaru; dan
- e. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Sukun.
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3

- (1) UPT Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas P3A dan PPKB.
- (2) UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Keluarga Berencana dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.
Bagian Ketiga Uraian Tugas
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 5

- (1) UPT Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Keluarga Berencana;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan di bidang keluarga berencana di wilayah kecamatan;
- d. mengoordinasikan kegiatan penanggulangan gangguan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak-hak reproduksi dengan Bidang di lingkungan Dinas P3A dan PPKB sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyediaan data potensi keluarga dalam keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyebarluasan dan pemberian layanan informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah kecamatan;
- g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta peningkatan partisipasi dan peran kaum pria;
- i. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka upaya perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;
- j. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- k. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- l. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- m. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan UPT Keluarga Berencana;
- n. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian;
- o. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- p. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas P3A dan PPKB sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Keluarga Berencana secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala UPT.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 78
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 78 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON