Unknown Unknown Nomor 08 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku: 30 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
1. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725); Republik Indonesia Nomor
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Kepres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan
BUPATI TANA TORAJA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar waktu pelaksanaan pembangunan, dan bangunan dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan luas bangunan (LB) dan ketinggian bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang menempati bangunan tersebut.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
10. Bangunan adalah bangunan gedung permanen /semi permanen beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
11. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
12. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
13. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
14. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
15. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
16. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
19. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
20. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
21. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa dan angkutan khusus yang mempunyai arah dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Kabupaten.
22. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
23. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang.
24. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
25. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam Kabupaten.
26. Izin Insidentil adalah izin pengoperasian kendaraan bermotor dengan mobil penumpang umum dan atau barang umum yang disediakan pada waktu tertentu mengangkut orang dan atau barang untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas ) hari.
27. Kartu Pangawasan adalah kartu yang harus dimiliki pemilik kendaraan bermotor sebagai alat kontrol bagi petugas atas kelaikan jalan kendaraan bermotor yang merupakan turunan dari izin trayek setiap tahun.
28. Retribusi Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Kabupaten Tana Toraja.
29. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
30. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
31. Trayek Tidak Tetap adalah pelayanan angkutan yang dilakukan tidak dalam jaringan trayek dalam wilayah operasi tertentu.
32. Izin Angkutan Khusus adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor untuk kebutuhan jasa angkutan penumpang untuk keperluan khusus / mengangkut barang-barang khusus dalam wilayah operasi terbatas.
33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - JENIS, NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.
Bagian Kedua Nama dan Objek Retribusi
Paragraf 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
BAB II - JENIS, NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
BAB II - JENIS, NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
Paragraf 3 Retribusi Izin Gangguan
BAB II - JENIS, NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian izin gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Penentuan Jenis Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
Paragraf 4 Retribusi Izin Trayek
BAB II - JENIS, NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian Izin Trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Bagian Ketiga Subjek Retribusi
BAB II - JENIS, NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Cara menentukan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan menggunakan tarif luas lantai bangunan meter persegi (m²) ditetapkan seragam untuk tiap jenis bangunan sebagai berikut :
- (2) Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Luas Bangunan, dan Tingkat Bangunan ditetapkan sebagai berikut;
- a. Koefisien Guna Bangunan.
- a. untuk bangunan permanen berlantai 1 (Satu)
Rp. 9.500,-/M²
- b. untuk bangunan permanen berlantai 2 (Dua) atau lebih
Rp. 6.500,-/M²
- c. untuk bangunan semi permanen berlantai 1 (Satu)
Rp. 5.500,-/M²
- d. untuk bangunan semi permanen berlantai 2 (Dua)
Rp. 4.500,-/M²
- e. untuk bangunan sementara
Rp. 3.500,-/M²
- f. untuk bangunan tower
RP. 8.000.000/Unit
| No. | Guna Bangunan | Koefisien |
|-------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan Sosial | 0,50 |
| 2 | Rumah Tinggal | 1,00 |
| 3 | Bangunan Fasilitas Umum | 1,00 |
| 4 | Bangunan Fasilitas Umum Swasta | 1,50 |
| 5 | Bangunan Perumahan milik swasta | 1,50 |
| 6 | Bangunan Perdagangan dan Jasa | 2,00 |
| 7 | Bangunan Industri | 2,50 |
b. Koefisien Luas Bangunan.
| No. | Luas Bangunan | Koefisien |
|-------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan dengan luas s/d 100 M2 | 1,00 |
| 2 | Bangunan dengan luas 101 s/d 250 M2 | 1,50 |
| 3 | Bangunan dengan luas 251 s/d 500 M2 | 2,00 |
| 4 | Bangunan dengan luas 501 s/d 1000 M2 | 2,50 |
| 5 | Bangunan dengan luas 1001 s/d 2000 M2 | 3,00 |
| 6 | Bangunan dengan luas 2001 s/d 3000 M2 | 3,00 |
| 7 | Bangunan dengan luas diatas 3001 M2 | 3,50 |
c. Koefisien Tingkat Bangunan.
| No. | Tingkat Bangunan | Koefisien |
|-------|--------------------|-------------|
| 1 | Bangunan 1 Lantai | 1,00 |
| 2 | Bangunan 2 Lantai | 2,00 |
| 3 | Bangunan 3 Lantai | 2,50 |
| 4 | Bangunan 4 Lantai | 3,00 |
- (3) Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara Tarif Luas Lantai Bangunan Meter Persegi (m²), Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Luas Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan.
- (4) Khusus untuk Bangunan Milik Swasta melalui proses Pelelangan Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur sebagai berikut:
- a. Bangunan Baru sebesar 2% dari Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan
- b. Rehabilitasi Berat atau Revitalisasi sebesar 1% dari Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan.
- c. Rehabilitasi Ringan sebesar 0,5% dari Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan.
- (5) Khusus Rumah Ibadah dan Rumah Adat Toraja hanya dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 200.000,-
Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (RITP-MB) ditetapkan adalah sebagai berikut :
- a. Pengecer :
- (2) Khusus tempat penjualan minuman beralkohol (minuman tradisional ) dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp. 50.000,-
1. Toko Pengecer s/d 5.000 botol / kaleng per tahun
- = Rp. 350.000,-
2. Toko Pengecer 5.001 s/d 10,000 botol/kaleng per tahun
= Rp. 400.000,-
3. Toko Pengecer diatas 10.000 botol/kaleng per tahun
- = Rp. 450.000,-
- b. Penjual Langsung
1. Restoran, = Rp 400.000,-
2. Karaoke,
- = Rp 350.000,-
3. Bar,
- = Rp 325.000,-
4. Cafe
- = Rp 250.000,-
5. Rumah Makan
- = Rp. 250.000,-
6. Kios
- = Rp. 100.000,-
Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan Luas tempat usaha yang digunakan :
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan Indeks Gangguan sebagai berikut Besarnya :
1. Wilayah Industri
- a. Luas 1 M2 s/d 500 M2 = Rp. 1.300,-/m2
- b. Luas 501 M2 s/d 1.000 m2
- = Rp. 1.200,-/m2
- c. Luas 1001 m2 s/d 2000 m2 = Rp. 1.100,-/m2
- d. Luas 2001 m2 keatas = Rp. 1.000,-/m2
- 2.
- Wilayah Perdagangan = 2
3. Wilayah Pariwisata
= 3
4. Wilayah Pendidikan dan perkantoran = 4
5. Wilayah Perumahan dan Permukiman = 5
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Syarat-syarat pemberian Izin Gangguan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

- 1) Stuktur tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan jumlah kendaraan.
- 2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah
- a. Izin Trayek / izin operasional :
1. Mobil penumpang umum. Rp 120.000,-
2. Mobil bus 9 s/d 18 tempat duduk
Rp 150.000,-
- b. Izin insidentil dalam Kabupaten
Rp. 25.000,-
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.
BAB VIII - PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Pemanfatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
BAB IX - DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedua Tempat Pembayaran
BAB IX - DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 20

Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Angsuran
BAB IX - DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 23

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.
BAB XI - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 24

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 25

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan retribusi tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusang piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI
Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMERIKSAAN
Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan diukur dari pencapaian target secara triwulan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Ditetapkan di Makale pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI TANA TORAJA, ttd
THEOFILUS ALLORERUNG
Diundangkan di Makale pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
ENOS KAROMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2011 NOMOR 08