PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR � 3 TAHUN 2013
TENT ANG
PENETAPAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI JASA PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang ditegaskan bahwa Penggunaan atas hasil Retribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di atur Iebih lanjut dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas, dan dalam rangka efisiensi, akuntabel dan transparansi dalam penggunaan jasa pelayanan serta guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Dengan Menggunakan Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Penetapan Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Oengan Menggunakan Sistern Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Ojoen Sintang;
- Mengingat 1.
- Undang-Undan N Penetapan U g ornor 27 Tahun 1959 tentang Tahun 1 953 tendang-Undang Darurat Nomor 3 II Di K I" ntang Pembentukan Daerah Tingkat lndone . a imantan (Lembaran Negara Republik Lernb sia Tahun 1953 Nornor 9 Tambahan aran Nega R . · Seba . ra epubhk Indonesia Nomor 352) Reput � :k Undang-:-Undang (Lembaran Negara T Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 N ambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesi � omor 1820);
2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 l Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang ...
7. Undang-Und Praktik Ked a � g Nomor 29 Tahun 2004 tentang Indonesia T O h teran (Lembaran Negara Republik Lembaran � un 2004 Nomor 116, Tambahan 4431); egara Republik Indonesia Nomor
8. Undang-U d Pemer·k n ang Nornor 15 Tahun 2004 tentang I saan p 1 1 Keu · engge o aan Dan Tanggung Jawab lndoangan Negara (Lembaran Negara Republik L bnesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan em aran N . ' . 4400); egara Republik Indonesia Nomor
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang ...
14. Undang-Undan N Rumah Saktg omor 44 Tahun 2009 tentang Indonesia T � (Lembaran Negara Republik Lembaran � e Un 2 009 Nornor 153, Tambahan 5072); gara Repubhk Indonesia Nomor
15. Undang-Unda N Pembentukan ng ornor 12 Tahun 2011 tentang ( Lemb Peraturan Perundang-Undangan aran Negara R blik . Nom 82 epu 1 Indonesia Tahun 2011 I d or . · Tambahan Lembaran Negara Republik n ones1a Nornor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Beianja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indon � sia Nomor 5361);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusu.ian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585);
22.Peraturan ...
22. p · · eraturan ten tan Pernerintah Penyel g Pectornan PembNomor 79 Tahun 2005 Negaraenggaraan Pemerintaan Dan Pengawasan 16S Repubhk lndo � an Daerah (Lembaran I ' Tarnbahan L nes1a Tahun 2005 Nomor ndonesia Nomor 459;;baran Negara Republik
23. Peraturan P . tentang Lapo:menntah Nomor 8 Tahun 2006 Pemerintah (Lan b Keuangan dan Kinerja Instansi Tahun 20 06 e; aran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 46 ° 1 �� r 25, Tambahan Lembaran
24. Peraturan p . tentang Pem emenntah Nornor 38 Tahun 2007 Pern . bagian Urusan Pemerintahan Antara ermtah Pem · h p . , ennta an Daerah Provinsi Dan N:menntahan \_Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran T gara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ambahan Lembaran Negara Republik Indonesi � Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesi � Nomor 4741);
26. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nom?r 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor l);
Menetapkan
- 29.
- Peratur T h an Daerah K b a un 2008 a upaten Sintang Nomor 2 Peran k tentang s . . g at Daerah K usunan Organisasi Daerah Kabupate abupaten Sintang (Lembaran Tambahan Lemb; Smtang Tahun 2008 Nomor 2, Nomor 2); an Daerah Kabupaten Sintang
30. Peraturan Daerah Tahun 2012 Kabupaten Sintang Nomor 7 Kesehatan p d tentang Retribusi Pelayanan Muhammad aDa Ruma? Sakit Umum Daerah Ade Kabupate . � oen Smtang (Lembaran Daerah Tambaha; Smtang Tahun 2012 Nomor 7, N Lembaran Daerah Kabupaten Sintang ornor 7);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI JASA PELAYANAN DENCAN MENGGUNAKAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SI NT ANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
- S. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
7.Rumah ...
- Rumah Sakit Umu pelayanan keseha rn adaiah rumah s . penyakit dari I tan kepada m akit yang menyelenggarakan dengan kerna pe ayanan dasar sa asyarakat untuk semua jenis mpuannya. mpai dengan subspesialis sesuai 7.
- Ade Dae rah Um um Ruman . Sak.it Direktur adalah 0 . k h ire tur Mu ammad Djoen Sintang. 8.
9. Dokter adalah dokter · · · · urnum dokt · · gigi spesialis. ' er gigi, dokter spesialis dan dokter
10. Penerimaan fungsional R . yang diperoleh sebagai . burah Sak1t adalah seluruh penerimaan pelayanan Rumah Saki; � a an atas penggunaan akomodasi dan jasa
11. Sistem remunerasi adal h Si upaya imbalan terh d a iste.m pembagian jasa pelayanan sebagai rumah sakit. a ap perkeJaan yang telah dilakukan karyawan
12. '.os kebersamaan adalah sejumlah dana yang dihimpun dari proporsi jasa pelayanan yang akan didistribusikan kepada seluruh karyawan Rumah Sakit kecuali Dokter, apoteker dan manajemen;
13. ?alancing medik adalah sejumlah dana yang dihimpun dari proporsi jasa pelayanan yang akan didistribusikan kepada dokter, apoteker yang bertugas di rumah sakit sebagai balancing insentif medik.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya, serta untuk pelaksana administrasi.
15. Jasa Pelayanan medik adalah imbalan yang diterima oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, dan rehabilitasi medik.
16. Jasa pelayanan medik anesthesi adalan jasa pelayanan yang diakibatkan pelayanan anesthesi yang besarnya maksirnal 1 / 3 (sepertiga) dari jasa tindakan rnedik.
17. J I asa pe ayana n farmasi adalah imbalan yang diterima apoteker dan f . dib ik k f si atas jasa pelayanan arrnasi yang 1 en an epada petugas arma pasien.
18.Jasa ...
O 0470
- }8, Jasa pelayanan . . paramect· d1tenma oleh tena 18 Keperaw bidan atas ja ga perawatan t atan adalah sa Yang ct·b ermasuk pemberian asuhan k I erikannya k d perawat eperawatan. epa a pas1en imbalan yang anesthesi dan dalam rangka
- }9. Jasa pelayanan Par . di . amed1s N iterima oleh tenaga pa on Keperawatan adalah imbalan yang diberikannya kepada ramedis non keperawatan atas jasa yang pengobatan d pas,en dala . . an perawatan m . rangka mendukung upaya meliputi; penata ront Yang d1selenggarakan rumah sakit t · · gen, anahs ti · 1 perawa g1g1, pelaksana · . · 1 s1ot ierapist, asisten apoteker, . g1z1 dan petugas IPSRS.
20. Jasa pelayanan penun· dokter, paramedis pell � ng non medik adalah imbalan yang diterima pelayanan pemul � sara sa � a teknis atas jasa pelayanan medikolegal, mobil jenazah. an Jenazah, dan pelayanan ambulance dan
21. Jasa pelayanan pelaksa t k . . tenaga pel k n � e ms a � alah irnbalan yang diterima oleh d k a sana teknis atas jasa yang diberikannya dalam men u ung kelancaran 1 . pe ayanan medik pelayanan keperawatan dan pelayanan non medis non keperawatan.
22. Jasa ak?modasi adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemaka � an sarana, fasilitas rumah sakit, bahan medik habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan, dan rehabilitasi.
23. Insentif adalah penghargaan kepada karyawan atas segala jerih payahnya dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada pelanggan di luar gaji dan honorarium yang bersumber dari jasa pelayanan yang diremunerasi sesuai dengan kontribusi dan kinerja karyawan.
24. Insentif medis adalah insentif yang diterima oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, serta apoteker atas jasa pelayanan medik.
25. Jnsentif Paramedis keperawatan adalah i � sentif ya1:g diterima oleh perawatan termasuk perawat anesthesi dan bidan atas jasa pelayanan paramedik keperawatan.
26. if p edis Non Keperawatan adalah insentif yang diterima Insenti ararn di I · A I' L b · oleh Perawat Poliklinik, Penata Ra 10 og1,. pna is a\_ ?ratonum, . . . A isten Apoteker, Penata g1g1, enata g1z1, petugas F1s10therap1st, s · k · layanan paramed1k non eperawatan. IPSRS atas jasa pe
27.Insentif ...
21. [nsentif pelaksana teknis ct . b I I a alah in if am u ance, pe aksana k . senn yang diterirna oleh supir dik ct · · amar Jen ah me 1 , a mm1strasi, keuangan az , satpam, petugas rekam pelayanan pelaksana tekn· ' petugas CSSD dan Loundry atas jasa IS.
2. Proporsi insentif Iangsung ct 1 . . oleh karyawan atau kelom aka ah insenuf yang diterima langsung dikurangi proporsi insentif pkob karyawan yang bersangkutan setelah e ersamaan. 28,
3. Jnsentif tak langsung adal h . . kelompok karyawan b a msent\_if yang diterima karyawan atau ersumber dari . . if k b yang pembagiannya berd . proporsi msenti e ersamaan asarkan srstem indeks dan pembobotan. 29,
30. Netto jasa pelayanan actalah · 1 kepada seluruh karyawan kecuJa l \_sa pe ayanan yang didistribusikan a I manajernen.
31. Pelayanan rawat jalan ct I h · . . . . a a a pelayanan kepada pas1en untuk diobservasi, d1d1agnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
32. Pelayana.n rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis perigobatan, · rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ctengan menempati tempat tidur.
33. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
34. Jasa sarana adalah imbalan yang diterirna oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;
35. Jnstalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat lGD adalah ruangan yang memberikan pelayanan secepatnya untuk mencegah resiko kematian atau cacat dan bersifat darurat diberikan pelayanan di ruang rawat darurat 24 (dua puluh em pat) jam;
36. Petugas Central Sistem Sterilisasi And Desinfeksi yang selanjutnya disingkat CSSD adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pembebasan alat-alat dan bahan - bahan dari mikro organisme sehingga bahan-bahan dan alat tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti untuk operasi/ bedah, untuk pemeriksaan kesehatan dan sebagainya yang berhubungan dengan Rumah Sakit;
37. Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat IPSRS ada\_lah petugas yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pemehharaan dan perbaikan sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit.
BAB Ill - SUMBER DAN STRUKTUR PENDANAAN
Pasal 3

- (1) Dana bersurnber dari hasil retribusi jasa pclayunan Rumuh Suk it Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintung.
- (2) Besa ran dana sebagaimana dirnaksud pnda ayal (I) ada la h I 00 'V., (seratus persen) duri seluruh hasil rctribusi ja su pcluyu nu n yunj; telah disetorkan ke Kas Sadan Layanan Umum Ducrun.
- (3) Besaran Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud puda ay.u ('.2). didistribusikan kepada :
- b. manajemen Rumah Sakit sebesar 15 % (lima belas person].
- a. seluruh karyawan Rumah Sakil scbcsar 85 'Yu (dclapun puluh lima persen);
BAB IV
Pasal 4

- ( 1) Proporsi insentif dari K Muhammad Djoen Sin aryawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade 3
- ayat (3) huruf t d' . tang sebaga1mana dimaksud dalam Pasal a, er irt dari :
- a. petugas yang bekerja pada lnstalasi Gawat Darurat· '
- c petugas ya b k · · · ng e erja pada mstalasi Rawat Inap;
- b petugas ya b k · · ng e erja pada Instalasi Bedah Sentral: '
- d petugas ya b k · · ' · ng e erja pada mstalasi kamar jenazah;
- f. petugas yang bekerja pada instalasi Gizi;
- e. petugas yang bekerja pada instalasi rawat jalan;
- g. petugas yang bekerja pada Jnstalasi Patolog KJinik;
1. petugas yang bekerja pada Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS);
- h. petugas yang bekerja pada InstaJasi Radiologi;
- j. petugas yang bekerja pada CSSD; dan
- k. petugas yang bekerja pada lnstalasi Farrnasi.
- (2) Proporsi insentif dari Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari :
- a. direktur;
- b. kepala bagian/ Kepala Bidang;
- c. kepala Seksi/kepaJa sub bagian;
- d. satuan Pemegang Kas dan Pembantu Kasir;
- e. satuan Petugas Distribusi jasa pelayanan;
- f. staf Manajemen; dan
- g. biaya umum.
BAB IV
Pasal 5

- ( 1) Proporsi insentif pada lnstalasi Gawat Darurat Darurat dari netto jasa pelayanan, dengan rincian sebagai berikut :
- b. perawat 27 % [dua puluh tujuh persen);
- a. Dokter 65 % (enam puluh lima persen);
- Petugas Rekam Medik 3 % [tiga persen);
.
- e. Petugas oksigen 0,5 % (no! koma lima persen);
- c. t CSSD sanitasi dan JPRS 1,5 % (satu koma lirna persen); d. pe ugas , .
- f. Petugas dapur 2 % (dua persen);)dan
- g. Kepala lnstalasi 1 % (satu persen .
Proporsi ...
O 0 � 74
Proporsi insentif
.
- a. Dokter 50 % (lima I Yanan, dengan rincian sebagai berikut :
2. D t d . tindakan dik arura an netto jasa pela me I di Instalasi Gawat Darurat
- b. Perawat 4 7 o;. ( pu uh persen);
4. d K l ' anitas1 dan IPSRS 2 ' · epa a lnstalasi 1 o;. ( % (dua persen); dan O satu persen).
- c. petugas css; e;pat puluh tujuh persen)·
- (3) Proporsi insentif Jasa O . operasi, dengan rincia pebrator dari netto jasa pelayanan di kamar n se agar berikut ·
- b. perawat bedah , 14 0: � enam puluh satu persen); c. � ,o\_ l\_t: � a puluh empat persen);
- a. operator sebesar 61 o/c (
9. ·
10. petugas CSSD · sanitas1 dan IPSRS 1 5 Ofco (satu koma lima persen); '
- d. petugas oksigen 0,5 % (nol koma lima persen):
- f. kepala lnstala ,1· bed h ' " a sentral 1 %(satu persen).
- e. petugas dapur 2 % (dua persen)· dan
'
- (4) Propor � i insentif Jasa Anestesi dari netto jasa pelayanan di kamar operasi dengan dokter anestesi, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter anestesi 61 % (enam puluh satu persen);
- c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 1,5 % (satu koma lima persen);
- b. perawat anestesi 34 % (tiga puluh empat persen);
- d. petugas oksigen 0,5 % (nol koma lima persen);
- e. petugas dapur 2 % (dua persen); dan
7. I, kepala lnstalasi bedah sentral 1 % (satu persen).
- (5) Proporsi insentif Jasa Anestesi dari netto jasa pelayanan di kamar operasi tanpa dokter anestesi, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter operator 34 % (tiga puluh empat persen);
- b. perawat anestesi 61 % (enam puluh satu persen);
- d. petugas oksigen 0,5 % (nol koma lima persen);
- c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen);
- e. petugas dapur 1,5 % (satu koma lima persen); dan
- f. kepala Instalasi bedah sentral 1 % (satu persen).
- (6) Proporsi insentif Jasa Medik dari netto jasa pelayanan pada instalasi Rawat Inap, dengan rincian sebagai berikut:
- a. dokter 70 % (tujuh puluh persen);
- b. perawat 22 % (dua pulu � dua persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 1,5 % (satu koma lima persen); .
- c. petugas Rekam Medik 3 Yo [tiga persen);
20. petugas oksigen 0,5 % (nol koma\_ lima persen); e.
21. kepala tnstalasi 0,5 % (nol koma hma persen). g.
22. petugas dapur 2,5 % (dua koma l � ma persen); dan f.
Proporsi ...
Proporsi insentif A
- pa a msta as1 Rawat In· eperawatan dari . a. Dokter o % ( ap, dengan rin . , netto jasa pelayanan
h
d
.
I
.
- b 9 . perawat 1
su an
K
- 1 no persen)· cian sebaga1 bcrikut o;., (sembilan'
- c. petugas Rekam Medik apuluh satu persen); d. petugas CSSD s . 3 Yo (tiga persen)·
,
an1tasi
d
•
persen);
an
IPSRS
1,5 %
(satu koma lima
a;.
petugas oksigen O 5
- k I IQ ' g. epa a Instalasi o 5 a;. ( ma irna persen); dan ' a nol korna lima persen).
- f. petugas dapur 3 5' 0 , 0· (nol koma lirna persenj; ' (tJga ko Ii
- (8) Proporsi insentif Tind k · dilakukan oleh perawa: dan. umum\_ di ruang perawatan yang Rawat lnap, dengan rinci an bnetto jasa pelayanan pada instalasi ran se agai be ikut
- a. dokter 30 o;. (t: n :
- b. perawat 66 % (enam put h ' c. petugas CSSD sanit . du enam persen);
- o iga puluh persen)·
- k I 1 '. asi an IPSRS 3 % (tiga persen); dan d. epa a nstalasi 1 % (satu persen). ·
- (9) Proporsi insentif Ti ct k · . n a an urnum di ruang perawatan yang dilakukan oleh dokte ct · · · · . r . an netto jasa pelayanan pada instalasi Rawat lnap, dengan rmcian sebagai berikut:
- b. perawat 30 % (tiga puluh persen);
- a. dokter 66 % (enam puluh enam persen):
'
- c. petugas CSSD, sanitasi dan JPSRS 3 % (tiga persen); dan
- d. kepala Instalasi 1 % (satu persen).
- (10) Proporsi insentif Tindakan khusus di ruang perawatan yang dilakukan oleh perawat dari netto jasa pelayanan pada instalasi Rawat lriap, dengan rincian sebagai berikut:
- a. dokter 30 % (tiga puluh persen);
- b. perawat 66 % (enam puluh enam persen);
- c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- d. kepala lnstalasi 1 % (satu persen).
8. ( 11) Proporsi insentif Tindakan khusus di ruang perawatan yang dilakukan oleh dokter dari netto jasa pelayanan pada instalasi Rawat Inap, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter 66 % (enam puluh enam persen);
- b. perawat 30 % (tiga puluh persen);
- d. kepala Jnstalasi 1 % (satu persen)
- c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- (12) Proporsi insentif dari netto ja\_sa pelayanan pada instalasi kamar jenazah, dengan rincian sebaga1 benkut :
- a. pe ugas . RS 5 oz (I. b t CS SD Sanitas1 dan JPS /o ima persen); dan . pe ugas , .
15. t kamarJ·enazah 90 % [sembilan puluh persen);
- c. kepala Instalasi 5 % [lirna persen).
r
p3)
Proporsi insentif Polikl'
ik
101
- a. dokter 70 % (tujuh u � h dengan nncian sebagai berikut :
- t I · · umum d · ins a asi rawat jalan Tingk t I an\_ netto jasa pelayanan pada
3. b, perawat 25 % (dua P � lu � . Persen);
- d. petugas CSSD sanita . 'ct Yo (dua koma lirna persen):
- c. petugas rekarn medik 2 5 � ima persen);
6. k I ' si an lPSRS 2 o;. (d ' e. epa a Instalasi o 5 o;. ( 1 . o ua per sen]; dan ' 0 no koma nrna
persen).
- (14) Proporsi i?sentif Poliklinik izi . . . . . dengan rujukan dari I' g\_ 1 · fis10terap1 dan poliklinik mata rawat jalan dengan ri po\_ 1 dan netto jasa pelayanan pada instalasi ' mcian sebagai berikut ·
2. a.
3. ·
- b. perawat 87 % (delapan puluh tuiuh . c petugas CSSD sa . . J persen),
5. dokter 10 % (sepuluh persen)·
- , nitasi dan IPSRS 2 % (dua persen): dan d. kepala Instalasi 1 % [satu persen). '
- (15) Proporsi insentif Pol1'kl1·n 1 ·k g· · Ii · · d likli ik . 1z1, isioterapi an po 1 1n1 mata dengan non rujukan dari netto jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan, dengan nncian sebagai berikut :
- a. dokter O % (no! persen);
- b. perawat 94 % (sembilan puluh empat persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen); dan
- c. petugas rekarn medik 3 % (tiga persen);
- e. kepala Instalasi 1 % (satu persen).
- (16) Proporsi insentif Poliklinik gigi dan mulut dari netto jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan Tingkat Pertama, dengan rincian sebagai berikut:
- a. dokter 65 % (enam puluh lima persen);
- b. perawat 30 % (tiga puluh persen);
- c. petugas rekam medik 2,5 % (dua koma Iima persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen): dan
- e. kepala Jnstalasi 0,5 % (nol koma lima persen).
- (17) Proporsi insentif Poliklinik Penyakit Dalam dari netto jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan Tingkat II, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter 65 % (enam puluh lima persen);
- b. perawat 30 % (tiga puluh persen);
.
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS\_ 2 % (dua persen); dan
- c. petugas rekam medik 2,5 % (dua koma lirna persen);
- e. kepala Jnstalasi 0,5 % (no! koma lirna persen).
O 0 � 77
a
dokter 70 o;.
Proporsi insentif p I" . . Poliklinik Obgyn ; ;kh � t � Bedah u Poliklinik Psikiatri do 1kltn1k anak p mlukm, . Poliklinik Bedah mulut d . engan d k ' o t hnik rn t P , pa a mstalasi rawat ial o ter spesialis d . a a, . ohk.lmik THT, : J an Tmgkat II d an netto jasa pelayanan
(t
.
'
engan rincian sebagai berikut
- a puluh I' ' c. petugas rekam rn dik 1 ma persen)· e1250;.( ,
- b: perawat 25 � o (UdJuUh puluh persen)·
- d. petugas CSSD, sanitas/cta � Idua koma lima persen};
- (19) Proporsi insentif Tindak . · an med1k y dil netto jaaa pelayanan d . ang I akukan oleh dokter dari sebagai berikut : pa a mstalas1 rawat jalan, dengan rincian
- e. kepala Instalasi o.s % (nol PSRs. 2 % (dua persen): dan koma hma persen).
- a. dokter 65 % [enarn pul h 1 . b. pul � h dtma persen);
- perawat 32 % (tiga
- d. kepala lnstala;t �� ;a(s1 dtan IPSRS 2 % (dua persen]; dan 1 0 sa u persen).
- c. petugas CSSD · · ua persen);
- (20) Proporsi insentif Tindak dik . . . an me I yang dilakukan oleh perawat dan netto Jasa pelayanan pada · t 1 · · · · . . ms a as1 rawat jalan, dengan nnc1an sebagai berikut
- a. dokter 32 % (tiga puluh dua persen];
- c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen]; dan
- b. perawat 65 % (enam puluh lima persen];
- d. kepala lnstalasi 1 % (satu persen).
- (21) Proporsi insentif Konsultasi gizi dari netto jasa pelayanan pada instalasi Gizi, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter 10 % (sepuluh persen};
- b. petugas Gizi 89 % (delapan puluh sembilan persen): dan
- c. kepala Instalasi 1 % (satu persen).
- (22) Proporsi insentif dari pelayan\_an. Visum Et Repertum netto jasa pelayanan, dengan nncian sebagai benkut: (VER) dari
- a. dokter 65 % (enam puluh hma persen):
- b. perawat 20 % (dua puluh persen);
- d. tata usaha 2 % (dua persen).
- ) d c. petugas Rekam Medik 13 % [tiga belas persen ; an
- (23) Proporsi insentif dari pelayan � n surat kbeteranbgankdo � ter (SKD) dari . 1 dengan nncian se agai en ut . netto jasa pe ayanan, .
- )· 01c (dua puluh persen ,
- )· (enam puluh lirna persen ,
- 20 b. perawat k'o Medik 2% (dua persen); dan
Proporsi ...
- d k 65 0, a. o ter 10
- c. petugas Re am ) d. tata usaha 13 % (tiga belas persen .
-.
- (24) Proporsi insentif b . . al . ag1an Im. . inst asi radiologi d . aging Dia . radioiogi dengan a1: netto jasa pef1ostik Ultrasonografi (USG) di ik Pas1en d . ayanan t ben ut: an rumah ki anpa dokter spesialis
- b. sonografer 60 o, ( U U persen)· zo enam I '
- a. dokter 30 o, [ti sa it, dengan rincian sebagai /o iga p I h
- c. petugas Rekam Medik P;1 uh persen);
5. k al ' n1tas1 dan IPS ' e. ep a Instalasi 5 % (lima RS 2 % (dua persen}; dan persen). '
- d. petugas CSSD sa . � Yo (t1ga persen)·
- (25) Proporsi insentif bagia I . · tal · · n maging o· · ms asi rad1ologi dari . tagnosttk Ultrasonografi (USG) di radiologi dengan pa · net to J � sa pelayanan tan pa dokter spesialis b . . sien dari lua . se agar benkut: r rumah sakit, dengan rincian
- a. dokter O % (no) persen)· b. sonografer 90 % (sembila � puluh c. petugas Rekam Medik 3 o;. persen);
9. k '\_sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen); dan
10. (ti d. petugas CSSD . o iga per sen];
11. 1 1 e. epa a nstalas1 5 % (lima persen).
- (26) Proporsi . insenti � pada bagian Imaging Diagnostik Ultrasonografi (US � ) � 1 mst � las1 \_rad1ologi dari netto jasa pelayanan dengan dokter spesialis Radiologi, dengan rincian sebagai berikut :
- b. sonografer 40 % (empat puluh lima persen);
- a. radiolog 45 % (empat puluh lima persen];
- c. petugas Rekam Medik 3 % (tiga persen};
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS·2 % (dua persen); dan
- e. kepala Instalasi 10 % (sepuluh persen).
- (27) Proporsi insentif bagian Imaging diagnostik Radiografi di instalasi radiologi dari netto jasa pelayanan tanpa dokter spesialis radiologi dengan pasien dari rumah sakit, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter 20 % (dua puluh persen);
- b. radiografer 70 % (tujuh puluh persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen); dan
- c. petugas Rekam Medik 3 % (tiga persen);
- e. kepala Instalasi 5 % (lima persen).
- (28) Proporsi insentif bagian Imaging diagnostik Radiografi di instalasi radiologi dari netto jasa pelayanan tanpa dok\_ter\_ spesialis radiologi dengan pasien dari Juar rumah sakit, dengan rmcian sebagai benkut
25. dokter o % (nol persen); a.
26. t s Rekam Medik 3 % (tiga persen);
27. di 'er go % (sembilan puluh persen); ra 1ogra1· . b.
- c. pe uga CSSD sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen); dan d. , .
29. petugas ) Kepala Jnstalasi 5 % [lirna persen . e.
.
Proporsi ...
- (29) '.ropors � ins\_en tif pada ba . 10stalas1 rad1ologi d · gian Ima.gi'1 0-. Radiologi deng . an netto jasa pela g iagnost1k Radiografi di a � , nnc1an sebagai beri:n:m dengan dokter spesialis
- b. radiografer 40 % (em au uh lima persen);
3. radioiog 45 a. zo (empat p I t .
- c. petugas Rekam MectiJ 3\PUiuh persen); 0
- d. petugas CSSD sanit . J (tiga persen); e. kepala Instala � i 10 o,,.a 8( 1 an IPSRS 2 % (dua persen); dan o sepuluh persen).
- (30) Proporsi insentif pada inst 1 . pelayanan tanpa dokte S a asi\_ patologi klinik dari netto jasa rumah sakit, dengan rin:ia � e= � ths patologi klinik dengan pasien dari
- b. analis 70 % (tujuh puluh · persenj,
- a. dokter 20 01c (d agar berikur : . o ua puluh persen)·
- c. petugas Rekam Medik 2 o;. (d · d. petugas CSSD sanit . do u � persen);
10. (lima persen).
11. k 1 e. epa a lnstalasi 5 %
12. '. 1 asi an IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- (31) Proporsi insentif pada instalasi patologi klinik dari netto jasa pelayanan tanpa dokter Spesialis patologi Klinik dengan pasien dari luar rumah sakit, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter O % [nol persen);
- b. analis 94 % (sembilan puluh empat persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- c. petugas Rekam Medik 2 % (dua persen);
- e. kepala lnstalasi 5 % (lima persen).
- (32) Proporsi insentif pada instalasi patologi klinik dari netto jasa pelayanan dengan dokter Spesialis patologi Klinik, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter 35 % (tiga puluh Iima persen);
- b. analis 59 % (lima puluh sembilan persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- c. petugas Rekam Medik 2 % (dua persen);
- e. kepala Instalasi 1 % (satu persen).
- (33) Proporsi insentif pada Unit Tranf � si \_Darah Rumah. Sakit (UTDRS) dari netto jasa pelayanan, dengan nncian sebagai benkut :
- a. dokter O % (no! persen);
.
- c. petugas Rekam Medik 2 % (dua RpSer3se � J; ( . ) d CSS D sanitasi dan JPS /o nga persen ; an d. petugas , .
- b. staf Unit Tranfusi darah 94 % (sernbilan puluh empat persen);
- e. kepala Jnstalasi 5 % [lirna persen).
- (34) Proporsi insentif Pad · a pelay netto Jasa pelayanan . anan rehabTt . . dengan rincian sebgai � as\_ien Yang bera �� asi m � d1k/ fisioterapi dari
2. b PU uh pers ) . petugas fisioterapi 89 o en ;
- a. dokter 1 o % (se I enkut : dan ruang rawat inap,
- c. kepala instalasi 1 o;. ( Yo (deiapan puluh sernb.] o satu persen). 1 an persen);
Proporsi insentif pad
I
- a. apoteker 35 % (ti · b. staf farmasi 60 o/r puluh Iirna persen);
2. d . . a pe ayanan fa . engan nnc1an sebagai berikut. rmas1 dari netto jasa pelayanan,
- c. kepala instalasi 5 o o;.en ( tm puluh persen); 0 ima persen).
Bagian Kedua lnsentif Langsung
BAB IV
Pasal 6

·
- (1) Dokter berhak mend· t · . I h . apa m � ent1f langsung sebesar 80 % (delapan pu u persen)\_ dari proporsi msentif dokter, 10 % (sepuluh persen) untuk balancmg medik 10 o, ( · , 10 sepuluh persen) sisanya masuk kedalam pos kebersamaan.
- (2) Apoteker berhak mendapat insentif langsung sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi insentif Apoteker, 1 O % (sepuluh persen) untuk balancing medik, 10 % (sepuluh persen) sisanya masuk kedalam pos kebersamaan.
- (3) Paramedis keperawatan, Poliklinik dan lnstalasi gawat darurat (IGO) mendapat insentif langsung berdasarkan kelompok perawatan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari proporsi insentif paramedis dan 30 % (tiga puluh persen) masuk pos kebersamaan;
- (4) Paramedis non keperawatan lainnya yang terkait dengan pelayanan mendapat insentif langsung berdasarkan kelompok sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari � roporsi insentif paramedis non keperawatan Jainnya dan 30 Yo [tiga puluh persen) masuk pos kebersamaan.
Bagian Ketiga
Insentif Tak Langsung
BAB IV
Pasal 7

- (1) Dana k langs ung bersumber dari dana pada pos Jsentif ta ke bersamaan.
- (2) berhak mendapat insentif tak langsung kecuali Semua karyawan · . . dokter, dokter gigi, a poteker dan manaJemen.
Pembagian ...
- Pembagian insentif tak
0 0 � 81
- berikut: n erdasarkan indeks/bobot I d k adalah sebagai a. n e s posisi I jabatan ..
- (3) (4) dan faktor pembagia langsung berda k . h aki nnya adaJ h sar an md k ruma s it kecuaJi d k a total sk e s, pembobotan o ter, dokter gig· or dari seluruh karyawan 1 , apoteker d · Komponen penilaia b an manaJemel"'.
- a) staf mendapat . d (Position index) .
- epa a ruangan mend setara dengan
- b) kepala ruang: ex 1 (satu); k I atau kepal . a satuan yang
- d) penanggungjawat � : � deks 3 .(tiga); I ua komirs mendapat indeks 4 (empat).
- c) supervisor menda
- apat mdeks 2 (dua);
- b. lndeks risiko (risk index) :
- b) parament-, yang bert d. . . . ' k . ugas I instalasi rawat jalan petugas amar jenazah t i . ' . fisiotherapi petu' plePSuRgas arrnasi, Lound1?', Sopir, . , . gas S, tergolong dalam resiko sedang masmg-masmg mendapat indeks 2 (dua);
- a) petugas administrasi petugas gizi d . ruangan (PAR), petugas rekam medik, rendah . an juru masak tergolong dalam indeks resiko n:iasmg-masmg mendapat indeks 1 (satu):
- c) petugas\_ yang bertugas di instalasi rawat inap, Perinatologi, Sam.tas1 dan CSSD, tergolong dalam resiko tinggi masigmasmg mendapat indeks 3 (tiga);
- d) paramedis yang bertugas di laboratorium, radiologi, ruang isolasi, perawat IGO dan perawat ICU tergolong dalam resiko sangat tinggi masing-masing mendapat indeks 4 (empat);
- e) paramedis yang bertugas di kamar operasi tergolong dalam resiko khusus masing-masing rnendapat indeks 5 (lima).
- c. indek pendidikan (Competency index) :
- a) karyawan dengan pendidikan Sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah tigkat pertama (SMP) masingmasing mendapat indeks 1 (satu);
- I Di l d c) karyawan dengan Pendidikan Dip oma � atu, ip oma ua dan Diploma tiga mendapat indeks 3 [tiga]; .
- b) karyawan dengan pendidika1:1 Sekol � h Menengah At.as (SMA) sampai atau sederajat masmg-masmg mendapat mdeks 2 (dua); .
- k dengan pendidikan Diploma empat (04) sampai d) aryawan . · d · d k St a ta satu (S-1) masmg-masmg men a pat in e s dengan r
- ( 4 ) empat; d ngan pendidikan Strata dua (S2) sampai dengan e) karyaw � n (eS3) masing-masing mendapat indeks 5 (lima). Strata tiga
- . ( pacity index}, nilai bobot 1 (satu); masa kerja cad an masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun a) karyawan eng . mendapat indeks 1 (satu), d.
b)karyawan ...
b) karyawan dengan
- d) karyawan d epuluh) tahun mend Ienarn] tahun sampai d engan masa k . apat mdeks 3 [tiga]; engan 15 (l' erja 11 ( b '
2. 5 (hma) tahu masa kerja 1 ( c) karyawan dn mendapat indeks 2s(adtu) tahun sampai dengan d engan ua)· engan 10 [s masa kerja 6 '
3. b 1 ) k 1 ma elas tah ) se e as) tahun sampai e d aryawan dengan masa kun. mendapat indeks 3 (tiga]: taheI]a l6 (enarn belas) tahun � ampai
- f) engan 20 (dua puluh) karyawan dengan un mendapat indeks 5 [lirna]: tahu masa kerJ·a I bih ' n mendapat indek 6 ( e 1 dari 20 (dua puluh) s enam).
- (5) Nilai skor akhir adalah . d · . pembagian ant · 1 · engan nilai indeks/b b arm ai totaJ pos kebersamaan nilai indeks/ bobot). 0 ot (Skor = totaJ nilai pos kebersamaan :
- (6) Total Skor adalah jumlah k pernbagian dana keb s or seluruh karyawan yang memperoleh ersamaan.
- (7) Insentif karyawan ad 1 h k . . b k . . a a s or nilai akhir karyawan yang ersang utan dibag] total k dik . . . . . . s or 1 ah jurnlah dana kebersamaan [insentif = nilai skor · T t l k · o a s or x dana pas kebersamaan).
Bagian Keempat Insentif Manajemen
BAB IV
Pasal 8

- (1) Proporsi insentif manajemen adalah 15 % (lima belas persen) dari total netto jasa pelayanan.
- (2) Proporsi pembagian insentif manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. 2,5 % (dua koma lima persen) Direktur;
- c. 2 % (dua persen) untuk Dana Umum.
- b. 10,5 % (sepuiuh koma lima persen) untuk Kepala bagian/ kepala bidang, Kepala seksi/ kepala sub bagian, Saluan pemegang kas dan pembantu kasir, Satuan petugas distribusi jasa pelayanan dan staf manajemen;
Bagian Kelima Dana Umum
BAB IV
Pasal 9

- Dana umum dipergunakan \_untuk meriunjang kelancaran . 1 an rumah sakit. manajernen pe ayan ( 1)
- (2) d urnum sepenuhnya diatur oleh Direktur. Penggunaan ana
Bagian ...
Bag· Dana B ·an Keenani alancing Medik
BAB IV
Pasal 10

Dana balancing Medik b
- (2) Penggunaan dana b . an Pos balancing medik. alancing m d ik
ersumber d
.
- 50 o a. Vo (lima puluj, e 1 diatur sebagai b ik . apotek persen) diba ik en ut:
- 50 o/c b. o irna puluh persen) ct· sa it secara merata· dan keperluan lainnya. ipergunakan untuk kebut � han medik
- (l � r yang bekerja di Rumahg1 �� kepada tenaga medis dan
- (3) Pengaturan pengguna d h f b · an aria sebag · · uru ' d1tentukan oleh direktur. aimana dirnaksud pada ayat (2)
Bagian Kesatu
Pengelola Keuangan Jasa Pelayanan
BAB IV
Pasal 11

- (1) Peng � lola keuangan jasa pelayanan terdiri atas :
- a. direktur;
- b. pejabat Keuangan;
- c. pejabat teknis;
- d. satuan Pemegang Kas dan Pembantu Kasir;
- e. satuan Petugas distribusi jasa perlayanan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, berfungsi sebagai penanggung jawab umum pengelolaan keuangan jasa pelayanan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan jasa pelayanan.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana \_dimaksud . pa? � ayat ( 1) huruf c, berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing yang berkewajiban: . . . .
- a. menyusun rencana teknis dibidangnya;
11. k d·nasikan penyelesa1aan masalah-masalah keuangan c. meng oor I . d k . dibid . 1 0 yang berka1tan engan te ms 1 1 angnya; dan Jasa pe ayana . . . I di bid aiawabkan kinerja operasiona 1 1 angnya. .
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana pendapatan dan pengeluaran a\_nggaran;
mempertanggunt&gt;J
Satuan ...
0 0484
- (5) Satuan pemegang kas d pada ay � t. (1) huruf d,a � e � ;u:ba � tu kasir sebagaimana dimaksud pengadmm1strasian pe . gsi dan bertanggung · b d I . nenmaan Jawa a am keuangan jasa pelayanan. · penyetoran dan penarikan
- (6) Satuan petugas distribu . . d si Jasa pela pa a ayat huruf ct . yanan sebagaimana dimaksud
3. akan didistribusikan· er itungan besaran jasa pelayanan yang
- (1) berf a. menyusun, membuat � nr.1 dan bertanggung jawab :
- b. menyiapkan bahan 'ctan dok pelayanan; urnen untuk pendistribusian jasa
- c. mendistribusikan jasa pelayanan.
- (7) Satuan ,petugas distribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat dan diberbentikan oleh Direktur.
Bagian Kedua.
Pelaporan dan Pengawasan
BAB IV
Pasal 12

- (1) Pen!5elolaan, penerimaan dan pengeluaran jasa pelayanan rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagimana dimakasud pada ayat (2), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan Bupati ini.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- ( 1) Hal-ha! yang belum diatur \_dan atau belurr, cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 69 Tahun 2011 ten tang Penetapan Penggunaan HasII Retribusi Jasa Pelayanan Dengan Menggunakan S1stem\_ Remu\_nerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang T h A ran 2012 dan segala ketentuan yang mengatur a un ngga , . . t ri yang sarna dengan yang diatur dalam Peraturan 101 muatan ma e p · · di ' . b rtentangan dengan eraturan 101 icabut dari sepanJang e . dinyatakan tidak berlaku Iagi.
BAB Vil
Pasal 14

peraturan ini mulai berlaku · ak SeJ tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetah . peraturan Bupati ini den umya, memerintahkan pengundangan Kabupaten Sintang. gan penempatannya dalam Serita Daerah
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 30 t1pr, L 2013
�
TANG,---t
f
r
(VMIL TON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 3v A-pnL.
2013
,,\_\_...,--S DAERAH KABUPATEN SINTANG,{
ZULifiFLI HAJI AHMAD
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR ;2'&gt;