PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 3 Tahun 2012
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Berlaku: 19 Oktober 2012
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf (a) di atas, dalam kaitannya dengan Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak perlu diarahkan sesuai prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi jasa umum, yang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kwalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Menetapkan :
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7 );
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
N/A
Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97) beberapa pasal dalam Peraturan Daerah dimaksud diubah sebagai berikut :
1. Bab I KETENTUAN UMUM pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, angka 13 menjadi angka 16, angka 14 sampai dengan angka 78 diubah menjadi angka 40 sampai dengan angka 104, antara angka 12 dan 14 ditambah 26 angka, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
BAB II - A RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
Pasal 3

A
- (1) Nama Retribusi pada Rumah Sakit adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri
dari :
- a. Pelayanan Medik :
2. 1.
3. Rawat Jalan : a) Rawat Jalan Medik Umum
- b) Rawat Jalan Medik Spesialis
2. Rawat Darurat (Emergency)
3. Rawat Inap
4. Tindakan Medik Operatif
5. Tindakan Medik Non Operatif
6. Rawat Intensif
7. Pelayanan Medik Lainnya
- b. Pelayanan Penunjang Medik:
1. Laboratorium Patologi Klinik
2. Laboratorium Patologi Anatomi
3. Bank Darah
4. Radiologi
5. Rehabilitasi Medik
6. Farmasi
7. Pelayanan Penunjang Medik lainnya
- c. Pelayanan Penunjang Non Medik:
1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Mediko-Legal
2. Pelayanan Ambulance dan Kereta Merta
- d. Pelayanan Non Medik:
1. Sewa aula dan ruangan
2. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
3. Sterilisasi dan Loundry
4. Incenerator
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelayanan kesehatan pada rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pihak swasta.
BAB II - A RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
Pasal 4

A
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan
Struktur Tarif
BAB II - A RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
Pasal 5

A
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, frekuensi pelayanan / kunjungan, jangka waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.
BAB II - A RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
Pasal 6

A
- (1) Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak adalah Pelayanan Rumah Sakit tanpa kelas.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin dilaksanakan melalui ikatan perjanjian tertulis atas dasar tidak saling merugikan.
BAB II - A RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
Pasal 7

A
- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan komponen tarif retribusi yang digunakan untuk menghitung Unit Cost, meliputi biaya:
- a. Akomodasi/Jasa Sarana;
- b. Jasa pelayanan;
- c. Obat dan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP);
- d. Administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan rumah sakit ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan.
4. BAB III diubah Judul Nama BAB nya menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, pasal 3, pasal 4, dan pasal 9 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelolo oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
Pasal 9

- (1) Berdasarkan struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7A ayat (2), besarnya tarif retribusi ditetapkan rumus sebagai berikut :
- a. Biaya langsung = identifikasi dan hitungan biaya langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di setiap unit.
- b. Biaya tidak langsung =
4. Jumlah biaya tidak langsung subsidi APBD.
5. Jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- c. Nilai indeks biaya langsung atau tidak langsung = biaya langsung atau tidak langsung dibagi harga dasar obat.
- d. Nilai indeks unit cost = nilai indeks biaya langsung + nilai indeks biaya tidak langsung.
- e. Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah di daerah Kabupaten / Kota sekitarnya.
- f. Jasa pengembangan ditetapkan sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah) sesuai dengan kemampuan penduduk.
- g. Harga perkapita obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Tarif retribusi = (jumlah indeks unit cost x harga dasar obat) + jasa pelayanan + jasa pengembangan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah.
- (3) Besaran tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Bagian Ketiga Besaran Tarif Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Besaran Tarif
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
Pasal 43

Besaran tarif pelayanan pasar adalah sebagai berikut :
- a. Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) bagi orang pribadi atau badan usaha perdagangan yang berada dalam kawasan pasar tradisional ditetapkan sebagai berikut:
1. Kios sebesar Rp. 250.000,-
2. Los sebesar Rp. 150.000,-
3. Tenda sebesar Rp. 100.000,-
4. Toko berlantai III Rp. 400.000,-
5. Toko berlantai II Rp. 350.000,-
6. Toko berlantai I Rp. 300.000,-
- b. Pendaftaran ulang (her-registrasi) Surat Penunjukan Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :
1. Kios sebesar Rp. 100.000,-
2. Los sebesar Rp. 75.000,-
3. Tenda sebesar Rp. 50.000,-
4. Toko berlantai III Rp. 250.000,-
5. Toko berlantai II Rp. 200.000,-
6. Toko berlantai I Rp. 150.000,-
- c. Balik Nama / Pemindahan Hak atas Penunjukan Tempat Usaha, ditetapkan sebesar sebagai berikut :
1. Kios sebesar Rp. 250.000,-
2. Los sebesar Rp. 150.000,-
3. Tenda sebesar Rp. 100.000,-
4. Toko berlantai III Rp. 500.000,-
5. Toko berlantai II Rp. 400.000,-
6. Toko berlantai I Rp. 300.000,-
6. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, ditambah 3 ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
Pasal 44

- (1) Besarnya tarif retribusi pasar bagi orang pribadi atau badan yang berdagang / berusaha ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kios sebesar Rp. 2.000,-/ hari.
- b. Los sebesar Rp. 1.000,-/ hari.
- c. Tenda sebesar Rp. 1.000,-/hari.
- d. Bakulan / hamparan sebesar Rp. 1.000,-/hari.
- e. Keramaian Pasar sebesar Rp.1.000,-/hari
- f. Toko berlantai III Rp. 250.000,-/bulan
- g. Toko berlantai II Rp. 200.000,-/bulan
- h. Toko berlantai I Rp. 100.000,-/bulan
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (1) Dilarang merubah/menambah dan lain sebagainya, sehingga los / kios berubah dari bentuk aslinya.
- (5) Apabila terjadi pemindahan hak maka jenis usahanya harus sesuai seperti yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) sebelumnya.
14. (6)Dilarang menyewakan atau memperjual belikan Kios/Los kepada pihak lain, apabila terjadi maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berhak untuk mengambil alih Kios/Los tersebut dan akan dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkanya tanpa menuntut ganti rugi atas biaya pemanfaatan bangunan yang telah dikeluarkan serta menuntut ganti rugi atas biaya apapun dalam bentuk apapun sebagai akibat dari difungsikanya kios dan Los tersebut, dan akan diberlakukan biaya pemanfaatan non subsidi.
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
Pasal 46

Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 19 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
MOCHAMAD AKIP
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 3
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 19 Oktober 2012
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang, dan untuk di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Selama ini pungutan Daerah yang berupa Retribusi diatur dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsipprinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut Daerah. Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah.
Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah.
Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antar daerah.
Pengaturan kewenangan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi.
Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi.
Untuk golongan Retribusi Jasa Umum terdapat 1 (satu) jenis Retribusi baru bagi Kota Pontianak, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.
Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, untuk Retribusi, masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam UndangUndang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam UndangUndang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.
Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.
Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.