PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2005
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
Berlaku: 18 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu satu tahun yang berlaku sekarang untuk tujuan tertentu seperti pelajar asing dan tenaga kerja tertentu anggota World Trade Organization (WTO) sudah tidak memenuhi kebutuhan pergaulan Internasional di bidang Keimigrasian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
MEMUTUSKAN : . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32TAHUN 1994 TENTANG VISA,
Menetapkan : PERATURAN IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563), diubah menjadi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 13

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 37

- (1) Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Setiap kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
Selaku
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
YUSRIL IHZA MAHENDRA
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKREARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tata Usaha ttd
Sugiri,S.H
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pemberian Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas yang sekarang berlaku 1 (satu) tahun tidak memungkinkan untuk melaksanakan komitmen Internasional di bidang keimigrasian baik bagi tenaga asing tertentu maupun dalam rangka meningkatkan minat investor asing dan keperluan peningkatan kerjasama bidang pendidikan.
Perkembangan globalisasi yang telah membawa kecenderungan negara-negara di dunia memberikan kemudahan di bidang keimigrasian baik dalam rangka kerjasama Internasional maupun berdasarkan asas resiprositas maka jangka waktu pemberian Visa Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikan izin masuk. Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut, dengan setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun.
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.