PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 15 Tahun 2015
Tentang TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN DAI.AM KOTA UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALATBERAT/BESAR
Berlaku: 15 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat
WAL!KOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN DAI.AM KOTA UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALATBERAT/BESAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungen Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusen Menteri Perhubungen Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan den Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangen, telah dilakukan perhitungan tarif engkutan lintas penyeberengen dalam Kota Bitung untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan den alat-alat berat/besar;
- b. bahwa perhitungan sebagaimena dimaksud pada huruf a dilakuken dengen memperhatikan indeks harga den perkembangan perekonomian yang menyebabkan peningkatan biaya oprerasional angkutan penyeberengen, sehingga Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Dalam Kota untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan den Alat-alat Berat/Besar, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a den huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan dalam Kota untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar;
1. Undeng-Undeng Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undeng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbengen Keuangan Antara Pemerintah Pusat den Pemerintahen Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahen Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undeng-Undeng Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaren (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahen Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undeng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundeng-undengen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Menetapkan
- 5234); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2108);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN DALAM KOTA UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
2. Pemerintah Daerah ada.lah Pemerintah Kota Bitung.
1. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kata Bitung.
5. Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi adalah tarif yang berorientasi pada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas.
6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar / dimuat dari kapaI ke kapal.
8. Anak-anak adaiah penumpang yang berusia 2 (dua) sampai dengan 12 (dua beias).
9. Penyelenggara angkutan penyeberangan adalah Sadan Usaha yang memiliki izin usaha di bidang angkutan laut atau angkutan penyeberangan.
BAB II - TARIF
Pasal 3

Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 2 ayat (3) dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan goiongan Ill adaiah 1 (satu) orang, golongan IV, V, VI, Vil dan Vlll sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sepeda dikenakan tarif penumpang.
BAB II - TARIF
Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud daiam PasaI 2 ayat ( 1) belum termasuk pas masuk pelabuhan dan iuran wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
PasaI5
Kepala Dinas mengumumkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Walikota melalui media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif diberiakukan.
BAB Ill - PENYELENGGARA
Pasal 6

Penyelenggara angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan di daerah.
BAB Ill - PENYELENGGARA
Pasal 7

Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
BAB Ill - PENYELENGGARA
Pasal 8

Setiap pungutan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dinas.
BAB Ill - PENYELENGGARA
Pasal 9

Kepala Dinas dapat melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang ditetapkan oleh Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Dalam Kota untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Bitung.
SERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 15
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
15 TAHUN 201§
TANGGAL: 18
FEBRUARI 2015
TENTANG :
TARIF
ANGKUTAN
LINTAS
PENYEBERANGAN DALAM KOTA
UNTUK
PENUMPANG
KELAS
EKONOMI,
KENDARAAN
DAN
ALAT-ALAT BERAT/BESAR
| NO | JENIS | MUATAN | SATUAN TARIF (RP) | KETERANGAN |
|------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| ], | PENUMPANG KELAS EKONOMI | | | |
| | a. Dewasa | per orang | 4.550,- | |
| | b. Anak-anak/Anak Sekolah | per orang | 1.950,- | |
| 2. | KENDARAAN | | | |
| | a. GOLONGAN I | per unit | 1.950,- | |
| | b. GOLONGAN II | per unit | 6.500,- | |
| | c. GOLONGAN Ill | per unit | 26.000,- | max 0.4 ton barang |
| | d. | GOLONGAN IV : | | |
| | | I) Kendaraan Penumpang | per unit 45.500,- | max 5 (lima) orang |
| | | 2) Kendaraan Barang | per unit 85.500,- | max 4 ton barang |
| | e. | GOLONGAN V | | |
| | | I) Kendaraan Penumpang | per unit 91.000,- | max 16 (enam belas) orang |
| | | 2) Kendaraan Barang | per unit 188.500,- | max 12 ton barang |
| | f. | GOLONGAN VI : | | |
| | | I) Kendaraan Penumpang | per unit 149.500,- | max 30 (tiga puluh) orang |
| | | 2) Kendaraan Barang | per unit 279.500,- | max 16 ton barang |
| | g. | GOLONGAN VII | per unit 351.000,- | max 21 ton barang |
| | h. | GOLONGAN Vlll | per unit 513.500,- | max 24 ton barang |