UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957
Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT
Berlaku: 10 Agustus 1957
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Pembentukan-Daerah Otonom Propinsi Irian Barat, distrik Maba dalam Kawedanan Weda tidak dimasukkan dalam wilayah Daerah Otonom Propinsi Irian Barat,
- b. bahwa berhubung dengan tugas utama dari Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undangundang tersebut, distrik Maba mempunyai kedudukan yang panting, sehingga distrik itu perlu dimasukkan dalam wilayah Daerah Otonom Propinsi Irian Barat dan Undang-undang yang bersangkutan perlu diubah karenanya,
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, perubahan Undang-undang itu perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat,
1. Pasal 96 dan Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik
4. Mengingat : Indonesia,
2. Undang-undang No. 15 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (LN No. 33 tahun 1956),
Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 7 Agustus 1957,
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN "UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
: PROPINSI IRIAN BARAT".
N/A
Pasal 2

angka 2 Undang-undang No. 15 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat diubah hingga berbunyi,
- "2. a) Kewedanaan Tidore yang meliputi distrik-distrik Tidore, Oba dan Wasile, dan
- b) Kewedanaan Weda yang meliputi distrik-distrik Weda, Maba dan Patani/Gebe, yang sekarang termasuk lingkungan Daerah Maluku-Utara".
N/A
Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 16 Agustus 1956.
Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM)
LEMBARAN NEGARA NOMOR 76 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SOEKARNO)
MENTERI DALAM NEGERI, ttd (SANOESI HARJADINATA)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA