PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 1962
Tentang PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA-NEGARA ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT-SERTA DALAM PERUJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT
Berlaku: 6 Juni 1962
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa berhubung dengan sangat mendesaknya masalah sukarelawan asing Yang ingin turut-serta berjuang membebaskan Irian Barat dari kolonialisme Belanda, maka perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengatur masalah tersebut.
Mengingat
- 
1. Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember 1961;
2. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar.
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja. tanggal 29 Mei 1962.
Memutuskan :
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penerimaan dan penggunaan warganegara asing yang dengan sukarela turut-serta dalam per juangn pembebasan Irian Barat.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
Sukarelawan asing adalah seorang warga-negara dari sesuatu negara asing, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang karena keyakinannya terhadap tujuan perjuangan nasional Indonesia, secara sukarela, tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu apapun juga dari Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam perjuangan Pembebasan Irian Barat menurut ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
BAB II - SYARAT-SYARAT PENERIMAAN.
Pasal 2

.
Syarat-syarat bagi penerimaan sukarelawan asing adalah sebagai berikut
1. menjadi warga-negara sesuatu negara asing yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
2. berumur dari 18 sampai dengan 30 tahun;
3. memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmaniah dan rohaniah yang berlaku bagi penerimaan sukarelawan asing Republik Indonesia;
4. wajib menunjukkan:
- a. surat pernyataan kesukarelaan dan keikhlasan dengan bentuk formulir yang disediakan untuk itu;
- b. surat keterangan berkelakuan baik tidak mempunyai perkara pidanan yang akan atau sedang diperiksa atau diadili;
- c. surat izin orang tua/wali yang disahkan oleh kepala pemerintah setempat bagi mereka yang berusia dibawah 21 tahun;
- d. surat izin dari suami/isteri yang disahkan oleh kepala pemerintahan setempat bagi mereka yang sudah kawin;
- e. surat izin dari kepala sekolah bagi mereka yang masih bersekolah;
- f. surat izin dari kepala kantor atau majikan bagi mereka yang sudah bekerja:
- g. surat izin dari Pemerintah negara yang bersangkutan:
- h. surat-surat lain yang membuktikan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk lalu-lintas perorangan antar negara pada umumnya, antara negara asing yang bersangkutan dengan Republik Indonesia khususnya, telah dipenuhi.
BAB III - TATA CARA PENERIMAAN.
Pasal 3

.
- (1) Para anggota sukarelawan asing pada taraf pertama diteliti mengenai syarat-syaratnya menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia dinegara tempat asal sukarelawan asing itu atas nama Menteri Luar Negeri untuk dapat diterima dan untuk penyelesaian urusan lalu-lintas warga-negara antar-negara.
- (2) Mereka tidak diberangkatkan kewilayah Republik Indonesia sebelum selesai diteliti dan dipenuhi syarat-syaratnya seperti disebut dalam Bab III pasal 2.
BAB III - TATA CARA PENERIMAAN.
Pasal 4

.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, setelah mendengar pendapat dan pertimbangan Dewan Pertahanan Nasional, menyatakan menerima warga-negara asing sebagai sukarelawan asing.
BAB III - TATA CARA PENERIMAAN.
Pasal 5

.
Persiapan dan penggunaan sukarelawan asing untuk perjuangan pembebasan Irian Barat akan diatur lebih lanjut didalam peraturan pelaksanaan oleh Wakil Menteri Pertama koordinator bidang Pertahanan/Keamanan.
BAB III - TATA CARA PENERIMAAN.
Pasal 6

.
Penyaluran kembali kenegara asal sukarelawan asing akan diatur lebih lanjut didalam peraturan pelaksanaan oleh Wakil Menteri Pertama koordinator bidang Pertahanan/Keamanan bersama Wakil Menteri Pertama bidang Luar Negeri.
BAB IV - PENDIDIKAN DAN LATIHAN.
Pasal 7

.
Pendidikan dan latihan untuk sukarelawan asing meliputi pendidikan/latihan kemiliteran dasar dan lan jutan, baik yang bersifat perorangan, kesatuan maupun gabungan, serta latihanlatihan khusus, yang akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama koordinator Pertahanan/Keamanan.
BAB V - PENGGUNAAN.
Pasal 8

.
Sukarelawan asing dapat dipergunakan dalam perjuangan pembebasan Irian Barat dibidang Angkatan Bersenjata serta bagian-bagiannya atau dibidang lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara khusus, baik secara perorangan maupun secara kelompok-kelompok dan pasukan-pasukan khusus tersendiri.
BAB V - PENGGUNAAN.
Pasal 9

.
- (1) Penggunaan sukarelawan asing berlangsung untuk jangka waktu yang tertentu.
- (2) Sukarelawan asing dalam taraf pertama dipergunakan untuk waktu satu tahun, tidak termasuk masa pendidikan/latihan pertama.
- (3) Berdasarkan kepentingan keamanan Negara Republik Indonesia dan dengan persetujuan yang bersangkutan, maka jangka waktu satu tahun tersebut dapat diperpanjang setiap kali untuk selama satu tahun.
- (4) Penggunaan sukarelawan asing dapat dihentikan setiap waktu apabila sukarelawan itu berkelakuan kurang baik,
BAB VI
Pasal 10

.
- (1) Kedudukan sukarelawan asing sebagai warga-negara asing tidak hilang karena melakukan tugas sebagai sukarelawan didalam perjuangan pembebasan Irian Barat.
- (2) Setelah selesai melakukan tugas itu para sukarelawan asing dikembalikan kenegaranya atas tanggungan Pemerintah Republik Indonesia.
BAB VI
Pasal 11

.
Penyelarasan kedudukan sukarelawan asing dengan golongan- golongan perwira, bintara dan tamtama Angkatan Perang Republik Indonesia akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Pertama koordinator Pertahanan/Keamanan.
BAB VI
Pasal 12

.
- (1) Atas pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan sukarelawan asing selama mereka berada diwilayah Republik Indonesia, berlaku Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana/Tentara dan Hukum Disiplin Tentara, dan mereka berada dibawah jurisdiksi Peradilan Militer.
- (2) Ketentuan diatas tidak mengurangi berlakunya peraturan-peraturan negara yang berlaku terhadap tiap penduduk Negara Republik Indonesia.
BAB VII - PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHARGAAN.
Pasal 13

.
Perawatan, penghasilan, perlengkapan dan urusan kesejahteraan lainnya dari sukarelawan asing akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama koordinator bidang Pertahanan/ Keamanan.
BAB VII - PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHARGAAN.
Pasal 14

.
Jikalau seorang sukarelawan asing gugur didalam menjalankan tugasnya, maka segala biaya untuk pengiriman dan pemakaman jenazahnya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedang kepada ahli warisnya diberikan tunjangan yang akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama koordinator bidang Pertahanan/Keamanan.
BAB VII - PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHARGAAN.
Pasal 15

.
Jikalau seorang sukarelawan asing mendapat luka atau menjadi penderita cacad karena tugasnya kepadanya diberikan perawatan dan tunjangan cacad yang akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama koordinator bidang Pertahanan/Keamanan.
BAB VII - PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHARGAAN.
Pasal 16

.
Kepada sukarelawan asing yang berjasa dapat diberikan surat penghargaan, pengangkatan dalam pangkat militer kehormatan, dan/atau lambang-lambang penghargaan lainnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 17

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 6 Juni 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 21
PENJELASAN
Pasal 1

.
Dengan "tanpa mengharapkan suatu apapun juga dari Pemerintah Republik Indonesia" juga dimaksudkan "menjadi warganegara Republik Indonesia".
PENJELASAN
Pasal 2

s/d 13.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

dan 15.
Ketentuan mengenai pembayaran dalam mata uang asing akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan.
PENJELASAN
Pasal 16

.
Pemberian surat-surat penghargaan, pengangkatan dalam pangkat militer kehormatan, dan/atau lambang-lambang penghargaan lainnya dengan sendirinya dapat diberikan secara anumerta, dan menurut perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 17

.
Cukup jelas.
Diketahui : Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2438