Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2008
Tentang URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 26 Agustus 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG ,
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang;
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebasa dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintaha Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus funsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kreteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari 34 (tiga puluh empat) urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang dimiliki Pemerintah Kota Singkawang.
- (4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi 26 (dua puluh enam) urusan pemerintahan, terdiri dari:
1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. pekerjaan umum;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perumahan;
8. kepemudaan dan olahraga;
9. penanaman modal;
10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. kependudukan dan catatan sipil;
12. ketenagakerjaan;
13. ketahanan pangan;
14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. perhubungan;
17. komunikasi dan informatika;
18. pertanahan;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. sosial;
23. kebudayaan;
24. statistik;
25. kearsipan; dan
26. perpustakaan.
- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi 8 (delapan) urusan pemerintahan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. pariwisata;
6. industri;
7. perdagangan; dan
8. ketransmigrasian.
- (6) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Sub bidang dan setiap Sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (7) Rincian ke Tiga Puluh Empat (34) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Ayat (5) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apabila Menteri/Kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan sesuai kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (3) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) dijadikan pedoman dalam:
- a. Penyusunan dan penetapan landasan hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah;
- b. Penyusunan/penyempurnaan unit organisasi yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan porsonil sesuai dengan kompetensi dan persyaratan administratifnya;
- d. Perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diproritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah;
- e. Perencannaan dan penyusunan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
- (4) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kreteria sebagaimana dimaksud ayat (2) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
Pasal 4

Urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah daerah Kota Singkawang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
BAB III - HUBUNGAN WEWENANG
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditimbulkan dampak bagi daerah lain dikelola bersama.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal lain yang berkenaan dengan urusan pemerintahan yang belum diatur dalam peraturan daerah ini dimuat dalam kebijakan Walikota.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang Pada tanggal 26 Agustus 2008
WALIKOTA SINGKAWANG
Ttd,
HASAN KARMAN
Diundangkan di Singkawang Pada Tanggal 26 Agustus 2008
Sekretaris Daerah Kota Singkawang
SUHADI ABDULLANI
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008 NOMOR 5
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
DAFTAR ISI
NO
| | URAIAN | HALAMAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | (URUSAN WAJIB) | |
| 1. | LAMPIRAN I PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN... | 1 - 4 |
| 2. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN... | 5 - 7 |
| 3. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP... | 8 - 12 |
| 4. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM... | 13 - 24 |
| 5. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG... | 25 - 26 |
| 6. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN... | 27 - 29 |
| 7. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN... | 30 - 53 |
| 8. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA... | 54 - 57 |
| 9. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL... | 58 - 60 |
| 10. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASIDAN USAHA KECILDAN MENENGAH... | 61 - 62 |
| 11. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL... | 63 - 68 |
| 12. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN... | 69 - 74 |
| 13. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN... | 75 - 76 |
| 14. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK... | 77 - 80 |
| 15. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA... | 81 - 87 |
| 16. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN... | 88 - 94 |
| 17. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA... | 95 - 96 |
| 18. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN... | 97 - 100 |
| 19. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI... | 101 - 106 |
| 20. | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN... | 107 - 119 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA... | 120 - 124 |
| 22 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL... | 125 - 128 |
| 23 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN... | 129 - 136 |
| 24 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK... | 137 |
| 25 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN... | 138 |
| 26 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN... | 139 - 140 |
| 27 | LAMPIRAN II (URUSAN PILIHAN) PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN... | 141 - 148 |
| 28 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN... | 149 - 174 |
| 29 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN... | 175 - 184 |
| 30 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL... | 185 - 189 |
| 31 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA... | 190 - 191 |
| 32 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN ... | 192 - 194 |
| 33 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN... | 195 - 199 |
| 34 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN... | 200 - 203 |
| 35. | LAMPIRAN III (URUSAN WAJIB &PILIHAN ) YANG TIDAK DITANGANI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN... | 204 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 36 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASIDAN USAHA KECILDAN MENENGAH... | 205 |
| 37 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN... | 206 - 207 |
| 38 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA... | 208 |
| 39 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN... | 209 |
| 40 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN... | 210 |
| 41 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA... | 211 - 212 |
| 42 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL... | 213 |
LAMPIRAN I
URUSAN WAJIB
A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL :
19 September 2008
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Kebijakan | 1. Kebijakan dan Standar | 1. a. b. c. 2. 3. a. b. c. d. 4. 5. 6. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota. Penetapan kebijakan operasional pendidikan kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kota. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. | |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. Pembiayaan | | 1. 2. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. | |
| 3. Kurikulum | | 1. a. b. c. 2. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. | |
| 4. Sarana dan Prasarana | | 1. a. b. 2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. | |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | 1. a. b. 2. 3. 4. a. b. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS . Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang- undangan. | |
| 6. Pengendalian Mutu Pendidikan | 1. Penilaian Hasil Belajar | 1. 2. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota. | |
| 6. Pengendalian Mutu Pendidikan | 2. Evaluasi | 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota. | |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota. | |
| | 3. Akreditasi | 1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal. | |
| | 4. Penjaminan Mutu | 1. a. b. c. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. | |
B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Upaya Kesehatan | 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | 1. 2. 3. 4. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota. | |
| 1. Upaya Kesehatan | 2. Lingkungan Sehat | 1. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota. Penyehatan lingkungan. | |
| 1. Upaya Kesehatan | 3. Perbaikan Gizi Masyarakat | 1. 2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota. | |
| 1. Upaya Kesehatan | 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | 1. 2. 3. 4. 5. a. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah terpencil dan rawan skala kota. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota. | |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara. | |
| 2. Pembiayaan Kesehatan | 1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | 1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. | |
| 3. Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran | 1. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota. 3. 4. 5. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. Pelatihan teknis skala kota. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan. | |
| 4. Obat dan Perbekalan Kesehatan | 1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan | 1. 2. a. b. c. d. e. f. Pemberian izin apotik, toko obat tradisional (IKOT). Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) . Sertifikasi alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. | |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5. Pemberdayaan Masyarakat | 1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kota. | |
| 6. Manajemen Kesehatan | 1. Kebijakan | Penyelenggaraan,bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. | |
| 6. Manajemen Kesehatan | 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 1. 2. 3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala kota. Implementasi penapisan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang pelayanan kesehatan skala kota. | |
| 6. Manajemen Kesehatan | 3. Kerjasama Luar Negeri | Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota. | |
| 6. Manajemen Kesehatan | 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas | Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota. | |
| 6. Manajemen Kesehatan | 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kota. | |
C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Pengendalian Dampak Lingkungan | 1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala Kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. Izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala Kota. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kota. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kota. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala Kota. Izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). | |
| 1. Pengendalian Dampak Lingkungan | 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 1. 2. 3. 4. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah Kota. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kota. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL). | |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air | 1. Pengelolaan kualitas air skala Kota. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala Kota. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kota. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kota. 5. 6. 7. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Kota. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. | |
| | 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara. | 1. 2. 3. 4. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kota. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kota. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kota. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. | |
| | 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut | 1. 2. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala Kota. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kota. | |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran | 4. 5. 6. 7. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Kota. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Kota. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Kota. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah Kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. | |
| | 7. 1. Hutan dan/atau Lahan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan tanah lahan | 1. 2. 3. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau skala Kota. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kota. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kota. | |
| | Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa | 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Kota. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Kota. Penetapan kriteria Kota baku kerusakan lahan dan/atau Kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. | |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 1. 2. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kota. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Kota. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Kota. | |
| | 9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup | Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kota. | |
| | 10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan | 1. 2. 3. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kota. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. | |
| | 11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan | Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Kota. | |
| | 12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) | 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Kota. | |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Kota. | |
| | 14. Penegakan Hukum Lingkungan | Penegakan hukum lingkungan skala Kota. | |
| | 15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan | 1. 2. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kota. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Kota. | |
| | 16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir | 1. 2. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala Kota. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Kota. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Kota. | |
| | 17. Laboratorium Lingkungan | Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah. | |
| 2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) | Keanekaragaman Hayati | 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Kota. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Kota. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kota. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Kota. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Kota. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kota. | |
D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | KEWENANGAN | KETERANGAN |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Sumber Daya Air | 1. Pengaturan | 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kota. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota. Pembentukan komisi irigasi Kota. | |
| | 2. Pembinaan | 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kota. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran ba