PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 03 Tahun 2015
Tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Berlaku: 40 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 201 5
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
- a.
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dibidang Perhubungan perlu dita ati penggunaan dan pemanfaatan parkir di Tempat Khusus Parkir sesuai dengan Peraturan Perundang -U dangan yang berlaku;
- b bahwa Retribusi Parkirrupakan sala h satu konstribusi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dibidang Perhubung an;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu diteta Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir .
- 1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupatibeserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupatiadalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur ;
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan pe perundang-Undangan yang berlaku;.
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan ke satuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komandit Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapu Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, P ersekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan ben lainnya;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada ke ndaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermo
Menetapkan : RANCANGAN PARKIR.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang berada di terminal tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Tempat Khusus Parkir Kendaraan bermotor;
3. 10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayara jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
4. 11.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusai atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah d memungut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor sw asta;
5. 12.Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian ijin ke orang pribadi atau Badan untuk kegiatan parkir di tempat khusus parkir;
6. 13.Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat di kenakan retribu si Daerah;
7. 14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang -Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang termasuk Pemungutan a Pemotongan Retribusi tersebut;
8. 15.Massa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribu untuk memanfaatkan Parkir di Tempat khusus parkir;
9. 16.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat digunakan oleh Wajib Retribus untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasa perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang - Undangan Retribusi Daerah;
10. 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah su rat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
11. 18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tag Retribusi dan / atau Sanksi Administrasi berupa Bunga dan / atau Denda;
12. 19.SuratKeputusan Retribusi Keberatan adalah Surat Keputusan Atas Keberatan terhadap SKRD at Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
13. 20.Pemerikasaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, Mengumpulkan, Mengolah Data dan / atau Keterangan lainnya untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah Berdasarka Peraturan Perundang - Undangan Retribusi Daerah;
14. 21.Pemungutan adalah Suatu Rangkaian Kegiatan mulai dari Penghimpunan Data Objek dan Subjek Paj atauRetribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagiha atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta Pengawasan Penyetorannya;
15. 22.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengum bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terj menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1). Dengan nama Retrubusi Parkir di tempat khusus parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir di tempat khusus parkir;
- (2). Dengan nama Retrubusi Parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir ditepi jalan umum.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir dit empat khusus parkir;
- (2). Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir diTepi jalan umum ;
- (3). Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan bupati ;
- (4) . Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir dit empat khusus parkir atau di tepi jalan umum .
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi Terminaldigolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekw ensi penggunaan Tempat Khusus Parkir .
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tu mengendalikanpermintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan mark a, biaya pengadaan rambu -rambu, biaya oprasional, pemeliharaan, administrasidan biaya transportasi dalam rangka peng dan pengendalian.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Struktur besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor roda dua... . ... Rp . 1.0 00, - ( seribu rupiah) / sekali parkir ;
- b. Kendaraan bermotor roda tiga... ..
... Rp
1.0 00, - ( seribu rupiah) / sekali parkir ;
- c. Kendaraan bermotor r
oda empat... . ... Rp. 2.000, - (duaribu rupiah) /sekali parkir ;
- d. Kendaraan bermotor roda ena
.. Rp 30 00, -
(tiga ribu rupiah) / sekali parkir ;
- e. Kendaraan bermotor r oda Lebih dari enam... Rp. 5
.000, - (lima ribu rupiah) / sekali parkir .
BAB VII - WILAYAH PUMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi terhutang dapat dipungut di wilayah Daerah Tempat Pelayanan parkir diberikan.
.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 9

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis parkir atau Dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - TAT CARA PEMBAYARAN
Pasal 1

0
- (1) Pembayaran Retribusi harus di lunasi pada saat selesai menggunakan jasa parkir ;
- (2) Pembayaran retribusi diterima oleh Bendahara khusus penerima di Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya disetor ke Kas daerah.
.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 1

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang kh sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan denga Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tenta kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retrib Daerah;
- c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Ti Pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibi retrib usi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada sa pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibaw sebagaimana dimaksud pada butir e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan de ngan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sa nksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Ret Daerahmenurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan da menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.
Ditetapkan di Bula padat anggal 18 Mei2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
SYARIF MAKMUR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 157
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 1

2
- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali j Retribusi yang terutang;
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pas alini adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

3
- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai d dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Ditetapkan di Bula pada tanggal 18 Mei2015
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
ABDULLAH VANATH
P E N J E L A S A N ATAS
RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
I. UMUM
Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah dibidang pengembangan usaha, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.
Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

:
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa suluruh proses kegiatan pemungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi, antara lain pencetakan formulir retribusi, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau penghimpinan data obyek dan subyek retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

:
Cukup Jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

:
Cukup jelas
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

:
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR121`