UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1970
Tentang PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN
Berlaku: 10 tahun 1963
N/A
Preamble

Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR4TAHUN1970 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN
BEBAS SABANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa semenjak Sabang dinyatakan sebagai Pelabuhan Bebas berdasarkan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 1964, pelabuhan tersebut telah dapat berkembang sebagai sarana ekonomi yang menunjang kegiatan ekonomi nasional, terutama bagi ekonomi daerah;
- b. bahwa dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, kegiatan-kegiatan perdagangan, pelajaran dan industri regional khususnya, kepulauan Weh dengan Pelabuhan Bebas Sabang dari segi geografis dan strategic dalam lalu-lintas perdagangan internasional dapat diusahakan dan diselenggarakan sebagai Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang;
- c. bahwa dalam rangkaian melakukan fungsi tersebut diatas, kegiatankegiatan yang.biasanya dilakukan diluar negeri khususnya di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lebih baik dilakukan di dalam negeri antara lain di Sabang;
- d. bahwa pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang akan lebih memanfaatkan dan merupakan daya penarik bagi penanaman modal nasional dan asing :
- Mengingat :
- e. bahwa syarat-syarat bagi penunjukkan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, seperti tersebut dalam pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah dipenuhi;
- f. bahwa maksud dan tujuan ketentuan-ketentuan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 1964 pada azasnya dapat dianggap sebagai penunjukkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- g. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu menetapkan pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dengan Undang-undang;
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 23 dan pasal 33;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 ;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 10 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 6 tahun 1959;
4. Undang-undang No. 5 tahun 1969,
5. Undang-undang No. 3 tahun 1970.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN PEMBENTUKAN.
Pasal 1

.
- (1) a. Membentuk Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang yang berpenduduk sebagai badan hukum publik, didirikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang menurut kebutuhan.
- b. Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang termasuk seluruh Pelabuhan Bebas Sabang merupakan satu kesatuan wilayah pembinaan.
- (2) Wilayah Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang meliputi pulau Weh, pulau Klah, pulau Rubiah, pulau Seulake, sedangkan batas-batas perairan daerah itu ialah:
- a. garis lurus dari lampu suar pantai sebelah Utara ujung Lokme keujung Seukoendo dan garis pantai Pulau Weh.
- b. garis pantai tiap-tiap pulau lainnya.
- (3) Tempat-tempat pelabuhan bebas di daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang adalah Pelabuhan Sabang menurut batas-batas yang ditetapkan dan tempat-tempat yang kemudian ditetapkan sebagai pelabuhan menurut peraturan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN PEMBENTUKAN.
Pasal 2

.
- (1) Membentuk Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dipimpin oleh seorang Administrator yang melaksanakan pengusahaan daerah tersebut.
- (2) Badan Pengusahaan tersebut berkedudukan dikota Sabang.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN PEMBENTUKAN.
Pasal 3

.
Pembinaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang berada langsung dibawah Pemerintah Pusat.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN PEMBENTUKAN.
Pasal 4

.
- (1) Tempat-tempat kedudukan instalasi pertahanan yang ada dan yang diperlukan kemudian di Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan enclave militer.
- (2) Mengenai letak, luas dan ketentuan-ketentuan lain mengenai enclave militer ditetapkan oleh Menteri Pertahanan/Keamanan.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN PEMBENTUKAN.
Pasal 5

.
Administrator membentuk Badan Musyawarah Swasta untuk Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai ketentuanketentuan tentang tugas susunan dan tata kerja yang diatur oleh Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 6

.
Pengusahaan dan penyelenggaraan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang diarahkan kepada pelaksanaan pasal 13 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan terutama diarahkan kepada pembinaan suatu pusat kegiatan perdagangan dan pengolahan barang-barang untuk perdagangan international dan industri.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 7

.
Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai badan hukum publik yang diberi tugas tertentu dalam bidang pemerintahan, tunduk kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah yang diundangkan berdasarkan pasal 5 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) dan (4) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 8

.
- (1) Didalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai wilayah diluar peraturan-peraturan pabean dan devisa peraturan-peraturan khusus dibidang industri, perdagangan, pelajaran, keuangan/perbankan imigrasi, kesehatan dan lain-lain ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan tata-kerja antara Pemerintah Daerah Kota Madya Sabang dan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang tidak mengurangi wewenang pengawasan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh terhadap Daerah Kota Madya Sabang.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 9

.
- (1) Pembagian hasil dari pajak-pajak Negara dimaksud oleh pasal 19 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, ditentukan oleh Dewan.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat dilimpahkan sumber-sumber pendapatan Negara lainnya kepada Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang tanpa mengurangi pendapatan Pemerintah Daerah.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 10

.
Hal-hal mengenai struktur organisasi Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, tugas dan wewenang Admistrator dan para Deputy dan Sekretariat, tata-laksana dan tata-kepegawaian di atur oleh Dewan.
BAB III - KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 11

.
Penyerahan segala urusan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang kepada Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang diatur oleh Pemerintah cq. Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
BAB III - KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 12

.
Sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan daripada Undang-undang ini, segala peraturan dan keputusan-keputusan mengenai Pelabuhan Bebas Sabang yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan bunyi Undang-undang ini.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 13

Didalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang berlaku semua ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undangundang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok, Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur selanjutnya oleh Pemerintah cq. Dewan.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 15

.
Undang-undang ini.disebut Undang-undang Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembagaNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1970 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO.
Jenderal TNI
pada tanggal 27 Maret 1970.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

.
Pasal ini menetapkan pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas kedudukan hukumnya dan luas wilayahnya. Wilayah ini menyamai Wilayah Kotamadya Sabang menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1965, kecuali Pulau Rondo.
Mengenai batas-batas perairannya diambil perairan yang termasuk batas-batas bandar (reedegrenzen) pelabuhan laut Sabang yang telah ada.
Bila di kemudian hari akan ditetapkan pelabuhan lain di dalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, maka dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Vide Penjelasan Umum.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Di samping tugas pokoknya Badan Pengusahaan menunjang Pemerintah Daerah untuk membangun Daerahnya, karena kemajuan Daerah itu tidak hanya berguna bagi Daerah otonom itu akan tetapi juga untuk Daerah Perdagangan Bebas sendiri.
Sifat dan cara menunjang disesuaikan dengan perkembangan Daerah Bebas.
Perdagangan
PENJELASAN
Pasal 8

.
- (1) Sesuai pasal 1 Undang-undang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta penjelasan pasal 1 tersebut maka peraturan-peraturan khusus tersebut tergantung dari materinya diatur oleh Pemerintah atau Menteri/Instansi yang bersangkutan untuk bidang tugasnya.
- (2) Dengan tata-kerja dimaksudkan kerja-sama antara kedua instansi tersebut; wewenang Gubernur Kepala Daerah terhadap Daerah Swatantra bawahannya tetap ada.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Sumber-sumber pendapatan Negara yang dapat dilimpahkan kepada Daerah Perdagangan Bebas, adalah sumber-sumber pendapatan yang tidak bersifat pajak, lagi pula pelimpahan itu tidak boleh mengurangi pendapatan pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 10

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

.
Pelaksanaan dari pasal ini diatur oleh Pemerintah selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang ini.
Komando Pelaksanaan Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (K.P4.B.S,) dibubarkan dengan penyerahan tersebut.
PENJELASAN
Pasal 12

.
Menjelaskan tentang berlakunya peraturan-peraturan mengenai Pelabuhan Bebas Sabang selama masa peralihan untuk menghindarkan adanya vacuum.
PENJELASAN
Pasal 13

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

.
Pelaksanaan dari pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang ini.
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG