PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 1998
Tentang KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
Berlaku: 24 Juli 1998
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam bentuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa penyampaian pendapat di muka umum walaupun merupakan hak asasi manusia, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggungjawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, dan kepatutan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi;
- c. bahwa pada saat ini sering terjadi gelombang unjuk rasa yang tidak terkendali di berbagai tempat yang sering kali diikuti dengan tindakan perusakan, pembakaran dan penjarahan, yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta mengakibatkan perasaan tidak aman pada masyarakat dan atau membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- d. bahwa untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban nasional yang kondusif untuk melaksanaan pembangunan serta memberikan perlindungan dan perasaan aman bagi masyarakat, perlu segera diadakan pengaturan mengenai penyampaian pendapat di muka umum tersebut;
Menetapkan :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu untuk mengatur Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-undang.
Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKAUMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan atau tulisan secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah dihadapan orang ramai, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan atau tulisan secara demonstratif dengan aman dan tertib.
4. Demonstrasi adalah unjuk rasa yang dilakukan secara massal.
5. Pawai adalah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
6. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat.
7. POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Demokrasi Pancasila.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum secara lisan dan atau tulisan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:
- a. asas musyawarah dan mufakat;
- b. asas kepastian hukum dan keadilan;
- c. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. asas proposionalitas; dan
- e. asas manfaat.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4

Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, adalah:
- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. meletakkan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di atas kepentingan perorangan atau kelompok.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
- a. mengeluarkan pikiran secara bebas; dan
- b. memperoleh perlindungan hukum.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:
- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah yang berwenang berkewajiban:
- a. menghargai asas legalitas;
BAB IV - PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 8

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan:
- a. unjuk rasa;
- b. demonstrasi;
- c. pawai; dan atau
- d. rapat umum;
- e. pemaparan melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh dilaksanakan:
- a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital;
- b. pada hari besar nasional; dan atau
- c. pada malam hari.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa
menghargai ...
- 7 - benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
BAB IV - PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 9

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggungjawab kelompok.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua pulluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan dalam kegiatan keagamaan atau kegiatan ilmiah di dalam kampus.
BAB IV - PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 10

- (1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat:
- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggungjawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.
- (2) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h paling banyak 50 (lima puluh) orang.
BAB IV - PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 11

- (1) Apabila peserta menyampaikan pendapat di muka umum melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pelaksanaannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Polri setempat.
- (2) Persetujuan tertulis dari Polri setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya diberikan 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah diterima surat pemberitahuan.
- (3) Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah diterbitkan persetujuan tertulis dari Polri setempat.
BAB IV - PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 12

- (1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Polri wajib:
- a. berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan
alat ...
- 9 - menjadi tujuan penyampaian pendapat; dan
- b. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Polri menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
BAB IV - PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 13

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh organisasi, kelompok, atau perorangan, wajib diberitahukan kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.
BAB IV - PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 14

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila:
- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10; dan atau
- b. para peserta melakukan tindakan melawan hukum, membahayakan jiwa, harta benda, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
BAB IV - PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 15

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "penyampaian pendapat secara lisan" misalnya pidato wawancara, dialog dan diskusi.
Yang dimaksud dengan "tulisan" misalnya: surat, pamplet, poster, dan spanduk.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Huruf a
Yang dimaksud dengan "mengeluarkan pikiran secara bebas" adalah bebas dari tekanan-tekanan fisik dan psikis atau pembatasan-pembatasan yang menyimpang dari tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Huruf b
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa harus ditaksirkan dalam konteks Pasal 6
huruf a, b, c, dan d.
PENJELASAN
Pasal 7

Yang dimaksud dengan "aparatur pemerintah yang berwenang", adalah aparat pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Pengamanan sesuai huruf a, b, dan c.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
Huruf a
Yang dimaksud dengan "obyek vital" adalah obyek yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang didatangi dan atau dimasuki umum.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Polri dibuktikan dengan surat
tanda terima.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "Polri setempat" adalah satuan Polri terdepan dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada:
- a. 1 (satu) kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
- b. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres;
- c. 2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;
- d. 2 (dua) propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tempat" adalah tempat akan dilaksanakannya penyampaian pendapat di muka umum, baik tempat peserta berangkat dan/atau berkumpul.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Persetujuan tertulis diperlukan mengingat jumlah peserta yang besar maka untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam pelaksanaan penyampaian pendapat.
- a. Ketentuan ini berlaku juga dalam hal Polri tidak dapat memberikan persetujuan tertulis dengan mencantumkan alasannya.
- b. Apabila Polri tidak memberikan persetujuan tertulis dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ini dianggap telah disetujui.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Yang dimaksud dengan "sanksi hukum" adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administrasi.
Yang dimaksud dengan "ketentuan perudang-undangan" adalah ketentuan perundang-undangan hukum pidana, ketentuan perundang-undangan hukum perdata, dan ketentuan perundang-undangan administrasi.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3772