PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 17 Tahun 2012
Tentang TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
Berlaku: 9 Lidi 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKKETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon: 4512412 " MEDAN-20112
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan:
11. Undang-Undang Nomer 8 Dt Tahun 1953 tentang Pembentukan Dagrah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42868):
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengzsanti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Menetapkan :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 7. 2009 Nomor 123):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik 5. Indonesia Nomor 4022):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
11. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
- 12, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104),
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor : 171 / 7940 / Kep-DPRD / 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Medan:
17. Peraturan Daeratt Kota Medan Nomor 15 Tahun 2011 tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2012:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN. " .
maa
In aa
Am
HPA
aman
BAB | KETENTUAN UMUM
Pasa!1
- 'Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kota Medan. 1
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan. 2
- Walikota adalah Walikota Medan. 3.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kofa Medan. 4.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Medan. 5,
- Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua OFRD. 6.
- Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 8. Daerah.
- Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7.
- Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD 9.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
1. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannyafrumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
BAB I - BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BERUPA UANG SEWA RUMAH
Pasal 2

- 1» Besarnya Tunjangan Perumahan" berupa uang sewa rumah yang diberikan untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut:
- Cc. Anggota DPRD
- a. Ketua DPRD
- Rp. 14.000.000,-
- .b. Wakil Ketua DPRD
Rp, 13.500.000.-
- Rp. 13.000.000,-
e
- Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pimpinan DPRD yang belum memperoleh rumah jabatan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh rumah dinas: : (2)
BAB III - JANGKA WAKTU PEMBERIAN UANG SEWA RUMAH
Pasal 3

-Jangka waktu pemberian uang sewa rumah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhitung sejak Bulan Januari 2012.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.
Ditetapkan di
Medan
pada tanggal
9 Lidi 2015.
WALIKOTA MEDAN, ttd.
Drs. H, RAHUDMAN HARAHAP, M.M.
Diundangkan di Medan
pada tanggal
9 asin 2012.-
SEKRETARIS DAERAH,
Ir. SYAIFYk BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 17.-