PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Berlaku: 29 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum Daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maupun Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT);
- b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara Nomor 1822 ) .
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
3
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 2 Bupati adalah Bupati Kolaka.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom-
- 4 Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan produk hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban
5. Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan
- 6, Kepala Satuan adaiah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka.
- 8 Bantuan Polísi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PPIPHTT (Pegawai Harian Tidak Tetap) adalah pegawai kontrak kegiatan yang membantu anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 7 Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 9 Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur . dan
11. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan sikap, tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. pola pola
10. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut Unit PTI adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal kode etik.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Unit Petugas Tindak Internal PTI ),merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Unit Petugas Tindak Internal PTI ),dipimpin oleh seorang Komandan PTI yang karena jabatannya dipegang oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Wewenang
Paragraf 1 Umum
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Unit Petugas Tindak Internal PTI ) disamping bertugas sebagai pelaksana seksi/ subbag di lingkungan Satpol PP dan Damkar juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PP IPHTT. pada
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi dengan Sekretaris dan antar Bidang di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
5
Paragraf 2 Tugas
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Unit Petugas Tindak Internal PTI ), bertugas:
2. b melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PPIPHTT dan juga Kode Etik Polisi Pamong Praja;
3. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PP/PHTT;
4. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan prilaku dan tindakan anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PP/PHTT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
7. b melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PP PHTT yang diduga /patut diduga melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
9. menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PPIPHTT;
- e. melaksanakan segala keputusan atasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PP PHTT yang melanggar kode etík, disiplin, dan standar operasional prosedur serta produk hukum Daerah di lingkungan Satpol PP; dan pada
- d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PP/PHTT di lingkungan Satpol PP dan Damkar atas saran dan perintah Kepala Satpol PP dan Damkar yang berhak memberi sanksi;
12. f melakukan koordinasi / fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam lingkup Satpol PP dan Pemadam Kebakaran maupun di luar Satpol PP dan Damkar untuk tindak lanjut dalam pengamanan di lingkungan Daerah.
6
Paragraf 3 Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Petugas Tindak Internal (PTI) mempunyai fungsi:
- b melaksanakan penegakan produk hukum Daerah di lingkungan Satpol PP;
- melaksanakan penegakan disiplin, standar operasional prosedur, dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Damkar serta Banpol PP;
- C. melaksanakan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PP/PHTT;
- e. melaksanakan koordinasi tata tertib dan disiplin di PP dan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan kebijakan Kepala Satpol PP;
- f Pemberian pengajuan saran /rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. melaksanakan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4 Wewenang
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Petugas Tindak Internal (PTI) mempunyai wewenang:
- b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan pelanggaran Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PPIPHTT dan;
3. a menyusun program dan pelaksanaan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PPIPHTT;
- C. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Banpol PP/PHTT;
- e. mengawasi, menyelidiki serta menghadirkan pelanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar PHTT, apabila diduga /patut diduga adanya pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar / PHTT;
- d. menyelenggarakan penegakan hukum; pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- f. menyampaikan hasil pengawasan, penyelidikan atas pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar PHTT dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
8. 8 membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar /PHTT kepada Kepala Satpol PP dan Damkar;
9. 1 melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
10. h melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar 'PHTT; dan
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Tindak Internal PTI ) tidak berwenang melakukan penangkapan dan /atau penahanan.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit Petugas Tindak Internal PTI ) terdiri dari
2. b Wakil Komandan; dan
- a. Komandan Petugas Tindak Internal PTI );
- C. Anggota;
- (2) Struktur organisasi Unit Petugas Tindak Internal PTI sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. pada pada
BAB V - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Komandan Petugas Tindak Internal PTI membantu Kepala Satpol PP dan Damkar dalam memimpin, mengatur , membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan Wakil Komandan dan Anggota Petugas Tindak Internal PTI dalam bidang pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar PHTT.
BAB V - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komandan Petugas Tindak Internal PTI ) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- b pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar [PHTT diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan; pembinaan dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar /PHTT;
8
- C. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar IPHTT.
Bagian Kedua Anggota
BAB V - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

Anggota Petugas Tindak Internal PTI mempunyai tugas membantu Komandan Petugas Tindak Internal PTI )dalam pelaksanaan tugas PTI
BAB V - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Anggota PTI mempunyai fungsi sebagai berikut
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar /PHTT diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
2. a pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar PHTT;
3. c pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PPIPHTT;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar dan Komandan PTI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Unit Petugas Tindak Internal PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi /subbagian pada Satpol PP, juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Damkar serta Banpol PP dan Damkar /PHTT.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan dan Anggota Petugas Tindak Internal PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP dan Damkar, Unit PTI, antar seksi / 'subbagian, maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP dan Damkar sesuai dengan tugas masing-masing:.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 14

Komandan Petugas Tindak Internal PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 15

Komandan Petugas Tindak Internal PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 16

- (1) Petugas Tindak Internal PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan Damkar yang dipandang cakap dalam bekerja dan memiliki kepribadian yang baik, yang ditunjuk dari seksi/subbagian.
- (2) Pengangkatan Petugas Tindak Internal PTI diusulkan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah melalui Sekretaris Satpol PP kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (3) Pengangkatan sebagai anggota PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 17

Pengangkatan Anggota Petugas Tindak Internal PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ayat
- b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA / sederajat; dan
- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/ golongan II/ a;
- C. sehat jasmani dan rohani surat keterangan dokter.
Bagian Kedua Pemberhentian
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 18

- (1) Pemberhentian keanggotaan PTI diusulkan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah melalui pertimbangan Kepala Sekretaris Kepada Kepala Satpol PP dan Damkar,
- (2) Usulan pemberhentian Petugas Tindak Internal PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud (1), dapat dilakukan apabila: pada ayat
- berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- atas permintaan sendiri;
- b. dipindahtugaskan keluar Satpol PP dan Damkar;
- d. melanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja dan dan Damkar Banpol PP dan Damkar / PHTT berdasarkan putusan Kepala Satpol PP dan Damkar;
- f. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan/atau
- e melanggar disiplin;
- g meninggal dunia.
- Pemberhentian sebagai anggota PTI ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.
Diundangkan di Kolaka tanggal 6 SEKRETARIS DAERAH pada
Ditetapkan di Kolaka
tanggal pada
BUPATI KOLAKA,
AHMAD SAFEI
KABUPATEN KOLAKA,
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR (5
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR
TANGGAL
6-3 - 90/7
BAGAN ORGANISASI (NON STRUKTURAL) UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR KAB. KOLAKA
Keterangan Garis Komando
'BUPATI KOLAKA,
AHMAD SAFEI