PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 13 Tahun 2009
Tentang PENATAAN KAWASAN PERDESAAN
Berlaku: 13 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 13 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PENATAAN KAWASAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 t e n t a n g Desa, mengenai perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan KawasanPerdesaan; b.
1
.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten 2 .
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4346);
3.
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4400);
5.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4593);
**
9. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KAWASANPERDESAAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam PeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:
1. DaerahadalahKabupatenSerdangBedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
4. Bupati adalahBupatiSerdangBedagai.
5. CamatadalahCamatdiKabupatenSerdangBedagai
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayahKabupaten Serdang Bedagai.
7.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanNegara KesatuanRepublikIndonesia.
8. PemerintahDesa adalahKepala DesadanPerangkat Desa sebagaiunsur penyelenggara pemerintahandesa.
9. KepalaDesaadalahKepala DesadiKabupatenSerdangBedagai
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahandesa
11. AnggaranPendapatandanBelanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan denganPeraturanDesa.
12. Kawasan Penataan Perdesaan adalah penataan ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan sosial serta fungsi kawasansebagaipusatkegiatanekonomidanpasar
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Penataan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk menata ruang disebuah perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsikawasansebagaipusatkegiatan ekonomidanpasar.
BAB II - TUJUAN
Pasal 3

Dalam perencanan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan dengan mengikutsertakan masyarakat sebagaiupayapemberdayaanmasyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Penataan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD sebagai bentukpartisipasimasyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan perdesaanmeliputi :
- a. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukandanpemanfaatantata ruang
- b. memberikan informasi dan argumentasikeberatan-keberatan masyarakat terhadaprencana tata ruang.
- c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dukumenperencanaantata ruang
- d. ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan
BAB IV - KEWENANGAN DESA
Pasal 6

Dalamperencanandanpelaksanaanpembangunankawasanperdesaan wajib memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa dan dilakukanberdasarkanperaturanperundang-undangan yangberlaku.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 7

Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa atau pihakketiga.
DiundangkandiSeiRampah pada tanggal 17Desember 2009
SEKRETARISDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI
dto
H.HARISFADILLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009 NOMOR : 13
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasanperdesaan
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilakukanolehBupatiataupejabat yangdihunjuk.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diaturdenganPeraturanBupati
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

PeraturanDaerahinimulaiberlakupada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten SerdangBedagai.
Ditetapkandi SeiRampah padatanggal 17Desember2009
BUPATISERDANGBEDAGAI, dto
H. T. ERRY NURADI