Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 12 Tahus 1986
N/A
Pasal 3

- Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari jenis pendapatan : d
- Belanja tidaklangsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurufa terdiri jenis belanja dari:
- a. Belanja pegawai
- a. Belanjatidaklangsung
Rp. 492.486.668.573,00
- b. Belanjataklangsung
Rp. 206.433.995.337,00
Rp.
379.097.233.573,00
Ra,
- b. Belanja bunga b
2. Cc.
3. d.
4. Belanja subsidi
5. Belanja hibah
6. &amp; Belanjabantuansocial
7. f Belanjabagi hasil kepada prapinsi/kabupaten/kota
danpemerintahandasa
Rp
Rp.
Rp.
0,90
3.8090.006.960,00
4.297.660.000,00
891090.175.900,00
Rp.
- g. Belanja bantuan
780,690.175.000,00
- kewangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
Rp.
14.921.500.000,0G
- hn. Belanjatidak terduga
Rp,
500.009,000,60
- Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurufa terdiri jenis belanja dari: 3.
2. Belanja pegawai
Rp.
94520520000,00
- b, Belanjabarangdanjasa
Rp.
56349.810.900,00
- c. Befanjarnodal
Rp.
140.563.664.437,00
N/A
Pasal 4

- . Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurufa terdiri dari: 1
1. Belanja pegawai
Rp. 1501162.578.508,00
2. Pengeluaran
Rp.
3.878.899.000,00.
Pa
2. Penerimaaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdin dan jenis pembiayaan: 1.
- a. SILPA tahunanggaran
sebelumnya.
Rp.
150162578.508,00
- b. Pencairandana cadangan Rp. -
- tc Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp.-
- d. Penerimaan pinjaman daerah
Rp.-
- e Penerimaan kembali pernberi pinjamatt
Rp.-
- f Penerimaan piutang daerah
Rp.-
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat f1! huruf b terdin darjenis pembiayaan Pp
- a. Pembentukan dana
cadangan
Rp.-
- hb. Penyertaan modal
(investasi)
Rp.
3.878.899.000,00
- C. Pembayaran pokok hutang
Rp.
0,00
- d. Pemberian pinjaman daerah
Rp.-
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- 1.
- Lampiran! :
Ringkasan APBD MN
- 2 Lampiran!
:
Ringkasan APBD menurut utusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD.
| 3 | Lampiranill | Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan belanja dan pembiayaan. |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD program dan kegiatart, |
| S5 | Lampirar'V | Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pernerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara |
| 8 | Lampiran | Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan |
| 7 | LampiranVII | Daftar piutang daerah |
| 8 | LampiranVIN | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah |
| 9 | Lampiran tx | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan assettetap daerah |
| 70 | Lampiran X | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap lainnya |
| 11 | Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembafi dalam tahun anggaran ini ig |
| 12 | Lampiran XII | Daftar dana cadangan daerah |
| 13 | Lampiran XII | Daftar pinjaman daerah. dan obligasi daerah |
N/A
Pasal 6

Pelaksanaan RAPBD yangditetapkan dengan peraturan ini selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam rancangan Peraturan Bupati tentang rancangan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2609.
Agarseriap-orang dapat mengetahuinya, memerintahkan: pengundangan Peraturar Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Ditetapkandi
:
Pariaman
PadaTanggal
: 3Februar) 2009
BUPATIPADANG PARIAMAN,
MUSLIM KASIM
Piuridangkandi
.
Parfarnan
Pada tanggal:
3Februari2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PANIAMAN,
H.YYEN KARNOVA,SE. Pembina Utama Muda
NIP 1 96301111988031093
|
|
|
|
Ka
:
-
Angka 2
Huruf vv
Cukup jelas
Huruf ww v
Cukupjelas
Hurufxx
Cukupjelas
Huruf yy
Cukupjelas
Hurufzz
Cukunjelas
Hurufaaa
Cukupjelas:
Angka 3
Pasal STA
Cukitpjelas
N/A
Pasal 51

C
Cukupjelas
N/A
Pasal 51

D 5
Cukup jelas
N/A
Pasal 51

E
Cukupjelas
PASALII
Cukupjelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG FARIAMAN NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Menetapkan
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Seiatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan paud dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang olahraga dan bidang kepemudaan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- ( 1 ) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
- 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Program Pelaporan;
- 3) Subbagian Umum dan Keuangan.
- b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan, membawahkan :
- 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pem bangunan Karakter.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
- 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Olahraga, membawahkan :
- 1) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;
- 2) Seksi Pengembangan Olahraga Tradisional.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
- 1) Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;
- 2) Seksi Pengembangan Aktivitas Pemuda.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4
Pasal 5

- ( 1 ) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, renstra, renja), program, dan anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang­ undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olabraga;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- h. mengoordinasikan pelaporan kinerja/LKIP, LPPD, dan pelaporan pelaksanaan lainnya sesuai tugas fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4
Pasal 6

Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
6. f . memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
Paragraf 2
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan APBD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pasal 8
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan clan verifikasi SPP,
Kepala Sub Bagian fungsi: Program dan Keuangan mempunyai
- a. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor secretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
Bagian Ketiga Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Pasal 9
- (1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyususnan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- g. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
1. penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- J. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
Dalam melaksanakan sebagian tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan admin.istrasi bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, maka Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyususnan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
Dalam melaksanakan sebagian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, maka Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
- a. penyususnan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini;
- c. penyususnan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
Dalam melaksanakan sebagian tugas Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pembangunan yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, maka Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- b. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- d. penyususnan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonfromal.
- (1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Dasar. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menegah pertama
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan saran.a prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menegah pertama;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menegah pertama;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menegah pertama;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- g. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
1. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menegah pertama;
12. J· penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- k. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekoah dasar dan sekolah menengah pertama.
Dalam melaksanakan sebagian tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang Pembinaan Pendidikan Dasar , maka Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menegah pertama;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menegah pertama;
- d. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Paragraf2
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pasal 15
Dalam melaksanakan sebagian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, maka Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menegah pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menegah pertama.
Paragraf 3
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pasal 16
Dalam melaksanakan sebagian tugas Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pembangunan yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, maka Kepala Seksi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinas.i pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengab pertama;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pernindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolab menengah pertama;
- d. penyusunan baban pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Bagian Kelima Bidang Olahraga
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4
Pasal 17

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan pembinaan dan pemberdayaan di bidang olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang olahraga prestas.i dan rekreasi;
- b. pembinaan, fasilitasi dan pengembangan olahraga;
- c. pengadaandan penempatan tenaga teknis pembinaan olahraga;
- d. pengumpulan , pengelolaan data dan informasi dalam pembinaan pengurusan olahraga;
- e. pemberian izin penyelenggaraan kegiatan olahraga;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Dalam melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang olahraga , maka Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi :
- a. menyusun bahan untuk merumuskan kebijakan teknis olahraga prestasi;
- b. menghimpun dan mengolah data atlet dan klub olahraga prestasi;
- c. menyiapkan pembinaan dan pembibitan atlet pelajar, mahasiswa dan pemuda prestasi;
- d. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi atlet dan pelatih;
- e. menyiapkan bahan pengembangan keolahragaan; manajemen
- f. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- g. menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan iptek olahraga;
- h. menyiapkan bahan pengembangan dan perencanaan olahraga unggulan daerah;
1. mengatur sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- J. mengatur pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- k. melakukan kerjasana dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda;
- I. menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor evaluasi kegiatan;
- m. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;
- n. menyiapkan bahan untuk mengidentifikasi bakat dan potensi pelajar dalam bidang olahraga; dan
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Paragraf 2
Dalam melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengembangan Olahraga Tradisional yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tuga.s, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administ:rasi bidang Olahraga, maka Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Tradisional mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis olahraga t:radisional;
- b. menghimpun data atlet melalui club olahraga masyarakat;
- c. menyiapkan bahan diklat pelatih pembinaan olahraga t:radisional;
- d. meningkatkan kemit:raan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- e. memberdayakan dan memasyarakatkan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- f. rnelakukan kerja sarna dengan instansi terkait dalarn rangka pernbinaan dan peningkatan olahraga tradisional;
- g. menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan;
- h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
1. memberikan saran dan pertirnbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diarnbil dalarn bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pemuda mempunyai tugas merencanakan Pembinaan dan Pemberdayaan di Bidang Pernuda.
- (4) Dalarn melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan pedornan , petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan dan kaderisasi pemuda serta pemberdayaan kewirausahaan pemuda;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemuda;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang pernuda;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- e. pembangunan kapasitas dan kompetensi kelembagaan pemuda;
- f. pernbangunan kapasitas dan kompetensi pemberdayaan dalarn kewirausahaan pemuda;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda PasaJ 21
DaJam melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang Kepemudaan , maka KepaJa Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda mempunyai fungsi:
- a. menyusun kegiatan Seksi pengembangan kelembagaan dan kaderisasi pemuda;
- b. menyusun, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembagangn kelembagaan dan kaderisasi pemuda;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan kelembagaan pemuda;
- d. melaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- e. menyusun kriteria dan standarisasi \embaga kepemudaan;
- f. melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi antar lembaga kepernudaan;
- g. melaksanakan pernbinaan dan pengawasan lembaga kepemudaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan ;
1. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- J. memberikan saran dan pertirnbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Pengembangan Aktifi.tas Pemuda PasaJ 22
Dalam melaksanakan sebagian tugas Aktifi.tas Pemuda yang berkaitan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan Seksi Pengembangan dengan koordinasi pemberian dukungan
pelayanan administ:rasi bidang Kepemudaan, maka Kepala Seksi Pengembangan Aktifitas Pemuda mempunyai fungsi:
- a. menyusun kegiatan Seksi pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
- b. menyusun, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
- c. meningkatkan kualitas pemuda melalui peningkatan kompetensi individu kepemudaan;
- d. membangun jaringan kerja dalam upaya pemberdayaan pemuda secara terpadu;
- e. menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan penilaian kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
- f. mengembangkan sentra pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
- g. melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda;
- h. melaksanakan diklat pemberdayaan potensi pemuda;
1. menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan;
- J. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;
- k. melaksanakan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pemberdayaan potensi pemuda; dan
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional Pasal 23
Di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 26

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai basil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 27

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Pasa129
Setiap prmpman unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-rnasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasa130
Setiap pimpinan unit organisasi bcrtanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasa131
Setiap prmpman unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengam.bil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
PasaJ 32
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
Pasa133
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 34

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 4~ TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
3. Mengingat 1
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ~014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10.
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324); 11.
Menetapkan
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 20015 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok J abatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-rnasing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
9. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
10. pembangunan nasional. 10. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri dari:
1. Seksi Sarana Persampahan;
2. Seksi Pelayanan Persampahan dan Limbah B3; dan
3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
r=;
-
2. Seksi Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan; dan
3. Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hid up.
- f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari:
1. Seksi Pemeliharaan Operasional Pertamanan;
2. Seksi Pelayanan Pemakaman; dan
3. Seksi Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman.
- g. Unit Pelayanan Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- ( 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hid up; b.
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup; c.
- pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan d.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh W alikota terkait dengan tugas dan fungsinya. e.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpman terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Keuangan
Paragraf
1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan rnutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pernberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- f. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan kerja sama; dan
- h. pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
r=;
Bagian Ketiga Bidang Tata Lingkungan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- ( 1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengendalikan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hid up.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hid up;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- J. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
1. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
0. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- alam; x. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya
- y. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- ab. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ac. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- ad. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ae. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- af. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- ag. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
- a. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
Paragraf 1 Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan Inventarisasi RPPLH dan KLHS.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyiapan bahan penyusunan dokumen RPPLH;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hid up;
- f. penyiapan bahan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyiapan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyiapan bahan penyusunan NSDA dan LH;
- J. penyiapan bahan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hid up;
- k. penyiapan penyelenggaraan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
1. penyiapan bahan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daerah;
- m. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- n. penyiapan bahan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- o. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- p. penyiapan pemantauan dan evaluasi KLHS; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Kajian Dampak Lingkungan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- ( 1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan kajian dampak lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, .izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- b. penyiapan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- c. penyiapan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- d. pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. penyiapan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83)
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Lim bah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi Sarana Persampahan, Pelayanan Persampahan, Pengurangan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Lim bah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:
- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; c. perumusan kebijakan pengurangan sampah; .it/~
"v-"
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
6. L perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;
- J. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; j
- k. melaksanakan pelayanan dan pengolahan persampahan di jalan-jalan umum, trotoar dan tempat-tempat um um;
1. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- m. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- n. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- o. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- p. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- q. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- r. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- s. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- t. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. pelaksanaan penzman pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
21. daerah; penyusunan kebijakan perizman sementara limbah B3 (pengajuan, perubahan dan pencabutan) dalam satu perumusan penyimpanan perpanjangan, x.
- y. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- z. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
24. aa. penyusunan kebijakan penzman pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
25. ab. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
26. ac. pelaksanaan penzman pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
27. ad. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
28. ae. pelaksanaan perizinan pengu buran limbah B3 medis;
29. af. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
30. ag. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:
- a. Seksi Sarana Persampahan;
- b. Seksi Pelayanan Persampahan dan Limbah B3; dan
- c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah.
Paragraf 1 Seksi Sarana Persampahan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- ( 1) Seksi Sarana Persampahan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan sarana persampahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Sarana Persampahan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;
- d. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- e. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- f. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- g. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- h. penyiapan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- i. pelaksanaan pengelolaan armada pengangku t sampah dan pemeliharaan armada;
- J. pengendalian operasional penggunaan armada, perbaikan dan pemeliharaan peralatan armada pengangkut sampah;
- k. penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Seksi Sarana Persampahan; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Pelayanan Persampahan dan Limbah B3
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Persampahan dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pelayanan persampahan dan limbah B3.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Persampahan dan Limbah B3 mempunyai fungsi:
- a. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- b. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- c. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- d. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- e. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- g. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- J. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- k. perumusan kebijakan penanganan sampah dan limbah B3 di kota;
1. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- m. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- n. penyusunan kebijakan perizman pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- o. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- p. pelaksanaan perizman pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
- q. pelaksanaan perizman Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
- r. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- s. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan
Pengurangan Sampah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- ( 1) Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pengembangan teknologi dan kemitraan pengurangan sampah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemeliharaan pelayanan persampahan;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan pengolahan persampahan di jalan-jalan um um, trotoar dan tempat-tempat umum;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pelayanan persampahan;
- e. penyelenggaraan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- f. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- g. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- h. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- i. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- j. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyusunan kebijakan perizman pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
1. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- dan pengawasan kinerja dilaksanakan oleh pihak lain n. pelaksanaan . pembinaan pengelolaan sampah yang (badan usaha);
- o. melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi kinerja konstruksi sarana dan prasarana Seksi Pelayanan Persampahan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- ( 1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, dan pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, meliputi Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, dan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. penentuan baku mutu lingkungan;
- f. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- g. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izm Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- i. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- J. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- k. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
1. pelaksanaan Sosialisasi tata cara pengaduan;
- m. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- non institusi; n. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan
- o. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- q. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- r. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- s. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- t. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- u. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- v. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- w. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- x. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- y. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
- a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
- b. Seksi Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan; dan
- c. Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hid up.
Paragraf 1 Seksi Pemantauan Lingkungan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemantauan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. penyiapan bahan penentuan baku mutu lingkungan;
- f. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- ( 1) Seksi Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- e. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- h. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- hid up. (1) Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyiapan bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyiapan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. penyiapan bahan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Bidang Pertamanan dan Pemakaman
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- ( 1) Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, meliputi Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan, Pelayanan Pemakaman dan Pengembangan dan Pelestarian Pertamanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan, penyebarluasan informasi, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program Pertamanan dan Pemakaman;
- b. penyusunan pedoman, prosedur, criteria sebagai pelaksanaan kebijakan pengembangan bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- d. pelaksanaan administrasi bidang Pertamanan dan Pemakaman; dan
/--..
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi:
- a. Seksi Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan;
- b. Seksi Pelayanan Pemakaman; dan
- c. Seksi Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
Paragraf 1 Seksi Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- ( 1) Seksi Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan monitoring evaluasi kegiatan operasional dan pemeliharaan pertamanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, dan pengembangan sarana prasarana pertamanan;
- penyusunan pedoman, kriteria, prosedur urusan pemeliharaan dan operasional pertamanan; b.
- penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi sarana pertamanan; c.
- penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemeliharaan dan operasional pertamanan; d.
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi urusan pemeliharaan dan operasional pertamanan e.
- penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan memantau kegiatan seksi pertamanan; dan f.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. g.
Paragraf 2 Seksi Pelayanan Pemakaman
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) Seksi Pelayanan Pemakaman mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penyusunan pedoman, kriteria, prosedur, monitoring dan evaluasi urusan pelayanan pemakaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pelayanan Pemakaman mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan mutu Seksi Pelayanan Pemakaman;
- b. penyiapan bahan rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan dan pengembangan pemakaman;
- c. penyiapan bahan pengurusan, pengelolaan, pemeliharaan dan penataan taman pemakaman;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Pemakaman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

- ( 1) Seksi Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penyusunan pedoman, kriteria, prosedur, monitoring dan evaluasi urusan Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan pengelolaan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan serta perawatan sarana/ prasarana pengelolaan pertamanan dan penghijauan kota;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit, penanaman dan perawatan tanaman keras/hias;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembuatan taman kota dan/ atau hutan kota;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan desain pola pengembangan pertamanan dan pemakaman; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.
.-
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

- ( 1) Dalam melaksanakan tu gas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
.
'
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
~M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal l~ Oe.rernber-
2016
f ·
WALIKOTA
BIMA,
~
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal Y? 0 iseiM-iur 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 300
.;
LAMP!RAN
PERATURAN WALIKOTA BlMA
NOMOR
TAHUN 2016
TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA l(J&lt;:i;&gt;, IA nlNA~ l.IN(H(ll'NOAN HlnlTP