PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2012
Tentang PAJAK DAERAH
Berlaku: 2 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. perlu
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Menetapkan
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang' Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
2. 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
- 3 Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta segenap perangkat otonom daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4 Dinas adalah Dinas Pendapatan; Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan; Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minasahasa Utara;
- 7 Petugas adalah Petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara;
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Pajak Daerah; yang selanjutnya disebut Pajak; adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamnya kemakmuran rakyat.
- 9 Pajak Hotel adalah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel; pajak
- 1l. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya;
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapanlperistirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran; yang mencakup juga motel, losmen; gubuk; pariwisata; wisma pariwisata; pesanggrahan; rumah penginapan: dan sejenisnya, serta . termasuk rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh) kamar;
- danl atau minuman dengan di warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
14. Hiburan adalah semua danlatau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya;
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
16. Reklame atau media yang bentuk corak ragamnya. dirancang untuk tujuan komersial dengan cara memperkenalkan; menganjurkan; mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap ~
atau badan yang dapat dilihat; dibaca; didengar; dirasakan;
- lamanya 1 tidak sama dengan kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tahun kalender.
barang, jasa; orang; dan atau dinikmati oleh umum; LCD TV yang ada di pasaranljalanan umum, 17. Videotron adalah menggunakan ukuran lebih besar. Megatron adalah sejenis Videotron tapi mempunyai dihasilkan jalan adalah penggunaan listrik, baik yang 18. Pajak Penerangan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain; adalah PT. (PERSERO) Wilayah Suluttenggo Cabang Manado; 19. PLN dan batuan adalah atas kegiatan 20. Pajak Mineral Bukan Logam bahan mineral bukan logam pengambilan dan permukaan bumi untuk di manfaaatkan; sumber alam didalam dan atau dan batuan dan Batuan adalah mineral bukan logam 21. Mineral Bukan Logam perundang-undangan di bidang sebagaimana dimaksud di dalam mineral batubara; danlatau pengusahaan 22. Pajak Sarang Walet adalah atas collocalia burung walet yang termasuk marga collocalia sarang collolia esculenta dan collolia linchi; fuchiaphaga; collolia maxima; danlatau pemanfaatan air 23. Pajak Air Tanah adalah atas tanah; atau batuan di bawah tanah; atas hak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 25. Bea atas adalah perbuatan atas 26. Perolehan Hak atas Tanah danlatau Bangunan danlatau bangunan oleh hukum mengakibatkan diperolehnya hak atas orang atau Badan Hukum; Perkotaanadalah Pajak atas bumi 27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan atau kawasan yang digunakan dimiliki, dikuasai; danlatau danlatau bangunan yang perhutanan dan pertambangan; untuk kegiatan usaha perkebunan; Badan yang dapat dikenakan pajak; 28. Subjek Pajak adalah orang atau Badan; meliputi pembayar pajak, atau 29. Wajib Pajak adalah orang hak dan mempunyai pemotong dan pemungut yang mempunyai Perundangperpajakansesuai dengan ketentuan Peraturan hak dan kewajiban Undangan Perpajakan daerah; bulan kalender atau jangka waktu 30. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) 3 (tiga) bulan kalender; diatur dengan Bupati paling lama dan lain yang Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor yang menjadi dasar bagi melaporkan terutang; (satu) Tahun kalender, 31.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang pajak pajak pengelohan peraturan pengambilan pajak yaitu pengambilan pajak tanah permukaan perolehan pajak tanah peristiwa tanah pribadi pribadi pribadi pajak pajak; peraturan pajak
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
2. adalah surat yang digunakan oeh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah;
5. (SKPDKB) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah besarnya sanksi administrasi jumlah yang masih harus pajak pajak dibayar;
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat (SKPDN) adalah dengan jumlah kredit pajak, atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; pajak
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat (SKPDLB) adalah surat Keputusan yang menentuakn jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan bunga dan atau denda;
41. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Lebih Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagian Pajak Daerah; Bayar, Bayar,
42. Kantor Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL)
43. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Minahasa Utara; k
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 2

- (I)Jenis Pajak Daerah yang di atur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas
- a Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e Pajak Penerangan jalan
- Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h Pajak sarang Burung Walet;
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 3

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Hotel di Daerah adalah Dinas:
- (2) Penagihan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman undangundang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi daerah. pada pajak
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data wajib hotel dilaksanakan pendaftaran wajib pajak pajak terhadap ~
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak. dengan
- (4) Petugas mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas; lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan setiap dokumen perpajakan daerah . pada
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak lama.
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendataan wajib pajak lama dilakukan untuk mengetahui perkembangan usahanya.
- (4) Data yang diperoleh dimasukan dalam kartu data Bidang Pajak. pada
- (5) Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 6

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD pajak hotel.
- (3) Khusus SPTPD hotel untuk memudahkan dalam perhitungan dan penetapan terutang terlampir dengan Bukti Pembayaran yang diperforasi disahkan oleh Dinas. pajak
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ini harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan Kepada Kepala Dinas dalam hal ini Bidang Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari; setelah berakhirnya 'masa pajak pasal
- (4) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Hotel sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 7

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
Tarif pajak (10%) kali dasar pengenaan pajak
SAAT PAJAK TERUTANG
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat pelayanan di hotel.
- (2) Tanggal jatuh tempo terhitung 30 (tiga puluh hari) hari setelah saat terutangnya pajak
TATA CARA PENETAPAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Bupati Cq: Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Hotel.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD. bunga
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 1

l
- pasal 6 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan ke Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD. \_ 0
- (2) Wajib pajak kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD nya.
Bagian Kedua
PAJAK RESTORAN
- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Hotel di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas; berpedoman undangundang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah. pada
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan data wajib restoran dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. pajak
- (3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas; lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas:.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- 4) Petugas mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor sebagai NPWPD. pajak
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan setiap dokumen perpajakan daerah. pada
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (20 ini tercantum lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pasal pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 14

- 1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib baru dan wajib pajak lama. pajak
- (2) Pendataan wajib lama dilakukan untuk mengetahui perkembangan usahanya. pajak
- (4) Data yang diperoleh dimasukkan dalam kartu data Bidang Pajak Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak: 6 pada
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD Pajak Restoran. setiap
- (3) Khusus SPTPD pajak restoran untuk memudahkan dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang dilampiri dengan bukti pembayaran yang diperforasi disahkan oleh Dinas.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini harus diisi jelas,lengkap dan :benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada kepala Dinas dalam hal ini Bidang Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari, setelah berakhirnya masa pajak dengan
- (4) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Restoran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 16

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 17

Tarif pajak (10%) kali dasar pengenaan pajak.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 18

- (1) Dalam hal pungutan dilakukan dengan menggunakan nota pembayaran (Bill) harus diperforasi disahkan oleh Dinas.
- (3) Untuk menghitung besarnya pajak restoran berdasarkan penetapan jabatan adalah melalui uji petik
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- 4) Dalam rangka pengawasan objek pajak maka untuk restoran, rumah makan dan rumah kopi akan dilakukan uji petik secara berkala.
- (5) Teknis pelaksanaan uji sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini akan diatur oleh Kepala Dinas. petik
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 19

Perhitungan pajak restoran dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
- (1) Berdasarkan Self Assesment (wajib pajak menghitung sendiri) berdasarkan nota pembayaran.
- (2) Berdasarkan Official Assesment (penetapan jabatan)
SAAT PAJAK TERUTANG
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 20

- (1) Pajak terutang terjadi saat pelayanan direstoran. pada
- (2) Tanggal jatuh tempo terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
TATACARA PENETAPATAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPTPD Pajak Restoran sebagaimana dimaksud 15 ayat (1) Kepala Daerah cq Kepala Dinas menetapkan terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Restoran. pasal pajak
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
- 2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD. pasal
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 22

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 4 (1) digunakan untuk menghitung; memperhitungkan dan menetapkan sendiri yang terutang pasal ayat pajak
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari , sejak diterimanya SPTPD
- (2) Wajib pajak kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD-nya.
Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Hiburan di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi daerah. pada pajak
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 24

Untuk penyelenggaraan Pertunjukan keramaian dalam Daerah dipungut Pajak Hiburan. setiap.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 25

- Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 24 diatas disetor oleh Penyelenggara ke Dinas:.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 26

Ijin dan Tata Cara Memperoleh Ijin
1. Setiap Usaha penyelenggaraan Pertunjukan atau Keramaian terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Bupati
- a. Nama dan Alamat pemohon / penyelenggara
2. Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati dan jelas dicantumkan
- b. Tempat Lokasi Penyelenggara Keramaian
- c. Jenis Hiburan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
7. Berapa lama ijin itu diperlukan
- e. Surat Keterangan Lunas Pajak Daerah
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 27

- a Harga Tanda Masuk penyelenggaraan pertunjukkan keramaian untuk pertunjukan khusus (Gala Primer, Midnight Show dan sebagainya) dapat dinaikkan sebesar 15 % dari Harga Tanda Masuk maksimal bagi pertunjukkan biasa dan hanya berlaku diluar Malam dan Hari Besar. Minggu
Untuk penyelenggaraan pertunjukkan keramaian kegiatannya wajib menggunakan Tanda Masuk (HTM) dengan ketentuan sebagai berikut Harga
- b Pertunjukkan untuk anak-anak termasuk pertunjukkan Matine dapat diberi Tanda Masuk minimal bagi pertunjukan biasa. Harga
- Tanda Masuk pertunjukan keramaian ijin harus menempatkannya didepan Tiket Bak sehingga penonton dapat mengetahui dan melihat dengan jelas. Harga
- Penentuan Harga Tanda Masuk untuk jenis-jenis pertunjukkan huruf () dan (c) diatas yang menyimpang dari standarisasi HTM tersebut huruf (a) harus mendapat Ijin dari Bupati. pada pada
- e. Pengadaan Tanda Masuk (Karcis) Pertunjukan Keramaian serta penentuan bentuk dan nomor dilaksanakan oleh Dinas.
- f. Penyelenggara Pertunjukkan diwajibkan mengadakan Tanda Masuk untuk penonton.
2. Tanda Masuk harus diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas beserta tanda-tanda lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pertunjukkan diselenggarakan. Pada Tanda Masuk harus jelas disebut Kelas; Besamnya Tanda Masuk dan lain-lain yang dianggap perlu.
3. h Pemberian Tanda Masuk penonton dilakukan waktu Pembayaran harganya. pada pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 28

Penyelenggaraan hiburan yang sifatnya kepanitiaan penyelenggaraan pertandingan Olahraga dan Kesenian dan Sejenisnya:
- a. Pengadaan Tanda Masuk oleh Panitia dan penggunaannya disahkan lebih dahulu oleh Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hiburan dilaksanakan.
- b. Pada Karcis Tanda Masuk harus jelas Kelas; Besarnya Tanda Masuk dan lainlain yang dianggap perlu.
3. Pemberian Tanda Masuk Kepada Penonton dilakukan saat pembayaran harganyà. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 29

Untuk Permainan Bilyar yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) pajaknya dipungut berdasarkan pembayaran setiap kali permainan.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 30

Untuk tempat hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) seperti Disko Bar, Karaoke; Klab Malam dan Spa, pajaknya dipungut berdasarkan besarnya jumlah yang dibayar oleh pengunjung:
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 31

Bentuk dan Isi Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 32

Bupati mendelegasikan kepada Dinas untuk menanda tangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Derah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Teguran; Surat Peringatan dan Surat-surat sejenisnya.
TATA CARA PENETAPAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 33

- (1) Berdasarkan HTM dan Pajak Hiburan Bupati Cq: Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Hiburan.
2. dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 34

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) digunakan untuk menghitung memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang:
2. berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD nya.
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan ke Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.
Bagian Keempat
PAJAK REKLAME
KEWENANGAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 35

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Reklame di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Reklame yang dilakukan undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi daerah. pada pajak
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 36

Pemungutan Pajak Reklame adalah atas objek Pajak Reklame sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 meliputi yaitu
- a Reklame Papan Billboard Megatron (bersinar)
- b. Reklame Kain h
- C Reklame Melekat / Tempel
- e: Reklame Berjalan; termasuk pada kendaraan
- d. Reklame Selebaran
- f. Reklame Udara
- h. Reklame Film Slide
- i. Reklame Peragaan
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 37

Dikecualikan dari pengenaan Pajak Reklame adalah objek sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut
- a. Penyelenggaraan reklame melalui intemet; televisi; radio; warta harian, warta mingguan; warta bulanan; dan sejenisnya;
2. berfungsi membedakan dari produk sejenis lainnya; yang
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- C. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada tempat usaha atau profesi diselenggarakan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi perspektif agenda politik; pada
6. f Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan keagamaan; sosial, budaya dan pendidikan.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 38

- Dasar perhitungan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- a. Lokasi
- 2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan atas
- b. Luas reklame
- C. Sudut pandang reklame
- d. Kelas jalan
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 39

Nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategi pemasangan reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan ini.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 40

- (1) Nilai jual objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini, dapat diadakan penyesuaian secara periodik.
PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK DAERAH
- (2) Nilai jual Objek Pajak Reklame untuk yang sudah terpasang di atas 3 (tiga) tahun dikenakan potongan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari tarif jual sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan ini. harga
- (3) Reklame yang terpasang lebih dari 5 (lima) tahun dikenakan tarif harga jual sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan ini.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 41

- (1) Titik simpul 100 % ditetapkan dengan nilai titik sama dengan 5 (lima)
- (3) Harga titik ditetapkan sebesar Rp 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan khusus untuk papan nama ruko, kios atau warung ditetapkan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah).
- (2) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan 100 %.
- (4) Nilai strategis titik-titik dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik-titik sebagaimana dimaksud ayat (2) diisi dengan titik simpul. lainnya pada harga pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 42

Tata cara perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI peraturan ini.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 43

- (1) Khusus Reklame Tempel dan Reklame Selebaran perhitungan Pajak Reklame yang terutang langsung dilakukan atas 'dasar jumlah lembaran reklame serta nilai jual sebagaimana ditentukan dalam dictum keenam keputusan ini dikalikan dengan tarif Pajak Reklame.
- (3) Perhitungan Pajak Reklame untuk setiap jenis usaha yang tidak menggunakan merek jenis produk atau reklame papan; nama luar kota, langsung dikenakan penerapan sebagaimana Lampiran V.8-2 pada
- (2) Perhitungan Pajak Reklame yang terutang untuk reklame kendaraan langsung dari luas reklame dalam dictum keenam keputusan ini dikalikan dengan tarif Pajak Reklame. dihitung
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 44

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % dari nilai sewa reklame (Pasal 24/ Peraturan Daerah 2 Tahun 2011)
TATA CARA PENETAPAN PAJAK REKLAME
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 45

- (1) Setiap wajib Pajak Reklame wajib Pajak Daerah (SPTPD).
- a. Nama dan alamat wajib pajak
- (2) SPTPD memuat data antara lain
4. b Jenis reklame yang akan diselenggarakan
- C. Judul / teks isi reklame
- d. Lama penyelenggaraan
- f. lokasi
- e. Luas dan ketinggian
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 46

- (1) Penetapan pajak dilakukan oleh Dinas atas dasar SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud' ayat (1) tidak atau dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa 2% sebulan yang ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kurang
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati Cq. Kepala Dinas dapat menerbitkan
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) .
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) .
- (2) SKPDKB dimaksud ayat (1.a) diterbitkan
5. b Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah diteguhkan secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. dibayar
6. à. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak uang terutang tidak atau kurang dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% setelah dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya bayar, berupa dibayar, pajak.
- c. dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa sebesar 25 % bunga
sebulan dihitung dari yang terutang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. pajak
Penerbitan SKPDKBT dimaksud ayat (1.b) dictum ketiga belas Surat Keputusan ini tidak atau belum sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB dan SKPDKBT dimaksud oleh wajib pajak, maka diterbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebulan.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 48

Pembayaran uang terutang dilakukan di kas daerah melalui Pemegang Kas (PK) Dinas atau petugas uang ditunjuk untuk itu. pajak
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 49

Bentuk dan isi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.
Bagian kelima
PAJAK PENERANGAN JALAN
KEWENANGAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 50

- 1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Penerangan Jalan di Daerah adalah Dinas melalui PLN dengan Perjanjian Kerjasama (MOU).
- (3) PLN wajib menyetor hasil pendapatan PPJ secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah bulan pemungutan dengan memperhatikan ketentuatuan Perjanjian Kerjasama MOU. pada
- (2) PLN berhak menerima pembayaran PPJ dari pelanggan PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 51

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik; baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
Obyek pajak adalah penggunaan dengan listrik yang berasal dari generator, diesel, genset, capative power, turbin gas, atau sejenisnya milik sendiri atau berasal dari perusahaan lain selain PLN untuk keperluan industri dan niaga/ bisnis oleh orang ~
sudah tersambung maupun tidak/belum tersambung dengan PLN. daya
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 52

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari pembangkit milik sendiri atau dari perusahan lain selain PLN.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 53

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik untuk penggunaan secara murni adalah besarnya biaya pemakaian; yang dihitung dalam rupiah.
2. '3) Jika Wajib Pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 satu) unit, maka nilai jual tenaga listrik dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit cadangan.
3. '2) Biaya Pemakaian dihitung berdasarkan kapasitas dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik daya
- (4) Harga Satuan listrik ditetapkan adalah sebagai berikut
- (5) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sewaktu-waktu dapat diubah oleh Bupati dengan mengacu kepada tarif dasar listrik yang berlakui bagi PLN
| NO | KELOMPOK | BATAS DAYA (Kva | TARIF BIAYA BEBAN |
|------|---------------|-----------------------|---------------------|
| | BISNISI NIAGA | 100 s.d 200 | 15.000,00 |
| 2 | BISNIS/ NIAGA | Diatas 200 | 14.250,00 |
| 3 | INDUSTRI | 100 s.d 200 | 15.750,00 |
| 4 | INDUSTRI | Diatas 200 s.d 29.999 | 15.000,00 |
| 5 | INDUSTRI | 30.000 keatas | 14.250,00 |
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 54

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah Kwh pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik. K
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 55

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan alat ukur, Perhitungan pemakaian ditetapkan dengan berikut: biaya
Pemakaian Biaya
- =kVA X FD X Nyala X RpkkWh
| kVA | = Kapasitas Daya |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FD | Faktor yakni tolak ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan Alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tegangan Tegangan Daya, Yang |
| Jam Nyala | = Jam nyala penggunaan listrik per bulan berdasarkan Hasil pendataan (1 bulan dihitung 30 hari ); |
| RpkkWh | Harga satuan listrik per kWh Yang dihitung dalam rupiah |
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 56

- (1)Faktor (FD) untuk penggunaan tenaga listrik yang menggunakan alat ukur ditetapkan berdasarkan data yang tertera alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan rumus, sebagai berikut Daya pada
FD=kWH Kapasitas\_
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 57

Bagi pengguna tenaga listrik yang keberatan atas perhitungan biaya pemakaian sebagaimana dimaksud pasal 6, maka wajib Pajak yang bersangkutan memasang alat ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PLN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 58

Bagi pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai cadangan; nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas daya; faktor daya dan tarif biaya beban.
Tarif 'beban sebagaimana dimaksud dalam 9 ditetapkan sebagai berikut biaya pasal
| NO | KELOMPOK | BATAS DAYA (kVA) | TARIF BIAYA BEBAN |
|------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | BISNISINIAGA | 100 s.d 200 | 15.000,00 |
| | BISNISINIAGA | Diatas 200 | 14.250,00 |
| 3 | INDUSTRI | 1oo SD 200 | 15.750,00 |
| 4 | INDUSTRI | Diatas 200 s.d 29.999 | 15.000,00 |
| 5 | INDUSTRI | 30.000 keatas | 14.250,00 |
Bagian Keenam
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KEWENANGAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 60

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah. pada
- (3) menjadi wajib pajak dalam peraturan setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan ekxpoitasi dan yang menggunakan hasil produksi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Yang
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang adalah besarnya nilai jual hasil eksploitasi Balan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Penetapan besarnya Harga Pasar sebagaimanan dimaksud ayat (2) ini dihitung berdasarkan harga pasar rata-rata yang berlaku di lokasi setempat sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII peraturan ini &amp; pada
- (2) Untuk menghitung besarnya nilai jual hasil eksploisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian 'dengan harga pasar:. (M)= pada
- 1) Dasar pengenaan pajak Bahan Mineral Bukan dan terhutang olehkontraktor dari nilai Batuan yang Rencana harga yang tercantum dalam Anggaran Kerja Pemborongan suatu proyek. Logam dihitung Biaya
- (3) Apabila suatu proyek pembangunan tidak memiliki RAB atau Surat oleh Petugas Dinas Pertambangan dan Energi untuk menghitung jumlah penggunaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. '2) Besamya Pajak Pengambilan Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Mineral Bukan Logam oleh adalah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Volume kontraktor RAB atau Nilai Kontrak yang tercantum Pekerjaan dibayar pada
- (4) Apabila yang tercantum dalam RABIM lebih besar dari sesuai tarif yang ditetapkan maka perhitungan pasar penetapan pajak disesuaikan dengan RAB. harga harga harga
SAAT PAJAK TERUTANG
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 63

Dalam hal terjadi pengambilan dan pengolahan serta pemanfaatan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh perorangan atau badan hukum Batuan diwajibkan membayar pajak dan sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan sebagaimana dalam lampiran peraturan ini. dengan dihitung
TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 64

- (1) Para pengusaha atau kontraktor berkewajiban membayar pajak yang terhutang sekaligus lunas dengan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui Dinas.
- (3) Apabila pembayaran pajak tidak dilaksanakan dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (2) pasal ini terhadap pengusaha dan kontraktor dikenakan 2% (dua persen) bulan. bunga setiap
- (2) Pembayaran pajak termaksud ayat (1) pasal ini harus dilakukan bulan berikutnya. pada pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 65

Kewajiban untuk membayar pajak dari hasil produksi dilokasi pertambanganlpemurnian tidak dapat menunda atau membatalkan pembayaran
- (1)
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 66

- yang terakhir. harga
- Penetapan pasar tiap-tiap Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 2 Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun dan dapat dilakukan perubahan pasar sesuai perkembagan harga pada
- (2) Bilamana dalam masa 1 (satu) tahun tidaklbelum dapat dilakukan penyesuaian maka yang ada berlaku. harga, harga dianggap tetap
TATA CARA PENETAPAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 67

Untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang ditetapkan tarif pajak 20% (dua puluh persen) dari nilai jual hasil eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan danlatau dari jumlah volume penghasilan yang tercantum dalam RAB kontrak kerja pembangunan proyek.
Bagian Ketujuh
PAJAK AIR TANAH
- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Air Tanah di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Dinas; berpedoman undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah. pada
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 69

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak air tanah dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak.
- (3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaraan dengan jelas;, lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas Dinas .
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- (4) Petugas mencatatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan setiap dokumen perpajakan daerah. ^ pada
- (6) Bentuk dan isi fommulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 70

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak lama.
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendataan wajib pajak lama dilakukan untuk mengetahui perkembangan usahanya. :
- 4) Data yang diperoleh dimasukan dalam kartu data Bidang Pajak. pada
- (5) Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 71

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD pajak air tanah.
2. Bentuk dan isi SPTPD Pajak Air Tanah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas; lengkap dan benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan Kepada Kepala Dinas dalam hal ini Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari; setelah berakhirnya masa Bidang pajak.
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 72

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Air Tanah dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) NPAT sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut: pada
- (2) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.
- a. Jenis sumber air;
5. b Lokasi sumber air;
- d. Volume air yang diambil danlatau pemanfaatan air;
7. C Tujuan pengambilan danlatau dimanfaatkan;
8. e Kualitas air; dan
- (4) NPAT dihitung dengan mengalihkan volume air yang diambil dengan HDA
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan danlatau pemanfaatan air.
- (5) HDA adalah perkalian dari FNA dengan HAB.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 73

'volume pengambilan danlatau pemanfaatan air tanah diperoleh wajib Pajak danlatau pendataan dari dari hasil lapangan oleh petugas Besarnya laporan Dinas;
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 74

- (1) Klasifikasi pengambilan danfatau berdasarkan pemanfaatan air tanah dibedakan a. Non niaga
- C. Industri Kecil;
3. b Kecil; Niaga
- d. Besar; Niaga:
- 2) dimaksudkan dengan non adalah pemanfaatan air tanah oleh kegiatan pengambilan danlatau yang sejenis Yang niaga
- e. Industri Besar.
- (3) dimaksud kecil adalah air tanah oleh kegiatan pengambilan danlatau pemanfaatan pertokoan dan lain-lain kegiatan yang sejenis. Yang dengan niaga
- (5) dimaksud besar adalah pengambilan danatau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan perhotelan dan kegiatan yang sejenis. Yang dengan niaga
- (4) dimaksud dengan industri kecil adalah danlataupemanfaatan air tanah oleh kegiatan industri pengambilan pengolahan hasil pertanian dan lain-lain dan rumah tangga; kegiatan yang sejenis. Yang
- (6) dimaksud dengan industri besar adalah pengambilan pemanfaatan air tanah oleh perusahaan air minum danlatau (Non PDAM), dan lain-lain kegiatan yang sejenis. Yang
- (7) Apabila klasifikasi sebagaimana pada ayat (1) sulit diidentifkasi maka pula didasarkan omzet danlatau aset kegiatan usaha. dapat pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 75

Pengambilan danlatau pemanfaatan Air tanah dilakukan mendapatkan dengan terlebih dahulu persetujuan dari Instansi yang berwenang atau sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku dengan
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 76

Contoh penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah tercantum dalam Peraturan Bupati ini. Kecuali pengambilan danlatau Lampiran IX PDAM pemanfaatan Air Tanah oleh ditetapkan sebesar Rp.5o,- (lima puluh rupiah) untuk m' setiap
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 77

Nilai Perolehan Air ditetapkan oleh Dinas untuk bulan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. setiap
SAAT PAJAK TERUTANG
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 78

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan danlatau pemafaatan air tanah.
- (2) Tanggal jatuh tempo terhitung 30 (tiga puluh hari) hari setelah saat terutangnya pajak.
TATA CARA PENETAPAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 79

- '1) Berdasarkan SPTPD Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Bupati Cq. Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Air Tanah.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 80

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (1) digunakan untuk menghitung memperhitungkan dan menetapkan sendiri yang terutang. ayat pajak
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.
- (2) Wajib kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPDnya. pajak
Bagian Kedelapan
PAJAK SARANG BURUNG WALET
- '1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Sarang Burung Walet di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi daerah. pada pajak
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 82

- (1) Untuk mendapatkan walet dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak.
- (3) Wajib pajak mengisi fommulir pendaftaran dengan jelas; lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
4. Petugas mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (2) ini tercantum lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pasal pada
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada dicantumkan setiap dokumen perpajakan daerah. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 83

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib pajak baru dan wajib lama. pajak
- (2) Pendataan wajib pajak lama dilakukan usahanya.
- (4) Data yang diperoleh dimasukan dalam kartu data Bidang Pajak Dinas. pada
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 84

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD sarang burung walet. pajak
- (3) Khusus SPTPD Sarang Burung Walet untuk memudahkan dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang terlampir dengan Bukti Pembayaran yang diperforasi disahkan oleh Dinas.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas; lengkap dan benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan Kepada Kepala Dinas dalam hal ini Bidang Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari, setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD Sarang Burung Walet sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 85

- 1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual sarang walet. burung
- (3) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau paling lama 4 (empat) bulan takwim.
3. '2) Nilai Jual merupakan hasil perkalian antara volume'produksi dengan Standar yang ditetapkan Bupati. harga
Cara Perhitungan
TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN
Tarif Pajak
10%
Dasar Pengenaan
nilai jual sarang burung walet
Harga Standar Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut
| No | JENIS SARANG | HARGA PER KG |
|------|---------------------|-------------------|
| | Sarang Sriti | Rp. 400.000, |
| 2 | Sarang Walet Putih | Rp 14.000.000, |
| 3 | Sarang Walet Merah_ | Rp Rp 10.000.000, |
Contoh perhitungan sarang burung walet sebagaimana tersebut terlampir dalam Lampiran XII peraturan ini. pajak
SAAT PAJAK TERUTANG
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 86

- (1) Pajak terutang terjadi saat pengambilan danlatau pengusahaan sarang burung walet. pada
- (2) Tanggal jatuh tempo terhitung 30 (tiga hari) hari setelah saat terutangnya puluh pajak.
TATA CARA PENETAPAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 87

- (1) Berdasarkan SPTPD Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud 4 ayat (1)' Bupati Cq. Kepala Dinas menetapkan terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Sarang Burung Walet. pasal pajak
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) har sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD. berupa bunga
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 88

- 4 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang: pasal
- pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD nya.
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.
TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 89

- (1) Pembayaran dilakukan kas daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas. pajak pada
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan Dinas, hasil penerimaan disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya satu hari kerja. pajak
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran [V dan merupakan 'bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Pembayaran pajak: sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan SSPD.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 90

- (1) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib untuk mengangsur terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. pajak pajak
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dilakukan dengan menerbitkan SKPD oleh Kepala Dinas dengan pembayaran maksimal 4 (empat) kali atau secara mingguan. pajak
- (2) Syarat untuk mengangsur pembayaran pajak dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. yaitu
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan angsuran sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. n
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 91

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dikenakan denda 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. dapat dengan dibayar,
- (3) Tata cara penundaan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPD oleh Kepala Dinas.
- (2) Syarat untuk menunda pembayaran pajak dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. yaitu
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan penundaan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
TATA CARA PENAGIHAN
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 92

- 1) Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (3) Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) diawali dengan mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kepada wajib pajak secara langsung:
- (4) Apabila dalam jangka waktu tersebut ayat (3) pasal ini wajib pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan Surat Paksa.
- (5) Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Dinas,atas nama Bupati.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 93

Dalam jangka waktu 2x 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa wajib pajak belum juga melunasi pajak-pajak terutang; Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 94

- (1) Untuk pengurangan; keringanan dan pembebasan pajak; wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas. pajak
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut (1) ini diajukan secara tertulis oleh wajib pajak disertai alasan-alasan pengurangan dan keringanan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas. ayat pasal
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 95

- (1) Dinas setelah menerima permohonan dimaksud Pasal 94 keputusan ini segera memproses perubahan yang diajukan.
- (3) Atas dasar peninjauan lapangan tersebut ayat \_ (2) pasal ini dan dipertimbangkan lain;, Dinas dapat mengabulkan sebagian atau menolak perubahan pengurangan; dan keringanan pajak.
- (2) Dalam proses perubahan tersebut ayat (1) pasal ini Dinas dapat melakukan peninjauan atas kebenaran di lapangan.
Bagian Kesembilan
BEA'PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- (1) Kewenangan melakukan penagihan BPHTB di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan BPHTB yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman undangundang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur admlnlstrasi daerah. pada pajak
- (1) Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah danlatau bangunan mengurus akta perolehan hak atas tanah danlatau bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dokumen legal pemindalian hak atas tanah dan bangunan: K pada
- (3) Dalam hal perolehan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; PPAT menyiapkan draft akta pemindahan hak atas tanah danlatau bangunan. pada
2. PPAT melakukan penelitian atas objek pajak yang diperoleh oleh wajib pajak.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 98

- (1) Besaran BPHTB terutang dihitung oleh Wajib Pajak dan ditulis dalam formulir SSPD BPHTB.
- (2) Formulir SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas. pada
- (3) Dalam setiap formulir SSPD BPHTB, tercantum nomor seri dari Dinas yang digunakan sebagai pengendalian.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran XV peraturan ini. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 99

- (1) Unsur penghitungan besaran BPHTB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling kurang terdiri dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP); Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dan tarif pajak.
- (3) Pemilik sebagaimana dimaksud hak kepemilikan atas tanah danlatau bangunan. pada
- (2) Dalam hal pemindahan hak terdiri dari beberapa transaksi namun berasal dari pemilik yang sama, maka NPOPTKP berlaku untuk akumulasi transaksi.
- 4) Pengenaan NPOPTKP atas akumulasi transaksi sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku apabila terjadi pengalihan hak dari 1 (satu) pemilik kepada 1 (satu) penerima hak. pada
- a. apabila terdiri dari beberapa Nomor Objek Pajak (NOP), maka
- (5) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud ayat (4), yaitu pada
7. 1 NPOPTKP hanya dikenakan kepada objek pajak dengan nilai transaksi terbesar;
8. 2 BPHTB terutang atas transaksi yang tidak dikenakan NPOPTKP , berdasarkan hasil perkalian antara NPOP dengan tarif BPHTB untuk masing-masing transaksi;
- b. apabila terdiri dari 1 (satu) Nomor Objek Pajak (NOP) maka
3. setiap transaksi menggunakan formulir SSPD BPHTB yang terpisah.
1. seluruh transaksi dianggap sebagai 1 (satu) transaksi;
3. pembayaran BPHTB terutang hanya menggunakan 1 (satu) formulir BPHTB.
13. 2 NPOPTKP dikenakan hanya 1 (satu) kali;
- (6) Dalam hal pengalihan hak terjadi dari 1 (satu) pemilik kepada beberapa orang penerima hak yang tidak memiliki hubungan keluarga antara sesama penerima hak, maka NPOPTKP dikenakan untuk masing-masing penerima hak.
- (7) Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku juga atas perolehan hak berdasarkan putusan pengadilan, putusan dan waris. pada lelang;
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 100

- (1) Atas Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dikenakan BPHTB Waris dan BPHTB APHB.
- (2) BPHTB APHB sebagaimana dimaksud pada (1), hanya dikenakan kepada ahli waris yang memperoleh hak melebihi porsi waris yang seharusnya. ayat
- (4) Pengenaan BPHTB APHB atas kelebihan waris sebagaimana dimaksud ayat (2), dihitung dengan cara porsi pada
- (3) Porsi waris sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung berdasarkan hukum waris menurut agama yang dianut oleh pewaris atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang agama yang dianut oleh pewaris tidak mengatur tentang porsi pembagian warisan. pada
- a. Mengalikan jumlah kelebihan porsi dengan nilai pasar atau NJOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh NPOP;
6. NPOPKP sebagaimana dimaksud huruf b, dikalikan dengan tarif BPHTB. pada
- b. NPOP sebagaimana dimaksud yang berlaku untuk hibah sehingga diperoleh NPOPKP; pada
- (1) Wajib Pajak membayar BPHTB terutang ke rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan daerah dengan menggunakan formulir SSPD BPHTB.
2. PPAT hanya dapat menandatangani akta perolehan Hak atas Tanah danlatau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) PPAT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. pada Rp
4. Denda sebagaimana dimaksud ayat (3) disetorkan ke rekening kas umum daerah dan merupakan bagian dari penerimaan daerah. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 102

- (1) Dalam hal tanah danlatau bangunan diperoleh dari waris; putusan pengadilan; putusan pemberian hak baru; danlatau putusan lelang; maka dokumen perolehan hak berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala KPKNL hanya dapat menandatangani risalah pemindahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. lelang
- (4) Kepala KPKNL yang melanggar ketentuan sebagaimana; dimaksud ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. pada Rp
- (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (5) Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. pada
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke rekening kas umum daerah dan merupakan bagian dari penerimaan daerah
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 103

Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berupa SSPD BPHTB yang telah divalidasi oleh
- a. bank tempat rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan daerah berada; dan
- b. dinas.
SAAT BPHTB TERHUTANG
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 104

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Wajib ke rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan melalui bank umum yang ditunjuk oleh Bupati. pada
- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan formulir: SSPD BPHTB yang telah ditandatangani oleh wajib pajak dan PPATIKepala KPKNLIKepala Kantor Pertanahan.
- (3) Tata cara penunjukan bank umum sebagai tempat penyimpanan uang daerah serta pembukaan rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. pada pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 105

- (1) Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
- (2) Bank umum melakukan pemeriksaan atas kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran diterima dari wajib yanga pajak.
- (3) Dalam hal pengisian SSPD BPHTB telah memenuhi persyaratan dan jumlah uang yang dibayar oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan SSPD BPHTB, maka bank
- a. memvalidasi SSPD BPHTB dalam bentuk pembubuhan tanda tangan serta stempel bank;
- b. menyimpan lembar SSPD BPHTB yang diperuntukan bagi bank;
- d. memberikan sisa lembar SSPD BPHTB serta bukti setoran kepada wajib pajak.
- C. menerbitkan bukti setor yang telah diregistrasi dan divalidasi sebagai bukti bahwa pembayaran BPHTB telah diterima oleh bank;
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 106

Dalam hal BPHTB terutang atau Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak bernilai nihil, maka formulir SSPD BPHTB cukup ditandatangani oleh Wajib Pajak dan PPATIKepala KPKNLIKepala Kantor Pertanahan tanpa validasi dari bank.
PENYAMPAIAN SSPD BPHTB
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 107

- 1) Dinas wajib meneliti setiap pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka penelitian pembayaran BPHTB, wajib pajak diwajibkan menyampaikan SSPD BPHTB beserta dokumen pendukungnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas menggunakan formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- (3) Kepala Dinas menunjuk petugas untuk menerima dokumen SSPD beserta dokumen pendukungnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (3), antara lain berupa pada
- a. fotokopi identitas wajib pajak;
6. b Surat Kuasa dari Wajib Pajak dan fotokopi identitas penerima kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
7. C fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ' (NPWPD) bagi wajib pajak badan;
- d. SSPD BPHTB dan bukti setor BPHTB yang telah divalidasi oleh bank;
9. e fotokopi SPPT danlatau STTS tahun terakhir;
- f. surat keterangan atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa wajib pajak tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari instansi yang berwenang;
11. dokumen yang membuktikanlmenunjukkan terjadinya perolehan hak atas tanah danlatau bangunan sebagai dasar pembuatan akta atau dokumen legal perolehan hak lainnya; k
- h. dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- (5) Berkas permohonan yang telah diterima selanjutnya diperiksa oleh petugas yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan dokumen.
- (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud (3) telah lengkap; maka petugas pada ayat
4. menerima dan meregister dokumen yang diserahkan oleh wajib pajak;
- b. menandatangani penerimaan formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- (8) Penunjukan petugas . sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. pada
- (7) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak lengkap, maka petugas mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon danlatau memberitahukan pemohon untuk melengkapi dokumen. pada
- (9) Bentuk formulir Permohonan Penelitian Dokumen SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVI peraturan ini. pada
PENELITIAN SSPD BPHTB
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 108

- (1) Petugas yang menerima berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat yang diterima kepada petugas peneliti SSPD BPHTB berdasarkan wilayah kerja masing-masing. pajak
- (2) Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat tanda terima permohonan dokumen SSPD BPHTB. pada
- (3) Penunjukan petugas peneliti beserta wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 109

- (1) Petugas peneliti SSPD BPHTB bertugas
- a. mencocokan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
3. b mencocokan besarnya NJOP bumi danlatau bangunan permeter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi danlatau bangunan per-meter persegi basis data PBB; pada
- C. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP , tarif, pengenaan atas . objek tertentu; besarnya BPHIB yang terutang; dan BPHTB yang harus dibayar;
- d. meneliti kebenaran penghitungan BPHIB yang telah dibayar, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (3) Penelitian SSPD BPHTB dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas wajib pajak dari petugas penerima berkas kecuali diperlukan adanya verifikasi lapangan.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi perolehan hak karena waris; hibah wasiat; atau pemberian hak pengelolaan. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 110

- (1) Apabila terdapat indikasi data yang dicantumkan dalam SSPD BPHIB tidak benar, maka dapat dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas verifikasi lapangan sesuai dengan wilayah kerja tempat objek pajak berada.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk menguji kebenaran atas: pada
- a. harga transaksilnilai pasar yang tercantum dalam SSPD BPHIB dengan harga yang sebenarnya berlaku di lapangan;
4. b data luas tanah (bumi) danlatau bangunan yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan luas tanah (bumi) danlatau bangunan yang sebenarnya;
- C. data lainnya yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
- (3) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud áyat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan. pada
- (4) Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan verifikasi lapangan dari petugas peneliti SSPD BPHTB. pada
- (5) Berita Acara Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (3) diserahkan kepada petugas peneliti SSPD BPHTB. pada
- (6) Petugas verifikasi lapangan dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. pada
10. Format berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVII peraturan ini. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 111

- (1) Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dapat diterbitkan
- a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil penelitian atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang bayar;
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru danatau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB; dan
3. C STPD apabila pajak yang terutang tidak atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda danlatau bunga. dibayar,
4. a dihitung dengan mengakumulasikan terlebih dahulu BPHTB yang seharusnya dibayar kemudian dikurangi dengan BPHTB yang telah dibayar.
5. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- b. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
2. Jumlah kekurangan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. pajak pada
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan penelitian SSPD BPHTB. pada
- (5) Jumlah kekurangan yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan. pajak pada
- (6) Format SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat ` (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XVIII peraturan ini. pada
- (7) Format SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran XIX peraturan ini. pada
- (8) Format STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran XX peraturan ini. pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 112

- 1) SKPDKBISKPDKBTISTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan kepada wajib pajak.
- (2) danlatau sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam SKPDKBISKPDKBTISTPD.
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11. pada
- (4) Penerimaan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian dari penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah -
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 113

- (1) Petugas 'peneliti SSPD BPHTB membuat Berita Acara Penelitian serta memvalidasi SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak
- (2) Penerbitan Berita Acara dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pada
3. dilaksanakan apabila a. terutang danlatau denda telah dibayar seluruhnya oleh wajib pajak; b. data yang tercantum dalam SSPD telah sesuai dengan hasil penelitian pajak
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembubuhan tanda tangan dan stempel. pada
5. yang diperuntukan bagi Dinas dan Kantor Pelayanan Pajak.
- (5) Sisa lembar SSPD BPHTB yang telah divalidasi, diserahkan kepada Wajib Pajak/kuasa wajib pajak yang bersangkutan.
- (6) Format Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum Lampiran XXI peraturan ini. pada pada
PENAGIHAN BPHTB
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 114

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penagihan dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD; Surat Keputusan Pembetulan; serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. pajak
2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan; Surat Keputusan Keberatan; Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya oleh Wajib Pajak pajak
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 115

- (1) STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diterbitkan apabila = a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran A sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; pajak
- C. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak pada
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud nilai terutang yang harus dibayar. pada pada pajak
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 116

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. pajak
- 2) Surat Teguran disampaikan kepada wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diterbitkan terhadap penanggung yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. pada pajak
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 117

- (1) Dalam hal wajib tidak melunasi jumlah yang terutang setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat ditagih dengan Surat Paksa. pajak pajak
- (2) Proses penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. pada
[PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN BPHTB
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 118

Dengan alasan tertentu Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
PENGURANGAN BPHTB
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 119

- (1) Pengurangan BPHTB berdasarkan pertimbangan
2. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan
- b. kondisi tertentu objek pajak n
- (2) Pengurangan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud diberikan terhadap wajib pajak yang memperoleh hak baru melalui program pemerintahlpemerintah daerah dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis. pada
- (3) Pengurangan berdasarkan kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari pada
- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak;
- b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu;
- c. tanah danlatau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-semata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk asuhan; jompo, rumah yatim piatu; sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat. panti panti
- 4) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf &amp;, yaitu: pajak
7. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah danlatau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
8. danlatau bangunan Rumah Sederhana (RS), Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
- C. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah. garis
- (5) Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, yaitu: pada
- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil rugi pemerintah yang nilai ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak; ganti ganti
- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
- C. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah danlatau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran; banjir, tanah longsor; gempa bumi, gunung
- meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
- POLRI, Pensiunan PNS, Pumnawirawan TNIIPOLRI danlatau jandaldudanya yang memperoleh hak atas tanah danlatau bangunan rumah dinas Pemerintah;
- e. Wajib Pajak Badan KORPRI yang memperoleh hak atas tanah danlatau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 120

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b;
- b. sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a, huruf c ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c;a
- C. sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf d;
- d. sebesar 100 % (seratus perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf e.
KERINGANAN BPHTB
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 121

- (1) Keringanan berupa pembayaran pajak secara mengangsurlmencicil atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan. pajak
- (2) Angsuranlcicilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut. pada
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan. pada
- (4) Cara pembayaran angsuranlcicilanpenundaan BPHTB serta bunganya sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dengan mencantumkan keterangan angsuranlcicilanlpenundaanl bunga formulir SSPD BPHTB. pada pada
- (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian angsuranlcicilanlpenundaan. pada
- (6) Format perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (5), tercantum dalam Lampiran XXII peraturan ini. pada
PEMBEBASAN BPHTB
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 122

- (1) Pembebasan pajak merupakan pembebasan kewajiban wajib untuk membayar BPHTB terutang: pajak
- (2) Kriteria wajib pajak yang memperoleh pembebasan BPHTB, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN BPHTB
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 122

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan penguranganl keringananlpembebasan BPHTB kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 6 pada
TEMTANG PAAK DAERAH
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
- b. melampirkan dokumen yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian penguranganl keringananpembebasan BPHTB;
- C. ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terutang BPHTB.
- (4) Wajib pajaklpemohon harus meminta tanda terima penyampaian permohonan dari Dinas yang akan dijadikan dasar penghitungan waktu penerbitan keputusan atas permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, dasar penghitungan waktu penerbitan keputusan adalah stempel pos tercatat.
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 123

- (1) Berkas permohonan yang telah didisposisi oleh pejabat struktural dinas, diserahkan kepada petugas peneliti SSPD BPHTB untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Dalam hal permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) (2) dan ayat (3), maka tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak diproses lebih lanjut. ayat
- (3) Tata cara pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 serta pertimbangan objektif sesuai peraturan perundangundangan. pada
- (4) Hasil pengkajian permohonan dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan mekanisme tata naskah di lingkungan Pemerintah Daerah.
KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BPHTB
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 124

- (1) Keputusan terhadap permohonan penguranganlpembebasan BPHTB diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengabulkan sebagian; atau mengabulkan seluruhnya; atau menolaknya. pada
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
- a. Keputusan Kepala Dinas apabila nilai BPHTB terutang sampai dengan 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Rp.
- b. Keputusan Bupati nilai BPHTB terutang lebih besar dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila
- (4) Salinan dokumen keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada pemohon. pada
- (5) Bentuk keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIII peraturan ini. pada
PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 125

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Dinas dapat
- a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, dan SKPDLB.
3. b mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan BPHTB yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
4. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
5. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak yaitu pada
7. e membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- a. kesalahan tulis; antara lain kesalahan penulisan nomor objek pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek . pajak nomor surat keputusan; atau surat ketetapan; luas tanah, luas bangunan; tahun pajak; danlatau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung antara lain kesalahan penjumlahan; pengurangan, perkalian; danlatau pembagian suatu bilangan; danlatau
- C. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan BPHTB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif; kekeliruan dalam penerapan NPOPTKP , dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut pada
12. a\_ diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
- b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) PPAT dan Kepala Kantor KPKNL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud sanksi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan. pada
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke rekening kas umum daerah dan merupakan penerimaan daerah. pada
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tercantum Lampiran XXV peraturan ini. pada pada
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 130

Pelaporan penerimaan BPHTB rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. pada
PENENTUAN NPOP
BAB III - NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 131

Dalam menentukan NPOP , Dinas dapat melibatkan aparatur desalkelurahan dan instansi vertikal di daerah untuk mengetahui nilai transaksi atau nilai pasar sebagai dasar perhitungan NPOP .
- (1) Dalam hal belum adanya serah terima berkasldokumen/data yang terkait dengan pengurusan BPHTB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang wilayah kerjanya berada di Daerah kepada Dinas, maka Dinas dapat meminta bantuan kepada KPP untuk meneliti permohonan penelitian Surat Setoran BPHTB (SSB) dari wajib atas transaksi yang terjadi tahun sebelum berlakunya peraturan Bupati ini. pada pajak
- (2) Atas perolehan hak yang terjadi sebelum berlakunya peraturan bupati ini
- 1) NJOP dan NPOPTKP yang dijadikan dasar perhitungan BPHTB terutang adalah NJOP dan NPOPTKP yang berlaku tahun yang bersangkutan; pada
- a. BPHTB-nya telah dibayar namun belum divalidasi
- 2) wajib diwajibkan melampirkan bukti pembayaran BPHIB yang telah disetor ke kas negara berupa formulir Surat Setoran BPHTB (SSB) serta lampiran Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN); pajak
- 3) jumlah kurang bayar atau lebih bayar ditetapkan oleh Dinas berdasarkan hasil verifikasi lapangan;
- 4) jumlah kurang bayar serta denda akibat adanya BPHTB yang kurang bayarltidak dibayar merupakan penerimaan daerah
BPHTB-nya belum dibayar
- 1) NJOP dan NPOPTKP yang dijadikan dasar perhitungan BPHTB terutang adalah NJOP dan NPOPTKP yang berlaku tahun yang bersangkutan; pada
- 2) Wajib dalam melakukan pembayaran BPHTB; pajak
- 3) Wajib pajak dikenakan denda keterlambatan pembayaran;
- (3) Dalam hal NJOP tahun berjalan belum diterbitkan; maka Wajib Pajak dapat menggunakan Surat Keterangan NJOP yang diterbitkan oleh KPP Pratama setempat.
BAB IV - TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 133

- (1) Pembayaran pajak dilakukan kas daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas. pada
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan Dinas; hasil penerimaan harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya satu hari kerja. pajak
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ini dilakukan dengan SSPD. pasal
BAB IV - TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 134

- kepada wajib untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. pajak
- (3) Tata cara pembayaran angsuran pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPD oleh Kepala Dinas dengan pembayaran maksimal 4 (empat) kali atau secara mingguan.
- (2) Syarat untuk mengangsur pembayaran pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan megisi formulir yang telah disediakan. dengan yaitu
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan angsuran sebagaimana tersebut ayat (2) ini tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pasal
- (1) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum ditentukan.
- (2) Syarat untuk menunda pembayaran pajak dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. yaitu
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan penundaan sebagaimana tersebut ayat (2) ini tercantum Lampiran XIV terpisahkan dari peraturan ini. pasal pada
- (3) Tata cara penundaan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPD oleh Kepala Dinas.
BAB IV - TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 136

- (1) Untuk mempermudah perhitungan besarnya digunakan bukti pembayaran nota penjualan (Bill) pajak
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dapat disediakan oleh Dinas atau pengusaha hotel dengan terlebih dahulu diperforasi disahkan oleh Dinas.
- (3) Bentuk dan isi bukti pembayaran nota penjualan (Bill) sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pada
TATA CARA PENAGIHAN
BAB IV - TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 137

- Pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo. pajak
- (3) Wajib harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. pajak
- (2) Penagihan sebagaimana tersebut ayat (1) ini diawali dengan mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kepada wajib pajak secara langsung: pasal pajak
- (4) Apabila dalam jangka waktu tersebut ayat (3) pasal ini wajib pajak belum juga melunasi terutang, maka setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan Surat Paksa. pajak
- (5) Surat Teguran; atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (2) ini; dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati. pasal
BAB IV - TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 138

Dalam jangka waktu 2 x 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa wajib pajak belum juga melunasi pajak-pajak terutang, Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB IV - TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 139

- (1) Untuk pengurangan; keringanan dan pembebasan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas. pajak
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis oleh wajib pajak disertai alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas.
BAB IV - TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 140

- (1) Dinas setelah menerima permohonan dimaksud Pasal 139 keputusan ini segera memproses perubahan yang diajukan.
- (3) Atas dasar peninjauan lapangan tersebut ayat (2) ini dan dipertimbangkan lain, Dinas dapat mengabulkan sebagian atau menolak perubahan pengurangan; keringanan dan pembebasan pasal pajak.
- (2) Dalam proses perubahan tersebut ayat (1) ini Dinas dapat melakukan peninjauan atas kebenaran di lapangan. pasal
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 141

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 142

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten MinahasaAgar
Ditetapkan di
Airmadidi
tanggal pada
SOMPIE
SINGAL
Diundangkan di
Min:tasa Utara
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAHI KABUPATEN MNAHASA UTARA
Drs. JOHANNES A. RUMAMBI NIP . 19541110 197603 1 011
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 6a