Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 33 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI BANYUASIN
PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
Menimbang a.
bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bela:.ja Daerah Tahun Anggaran 2017, m a ka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 201 7, perlu ditinjau kemba li;
- b. bahwa Peruba h an atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 ten.tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Banyua~in Tah- un Anggaran 2017 dimaksud, karena adanya pergeseran angg.aran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten.tang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi. Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Ta mba h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); '
4. Undang~Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Unda ng ...
ti.)
2
- §'... URd· &amp;ng-Unclang- Noxnur 15 Tahun 2004 l:entang· Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SisLem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuang~n Antara\_ P~I)1erin\_t,~\_b\_ J?iJ..~.:;:i~t QJ.tn. I?e.m. e.rintahan D.aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara' n Negara Republik Indonesia 1)~ . b \_ q\_r.:i\_ iQQ9 Nn\_ mor: 1.30., 1\ :i,w . b.?.hax:i. L,. er:n. o . aran N.egara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negu,-a Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nom019 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas U11da11g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ts:i:i\_ t;&lt;;1.\_ t:1.g }?,;:ry::i\_ , ;. ri. ~. 1 :=i h \_ ;,.i ,:, Dc1~rah\_ (L.&lt;:;t:r:J\_q~\_ra\_ n Negara Repu blik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenta.ng Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik h~- clonesia Tahun 200.4 Nomor &lt;JO., Tam.bahan Lemb.ar.an N.ega\_ r~ Republik Indonesia Nomor 4416) scbagaimann Lelah diubah dengan Pera tu1-an Pcmcrintah Nomor· 21 Tahun 2007 (Lembaran Nega ra Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengel-oi-aan Keuangan Badan Layanan Umurn ( · Lc:;rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nonior 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.l6. 5.).;
15. Peraturan . ..
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun· 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13'/, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2. lQ.\_ l?~: rn.t1.1-ran Pemerintah Nornor 56. Tahun 2005 tG nta- RgSisteffr Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 00.5 N o mor 138, Tambaha n Lembaran Negara RepL1blik Indo n esia Non1or 4576);
3. .17. Peraturu:n P &lt;.: m e rin t ah N nrn o ,· 5 7 (Le mba r :.=i1, N egart:t. ~-&lt;(. --: J:-""&gt;UbliJ&lt; I nci o 11 ~si a 'l''ahL.1n 2 0 05 N&lt;"&gt;m o r Ta.rn.ba.ha n. J ... en,t:&gt;..:1r~1, 1 N c g ... u ·u . l~CJ::&gt;ublik Jndo.nes i.::, No1'1'1c.&gt; r 4 577);
4. 1 8\_ .. P~r::":' .1 :1\_ !.r:::;: -. .D, P ~mr;-?·i nt::t.h N o rno.r 58T ah.t.u:i. 2 005 tc..t::i..tan . Pengelolaan Keuan gan Indonesia Tahun 2 005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4578);
5. 'l' a hun 2°005 cc n t ang Hibah 1 .'39. .g. Da e.rah (Lembaran Negara Republik
6. 1 9 . P e raturan Peme rinta h Norn.o r 6 5 T a hun 2005 tentang Pedoman Penyu s unan d a n P e n e r a p a n Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Neg~ra R e publik In\_ tj\_q:r\_:i\_ ~~-i-~ 1),a.\_l:l\_ '=!.IJ. 4-QQ!'.&gt;. 1:,1 .Qt:i:i.Qt:: l\_QQ,. Tambahan Lemba ra n Nega ra Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keua n ga.n dan Kine rjc1 Jns lan s i P e rnerin.ta h (Lemba.r an Negara. Republik lndon c;:,;ia Tahun 2 006 Nornor 25, T a mba han Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4614);
22. Peraturan Pre side n Republik Indone sia Nomor 9 7 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2016 Nomor 253);
23. Peraturan Menteri Dalam Neeeri Nomor 13 Tahun 2006 te~t~~g P;d~~;~ Peng~l-~1-~an K';;ua ngan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Pcra tura n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ba nyuasin Nomor 18 Tahun 2-0 }6 Len Lan g Pern lx:nlukan dan Sus1:1rH:1Fi Perang-ka t› Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Banyuasin Tahun 20 16 Nomor 063);
25. Peraturan Daerah Ko.bupaten Banyu asin Nomor 20 Tahun 2016 tenta n g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 20);
13. 2 c:. n~-~h·-an D u ,-." ~; B"n"' ''' C:: ;r&gt; T\Jr-.m r-.r 0n7 'T' a l--.11n ')() l F, tPnt::i n o · \ :) ~ . i ~;'\:.,' l·Gl:bU· l , . 1· ~ \_lJ GlLJ. Cl.L J U( . ..l Vl.l.J. J. U · .1..1. v .1.. ~ ..., , , \_ .a.. .&amp;.,...,J,.4 ..., ..., , .,.. -, ..,..., J...;. .., \_ ...\_\_C:, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu pa ten Banyuasin Ta h un Anggaran 2 01 7 (Beri ta Dae rah Kabupaten Banyuasin Tahun 201 6 Nomor 207).
MEMUTUSKAN .. .
.
(r~-,
,1, •.•
M~M UTU-SKAN- :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ¥'.ABU.PATEN. BANYUASIN T/\HUN ANGGARAN 20-17.
BAB I - UMUM
Pasal 1

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016), diubah sehingga b e rbunyi sebagai berikut :
- a. p e r geseran anta1· rincian obyek belanja d a la m o byek belanja berkenaan;
2. b . pergeseran a n tar obyek belanja dalam jenis b elanja berkenaa n.
BAB III - PENGATURAN LEBIH LANJUT PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2017
Pasal 3

B. ahW-a Perubahar1 sebagaimana di..."1'.laksud dala.'TI Basal1 dan Pasal 2 akan disesuaikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017.
BAB III - PENGATURAN LEBIH LANJUT PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2017
Pasal 4

Melalui Peraturan Bupati ini kepada OPD y,p1g mt;n\_gaJ.?p:1i pergeseran diminta mengarn bil langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dimaksud.
BAB III - PENGATURAN LEBIH LANJUT PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2017
Pasal 5

Pela ksanaan Perubahan yang d itetapkan dalam Peraturar1 Bupa.ri ini akan dituangkan lebih lanju t dalam Rencana Kerja A.nggaran dan Dokumen Pelaks~maa1, An.ggaran Organisasi Perang.!.ca:: Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunda.'"1g-u nd~"!gar\_ yang berlaku.
BAB III - PENGATURAN LEBIH LANJUT PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2017
Pasal 6

Bahwa Perubahan sebagaimana dirriaksud dalam huruf a dan huruf b dalarn Pasal 1 akan disesuaikan pada Ra.nca.,.,gan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017.
Pasa.l 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal /G -2 -2017
WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal lb ~4\ 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
I
H. F!RtSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NoMoR 1J·--