UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 1965
Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUN PENGADILAN TINGGI DI MEDAN
Berlaku: 21 TAHUN 1965
N/A
Preamble

Menimbang : hukum Pengadilan Tinggi di Medan;
- b. bahwa berhubung dengan huruf a di atas perlu diadakan perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107);
3. Undang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah Agung (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 70);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Memutuskan :
Dengan mencabut segala Peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undangundang ini;
Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi yang meliputi Sumatera Barat dan Riau yang berkedudukan di Bukit Tinggi dan perubahan daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
N/A
Pasal 1

.
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Bukit Tinggi.
N/A
Pasal 2

.
Daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah tingkat I Sumatera barat dan Riau.
N/A
Pasal 3

.
Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah tingkat I Sumatera Barat dan Riau.
Peraturan peralihan.
N/A
Pasal 4

.
Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam daerahdaerah tingkat I Sumatera Barat dan Riau yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Medan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Bukit Tinggi.
Peraturan Penutup.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 101