PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor /1-F Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 21 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA QAERAH l&lt;'.ABUPATEN SIMALUNGUN NGMOR I lff} TAHUN 2013
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR /1-f TAHUN 2013 YENTANG
GUGUS TlJGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN Tl"'IDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SIMJ\LLINGUN,
- a. bahwa berdasarkan Uncanq-Undanq Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pirlana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentnng Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Trndak Pidana Perdagangan Oranq dan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penqhapusan ?erc!agangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, untuk mengefektifl&lt;an dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pernberantasan tindak oida.ia perdagangan orang, perlu dibentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi;
- ~ b. bahwa berdasarkan Peratursn Menten Koordinator Bidang ~esejahteraan Rakyat Nemer 25/KEP.'Menko/Kesra/lX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitcsi .Seksual Anak (ESA) 2009-2014, sebaqai aranan, pedoman dan rujukan Guqus Tugas Kabupaten Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
- c. bahwa be-dasarxan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Simalungun.
1. Undang-Undang Nornor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupeten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (l.ernbaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ·1092);
2. Undang-Undang Momor 4 T ahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3·142);
3. Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1984 tent1ng Pengesal1an Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perernpuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Neqara Republik lndonesia Nomor 3277);
.
r- r:
4. Undanq-Undan, Nomor 3 Iahun 1997 tentang Penyadilan Anak (Lembaran Negara Repur.ik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~omor 3668);
- o. Undang-Undang Nemer 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nornor 1 Tar.un 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang ?engadilan Hal&lt; Asasi Manusia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4046);
8. Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undanq-Undanq Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lernbarzn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor: 4279 );
10. Undanq-Undanq Norn or 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Reoubuk ndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara P.epublik lr.donesia Namer 4301 );
8. 11.Cndang-Undang Nornor 2~ Tahun 2004 tentanq Penghapusan Kekerasan dalarn Rurnab Tangga (Le:nbarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, "arnbahan Lembaran Neqara Republik lndoneeia Nomor 4419);
9. 1 £. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2804 tentang Pemeriritahan Daerah (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ?.008 tentanq Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ter.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
10. 13 Undang-Uridang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undanq-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun 20()4 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 'ndonesia Nomor 4445);
15. Undang-Undang · Nomor 1 :) Tahun 2006 tentang Pertindunqan Saksi dan Korban (Lemoeran Neqara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lernbaran Negai"a Republik Indonesia Nomor 4635);
16. Undang-Undang Nor.ior 21 Tanun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 \_Nemer 58, Tambahan cernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-U,1dang Nomor 44 Tahun 2008 tentanq Pomografi (Lembaran Negara Republik lncionesia Tahun 2008 Nomor 181, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4928);
18. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2009, tentanq Ratifikasi Protokol Palermo tentang Pengesahar. Protocoi To Prevent, Suppress and Punsih Trafficking in Persons, Especially women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Men.ndak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Lernbaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. 19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
17. 20.Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahar, Antara Pemerintah Pusat, Pemei"intah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47';;,7);
21. Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan lerpadu Bagi Saksi dan/Atau Karban Tindak Pidana Perdagar.gan Orang. (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20G8 Nomor 2.2, Tarr.bahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. 22 Peraturan Presiden Nornor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanqanan Tindak ?idana Perdagangan Orang;
20. 23.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penqesaaan Convention On The Right~ of the Child (Konvensi Tentang Hak Anak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); ·
24. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
25. Keputusan Presiden Norr.or 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penqhapusan Eksploitasi feksual Komersial Anak:
23. 26 Keputusan Presiden Nornor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional ?emberantasari Tindak Pidana Perdagangan Orang;
27. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Oalam Pernbaoqunan Nasional;
28. Peraturan Daerah Surnatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 ter.tang Pencegat.an dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. (Lembaran Daerah Provins: Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 seri E Nomor 12); '·
29. Peraturan Dserah Sumatera Utara \_Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdapanqan ff rafiking) Perempuan clan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Scmatera Utara Tahun 2004 Nornor 19 seri E Nornor 13);
27. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata :&lt;erja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun ( l.embarau Daerah Kabupate.n Simalungun -.- ahun 2008 Norn or 17 Seri D
Menetapkan
Nomor 16) Sebaqairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun ( Lernbaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D nornor 8):
31. Peraturan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat No. 25/KEP/MENKO,.r&lt;ESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Ek:sploitasi Seksual A11ak:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SIMALL:NGUN
SABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
- b. Pernerintah Daerah ado/all Pemerintah Ksbupaten Simalung~.1;
- c. Bupati adalah Bupati Sirnalunqun;
'
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
- e. Kantor adalah Kanter Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalunqun;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sirnalunqun;
11. Gugus Tugas Pencegahan don Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah lembaga koordir.atif yang bertugas rnengkoordinasikan upaya pencegahan dan ponanganan tindak pidana perdagar,gan orang di tingkat Kabupaten.
BAR ii GUGUS TUGAS KABUPATEN
Bagian Kesatu Pernbentukan, Kedudukan dan Tugas
N/A
Pasal 2

( 1) Untuk menjamin terlaksananya Rencana Aksi Kabupaten Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAP-PTPPO) tersebut, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten yar1g berxedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
Gugus Tuqas Kabupaten cerkedcdukan di lbukota Kabupaten Simalungun;
- (3)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tug as :
- a. Menqkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan rnasyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau peran dan tangg~ng jawab masing-masing;
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi . pelatihan dan kerjasarna, baik kerjasarna Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabfitasi, pernulangan reintegrasi sosial;
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- €. Melaporkan dan melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang kepada Bupati.
Baqian Kedua Orqanisasi
Susunan keanqqocaan Gugus Tugas Kabupaten Simatungun sebagaimana dirnaksud pasat 2 ayat ("I) sel&gt;agaimana tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.
N/A
Pasal 4

- (1 )Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari Pembina, Pirnpinan dan Anggota;
- '~ (2)Pimpimrn Gugus -,-ugas Kabupaten sebaqair-iana dimaksud ayat (1) terdiri -jari Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten, Ketua Harian adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun dan A;iggota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lintas sektor rerkait.
- (1 )Anggota Gugus T .J~as Kabupaten sebagairr.ana cJimaksud pada pasal 4 merupakan wakil-wakil can unsur pemerintah, penegak hukurn, organisasi masyarakat. lembaqa swadaya masyarakat, orqanisasi perempuan, organisasi profesi dan peneliti/akademisi;
- ' (2)Anggota Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Simalungun atas usul Ketua Harian;
- (3)Anggotc. Gugus Tugas Kabupaten sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex o'ficio oleh pejabat strukturai atau fungsional pada masing-masing unsur.
- (1)Dalarn melaksanakan tugasnya Ketua Harian dapat membentuk sub Gugus Tugas Kabupaten sesuai kcbutuhan;
- (2)Sub Gugus Tugas sebaqairnar.a dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yan'.J beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas Kabupaten sesua: kebutuhan:
- (3)Pelaksa.1aan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Ketua Harian.
Bagian Ketiya Sekretariat
F'asa 1 7
- (1)UntL·k membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Kabupaten diperbantui&lt;an oleh I mit kerja sekretariat;
- (2)Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yan0 berada di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunqan Anak y.;ng ditetapkan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- (3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara fungsional bertanggung jawab kepaca Gugus Tugas Kabupaten dan secara administr atif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunqan Anak;
- (4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat(1 }, Ayat(2) dan ayat (3) bertuqas memberikan dukungan teknis dan adminitrasi kepada Gugus Tugas kabupaten.
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 10

Untuk menjamin sinerqitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan melakukan koordinasi dan hubunqan secara langsung oenqan instansi terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalcm bentuk Rencana Aksi Daerah.
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 11

Untuk menjamin efektifitas lanr;kah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana percJagangan oranq, Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas kecamatan rnelakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara peri:idik.
Bagian Kedua
Koordinasi
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 12

:&lt;oordinasi Gugus Tuqas Katupaten rnelatui koordinasi Kat.upaten, koordinasi pleno, koordinasi sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus.
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 13

- (1)Koordinasi Kabupaten dilaksanakan oleh Gugus Tuqas Kabupaten yang diikuti Gugus Tugas Kecarr.atan:
- (2.) Koordinasi Ka bu paten sebaqarnana dimasud pada ayat ( 1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kaf datarr' 1 (satu) tahun;
- (3)Koordinasi Kabupaten sebaqairnana di.naksud pada ayat 1 (satu) bertujuan untuk memantau, mernbahas masalah dan hambatan, ctan mensinergikan pelal:sanaan lanqkah-lanpkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten;
- (4)Dalam koordinasi Kaoupaten, wakil-wakil unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyaral&lt;at, orgarnsasi perempuan, organisasi profesi, dan penelit:/akademisi se'alu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga rnasinq-masinq.
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 14

- (1)Koordinasi pleno diikuti seluruh Gugus Tugas Kabupaten;
- (2) Koordinasi Pie no sebaqairnana dimaksud pad a ayat ( 1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (1) Koorumss: sub Gugus Tug as diikuti seluruh anggota sub Gugus Tugas pada Gugus Tugas Kabupaten;
- (2) Koordinasi sub Gugus Ttqas sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) diaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2(dua) bulan.
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 16

- (1)Dalam hal dher1ukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidam perdagangan orang Gugus Tuqas Kabupaten dapat melaksauakan koordinasi khusus:
- (2) Koordinasi khusus sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Kabupaten dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Kecamatan;
- (3) Koordinasi khusus scbagaimc.na dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.
Pasa! 17
Hasil koordinasi Gugus Tugas Kabupaten menjadi acuan bagi pelaksanaan Gugus Tugas Kecarnatan.
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 18

Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan dilakukan secara terxoordinasi dalarn suatu kesatuan kebijakaq dalam rangka upaya penceqahan dan penanganan tindak pidana perdaqanqanoranq.
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 19

Hasil koordinasi sebaqairnana dimaksud pada pasal 12,pasal 13, pasal 14,pasal 15, pasal 15, pasal 17, dan Pasal 18 oleh masing-masimg anggota Gugus Tugas Kabupaten disarnpaikan kepada instansi rr.asing-masing untuk dilaksanakan sesuai denqan tugas dan fungsinya denqen rnernperhatikan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pemantauan, Evaluasi , dan Pelaporan
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 20

Pemantauan perkernbanqan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Kabupaten dilakukan secara berkaia dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi Kabupaten, l&lt;oordinasi p\eno, koordinasi sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus serta pemantauan langsung ke iapanqan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
Pasa, 21
- (1) Evaluasi pelaksanaan tug as meliputi evaluasi ta hunan, evaluasi pertengahan periode dan evaluasi akhir periode:
2. (2)Evaluasi pelaksanaan tuqas dapat dilaKukan secara internal dan/atau melibatkan pi'iak ketiga;
- (3) Ketentuan rnengenal evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dtatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 22

- (1 )Sub Guyus Tuqas Kc.bupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian;
- (2)Laporan· rnasing-masing Sub Gugus Tugas Kabupaten yang dirnaksud pada ayat (1) dibahas dalarn koorolnasi pleno Gugus Tugas Kabupaten.
Bab II - GUGUSTUGASKE~AMATAN
Pasal 23

Ketua Gugus Tugas Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan rnasyarakat secara tahunan dan 5(1ima) tahun.
Ketentuan mengenai rnekanisrne kerja Gugus Tugas Kabupaten yang diatur dalam Perati iran Bupati ini berlaku bagi Gugus Tug as Kecamatan.
8-ABV ANGGAR.~N
- (1)Anggaran pelaksaraan tugas Gugus Tugas Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (2)Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belan1a Daerah Kecamatan.
Hasil koordinasi Guqus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan yang pelaksanaannya menjadi targgung jawab masing-masing instansi baik r&lt;.abupaten maupun kecamatan, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersanqkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundcnq-undanqan.
Pasaf 27
Gugus Tuqas atau satuan tugas lain yang memiliki tugas yang sarna dengan tugas Gugus Tugas yang sudah terbentuk ssbelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan denqan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturnn Bupati ini.