PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2011
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BANYUWANGI (JPKMB)
Berlaku: 13 JUNI 2011
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk Instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada organisasi sosial/kelompok/anggota masyarakat;
5. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi, yang selanjutnya disingkat JPKMB adalah suatu program pelaksanaan bebas biaya pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas bagi masyarakat Banyuwangi;
6. Tim Pelaksana Program JPKMB adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas menyelenggarakan program JPKMB.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggarakan program JPKMB adalah untuk memenuhi hak dasar warga masyarakat Banyuwangi di bidang perlindungan dan pemeliharaan kesehatan guna peningkatan derajat kesehatan yang layak dengan mengalihkan beban biaya pembayaran retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas dan jaringannya yang ditanggung oleh masyarakat menjadi beban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program JPKMB adalah:
- a. Memberikan keringanan atau bebas biaya pengobatan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas kepada masyarakat Banyuwangi.
- b. Menekan sekecil mungkin pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, apabila seluruh masyarakat Banyuwangi sudah dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas.
BAB III - PELAKSANAAN DAN BESARNYA BANTUAN DANA PENGGANTIAN PROGRAM JPKMB
Pasal 4

- (1) Pengalihan beban biaya pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disalurkan melalui bantuan dana penggantian (klaim) yang akan dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan mekanisme pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Besarnya bantuan dana penggantian untuk tiap-tiap jenis pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas dan jaringannya yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Dana penggantian yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pada Puskesmas dan jaringannya dengan mempertimbangkan jumlah dana penggantian yang diterima masing-masing Puskesmas.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Puskesmas mengacu pada standar yang tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Dana penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan paripurna (promotif, kuratif, preventif, rehabilitatif dan administrasi) dan dibukukan secara tertib, rapi, terpisah satu dengan yang lain dan tidak tumpang tindih penggunaannya.
BAB IV - SASARAN
Pasal 5

Program JPKMB ditujukan kepada warga masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Banyuwangi atau identitas lainnya.
BAB V - PENGELOLA
Pasal 6

Pengelolaan Program JPKMB dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program JPKMB yang struktur organisasinya berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENGELOLA
Pasal 7

Tim Pelaksana Program JPKMB mempunyai tugas:
Ketua
1. Memimpin, menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis serta rencana kerja dalam pelaksanaan program JPKMB.
2. Membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan masing-masing kelompok kerja.
3. Membina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Tim JPKMB.
4. Bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala (setiap enam bulan sekali) hasil kegiatan kepada Bupati Banyuwangi melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
Sekretaris:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing kelompok kerja.
2. Melakukan pembinaan tata laksana organisasi, serta koordinasi dengan instansi terkait.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program JPKMB untuk dilakukan penyempurnaan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat Banyuwangi.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
Kelompok Kerja Pelayanan:
1. Merencanakan besaran, nilai pelayanan kesehatan, menghitung besaran premi kepada masyarakat peserta JPKMB untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan medis dan penunjang medis pada Puskesmas pemberi pelayanan.
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelayanan terhadap Puskesmas Pemberi pelayanan program JPKMB
4. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja administrasi dalam rangka verifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas.
5. Melaksanakan supervisi suportif yang terkait pelayanan program JPKMB.
6. Melaksanakan verifikasi pengajuan Plan Of Action (POA) dan kesesuaian antara perencanaan dan penggunaan dana guna pelayanan di Puskesmas.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja pelayanan dibantu oleh 4 (empat) orang staf yang bertanggung jawab, dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim JPKMB.
Kelompok Kerja Administrasi:
1. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan melakukan penyempurnaan teknis administratif.
2. Menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, dan tata kearsipan dalam pelayanan administrasi JPKMB.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada verifikator terhadap kebenaran administrasi bagi pemberi pelayanan kesehatan (PPK) yang mengajukan pembayaran penggantian biaya pelayanan kesehatan dasar.
4. Mengkoordinasikan kegiatan ketatarumahtanggaan, pengelolaan peralatan/perlengkapan, tabulasi hasil pendataan kepesertaan JPKMB dan alat inventaris lainnya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja administrasi dibantu oleh 4 (empat) orang staf yang bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan JPKMB kepada ketua Tim JPKMB.
Kelompok Kerja Keuangan
1. Melaksanakan validasi terhadap kebenaran administrasi keuangan yang terkait dengan dana yang diajukan oleh PPK sebelum pengusulan pencairan dana.
2. Membuat rekapitulasi pengajuan dana dari Puskesmas pemberi pelayanan yang telah diverifikasi dan divalidasi kebenaran administrasi keuangannya.
3. Mengajukan pengusulan pencairan dana untuk Puskesmas pemberi pelayanan yang telah diverifikasi kepada Pengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan JPKMB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan di Puskesmas Pemberi Pelayanan.
5. Melakukan rekapitulasi pertanggungjawaban keuangan Puskesmas yang dibiayai dari Dana JPKMB, dan melaporkannya kepada Ketua melalui Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja keuangan dibantu 3 (tiga) orang staf yang bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua JPKMB.
Kelompok Kerja Sosialisasi
1. Menyusun rencana dan melaksanakan sosialisasi program JPKMB kepada Puskesmas pemberi pelayanan, Dinas Instansi terkait dan seluruh masyarakat Banyuwangi.
2. Melaksanakan sosialisasi berkesinambungan tentang layanan JPKMB.
3. Membuat materi dan sarana sosialisasi berupa leaflet, pamflet, poster, dan lain-lain guna penyebarluasan informasi jenis layanan yang tertanggung dalam program JPKMB.
4. Menghimpun pengaduan masyarakat yang diterima Puskesmas Pemberi Pelayanan.
5. Dalam melakukan tugasnya, kelompok kerja sosialisasi dibantu oleh 3 (tiga) orang staf yang bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana JPKMB.
BAB VI - PENCAIRAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
Pada tanggal 13 Juni 2011
Ditetapkan di Banyuwangi
BUPATI BANYUWANGI,
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 13 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 19560225 198212 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 10/E
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR
: 13 TAHUN 2011
TANGGAL
: 13 Juni 2011
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BANYUWANGI (JPKMB)
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 13 JUNI 2011
BUPATI BANYUWANGI,
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
JUNI 2011
SUKANDIMM
CTA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 10/5