Unknown Unknown Nomor 29 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 21 September 2012
N/A
Preamble

Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG
KOMITE NASIONAL PERUMUSAN VISI DAN AGENDA PEMBANGUNAN PASCA SASARAN PEMBANGUNAN MILENIUM TAHUN 2015 ( POST-2015 DEVELOPMENT AGENDA )
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menunjuk Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Inggris Y.M. David Cameron, dan Presiden Republik Liberia Y.M. Ellen JohnsonSirleaf sebagai Ketua Bersama ( Co-Chairs ) Panel Tingkat Tinggi Para Tokoh Terkemuka ( the High-Level Panel of Eminent Persons ) untuk merumuskan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 ( Post2015 Development Agenda );
- b. bahwa untuk melaksanakan dengan baik amanat yang terhormat tersebut Presiden Republik Indonesia perlu didukung oleh suatu komite nasional untuk merumuskan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 yang dapat menjawab tantangantantangan global abad ke-21 dan diterima oleh Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Komite Nasional untuk merumuskan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 ( Post-2015 Development Agenda ) dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE NASIONAL PERUMUSAN VISI DAN AGENDA PEMBANGUNAN PASCA SASARAN PEMBANGUNAN MILENIUM TAHUN 2015 ( POST2015 DEVELOPMENT AGENDA ).
N/A
Pasal 1

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Bersama ( Co-Chair ) untuk merumuskan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 dibentuk Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 ( Post-2015 Development Agenda ).
N/A
Pasal 2

Komite Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
N/A
Pasal 3

Keanggotaan Komite Nasional terdiri dari:
Ketua
- Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
Sekretaris
Anggota
- Heru Prasetyo, Deputi I, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (merangkap Anggota);
- 1. Hasan Kleib, Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri (merangkap sebagai Utusan Khusus/ Special Envoy Presiden RI untuk Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015);
2. Nila Moeloek, Utusan Khusus Presiden RI untuk Millennium Development Goals;
3. Luki Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Willem Rampangilei, Deputi I Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Penny Lukito, Pejabat Fungsional Perencana Madya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Noor Endah, Koordinator Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Dana A. Kartakusuma, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup;
8. Triono Soendoro, Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
9. Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Hadisusanto Pasaribu, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Kementerian Kehutanan;
11. Chairil Abdini, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara;
12. Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim; dan
13. Bistok Simbolon, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet.
N/A
Pasal 4

Komite Nasional bertugas:
1. Mendukung Presiden dalam merumuskan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 ( Post-2015 Development Agenda );
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembagalembaga pemerintahan, organisasi internasional, sektor swasta, masyarakat madani, dan pemangku kepentingan ( stakeholders ) lainnya;
3. Memberikan dukungan administrasi kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Bersama ( Co-Chair ) Panel Tingkat Tinggi Para TokohTerkemuka bagi Agenda Pembangunan Pasca-2015 ( the High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda ) Perserikatan Bangsa-Bangsa;
4. Menyelenggarakan dan menghadiri pertemuan-pertemuan terkait perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca-2015 di luar negeri;
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Presiden.
N/A
Pasal 5

Komite Nasional menghasilkan keluaran kinerja ( output ) di antaranya sebagai berikut:
1. Rancangan rekomendasi tentang Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 ( Post2015 Development Agenda ) yang mampu menjawab tantangan global abad ke-21 khususnya untuk mengakhiri atau mengurangi kemiskinan berdasarkan pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium ( Millennium Development Goals /MDGs);
2. Rancangan rumusan prinsip-prinsip utama untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas dan kemitraan global bagi pembangunan;
3. Rancangan rekomendasi untuk membangun, memperkuat dan mempertahankan konsensus politik yang luas bagi agenda pembangunan berkelanjutan global pasca-2015 yang bertumpu pada tiga pilar pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan memperhatikan tantangan khusus yang dihadapi oleh negara-negara dalam konflik dan pasca-konflik.
N/A
Pasal 6

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Ketua Komite Nasional dibantu oleh tenaga ahli (tidak lebih dari lima orang) yang ditetapkan oleh Ketua Komite Nasional.
N/A
Pasal 7

Dalam menyusun rancangan-rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komite Nasional wajib memperhatikan dan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja ( Term of Reference ) Panel Tingkat Tinggi Para Tokoh Terkemuka bagi Agenda Pembangunan Pasca-2015 ( the High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda ) Perserikatan Bangsa-Bangsa.
N/A
Pasal 8

Mekanisme dan tata kerja Komite Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Nasional.
N/A
Pasal 9

Komite Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu sebuah sekretariat yang berada di lingkungan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
N/A
Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Sekretariat Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 11

Komite Nasional melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan Keputusan Presiden ini sampai berakhirnya tugas Presiden RI sebagai Ketua Bersama ( Co-Chair ) Panel Tingkat Tinggi Para Tokoh Terkemuka bagi Agenda Pembangunan Pasca-2015 ( the High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda ) Perserikatan Bangsa-Bangsa.
N/A
Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Bistok Simbolon