PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Berlaku: 11 Tahun 1967
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- 
:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR3TAHUN2007
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa sumber daya alam berupa bahan galian golongan C adalah merupakan potensi pendapatan daerah yang sangat penting dalam menunjang pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa sumber tersebut di atas perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi ketahanan hidup masyarakat, maka untuk pengambilan bahan galian golongan C tersebut dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarif Retribusi Galian Golongan C ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerahdaerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dikenakan Pajak Daerah
8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
11. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak Daerah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Kas Daerah adalah Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pembantu Pulau Punjung.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.S
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang Ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selajutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
25.
- Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
26. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama pajak pengambilan bahan galian golongan C dipungut Pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

- (1) Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomite;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
3. aa. talk;
4. ab. tanah serap ( fullers earth);
5. ac. tanah diatome;
6. ad. tanah liat;
7. ae. tawas (alum);
8. af. tras;
9. ag. yarosif;
10. ah. zeolit;
11. ai. basal;
12. aj. trakkit
13. ak. batu kali/batu gunung/batu pecah.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masingmasing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi berwenang dalam bidang pertambangan bahan galian golongan C.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

Besarnya pokok pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan bahan galian golongan C.
BAB V - MASA PAJAK, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau masa yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - MASA PAJAK, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menebitkan STPD.
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB ;
- b. SKPDKBT ;
- c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;
- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19

Setelah dilakukan Penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksana Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Nagara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang Jurusita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPD ;
- b. SKPDKB ;
- c. SKPDKBT ;
- d. SKPDLB ;
- e. SKPDN;
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak dan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran pajak tersebut.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (6) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sangketa Pajak terhadap keputusan keberatan yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan Surat keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan sekurangkurangnya :
2. a.nama dan alamat wajib pajak;
- b. masa pajak;
4. c.besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV - TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PAJAK
Pasal 29

Pajak yang terutang dalam masa pajak mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya SKPD.
BAB XV - PEMERIKSAAN
Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanankan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Bupati
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB XVII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan perataruan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 29 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
ttd.
H. FEBRI ERIZON, SH
NIP. 010123030
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR 3
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 Januari 2007
BUPATI DHARMASRAYA, ttd.
H. MARLON MARTUA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab agar semakin mampu meningkatkan urusan rumah tangganya, maka usaha untuk menambah dan meningkatkan sumber keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah merupakan faktor yang sangat menentukan.
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam usaha peningkatan penerimaan daerah perlu diupayakan dan dikelola semua potensi daerah termasuk sumber daya alam berupa bahan galian golongan C, disamping penanganannya perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya tetap dapat mendukung dan mengantisipasi ketahanan hidup masyarakat.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dewasa ini, maka ketentuan tentang pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
Sehubungan dengan tersebut diatas, sekaligus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diatur pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C dimaksud, dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas

Cukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup JelasCukup Jelas```
PENJELASAN
Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12

```Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 15