UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1974
Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.
Berlaku: 4 TAHUN 1974
N/A
Preamble

Menimbang : a. rangka pembinaan Daerah, Daerah Otonom Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, perlu ditinjau
- bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan dalam kembali ;
- b. bahwa untuk lebih mengintensipkan dan memperlancar jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi dan adanya persiapan-persiapan yang nyata, maka sebagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bekas Kewedanaan-kewedanaan Tanah Alas dan Gayo Luas perlu dipisahkan untuk dibentuk menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Aceh Tenggara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973;
3. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58) juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83) juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37) ;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dibentuk Kabupaten Aceh Tenggara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi dan terdiri dari Kecamatan-kecamatan :
- a. Pulonas,
- b. Bambel,
- c. Lawe Sigala-gala,
- d. Blangkejeren,
- e. Kutapanjang,
- f. Rikit.Gaib,
- g. Lawe Alas,
- h. Terangon,
- i. Babussalam,
yang dipisahkan dari Kabupaten Aceh Tengah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956.
- (2) Wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undangundang Nomor 24 Tahun 1956, diubah sehingga meliputi dan terdiri dari Kecamatan-kecamatan :
- a. Bukit,
- b. Babasan,
- c. Lingga,
- d. Kota Takengon,
- e. Badar,
- f. Timang Gajah,
- g. Sila Nara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara berkedudukan di Kutacane.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) berkedudukan di Takengon.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- (1) Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kabupaten Aceh Tenggara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- (2) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) masing-masing mempunyai Anggota sekurangkurangnya 20 (dua-puluh) orang dan sebanyak-banyakaya 40 (empatpuluh) orang.
BAB II - URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 5

Urusan rumah tangga Daerah yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 untuk Kabupaten Aceh Tengah (lama) berlaku pula bagi Kabupaten Aceh Tenggara.
BAB II - URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang ini, di Kabupaten Aceh Tenggara dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah.
- (2) Untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pengelolaan harta, dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah (lama) di Kutacane yang ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ditunjuk sebagai pejabat Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sampai dilantiknya Kepala Daerah baru hasil pemilihan.
- (2) Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) pada saat Undangundang ini mulai berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) sampai habis masa jabatannya.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Pegawai-pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) yang bekerja di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Harta kekayaan baik yang berujud benda bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai dan atau dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (3) Penyelesaian admwstrasi mengenai ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Untuk membantu perlengkapan pertama organisasi pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut pada mata Anggaran Departemen Dalam Negeri disediakan sejumlah biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga disediakan oleh Departemen-departemen yang bersangkutan dalam rangka menyiapkan perlengkapan pertarna Jawatan-jawatan atau Instansi Pemerintah Pusat yang harus dibentuk di Kabupaten Aceh Tenggara.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Segala peraturan perundang-undangan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku bagi Kabupaten Aceh Tengah (lama), tetap berlaku bagi Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang timbul sebagai akibat dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA".
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH.
PENJELASAN
Pasal 1

s/d Pasal 3 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Jumlah, susunan, penggantian antar waktu, dan peresmian pemberhentian serta pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud, diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
PENJELASAN
Pasal 5

s/d. Pasal 7 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Yang dimaksud dengan harta kekayaan pada Pasal 8 ayat (2), mencakup juga hutang-piutang yang ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dimana dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk diambil kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut :
- a. Hutang-piutang dibebankan seluruhnya kepada Kabupaten Aceh Tenggara,
- b. Sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh Propinsi.
PENJELASAN
Pasal 9

s/d. Pasal 12
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3034