UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 1959
Tentang URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH.
Berlaku: 25 TAHUN 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 jo. pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut serta perubahan-perubahannya dengan Undang-undang Darurat perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat
:
- a. Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
- c. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
Menetapkan
:
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN" DAN ,UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 52)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB 1.
KETENTUAN UMUM.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini "Daerah tingkat I Sumatera Selatan" disebut "Daerah".
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan di kota Palembang.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tempat kedudukan Pemerintah Daerah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayah Daerahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat dipindahkan ke lain tempat.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1957 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 35 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari 5 orang, dalam jumlah mana tidak termasuk Kepala Daerahnya.
BAB II
Pasal 4

.
Urusan tata usaha Daerah.
- (1) Daerah dengan ## BAB III.
TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN, KEKUASAAN, CAMPUR TANGAN DAN PE GAN DAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.
BAB II
Pasal 8

.
Tentang pegawai-pegawai Daerah.
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah termasuk dalam pasal 53 Undang-undang No.1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat :
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah.
- (2) Dengan ## BAB IV. TENTANG KEUANGAN DAERAH.
BAB II
Pasal 10

.
Pemerintah Daerah mengatur keuangan daerahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 56 sampai dengan 61 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan menurut Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aturan-aturan kelanjutan dan pelaksanaannya.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 11

.
Semua peraturan daerah termasuk pula "Keuren en reglementen van politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti oleh Pemerintah Daerah dan yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang berdasarkan Undang-undang ini termasuk tugas kewajiban Daerah, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan Daerah, dan dapat dicabut, ditambah atau diubah oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI
Pasal 12

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan".
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan, pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.
Menteri Dalam Negeri, ttd
SANOESI HARDJADINATA.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 70
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1959. Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd
SARTONO.