Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 13 TAHUN 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka Pengembangan Usaha Industri perlu memberikan pembinaan melalui perizinan bagi setiap orang, badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Industri ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
1
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 05) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 01).
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 589/MPP/KEP/1999 Tentang Penetapan Jenis - Jenis Industri dalam Pembinaan Masing masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/KEP/10/1999 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri ;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/ M/SK/10/1994 Tentang Penetapan Pedoman Tehnik Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan Pada Sektor Industri.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.
BAB III - OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 3

Obyek Izin Usaha Industri adalah setiap pendirian Perusahaan Industri baru maupun perluasan.
BAB III - OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 4

Subyek Izin Usaha Industri adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha industri.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7
Pasal 8

Penerimaan pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) seluruhnya disetor ke Kas Daerah secara Bruto sesuai ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7
Pasal 9

Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut / Insentif 5 % (lima Persen ) dari jumlah penerimaan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal
: 28 Agustus 2003.
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Diundangkan di : Jeneponto
Pada tanggal
: 1 September 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 95
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru di Kecamatan Danau Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Desa Tanjung Harapan dan Desa Agung Koto Iman di Kecamatan Danau Kerinci;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisai, dan Tata Kerja Perangkat Daeah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisai, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KOTO TUO UJUNG PASIR, DESA TANJUNG HARAPAN DAN DESA AGUNG KOTO IMAN DI KECAMATAN DANAU KERINCI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
BAB II - PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Desa Tanjung Harapan dan Desa Agung Koto Iman di Kecamatan Danau Kerinci.
Bagian Kedua
- (1) Desa Koto Tuo Ujung Pasir dengan jumlah penduduk 704 Jiwa (207 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Ujung Pasir yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Koto Iman, Kayu Aro Ambai dan Tanjung Tanah.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Danau Kerinci.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Kayu Aro Ambai.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Koto Petai.
- (2) Desa Tanjung Harapan dengan jumlah penduduk 994 Jiwa (296 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Cupak yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Ambai Atas
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Cupak
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Betung Kuning.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Iman.
- (3) Desa Agung Koto Iman dengan jumlah penduduk 661 Jiwa (226 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Koto Iman yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Ambai Bawah, Pungut Hilit dan Pungut Mudik.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Ujung Pasir.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Sebukar dan Ambai Atas.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Koto Iman.
- (1) Batas desa dan Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas desa secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya desa yang baru dibentuk.
BAB III - PEMERINTAHAN DESA
Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Peresmian Desa dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat dan/atau staf Camat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal April 2012
BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal April 2012
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,
H. DASRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 NOMOR 3