PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 40 Tahun 2015
Tentang TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 3 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berat kotor kurang dari GT 7 (tujuh gross tonage);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Pas Kecil diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapa! Berat Kotor Kurang dari Gt 7 (Pas Kecil) di Wilayah Kota Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan. Undang-. . Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Menetapkan
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 {PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Walikota adalah Walikota Singkawang.
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota singkawang.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan
5. di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang sesuai bentuk, ukuran dan dimensinya memenuhi syarat dipergunakan untuk menangkap ikan.
6. Kapal angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalam/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, barang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Surat Tanda Kebangsaan Ka pal adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
8. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal kepada kapal yang berlayar diperairan laut dengan tonase berat kotor kurang dari GT 7 atau GT 6 ke bawah.
9. Tanda Pas Kecil adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas kecil.
10. Tonase Kapa! adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonnage/GT) dan tonase bersih (Nett Tonnage/NT).
11. Gross Tonnage (GT) adalah satuan ukuran berat kotor kapal/perahu dalam tonase.
BAB II - PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 2

- ( 1) Setiap kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 yang berdomisili di daerah wajib memiliki Surat tanda Kebangsaan kapal berupa Pas Kecil.
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan Surat tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.
Surat Tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku terhadap :
- a. Kapal penangkap ikan berukuran kurang dari GT 7;
- b. Kapal angkutan penyeberangan berukuran kurang dari GT 7; dan
- c. Kapal lainnya yang digunakan di laut dan di perairan daratan dengan ukuran kurang dari GT 7.
BAB III - TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PAS KECIL
Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Pas kecil, pemilik kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilengkapi dengan :
- a. Surat keterangan kepemilikan kapal dan peruntukannya;
- b. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
- c. Surat keterangan mengenai data ukuran kapal dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (Hrna) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Kepala dinas setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil.
- (7) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (8) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.
- (9) Format surat Keterangan Kepemilikan kapal dan Peruntukannya, Surat Permohonan Pas Kecil, Bentuk dan isi Pas Kecil, dan Buku Register Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
.
BAB IV - TANDA PAS KECIL
Pasal 5

- ( 1) Kapal yang telah memperoleh Pas kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (2) Tanda Pas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan pas kecil diikuti dengan huruf, nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
- (3) Bentuk Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara:
- a. Dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau alumunium;
- b. Dipaku atau dibaut untuk kapal konstruksi kayu; atau
- c. Dilekatkan atau dibaut untuk kapal konstruksi fiberglass atau bahan lainnya.
- (5) Huruf dan angka dalam tanda Pas kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.
MASA BERLAKU PAS KECIL
BAB IV - TANDA PAS KECIL
Pasal 6

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikukuhkan oleh syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengkuhan pada tempat yang telah disediakan pada Pas kecil.
BAB IV - TANDA PAS KECIL
Pasal 7

- ( 1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dan wajib dilengkapi dengan:
- a. Pas Kecil yang lama;
- b. Dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data yang tercantum dalam pas Kecil.
- (3) Berdasarkan permohonanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Kepala Dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonanan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Kepala Dinas setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil yang baru.
- (7) Penerbitan Pas kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.
BAB IV - TANDA PAS KECIL
Pasal 8

- (1) Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Kecil yang baru oleh kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang bani sebagaimana dimaksud pad ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada kepala Dinas dan wajib dilengkapi dengan :
- a. Surat keterangan dari Kepolisian republik Indonesia bagi Pas kecil yang hilang;
- b. Melampirkan surat keterangan ukur dan tonase dari syahbandar bagi Pas Kecila yang hilang; atau
- c. Pas kecil yang rusak.
- (3) Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan "Sebagai pengganti yang hilang" atau "Sebagai pengganti yang rusak" pada bagian bawah sebelah kiri.
- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan dalam Pas Kecil yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas kecil yang hilang atau rusak.
BAB IV - TANDA PAS KECIL
Pasal 9

Pas kecil tidak berlaku jika:
- a. Kapal bukan lagi kapal Indonesia;
- b. Data kapal yang tercantum dalam pas Kecil telah berubah;
- c. Kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; dan
- d. Kapal dirampas oleh bajak laut.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PEN GA WASAN
Pasal 10

- ( 1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan pas kecil di wilayah Kota Singkawang.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan pengecekan dokumen kapal dan/ atau pengecekan fisik kapal.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa peringatan secara tertulis dan/atau pencabutan Pas Kecil.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 3 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 35
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Pas Kecil yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Desember 2015
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG
SURAT KETERANGAN HAK MILIK
Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah/Kepala Desa
Kecamatan dengan ini menerangkan bahwa :
Nama
Umur
Pekerjaan
Adalah pemilik kapal dengan nama kapal
.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. .
dilengkapi dengan mesin :
Motor tenaga
Type
No. Mesin
Dipergunakan sebagai:
Demikian Surat Keterangan Hak Milik dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
.
Pemilik Kapal
...
Dibuat di
Pada tanggal :
Lurah/Kepala Desa
.
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004
.
yang
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG
Singkawang,
20
.
Nomor
Lampiran
Hal
Kepada:
Yth.
Kepala Dishubkominfo Kota
Singkawang
Di ­
Singkawang
Dengan ini kami mengajukan Permohonan Pas Kecil Baru/Perpanjangan/Penggantian*) atas nama:
Nama Kapal
Nama Pemilik
Alamat
1 ( satu) Berkas
Permohonan Pas Kecil
Ukuran Kapal
Panjang (P)
M
Lehar (L)
M
Dalam (D)
M
Isi Kotor (GT)
GT
Sebagaimana Permohonan Pas Kecil Baru/Perpanjangan/ Penggantian bersama ini kami lampirkan:
- a. Fotocopy KTP 1 ( satu) lembar;
- b. Surat Keterangan Hak Milik dan Tukang;
- c. Pas Kecil lama (yang sudah ha bis masa berlakunya);
- d. Surat Keterangan hilang dari POLRI.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Hormat Kami, Pemohon
...
coret yang tidak perlu
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG­UNDANGAN,
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NO MOR 40 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL KOTA
BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH SINGKAWANG
PAS KECIL
Diterbitkan berdasarkan:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Berat Kotor kurang dari GT 7 (Pas Kecil) di Wilayah Kota Singkawang.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang menyatakan bahwa:
| Penggerak Utarna | Merk, Tk/Kw | Bahan Utarna Kana! | Jumlah Geladak | Tahun Pembuatan |
|----------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Dipergunakan sebagai | | | | |
| Nama Pemilik | | | | |
| Alamat Pemilik | | | | |
Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Nomor: dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera Republik Indonesia. Kepada seluruh Pejabat yang berwenang dan Pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nahkoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian dengan negara-negaralain.
Diterbitkan Pada tanggal
: di Singkawang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. .
. .
. .
.
n. Walikota Singkawang Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Inforrnatika Kota Singkawang
...
Didaftarkan dalam Register Pas Kecil di : No. Urut: No. Halaman: Buku Register:
PAS KECIL
No. Urut
No. Halaman
Buku Register
| 1. Pelabuhan Tanggal Nomor | Pengukuhan . . . . . Syahbandar ... | 2. Pelabuhan Tanggal Nomor | Pengukuhan . . . . . Syahbandar ... |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3. Pelabuhan Tanggal | Pengukuhan . . . . | 4. Tanggal Nomor | Pengukuhan . . . |
| Nomor 5. | . . Syahbandar ... | Pelabuhan | . . Syahbandar . ... |
| | Pengukuhan . . . . . . | 6. | Pengukuhan |
| Pelabuhan Tanggal Nomor | Syahbandar ... | Tanggal Nomor | . . . . Syahbandar |
| | | Pelabuhan | . ... |
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
YASMALIZ R, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004
HALAMAN PENGUKUHAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG
Buku ke
Halaman
Urut
No.
No.
BUKU REGISTER PAS KECIL
Tanggal Penerbitan
Nam.a Kapal
Tanda Pas Kecil
Nam.a Pemilik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berkedudukan
di/beralamat
(*)
.
DATAKAPAL
Ukuran P x L x D
: x x Meter
Tonase Kotor (GT)
:
Tonase Bersih (NT):
..
Tempat dan Tahun Pembuatan :
Bahan Utama:
.
Jumlah geladak : . . . . . . . . . . . . .. . . .
Penggerak Utama
:
.
Mesin Induk
: merek
dengan daya:
TK/KW
Catatan:
000
() Pilih yang sesuai
WALIKOTA SING KA WANG, ttd
AWANGISHAK
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
•
LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG
TANDA PAS KECIL
I
B29 No. 001
I
C2
Kode Pas Kecil untuk pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil
No.
Nomor
001
Nomor urut penerbitan Pas Kecil
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
Salinan Sesuai Dengan Aslin ya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
YASMALIZ R, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19681016 199803 1 004