Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2011
Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Berlaku: 12 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
: a. bahwa lingkungan hidup merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang merupakan tempat bagi kehidupan dalam segala aspek yang sesuai dengan wawasan nusantara ;
- b. bahwa pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah umum untuk mencapai kebahagian hidup masyarakat;
- c. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Kepulauan, merupakan upaya terpadu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, social, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup ;
- d. bahwa penyelenggaraan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, sehingga untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Mengingat
:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
9. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 12).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

A s a s
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas manfaat serta asas keterpaduan.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang beriman dan bertakwa.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan Hukum.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dilakukan oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati Pangkajene dan Kepulauan menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten di wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 7

Untuk memastikan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah terintegrasi dalam pembangunan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka setiap kebijakan, perencanaan dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau resiko lingkungan hidup wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Bagian Kedua Tata Ruang
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 8

- (1) Setiap rencana pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib ditolak baik Amdal, UKL-UPL maupun Izin.
Bagian Ketiga Baku Mutu Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambient, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- (2) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menaati baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;dan
- b. mendapatkan Izin dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan kewenangannya serta Prosedur perizinan yang dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di tetapkan melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem yaitu kriteria baku kerusakan tanah untuk biomassa, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, kriteria baku kerusakan karst dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim
- (2) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mentaati Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
3. yang di dasarkan pada parameter kenaikan temperature, kenaikan muka air laut, badai dan/atau kekeringan.
Bagian Kelima
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 11

Amdal, UKL-UPL dan Surat Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib untuk memiliki Amdal.
- (3) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati .
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (4) Bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal dan UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
- (5) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 12

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim teknis dan sekretariat sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian komisi penilai Amdal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bupati akan menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Keenam Perizinan Lingkungan
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (3) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Bupati Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (6) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan termasuk izin yang di sebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi dibatalkan.
- (5) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.
- (8) Tata cara dan proses izin lingkungan, akan diatur melalui Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup .
Bagian Kedelapan Audit Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 15

Dalam peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Bupati berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidak patuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melaksanakan audit lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara dan pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan P e n a n g g u l a n g a n
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.
- (2) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal ini di atur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh P e m u l i h a n
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup
- (3) Tata cara pemulihan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal ini di atur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemegang Izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menyediakan dana penjamin yang di simpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup
BAB IX - SISTEM INFORMASI
Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu H a k Pasal 23
Pasal 24

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Bagian Kedua
K e w a j i b a n
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu H a k Pasal 23
Pasal 25

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Setiap orang dilarang:
- b. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- e. membertikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- d. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- a. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas dilakukan dengan cara:
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. memberikan saran pendapat; dan
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB XII
Pasal 28

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang pengaturannya ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam mengelola lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang:
- b. merencanakan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatannya sesuai dengan kewenangannya;
- e. melakukan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap kegiatan yang potensial menimbulkan dampak besar dan penting, bagi yang berdampak positif dan negatif;
- d. mengatur dan mengamankan kelestarian sumber daya air dan lahan;
- f. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- g. menyelenggarkan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya berdasarkan ketentuan Perundangundangan yang berlaku.
BAB XII
Pasal 29

Dalam menjalangkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan, Kabupaten/Kota dan pihak lain;
- d. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- g. memberikan pelayanan pengaduan dan mediasi kasus/sengketa lingkungan hidup;
- i. bekerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam memberdayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.
- j. mendorong pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan;
BAB XII
Pasal 30

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dilaksanakan dinas instansi yang dikoordinir oleh BLH.
- (2) Ketentuan mengenai fungsi, tugas, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
BAB XII
Pasal 31

- a. melimpahkan wewenang tertentu dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada instansi yang terkait;
- (1) Untuk mewujukan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku dapat:
- b. mengikutsertakan peran masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
BAB XIII - PENGAWASAN LINGKUNGAN Pasal 32
Pasal 33

- (1) Untuk melakukan tugasnya, pengawasan lingkungan dimaksud dalam Pasal 32, berwenang melakukan pengawasan, pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Setiap pengawas lingkungan hidup wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal saat bertugas, serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

- (1) Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administrasi yang dimasud pada ayat (1) terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti pembayaran sejumlah uang tertentu.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 36

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (5) serta besaran dan penagihannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 37

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa peninjauan kembali dan/atau pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.
- (2) Kepala Instansi yang berwenang dapat mengajukan untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 38

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 40

Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Paragraf 1
Ganti Rugi
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 42

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.
Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 43

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:
- a. adanya bencana alam atau peperangan, atau;
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau;
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.
Paragraf 3 Daluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 44

- (1) Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggang daluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
Paragraf 4
Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita kerena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup bertindak untuk kepentingan masyarakat.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 46

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), apabila memenuhi persyaratan:
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 47

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI - PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. melakukan pemeriksanaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain.
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual.
- h. menghentikan penyidikan.
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana, dan/ atau;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- k. menangkap dan menahan pelaku tindakk pidana.
- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja
- (2) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Barang siapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sengaja melepaskan dan/atau membuang zat energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, ke dalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Barang siapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena kealpaanya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diancam dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan 4 pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 51
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 30 Desember 2011
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
Cap/ttd
SYAMSUDDIN A. HAMID
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 30 Desember 2011
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR : 12