PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2017
Tentang TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 37 tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI PASAMAN BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : /' TAHUN 2017
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT
- a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketuga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4712):, dirasa perlu membayarkan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.
2. bahwa Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, diberikan sesuai dengan azas kepatutan, kewajaran, Rasionalisme serta kemampuan Keuangan Daerah. b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2017.
4. Undang --undang nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sclok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Ncmor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348 ): 1
5. Undang -undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -2.
Tg
MENETAPKAN
3. Undang -undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 J:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggoia DPRD sebagaimana telah mengalami beberapa kali perobahan dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412 ):
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan Staf ahli Kabupaten Pasaman Barat:
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 23 tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2017.:
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomorj/fs Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017
8. 10 Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. 3, Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggota ya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat telah berdasarkan Ketentuan Peraturan mengucapkan Sumpah Janji
Naa:
N/A
Pasal 2

'
Pemberian Tunjangan Perumalian Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan harga setempat
N/A
Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 penetapan besaran Tunjangan Perumahan harus melalui proses kajian,
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim dan /atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati
- (4) Tim dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kajian dan rekomendasi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Bupati
N/A
Pasal 4

Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa rumah
N/A
Pasal 5

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 4 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya.
N/A
Pasal 6

|
Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan di tetapkan sebagai berikut :
Ketua
Rp. 5.006.000,-/bulan
Wakil Ketua
Rp. 4.500.000,-/bulan
Anggota
Rp. 4.609.090,-/bulan
N/A
Pasal 7

1. Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017
2. Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD tidak dapat dibayarkan apabila fasilitas perumahan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD telah disediakan dan memenuhi syarat untuk didiami
3. Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dibayarkan apabila rumah jabatan/rumah dinas yang telah disediakan tidak layak untuk didiami yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
N/A
Pasal 8

Pada saat mulai
ketentuan ini
,
maka Peraturan
Bupati
Dai
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratutan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pasaman Barai.
Ditctapkan di Simpang Ampck Pada Tanggai Januari 2017
BUPATI PA AN BARAT
-
H. SYAHIRAN
Diundangkan di Simpang Empat Pada Tanggai 2 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
H. MANUS HANDRI, SH NIP. 19610610 198910 1 001
Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 No..Al
| Jomor N | Jabatan | Tanggal |
|-----------|--------------|--------------------|
| i | Wakil Bupati | log772. Jerd Paraf |
| 2 | Sekda | l 7 / |
| 3 | Sekwan | Sa/i2..Me | FN |
| 4 | Kabag | Aji 215 7 |