PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN MADIUN
Berlaku: 24 Pebruari 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN,
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Madiun, maka perlu mengatur Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Madiun;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
4. Mengingat : 1. Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan :
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembelian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN MADIUN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Perubahannya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kesatuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah sebagai pedoman bagi pelaksana penerima alokasi dana agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan dan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan peruntukannya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan disusunnya Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah :
- a. sebagai kerangka acuan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD penerima alokasi dana;
- b. sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor;
- c. menjamin tertibnya administrasi pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan peruntukannya.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan program/kegiatan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
BAB IV - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan setiap tahun yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan perencanaan yang meliputi:
- a. koordinasi lintas sektor dengan Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Vertikal di Kabupaten Madiun dan SKPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. pendataan potensi program/kegiatan yang dikelola SKPD dalam rangka persiapan pembagian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Madiun;
- c. sosialisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada SKPD;
- d. rapat sinkronisasi program/kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Instansi Teknis;
- e. persiapan pelaksanaan program/kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
BAB IV - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, digunakan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peningkatan kualitas bahan baku yang digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi:
1. standarisasi kualitas bahan baku;
2. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
3. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
4. penanganan panen dan pascapanen bahan baku; dan
5. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.
- b. Pembinaan industri yang digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi:
1. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
2. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
3. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. pemetaan Industri hasil tembakau;
5. kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Besar dalam pengadaan bahan baku;
6. penguatan Kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan
7. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar TAR dan Nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practises (GMP).
17. c.
5
- Pembinaan Lingkungan Sosial meliputi:
- pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
1. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
2. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum;
3. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
4. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan
5. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
- d. sosialisasi ketentuan dibidang cukai, yang merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan dibidang cukai kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan dibidang cukai;
- e.
- pengumpulan informasi hasil tembakau penjualan eceran; dan
- pemberantasan barang kena cukai ilegal yang meliputi: 1. yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat
2. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (3) Bupati menetapkan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah Kabupaten Madiun.
- (4) Perencanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur tentang Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku.
BAB IV - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat dipergunakan untuk perencanaan dan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial, serta peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah sentra industri tembakau dan rokok, dari hulu sampai hilir sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat dilakukan secara kontraktual, swakelola dan partisipatif masyarakat.
- (3) Pelaksanaan penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB VI - PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 9
Pasal 10

- (1) Untuk mencukupi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Anggota Tim Koordinasi SKPD membuat laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada SKPD masing-masing kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk semester pertama, paling lambat tanggal 5 Juli;
- b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Januari.
- (3) Dalam hal tanggal 5 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
BAB VI - PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 9
Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk:
- a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
- b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Madiun.
Diundangkan di Madiun Pada tanggal 24 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs. SOEKARDI, M. Si Pembina Utama Madya NIP. 19551111 197703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 2
SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd WIDODO, SH, M. Si Pembina Tk. I
NIP. 19611215 198903 1 006
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun pada tanggal 24 Pebruari 2015
BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM