PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 07 Tahun 2011
Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011
Berlaku: 1 Januari 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
•
*
BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
- a.
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 . b.
- Undang-Undang Nomor Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ; 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2 .
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
i
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL
: DAN BANTUAN KEUANGAN.
O
O
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan , pelaporan , pertanggung jawaban , dan pengawasan keungan daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya .
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Ketja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
9. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang di tunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemeruntah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingka PPK SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
12. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPM adalah dokumen yang di gunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokuman yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang di terbitkan oleh BUD / Kuasa BUD berdasarkan SPM.
15. Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di gunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang / barang kepada
14. Belanja Hibah adalah belanja yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian Hibah dalam bentuk uang / barang kepada kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifikasi yang telah ditetapkan peruntukannya.
- kelompok / anggota masyarakat dan partai politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib.
17. Instansi Vertikal adalah Instansi pemerintah pusat yang ada di daerah otonom.
16. Bantuan keuangan adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan serta akselerasi penyelenggaraan pemerintahan.
N/A
Pasal 2

Belanja Hibah meliputi instansi vertikal seperti TNI Manunggal Masuk Desa dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan organisasi semi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olah Raga Indonesia (KONI), Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia(KORPRI), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) , Majelis Ulama Indonesia (MUI), KNPI, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam APBD.
N/A
Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial meliputi bantuan sosial kepada kelompok / anggota masyarakat seperti Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan, Pemuda Olah Raga dan Kemahasiswaan, Keagamaan, Organisasi Profesi , Lembaga Pendidikan , Aparatur Pemerintah, Lembaga / Yayasan Kesehatan serta perorangan.
N/A
Pasal 4

Bantuan Keuangan meliputi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan serta akselerasi penyelenggaraan pemerintahan.
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH
N/A
Pasal 5

- o (1 ) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
ANGGARAN BELANJA HIBAH
N/A
Pasal 6

- (1 ) Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.
- (2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok Belanja Langsung.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN PENYALURAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN. Bagian Kesatu Pengajuan Belanja Hibah
Pasal 7

- (1 ) Belanja hibah diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam penggunaannya mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk menyalurkan dana belanja hibah ke rekening kas penerima hibah;
- (3) Permohonan penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- b. Susunan kepengurusan Organisasi / Lembaga / Yayasan atau legalitas lainnya yang dipersamakan .
- a. Akte Pendirian Organisasi / Lembaga / Yayasan atau legalitas lainnya yang dipersamakan.
- c. Rekening Kas Umum Organisasi / Lembaga / Yayasan atau legalitas lainnya yang dipersamakan pada bank.
- e. Rencana penggunaan dana belanja hibah.
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Laporan realiasi penerimaan dan penggunaan belanja hibah tahun anggaran sebelumnya bagi yang telah pernah menerima belanja hibah pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Surat permohonan permintaan dana belanja hibah disampaikan kepada Bupati melalui Unit Keija / SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- (5) Kepala Unit Keija / SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan permintaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan (2);
- (6) Dalam hal dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang lengkap, maka Organisasi / Lembaga / Yayasan yang mengajukan permohonan dana belanja hibah harus melengkapi persyaratan administrasinya ;
- (7) Dalam hal dokumen administrasi telah dilengkapi , SKPD / Unit Kerja yang menerima Permohonan dana belanja hibah tersebut menyampaikan saran / pendapat kepada Bupati Labuhanbatu Selatan bahwa permohonan telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan administrasi telah dilengkapi ;
- (8) Besarnya jumlah hibah dan identitas penerima dimuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh Bupati Labuhanbatu Selatan
o
o
- sebagai Pihak Pertama selaku pemberi hibah dan Pihak Kedua selaku penerima
- (9) Dra ^ Naskah Peijanjian Hibah Daerah (NPHD) diproses oleh SKPKD dengan lebih dahulu di paraf oleh Kepala SKPKD dan Kepala SKPD / Kepala Bagian dan atau Unit
- (11) Contoh format naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat 8 tercantum pada LampiranIPeraturan ini ;
- (10) DrafNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas , selanjutnya di sampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani dengan terlebih dahulu dieksaminasi oleh Kepala Bagian Hukum ;
- (12) Penerima Hibah membuat surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaa hibah yang diterimanya , sebagaimana tercantum pada LampiranIIPeraturan ini .
Belanja Hibah
Bagian Kedua Penyaluran
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN PENYALURAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN. Bagian Kesatu Pengajuan Belanja Hibah
Pasal 8

- (1 ) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1 ) dilakukan melalui transfer dana ke rekening penerima hibah.
- (2) Dalam hal penerima hibah melakukan pengadaan barang , maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh SKPD atau Unit Kerja yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai asset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
Bagian Ketiga
Pengajuan Belanja Bantuan Sosial
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN PENYALURAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN. Bagian Kesatu Pengajuan Belanja Hibah
Pasal 9

- (1 ) Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan , kelompok masyarakat dan anggota masyarakat.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk menyalurkan dana belanja bantuan sosial.
- (4) Permohonan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Akte Pendirian Organisasi / Lembaga / Yayasan /Susunan Kepanitiaan atau legalitas lainnya yang dipersamakan .
- c. Bagi bantuan sosial kepada anggota masyarakat , harus melampirkan fhotocopy Identitas Diri / Kartu Tanda Penduduk.
- b. Untuk sekolah dan atau pesantren harus ada surat izin operasional dari pejabat yang berwenang.
n
- d. Untuk mesjid, gereja dan rumah ibadah lainnya, harus ada surat keterangan / pernyataan dari Lurah / Kepala Desa setempat bahwa mesjid dan gereja serta rumah ibadah lainnya tersebut benar ada telah berdiri.
- e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibutuhkan.
3. Surat permohonan permintaan dana belanja bantuan sosial disampaikan kepada Bupati melalui SKPD / Unit Kerja yang berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (5)
4. Kepala SKPD/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan permintaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan (2). (6)
5. Dalam hal dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang lengkap, maka Organisasi / Lembaga / Yayasan yang mengajukan permohonan dana belanja sosial harus melengkapi persyaratan administrasinya. (7)
6. Dalam hal dokumen administrasi telah dilengkapi , SKPD / Unit Keija yang menerima Permohonan dana belanja sosial tersebut menyampaikan saran / pendapat kepada Bupati Labuhanbatu Selatan bahwa permohonan telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan administrasi telah dilengkapi. (8)
Bagian Keempat Penyaluran Bantuan Sosial
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN PENYALURAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN. Bagian Kesatu Pengajuan Belanja Hibah
Pasal 10

Penyaluran bantuan sosial untuk kelompok masyarakat / organisasi / lembaga / yayasan dan anggota masyarakat dengan ketentuan sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dapat diproses melalui mekanisme sebagai berikut :
- b). Diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat diproses atas persetujuan Bupati Labuhanbatu Selatan.
- a). Sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat diproses atas persetujuan Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Bagian Kelima Pengajuan Belanja Bantuan Keuangan
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN PENYALURAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN. Bagian Kesatu Pengajuan Belanja Hibah
Pasal 11

- Penyaluran bantuan keuangan dapat diberikan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan melalui mekanisme sebagai berikut : o
- (1 ) Bantuan keuangan dapat diberikan setelah ada Keputusan Bupati tentang penetapan penerima alokasi bantuan keuangan serta besarnya bantuan keuangan.
- (2) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) menyampaikan permintaan pencairan dana dengan melampirkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Penyampaian permohonan permintaan pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD/ Unit Kerja yang berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui transfer dana ke rekening penerima bantuan keuangan.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , (2) SKPD pelaksananya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan
o
r *
'
BAB V - TATA CARA PENGAJUAN PENGANGGARAN DANA BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 12

- SKPD atau Bagian mengajukan usulan rencana anggaran belanja hibah dan bantuan social sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui SKPKD untuk mendapatkan pembahasan. ( 1 )
- Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA - SKPKD Kode 2.1. (2)
- Usulan hibah dan bantuan sosial yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-SKPKD Kode 2.1. (3)
BAB VI - TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 13

- SKPD atau Bagian menyampaikan permohonan yang telah mendapat persetujuan dari Bupati dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan 9 kepada SKPKD sebagai bahan pengajuan SPP-LS. ( 1 )
- Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD . (3)
- Dalam hal pengajuan pencairan Belanja Hibah, harus melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. (2)
- SPM yang telah ditandatangani disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. (4)
- SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kuasa BUD atas nama penerima hibah atau bantuan sosial dan selanjutnya mentransfer sejumlah dana yang tertera pada SP2D ke rekening penerima hibah atau bantuan sosial. (5)
PERTANGGUNG JAWABAN