PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Berlaku: 24 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 24
TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO, a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa salah satu sumber Pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta pengalokasian pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa didasarkan atas pemerataan antar desa dan proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang tata cara pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota :
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ),
- 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5539),
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29),
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto 12):
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto 2.
3. Desa adalah Desa-desa di Kota Sawahlunto 4.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto 3.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa 5.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
8. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah Desa
N/A
Pasal 2

Pemerintahan Daerah memberikan bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
N/A
Pasal 3

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya
Tujuan Penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
- b. Meningkatkan kemandirian desa
BAB II - SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dalam bentuk uang hasil pajak dan retribusi.
2. (2). Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
3. . Pajak Hotel:
4. . Pajak Restoran: kw
5. . Pajak Hiburan,
6. Pajak Parkir:
7. . Pajak Reklame: Pajak Penerangan Jalan: MO LO
8. . Pajak BPHTB:
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ta
10. . Pajak Mineral bukan logam dan batuan, dan
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan,
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum,
- d. Retribusi Pelayanan Pasar,
- e. Retribusi Pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
17. f, Retribusi Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus,
- g. Retribusi Pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi,
- h. Retribusi Terminal,
- i. Retribusi Rumah Potong Hewan,
- j. Retribusi Tempat Rekreasi/ Olahraga,
- k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
- l. Retribusi Izin gangguan, dan
- m. Retribusi Izin Trayek.
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 6

- (1). Anggaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari kelompok anggaran belanja tidak langsung pada
PPKD dalam jenis belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa yang selanjutnya dirinci kepada jenis belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Desa
- (2). Dalam APBD belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagai rincian objek penerima bagian hasil pajak dan retribusi daerah sesuai kode rekening
- (3). Penyusunan Pagu bagian hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah
- (4). Pagu bagi hasil pajak dan retribusi daerah diajukan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu bagian hasil pajak dan retribusi daerah bersamaan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 7

- (1). Pagu Anggaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penetapan pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diserahkan kepada pemerintah Desa.
- (2). Peraturan Walikota tentang penetapan pengalokasian bagi hasil dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah desa dan menjadi salah satu data dan informasi pagu indikatif Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa
- (3). Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Desa paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan
BAB V - PENYALURAN
Pasal 8

- (1). Bagi hasil pajak dan retribusi daerah disalurkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa
- (2). Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
BAB V - PENYALURAN
Pasal 9

- (1). Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam 2 tahap dalam 1 tahun anggaran.
- . Penyaluran tahap kedua dilakukan pada bulan Agustus sebesar 60X (enam (3) puluh per seratus)
- (2). Penyaluran tahap pertama dilakukan pada bulan Januari sebesar 406 (empat puluh per seratus)
- (4). Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
BAB V - PENYALURAN
Pasal 10

- . Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari rekening Kas Umum (1 :
- Daerah ke rekening Kas Desa, dilakukan dengan syarat
Tahap pertama :
- i. Surat permohonan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Pemerintah Desa kepada Walikota Sawahlunto,
- ii. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan,
- iii. Peraturan Walikota Sawahlunto mengenai penetapan pengalokasian bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa,
- iv. Usulan rencana kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa yang disepakati Badan Permusyawaratan Desa dan direkomendasikan Camat,
- v. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa,
- vi. Referensi Bank yang menunjukan nama Pemerintah Desa dan Nomor Rekening Kas Desa,
- vii. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermaterai cukup:
- viii. Laporan pertanggungjawaban pengunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
Tahap kedua :
- i. Surat permohonan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap kedua dari Pemerintah Desa kepada Walikota Sawahlunto,
1. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermaterai cukup,
3. Hi. Laporan pertanggungjawaban pengunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap pertama.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 11

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 12

- (1). Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Walikota Sawahlunto melalui Camat
- (2). Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 13

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Walikota dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1).Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (2). Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap :
- a. Penerbitan Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,
- b. Penyaluran dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa,
- c. Penyampaian laporan realisasi, dan
- d. SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)
- (3). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Penghitungan pembagian besaran setiap Desa: dan
- b. Realisasi Penggunaan
- (4). Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan.
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15

Pemerintah Desa dilarang untuk melakukan penyimpanan uang dalam bentuk deposit lebih dari 2 (dua) bulan