PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor DAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 0 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI OMBA A
PROVINSI SULAWESI TL G
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR ?0 TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS:, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan asa, 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nome: 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keduduka , Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200~3 1 en tang Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka U ara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara P' blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4~$39);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 L entang Pembentukan Peraturan Perundangndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.\_011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repi blik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 · en.tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Len tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Menetapkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan I aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah ir, 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Re pu lik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia omor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat I aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara e . lik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan S s nan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lernbaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUD HAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 'ERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABU J\ EN BOMBANA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana
5. ;,. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bornbana.
7. Asisten adalah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Admit istrasi Perekonomian dan Pernbangunan, serta , sisten Administrasi Umum Sekretariat )aerah Kabupaten Bombana.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bombana.
9. Urusan Pemerintahan adalah kek asaan pemerintahan yang menjadi kewenangan P esude n yang pelaksanaannya dilakukan oleh keme terian negara dan penyelenggaraan Pemeri tahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Crusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah I 'rusan Pemerintahan yang wajib diselenggar ai oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BAB II
Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana diwadahi dal bentuk Sekretariat Daerah.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaiman dimaksud :lalarn Pasal 2 adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud p d. ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraar urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerin.tahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Pernerintah.in yang menjadiu kewenanangan daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
- (3) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggu gjawab kepada Bupati.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

tugas dan kewajiban mernbantu Bupati dan mengkoordinasikan a - m· nistratif Perangkat Daerah serta pelayanan Sekretariat Daerah mempunyai dalam menyusun kebijakan terhadap pelaksanaan tugas administratif.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn asal 6 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakaan Daerah;
- b. pengorganisasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat D· erah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pem,binaan aparatur Sipil Nega a pada instansidaerah,dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuax dengan tuga dan fungsinya.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagairnana dimaksud dalam Pasal Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilaku an oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan admin istrasi pemerintah;
- b. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan ma syarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merurnuskan program dan petunjuk teknis serta memantau per et bangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta mer berikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- e. pelaksanaan kelembagaan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas dan fungsi pemerintah daerah;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 1~! (dua belas) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :
- a. Asisten:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- b. Bagian-Bagian terdiri dari :
3. Asisten Administrasi Umum.
1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
3. Bagian Otonomi dan Kerjasama;
4. Bagian Hukum;
5. Bagian Administrasi Perekonomian;
6. Bagian Administrasi Pembangunan;
8. Bagian Layanan Pengadaan;
7. Bagian Sumber Daya Alam;
9. Bagian Keuangan;
10. Bagian Organisasi;
12. Bagian Humas dan Protokol.
11. Bagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagan struktur Organisasi Sekretariat daerah sebagaimana re canturn dalam lampiran merupakan bagian yang tidakm terpisahkan dengan Peraturan Bupati Ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok rnembantu Bupati clalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, adrnmistrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah serta menyusun Kebija an dan mengkoordinasikan Dinas dan Badan Daerah.
- (2) Dalam rangka Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksu ada ayat ( 1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan, Monitoringdan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dai bada.n daerah;
- d. Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan , prasarana dan sarana pemerintah Daerah;
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Asisten Administrasi Umum.
- b. Bagian-Bagian terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kernasyarakatan;
3. Bagian Otonomi dan Kerjasama;
4. Bagian Hukum;
5. Bagian Administrasi Perekonomian;
6. Bagian Administrasi Pembangunan;
7. Bagian Sumber Daya Alam;
8. Bagian Layanan Pengadaan;
9. Bagian Keuangan;
10. Bagian Organisasi;
11. Bagian Umum; dan
12. Bagian Humas dan Protokol.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepad Sekretaris Daerah.
- (3) Bagan struktur Organisasi Sekretariat daerah sebagaimana te cantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidakm terpisahkan dcngan Peraturan Bupati Ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok mernbantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, adrmnistrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah serta menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Badan Daerah.
- (2) Dalam rangka Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksu · ad a ayat
3. ( 1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan, Monitoringdan evaluasi kebijakan Pemerintah Dae rah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dai badan daerah;
- d. Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.
Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mernpunyai tuga ~elaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan U mum, Pemerintah Daerah dan pembinaan kemasyarakatan serta mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang-undangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fung ·i :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan:
- c. perumusan bahan kebijaksanaan dan petunjuk teknis perungkatan supremasi hukum;
- b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah;
- d. perumusan peraturan perundang-undangan Pemerintah Da rah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
- a. bagian Administrasi Pemerintahan;
- b. bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan
- c. bagian Otonomi dan Kerjasama; dan
- d. bagian Hukum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada A sisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Bagian Kedua Bagian Administrasi Pemerin tahan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- ( 1) Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas rnelaksanakan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pemhinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang pengawasa , tuga pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan a, ·ya akat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria dan kerjasama antar Pemerintah Daerah, koordinasi terhadap Pemerintah Ke amatan dan Desa/Kelurahan, serta Otonomi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian Administrasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum, dibidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria dan kerjasama antar Pemerintah Da rah, Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Otonomi aerah;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pernerintahan umum, kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah .ecamatan dan Desa/Kelurahan, serta Otonomi Daerah, koordinasi dengan pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. penyiapan dan fasilitasi pengadaan tanah bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum;
- e. pengolahan dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Per e ~intah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- d. koordinasi dengan instansi vertikal atau lembaga terks it demi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan urnurn dan pemerintahan daerah;
- f. penyiapan bahan dan analisis data serta memberikan pertimb, ngan pembinaan perangkat daerah dan otonomi daerah serta h bi · ngan antar daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- g. koordinasi dengan Instansi terkait pemilihan Bupati a Wakil Bupati;
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses · ai tuga dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan membawahkan:
- b. sub bagian Kebijakan dan Evaluasi Pemerintahan; dan
- a. sub bagian Pemerintahan Umum;
- c. sub bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) masin z-n asing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas rnelaksanakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pe yusunan pecloman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan peme · r.tahan umum, pengawasan, ketentraman dan ketertiban, perli dungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelu ahan.
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:
- b. penyusunan program kegiatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah yang berkaita dengan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ibidang pemerintahan umum;
- e. koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar ··e&lt; arnatan dan Kelurahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tuga dan fungsinya.
- f. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Kecarnatan dan Desa/ Kelurahan; dan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Sub Bagian Kebijakan dan Evaluasi Pemerintahan mempunyai tuga mengumpulkan dan menyusun kebijakan dan petunjuk tr .. knis di bidang Kebijakan dan Evaluasi Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Kebijakan dan Evaluasi Peme intahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan dokumen dan data sebagai bahan kajian P n. 'l.rnunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah sesuai Tupoksi;
- b. penyiapan data dan dokumen sebagai bahan kajian perun usan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan pengumpulan data dan bahan dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
- d. pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan Pei erintah Daerah di seluruh Instansi Pemerintah Kabupaten Bornbana;
- f. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah yang berkaitar. dengan penyimpangan kebijakan Pemerintah Daerah di Desa/Kelu ahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi yang diperlukan dalam pen calonan, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepal Desa/ Lurah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dihidang Pemerintahan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Sub Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan mernpunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, d e1.unjuk teknis pelaksanaan Prasarana Fisik dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) Kepala Sub Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Prasarana Fi sik: dan Pertanahan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Prasarana Fisik dan Pertanahan;
- b. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan, pengelolaan, dan administrasi Prasarana Fisik dan Pertanahan;
- d. penyiapan bahan kajian dan analisa terhadap pengadaan tanal bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan masa1ah yang berkaitan dengan masalah Prasarana Fisik dan Pertanah 1;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan .Iibidang pembangunan Prasarana Fisik dan bidang Pertanahan;
- f. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Prasarana Fisik dan Pertanahan;
- h. berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bon bana terkait kerjasama penyelesaian sengketa pertanahan da s rtifikasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. penyiapan dan inventarisasi data/Bank Tanah Peme rintah Kabupaten Bombana baik yang belum maupun yang telah bersertifikat; dan
Bagian Ketiga
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kernasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempuny ai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunj u t ek:nis pembinaan kesejahteraan rakyat dibidang pendidikan, ce sehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan per m.puan, kesehatan, budaya, pariwisata, keluarga berencana, agama, pemuda, dan olahraga.
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, sosial, 1:enaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat/ per m.puan, keluarga berencana, agama, budaya, pariwisata, pemuda, dan olahraga;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pernbinaan kesejahteraan rakyat dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, eluarga berencana dan agama, budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c. pengumpulan dan mengolah data serta menyiapkan p layanan administrasi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama, budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahkan : a. sub bagian Keagamaan; b. sub bagian Kesejahteraan; dan
- c. sub bagian Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnasing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di ba ah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Kesejs hteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- ( 1) Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta petunju tekni pembinaan kehidupan beragama, pendidikan agama, dan sarana keagamaan.
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Keagamaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
- b. penyusunan program kegiatan dalam rangka pembmaan Keagamaan;
- d. pelaksanaan monitoring dan pembinaan ternpat-tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dala rangka pembinaan keagamaan, kepercayaan dan kerukunan hid p antar umat beragama;
- e. pelaksanaan kegiatan hari-hari besar keagamaan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lernbags terkait dalam rangka penyaluran bantuan keagamaan;
- f. identifikasi rumah-rumah ibadah dalam rangka pemberian bantuan prasarana keagamaan;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang ber aitan dengan pelaksanaan pembinaan masalah keagamaan;
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan; dan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis dibidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan, dan Keluarga Berencans ..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan sebagai bahan penyusunan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan etunjuk teknis di bidang Sub Bagian Kesejahteraan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Kesejahteras n;
- d. penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Ke ejahteraan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan 1 agian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan se uai tuga pokok dan fungsinya.
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan .eluarga Berencana; dan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulka l ahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendidikan, Tenaga rja dan Transmigrasi, Budaya, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunju tekni pembinaan di bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan pernoerian bantuan di bidang pelayanan dan bantuan sosial;
- c. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan dibidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, budaya, pariwisata, pem d: dan olahraga;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang dihads pi dan mengkoordinasikan serta mengatasi masalah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. pengumpulan dan pengelolaan data serta menyiapkan sa an dan pertimbangan dalam peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Keempat Bagian Otonomi dan Kerjasama
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

- (1) Bagian Otonomi dan Kerjasama mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, penataan daerah, kerjasama dan hubungan antar lembaga, serta desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian Otonomi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan oton mi daerah dan kerjasama bidang pengembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, penataan daerah, kerjasama dan hubungan antar lembaga, serta desentralisasi dan tugas pernbantuan
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan otonomi daerah dan kerjasama dibidang pengembangan dan pernckaran
5. wilayah, penataan daerah, kerjasama dan hubungar antar lembaga, serta desentralisasi dan tugas pembantuan;
- c. pengumpulan dan mengolah data serta menyiapkan pelayanan administrasi bidang pengembangan bidang otonomi da.erah, pemekaran wilayah, penataan daerah, kerjasama dan hubungan antar lembaga, serta desentralisasi dan tugas pembantuan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- ( 1) Bagian Otonomi dan Kerjasama membawahkan :
- a. sub bagian Pengembangan Otonomi;
- b. sub bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. sub Bagian Desentralisasi dan Togas Pembantuan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masmg-rnasmg dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Oton m; dan Kerjasama.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- (1) Sub Bagian Pengembangan Otonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta per.mjuk teknis pengembangan dan pemekaran wilayah otonomi Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta Penataan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ay: t (1) Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi menyelenggarakan ft ngsi:
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis penataan daerah serta pengembangan wilayah dibidang Otonomi Daerah;
- b. penyusunan program kegiatan dalam rangka penata 1 daerah, pengembangan dan pemekaran wilayah;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penataan daerah serta pengembangan wilayah bagi Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bom ana;
- e. pelaksanaan kegiatan penataan daerah yang meliputi pe dataan kode wilayah Kabupaten, rupa bumi Kabupaten, dan peta wilayah Kabupaten;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan daerah dan pengembangan wilayah otonomi baru;
- f. identifikasi batas wilayah Kabupaten serta rencana pengernbangan wilayah otonomi baru di wilayah Kabupaten Bombana;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka penataan wilayah dan pengembangan ot. norm daerah;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan wilayah dan pengembangan otonomi daerah;
1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidan penataan wilayah dan pengembangan otonomi daerah; dan
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan se uai tuga pokok dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga met punyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman petun uk teknis dibidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah, Swasta maupun Pihak Ketiga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Ler.nbaga menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga sebagai bahan penyusunar rogram kerja Bagian Otonomi dan Kerjasama;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta baha -1 ahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Kerjasarna dan Hubungan Antar Lembaga;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dar petunju teknis di bidang sub bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
- d. penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kerjasarna dan Hubungan Antar Lembaga sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Otonomi dan Kerjasama;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan potensi h bi ngan kerjasama dengan lnstansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Swasta dan Pihak Ketiga;
- t. penyiapan dokumen Kerjasama/ Memorandum of Under tandinq (MoU) bagi Instansi Pemerintah, Swasta dan Pihak Ketiga yang: telah menyetujui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pela sanaan kegiatan bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lernbaga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tuga dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

- (1) Sub Bagian Desentralisasi dan Togas Pembantuan mempunyai tuga mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjul tekni dibidang Desentralisasi dan Tugas Pembantuan bagi Pei erintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) Kepala Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pem antuan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunj u tekni pembinaan di bidang Desentralisasi dan Tugas Pembantuan
- b. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan ok:u.men pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamat:an untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan Pemermtahan , Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi terkait Tugas Pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana;
- d. Pengumpulan dan pengelolaan data serta menyiapkan sa an dan pertimbangan dalam penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan;
- e. Pelaksanaan inventarisasi pennasalahan yang dihada 1 dan mengkoordinasikan serta mengatasi masalah terkait penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan ses ai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tuga pokok dan fungsinya.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pel sanaan desentralisasi dan tugas pembantuan; dan
Bagian Kelima Bagian Hukum
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas dalam bidang k or finasi penyusunan produk hukum daerah, pelaksanaan kajian hukurn dan kebijakan daerah, penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum, penegakan Hak Asasi Manusia, dan dokumentasi hukum.
- a. penelitian dan perumusan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
- b. pengumpulan, pengelolaan dan pengolahan data dalarn rangka pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- c. penelaahan, pengevaluasian dan pengkajian terhadap . engketa Hukum Pemerintah Daerah; dan
- d. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pernpublikasian dan pendokumentasian produk hukum;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

- (1) Bagian Hukum membawahkan :
- b. sub bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- a. sub bagian Perundang-undangan;
- c. sub bagian Inventarisasi dan Dokumentasi;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masin -rnasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

- (1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijaksanaan, perumusan rancangan peraturan per undangundangan dan Peraturan Daerah, serta meneliti dan menelaah rancangan produk hukum lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Perundang-undangan untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya ds n yang menyangkut tugas-tugas pemerintah daerah pada khusus ~ a;
- c. memproses rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan dan Instruksi Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. meneliti produk-produk hukum lainnya, penyusuns n clan penerbitan produk hukum lokal serta penataan sistem i formasi regulasi peraturan perundang-undangan;
- f. mengumpulkan, meneliti dan mengolah data hukum yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
- e. menelaah dan mengevaluasi peraturan perundang-und igan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan program Pembentukan P raturan Daerah;
1. menyiapkan bahan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Produk Hukum di Peme intahan Desa; dan
- h. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produ hukum Daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan ses ai tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

- (1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, penj elesaian masalah hukum dan Hak Asasi Manusia, pelayanan bantuan h.ukum serta penegakan produk hukum daerah dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis dibidang antuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Hak Asasi anusia;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan operasi penegakan P raturan Daerah dan peraturan/keputusan Bupati serta penyidikan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dan pemberian bant an hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi anusia;
7. I, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Hak Asasi Manusia;
- e. pengkoordinasian atas penyelesaian masalah hukum, penyidikan dan penegakkan Peraturan Daerah;
- g. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah yang berkaitan d.engan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Hak Asasi anusia; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan ses ai tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33

- (1) Sub Bagian Inventarisasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tata usaha produk Hukum Pe erintah daerah dan Pengelolaan Dokumentasi Hukum , Publik, serta teknologi informasi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,
Keputusan Bupati dan serta Surat Edaran Bupati serta P ra.turan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) Kepala Sub Bagian lnventarisasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan tata usaha produk hukum Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan pertemuan nasional Jaringan Dokume tasi dan Informasi Hukum;
- c. menyusun program pengelolaan Dokumentasi Hukum, Publikasi Hukum, serta teknologi informasi berupa Peratur Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Surat Edaran Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melakukan penataan pengelolaan dan pelayanan Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum dengan membuat klasifikasi buku-buku perpustakaan serta penataan Produk Hukum; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tuga pokok dan fungsinya.
Bagian Keenam Asisten Perekonomian dan Pembangunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34

- (1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan pet urnusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan penanganan masala serta pemantauan dibidang perencanaan dan pelaksanaan dibidang pembangunan, penanaman modal, statistik, tata ru g dan perumahan, kebersihan, penelitian dan pengembangan, p kerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanian, kehutanan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Badan Usaha Milik Daerah, Pertambangan dan Energi serta Lingkungan Hid up, pendapatan dan keuangan daerah;
- (2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung awab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyelengga akan fungsi:
- a. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang administrasi perekonomian, administrasi sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta layanan pengadaan
- c. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan administrasi pembangunan yang meliputi bidang perencanaan dan pela sanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, tatistik, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, pekerjaan umum, tata ruang dan permukiman;
- b. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan dibidang ad inistrasi perekonomian, administrasi sumber daya alam administrasi pembangunan, serta layanan pengadaan;
- d. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan administrasi sumber daya alam yang meliputi bidang pertanian, petemakan, perkebunan,
8. kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, elautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan bidang administrasi perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil Menengah, penanaman modal dar Badan Usaha Milik Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang administrasi perekonomian, administrasi sumb r daya alam, administrasi pembangunan, serta layanan pengadaan: dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan bahan kebijakan dibidang administrasi perekonomian, administrasi sumber daya alam dan administrasi pembangunan serta layanan pengadaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tuga pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35

- atas : (1) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan terdi
- a. bagian Administrasi Perekonomian;
- c. bagian Sumber Daya Alam; dan
- b. bagian Administrasi Pembangunan;
- d. bagian Layanan Pengadaan.
- pada ayat (1) masin. -rnasing Bagian yang bera a dan Daerah melalui Asisten Bidang (2) Bagian-bagian sebagaimana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala bertanggungjawab kepada Sekretaris Perekonomian dan Pembangunan.
Bagi.an Ketujuh Bagian Administrasi Perekonomian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melak anakan dan mengkoordinasikan serta mengumpulkan bahan penyu sunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perencanaan, Pembangunan, Litbang, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Koperasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian Administrasi Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perencanaan, Pembangunan, Litbang, Layanan Pe gadaan Secara Elektronik, Koperasi, Perdagangan, Badan U saha Milik Daerah, dan Pendapatan;
- b. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan dibidang Perencanaan, Pembangunan, Litbang, Layanan Pengadaan Secara El kt onik, Koperasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan;
- c. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan dibidang Perencanaan , Pembangunan, Litbang, Layanan Pengadaan Secara Elekt onik, Koperasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan bahan kebijakan dil idang Perencanaan, Pembangunan, Litbang, Layanan Pengadaan ~:&gt;ecara
7. Elektronik, Koperasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tuga dibidang Perencanaan, Pembangunan, Litbang, Layanan Pe gadaan Secara Elektronik, Koperasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tuga pokok dan fungsinya.
- f. koordinasi dan monitoring pendapatan dan keuangan daerah; t an
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian membawahkan:
- a. sub bagian Sarana Perekonomian;
- b. sub bagian Sarana Produksi; dan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masin -rnasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada diba ah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Adrninistrasi Perekonomian.
- c. sub bagian Pengembangan Perekonomian dan Badan U saha M ilik Daerah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38

- (1) Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan serta mengumpulkan 'aahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, perindustrian dan perdagangan serta Badan Usaha Milik Daerah, pendapatan dan Keuangan Daerah.
- a. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah, penanarnan modal, perindustrian dan perdagangan, dan Badan Usaha Milik Da rah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Sarana Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
- b. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan dibidang kope asi dan Usaha Kecil Menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan dibidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan dan Badan Usaha Miliki Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksa aan tugas dibidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan dan Sadan Usaha Milik Daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dibidang kope asi dan Usaha Kecil Menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. koordinasi dan monitoring pendapatan dan keuangan daera ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 39

- (1) Sub Bagian Sarana Produksi mempunyai tugas pokok rnenyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemantauan peningkatan usaha perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l I Sub Bagian Sarana Produksi menyelenggarakan fungsi :
- b. pengumpulan bahan pembinaan monitoring dan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Lembaga Keuangan Mi o Daerah, Lembaga Keuangan lainnya se-Kabupaten Bombana;
- a. pengumpulan bahan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas peningkatan usaha produksi ae al seKabupaten Bombana;
- c. pengumpulan bahan pembinaan monitoring dan ev· uasi dan pengawasan pelaksanaan tugas perusahaan daerah Kabu.paten Bombana;
- e. pengumpulan bahan pembinaan monitoring dan eval asi dan pemantauan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha kecil menengah, industri dan perdagangan se-Kabupaten Bomb na;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap distribu ·i Bahan Bakar Minyak dan Gas, Beras untuk Keluarga Miskin den ai cara mengkoordinasikan dengan instansi terkait agar sesuai dengan peruntukkannya;
- f. pengumpulan bahan pembinaan monitoring dan eval asi dan pemantauan pelaksanaan tugas penerapan Teknologi Tepat Guna se-Kabupaten Bombana;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
- g. pengumpulan bahan pembinaan monitoring dan eval asi dan pemantauan pelaksanaan tugas kegiatan operasional ketertiban distribusi arus barang dan jasa se-Kabupaten Bombana; dan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 40

- (1) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan Sadan Usa a Milik Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, eval asi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakkan umum lingkup perekonomian dan Badan Us a Milik Daerah.
- a. menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan Su Bagian Pengembangan Perekonomian Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Program Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana serta hasil eval asi agar pelaksanaan kegiatan tercapai secara efektifdan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
- b. pengumpulan bahan pembinaan monitoring dan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Bank Umum Milik Daerah BPR seKabupaten Bombana;
- d. mengumpulkan dan mengolah seluruh data Badan Usa a Milik Daerah dengan cara menghimpun dan menyusunnya serungga menghasilkan informasi sebagai bahan pembinaan; dan
- c. pengumpulan bahan pembinaan monitoring dan eval asi dan pemantauan pelaksanaan tugas kegiatan operasional perh bungan dan transportasi se-Kabupaten Bombana;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpman se uai tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kedelapan
Bagian Administrasi Pembangunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 41

- ( 1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunj u teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penelitis n dan pengembangan, statistik, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta pekerjaan umum dan tata ruang serta Layanan Pe gadaan Secara Elektronik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunju rekni perencanaan pembangunan, statistik, pekerjaan umum a11 tata ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan dibidang pere canaan dan pelaksanaan pembangunan, statistik, pekerjaan urnum dan tata ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pe bangunan dibidang statistik, pekerjaan umum dan tata ruang, perhu bungan, komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, ta.tistik, perkerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, kornunikasi dan informatika;
- e. mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan/proses pe gadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah melalui Layanan Pe gadaan Secara Elektronik ;
- f. pelaksanaan penyusunan standarisasi harga satuan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 42

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan:
- a. sub bagian Program Pembangunan;
- b. sub bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. sub bagian Pengendalian Pembangunan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masmg-n. asing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada diba ah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Ad inistrasi Pembangunan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 43

- ( 1) Sub Bagian Program Pembangunan mempunyai tugas okok menghimpun seluruh kegiatan program pada bagian pembangunan serta mempersiapkan data/ informasi dalam rangka program
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. membuat perencanaan dan menyusun programprogram ke ia pada bagian pembangunan;
- b. menyusun permasalahan dan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- c. mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan;
- e. melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah, bantuan pihak ketiga dan dana pembangunan lainnya;
- f. membuat dan menyusun hasil program kerja pada bagian pembangunan secara berkala kepada atasan langsung;
- g. menyelenggarakan Monitoring dan evaluasi bagian pembangunan dibidang administrasi pembangunan;
- i. menilai prestasi kerja berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai d engan tugas dan fungsinya;
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tuga pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 44

- (1) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik memp nyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta penyiapan regulasi, pemberian layanan, pembinaan dan penyusunan la.poran realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (:.) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelen.ggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan program kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan penge dalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi dan ko rdinasi penerapan sis tern informasi layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik;
- e. penyelenggaraan layanan informasi;
- f. penyelenggaraan pendayagunaan dan dukungan t knologi informasi dan komunikasi;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayan.an data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis verifikasi penyedia barang/ jasa;
- J. pelaksanaan layanan data dan informasi pengadaan barang, jasa pemerintah secara elektronik;
1. pelaksanaan pemeliharaan dan pendokumentasian data rekanan;
- m. pelaksanaan penjelasan atas berbagai hal menyangkut Iayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik kepada panitia pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitm n, dan penyedia/rekanan/vendor, baik langsung melalui telepon, maupun e-mail, dan tanya jawab di web khusus;
- n. melaksanakan pemeliharaan keamanan jaringan kornputer, pemeliharaan aplikasi server, pemeliharaan databa 'e dan pemeliharaan aplikasi layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik serta monitoring server;
- o. melaksanakan fungsi administrator pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik sebagai administrator tertinggi sistem informasi layanan pengadaan barang/ jasa pernerintah secara elektronik;
- p. melaksanakan pengadministrasian data paket pengadaan barang dan jasa pada aplikasi layanan pengadaan barang/ jasa perner ntah secara elektronik;
- q. melaksanakan koordinasi kepada admin di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- r. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan akses interne t di Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- s. melaksanakan pelatihan layanan pengadaan bars ng/ jasa pemerintah secara elektronik kepada parutia pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, dan penyedia/ rekanan/ vendor;
- t. melaksanakan sosialisasi layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik kepada panitia pengadaan barang/jasa, Pejabat Pernbuat Komitmen, penyedia/rekanan/vendor, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
- u. melaksanakan bimbingan teknis aplikasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik kepada panitia pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia/ rekanan/ vendor;
- x. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- y. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan se uai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 45

- ( 1) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tuga ~ pokok menghimpun bahan-bahan untuk penyusunan peng ndalian pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya serta melaksanakan pengendalian program pern bangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya serta penyiapan saran penyempurnaannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (J.J Sub Bagian Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi
- a. mengumpulkan bahan, penyusunan pedoman dan petunju teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pengendalian;
- b. menyusun laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya dan kegiatan lainnya;
- c. mengadakan penelitian segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan masalah pembangunan daerah;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kep a Bagian Administrasi Pembangunan;
- e. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pela sanaan pembangunan;
- f. melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan pembangunan;
- g. mengendalikan akselerasi atas keterlambatan pembangunan; clan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh kepala bagian pembangunan sesuai dengan bidangnya.
Bagian Kesembilan Bagian Sumber Daya Alam
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 46

- (1) Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang sum er daya lahan dan perairan , kehutanan, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunj k teknis bidang pertanian, peternakan, kehutanan, sumber daya mineral, kelautan dan perikanan;
- b. pengkoordinasian, penyelarasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan dibidang pertanian, peternakan, kehutana , energi sumber daya mineral, kelautan dan perikanan;
9. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, pertambangan dan energi, kela tan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, energi sumber daya mineral, kela tan dan perikanan;dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 47

- {1) Bagian Sumber Daya Alam membawahkan:
- a. sub bagian Kehutanan;
- b. sub bagian Sumber Daya Laban dan Perairan; dan
- c. sub bagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) masin -rnasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawab dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Sum b r Daya Alam.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 48

- (1) Sub Bagian Kehutanan mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan penyu sunan laporan dalam bidang kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (. ) Sub Bagian Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis koordinasi pembinaan pemantauan dan evaluasi perkembangan admirustrasi pembangunan bidang kehutanan;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan administrasi bidang kehutanan;
- c. pelaksanakan pembinaan administrasi bidang kehutanan;
- d. penghimpunan, pengolahan dan sistemasi administrasi bidang kehutanan;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 49

- (1) Sub Bagian Sumber Daya Lahan dan Perairan mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan dalam bidan sumber daya lahan dan perairan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) Sub Bagian Sumber Daya Lahan dan Perairan menyelenggarak fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pem inaan administrasi bidang sumber daya lahan dan perairan;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan administrasi sumber daya lahan dan perairan;
- c. pembinaan administrasi bidang sumber daya lahan dan perairan;
- d. menghimpun, mengolah dan mensistemasikan admirnstrasi bidang sumber daya lahan dan perairan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundangundangan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 50

- ( 1) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tug s pokok menyusun petunjuk teknis. koordinasi, pembinaan, pemantauan,
evaluasi dan penyusunan laporan dalam bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [I] Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan administrasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. melakukan Evaluasi pelaksanaan administrasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. melakukan pembinaan administrasi bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- d. menghimpun, mengolah dan mensistemasikan administrasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kesepuluh
Bagian Layanan Pengadaan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 51

- (1) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian Layanan Penga aan dan strategi pengadaan/jasa, melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, menetapkan ketua, sekretaris dan anggota Pokjs sesuai beban kerja masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Bagian Layanan Pengadaan;
- c. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan/ja a Bagian Layanan Pengadaan;
- d. menyusun program kerja dan anggaran Bagian Layanan Pengadaan;
- e. melakukan pengawasan seluruh kegiatan pengadaan baran /jasa di Bagian Layanan Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan kepads Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- f. menyusun rencana kebijakan pengadaan barang/jasa;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretari Daerah;
10. h.melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Bagian Layanan Pengadaan;
1. menetapkan ketua, sekretaris dan anggota Pokja sesuai d.engan beban kerja masing-masing;
- J. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja Bagian Layanan Pengadaan kepada Bupati melalui S kretaris Daerah;
- k. mengusulkan staf pendukung Bagian Layanan Pengadaan sesuai kebutuhan;dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 52

- ( 1) Bagian Layanan Pengadaan membawahkan :
- a. sub bagian Kesekretariatan;
- b. sub bagian Konstruksi dan Konsultansi; dan
- c. sub bagian Barang dan Jasa Lainnya.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung awab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 53

- (1) Sub Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunj k dan mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengembangan sumber day a rnanusia, penataan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( .) Sub Bagian Kesekretariatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan bagian kesekretariatan;
- b. pendistribusian tugas, memberi petunjuk dan mengoordmasikan kegiatan kesekretariatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. penataan dan mengelola urusan kepegawaian, ad inistrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga Bagian Layanan Pengadaan;
- d. pembuatan usulan kegiatan dan anggaran kebutuhan Bagian Layanan Pengadaan;
- e. penataan dan penginventarisasian barang inventaris Bagian Layanan Pengadaan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. pembuatan laporan kegiatan Bagian Layanan Pengadaan meliputi fisik dan keuangan secara triwulan, semester dan tahunan,
- g. pembuatan konsep surat dan bahan lain yang berkaitan d.engan kesekretariatan sesuai petunjuk atau disposisi atasan;
- h. penataan administrasi surat menyurat untuk menjaga k tertiban dan kelancaran kegiatan;
1. penyiapan dokumentasi pendukung dan infor a ·i yang dibutuhkan pokja Bagian Layanan Pengadaan;
- J. penataan dan pengelolaan arsip dokumen pelaksanaan pengadaan;
- k. penyelia pelaksanaan tugas kesekretariatan untuk me getahui kesesuaian dengan rencana;
1. penyiapan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf pe dukung dalam proses pelaksanaan pengadaan;
- m. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas surnber daya manusia kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah;
- n. penginventarisir paket-paket yang akan dilelang/ diseleksi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 54

- (1) Sub Bagian Konstruksi dan Konsultansi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengoordinasikan kegiatan pengadaan barang/ jasa di l idang konstruksi dan konsultansi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a rat (I) Su Bagian Konstruksi dan Konsultansi menyelenggarakan fungsi
- a. penyusunan rencana kegiatan, bagian konstruksi dan konsultansi;
- b. pendistribusian tugas, memberi petunjuk dan mengoordinasikan kegiatan konstruksi dan konsultansi sesuai bidang tugasnya;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/js sa yang dilaksanakan oleh pokja Badan Layanan Pengadaan;
- d. pengelolaan sistem pengadaan dan sistem info asi data manajemen pengadaan guna mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- e. penyiapan dan mengoordinasikan tenaga ahli hukum dalam proses permasalahan hukum apabila dibutuhkan;
- f. pemberian bantuan dan pendampingan kepada pokjr ketika menghadapipermasalahan;.
- g. penyelia pelaksanaan tugas bagian konstruksi dan onsultansi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 55

- (1) Sub Bagian Barang dan Jasa Lainnya mernpunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di bidang barang an jasa lainnya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Barang dan Jasa lainnya menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan, bagian barang dan jasa lainnya;
- b. pendistribusian tugas, memberi petunjuk dan mengoor inasikan kegiatan barang dan jasa lainnya sesuai bidang tugasnya;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilaksanakan oleh pokja Badan Layanan Pengadaan;
- d. pengelolaan sistim pengadaan dan sistim informasi data manajemen pengadaan guna mendukung pelaksanaan ngadaan barang dan jasa;
- e. penyiapan dan mengoordinasikan tenaga ahli hukum dalam prose permasalahan hukum apabila dibutuhkan;
8. I, pemberian bantuan dan pendampingan kepada pokj· ketika menghadapi permasalahan;
- g. penyelia pelaksanaan tugas bagian barang dan jasa lainnj a untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tuga pokok dan fungsinya.
Bagian Kesebelas Asisten Administrasi Umum
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 56

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas mernbantu S kretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evalua i :erkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, keprotokolan, kerjasama serta dukungan penyelenggaraan Pemeritahan Daerah oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asist n yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di 1 idang hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepega waian, keuangan, administrasi aset, bidang umum, pengarnanan dan pemeliharaan aset;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Satua Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
7. administrasi di bidang hubungan organisasi, kepegawaian, k uangan, umum, pengamanan dan pemeliharaan d. pelaksanaan pembinaan masyarakat, protokol, administrasi aset, bidang aset; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh S kretari Daerah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 57

- (1) Asisten Administrasi Umum membawahkan:
- a. bagian Keuangan;
- b. bagian Organisasi;
- c. bagian Umum; dan
- d. bagian Humas dan Protokol.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) masm -rnasmg dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
Bagian Kedua Belas Bagian Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 58

- ( 1) Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan, perencanaan dan anggaran, akuntansi dan p laporan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran bagian pengelolaan keuangan;
- b. Pengendalian kegiatan operasional;
- c. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah lingk p . "etda
- d. Penyusunan laporan realisasi anggaran;
- e. Manajemen penatausahaan keuangan, akuntansi dan p laporan berbasis akrual;
- f. Verifikasi surat pertanggungjawaban lingkup Sekretariat D· erah;
- g. Fasilitasi penyusunan anggaran dan asistensi lingkup Setda;
- h. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan;
1. Pengoordinasian dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah;
- J. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan b' ik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 59

- ( 1) Bagian Keuangan membawahkan :
- a. sub bagian Anggaran;
- b. sub bagian Perbendaharaan; dan
- c. sub bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawa kepada Kepala Bagian Keuangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 60

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahar clan melakukan penyusunan, perencanaan dan analisa ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Su Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan lingkup Sekretariat Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan Keuangan Lingkup Sekret.ariat Daerah;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan mengkoordinasikan serta mengatasi masalah pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
- d. penyusunan perencanaan anggaran;
- e. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran;
- f. pengkoordinasian pengelolaan anggaran; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tuga pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 61

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penatausahaan keuangan, pengujia Surat Perintah Pembayaran (SPP) serta menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a. at ( 1) Su Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan petunjuk teknis kepada Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. melaksanakan administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan;
- c. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan lingkup Setda;
- d. Penyiapan kelengkapan dokumen permintaan pembayara
- e. Fasilitasi pembayaran dan pencairan dana operasonal dan kegiatan Setda;
- f. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh aparat pengawasan dan auditor;
- h. Pengoordinasian dan konsultasi perbendaharaan;
1. penyusunan pelaksanaan pembukuan; dan
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 62

- (1) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas m lakukan urusan verifikasi, permintaan pembayaran GU, TU, dan LS serta menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun lingkup Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya (1) Su Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- b. memverifikasikan pertanggungjawaban keuangan;
- c. pengevaluasian laporan keuangan;
- d. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan k uangan;
- e. Pelaksanaan analisa pelaporan keuangan
- f. Pelaksanaan verifikasi pembukuan dan penginputan data
- g. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan dokumen SPJ
- h. Pelaksanaan penyusunan LKPD lingkup Setda
- j. pengevaluasian administrasi dan akuntansi keuangan; dan
- i. Pengoordinasian pemeriksaan barang lingkup Setda
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Ketiga Belas Bagian Organisasi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 63

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang Kelembagaan, Ketatalaksan ar dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis enataan kelembagaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis analisis .Jabatan tata hubungan kerja dan prosedur kerja;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis administrasi dan pelayanan kepegawaian dalam hal pengangkatan, pemmclahan, pemberhentian dalam Jabatan struktural dan fungsional, Diklat Pegawai, dan formasi pengadaan pegawai;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis pere ncanaan pengembangan pegawai;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan pengembangan pegawai Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana; dan ·
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tuga pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 64

- ( 1) Bagian Organisasi membawahkan :
- a. sub bagian Kelembagaan, Kepegawaian dan Analisis Jabatan;
- b. sub bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masin -rnasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Organisasi
- c. sub bagian Pembinaan, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 65

- (1) Sub bagian Kelembagaan, Kepegawaian dan Analisis Jabata mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi, pernbinaan da petunjuk pelaksanaan analisis organisasi, peningkatan kapasitas
kelembagaan, evaluasi kelembagaan, melaksanakan penyusunan analisis jabatan, formasijabatan dan standar kompetensi jabatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan, Kepegawaian dan Analisis .Jabatan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi analisis organisasi, peningkatankapasita dan evaluasi kelembagaan;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan SKPD;
- c. pelaksanaan analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan SKPD;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan SKPD;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program di bidang analisis jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 66

- (1) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas menyelenggarakan ketatalaksanaan Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Sub Bagian Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan analisis data dibidang tatalaksana pe erintahan , perpustakaan dan kearsipan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang tatalaksana pemerintahan, pengawasan melekat, perpustakaan dan kearsipan serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tatalaksana pemerintahan, perpustakaan dan kearsipan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, dan standa.risasi sarana dan prasarana dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tuga pokok dan fungsinya.
- e. penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang tatalaksana pemerintahan; dan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 67

- (1) Sub Bagian Pembinaan, Peningkatan Kinerja dan Reformasi irokrasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan petunjuk pelaksa.naan pengembangan kinerja dan evaluasi pengembangan kinerja pegawai lingkup Sekreta.riat Daerah Kabupaten Bombana ..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Pembinaan, Peningkatan Kinerja dan eformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan analisis data dan bahan di bidang pemngkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pernngkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang peningkatan kinerja dan budaya kerja serta standar rnanaiemen mutu;
- d. penyiapan bahan peningkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang penmgkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penmgkatan kinerja, budaya kerja, standar manajemen mutu, ak ta.bilitas kinerja dan Renstra SKPD;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, dan evaluasi peningkatan kinerja, budaya kerja, standar manajernen mutu, akuntabilitas kinerja dan Renstra SKPD;
- h. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan evaluasi peningkatan kinerja, budaya kerja, standar manajeme mutu, akuntabilitas kinerja dan Renstra SKPD;
1. penyiapan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil evaluasi peningkatan kinerja, budaya kerja, standar manajeme mut , akuntabilitas kinerja dan Renstra SKPD; dan
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Keempat Belas Bagian Umum
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 68

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tat usaha, pembinaan kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapar , dan perjalanan dinas;
- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan surat men rat serta kearsipan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- b. penyelenggaraan tata usaha umum dan Perjalanan Dina lingkup Sekretariat Daerah;
- d. penyelenggaraan urusan perlengkapan;
- c. penyelenggaraan urusan rumah tangga Pimpinan da Kantor lingkup Sekretariat Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang tugastugas umum dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 69

- (1) Bagian Umum membawahi :
- a. sub bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas;
- b. sub bagian Perlengkapan; dan
- c. sub bagian Rumah Tangga.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnasmg-rnasing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di ba ah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 70

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Ketatausahaan dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi surat keluar dan surat m suk di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip aktif;
- c. pemeriksaan surat dan Naskah Dinas yang akan disampaikan kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf terhadap surat dan naskah dinas yang benar sebelum disampaikan kepada pimpinan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan protokoler Pemerintah Daerah dan penyiapan Administrasi Perjalanan Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan prosedur pelaksanaan pengadministrasian perjalanan sesuai dengan pedoman teknis dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pengadministrasian perjalanan Pimpinan Pemerintah Daerah sesuai petunjuk teknis;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya;
- g. pemeriksaan surat Dinas yang akan ditandatangani atau naskah yang akan disampaikan kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang benar; dan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 71

- (1) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pe gadaan perlengkapan dan materil serta pengelolaan administrasi perlengkapan,
- a. penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Sub BagianPerlengkapan menyelenggarakan fungsi :
- b. pengadaan barang danjasa kebutuhan perlengkapan;
- d. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- c. pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
- e. penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan pengeluaran barang yang diperlukan;
- f. pengaturan, pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas;
- g. pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan pengemu i untuk keperluan dinas;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; ai
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 72

- ( 1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pelayanan dan penyelenggaraan urusan rumah tangga Kantor, Rumah Ja.bata Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati serta Rumah Jabatan Dinas lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan keperlua rumah tangga kantor, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabata Wakil Bupati dan Rumah jabatan Dinas Lainnya;
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis penyele ggaraa urusan rumah tangga kantor dan Rumah Jabatan Bupati, Ruma Jabatan Wakil Bupati serta Rumah Jabatan Dinas lainnya,
- c. pelaksanaan pengurusan kebutuhan rumah tangga kantor da Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah .Jabatan Dinas lainnya;
- d. penyediaan dan pemeliharaan ruangan kantor dan Rumah Jabata Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Rumah Jabatan Dinas 1ainnya;
- e. penyelengaraan keamanan kantor dan Rumah Jabatan B pati dan Wakil Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses a tugas pokok dan fungsinya.
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan halaman kantor da Rumah Jabatan Bupati-Wakil Bupati; dan
Bagian Kelima Belas Bagian Humas dan Protokol
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 73

- (1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang Humas, Proto ol, dan Penghubung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman kehumasan;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyaraki t serta pelaksanaan urusan inventarisasi dan distribusi bahan- bahan penerbitan;
- c. pelaksanaan Pembinaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kehumasan dan protokol;
- d. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan keprotokolan dan persiapan, pengaturan segala bentuk upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 74

- (1) Bagian Humas dan Protokol membawahi:
- a. sub bagian Humas;
- b. sub bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
4. ~- sub bagian Penghubung;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masin -rnasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungiawab langsung kepada Kepala Bagian H umas dan Protokol.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 75

- (1) Sub Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan pe musan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kehumasan;
2. (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Humas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman kehumasan;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunju teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan serta pelaksanaan urusan inventarisasi dan distribusi bah' n-bahan penerbitan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan ses ai Togas Pokok dan Fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 76

- (l) Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan petunjuk pelaksanaan keprot koleran, kebutuhan rumah tangga pimpinan, dan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Protokol dan Tata U saha n pinan menyelenggarakan fungsi:
- b. pengkoordinasian dan komunikasi dengan pihak-pih terkait sehubungan dengan keprotokolan kegiatan Pimpinan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan denga urusan keprotokolan;
- c. pengharmonisasian konsep Pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atas nama Bupati sebelum diajukan kepada Bu ati atau Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- d. pelaksanaan persiapan dan pengaturan segala bentuk a ara dan kegiatan upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. penyiapan pelaksanaan penyiapan tempat ruangan, a omodasi serta konsumsi untuk rapat acara kenegaraan dan pelantikan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan ses ai Tu.gas Pokok dan Fungsinya.
- f. penyelenggaraan tata usaha pimpinan; dan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 77

- (1) Sub Bagian Penghubung Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dan melaksanakan urusan penghubung yang berkaitan dengan tugastugas Pemerintah Daerah dalam hubungan tugasnya dengan Pemerintah Provinsi, serta melakukan pengelolaan barang/ ekayaan yang menjadi milik Pemerintah Daerah yang berada dalam wilayah ibukota Provinsi;
- a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penghubung;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Penghubung Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi :
- b. pengkoordinasian dan komunikasi dengan Pemerintah Provin.si dan Pemerintah Pusat dan atau pihak lain khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan tata usaha, surat menyurat dan komunika i untuk mempercepat penyampaikan informasi ke daerah khusus ya bagi kantor penghubung yang ada di ibukota Provinsi dan Pusat,
- d. pengelolaan barang/kekayaan atau aset Pemerintah Daerah yang berada di ibukota Provinsi atau daerah lain; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ses ai tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Keenam Belas Staf Ahli
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 78

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu Staf Ahli dan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli adalah unsur Staf yang dijabat oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil Ahli sesuai bidang tugasnya yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara admiruistratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. -
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 79

- ( 1) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membidangi :
- a. Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 80

Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (3) seua bidang mempunyai tugas :
- a. bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan memberikan telaahan mengenai hukum, politik dan pemerintahan;
- b. bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan memberikan telaahan mengenai ekonomi, keuangan dan pembangunan,
- c. bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya man usia.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 81

- (1) Staf Ahli di Bidang Hukum, Politik dan Pem rintahan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pemberian telaahan mengenai Hukum, Politik dan Pemeri tahan;
- b. Pengoordinasian penyampaian telaah Pemerintahan seba ai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan/ .ebijakan Pimpinan;
- c. Pengumpulan dan menganalisa data dibidang Hukum, Polink dan Pemerintahan dalam rangka pemberian pertimbangan kepada pimpinan;
- d. Pemberian saran/masukan kepada pimpinan dibidang Hukum, Politik dan Pemerintahan baik secara lisan maupun tert ulis agar tidak terjadi timpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Staf Ahli di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pemban.gunan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pemberian telaahan mengenai Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- b. Pengoordinasian penyampaian telaah Ekonomi, Ke angan dan Pembangunan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan/ Kebijakan Pimpianan;
- c. Penyempurnaan sasaran program pembangunan, eknomi dan Keuangan tahun sebelumnya berdasarkan data dan lapo an, agar kesinambungan program berjalan dengan lancar;
- d. Pemberian saran/masukan kepada pimpman dibidang pembangunan, ekonomi dan keuangan baik secara lisan maupun tertulis agar tidak terjadi timpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Staf Ahli di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. Pemberian telaahan mengenai bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. Pengoordinasian penyampaian telaah Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan/Kebijakan Pimpianan;
- c. Pengumpulan dan mengolah data serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan sumberdaya manusia dan hubungan kerjasarna;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh Belas Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 82

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sekretariat daerah sesuai bidang keahliannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 83

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjan jabata fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuar 'bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ole Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pernerintah Kabupaten Bombana serta dengan instansi lain diluar Pernerintah Kabupaten Bombana sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asi ten dan Kepala Bagian, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 85

Sekretaris Daerah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 86

Sekretaris Daerah, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pels ksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 87

Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masmgmasing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 88

Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Daerah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun lapo an lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahanrr a.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 89

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimoinga kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 91

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tugas dinas luai daerah, Sekretaris Daerah menunjuk Asisten untuk melakukan tugas-tugas kepala sekretaris daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 92

-n asmg dapat pejabat Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masm pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bornban, mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 93

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten B m.bana, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-unda gan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Guberriur atas usul Bupati yang memenuhi syarat sesuai dengan pera.turan perundang - undangan yang berlaku;
- (3) Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretari Daerah Kabupaten Bombana yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupa sesuai dengan bidang tugas keahliannya masing-rnasing yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a., Asisten an Staf Ahli merupakan jabatan eselon ll.b atau masing-masing pernangku jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (6) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (7) Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a atau pemangku jabatan administrator.
- (8) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau p mangku jabatan pengawas.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetap ai ole Pemerintah.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 94

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bomban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tida berlaku.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Be · ta Daerah Kabupaten Bombana.
Hj.
SI
Pj. BUPATI SOMSANA,
Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 1-J. Qe,,w,.,t•e. 2016
2016 Diundangkan di Rumbia pada tanggal, ,--; V~t1Mb&lt;r
ARIS DAERAH, SE
H. BURHANUDDIN A.HS. NOY
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR ...
4 H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
8
~~
~-+--+-1----+--l
., e a ~
~ Ef--+---+---4---~-l
1
1
I
1
1
1
H
1
1
H
1
|
1
{
|
1
1
1
1
5
I
8
|
1
1
|
|
1
1
1
1
|
|
8
1
1
{
1
I
I
I
1
1
1
8
1
1
I
1
1
I
---
8
H
|
1
1
I
|
-----
8
I
|
|
1
1
--
1
-·-
--
.
='
··--.----...--