PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang RETRIBUSI JASA USAHA
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur 3 (tiga) jenis Retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan untuk mengakomodir 2 (dua) jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Rumah Potong Hewan, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN :
[
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, failitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.
11. Retribusi Tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan dan asrama/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyedian bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah.
13. Retribusi Tempat Rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemotongan hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
19.
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat pendaftaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi dalam rangka memakai/menggunakan/ menikmati/ memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektih dan professional berdasarkan suatui standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
25. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
26. Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).
27. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan Ikan.
28. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah perangkat Dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.
29. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditujukan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.
30. Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1702 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratarium).
31. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.
BAB II - JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi; dan
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan.
BAB II - JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 3

Pemungutan Retribusi dilakukan dalam wilayah Daerah.
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi.
- (2) Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi.
- (3) Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi.
- (4) Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi.
- (5) Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi.
Bagian Kedua
Objek Retribusi
Paragraf 1
Pemakaian Kekayaan Daerah
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pelayanan pemberian hak pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, berupa :
- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian gedung dan bangunan;
- c. pemakaian laboratarium;
- d. pemakaian workshop;
- e. pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan peralatan;
- f. pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
Paragraf 2
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemakaian tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa untuk tamu negara dan/atau Daerah.
- (3) Penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diutamakan bagi pegawai yang melakukan tugas kedinasan.
Paragraf 3
Penjualan Produksi Usaha Daerah
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha Daerah, yang meliputi:
- a. benih atau bibit tanaman pangan dan holtikultura;
- b. bibit dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan;
- c. benih atau bibit ikan dan induk ikan hasil usaha produksi usaha perikanan; dan
- d. benih atau bibit tanaman hasil produksi usaha perkebunan
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) adalah penjualan/penyediaan benih atau bibit hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Paragraf 4
Tempat Rekreasi
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi yang meliputi rekreasi budaya, rekreasi sejarah, rekreasi alam dan rekreasi agrowisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak swasta.
Paragraf 5
Rumah Potong Hewan
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pemeriksaan ante mortem dan pemotongan hewan;
- b. pemakaian fasilitas kandang;
- c. pemeriksaan post mortem ;
- d. pemeriksaan labor/uji kualitas daging; dan
- e. klinik dan laboratorium kesehatan hewan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah poong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak swasta.
Bagian Ketiga
Subjek Retribusi
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 10

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 11

Wajib Retribusi Jasa usaha meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekwensi pemakaian.
- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur dan dihitung berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/ dimanfaatkan).
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual.
- d. Retribusi Tempat Rekreasi diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian/pemanfatan tempat rekreasi.
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan diukur dan dihitung berdasarkan jasa/jenis hewan, frekuensi pemakaian/pemanfaatan dan jumlah hewan yang dipotong serta jenis pemeriksaan kesehatan hewan.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas
yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu dan frekwensi pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk pemakaian tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
- b. untuk pemakaian gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini
- c. untuk pemakaian laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. untuk pemakaian workshop sebagaimana tercantum Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. untuk pemakaian kendaraan dan alat-alat berat serta peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- f. untuk pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa digolongkan berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/ dimanfaatkan).
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. bibit dan/induk ikan hasil produksi usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. benih atau bibit ikan dan/atau induk ikan hasil produksi usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. benih dan atau bibit hasil produksi Usaha Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .
Bagian Keempat
Retribusi Tempat Rekreasi
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jasa/jenis dan fasilitas yang digunakan/dimanfaatkan/ dinikmati dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII - PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 20

Wajib Retribusi yang menggunakan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 wajib melakukan pendaftaran dengan menggunakan SPdORD.
BAB VII - PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 21

Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD.
BAB VII - PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterbitkan SKRD.
BAB VII - PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penetapan dan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

- (1) Dalam hal pemakaian/penggunaan pemanfaatan objek Retribusi Jasa Usaha terkait dengan perjanjian, maka penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam naskah perjanjian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian penggunaan/pemanfaatan objek Retribusi Jasa Usaha dengan naskah perjanjian diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN
Pasal 26

Masa Retribusi adalah per kali pakai atau per transaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi terutang diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB X - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XI - KEBERATAN
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi kerena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Rertribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XI - KEBERATAN
Pasal 30

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam
BAB XI - KEBERATAN
Pasal 29

harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XI - KEBERATAN
Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pambayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIV - PEMERIKSAAN
Pasal 35

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 36

- (1) Kepada SKPD pemungut Retribusi diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima insentif dan tata cara pemberian insentif ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
Pasal 37

- (1) Dinas pemungut Retribusi wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Retribusi.
- (2) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan dalam bentuk program/kegiatan kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dukumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut .
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa .
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyelidikan; dan/ atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 53, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Ditetapkan di Padang pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
IRWAN PRAYITNO
Diundangkan di Padang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,
ALI ASMAR
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (1/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha adalah 11 (sebelas) jenis, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan Jasa Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat khusus Parkir, Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jo Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang hanya mengatur 3 (tiga) jenis Retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Namun sesuai dengan perkembangan, dengan telah dibangunnya Rumah Potong Hewan dan disediakannya tempat rekreasi yang
dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk pelayanannya perlu dipungut retribusi. Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. adanya penambahan 2 (dua) jenis pelayanan jasa/retribusi tersebut yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi, maka jenis retribusi yang termasuk dalam kelompok retribusi jasa usaha ini menjadi 5 (lima)) jenis, yaitu :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
3. -Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. -Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
5. -Retribusi Tempat Rekreasi.
6. -Retribusi Rumah Potong Hewan.
- b. adanya perubahan tarif retribusi berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan bahwa tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- c. adanya penambahan beberapa objek retribusi, seperti antara lain tempat Pendidikan dan Latihan Dinas Peternakan, Pendidikan dan Latihan Dinas Perikanan, penyewaan kendaraan derek dan alat-alat berat serta pengembangan unit produksi usaha daerah lainnya.
- d. penyempurnaan/penataan kembali sistem dan prosedur pemungutan, dan sistem pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang berasal dari hasil penjulan ternak. Contoh: jika kita membeli ternak dengan maksud untuk dikembangbiakkan, maka induk ternak dicatat sebagai asset dan anak ternak hasil pengembangbiakan dicatat sebagai persediaan sehingga dapat dipotong dan/atau dijual langsung tanpa melalui proses penghapusan asset.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Ayat (2)Ayat (3)
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Ayat (2)Yang dimaksud dengan Keperluan Pemerintah Daerah adalah Keperluan Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, seperti : penyuluhan, pendidikan, penyebaran benih atau bibit akibat bencana alam, dan pemberian pelayanan kesehatan hewan/ternak untuk pemberantasan hama penyakit tertentu yang dapat membahayakan hewan/ternak dan masyarakat yang mengkonsumsi bahan produk asal hewan.
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelasYang dimaksud dengan pegawai yang melakukan tugas kedinasan adalah pegawai yang melakukan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas.Cukup jelas.Ayat 2Huruf aYang dimaksud dengan 'pemeriksaan ante mortem' adalah pemeriksaan kesehatan hewan ternak potong oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk sebelum ternak tersebut masuk ke kandang penampungan.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan 'pemeriksaan post mortem' adalah pemeriksaan setelah hewan ternak potong disembelih sampai dengan pembagian daging.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas.Ayat 2Penetapan tarif dengan sistem reng (tarif normal dan maksimal) dimaksudkan untuk mengantisipasi dan pengendalian harga benih/bibit pertanian dan peternakan dari kondisi harga yang berfluaktuasi/bergejolak dipasaran, sehingga rawan terhadap persediaan (stok) benih/bibit yang tersedia pada Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keringanan adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan keringanan sejumlah retribusi terhutang (pokok dan / atau denda retribusi) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawakan.Yang dimaksud dengan pengurangan dan pembebasan retribusi adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi terhutang (pokok dan / atau denda) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkanAyat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 121bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang hanya mengatur 3 (tiga) jenis Retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu menambah 2 (dua) jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Rumah Potong Hewan, yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a;- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PTOVINSI SUMATERA BARATNOMOR : 1 TAHUN 2011-04-28TANGGAL : 28 MARET 2011TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUMLAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PTOVINSI SUMATERA BARATNOMOR : 1 TAHUN 2011-04-28TANGGAL : 28 MARET 2011TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF ( Rp. ) ||----------------------------------------------------|----------|-----------------|| KLINIK HEWAN | | || A. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN | | || 1. Unggas | Per Ekor | 20,000 || 2. Kucing, Kera dan Sejenisnya | Sda | 25,000 || 3. Anjing dan Sejenisnya | Sda | 30,000 || 4. Hewan Besar | Sda | 50,000 || 5. Ektoparasit | | || - Anjing dean sejenisnya | Sda | 55,000 || - Kucing dan sejenisnya | Sda | 35,000 || - Sapi | Sda | 175,000 || - Kambing | Sda | 100,000 || 6. Hewan Kecil | Sda | 25,000 || B. VAKSINASI HEWAN / TERNAK | | || 1. Vaksin Dalam Negri ( Anjing, kucing, kera dll ) | Per Ekor | 30,000 || 2. Vaksin Luar Negri ( Anjing, kucing, kera dll ) | Sda | 200,000 || 3.Ternak Besar ( Sapi, kerbau dan kuda ) | Sda | 40,000 || 4. Ternak Kecil ( Kambing, domba dan babi ) | Sda | 30,000 || 5. Unggas dan sejenisnya | Sda | 3,000 || C. PENANGANAN OPERASI | | || 1.Ternak Besar | | || a. Ringan | Sda | 150,000 || b. Sedang | Sda | 200,000 || c. Berat | Sda | 350,000 || 2. Ternak / Hewan Kecil | | || a. Ringan | Sda | 50,000 || b. Sedang | Sda | 150,000 || c. Berat | Sda | 250,000 || 3. Unggas dan sejenisnya | | || a. Ringan | Sda | 75,000 || b. Sedang | Sda | 100,000 || c. Berat | Sda | 200,000 || D. OPNAME / OBSERVASI PER HARI | | || 1. Makan | Sda | 20,000 || 2. Kebersihan | Sda | 5,000 || 3. Visit | Sda | 5,000 || E. SALON/GROOMING | | || a. Pemotongan Kuku | kali | 60,000 || b. Mandi biasa | kali | 80,000 || c. Mandi Kutu | kali | 100,000 || F. PENITIPAN HEWAN | perhari | || a.Makan | perhari | 25,000 || b.Kebersihan | perhari | 10,000 || G.OBSERVASI | | || a.Makan | perhari | 25,000 || b.Kebersihan | perhari | 10,000 || c.Visit | perhari | 50,000 |