PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang MEI{ANISME PERFORASI
Berlaku: 8 Tahun 1956
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
w
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR :
9b
TAHUN 2OL7
TENTANG
MEI{ANISME PERFORASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
a.
bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan daerah, maka perlu diatur mekanisme perforasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Mekanisme Perforasi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97O Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9l;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679lr;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 201 1 Nomor 17);
7. Peraturar Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Payalumbuh Tahun 201 1 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir (Lembaraa Daerah Kota Payakumbuh Tahun 201 1 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OIl Nomor 221;
10. Peraturan Daera,h Kota Payakumbuh Nomor 13 Talun 201 1 Tentang Pqiat Hotel (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 201 1 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payatumbuh Tahun Anggaran 2Ol7 (Lembaran Daerah Kota Payalumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
MEMUTUSI{AN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG MEXAT{ISME PERFORASI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengal :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wa-likota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Badan Keuangan Daerah (BKD) ada,lah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
5. Bidang Pendapatan adalah Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) PEak Daerah Kota Payakumbuh.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah BUD Kota Payakumbuh dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danlatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Pajak ada-lah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pqiak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yarrg mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peratu ran peru ndang- u ndangan perpaj akan daerah.
12. i2. Wajib Retribusi ada-lah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Perforasi adalah tanda pengesah€Ln menggunakan alat perforasi pada Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker lzin Penyelenggaraan Reklame, Karcis Retribusi.
14. Surat Permintaan Perforasi yang selanjutnya disebut SPP adalah surat permintaan perforasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wa,likota ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan perforasi di Pemerintah Kota Payakumbuh.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini ada-lah untuk meningkatkan fungsi pengendalian darr pengawasan pemungutan pendapatan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan bukti pembayaran atas pungutan Pajat, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pajak Hote1, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.
- (4) Pungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendapataa Badan Layanan Umum Rumah Sa,kit Umum Daerah (RSUD) Adnan WD.
BAB IV - PENGAJUAN PERFORASI
Pasal 5

- (1) Setiap Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker lzin Penyelenggaraan Reklame, dan Karcis Retribusi wajib diperforasi.
\]
- (2) Pengadaan Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan dilaksanakan oleh penyelenggara hiburan/tontonan, Stiker lzin Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh pengusaha Hotel dan Restoran yang bersangkutan atau BKD, Karcis Retribusi oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar Surat Permintaan Perforasi (SPP) yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau WEib Pajak.
- (4) Perforasi yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala BKD.
BAB IV - PENGAJUAN PERFORASI
Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau penyelenggara hiburan, penyelenggara parkir, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran mengisi Surat Permintaan Perforasi (SPP) rangkap 3.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BKD Kota Payakumbuh dengan disertai Tiket Tanda Masuk HiburanlTontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker Lzin Penyelenggaraan Reklame, dan Karcis Retribusi yang akan diperforasi.
- (3) Contoh format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut terdapat pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
BAB IV - PENGAJUAN PERFORASI
Pasal 7

- (1) BKD membuat Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga rangkap 3 (tiga) dengan distribusi :
- a. Lembar 1 (satu) untuk SKPD pemohon lWajib Pajak
- b. Lembar 2 (dua) untuk petugas Perforasi
- c. Lembar 3 (tiga) untuk Kabid Pendapatan/Kasubbid Penagihan dan Keberatan
- (2) Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker lzin Penyelenggaraan Reklame, Karcis Retribusi yang sudah diperforasi diserahkan kembali ke OPD/Wajib Pajak disertai Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga yang ditandatangani pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
- (3) OPD/Wajib Pajak menerima dan meneliti kesesuaian jumlah Karcis, Tiket, Bill, Stiker lzin Reklame dan Karcis Retribusi yang diterima dengan jumlah yang tercantum da-lam Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Benda Berharga.
7. (a) Apabila sudah sesuai OPD/Wajib Pajak menandatangani Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga dan menerima Karcis, Tiket, Bill, Stiker Izin Reklame dan Karcis Retribusi yang sudah diperforasi.
- (5) Contoh format Berita Acara PenerimaanlPenyerahan Benda Berharga sebagaimana tersebut terdapat pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.
BAB V - PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker lzin Penyelenggaraan Reklame, dan Karcis Retribusi yang diperforasi ke dalam buku Rekapitulasi Perforasi.
- (2) OPD membuat laporan hasil perforasi setiap bulan dan disampaikan ke BKD cq. Bidang Pendapatan.
- (3) OPD melakukan rekonsiliasi data karcis dengan BKD sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) BKD membuat laporan hasil perforasi triwulanan dan disampaikan kepada Walikota Payakumbuh.
- (5) Contoh format Buku Rekapitulasi Perforasi sebagaimana tersebut terdapat pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2Ol3 Tentang Mekanisme Perporasi (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
\/
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

O
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundargkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payatumbuh.
Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 9
fuuStus
20t7
Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal
a A'gust'^S
KOTA PAYAKUMBUH,
201.7
I
N
*
RIZA FALEPI
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,
BERTTA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 9p
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH BADAN KEUANGAN DAERAH
Lampiran I
Nomor
Tanggal
: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
: % Tahun 2Ol7
: 2- &amp;rugl"s wt+
SURAT PERMINTAAN PERFORASI
Tanggal
Jl. Soekarno Hatta Payakumbuh 0752-92052
Kepada Yth : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Cq. Kabid Pendapatan / Kasubbid Penagihan dan Keberatan
Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :
| No | Jenis dan Nomor Urut | Banyaknya | Banyaknya | Banyaknya |
|------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| No | Jenis dan Nomor Urut | Jumlah Blok | Isi Blok | Jumlah Lembar |
Pemohon
Diperiksa oleh
NIP
NIP
Disetujui oleh Kabid Pendapatan/ Kasubbid Penagihan dan Keberatan
P AKUMBUH, w
1
PEMERINTAII KOTA PAYAKUMBUH BADAN KEUANGAN DAERAII
Jl. Soekarno Hatta Payakumbuh 0752-920s2
Pada hari ini
1. Nama
:
:
Jabatan
NIP
:
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
:
NIP
2. Nama
:
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga
No.
berdasarkan bukti
Tanggal kepada PIHAK KEDUA
Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut :
| No | Jenis dan Nomor Urut | Jumlah yar,g diterima / diserahkan | Jumlah yar,g diterima / diserahkan | Jumlah yar,g diterima / diserahkan |
|------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| No | Jenis dan Nomor Urut | Jumlah Blok | Lembar per Blok | Jumlah Lembar |
Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.
Yang menerima PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan PIHAK KESATU
1
Lampiran II
Nomor
Tanggal
: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
: 5b Tahun 2017
:
't- fuugfrs Zol
No. :
BERITA ACARA PEN ERI MAAIY/ PEilTYERATIAN BENDA BERHARGA
Tahun
Tanggal
Bulan
., kami yang bertandatangan dibawah ini,
..
,l
V
Lampiran III
Nomor
Tanggal
: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
: 5b Tahun 2Ol7
: z hqwlvs e.otT
LAPORAN HASIL PERFORASI
Instansi/OPD :
Bulan
:
| No | Jenis yang diperforasi | Nilai per Lembar | Jumlah Lembar per Blok | Bulan ini | Bulan ini | Bulan ini | s/d Bulan Lalu | s/d Bulan Lalu | s/d Bulan Lalu | s/d Bulan Ini | s/d Bulan Ini | s/d Bulan Ini |
|------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| No | Jenis yang diperforasi | Nilai per Lembar | Jumlah Lembar per Blok | Jumlah Blok | Jumlah Lembar | Jumlah Nilai | Jumlah Blok | Jumlah Lembar | Jumlah Nilai | Jumlah Blok | Jumlah Lembar | Jumlah Nilai |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | |
Mengetahui :
Payakumbuh,
Kasubbid Penagihan dan Keberatan
Petugas Perforasi