PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 67 Tahun 2015
Tentang STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KOTA PONTIANAK
Berlaku: 31 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA,
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prasarana Sumber Daya Air, Bangunan Gedung, Perumahan dan pekerjaan di bidang jalan dan jembatan, perlu disusun Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Kota Pontianak.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Kota Pontianak;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
SALINAN
Menetapkan
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung Di Kota Pontianak;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor I) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Organisasi Perangkat Daerah terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengikuti rapat koordinasi dalam penyusunan Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Kota Pontianak diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Inspektorat Wilayah Kota Pontianak, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak, Badan Perencanaan Daerah Kota Pontianak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
5. Pembangunan adalah proses mendirikan bangunan gedung, baik merupakan bangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, mapun perluasan bangunan gedung yang sudah ada dan atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai dan atau perawatan bangunan gedung (rehabilitasi, renovasi, restorasi) yang terdiri dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan konstruksi.
6. Bangunan Gedung Pemerintah dan Perumahan adalah Bangunan Gedung Pemerintah Kota Pontianak dimana bangunan gedung tersebut untuk keperluan aktifitas Pemerintah Kota Pontianak yang menjadi / akan menjadi kekayaan / asset milik daerah dan dibangun dengan sumber pembiayaan lainnya antara lain seperti gedung kantor pemerintah, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah jabatan, fasilitas umum dan sosial lainnya.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua lebih menara atau jalan.
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber dan daya air yang terkandung didalamnya;
10. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung maupun tidak langsung;
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
14. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Harga Satuan Dasar adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dsb), peralatan (unit, jam, hari, dsb), dan upah (jam, hari, bulan, dsb).
16. Harga Satuan Dasar Upah adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
17. Harga Satuan Dasar Bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
18. Harga Perkiraan Perencana (HPP) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi pengguna jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Perencana (HPP) untuk pekerjaan konstruksi.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan Harga Perkiraan Perencana (HPP) pada saat pekerjaan konstruksi.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :
- a. standar harga satuan; dan
- b. ketentuan penutup.
BAB III - STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 5

- a. Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Kota Pontianak, disusun berdasarkan hasil pelaksanaan survey lapangan/pasar yang tersebar di wilayah Kota Pontianak dan hasil rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kota Pontianak, sebagaimana tercantun dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan adalah harga satuan rata-rata untuk upah dan bahan/material yang tidak termasuk profit dan overhead bagi penyedia jasa.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2015
WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 67
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum