Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 Tahun 1950
BAB II - Baglan Kedua Mahsud dan 1\rJuan
Pasal 2

Prinsip-prinsip pendirian BUM Desa adalah:
- a. gotong-royong dan kekeluargaan;
- b. sukarela dan terbuka;
- c. kontrol dari warga yang demokratis;
- d. partisipatif ekonomi warga;
- e. otonomi dan independen;
- f. perhatian terhadap warga marga masyarakat; dan
- g. kerjasama antar BUM Desa.
Baglan Kedua Mahsud dan 1\rJuan
BAB II - Baglan Kedua Mahsud dan 1\rJuan
Pasal 3

Maksud didirikannya BUM Desa adalatr sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerl'a sama antar-Desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
BAB II - Baglan Kedua Mahsud dan 1\rJuan
Pasal 4

Tttjuan pendirian BUM Desa adalah :
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usatra antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; e.
6. membuka lapangan kerja; f.
7. mening!&lt;atkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan g.
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa; dan h.
9. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. i.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 6

Desa dilakukan melalui tahap : Mekanisme pendirian BUM
- BUM Desa disepakati melalui antara Pemerintah Desa dan mengacu pada potensi desa a. rencana pendirian Musyawarah Desa masyarakat dengan setempat.
- b. Pokok batrasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :
1. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. organisasi pengelola BUM Desa;
3. modal usaha BUM Desa; dan
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- c. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bag Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 7

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c seku rang- kurangrya memuat :
- a. maksud dan tujuan kegiatan usaha;
- b. narna dan kedudukan;
- c. bentuk badan hukum;
- d. jenis usaha;
- e. ketentuan pengangkatan kepengurusan;
- f. hak dan kewqiiban;
- g. permodalan;
- h. bagr hasil usatra;
- i. kepailitan;
- j. kerjasama;
- k. pelaporan;
1. mekanisme pengelolaan dan pertanggungiawaban; dan
- m. pembubaran.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 8

- (1) Dalam rangka kerja sarna antar Desa dan pelayanan usatra antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
2. (21 Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kedasama antar Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal G berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 9

- (U Organisasi pengelola BUM pemerintahan desa. Desa terpisah dari organisasi
- (2) BUM Desa dapat terdiri berbadan hukum. dari unit-unit usaha yang
- (3) unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan satramnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
8
- (41 Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 1

O
BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan pedanu'ian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peratura.n perundErng-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 o/o (enam puluh persen), sesuai dengan peraturarr perundErng-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 11

Pengelolaan BUM Desa dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel serta melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 12

- (1) Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada:
- a. anggaran dasar; dan
- b. anggaran rumah tangga.
- (3) Anggaran rumah tangga sefoagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, tata cara pertanggungiawaban dan sumber permodalan.
5. (21 Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a memuat paling sedikit rincian narna, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemiukan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
Baglan Kedua
Kepengurusan
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 13

- (1) organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas
4. (21 Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 14

- Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a diiabat secara ex-offio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. (1)
- Penasihat sefoagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewqiiban : (21
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bag pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaarr kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : (3)
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindung usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 15

- Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (1)
- Susunan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : (21
- a. Ketua Badan Pengurus;
- b. Sekretaris Badan Pengurus;
- c. Bendahara Badan Pengurus;
- d. Ketua unit-unit usaha sesuai kebutuhan; dan
- e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (s) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- c. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- d. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya;
- e. memberikan laporan perkembangan BUM Desa secara berkala kepada Pemerintah Desa yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali sekurangkurangnya memuat perkembangan usaha, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan.
- Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kuransrya 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun;
- d. menyampaikan laporan pertanggungiawaban setiap akhir bulan; dan
- e. melaporkan rincian neraca laba rugi dan penjelasan atas dokumentasi tersebut.
Pasel 16
- Dalam melaksanakan kewqiiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usatra dan fungsi operasional bidang usaha. (1)
- Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagran kerja lainnya. (2t
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 17

- (t) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (21 Pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional BUM Desa adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;
- c. berdomisili dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausatra;
- f. memiliki integrit&amp;s, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUM Desa;
- e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
- g. memiliki keahlian, pengalarnan, kemampuan datam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
- i. sehat jasmani dan rohani serta berumur paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun dan paling banyak s0 (lima puluh) tahun;
- h. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- j. berpendidikan minimal setingkat SMu/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
- k. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 19

Pelaksana Operasional BUM Desa dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah rangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 2

O
Masa jabatan Pelaksana operasional BUM Desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hurr-f c mewakili kepentingan masyarakat.
2. (21 Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana d.imaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
8. (41 Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (U berwenang menyelenggarakan Rapat umum Pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (21;
- b. penetapan kebiiakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (6) Masa bakti Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
Baglan Ketlga
KewaJtban dan Kewenangan Pengawas
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 22

Dalam melakukan tugasnya Pengawas berkewqjiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah desa terhadap pelaksanaan usaha BUM Desa;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan usatra desa dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bag pengelolaan BUM Desa;
- c. melaporkan segera kepada pemerintah desa dan BPD apabila terjadi gejala penurunan kinerja kepengurusan; dan
- d. memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 23

Untuk melaksanakan kewajibannya Pengawas mempunyai kewenangan :
- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa; dan
- b. melindungr usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 24

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawaratr Desa.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 25

Pengurus BUM Desa mempunyai hak :
- a. mendapatkan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usatra;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Desa; dan
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan usaha BUM Desa.
Baglan Keempat MODAL BIIU Desa
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 26

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
2. (21 Modal BUM Desa terdiri atas:
- a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.
?t*127
- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolelrtif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarr tentang Aset Desa.
6. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21 huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. (2t
Baglan Kellma
- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (soelal brzsiness) sederhana yang memberikan pelayanan umum(seruingl kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usatra dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokat dan teknologr tepat guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
- b. usaha listrik Desa;
- c. lumbung pangan; dan
- d. sumber daya lokal dan telarologl tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 29

- (U BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (rentingl barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditqjukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (21 Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan
- f. barang sewaan lainnya.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 3

O
- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokerirryl yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
- c. jasa pelayanan lainnya.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 3

l
- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (tradingl barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (tradingl meliputi:
- a. pabrik es;
- b. pabrik asap cair;
- c. hasil pertanian;
- d. sarana produksi pertanian;
- e. sumur bekas tambangi dan
- f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 32

- (U BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan {finnnsiat brrsrness) untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usatra ekonomi Desa.
- (21 unit usatra dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjarnan yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 33

- (U BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (lwldingl sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (21 unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usatra dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 34

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:
- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social bu,siness) dan bisnis penyewaan (rerttingl;
- d. analisis kelayakan usatra BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokeringl, usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial busfness) dan perdagangan (tradingl, bisnis penyewaan (rentingl mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manqiemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usatra dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kedasama kemitraan strategis dalam bentuk keq'asama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
2. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (ftnnncial brzsiness) dan usaha bersama (lwldingl. f
Baglan Keenam Alokasl Hasll Usaha
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 35

- (1) Hasil usatra BUM Desa merupat&lt;an pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tatrun buku.
- (2) Pembagan hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagran hasil usaha sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (U Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (21 Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikitrya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikiry&amp;, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih. (1)
- Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan. (2t
- (3) Ke{asama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 38

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah pedanjian kerjasama.
- (2) Ruang lingkup naskatr pedanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
- a. bidang kerjasama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- g. pengalihan aset ; dan
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
- h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
BAB III - PEITDIRIAIY BUM DESA Baglan Kesatu S5rarat Pembentukan Pasal 5
Pasal 39

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertansgungiawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
2. (21 Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.
BAB VII - PTMBT'BARAIY
Pasal 42

- BUM Desa dapat dibubarkan karena : a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tatrun berhrrut-hrru! b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. (1)
- Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (21
- Apabila BUM Desa dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor. (3)
BAB VIII - PIMBIITAAIT DAIT PIITGAWASAil
Pasal 43

Bupati melalui Camat dan/atau Pejabat lain yang ditugaskan melakukan pembinaan, monitodrg, evaluasi, terhadap upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
BAB VIII - PIMBIITAAIT DAIT PIITGAWASAil
Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daeratr ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Usakra Milik Desa (BUMDes) (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2oo7 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetatruinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal o 7 DEC 2015
PJ. BITPATI SITUBOIIDO,
ZAIITAL MT'IITADITIT
PTNTIELASAN
ATAS
PERATT'RAIT DATRAII KABT'PATIIT SITT'BOIYDO
IYOUOR IO TAHUIY 2015
TEISTAISG
BADAIT USAIIA MILIK DESA
UUUM
Batrwa dalam rang[&lt;a memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa, serta dalam rangka mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat perlu membentuk dan mengelalola badan usaha milik desa sesuai karakter dan kondisi masyarakat setempat.
Adapun materi pokok Peraturan Daeratr ini mengatur tentang prinsip, maksud dan tujuan pembentukan pengelolaan jenis usaha, permodalan, ba8l hasil, kerjasama, pelaporarr, mekanisme pertanggungiawabal, pembubaran, pembinaan dan pengawasan Badan Usatra Milik Desa (BUM Desa).
Peraturan Daerah tentang Badan Usaha MiUk Desa ini dibenhrk dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2OL4 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 1

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan "sukarela dan terbuka" adalah Badan Usaha Milik Desa merupakan organisasi sukarela, terbuka kepad.a semua warga desa untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tangung jawab warga, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kontrol dari warga yang demokratis" adalah Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh warga, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebiiakan dan membuat keputusan.
Yang dimaksud dengan upartisipasi ekonomi warga" adalah anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokratis atas modal masyarakat dalam Badan Usaha Mitik
Huruf c Desa.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "otonomi dan independen" adalah Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi-organisasi yang dikendalikan oleh warga masyarakat, walaupun Badan Usatra Milik Desa membuat pedanjian dengan organisasi lainnya atau menambah modal dari sumber luar, Badan Usaha Milik Desa tetap dikendalikan secara demokratis oleh warga dan mempertatrankan otonomi Badan Usaha Milik Desa.
Huruf e
Yang dimaksud dengan operhatian terhadap warga masyarakat" adalah Badan Usaha Milik Desa bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitas usaha masyarakat desa.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "kerjasama antar BUM Desa" adalah Badan Usaha Milik Desa melayani masyarakat dan memperkuat gerakan usaha masyarakat melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam mengembangkan kemqiuan usaha ekonomi desa.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 3

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 4

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 5

Cukup je1as.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 6

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 7

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 8

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 9

Cukup jelas.
BUM Desa dapat berbadan hukum berupa :
- a. Usaha Bersama (UB);
- b. Perusahaan Desa (PERUSDES);
- c. Koperasi;
- d. Perseroan Terbatas.
Yang tergolong "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis yaitu unit usatra yang kepemilikan satramnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan meneng&amp;, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan sebagainya).
Ayat (a)
Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal L 1
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi oleh warga masyarakat desa secara luas.
Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah pengelolaan kegiatan badan usatra milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungiawabkan kepada warga masyarakat.
Yang dimaksud dengan "partisipatif' adalah warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
Yang dimaksud "berkelanjutam" adalah pengelolaan kegiatan harus mampu memberikan hasil dan manflaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.
Yang dimaksud "akseptabel' adalah keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan semua pihak.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 12

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 13

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 14

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 15

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 16

Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 2O Cukup jelas. Pasal 2 1 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan berjumlah ganjil. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal22 Cukup jeIas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Apabila modal BUM Desa berasal dari tabungan masyarakat wqiib terlebih datrulu memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas.
BAB X - KE,TEITTUAT PTITUTUP
Pasal 32

Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.
TAMBAIIAIT LEMBARAIT DATRAII KABIIPATEIT SITI'BOITDO NOMOR