PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Dengan Persetujuan Bersama
Berlaku: 20 September 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dan penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta pengawasan dan pengendalian izin gangguan (HO), maka perlu diatur formula/rumusan yang akuntabel, akseptabel dan mendukung transparansi;
- b. bahwa ketentuan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan izin gangguan (HO) yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan pembangunan guna pengaturan dan pengendalian pembangunan gedung dan bukan gedung/prasarana gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peaturan Daerah Kabupaten Maros tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Mengingat : 1. Undang-Undang
4. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 08).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 34, angka 35, angka 36 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Pejabat adalah Pegawai yag diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jenis retribusi tertentu.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Banguanan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), Koefisien Lokasi Kota/ Daerah, Koefisien Kelas Jalan, Koefisien Kelas Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Dasar Bangunan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan dan disesuaikan dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, termaksud penggunaan bangunan, merobohkan bangunan dan balik nama bangunan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan kepada Pemerintah Daerah.
13. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
14. Klasifikasi Bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
15. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yamg berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasilpekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
18. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan,
- ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
19. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanann tetap, serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
21. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
22. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketenpat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk anggkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkugannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
26. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
27. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
Penyidikan Tindak Pidana diBidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
34. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah dana yang dipungut atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan izin mendirikan bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
35. Retribusi administrasi izin mendirikan bangunan gedung adalah dana yang dipungut atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.
36. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks fungsi, parameter-parameter klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), dan ayat (3e) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Bangunan Gedung
- b. Bangunan bukan gedung atau prasarana gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
- a. Komponen retribusi;
- b. Penghitungan besarnya retribusi; dan
- c. Tingkat penggunaan jasa.
9. (3a) Komponen Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran;
- b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang hilang atau rusak pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan /atau perubahan non teknis lainnya.
12. (3b) Penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan :
- a. Lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf a dan huruf b yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan;
- b. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan
- pelestarian/pemugaran; dan
- c. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (3c) Penghitungan besarnya Retribusi IMB berdasarkan rumus :
- a. Untuk Bangunan Gedung :
Retribusi IMB = L x It x LP x HSRbg
Keterangan :
L
- = Luas Bangunan
- It = Indeks Terintegrasi ( It =f x [ (kb1xki.n)+(kb2xki.n)+(kb3xki.n)+ (kb4xki.n)+ (kb5xki.n) +(kb6xki.n)+(kb7xki.n)] x w )
- f = fungsi ((1.hunian; 2.keagamaan; 3.usaha; 4.sosial dan budaya;
5. khusus; dan 6. ganda/campuran )
- kb = klasifikasi bobot
- (1.komplekeitas; 2. permanensi; 3. resiko kebakaran; 4. zona bencana; 5. kepadatan bangunan; 6. ketinggian bangunan; dan 7. kepemilikan)
- ki = klasifikasi indeks ( disesuaikan dengan situasi dan kondisi bangunan)
- w = waktu penggunaan bangunan (jangka pendek, jangka menengah, tetap)
LP
- = Lingkup Pembangunan (Bangunan Baru, Renovasi/rehabilitasi sedang, renovasi/rehabilitasi berat)
- HSRbg = Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah)
1. Rumus Pembangunan Baru :
Retribusi IMB = L x It x 1,00 x HSRbg
2. Rumus Rehabilitasi/Renovasi Ringan :
Retribusi IMB = L x It x 0,45 x HSRbg
3. Rumus Rehabilitasi/Renovasi Berat :
Retribusi IMB = L x It x 0,65 x HSRbg
- b. Untuk Prasarana Bangunan Gedung :
Retribusi IMB = V x I x LP x HSRbg
Keterangan :
V
- = Volume/besaran (dalam satuan m 1 , m 2 , m 3 , Unit/buah)
I
- = Indeks
LP
- = Lingkup Pembangunan (Bangunan Baru, Renovasi/Rehabilitasi Sedang, Renovasi/Rehabilitasi Berat)
- HSRpbg = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
1. Rumus Pembangunan Baru :
- (3d) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c adalah pemberian layanan perizinan IMB dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi,
Retribusi IMB = L x I x 1,00 x HSRpbg
2. Rumus Rehabilitasi/Renovasi Ringan :
Retribusi IMB = L x I x 0,45 x HSRpbg
3. Rumus Rehabilitasi/Renovasi Berat :
Retribusi IMB = L x I x 0,65 x HSRpbg
pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (3e) Komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemberian Izin untuk membangun Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan Bangunan Tempat Peribadatan.
3. Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
- a. Penetapan Indeks;
- b. Skala Indeks;
- c. Kode.
- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :
- a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan
- b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung;
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa;
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi.
- (5) Penetapan indeks dan kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Paragraf 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pragraf 3 Harga Satuan (Tarif) Retribusi
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

- (1) Harga satuan (tarif) retribusi meliputi :
- a. Bangunan gedung dan bangunan bukan gedung pada umumnya, termasuk juga rumah tinggal ;
- b. Bangunan gedung dan bangunan bukan gedung kawasan industri dan bangunan industri;
- (2) Harga satuan (tarif) retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 9

A
- (1) Setiap pemegang izin gangguan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang izin gangguan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif retribusi yang berlaku.
8. Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 10

- (1) Setiap pemegang izin tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha sebelum izin diberikan dan melunasi retribusi izin;
- (2) Setiap pemegang izin diwajibkan memasang plat nomor izin dan urutan surat izin gangguan yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja/Instansi pelayanan perizinan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 20 September 2013
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
Diundangkan di Maros Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR
:
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
| NO. | J E N I S | PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan | |
| 1 | a. Bangunan gedung 1) Pembangunan Bangunan Gedung Baru | Luas BG x indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi |
| 1 | 2) Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung, meliputi: Perbaikan/Perawatan, Perubahan, Perluasan/Pengurangan | |
| 1 | a) Rusak Sedang | Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi |
| 1 | b) Rusak Berat | Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi |
| 1 | 3) Pelestarian/Pemugaran | |
| 1 | a) Pratama | Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi |
| 1 | b) Madya | Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi |
| 1 | c) Utama | Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi |
| | b. Prasarana Bangunan Gedung | |
| | 1) Pembangunan Baru | Luas BG x Indeks x 1,00 x HS retribusi |
| | 2) Rehabilitasi | |
| | a) Rusak Sedang | Luas BG x Indeks x 0,45 x HS retribusi |
| | b) Rusak Berat | Luas BG x Indeks x 0,65 x HS retribusi |
| 2 | Retribusi Administrasi IMB | Sebagaimana Lampiran III |
BUPATI MAROS ,
M. HATTA RAHMAN
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR
:
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
| No | KODE | PARAMETER | INDEKS |
|-------|--------|------------------------------------------------------|----------|
| | 1000 | BANGUNAN GEDUNG | |
| I | 1100 | LINGKUP PEMBANGUNAN | |
| | 1110 | Pembangunan Baru | 1,00 |
| | 1120 | Rehabilitasi/ Renovasi | |
| | 1121 | Rehabilitasi/ Renovasi Sedang | 0,45 |
| | 1122 | Rehabilitasi/ Renovasi Berat | 0,65 |
| II | 1200 | FUNGSI | |
| | 1210 | Hunian | 0,50 |
| | 1220 | Keagamaan | |
| | 1240 | Usaha | 3,00 |
| | 1250 | Sosial dan Budaya | 1,00 |
| | 1260 | Khusus | 2,00 |
| | 1270 | Ganda | 4,00 |
| III | 1300 | KLASIFIKASI | |
| III.1 | 1310 | Kompleksitas | 0,25 |
| | 1311 | Sederhana | 0,40 |
| | 1312 | Tidak Sederhana | 0,70 |
| | 1313 | Khusus | 1,00 |
| III.2 | 1320 | Permanensi | 0,20 |
| | 1321 | Darurat | 0,40 |
| | 1322 | Semi Permanen | 0,70 |
| | 1333 | Permanen | 1,00 |
| III.3 | 1330 | Resiko Kebakaran | 0,15 |
| | 1331 | Rendah | 0,40 |
| | 1332 | Sedang | 0,70 |
| | 1333 | Tinggi | 1,00 |
| III.4 | 1340 | Zonasi Bencana (Banjir/Longsor/Angin Puting Beliung) | 0,15 |
| | 1341 | Zona I/Minor | 0,10 |
| | 1342 | Zona II/Minor | 0,20 |
| | 1343 | Zona III/Sedang | 0,40 |
| | 1344 | Zona IV/Sedang | 0,50 |
| | 1345 | Zona V/Kuat | 0,70 |
| | 1346 | Zona VI/Kuat | 1,00 |
| III.5 | 1350 | Lokasi Kepadatan Bangunan Gedung | 0,10 |
| | 1351 | Renggang | 0,40 |
|-------|--------|----------------------------------------|--------|
| | 1352 | Sedang | 0,70 |
| | 1353 | Padat | 1,00 |
| III.6 | 1360 | Ketinggian Bangunan Gedung | 0,10 |
| | 1361 | Rendah | 0,40 |
| | 1362 | Sedang | 0,70 |
| | 1363 | Tinggi | 1,00 |
| III.7 | 1370 | Kepemilikan | 0,05 |
| | 1371 | Negara/ Yayasan | 0,40 |
| | 1372 | Perorangan | 0,70 |
| | 1373 | Badan Usaha | 1,00 |
| IV | 1400 | Waktu Penggunaan Bangunan Gedung | |
| | 1410 | Sementara Jangka Pendek | 0,40 |
| | 1420 | Sementara Jangka Menengah | 0,70 |
| | 1430 | Tetap | 1,00 |
| | 2000 | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG | |
| V | 2110 | Pembangunan Baru | 1,00 |
| | 2120 | Rehabilitasi/Renovasi | - |
| | 2121 | Rehabilitasi/Renovasi Sedang | 0,45 |
| | 2122 | Rehabilitasi/Renovasi Berat | 0,65 |
| | 2200 | JENIS PRASARANA | |
| | 2210 | KONSTRUKSI PEMBATAS/PENAHAN/PENGAMAN | 1,00 |
| | | - Pagar | |
| | | - Tanggul/Retaining | |
| | | Wall | |
| | | - Turap Batas Kavling/Persil | |
| | | - | |
| | | lainnya | |
| | 2220 | Konstruksi Penanda Masuk - Gapura | |
| | | - Gerbang | |
| | | - lainnya | |
| | 2230 | Konstruksi Perkerasan | |
| | | - Jalan | |
| | | - Lapangan Parkir | |
| | | - Lapangan Upacara | |
| | | - Lapangan Olahraga Terbuka | |
| | | - | |
| | 2240 | lainnya | |
| | | - Box Culvert | |
| | | - lainnya | |
| | 2250 | Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah | |
| | | - Kolam Renang | |
| | | - Reservoir Air Bawah Tanah | |
| | - Waste Water Treatment Plant - Saluran air | |
|------|-----------------------------------------------|------|
| | - Lainnya | |
| 2260 | KONSTRUKSI MENARA/ TOWER | 1,00 |
| 2261 | Menara Antenna | |
| 2262 | Menara Reservoir | |
| 2263 | Cerobong | |
| | - lainnya | |
| | Konstruksi Monument | |
| | - Tugu | |
| | - Patung | |
| | - lainnya | |
| | Konstruksi Instalasi | |
| | - Instalasi Listrik | |
| | - Instalasi Telepon/Komunikasi | |
| | - Instalasi Pengolahan | |
| 2290 | KONSTRUKSI REKLAME/PAPAN NAMA | 1,00 |
| 2291 | - Billboard | |
| 2292 | - Papan Iklan | |
| 2293 | - Papan Nama | |
CATATAN :
1. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
2. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan milik negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi dan laboratorium khusus;
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan saran umum diberi indeks pengali tambahan 1,30;
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR
:
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
A. HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG
| KODE | JENIS | HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp) | SATUAN |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan | | |
| 1000 | Bangunan Gedung | | |
| 1001 | - Bangunan Kelas Sangat Sederhana | 20.000,- | M² |
| 1002 | - Bangunan Kelas Sederhana | 25.000,- | M² |
| 1003- | - Bangunan Kelas Tidak Sederhana | 25.000,- | M² |
| 1004- | - Bangunan Bertingkat Kelas Sederhana | 25.000,- | M² |
| 1005 | - Bangunan Bertingkat Kelas Tidak Sederhana | 25.000,- | M² |
| 2000 | Prasarana Bangunan Gedung | 15.000,- | M² |
| 2200 | Jenis Prasarana | | |
| 2210 | Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman | | |
| 2211 | - Pagar | | |
| 2212 | - Tanggul/Retaining Wall | | |
| 2213 | - Turap Batas Kavling/Persil | | |
| 2220 | Konstruksi penanda masuk | | |
| 2221 | - Gapura | | |
| 2222 | - Gerbang | | |
| | - Lainnya | | |
| 2230 | Konstruksi Perkerasan | | |
| 2231 | - Jalan | | |
| 2232 | - Lapangan Parkir | | |
| 2233 | - Lapangan Upacara | | |
| 2234 | - Lapangan Olahraga Terbuka | | |
| 2235 | - Penimbunan Barang | | |
| 2240 | Konstruksi Penghubung | | |
| 2241 | - Jembatan | | |
| 2242 | - Bok Culvert | | |
| 2243 | - Dueker, Gorong-Gorong Saluran/Drainase | | |
| 2250 | Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah | | |
| 2251 | - Kolam Renang | | |
| 2252 2253 | - Kolam Pengolahan Air - Reservoir Air Bawah Tanah | | |
| 2254 | - Waste Water Treatment Plant | | |
| | - Saluran Air | | |
| 2255 | | | |
| 2260 | Konstruksi Menara/Tower | | |
| 2261 | - Menara Antena | | |
| 2262 2263 | - Menara Reservoir - Cerobong | | |
| | - Tugu | | |
| 2270 | Konstruksi Monumen | | |
| 2271 2272 | - Patung | | |
| 2281 | - Instalasi Listrik dan Jaringan Listrik Bawah | | |
| 2280 | Konstruksi Instalasi | | |
| | Tanah | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2282 | - Instalasi Telekomunikasi Dan Jaringan Telkom Bawah Tanah | |
| 2283 | - Instalasi Pengolahan | |
| 2284 | - Instalasi Bahan Bakar | |
| 2285 | - Jaringan Gas Bawah Tanah | |
| 2286 | - Konstruksi Pondasi Mesin Diluar Bangunan | |
| 2287 | - Jembatan atau Lift (Servis Kendaraan Di Luar Bangunan) | |
| 2290 | Konstruksi Reklame | |
| 2291 | - Billboard/Bando | |
| 2292 | - Papan Iklan | |
| 2293 | - Papan Nama (Berdiri Sendiri Atau Berupa Tembok Pagar) | |
| 2294 | - Lainnya | |
| 2 | Retribusi Penyediaan Administrasi IMB (pemecahan dokuken IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya) | 100.000,- |
B. HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI BANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
| KODE | JENIS | HARGA SATUAN RETRIBUSI | SATUAN |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan | | |
| 1000 | Bangunan Gedung | 10.000,- | M² |
| 1001 | Bangunan Pabrik Type I | | |
| - | - Atap Genteng/Metal | | |
| - | - tiang Konstruksi Baja | | |
| - | - Lantai Cor Beton | | |
| - | - Dinding Pasangan Bata | | |
| 1002- | Bangunan Pabrik Type II | | |
| - | - Atap Genteng/Metal | | |
| - | - Tiang Konstruksi Baja | | |
| - | - Lantai Cor Beton | | |
| - | - Tanpa Dinding | | |
| 1003 | Bangunan Swamil/Gudang | | |
| 1004 | Bangunan Hunian | | |
| 1005 | Bangunan Sosial Budaya | | |
| 2000 | Prasarana Bangunan Gedung | | |
| 2200 | Jenis Prasarana | | |
| 2210 | Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman | | |
| 2211 | - Pagar | | |
| 2212 | - Tanggul/Retaining Wall | | |
| 2213 | - Turap Batas Kavling/Persil | | |
| 2220 | Konstruksi Penanda Masuk | | |
| 2221 | - Gapura | | |
| 2222 | - Gerbang | | |
| 2230 | Konstruksi Perkerasan | | |
| 2231 | - Jalan | | |
| 2232 | - Lapangan Parkir | | |
| 2233 | - Lapangan Upacara | | |
| 2234 | - Lapangan Olahraga Terbuka | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2235 | - Penimbunan Barang, dll | |
| 2240 | Konstruksi Penghubung | |
| 2241 | - Jembatan | |
| 2242 | - Bok Culvert | |
| 2243 | - Dueker, Gorong-Gorong Saluran/Drainase | |
| 2250 | Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah | |
| 2251 | - Kolam Renang | |
| 2252 | - Kolam Pengolahan Air | |
| 2253 | - Reservoir Air Bawah Tanah | |
| 2254 | - Waste Water Treatment Plant | |
| 2255 | - Saluran Air | |
| 2260 | Konstruksi Menara/ Tower | |
| 2261 | - Menara Antena | |
| 2262 | - Menara Reservoir | |
| 2263 | - Cerobong | |
| 2270 | Konstruksi Monumen | |
| 2271 | - Tugu | |
| 2272 | - Patung | |
| 2280 | Konstruksi Instalasi | |
| 2281 | - Instalasi Listrik Dan Jaringan Listrik Bawah Tanah | |
| 2282 | - Instalasi Telekomunikasi Dan Jaringan Telkom Bawah Tanah | |
| 2283 | - Instalasi Pengolahan | |
| 2284 | - Instalasi Bahan Bakar | |
| 2285 | - Jaringan Gas Bawah Tanah | |
| 2286 | - Konstruksi Pondasi Mesin Diluar Bangunan | |
| 2287 | - Jembatan atau Lift (servis kendaraan di luar bangunan) | |
| 2290 | Konstruksi Reklame | |
| 2291 | - Billboard/Bando | |
| 2292 | - Papan Iklan | |
| 2293 | - Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | |
| 2 | Retribusi Penyediaan Administrasi IMB (pemecahan dokuken IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang | 250.000,- |
CATATAN :
1. Untuk Bangunan Usaha Industri dihitung berdasarkan Tarif retribusi industri;
2. Bangunan sarana dan prasarana kawasan industri dihitung berdasarkan fungsi usaha.
3. Harga Satuan (tarif) Retribusi dapat disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
BUPATI MAROS ,
M. HATTA RAHMAN