UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1975
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1975/1976
Berlaku: 1 April 1975
N/A
Preamble

Menimbang
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1975 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1975/1976
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun kedua dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalam pola umum PELITA II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garisgaris Besar Haluan Negara;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/ 1976 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan tahun kedua rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun II;
- d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/ 1976 di samping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam PELITA I dan tahun anggaran sebelumnya, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
Mengingat :
- e. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, maka saldo -anggaran -lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan tahun 1975/1976 perlu diatur dalam Undang-undang ini.
1. Pasal 5 ayat (I) jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1973;
4. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1975/1976.
N/A
Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1975/1976 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
- b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 2.496.100.000.000,00.
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 238.600.000.000,00.
- (4) Jumlah seluruh Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1975/1976 menurut perkiraan berjumlah Rp. 2.734.700.000.000,00.
- (5) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan ((3) pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.
N/A
Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 terdiri atas :
- a. Anggaran Belanja Rutin dan
- b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 1.466.300.000.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 1.268.400.000.000,00.
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 menurut perkiraan berjumlah Rp. 2.734.700.000.000,00.
- (5) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.
- (6) Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini memuat sektor dan sub sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditentukan dengan Keputusan Presiden.
- (7) Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.
N/A
Pasal 3

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan Rutin,
- b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,
- c. Anggaran Belanja Rutin,
- d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai
:
- a. Kebijaksanaan perkreditan,
- b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini disusun prognosa untuk enam bulan berikutnya.
- (4) Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
N/A
Pasal 4

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun 1975/1976 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1976/1977 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1976/1977.
- (2) Saldo-anggaran-lebih tahun 1975/1976 ditambahkan kepada anggaran tahun 1976/1977 dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun 1976/1977.
- (3) Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1975/1976.
- (4) Sisa kredit anggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.
- (5) Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1976/1977.
N/A
Pasal 5

Selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1975/1976 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-undang ini untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
N/A
Pasal 6

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1975/1976 berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran.
- (2) Perhitungan Anggaran dalam ayat (1) pasal ini setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
N/A
Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1975.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disyahkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1975 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1975 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH.