PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 5 Februari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, dan dikuatkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 perlu diatur kembali pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundangundangan;
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
:
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diubah sebagai berikut:
1. Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 17

- (1) Alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Besaran alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 60% dari total dana kapitasi.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
- b. Kehadiran;
- c. Masa kerja;
- d. Status kepegawaian;
- e. Kinerja; dan,
- f. Resiko kerja.
- (4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf a dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
- b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners) dan tenaga setara S2 kesehatan, diberi nilai 100;
- c. tenaga setara S2 non kesehatan, diberi nilai 80;
- d. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
- e. tenaga setara S1 non kesehatan, diberi nilai 50;
- f. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
- g. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan,
- h. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (5) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin;
- c. Konversi point ketenagaan dengan jumlah ketidakhadiran; dan,
- d. Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran.
- (6) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan SK terakhir, sebagai berikut:
- a. 1 - 5 tahun, diberi nilai 1 point; dan,
- b. Masa kerja setiap kelipatan 5 tahun akan diakumulasikan penambahan nilai 1 point.
- (7) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf d dinilai sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil, diberi nilai 2 point;
- b. Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diberi nilai 1 point.
- (8) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf e dinilai sebagai berikut:
- a. Jumlah pasien yang dilayani di Poliklinik Umum, Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak serta pemeriksaan Laboratorium dalam 1 bulan, sebagai berikut:
1. 1 - 50 pasien, diberi nilai 1 point;
2. Setiap kelipatan 50 pasien, diakumulasikan penambahan nilai 1poin.
- b. Jumlah pasien yang dilayani oleh tenaga Rekam Medis dan tenaga farmasi dalam 1 bulan, sebagai berikut:
1. 1 - 300 pasien, diberi nilai 1 poin;
2. Setiap kelipatan 300 pasien, diakumulasikan penambahan nilai 1 poin.
- c. Jumlah pasien yang dilayani di Unit Gawat Darurat (UGD) dalam 1 bulan, sebagai berikut:
1. 1 - 10 pasien, diberi nilai 1 poin;
2. Setiap kelipatan 10 pasien, diakumulasikan penambahan nilai 1poin.
- d. Setiap jenis tindakan medis yang dilakukan di UGD, sebagai berikut:
1. Tindakan medis Besar, diberi nilai 3 poin;
2. Tindakan medis Sedang, diberi nilai 2 poin; dan,
3. Tindakan medis Kecil, diberi 1 point.
- e. Pelaksanaan pencabutan gigi pasien di poliklinik gigi dalam 1 bulan, sebagai berikut:
1. 1 - 10 pasien, diberi nilai 1 poin;
2. Setiap kelipatan 10 pasien, diakumulasikan penambahan nilai 1poin.
- f. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam gedung oleh tenaga promosi kesehatan, tenaga gizi dan tenaga sanitarian selama 1 bulan, sebagai berikut:
1. 1 - 50 pasien, diberi nilai 1 poin;
2. Setiap kelipatan 50 pasien, diakumulasikan penambahan nilai 1poin.
- g. Pemegang program kegiatan apabila mencapai target yang telah ditentukan, diberikan nilai 1 poin; dan
- h. Ketepatan waktu menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan, sebagai berikut:
1. Tepat waktu, diberi nilai 1 poin; dan,
2. Tidak tepat waktu, dikurangi 1 poin.
- (9) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf f setiap bulannya sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas beresiko bagi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi dan petugas laboratorium diberikan penambahan nilai 1 poin;
- b. Kepala FKTP, diberi nilai 90 poin;
- c. Bendahara JKN FKTP, diberi nilai 60 poin;
- d. Kepala Tata Usaha FKTP, diberi nilai 40 poin; dan,
- e. Petugas verifikator JKN, Petugas Inventaris barang JKN, Petugas Pengadaan barang/jasa JKN, Petugas penerima barang JKN dan pengeloa Primary Care FKTP, diberi nilai 10 poin.
2. Lampiran I mengalami perubahan sehingga Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan Pada tanggal 5 Februari 2015
BUPATI PESISIR SELATAN, dto
NASRUL ABIT
Diundangkan di Painan
Pada tanggal 5 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR: 5