PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 6 Tahun 2023
Tentang TEBIITI'EAT DAIY EARGA ECERAIT TRflIIGGI IEETI PUil,N BERSII'BSIDI SEKTOR PERIAI|IAIT I'IITI'T TOTA PAYAEI'UBUE TAEIIIT 2016
Berlaku: 6 TAIIITII 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PERATT'RAI| YALIKOTA PAYAXIII BI'H NOMOR: 6 TAIIITII 2016
TENTANG
TEBIITI'EAT DAIY EARGA ECERAIT TRflIIGGI IEETI PUil,N BERSII'BSIDI SEKTOR PERIAI|IAIT I'IITI'T TOTA PAYAEI'UBUE TAEIIIT 2016
DTITGAIT RAIIUA'I TI'EAIT YA.ITG UAIIA ESA
wtLffi(yfA PAYANUUBUIT,
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting untuk meningkatkan
2. produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor : 8O Tahun 2O15 tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Elersubsidi Sektor Pertanian tahun 2015 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kota Payakumbuh tahun 2O 16.
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3478);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pertndungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3821);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang - undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO 1 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lemba-ral Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2OO5 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O 1 1 ;
p
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 4o/Permentan / AT.VOI 4l2OO7 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifk Lokasi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/ SR.l40/ 8/2OlL tentang tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An- Organik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 7o/Permentan/SR.14o/ lO /2011 tentang hrpuk orgarrik, Pr.rpuk hayati dan Pembenah tanah;
10. Peraturan Menteri Perdagangarr Nomor : f S/M-DAG/ PER/4/2O13 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan I OT.I4O/ 812013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Nagara Tahun 2013 Nomor 1055);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 6o/Permentan/ SR.3IO/ l2l2ol5 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertingg (HBD Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 669 /Kpts/ 0T.160/21 2Ol2 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : l97l/Kpts/At.rcO /5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Nomor 03 Tahun 2O16;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Paytakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor O3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Ling[ungan Pemerintah Kota Payakumbuh (I.embaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol3 Nomor I l);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor ll Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh fl-mbaran Daera]r Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O3);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol5 Nomor 11);
Menetapkan
19. Peraturan Walikota payakumbuh Nomor 91 Tahun 2Ol5 tefltang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 9l);
rfFrf,Ilrusl(A![
- PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG KEBUTUFIAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HE") PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016
BAB 1 BETEIITUAI| I'UI'[ Prsal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kota Payakumbuh
3. Carnat adalah C2tnat Se-Kota Payakumbuh
2. walikota adalah Walikota Payakumbuh
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalern penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawas€ur yarrg pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yalg ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Harga Eceran tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanial adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makan Ternak dan Budidaya Ikan/Udang.
8. Petani adalah Perorangan w€rrga neg€rra Indonesia perseorurngan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan.
9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP36, ZA, dart atau NPK serta Pupuk Organik di dalam Negeri
10. lO. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
11. I l. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun).
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungal sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keatraban untuk neningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tari atau penyalur sarana produksi pertanian.
14. SKPD terkait adalah Dinas Tanatnan Pangan Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
15. Gudang Lini III adalah gudang produsen dan / atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
16. Gudang Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecaoatan dan/ala'u desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Payakumbuh.
BABtr
PERIII|TT'XAN
Pasal 2
- (l) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah tergabung dala'n kelompok tani dengan ketentuan:
- a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai area yang diusahakan setiap musim tanam;
- b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam
- (21 hrpuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - ALOILASI
Pasal 3

- (l) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung berdasarkaa usulan rencana kebutuhan pupuk dari Kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifrk lokasi dan standar teknis serta kebutuhan Pupuk Bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kebutuhan Pupuk Elersubsidi sebagairna6a dimaksud pada ayat I mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh koordinator balai penyuluhan pertanian kecamatan.
RTALOTA,SI
Pesal 4
- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di Kecamatan terjadi kekurangan, akan dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan, waktu dan sub sektor dengan ketentuan realokasi antar kecamatan dala'n wilayah kota ditetapkan oleh kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kota Payakumbuh.
2. (21 Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanarnan Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kota Payakumbuh.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melar.paui alokasi I (satu) tahun, melalui penetapan realokasi
BAB III - ALOILASI
Pasal 5

- (l) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat difakukan apabila serapan pupuk bersubsidi terus menerus melebihi IOO (seratus) persen.
- (21 Apabila realokasi di daerah Kota Payakumbuh tidak dapat dilakukan karena daya serap pupuk bersubsidi melebihi 1O0 (seratus) persen untuk subsektor dan Kecanrratan maka Walikota mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubemur.
BA'B V
JEIYIS, EARGA ECERAIT TERflTGGI DAN PEITALT'RAIT PUP('IT BERSUBSIDI
Baglar Eeratu
Jeale
Prrrl 6
Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari jenis pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
Bagtan Kcdue
Earga Eceran Tertlaggl
BAB III - ALOILASI
Pasal 7

- (1) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea
- b. Pupuk SP-36
- c. Pupuk ZA
- d. Pupuk NPK
- e. Pupuk Organik
- = Rp. l.8OO,- per k8;
- = Rp. 2.0OO,- per kg;
- = Rp. 1.4OO,- per kg;
- = Rp. 2.3O0,- per kg;
- = Rp. 50o,- per kg.
\,
- (21 HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan karung sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea
- = 50 kg;
- b. Pupuk SP-36
- = 5O kg;
- c. Pupuk2
- = 50 kC;
- d. PupukNPK
- = SOkg;
- e. Pupuk Organik
- = 40 kC.
BAB III - ALOILASI
Pasal 8

- (1) Kemasan karung Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus diberi label tambahan yang berbunyi " Pupuk Bersubsidi Pemerintatf " Barang Dalam Pengowasorf yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).
ngd... KettgB
Pelyaluraa Prrput Bersubaldl
BAB III - ALOILASI
Pasal 9

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan p€ngecer resmi pupuk yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksu pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
BAB III - ALOILASI
Pasal 1

O
- (1) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ditetapkan oleh produsen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota Payakumbuh dan persyaratan lainnya sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. (21 Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus mempunyai gudang di Kota Payakumbuh.
BAB III - ALOILASI
Pasal 1

1
- (U Pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh distributor setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan dan atau Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
- {21 Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari I (satu) distributor yang menunjuknya.
BAB III - ALOILASI
Pasal 12

- (l) Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II dan lini trI Produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya;
- b. Distributor melaksanakan penyalurar pupuk bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya;
- c. Dalam pelaksanaan pengangkutan, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan menczrntumkzrn identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- d. Pengecer resmi melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV kepada petani / kelompok tani / pekebun.
- e. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer lpsrni [g kelompok tani/petani/pekebun dilakukan dengan berpedoman kepada RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok) yang disampaikan oleh masing-masing kecamatan pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun.
- f. Jika kebutuhan jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk sebagaimana tercantum dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani oleh pengecer resmi dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK.
- (21 Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, dan/atau Kelompol&lt;tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggung jawabnya.
Pasaf 13
Pengecer resmi harus memasang papan n€rma dilengkapi dengan papan harga Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
BAB VI - XEWAIIBA.IT DIIIT LIIRAITGAIT Pasal 14
Pasal 15

Distributor pupuk dan pengecer resmi dilaralg memperjualbelikan Pupuk Elersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungiawabnya.
B/IB VII
PEITGAWASAIT DA'r PEIAPIORAIT
Bagie! Kesatu Peagawasaa
BAB VI - XEWAIIBA.IT DIIIT LIIRAITGAIT Pasal 14
Pasal 16

- (l) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jurnlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (21 Distributor berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung j awabnya.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Payakumbuh wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kota Payakumbuh.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Payakumbuh dalam pemantauan dan pengawasan terhadap pe,ryaluran,penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB VI - XEWAIIBA.IT DIIIT LIIRAITGAIT Pasal 14
Pasal 17

- (1) Distributor pupuk wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada produsen dan Komisi Pengawasal Pupuk dan Pestisida Kota Payakumbuh dengan tembusan kepada Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kota Payakumbuh, dan atau Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
2. (21 Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor pupuk dengan tembusan kepada Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kota Payakumbuh, dan atau Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
- (3) Laporan penyaluran pupuk sebagaima dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l dirinci menurut Kecamatan dan Subsektor.
Pasd 18
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyampaikan laporan realisasi penyaluran pengawasan kepada Walikota. Kota Payakumbuh pupuk dan hasil
Pesd 19
Walikota Kota Payakumbuh menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
BAB VI - XEWAIIBA.IT DIIIT LIIRAITGAIT Pasal 14
Pasal 20

- (l) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap Distributor dan Pengecer Resmi yang melanggar ketentuan pasal 12 dan pasal 13.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. Mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi
- a. Teguran tertulis; dan/atau;
Pesd 21
- (1) Apabila Distributor Pupuk Bersubsidi dan kios Pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pemerintah Kota Payakumbuh dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan Pupuk Bersubsidi.
- (2) Dalan hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana rlimaksud pada ayat (1), produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer resmi, distributor wajib memberhentikan pengecer resmi yang bersangkutan s6lagai pengecer.
?asal22
- (1) Apabila distributor tidak menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer Resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kios Pengecer Resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Distributor wajib memberika.n sanksi kepada Pengecer Resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP Kota Payakumbuh.
4. (41 KPPP Kota Payakumbuh dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada Distributor yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3
XETENTI'AIT PEIVUTI'P