PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor *&GT;2-TAHUN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 11 Tahun 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR *&gt;2-TAHUN
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATU BARA,
a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten I Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, bahwa harga dasar ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar Ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
*
4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara. Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Memperhatikan : 1. Surat Bupati Batu Bara Nomor 523.21 / 3993 Tanggal 7 Oktober 2015 perihal Permohonan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang ditujukan kepada Gubemur Sumatera Utara;
i
»
Menetapkan
:
* £
2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: Utara Sumatera Provinsi 065/ 1278 / X / 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 perihal Penghentian Pemungutan Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN BATU BARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. $ 7. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan laut lainnya.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah berupa bangunan Pemerintah Daerah yang dipergunakan sebagai tempat pendaratan kapal dan atau transaksi jual beli ikan yang ditetaplcan oleh Pemerintah Daerah.
i
9. Harga Dasar Ikan adalah harga ikan yang ditetapkan sebagai patokan penetapan besamya retribusi yang dikenakan terhadap wajib retribusi dan berlaku disekitar Tempat Pelelangan Ikan dan atau pada Sentra Nelayan.
BAB II - PENETAPAN HARGA DASAR IKAN
Pasal 2

Harga Dasar Ikan yang ditetapkan adalah berbagai jenis ikan laut yang didaratkan serta ikan olahan di wilayab Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - BESARNYA TARIF RETRIBUSI SERTA ALOKASI
Pasal 3

Besamya retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga nilai pelelangan ikan dan atau harga juai nilai transaksi jual beli ikan dihitung dari harga dasar ikan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara.
;
X
;
i
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal ZD 3Q\ ( Agustus
=
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Batu Bara pada tanggal 3&gt;\ AOL &amp;A = US JZO\6
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 34
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMAD SIRAIT,SH NIP. 19660707 198602 1 001
t
i
V
s
*
&gt;
*
r
§
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR
: 32- TaVvJn ^ 6
TANGGAL
:
SO A ^ osUls 20 ^
r
PENETAPAN HARGA DASAR IRAN DI TEMPAT PELELANGAN IRAN DI KABUPATEN BATU BARA
| No | Jenis ikan | Harga Dasar Ikan / Kg (Rp) | Retribusi 5 % |
|------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tongkol | 16 | 800 |
| 2 | Tenggiri | 24 | 1.2 |
| 3 | Hiu, cucut | 17 | 850 |
| 4 | Layang | 16 | 800 |
| 5 | Selar | 8.5 | 425 |
| 6 | Tembang | 5 | 250 |
| 7 | Kembung | 14 | 700 |
| 8 | Alu - alu | 21 | 1.05 |
| 9 | Lemuru | 4.5 | 225 |
| 10 | Belanak | 4 | 200 |
| 11 | Teri | 32 | 1.6 |
| 12 | Golok-Golok | 11 | 550 |
| 13 | Kuwe | 12 | 600 |
| 14 | Talang-talang | 14 | 700 |
| 15 | Manyung | 19 | 950 |
| 16 | Layur | 16 | 800 |
| 17 | Bawal putih | 27 | 1.35 |
| 18 | Bawal hitam | 42 | 2.1 |
| 19 | Gulamah / Tiga wajah | 7 | 350 |
| 20 | Sanghe | 18 | 900 |
| 21 | Kuro / senangin | 24 | 1.2 |
| 22 | Ikan belah | 7.5 | 375 |
| 23 | Ikan beloso | 6 | 300 |
| 24 | Pari | 18 | 900 |
| 25 | Kurisi | 16 | 800 |
| 26 | Kerapu | 26 | 1.3 |
| 27 | Petek / Peperek | 4.5 | 225 |
| 28 | Biji nangka | 6 | 300 |
| 29 | Ekor kuning | 8 | 400 |
| 30 | Pisang - pisang | 8 | 400 |
| 31 | Kakap putih | 26 | 1.3 |
| 32 | Kakap merah / ikan merah | 38 | 1.9 |
| 33 | Bambangan | 18 | 900 |
ir
s
»
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 34 | Teripang | 49 | 2.450 |
| 35 | Kekerangan | 8 | 400 |
| 36 | Ubur - ubur | 1.5 | 75 |
| 37 | Cumi - cumi | 23 | 1.150 |
| 38 | Sotong , gurita all | 21 | 1.050 |
| 39 | Udang jerbung | 45 | • 2.250 |
| 40 | Udang putih | 34.5 | 1.725 |
| 41 | Udang windu | 48 | 2.400 |
| 42 | Udang lain - lain | 24.5 | 1.225 |
| 43 | Lobster | 71.5 | 3.575 |
| 44 | Rajungan | 26 | 1.300 |
| 45 | Kepiting | 28 | 1.400 |
| 46 | Sisa ikan (fish waste) untuk bahan baku tepung ikan | 1 | 50 |
| 47 | Ikan / udang / lobster / rajungan / kepiting / cumi yang diolah di unit pengolahan ikan | 25 | 1.250 |
| 48 | Segala jenis ikan lain termasuk yang dibudidayakan di laut | 10 | 500 |
| 49 | Rumput laut dan ikan lainnya | 4 | 200 |
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
N/A
Preamble

Mengingat
- di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskedes perlu mem berikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu Dan Polindes/Poskesdes Bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.
1. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah
- 3 ­
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4 ­
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. 1 0 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. 1 1 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Ka bu paten/ Kota;
5. 1 2 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
'
/
- 1 3 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1 3 1 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/11/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 33 Seri A Nomor 33);
- 1 6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2 0 1 3 ten tang Tari f Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Tahun 2013 Nomor 05).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES/POSKESDES BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Sadan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
23. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mem pergunakan / pemakaian o bat-oba tan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga makan dan mmnum.
24. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
25. Penjamin adalah orang atau Sadan Hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
26. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas Rawat Inap.
27. Jasa Tindakan Medis adalah Jasa yang diberikan oleh tenaga puskesmas, pustu dan polindes/poskesdes untuk melaksanakan pelayanan medis penderita.
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 3

Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diberikan kepada Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 4

Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes yang ada di Kabupaten Labuhan batu.
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 5

Dana Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Dinas Kesehatan dengan Kode Rekening 1.02.01. 1 6 . 1 6 .
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 6

Untuk mendukung pelaksanaan Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penyaluran logistik berupa obat-obatan dan barang habis pakai yang dilakukan secara tertib setiap 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan.
BAB II - NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 7

Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam satu tahun kalender mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 10

Pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:
- b. biaya proses persalinan anak keempat dan seterusnya bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu.
- a. peserta Askes, Asabri, Jamkesmas dan Jamsostek beserta keluarganya.
- c. beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat bukan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.
,
.;,
- d. beban jasa Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Labuhanbatu yang tidak dapat memperlihatkan bukti kependudukan.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 11

Penduduk Kabupatcn Labuhanbatu yang hendak mendapatkan subsidi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesedes wajib memperlihatkan bukti kependudukan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga maupun identitas resmi lain.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 12

Bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang tidak dapat menunjukkan kartu bukti kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 maka dikenakan biaya pelayanan sesuai perda yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 13

Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan jenis pelayanan atas tindakan medis yang diberikan.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 14

- ( 1 ) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes meliputi pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
- a. pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dilaksanakan di seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes / Poskedes.
- b. penderita masuk rawat inap di puskesmas rawat inap berdasarkan indikasi medis sesuai pemeriksaan dokter.
- c. penderita rawat inap ditempatkan pada ruangan perawatan di puskesmas rawat inap.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat subsidi pelayanan kesehatan telah mencakup obat-obatan dan bahan habis pakai.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 15

- ( 1 ) Penderita atau keluarga rawat jalan atau rawat inap di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes dilarang membawa barang-barang yang dapat menimbulkan gangguan dan bahaya.
- (2) Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang- barang miiiknya.
- (3) Apabila penderita meninggal dunia, maka :
- a. keluarga atau penjaminnya harus membawanya pulang 2 (dua) jam atau paling lama 2 x 24 jam jam setelah pemberitahuan dari Kepala Puskesmas diterima pihak keluarga atau penjamin.
- b. guna kepentingan pemeriksaan, Kepala Puskesmas dengan sepengetahuan Kepala Dinas dapat menentukan lain dari apa yang dimaksud pada huruf a.
- c. apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Puskesmas berwenang untuk melakukan pemakaman.
BAB IV - KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
Pasal 16

Jenis pelayanan kesehatan dan besaran subsidi sesuai dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB V - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17
Pasal 19

Kepala Dinas melakukan pernbinaan dan pengawasan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan subsidi pelayanan kesehatan dan wajib menerbitkan laporan yang ditujukan kepada Bupati pada setiap bulan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak Peraturan Bupati Labuhanbatu mengenai Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 12 Juni 2013
BUPATILABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 1 1 Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013