Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
Berlaku: 12 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 12 TAHUN 2012 T E N T A N G RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi atas pemberian pelayanan Perizinan bidang perhubungan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Izin Trayek;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi perizinan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
9. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah ;
10. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peratuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum, pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah ;
13. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pangangkutan bagasi ;
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk pengemudi, baik dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
15. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk mengangkut orang atau barang tertentu;
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi ;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengupulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan keajiban retribusi daerah, berdasarkan Peraturan Perudang-undangan Retribusi Daerah ;
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam wilayah Daerah ;
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah Kota Kotamobagu
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin Trayek.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu .
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan, Kapasitas tempat duduk dan jangka waktu.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraab pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penataushaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:
| Jenis Angkutan | Kapasitas Tempat Duduk | Tarif |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kendaraan Penumpang/Mobil Bus | s.d 3 Org 9 s.d 15 Org 12 s.d 18 Org 19 s.d 24 Org 25 s.d 41 Org | Rp. 65.000/Tahun Rp. 95.000/Tahun Rp. 110.000/Tahun Rp. 135.000/Tahun Rp. 150.000/Tahun |
| Angkutan Khusus | s.d 8 Org 9 s.d 15 Org | Rp. 100.000/Tahun Rp. 200.000/Tahun |
| | 16 s.d 25 Org Lebih dari 26 Org | Rp. 250.000/Tahun Rp. 300.000/Tahun |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Insidentil 1 kali perjalanan | Semua Jenis Kendaraan Angkutan | Rp. 25.000 |
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut d wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 10
Pasal 11

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Instansi Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata Cara Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata Cara Pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Tagihan Retribusi Daerahh (STRD), yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar
bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang Negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - K E B E R A T A N
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XII - K E B E R A T A N
Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurungan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurungan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurungan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan oleh wajib Retribusi.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVII - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan kauangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pajabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukume Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti serta orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pernyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Disahkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012
WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR
TAHUN 2012
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
I. U M U M
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Pembiayaan Pemerintahn dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Retribusi Izin Trayek adalah salah satu objek retribusi perizinan tertentu.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR