Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 30 September 2014
N/A
Pasal 3

•
- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi di hitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kepala Dinas kepada Direktur J enderal.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut kecamatan,jenis, jumlah dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
- b. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut : .
N/A
Pasal 4

A
Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, clan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing kecamatan.
- c. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

A
Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- d. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan peenyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk · Sektor ·Pert®i~il.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsid~ untuk sektor pertanian penyaluran di Lini IV · ke petani atau kelompok tani diatur sebagru berikut:
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV .berdasarkan RDKK .sesuai wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis,· jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mtitu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke pe~ani atau keloII1pok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kota Singkawang yang membidangi pertanian melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani &amp;ebagaimana\_ dimak\_&amp;ud pag~\_ ~y~.t (3) d\_il~k\I.k~.11 oleh 2eW.g~-~ pengawasan yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota Singkawang.
- (6) Wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan s\_e&amp;uai Petunjuk\_ Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
\_;.,•
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang Pada tanggal 30 September 2014
WALIKOTA SINGKAWANG,
TID
AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 30 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
TID
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 21