PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor A: Tahun 2017
Tentang PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.
Berlaku: 3 tahun 2014
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR a: TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA,
Menimbang
- a. bahwa pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar merupakan bagian dari upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat di daerah; -- ''; . . � .' . . .
- b. bahwa · =pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat merupakan implementasi dari Rencana Strategi Millenium Development Goals Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b,perlu menetapkan peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
4. 1 . Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
, /
- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV /2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
8. Peraturan Menteri Kesehatan ten tang Nomor Pedoman 2269/Menkes/per/IX/2011
Memperhatikan
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Sanitasi Total Be basis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Kelurahan adalah Kelurahana di Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah program pembangunan yang' diselenggarakan secara
menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, bebas dari perilaku buang air besar sembarangan, pembuangan air limbah dan drainase di daerah.
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
8. Pilar Sanitasi Total Bebasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku Higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesedaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak berprilku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
5. 1 1 . Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
12. Pengelolaaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
13. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
14. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan
persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 2

STBM diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 3

- ( 1) STBM diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksd pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS);
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
- c. Pengolahan Air Minum dan makanan Rumah Tangga (PAMMRT)
- d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga (PSRT)
- e. Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT)
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 4

- Perilaku stop BABS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- a. Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagia sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. Menyediakan dan memelihara sarana buang arr besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 5

Perilaku CTPS sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:
- a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 6

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:
- a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 7

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf d diwujudkan melalui kegiatan meliputi:
- a. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar secara rutin;
- b. Melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
- c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 8

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:
- a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. Menyediakan dan menggunakan penampungan limbah carr rumah tangga; dan
- c. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.
Pasa19
- (1) Dalam penyelenggaran STBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan pemicuan kepada masyarakat berdasarakan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemicuan sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, tenaga relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
- a. Merencanakan perubahan perilaku;
- b. Memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
- c. Mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan STBM, masyarakat membentuk organisasi yang terdiri atas:
- a. Kelompok kerja AMPL Kabupaten;
- b. Kelompok kerja AMPL Kecamatan; dan
- c. Tim STBM Desa/Kelurahan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 1

1
- (1) Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari tim koordinasi, tim sekretariat dan tim teknis.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12

- (1) Kelompok kerja AMPL Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari tim koordinasi, tim sekretariat dan tim teknis.
- (3) Kelompok kerja AMPL sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan Satuan kerja Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup tingkat kecamatan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 13

- ( 1 ) Tim STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, berkedudukan di Desa/kelurahan dan bertanggungjawab kepada kelompok kerja AMPL kecamatan.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, kader dan relawan.
BAB IV - PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN
Pasal 14

Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, berperan:
- a. Menyusun rencana kerja STBM;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. Mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. Memfalisitasi pengembangan rantai suplay air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kelompok kerja AMPL Kecamatan; dan
- f. Memverifikasi pelaksanaan STBM.
BAB IV - PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN
Pasal 15

Kelompok kerja AMPL Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, berperan:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemicuan STBM;
- b. mengembangkan rantai suplai sanitasi;
- c. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;
- d. melakukan pemutakhiran database kondisi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- e. menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten setiap tahun.
BAB IV - PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN
Pasal 16

Tim STBM Desa/Kelurahan sebagaiman dimaksud dalam pasal 10 huruf c, berperan;
- a. menyusun rencana kerja;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemicuan STBM;
- f. membentuk produk hukum Desa/Kelurahan tentang STBM;
- g. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perilaku masyarakat; dan
- h. melakukan pemutakhiran database kondisi air mmum dan penyehatan lingkungan dan menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten melalui kelompok kerja AMPL Kecamatan setiap tahun.
BAB IV - PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN
Pasal 17

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak:
- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
BAB IV - PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN
Pasal 18

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib:
- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program/kegiatan STBM;
- b. mentati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan STBM; dan
- c. menjaga keberlanjutan program/kegiatan STBM.
BAB IV - PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN
Pasal 19

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta perempuan dan anak
BAB VI - PEMANTAUAN, VERIFIKASI DAN EVALUASI
Pasal 20

- ( 1) Kelompok kerja AMPL melakukan pemantauan pelaksanaan STBM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung dan/ atau lansung dalam rangka mendapatkan data dan informasi pelaksanaan STBM.
BAB VI - PEMANTAUAN, VERIFIKASI DAN EVALUASI
Pasal 21

- ( 1 ) Kelompok kerja AMPL melakukan verifikasi pelaksaan STBM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar STBM.
- (3) Hasil verifikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan dan Kecamatan STBM
BAB VI - PEMANTAUAN, VERIFIKASI DAN EVALUASI
Pasal 22

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3), mencakup 5 (lima) pilar STBM, yakni:
- a. tersedianya sarana buang air besar bagi setiap individu dalam masyarakat;
- b. pengelolaan air minum yang layak dalam setiap rumah tangga;
- c. tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun pada setiap rumah tangga dan tempat pelayanan umum;
- d. adanya pengelolaan limbah cair yang benar pada setiap rumah tangga; dan
- e. adanya pengelolaan sampah yang benar pada setiap rumah tangga.
BAB VI - PEMANTAUAN, VERIFIKASI DAN EVALUASI
Pasal 23

- ( 1 ) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan STBM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dapat di delegasikan kepada kelompok kerja AMPL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara berkala terhadap standar kualitas dan indikator kinerja pelaksanaan STBM.
- (4) Indikator kinerja pelaksanaan STBM sebagimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
- b. Keberhasilan penyelenggaran STBM;
- c. Permasalahan yang dihadapi.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 24

- ( 1) Pembiayaan pelaksanaan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh pemerintah dan pemerintah Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi:
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga donor; dan
- d. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat
BAB VIII
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| NO | JABATAN | PARAF | KET. |
| 1. | KABID KESMAS | | |
| 2. | SEKRETARIS DINKES | | |
| 3. | KABAGHUKUM | | |
| 4. | KADIS KESEHATAN | | |
| 5. | KABANBKD | | |
| 6. | INSPEKTUR | | |
| 7. | ASISTEN I | | |
| 8. | SEKDA | | |
| 9. | WAKIL BUPATI | � "' | |
| 10. | BUPATI | | MOHON UNTUKDI TANDA TANGANI |
1
Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal Co /Jf)n·C, 201 7 4uPATI MINAHASA TENGGARA, v
�
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal
2017
SEKRETARIS DAERAH
. KABUPATEN [� TENGGARA
FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR *