PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 96 Tahun 1999
Tentang UMUM
Berlaku: 22 Desember 1999
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Persatuan Nasional serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dipandang perlu untuk mengalihkan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa pengalihan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan :
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
N/A
Pasal 2

- (1) Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pula kegiatan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam PERSERO, Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan penyertaan-penyertaan yang dilakukan oleh PERSERO.
- (2) Laporan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Menteri Keuangan guna pengadministrasian untuk mengetahui posisi keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara.
N/A
Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
- b. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jenis dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
- 4 -
- c. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan atau Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal pembentukan Kabinet Persatuan Nasional.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, ttd
ALI RAHMAN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
PENJELASAN
Pasal 1

Yang dimaksud dengan "dialihkan sepenuhnya" adalah bahwa pengalihan kedudukan tersebut meliputi semua tugas dan kewenangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang Saham termasuk sebagai pendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Dengan demikian, maka Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara memegang kewenangan selaku wakil Pemerintah antara lain dalam:
- a. pendirian PERSERO baru atau pendirian Perseroan Terbatas baru yagn sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, termasuk penetapan Neraca Pembukuan;
- b. pembinaan PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara selama masa operasionalnya, termasuk kegiatan reorganisasi dan pembubaran serta penetapan Neraca Penutupan setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) atau Akuntan Publik.
Dalam hal penyertaan Modal Negara untuk pendirian PERSERO atau penyertaan pada Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara melakukan pemisahan atas anggaran tersebut untuk diserahkan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara selaku wakil Pemerintah sebagai Pendiri atau yang melakukan penyertaan modal.
PENJELASAN
Pasal 2

Kegiatan penatausahaan disini sangat erat hubungannya dengan pengelolaan data tentang besarnya kekayaan Negara yang telah dipisahkan untuk ditanamkan sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara. Oleh karena itu, agar data tersebut selalu akurat mengikuti setiap perubahan penyertaan modal Negara untuk keperluan
- 4 - penyusunan strategi pembinaan perusahaan, maka kegiatan penatausahaan tersebut perlu dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk mewakili Pemerintah melakukan pembinaan terhadap PERSERO.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3918