Unknown Unknown Nomor OM Tahun 2015
Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
Berlaku: 9 September 2015
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan diperlukan adanya upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun pembinaan social kemasyarakatan lainnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa wilayah Kota Makassar memiliki wilayah pulau yang tergabung ke dalam beberapa kelurahan sehingga untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar, maka dipandang perlu untuk membentuk satu kecamatan kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
9. PeraturanPemerintahNomor 73 Tahun 2005 tentangKelurahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan
WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKANKECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin
:
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Makassar.
6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kota Makassar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Makassar dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Sangkarrang adalah berasal dari bahasa Makassar yang berarti gugusan batu karang yang membentuk pulau.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi wilayah kecamatan.
BAB III - KECAMATAN
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan letak geografis, luas wilayah dan batas wilayah kelurahan dan kecamatan akibat dari pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - KECAMATAN
Pasal 6

Ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, dan aset kecamatan sebagai akibat pemekaran kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan penyesuaian dan penataan secara bertahap dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - KECAMATAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pemekaran kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
Bagian Kedua Penetapan
BAB III - KECAMATAN
Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini, maka kecamatan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Makassar menjadi 15 (lima belas) kecamatan dari sebelumnya 14 (empat belas) kecamatan, sebagai berikut:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Tamalanrea;
- c. Kecamatan Ujung Tanah;
- d. Kecamatan Rappocini;
- e. Kecamatan Tamalate;
- f. Kecamatan Panakkukkang;
- g. Kecamatan Manggala;
- h. Kecamatan Mamajang;
- i. Kecamatan Tallo;
- j. Kecamatan Makassar;
- k. Kecamatan Ujung Pandang;
- l. Kecamatan Bontoala;
- m. Kecamatan Mariso;
- n. Kecamatan Wajo;
- o. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
BagianKetiga Wilayah Kerja
BAB III - KECAMATAN
Pasal 9

Dengan dibentuknya kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wilayah administrasi Kota Makassar terbagi atas 15 (lima belas) kecamatan dan 153 (seratus lima puluhtiga) kelurahan dengan wilayah kerja sebagai berikut:
- a. Wilayah kerja Kecamatan Biringkanaya meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut :
1. Kelurahan Bulurokeng;
2. Kelurahan Sudiang;
3. Kelurahan Untia;
4. Kelurahan Pai;
5. Kelurahan Daya;
6. Kelurahan Paccerakkang;
7. Kelurahan Berua;
8. Kelurahan Katimbang;
9. Kelurahan Bakung;
10. Kelurahan Sudiang Raya;
11. Kelurahan Laikang.
- b. Wilayah kerja Kecamatan Tamalanrea meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Bira;
2. Kelurahan Parang Loe;
3. Kelurahan Kapasa;
4. Kelurahan Kapasa Raya;
5. Kelurahan Tamalanrea;
6. Kelurahan Buntusu;
7. Kelurahan Tamalanrea Jaya;
8. Kelurahan Tamalanrea Indah.
- c. Wilayah kerja Kecamatan Bontoala meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut :
1. Kelurahan Bontoala;
2. Kelurahan Bontoala Tua;
3. Kelurahan Bontoala Parang;
4. Kelurahan Baraya;
5. Kelurahan Bunga Ejaya;
6. Kelurahan Gaddong;
7. Kelurahan Layang;
8. Kelurahan Malimongan Baru;
9. Kelurahan Parang Layang;
10. Kelurahan Timongan Lompoa;
11. Kelurahan Tompo Balang;
12. Kelurahan Wajo Baru.
- d. Wilayah kerja Kecamatan Mariso meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut :
1. Kelurahan Bontorannu;
2. Kelurahan Kunjung Mae;
3. Kelurahan Kampung Buyang;
4. Kelurahan Lette;
5. Kelurahan Mariso;
6. Kelurahan Mario;
7. Kelurahan Mattoanging;
8. Kelurahan Panambungan;
9. Kelurahan Tamarunang.
- e. Wilayah kerja Kecamatan Mamajang meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Bonto Biraeng;
2. Kelurahan Baji Mappakasunggu;
3. Kelurahan Labuang Baji;
4. Kelurahan Bonto Lebang;
5. Kelurahan Karang Anyer;
6. Kelurahan Mamajang Dalam;
7. Kelurahan Mamajang Luar;
8. Kelurahan Maricaya Selatan;
9. Kelurahan Mandala;
10. Kelurahan Parang;
11. Kelurahan Pa'Batang;
12. Kelurahan Sambung Jawa;
13. Kelurahan Tamparang Keke.
- f. Wilayah kerja Kecamatan Makassar meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Bara-Baraya;
2. Kelurahan Barana;
3. Kelurahan Bara-Baraya Utara;
4. Kelurahan Bara-Baraya Selatan;
5. Kelurahan Bara-Baraya Timur;
6. Kelurahan Lariang Bangi;
7. Kelurahan Maccini;
8. Kelurahan Maccini Gusung;
9. Kelurahan Maccini Parang;
10. Kelurahan Maricaya;
11. Kelurahan Maricaya Baru;
12. Kelurahan Maradekaya;
13. Kelurahan Maradekaya Utara;
14. Kelurahan Maradekaya Selatan.
- g. Wilayah kerja Kecamatan Manggala meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Antang;
2. Kelurahan Batua;
3. Kelurahan Borong;
4. Kelurahan Bangkala;
5. Kelurahan Manggala;
6. Kelurahan Tamangapa;
7. Kelurahan Biring Romang;
8. Kelurahan Bitowa.
- h. Wilayah kerja Kecamatan Rappocini meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut :
1. Kelurahan Buakana;
2. Kelurahan Banta-Bantaeng;
3. Kelurahan Balla Parang;
4. Kelurahan Bonto Makkio;
5. Kelurahan Gunung Sari;
6. Kelurahan Minasa Upa;
7. Kelurahan Karunrung;
8. Kelurahan Kassi-Kassi;
9. Kelurahan Mappala;
10. Kelurahan Rappocini;
11. Kelurahan Tidung.
- i. Wilayah kerja Kecamatan Tamalate meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut :
1. Kelurahan Bongaya;
2. Kelurahan Balang Baru;
3. Kelurahan Barombong;
4. Kelurahan Jongaya;
5. Kelurahan Mangasa;
6. Kelurahan Manuruki;
7. Kelurahan Macini Sombala;
8. Kelurahan Parang Tambung;
9. Kelurahan Bonto Duri;
10. Kelurahan Pa'Baeng-Baeng;
11. Kelurahan Tanjung Mardeka.
- j. Wilayah kerja Kecamatan Tallo meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Buloa :
2. Kelurahan Bunga Ejaya Beru;
3. Kelurahan Kaluku Bodoa;
4. Kelurahan Kalukuang;
5. Kelurahan Lembo;
6. Kelurahan Lakkang;
7. Kelurahan La'latang;
8. Kelurahan Pannampu;
9. Kelurahan Rappojawa;
10. Kelurahan Rappokalling;
11. Kelurahan Suangga;
12. Kelurahan Tallo;
13. Kelurahan Tammua;
14. Kelurahan Ujung Pandang Baru;
15. Kelurahan Wala-walaya.
- k. Wilayah kerja Kecamatan Ujung Pandang meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut :
1. Kelurahan Bulo Gading;
2. Kelurahan Baru;
3. Kelurahan Lajangiru;
4. Kelurahan Lae-Lae;
5. Kelurahan Maloku;
6. Kelurahan Losari;
7. Kelurahan Mangkura;
8. Kelurahan Sawerigading;
9. Kelurahan Pisang Utara;
10. Kelurahan Pisang Selatan.
- l. Wilayah kerja Kecamatan Panakkukkang meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut :
1. Kelurahan Karampuang;
2. Kelurahan Karuwisi;
3. Kelurahan Karuwisi Utara;
4. Kelurahan Masale;
5. Kelurahan Pampang;
6. Kelurahan Panaikang;
7. Kelurahan Pandang;
8. Kelurahan Paropo;
9. Kelurahan Sinrijala;
10. Kelurahan Tamamaung;
11. Kelurahan Tello Baru.
- m. Wilayah kerja Kecamatan Wajo meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Butung;
2. Kelurahan Ende;
3. Kelurahan Malimongan;
4. Kelurahan Malimongan Tua;
5. Kelurahan Mampu;
6. Kelurahan Melayu;
7. Kelurahan Melayu Baru;
8. Kelurahan Pattunuang.
- n. Wilayah kerja Kecamatan Ujung Tanah meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut :
1. Kelurahan Cambaya;
2. Kelurahan Camba Berua;
3. Kelurahan Gusung;
4. Kelurahan Tabaringan;
5. Kelurahan Totaka;
6. Kelurahan Tamalabba;
7. Kelurahan Ujung Tanah;
8. Kelurahan Patingalloang;
9. Kelurahan Patingalloang Baru.
- o. Wilayah kerja Kecamatan Kepulauan Sangkarrang meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Barrang Caddi;
2. Kelurahan Barrang Lompo;
3. Kelurahan Kodingareng.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah harusditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 September 2015
WALIKOTA MAKASSAR,
ttd
MOH. RAMDHAN POMANTO
Diundangkan di Makassar pada tanggal 10 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
ttd
IBRAHIM SALEH
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 3
Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,
SH.
MH
Pangkat
Pembina Tingkat [
N [ P
19610524.198503.1.004