Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang Kota Bima, WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT TENT ANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR oy TAHUN 2016
TENT ANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang­ Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisms, yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat­lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang­Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaanya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang­Undang ini;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Bima untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
/
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
1. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang­Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang­Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang­Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
4. Undang­Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang­Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang­Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698)
5. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
/
Memperhatikan
6. Undang­Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang­Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok­Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok­Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
/
Menetapkan
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalarn Jabatan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyarnpaian dan Sanksi Atas Keterlarnbatan Penyarnpaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kernenterian/Lembaga dan Pemerintah daerah;
6. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07 /KPK/02/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumurnan dan Pemeriksaan La po ran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
MEMUTUSKAN :
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA. DI PENYELENGGARA NEGARA KEKAYAAN PERATURAN W ALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalarn Peraturan W alikota ini, yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.
3. W alikota adalah W alikota Birna.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Birna.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pernerintah Kota Birna.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pernerintah Kota Bima yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
r&gt;
9. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan.
10. Wajib LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Pejabat Negara yang menjadi Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Bima terdiri atas:
- a. W alikota Kota Bima;
- b. Wakil Walikota Kota Bima;
- c. Pejabat Struktural Eselon II;
- d. Pejabat Struktural Eselon III;
- e. Pejabat Struktural Eselon IV;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- i. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- j. Penyelenggara Negara Tertentu atas permintaan KPK.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3

- (1) LHKPN sebagaimana dimakasud pada pasal 2 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kota Bima.
- (2) LHKPN Sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan :
- a. KPK;
- b. BKD Kota Bima selaku Sekretariat LHKPN Pemerintah Kota Bima;
- c. Tim LHKPN SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :
- a. Asli untuk Wajib LHKPN;
- b. Foto Copy untuk BKD Kota Bima;
- c. Foto Copy untuk Pengelola LHKPN rnasing­masing SKPD.
Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Bima wajib mengrsi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. Pensiun.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK­A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK­B apabila:
- a. Selama 2 (dua) tahun mendudukijabatan yang sama;
- b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. Pensiun.
BAB III - TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: Ketua/ Koordinator LHKPN Sekretaris Daerah
3. Sekretaris
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
5. Anggota
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Administrasi Umum
3. Kabag Hukum Setda Kota Bima
4. Sekretaris BKD Kota Bima
5. Kabid Kesejahteraan Pegawai, Data dan Informasi Kepegawaian BKD Kota Bima
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima
Sekretariat LHKPN
Administrator Aplikasi LHKPN
User Aplikasi LHKPN
,...,
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- b. Menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kota Bima kepada KPK;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di BKD Kota Bima.
- (5) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Susunan Personalia Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Koordinator LHKPN.
BAB III - TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 8

- ( 1) Pengelola LHKPN disetiap SKPD dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN dimasing­rnasing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN melalui Sekretariat di BKD Kota Bima.
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 10

BKD Kota Bima bertugas:
- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
3. hal­hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Walikota Bima dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan I atau
- b. Pembebasan dari jabatan
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing­masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
I
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 13

Peringatan te~tulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a adala~ sebaga1~ana format yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Walikota Bima Nomor 39 Tahun 2015 tentang Laporan Harta
- Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. b
- Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 241); dan b. Keputusan Walikota Bima Nomor 239 Tahun 2015 tentang Laporan Harta a.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Kota Bima
VM. QURAIS H. ABIDIN
J- WALIKOTA
BIMA,)
,,
pada tanggal l ftfo~vav­i 2016
Diundangkan di Kota Bima
MUHAMADRUM
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
2016 pada tangggal ' f e,~l/'v 0 r­i pada
-
~.
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA DI NEGARA PENYELENGGARA LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR by- TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
FORMAT SURAT PERINGATAN/TEGURAN
KOPDINAS
SURAT PERINGATAN
li&lt;&gt;lll&lt;&gt;r : ••••••••••••••••••••••
Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor : ________________ tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :
Nama
Jabatan
NIP
Pangkat
Unit Kerja
Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan I tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II.
Surat Peringatan ini terhitung mulai tanggal... s/ d... sejak diterimanya surat ini.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,
NIP.
NIP.
Kepala SKPD,
Yang Menerima,
TEMBUSAN:
1. Inspektur Daerah Kota Bima;
2. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima.
f ·
WALIKOTA BIMA, ~