PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 46 Tahun 2001
Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Berlaku: 5 Juni 2001
N/A
Preamble

Mengingat
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Ekspor Indonesia, perlu menambah penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan
- a. (PERSERO) PT Asuransi Ekspor Indonesia;
- b. bahwa kekayaan Negara yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan umum dan tujuan sampai dengan tahun buku 1994, dan kapitalisasi sebagian cadangan umum sampai dengan tahun buku 1999 pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Ekspor Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Ekspor Indonesia;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Bidang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Ekspor Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp146.500.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari :
- a. Kapitalisasi sebagian cadangan umum sampai dengan tahun buku 1994 sebesar Rp77.552.404.046,04 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus empat ribu empat puluh enam rupiah empat sen);
- b. Kapitalisasi sebagian cadangan tujuan sampai dengan tahun buku 1994 sebesar Rp24.947.595.953,96 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen);
- c. Kapitalisasi sebagian cadangan umum sampai dengan tahun buku 1999 sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI