Unknown Unknown Nomor ' Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Berlaku: 28 Tahun 2009
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10

- (1) Setiap pendirian bangunan wajib mempertimbangkan aspek konstruksi bangunan yang meliputi pondasi, kolom, lantai, balok, atap dan pruarana utilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) KeteohJ80 mmtruksi deogan mempertimbangka kemampwm rnemilml beban yang 11nmgkin bekerja selama umur layanan sttuktur, ban: beban muatan tetap maUJ&gt;lDl beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin dilakukan pemitungan konstruksi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang konstruksi berdasarkan konstruksi bangunan dan struktur tanah setempat.
3. {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi bangunan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BagiM~
Sem.padaa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11

- (1) Setiap pendirian bangunan hams mempertiD'bangbo intensitas bangunan sebagaimana dimaksud da1mn Pasal 3 ayat (3) yang diwujudkan dalam bentuk garis sempadan bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbinmgkan terhadap fungsi jalan raya, jalan rel dan/atau S1D1gai, salunm. iriga.,i.
Bagian. Keenam
Menan Telekomunikasi
Pual12
- (1) Sctiap pembangunan Menara Telekonnmikasi yang merupakan bagian dari bangunan non gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memperhatikan bentuk dan desain menara telekomunikasi.
- (2) Bentuk Menara Telekom1mikasi dikJasifikasikan IJlelljadi 2 (dua) yaitu:
- a. Menara Tunggal (monopole tower);
- b. Menara Rangka (self support tower).
- (3) Desain Menara Telekom•mikasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. Menara Kamuflase;
- b. Menara non Kamuflase.
- (4) Bentuk dan Desain Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksu.d pada ayat (2) dan ayat (3) diduarkan pada masterpkm Menara Telekom.1mikasi
- (5) Pendirian bangunan Menara TelekoanmHrasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak Swasta.
- (1) Persebaran Menara Telekomunibsi dibagi dalmn wilayah dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikui.
- (2) Wilayah persebaran Menara Telekomunikasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi S (lima) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yaitu :
- a. SSWP I;
- b. SSWP U;
- c. SSWP III;
- d. SSWP IV;
- e. SSWP V.
- (3) Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimhangkan sistem perkotaan dan sistem. perdesaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14

- (1) Pendirian bangunan Menara Telekomunilwi harus diuji ulang kelruatan struktumya minimal setiap 3 (tiga) tahun sejak Menara Telekomunikasi berdiri.
- (2) Pemanfaatan Menara Telekomunikasi minimal 3 (tiga) provider.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus berjarak minimal (2/3) dari ketinggian Menara TelekoDnmi\asi dan/atau jarak. aman yang diperhitungkan apabila terjadi roboh/runtuh dari pemnkinan terdekat.
- (4) Pemilik bangunan Menara Telekoumoikasi harus mengasur:ansikao bangunan sekitar menara telekomunikasi dan masyarakat umum terbadap segala ~ilco akibat terjadinya kecelakaao bangunan Menara Telekom·mikasi
KETENTUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pual 15
- (1) Setiap pelabanaan pendirian bangunan baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Ketenb·an tlan tata cara izin sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan berlalru selama bangunan tersebut tidak mengalami perubaban fisik dan/atau perubaban fungsi bangunan.
N~ OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pual 16
Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebaga.i pembayaran at.as pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan
Passi 17
- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untulc mendirikan suatu bangunan. dengan jenis pelayanan perijinan meliputi :
- a. bangunan gcclung; dan
- b. prasarana bangunan gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi kegiatan:
- a. pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/ pemugaran;
- b. administrasi 1MB meliputi pemecabao dokumen IMB, pembuatan duplibt/copy dokumen 1MB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dolrumen 1MB yang bilang atau rusak; pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non telmis Iainnya; dan
- c. penyediaan formulir Permohonan 1MB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untulc bangunan milik Pemerintah, Pemerin1ah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (1) Subyek Rebibusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melalrukan pembayaran. retribusi izin mendirikan bangiman
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan
Tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Paul 20
- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan fak.tor-faktor atas luas lantai bangunan, ketinggian bangunan, fungsi jalan, ldasifikasi fungsi bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi lzin Mendirikan Bangunan sebagaimaoa dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan berdasarbJI indeks dan skala indeks.
- (3) Fak.tor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot, dengan besaran bobot sehagaimana t.ersebut dalatn Lam.piran I dan merupakan bagian yang tidak terpjsahkao dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya retribusi yang teru1ang dihitung berdasarbn persentase dari pengalian antam tingkBt penggunaan jasa sebagaimana dirnaksnd pada ayat (1) dengan harga satuan retribusi bangunan gedung.
- (5) Harga satuan retribusi bangunan gedung pada ayat (4) ditetapkan setiap tahunny,dengan K.eputusan Bupati.
Prinsip dalarn penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangmmn didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Struktw- dan besamya tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut :
| NO. | JENISPELAYANAN |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
| L | Pembangunan bangunan gedung baru Rebabilitasi/renovasi bangunangedung |
| 2. | |
| 3. | Prasaranan bangunan gedung |
| 4. | Rehabilitasi-----• . |
- (1) Besamya tarif retibusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada perhitungan dengan rumus :
- a) Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : L x It x 1,00 x HSbg
- b) Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedtmg : L X It X Tk X HSbg
4. gedung :
- c) Retribusi prasarana bangunan V x Ix l,OOx HSpbg
- d) Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :
7. VxlxTkxHSpbg
Keterangan :
- L = Luas lantai bangunan geduog
- V
- = Volume/besaran (dalam satuan m, m' ~ unit)
- I
- = lndeks
- It
- = Indeks terintegrasi
- Tk
- = Tingkat kerusakan
- 0,45 untuk tingkat lc:erusakan sedang
- 0,65 untuk tingkat kerosakan berat
HSbg
= Harga satuan rettibusi bangunan gedung (hanya I tarif sctiap kabupatcn/kota)
HSpbg
- = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- 1,00 ==
- Indeks pembangunan baru
- (2) Daftar komponcn dan perhitungan bcsamya m:ribusi tertuang dalam Lampiran n dan merupakan bagian yang tidak terpisahlcan dengan Pcraturan Daerah ini.
- (3) lndeks beserta skala indeksnya seperti dalam Lampiran m dan merupakan bagian yang tidak terpisabkan dengan Peraturan Deerah ini.
- (4) Penetapan Indcks terintegrasi untuk bangunan gedung seperti pada Lampiran IV dan menipakan bagian yang tidak teq&gt;isahkao dengan Peraturao Dacnm ini.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24

Retribusi Izin Mendiribn BangWl811 termasuk goloogan Retribusi Perizinao Tertentu.
WILAYAHPEMUNGUTAN
Pual25
Retribusi terutaog dipungut di wilayah daerah.
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Saat Retribusi tenJtaDg terjadi pada saat diterbitkaonya SKRD atau dokumen lain yang diper.uunakan