PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 1959
Tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908
Berlaku: 26 September 1959
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa ini dianggap perlu untuk memungut kembali pajak atas dasar pertama dengan perluasan pengenaan bungalow-bungalow dan dasar kedua pajak rumah-tangga (Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, Staatsblad 1908 No. 13 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran-Negara 1953 No. 5) dan selanjutnya untuk menaikkan tarif-tarif sepeda motor dan otomobil;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan dan tambahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang- undang Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK RUMAH-TANGGA 1908.
N/A
Pasal 2

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan buat pertama kali berlaku atas pungutan untuk tahun pajak atau masa pajak setelah 31 Desember 1959.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 112;
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Pungutan pajak rumah-tangga dilakukan atas empat macam dasar yaitu :
- 1e. nilai-sewa rumah kediaman;
- 2e. nilai perabot rumah;
- 3e. jumlah dan jenis sepedamotor;
- 4e. jumlah dan jenis otomobil.
Berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 5), maka pungutan atas dasar pertama dan kedua untuk sementara tidak dilakukan.
Sebagaimana telah dinyatakan dalam penjelasan umum, maka kini oleh Pemerintah dianggap tiba saatnya untuk memulai lagi dengan pungutan pajak atas dasar-dadar tersebut diatas disamping memperluas pungutan atas dasar pertama dan kedua itu dengan nilai sewa bungalow dan nilai perabot rumah yang ada didalamnya.
Yang dimaksud dengan bungalow, ialah rumah yang memberikan kepada yang mempunyai hak kebendaan atas bungalow tersebut kesempatan untuk istirahat, disamping rumah kediamannya. Kiranya jelaslah bahwa hanya golongan tertentu dalam masyarakatlah yang dapat mempergunakan bungalow-bungalow seperti yang dimaksudkan itu.
II s/d VI, XI dan XIII. Disesuaikan berhubung dengan pengenaan bungalow,
- VII. Pemerintah berpendapat bahwa sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mempertahankan lebih lama pengecualian yang diberikan berdasarkan ketentuanketentuan yang kini dihapuskan.
- VIII. Disesuaikan berhubung dengan pengenaan bungalow; penghapusan pasal 12 ayat (3) dimaksudkan untuk penyederhanaan pekerjaan pengenaan pajak.
- IX. Perubahan-peruahan tarip berkisar pada dinaikkannya pajak untk sepeda motor dan otomobil, sedang jumlah pajak untuk bungalow merupakan hal yang baru.
4. Terhadap pengenaan pajak atas dasar nilai sewa rumah kediaman dan perabotnya tidak diadakan perubahan tarip (jadi sama dengan tarip pada sebelum 1951), meningat bahwa hal ini menyangkut golongan masyarakat yang lebih luas.
Tarip yang direncanakan untuk dasar pertama mengenai bungalow dipandang pantas mengingat akan sifat mewah bangunan ini, tarip untuk perabot rumahnya ditetapkan sama bersarnya dengan yang berlaku bagi perabot dalam rumah kediaman.
Menteri Keuangan akan mengatur selanjutnya pelaksanaan tarip-tarip untuk sepeda motor dan otomobil.
- X. Terhadap pasal 15 ayat (1) perlu diadakan tambahan bertalian dengan perluasan bungalow sebagai obyek pajak, satu dan lain karena tehnik pemajakan memerlukan hal itu. Yang menjadi wajib pajak mengenai dasar pertama dan kedua untuk rumah kediaman adalah tetap kepala keluarga.
Berhubung dengan tehnik pemajakan tersebut, maka dipandang perlu untuk dalam hal bungalow menunjuk sebagai yang dikenakan pajak ialah orang maupun badan yang mempunyai hak kebendaan atas bungalow yang bersangkutan.
- XII. Disesuaikan dengan perubahan pasal 12.
- XIV. Perubahan pasal 23 dimaksudkan untuk penyederhanaan pekerjaan pengenaan pajak.
- XV. Disesuaikan dengan perubahan pasal 23.
- XVI. Disesuaikan dengan perubahan pasal 41.
- XVII. Perubahan pasal 41 dimaksudkan untuk penyederhanaan pekerjaan pengenaan pajak.
PENJELASAN
Pasal 2

. Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1868
Termasuk Lembaran-Negara No 110 tahun 1959.
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.