UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1957
Tentang PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR
Berlaku: 17 Januari 1957
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa mengenai Gowa yang wilayahnya adalah termasuk dalam lingkungan wilayah Daerah Makassar dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1952) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1953) Pemerintah Daerah Makassar tidak dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif disebabkan pertentanganpertentangan politik yang menghebat yang menghendaki agar Gowa tersebut selekas-lekasnya dikeluarkan dari lingkungan kekuasaan Daerah Makassar dan dibentuk menjadi Daerah otonom tersendiri;
- b. bahwa untuk dapat mengatasi pertentangan-pertentangan politik itu demi mengingat kepentingan rakyat serta untuk segera melancarkan jalannya pemerintahan di daerah, satu sama lain bertalian dengan usaha-usaha Pemerintah untuk mengembalikan keamanan, dipandang perlu sambil menanti berlakunya Undang-undang tentang Pokokpokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh daerah Indonesia, membubarkan Daerah Makassar dan membentuk Gowa, Maros-Pangkajene dan Jeneponto-Takalar masing-masing sebagai "Daerah" dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembentukan ketiga daerah-daerah dimaksud perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat;
Mengingat
: a. Pasal-pasal 96, 131 jo. 132 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara;
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam rapatnya ke-51 tanggal 2 Januari
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Swapraja Gowa yang meliputi Onderafdeling ad 1 di bawah ini dan Onderafdeling-Onderafdeling seperti tersebut di bawah ini Nomor 2 dan 3 masing-masing dibentuk menjadi Daerah yang dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950 dengan nama seperti berikut :
1. Onderafdeling Gowa, dimaksud dalam ketetapan Gubernur Timur Besar dahulu tanggal 20 Pebruari 1940 Nomor 21 (Bijblad Nomor 14377) jo. surat ketetapan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur dahulu tertanggal 19 Januari 1950 Nomor UPU I/ 1 /45 jo tanggal 20 Maret 1950 Nomor LJPU 1/6/23, sebagai Daerah Gowa.
2. a. Onderafdeling Pulau-pulau Makassar terdiri dari Pulau-pulau Spermonde, Kalu-Kalukuang-Masalma, Postiljon dan Paternoster;
- b. Onderafdeling Maros dan
- c. Onderafdeling Pangkajene.
dimaksud dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Makassar.
3. a. Onderafdeling Takalar dan
- b. Onderafdeling Jeneponto.
dimaksudkan dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Jeneponto-Takalar.
Daerah-daerah tersebut sub 1 sampai dengan 3 di atas mempunyai tingkatan yang sama dengan Kabupaten dimaksud dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1948.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Daerah Makassar yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1952) sejak telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1953) dibubarkan.
- (2) Peraturan Staatsblad 1947 Nomor 9 tentang penunjukan Onderafdeling-Onderafdeling Pangkajene, Maros, Takalar dan Jeneponto sebagai Daerah otonom dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Ordonnantie tertanggal 13 Pebruari 1946, Staatsblad Nomor 17 dicabut.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam "Zelfbestuursregelen 1938" dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dahulu tertanggal 14 September 1938 Nomor 29, Staatsblad 1938 Nomor 529 tidak berlaku lagi Daerah Gowa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

1. Tempat kedudukan-Pemerintah:
- a. Daerah Gowa adalah di Sungguminasa,
- b. Daerah Makassar adalah di Pangkajene,
- c. Daerah Jeneponto-Takalar adalah di Jeneponto.
2. Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan Pemerintah daerah tersebut dalam ayat (1) di atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan Gubernur Sulawesi, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan.
3. Dalam keadaan luar-biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Sulawesi dapat dipindahkan kelain tempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

.
Dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, maka perkataan " Daerah" harus diartikan Daerah Gowa atau Daerah Makasar atau Daerah Jeneponto-Takalar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

.
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 20 (dua puluh) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

.
Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
BAB II
Pasal 7

.
Daerah dengan ## Pasal 10
Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan Daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi membeli obat-obat dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
II. TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT
BAB II
Pasal 11

Daerah menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air-minum, pembuangan kotoran dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan Daerahnya.
BAB II
Pasal 12

Daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.
BAB II
Pasal 13

Daerah berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan peneranganpenerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.
BAB II
Pasal 14

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Kesehatan atau instansi yang ditunjuk olehnya.
BAB II
Pasal 15

Daerah menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.
III
TENTANG HAL-HAL LAIN
BAB II
Pasal 16

- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah lain timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pimpinan Dinas Kesehatan Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah dimana peristiwa dimaksud itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.
BAGIAN III
URUSAN PEKERJAAN UMUM
I
TENTANG URUSAN JALAN-JALAN, BANGUNAN-BANGUNAN GEDUNG-GEDUNG DAN LAIN-LAIN PEKERJAAN UMUM YANG BERSIFAT SETEMPAT
BAB II
Pasal 17

Daerah:
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut dan lain-lain sebagainya;
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunanbangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya di dalam Daerahnya.
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangganya.
- d. mengatur dan-mengawasi pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan perluasan rumah, gedung, bangunan dan lain-lain sebagainya yang didirikan di tempat-tempat tertentu atau di tepi jalan-jalan umum Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- e. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut :
1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
2. tempat-tempat pemandian umum;
3. rumah penginapan;
4. tempat perhentian mobil-mobil dan lain-lain kendaraan;
5. pasar-pasar dan los-los pasar;
6. pencegahan bahaya kebakaran;
7. penerangan jalan-jalan;
8. pembersihan kota;
9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat;
- f. menjalankan peraturan perumahan penduduk.
II.
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
BAB II
Pasal 18

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.
BAB II
Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaanpekerjaan yang menurut ketentuan Pasal 17 termasuk urusan rumahtangga Daerah yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan Bab II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerahnya, Yang tidak dia dan diurus oleh Pemerintah pusat, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Daerah mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat atau instansi Yang ditunjuk olehnya.
BAB II
Pasal 37

Tiap-tiap waktu dengan Bab II ini, dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II
Pasal 38

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban Yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama dijalankan oleh daerah-daerah, sepanjang peraturan lama itu masih berlaku, kecuali apabila kemudian oleh Pemerintah Pusat diadakan ketentuan lain.
BAB III
Pasal 39

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya maka untuk menyelenggarakan hal-hal Yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri Yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah;
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau diperbantukan kepada Daerah dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.
- (3) penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan dalam lingkungannya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah, Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Gubernur Sulawesi.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah ke Daerah lain diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturanperaturan yang berlaku bagi pegawai mengenai hal tersebut.
BAGIAN IV
PERATURAN PERALIHAN
BAB III
Pasal 40

- (1) Apabila sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dalam waktu yang singkat penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum dapat dilaksanakan menurut Undang-undang pemilihan anggota DPRD yang berlaku untuk seluruh Indonesia, maka untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kekosongan pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 37 tahun 1956).
- (2) Menanti tersusunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud di atas maka untuk sementara waktu segala tugas-kewajiban pemerintah Daerah dijalankan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1956.
BAB III
Pasal 41

Urusan-urusan Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jonoponto dan Takalar yang masih dijalankan oleh Swapraja-swapraja tersebut dan yang sesudah mulai berlakunya Undangundang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah JonopontoTakalar, kecuali yang telah dijalankan oleh instansi-instansi lain untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan Pemerintah Pusat dijalankan terus oleh Pemerintah daerah masing-masing yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 42

Kepala Daerah Gowa yang pertama pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 43

- (1) Pegawai-pegawai Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jonoponto dan Takalar yang hingga pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih menjalankan tugas pemerintahan di dalam wilayah Swaprajaswapraja itu dan tidak telah diangkat menjadi pegawai Negeri, menjadi pegawai Daerah masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Pegawai-pegawai Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang telah diangkat menjadi pegawai Daerah Makassar yang telah dibubarkan atau yang diperbantukan kepada Daerah Makassar itu, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah dimana mereka itu berkedudukan, sampai diadakan ketentuan-ketentuan yang tertentu mengenai statusnya.
- (3) Pegawai-pegawai bekas Daerah Makassar tidak termasuk pegawaipegawai dimaksud dalam ayat (2) di atas, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan dimana mereka itu berkedudukan. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengenai penyelesaian pembagian pegawai-pegawai ini diputus oleh Gubernur Sulawesi.
- (4) Sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini gaji pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini beserta segala penghasilan-penghasilannya lain yang sah dibayar oleh masing-masing pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan Daerah Makassar dahulu sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diperbantukan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (6) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini mengenai ayat (1), (2) dan (3) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (5) oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 44

- (1) Barang-barang milik Daerah Makassar yang dibutuhkan oleh Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kewajibannya, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari bekas Daerah Makassar diserahkan kepada Pemerintah daerah yang bersangkutan dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah Daerah masing-masing wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh Pemerintah Daerah Makassar dahulu belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik bekas Daerah Makassar termasuk barang inventaris yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Gubernur Sulawesi diberi tugas untuk melaksanakan ketentuanketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas.
- (4) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal ini diputus oleh menteri Dalam Negeri.
- (5) Barang-barang milik Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar menjadi milik pemerintah Daerah yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 45

- (1) Peraturan-peraturan "Reglementen en Keuren van Politie", begitu pula peraturan-peraturan Swapraja Gowa dan Swapraja-swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang masih berlaku, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan-peraturan Swapraja Gowa dan Swapraja-swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini tidak termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus sebagai peraturan-peraturan Pemerintah Pusat, terkecuali apabila peraturan-peraturan tersebut adalah bertentangan dengan peraturanperaturan Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan-peraturan Daerah Makassar sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Keputusan-keputusan lain berserta peraturan-peraturan tata usaha bekas Pemerintah Daerah Makassar pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dijalankan terus oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan hingga keputusan-keputusan dan peraturan tata usaha dimaksud diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 46

Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang Negara Timur tahun 1950 termaktub dalam Pasal-pasal 6 ayat (3), 7 ayat (2), 21 ayat (2), 23 ayat (2) dan (3), 31 ayat (1), 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur Sulawesi sampai diadakan ketentuan lain.
BAB III
Pasal 47

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah-daerah Gowa, Makassar dan Jeneponto Takalar dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan daerah Jeneponto-Takalar".
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI, ttd SUNARJO
Diundangkan
pada tanggal 17 Januari 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
SUNARJO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

dan 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Daerah Gowa mempunyai penduduk kurang lebih 223.925 jiwa Jeneponto-Takalar kurang lebih 250.000 jiwa dan Daerah Makassar kurang lebih 325.000 jiwa. Oleh sebab Daerah-Daerah tersebut dipersamakan tingkatannya dengan Kabupaten otonom, maka dasar yang diambil untuk menetapkan jumlah banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedapat-dapatnya disesuaikan dengan pokok prinsip yang berlaku untuk penetapan jumlah banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Jawa, yaitu mengingat keadaan di Sulawesi tiap-tiap 20.000 penduduk diwakili oleh seorang anggota dengan batas jumlah sekurang-kurangnya 20 anggota dan sebanyak-banyaknya 30 anggota.
PENJELASAN
Pasal 6

Maksud ketentuan pasal ini kiranya sudah jelas. Hanya perlu diterangkan lebih lanjut bahwa dalam ketentuan termaksud tersimpul kemungkinan bahwa Kepala Daerah dapat bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah, dengan pengertian bahwa tiap tindakan tentunya dilakukan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah.
Maksud tindakan Kepala Daerah ini tiada lain agar supaya pelaksanaan urusanurusan dapat berjalan lebih praktis, oleh karena dengan demikian tidak perlu setiap kali semua anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama melaksanakannya.
PENJELASAN
Pasal 7

s/d 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Obat-obat dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah terutama harus dibeli dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan luar biasa Pemerintah Daerah diperkenankan membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.
PENJELASAN
Pasal 11

Dengan adanya pasal ini Pemerintah Daerah antara lain dapat mengadakan peraturan-peraturan daerah yang mengatur pembikinan dan penjualan makanan dan minuman untuk umum dengan syarat yang ditujukan untuk menjaga kesehatan umum sebaik-baiknya. Daerah dapat minta bantuan tenaga-tenaga ahli Kementerian Kesehatan untuk memberi nasehat-nasehat, rencana-rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 12

Menteri Kesehatan mengadakan percobaan-percobaan tentang cara-cara mengorganisir dan menjelenggarakan pekerjaan-pekerjaan hygiene di sesuatu daerah, daerah percobaan dan percontohan sedemikian ini dipakai sebagai teladan bagi Daerah.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Biaya penyelenggaraan urusan tersebut dalam pasal ini ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Perlunya Menteri Kesehatan langsung meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ialah agar supaya Kepala Dinas tersebut lekas dapat bertindak. Dalam hal ini tentulah Dewan Pemerintah Daerah tidak dikesampingkan
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

dan 19
Maksud ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan tehnis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah guna kemakmuran umum. Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu sesuatu urusan yang dipekerjakan tidak sebagaimana mestinya.
PENJELASAN
Pasal 20

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga memberikan sokongan yang dapat dibagi dalam dua jenis :
- a. sokongan tetap untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil;
- b. sokongan untuk pekerjaan perbaikan besar, pembaharuan atau baru yang biayanya tidak dapat dipikul oleh Daerah.
3. pekerjaan
Sokongan ini ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan termaksud yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
PENJELASAN
Pasal 21

s/d 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Syarat-syarat tersebut dalam ayat (2) diadakan dengan maksud untuk memajukan perikanan pada umumnya dan memperbaiki penghidupan sosial-ekonomis para pelayan yang ada dalam lingkungan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 26

Yang dimaksud dengan kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan Daerah ialah misalnya kursus tik, kursus jahit, kursus tukang dan lain-lain sebagainya (bukannya sekolah-sekolah sejenis dengan yang diselenggarakan oleh Kementarian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).
PENJELASAN
Pasal 27

Tentang urusan yang mengenai isi kursus-kursus vak tersebut seperti pengawasan dan pimpinan tehnis serta penetapan rencana pelajaran diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah mengingat :
- a. penetapan penghargaan ijazah-ijazah;
- b. agar ada pemusatan dalam cara mengatur dan mengawasi urusan-urusan itu.
PENJELASAN
Pasal 28

s/d 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Tentang kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten ialah sebagai dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1951 tentang mengubah peraturan lalu lintas jalan (Wegverkeerzvcrordcning, staatsblad 1936 No. 451). Dalam peraturan tersebut antara lain ditetapkan penguasa-penguasa sekarang ini yang harus menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban penguasa-penguasa lama.
PENJELASAN
Pasal 33

s/d 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Maksud ketentuan ini ialah untuk memberikan kesempatan bagi Daerah untuk menyelenggarakan segala sesuatu dengan inisiatip sendiri, serta mengembangkan pemerintahannya dengan mengindahkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya. (lihat penjelasan umum sub 19).
PENJELASAN
Pasal 37

s/d 38
Cukup jelas. Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

s/d 49
Cukup jelas. Lihat juga penjelasan umum.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR