UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1955
Tentang No Description
Berlaku: 2 Juni 1955
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dianggap perlu mengatur tindak-pidana imigrasi, bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
- pasal 96 dan pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
- I. Menghapuskan pasal 241 sub 1 dan pasal 527 "Wetboek van Strafrecht."
- II. Menetapkan:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TINDAK-PIDANA IMIGRASI.
N/A
Pasal 1

.
Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah :
- a. barangsiapa mempunyai sesuatu paspor atau dokumen imigrasi atau blankonya masing-masing dengan mengetahui atau sepatutnya harus menyangka, bahwa paspor, dokumen atau blanko itu diperoleh secara tidak syah atau bahwa paspor, dokumen atau blanko itu palsu atau dipalsukan;
- b. barangsiapa mempunyai sesuatu cap dengan mengetahui atau sepatutnya harus menyangka, bahwa cap semacam itu oleh Jawatan Imigrasi dipergunakan untuk mengesyahkan sesuatu paspor atau dokumen imigrasi;
- c. barangsiapa memperoleh sesuatu paspor atau dokumen imigrasi dengan cara tidak syah atau dengan cara memberikan dengan sengaja keterangan-keterangan yang tidak benar;
- d. barangsiapa dengan maksud untuk memperoleh visa, paspor atau dokumen imigrasi untuk orang lain dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;
N/A
Pasal 2

.
Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, orang asing yang berada di Indonesia dengan tidak mempunyai dokumen imigrasi yang syah.
N/A
Pasal 3

.
Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, orang asing yang sesudah dikeluarkan dari Indonesia berada di Indonesia secara tidak syah.
N/A
Pasal 4

.
Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, barangsiapa membantu menurut pasal 55 "Wetboek van Strafrecht" atau memberi pemondokan atau penghidupan kepada orang asing yang diketahuinya masuk di Indonesia secara tidak syah. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya enampuluh ribu rupiah, barangsiapa membantu menurut pasal 55 "Wetboek van Strafrecht" atau memberi pemondokan atau penghidupan kepada orang asing yang diketahuinya sudah dikeluarkan dari Indonesia dan berada di Indonesia secara tidak syah.
N/A
Pasal 5

.
Tindak-tindak-pidana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Darurat ini adalah kejahatan.
N/A
Pasal 6

.
Dalam Undang-undang Darurat ini:
- a. dengan paspor dimaksudkan juga surat pengganti paspor dan surat perjanjian yang menyatakan identitas pemegangnya;
- b. dengan dokumen imigrasi dimaksudkan Surat Izin Mendarat ("Verguning tot ontscheping"), Kartu Izin Masuk ("Toelatingskaart") serta Surat Izin Menetap ("Vergunning tot vestiging") dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan Imigrasi.
N/A
Pasal 7

.
Selain daripada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut tindakpidana, diwajibkan juga mengusut tindak-pidana menurut Undang-undang Darurat ini penjabat-penjabat imigrasi.
N/A
Pasal 8

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 16 Mei 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.
Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 2 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pasal 527

Bila kita membaca pasal ini dengan teliti, maka ternyata di sini bahwa orang asing yang sesudah menyelundup ke mari dan kemudian sesudah dikeluarkan untuk keduakalinya menyelundup lagi, dihukum dengan hukuman denda sebanyak f. 25,-.
Dan selanjutnya bila ia, sebelum lalu 2 tahun, menjalankan pelanggaran itu lagi, jadi secara berulang untuk ketiga-kalinya, maka baru ia dapat dijatuhi hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan.
Di sini kita tekankan pada perkataan "dapat" itu, sebab dalam prakteknya sering terjadi orang itu sesudah membayar f. 25,- diberi Kartu Izin Masuk dengan membayar bea f. 300,-.
PENJELASAN
Pasal 241

"Strafwetboek" jarang sekali dijalankan oleh karena kelonggaran terhadap pasal 527 "Strafwetboek" tadi, kalau orang dengan mudah masuk ke mari sudah tentu ia tidak menjalankan akal yang melanggar pasal 241 "Strafwetboek", sekalipun ancaman hukumannya tidak berat pula.
Berhubung dengan politik ke-imigrasian negeri kita yang berbeda itu, maka sudah terang sekali bahwa kedua pasal dalam "Strafwetboek" tersebut di atas tidak sesuai lagi.
Oleh karena itu maka kedua pasal tersebut perlu selekas mungkin dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang Darurat ini yang sesudah uraian di atas tidak membutuhkan penjelasan pasal demi pasal.
Adapun mendesaknya pengesahan rancangan ini berdasarkan pendaftaran dan pengawasan orang asing yang kini sedang dijalankan.
Terhadap pendaftarannya seperti diketahui kini berjalan phase ke-II, menelaah tiaptiap orang asing yang berada di Indonesia dan memberikan kepada yang terdapat berhak, dokumen-dokumen yang tepat.
Dalam phase ke-III akan berjalan razia terhadap mereka dan siapa yang tidak mempunyai dokumen-dokumen tersebut akan dihukum menurut peraturan ini.
LN 1955/28; TLN NO. 807
N/A
Preamble

Menimbang
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Interlijen Daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antara aparat unsur Intelijen secara professional;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan situasi tertib, aman, tentram dan dinamis sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang di Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan upaya koordinasi secara terpadu antara instansi terkait untuk menganalisa informasi yang berkembang sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
N/A
Pasal 1

Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 17 Juni 2015
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 18 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 2
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
| NOMOR | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM KOMUNITAS |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BUPATI KAPUAS HULU | KETUA |
| 2 | WAKIL BUPATI KAPUAS HULU | WAKIL KETUA |
| 3 | KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU | WAKIL KETUA |
| 4 | KOMANDAN KODIM 1206 PUTUSSIBAU | WAKIL KETUA |
| 5 | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU | WAKIL KETUA |
| 6 | KEPALA SATUAN INTEL KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU | KETUA PELAKSANA HARIAN |
| 7 | KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU | SEKRETARIS |
| 8 | PERWIRA SEKSI INTEL KODIM 1206 PUTUSSIBAU | ANGGOTA |
| 9 | PERWAKILAN BADAN INTELIJEN STRATEGIS TENTARA NASONAL INDONESIA KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 10 | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 1 | 2 | 3 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11 | KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 12 | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 13 | PERWIRA SEKSI INTEL BATALYON 644 WALET SAKTI | ANGGOTA |
| 14 | KEPALA SEKSI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU | ANGGOTA |
| 15 | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 16 | KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 17 | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 18 | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 19 | KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 20 | KEPALA SUB BAGIAN KETAHANAN SOSIAL PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |
| 21 | STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (A.T. SAWING) | ANGGOTA |
| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22 | STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (PAULUS GANCIL) | ANGGOTA |
| 23 | STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (J.T. KOSMAS) | ANGGOTA |
| 24 | STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (TARSIYEM, S.E.) | ANGGOTA |
| 25 | STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (KUSWANTORO) | ANGGOTA |
| 26 | STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (YOSEP DIAN) | ANGGOTA |
| 27 | STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (ARIAWAN SULISTIYONO) | ANGGOTA |
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PRO VIN SI JA WA TENG AH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENT ANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan, perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan, pemerintah daerah perlu mendorong terwujudnya destinasi wisata yang maju, berkembang, berpihak pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,2014 .Nomor 244. - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan
BUPATI TEMANGGUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.
BAB I - KETENTUAN l.JMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang kepariwisataan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah suatu dokumen yang berisi tentang rencana pengembangan pariwisata daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerin tah Desa, dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
'-.,,
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ a tau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
19. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi clan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. ·
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda daftar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
BAB II - ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. pemerataan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
1. demokratis;
- J. kesetaraan;
- k. kesatuan;
1. prof esionalisme;
- m. berbudaya; dan
- n. kenyamanan lingkungan
BAB II - ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi
:
- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku Usaha Pariwisata; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
,
Kepariwisataan bertujuan untuk :
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; a.
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilainilai keagamaan;
- f. mengangkat citra daerah;
- memupuk rasa cinta tanah air; g.
'.
- memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan h.
- mempererat persahabatan ant~r daerah dan antar bangsa. 1.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. menjamin aksesibilitas masyarakat;
- f. meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah, antara daerah dan desa yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- h. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
1. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan RIPPDA;
- b. menetapkan kawasan dan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- h. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
1. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- J. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
- k. memberikan TDUP.
- (1) Kewenangan Pemerintah Desa meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. penyelenggaraan;
- d. pengelolaan;
- e. pengawasan;
- f. pengendalian; dan
- g. melakukan kerjasama.
9. , .. pada ayat ( 1) hanya berlaku pada skala (2) Kewenangan sebagimana dimaksud lokal desa.
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 8

- Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPDA. (1)
- Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (2)
- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 9

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pembangunan struktur industri pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata;
- d. kredibilitas bisnis; dan
- e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 10

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 11

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Pembentukan Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
,,\_\_
Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d antara lain meliputi:
- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, dan masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. regulasi; dan
- d. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
BAB VI
Pasal 13

- (1) Pengembangan daya tarik wisata meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pengorgamsasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pengendalian.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan jenis meliputi:
- a. pengembangan daya tarik wisata alam;
- b. pengembangan daya tarik wisata budaya; dan
- c. pengembangan daya tarik wisata buatan.
11. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang RIPPDA (3)
BAB VI
Pasal 14

Pengembangan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a antara lain wisata sungai, wisata sumber mata air, dan wisata gunung.
BAB VI
Pasal 15

Pengembangan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b antara lain cagar budaya, museum, seni, adat istiadat, bahasa, sejarah dan religi.
BAB VI
Pasal 16

Pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c antara lain kolam renang, wahana permainan, wisata kuliner, waduk, embung, kebun buah, taman bunga, kebun binatang, pusat perbelanjaan, wisata pendidikan, dan ekowisata.
BAB VI
Pasal 17

- (1) Pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga desa.
'-...-
- (4) Pengembangan daya tarik wisata oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh perseorangan a tau Badan.
- (5) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Desa dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus memperoleh izin dari Bupati.
- (6) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RIPPDA.
BAB VI
Pasal 18

- Dalam rangka pengembangan daya tarik wisata dapat dibentuk Desa Wisata dan/ atau Desa Budaya. , .. ( 1)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pembentukan Desa Wisata dan/atau Desa Budaya sebagaimana di~aksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (2)
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 19

- Usaha Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. (1)
- Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (2)
- daya tarik wisata; a.
- b.
- kawasan pariwisata;
- jasa transportasi wisata; c.
- jasa perjalanan wisata; d.
- jasa makanan dan minuman; e.
- penyediaan akomodasi; f.
- penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; g.
- penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; h.
- jasa informasi pariwisata; 1.
- jasa konsultan pariwisata; J.
- jasa pramuwisata; k.
- wisata tirta; dan 1.
- spa. m.
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 20

- (1) Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ atau swasta.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (3) Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pariwisata.
Bagian Kedua U saha Daya Tarik Wisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 21

Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
- a. wisata alam;
- b. wisata budaya; dan
- c. wisata buatan.
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 22

- (1) Usaha wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha wisata alam; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha wisata alam.
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 23

- (1) Usaha wisata budaya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan usaha pengembangan budayasebagaidaya tarik wisata,
- (2) Kegiatan usaha wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan sarana dan pr:asarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha wisata budaya; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha wisata budaya.
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 24

- (1) Usaha wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha wisata buatan; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha wisata buatan.
Bagian Ketiga
U saha Kawasan Pariwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 25

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/ atau mengelola kawasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dalam kawasan pariwisata.
Bagian Keempat
U saha J asa Transportasi Wisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 26

Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
Bagian Kelima Usaha Jasa Perjalanan Wisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 27

- Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d merupakan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. ( 1)
- (2) Biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan terteritu. ·"
- (4) Agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 28

- Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman. ( 1)
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. kafe;
- d. pusat penjualan makanan; dan
- e. jasa boga;
Bagian Ketujuh U saha Penyediaan Akomodasi
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha hotel, pondok wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Ketentuan tentang penggolongan jenis usaha akomodasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
U saha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 30

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya dapat berupa usaha :
- a. gelanggang rekreasi olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. wisata ekstrim;
- d. arena permainan;
- e. taman rekreasi;
- f. jasa impresariat/ promotor;
- g. hiburan malam;
- h. karaoke; dan
- i. rumah pijat.
..
Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 31

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 32

Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, advertorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/ a tau periklanan.
Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 33

U saha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
Bagian Ked ua be las Usaha Jasa Pramuwisata
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 34

Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf k adalah usaha penyediaan dan/ atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
Bagian Ketiga belas Usaha Wisata Tirta
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 35

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf 1 merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan/atau olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta berupa wisata sumber air, sungai, dan/ atau waduk.
Bagian Keempat belas Spa . , .
BAB VII - USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Um um
Pasal 36

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf m merupakan usaha pelayanan perawatan kebugaran dan kecantikan yang dilaksanakan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan tradisional dan modern.
- (2) Penggunaan alat dan bahan pelayanan perawatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VIII - PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Pasal 37

- (1) Pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 38

Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja pariwisata; dan
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 39

Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan fasilitas untuk kebutuhan khusus; dan
- e. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
&lt;..
Setiap pengusaha pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua Kewajiban..
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 41

'
Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.
Setiap orang berkewajiban:
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata;
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 43

Setiap wisatawan wajib:
- a. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- b. menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
- c. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 44

Setiap pengusaha pariwisata wajib:
- a. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- b. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- d. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- e. mengupayakan lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- f. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- g. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi;
.,1
- h. mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
1. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- J. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
1. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. · ''
Bagian Ketiga Larangan
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 45

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha pariwisata dilarang:
- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan tempat usaha;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai peruntukkannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak-anak dibawah umur;
- f. menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran norma agama, pelanggaran adat istiadat, pelanggaran kesusilaan, pemakaian obat-obatan terlarang serta kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan rekomendasi usaha pariwisata;
- b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pariwisata;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha pariwisata;
- d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
- e. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
- f. pembinaan masyarakat disekitar destinasi wisata; dan
- g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
BAB XI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 47

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan TDUP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

..
·~ Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.
M. BAMBANG SUKARNO
SEK DA
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 1 7 Maret 201 7
22
BUPATI TEMANGGUNG,
ASISTEN
KABAqHUKUM
Diundangkan di Temanggung pada tanggal 1 7 Maret 201 7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
BAMBANG AROCHMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH : ( 7 /2017)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
'
'.
Sebagai daerah yang dikenal dengan kultur budaya dan pariwisata, segala aspek pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Daerah. Diharapkan pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.
Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa penyelenggaraan pariwisata menjadi kewenangan daerah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional dan daerah.
Mengingat perkembangan kepariwisataan yang cukup pesat dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu segera dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara ef ektif, efisien sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna.## Huruf bdengan adalah kekeluargaan dilaksanakan Yang dimaksud dengan asas penyelenggaraan kepariwisataan mengedepankan sikap kekeluargaan.## Huruf cYang dimaksud dengan asas pemerataan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secru:a merata sehingga hasil dari usaha kepariwisataan dapat dirasakan oleh banyak pihak.## Huruf dYang dimak:sud dengan asas keseimbangan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilak:sanakan seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani.## Huruf eYang dimak:sud dengan asas kemandirian adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan bertumpu pada kemampuan sumber daya yang dimiliki.## Huruf fYang dimak:sud dengan asas kelestarian adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilak:sanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.## Huruf gYang dimak:sud dengan asas partisipatif adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan melibatkan berbagai komponen masyarak:at.## HurufhYang dimak:sud dengan asas berkelanjutan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilak:sanak:an secara terus menerus lintas generasi.## Huruf iYang dimak:sud dengan asas demokratis adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan musyawarah.## Huruf jYang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilak:sanakan oleh semua pihak dengan tidak: adanya pembedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.## HurufkYang dimak:sud dengan asas kesatuan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilak:sanak:an dengan menjunjung kesatuan bangsa.## Huruf 1Yang dimaksud dengan asas profesionalisme adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan sesuai keahlian secara bertanggung jawab.## HurufmYang dimak:sud dengan asas berbudaya adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilak:sanakan dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya Daerah.## HurufnYang dimak:sud dengan asas kenyamanan lingkungan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan ketertiban umum, tidak: mengganggu/meresahkan lingkungan sekitar dari aspek sosial, budaya dan agama.
PENJELASAN
Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud pembangunan struktur industri pariwisata meliputi pembangunan fungsi, hierarki, dan hubungan.Huruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup JelasHuruf eCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas

''.| Pasal | 21 Cukup Jelas ||---------|----------------------------|| Pasal | 22 || Pasal | 23 Cukup Jelas || Pasal | 24 Cukup Jelas || Pasal | ' 25 Cukup Jelas || Pasal | 26 || Pasal | Cukup Jelas 27 Jelas || Pasal | Cukup 28 || Pasal | Cukup Jelas 29 || | Cukup Jelas || Pasal | 30 Cukup Jelas || Pasal | 31 || Pasal | Cukup Jelas 32 Cukup Jelas || Pasal | 33 Cukup Jelas || Pasal | 34 Cukup Jelas || Pasal | 35 || Pasal | Cukup Jelas 36 Cukup Jelas || Pasal | 37 Cukup Jelas || Pasal | Cukup Jelas || | Cukup Jelas || Pasal | || | 40 Cukup Jelas || Pasal | 41 || | Cukup Jelas || | 42 || Pasal | || | 38 || Pasa139 | |
PENJELASAN
Pasal 45

## Huruf b

Yang dimaksud dengan Sapta Pesona Wisata meliputi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Pasa143

Huruf aCukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cCukup .Jela.sHuruf dCukup JelasHuruf eCukup JelasHuruf fCukup JelasHuruf gCukup JelasHurufhYang dimaksud dengan mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi adalah salah satunya dengan menyediakan ruang usaha bagi produk usaha mikro, kecil, dan koperasi.Huruf iCukup JelasHuruf jCukup JelasHurufkCukup JelasHuruf 1Cukup JelasHurufmCukup JelasHuruf aCukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup JelasHuruf eCukup Jelas.~-..\Huruf fYang dimaksud dengan usaha pariwisata tertentu antara lain jenis wisata yang berdampak negatif pada tumbuh kembang anak dan/atau mempunyai resiko kecelakaan tinggi.Huruf gCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 75,'~...
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur secara rinci mengenai rangkaian pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan dan standar operasional prosedur;
- b. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka mempermudah pemahaman dan penerapannya bagi JaJaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Perangkat Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, · Panitia Pemilihan Kepala Desa dan masyarakat Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang ... -\,..
I
l "
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Norpor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indbnesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, seb gaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
9. tentang Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhent an Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nol or 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhen an Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No ,or 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; j
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 110 Tahun 2016 tentang Badan Pennusyawaratan Desa;
14. Peraturan . .. -\ -
Menetapkan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah · Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 · Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 064 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomot 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Panitia Pemilihan Kabupaten Banyuasin adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di tingkat Daerah.
6. Tim Asistensi/Operator adalah tim yang dibentuk Bupati sebagai narasumber/tim ahli berasal dari instansi pemerintah dan atau perguruan tinggi yang berwenang dan kompeten yang melaksanakan tugas untuk melakukan sertifikasi, pendampingan dan sosialiasi mengenai pemilihan Kepala Desa.
7. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk Bupati untuk menyiapkan data mata pilih, peralatan, simulasi, publikasi dan melaksanakan test kesehatan yang berkaitan dengan tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.
8. Tim Pendamping adalah tim yang dibentuk Camat untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Pemilihan berkaitan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Tim .. . -\-
4
- 9 . Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk Camat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
10. Tim Teknis Inti adalah tim yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.
11. Tim Teknis Lapangan adalah tim yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara pada setiap TPS.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- 1 7. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi desa yang bersangkutan.
21. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, dan tokoh pendidikan.
22. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
23. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
25. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
26. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan antarwaktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
27. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa.
28. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
29. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
30. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
31. Pemilih adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
32. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat dengan DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
33. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DP4 yang telah diperbaharui dan diteliti kembali kebenarannya sesuai dengan data penduduk yang sudah dilakukan perekaman oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
34. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan dokumen kependudukan yang diusulkan oleh pemilih bersangkutan dan/atau masyarakat desa karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
6
35. Rancangan Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat RDPT adalah Daftar Pemilih Sementara yang ditambahkan Daftar Pemilih Tambahan yang disusun oleh Panitia Pilkades.
36. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah RDPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
37. Pendaftaran Bak.al Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa. '
38. Penelitian Kelengkapan Administrasi Bak.al Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Penelitian adalah tahapan kegiatan yang dilakukan \_ oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
39. Ujian Tertulis adalah ujian yang dilaksanakan oleh Bakal Calon Kepala Desa yang berpotensi menjadi calon Kepala Desa dan mendapat skor yang sama (lima calon) tetapi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
40. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
41. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
42. Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap Bakal Calon Kepala Desa apabila jumlah Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.
43. Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan antarwaktu terhadap Bakal Calon Kepala Desa apabila jumlah Bakal Cal on Kepala Desa le bih dari 3 ( tiga) orang.
44. Penetapan adalah penetapan Bak.al Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
45. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang disampaikan oleh calon Kepala Desa.
46. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang disampaikan oleh calon Kepala Desa.
13. 4 7. Hari adalah hari kalender.
48. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memilih calon Kepala Desa dengan menggunakan metode pemilihan secara manual atau pemilihan secara e-voting.
49. Pemilihan ...
-\ -
49. Pemilihan secara manual adalah Pemilihan Kepala Desa yang cara pemungutan suara menggunakan kertas surat suara, dengan cara pemilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.
50. Pemungutan Suara Elektronik (e-voting) adalah Pemilihan Kepala Desa yang cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan e-voting tertentu dengan menyentuh 2 (dua) langkah/kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.
51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
53. Pengalaman bekerja di pemerintahan desa adalah suatu pengabdian/bekerja yang dilakukan oleh calon kepala desa sebagai aparatur di pemerintahan desa yaitu pernah menjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
54. Pengalaman bekerja di Pemerintahan Non Pemerintahan Desa adalah suatu pengabdian/bekerja yang dilakukan oleh calon kepala desa sebagai aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN CARA PEMILIHAN
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pemilihan Kepala Desa, meliputi:
- a. pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak seluruh Desa dalam Kabupaten Banyuasin pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan;
- b. pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara seren tak bergelombang dalam Kabupaten Banyuasin pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dengan jedah waktu setiap gelombang selama 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara seren tak bergelombang diatur tahun pelaksanaanya sebagai berikut:
- a. gelombang kesatu pada tahun 2015/2016;
- b. gelombang kedua pada tahun 2017 /2018;
- c. gelombang ketiga pada tahun 2019/2020;
3. ( 4) J umlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaiman dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemilihan Kepala Desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada akhir masa jabatan sebelumnya.
5. ( 6) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan paling lam bat 6 ( enam) bulan sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
Bagian Kedua
Cara Pemilihan
BAB II - RUANG LINGKUP DAN CARA PEMILIHAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara yaitu :
- a. cara elektronik ( e-Voting); dan
- b. cara manual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 1
Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik
BAB II - RUANG LINGKUP DAN CARA PEMILIHAN
Pasal 4

- (1) Pilkades secara E-Voting harus memenuhi kelengkapan dan tahapan kegiatan persiapan yaitu :
2. a . payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur Pilkades secara e-voting;
- b. kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Perguruan Tinggi selaku Tim Asistensi dan Operator;
- c. pembentukan Tim Penyelenggara yang terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan dan Panitia Pilkades;
- d. pelatihan dan sertifikasi bagi Operator dari Perguruan Tinggi dan Tim Teknis oleh BPPT;
- e. pengadaan dan penyiapan kelengkapan spesipikasi perangkat e-voting yang .meliputi : PC All In One, Printer POS, Alat Baca KTP-el, Kertas thermal roll, Smart Card Reader, Smart Card, Modem Stik USB, Battery, Power Inverter DC to AC (Option) + Jumper/ Generator, USB Flashdisk dan Komputer PC;
sosialisasi ..
. -\ -
9
- f. sosialisasi dan/ atau simulasi kepada pemilih sekurang› kurangnya 2 (dua) kali di setiap kecamatan dan atau Desa yang melaksanakan Pilkades.
- g. pelatihan dan sertifikasi bagi Panitia Pilkades oleh Operator dan/ atau Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Kelengkapan peralatan e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuasin.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN CARA PEMILIHAN
Pasal 5

Prosedur pelaksanaan sosialisasi Pilkades secara e-voting meliputi:
- a. penyiapan peralatan e-voting;
- b. pembagian brosur / selebaran cara pemilihan dengan e-voting;
- c. melakukan setting tanggal dan jam pada perangkat e-voting;
- d. pengosongan Kotak Suara Elektronik (Data Base Sistem Voting);
- e. mencetak kertas struk, bahwa kotak suara elektronik (Data Base e-Voting) dalam keadaan kosong;
- f. pengosongan Kotak Audit;
- g. perangkat siap digunakan un tuk sosialisasi;
- h. panitia Pilkades memandu dan memulai pemungutan suara dengan e-voting;
1. pemilih mendaftarkan ke meja pendaftaran untuk menerima smartcard dan memberikan kepada panitia/ petugas;
- j. panitia/petugas memasukan smartcard ke alat pembaca untuk meng-aktifkan perangkat e-voting (surat suara elektronik);
- k. muncul gambar sesuai jumlah calon Kepala Desa pada layar monitor;
1. pemilih memberikan pilihannya dengan menyentuh layar;
- m. muncul gambar konfirmasi dan pemilih dapat memilih YA atau TIDAK;
- n. jika menyentuh YA, maka pemilih mengambil kertas stroke dari printer dan memeriksa apakah pilihannya sama dengan yang tercetak di kertas stroke;
- o. pemilih memasukan kertas stroke kedalam Kotak Audit;
- p. panitia/petugas mencabut smartcard;
- q. jika menyentuh TIDAK, maka akan muncul kembali surat suara elektronik dilayar, dan pemilih dapat mengulangi pilihannya;
18. r . setelah selesai pemungutan, petugas menutup proses pemilihan;
- s. petugas menampilkan hasil perhitungan;
- t. petugas mencetak berita acara hasil pemungutan suara;
- u. penginman hasil pemungutan ke Pusat Data untuk penayangan tabulasi hasil pemungutan suara dari Pusat Data;
- v. acara sosialisasi dilanjutkan dengan tanya-jawab;
- w. penutupan acara sosialisasi oleh Ketua Panitia Pelaksana;
- x. kepada pemilih dapat diberikan berupa video/copy file cara melakukan pemungutan dengan e-voting yang dapat dipasang di komputer/laptop/HP milik masyarakat sehingga masyarakat dapat mempelajari sendiri.
Paragraf 2
Pemilihan Kepala Desa Manual
BAB II - RUANG LINGKUP DAN CARA PEMILIHAN
Pasal 6

- ( 1) Pelaksanaan Pilkades dapat dilakukan secara manual apabila tidak dimungkinkan dilakukan secara e-Voting.
- (2) Pelaksanaan Pilkades secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) atas dasar pertimbangan keuangan dari pemerintah daerah dan letak geografis desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Pilkades secara manual dilakukan melalui pengadaan surat suara dan kotak suara melalui pos anggaran Kecamatan sesuai dengan jumlah TPS dan jumlah mata pilih yang bersangkutan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 7

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua Persia pan
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 8

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa dilakukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
Paragraf 1 Persiapan di Kabupaten
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II dan Asisten III sebagai Pengarah;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Penanggung Jawab;
- c. Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf Dinas PMD sebagai Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- d. Inspektur Kabupaten Banyuasin dan Inspektur Pembantu sebagai Anggota;
- e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin dan Staf tertentu sebagai Anggota;
- f. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Banyuasin dan Staf tertentu sebagai Anggota;
- g. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Banyuasin dan Staf tertentu sebagai Anggota;
- h. Camat;
- i. unsur Kepolisian Resort Banyuasin;
- J. unsur Komando Distrik Militer 0401 Muba-Banyuasin;
- k. unsur Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai;
- (2) Panitia Pemilihan Kabupafen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades kepada Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan, BPD dan Pemerintah Desa dan/atau Panitia Pilkades;
- c. merumuskan, menyusun dan menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pedoman tata cara pelaksanaan Pilkades;
- d. mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan;
- e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- f. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- g. menyampaikan surat suara dan kotak suara perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- h. memfasilitasi pengalokasian dan penyaluran biaya Pilkades;
- i. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- J. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan membuat rekomendasi kepada Bupati;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
6. L melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati membentuk Tim Teknis yang terdiri dari:
- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagai Penanggung Jawab pengelolaan operasional peralatan e-voting, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi sebagai koordinator dan Staf pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuasin sebagai anggota pelaksana;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin sebagai Penanggung Jawab dan jajaran/staf lainnya sebagai koordinator, ketua dan pelaksana kegiatan pengelolaan dan penyiapan data potensial mata pilih, dan mengisikan DPT dari panitia desa kedalam aplikasi DPT;
- c. Direktur Rumah Sak.it Umum Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai Penanggung Jawab dan jajaran/staf lainnya sebagai koordinator, ketua dan pelaksana kegiatan test kesehatan bakal calon kepala Desa;
- d. Kepala Bagian Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dan staf tertentu sebagai anggota pelaksana kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan pilkades serta petugas pelaksanaan pelantikan Kepala Desa;
Togas Tim Teknis Inti meliputi kegiatan:
- a. merencanakan dan menyiapkan kebutuhan peralatan E Voting yang akan digunakan ;
- b. mengikuti sertifikasi dan memahami penggunaan peralatan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan simulasi sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- d. memelihara dengan baik seluruh peralatan ;
- e. menjaga kondisi alat selama pelaksanaan pemilihan;
- f. memberikan pelatihan/ sertifikasi kepada panitia pemilihan;
- g. memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan;
- h. menyiapkan nominatif data mata pilih (DP4);
- i. menyiapkan aplikasi DPT;
- j. melaksanakan test kesehatan;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan pemilihan;
1. melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait lainnya;
7. ' m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai Tim Asistensi yang dituangkan dalam Dokumen Nota Kesepakatan Kerja Sama yang ditandatangani oleh Bupati dengan Kepala BPPT dan Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Sekretaris Daerah dengan Pejabat yang ditunjuk Kepala BPPT.
- (2) Pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagai Tim Asistensi/Operator yaitu Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Banyuasin.
- (3) Tim Asistensi/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi :
- a. menyiapkan bahan materi dan peralatan sosialisasi, paparan dan simulasi;
- b. memberikan sosialisasi materi berkaitan dengan aturan, sistem penggunaan alat dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa khususnya sistem E-Voting;
- c. melakukan pendampingan dalam proses dan pelaksanaan pemilihan;
- d. melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis bagi Tim Teknis dan Panitia Pilkades;
- e. memberikan sertifikasi kepada Tim Teknis dan Panitia Pilkades yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Fasilitasi Kabupaten;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui atasan intansi bersangkutan.
Paragraf 2
Persiapan di Kecamatan
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 11

- (1) Camat bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai tugas meliputi:
- a. menyiapkan dan memahami peraturan mengenai Pilkades;
- b. menggandakan dan menyampaikan petunjuk Pilkades kepada Pemerintah Desa,.BPD dan panitia Pilkades;
- c. menganggarkan dana operasional untuk Tim Pendamping dan Pengawas kecamatan
- d. melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai ketentuan seluruh tahapan kegiatan Pilkades setiap kesem.patan kepada masyarakat;
- e. memfasilitasi dan melakukan langkah serta upaya penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pilkades di tingkat kecamatan;
- f. melakukan upaya dan langkah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan tenteram dalam setiap tahapan Pilkades;
- g. melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif terhadap setiap tahapan pilkades;
9. h . memfasilitasi pengadaan kotak suara dan surat suara;
1. memberdayakan dan memfungsikan Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan;
- j. melaporkan secara intensif kepada Bupati terhadap kondisi yang terjadi dalam proses tahapan pelaksanaan pilkades.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tanggungjawabnya Camat membentuk Tim Pendamping dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan terdiri dari Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Ketua dan staf dijajarannya sebagai anggota.
- (3) Tim Pengawas Kecamatan meliputi 5 (lima) orang terdiri dari:
- (4) Tugas Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Camat.
- a. Ketua Sekretaris Kecamatan;
- b. Sekretaris Kepala Seksi Pemerintahan;
- C. Anggota Kepala Seksi dan/ atau Staf Kecamatan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 13

Dalam melaksanakan fungsi fasilitasi pembinaan dan pengawasan tahapan Pilkades, Camat berwenang:
- a. merekomendasikan atau memberikan surat pengantar untuk pengurusan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
meneliti . ..
~
-
- b. meneliti dan mengetahui/menyetujui dan/atau menolak/ menunda pengesahan Daftar Mata Pilih Tetap Pilkades;
- c. meneliti, menyetujui dan/ atau menunda kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebelum ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
- d. mengundang dan atau memanggil BPD, Kepala Desa, Panitia dan para bakal calon atau calon yang berhak dipilih untuk menyelesaikan permasalahan dan atau untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades;
- e. mengetahui dokumen persyaratan bakal calon yang berkaitan dengan surat keterangan domisili dan atau dokumen lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Camat.
Paragraf 3 Persiapan di Desa
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 14

Tahapan persiapan Pilkades di Desa meliputi kegiatan:
- a . pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia Pilkades oleh Badan Permusyawaratan Desa dan atau Camat dalam kondisi tertentu ditetapkan dalamjangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pilkades; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan panitia pikades.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dana dari APBDesa untuk menunjang kegiatan Pilkades pada hari pemungutan suara.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyiapkan prasarana, sarana dan aset desa untuk menunjang dan menyukseskan kegiatan Pilkades.
Paragraf 4 Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 16

- (1) Panitia Pilkades ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam kondisi tertentu BPD tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Camat berwenang membentuk Panitia Pilkades dengan Keputusan Camat.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keanggotaan BPD yang belum terbentuk/ ada dan a tau jumlah anggota BPD kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang semestinya.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 17

- ( 1) Selain membentuk panitia Pilkades BPD bertugas dan berwenang :
- a. mengawasi panitia Pilakdes dalam melaksanakan setiap tahapan;
- b. meneliti dan merekomendasikan kelengkapan persyaratan bakal Calon Kepala Desa;
- c. membantu memutakhirkan dan merekomendasikan Data Mata Pilih Pilkades;
- d. melakukan sosialisasi seluruh rangkaian tahapan Pilkades;
- e. merekomendasikan kepada Pemerintah Desa untuk menganggarkan dana dari APBDesa dan aset desa untuk menunjang Pilkades khusus untuk kegiatan pada hari pemungutan suara;
- f. memberikan teguran kepada panitia Pilkades apabila melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. merekomendasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyiapkan Linmas/Hansip Desa untuk tenaga pengamanan Pilkades;
- h. meneliti dan merekomendasikan tata tertib Pilkades.
1. mengecek kesiapan seluruh peralatan, personil dan administrasi pada saat pemungutan suara;
- j . membantu menyiapkan dan menyukseskan pelantikan Kepala Desa Terpilih; dan
- k. mengadakan rapat untuk memfasilitasi serah terima jabatan dan aset antara Kepala Desa yang lama dengan Kepala Desa yang baru.
- (2) Setiap melaksanaan kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam rapat BPD.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 18

Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. mengumumkan tahapan pemilihan dan persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- d. memutakhirkan/ memvalidasi daftar mata pilih;
- e. mengumumkan daftar mata pilih sementara;
- f. mengesahkan dan mengumumkan Daftar Mata Pilih Tetap setelah di rekomendasikan oleh BPD, Tim Pendamping dan Pengawas Kecamatan dan Camat serta ditandatangani oleh para Bakal Calon Kepala Desa;
- g. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan setelah di konsultasikan kepada BPD, Tim Pendamping dan Pengawas Kecamatan dan Camat;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. membersihkan atribut kampanye calon Kepala Desa pada masa tenang;
1. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan kepada pemilih;
- m. memfasilitasi pembuatan TPS;
- n. melaksanakan pemungutan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- q. selalu berkonsultasi dengan BPD, Tim Pendamping dan Pengawasan Kecamatan dan Camat;
- r. menerima sanggahan, pengaduan dan laporan dari para bakal calon atau calon, saksi dan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pilkades;
- s. melakukan upaya penyelesaian terhadap seluruh permasalahan yang berkaitan dengan Pilkades;
- t. membantu menyiapkan kegiatan pelantikan Kepala Desa; dan
- u. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 19

- ( 1) Personil Keanggotaan Panitia Pilkades diprioritaskan berasal dari perangkat desa yang tidak menjadi bakal Calon Kepala Desa dan atau sebagai Pelaksana Togas Kepala Desa.
- (2) Apabila belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari pengurus lembaga kemasyarakatan desa (Ketua RT, Pengurus LPMD, Karang Taruna, Pemangku Adat, TP PKK dan Posyandu) dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pilkades harus memenuhi 30% (tiga puluh perseratus) atau 1/3 (satu pertiga) keterwakilan perempuan.
- (4) Keanggotaan Panitia Pilkades tidak diperbolehkan rnemiliki hubungan kekeluargaan suami, isteri, ibu/ayah kandung/ tiri/angkat, saudara kandung/ipar, menantu dan anak kandung/tiri/angkat dengan Bakal Calon Kepala Desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 20

- (1) Jumlah keanggotaan panitia Pilkades ditetapkan secara proporsional sesuai jumlah mata pilih dengan ketentuan :
- a. sebanyak 13 (tiga belas) orang untuk mata pilih lebih dari 2.000 (dua ribu) orang;
- b. sebanyak 11 (sebelas) orang untuk mata pilih antara 1.000 (seribu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang;
- c. sebanyak 9 (sembilan) orang untuk mata pilih kurang dari 1.000 (seribu) orang.
- (2) Susunan Panitia Pilkades terdiri 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 ( satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan sejumlah anggota yang dipilih secara demokratis dari, oleh dan untuk anggota Panitia Pilkades.
- (3) Hasil rapat pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD .
- (1) Panitia Pilkades mengucapkan sumpah/janji dalam rapat BPD yang diucapkan oleh Ketua Panitia Pilkades dan diikuti seluruh anggota.
- (2) Kata-kata pengucapan sumpah/janji Panitia Pilkades sebagai berikut:
"Demi Allah Kami bersumpah/ demi Tuhan Kami berjanji, bahwa Kami akan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (sebutkan Desanya), dengan sebenar› benamya dan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ".
Paragraf 5
Sekretariat Panitia Pilkades
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 22

- ( 1) BPD melaksanakan rapat pleno dengan mengundang Pemerintah Desa dan Panitia untuk membahas dan menetapkan Sekretariat Panitia Pilkades.
- (2) Sekretariat Pilkades diprioritaskan bertempat di Kantor Desa.
- (3) Dalam hal kondisi kantor Desa tidak memungkinkan maka dapat ditetapkan altematif sebagai berikut :
- a. fasilitas umum lain yang tidak difungsikan dan atau diizinkan oleh pihak/instansi yang bersangkutan; dan/atau
3. b . pinjam pakai atau sewa rumah penduduk.
- (4) Sekretariat Panitia Pilkades harus dipasang Papan Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan terbuat dari papan atau banner atau bahan lainnya yang sesuai.
- (5) Seluruh pelaksanaan kegiatan Panitia Pilkades harus dipusatkan di Sekretariat Panitia.
- (6) Dalam hal kondisi keamanan kantor Desa yang kurang terjamin maka dokumen-dokumen yang penting dapat dibawa ke rumah anggoa Panitia dengan disertai pembagian tugas yangjelas.
Paragraf 6 Tempat Pemungutan Suara
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 23

- (1) Setiap desa hanya dibentuk 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperbanyak bilik suara sesuai dengan jumlah alat E-voting atau jumlah mata pilih dan jumlah dusun.
- (2) Pembentukan TPS ditetapkan oleh Panitia Pilkades berdasarkan persetujuan dari Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan serta BPD.
- (3) Pembuatan bilik suara ditentukan dengan jumlah du sun.
- (4) Pembentukan lebih dari 1 (satu) TPS dimungkinkan jika terdapat dusun yang letaknya sangatjauh dari lokasi TPS.
- (5) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pilkades dapat menunjuk Petugas TPS paling banyak 5 (lima) orang untuk 1 (satu) TPS.
Paragraf 7
Pendaftaran dan Penetapan Mata Pilih
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 24

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/ atau Kartu Keluarga;
- b. paling kurang berusia 17 tahun atau sudah/pemah menikah pada hari pemungutan suara;
nyata . ..
.e-\
-
- c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. bukan anggota TNI dan Polri aktif;
- f. tercantum sebagai pemilih dalam DPT.
- (3) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (4) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Pasa125
- ( 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyiapkan Nominatif Daftar Mata Pemilih (DP4) dan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggandakan dan menyampaikan DP4 kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pilkades melalui BPD.
- (3) Panitia Pilkades memutakhirkan dan memvalidasi daftar pemilih sesuai data penduduk di desa melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Desa, BPD dan Ketua RT.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dilakukan karena :
- a . sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan hasil validasi dan pemutakhiran daftar pemilih dalam DP4 panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 26

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), diumumkan/ditempelkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pemberitahuan pengumuman DPS disampaikan panitia Pilkades, Pemerintah Desa dan BPD pada setiap ada kesempatan kegiatan di Desa kepada masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 27

- (1) Dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS:
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa dan BPD.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 29

- ( 1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara ditambahkan daftar pemilih tambahan menjadi Rancangan Daftar Pemilih Tetap (RD PT).
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan Rapat Pleno membahas penetapan RDPT menjadi DPT dengan mengundang para calon, Pemerintah Desa dan Ketua RT.
- (3) Camat, Tim Pendamping dan Pengawas memonitor dan/ atau menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kecamatan Pleno BPD
- (4) Panitia Pilkades menyampaikan RDPT kepada Calon Kepala Desa untuk di koreksi paling lama 3 (tiga) hari.
Para ...
~
- (5) Para calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan RDPT disertai alasan yang otentik.
- (6) Dalam hal telah disepakati para calon Kepala Desa menandatangani RDPT.
- (7) Panitia Pemilihan mengesahkan RDPT menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disepakati para Calon Kepala Desa, BPD, Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 31

- (1) DPT yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pemberitahuan pengumuman DPT disampaikan panitia Pilkades, Pemerintah Desa dan BPD pada setiap ada kesempatan kegiatan di Desa kepada masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak disepakati dan disahkan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 32

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pilkades membuat salinan DPT dan ditempel/ dipajang di TPS.
- (2) Panitia Pilkades mengecek pemilih yang memberikan surat undangan sebagai pemilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan salinan DPT.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 33

Panitia Pilkades melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara (jika secara manual), pembuatan TPS, bilik TPS dan alat perlengkapan e-Voting.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 34

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal d unia".
Bagiru:i Ketiga Pencalonan
Paragraf 1
Tahapan Kelengkapan dan Penelitian Persyaratan Bakal Calon
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 35

- ( 1) Penyampaian kelengkapan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi 4 (empat) tahapan seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. tahap seleksi administrasi tahap kesatu atau awal;
- b. tahap selesai administrasi tahap kedua untuk test kesehatan;
- c. tahap seleksi administrasi tahap ketiga atau akhir; dan
- d. tahap seleksi tambahan jika bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Setiap tahapan merupakan bagian dalam seleksi pengguguran Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan.
7. ( 4) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur / tidak lolos pada setiap tahap maka tidak diperkenankan mengikuti tahap berikutnya.
Paragraf 2
Kelengkapan Dokumen Persyaratan Tahap Kesatu/ Awal
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 36

- ( 1) Persyaratan kelengkapan dokumen administrasi tahap kesatu/awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a yang harus dipenuhi para Bakal Calon Kepala Desa meliputi:
- a. surat permohonan sebagai Calon Kepala . Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pilkades ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel;
- b. persyaratan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat berwenang tingkat Kabupaten;
- c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup atau kertas segel;
- d. surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika pada kertas bermaterai 6000 atau kertas segel;
- e. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat yang dibuktikan dengan phot9 copy ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengart ijazah/STTB terakhir yang dilegalisasi atau surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang dan menunjukan ijazah asli untuk semua tingkat pendidikan pada saat pendaftaran atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah/STTB asli atau bagi yang ijazahnya rusak dengan ketentuan:
1. Sekolah ...
~
-
1. Sekolah Negeri:
- a) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum oleh Kepala Sekolah;
- b) Perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor /Direktur a tau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar.
2. Sekolah Swasta :
- a) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan Kabupaten;
- b) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/MTs atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan kabupaten;
- c) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas / Kepala Kantor yang membidangi pendidikan Provinsi;
- d) Perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor /Direktur a tau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar;
- e) legalisasi fotocopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan photo copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa pada kertas bermaterai cukup atau kertas segel;
- h. surat Keterangan dari Camat setempat dan Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Bakal Calon Kepala Desa bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak beruturt-turut di Desa dalam wilayah NKRI;
- i. surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ASN dan dari Atasan/Kepala Instansi Vertikal yang berwenang/ Atasan/Pimpinan Perusahaan bagi Anggota TNI, POLRI dan atau Pegawai Swasta/ Honorer;
- J. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepala desa bagi bakal calon kepala Desa yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Desa periode sebelumnya;
surat .. . -\
.,...
- k. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
1. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- m. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
- n. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengurus partai politik yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus non aktif dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai politik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinannya yang satu tingkat lebih tinggi sesuai dengan AD/ ART partai politik.
- (3) Panitia Pilkades melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan kesatu atau awal dengan mengecek keaslian dan kebenaran dokumen.
- (4) Untuk memastikan keaslian dan kebenaran dokumen persyaratan, panitia dapat melakukan konfirmasi dengan instansi yang berwenang menetapkan dokumen.
- (5) Bakal calon yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk memperbaiki/melengkapinya paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan dari panitia pemilihan.
- (6) Bakal calon yang kurang dan/atau tidak lengkap persyaratan awal sampai habis batas waktu perbaikan maka panitia menggugurkan yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan BPD, Tim Pendamping/Pengawas Kecamatan dan Camat.
- (7) Keputusan Panitia Pilkades meloloskan atau menggugurkan oleh Panitia Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pemilihan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis disertai alasannya kepada Bakal Calon yang bersangkutan dalam rapat panitia yang dihadiri oleh BPD.
Paragraf 3
Penelitian Persyaratan Bakal Calon Tahap Kedua
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 37

- ( 1) Panitia pemilihan menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang lolos administrasi tahap kesatu atau awal untuk mengikuti test kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
~
- (2) Ketua Panitia Pilkades mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang lolos tahap awal kepada masyarakat serta melaporkan kepada BPD, Camat dan Bupati c.q. Kepala DPMD.
- (3) Camat memberikan surat pengantar/rekomendasi kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti test kesehatan di RSUD Kabupaten Banyuasin sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 38

- (1) Direktur RSUD Kabupaten Banyuasin menyiapkan tenaga medis dan segala keperluan untuk pelaksanaan test kesehatan bagi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Teknis dan proses pemeriksaan test kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada pihak RSUD Kabupaten Banyuasin yang meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan THT, organ dalam dan urine.
- (3) Test kesehatan yang dilakukan untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang sehat secara jasmani/pisik, sehat secara mental/psikis dan sehat atau bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 39

- ( 1) Apabila jadwal waktu pelaksanaan test kesehatan yang ditetapkan tidak mencukupi maka Direktur RSUD dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Bupati c.q. Kepala DPMD.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMD untuk menetapkan waktu perpanjangan test kesehatan.
- (3) Waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa dan seluruh pihak yang terkait.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 40

Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak lolos kesehatan ditentukan dengan kreteria tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak memenuhi sehat secara jasmani/pisik dengan kreteria menderita penyakit kronis secara medis yang berisiko tinggi terhadap aktivitas secara pisik;
- b. tidak memenuhi sehat secara psikis/mental;
- c. terbukti positif menyalahgunakan narkotika dan psikoptropika atau obat terlarang lainnya.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 41

- (1) Direktur RSUD menyampaikan hasil test kesehatan kepada Bupati c.q DPMD Kabupaten Banyuasin untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan hasil test kesehatan kepada Panitia Pilkades.
- (3) Panitia Pilkades melaksanakan rapat bersama untuk menyampaikan hasil test kesehatan dengan memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 42

Panitia Pilkades memberitahukan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lolos test kesehatan untuk melengkapi dokumen administrasi persyaratan tahap ketiga/ akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c.
Paragraf 4
Penelitian Persyaratan Bakal Calon Tahap Ketiga/ Akhir
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 43

Dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi Bakal Calon Kepala Desa yang lolos test kesehatan meliputi:
- a. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yar1g bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- b. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort setempat;
- d. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 dengan latar warna merah sebanyak masing-masing 8 (delapan) lembar.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 44

- ( 1) Panitia Pilkades melakukan penelitian terhadap persyaratan tahap ketiga dengan meneliti keabsahan administrasi dan dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia Pilkades mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 45

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau dokumen mengandung unsur ketidakbenaran maka Panitia Pilkades menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa setelah berkonsultasi kepada BPD, Tim Pendamping, Tim Pengawas dan Camat.
- (2) Panitia Pilkades menyampaikan secara lisan atau tertulis disertai alasan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 46

- ( 1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memen uhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia Pilkades menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 47

- ( 1) Dalam hal bakal calon yang persyaratan kurang dari 2 ( d ua) orang, Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten atau mengangkat Sekretaris Desa Non PNS sebagai Pelaksana Togas Kepala Desa.
- (4) Dalam pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat meminta saran dan pertimbangan dari Camat.
- (5) Untuk memberikan saran dan usul kepada Bupati, jika dipandang perlu Camat dapat meminta saran pertimbangan dari BPD.
- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan berasal dari SKPD lain, Camat meminta rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 48

Seluruh biaya pengurusan dokumen kelengkapan dan pelaksanaan test kesehatan dibebankan sepenuhnya kepada Bakal Calon Kepala Desa.
Paragraf 5
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Tambahan
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 49

- ( 1) Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai seleksi tahap ketiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria skor sebagai berikut :
2. a . untuk pengalaman bekerja pemerintahan dibuktikan dengan dokumen SK Pengangkatan yang asli, dengan kategori se bagai beriku t :
1. pengalaman bekerja di pemerintahan desa dengan skor sebagai beriku t :
2. pengalaman bekerja di pemerintah non pemerintahan desa dengan skor sebagai berikut:
- b. untuk kriteria tingkat pendidikan dengan skor sebagai berikut:
- c. untuk kriteria usia pada saat pendaftaran dengan skor se bagai beriku t :
| Lama Pengalaman | Skor |
|-----------------------------|--------|
| Lebih dari 1 s.d 5 Tahun | 1 |
| Lebih dari 5 s.d lO'Tahun | 2 |
| Lebih dari 10 s .d 15 Tahun | 3 |
| Lebih dari 15 s.d 20 Tahun | 4 |
| Lebih dari 20 Tahun | 5 |
| Lama Pengalaman | Skor |
|----------------------------|--------|
| Lebih dari 5 s.d 10 Tahun | 1 |
| Lebih dari 10 s.d 15 Tahun | 2 |
| Lebih dari 15 s.d 20 Tahun | 3 |
| Lebih dari 20 Tahun | 4 |
| Lama Pengalaman | Skor |
|-------------------|--------|
| Paket B | 1 |
| SMP Sederajat | 2 |
| Paket C | 3 |
| SMA Sederajat | 4 |
| Diploma III | 5 |
| Sarjana | 6 |
| Pasca Sarjana | 7 |
| Usia | Skor |
|------------------------|--------|
| 25 s.d kurang 50 Tahun | 2 |
| 50 Tahun lebih | 1 |
- d. untuk kriteria status perkawinan dengan skor sebagai berikut:
- (3) Panitia pilkades menskor seluruh bakal calon kepala desa untuk mendapatkan 5 (lima) bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih dengan contoh sebagai berikut:
- (4) Berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), panitia pilkades menggugurkan 2 (dua) calon dengan nilai skor terendah yaitu Balon C dan Balon E, sedangkan Balon B, Balon D dan Balon G secara otomatis lolos tanpa mengikuti ujian tertulis.
4. ( 5) Apabila terdapat skor yang sama dan berpotensi masuk dalam 5 (lima) besar maka dilakukan ujian tertulis oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan contoh, Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diikuti Balon A, Balon F dan Balon H.
| Status | Skor |
|-------------|--------|
| Kawin | 2 |
| Tidak Kawin | 1 |
| Nama Balon | Penp1aman Bidang Pemd- fSkor) | Pengalaman BidangNon Pemdes (Skorl | PendJdikan (Skorl | Uaia (Skorl | Status (Skorl | Skor Akhir | Keterangan |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| Balon A | 12 Tahun (3) | - | SMP(2) | 60 Tahun (1) | Kawin (2) | (8) | |
| Balon B | 6 Tahun (2) | - | SMA(4) | 45 Tahun (2) | Kawin (2) | (10) | |
| Balon C | 3Tahun (I) | - | SMP(2) | 29 Tahun (2) | Tidak Kawin (I) | (6) | |
| Balon D | - | 7 Tahun (1) | S.l (5) | 55 Tahun (2) | Kawin (2) | (IO) | |
| Balon E | - | IOTahun (I) | Pak.et C (3) | 60 Tahun (I) | Kawin (2) | (7) | |
| Balon F | - | - | SMA(4) | 25 Tahun (2) | Kawin (2) | (8) | |
| Balon G | - | 9 Tahun (1) | S.2 (7) | 30 Tahun (2) | Kawin (2) | (12) | |
| Balon H | 3Tahun (1) | - | SMA(4) | 28 Tahun (2) | Tidak Kawin (1) | (8) | |
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6), Panitia Pilkades mengajukan permohonan secara tertulis kepada Camat melalui BPD untuk dilakukan ujian tertulis kepada Balon.
- (2) Camat meneruskan permohonan Panitia kepada Bupati melalui Dinas PMD.
- (3) Dinas PMD mengajukan surat perintah tugas kepada Bupati tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Ujian tertulis.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
- a. menyiapkan soal secara tertulis dengan materi meliputi 4 (empat) pilar kebangsaan, pengetahuan pemerintahan desa, pengetahuan pemerintahan daerah, pengetahuan umum dan materi lainnya ;
- b. melaksanakan ujian tertulis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. merekomendasikan hasil Ujian tertulis kepada Kepala DPMD.
- (5) Kepala DPMD atas nama Bupati menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Panitia sebagai bahan penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (6) Apabila setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terdapat Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun dengan hanya 1 (satu) Kepala Desa dan terhadap surat suara pada layar monitor diganti dengan gambar putih polos.
- (7) Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dari pencalonan.
- (8) Apabila terdapat Calon yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari pencalonan maka Panitia wajib menolak dan calon tersebut di denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (9) Hak dan kewajiban Calon Kepala Desa tetap melekat pada cal on terse but.
Paragraf 7
Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 51

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/ atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 52

Panitia menyampaikan nama, photo/gambar dan nomor urut calon kepada Tim Teknis melalui Camat sebagai bahan tampilan surat suara di monitor e-Voting.
Paragraf 7 Kampanye
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 53

- ( 1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dtmaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 54

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) materi yang disampaikan meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 55

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 1) dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang› undangan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 56

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 57

- ( 1) Dalam Pelaksanaan Kampanye, dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau calon lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang;
- g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
1. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengiku tsertakan :
10. a . Aparatur Sipil Negara;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repu blik Indonesia;
- c. Kepala Desa;
- d. Perangkat desa;
- e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Pengurus RT, LPMD, TP PKK, Karang Taruna, dan Posyandu (Lembaga Kemasyarakatan Desa)
- g. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 58

Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi dengan tahapan:
- a. panitia melaksanakan rapat untuk memberikan peringatan tertulis apabila calon kepala desa dan atau pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. panitia melaksanakan rapat untuk menghentikan kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 59

- ( 1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Keempat Pembuatan TPS, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Paragraf 1 Pembuatan TPS
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 60

- (1) Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus dilokasi yang strategis dan aman dari kemungkinan terjadinya banjir, mengganggu lalu lintas, pohon tumbang dan lain-lain gangguan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) TPS disetiap desa.
- (3) Pembuatan TPS dimungkin berjumlah 2 (dua) TPS apabila kondisi geografis berjauhan antar dusun.
- (4) Pernbuatan TPS harus dipastikan kokoh dan kuat sehingga terhindar dari kemungkinan roboh atau ambruk.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 61

- (1) Standar kebutuhan perlengkapan TPS secara e-voting atau manual meliputi :
- a. gedung/rumah atau tenda yang beratap;
- b. meja panitia, saksi/ calon;
- c. kursi panitia, saksi/ calon;
- d. meja tempat peralatan;
- e. jam dinding;
- f. tali pembatas/ pagar TPS;
- g. kursi BPD, Tim Pendamping/ Tim Pengawas Kecamatan, Tim Teknis; dan
9. h . kursi petugas keamanan.
- (2) Standar kebutuhan peralatan pemungutan suara secara e› voting meliputi :
- a. salinan Daftar Pemilih tetap;
- b. surat undangan/ kartu pemilih;
- c. monitor komputer;
- d. alat cetak kertas suara/ printer;
- e. kertas cetak/ struk/ kertas thermal;
- f. smardcard/ kartu pintar;
- g. smardcard reader (alat pembaca/pembuka tampilan monitor);
2. h . genset/ generator/ baterey dan inverter;
- i. kotak audit;
- J. meja panitia;
- k. kursi dan meja calon;
1. papan pengumuman rekapitulasi hasil Pemungutan Suara;
- m. tinta;
8. n . lakban;
- o. kunci gembok;
- p. dapat dilengkapi dengan proyektor dan layar tampilan.
- (3) Standar kebutuhan peralatan pemungutan suara secara manual meliputi:
- a. salinan Daftar Pemilih Tetap;
- b. surat undangan;
- c. surat suara;
- d. kotak suara;
- e. kunci/ gembok;
- f. lakban/ segel;
- g. genset/ generator/ baterey dan inverter;
- h. kotak audit;
1. meja panitia;
21. j . kursi dan meja calon;
- k. papan pengumuman rekapitulasi hasil Pemungutan Suara;
1. tinta;
- m. lakban;
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan peralatan e-voting maka dilakukan upaya sebagai berikut:
- a. tim teknis melakukan perbaikan peralatan yang mengalami kerusakan sekaligus meminta Panitia mengumumkan kepada, pemilih untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam bilik suara lain; dan
- b. pemungutan suara tetap dijalankan dengan menggunakan peralatan yang masih berfungsi.
- (2) Dalam hal pemisahan bilik suara perdusun maka terhadap perangkat yang mengalami kerusakan pemilihan tetap dilanjutkan secara manual.
- (3) Pemilihan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitia melalui anggaran Kecamatan harus menyiapkan surat suara secara manual.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 63

- (1) Kebutuhan peralatan e-voting dilakukan melalui pengadaan oleh pemerintah desa pada anggaran Alokasi Dana Desa.
- (2) Peralatan yang digunakan harus berdasarkan rekomendasi dan sertifikasi oleh BPPT.
- (3) Khusus pengadaan kotak suara dapat dilakukan pengadaan oleh pemerintah Kecamatan:
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 64

- ( 1) Pengadaan kotak suara/ audit harus memenuhi standar dan disesuaikan dengan jumlah bilik pada TPS.
- (2) Pengadaan surat suara oleh Camat harus memenuhi standar ukuran yang proposional, mudah dan jelas dilihat.
- (3) Ukuran kotak suara/ audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdiameter sebagai berikut :
- a. tinggi 30 cm;
- b. lebar 20 cm.
Paragraf 2
Persiapan Pemungutan Suara
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 65

- (1) Tim teknis, Panitia BPD, Calon dan Saksi calon sudah harus hadir di TPS sekurang-kurangnya pukul 06.30 waktu setempat.
- (2) Sekretaris Panitia menyiapkan Daftar Hadir untuk saksi Calon, Anggota Panitia, Anggota BPD dan Tim Tekni.
- (3) Ketua memastikan kehadiran saksi menerima Surat Mandat Saksi Calon.
- (4) Seluruh Anggota Tim Teknis, Panitia dan BPD harus menandatangani Daftar Hadir.
- (5) Tim Teknis melakukan serah terima peralatan e-Voting kepada panitia yang disaksikan oleh BPD dan Saksi Calon untuk memastikan kelengkapannya.
- (6) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani seluruh Anggota Tim Teknis, Anggota Panitia, Anggota BPD, dan Saksi Calon.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 66

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara manual maka Tim Pendamping Kecamatan melakukan serah terima kelengkapan (kotak suara, surat suara dan dokumen lainya) kepada Panitia disaksikan oleh BPD dan saksi Calon.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani seluruh Anggota Tim Pendamping Kecamatan dan anggota Panitia serta anggota BPD.
Pasa167
- ( 1) Ketua Panitia Pilkades membagi tugas secara tertulis kepada seluruh sesuai jumlah panitia.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Ketua Panitia memandu, membuka, menutup dan mengumumkan tahapan, proses dan penghitungan suara;
- b. 1 (satu) orang pani'tia bertugas mengatur dan mengendalikan pemilih masuk TPS;
- c. 1 (satu) orang yang bertugas pada meja pertama untuk menerima surat undangan dan mengecek dalam DPT menggunakan aplikasi DPT yang terkoneksi dengan alat baca KTP-el;
- d. 2 (dua) orang panitia yang bertugas mengatur antrian dan menjaga pemilihan ditempat tunggu;
- e. 1 (satu) orang panitia yang bertugas pada meja kedua untuk menerima, merapikan, dan mengikat surat undangan;
- f. 1 (satu) orang panitia yang bertugas memberikan kartu pin tar (smart card) kepada pemilih serta mengumpulkanya kembali;
- g. 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang panitia sesuai jumlah peralatan yang bertugas menjaga perangkat pembaca (smat card reader) sekaligus menerima, memasukan dan menerima kartu pintar (smar card) serta menjaga,mengawasi dan mengawas dan memastikan struk/kertas hasil suara dimasukan oleh pemilih dakam kotak audit; dan
- h. 1 (satu) orang panitia bertugas menjaga, mengawasi dan memastikan pemilih mencelupkan salah satu jarinya dalam tinta yang sudah disiapkan mengatur dan mengendalikan pemilih keluar TPS.
- (3) Anggota Panitia dilarang meninggalkan pos tempat bertugas sampai selesai ditutupnya pemungutan suara oleh Ketua Panitia kecuali dalam kondisi tertentu.
- (4) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dikarnakan faktor buang air kecil/besar atau sebap lain yang sangat urgen.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 68

- (1) Ketua Panitia mempersilahkan Calon dan Istri/Suami, Saksi Calon, BPD, dan Tim Pendamping/Pengawas Kecamatan serta undangan lain untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan.
- (2) Ketua Panitia memberikan penjelasan seluruh anggota panitia menempati sesuai dengan pos penempatan tugas masing› masing.
- (3) Anggota Panitia dilarang meningalkan pos tempat bertugas sampai ditutupnya pemungutan suara oleh Ketua Panitia.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 69

- ( 1) Ketua Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara dan prosedur pemungutan suara yang akan dilaksanakan.
- (2) Perpanjangan waktu pemungutan suara dimungkinkan dalam hal terjadi gangguan dan kondisi tertentu dan disepakati oleh Panitia Pilkades, BPD, Saksi para Calon, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan atau Camat,
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 70

Ketua Panitia membuka kegiatan pemungutan suara tepat pukul 07.00 WIB sesuai waktu padajam di TPS.
Paragraf 3
Pemungutan Suara secara Elektronik (e Voting)
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 71

Standar urutan tahapan kegiatan pemungutan suara secara e-Voting meliputi :
- a. kegiatan pra pemungutan suara;
- b. kegiatan pemungutan suara; dan
- c. kegiatan pasca pemungutan suara.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 72

Kegiatan pra pemungutan suara secara e-Voting yang dilakukan oleh Tim Teknis, meliputi:
- a. menyiapkan dan melaksanakan instalasi perangkat e Voting ;
- b. menyalakan perangkat dengan menekan tombol "Power";
- c. melakukan seting tanggal dan jam;
- d. menjalankan aplikasi dengan dobel klik;
- e. memasukan password;
- f. menghapus databest (mengosongkan "KOTAK SUARA ELEKTRONIK") dan konfirmasi "ya";
- g. lihat hasil (untuk memastikan bahwa database/KOTAK SUARA ELEKTRONIK telah kosong);
- h. mencetak Berita Acara pembukaan pemilihan (tekan tobol "cetak");
1. pengosongan "KOTAK AUDIT";
- j. berita acara pengosongan database (KOTAK SUARA ELEKTRONIK), din tanda tangani oleh Ketua KPPS, dan para SAKSI;
- k. mencabut keyboard dan mouse;
1. membuka PEMUNGUTAN;
- m. mulai SESI PEMILIHAN;
- n. perangkat e-voting siap melakukan pemilihan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 73

Kegiatan pemungutan suara secara e-voting oleh pemilih meliputi:
- a. memasukan smar card yang sudah di generate kedalam alat pembaca (smartcard Reader);
- b. menyentuh salah satu pasangan calon / kandidat;
- c. menyentuh halaman konfirmasi:
- a. jika setuju --+ sentuh YA
- b. jika tidak setuju --+ sentuh TIDAK
- c. mengambil kertas audit dari printer (memeriksa apakah sesuai dengan pilihan), serta memasukannya ke dalam kotak audit.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 74

Tim Teknis melakukan kegiatan pasca pemungutan suara secara e-voting, meliputi :
- a. memasang kembali keyboard dan mouse;
- b. tekan tombol "CTL + SPACE";
- c. memasukkan password administrator;
- d. menutup pemungutan dan komfirmasi "YA"
- e. lihat hasil aktif perolehan suara;
- f. mencetak Berita Acara Penutupan Pemungutan dan hasil pemungutan suara tekan "CETAK";
- g. berita acara penutupan pemungutan suara, harus ditandatangani Ketua Panitia Pilkades dan para saksi;
- h. menutup aplikasi;
- i. melakukan back up file data hasil e-voting dengan cara mengkompress satu folder aplikasi e-Voting, aplikasi Generator dan aplikasi DPT, lalu menyalin ke dalam USB drive yang telah disediakan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 75

Urutan kegiatan pemilih melaksanakan pemungutan suara secara e-voting yaitu :
- a . pemilib. secara tertib dan teratur secara berbaris memasuki TPS dengan membawa dan menunjukkan surat undangan dan KTP-el ke meja pertama panitia;
panitia . . .
7-
- b. panitia mengecek dan memastikan yang bersangkutan tercantum sebagai pemilih di aplikasi DPT;
- c. panitia memandu dan mempersilahkan untuk memberikan surat kartu pin tar/ smardcard dimeja kedua panitia kepada pemilih;
- d. pemilih memberikan kartu pin tar/ smardcard kepada panitia yang bertugas menjaga alat smardcard reader dan langsung memasukan smardcard ke ·smardcard reader yang berfungsi sebagai pembuka layar surat suara elektronik e-voting;
- e. pemilih masuk kedalam bilik suara melihat dan mengamati tampilan di layar monitor yang terdapat gambar, nomor urut dan nama seluruh calon;
- f. pemilih memastikan pilihan pada 1 ( satu) pilihan calon dengan menyentuh gambar atau nomor atau nama calon;
- g. apabila sudah yakin dengan pilihan harus menyentuh tulisan kata "YA";
- h. apabila masih ragu pemilih menyentuh tulisan "TIDAK", sehingga monitor akan menampilkan gambar ke bentuk semula, selanjutnya pastikan pilihan dan sentuh tulisan "YA";
- i. pemilih keluar dari bilik suara langsung mengambil struk/ kertas bukti hasil pilihan pada printer/ cetak dan selanjutnya harus dimasukan ke kotak audit;
- J. pemilih keluar dari TPS; dan
- k. panitia yang bertugas memasukan smardcard ke smardcard reader memastikan pemilih telah selesai memilih dan menyerahkan kembali smardcard yang telah digunakan ke panitia yang bertugas menggenerate/mengcharger agar bisa 0 digunakan kembali.
- ( 1) 'na1am kondisi pemilih yang masih dapat di bimbing a tau .dibantu sampai di bilik TPS maka anggota keluarga terdekat atau yang tercantum dalam Kartu Keluarga atau yang 1 (satu) rumah membimbing dan membantu pemilih untuk melakukan pemungutan suara didampingi Panitia dan wajib merahasiakan pilihannya.
- (2) Hak pilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal pemungutan suara secara manual.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 77

- (4) Tepat pukul 13.00 WIB sesuai jam pada TPS Ketua Panitia menutup kegiatan pemungutan suara.
- (5) Apabila pukul 13.00 WIB sesuai jam pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdapat pemilih yang masih mengantri untuk memilih maka Ketua Panitia wajib memperpanjang waktu untuk menghabiskan pemilih yang masih mengantri.
Setelah ... -\ -
- (6) Setelah pemilih yang antri selesai memilih maka Ketua Panitia menutup pemungutan suara dan tidak lagi menerima undangan / pemilih yang baru datang.
Paragraf 4 Penghitungan Suara Secara Elektronik (eVoting)
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 78

- ( 1) Ketua Panitia membuka kegiatan penghitungan suara secara e-voting.
- (2) Ketua Panitia meminta Tim Teknis disaksikan para saksi calon dan BPD atau Tim Pengawas Kecamatan menutup database pada komputer dan monitor e-Voting sehingga tampil hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing para calon.
- (3) Ketua Panitia membacakan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai penghitungan dari masing› masing perangkat.
- (4) Panitia dapat menghubungkan hasil penghitungan suara pada proyektor atau menuliskan pada papan tulis yang telah disiapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 79

- (1) Perhitungan suara yang tercantum dalam struk hasil cetak peralatan e-voting dinyatakan sah, final, mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Saksi calon dan Ketua Panitia menandatangani lembaran struk hasil perhitungan suara dari peralatan e-voting.
- (3) Dalam hal terdapat saksi calon tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil perhitungan suara dianggap sah.
- (4) Terhadap kotak audit yang tidak dapat dibuka dan dihitung di tempat.
- (5) Pembukaan terhadap kotak audit memungkinkan dilakukan apabila atas perintah dari pengadilan.
Paragraf 5
Pemungutan Suara Secara Manual
- (1) Tata cara pemungutan suara secara manual adalah sebagai berikut:
2. a . Panitia pilkades memanggil dan mempersilahkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara;
- b. Pemilih mendatangi dan menyerahkan surat undangan ke meja Panitia Pilkades untuk selanjutnya diberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia atau Sekretaris Panitia apabila Ketua Panitia berhalangan tetap;
- c. Pemilih memasuki bilik TPS dan membuka lembar kertas surat suara yang berisi nomor dan gambar calon Kepala Desa;
- d. Pemilih memastikan surat suara yang diterima dalam keadaan baik;
- e. dalam hal surat suara yang diterima cacat atau rusak maka pemilih meminta kepada Panitia untuk mengganti surat suara sekaligus mencatat sebagai suara yang rusak;
- f. setelah membuka surat suara pemilih mencoblos pada nomor atau gambar Calon Kepala Desa dengan ketentuan harus berada dalam garis nomor dan gambar Calon Kepala Desa;
- g. Pemilih melipat kembali surat suara seperti semula;
- h. setelah keluar dari bilik pemilih memasukan surat suara dalam kotak suara;
- i. sebelum meninggalkan TPS pemilih harus mencelupkan jarinya dalam tinta yang telah disediakan sebagai bukti telah memberikan hak suara.
- (2) Ketentuan penutupan pemilihan Kepala Desa secara manual berlaku mutatis mutandis dengan penutupan pemilihan Kepala Desa secara e-voting.
Paragraf 6
Penghitungan Secara Manual
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 81

- ( 1) Ketua panitia membuka acara kegiatan penghitungan suara.
- (2) Panitia melakukan penghitungan:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai atau rusak.
- (3) Panitia membuka kotak surat suara dan satu persatu membuka surat suara dan memperlihatkan kepada seluruh saksi calon, panitia, BPD, Tim Pendamping, Tim Pengawas dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (4) Panitia mencatat satu persatu hasil perhitungan suara setiap calon pada kertas lebar/karton yang ditempelkan/ dipajang pada papan tulis yang dapat dilihat secara terbuka oleh saksi calon, panitia BPD, Tim Pendamping, Tim Pengawas dan Penduduk Desa yang hadir.
- ( 5) Surat suara dinyatakan sah apabila :
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia atau Sekretaris Panitia jika Ketua Panitia berhalangan tetap dan distempel Panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak persegi em pat yang memuat nomor, photo dan narna calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu dalam kotak segi empat yang memuat nomor, fhoto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis satu kotak segi empat yang memuat nomor, photo dan nama calon.
- (6) Segera setelah selesai penghitungan suara Panitia Pilkades membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia serta para saksi calon.
Paragraf 7
Salinan Hasil Perhitungan Suara
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 82

- ( 1) Panitia memberikan salinru+ Berita Acara hasil penghitungan suara) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (2) Berita acara kelengkapannya dimasukkan kedalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (3) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
Paragraf 8
Sanggahan dan Penyelesaian Permasalahan
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 83

- ( 1) Calon Kepala Desa melalui Saksi Calon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal keberatan belum dapat diselesaikan seketika oleh Panitia Pilkades maka dicatat sebagai bahan pembahasan dengan BPD.
- (4) Masa sanggahan terhadap keberatan terhadap hasil perhitungan suara diberikan selama 3 x 24 jam terhitung sejak penutupan perhitungan suara.
- (5) Panitia dan BPD wajib menyelesaikan apabila ada sanggahan atau terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pilkades.
- (6) Sanggahan yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat diterima atau tidak perlu ditanggapi.
Paragraf 9 Penghitungan Suara Ulang
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 84

- ( 1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat salah satu atau lebih penyimpangan :
- a . penghitungan suara dilakukan tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
- c. saksi calon, panitia, pengawas, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/ atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan kepala desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 85

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan penyimpangan dalarn pumungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelima
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 86

- ( 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 ( satu), calon t erpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah suara sah terbanyak di TPS tersebut.
- (5) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah dusun.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 87

- (1) Dalam hal diantara calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama berasal dari penduduk desa setempat dan luar desa, maka yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih adalah yang berasal dari Desa setempat:
- (2) Dalam hal diantara calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama berasal dari luar desa, maka yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak pada bilik dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh suara terbanyak yang sama diantara Calon Kepala Desa, maka penentuan pemenang adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak pada bilik dengan jumlah pemilih terbanyak kedua dan seterusnya.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan pemilihan dengan cara e-voting, maka penentuan pemenang berdasarkan jumlah pemilih terbanyak pada salah satu perangkat e-voting.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan dan melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (6) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai calon Kepala Desa terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (7) Bupati menetapkan pengesahan calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga. puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 88

- (3) Setelah penghitungan suara maka Panitia Pilkades menyegel kotak audit/kotak suara dengan lakban atau gembok yang telah disediakan.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau Kantor Kecamatan yang terjamin keamanannya.
Kotak ... -\ -
- (5) Kotak audit hanya mungkin dibuka apabila terjadi permasalahan yang luar biasa atau permintaan aparat penegak hukum atau pengadilan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 89

- ( 1) Apabila sampai habis masa sanggahan, tidak ada Calon Kepala Desa atau Saksi Calon yang mengajukan keberatan maka Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Kelengkapan laporan sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. surat pengantar Panitia Pilkades kepada BPD;
- b . Berita Acara/ Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;
- c. struk/kertas hasil rekapitulasi perhitungan suara dari peralatan e-voting;
- d. dokumen persyaratan calon Kepala Desa Terpilih;
- e. surat mandat saksi.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengecek kelengkapan dokumen serta menambahkan laporan tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan menyampaikan kepada Camat.
- (5) Camat meneliti kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPMD.
- (6) DPMD memverifikasi ulang berkas yang disampaikan Camat dan jika telah lengkap dilanjutkan dengan menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati ten tang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (7) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Banyuasin meneliti Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk selanjutnya disampaikan secara berjenjang sesuai hierarki jabatan kepada Bupati.
Bagian Keenam Pelantikan Kepala Desa
- ( 1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa definitif dilantik oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Kepala Desa antar waktu dan penjabat Kepala Desa dilantik oleh Camat atas nama Bupati.
Pasal ... -\-
- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat dilakukan di dalam gedung, lahan terbuka dan atau menggunakan tenda dan perlengkapan tertentu dengan lokasi yaitu :
- a. digabungkan dengan salah satu Desa yang bersangkutan;
- b. digabungkan dengan salah satu Ibukota Kecamatan; dan
- c. digabungkan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Standar administrasi di tempat pelantikan sekurang -kurangnya meliputi:
- a. Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
- b. naskah mukadimah pengucapan sumpah dan janji yang dibacakan petugas yang melantik;
- c. naskah sumpah yang dibaca dan dipandu oleh pejabat yang melantik serta harus diikuti/diucapkan kembali oleh Kepala Desa yang disumpah;
- d. naskah pelantikan yang dibacakan oleh pejabat yang melantik.
- (3) Standar kebutuhan petugas, perlengkapan dan peralatan pelantikan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pejabat yang memandu sumpah/janji dan melantik;
- b. pengukuh sumpah/ janji (rohaniawan);
- c. pemandu acara (MC);
- d. pengatur acara;
- e. pemimpin lagu;
- f. pembawa baki;
- g. petugas doa;
18. h . meja pelantikan;
- i. tanda jabatan dan pangkat kepala desa;
- j. pena untuk penandatanganan dokumen;
- k. kitab suci untuk pengukuh sumpah;
1. pengeras suara;
- m. mikrofon;
- n. kursi bagi kepala Desa yang dilantik beserta istri;
- o. lambang garuda;
- p. gambar presiden dan wakil presiden;
- q. bendera merah putih d. iletakan di sebelah kanan tempat pelantikan; dan ,
- r. bendera lambang daerah yang diletakan di sebelah kiri tempat pelantikan;
- (4) Pakaian pelantikan Kepala Desa ditetapkan yaitu Pakaian Dinas Upacara Kebesaran (PDUB) Kepala Desa yang harus lengkap dengan atribut yaitu:
- a. topi PDUB Kepala Desa;
- b. papan nama yang bersangkutan;
- c. kemeja dalaman warna putih polos lengan panjang;
- d. dasi warna hitam polos;
- e. ikat pinggang dinas kepala desa;
- f. sepatu PDUB warna putih polos;
- g. kaos kaki warna putih polos;
- h. kancing baju PDUB warna kuning emas lambang garuda.
10. ( 5) Pengaturan susunan acara dan tata letak pelaksanaan pengucapan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa mengikuti ketentuan keprotokolan yang ditetapkan oleh OPD yang berwenang.
- (6) Ketentuan standar perlengkapan dan pakaian pelantikan berlaku mutatis mutandis bagi Penjabat Kepala Desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 92

- (1) Sebelum dilakukan pelantikan Kepala Desa terpilih harus mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh · pejabat yang melantik.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disertakan ikrar dan pengukuh sumpah sesuai dengan agama Kepala Desa terpilih.
- (3) Kata kata sumpah/ janji Kepala Desa yaitu :
4. "Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji :
1. bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
2. bal1.wa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara; dan
3. bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 93

Kepala Desa definitif yang telah dilantik wajib membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bermaterai cukup yang harus diketahui Camat yang dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap serta harus disampaikan kepada BPD, Camat dan DPMD.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 94

Setiap kecamatan wajib menyiapkan dan memenuhi kebutuhan administrasi, petugas, perlengkapan dan peralatan pelantikan yang menjadi kewenangan Camat.
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 95

- (1) Kepala Desa atau Penjabat/Pelaksana Togas Kepala Desa yang mencalonkan diri harus mengajukan surat permohonan cuti kepala Camat paling lambat sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Camat memberikan surat keterangan cuti kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Surat cuti yang bersangkutan harus disampaikan kepada Panitia sebagai kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon serta harus ditembuskan kepada DPMD Kabupaten dan BPD.
- (4) Masa cuti yang bersangkutan terhitung tanggal ditetapkan sebagai Calon Yang Berhak Dipilih sampai dengan tanggal berakhirnya masa sanggahan atau 3 (tiga) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (5) Selama masa cuti yang bersangkutan dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sampai batas waktu penutupan suara masa perbaikan kelengkapan persyaratan surat cuti belum disampaikan kepada Panitia maka yang bersangku tan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 96

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri harus mengajukan surat permohonan cuti kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tu.gas Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Togas Kepala Desa memberikan surat keterangan cuti kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Surat cuti yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Togas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Selama masa cuti yang bersangkutan dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa dan melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa.
- (6) Pada hari keempat setelah hari pemungutan suara yang bersangkutan aktif kembali sebagai perangkat desa.
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 97

- ( 1) Ketua BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua BPD dan menjadi anggota.
- (2) Anggota BPD berhenti dari jabatan apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
2
Paragraf
Calon Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 98

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pemberian izin Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan kepala OPD yang bersangkutan.
- (3) Permohonan izin disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Kepala OPD yang bersangkutan.
- (4) Surat izin yang bersangkutan harus disatukan dengan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa pada saat pendaftaran.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu penutupan masa perbaikan kelengkapan persyaratan surat cuti belum disampaikan kepada Panitia, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- (6) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatanya selama menjadi Kepala Desa.
- (7) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
- (8) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diprioritaskan dari guru dan tenaga kesehatan.
- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.
- (2) Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal keterbatasan ASN, maka Bupati menunjuk Sekretaris Desa Non ASN sebagai Pelaksana Togas Kepala Desa dengan ketentuan memiliki kewenangan penuh namun tidak mendapat penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.
- (4) Dalam penunjukan Penjabat atau Pelaksana Togas Kepala Desa, Bupati dapat meminta saran atau usul dari Camat.
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 100

- ( 1) BPD membentuk Panitia Pilkades an tar waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD terdiri Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari perangkat desa dengan jumlah anggota proporsional sesuai mata pilih di desa yang bersangkutan yaitu:
- a . jumlah anggota panitia 9 (sembilan) orang untuk desa denganjumlah mata pilih lebih dari 2.000 (dua ribu);
- b . jumlah anggota panitia 7 (tujuh) orang untuk desa dengan jumlah mata pilih 1.000 (seribu) sampai 2.000 (dua ribu);
- c. jumlah anggota panitia 5 (lima) orang untuk desa dengan jumlah mata pilih kurang dari 1.000 (seribu).
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (3) Tugas Panitia Pilkades meliputi :
- a. mengumumkan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan tahapan kegiatan pemilihan selama 15 (l:ima belas) hari;
- b. mendata unsur masyarakat untuk menentukan jumlah peserta musyawarah;
- c. mengajukan biaya Pilkades kepada Kepala Desa dan BPD;
- d. setiap unsur masyarakat harus menunjuk 5 (lima) orang sebagai peserta musyawarah desa;
- e. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- f. melakukan seleksi tambahan apabila bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang;
- g. memperpanjang waktu pendaftaran apabila calon yang memenuhi persyaratan ~urang dari 2 (dua) orang;
- h . berdasarkan rekomendasi BPD menetapkan Bakal Calon yang gugur dan Bakal Calon yang lolos;
- i. menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- J. berdasarkan rekomendasi BPD menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berlaku secara mutatis mutandis dengan seleksi tambahan Kepala Desa definitif.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan BPD.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 101

- (1) Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu berlaku mutatis mutandis dengan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Definitif.
- (2) Penentuan proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam musyawarah desa yang diadakan BPD.
- (3) Ketua BPD mengundang peserta musyawarah desa yang terdiri dari unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak dapat dipilih secara musyawarah dan mufakat maka dilakukan pemilihan secara pemungutan suara terbatas dari peserta musyawarah dengan menulis nama Calon Kepala Desa pada lembar kertas yang disediakan panitia.
- (5) Lembar kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukan dalam kotak atau wadah tertentu dan dihitung secara terbuka dengan menggunakan kertas lebar atau papan tulis yang sudah disiapkan.
- (6) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh panitia sebagai Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya dilaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Kepala Desa antar waktu yang terpilih melalui musyawarah desa, diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan BPD;
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 102

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah selama sisa masa jabatan Kepala Desa Definitif terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Masa jabatan Kepala ! Desa Antar Waktu tetap dihitung 1 (satu) periode. :
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 103

- (1) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Definitif ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabu paten Banyuasin.
- (2) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Definitif ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (3) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala DPMD Kabupaten Banyuasin.
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Bersumber dari APBD Kabupaten
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 104

- ( 1) Biaya Pilkades secara umum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Bela:nja Daerah Kabupaten dengan ketentuan dianggarkan dan diperuntukan melalui :
- a. pos Bantuan Keuangan Kepada Desa (secara khusus biaya pilkades di OPD BPPKAD yang digunakan untuk honor panitia, pengadaan perangkat e-voting dan operasional panitia, (perjalanan dinas, makan minum rapat, alat tulis kantor, penggandaan, pencetakan, dll) Pilkades dan pembuatan TPS /bilik suara;
- b. OPD DPMD untuk biaya honor Tim Panitia Kabupaten, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis dan biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelantikan Kepala Desa terpilih;
- c. OPD yang termasuk anggota Tim Teknis digunakan untuk biaya perjalanan dinas, publikasi, tes kesehatan dan kebutuhan lain-lain yang menunjang kegiatan tahapan Pilkdes;
- d. OPD Kecamatan untuk pengadaan kotak suara/ audit dan surat suara (jika secara manual).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan estimasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), jumlah panitia dan kondisi geografis desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan permohonan oleh Panitia kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.
- (4) DPMD melakukan verifikasi selanjutnya diajukan kepada BPPKAD.
- (5) BPPKAD menyalurkan dana Pilkades dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa untuk selanjutnya Bendahara Desa mencairkan serta menyalurkan kepada Panitia.
- (6) Untuk pengadaan perangkat e-voting yang kegiatannya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan selanjutnya perangkat tersebut menjadi aset desa yang bersangkut.an.
Bagian Kedua
Bersumber dari APBDes
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 105

- ( 1) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara yang meliputi:
- a . honorarium/ transport/ makan pengamanan; minum tenaga
- b. sewa kendaraan/perlengkapan;
- c. makan min um Panitia/BPD /Timwas/Tim Pendamping dan Undangan;
- d. pembuatan spanduk; dan
- e. kebutuhan lain yang belum dianggarkan pada biaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Biaya Pilkades antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan kepada APBDes.
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 106

- ( 1) Panitia wajib menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari APBD dan APBDes secara efektif, efisien dan tidak tumpang tindih.
- (2) Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa wajib menyalurkan biaya Pilkades kepada Panitia yang diterima dan dibelanjakan oleh Panitia sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Panitia berkewajiban menyusun dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban · anggaran Pilkades kepada Kepala Desa melalui Bendahara Desa dan harus diketahui oleh BPD pada surat pengantar.
BAB VII - SANKSI, PENYELESAIAN MASALAH DAN PEMERIKSAAN
Pasal 107

- ( 1) Anggota BPD yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkades diberikan sanksi teguran keras secara tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Perangkat Desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkades diberikan sanksi teguran keras secara tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Apabila Panitia Pilkades yang terbukti melakukan pelanggaran maka BPD dapat mengganti dan mengangkat Panitia Pilkades yang baru.
- (4) Ketentuan hak memilih dan dipilih bagi Anggota TNI/ Polri berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam lingkungan internal TNI/ Polri.
- (5) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkades diberikan sanksi teguran secara tertulis sampai dengan pembatalan sebagai calon Kepala Desa, dalam hal mengandung unsur pidana akan diproses oleh pihak yang berwajib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Masyarakat atau pemilih yag terbukti menerima uang dan atau barang untuk dipengaruhi salah satu calon Kepala Desa wajib melaporkan kepada Panitia Pilkades dan BPD.
Bagian Kedua Penyelesaian Masalah
BAB VII - SANKSI, PENYELESAIAN MASALAH DAN PEMERIKSAAN
Pasal 108

- (1) Setiap permasalahan Pilkades wajib diselesaikan di tingkat desa oleh Panitia dan BPD.
- (2) Upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui :
3. a . panitia melakukan identifikasi dan merekapitulasi sanggahan yang disampaikan oleh calon dan saksi calon pada waktu masa sanggahan;
- b. panitia melakukan rapat untuk membahas satu persatu sanggahan permasalahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan Tata Tertib Pilkades;
- c. setiap sanggahan permasalahan harus diputuskan dalam rapat Panitia dan disampaikan kepada calon dan saksi calon;
- d. dalam hal calon dan saksi calon belum menerima maka Panitia meneruskan permasalahan kepada BPD;
- e. berdasarkan surat Panitia, pimpinan BPD mengundang anggota BPD untuk melaksanakan rapat guna menjadwalkan rapat dengan Panitia Pilkades;
- f. BPD melaksanakan rapat bersama Panitia dengan mengundang untuk membahas permasalahan yang belum selesai;
- g. BPD dan Panitia harus membuat Keputusan terhadap permasalahan yang disanggahkan dan menyampaikan secara tertulis dan lisan kepada calon atau saksi calon; dan
- h. Dalam hal para calon atau saksi calon belum menerima maka BPD menyampaikan secara tertulis permasalahan dan keputusan yang diambil kepada Camat.
- (3) Dalam hal tidak selesai di desa maka wajib diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pengawas dan Tim Pendamping Kecamatan dengan cara :
- a. mempelajari dan mengkaji secara seksama terhadap permasalahan yang disampaikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Pilkades;
- b. mengundang BPD dan Panitia untuk membahas lebih lanjut sesuai hasil kajian yang dilakukan;
- c. mengambil Keputusan untuk disampaikan secara tertulis dan lisan kepada calon atau saksi calon;
- d. dalam hal para calon atau saksi calon belum menerima maka Camat menyampaikan secara tertulis permasalahan dan keputusan yang diambil kepada Bupati c.q DPMD selaku Penanggung Jawab Tim Panitia Pilkades Ka bu paten.
- (4) Dalam hal tidak selesai di Kecamatan maka diselesaikan di Kabupaten oleh Tim Panitia Pilkades Kabupaten.
BAB VII - SANKSI, PENYELESAIAN MASALAH DAN PEMERIKSAAN
Pasal 109

Dalam hal alasan calon atau saksi calon tidak menerima Keputusan Panitia, BPD atau camat tidak sesuai ketentuan yang berlaku maka proses penetapan Kepala Desa terpilih tetap dilanjutkan.
Bagian Ketiga Pemeriksaan
BAB VII - SANKSI, PENYELESAIAN MASALAH DAN PEMERIKSAAN
Pasal 110

- (1) Dalam hal belum selesai oleh Tim Fasilitasi Kabupaten maka harus dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin yang hasilnya sebagai rekomendasi pengambilan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi permaslahan Pilkades masih di tingkat Desa, Bupati dapat memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 111

- (1) Mantan Kepala Desa, mantan Anggota BPD dan Mantan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dilarang mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa pada Pilkades secara defenitif maupun Pilkdes Antar Waktu selama 1 (satu) periode jabatan Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa ASN yang terpilih sebagai Kepala Desa maka Perangkat Desa lainnya merangkap sebagai Sekretaris Desa.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 112

Dalam hal Kepala Desa Defenitif meninggal dunia atau habis masa jabatan maka Camat memberikan Surat Tugas kepada Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Desa dan/ atau Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa oleh Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 113

Camat menyampaikan usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa melalui tahapan dan persyaratan yaitu :
- a. Camat mengidentifikasi ASN yang akan diajukan sebagai Calon Penjabat Kepala Desa;
- b. Camat dapat mengundang BPD untuk memintan saran pertimbangan dan masukan terhadap ASN yang akan diajukan sebagai Calon Pejabat Kepala Desa;
- c. Camat mengajukan permohonan izin/rekomendasi kepada Kepala SKPD tempat ASN yang bersangkutan bertugas;
- d. Camat menyampaikan usulan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui kepala DPMD.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 114

- (1) Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa dikeranakan :
- a. terjadinya kondisi tidak memungkinkan adanya ASN yang yang akan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa;
- b. Kepala Desa Definitif diberhentikan oleh Bupati yang status pemberhentiannya masih dalam proses hukum;
- c. Kepala Desa Definitif diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a harus berasal dari Sekretaris Desa non ASN dengan pertimbangan berdasarkan tatanan jenjang hirearki jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksana Togas (Plt) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari Sekretaris Desa (ASN /Non ASN) dengan pertimbangan berdasarkan ta tan.an -jenjang hirearkijabatan dalam organisasi Pemerintah Desa.
- (4) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa tidak diambil sumpah dan tidak dilantik serta tidak mendapat penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 115

Kelengkapan dokumen administrasi pelaksana kegiatan pemilihan Kepala Desa sekurang kurangnya meliputi :
- a. seluruh Berita Acara/Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat BPD Berkaitan dengan Pembahasan Kegiatan Pilkades;
- b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades;
- c. seluruh Berita Acara/Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Panitia Pilkades;
- d. Keputusan Panitia Pilkades Tentang Tata Tertib Pilkades;
- e. pengumuman tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh seluruh Panitia;
- f. Daftar Penduduk Potensial Mata Pilih Pilkades dari Pemerintah Kabupaten;
- g. Daftar Mata Pilih Sementara (DPS);
- h. Daftar Mata Pilih Tambahan;
- i. pengumuman persyaratan dan waktu pendaftaran Bakal Calon sesuai tahapan seleksi Bakal Calon Kepala Desa;
- J. Daftar Mata Pilih Tetap (DPT);
- k. salinan DPT;
1. surat suara (apabila pemungutan suara secara manual);
- m. surat undangan bagi pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara;
- n. surat Mandat Saksi Calon;
- o. struk Bukti Pengosongan database e-Voting;
- p. Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara dengan ukuran standar F4;
- q. Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara ukuran lebar untuk disaksikan masyarakat yang hadir;
- r. Berita Acara Pemilih yang tidak membawa undangan memilih;
- s. Berita Acara yang menjadi pendamping bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara sendiri dari keterbatasan fisik;
- t. Berita Acara penetapan Kepala desa terpilih;
- u. Dokumen berkas persyaratan Bakal Calon;
- v. surat pengantar Panitia/BPD/Camat;
- w. Dokumen sanggahan dari calon atau saksi calon; dan
- x. Dokumen lain yang diperlukan dalam Pilkades.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 116

Tata Tertib Pilkades yang harus disusun dan ditetapkan oleh Panitia setelah dikonsultasikan dengan BPD, Tim Pendamping/ Pengawas Kecamatan dan Camat wajib memenuhi ketentuan yaitu:
- a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mentri, Peraturan Daerah Peraturan/ Keputusan/ Juknis Bupati;
- b. mengatur ketentuan yang bersifat kearifan local Desa yang diarahkan supaya Pilkades lebih am.an, tertib,lancer dan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. harus disosialisasikan kepada seluruh Calon dan saksi Calon.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 117

Dalam hal Kepala Desa Terpilih telah dilantik kemudian berhenti atau diberhentikan, maka telah dihitung sebagai 1 (satu) periode masajabatan Kepala Desa.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 118

Calon pemilih yang memiliki keterbatasan pisik, sehingga tidak dapat menggunakan hak Pilih secara e-Voting, maka yang bersangkutan diperbolehkan menggunakan hak pilih secara manual yang disiapkan oleh Panitia Pilkades.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 119

Pengaduan terhadap permasalahan Pilkades hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala. Desa atau saksi Calon yang bersangkutan atau pihak berwenang yang dikuasakan Calon Kepala Desa Dalam kurun waktu masa senggahan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 120

Dalam hal biaya Pilkades belum terpenuhi pada APBD Induk akan dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran berjalan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 121

Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Pilkades wajib melakukan sosialisasi kegiatan Pilkades mulai dari persiapan, Pelaksanaan sampai dengan pelaporan melalui :
- a. spanduk yang berisikan informasi dan ajakan untuk menyukseskan Pilkades ditempat-tempat strategis;
- b. spanduk ucapan selamat datang dan terima kasih kepada pemilih yang melakukan pengumutan suara di TPS;
- c. kegiatan formal di Desa seperti penyuluhan, pelatihan dan sejenisnya;
2. d . pemberitahuan di tempat-tempat keramaian dan atau hajatan · penduduk; dan
- e. media lain yang sesuai dengan kearipan lokal Desa yang bersangkutan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 122
Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang · mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 1 • , o~tu&amp;t r 2017
~
BUPATI BANYUASIN,
..,.. S. A. SUPRIONO
Diundangkan di Pangkalan Balai pacfa tanggal I~ or-tobt r 2017
SEKRETARIS DEARAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ll'i
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat a.
bahwa da'lam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016, serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri [slern lJsgeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dipandang perlu menerbitkan standar biaya pedalanan dinas bagi pejabat Negara, pimpinan dan anggota DpRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditet4pkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
(
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 4
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OOZ tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 468O ); 5
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Iembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5494); 6.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentarrg pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagai"'ana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik 7 .
Menetapkan
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016. 10
UEUUTUSI(AIT
:
PERATIIRAII WALffiCrDA K(}TATOBAGU TEItTAIfc STAI{DARD BIAYA PER.'ALATAT DII|AS BAGI PE.'ABAT I|EGARA, PIUPII{AIT DAIT AITCIOTA DPRD, PEGAWAI I{DGERI SIPIL DAIT PEGAWAI TIDAI( TEf,AP DI LIITGKIITGAIT PEUERII{TAII I(OCA KOTAUOBAGU TAHIIT AI|GGIIRAI{ 20L6
BAB II - BIAYA PER.IAL/IITAT DICIS
Pasal 14

Ketentuan Perjalanan Dinas pada Peraturan walikota Ini berlaku bagi perjalanan Dinas yang dibebankan pada (APBD) Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016.
Pa$l 15
Pejabat yang melakukan peq'atanan dinas selambatlernbatnya 7 (tujuh) sesudah kembali diwajibkan memberikan l,aporan tertulis pada pejabat memberikan perintah perjalenan dinas. hari yang
BAA III PETUTI'P
Pu.l 16
Dokumen pertanggungiawaban perjatanan dinas terdiri dari : Surat Perintah Tugas (SPf, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rampung, Tiket Pesawat udara/Tiket Ikpal laut/Tiket bus/Bukti biaya angkutan darat lainnya/Tiket kereta api), bukti naik pesawat fboarding pass) serta bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya serta bukti pembayaran hotel apabil,a menggunakan fasilitas biaya hotel sebagaimana dimaksud dalarn pasal 1O ayat (l).
Penl 17
Pejabat yang berwenang, Pejabat/ PNS yang melakukan perjalanan Dinas bertanggung jawab atas ketertiban dan efisiensi pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam [fugPq, SKPD masing-masing.
Pr..I f8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya daLam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu ,/)
Pada tanggal 2 ^AWb&lt;.
,rfr
aqwALIr(}TA ECvTAUoBAGU
| NO | PE.IABAT | PARAF |
|------|-------------------------------------|---------|
| l. | KEPAI.A DPKAD | e |
| 2. | KEPAI-A BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI | qttl |
| .r. | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM | $^8 u1' |
| 4. | SEKRETARIS DAERAH | |
Diundangkan di Kotamobagu
2015
PEUBIIIA UTATA M'DA rfrP. 19730308 199311 1001 IAHLISGLLANG\_SIP MM
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR .39.
/
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : ?4 TAHUN 2015
TANGGAL :LNoPember
2oI5
TENTANG : STANDARD BIAYA PER.IAI.A.NAN DINAS BAGI PE.IABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PECAWAI "IDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUNANGGARAN 2016
KOP SKPD
Nomor : Lembar ke:
SITRAT PERIIITATT pER.rAL/trrAIr DII{AS (SppDl
| I | Pejabat Pemberi Perintah | Pejabat Pemberi Perintah | |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 | Na"'a/NIP Pegawai yang melaksanakan perj"lanan dinas | Na"'a/NIP Pegawai yang melaksanakan perj"lanan dinas | |
| 3 | a. | Pangkat dan Golongan | a. |
| | b. | Jabatan/ Instansi | b. |
| | c. | Tingkat Biaya Peq'alanan Dinas | c. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5 | Alat angkutan yang dipergunakan | Alat angkutan yang dipergunakan | |
| 6 | a. Tempat berangkat | a. Tempat berangkat | a. |
| | b. T, rl empat Tujuan | b. T, rl empat Tujuan | b. |
| | | @ | ; |
| | bl_l | @ | b. |
| | c. | Tanggal harus kembali/ tiba di tempat baru *) | c. |
| 8 | Pembebanan Anggaran | Pembebanan Anggaran | Pembebanan Anggaran |
| | a. | rnstansl | la. |
| | b. | I Akun | b. |
| 9 | Keterangan lain-Lain | Keterangan lain-Lain | |
Kotamobagu,
2OL4
Kepala SKPD
Nip
Pangkat
| | | I. Berangkat Dari : (Tempa.t Kedudukan) | I. Berangkat Dari : (Tempa.t Kedudukan) |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. | Tiba Di | Berangkat dari | |
| IIL | Tiba Di Pada Tanggal | Berangkat dari Pada Tanggal | |
| IV. | Tiba Di Pada Tanggal | Berangkat dari Pada Tanggal | |
| V. | Tiba Di i (Iempat Kedudukan) PadaTanggal : Kepala SKPD | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD |
| VI. | Catatan l^ain-lain | | |
VII. Pcrhatian
Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan peg'alanan dinas, para pejabat yang merrgesahkan tanggal b€rangkat/tiba, scrta bendahara pengeluaran bertanggung jawab prdparkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apa.bila negara menderita -rugi akibat kes,lehan, kelalaian, dan kealpa.annya
81 WALIKOTA KOTAMOBAGU
| NO | PE.IABAT | PARAF |
|------|--------------------------------------|---------|
| 1. | KEPAI-A DPKAD | e |
| 2. | KEPAI,A BAGI,AN HUKUM DAN ORGANISASI | att |
| J. | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM | tlt^o |
| 4. | SEKRETARIS DAERAH | "rl\ |
LAMPIRAN U I PERATURAN WAIIKOTA KOrA OBAqU
NoMoR : a4 TAnuN 2ols
rANooAL: 2 Alo0A?ilrQf 2ors
TEto No I srA"t{DAh BIAYA FDR.TALANAN DINAs BAoI PEIABAT NECAM, pIMpINAN DAN ANoorA DpRD, pEoAwer NEoERI slprt, DAN pEcAwAt rIDAK TSIAP DI UNOKUNOAN PEMERINTAH KOIA KOIAMOBAOU TAHUI! ANOOARAN 2016
RIXCIAII BIAYA KOIP('NE!{ PEBJALATAIT D[iIAg
| | | TINOI(A'T | TINOI(A'T | TINOXAT B,I | TINOXAT B,I | TINGKAT T,l.2 | TINGKAT T,l.2 | ]'INOKAT 8.3 | ]'INOKAT 8.3 | TIN(IKAT C | TIN(IKAT C | TINCKAT D | TINCKAT D | TINCKAT | TINCKAT | |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| No. | ,,ENIS AhYA | ( Pelabat Nc8sra ) | ( Pelabat Nc8sra ) | (Pimpl,'an DPRD) | (Pimpl,'an DPRD) | lr,ruSota DPRD/ sck!.tadt De.rah) | lr,ruSota DPRD/ sck!.tadt De.rah) | (Pcjabat Ptlnpinsn Ttnsgt hat€.ma/ lnsFktur/ r.adls/ | (Pcjabat Ptlnpinsn Ttnsgt hat€.ma/ lnsFktur/ r.adls/ | (Irs. III / 0ol. IV) | (Irs. III / 0ol. IV) | (86. IY / Gol. uD | (86. IY / Gol. uD | (ool I / Il) | (ool I / Il) | I(I]T,,IIANOAN |
| | | 3 | 3 | | | 5 | 5 | | | | | li | li | | | to |
| I | PIN^'A'4IAji DIIAA LU'N ITOVIIiII lOI.Afr.I IITAIA | p | I2.(Zo.(XX) | RP | 4.5.1O.O@ | Rp | 4.190.(x)t | P | 3.150.fix) | P | | p | l,7OO.(XX, | p | 1.30().(xx) | |
| | A, PENOINAPAN / A}IOMODASI | p | 4.720.0oo | !p | l.49o.0oo | Nl) | 1.490.oo0 | p | L loo.0oo | | aoo.o(X) | p | 650.{XX) | | 450.OOi) | |
| | A. UANO HARIAT : . | | 2.200.ooo | Rp | 2.Oai).(xx) | Rp | l.9oo.ooo | RP | l.450.ooo | 'P | l.250.orxl | | LO50.OOO | p p | a5().ooo | |
| | UANO MANAN | Rp | 70o.oOO | Rp | 650,OOO | Rp | 600.ooo | Rp | 550.OOO | RP | 450.000 | Rp | 350.000 | Rp | 250.0oo | |
| | . UAIIO SAKU | Rp | l.ooo.0oo | Rp | 900.ooo | Rp | a00.ooo | RP | 700.000 | Rp | 600.ooo | Rp | 5oo.O0o | Rp | zloo.ooo | |
| | . TRTNSPORT I'KAL C, UANO REPDRDSENTASI | Rp Rp | SOO,OOo I.10O,OOO | Rp RP | 500.ooo l.ooo.ooo | Rp Rp | 500.000 aoo.ooo | Rp Rp | 200.ooo 600.ooo | Rp | 200.o00 | Rp | 200.UX) | Rp | 20O,0Oo | |
| ll | SEI'VA KENDARM.N DALAM KOTA (BAOI PE'ABAT NDOARA) | Rp | r.ooo. x) | | | | | | | | | | | | | / llari |
| tI | BIAYA IRANSPOT{T D1BAYARTAN SESUAI DDNOAN BIAYA RIIL | | | | | | | | | | | | | | | . KTO .MANADO ( BANDARA Pq . TEMPAT TIIJUAN. |
| | ^D,.E^ t/.h;i;=;:=i:- ( DAITM PRO!'INSI SULrJT DAN OOROr{rALO ) | Rp | 6.4!o.(xx) | RP | 3.8lO.OOO | Rp | 3.61O.fiX, | RP | 2.6(x),q)o | RP | l.ago.ooo | RD | r.660. x) | Rp | l.l70.qx) | oran8 / Hari |
| | A, PENOINAPAN / AKOMODAAI | Rp | 3.200.0oo | Rp | 1.560.q)o | p | l.56{).ooo | p | r.ooO.0OO | n, | 69().OOO | Rp | 55l).000 | | | |
| | B, UANO HARIAN I | RP | 2.O50.OOO | Rp | l.750.ooo | Rp | 1.650.oo0 | lp | l.loo.0o0 | Rp | !.200.000 | Rp | | Rp | 370.OOO | |
| | , UANO MAXAN | Rp | Too.OoO | Rp | 650.000 | Rp | 600.(,oo | Rp | 500.o@ | Rp | .loo.0oo | Rp | I.OOO.OOO 3OO.(m | RP Rp | a00.oo0 | |
| | . UANO AAKU | Rp | aso,mo | Rp | 80o.ooo | Rp | 750.OOO | Rp | 600.000 | Rp | 5OO.0OO | Rp | 4OO.0OO | Rp | 2OO.q)O | |
| | . TRAI{SPORT LOKAL | Rp | SoO.0OO | Rp | 3OO.OOO | Rp | 3{Xr,000 | Rp | | Rp | | Rp | 3OO.0Oo | Rp | 3OO,OOO | |
| | C, UANO REPERESVTASI | Rp | 600.000 | Rp | 5!OO.O@ | Rp | :loo.ooo | Rp | 500.ooo | | SOO.OOO | | | | 3OO.OOO | |
| | rAm uAI;t<AH / WI,AYAH KOTA KOTAMOBAOU | Rl) | 150.O(X) | Rp | l50.ooo | Iip | 150.000 | llt) | l50.ooo | IIP | l50.ooo | Rp | l5().ooo | Rp | (so.w, | |
u W/ILIKOTA KOTA OBAGU,
| NO | | |
|------|------------------------------------|-----|
| I | KFJI)ALA I)PI.iAD | I |
| ) | KEPALA BAOIAN HUKUM DAN OROANISASI | qV |
| 3 | ASISTEN BII)ANA ADMINBTRASI UMUM | U.Y |
| 4 | slrr{Rgl^Rts DAnRAtI | v1 |
LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 4
TAHUN 2OI5
TANGGAL T 2- AO,?l,1bQ. 2ors
TEMANG : SIANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PE.JABAT NEGARA, PTMPINAN DAN ANGOIA DPRD, PEOAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAI( TRTAP DI LINGKUNGAN PEMERIMAI{ KOIIA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2016
lAAElrAa TIrrIi8FORTAAI BAOI PtarAaAt TIOARA DAr PDoArAt rr(llnt SDIL / ProAgAI TtDAr fIIAP
| | | TINGKAT | TRANSPORTASI | TRANSPORTASI | TRANSPORTASI | TRANSPORTASI |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| NO. | GOLONGAN | PERJAI"ANAN DINAS | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API / BUS | LAINI.IYA |
| 1 | Walikota, Wakil Walikota | | Bisnis | VIP/KEI.ASIA | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 2 | Piopinan DPRD | B.l | Bisnis | VIP/ KEI"AS I A | Eksekutif | Sesuai Kenyatarfl |
| | Anggota DPRD dan Sektetaris Daerah | 8.2 | Ekonomi | K€las II A | Eksekutif | S€guai Kenyataaa |
| 4 | Eselon II | B.3 | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutjf | Sesuai Kenyataan |
| 5 | Esclon III / coloagan IV | c | EkonoEi | Kelas II A | Eks€kutif | Sesuai Kenyataan |
| 6 | Eselon IV / cololuan III | D | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 7 | PNS Golongan II, I dan Pegawai Tida* Tctap | E | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| NO | PE.JABAT | PARA}' |
|------|------------------------------------|----------|
| 1 | KEPALA DPKAD | l. |
| 2 | KEPALA BACIAN HUKUM DAN ORGANISASI | fut |
| | ASISTEN BIDANC ADMIMSTRASI UMUM | 'hnQ |
| 4 | SEKRETARIS DAERAH | | ,r, |
WALIKOTA Rc/TArf,OBt eV,{