PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 53 Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 15 November 2009
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 53 TAHUN 2009
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 7 Seri D).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- a. Kota adalah Kota Banjarbaru
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
- c. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
- f. Kepala PUSKESMAS adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
- g. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kota Banjarbaru.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSKESMAS Bagian Pertama Kedudukan
Pasal 2

PUSKESMAS merupakan unsur pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSKESMAS Bagian Pertama Kedudukan
Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSKESMAS Bagian Pertama Kedudukan
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, PUSKESMAS mempunyai fungsi :
- (1) perumusan kebijakan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat;
- (3) perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang kesehatan masyarakat;
- (4) perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang kesehatan masyarakat;
- (5) pengelolaan urusan ketatausahaan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PUSKESMAS
Pasal 5

Unsur - unsur Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :
- (1) Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Struktur organisasi PUSKESMAS sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PUSKESMAS
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PUSKESMAS
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- (1) penyusunan program PUSKESMAS, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan,perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- (3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PUSKESMAS
Pasal 8

Masing masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas PUSKESMAS sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PUSKESMAS
Pasal 9

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga medis kesehatan dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala PUSKESMAS dan bertanggung jawab Puskesmas;
- (3) jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS;
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala PUSKESMAS, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan PUSKESMAS serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan PUSKESMAS, wajib mengawasi bawahan masing- masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan PUSKESMAS, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan PUSKESMAS, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala PUSKESMAS dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala PUSKESMAS.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala PUSKESMAS dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program Puskesmas.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17

- (1) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan PUSKESMAS, wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) dalam hal Kepala PUSKESMAS berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PUSKESMAS sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) dalam hal Kepala PUSKESMAS dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) dalam mempersiapkan rencana, program PUSKESMAS, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Kesehatan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, PUSKESMAS mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) PUSKESMAS bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) PUSKESMAS pelayanan rawat inap dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2009
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUDI YAMIN
Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor : 53 SERI D NO SERI 38