PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 26 Tahun 2016
Tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIJINAN KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA
Berlaku: 26 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIJINAN KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
a.
bahwa untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan bidang kesehatan, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
«r
' V
*
i
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun, 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PeJayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penj^elenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 t&amp;ntang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
A
ir
*
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang j IJndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas kesehatan Kabupaten Batu Bara
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Bupati dalam bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala SKPD.
10. 10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdian diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
« •
- *
: ;
- 11.Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
- ,12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat.
- 13.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetepkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepada Dinas Kesehatan dalam penyelenggarakan pelayanan perijinan dibidang kesehatan di Kabupaten Batu Bara.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan percepatan pelayanan serta kemudahan perijinan di bidang kesehatan kepada masyarakat.
BAB III - BATASAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Bentuk pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian kewenangan dari Bupati untuk penerbitan izin di bidang kesehatan yang terdiri atas:
- a. Praktek Dokter / Dokter Gigi;
- b. Praktek Dokter Spesialis;
- c. Klinik;
- d. Rumah Sakit;
- e. Lboratorium Klinik;
»
- f. Apotek;
- g. Toko Obat;
- h. Optical;
- i. Klinik / Poliklinik Kecantikan;
- j. Sertifikasi Laik Sehat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT);
6. ; k. Surat Keterangan Laik Sehat;
7. l . Surat Keterangan Pemeriksaan Kwalitas AirMinum;
- m. Surat Keterangan Pemeriksaan Sarang Burung Walet;
- n. Pengobatan Tradisional (Kesehatan Batra);
- o. Dokter / Dokter Gigi;
- p. Dokter Spesialis;
- q. Perawat / Perawat Gigi;
- r. Bidan;
- s. Apoteker;
- t. Asisten Apoteker;
- u. Refraksionis Optisien;
- v. Fisioterafis;
- w. Analis;
- x. Penata / Perawat Anestesi;
- y. Penata Rontgen;
- z. Tenaga Pengobatan Tradisional;
22. aa. Nutrisionis;
23. bb. Anastesi;
- cc. Psikolog / psikiatris (ahli jiwa).
- (2) Pelimpahan kewenangan perijinan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kepala Dinas Kesehatan.
BAB III - BATASAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 5

Pelimpahan kewenangan perijinan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. menetapkan mekanisme perijinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan ijin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrsi perijinan;
- c. menandatangani perijinan atas nama Bupati;
- d. memberikan kelancaran pelayanan perijinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
»
BAB IV - TIM TEKNIS DAN PEMBINAAN
Pasal 6

- (1) Perizinan yang memerlukan survey lapangan dilakukan oleh tim teknis terkait.
- (2) Tim teknis memberikan laporan hasil survey sebagai dasar penerbitan izin.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - TIM TEKNIS DAN PEMBINAAN
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berkewenangan melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perijinan yang diterbitkan sesuai kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap ketaatan permohonan atas segala ketentuan yang ada pada ijin yang diterbitkan.
- (3) Pelaporan ijin dilakukan setiap tahun sesuai dengan tanggal dan bulan ijin diterbitkan.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perijinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Iiepada Bupati secara berkala.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perijinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perijinan dimaksud.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan - Terpadu Kabupaten Batu Bara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
.*
i
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal l £ 3UU 20l6
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal *5UU 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 2$
- Salinan sesuai dengan aslinya
- KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001