PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 29 Tahun 1959
Tentang PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING
Berlaku: 21 Desember 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa jatuhnya yang bersamaan dari masa-masa pajak verponding dan pajak bangsa asing mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga untuk menghindarkan hal itu jangka waktu masa pajak-pajak tersebut perlu diubah;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat
: Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang
Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 72 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 126) tentang pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1957 dan berikutnya dan perubahan Undang-undang tahun 1958 (LembaranNegara 1958 No. 128) tentang pajak bangsa asing (diubah terakhir dengan undang-undang No. 87 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 164).
N/A
Pasal 1

.
- (1) Pasal 2 angka 2 huruf a Undang-undang No. 72 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 126) tentang pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1957 dan berikutnya diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
2. "2. a. Penetapan harga verponding dan pengenaan jumlah pajak yang terutang pada tiap-tiap tahun dilakukan setiap kali untuk masa lima tahun takwim, pertama mulai pada tanggal 1 Januari 1957".
- (2) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 74 tahun 1958 (LembaranNegara tahun 1958 No. 128) tentang pajak bangsa asing diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
4. "(1) Pajak dikenakan setiap kali untuk masa empat tahun, berdasarkan keadaan pada awal masa itu".
N/A
Pasal 2

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959, Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 146;
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 1959, Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR
Termasuk Lembaran-Negara No. 146 tahun 1959.
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.