Unknown Unknown Nomor RUTIN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 22 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan secara keseluruhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan....
SALINAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, makaPeraturan Bupati Batang Hari Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 70),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan...uara Bulian Ditetapkan : Di Muara Bulian pada tanggal
BUPATI BATANG HARI
BUPATI BATANG HARI
SAHIRSYAH SY
SYAHIRSAH SY
S
S
Y
A
H
I
R
S
A
H
S
Y
.
B
U
P
A
SALINAN
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 22 TAHUN 2017
TANGGAL
: 15 April 2017
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
I. PENDAHULUAN
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Selain itu Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa.
Besarnya peran yang diterima oleh Desa tentu disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hak dan kewajiban tersebut perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Desasecara baik dan benar.
Adapun siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pengaggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodesasi 1 (satu) tahun anggaran, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:
Setiap tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan Desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.
Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan disajikan hal-hal yang berkenaan denganpengelolaan keuangan Desa secara utuh untuk dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan hingga pertanggungjawabankeuangan Desa.
II. PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan ini:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desayang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
21. Bendahara yang selanjutnya disebut Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa atau telah diterima oleh Bendahara Desa.
26. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa atau Bendahara Desa.
27. Belanja yang bersifat rutin adalah Belanja yang bersifat mengikat seperti Penghasilan tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan, Operasional Perkantoran, Opersional, Iuran BPJS danInsentif-insentif lainnya.
28. Belanja yang bersifat non rutin adalah Belanja selain Belanja yang bersifat rutin.
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu kegiatan.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
37. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
39. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
40. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
41. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Urusan Keuangan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
42. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf Urusan Keuangan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus sebagai media verifikasi oleh Sekretaris Desa, media persetujuan oleh Kepala Desa dan media perintah bayar kepada Bendahara Desa.
44. Swadaya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang.
45. Panjar adalah uang yang diserahkan oleh Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan.
46. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
47. Kode Rekening adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah Desa.
48. Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Desa mengenai aset, kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu.
49. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Desa maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.
50. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Desa.
51. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
III. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
A. Maksud
Petunjuk Pelaksanaan ini bermaksud menyediakan bahan acuan dan referensi bagi pemerintah Desa mengenai pengelolaan keuangan Desa.
B. Tujuan
Sedangkan tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah memberikan panduan bagi pemerintah Desa terkait kebijakan pengelolaan keuangan Desa, mulai tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa ini meliputi seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, yaitu mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
IV. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Asas-asas pengelolaan keuangan Desa yaitu:
1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluasluasnya tentang keuangan Desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel akan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa; dan
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa; dan
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
B. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa
Dalam struktur organisasi keuangan Pemerintah Desa, Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. SebagaiPKPKD, Kepala Desa mempunyai kewenangan:
1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan PTPKD;
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
Selanjutnya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur Perangkat Desa dan staf Urusan Keuangan Desa. PTPKD dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desayang terdiri dari Koordinator,Pelaksana Kegiatan dan Bendahara.
1. Koordinator
Koordinator PTPKD dijabat oleh Sekretaris Desa. Sebagai Koordinator PTPKD, Sekretaris Desa memiliki tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa serta SPP.
2. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana Kegiatan dijabat oleh Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya. Sebagai Pelaksana Kegiatan, Kepala Seksi memiliki tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Bendahara Desa
Bendahara Desadijabat olehStaf pada urusan keuangan desa. Sebagai Bendahara Desa, Staf pada urusan keuangan desa memiliki tugas:
- a. Menerima, menyimpan dan menyetorkan pendapatan desa.
- b. Melakukan pembayaran atas pengeluaran yang menjadi beban APBDesa.
- c. Memungut/memotong dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan penatausahaan keuangan desa.
- e. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Struktur organisasi keuangan pada Pemerintah Desa sebagai berikut:
Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa
C. Perencanaan Keuangan Desa
Perencanaan pembangunan desa yang telah disusun oleh Pemerintah Desapada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Atau dengan kata lain bahwa kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa sesungguhnya adalah kegiatan penyusunan perencanaan keuangan desa.
Perencanaan pembangunan desa terdiri RPJMDesa dan RKPDesa. RPJMDesa disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, sedangkan RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesamerupakan penjabaran dari RPJMDesa sekaligus sebagai rencana kerja tahunan Pemerintah Desa yang harus dipedomanioleh Pemerintah Desa dalam melakukan penyusunan rancangan APBDesa.
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam mempedomani RKPDesa terkait penyusunan Rancangan APBDesa adalah sebagai berikut:
1. Seluruh kegiatan pada masing-masing bidang pembangunan desa yang dituangkan kedalam Rancangan APBDesa terdapat dalam RKPDesa/Perubahan RKPDesa.
2. Untuk kepentingan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa melalui Pelaksana Kegiatan dapat mengevaluasi atau memperbaiki RAB setiap kegiatan yang tertuang dalam RKPDesa pada saat melakukan proses penyusunan Rancangan APBDesa.
3. Evaluasi atau perbaikan RAB sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi harga, volume dan spesifikasi barang/jasa, desain/gambar serta dokumen pendukung RAB lainnya.
4. Evaluasi atau perbaikan RAB dituangkan dalam Berita Acara.
Ketentuan mengenai penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
D. Penganggaran
Berdasarkan RKPDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa, Pemerintah Desa selanjutnya menyusun anggaran keuangan desa. Proses penyusunan anggaran keuangan desa meliputiproses penyusunan APBDesa dan penetapan struktur APBDesa.
1. Proses Penyusunan APBDesa
Proses Penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan dalam bentuk RABkepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesaberdasarkan usulan anggaran kegiatan yang disampaikan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sekretaris Desa menyampaikanRancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- d. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD guna dibahas dan disepakati bersama;
- e. Batas waktu pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
- f. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- g. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- h. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
- i. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- j. Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desatentang APBDesadengan Keputusan Bupati.
- k. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- l. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, hanya menganggarkan rincian belanja sebagai berikut :
- 1) Penghasilan tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
- 2) Tunjangan BPD;
- 3) Operasional Perkantoran;
- 4) Opersional BPD;
- 5) Operasional RT;
- 6) Iuran BPJS; dan
- 7) Insentif-insentif lainnya.
- m. PeraturanDesa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
2. Struktur APBDesa
APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.
a. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Pendapatan Desadiklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek.
1) Kelompok Pendapatan Desa
Kelompok Pendapatan Desa terdiri atas:
- a) Pendapatan Asli Desa;
- b) Transfer; dan
- c) Pendapatan Lain-lain.
2) Jenis Pendapatan Desa
Jenis Pendapatan Desadibagi berdasarkan kelompok pendapatan desa.
- a) Jenis PendapatanAsli Desa, yaitu:
- (1) Hasil usaha;
Adalah pendapatan yang diperoleh dari semua usaha Desa, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang dikelola secara swakelola oleh Pemerintah Desa.
- (2)
- (3)
- Hasil aset; hasil
Adalah pendapatan yang diperolehdari sewa/retribusi aset Desa.
- Swadaya, partisipasi dan gotong royong;
adalah pendapatan yang diperolehdari kontribusi masyarakat Desa yang berdampak meringankan beban belanja APBDesa, baik dalam bentuk uang maupun barang/tenaga yang dapat dinilai dengan uang.
- (4) Lain-lain pendapatan asli desa. adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pungutan desa terhadap warga dan/atau pihak tertentu yang dilegalkan dengan Peraturan Desa;
- b) Jenis pendapatan Transfer, yaitu:
- (1) Dana Desa;
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- (3) ADD;
- (4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- (5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.
- c) Jenis Pendapatan Lain-lain, yaitu:
- (1) Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;dan
- (3) Lain-lain pendapatan desa yang sah.
3) ObjekPendapatan Desa
Objek pendapatan desadibagi berdasarkanjenis pendapatan desa.
- a) Objek Hasil usaha, yaitu berupa:
- (1) Hasilpengelolaan Tanah Kas Desa (TKD);
- (2) Hasil pengelolaan Pasar Desa;
- (3) Hasil pengelolaan Pasar Hewan;
- (4) Bagian keuntungan (Deviden) BUMDesa;
- (5) Hasil pengelolaan tenda;
- (6) Hasil pengelolaanperalatan/perlengkapan pelaminan;
- (7) Hasil pengelolaan sound sistem; dan
- (8) Hasil usaha lainnya.
- b) Objek Hasil aset, yaitu berupa:
- (1) Pendapatan sewa Tanah Kas Desa;
- (2) Pendapatan sewa gedung milik desa;
- (3) Pendapatan sewa gedung serba guna;
- (4) Pendapatan sewa pasar desa;
- (5) Pendapatan retribusi pasar desa;
- (6) Pendapatan retribusi parkir kendaraan;dan
- (7) Hasil aset lainnya.
- c) Objek Swadaya, partisipasi dan gotong royongberupa:
- (1) Hasil swadaya;
- (2) Hasil gotong royong; dan
- (3) Hasil partisipasi lainnya.
- d) Objek Lain-lain pendapatan asli desa, berupa:
- (1) Pungutan desa;
- (2) Hasil pejualan aset desa;
- (3) Bunga simpanan uang di bank; dan
- (4) Lain-lain pendapatan desayang sah lainnya.
- e) ObjekHibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, yaitu berupa:
- (1) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat;
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah provinsi;
- (3) Pendapatan hibah dari pemerintah kabupaten;
- (4) Pendapatan hibah dari perusahaan; dan
- (5) Pendapatan sumbangan dari pihak ketiga lainnya.
- f) Objek Lain-lain pendapat desa yang sah, yaitu berupa:
- (1) penghasilan yang diterima oleh desa karena adanya kerjasama desa dengan pihak ketiga yang kukuhkan dengan surat perjanjian kerjasama; dan
- (2) Pendapatan desa yang sah lainnya.
b. Belanja Desa
Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, dengan ketentuan:
- 1) Penggunaan belanja desa yang dananya bersumber dari PADesa berpedoman pada Peraturan Bupati dan /atau Peraturan Desa.
- 2) Penggunaan belanja desa yang dananya bersumber dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten berpedoman pada Peraturan Bupati.
- 3) Penggunaan belanja desa yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi berpedoman pada Peraturan Gubernur Jambi.
Adapun proporsi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa diatur sebagai berikut:
- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa, dan stafperangkat desa;
- b) Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan stafperangkat desa;
- c) Operasional Perkantoran;
- d) Tunjangan BPD;
- e) Operasional BPD; dan
- f) Insentif Rukun Tetangga.
Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- 1) Kelompok Belanja Desa
Klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari:
- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e) Bidang Belanja Tak Terduga.
- 2) Kegiatan Belanja Desa
Klasifikasi belanja desa menurut kegiatan diuraikan berdasarkan kelompok belanja, yaitu sebagai berikut:
- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan;
- (2) Operasional perkantoran;
- (3) Operasional BPD;
- (4) Operasional Rukun Tetangga (RT);
- (5) Penetapan dan penegasan batas desa;
- (6) Penyelenggaraan musyawarah desa;
2. (7)
3. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (8) Pengelolaan informasi desa; dan
- (9) Kegiatan bidang penyelengaraan pemerintahan desa lainnya.
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain:
- (1) Kegiatan Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Saluran Irigasi /Drainase
- (2) Kegiatan Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jalan Desa;
- (3) Kegiatan Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- (4) Kegiatan Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jalan Produksi; dan
- (5) Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa lainnya.
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain:
- (1) Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
- (2) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
- (3) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;
- (4) Kegiatan Pembinaan, Pelaksanaan Bidang Keagamaan (MTQ); dan
- (5) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa lainnya.
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
- (1) Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat;
- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat;
- (3) Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB;
- (4) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- (5) Kegiatan Pelatihan Pengurus BUMDES; dan
- (6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya.
- e) BidangBelanja Tak Terduga, antara lain:
- (1) Kegiatan penanggulangan bencana alam;
- (2) Kegiatan penanggulangan bencana sosial;
- (3) Kegiatan penanggulangan keadaan luar biasa; dan
- (4) Kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
Kegiatan Belanja bidang tak terduga dianggarkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya Keadaan Darurat dan/atauKeadaan Luar Biasa (KLB). Keadaan darurat dan/atau KLBmerupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana desa, wabah penyakit. Keadaan darurat dan/atau KLB ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dalam pelaksanaannya penggunaan belanja tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian RAB yang disahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Jenis Belanja Desa
Klasifikasi belanja desa menurut jenis terdiri dari:
- a) Belanja Pegawai
- b)
Belanja Pegawai digunakan untuk pengeluaran yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, yaitu:
- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
- (2) Tambahan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
- (3) Tunjangan BPD; dan
- (4) Belanja Pegawai lainnya.
Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Barang dan Jasa antara lain:
- (1) Belanja listrik, air, telpon, fax/internet;
- (2) Belanja alat tulis kantor;
- (3) Belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih;
- (4) Belanja benda pos dan materai;
- (5) Belanja alat listrik/baterai/lampu;
- (6) Belanja foto copy, cetak dan penggandaan;
- (7) Belanja makanan dan minuman rapat;
- (8) Belanja makan dan minum tamu;
- (9) Belanja pakaian dinas dan atributnya;
- (10) Belanja Jasa upah tenaga kerja;
- (11) Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- (12) Belanja perawatan kendaraan bermotor;
- (13) Belanja bahan bakar minyak dan gas;
- (14) Belanja perjalanan dinas;
- (15) Belanja dekorasi dan dokumentasi;
- (16) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga;
- (17) Belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana prasarana;
- (18) Belanja sewa ruangan atau gedung;
- (19) Belanja jasa transaksi keuangan (admin bank dan lain-lain);
- (20) Belanja langganan koran;
- (21) Sewa kantor Desa;
- (22) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat (untuk menunjang pelaksanaan kegiatan);
- (23) Iuran BPJS;
- (24) Honorarium narasumber/ahli; dan
- (25) Belanja barang dan jasa lainnya.
Belanja Barang dan Jasa dapat dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c) Belanja Modal
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Modal antara lain:
- (1) Belanja pengadaan peralatan kantor;
- (2) Belanja pengadaan alat-alat rumah tangga;
- (3) Belanja pengadaan komputer/laptop;
- (4) Belanja pengadaan alat-alat audio;
- (5) Belanja pengadaan alat-alat jaringan internet dan telekomunikasi;
- (6) Belanja pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- (7) Belanja pengadaan instalasi listrik dan telpon;
- (8) Belanja pengadaan bahan/material bangunan, seperti semen, pasir, kerikil dan lain sebagainya;
- (9) Belanja pengadaan kendaraan dinas; dan
- (10) Belanja modal lainnya.
Belanja Modaldapat dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
c. Pembiayaan
Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali