UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1957
Tentang PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA
Berlaku: 11 Mei 1957
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bagi Kotapraja Jakarta Raya berlaku ketentuan jumlah minimum dan maximum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) sub a Undangundang No. 1 tahun 1957, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya yang dipilih menurut Undang-undang No. 19 tahun 1956 ditentukan sebanyak 30 orang;
- c. bahwa berhubung dengan kedudukan khusus Kotapraja Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara, maka diperlukan suatu dewan perwakilan yang cukup banyak anggotanya untuk dapat menyelesaikan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya;
- d. bahwa berhubung dengan yang tersebut dalam sub C jumlah 30 anggota bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya tidak dipandang cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta Raya;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu menambah Pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957 sedemikian rupa, sehingga memberikan dasar hukum bagi ketentuan jumlah minimum dan maximum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kotapraja Jakarta Raya;
- f. bahwa karena keadaan yang mendesak, tambahan tersebut sub e perlu segera dilaksanakan;
2. Mengingat : a. pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No.1 tahun l957 (Lembaran Negara tahun l957 No.6);
Mendengar
: Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 3 Mei 1957;
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Menetapkan : KOTAPRAJA JAKARTA RAYA; SEBAGAI BERIKUT:
N/A
Pasal 1

Menentukan, bahwa Pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "a. bagi daerah-daerah tingkat I tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 30 dan maximum 75; bagi Kotapraja Jakarta Raya tiap-tiap 45.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 30 dan maximum 50;".
N/A
Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 11 Mei 1957.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
G.A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 50 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
MENTERI DALAM NEGERI, ttd SANUSI HARDJADINATA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
Jumlah minimum dan maksimum itu dianggap sesuai dengan kedudukan Kotapraja Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara dan keperluan masyarakatnya.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1274