PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 05 Tahun 2012
Tentang SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI BAGI KELOMPOK DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012
Berlaku: 05 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat
BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI BAGI KELOMPOK DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta upaya pemberdayaan masyarakat, perlu mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD; dan
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Bagi Kelompok dan / atau Anggota Masyarakat yang Mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. b.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
O
o
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang
3. Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 8. Undang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
r
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN BIAYA AKOMODASI BAGI KELOMPOK DAN/ ATAU ANGGOTA MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012. P
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah anggaran / pengguna barang. pada pemerintah daerah selaku pengguna
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan { input) untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam bentuk barang / jasa.
P
P
10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA / Kuasa PA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
12. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Kelompok Masyarakat adalah orang per orang yang berkumpul dalam satu wadah organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam jangka waktu tertentu.
14. Anggota Masyarakat adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam jangka waktu tertentu.
15. Biaya Transportasi adalah Satuan biaya transportasi / biaya perjalanan yang diberikan kepada kelompok dan / atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan atas perintah pejabat yang berwenang yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat penyelenggaraan kegiatan.
16. Biaya Akomodasi adalah Satuan biaya berupa uang harian, uang makan, dan uang penginapan yang diberikan kepada kelompok dan / atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
19. Tempat Kedudukan adalah tempat / kantor / satuan kerja berada.
20. Tempat Bertolak adalah tempat / kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
21. Tempat Tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
N/A
Pasal 2

Kelompok dan / atau Anggota Masyarakat yang akan mengikuti program kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan haras terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta dengan bukti berupa surat tugas dari pejabat berwenang.
N/A
Pasal 3

Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dapat diikuti oleh pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, seminar dan jenis kegiatan yang bersinggungan langsung dengan keterlibatan masyarakat. kelompok dan / atau anggota masyarakat adalah berupa
P
N/A
Pasal 4

Dalam penerbitan surat perintah untuk mengikuti program kegiatan, pejabat berwenang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Kelompok dan / atau anggota masyarakat yang dapat menjadi peserta sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) di atas.
- b. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah dalam Wilayah Jabatannya.
- c. Dalam hal penyelenggaraan program kegiatan di luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan atasannya.
BAB II - BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 5

- ( 1 ) Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk kelompok dan / atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan pemerintah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui anggaran SKPD pelaksana program kegiatan bersangkutan.
- Biaya transportasi hanya dapat diberikan kepada kelompok dan / atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan status sebagai peserta, untuk membiayai ongkos perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula (PP). ( 2 )
- Biaya akomodasi diberikan kepada kelompok dan / atau anggota masyarakat sebagai peserta program kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupa uang harian yang meliputi uang saku, uang makan, dan uang penginapan sesuai dengan jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. ( 3 )
BAB II - BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 6

- Biaya transportasi dan biaya akomodasi untuk membiayai perjalanan peserta dibedakan berdasarkan tingkatan sebagai berikut: p
- a. Perjalanan dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Perjalanan luar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara; dan
- c. Perjalanan luar daerah Provinsi Sumatera Utara.
BAB II - BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 7

Biaya perjalanan diberikan kepada kelompok dan / atau anggota masyarakat berdasarkan tingkatan perjalanan sebagaimana pada pasal 6 dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Biaya transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Biaya akomodasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
BAB II - BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan surat perintah bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat perintah agar dilakukan seselektif mungkin dengan memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
P
p
- (3) Pejabat berwenang dapat memberikan surat perintah untuk kepentingan khusus, serta jumlah volume, hari pelaksanaan dibatasi guna efisiensi dan efektivitas anggaran.
BAB II - BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 9

- (1) Biaya transportasi dan biaya akomodasi dalam rangka perjalanan dalam daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dan b, dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya transportasi dalam rangka perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Biaya akomodasi dalam rangka perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, dibayarkan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Uang harian berupa uang saku dan uang makan dibayarkan secara lumpsum.
- b. Uang harian berupa uang penginapan dibayarkan secara lumpsum.
BAB II - BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 10

- (1) Kelompok dan / atau anggota masyarakat peserta perjalanan dilarang menerima biaya perjalanan rangkap (dua kali) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Dalam hal jenis biaya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, telah ditanggung oleh penyelenggaran, maka dikenakan pemotongan terhadap biaya akomodasi yang telah ditanggung tersebut.
BAB III - PERTANGGUJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 11

- (1) Perjalanan peserta untuk mengikuti program kegiatan dilakukan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan surat perintah yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan.
BAB III - PERTANGGUJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 12

- (1) Biaya transportasi dibayarkan kepada peserta sesuai dengan jumlah / volume keberangkatan.
- (2) Biaya akomodasi dibayarkan kepada peserta sesuai dengan jumlah hari mengikuti program kegiatan.
- (3) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan program kegiatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang akomodasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian peserta yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan program kegiatan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam surat perintah, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang akomodasi yang telah diterimanya.
o
r
BAB III - PERTANGGUJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 13

Setelah peserta selesai melaksanakan program kegiatan, satuan kerja perangkat daerah yang menerbitkan surat perintah harus membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku berlaku untuk perjalanan yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2012.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di
: Kotapinang
PadaTanggal :
vu ^ nn 2
2012.
Diundangkan
di Kotapinang tanggal : 3 - p - 4 ru * n 2012.
pada
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2012 NOMOR
r
P
Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Tanggal : % - fcg - njun Tahun 2012. 2012. Ds
A. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Daerah.
| NO. | Biaya Transport | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi |
|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| NO. | Biaya Transport | Uang Saku | Uang Makan | Uang Penginapan |
| 1 . | 2 . | | | |
| | Rp. 35.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 15.000,- | |
B. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Luar Daerah Dalam Provinsi.
| | | | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi |
|-----|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| NO. | URAIAN | Uang Transport | Uang Saku | Uang Makan | Uang Penginapan |
| 1. | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . |
| 1 | Jarak +150 Km dari tempat Kedudukan | Rp. 150.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 45.000,- | Rp. 200.000,- |
| 2 | di atas 150 Km | Rp. 300.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 45.000,- | Rp. 250.000,- |
C. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Luar Daerah Luar Provinsi ( Lama Kegiatan maximal 10 hari )
| NO. | URAIAN | Uang | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi |
|-------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| NO. | URAIAN | Transport | Uang Saku | Uang Makan | Uang Penginapan |
| l. | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6. |
| 1 . | Jarak s / d +200 Km dari tempat Kedudukan | Rp . 200.000, - | Rp. 100.000,- | Rp.60.000,- | Rp. 250.000,- |
| 2 . | Jarak 200 s / d 400 Km dari tempat Kedudukan | Rp. 300.000, - | Rp. 100.000,- | Rp.60.000,- | Rp. 250.000,- |
| 3. | Di atas 400 Km (Wilayah Barat) | Rp . 3.000 . 000 | Rp . 250.000,- | Rp . 60.000,- | Rp. 450.000,- |
| 4. | Di atas 400 Km (Wilayah Tengah) | Rp.4.500.000 | Rp. 250.000, - | Rp . 60.000,- | Rp. 450.000,- |
P
o
- C. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Luar Daerah Luar Provinsi (Lama Kegiatan diatas 10 hari )
| | | | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi |
|-----|----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| NO. | URAIAN | Uang Transport | Uang Saku | Uang Makan | Uang Penginapan |
| 1 . | 2 . | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Jarak s / d +200 Km dari tempat Kedudukan | Rp . 200.000,- | Rp. 60.000,- | Rp . 60.000,- | Rp.250.000,- |
| 2 | Jarak 200 s / d 400 Km dari tempat Kedudukan | Rp.300.000,- | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000, | Rp.250.000,- |
| 3. | Di atas 400 Km (Wilayah Barat) | Rp.3.000.000, | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- | Rp. 450.000,- |
| 4. | Di atas 400 Km (Wilayah Tengah) | Rp.4.500.000, | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- | Rp.450.000,- |
Lampiran II
: Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor
Tanggal
: OS Tahun 2012.
2
Kop Surat SKPD
SURAT PERINTAH
/
/
/ 20.
Nomor :
Berdasarkan
Surat
perihal
Nomor
dengan ini Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Badan / Kantor / Kabupaten Labuhanbatu
Selatan :
tanggal,
MENUGASKAN :
- 1 . N a m a
Pekeijaan
Alamat
2. Dst.
- Untuk :1. Mengikuti
2. Lama penugasan dengan
3. Selesai melaksanakan tugas agar melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati Labuhanbatu Selatan c / q
Demikian untuk dilaksanakan dan diindahkan.
hari keija, terhitung sejak tanggal
sampai
Dikeluarkan di
:
Kotapinang
Pada Tanggal
:
An. BUPATI LABUHANBATU SELATAN Sekretaris Daerah Kabupaten
Pangkat
NIP.
;
Atau
Dikeluarkan di
Pada Tanggal
:
Kotapinang
Kepala
Dinas/ Badan/ Kantor.
( Nama Kepala SKPD)
Tembusan disampaikan kepada Yth:
Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai laporan)
;
v ) BUPATI BATU SELATAN
v
A
ASWAN TANJUNG
WILDAN
BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Anggota
f
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah 6 .
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 5.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah 7.
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

- Tunjangan kesejahteraan yang dimaksudkan dan diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah : a.
- Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- c. Kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD.
- b. Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- d. Pemberian Pakaian Dinas , dan
- e. Bantuan uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

- Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan; ( 1 )
- Keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2(dua) orang anak; (2)
- Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan program asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; (4)
- Pelayanan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga dilakukan oleh Perusahaan Asuransi berupa premi asuransi yang disetarakan dengan ketentuan yang berlaku; (3)
- Tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , (2) dan (3) dianggarkan dalam pada SKPD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (5)
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dengan mekanisme sewa ; ( 1 )
- Dalam hal rumah jabatan pimpinan DPRD dengan mekanisme sewa, besaran rumah sewa disesuaikan dengan kondisi harga sewa ; (2)
- Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan (3) diberikan dalam bentuk alokasi dana yang dibayarkan setiap bulan ; (4)
- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ; (3)
c
- (5) Berdasarkan situasi dan kondisi sewa rumah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua, Rp. 6.250.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan .
- c. Anggota, Rp. 4.000.000,00 ( Empat Juta Rupiah) per bulan.
- b. Wakil Ketua, Rp. 5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah) per bulan , dan
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1 ) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan pakaian dinas beserta atributnya ;
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri dari :
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1(satu) pasang dalam setahun.
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dua) pasang dalam setahun.
- c. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebanyak 1(satu) pasang dalam setahun.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1 ) Pimpinan dan anggota DPRD yang wafat dalam menjalankan tugas , kepada ahli warisnya diberikan Uang duka wafat sebesar Rp. 9.450.000,00 ;
- (3) wafat tidak dalam menjalankan tugas , kepada ahli warisnya diberikan Uang duka wafat sebesar Rp. 3.150.000,00.
- p (2) Pimpinan dan anggota DPRD yang
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1Januari 2012 .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Ditetapkan di Kotapinang Pada tanggal Januari 2012 19
Diundangkan di Kotapinang Pada tanggal &gt;9 Januari 2012