PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 30 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 3 Oktober 2016
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ef ektivitas
- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kata Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAD AN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG.
BAB IV - PELAKSANAAN SOP AP
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di lingkungan BAPPEDA.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.
- (1) Kepala Badan harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempumaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan BAPPEDA.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan rnaksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan BAPPEDA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota :ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 25
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM D N PERUND, G-UNDANGAN YASMAL AR, SH Pembina Tk.l NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN
PERATURAN W ALIKOTA SINGKAW ANG
NOMOR
: 30 TAHUN 2016
TANGGAL
: 3 OKTOBER 2016
TENTANG
STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH.
JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. SEKRETARIAT :
1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
·-
-
--
--
--
--
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) | |
| 2 | Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa | |
| 3 | Pelayanan Legalisir Fotocopy Ijazah dan Transrip Nilai. | |
| 4 | Pelayanan Tamu | |
| 5 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang | |
| 6 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan | |
| 7 | Pembuatan Daftar Uang Makan | ·- - |
| 8 | Pembuatan Kartu Barang Habis Pakai | -- |
| 9 | Pembuatan KIB | |
| 10 | Pembuatan KIR | |
| 11 | Pembuatan Stoke Opname | |
| 12 | Pembuatan Surat Edaran | -- |
| 13 | Penanganan Rum ah Tangga Kantor | -- |
| 14 | Penanganan Surat Keluar | -- |
| 15 | Penanganan Surat Masuk | |
| 16 | Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 17 | Penerbitan SK | |
| 18 | Penerbitan Surat Izin Cuti Pegawai | |
| 19 | Penerbitan Surat Tugas | |
| 20 | Penerbitan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu | |
| 21 | Pengajuan Izin Cerai | |
| 22 | Pengajuan Mutasi Keluar dari Pemkot Singkawang | |
| 23 | Pengamanan Kantor | |
--
-
--
-
--
--
| 24 | Pengiriman Surat Keluar |
|------|-------------------------------------------------|
| 25 | Pengumpulan SKP |
| 26 | Pengurusan Barang |
| 27 | Pengusulan DIKLAT |
| 28 | Pengusulan Hukuman Disiplin PNS |
| 29 | Pengusulan Izin Belajar dan Togas Belajar |
| 30 | Pengusulan Karis, Karsu, Karpeg dan KPE |
| 31 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan dan Reguler |
| 32 | Pengusulan LHKPN |
| 33 | Pengusulan Penghapusan Barang |
| 34 | Pengusulan Penghargaan |
| 35 | Pengusulan Pensiun |
| 36 | Pengusulan Penyesuaian ljazah |
| 37 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS |
| 38 | Pengusulan Plt dan Plh |
| 39 | Pengusulan Surat Togas dan SPD |
| 40 | Pengusulan Surat Togas Perjalanan Dinas |
| 41 | Pengusulan Taspen |
| 42 | Pengusulan Ujian Dinas |
| 43 | Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS |
| 44 | Penyimpanan Barang |
| 45 | Penyusunan DUK |
| 46 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting |
| 47 | Persiapan Rapat |
| 48 | Pengarsipan Surat |
| 49 | Tanggapan Keberatan Atas Penilaian SKP |
2. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | |
| 2 | Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) | |
| 3 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | |
| 4 | Penyusunan Ketetapan Kinerja (TAPKIN) | |
| 5 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) | |
-
-
-
·-
| 6 | Penyusunan Capaian Kinerja | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 | Penyusunan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | |
| 8 | Penyusunan Profil SKPD | |
| 9 | Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |
| 10 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) | |
| 11 | Pengisian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | |
| 12 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) | |
| | Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 13 |
| | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) | 14 |
| 15 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | (LTP) |
3. SUB BAGIAN KEUANGAN
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pembayaran Gaji | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | |
| 3 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Mumi dan Perubahan) | |
| 4 | Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM) | |
| 5 | Pelayanan Penerbitan Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) LS | |
| 6 | Register Penutupan Kas | |
| 7 | Surat Pertanggungjawaban Administratif | |
| 8 | Pencairan Dana | |
| 9 | Penjumalan | |
| 10 | Penyusunan Buku Besar | |
| 11 | Penyusunan Neraca Saldo | |
| 12 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) | |
| 13 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | |
| 14 | Penyusunan Neraca |
|------|-------------------------------------------------|
| 15 | Penyusunan Prognosis |
| 16 | Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) |
| 17 | Penyusunan Buku Kas Umum |
| 18 | Penyusunan Buku Kas Tonai |
| 19 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
| 20 | Penyusunan Buku Pajak |
| 21 | Penyusunan Buku Panjar |
| 22 | Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) |
| 23 | Verifikasi SPJ |
| 24 | Penyusunan SPJ Fungsional |
| 25 | Pengesahan SPJ |
| 26 | Laporan SPT |
| 27 | Penyusunan DPA SKPD |
| 28 | Upload Gaji |
| 29 | Laporan SPT Masa |
| 30 | Pengusulan UP |
B. BIDANG EKONOMI
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Pengembangan Industri, Bisnis, Koperasi dan UKM | |
| 2 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata | |
C. BIDANG SOSIAL BUDAYA
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya pada Sub Bidang Sosial Budaya | |
| 2 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Sosial Budaya | |
| 3 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan pada Sub Bidang Pemerintahan | |
.°
D. BIDANG LITBANG DAN ANALISA STATISTIK
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pengolahan, Updating dan Analisa Data Statistika Daerah Kota Singkawang | |
| 2 | Penyusunan Informasi Hasil Perencanaan dan Dokumentasi Pembangunan Kota Singkawang | |
| 3 | Penyusunan Profil | |
| 4 | Penyusunan RPJMD Kota Singkawang | |
| 5 | Seleksi Penerimaan Anugerah Kreativitas dan Inovasi Mayarakat Kota Singkawang | |
WALIKOTA SINGKAWANG,
AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
YASMALI AR, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19681016 199803 1 004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG
PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU NON TEKS PELAJARAN BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga mendorong pemerintah daerah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dengan pengadaan buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buku Non Teks Pelajaran Bagi Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara 2014 Nomor 292, Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601 ) ; 5.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah [btidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertarna/Madrasyah Tsanawiyah (SMP/MTs). dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan clan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU NON TEKS PELAJARAN BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Din.as adalah Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewuj udkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Buku Teks Pelajaran adalah sumber pembejaran utama untuk mencapai kompentensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebidayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan.
8. Buku non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah lbtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentu Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau, bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekeloh Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
12. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
N/A
Pasal 2

- (1) Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan terdiri atas:
- a. Buku teks pelajaran ; dan
- b. Buku non teks pelajaran.
- (2) Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pomografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya.
- (3) Selain memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi kreteria penilaian sebagai buku yang layak digunakan oleh Satuan Pendidikan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud penggandaan buku teks pelajaran dan buku non tek pelajaran adalah untuk membantu peserta didik kurang mampu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan di Kota Singkawang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Tujuan penggandaan buku teks pelajaran dan buku non tek pelajaran adalah :
- a. untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik kurang mampu;
- b. memperluas akses dan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan;
- c. meringankan beban orang tua peserta didik yang kurang mampu;dan
- d. meningkatkan kualitas dan kwantitas pendidikan.
BAB III - PEILIHAN DAN PENGGUNAAN BUKU TEKS DI SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 5

- (1) Pemilihan buku teks untuk setiap rnata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan rnenengah dipilih oleh rapat pendidik pada satuan pendidikan dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan kelayakan pakainya dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Buku teks untuk mata pelajaran muatan lokal yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih oleh rapat pendidik pada satuan pendidikan dari buku teks yang telah ditetapkan atau dengan mernpertimbangkan mutu buku teks muatan lokal dan kesesuaiannya dengan standar nasional pendidikan.
BAB III - PEILIHAN DAN PENGGUNAAN BUKU TEKS DI SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 6

- (1) Buku teks dan non teks yang diadakan oleh pemerintah daerab merupakan buku inventaris sekolah yang dapat dipinjamkan kepada peserta didik sesuai denganjenjang kelas dan tahun pelajaran.
- (2) Peserta didik yang meminjam buku sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memelihara, memanfaatkan dan mengembalikannya untuk dipergunakan peserta didik angkatan berikutnya.
- (3) Setiap satuan pendidik wajib untuk menginventarisasi buku, mengawasi penggunaan buku dan pengembalian buku. Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (4) Untuk menambah pengetahuan clan wawasan peserta didik, pendidik dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku refensi lainnya.
- (5) Pendidik dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memliki buku sendiri.
- (6) Untuk memiliki buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta didik atau orang tua/walinya membelinya langsung kepada pengecer.
BAB IV - PENGADAAN, PENERBITAN DAN DISTRIBUSI BUKU
Pasal 5

- ( 1) Pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi peserta didik, tenaga kependidikan, dan pserta didik dengan harga yang terjangkau.
- (2) Walikota dapat mengizinkan orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum untuk mengadaan, mencetak, memfoto copy, mengalih­ mediakan, dan/ atau memperdagangkan buku yang hak ciptanya telah dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Harga eceran tertinggi buku yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota .
BAB V - PENDANAAN
Pasal 6

- (1) Dalam penyediaan buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran bagi peserta didik kurang mampu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibiayai melalui APBD Kota Singkawang, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBN.
- (2) Selain dari pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari pihak­pihak donator lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang­undangan.
Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 10 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 38
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah serta masyarakat.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasannya agar melaporkannya kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 8 Nopember 2016
WALIKOTA SINGKAWANG,
AWANG ISHAK