PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 02 Tahun 2011
Tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Berlaku: 4 Mei 2011
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember agar memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Jember perlu pengaturan administrasi kependudukan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat terlaksana dengan baik, berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan administrasi kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang
- Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan penerbitan Dokumen kependudukan bagi Penduduk rentan administrasi kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dab buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2005 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN KEPENDUDUKAN.
DAERAH
TENTANG ADMINISTRASI
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Jember.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis untuk melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati dalam urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Jember.
11. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
12. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.
13. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh Pemerintah Kabupaten Jember.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Kabupaten Jember.
16. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tujuannya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
17. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten Jember dalam wilayah kerja Kecamatan.
18. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kepala Desa adalah Pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
21. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
22. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat Kantor Urusan Agama Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
24. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Kabupaten Jember.
25. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Jember.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
27. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
28. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
29. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten yang lamanya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
30. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten yang lamanya kurang dari 3 (tiga) hari.
31. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
32. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
33. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
34. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
35. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
36. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan tentang proses perubahan akibat pendaftaran Penduduk.
38. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
39. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
40. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
41. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk kepada bagian Pencatatan Sipil Dinas atau UPT.
42. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
43. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat dilahirkan.
44. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
45. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
48. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.
49. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
50. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut.
51. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
52. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dan seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
53. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
54. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
55. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
56. Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
57. Ijin Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
58. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologl informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
59. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
60. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
61. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
62. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
63. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan Dinas.
64. Pengguna Data Pribadi adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
65. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan.
66. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan.
67. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang dipakai untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
68. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
69. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang dipakai untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
70. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
71. Hari adalah hari kerja.
72. Pemohon adalah Penduduk yang mengajukan permohonan terkait Peristiwa Kependudukan.
73. Pelapor adalah Penduduk yang mengajukan laporan terkait Peristiwa Kependudukan.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2
Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2
Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan urusan administrasi kependudukan meliputi :
- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendafatarn Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- h. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- i. menerbitkan Surat keterangan Pendatang;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- k. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
- l. Melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- m. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan; dan
- n. melakukan kerjasama dengan Instansi lain dan atau Badan Hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
- e. memperoleh data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- f. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yng beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- g. melakukan supervisi bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud huruf f dalam rangka pembangunan database kependudukan;
- h. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- i. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- j. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
- k. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan atau dengan badan hukum dalam rangka pembangunan database kependudukan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas mempunyai tugas meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masingmasing kepada Instansi vertikal dan UPT;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait Kabupaten dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari pewakilan Indonesia di luar negeri melalui Bupati;
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait;
- e. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- g. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT; dan
- h. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tatacara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Unit Pelayanan Teknis
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 8

- (1) UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah yang prioritas pembentukannya di wilayah kecamatan yang kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik dan/atau memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas yang memiliki kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan tugasnya adalah melaksanakan pelayanan pencatatan sipil .
- (3) Penerbitan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana maksud ayat (2) terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- b. Kematian;
- a. Kelahiran;
- c. Lahir Mati;
- e. Perceraian;
- d. Perkawinan;
- f. Pengakuan anak;
- g. Pengesahan anak;
- i. Perubahan nama;
- h. Pengangkatan anak;
- j. Perubahan status kewarganegaraan;
- l. Pembatalan perceraian; dan
- k. Pembatalan perkawinan;
- m. Peristiwa penting lainnya.
Bagian Keempat Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Paragraf 1 Pejabat Pencatatan Sipil
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala UPT; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil bertugas melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (6) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarganya dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
- (7) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (8) Dalam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (9) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Kabupaten bidang Pemerintahan.
- (10) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (11) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Petugas Registrasi
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA
Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
- a. membantu kepala desa/lurah, Dinas atau UPT dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
- d. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan persyaratan dan tatacaranya;
- e. penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk; dan
- f. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan petugas regIstrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 11

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan oleh Dinas setelah dilakukan pencatatan Biodata Penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan Biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orangtuanya.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal
Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang datang dari luar daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Persyaratan dan tatacara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (3) KK dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Dokumen Kependudukan lainnya.
- (4) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (5) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari dan dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk serta Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya.
- (6) Persyaratan dan tatacara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 14

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk yag telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Penduduk sebagaimana maksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang masa berlakunya :
- a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data;
- b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Tetap.
- (4) Perpanjangan KTP diajukan paling cepat 14 hari sebelum masa berlaku KTP berakhir.
- (5) KTP harus dilakukan pergantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
- (7) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 15

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Ijin Tinggal Terbatas wajib memiliki SKTT.
- (2) SKTT diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terbitnya Ijin Tinggal Terbatas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki SKTT wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Penggantian dan Legalisasi KK dan KTP
Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh Pemohon.
- (2) Pembetulan KK dan KTP paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterima oleh Pemohon.
- (3) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP di mana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 17

- (1) Pembatalan KK dan KTP karena cacat hukum dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP yang cacat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (1) Dinas hanya mengganti KK dan KTP yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Penggantian KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan karena kehilangan atau penyebab lain yang dibuktikan dengan Keterangan Kepolisian atau lembaga yang berwenang.
- (3) Persyaratan dan tata cara Penggantian KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (1) Dinas hanya melegalisasi salinan/fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai perubahan alamat menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas terjadinya :
- a. pemekaran wilayah kecamatan, desa/kelurahan/dusun/ lingkungan, RW atau RT;
- b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW atau RT; dan/atau
- c. perubahan nama RW/lingkungan/jalan/Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 21

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa :
- a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap; dan
- b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 22

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan Penduduk warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu desa/kelurahan atau permindahan antardesa/ kelurahan dalam satu kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 24

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 25

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggil Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 26

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pendaftaran Pindah datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 28

Pendaftaran Pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujubelas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 29

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah keluar daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing pemegang Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Ijin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, harus melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari, dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Pendudulk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian KeEnam
Pelaporan Pendatang dan Tamu
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 31

- (1) Setiap Pendatang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap Tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambatlambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat keterangan Tamu oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaporan Pendatang dan Tamu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPT, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memperhatikan :
- a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
- d. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
- e. orang Asing Pemegang Ijin Kunjungan; dan
- f. anak yang tidak diketahui asal-usunya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
- (1) Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 36

- (1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 37

- (1) Setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Kutipan Akta-akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami-istri.
- (5) Pelaporan sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (6) Data hasil pencatatan atas peristiwa Perkawinan sebagaimana ayat (2) wajib disampaikan Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan, untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (7) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
- (1) Pencatatan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri juga harus dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Dlam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.
Paragraf 4
- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPT paling lama 30 (Tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat pencatan sipil pada Dinas atau UPT mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 41

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat penghayat kepercayaan.
- (3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 42

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT paling lama 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan :
- a. Surat Perkawinan penghayat kepercayaan;
- b. Fotocopy KTP Suami Istri;
- c. Pas Photo Suami-Istri;
- d. Akta Kelahiran Suami-Istri; dan
- e. Paspor Suami dan/ Istri orang asing.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 43

- (1) Dinas atau UPT mencatat perkawinan, dengan cara :
- a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
- c. mencatat pada register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.
- (2) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 44

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas atau UPT tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pemohon melaporkannya kepada Dinas atau UPT paling lama 90 (Sembilan puluh) hari dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPT mencatat pembatalan perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (6) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Perceraian Paragraf 1
Pencatatan Perceraian
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 45

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas atau UPT tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pemohon wajib melaporkannya kepada Dinas atau UPT paling lama 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian Dinas atau UPT tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (6) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 46

- (1) Data hasil pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas atau UPT untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.
Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 47

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dilakukan setelah Pemohon wajib melaporkannya kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh ) hari dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (6) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 48

- (1) Pencatatan perceraian bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten Jember diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud setelah kembali di Indonesia melapor ke Dinas atau UPT di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.
- (3) Dinas yang menerima data perceraian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 49

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas atau UPT di tempat terjadinya kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas atau UPT.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah; dan/atau
- b. Surat Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana;
- b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan yang dilengkapi persyaratan dan disampaikan kepada Pelapor untuk digunakan seperlunya;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan diserahkan kepada Pelapor;
- d. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPT tempat domisili yang bersangkutan; dan
- e. Dinas atau UPT tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 50

- (1) Setiap kematian bagi Orang Asing wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas atau UPT di tempat terjadinya kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas atau UPT.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
- b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap;
- c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas; atau
- d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas atau UPT;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan diserahkan kepada Pelapor;
- c. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
- d. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 51

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas atau UPT di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. KK;
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
- c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan
- c. Dinas atau UPT mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas atau UPT di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas atau UPT berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Dinas atau UPT menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 52

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia dari Kabuaten Jember di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon dan melaporkan kepada Dinas atau UPT yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi :
- a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
- b. Kutipan Akta Kelahiran;
- c. KTP pemohon; dan
- d. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT;
- b. Dinas atau UPT mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan; dan
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.
Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 54

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud, wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT di tempat tinggalnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan .
Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 55

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPT yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran mencatatnya setelah Pelapor memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
- b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
- d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Permohonan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
- d. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 56

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPT tempat tinggal pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
- b. Kutipan Akta Kelahiran;
- c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT;
- b. Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
- c. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.
- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib diaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPT yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPT;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.
Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
- b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
- c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- e. fotokopi KK;
- f. fotokopi KTP; dan
- g. fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
- c. Pejabat pada Dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 59

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lama 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas atau UPT.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas atau UPT.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Dinas atau UPT merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.
Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 60

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia dari Kabupaten Jember menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 61

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya diantaranya perubahan jenis kelamin, dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
- b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
- c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; dan
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Bagian Keduabelas
- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau UPT atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Pelaporan penduduk yang tidak mampu dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.
Bagian Ketigabelas
Perubahan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Paragraf 1
- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pembetulan pada akta catatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang dilakukan oleh Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan persyaratan perubahan dan/atau pembatalan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) Setiap permohonan legalisasi kutipan dan/atau salinan akta catatan sipil harus menunjukkan kutipan dan/atau salinan akta pencatatan sipil.
- (2) Legalisasi dilaksanakan di Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang diberi wewenang.
- (3) Legalisasi sebagaiana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk kutipan dan/salinan akta catatan sipil yang diterbitkan di Daerah.
BAB VI - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 65
Pasal 66

Sarana, Prasarana dan Pembiayaan
- (1) Dalam menyelenggarakan SIAK, Dinas dapat menggunakan sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh seluruh Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan jaringan komunikasi data dari Desa ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Propinsi dan Pusat menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII - PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI DATA
Pasal 68

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengesahan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular setiap minggu.
- (3) Rekapitulasi laporan dari Desa/Lurah diteruskan oleh Camat kepada Dinas pada minggu ke-tiga setiap bulan melalui jaringan elektronik yang on-line .
- (4) Dinas melaporkan data kependudukan kepada Bupati secara regular sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Laporan Data kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri dilaksanakan secara on-line melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (6) Untuk melaksanakan pengelolaan data serta pelaporan, diberikan insentif setiap bulan yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pengelolaan dan Publikasi Data hanya dilaksanakan di Dinas oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dilaksanakan melalui sistem SIAK.
- (8) Pengembangan pengelolaan data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan di bidang-bidang terkait dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Dalam kondisi tertentu, Dinas dapat melakukan upaya langsung melalui pendaftaran jemput bola dalam rangka pemutakhiran dan validasi data kependudukan ataupun pelayanan masyarakat.
BAB IX - KERJASAMA DENGAN BADAN HUKUM
Pasal 69

- (1) Dalam hal untuk meningkatkan efisiensi pembangunan, meningkatkan mutu pelayanan publik, pengelolaan dan pembangunan data base kependudukan, Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kerjasama dengan Badan Hukum.
- (2) Kerjasama dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan azas saling menguntungkan, transparani, efeisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas.
- (3) Bentuk kerjasama dengan badan hukum dilaksanakan dengan berpedoman pada perundang-undangan.
- (4) Segala biaya yang timbul dari kerjasama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari pihak ketiga dan sumber-
- sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundangundangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tatacara kerjasama dengan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 70

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Peraturan
2. berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. melakukan penyitaan surat identitas diri;
- e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- g. melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- h. membuat dan menanda tangani Beriat Acara Pemeriksaan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 71

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa Denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi Orang Asing yag memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap;
- b. pindah Datang ke Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. pindah Datang dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap;
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas;
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Ijin TInggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Ijin TInggal Tetap; dan/atau
- g. perubahan KK.
- (2) Denda Adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Keterlambatan perpanjangan KTP lewat 14 (empat belas) hari sebelum masa KTP berakhir dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat proses perpanjangan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 72

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administartif berupa Denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. Kelahiran;
- b. Perkawinan;
- c. Pembatalan Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pembatalan Perceraian;
- f. Kematian;
- g. Pengangkatan Anak;
- h. Pengakuan Anak;
- i. Pengesahan Anak;
- j. Perubahan nama;
- k. Perubahan Status Kewarganegaraan;
- l. Peristiwa Penting Lainnya.
- (2) Denda Adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan Denda Adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 73

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan Denda Administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan Denda Administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP Warga Negara Asing dikenai denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 74

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada oleh Dinas atau UPT yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan tidak diberitahukan terlebih dahulu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 75

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Kepala Daerah berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (2) Apabila diketemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Dinas berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut, yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 76

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 merupakan penerimaan Daerah.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA Pasal 77
Pasal 78

Setiap Orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BAB XIII - PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 79

- (1) Pembebasan retribusi dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penerbitan semua atau sebagian jenis dokumen kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tatacara dan persyaratan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Perda ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai dibentuknya UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
- (1) Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lama 29 Desember 2011.
- (2) Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen penting lainnya paling lama 29 Desember 2011.
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Keterangan tentang alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penanda-tangan oleh pejabat pada KTP dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.
- (5) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 4 Mei 2011
Pj. BUPATI JEMBER,
ZARKASI
SEKRETARIS KABUPATEN, ttd
SUGIARTO, S.H. Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 2
Diundangkan di Jember pada tanggal 20 Juni 2011
Huruf a
Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk (yaitu keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, Pindah Datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap, dan Peristiwa Penting antara lain Kelahiran, Lahir Mati, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian termasuk Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Status Kewarganegaraan, Ganti Nama dan Peristiwa Penting lannya yang dialami seseorang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data indentitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Dari sisi kepentingan penduduk, diharapkan Administrasi kependudukan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dgn dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
- (1) memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
- (2) memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.
- (3) menyediakan data dan informasi kependudukan tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- (4) mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang terpadu.
- (5) menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dlm penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunn dan kemasyarakatan.
Dengan latar belakang kondisi sosial dan administrative, maka perlu membentuk suatu sistem administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.
Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana dalam hal Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan, pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.
Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (1)

Ayat (2)Ayat (3)Huruf bAkta Pencatatan Sipil adalah Akta tentang pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk kepada bagian Pencatatan Sipil Dinas atau UPT, yang berlaku selamanya dan terdiri atas: Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.Huruf cPerlindungan atas data pribadi adalah perlindungan Negara atas Data Pribadi Penduduk dengan menjaga kebenaran-kebenarannya dan melindungi kerahasiannya.Data Pribadi yang harus dilindungi adalah : Nomor KK, NIK, tanggal/bulan/ tahun lahir, Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK Ibu kandung, NIK Ayah dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting. Catatan Peristiwa Penting adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi yaitu : anak lahir diluar kawin dan Pengangkatan anak.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Huruf a

Huruf bHuruf cHuruf dHuruf eHuruf fMelakukan Koordinasi adalah mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non-kementerian. Koordinasi ini berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Pembentukan Dinas maksudnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jember.Cukup jelas.Cukup jelas.Pembinaan dan sosialisasi tersebut yaitu: Koordinasi sosialisasi antar-instansi vertikal dan lembaga non-kementerian, kerjasama dengan ormas dan perguruan tinggi, Iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektonika, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.Pelaksanaan layanan kepada masyarakat tersebut maksudnya adalah dilakukan dengan kontinyu, cepat dan mudah.Huruf gHuruf hPenugasan kepada desa/kelurahan sebagaian tugas teknis administrasi maksudnya yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.Pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala daerah adalah : Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat (adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaannya) dan data pribadi serta sajian data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.Huruf iCukup Jelas.Huruf jCukup Jelas.Huruf kCukup Jelas.##
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan atau bagi Penghayat Kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundangundangan.Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan tersebut.Pemuka Penghayat Kepercayaan didaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina oganisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.##
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting yaitu : jenis Peristiwa Penting, NIK dan Status Kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, nama dan idetitas pelapor, tempat dan tanggal peristiwa, nama dan identitas saksi, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta serta nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status Kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta serta nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, serta pernyataan kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.## Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:- a. 6 (enam) digit pertama adalah Kode Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (Empat puluh);- c. 4 (empat) digit ketiga merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.Ayat (2)pencatatan Biodata Penduduk ini sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas tempat domisili yang bersangkutan.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Biodata Penduduk yaitu keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat dilahirkan.Termasuk didalamnya alamat (alamat sekarang dan sebelumnya), data jatidiri termasuk meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai dan tanggal perceraian.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

KK memuat keterangan tentang kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarganya, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewaganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua. Kepala Keluarga adalah:- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau Kepala ksatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) mencantumkan gambar Lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keteragan tenang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status pekawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda-tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.Di dalam KTP juga disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronika pencatatan Peritiwa Penting.Tujuan Penerbitan KTP ini adalah untuk dapat mengetahui Jumlah dan Data setiap Penduduk yang ada di Kabupaten Jember.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam system database kependudukan serta pemberian NIK.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Pembatalan KK dn KTP karena cacat hukum adalah dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Pembatalan tersebut dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP yang diproses kasusnya di pengadilan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan penyebab lain, misalnya adanya kejadian kebakaran, bencana alam banjir, gempa bumi dan lain-lain sehingga mengakibatkan kepemilikan dokumen tersebut hilang atau rusak.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1)

Legalisasi KK dan KTP yaitu fotocopi KK dan KTP yang dilegalisir oleh Kepala Dinas sehingga keberadaan KK dan KTP tersebut sama dengan dokumen aslinya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Syarat administrasi yang dibutuhkan huruf a dan b adalah: Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, KK orang tua, dn Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua.Syarat administrasi yang dibutuhkan huruf c, d dan e adalah: Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, KK dan KTP orang tua bagi pemegang Ijin Tinggal Tetap, dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua, surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang Ijin Terbatas dan/atau paspor bagi pemegang Ijin Kunjungan.Syarat administrasi yang dibutuhkan huruf f adalah: Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat (1)

Persetujuan ini diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas watu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.Ayat (2)Sebagaimana maksud ayat (1) di atas, penetapan Pengadilan Negeri dibutuhkan untuk verifikasi atas keabsahan data kelahiran yang dilaporkan tersebut.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;- b. KTP suami dan isteri;- c. Pas foto suami dan isteri;- d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;- e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.Pencatatan perkawinan dilakukan dengan tata cara:- a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD atau pada Dinas dengan melampirkan persyaratan;- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD atau Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;- c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;- d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas atau UPT tempat domisilinya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:- a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas atau UPT;- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;- c. Dinas atau UPT memberitahukan kepada Dinas atau UPT tempat pencatatan peristiwa perkawinan.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:- a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas atau UPT dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan;- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;- c. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;- d. Dinas atau UPT berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.## Ayat (3)Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan dengan tata cara:- a. Pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas atau UPT;- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) sejak tanggal dipenuhiya persyaratan;- c. Dinas atau UPT memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Ayat (1)

Kewajiban melaporkan tersebut dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.Hal ini dimaksudkan untuk memeberikan jaminan hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.Mekanisme koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.Yang dimaksud dengan 'Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Administrasi Kependudukan' adalah pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.## Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.