PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 20 Tahun 2015
Tentang KEPARIWISATAAN
Berlaku: 4 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma-norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu dilestarikan, ditingkatkan, dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa pengaturan kepariwisataan dapat mendukung perkembangan pariwisata di Kota Pasuruan sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya Islami dan budaya lainnya, agama, dan karakteristik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomadasi;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Wisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konfererensi dan Pameran;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Kota.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Kota dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
BAB II - ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.
BAB II - ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
BAB II - ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.
BAB II - ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; dan
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
BAB III - USAHA PARIWISATA
Pasal 6

- (1) Usaha pariwisata, meliputi antara lain:
- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - USAHA PARIWISATA
Pasal 7

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB III - USAHA PARIWISATA
Pasal 8

Pemerintah Kota mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:
- a. menetapkan kebijakan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 9

Pemerintah Kota mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/pelaku pariwisata; dan
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/pelaku pariwisata;
- b. konsinyasi; dan
- c. pengelolaan.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 12

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anakanak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

Setiap pengusaha pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 14

Pemerintah Kota berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, serta memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. melestarikan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah; dan
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 15

Setiap orang berkewajiban:
- a. menjaga dan melestarikan obyek dan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. membangun citra positif destinasi pariwisata di daerah.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16

Setiap wisatawan berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 17

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Larangan
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Perbuatan merusak fisik obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan obyek dan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 19

- (1) Setiap pengusaha pariwisata dilarang:
- a. memanfaatkan tempat usaha pariwisata untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, peredaran dan pemakaian narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur; dan
- c. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 20

- (1) Setiap pengusaha pariwisata dilarang menyelenggarakan karaoke, pub, diskotik, klub malam dan panti pijat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni panti pijat kesehatan/refleksi dan panti pijat tunanetra yang bertujuan untuk pengobatan dan penyembuhan pasien.
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 21

Pemerintah Kota berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata;
- e. menetapkan daya tarik wisata;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. memelihara aset daerah yang menjadi daya tarik wisata;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- i. mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mensosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Kota dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.
BAB VI - BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA
Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Kota dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Provinsi.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA
Pasal 24

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kota mempunyai tugas:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Kota mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Kota; dan
- b. mitra kerja Pemerintah Kota.
BAB VII - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI, SERTA TENAGA KERJA AHLI WARGA NEGARA ASING
Pasal 25

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesionalisme, berdaya saing dan berbudi luhur.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, usaha pariwisata, dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI, SERTA TENAGA KERJA AHLI WARGA NEGARA ASING
Pasal 26

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (2) Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tata cara penyelenggaraan yang diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Standarisasi dan Sertifikasi
BAB VII - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI, SERTA TENAGA KERJA AHLI WARGA NEGARA ASING
Pasal 27

- (1) Tenaga kerja tertentu di bidang kepariwisataan harusmemiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI, SERTA TENAGA KERJA AHLI WARGA NEGARA ASING
Pasal 28

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing
BAB VII - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI, SERTA TENAGA KERJA AHLI WARGA NEGARA ASING
Pasal 29

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.
BAB VIII
Pasal 30

SKPD dan unsur terkait melaksanakan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dengan memberikan bimbingan, petunjuk teknis maupun operasional.
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan kegiatan kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota, pengusaha, dan masyarakat.
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 32

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 33

Pemerintah Kota mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau Pasal 20 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; atau
- c. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36

Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan oleh Pejabat/SKPD yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyelenggaraan pariwisata.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua perizinan usaha pariwisata di Kota tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.
Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 4 Mei 2016
WALIKOTA PASURUAN, ttd.
SETIYONO
Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 4 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd.
BAHRUL ULUM
LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 456-20/2015
SALINAN sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kota Pasuruan yang dikenal sebagai Kota Santri, segala aspek pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya yang Islami, agama dan karakteristik daerah.
Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang kepariwisataan dan dimaksudkan agar masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami serta mampu menggiatkan dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata di Kota.
PENJELASAN
Pasal 6

## Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.## Huruf bYang dimaksud dengan usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.## Huruf cYang dimaksud dengan usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.## Huruf dYang dimaksud dengan usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.## Huruf eYang dimaksud dengan usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum.## Huruf fYang dimaksud dengan usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.## Huruf gYang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, bioskop serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.## Huruf hYang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.## Huruf iYang dimaksud dengan usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature , foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik.## Huruf jYang dimaksud dengan usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.## Huruf kYang dimaksud dengan usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.## Huruf lYang dimaksud dengan usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.## Huruf mYang dimaksud dengan usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan motode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/ MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA), diuraikan bahwa SPA berasal dari singkatan Sante Par Aqua (bahasa Perancis) atau Solus Per Aqua (bahasa Latin) yang berarti perawatan dengan air. Di Indonesia diartikan sebagai Sehat Pakai Air (SPA) atau Tirta Husada.##
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Tata cara pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Walikota bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan meliputi prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka.Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah (akuntabel).
PENJELASAN
Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebijakan usaha pariwisata adalah memberikan perlindungan dan kesempatan berusaha untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Huruf bCukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'konsinyasi' adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.Huruf cYang dimaksud dengan 'pengelolaan' adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.
PENJELASAN
Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.## Huruf gYang dimaksud dengan industri kerajinan khas daerah adalah usaha industri yang merupakan ciri khas daerah, antara lain industri kain sasirangan, aneka batu permata, anyaman dan lainlain usaha industri yang bercorak khas daerah.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eYang dimaksud dengan usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi meliputi antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster , dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.Huruf lCukup jelas.Huruf mCukup jelas.Huruf nCukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'spesies tertentu' adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.Yang dimaksud dengan 'keunikan' adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung dan rumah adat.Yang dimaksud dengan 'nilai autentik' adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.Ayat (1)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Pijat tradisonal adalah pijat yangdigunakan untuk terapi penyembuhan, melancarkan sirkulasi darah, merelaksasi otot-otot tubuh, serta mengembalikan kebugaran tubuh yang dilakukan pemijat tradisonal.
PENJELASAN
Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fYang dimaksud dengan produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga kerja tertentu adalah tenaga kerja di bidang pariwisata, misalnya: pemandu wisata, pemandu museum, pengelola dan karyawan Biro Perjalanan Wisata, hotel, restoran, spa, dan industri kerajinan tangan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 1