UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1953
Tentang (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44)
Berlaku: 15 Juni 1955
N/A
Preamble

Mengingat :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1955 TENTANG (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44)
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang
- 1. bahwa perlu mengadakan perobahan dalam ketentuanketentuan mengenai perlakuan anggota Angkatan Perang yang termuat dalam Undang-undang No.14 tahun 1953.
2. bahwa perobahan tersebut tidak dimaksudkan mengurangi tujuan Pemerintah untuk membantu para anggota Angkatan Perang yang, mengingat kedudukannya, kemampuannya, bakatnya dan sesuatu perihal lainnya, sudah selayaknya mendapat bantuan Pemerintah dalam usahanya untuk mencari nafkahnya dan untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat umum,
3. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perobahan tersebut perlu segera diselenggarakan;
1. Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas (Lembaran-Negara tahun 1953 No.44);
2. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42) pasal 4 setelah dirobah dengan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37);
3. Undang-undang No. 16 tahun 1953 tentang kedudukan anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 46) terutama pasal-pasal 9, 16 dan 19.
Mengingat pula :
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENCABUTAN Dan PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 No.44).
Pasal I.
Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44), dicabut dan diganti dengan peraturan sebagai berikut :
N/A
Pasal 2

.
Terhadap mereka yang dalam keadaan non-aktif menurut pasal 1 tetap berlaku segala kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan untuk anggota tetap, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Dalam waktu dalam keadaan non-aktif kepada yang bersangkutan dapat diberikan tugas khusus.
- (2) Tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan cara pelaksanaannya diatur oleh atau atas nama Menteri Pertahanan.
- (3) Tugas tersebut tidak mengutamakan tugas tentara, melainkan ditujukan kepada persiapan untuk mengembalikan yang bersangkutan ke masyarakat.
- (4) Pengembalian ke masyarakat dengan jalan transmigrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Dalam tahun pertama maka yang di-nonaktifkan itu mendapat pemeliharaan dan penghasilan yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap.
- (2) Dalam tahun kedua berikutnya ia hanya mendapat penghasilan berupa gaji yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap dan mendapat pemeliharaan dari badan-badan Pemerintah yang mengurus penampungan umum, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Untuk mereka yang di-nonaktifkan itu yang menyatakan suka ditransmigrasikan, waktu yang tersebut pada ayat (1) jika perlu oleh Menteri Pertahanan diperpanjang sampai selama-lamanya tiga tahun.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Pada akhir tahun ketiga yang bersangkutan diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat, dan kepadanya diberikan tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk anggota tetap, apabila memenuhi syarat-syaratnya.
- (2) Yang bersangkutan yang pada akhir tahun ketiga masih belum mempunyai masa kerja yang cukup untuk memperoleh tunjangan-tunjangan seperti yang tersebut dalam ayat (1), dapat diberi tambahan masa kerja fiktif, sehingga masa kerjanya cukup untuk memperoleh tunjangan-tunjangan minimal.
N/A
Pasal 6

.
- (1) Di dalam waktu 3 tahun termaksud pada pasal 1 ayat (3) kepada yang bersangkutan dapat di-izinkan untuk kembali ke masyarakat atas keinginan dan tanggung jawab sendiri. Kepada mereka itu maka setelah diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak lagi berlaku ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 tetapi dapat diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan pasal 5 ayat (1).
- (2) Panitia tersebut dalam pasal 1 selalu berhak meninjau kembali keadaan seorang anggota Angkatan Perang yang dalam keadaan non-aktif menurut peraturan ini dan jika menurut putusan panitia seorang anggota Angkatan Perang yang bersangkutan tidak selayaknya untuk terus mendapat perlakuan sebagai yang diuraikan dalam pasal 3 dan pasal 4 maka ia segera dapat diberhentikan dari dinas ketentaraan dan diperlakukan sesuai dengan ayat (1) pasal ini.
- (3) Seorang anggota Angkatan Perang yang dalam waktu mendapat perlakuan menurut pasal 3 dan 4 peraturan ini, memenuhi syarat-syarat untuk mendapat pensiun minimal, segera diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat dan diperlakukan selanjutnya sesuai dengan pasal 1 ayat (2).
N/A
Pasal 7

.
Kepada yang bersangkutan yang telah diberhentikan menurut pasal 5 atau pasal 6 dapat diberikan bonus-demobilisasi atau paket-demobilisasi yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
N/A
Pasal 8

.
Mereka yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini dalam keadaan non-aktif menurut Undang-undang No. 14 tahun 1953 dianggap sebagai di non-aktifkan menurut peraturan ni.
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.
Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI.
Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pasal 16

tersebut bunyinya sebagai berikut,
- "(1) Pemutusan tentang sengketa yang mengenai tata-usaha dalam soal-soal urusan ketentaraan, diserahkan kepada Pengadilan Tata-Usaha Tentara.
- (2) Hal-hal tersebut dalam ayat 1 diatur dengan Undang-undang".
PENJELASAN
Pasal 19

tersebut sebagai berikut,
"Selama Pengadilan Tata-Usaha Tentara tersebut dalam pasal 16 belum diatur, segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengadilan Tata-Usaha Tentara diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden atau Menteri, masing-masing menurut kekuasaannya tersebut dalam pasal 2 ".
(Pada waktu sekarang ini Pengadilan Tata-Usaha Tentara termaksud belum ada).
Maka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul di kelak kemudian hari sekitar putusan panitia tersebut di atas, diadakan penegasan bahwa panitia itu memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Jadi, atas keputusan panitia yang tidak menguntungkan bagi yang bersangkutan tidak ada kemungkinan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh instansi lain.
Pasal I
PENJELASAN
Pasal 1

dan pasal 2.
Perlakuan istimewa yang diuraikan dalam pasal 3 dan seterusnya hanya ditujukan kepada mereka yang akan diberhentikan karena.
- a. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi anggota tetap.
- b. kelebihan tenaga.
Pemberhentian yang dimaksud di sini ialah dengan sebutan "dengan hormat".
Tidak semua/setiap anggota Angkatan Perang yang dimaksud di atas mendapat perlakuan istimewa itu. Lihat selanjutnya Penjelasan Umum.
Yang dimaksud dengan "pensiun tidak penuh" ialah sedikit-dikitnya pensiun minimal.
Tentang pensiun ini, Perhatikanlah Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 28).
Maknanya sama dengan pasal 3 sampai dengan 5 dari pada Undang-undang No. 14 tahun 1953. Perlu selanjutnya ditegaskan di sini bahwa penghasilan anggota Angkatan Perang dalam keadaan non-aktip itu tidak berupa gaji akan tetapi suatu tunjangan biasa.
PENJELASAN
Pasal 5

, ayat 1
Jika seorang anggota Angkatan Perang yang bersangkutan itu tidak memenuhi syaratsyaratnya, antaranya belum mencapai masa kerja minimal atau belum mencapai usia minimal (sebagai yang disyaratkan menurut peraturan-peraturan yang berlaku), maka ia tidak berhak atas tunjangan yang dimaksud di sini.
Untuk menolong yang bersangkutan maka pada masa kerjanya dapat ditambahkan masa kerja fictief. Tidak dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran seperti yang diuraikan dalam ayat ini kepada mereka yang (bagaimanapun juga tidak memenuhi syarat usia minimal. Kepada mereka hanya diperlakukan ayat 1, sehingga tidak akan dapat menerima tunjangan yang dimaksud dalam pasal ini.
PENJELASAN
Pasal 6

Perhatikan Penjelasan Umum. Selanjutnya cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Perlu diadakan peninjauan kembali tentang bonus-demobilisasi dan paket-demobilisasi sebagai yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1953. Satu sama lain diserahkan kepada Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
pasal 8

Ketentuan peralihan yang cukup jelas.
PASAL II
Cukup jelas.
LN 1955/38; TLN NO. 818