PERATURAN DAERAH Unknown Nomor J Tahun 2016
Tentang PENANGGULA.NGAN HEWAN BERESIKO RABIES.
Berlaku: 4 Tahun 1984
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI Mlll" AHASA TENGGARA PROVIIISI SULAWESI UT ARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEIV MDIAHASA TENGGARA NOMOR J, TAHUN 2016
TENT ANG
PENANGGULANGAN HEWAN BERESIKO RABIES
DENGAN RAHMAT TUHAlf YANG MARA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA
- a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tentilll.l' oleh virull rabdouiridae;
- b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara Hewan Penular Rabies mengak:ibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
- c. bahwa penyakit rabies disamping menyerang hewan, juga menyerang manusia karena gigitannya, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan yang benar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, buruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabab Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 ten tang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
:•,.··
. - ; : · -: , c 1 · · ' · · · · ; . · : t ,�--.�': ····.·: ________________ · : . . · [ : ,.. - · � r l · · . - i r r · 1 r ' f . r , · · · �.,t·: J"1'&gt;,-,. .. ' ? . · ··.· .· ·r·.,11,:·.·, 1,: . , · · ' · · . · · t. . · ) � . .. · · · · . . . '"· .. . · ...,. · . · · · · · ·
- n 1 ·:;&lt;·i�: :·�: ···J}
- ( . 1 l , :': . : � -�·· · ' · ' .·; . \_ , ; i � · : t.'
- . . : . : :
- ,.:\_, ,-i , : r "' t . ) ; · , , · . i .,, · i · .· , · ..., r· j · . , , : i · J . r ,I · · · · l ,., ··�· . -� . a . . .. r , ·· t ! �=,:; � � :r: ·; �·)·: ··ti' ri, nt· , -, i .c. ' · . · · ·�� · { : � . .. . . ' / : : :. : .. · -,-,1,·(II · · · · . ',.,-· I ,?,,,\_.-::,,··,.tYI ( l : . , : t" . - · . i. . l , ...
- . \_ . . \_,,:;/)\� . : � ·.: � . : : . : it-·:··.·: ________________ . .-, . . . . . . . . . . · . · · l ' . ·., I � � .. r.f i.-.·.1·.,:; · , 1 f!i!r:';:ll 1 ; ! " ) . : { ; · : · ' i ::,::.:·.::T (' . . .. ·�. :.:. · . . . ' . . I ·.: .. : , r , : ! t , ' f 2689
- ( '\I\_,·,·,,,,; .. i , "- l J · ' ' I ! ' I · , ; · . - . - , , : : : ; : : · , i:. :: i , · \_ , , , .. , " " \ :{ · · , , . , , · 1 ' F · · · i - 1 · , 1 � 1 · k S:: - 1 r\1·-·{) t" 1 ··,P � · .. .J ), I , , · · f , � 1 · 0 · , · · I;·\ , , I · &gt; ) � ,t·, \_. ,J ·-· · ,l ..\_ ' · I
- -. i . . . .
•
•
Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang · Pembentukan Produk hukum Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA clan
BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . . PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULA.NGAN HEWAN BERESIKO RABIES.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut aza.s otonomi dan
. · .. , · .·:, 'r . : ',-,·!I .: · · · : \ · . . -...: . : , . v : (· � l · · .. · I '··
- ' I : - · ; ; � : . . ti · , , ...
- r e-, · I · ! r· �.t(' · · /I · . , .. . � -I r�:;1l;;\i.: . t (,i.: { . ' i t ·!1 f. , ! .·� (\. , . . � ;}\_.:. . . . . .: � � . c ? r , � � , ! 2 ;:
- . · · . ;·.·\_·,: \_ \_ · . ··· . · ,·,·1: ·.· · , · . : , : · · · · '\"'.",'fll·:· · .. · . : . · · . . · , ·.. , . ,:-,�· . , ; 1 · 1 " ' ·· , · · , , · · · · · . · , · · · , . · · · · · · � � , · , . · . \_. ;. ;.. , · , .:J.r .. .z -.. - .. . .C. � , , , � " . ; I � : , , · . . · · ., ; . · . , : . - � . :
•
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabdouiridae.
8. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR, adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabdooiridae, mencakup : anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
9. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan­ tujuan komersial maupun non-komersial.
10. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan perneliharaan, sekurang-kurangnya mencakup penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan hewan.
8. 1 1 . Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
9. 1 2 . Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Kabupaten
Minahasa Tenggara, antar Kecamatan/Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup : penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
13. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
14. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
15. Vaksinator adalah orang yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta surat izin untuk melakukan vaksinasi.
16. Vaksinator Desa adalah masyarakat yang telah di latih dan memiliki sertifikat serta surat izin untuk melakukan vaksinasi di desa tersebut.
5. 1 7. Eliminasi atau pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
18. Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas hewan penular rabies dan pemiliknya.
19. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
20. Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi dengan menggunakan kalung/ peneng.
21. Tim koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dipimpin langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
22. Riset adalah kegiatan penelitian dalam usaha penanggulangan dan pencegahan penyakit rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara.
23. Surveilens adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
24. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada
hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran prilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
25. Kejadian Luar Biasa adalah kejadian rabies yang menurut pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh Pemerintah.
26. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
27. Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus rabdouiridae pada Hewan Penular Rabies yang ditetapkan oleh laboratorium yang berwenang dan berkompeten.
28. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
29. Hewan Liar Penular Rabies adalah anjing, kucing dan kera Temak yang tidak ada pemiliknya yang berkeliaran bebas dan tidak memakai peneng /kalung hewan.
30. Anjing Berpemilik adalah anjing yang diikat, dikandangkan dan memiliki tanda pemakaian peneng/kalung hewan.
31. Tempat transaksi umum adalah tempat terjadinya transaksi jual beli beberapa jenis hewan di lokasi yang tidak di tentukan.
32. Tempat transaksi khusus adalah tempat terjadinya transaksi jual beli Hewan Penular Rabies di lokasi yang telah di tentukan.
33. PPNS adalah Pegawai Negesi Sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- · · . . · . ,·,� �, ·. , i � · , ( " ( t , -. : '. . i t : ' l ' I J I , · . , , 1 . . j ···J·" ·I· · · 1 · - ' 1 · , . , , . · · , , . · · · · . ; 1 1 �.:;.!) .. , .. . r · ... · . , · · : � ). ., 1 . , , 1 / , . · I -1 ... f.,j\_., � l ) : , .1 1 . · . · : ________________ . . . · · � \ ) � . . · : � , . d:.,·t..l . · ! .·J.,l
- { i \ . I :.t 1 : , I · · ' . · . · · . , \:
- sbis
- . · : ________________ ,.·· . ·, . · . : 1�, .. r . .. , · , · 1 , · , · , .. , 1··1'")' ... � f � 1: · · l1 . , . ···'1i-i-. . . .. , · . . . · , . , , · ! , ..z 1 · .. · · ' t . , . , . · 1 · · ,;, · · ,,·,�··· .:., · .''·) :, ; : , ,.-. , . , ·· , ( · .: ,'i,I) · , } ' ··.; · · · · · · � ·,., . · · · ··· : . ·' \ .. : , : , ' !.. . . . .
- #:
- ;,· ... ,· . . : : · · · · :" .. · , · . · : \_ , · , ,:,.: . � -·. ... - ' :. · I l " { ' ; I l .l'-1 ·"J . · � .
- t I . f ;l 1.,bi:, � · : i.! f�J.! r/ :·l
- · · . · .:. · 1 . , . � ,· � . : r , - . : ' ( u ' "' � :,..-!!"� n I. ' C · ,·, ,.J ·,·' · J ··1 F - r , t i l i 0 , ' ·�-·'t"!· 0 ·r· ,., ... ·.: r ' '&gt;! ·· l ···i·'t ;, "T ·.,: �··· · , ·· · .· , · I -:. ,, "' .,. .:. .. � � / . · . · '-1 J . ... -. .L · · ' · , · ... ·i, ., ·.· , ,. .,.. , ., l. . ' t · � · · · 10· · · · - · · · · · · o f&gt; · ( ( . \.··-·
- :- c ' ...
BAB III - PENCEGAHAN RABIES
Pasal 3

- ( 1 ) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
- a. Melaksanakan sosialisasi;
- b. Melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan Hewan Penular Rabies, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi (memakai peneng/ kalung terhadap Hewan Penular Rabies yang sudah divaksin);
- c. Melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada Hewan Penular Rabies yang tidak teregistrasi, menunjukan gejala-gejala klinis rabies.
- d. Melaksanakan pengendalian populasi hewan penular rabies; dan
- e. Melaksanakan riset dan surveilens.
- (2) Bupati mengkoordinasikan pencegahan penyakit rabies sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui integrasi dan sinkronisasi Camat/Lurah/Hukum Tua. dengan
- (3) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa, Bupati dapat membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan penyakit rabies.
.
�
• .
.
'
'
.
..
.
, .
-�.
.
:
.
: .
·,.-
.
.
.
.
. .:
'
..
.
�
.
.
·
�
.
,
. .
.
• •
t
'
. . .
! · , ( j � '
.
:
. .
' ;
!
.
.
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 4

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran Hewan Penular Rabies mencakup:
- a. Semua jenis Hewan Penular Rabies yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
- b. Kegiatan pemeliharaan Hewan Penular Rabies;
- c. Kegiatan peredaran Hewan Penular Rabies.
Bagian Kedua
Pemeliharaan
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 5

- ( 1) Setiap pemilik Hewan Penular Rabies wajib:
- a. Memiliki kartu registrasi hewan penular rabies yang dikeluarkan oleh Lurah/Hukum Tua.
- b. Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
- c. Memberikan vaksinasi rabies secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- d. Memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;
- e. Mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran ditempat umum;
- f. Dalam hal hewan penular rabies dibawa ketempat umum, wajib memakai alat pengaman seperti rantai maksimal 1 meter;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan Hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. -
- (3) Setiap orang dan/ atau badan wajib melaporkan Hewan Penular Rabies yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Pemerintah besa/Kelurahan setempat untuk di ambil tindakan mengeliminasi temak yang beresiko rabies tersebut.
- (4) Vaksinasi dilaksanakan oleh Dokter Hewan, Paramedis
atau Vaksinator / Petugas vaksinasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara.
Bagian Ketiga
Peredaran
Paragraf 1
Cakupan Peredaran
Pa.sal 6
Peredaran Hewan Penular Rabies, mencakup:
- a. Tujuan komersial yaitu Hewan Penular Rabies yang di pelihara untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau untuk menambah pendapatan;
- b. Tujuan non-komersial yaitu Hewan Penular Rabies dipelihara untuk tujuan menjaga rumah ataupun sebagai hobi;
- c. Peredaran antar Kabupaten/Kota;
- d. Peredaran antar Kecamatan/Desa/Kelurahan.
Setiap peredaran Hewan Penular Rabies untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib:
- a. Mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
- b. Dilengkapi surat keterangan asal dan kesehatan hewan yang ditandatangani oleh dokter hewan di Kabupaten/kota asal; surat
- c. Dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Petemakan / a tau dokter hewan praktek;
- d. Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.
;-t ·.�Jr11··1,·.: i- , ' · .. , .., .. , .\_ .,, J . .. . . ' £ · ,. ( &gt; ! . I ' �' ·� :.J .. .. ,
- . · · · I ' . .; , � . · :.= .. . 2!
2
- . ' : . . , . · �·.:; &lt;. · ...
- � &lt; « .· ·!·l.-'"' ,; . . . . · . · . i , -, ·.,: ': . ( ( ,... I� ' " · ' '.11. · · 1 . · ' · , i . \_ .. . , · 1, . \_ , \_ · · · · . . · · . . · · · . . · . . · · · J -.. · � · · : � : : � ; , . : . � . · ! · · · · · - · ;/'··�.· ... l ·· · · · · · · 1 · �! 1 �·, · , · 1 c · · . ····· · · o .. . . , · , , ; · . ' · I · · · \_,. ,
- J 1 ' · · , . · ,, · .iJ· · I·�"-�
- I . · . ·
�
Paragraf 3
- ( 1 ) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b mencakup:
- a. Hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
- b. Hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- [2) Setiap peredaran Hewan Penular Rabies untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b wajib:
- a. Dilengkapi dengan surat keterangan hewan dari pejabat atau instansi berwenang Kabupaten/Kota asal.
- b. Dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Peternakan setempat dan/ atau dokter praktek;
- c. Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.
Paragraf 4
Peredaran antar Kabupaten/Kota
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 9

Setiap hewan penular rabies yang akan keluar dan/atau masuk ke wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan atau instansi berwenang.
Paragraf 5
Peredaran Hewan Penular Rabies antar Kecamatan/Desa/Kelurahan
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 10

Peredaran Hewan Penular Rabies an tar Kecamatan/Desa/Kelurahan harus:
- a. Dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari
- . . . · � ; ': ., : � : , ' : . ' ' � f;
- .�· I f l t: : ; . ! ! :.:.· :.,·\ i ; .(1
- "
- r : « v&gt; , · · , . · .. . \_ : , · .· · , . , · · · i . ! \_ · , · · , · . . · ' , · · · · · , . -·.�· ... ! · . ,., .� . · " . . . .. . · · ... , � . , # .. ., · · , , ... : . \ I I., I , t ,t · 1 · , f l' JS.:;.l.{,··'&gt;.,··.; ·
- I . . · · · \ ,. · ·. , ..j \ I . · � · · · t · I · · \( : , . · .. ! � : ! : :·.;t·('i : . . .. · f ; ; 1 : : · · , :·�·',{ r: :·. i ! ";;
- i., ,·· · · · · · 1 ' \ · . . . : ________________ : · ·.:' {;:' ·j i I · ' I {2
,;a-,·.,·; 1t ·� ,� ; . · ..: r. , a.. -v i:·.a€ ,. ·, \: " J ... , �, .. , , · · ·-.! .. . ··.: s · . · :, · · '. t · · . · · . . · : ;.. . · . . . . . .. . . . . &gt; .,. ··.,·· . .. 1-t' ·-· ·.·· .. · -
r '. ::· ,:·· · · · · � · . 1 ; l ' . . . ! ; � : -, : , ; . ' .. t,·; , · � · · ; �·· t -� :.1 f'i: f? ·;· . � t , , . ; . . · :.;'{ ! . . , : $.;� \ . . : : .-: : L .. -; :;: 1 � :
.,
.
... , . .. . , ... , { ':' l .. � ,, v s : , · - Y. 1•, z
dokter hewan atau pejabat instansi yang berwenang di Kecamatan/Kelurahan/Desa asal;
- b. Dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara/ atau dokter hewan praktek;
- c. Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan peredaran Hewan Penular Rabies yang berasal dari Kecamatan/Kelurahan/Desa tertular.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memasukkan Hewan Penular Rabies dari luar Kabupaten Minahasa Tenggara kecuali untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Setiap pemasukan Hewan Penular Rabies untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), wajib:
- a. Mendapat rekomendasi memasukkan Hewan Penular Rabies dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
- b. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Paragraf 6
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan peredaran Hewan Penular Rabies untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan Hewan Penular Rabies dan Izin Penampungan Hewan Penular Rabies.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 7
Tempat Transaksi
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 13

- ( 1 ) Setiap transaksi Hewan Penular Rabies dilakukan di tempat transaksi.
- (2) Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , mencakup:
- a. Tempat transaksi umum; dan
- b. Tempat transaksi khusus.
- (3) Tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (4) Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disediakan oleh perseorangan, dan badan hukum.
- (5) Setiap penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin.
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peredaran Hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 1 1 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGULANGAN RABIES
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 15

- ( l) Bupati melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan penyakit rabies.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkoordinasi dengan Camat/Lurah/Hukum Tua.
- I · · \ ! \_ ; I
- r · · \ �-.
- ; f " .. . . . 1 · , ., r · \ ··s� · ,. , .. . . . ,. : ' · " . . . �·:.: .. ·(� � · � . ' j .. · · ·. i: ?i 4
- . ' ,·Io,,. ' 1, ,. ' ' . � ; , , . · · t . . . . ·.· I · ; . , : f · ! · · ' , .. · . . . · ! , , · . , . !
- . . \ � '
·:: V:, - : , .C.: r.r . . lf.lf/1:: ..
- , t : · \ I · '
•
PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI STATUS DAERAH WABAH
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 16

- ( 1 ) Bupati menetapkan dan mencabut kembali status daerah wabah.
- (2) Kriteria penetapan daerah wabah sebagairnana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Adanya kasus rabies secara klinis dan epidemiologis;
- b. Adanya bukti diagnostik penyakit rabies secara laboratorium.
- (3) Kriteria pencabutan kembali status daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis dan epidemiologis sudah tidak ada;
- b. Hasil diagnostik laboratorium adalah negatif virus rabdovirid.ae;
- c. Tenggang waktu pencabutan kembali status daerah wabah sesuai · dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 17

- ( 1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan penyakit rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam rabies sebagaimana dimaksud mencakup: penanggulangan pada ayat ( 1 ) ,
- a. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies secara baik;
- b. Mengikuti program vaksinasi;
- c. Pembatasan kepemilikan Hewan Penular Rabies;
- d. Melaporkan korban gigitan Hewan Penular Rabies;
- e. Melaporkan dan menangkap Hewan Penular Rabies yang mengigit untuk di isolasi;
- f. Mengikuti penyuluhan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
.
- #
- . ' · · : · 1, � · I o
- .s. : i.:Lr
- ' I ' . .
- ! U &gt;}I: !J.,!;,f,J i i · �;,!I:.\_'-1 · 1 1 : ·1�(j .. .. · '
! t r. ... . ·t,..·) . ... J · I ,; . .rt�.
- I ' · . . I , :,;, I:, · . .. · ...
- . ! : ;J: �·.J . � � :.: : : ��:; r: .. ;; - �
- r:,J'N·,I·! . . . . · i �, ·.··, ! "' · · .;. �,;,:,, ,··( ·t � ·.. �:"::.r .. e r . 1 �, · · l .. , · � , .J , . 1 22
- 'a9M
- i f : . .
'
.
huruf f dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Petemakan Kabupaten Minahasa Tenggara.
SANKSI
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 18

- ( 1 ) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan izin;
- e. pembatalan izin;
- f. denda administratif.
- (3) Sanksi langsung :
- a. Hewan dieliminasi oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Petemakan dengan bantuan Kepolisian dan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pemilik Hewan Penular Rabies yang menggigit manusia harus menanggung seluruh biaya pengobatan korban.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

- { 1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} berwenang untuk:
· . i f,-�·! .· , · ; .: · . ·:t ;.1� :, ··st ···,"··s 1 1 � t . · , 94 · · , , 1 8
- r · ( I �
- ··1 . . . 11', · · , · · · · : · ·,·,;.:,· · ,· · l · . · . · . · · , . · : .· ;.;. \_\_ · · . · ; � : ; · 1 · · · 1 · · � · ·r!"'.:.·,· · , � t · · · a · · � . , · = 1 , ; , ... if···· i � · · ! ... ;r -;r � � · · · · · · · , , , ... -::-�'�- · · ·· · · \. J · &gt; . · . · · , , ·· o1 . .. , . .. f 4 1 . , ·· ,. ... · · ... t
- .. . ' , . �\"· "'"-t . : · · · ,, .. ,�.11?,
- : . · ! t ; , · t ·..:· 1. t:'1.""' · · · · · · ·'··. r ,,. · · :
- , \
- . . .
{526*
- I ; : · . , fr.·,·1,·.,, ·,·1,,,·: . · l,,!'l.l.1·.:.J:.�.·, '·'!)I'! 1 , , , 1 r · h : , . , , ffF·',"J·(:J ,.,, ·. , , · · 1r.:·,,,(: 1",·,,"t,.· ... :·, ..\_ , f .-" f.,,.,:,it., , · , !, , , , . , · , · I , 4 I ,. ., I , � .; , ., . l l ) , .. , . . J ../ , -t ,� ·· J ! · I � f ,I , 1 ( , . : ·· I . f''l:/ J'tt.'·,G ) � :,,:J· I
- ' . . ,
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertarna pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- '(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l} memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan basil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- ( 1 ) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) , Pasal 9, Pasal 10, Pasal 1 1 , Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- �cr.s,,1��5c i.,.Hb r : ; : 1J i H : � ; 1 :.: ' 1 J J : , t f : msroqsl P.IT.-:·,rr':Jm .1:,; . f : 0 r; J . i q ;,lr:fr·rii.J ,;,[n1·d)1 : :· : · � J n &lt;J J
- i b u ri .!,l.S� 13)11.r·i nrr,1.,r·t·:1 ; ; i ; : : h , : : 1 . - u ··.JJ:-1.Bbm .r;
- ··! r·,, ,.£... ! ' .. . . . , J. . " , -· . . .:,J(: · , � · · -J i 1 : ; '.r· n······· · 1 1 ' 1 J ! � " j r.:: ., ··. :·11·)1· l r rr t · · . · . . . . . , .1. J l · ' .. , ...r e ; � , . r,,. i s l J.. , c-..
- or-:,:,1n",· 1·&gt; -�,, ·. , .· - · · · ·r1 ,. . , . 1 1··,.s"t-:.lihr·.\_. ! i r l c · 1 1 &gt; c " 1 · , ,... . , a''�" , v .. t-. J ..., , , 1. , 1 , , ... t . , · . 1::,1 - · · ;.)c,l - · · ·
- s�;,�i·1�qiL rrcb ·mg; "Jhib }iIJF:u ;�m:,n !ig2w.;:-n�,m ;it!.ii 1;�; 1; r.::t,s ldf ns- � 1 i.r-;:�! ·., he ·,
- 9
- )r:f)iJ i 1 r .; h ' ' · i rr r J · -, a.,.. l .,l 1 fsb: Lusrf
- fr o·.! nbr ·ln - ) ' ' I UJ. &gt; ,\_,�� · · J .i . f f id l ; .'If : �m �gr'..sJ1�Kf i h nsq Rh
- buaxernib 1:;m · .ntisg1-: 1 h.k: !iqc� h:,;,pVI i.s11.sgsq ,./ibi'cn�·i (E,f nr;,Hhi·crr5q li'{nislm11ih r1mlurlc.;Jh�dm�n, ( I ) Jg·'(s i;bt.�(; Li) :q':&gt;··I 1JJci'.'&gt;Wt!1j nmlibi'{rt�.,q Il?.!:d .,mtd;n�'{n�m nub �:·1,,;�5� W;i,· iJ, ,f'J::&gt;)I ,ti hi'{1 i �q i uiPh .n rm it(' !J 1 1 f! :IIJJ1�)q . n;ar,r:Alnl :J :U: rq��
X S'.AS
- )H''t, [ l f·,�i:;CJ 1 1 l 1f;:·j,.1'·i ,() f lJ.;'.":-�C"f ,Q (J..:�.!DG · 1 $.: } 1ff�H 8 r'. 1 , ;g n i J i : r :; : w11:,biq rrrr;·,·rnib , ! ;.: ' H;··c� [. 1 1 Br.?.:S usb { l J .As·{acd gn:'.r:;q .s f , r. · · h 1 1 .r; '. J -; r.slud {rr:err:J) &lt;J 1: ; mGi grrileq . ( r f oiqJ '.1 RJUL r.ul.rq srrtil] r· no.ouo.oa .qr:
- (.� l tr.·&lt;u chnq bu.::&gt;l.smil, i:;nsmin�Bd�a . i nnbiq )fsbniT (S:)
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mcngctahuinya, memerintahkan Pengundangan Rancangan Peraturan Daerah in i dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di
Ratahan . fe"V'"
Pada langgaJ 19
2016
A
BUPATI MINAHASA TENGGARA,f
--=====J
�--�
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahan
Pada tanggaJ "- 0 \&lt;.bnx&gt;n
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT�AHASA TENGGARA,
2016
FARRY FREYKE LIWE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 9'i NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA l'l/201 (,)
PENJELASAN
Pasal 1

Angka 1
Cukup Jelas
Angka2
Cukup Jelas
Angka3
Cukup Jelas
Angka4
Cukup Jelas
Angka 5
Cukup Jelas
Angka6
Cukup Jelas
Angka 7
.. . ; .·. .. · . . . . . · .. . . , ... · .
. . .,. . : · ;-:: .. t : j · · · · · · · . / ' � ! · , · , · I : , . ' · ' ., : · ? . : � : · / · . . . . . � . . 1 · ' . ... · · . , · . · · .· � ··. l �: . ; .· · .. · · " " , ..:� 't9 : · � o I · · � . . , . , . . . . . ' . . : . ,:.: . . . . · · · · :',I,,\_;· · , ; · . .:r;L:.:·. ,·�'-'.:,.,· .. · \_ · - .. . . . .. · ,. . r -� .. . . .
t: -: . i : \_..,.. ·., ; = : .. . ... � . . ... ; . . ,j, . · . , , ' \_ . : , . - · , , ; / - : + , " : .· ! \ ' . ; I - ; · , .. �' , .. ,. . � . . . : � ,.;'.; .f·: · ; ;:.··· ·:· . · \'.·i � · . ;-:;·· �-.� i . : � 1·. : · , , · � , 1 : , � ; , · � · ; .. : t ; · ,.. ; , :.,. . , , fHP.':\;·t ; : , ' . . . . . , ... : · � 1 I ': e , : · · · . . . . . . . . .: ;:.i \(; ··.·, .:··· Ii\_: ··i,� !'"/ . · t f J .' ;, � ' · t f '; I }:;.··�··, . . ··: 1 i : 1 · 1 ·' - : ···! . :, .. . . . .. , .. .
,·.·-·.,.·.,= · .. . � ,; . · .. \ . · . · . i � - .. · . . · : . . . ; ··.,; - . ·' ' . . . . � ... . \_ . .. . . r-, , · . , . . -� . . . . .
·, . · · � : t' -� . . · · "' · . ... .
�
�
Cukup Jelas
Angka8
CukupJelas
Angka 9
CukupJelas
Angka 10
Cukup Jelas
Angka 1 1
CukupJelas
Angka 12
CukupJelas
Angka 13
Cukup Jelas
Angka 14
Cukup Jelas
Angka 15
CukupJelas
Angka 16
CukupJelas
Angka 17
Cukup Jelas
Angka 18
Cukup Jelas
Angka 19
CukupJelas
Angka 20
CukupJelas
Angka 21
CukupJelas
Angka 22
Cukup Jelas
Angka23
Cukup Jelas
Angka24
Cukup Jelas
Angka 25
Cukup Jelas
y
;
•
1'
:
J.
:�·
' \
:
:
•r
I
\' ·
, · .
·.
f
•
:
�,:'
...
, :
..
I
i t ·
Jl,i
, !
!
I
�
l &lt;
' ' ( ' ! ""' '
(' ,
.
:: ,. l ·�:
• ' • "" •
, "" •
• -1 , .
• , t
. ..
I .. \
.
J '.•
t
;
·�}�.·.:I.
.
.
.
- .
,:,
.
, I
,\_.
.
\_ \_ . j . · '
, , , . 1 •
'C".J·,, . .,
.
.-1
;;,r,,;',•t
.. • -. •
"'"'
• . ,
"' '.- •
,;
�:
,·
« : � ,
J
•
•
,
:.1,
�1::;·.!!.J:�J
.
::.
fOl�!tl\
· ' :
I.1
•'('.
).f., ·.
,
..
.
• I I :
:
,··,
•l ( 1 '}.
I•
.
, , •
i
.
• • ,
.!\, • • , ,
, . 1 , • ' ,
.
,,�
,.)J .
.
)
t,,\_.
. . .
.
I
, • .
J..-
,., q ;
.
.
.
•
.
\_
. .
,
!. ;,
- ,
)
. ..
I
I ' · • , . •
1 � ·
..
. :t
•
!.'·'
.-.'tJ")
Pj ,•�. • . .
·i
,
. .
(p'.'
.. .
...
• .
' 1 ' 1 ·
J I
-}!·
J , . "
,, .
.
·r.�· •
.
I
f'·
.
,1,•
•, :
I
�-
.,,.,,,!:I•-'\
;�, . . .. . . ,,t\)t""'
• s - i::.
,,.),t\_\�,, , . ..
.,,
..
,
...
�, t / :.
�:,iQ.
•s f!
•
.,.,
.
:, t :
.
.
CukupJelas
Angka27
Cukup Jelas
Angka 28
CukupJelas
Angka29
Cukupjelas
Angka30
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Huruf (a)
Sosialisasi tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies di laksanakan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan di seluruh Kah. Minahasa Tenggara.
Huruf (b)
Melaksanakan vaksinasi 1 Tahun 2 kali terhadap Hewan Penular Rabies (Anjing, Kucing dan Kera) oleh petugas vaksinator dengan pemakaian peneng Hewan bagi HPR yang sudah di vaksin.
Huruf ©
Melaksanakan pemusnahan/eliminasi terhadap HPR yang tidak teregistrasi, menunjukkan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau teridentifikasi penyakit rabies dan sudah korttak dengan HPR yang terinfeksi.
Huruf (d)
Cukupjelas
Huruf (e)
Cukupjelas
Cukupjelas
Ayat3
Cukupjelas
Pasal4
Hurufa
Cukupjelas
Hurufb
Cukupjelas
Huruf c Cukupjelas Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Pemilik HPR di wajibkan memiliki Surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh Lurah/Hukum Tua. Hurufb Cukupjelas Hurufc Cukup Jelas Huruf d Cukupjelas Huruf e Kartu Vaksinasi adalah kartu yang dibagikan oleh petugas vaksinator pada saat pelaksanaan vaksinasi Huruf f Cukupjelas Huruf g Cukupjelas Hurufh Cukupjelas Ayat2 Cukupjelas Ayat3 c Cukupjelas . Ayat4 Cukupjelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Huruf a Cukup Jelas Hurufb Cukup Jelas Hurufc Cukup Jelas Hurufd CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 9

Setiap pemasukan/ pengeluaran Hewan Penular Rabies antar Kabupaten/Kota harus dilengkapi surat keterangan asal dan Surat Kesehatan Hewan dari Pejabat Instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota asal.
PENJELASAN
Pasal 10

```
Cukupjelas Pasal 1 1 Ayat 1 � Cukupjelas . . Ayat2 Cukupjelas Ayat 3 CukupJelas Pasal 12 Ayat 1 Cukupjelas Ayat 2 Cukupjelas Pasal 13 � Ayat 1 . Cukupjelas Ayat2 Cukupjelas Ayat3 Cukupjelas Ayat4 Cukupjelas AyatS Cukupjelas Pasal 14 Cukupjelas
```
PENJELASAN
Pasal 15

```
CukupJelas Ayat2 Cukupjelas
```
\.,;'
Cukupjelas
Ayat2
Cukupjelas
Ayat3
Cukupjelas
Ayat4
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
Ayat2
CukupJelas
Ayat3
CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 17

CukupJelas
Ayat2
Cukup Jelas
Ayat3
CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
Ayat2
Cukup Jelas
Ayat3
Huruf a
Hewan dieliminasi oleh Petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan dengan bantuan Kepolisian dan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagi HPR yang tidak teregistrasi, menunjukkan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yang teridentifikasi penyakit rabies dan sudah kontak dengan HPR yang terinfeksi.
Hurufb
Apabila berdasarkan bukti bahwa Pemilik Hewan Penular Rabies yang menggigit manusia, maka Pemilik HPR yang menanggung seluruh biaya pengobatan korban.
1
. . : · . .. : .r. : :,; r.· · . �
,. . , . ... ! · · ,JdAL
. -· · �· . · · i . · ·· , ! .. , ' I ' ... , ., ... -� # · · · , · · ·.a. . . .t .
... '. -. . : : : : : '. i 1;,·,;: &gt;C f' ; , . &lt;: . : , j ,. . . . · ..· . t �· ·· · J , . · · · . . . · . : .. ::.:.· .. J · � 1; 26
:-·.;;�: ' ! i . · i ' . i ' � I .· . I ·.:. . · t �. :
··· r J , . . I t .!, · · · ,
•
::\_:
:,.,.
r; :
:.
.
..
�
PENJELASAN
Pasal 19

Cukupjelas
Ayat2
Cukupjelas
Ayat3
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukupjelas
Ayat2
Cukupjelas