UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 7 Tahun 1952
Tentang KEWAJIBAN PENGGILINGAN PADI DAN PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN.
Berlaku: 5 Mei 1952
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk kepentingan persediaan bahan makanan, perlu mengadakan peraturan tentang kewajiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan;
bahwa peraturan tersebut perlu dijalankan dalam musim panen padi yang sekarang berlangsung;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat :
akan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan
- Undang-undang Darurat tentang kewajiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan.
N/A
Pasal 2

.
Menteri Perekonomian berkuasa untuk kepentingan persediaan bahan makanan di Indonesia atau sebagian dari Indonesia untuk suatu musim, menetapkan :
- a. bahwa penggilingan-penggilingan yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian, dalam waktu tertentu wajib menjalankan suatu daya-kerja menurut syarat-syarat yang ditentukan olehnya; dengan disamping itu tidak boleh bekerja untuk kepentingan sendiri buat seluruhnya atau buat sebagiannya;
- b. bahwa penggilingan-penggilingan yang bekerja untuk kepentingan sendiri yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian wajib menyediakan beras untuk Pemerintah ditempat, sebanyak dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.
N/A
Pasal 3

.
1. Untuk daya-kerja yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian bagi penggilinganpenggilingan menurut pasal 2, Menteri Perekonomian menetapkan, besarnya pengganti kerugian yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada penggilinganpenggilingan itu.
2. Pengganti kerugian tersebut diatas ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang selayaknya harus dikeluarkan oleh penggilingan- penggilingan yang bersangkutan ditambah dengan keuntungan yang pantas.
3. Penetapan Menteri Perekonomian tersebut didalam ayat 1 diberitahukan kepada penggilingan yang bersangkutan dengan surat terdaftar atau dengan cara lain dimana ternyata hari bulan diterimanya surat itu.
N/A
Pasal 4

.
1. Jika suatu penggilingan tersebut dalam pasal 2 tidak dapat menerima besarnya pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3, penggilingan itu dapat minta sematamata kepada Pengadilan Tinggi di Jakarta untuk menetapkan besarnya pengganti kerugian itu.
2. Permintaan tersebut diatas harus disampaikan kepada Pengadilan Tinggi dalam 30 hari setelah pemberitahuan-pos tentang pengiriman penetapan Menteri Perekonomian termaksud dalam pasal 3 ayat 3 disampaikan kepada penggilingan yang bersangkutan atau setelah surat itu dengan cara lain ternyata diterima.
3. Pengadilan Tinggi dapat memperpanjang waktu tersebut, apabila penggilingan yang bersangkutan dapat mengemukakan alasan-alasan yang cukup, bahwa ia tidak dapat memajukan permintaan itu dalam waktu yang ditentukan diatas.
3. Jika Pengadilan Tinggi menganggap perlu, maka Ketua memanggil pihak-pihak yang bersangkutan dengan surat-terdaftar untuk datang pada hari yang ditentukan olehnya.
4. Barangsiapa dipanggil oleh Pengadilan Tinggi sebagai saksi atau sebagai ahli ataupun sebagai juru-bahasa, diwajibkan memenuhi segala sesuatu yang diminta daripadanya sebagai demikian menurut ketentuan-ketentuan tentang hal ini dalam acara perdata.
5. Apabila Pengadilan Tinggi menganggap perlu, maka pelaksanaan segala sesuatu berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan ayat 4 dapat dibebankan olehnya kepada pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat-kedudukan badan-badan atau orang-orang termaksud dalam ayat-ayat tersebut.
6. Penetapan Pengadilan Tinggi mengikat kedua belah fihak.
7. Beaya-beaya untuk keperluan menetapkan besarnya pengganti kerugian ini ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi dan dibebankan kepada fihak yang ditetapkan olehnya.
N/A
Pasal 5

.
Selama menunggu penetapan Pengadilan Tinggi tersebut dalam pasal 4, kewajiban penggilingan-penggilingan tersebut dalam pasal 2 tidak tertunda, dan pembayaranpembayaran berdasarkan pengganti kerugian yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian dianggap sebagai pembayaran-pembayaran sementara.
N/A
Pasal 6

.
1. Penggilingan-penggilingan wajib memberikan segala keterangan yang diminta oleh Menteri Perekonomian tentang banyaknya persediaan bahan makanan.
2. Untuk mengetahui besarnya persediaan bahan makanan yang sebenarnya, Menteri Perekonomian berhak memeriksa buku-buku dan gudang-gudang penggilinganpenggilingan.
N/A
Pasal 7

.
1. Menteri Perekonomian dapat menentukan, bahwa dalam daerah yang tertentu, untuk pembelian padi, penggilingan atau pengurus organisasi atau orang yang menjalankan pembelian padi untuk Pemerintah atau untuk diperdagangkan, hanya diperbolahkan mempergunakan pembeli padi, yang mempunyai izin tersebut dalam ayat 2 dari pasal ini.
2. Izin pembeli padi tersebut dalam ayat 1 diberikan oleh Camat atau lain pegawai Pamong Praja yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian dari daerah di mana pembeli padi itu bertempat tinggal, menurut peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.
N/A
Pasal 8

.
Untuk kepentingan persediaan bahan makanan, Meteri Perekonomian berkuasa menetapkan peraturan-peraturan mengenai perdagangan beras dan bahan makanan lainnya.
N/A
Pasal 9

.
Menteri Perekonomian berkuasa, untuk memperbaiki peredaran bahan makanan rakyat, buat golongan-golongan yang tertentu dari rakyat dan untuk musim yang ditentukan olehnya :
- a. menetapkan jumlah padi dan/atau beras yang boleh disimpan oleh seorang dengan tiada memerlukan surat izin dari yang berwajib, menyimpang daripada jumlah yang tersebut dalam pasal 2 ayat 1 dari "Rijstordonnantie 1948" (Stbl. 1948 No. 253), atau
- b. menetapkan jumlah padi dan/atau beras yang dibebaskan dari kemungkinan diwajibkan menyerahkan kepada Yayasan Urusan Bahan Makanan, menyimpang daripada jumlah yang tersebut dalam pasal 6 dari "rijstordonnantie 1948" (Stbl. 1948 No. 253).
Peraturan hukuman.
N/A
Pasal 10

.
1. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga atau denda setinggitingginya sepuluh ribu rupiah :
- a. penggilingan atau penguras organisasi atau orang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dari Undang-undang ini, yang menerima padi atau menyuruh menerima padi untuk perusahaan atau organisasinya dari orang lain daripada pembeli padi tersebut dalam pasal 7 dari Undang-undang ini.
- b. pembeli padi yang melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian menurut pasal 7 ayat 2 dari Undang-undang ini.
- c. barang siapa melanggar peraturan Menteri Perekonomian tersebut dalam pasal 8.
2. Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat 1 di atas adalah pelanggaran.
3. Padi, dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal ini, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang tersebut bukan milik yang membuat hukuman.
N/A
Pasal 11

.
1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah :
- a. penggilingan yang melalaikan atau dengan sengaja tidak mencukupi kewajiban yang diletakkan kepadanya oleh Menteri Perekonomian menurut pasal 2 dari Undang-undang ini, atau dengan sengaja melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian berdasar pasal tersebut.
- b. penggilingan yang dengan sengaja memberikan keterangan termaksud dalam pasal 6 yang tidak benar, atau yang tidak memberikan keterangan itu pada waktu yang ditentukan oleh atau atas nama Menteri Perekonomian, atau yang tidak cukup membantu terlaksananya pemeriksaan tersebut dalam pasal 6 ayat 2.
2. Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat 1 di atas adalah kejahatan.
N/A
Pasal 12

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 1952, dan dapat disebut "Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi".
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Mei 1952. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI PEREKONOMIAN, ttd SUMANANG
MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA.
Diundangkan pada tanggal 8 Mei 1952. MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA.
PENJELASAN
Pasal 1

. Tidak perlu penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Bagaimana functie penggilingan-penggilingan dalam persediaan bahan makanan, melihat keadaan yang tiap-tiap tahun dapat berubah, harus ditetapkan oleh Menteri Perekonomian. Mungkin dalam suatu tahun (sebagai dalam 1952), penggilingan-penggilingan dibutuhkan jasanya untuk hanya menggiling saja untuk Pemerintah dengan dilarang bekerja untuk kepentingan sendiri; mungkin berhubung dengan keadaan di samping menggiling diperlukan pembantuannya buat ikut membeli padi untuk Pemerintah; mungkin juga berhubung dengan keadaan yang lain, diizinkan bekerja dengan biayanya sendiri, akan tetapi diwajibkan memasukkan beras untuk Pemerintah sebanyak yang ditentukan. Kemudian, mungkin juga penggilingan-penggilingan diperkenankan bekerja bebas.
PENJELASAN
Pasal 3

dan 4.
Sampai sekarang daya-kerja yang dikehendakkan oleh Pemerintah dari penggilingan-penggilingan, ditetapkan dalam contract antara Pusat Beras dan BAMA dahulu atau U.B.M. sekarang. Juga pembayaran untuk daya-kerja itu yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada penggilingan-penggilingan, ditetapkan dalam contract itu, berdasar hasil perundingan antara kedua pihak. Dalam 1951 perundingan antara BAMA dan Pusat Beras berlangsung berbulan-bulan. Juga dalam tahun ini perundingan itu sudah makan waktu ± 3 bulan, akan tetapi belum didapat persetujuan, sedang penggilingan-penggilingan harus sudah mulai bekerja menerima padi, menggiling dan sebagainya. Keadaan demikian tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Jika perundingan antara kedua fihak dalam waktu yang layak tidak berhasil, Menteri Perekononmian harus mempunyai kuasa menetapkan: daya-kerja apa yang diperlukan oleh Pemerintah dari Gabungan Perusahaan dan berapa besarnya pengganti kerugian untuk daya-kerja itu, penetapan mana harus diambil setelah mendengar penggilingan yang bersangkutan. Gabungan ini kemudian harus diberi hak, jika tidak menyetujui besarnya kerugian yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian, minta pada Pengadilan Tinggi untuk menetapkan besarnya pengganti kerugian.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Tidak perlu penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Tidak perlu penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Berhubung dengan praktek yang tidak baik, yang dijalankan oleh tengkulaktengkulak penggilingan, yaitu yang seringkali merugikan kaum tani, maka perlulah diadakan pengawasan terhadap tengkulak-tengkulak atau bakul-bakul pembeli-padi.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Berhubung dengan keadaan luar biasa ini, Pemerintah perlu mendapat kekuasaan yang luas untuk, di mana perlu, dapat mengatur perdagangan beras dan lain bahan makanan untuk kepentingan persediaan bahan makanan. Agar peraturanperaturan demikian mendapat dasar hukum, diperlukan pasal ini.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Lihat penjelasan pasal 8 di atas.
PENJELASAN
Pasal 10

, 11 dan 12.
Tidak perlu penjelasan.
- V. Pentingnya Peraturan ini ditetapkan sebagai Undang-undang Darurat.
Undang-undang ini sangat diperlukan untuk melaksanakan politik Pemerintah mengenai beras, sebagaimana tercantum dalam Instruksi bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perekonomian tentang persediaan beras tahun 1952/1953 tanggal 9 Pebruari 1952.
Walaupun perundingan dengan Organisasi penggilingan sudah berlangsung hampir 3 bulan untuk mengadakan kontrak menggiling padi asal pembelian Pemerintah, dan meskipun pengganti kerugian yang oleh Kementerian Perekonomian ditawarkan kepada Organisasi penggilingan dapat dipandang telah sangat layak juga menurut pertimbangan ahli dalam penggilingan), akan tetapi sampai sekarang belum didapat persetujuan, sehingga kontrak belum dapat diadakan.
Keadaan demikian dihadapi, walaupun pada waktu ini pembelian padi oleh Pemerintah sudah mulai dan sudah musimnya penggilingan-penggilingan menerima padi buat digiling. Di suatu daerah, sementara penggilingan menolak menerima padi, sebelum kontrak ditetapkan.
Berhubung dengan itu mendesaklah kekuasaan Pemerintah sebagai termaksud dalam pasal 2 dan 3.
Seterusnya kekuasaan tersebut pasal 8 dan 9 perlu juga diberikan kepada Pemerintah untuk sewaktu-waktu dapat menghadapi segala kemungkinan, antara lain yang dapat menghadapi segala kemungkinan, antara lain yang dapat merintangi lancarnya pembelian padi untuk Pemerintah.