UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 1968
Tentang TRIWULAN I TAHUN 1969
Berlaku: 1 Djanuari 1969
N/A
Preamble

Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dengan dirubahnya Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan untuk masa 1 Januari sampai dengan 31 Maret 1969 perlu ditetapkan dengan Undangundang;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan dimaksud dalam sub a merupakan kebijaksanaan lanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 dan befungsi pula sebagai alat perletakan batu-batu terakhir dalam mempersiapkan landasan pembangunan.
Mengingat :
- 1.Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
- 3.Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN TRIWULAN 1 TAHUN 1969.
N/A
Pasal 2

.
- (1)Anggaran Belanja Negara untuk masa 1 Januari s/d 31 Maret tahun 1969 terdiri atas:
- a.Anggaran Belanja Routine dan
- b.Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2)Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (.1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 45.380.900.100,-;
- (3)Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 9.500.000.000,-;
- (4)Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.
N/A
Pasal 3

.
- (1)Setelah masa Anggaran ini berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran;
- (2)Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan bersamasama dengan Perhitungan Anggaran tahun 1968;
- (3)Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (2) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mendapatkan penilaian seperlunya.
N/A
Pasal 4

.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1969.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 16 Desember 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO Jenderal T.N.I.
Sekretaris Negara R.I.,
ALAMSYAH Mayor Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Cukup jelas.
Perhitungan Anggaran adalah pertanggungan jawab penata-laksanaan sesuatu Anggaran. Untuk ketubuhan praktis dan pertimbangan effisiensilah jika kedua Perhitungan Anggaran disatukan pengajuannya.
Ketentuan ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undangundang Dasar 1945.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Pasal ini menetapkan bahwa di dalam hal-hal di mana jelas terdapat pertentangan antara Undang-undang tersebut, maka pasal dari Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan ini yang diperlakukan.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:
LN 1968/68; TLN NO. 2868