Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1959
N/A
Preamble

Mengingat
SUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANBUPATIOGANKOMERINGILIR NOMOR: 50 TAHUN2017
TENTANG
BATASDESA TANJUNGLAGAKECAMATAN TANJUNGLUBUK KABUPATENOGANKOMERINGILIR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Lubuk perlu ditetapkan batas wilayahnya; . Menimbang
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas -batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
- c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
- d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasanj pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desai Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
6. 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 472S);
3. Undang-Undang
...
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURP~NBUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG LAGA KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN ( UNIT COST)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang menjadi rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai wewenangnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dalam kaitannya dengan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang berdasarkan biaya satuan ( unit cost) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat;
- c. bahwa dengan tersedianya Alat Penunjang Pemeriksaan Radiologi dengan Menggunakan Computed Radiography maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang berdasarkan biaya satuan ( unit cost );
d. bahwa ...
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Berdasarkan Biaya Satuan ( Unit Cost );
2. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA SATUAN ( UNIT COST )
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Berdasarkan Biaya Satuan (U nit Cost ) (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 27) mengalami perubahan sebagai berikut :
1. Ketentuan pada
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Kabupaten Sintang, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah pola pengelolaan keuangan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang memberikan fleksibiltas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan usaha lainnya.
10. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit yang menjadi tanggungjawabnya.
11. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
12. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan; Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
13. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, (Mr.X), dan tidak ada penjamin, tidak mampu membayar, atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
14. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya pelayanan kesehatannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan atau tindakan medik yang diberikan kepada pasien dengan segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahana kecacatan lebih lanjut.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan rumah sakit.
19. Pelayanan Rawat Sehari ( One Day Care ) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 jam (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
20. Rawat siang hari ( day care ) adalah pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.
21. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk biaya makan.
22. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
12. Dokter ...
23. Pelayanan Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan ditempat tinggal pasien.
24. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit.
25. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan.
26. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan mengunakan metodelogi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
27. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan atau tanpa pembiusan.
28. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan terapi, Elektromedik, Farmasi, gizi, Rehabilitasi medik, konsultasi khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional.
29. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulan.
30. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan.
31. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk visum et repertum hidup atau visum et repertum mati.
32. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi rujukkan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukkan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
33. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
34. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
35. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien yang berpenyakit kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
36. Pelayanan Intensive Cardio Care Unit (ICCU) Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
37. Pelayanan Kunjungan atau Homecare adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat diluar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis.
38. Pelayanan Konsultasi/tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperi konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psykiatri, konsultasi gizi.
39. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan-bahan/ alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi.
40. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
41. Perawatan adalah asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di Rumah Sakit sesuai dengan fungsinya.
42. Jasa Akomodasi Rawat Inap adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas ruang rawat inap, yang tersedia di Rumah Sakit dan pemberian diet dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan.
43. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
44. Visite Rutin dokter adalah kunjungan dokter pada jam kerja untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
45. Visite Khusus dokter adalah kunjungan dokter diluar jam kerja untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat atas permintaan pasien atau keadaan emergenci.
46. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
47. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang dikeluarkan rumah sakit.
48. Tarif adalah besaran biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
49. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/ visite , rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.
50. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, alat pelindung diri (APD), serta pemberian makan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
51. Jasa Konsultasi adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medik untuk kegiatan konsultasi dalam rangka menegakkan diagnosa, pemberian pengobatan, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik atas permintaan tenaga medik lain.
52. Tindakan Cito adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien secara langsung kepada pasien yang memerlukan penanganan segera karena alasan darurat medik meskipun diluar jam kerja atau pada hari libur.
53. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
54. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta.
55. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
56. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan penilaian dan pengetahuan klinis yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan status kesehatan klien/pasien.
57. Jenis Tindakan Medik :
- a. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medik terencana ( non akut/ non emergency ) dan tindakan medik tidak terencana (akut/ emergency );
- b. Berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih.
58. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan dan alat kesehatan yang habis dipakai untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, penunjang diagnosis dan pelayanan kesehatan lainnya.
59. Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik baiknya dan hanya dapat diminta oleh Instansi/ Pejabat yang berwenang.
60. Tarif Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
61. Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya dapat disebut tarif adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
62. Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit selanjutnya disingkat UTDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertugas melayani klinisi dalam memenuhi kebutuhan darah aman.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktifitas.
64. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Rumah Sakt Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
65. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
66. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
67. Klinik Voluntary Counselling Testing selanjutnya disingkat Klinik VCT adalah suatu tempat proses konseling pra testing , conselling post testing , dan testing HIV secara sukarela yang bersifat rahasia dan secara lebih dini membantu orang mengetahui status HIV.
68. Klinik khusus lainnya adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap yang di tanda tangani oleh tenaga medik non spesialis lainnya.
69. titik impas atau break even point adalah sebuah titik dimana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan.
70. Tindakan invasive adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
71. Tindakan non invasive adalah tindakan medis tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh, tanpa menyebabkan kerusakan kulit atau rongga tubuh manusia.
72. Computed Radiography adalah Proses mengubah sistem analog pada konvensional radiografi menjadi digital radiografi.
2. Ketentuan BAB VIII TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS Pasal 17 ayat (2 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
BAB VIII - TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
Pasal 17

- (1) Tarif Pelayanan Bed Foto pasien rawat inap sebesar tarif sejenis, ditambah 30% (tiga puluh persen) dari komponen jasa pelayanan.
- (2) Besaran tarif pelayanan Radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran X A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Lampiran X dan Lampiran XI disisipkan 1 (satu) Lampiran yaitu Lampiran X A tentang Tarif Pemeriksaan Di Instalasi Radiologi Dengan Menggunakan Computed Radiography Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 27 Juli 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal 27 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 42