PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 23 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA
Berlaku: 23 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu dilakukannya penyesuaian dan harmonisasi atas Peraturan W alikota Bima Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur ten tang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bima;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Mengingat
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
V
.~.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ten tang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 138);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima
Menetapkan
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 172);
MEMUTUSKAN:
PEMERINTAH MILIK PEMINDAHTANGANAN KOTA BIMA. PENGHAPUSAN DAN CARA BARANG TATA TENT ANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 23 TAHUN 2014
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2014 -tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 183) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- ( 1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan Walikota dan W akil W alikota berumur paling singkat 4 (Empat) tahun dapat dihapus dan dijual tanpa melalui lelang paling banyak l(satu) unit kepada yang bersangkutan sebelum masa Jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundangundangan.
- (2) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
N/A
Pasal 14

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang berumur 7 (Tujuh) tahun atau lebih yang karena rusak dan/ atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja-sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya l{satu) kali selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
N/A
Pasal 16

- (1) Kendaraan Dinas dengan kondisi rusak berat yang tidak mungkin dioperasionalkan kembali yang disertai dengan pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis, proses. penghapusannya diberlakukan sebagaimana penghapusan barang inventaris selain tanah dan/atau bangunan.
v
--...
&lt;,
- (2) Penentuan kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada hasil penelitian Tim dan dituangkan dalam Berita Acara.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan Pimpinan DPRD dapat dihapus dan dijual hanya 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan dengan ketentuan mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan minimal 7 (Tujuh) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya l(satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 35

Teknis tata cara pelaksanaan penghapusan, pemusnahan, penjualan, pelelangan, tukar menukar, penghibahan dan penyertaan modal serta pengelolaan pembongkaran bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
~M. QURAIS H. ABIDIN
- i WALIKOTA BIMA, ~ /
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 18 Mei 2016
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 1B Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
UHAMADRUM
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 2i1;i
MILIK PEMINDAHTANGANAN BARANG PEMERINTAH KOTA BIMA LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR \Y TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA
I. PENGHAPUSAN
1. Umum
Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari DBP dan/atau daftar barang milik daerah dengan menerbitkan keputusan daripejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang dalam penguasaannya.
2. Persyaratan Penghapusan
- a. Persyaratan penghapusan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan atau berupa barang inventaris bergerak dan barang pakai habis, apabila memenuhi salah satu atau sebagian persyaratan sebagai berikut:
Persyaratan teknis:
- a) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
2. -. . modernisasi; b) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat
- c) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;
- d) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
- e) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/pengangkutan;
- f) membahayakan keselamatan/keamanan/lingkungan;
- g) beralihnya barang an tar Pengguna.
- h) Selisih kurang dalam timbangan /ukuran yang disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan /pengangkutan.
Persyaratan ekonomis antara lain:
- a) Untuk optimalisasi barang daerah yang berlebih atau idle.
- b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang dapat diperoleh.
- 3) Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang disebabkan :
- a) Kesalahan atau kelalaian penyimpanan dan/ atau pengurus barang.
- b) Diluar kesalahan manusia karena kematian hewan atau tanaman.
- c) Mati bagi tanaman atau hewan ternak.
- d) Karena Kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure ).
- b. Persyaratan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan, apabila memenuhi salah satu atau sebagian persyaratan:
- 1) barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (force majeure);
- 2) lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;
- 3) sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- 4) penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik daerah dalam rangka efisiensi; atau
- 5) pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.
3. Wewenang Penghapusan Barang
Wewenang penghapusan barang milik daerah diatur sebagai berikut:
- a. Penghapusan barang milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD;
- b. Penghapusan Barang Milik Daerah dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,(lima miliyar Rupiah) dilaksanakan oleh pengelola setelah memperoleh Persetujuan Walikota;
- c. Penghapusan Barang Milik Daerah dengan nilai perolehan akumulasi diatas Rp. 5.000.000.000,(lima miliyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
4. Kewajiban pelaporan
- a. Barang milik daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Pengelola).
- b. Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan.
5. Proses penghapusan barang milik daerah:
- a. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah perlu membentuk Tim Penelitian/Penghapusan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tingkat Daerah.
- b. Tim Penelitian/Penghapusan sebagaimana dimaksud huruf a untuk Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk oleh Kepala SKPD yang susunan Tim disesuaikan dengan Kebutuhan dan Tim Daerah ditetapkan dan/atau diangkat oleh Walikota bagi penghapusan yang akan dilaksanakan oleh Pengelola dan/ atau yang memerlukan persetujuan DPRD;
1.,,vv
- c. Tugas Tim Penelitian/Penghapusan yaitu memberikan pertimbangan Ekonomis, teknis dan Yuridis atas Barang Milik Daerah dengan melampirkan dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.
- d. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.
- e. Berdasarkan Daftar usulan Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada W alikota mengenai rencana Pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah dengan melampirkan Surat Permohonan U su1an Pemindahtanganan dan Penghapusan Pengguna atau Kuasa Pengguna.
- f. Setelah mendapat persetujuan Walikota, Pemindahtanganan dan Penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan Barang Milik Daerah dan sekaligus menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/ atau disumbangkan/ dihibahkan atau dimusnahkan.
- g. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Walikota membentuk Panitia/Tim Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/ pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- h. Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti Alat Angkutan berupa kendaraan Alat Berat, Mobil Jenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan W alikota.
7. Pencatatan Nilai Dalam Pelaksanaan Penghapusan:
- a. Nilai yang dicatat sebagai mutasi kurang Neraca Daerah sebesar nilai buku yang tercantum dalam Daftar Barang Milik Daerah atas barang yang dihapus, bukan nilai jual barang yang dihapus.
- b. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah atau pengeluaran dari Daftar Barang Pengguna, dilakukan pada saat:
- 1) tanggal terbitnya Berita Acara Penjualan atau Risalah Lelang, bagi barang milik daerah yang dijual/dilelang;
- 2) tanggal terbitnya Berita Acara Pemusnahan, bagi barang milik daerah yang dimusnahkan;
- 3) tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Penggunaan, bagi barang milik daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada SKPD lain;
- 4) tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar, bagi barang milik daerah yang ditukar dengan Pihak Lain;
- 5) tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Hibah, bagi barang milik daerah yang dihibahkan kepada Pihak Lain;
- 6) tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Aset sebagai Penyertaan Modal, bagi barang milik daerah yang disertakan sebagai Modal Pemerintah Daerah;
v
- 7) tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), bagi barang milik daerah yang hilang, dicuri atau sebabsebab lain sehingga menjadi obyek kerugian daerah dan diproses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP- TGR);
- 8) tanggal diterimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht), bagi barang milik daerah yang disengketakan.
8. Pelaksanaan penghapusan secara khusus
- a. Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Walikota. Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud adalah :
- 1) Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jrwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut;
- 2) Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.
II. PEMINDAHTANGANAN
1. Umum.
- a. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bemilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- b. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:
- a) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d) Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- e) Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
2. Bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi:
- a. Penjualan dan Tukar Menukar;
- b. Hibah;
- c. Penyertaan modal.
A. Penjualan dan Tukar Menukar
1. Umum
- 1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia/Tim Pelelangan Terbatas untuk barang milik daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, dan hasil penjualan/ pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- 2) Keanggotaan Panitia/Tim Pelelangan/Penjualan barang tersebut dapat sama dengan keanggotaan Tim Pemindahtangan/Penghapusan.
- 3) Penjualan Khusus barang milik daerah dengan tidak dilakukan secara lelang meliputi Kendaraan Perorangan Dinas dan Sisa Hasil Bongkaran Gedung/ Bangunan.
- 4) Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara Lelang/Lelang terbatas meliputi Kendaraan Dinas Operasional, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan barang tidak bergerak.
- 5) Barang Bergerak yaitu selain Tanah dan Bangunan meliputi Kendaraan Dinas Operasional, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan meliputi: mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mikro bus, derek, alat-alat berat, kendaraan diatas air dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum serta barang inventaris lainnya.
- 6) Barang tidak bergerak yaitu tanah dan/atau bangunan.
- 7) Mengingat prinsip pokok bahwa fungsi tanah yang dalam penguasaan Pemerintah Daerah harus benar-benar dipergunakan secara tertib dan harus diamankan, yaitu jangan sampai menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, maka pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan harus jelas luas tanah, lokasi dan nilainya.
- 8) Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah Tanah Negara yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan, atau tanah berasal dari tanah rakyat yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti rugi ataupun tanah lain yang dikuasainya berdasarkan transaksi lain (sumbangan, hibah), sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Tanah dengan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan dimaksud, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni instansi Badan Pertanahan Negara.
- 10) Berdasarkan Keputusan pemberian Hak Pakai atau Hak Pengelolaan tersebut, kepada instansi Badan Pertanahan Negara setempat perlu dimintakan sertifikat Hak Pakai atau Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah.
- 11) Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal 2 (dua) cara, yakni
- a) Melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual)
- b) Melalui cara tukar menukar (ruilslagh/tukar guling).
2. Tujuan pelaksanaan Pelepasan hak atas tanah adalah:
- a) Untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau dengan cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling) dalam rangka pengamanan barang milik daerah;
- b) Mencegah terjadinya kerugian daerah; dan
- c) Meningkatkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subyek pelepasan:
- a) Subyek pelepasan (ganti rugi a tau tukar menukar / ruilslag/ tukar guling) adalah pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (ruilslag/tukar guling) dapat dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi, pegawai/ perorangan, atau Badan Hukum lainnya;
- b) Alasan pelepasan hak (cara ganti rugi atau cara tukar menukar / ruilslag/ tukar guling) antara lain:
3. (a) Terkena planologi;
4. (b) Belum dimanfaatkan secara optimal (idle);
5. (c) Menyatukan barang/ aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
6. (d) Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi; dan
7. (e) Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;
8. (f) Pelepasan dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah tidak tersedia dalam APBD.
4. Motivasi/pertimbangan lainnya, yakni:
- a) Disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Wilayah ( RUTRK/W);
- b) Membantu instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang memerlukan tanah untuk lokasi kantor, perumahan dan untuk keperluan pembangunan lainnya;
- c) Tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas dapat dilepas kepada Pihak Ketiga dengan Pembayaran ganti rugi atau cara tukar menukar (ruilslag/ tukar guling).
5. Untuk itu perlu diperhatikan:
- a) Dalam hal tukar menukar (ruilslag/tukar guling) maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah;
- b) Apapun yang harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah tersebut harus seijin Pemerintah Daerah agar sesuai dengan peruntukan tanahnya;
- c) Dalam hal pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi, diperlukan surat pernyataan kesediaan Pihak Ketiga untuk menerima tanah
4. dan/ atau bangunan itu dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d) Dalam hal pelepasan hak dengan tukar menukar (ruilslag/ tukar guling), diperlukan Surat Perjanjian Tukar Menukar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang mengatur materi tukar menukar, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Nilai Tanah dan/ atau bangunan. ganti rugi Pihak Ketiga,
7. Nilai tanah dan/ atau bangunan yang akan dilepaskan dengan atau dengan tukar menukar (ruilslag/ tukar guling) kepada sebagai berikut:
- 1) nilai ganti rugi tanah dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavling perumahan, Pegawai Negeri, TNI, POLRI dan DPRD, sedangkan untuk Instansi Pemerintah, Koperasi dan/atau Yayasan milik Pemerintah, dapat ditetapkan dengan berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak dan/ atau harga pasaran umum setempat. Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedoman pada harga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat.
- b) nilai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan:
- a) 2% untuk bangunan permanent;
- b) 4% untuk bangunan semi permanent;
- c) 10% untuk bangunan yang darurat. Dengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80% dari nilai taksiran (tidak dikenakan potongan sebesar 50% seperti pada penjualan rumah dinas daerah golongan III).
- 3) Proses hak atas tanah dan bangunan.
- a) Pembentukan Panitia Penaksir.
15. Walikota membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan:
- (1) meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) menaksir besarnya nilai atas tanah dan/ atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/ umum/NJOP tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada angka 2) di atas;
- (3) meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Walikota; dan
- (4) lain-lain keterangan yang dipandang perlu.
20. Hasil penelitian Panitia/Tim Penaksir tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- b) Permohonan Persetujuan DPRD. Pengelola menyiapkan surat permohonan Walikota kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruilslag/ tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir.
- c) Keputusan Walikota.
23. Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut di atas selanjutnya ditetapkan Keputusan Walikota tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atau tukar menukar.
24. Pada lampiran Keputusan Walikota tersebut di atas harus memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni: Letak/ alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.
- d) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan / tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.
- e) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan Pihak Ketiga (tidak dilakukan pelelangan/ tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.
- f) Teknis pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan daitur sebagai beriku:
28. ( 1) Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga:
29. (a) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar (ruilslag) dimaksud harus diatur dalam Surat Perjanjian Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
30. (b) Dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut harus dicantumkan secara jelas mengenai data tanah dan/ atau bangunan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan lain yang dipandang perlu;
31. (c) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara pembayaran ganti rugi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pihak Ketiga mengenai kesediaan menerima pelepasan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penghapusan tanah dan/ a tau bangunan dari Buku Inventaris:
33. (a) apabila mengenai tanah kapling untuk rumah pegawai, harus ditegaskan dalam Keputusan Walikota tentang pelepasan hak Pemerintah Daerah atas tanah tersebut dan
1/ v
- menghapuskan tanah tersebut dari Buku Inventaris, Selanjutnya sertifikat hak atas tanah bagi masingmasing pegawai yang bersangkutan baru dapat diproses melalui Kantor Pertanahan setempat;
- (b) apabila mengenai tanah dimaksud pada huruf a di atas, maka sertifikat atas tanah yang dilepaskan kepada Pihak Ketiga dapat diselesaikan melalui Kantor Pertanahan setempat berdasarkan Keputusan Walikota yang bersangkutan tentang pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Pemerintah Daerah dimaksud dan menghapuskan tanah dan/ atau bangunan terse but dari Buku Inventaris.
7. Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III.
- 1) Kendaraan Perorangan Dinas:
- a) Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Walikota dan W akil W alikota;
- b) umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan paling singkat telah berusia 4 (Empat) tahun dan sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah Walikota dan Wakil Walikota dan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penghapusan dan penjualan kendaraan perorangan dinas l(satu) tahun sebelum masajabatan berakhir;
- d) pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli dibentuk Tim Pemindahtangan/Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas dengan Surat Keputusan Walikota;
- f) Tim Pemindahtanganan/Penghapusan meneliti dari segi administratif/pemilikan Kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan dan persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Tim tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- 2) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan Dinas.
- a) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.
- b) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Daerah, persyaratan administratif yang harus dipenuhi, yakni:
- (1) Keputusan pengangkatan pertama sebagai Walikota dan Wakil Walikota;
- (2) Surat pernyataan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas dalam tenggang waktu 10 ( sepuluh) tahun;
- (3) Hasil penelitian Tim Pemindahtangan/Penghapusan;
- (4) Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
5. (a) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
6. (b) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/ pasaran yang berlaku.
- d) Walikota menetapkan keputusan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dengan Lampiran Keputusan yang memuat antara lain:
- (1) Nama danjabatan pembeli;
- (2) Data mengenai kendaraan;
- (3) Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
- (4) Hargajual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Harga yang ditetapkan;
- (6) Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- e) Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas. Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas selanjutnya:
- (1) dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Walikota;
- (2) apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;
- (3) surat perjanjian sewa beli harus memuat:
1. besarnya harga jual kendaraan dimaksud dan dibayarkan sekaligus;
2. Setelah lunas baru melakukan balik nama atas kendaraan atas nama pembeli;
3. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.
- f) dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan;
- g) semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah;
- h) setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan W alikota yang menetapkan:
- (1) Pelepasan hak pemerintah daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan
- (2) Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah.
- i) Berdasarkan Keputusan Walikota dimaksud pada huruf g) diatas, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j) Walikota dan Wakil Walikota baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.
- 3) Kendaraan Dinas Operasional.
- a) Kendaraan Dinas Operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/ atau pelelangan terbatas;
- b) Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dihapus dari Daftar lnventaris Barang Milik Daerah yang telah berumur 7 (Tujuh) Tahun dan/atau rusak berat;
- c) Penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/ atau sudah ada penggantinya;
- d) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris terdiri dari:
- (1) Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup;
- (2) Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), (sepeda motor dan scooter);
- e) Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional.
36. Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul Pemindahtangan/ penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan berdasarkan Hasil Penelitian Tim Internal SKPD kepada W alikota melalui pengelola.
- f) Pembentukan Tim Pemindahtanganan/Penghapusan:
- (1) Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk di Peminndahtanganan/Penghapusan, Walikota dengan Surat Keputusan membentuk Tim Pemindahtangan/Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional;
- (2) Tim Pemindahtanganan/Penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, Syarat Umur Ekonomi, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Tim Pemindahtanganan/ Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian;
- (3) apabila memenuhi persyaratan, W alikota menetapkan keputusan ten tang Pemindahtangan/ penghapusan kendaraan dinas operasional.
- g) Pelaksanaan Penjualan/ Pelelangan:
- (1) Setelah dilakukan Pemindahtangan Barang Milik Daerah dapat dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
- (2) Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
- (3) Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (4) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/ pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun;
- (5) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama;
- (6) Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/ pelelangan terbatas; jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua);
- (7) Hasil penjualan/ pelelangan disetor ke kas daerah.
- 4) Kendaraan Dinas Operasional Lapangan.
- a) Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas;
- b) Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yang telah berumur 10 (Sepuluh) Tahun dan/ atau rusak berat;
- c) Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/ atau sudah ada penggantinya;
- d) Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris meliputi : Jenis Kendaraan Dinas Operasional khusus terdiri dari mobil Ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan diatas air.
- e) Permohonan penghapusan kendaraan Dinas Operasional Lapangan.
g)
Pengguna/ kuasa pengguna barang mengajukan usul Pemindahtangan/ penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Walikota melalui pengelola berdasarkan Berita Acara (BA) hasil penelitian Tim Penelitian Internal SKPD.
- f] Pembentukan Tim Pemindahtanganan/Penghapusan dan Tim Penilaian Harga:
- (1) Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk di Pemindahtanganan/Penghapusan, Walikota dengan Surat Keputusan membentuk Tim Pemindahtangan/ Penghapusan dan Tim Penilaian/ Penaksiran Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;
- (2) Tim Pemindahtanganan/Penghapusan kendaraan dinas operasional bertugas untuk melakukan penelitian dari segi administratif / pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Tim Pemindahtanganan/ Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- (3) Tim Penilaian Harga Kendaraan Dinas Operasional Lapangan bertugas untuk melakukan penelitian dari segi administratif / pemilikan kendaraan, keadaan fisik, Harga Barang sesuai dengan Tahun Perolehan, Tipe dan Harga Pasaran dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Tim Penilaian/Penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilaian/Penaksiran Harga;
- (4) apabila memenuhi persyaratan, Walikota menetapkan keputusan ten tang Pemindahtangan/ penghapusan kendaraan dinas operasional.
Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan:
- ( 1) Setelah dilakukan Pemindahtangan Barang Milik Daerah dapat dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
- (2) Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
- (3) Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan W alikota;
- (4) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/ pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun;
- (5) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama;
- (6) Kendaraan Dinas Operasional Lapangan terdiri dari mobil Ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan diatas air, penjualan/ pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
3. Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas daerah.
Rumah Dinas Daerah.
- a) Rumah dinas milik daerah dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yakni:
2. ( 1) Rumah daerah golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan);
- (2) Rumah daerah golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah-tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (rumah Instansi);
- (3) Rumah daerah golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan Golongan II tersebut di atas.
- b) Rumah daerah golongan III milik daerah dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai.
- (1) Rumah milik daerah yang dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai, hanya rumah daerah golongan III dan rumah daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III yang permanen, semi permanen dan darurat, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun