Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO
Berlaku: 4 TAHUN 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004 NOMOR 4
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22\_ Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa Penataan Lembaga Teknis Daerah dimaksud didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas serta rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun · 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Norn or 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi · Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Sentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Supati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah;
- c. Supati adalah Supati Tebo;
- d. Wakil Supati adalah Wakil Supati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Sadan Legislatif Daerah.
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
N/A
Pasal 2

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Sadan Pengawasan Daerah Kabupaten Tebo;
2. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tebo;
..
4. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tebo;
6. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo;
7. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tebo;
8. Kantor Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dibidangnya;
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- b. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten atas petunjuk Bupati;
- c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah dan kekayaan daerah;
- d. Melakukan pelayanan teknis administratif dan fungsional.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Bagian TU membawahi :
Sub
.
- 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
- 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum Daerah, Pemerintahan Desa;
- 2) Sub Bidang Pembinaan Aparatur, Administrasi Kepegawaian, Pendidikan &amp; Pelatihan dan Penelitian &amp; Pengembangan;
- d. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahi;
- 1) Sub Bidang Bimbingan Ketentraman dan Ketertiban, Sosial dan Tenaga Kerja;
- 2) Sub Bidang Dikbud, Agama, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Bidang Perekonomian dan Pendapatan/Kekayaan, membawahi :
- 1) Sub Bidang Sektor Pertanian, Industri, Pertambangan &amp; Energy, Perhubungan dan Pariwisata;
- 2) Sub Bidang Pajak, Retribusi, Pendapatan Daerah, BUMD, Pemeliharaan dan Penghapusan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sadan Pengawasan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA)
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaan pembangunan.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- b. Menyusun Program Pembangunan Daerah dan menyusun Rencana Strategis Daerah;
- c. Menyusun Rencana Tahunan Daerah;
- d. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Rencana Tata Ruang Kata dalam Kabupaten Tebo;
- e. Menyusun Program Tahunan sebagai penjabaran dan pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada sub a, b, c, pada pasal ini;
- f. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta badan-badan I instansiinstansi / lembaga-lembaga lain yang berada dalam Kabupaten Tebo;
Menyusun
.
- h. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah bersama-sama dengan bagian keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
- i. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan pengkajian, penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- j. Melakukan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- k. Melakukan pengendalian pembangunan dan pengendalian ruang.
- I. Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- m. Melakukan pembinaan pembangunan kecamatan, perkotaan dan pedesaan.
- n. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan petunjuk Supati.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Sadan;
- b. Sagian TU membawahi 2 Sub Bagian, yaitu :
- 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :
- 1) Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian, Statistik dan Pelaporan;
- 2) Sub Bidang Analisa, Penelitian dan Pengembangan Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda)
- d. Sidang Ekonomi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu;
- 1) Sub Sidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dam Pariwisata;
- 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi dan Pengembangan Dunia Usaha;
- e. Bidang Sosial Budaya, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
- 1) Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual Keagamaan, Kesehatan dan Kesejateraan Sosial Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Tenaga Kerja;
- f. Sidang Fisik dan Prasarana membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu;
16. 1 Sub Sidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Perumahan dan Pemukiman;
- 2) Sub Bidang Pengairan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Kabupaten dalam bidang Kependudukan dan Penyelenggaraan Urusan Catatan Sipil.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan pengesahan Anak dan Kematian;
- b. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan pengesahan anak dan kematian;
- c. Melakukan kegiatan penyuluhan catatan sipil;
- d. Melakukan penelitian terhadap kebenaran data kependudukan seseorang;
- e. Menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan hasil penelitian/rekomendasi dari Seksi Administrasi Kependudukan;
- f. Memonitor, menginventarisir dan mencatat perubahan/mutasi data penduduk;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data kependudukan;
- h. Menyusun Laporan Data Kependudukan pada khususnya dan administrasi kependudukan pada umumnya.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Seksi Penyuluhan dan Dokumentasi;
- e. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Adopsi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
Pasal
14
..
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- b. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pemantapan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Perumusan dan penyiapan kebijakan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan program dan kegiatan fasilitasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Melaksanakan administrasi dan tata usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- d. Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmingrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan penyusunan program dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Membina penyediaan penyaluran tenaga kerja meliputi tenaga penganggur antar daerah, dalam dan luar negeri, pembatasan/penggunaan tenaga kerja asing perorangan, penyandang cacat usaha mandiri, sektor informal;
3. Membina
..
-
3. Membina dan membimbing Lembaga Swasta dalam bidang Sertifikat dan kerjasama perizinan serta pembinaan Instruktur Latihan Kerja;
4. Melakukan pemberdayaan kawasan transmigrasi melalui penataan persebaran penduduk dan pembangunan permukiman dengan dukungan peran serta masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan peningkatan sumber daya transmigrasi dan masyarakat sekitar unit permukiman transmigrasi;
6. Menetapkan jaminan kesejahteraan tenaga kerja dan puma kerja dibidang Syarat Kerja dan Pengupahan, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama serta Organisasi Pekerja dan Lembaga Industrial;
7. Mengkoordinasi dan membina berbagai perselisihan tenaga kerja dalam hal pemutusan hubungan kerja hingga ketingkat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D);
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, norma kerja, pengupahan, Keselamatan Kerja dan Pemberian berbagai Izin serta Juran Tenaga Kerja;
9. Melaksanakan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian, sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyusunan Rencana, Program Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Seksi Produktivitas, Penyaluran Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan;
- e. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi, Perpindahan Penduduk, Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
KANTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha proses pendirian dan atau pembubaran koperasi;
- b. Penyiapan ...
- c. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang simpan pinjam permodalan dan jasa keuangan serta evaluasi;
- d. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan evaluasi dibidang penilaian dan pengawasan simpan pinjam;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk Bupati;
- f. Melaksanakan urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tebo terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan 1 (Satu) Sub Bagian sebagai berikut:
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Koperasi dan Simpan Pinjam;
- d. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Seksi Kemitraan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tebo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
KANTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22

Kantor Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 23

Kantor Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Mengatur dan merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Perikanan meliputi pembinaan teknis, Produksi Peternakan dan Perikanan, pemantauan dan pengendalian penyakit berdasarkan kebijaksanaan Bupati.
- b. Mengurus program Pemerintah di bidang Peternakan dan Perikanan.
- c. Mengurus administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan dan program, keuangan dan umum.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Kesehatan Hewan;
- d. Seksi Peternakan;
Seksi
..
- f. Seksi Perikanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 25

Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang berada di bawah Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Kepala Bidang dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang yang diberikan Bupati melalui usulan dari Kepala Sadan dan Kepala Kantor.
BAB VI - ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 27

Para Pejabat di lingkungan Lembaga Teknis Daerah menduduki jabatan struktural sebagai berikut:
- a. Kepala Badan
: Eselon 11.b
- b. Kepala Kantor, Kepala Bidang,Kepala Bagian TU : Eselon III.a
- c.
- Kasub Bidang, Kepala Subbag TU,dan Kepala Seksi : Eselon IV.a
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 28

Dalam menjalankan tugas kedinasan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan Unit Kerjanya maupun antar Instansi terkait lainnya.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 29

Setiap Pimpinan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 30

Setiap Pejabat dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta melaporkan tugasnya secara hirarki kepada atasannya masing-masing secara berkala, dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 31

Setiap Pejabat dalam satuan organisasi harus meningkatkan profesionalisme dan dalam menjalankan tugasnya wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan uraian tugas masing-masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dibidang kelembagaan pengangkatan dalam jabatan dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor OS Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan .Qi\_ Muara Tebo
pada tanggal 12 Januari 2004
H. A. MADJID MU'AZ
LEMBARAN DAERAH KAB!J~~TEN TEBO TAHUN 2004 NOMOR 4
H.DARKUTNI
H KABUPATEN TEBO,
Diundangkan di Muara Tebo \_ \_ pada tanggal 16 Januari 2004 .
~hk
BAGAN
ORGANISASI SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEBO
I
KEPALA BADAN
I
BIDANG LITBANGDAL
I
SUBBIDANG
EVALUASI, PENGENDALIAN,
STATISTIK DAN PELAPORAN
SUBBIDANG
ANALISA, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
SISRENBANGDA
KELOMPOK JABA TAN
FUNGSIONAL
.\_
~
-
I
I
BIDANG EKONOMI
I
SUB BIDANG
PERTANIAN, PERKEBUNAN,
KEHUTANAN DAN PARIWISATA
-
SUB BIDANG
INDUSTRI, PERDAGANGAN,
KOPERASI, PERTAMBANGAN
DAN ENERGI.
L-
...
: 4 TAHUN 2004
: 12 JANUARI 2004
NOMOR
TANGGAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
LAMPIRAN II
r
BAGIAN TATA USAHA
I
I
I
I
SUBBAGIAN
PENYUSUNAN RENCANA
KEGIATAN
l
BIDANG SOSIAL BUDAYA
I
SUB BIDANG
PENDIDIKAN, AGAMA DAN
KESEHATAN
SUBBIDANG
KEPENDUDUKAN,TENAGA
KERJA DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
I
SUBBAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
I
BIDANG FISIK DAN PRASARAN
I
SUBBIDANG
PERHBUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI,
INFORMASI, TATA RUANG DAN TATA
GUNA TANAH, PERUMAHAN DAN
PEMUKIMAN
SUBBIDANG
PENGAIRAN, SUMBER DAYA
ALAM,PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN LINGKUNGAN
HIDUP
BUPATI TEBO
H.A
MADJID MU'AZ
...
~
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR
: 4 TAHUN 2004
TANGGAL
: 12 JANUARI 2004
LAMPIRAN Ill
H. A. MADJID MU'AZ
I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR :
4 TAHUN 2004
TANGGAL
: 12 JANUARI 2004
LAMPIRAN IV
H. A. MADJID MU'AZ
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR
4 TAHUN 2004
TANGGAL
: 12 JANUARI 2004
LAMPIRANV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR
: 4 TAHUN 2004
TANGGAL
: 12 JANUARI 2004
LAMPIRANVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR
: 4 TAHUN 2004
TANGGAL
: 12 JANUARI 2004
LAMPIRANVII
H. A. MADJID MU' AZ
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEBO
l?~~eg~OG::!Jis'&amp;D=O ~000:Dl?&amp;is'~G::!J i]'CgfID@ is'&amp;D=OM G::!J ~®®«J.