PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor "F Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 54 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
\
Mengingat
BUPATISAROLANGUN
PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR J.t TAHUN 2015 TENT ANG
KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATISAROLANGUN,
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang tentram, tertib dan teratur serta melindungi masyarakat, sarana dan prasarana beserta kelengkapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam masyarakat diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah serta partisipasi langsung masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan ketertiban umum, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Sarolangun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Um um;
1.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sarolangun.
7. Satuan Palisi Pamong Praja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah ·serta menciptakan kondisi daerah yang tertib teratur dan aman.
8. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Badan U saha Milik Daerah adalah badan usaha yang modalnya se bagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah dengan tujuan memberikan I layanan kepada masyarakat daerah. (
;
11. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah, swasta dan perorangan untuk kepentingan umum, seperti jalan, angkutan umurn, saluran air, jembatan, halte, alat penerangan umum, rambu lalu lintas, jaringan listrik, banjir kanal, turap, trotoar, lajur khusus sepeda, bus sekolah dan orang berkebutuhan khusus dan usia lanjut, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir.
\
12. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah, swasta I dan perorangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam j lingkungan pemukiman, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, dan pemakaman.
13. Tempat umum adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
3. ' di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha/budidaya, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus lainnya yang dimiliki oleh pemerintah, yayasan, swasta maupun perseorangan baik permanen maupun semi permanen seperti perumahan, pertokoan, ruko, kios, bedeng, rumah kost, asrama, perkantoran, tempat pengmapan, hotel, tempat ibadah, universitas/perguruan 'tinggi, sekolah, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotik, stasiun pengisian bahan bakar umum, terminal, derrnaga, pusat perbelanjaan/bisnis, pabrik, industri pengolahan berbagai macam barang dan hasil bumi, rumah makan, restoran, showroom, bengkel, tempat cucian kendaraan, bioskop, gudang, tempat hiburan dan rekreasi, tempat pendidikan dan pelatihan, tempat olah raga, stadion olah raga, studio musik, museum, auditorium dan sanggar seni. 14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
15. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan/ operator telekomunikasi.
16. Operator telekomunikasi adalah mereka yang secara fisik membangun infrastruktur telekomunikasi dasar seperti kabel fiber optik, menara BTS (Base Transceiver Station) selular dan sentral telepon.
6. 1 7. Sarana dan prasarana transporta:si darat dan sungai adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang mengangkut/meniindahkan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain meliputi jalan, jembatan, terminal, dan dermaga / pelabuhan penveberangan termasuk
\
18. Lalu lintas adalah .gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas darat dan sungai, dimana ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
19. Perlengkapan jalan adalah bagian dari sarana dan prasarana transportasi yang memiliki fungsi tertentu seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, penghalang lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan.
3. bundaran, halte, parkir kendaraan, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan fasilitas bagi orang berkebutuhan khusus dan usia lanjut. 20. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas adalah sarana yang disediakan I dalam menunjang kelancaran dan keteraturan ( lalu lintas seperti '
4. atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 21. Ja:lan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di '
22. Pejalan kaki adalah orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trot.oar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
24. Angkutan sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut pen um pang dan/ atau barang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta dan perorangan.
25. Angkutan umum adalah sarana untuk memindahkan orang dan/ atau barang dan suatu tempat ke tempat lain untuk membantu orang atau kelompok orang dalam menjangkau tempat yang dikehendaki atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan.
,
26. Rambu lalu lintas aclalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
27. Marka jalan adalah suatu tanda yang beradadi permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
28. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
29. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma agama atau kaidah kesopanan yang berlaku dalam masyarakat suatu daerah.
30. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran ' dan gedung komersial, hutan kota, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka dan jalur hijau jalan.
31. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ a tau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
32. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
33. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diambil manfaatnya sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil turunannya.
34. Rumah pemotongan hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang berada pada instansi teknis untuk mengawal undang-undang
,
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum ini adalah:
- {1) Mewujudkan kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara.
- (2) Menumbuhkembangkan kesadaran dan budaya disiplin pada pihak pemerintah daerah, swasta dan masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah.
- (3) Memberikan pembinaan dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum kepada pemerintah daerah, swasta dan masyar..akat.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. tertib fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. tertib bangunan gedung dan menara telekomunikasi;
- c. tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai; 1
- d. tertib lingkungan dan ruang terbuka hijau;
- e. tertib sungai, drainase dan sumber air;
- f. tertib usaha;
- g. tertib tempat hiburan dan tempat keramaian;
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 4

- ( 1) Setiap orang berhak mendapatkan, menikmati dan memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam kondisi baik dan/atau layak yang diadakan oleh pemerintah daerah, swasta dan perorangan.
- (2) Pemerintah daerah berwenang untuk menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Setiap orang wajib mematuhi, menaati, menjaga, memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 5

- ( 1) Setiap orang dilarang:
- a. mengotori fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan;
- b. merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan;
- c. merubah/memperbaiki bentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan;
- d. memindahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan; dan
- e. menghapus aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e tidak berlaku apabila telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda administratif.
Bagian Kedua
Tertib Bangunan Gedung dan Menara Telekomunikasi
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamm kegiatan pembangunan bangunan gedung dan menara telekomunikasi yang dilakukan di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air yang dikuasai pemilik sah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal, berkehidupan yang layak dan mendapatkan perlindungan keamanan kepemilikan dari pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, I pengendalian dan perlindungan terhadap bangunan( gedung dan menara telekomunikasi.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau operator telekomunikasi wajib:
- a. memenuhi dan lulus persyaratan administratif, teknis dan/ atau dampak lingkungan, yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menara; b. memiliki izin mendirikan bangunan dan izin mendirikan bangunan
- c. menjaga keamanan, ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan/material baik sebelum, saat mulai dan setelah selesainya pekerjaan pembangunan;
- d. menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja pada saat mulai dan sampai dengan selesainya pekerjaan pembangunan;
- e. melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan bangunan gedung darr menara telekomunikasi baik sendiri dan/ atau bersama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait setiap 1 (satu) tahun sekali;
- f. menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/ atau lingkungan hidup selama bangunan gedung dan menara
- g. bertanggungjawab pen uh terhadap bahaya dan/ atau kerugian yang ditimbulkan baik secara materil maupun non materil kepada pihak yang dirugikan selama bangunan gedung dan menara telekomunikasi terse but beroperasi dan/ atau tidak beroperasi.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif;
14. ~ d. pembekuan dan/ a tau pencabutan izin; dan
- e. penutupan atau pembongkaran.
Bagian Ketiga
Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 8

- ( 1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berjalan dan berlalu lintas baik di darat maupun di sungai.
- ( peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah daerah berwenang untuk menyediakan dan memperbaiki sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas sesuai dengan ketentuan
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 9

- ( 1) Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas di ruang lalu lintas di darat wajib:
- a. mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalan dan menggunakan ~ fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan dengan sebaik-baiknya dan/ atau sesuai dengan peruntukkannya;
- b. menggunakan trotoar/bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan/ atau jalan yang paling tepi dan menyeberang di tempat yang telah ditentukan, dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan kelancaran lalu lintas
\
,·
- c. menggunakan jalur jalan sebelah kiri, penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah dan/ atau mendahului kendaraan lain;
- d. memanfaatkan jalur lalu lintas yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, memiliki surat izin mengemudi, memenuhi persyaratan yang ditentukan dan aman untuk dikendarai dan tidak melebihi beban sumbu maksimum dan melebihi kecepatan kendaraan maksimum yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
,
- e. menempatkan kendaraan sebaik-baiknya pada saat berhenti sementara sehingga tidak menghalangi arus lalu lintas dan/ a tau tidak berhenti pada tempat dimana terdapat tanda larangan berhenti. Pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu lama dan/ atau sesuai dengan kebutuhan pengendara harus menempatkan kendaraan pada sisi badan jalan yang diperbolehkan untuk parkir dan/ atau terdapat tanda . diperbolehkan parkir kendaraan: dan
- f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan barang ditempat terminal dan/ atau halte.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda administratif.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 10

- nyaman. (1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan angkutan umum untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang terjangkau, aman dan
- (2) Pemerintah daerah berwenang untuk menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam ( provinsi dan antarkota dalam kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan jasa angkutan umum diselenggarakan oleh badan usaha milik
- (4) Kegiatan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memiliki izin usaha angkutan umum dan izin trayek baik trayek tetap dan teratur dan / atau trayek tidak tetap dan tidak teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I izin trayek untuk mengangkut penumpang dan/ata(u barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan izin usaha angkutan umum dan
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 11

- ( 1) Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas usaha angkutan umum wajib:
- a. mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalan dan menggunakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan dengan sebaik-baiknya dan/ atau sesuai dengan peruntukkannya;
- b. mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu , istirahat, dan pergantian pengemudi angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memanfaatkan jalur lalu lintas yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan umum, memenuhi dan lulus uji kelaikan kendaraan, memiliki surat izin mengemudi, memenuhi persyaratan yang ditentukan dan aman untuk dikendarai, tidak melebihi beban sumbu maksimum dan melebihi kecepatan kendaraan maksimum yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/ atau menurunkan penumpang atau barang, menutup pintu selama kendaraan berjalan dan melewati jaringan jalan yang ditentukan sesuai dengan izin trayek;
- e. menggunakan kendaraan barang tertutup dan/ atau khusus untuk mengangkut bahan berdebu, bahan kimia, cpo, aspal, minyak dan gas bumi, bahan berbau busuk, kendaraan alat berat, berbahaya, beracun, bahan yang mudah terbakar dan/ a tau bahan peiedak dan diberi tanda tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
- f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan barang ditempat terminal dan/ atau halte, sedangkan untuk pemberhentian kendaraan dalam iangka waktu sementara dan /atau lama hars menemnatkan
- g. tidak membuang sampah, sisa makanan, meludah, merokok dan mengeluarkan anggota badan dalam angkutan umum.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (3} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan
- d. pembekuan atau/ atau pencabutan izin.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 12

- ( 1) Kegiatan angkutan sungai diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah, swasta, perseorangan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang r dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kapal yang ditentukan dan aman untuk dilayari dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan sungai dan izin trayek baik trayek tetap dan teratur dan/atau trayek tidak tetap dan tidak teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan izin usaha angkutan sungai dan izin trayek untuk mengangkut penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas di ruang lalu lintas di sungai wajib:
- a. mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalan lalu lintas sungai dengan sebaik-baiknya dan/ atau sesuai dengan peruntukkannya;
- b. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai, melindungi dan mengamankan sarana dan prasarana transportasi sungai dan mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
- c. memanfaatkan jalur lalu lintas yang diperuntukkan bagi lalu lintas sungai, memiliki izin usaha angkutan sungai dan izin trayek, memenuhi persyaratan yang ditentukan dan aman untuk dilayari, tidak melebihi beban maksimum dan melebihi kecepatan pelayaran maksimum yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menaikkan dan/ atau menurunkan penumpang dan barang di tempat dermaga/pelabuhan yang tersedia.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dari
- d. pembekuan atau pencabutan izin.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 14

- (1) Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas diruang lalu lintas baik di darat dan di sungai dilarang:
- a. mengotori dan merusak sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai, bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan;
3. kelancaran lalu lintas dan/ a tau membahayakan pengguna jalan; b. memasang portal penghalang jalan, membuat rintangan dan/atau menempatkan bahan/ material dijalan yang' dapat mengganggu I
- c. membuang benda-benda dalam bentuk apapun, membuat rakit, keramba, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan/ atau membahayakan pengguna lalu lintas sungai;
- d. mengalihkan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai dan bangunan pelengkap jalan, berjualan, me~perbaiki dan mencuci kendaraan, mendirikan tenda, bangunan permanen dan/ atau tidak permanen yang sifatnya menetap di jalan;
\_\_
,\_,
\_\_ .1
r \_\_
.,\_
..
,.
,
'
;
(
- f. merubah dan memperbaiki sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai, bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan; dan
- g. melakukan balapan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan, kapal dan perahu di lalu lintas jalan dan sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g tidak berlaku apabila telah rnerrdapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud. pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan dan/ atau pencabutan izin; dan
- e. penutupan atau pembongkaran.
Bagian Keempat
Tertib Lingkungan
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan, ketentraman dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pemerintah daerah berwenang menyediakan dan menetapkan peruntukan ruang terbuka hijaU: sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Setiap orang yang melakukan penambangan dan pengalian sumber daya alam daerah wajib memiliki izin dan memenuhi persyaratan dampak lingkungan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 1
Ruang Terbuka Hijau
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 16

- I { kebersihan dalam kawasan ruang terbuka hijau. ( 1) Setiap orang wajib mematuhi, menaati, menjaga, memelihara kerapian dan
- (2) Setiap orang dilarang:
'
( 1)
- b. berdiri dan/ atau duduk pada pagar jembatan, pagar jalur hijau, pagar taman pinggir sungai, dan taman median jalan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain;
- c. membawa senjata tajam, senjata api, berburu, menangkap, menembak, membunuh hewan peliharaan dan/ atau dilindungi;
- d. melakukan perbuatan asusila, berjudi, minuman beralkohol, menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang, mencuri, dan berpakaian sangat minim dan/ atau terbuka;
- e. mendirikan bangunan, menggali dan menguruk tanah untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telepon, pipa air mmum, dan pemasangan spanduk/iklan/baliho di ruang terbuka hijau;
- f. parkir kendaraan dan berjualan diluar tempat yang telah diatur dan disediakan;
- g. mengalihfungsikan, merubah dan/ atau memperbaiki fasilitas ruang terbuka hijau; dan
- h. memotong, menebang pohon dan tanaman yang ada diruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h tidak berlaku apabila telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan dan/ atau pencabutan izin; dan
- e. penutupan atau pembongkaran.
Paragraf 2
Lingkungan TempatTinggal, Sekolah dan Tempat Kerja
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 17

Pemerintah
Daerah bertanggungjawab
melindungi setiap
orang
'
{2) Setiap orang wajib:
- a. menjaga kerukunan hidup, keamanan, ketentraman, disiplin dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggal, sekolah dan tempat kerja;
- b. memiliki administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan secara lisarr dan/ atau tertulis setiaI? pergantian penghuni rumah, kosty kontrakan dan bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) kepada kepala desa/lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat; dan
- d. Melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan dan sistem kebersihan lingkungan yang dikoordinir oleh pengurus rukun tetangga setempat.
Setiap orang dilarang:
- a. bagi pelajar berada di luar area sekolah pada jam pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas izin dan/ atau diketahui oleh pihak sekolah; f
- b. bagi pegawai negeri sipil dan hononer berada diruar area tempat kerja atau kantor pada jam kerja, kecuali dalam rangka dinas dan/ atau untuk kepentingan tertentu atas izin dan/ atau diketahui oleh kepala satuan kerja;
- c. membuat keributan yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman lingkungan dan pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan;
- d. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan/spanduk pada tiang listrik, pohon, dinding, tembok dan pagar;
- e. mernbuang, membakar dan menumpuk sampah tidak pada jadwal dan tempat yang ditentukan;
- f. menyimpan barang dalam jumlah banyak dan lama yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya, seperti bahan bakar minyak, petasan/mercon, kembang api dan bahan-bahan peledak lainnya dek;at dengan pemukiman penduduk; dan
- g. melakukan perbuatan asusila, berjudi, minum minuman keras, menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang, mencuri, dan
- (4) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda administratif.
Bagian Kelima
Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat wajib memelihara, menanam dan melestarikan pohon pene-duh/ pelindung dipekarangan rumah, disepanjang ban taran sungai dan sum ber air.
- (3) Kegiatan pengambilan air perrnukaan dan air tanah · untuk keperluan air mmum komersial, industri, peternakan, dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial, wajib memiliki izin pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dan air permukaan.
- (4) Ketentuan mengenai izm pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah, dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 19

- ( 1)
Setiap orang dilarang: f
- a. memoto-ng, menebang pohon dan tanaman yang ada disepanjang bantaran sungai dan sumber air;
- b. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik, bahan dan/ atau alat yang dapat merusak lingkungan sungai;
- c. rnembuang benda berbahaya dan beracun, bahan padat dan/atau cair berupa limbah kimia atau nonkimia ke dalam sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah;
- d. mempersempit, menutup, menguruk saluran air drainase dan selokan
'
- e. mendirikan bangunan gedung, membangun temr;at mandi cuci kakus, I hunian/tempat tinggal dan atau tempat usaha: permanen dan/atau semi permanen disepanjang bantaran sungai.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan
- d. penutupan atau pembongkaran.
Bagian Keenam
Tertib Usaha
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- (2) Pemerintah daerah be~enang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan usaha dan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha dan bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, menjaga kesehatan lingkungan, dan keindahan di sekitar tempat usaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 21

- ( 1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izm usaha dan/ atau menyimpang dari izin yang diberikan;
- b. melakukan kegiatan usaha di atas badan jalan, trotoar, di bawah jembatan, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat untuk kepentingan umum lainnya;
- c. memperdagangkan barang pangan dan farmasi yang tidak layak/bekas, kadaluarsa, rusak, cacat dan tercemar;
memperdagangkan barang
tidak sesuai
dengan ukuran,
takaran,
\
- e. menyimpan, memperdagangkan, mengoplos minuman beralkohol, narkoba dan/ atau obat-obatan terlarang;
- f. melakukan kegiatan usaha pornografi, prostitusi dan perjudian dalam berbagai bentuk;
- g. memproduksi, memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat perjanjian atau melakukan kegiatan usaha monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan/ atau sejenisnyr; dan
1. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan di kawasan lingkungan pemukiman penduduk dan/ atau tempat tinggal.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan dan/ a tau pencabutan izin; dan
- e. penutupan atau pembongkaran.
Bagian Ketujuh
Tertib Tempat Hiburan dan Tempat Keramaian
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 22

- ( 1) Setiap orang yang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan tern pat keramaian wajib menyediakan tempat, sarana dan prasarana yang layak, bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan pengunjung dan memberitahukan penyelenggaraan kegiatan kepada aparat keamanan.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan tempat hiburan dan tempat keramaian wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan izin penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat kerarnaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 23

- ( 1) Setiap orang dilarang:
- a. menyelenggarakan tempat hiburan dan tempat keramaian tanpa memiliki izin dan/ atau menyimpang dari izin yang diberikan;
- b. melakukan perbuatan asu sila, berjudi, minum minuman keras, menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang, mencun, dan berpakaian sangat minim dan/ a tau terbuka;
- c. membawa senjata tajamsenjata api, bahan peledak dan benda-benda sejenis lainnya kecuali petugas keamanan; dan
- d. parkir kendaraan dan berjualan diluar tempat yang telah diatur dan disediakan.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan
- d. pembekuan dan/ atau pencabutan izin.
'
(
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat menutup sementara tempat hiburan dan tempat keramaian dalam rangka pelaksanaan peribadatan dan/ atau kegiatan hari besar keagamaan.
Bagian Kedelapan Tertib Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 25

- pengamanan, (1) Setiap orang berhak untuk melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya,
- peliharaan di masyarakat. (2) Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap pemilik hewan temak dan hewan
\
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 26

- ( 1) Setiap pernilik hewan ternak atau pernilik hewan peliharaan wajib:
- a. rnernpunyai kandang atau kolarn yang sesuai dengan teknis peternakan atau perikanan dan jauh dari pernukirnan penduduk dan/ atau tern pat tinggal;
- b. rnenggernbalakan ternak pada padang penggernbalaan;
- c. rnengikat hewan ternak yang digernbalakan;
- d. rnerneriksa kesehatan hewan ternak dan hewan peliharaannya setiap 6 (enarn) bulan sekali kepada satuan kerja perangkat daerah terkait;
- e. rnernotong hewan ternak di rurnah pernotongan hewan;
- f. rnenjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pernukirnan dan ruang lalu lintas;
- g. mempunyai tanda daftar / sertifikasi hewan peliharaan yang dilindungi oleh undang-undang, dan rnerniliki izin rekornendasi kepernilikan dari pejabat berwenang; dan
- h. rnernasukkan dan/atau rnengeluarkan ternak dalarn jurnlah banyak ke dan dari daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengirirnan dan mendapat rekornendasi/ izin dari pejabat berwenang dari daerah asal dan/atau tujuan ternak.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi adrninistratif.
- (3) Sanksi adrninistratif sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda adrninistratif;
- d. pernbekuan dan/ a tau pencabutan izin; dan
- e. penyitaan.
Bagian Kesernbilan
Tertib Sosial
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 27

- kehidupannya. (1) Setiap orang berhak untuk hidup, rnernpertahankan hidup dan
- (2) Pernerintah daerah berwenang untuk rnenyiapkan ternpat penampungan rehabilitasi sosial dan rnernberikan pendidikan, kesehatan, perurnahan,
I
(
'
Paragraf 1
Sumbangan
I
(
- mencari keuntungan pribadi dan golongan. (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun untuk dijadikan sebagai pekerjaan sehari-hari dan/ atau untuk
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan lingkungan, tempat ibadah, kematian dan bencana alam wajib memiliki izin meminta sumbangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara memperoleh izin meminta sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
peringatan tertulis;
- c. denda administratif; &lt;:J.an
- d. pembekuan dan/ atau pencabutan izin.
Paragraf 2
Undian
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan segala bentuk imdian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tan-pa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana: dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan
Paragraf 3
Pengernis, Pengamen, dan Anak .Jalanan
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 30

( 1) Setiap orang dilarang:
- a. menyuruh, mengkoordinir, memfasilitasi, membujuk, rnernaksa orang lain untuk rnencari penghasilan dengan cara mengemis, mengamen, dan/ atau sejenisnya;
- b. Menghimpun, rnelindungi dan rnernanfaatkan orang lain untuk dijadikan pengemis, pengamen dan anak jalanan untuk dieksploitasi dan ditarik penghasilannya; dan
3. sehari-hari dan/atau untuk rnencari keuntungan/pribadi dan golongan. c. rnenjadikan pengemis, pengamen, dan anak jalanan sebagai pekerjaan
4. {2), Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi adrninistratif.
- (3) Sanksi adrninistratif sebagairnana dirnaksud pada ayat {2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda adrninistratif.
Paragraf 4
Perbuatan Asusila
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 31

( 1) Setiap orang dilarang:
- a. rnenyediakan dan/ atau rnenggunakan bangunan atau rurnah sebagai ternpat untuk berbuat asusila;
2. kornersial dan / atau sejenisnya; b. menyuruh, mengkcordinir, mernfasilitasi, membujuk, rnernaksa orang lain untuk rnencari penghasilan dengan cara rnenjadi pekerja seks
- c. rnenghirnpun, rnelindungi dan memanfaatkan orang lain untuk dijadikan pekerja seks komersial untuk dieksploitasi dan ditarik penghasilannya; dan
- d. menjadikan pekerjaan seks komersial sebagai pekerjaan sehari-hari dan/ atau untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan.
5. \_j\_\_ ~ (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda administratif.
Paragraf 5
Perjudian
Pasal32
( 1) Setiap orang dilarang:
- memfasilitasi kegiatan perjudian dari segala bentuk; untuk a. menyediakan, menyewakan tempat/ sarana/ fasilitas
- b. memberikan izin untuk terselenggaranya perjudian dari segala bentuk;
- c. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk kegiatan perjudian dari segala bentuk; dan
- d. menjadikan kegiatan perjudian sebagai pekerjaan sehari-hari dan/ atau untuk mencari. keuntungan pribadi dan golongan.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda administratif.
Paragraf 6
Minuman Beralkohol
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 33

( 1) Setiap orang dilarang:
- a. mendirikan, menyediakan, menyewakan te-mpat/sarana/fasilitas untuk memfasilitasi kegiatan minuman beralkohol;
- b. mernberikan izm untuk terselenggaranya kegiatan mmuman beralkohol;
- c. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan. untuk melakukan kegiatan minuman beralkohol; dan
- d. menjadikan perdagangan minuman beralkohol sebagai pe-kerjaan sehari-hari dan/atau untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan.
I
(
\
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
2. a; teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda administratif.
BAB III - KETERTIBAN UMUM
Pasal 34

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan besarnya denda administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN
Pasal 35

- ( 1) Pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/ atau aparat keamanan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan prinsip:
- a. koordinasi;
- b. integrasi;
- c. sinkronisasi; dan
- d. simplifikasi.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap tegas, adil, dan beradab dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional ·penegakan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
'
PARTISIPASI MASYARAKAT
(
BAB IV - PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN
Pasal 36

- Pegawai Negeri Sipil atau Satuan Polisi Pamong Praja jika mengetahui ( 1) Setiap orang wajib berperan aktif untuk melaporkan kepada Penyidik
'
- (2) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum.
2. {3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Satuan Palisi Pamong Praja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima. /
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) Pembinaan terhadap · ketertiban umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/ atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan terhadap ketertiban umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam peraturan daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat peraturan daerah ini rnulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan (I Vahunaten
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
I
Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal (AROLANGUN,
!
Ag
usius:
2015
\_...
CEK ENDRA
Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal
3 Agutfu.t 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
TH~OZALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI: 2 TAHUN 2015 .
'f
----
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
8 ~~ft1rn
~!~1a!~;;Ji
3
2015
BUPAT AROLANGUN,
CEK ENDRA
Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal ~
Aguslv! 2015
SEKRq\_AERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
THABRONIROZALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 'f
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI: 2 TAHUN 2015
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Daerah tentang ketertiban umum merupakan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana masalah ketertiban umum mi merupakan sub bidang pada sub bidang pemerintahan umum urusan pemerintahan daerah di bidang tonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu kewenangan pemerintah daerah yaitu menetapkan kebijakan Kabupaten/Kota dengan merujuk pada kebijakan nasional dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Peraturan Daerah tentang ketertiban umum didasarkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat menuju Kabupaten Sarolangun yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentangpenyelenggaraan ketertiban umum yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan ketertiban umum.
Adapun substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai tujuan dan ruang lingkup, jenis ketertiban umum, pelaksanaan operasional penertiban, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap pelanggar ketertiban
------
;
(
Jenis-jenis ketertiban umum yang diatur dalam peraturan daerah ini yaitu tertib fasilitas umum dan fasilitas sosial, tertib bangunan gedung dan menara telekomunikasi, tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai, tertib lingkungan, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha, tertib tempat hiburan dan tempat keramaian, tertib hewan ternak dan hewan peliharaan dan tertib sosial.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)dalam tanah. Air tanah berasal dari salju, hujan atau bentuk , curahan lain yang meresap ke dalam tanah dan tertampung pada lapisan kedap air. Yang dimaksud dengan "Air tanah" adalah air yang terdapat diYang dimaksud dengan "Air permukaan" adalah wadah air yang terdapat di permukaan bumi. Bentuk air permukaan meliputi sungai, danau, rawa.## Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal20Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal23Cukup jelas.Pasal24I('-"'
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal34Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)srur, Yang dimaksud dengan "Koordinasi" adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpangYang dimaksud dengan "Integrasi" adalah pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bulat.Yang dimaksud dengan "Sinkronisasi" adalah penyerentakan.Yang dimaksud dengan "Simplikasi" adalah penyederhanaan'(Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR LfI(\_,..## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNNomorSeriNomorTahun 2015Lf## KETERTIBAN UMUMNOMORl.fTAHUN 2015TENTANG## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNDiundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun tf2015 3 ,,,USfufNomorTahun 2015SeriTanggalSEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,Drs, H, Tg ROZALI, MM Pembina Utama Madya NIP.19591202 198002 1001
N/A
Pasal 2

- (l) TPP diberikan berdasarkan 2 (dua) variabel, yaitu:
- a. jabatan; dan
- b. kehadiran pegawai.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, jabatan fungsional auditor, serta PPPK/TKK.
- (3) TPP tidak diberikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS yang diperbantukan di BUMD dan instansi di luar Pemerintah Daerah, PNS yang melaksanakan tugas belajar dan PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan bagi PNS yang telah memperoleh Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- a. PNS yang mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Non Sertifi.kasi Guru;
- b. PNS yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- c. PNS yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Jaminan Kesehatan (JKN).
- (5) Khusus bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional selain auditor dan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan ayat (4), diberikan TPP setara dengan jabatan pelaksana (stat).
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Berita Daerah
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 28 Pebruari 2017
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 28 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMON GAN, ttd.
YUHRONUR EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMON GAN TAHUN 2017 NOMOR 6.1
\_NIP. 19670629 199803 l 004
BAB VI - PROGRAIIBOK
Pasal 19

- (1) Kegiatan Jamkesmas, Jampersal dan BOK didanai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan yang merupakan belanja bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran alokasi dana Jamkesmas, Jampersal dan BOK untuk tiap Puskesmas diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sedangkan untuk program Jamkesda didanai oleh sharing dana Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pual20
- (1) Dana hasil klaim pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya wajib disetor secara bru.to ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan sebagai penerimaan daerah, selanjutnya akan dikembalikan seluruhnya ke Puskesmas melalui mekanisme keuangan daerah.
- (2) Pengembalian dana ke Puskesmas tersebut dalam terbagi dalam dua jenis belanja yaitu jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (3) Ketentuan penggunaan dana jasa pelayanan dibagikan melalui teknis remunerasi yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2011.
- (4) Ketentuan penggunaan dana jasa sarana sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011.
- (5) Dana hasil klaim pelayanan Jampersal bagi pemberi pelayanan kesehatan (PPK) swasta (dokter praktik swasta, bidan praktik swasta, klinik bersalin, dll) yang menjalin perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan sepenuhnya menjadi pendapatan PPK tersebut dan tidak perlu disetor ke Kasda namun wajib membayar pajak penghasilan klaim tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
PBLAPORAN JAMKESMAS, JAMPERSAL, JAMKESDA DAIi BOK
BAB VI - PROGRAIIBOK
Pasal 21

- (1) Laporan pelayanan kesehatan dalam program Jamkesmas, Jampersal dan Jarnkesda di Puskesmas dan Jaringannya wajib dikirim ke Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang terdiri dari :
- a) Form Pengisian PPK-IA tentang pelaporan kepesertaan, pelayanan dan pendanaan;
- b) Form PPK-IB tentang laporan 10 (sepuluh) besar penyakit rawat jalan dan rawat inap;
- c) Form PPK-IC tentang laporan asal dan jenis penanganan keluhan masyarakat di Puskesmas.
- (2) Petugas pengelola Program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda di Puskesma~ wajib menca.tat segala penggunaan dana basil klaim ke dalam bulru kas tunai serta membuat laporan realisasi dana pada setiap bulan.
Pa$al.22
- (1) Laporan realisasi penyerapan dana BOK di Puskesmas dai1 Jaringannya wajib dibuat setiap bulan dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berilrutnya.
- (2) Petugas pengelola keuangan BOK di Puskesmas wajib mencatat setiap traksaksi keuangan BOK dalam buku kas tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.