PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR15 TAHUN 2001 TENTANG
Berlaku: 30 April 2002
N/A
Pasal 9

Selain oleh Pegawai Negeri Sipil, jabatan struktural tertentu pada instansi sipil :
- a. Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- b. Departemen Pertahanan;
- c. Sekretariat Militer Presiden;
- d. Badan Intelijen Negara;
- e. Lembaga Sandi Negara;
- f. Lembaga Ketahanan Nasional;
- g. Dewan Ketahanan Nasional;
- h. Badan S.A.R Nasional;
- i. Badan Narkotika Nasional,
dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka mewujudkan hasil guna dan daya guna dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, jabatan strukural di lingkungan instansi sipil dapat diisi oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indoensia setelah dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, dalam mencapai kinerja penyelenggaraan Pemerinah yang optimal, jabatan-jabatan struktural di instansi sipil tertentu dapat diduduki oleh Angggota Tentara Nasional Indonsia dan Anggotan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, jabatna-jabatan struktural yang tugas dan fungsinya dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawwai Negeri Sipil.
PENJELASAN
Pasal 9

Yang dimaksud dengan Jabatan Struktural tertentu instansi sipil dalam Pasal ini adalah jabatan-jabatan struktural yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PASAL IICukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4198PASAL II...