UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor L Tahun 2017
Tentang AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
Berlaku: 8 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tqiuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi ksp.r,irgan perpajakan;
- bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan paj ak; b.
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA -2-
- c. bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakdn yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatrs (Automatic Exctwnge of Financial Account Informationl dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 3O Juni 2017;
- d. bahwa apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its ammitmentl, yang akan mengakibatkan kerugian yang signilikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bag kepentingan perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
Mengingat
: Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN.
.].]
r.-ti\_.i..: :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3-
N/A
Pasal 1

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
N/A
pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
2. Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal pajak: (21
- a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan pe{anjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifrkasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
- b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,
yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.
- Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: (3)
- a. identitas pemegang rekening keuangan;
- b. nomor rekening keuangan;
- c. identitas lembaga jasa keuangan;
- d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.
- (4) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/ atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
7. (s) Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. melakukan verilikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bag pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
- b. melakukan verilikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
- c. melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupalan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
- d. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA -5-
- e. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identilikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan.
- (6) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/ atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan melayani:
- a. pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau
- b. transaksi baru terkait rekening keuangan bagl nasabah lama,
yang menolak untuk mematuhi ketentuan identilikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- Dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dimaksud ke dalam Bahasa Indonesia. (7)
- Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/ atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini. (8)
N/A
Pasal 3

- (1) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (21 dilakukan dengan:
- a. mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf a;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6-
- b. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(21 hurufa; dan
- c. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) hurufb.
3. (21 Dalam hal terdapat perubahan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat menentukan mekanisme lain setelah mendapat pertimbangan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Terhadap penyampaian laporan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6O (enam puluh) hari sebelum batas waktu beralhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasiohal di bidang perpajakan; dan
- b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
- (4) Penyampaian laporan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender.
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -7 -
N/A
Pasal 4

- (1) Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/ atau entitas lain.
2. Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/ atau entitas lain wajib memberikan informasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada Direktur Jenderal Pajak. (2t
3. Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan informasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (3)
N/A
Pasal 5

Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 ayat (21 dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.
N/A
Pasal 6

- Menteri Keuangan dan/ atau pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. (1)
- Pimpinan dan/ atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata. (2t
- (3) Pimpinan dan/ atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/ atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/ atau pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat dituntut secara pidana dan/ atau digugat secara perdata.
N/A
Pasal 7

- (l) Pimpinan dan/ atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/ atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/ atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:
- a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21;
- b. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/ atau
- c. tidak memberikan informasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang: (21
- a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21;'
- b. tidak melaksanakan prosedur identilikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (41; danl atalu
PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA -9-
- c. tidak memberikan inforrnasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21,
2. dipidana denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengu.rangkan informasi yang sebenarnya dari. informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
N/A
Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:
- l. Pasal 35 ayat (21 dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Pasal 4O dan Pasal 4l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentar:,g Perbankan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 379O);
3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36O8);
4. Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor l0 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun L997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan
5. Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867),
dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
N/A
Pasal 9

Dalam hal diperlukan petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Menteri Keuangan dapat menerbitkan Peraturan Menteri.
N/A
Pasal 10

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 201,7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 95
R E P u JrTot t,',?5| * . r, o
- 11\_
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (l)

Yang dimaksud dengan olembaga jasa keuangan lainnya, adalah lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diaiur datam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Kiuangan.Yang dimaksud dengan uentitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan, adalah badan hukum (legat-person) sep..ti perserozrn terbatas atau yayasan, atau non\_badan hukum liegal anangementl seperti persekutuan atau trust, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan, j""* modal, dan perasuransian, namun memenuhi kriterii sebagai lembaga keuangan sesuai .. standar pertukaran informasl keuangan berdasarkan perjanjian internaiional di bidang perpajakan.## PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA -4-*=", J5ott,loSf;*.r,o -5-Yang dimaksud dengan "standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajalian" adalah standar yang dirujuk atau diatur dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk melakukan pertukaran informasi keuangan antarnegara, antara 1ain Standar pelaporan Umum (Common Reporting Standard/CRS) dan penjelasan CRS (CRS Commentariesl yang disusun oleh OECD dan G20, yang dirujuk dalam Persetujuan Bilateral/Multilateral Antar-pejabai Yang Berwenang Dalam Rangka pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis lBilateral/Multilaterat Competeit Authoritg Agreement on Automatic Exchange of Financial Amunt Information).Ayat (21Yang dimaksud dengan "rekening keuangan" adalah rekening bagr bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/ atau aset keuangan lain bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain.Kewajiban menyampaikan laporan yang dimaksud pada ayat ini juga meliputi kewajiban untuk menyampaikan laporan- nihil, dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasi keuangan lainnya, dan/atau entitas lain tidak menemukan adanya rekenlng yang wajib dilaporkan dalam satu tahun kalender.Ayat (s)Cukup jelas.Ayat (a)Cukup jelas.Ayat (5)Huruf aYang dimaksud dengan "entitas" adalah badan hukum (legal personl seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non\_ badan hukum (legal anangement) seperti persekutuan atau trust.Huruf bCukup jelas.Huruf c## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6-Huruf cCukup jelas.HurufdYang dimaksud dengan "pengendali entitas" adalah orang pribadi yang melakukan pengendalian atas entitas.Huruf eYang dimaksud dengan "dokumentasi" adalah kegiatan menyelenggarakan, menyimpan, dan memelihara doliumen terkait prosedur identifrkasi rekening keuangan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, lem6aga -jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (21Yang dimaksud dengan "perubahan mekanisme" adalah perubahan mekanisme dari non elektronik menjadi elektronik.Ayat (3)Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.Contoh:Apabila batas waktu pertukaran informasi kepada negara atau yurisdiksi lain berrlasarkan perjanjian internasional Ii bidang perpajakan jatuh pada tanggal 30 September 2olg maka:## PRESIDEN REPUBLTK INOONESIA -7 -- penyampaian laporan dari lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pa{a ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib dilakukan paling lama tanggal I Agustus 2O18; dan- b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan dimaksud kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama tanggal 3l Agustus 2018.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Basis data perpajakan digunakan dalam rangka memenuhi pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup je1as.Ayat (3)Yang dimaksud dengan "pimpinan" adalah pemimpin sesuai dengan tugas dan wewenang berdasarkan anggaran dasar atau dokumen lain yang dipersamakan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitai lain.Yang dimaksud dengan "pegawai" adalah pegawai pada lembaga jasa keuangan, pegawai pada lembaga jasa keuangan 1ainnya, dan pegawai pada entitas lain.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6051