PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2005
Tentang RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME
Berlaku: 21 Juni 2005
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa
pemasangan reklame yang menggunakan tanah dan atau bangunan yang dikuasai, dibawah pengawasan Pemerintah Daerah perlu pengawasan penataan dan pembinaan agar tercipta lingkungan perkotaan yang bersih, indah, aman, tertib dan bermoral;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi izin penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batasbatas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubklik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME.
BAB II - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk memasang reklame harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Lokasi/titik pemasangan reklame diatas tanah dan atau bangunan, syarat serta tata cara untuk mendapatkan izin dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun takwim dan dapat diperpanjang lagi setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
BAB II - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Titik-titik tertentu diatas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diberikan kepada orang pribadi atau badan melalui penawaran yang diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (2) Hasil penawaran dimaksud ayat (1) pasal ini seluruhnya distor ke Kas Daerah;
- (3) Tata letak dan titik-titik reklame sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjutoleh Walikota.
BAB III - PEMBONGKARAN DAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 4

Setiap reklame yang dipasang diatas tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai izin dan atau telah habis masa berlaku izinnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibongkar/disingkirkan oleh pemilik/penyelenggara reklame atau oleh Pemerintah Daerah atas beban penyelenggaraan reklame.
BAB III - PEMBONGKARAN DAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 5

- (1) Setiap reklame yang dipasang diatas tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah wajib membayar uang jaminan pembongkaran reklame;
- (2) Besarnya uang jaminan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Uang jaminan pembongkaran dapat diminta kembali apabila reklame yang telah dipasang dibongkar sendiri oleh penyelenggarareklame;
- (4) Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame ditetapkan oleh Walikota.
| NO | URAIAN | DIATAS BANGUNAN | DIATAS TANAH |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 | Reklame Billboard, Megatron, Vidiotron Dan Sejenisnya Papan Dan Sejenisnya Baliho Dan Sejenisnya Reklame Mobil Dan Sejenisnya Reklame Balon Dan Sejenisnya Reklame Selebaran Dan Sejenisnya - Melekat Digedung/Pohon - Ukuran Folio - Ukuran Double Folio - Tidak melekat - Ukuran Folio - Ukuran Double Folio - Tripleks - Ukuran 0 s/d 600 cm 2 - Ukuran 601 s/d 1000 cm 2 | 15% dari jumlah Retribusi 15% dari jumlah Retribusi Rp. 35.000/buah - Rp. 25.000/buah Rp. 50/lembar Rp. 75/lembar - - Rp. 100/lembar Rp. 150/lembar Rp. 200/lembar | 10% dari jumlah Retribusi 10% dari jumlah Retribusi Rp. 30.000/buah Rp. 5.000/buah Rp. 20.000/buah - - Rp. 25/lembar Rp. 35/lembar - - - |
- Ukuran diatas 1000 cm 2
BAB III - PEMBONGKARAN DAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 6

Dikecualikan dari pemungutan Retribusi Penggunaan Tanah dan atau bangunan sebagaimana yang dimaksud pasal 12 dan 14 dan uang jaminan pembongkaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 yang diselenggarakan oleh :
- a. Diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Diselenggarakan oleh organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan;
- c. Organisasi Massa lainnya yang tidak bertujuan Komersial.
BAB IV - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pemakaian tanah dan atau Bangunan untuk Pemasangan Reklame dipungut biaya Retribusi.
BAB IV - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 8

Obyek Retribusi adalah tanah dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 9

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memakai Tanah dan atau Bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame sebagian atau seluruh bidang berada diatas tanah dan atau bangunan.
BAB IV - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 10

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar Retribusi.
BAB V - TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah :
1. Lamanya pemakaian;
2. Luas dan letak tanah dan atau bangunan;
3. Luas reklame yang terpasang.
BAB VI - PENGGOLONGAN, WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Retribusi dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai retribusi jasa usaha;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut dalam Daerah;
- (3) Tata cara pemungutan ditetapkan oleh Walikota.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi meliputi jasa pemakaian atas tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi dalam rangka menutupi pemberian jasa berupa :
- a. Biaya Administrasi;
- b. Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan;
- c. Biaya Pencetakan;
- d. Biaya Pembinaan.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Besarnya tarif retribusi pemakaian tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Billboard, Megatron, Vidiatron, Papan, Ballihood, Reklame Kain dan sejenisnya sebagai berikut :
| | | DIPASANG | TARIF/HARI/M2 | TARIF/HARI/M2 | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|
| NO | JENIS REKLAME | DIJALAN | PADA BANGUNAN | DIATAS TANAH | |
| 1 | Billboard, Megatron, Vidiatron dan sejenisnya | Kelas A Kelas B Kelas C | Rp. 1.000,- Rp. 750,- Rp. 500,- | Rp. 750,- Rp. 500,- Rp. 250,- | |
| 2 | Papan dan sejenisnya | Kelas A Kelas B Kelas C | Rp. 375,- Rp. 300,- Rp. 225,- | Rp. 300,- Rp. 225,- Rp. 275,- | |
| 3 | Balihood dan sejenisnya | Kelas A Kelas B Kelas C | Rp. 450,- Rp. 375,- Rp. 300,- | Rp. 375,- Rp. 300,- Rp. 225,- | |
| 4 | Reklame Kain (spanduk, umbul- umbul, banner dan semacamnya | Kelas A Kelas B Kelas C | Rp. 200,- Rp. 175,- Rp. 125,- | Rp. 175,- Rp. 150,- Rp. 100,- | |
b. Reklame Mobil berjalan, Balon, Selebaran/Melekat (sticker, poster, timflet) dan semacamnya sebagai berikut :
| | | DIPASANG | TARIF/HARI/M2 | TARIF/HARI/M2 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| NO | JENIS REKLAME | | PADA BANGUNAN | DIATAS TANAH |
| 1 | Reklame Mobil/ berjalan | DIJALAN Semua jalan | | Rp. 250,- |
| 2 | Reklame Balon dan sejenisnya | | Rp. 250,- | Rp. 250,- |
| 3 | Reklame Selebaran / Melekat (sticker, Poster, Timpleks dan sejenisnya. . Melekat / Ditempel - Ukuran Folio - Ukuran Double Folio . Tidak melekat - Ukuran Folio - Ukuran Double Folio . Timpleks - Ukuran Folio - Ukuran Double Folio | Semua jalan | Rp. 250,- Rp. 300,- Rp. 300,- | Rp. 150,- |
| | | Semua jalan | | |
| | | Semua Jalan | | Rp. 100,- |
| | | | Rp. 250,- | |
- (2) Penentuan kelas jalan yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Penggunaan Tanah dan atau Bangunan pada sudut jalan dan atau jalan-jalan tertentu ditetapkan tarif tambahan sebesar 25% dari pokok Retribusi.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

Besarnya Retribusi Penggunaan Tanah dan atau bangunan dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
R=Lox T x Lp
R
: Besarnya Retribusi
Lo
: Luas Obyek
T
: Tarif
Lp
: Lamanya Penggunaan
BAB IX - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memakai tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib :
- a. Menjaga dan memelihara tanah dan atau bangunan yang dipakainya;
- b. Mengikuti ketentuan pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang pribadi atau badan hukum yang
memakai tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dilarang :
- a. Merubah fungsi atau bentuk tanah dan atau bangunan;
- b. Menaglihkan kepada pihak lain;
- c. Menggunakan tanah dan atau bangunan untuk pemasangan reklame di depan Kantor-kantor Pemerintah, Perwakilan Negara Asing dan tempattempat lainnya yang dianggap perlu ditetapkan oleh Walikota.
BAB X - MASA RETRIBUSI
Pasal 17

Masa Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) SKRD sebagaiman dimaksud Pasal 17 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Walikota.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 20

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - PENGEMBALIAN RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Surat Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Retribusi Daerah lebih besar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai uang retribusi atau kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
BAB XV - KADALUARSA
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuata di dalam Peraturan Daerah ini atau terbukti melakukan perbuatan yang merugikan
pengguna jasa berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka izin yang bersangkutan dicabut oleh Walikota.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Denda dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
BAB XVIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengantindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan ataun dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 21 Juni 2005
WALIKOTA MAKASSAR,
ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN
Diundangkan di Makassar pada tanggal 22 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
H. SUPOMO GUNTUR
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2005, Seri C Nomor 1.
PENJELASAN
Pasal 1

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

:
Penawaran terhadap titik-titik reklame tertentu dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan juga dapat dilakukan Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

:
Cukup Jelas
.a :
Cukup Jelas
.b :
Cukup Jelas
.c :
Cukup Jelas
.d :
Cukup Jelas
.e :
Cukup Jelas
.f :
Cukup Jelas
.g :
Cukup Jelas
.h :
Cukup Jelas
.i :
Cukup Jelas
.j :
Cukup Jelas
.k :
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

:
Cukup Jelas