PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2014
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013-2032
Berlaku: 3 Februari 2014
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 131

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kota yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Singkawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Februari 2014
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd TTAWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 3 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2014
Salinan Sesuai Dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd
YASMALIZAR, S.H. Pembina NIP. 19681016 199803 1 004
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Singkawang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, maka perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.
Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
Pembangunan yang dilakukan di wilayah Kota Singkawang dengan memanfaatkan ruang wilayah perlu diarahkan dan disesuaikan dengan perkembangan pegnaturan dan kebutuhan akan penataan ruang, agar ruang dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Penataan ruang dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah.
Rencana Tata ruang Wilayah Kota Singkawang sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif. Ruang Wilayah Kota Singkawang perlu dilindungi dan dikelola atau dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Mengingat keterbatasan ruang, maka di dalam penataan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan pertimbangkan azas-azas pemanfaatan ruang, antara lain azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya dengan mempertimbangkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas dan kemampuan ruang serta estetika lingkungan.
Penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, diwujudkan dalam Rencana Tata ruang Wilayah sebagai matra ruang dan acuan bagi Pembangunan Daerah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antarwilayah, maka Rencana Tata ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penataan ruang, maka diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang. Peraturan
Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota (RTRWK) Singkawang, perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tidak mampu mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang.
Peraturan Daerah ini memuat ketentuan pokok antara lain:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- h. bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang; dan
- i. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru.
PENJELASAN
Pasal 5

Yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kYang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.Huruf lCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Huruf aJalan kolektor primer K1 didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km (enam puluh kilometer) per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 m (sebelas meter). Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.Huruf bCukup jelas.Huruf cJalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km (empat puluh kilometer) per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 m (sembilan meter). Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi. Jaringan tranmisi tenaga listrik yang ada di Kota Singkawang hanya berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv (seratus lima puluh kilovolt)Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan Jaringan tegangan menengah (JTM) adalah jaringan yang menghubungkan gardu induk dengan gardu distribusi dengan tegangan 20 kv (dua puluh kilovolt)Yang dimaksud dengan Jaringan tegangan rendah (JTR) adalah jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan gardu distribusi dengan tegangan 20 kv (dua puluh kilovolt)
PENJELASAN
Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Wilayah sungai lintas kabupaten/kota merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab provinsi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional

- b. terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.Kawasan sempadan pantai selain sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang dapat ditimbulkan gelombang laut, juga dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- b. tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;- c. pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang, wildlife habitat dan meredam angin kencang; dan- d. pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat.## Ayat (3)Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 m (lima meter) dari kaki tanggul sebelah luar;- b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 m (seratus meter) dari tepi sungai; dan- c. daratan sepanjangan tepian sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi sungai.Sungai besar ditetapkan dengan kriteria luas DAS lebih dari 50.000 ha (lima puluh ribu hektare). Sempadan sungai tidak dideliniasi kawasan hutan konservasi.## Ayat (4)Kawasan sekitar danau/waduk/embung ditetapkan dengan kriteria:- a. daratan dengan jarak 50 m (lima puluh meter) sampai 100 m (seratus meter) dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau- b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
PENJELASAN
Pasal 50

Ayat (1)

Peruntukan ruang terbuka non hijau kota ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan kepemerintahan dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian lingkungan sosial.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat (1)

Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informasi ditujukan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima di pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat (1)

Ketentuam umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai rencana rinci tata ruang.Ketentuan umum peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lainadalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan menara komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;- b. menghindari eksternalitas negatif; dan- c. melindungi kepentingan umum.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh walikota untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPTL).Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 108

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dAngka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah penggantian yang nilainya ditentukan dari hasil musyawarah antara pihak yang berkepentingan dan/atau berdasarkan harga standar setempat.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 114

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 133

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 40LAMPIRAN II.1 PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013 - 2032## RENCANA RTH HUTAN KOTA DI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013dalam ha| No | Lokasi | RTH Hutan Kota Perlindungan Rawan Abrasi | RTH Hutan Kota Perlindungan rawan terjadi longsor | RTH Hutan Kota Penyangga Rawan Terkena Longsor | RTH Hutan Kota Perbatasan ||------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|| 1 | Pantai Singkawang Utara - Sungai Sedau | 277 | | | || 2 | Gunung Besar dan Gunung Sedau | | 292 | 265 | || 3 | Gunung Besi | | 69 | 77 | || 4 | Gunung Jamthang | | 35 | 84 | || 5 | Mungguk Sakok | | 5 | | || 6 | Gunung Sari | | 58 | 76 | || 7 | Gunung Sijangkung Besar | | 105 | 231 | || 8 | Gunung Sijangkung Kecil | | 22 | 231 | || 9 | Gunung Roban | | 121 | 58 | || 10 | Gunung Ulu Sedau | | 44 | | || 11 | Bukit Hak Sak Kok | | | 5 | || 12 | Kaliasin Dalam 1 | | | 3 | || 13 | Kaliasin Dalam 2 | | | 31 | || 14 | Kaliasin Dalam 3 | | | 3 | || 15 | Bukit Ho Luk Tung | | | 38 | || 16 | Pangmilang 1 | | | 13 | || 17 | Pangmilang 2 | | | 6 | || 18 | Pangmilang 3 | | | 26 | || 19 | Gunung Jipung | | | 239 | || 20 | Gunung Cong Long Kong | | | 81 | || 21 | Gunung Sakong dan Gunung | | | 338 | || No | Lokasi | RTH Hutan Kota Perlindungan Rawan Abrasi | RTH Hutan Kota Perlindungan rawan terjadi longsor | RTH Hutan Kota Penyangga Rawan Terkena Longsor | RTH Hutan Kota Perbatasan ||-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|| | Pangkaujan | | | | || 22. | Gunung Ngau | | | 28 | || 23. | Sungai Air Merah | | | | 258 || 24. | Gunung Sarumingat | | | | 2.733 || 25. | Sungai Kencana | | | | 2.733 || Luas | Luas | 277 | 751 | 1.602 | 2.991 || % dari luas wilayah Kota Singkawang | % dari luas wilayah Kota Singkawang | 0,48 | 1,24 | 2,65 | 5,08 |WALIKOTA SINGKAWANG,AWANG ISHAKSalinan Sesuai Dengan AslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttdYASMALIZAR, S.H. Pembina NIP. 19681016 199803 1 004LAMPIRAN II.2 PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013 - 2032## INDIKASI PROGRAM UTAMATabel II.2.1Indikasi Program Utama UmumTabel II.2.2Indikasi Program Utama Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan KotaTabel II.2.3Indikasi Program utama Perwujudan Sistem Jaringan PrasaranaTabel II.2.4Indikasi Program Utama Perwujudan Pola RuangTabel II.2.5Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis## Tabel II.2.1 Indikasi Program Utama Umum| | | SUMBER | INSTANSI PELAKSANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | ||------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | PENDANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | I | I | I | I | I | II | III | IV | || | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 | 2027-2032 | || UMUM | UMUM | UMUM | UMUM | UMUM | UMUM | UMUM | UMUM | UMUM | UMUM | UMUM | UMUM | UMUM | UMUM || 1. | Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail/Rinci Kawasan Strategis Kota | APBD | DTKPCK | Bappeda | | | | | | | | | || 2. | Penjabaran/pendetailan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi | APBD | DTKPCK | Bappeda | | | | | | | | | || 3. | Penyempurnaan Arahan Insentif dan Disinsentif | APBD | Bappeda | DTKPCK | | | | | | | | | || 4. | Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir | APBD | Distanhut | Bappeda DTKPCK | | | | | | | | | || 5. | Evaluasi dan Revisi Pertama RTRWK | APBD | Bappeda | DTKPCK | | | | | | | | | || 6. | Evaluasi dan Revisi Kedua RTRWK | APBD | Bappeda | DTKPCK | | | | | | | | | || 7. | Evaluasi dan Penyusunan Kembali RTRWK | APBD | Bappeda | DTKPCK | | | | | | | | | |## Tabel II.2.2 Indikasi Program Utama Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota| | | | | INSTANSI PELAKSANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN ||-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | | SUMBER | | | | | I | | | II | III | IV || | | LOKASI | PENDANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2021 | 2022- 2026 | 2027- 2032 || PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) | PERWUJUDAN PUSAT PELAYAN KOTA (PPK) || A. | Percepatan Pengembangan PPK (Pusat Pelayanan Kota) | Kecamatan Singkawang Tengah dan Barat | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || B. | Mendorong Perkembangan bagian PPK yang belum termanfaatkan secara efisien | Kelurahan Roban | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || C. | Revitalisasi dan percepatan pengembangan bagian strategis dari PPK | Kelurahan Sekip Lama, Bukit Batu, dan Roban | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || D. | Pengendalian perkembangan bagian kawasan PPK berbasis mitigasi bencana | Kelurahan Pasiran, Kuala, Sei Wie, dan Sei Garam | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) | PERWUJUDAN SUBPUSAT PELAYANAN (SPK) || A. | Percepatan Pengembangan SPK | Sedau | APBD, dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || B. | Revitalisasi dan percepatan pengembangan SPK | Setapuk Besar | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || C. | Mendorong Pengembangan SPK | Pajintan, Bagak, Lirang, dan Sagatani. | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || D. | Pengendalian SPK berbasis mitigasi bencana | Sedau dan Setapuk Besar | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || | | | SUMBER | INSTANSI PELAKSANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN ||-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|| NO. | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | | | | I | I | I | I | | II | III | IV || | | | PENDANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2021 | 2022- 2026 | 2027- 2032 || PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN | PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN || A. | Percepatan Pengembangan PL | Pusat-pusat Lingkungan yang berada di kawasan strategis | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda, DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || B. | Revitalisasi dan percepatan pengembangan PL | Pusat-pusat Lingkungan yang berada relatif jauh dari daerah rawan bencana namun berpo-tensi cepat berkembang untuk meningkatkan keefektifan pelayan kota | Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda, DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || C. | Pengendalian PL berbasis mitigasi bencana | Pusat-pusat Lingkungan di daerah rawan bencana | Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda, DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | || D. | Mendorong Pengembangan PL berbasis pemberdayaan masyarakat | Pusat-pusat Lingkungan di daerah yang kurang potensial atau relatif lambat kecenderungan perkembangannya | Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Bappeda, DTKPCK, DBMAEM | Instansi lain yang terkait | | | | | | | | |## Tabel II.2.3 Indikasi Program Utama Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana| | | | | INSTANSI PELAKSANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN ||---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|| NO | INDIKASI PROGRAM UTAMA | | SUMBER | | | | | I | | | II | III | IV || | | LOKASI | PENDANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | 2012 | 2013 | | | | 2017- | 2022- | 2027- || | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | || 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI | 2021 2026 2032 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI || A. | Perwujudan Sistem Jaringan Jalan | | | | | | | | | | | | || | 1. Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Arteri Primer sebagai jalan arteri primer PKN-PKW sebagai Jalan Bebas Hambatan |  Jalan Singkawang - Pontianak | APBN | Kemen PU, | DBMAEM | | | | | | | | || | 2. Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Arteri Primer antar-PKW |  Jalan Singkawang - Sambas | APBN | Kemen PU, | DBMAEM | | | | | | | | || | 3. Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Arteri penghubung PKW dengan bandara pengumpul, pelabuhan Pengumpul, |  Jalan menuju Bandara dan  Jalan menuju Pelabuhan | APBN | Kemen PU, | DBMAEM | | | | | | | | || | 4. Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Kolektor Primer antara PKW dan PKL/PKWp. |  Jalan Singkawang- Bengkayang | APBN | Kemen PU, | DBMAEM | | | | | | | | || | 5. Jalan arteri sekunder dan Kolektor Sekunder Utama/Strategis |  Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peta Rencana Struktur Ruang | APBD | DBMAEM, | | | | | | | | | || | | | SUMBER | INSTANSI PELAKSANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN ||----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|| NO | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | | | | | | I | | | II | III | IV || | | | PENDANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2021 | 2022- 2026 | 2027- 2032 || B. | Perwujudan Terminal Angkutan Penumpang Umum | | | | | | | | | | | | || | 1. Terminal Penumpang Tipe A (Antar Kota Antar Provinsi dan Lintas Batas Negara) pada simpul jaringan jalan nasional. | di Jalan Terminal Induk | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Kemenhub, Dishubki, | DBMAEM, DTKPCK | | | | | | | | || | 2. Terminal Penumpang Tipe C | Pajintan, Lirang, Setapuk Besar, Sedau, Bagak, Sagatani | APBD, Investasi Swasta dan/ atau kerja sama pendanaan | Dishubki, | DBMAEM, DTKPCK | | | | | | | | || C. | Perwujudan Sistem Jaringan Jalur Kereta Api | | | | | | | | | | | | || | 1. Penetapan secara definitif jalur untuk lintas rel KA dan stasiun KA | Kec. Singkawang Utara, Tengah, dan Selatan | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Kemenhub, Dishubki, | Bappeda, DTKPCK, DBMAEM, | | | | | | | | || | 2. Pengolokasian lahan untuk stasiun KA | Kelurahan Pajinatan | APBN, APBD, dan/atau kerja sama pendanaan | Kemenhub, Dishubki, KAI | Bappeda, DTKPCK, | | | | | | | | || | 3. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian | Kec. Singkawang Utara, Tengah, dan Selatan | APBN, APBD, dan/atau kerja sama pendanaan | Kemenhub, Dishubki, KAI | DBMAEM, DTKPCK | | | | | | | | || D. | Perwujudan Pelabuhan Laut |  Kuala Singkawang  Kuala Sedau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Kemenhub, Dishub Prov, Dishubki | Bappeda, Pelindo | | | | | | | | || E. | Perwujudan Bandar Udara | | | | | | | | | | | | || | 1. Pengembangan dan Pemantapan Bandar Udara Singkawang | Kelurahan Sedau dan Pangmilang | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Kemenhub, Dishubki, | AP, TNI AU, Bappeda, | | | | | | | | || | | | SUMBER | INSTANSI PELAKSANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN ||--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|| NO | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | | | | I | I | I | I | | II | III | IV || | | | PENDANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2021 | 2022- 2026 | 2027- || | 2. penataan kawasan keselamatan operasional penerbangan | Kelurahan Sedau, Pangmilang, Sagatani, dan Sijangkung | APBD | Kemenhub, Dishubki, | AP, TNI AU, Bappeda, | | | | | | | | 2032 || PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI || A. | Pengembangan sistem jaringan SUTT. | Di seluruh kecamatan | APBN, Investasi BUMN/Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | DTKPCK, PLN | Bappeda | | | | | | | | || PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI || A. | 1. pengembangan jaringan telekomunikasi | | APBN, Investasi BUMN/Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Dishubki | Telkom, Bappeda | | | | | | | | || PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR || A. | Pengembangan Sungai | | | | | | | | | | | | || | 1. Konservasi Sumber Daya Air yang | Sungai-sungai utama diWS Sambas dan WS Mempawah | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | DBMAEM | Distanhut | | | | | | | | || | 2. Pendayagunaan sumber daya air sungai | Sungai-sungai utama diWS Sambas dan WS Mempawah | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | DBMAEM | Distanhut | | | | | | | | || | 3. Pengendalian daya rusak air sungai | Sungai-sungai utama diWS Sambas dan WS Mempawah | APBD Prov, APBD | DBMAEM | Distanhut | | | | | | | | || B. | Pengembangan Danau dan Waduk | Danau Sarantangan dan Waduk di muara S. Kokop | APBD | Bappeda | DTKPCK, DBMAEM | | | | | | | | || | | | | INSTANSI PELAKSANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN ||-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|| NO | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER | | | | | I | | | II | III | IV || | | | PENDANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2021 | 2022- 2026 | 2027- || C. | Pengembangan Jaringan Air Bersih | | | | | | | | | | | | 2032 || | 1. Peningkatan Kapasitas Intake diiringi peningkatan kapasitas pipa transmisi air baku. | Intake di Sungai Seluang, Semelagi Gunung Besar, dan di Gunung Raya-Pasi | APBN, APBD, InvestasiBUMD dan/atau kerja sama pendanaan | PDAM | DBMAEM, | | | | | | | | || | 2. Pembangunan intake baru diiringi dengan pemasangan pipa transmisi air baku | Intake S. Sekabu, S. Sagatani, dan Danau Srantangan | | DBMAEM | PDAM | | | | | | | | || | 3. Pengembangan jaringan distribusi/pelayan air minum | | | PDAM | DBMAEM | | | | | | | | || PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN || A. | Pengembangan prasarana persampahan | | | | | | | | | | | | || | 1. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional sanitary landfill | Di Jalan Caicai | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | DBMAEM | DKP | | | | | | | | || | 2. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu dengan sistem sanitary landfill | Di Jalan Wonosari | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | DBMAEM | DKP | | | | | | | | || | 3. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara | di lokasi-lokasi strategis | APBD | DBMAEM | DKP | | | | | | | | || B. | Pengembangan prasarana limbah dan drainase | | | | | | | | | | | | || | 1. pembangunan IPAL dan IPLT | Di TPA Regional dan di Kaw. Industri | APBD, dan/atau kerja sama pendanaan | DBMAEM | BLH | | | | | | | | || | | | | INSTANSI PELAKSANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN ||----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|| | INDIKASI PROGRAM UTAMA | | SUMBER | | | I | I | I | I | | II | III | IV || NO | | LOKASI | PENDANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2021 | 2022- 2026 | 2027- 2032 || | 2. pengembangan sistem drainase terpadu antara sistem drainase primer, sekunder, dan tersier agar saling terkoneksi | Di Seluruh kecamatan | APBD, dan/atau kerja sama pendanaan | DBMAEM | DTKPCK | | | | | | | | |## Tabel II.2.4 Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang| | | | | INSTANSI PELAKSANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN ||----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|| NO | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | SUMBER | | | I | I | I | I | | II | III | IV || | | | PENDANAAN | UTAMA | PENDUKUNG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2021 | 2022- 2026 | 2027- 2032 || PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG | PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG || A. | Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan | | | | | | | | | | | | || | 1. Perlindungan kawasan cagar alam | Di Kec. Singkawang Timur dan Selatan | APBN, | Kemenhut | Distanhut, | | | | | | | | || | 2. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan | Di seluruh kecamatan | APBD | Dispar | DTKPCK | | | | | | | | || | 3. Kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan ruang terbuka hijau) | Di seluruh kecamatan | APBD | DBMAEM | DTKPCK | | | | | | | | || | 4. Kawasan lindung geologi (kawasan rawan abrasi dan mata air) | Di seluruh kecamatan | APBD Prov, APBD | DBMAEM | DTKPCK | | | | | | | | || | 5. Kawasan rawan bencana alam dan bencana alam | Di seluruh kecamatan | APBD Prov, APBD | DBMAEM | DTKPCK | | | | | | | | || B. | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan | | | | | | | | | | | | || | 1. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan | Seluruh kecamatan | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Disbudparpo | Bappeda | | | | | | | | || | 2. Kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan RTH) | Seluruh kecamatan | APBD | DBMAEM | DTKPCK | | | | | | | | || | 3. kawasan lindung geologi (kaw. rawan abrasi dan sekitar mata air) | Seluruh kecamatan | APBD Prov, APBD | DBMAEM | DTKPCK | | | | | | | | || | | | SUMBER | INSTANSI | INSTANSI | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN ||------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|| NO | INDIKASI PROGRAM UTAMA | LOKASI | | | PENDUKUNG | I | I | I | I | | II | III | IV || | | | PENDANAAN | UTAMA | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2021 | 2022- 2026 | 2027- 2032 || | 4. Kawasan rawan bencana alam | Seluruh kecamatan | APBD Prov, APBD | DBMAEM | DTKPCK | | | | | | | | || PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI || A. | Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Produksi | Kec Singkawang Utara | APBN, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Kemenhut; Distanhut, | Bappeda | | | | | | | | || B. | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi | Kec Singkawang Utara | APBN, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Kemenhut; Distanhut, | Bappeda | | | | | | | | || PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN || A. | Pengendalian dan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Kecamatan Singkawang Utara, Timur, dan Selatan | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Distanhut, | Bappeda, DTKPCK | | | | | | | | || B. | Pengendalian dan Pengembangan Lahan Kering untuk Hortikultura | Kecamatan Singkawang Utara, Timur, Tengah, Barat, dan Selatan | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Distanhut, | Bappeda, DTKPCK | | | | | | | | || C. | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sektor Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Kecamatan Singkawang Utara, Timur, Barat, dan Selatan | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Distanhut, | Bappeda, DTKPCK | | | | | | | | || PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN | PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN || A. | Pengendalian dan Pengembangan Kawasan | Kecamatan Singkawang Selatan, Timur, dan Utara, | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Distanhut, | Bappeda | | | | | | | | || B. | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan | Kecamatan Singkawang Selatan, Timur, dan Utara, | APBD, Investasi Swasta dan/atau kerja sama pendanaan | Distanhut, | Bappeda | | | | | | | | || | | | | INSTANSI PELAKSANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN