Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 26 Mei 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertata dengan baik, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi dasar Penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
N/A
Pasal 3

Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
N/A
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal I Januari 2O16. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Diundangkan di Payakumbuh Pada tan[gal }l Fe6ruaq' 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH \ ,v
.
Ditetaokan di Pavakumbuh
\
pra. t"rreerl ., ffi'2o
WRIIToTepAYAKUMBUH
^ffi +przl FALEPT
16
BEIfNI
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BITUNG,
a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung .
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penguatan Otonomi Daerah di Kota Bitung, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnsektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung perlu dilakukan perubahan;
- Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun I 974 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
•
•
Menetapkan
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dae rah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Nomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA BJTUNG
Dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTA BITUNG.
•
•
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bi tung Tahun 2012 Nomor 20) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
1. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. lnspektorat Kota, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah lnspektorat Kota Bitung.
6. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung.
7. Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bitung.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
9. Sadan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Sadan Lingkungan Hidup Kota Bitung.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan, yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bitung.
12. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat BKD-PP adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung.
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bitung.
13. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Dae rah, yang selanjutnya disingkat BPPT-PMD, adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
15. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat BP4K, adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Bitung.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Bitung.
16. Satuan Palisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SP3 adalah Satuan Palisi Pamong Praja Kota Bitung.
17. Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas CJ, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD (Kelas CJ Kota Bitung.
•
•
18. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BPK-BMD adalah Sadan Pengeiola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung.
20. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Togas Teknis pada Sadan.
19. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bitung.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
22. Lembaga Lain adalah bagian perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya di Kata Bitung.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 3, diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, maka dibentuk :
- a. inspektorat;
- b. badan perencanaan dan pembangunan daerah;
- c. LTD, terdiri dari :
- I. badan kesatuan bangsa dan politik;
2. badan lingkungan hid up;
3. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan;
4. badan kependudukan dan keluarga berencana daerah; dan
5. badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
- d. Iembaga Iain, terdiri dari :
1. badan pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal daerah;
2. badan penanggulangan bencana daerah;
3. badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. satuan polisi pamong praja;
5. rumah sakit umum daerah (kelas c);
6. badan pengelola keuangan dan barang milik daerah; dan
7. kantor perpustakaan dan arsip daerah .
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (!) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

- (!) lnspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
- a. sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian perencanaan;
2. sub bagian evaluasi dan pelaporan; dan
3. sub bagian administrasi umum.
- b. inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. inspektur Pembantu Wilayah Ill;
- e. inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- f. kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
•
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- (1) Susunan organisasi BP4K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri dari :
- a. sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
2. sub bagian keuangan; dan
- b. bidang program, programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. bidang kelembagaan dan kemitraan usaha petani nelayan dan penyuluh;
- d. bidang pendidikan pelatihan dan pengembangan teknologi pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- e. bidang pelayanan penyuluhan, komunikasi dan informasi; dan
- f. UPTB; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi BP4K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini .
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
�
Ditetapkan di Bitung
=-=!!&lt; da tanggal 14 Juli 2'114
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINS! SULAWESI UTARA (5/2014)
•
NOMOR
PE.RAN DAERAH KOTA BITUNG
B TA'IUN 2'114.
TANGGAL
TENTANG
14 JULI 2'114
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA B!TUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGAN!SASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKN!S DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTABITUNG
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BITUNG
6
LAMPIRAN I
•