UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 35 Tahun 1950
Tentang PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951
Berlaku: 30 Desember 1950
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk tahun 1951 dianggap perlu memungut tambahan pokok mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan;
Menimbang
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, pungutan tambahan pokok pajak tersebut perlu segera diadakan;
Mengingat
- Pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951.
N/A
Pasal 1

.
Dipungut tambahan pokok pajak seratus perseratus (100%) dari ketetapan pajak kekayaan buat tahun 1951.
N/A
Pasal 2

.
Dipungut tambahan pokok pajak tiga ratus perseratus (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal di antara 30 Juni 1950 dan 1 Juli 1951.
N/A
Pasal 3

.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.
MENTERI KEUANGAN,
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
REPUBLIK INDONESIA
Pungutan tambahan pokok pajak buat tahun 1950 mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan ditetapkan dengan Undang-undang darurat No. 3 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 4).
Tambahan pokok pajak itu ialah : 100% (seratus perseratus) dari ketetapan pajak kekayaan; 300% (tiga ratus perseratus) dari ketetapan pajak perseroan.
Rancangan Undang-undang darurat untuk tahun 1951 termaksud bertujuan pelanjutan pungutan tambahan pokok pajak itu bagi tahun 1951.