Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2023
Tentang PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN
Berlaku: 5 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
BUPATI SAROLANGUN PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
trloruon 5 TAHUN 20L4 TENTANG
PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROI,ANGUN,
- bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa/Kelurahan harus diaksanakan secara adil, merata, dan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera; a
- b. bahwa pengelolaan pembangunan yang berkesinambungan bagi masyarakat Desa/Kerurahan perlu mendapat dukungan dari pemerintah Daerah melalui Program percepatan pembangunan Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang program Bantuan percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan.
1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Menetapkan:
2. undang-undang Nomor s4 Tahun 1g9g tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3go3) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor L4 Tahun 2o0o tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 54 Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor g1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor A9691;
3. undang undang Nomor 23 Tah.un 2or4 tentang pemerintah Daerarr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,4 Nomor 24+, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang Nomor 2 Tahun 2ol4 tentang perubahan Atas undang undang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Derah Kabupaten sarolangun Nomor s tahun 2013 tentang Program Bantuan seratus Juta satu Desa ( lembaran daerah kabupaten sarolangun Nomor S);
Dengan Persefl4iuan Bersama
DEWAN PERWAKII,,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESAI KELURAHAN
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- l-. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai nnsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yarrg mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan perangkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah urilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 8- Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada desa/kelurahan untuk membiayai kegiatan percepatan pembangunan d.esa/kelurahan yang di luar Alokasi Dana Desa dan Anggaran Kelurahan.
BAB II - Bagran Kesatu
Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan nerwpatan rernbangunan Desa/IGlur:ahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Program Bantuan Langsung Masyarakat kepada desa/kelurahan secara berkesinambungan.
Bagian Ketiga
RUANG LINGKUP
BAB II - Bagran Kesatu
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. sasaran Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
pendanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- c- ketentuan dasar Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- d. penyelenggara Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
lUriiffi
BAB II - Bagran Kesatu
Pasal 3

Penyelenggaraan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Des afKelurahan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan perekonomian desa/kelurahan;
- b. menin partisipasi selurrrh masyarakat, khususnya Masyarakat Frasejahtera, dalam pengambilan keputusan perencarlaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- c. melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya desa/kelurahan;
- d. mengembangkan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- e. menyediakan insfrastruktur dasar;
- f. mendorong terbentuknya dan berkembangnya kerja sama antara desa/kelurahan; dan
- g. mengembangkan kerjasarna antru. pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Bagian Kedua
Asas
BAB II - Bagran Kesatu
Pasal 4

Asas pengelolaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desaf Kelurahan dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran; dan
- f. kebersamaan.
BAB III - PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Program Bantuan Percepatan pembangunan Desa/ Kelurahan kepada desa/ kelurahan.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan yang mendapat program bantuan ditetapkan Bupati berdasarkan usulan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .
BAB III - PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
Pasal 7

Kelompok sasaran dari Program Bantuan Percepatan pembangunan Desa/Kelurahan adalah kelompok usaha masyarakat desa/kelurahan dan kelembagaan masyarakat desa/ kelurahan;
BAB III - PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahun membuat rancangan usulan desa/kelurahan yang mendapatkan program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah-
2. {2) Usulan desa yang mendapat Program Bantuan Percepatan pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENDANAAN PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESAIKELURAHAN
Pasal 9

- (L)Pendanaan penyelenggaraEut Prograrn Bantuan Percepatan pembangunan Desa/Kelurahan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Besaran Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah sebesar Rp. 2oo-ooo-ooo,- (dua ratus juta rupiah) per desalkelurahan
- (3) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat pula bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat; dan/atau
- b. partisipasi dunia usaha
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendanaan yang berasal dari swadaya masyarakat dan partsipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KETENTUAN DASAR PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pasal 1

O
- (1) Seluruh desa/kelurahan penerima Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berpartisipasi dalam setiap tahap program.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. ikut serta secara aktif menghadiri pertemuan-pertemuan musyawarah.
- b. ikut serta secara aktif dalam mengawasi pelaksaan program; dan
- c. ikut serta secara aktif dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan.
BAB V - KETENTUAN DASAR PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pasal 1

1
Kegiatan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. lebih bermanfaat bagi masyarakat pra sejahtera;
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
- c. dapat dikerjakan oleh masyarakat;
- d. didukung oleh sumber daya yang ada; dan latau
- e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.
BAB V - KETENTUAN DASAR PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pasal 12

- (1) Kegiatan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dibiayai diutamakan untuk kegiatan pembangunan pada beberapa bidang sebagai berikut:
- a. bidang pertanian, perkebunart, peternakan dan perikanan;
- b. kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat/usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pembangunan infrastruktur desa /kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
BAB VI - PEI{YELENGGARA PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pasal 13

Penyelenggara Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Camat;
- c. Kepala Desa/Lurah;
- d. Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Tim Pelaksana Program; dan
- f. Kelompok Masyarakat.
BAB VI - PEI{YELENGGARA PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pasal 14

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ot3 tentang Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun .
Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 DeSetnief zow
BVPybSAROLANGUN,
r'a
CEK ENDRA
Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal
? D$cm$er 2ot4
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
ry
THABRONI ROZALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROI,ANGUN TAHUN 2AL4 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI : 34/BHK I 4.3 lxl I 14, TANGGAL 27 NOVEMBER 20 14
- c. Kepala Desa/Lurah;
- d. Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Tim Pelaksana Program; dan
- f. Kelompok Masyarakat.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perattrran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Sarolangun .
Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 DeSender 2OL4
LANGUN,
CEK
ENDRA
Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 3 Oescm$c r
2oL4
KABUPATEN SAROLANGUN SEKRETARIS DAERAH
Cr
THABRONI ROZALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI : 34IBHK l4.3lxrl14, TANGGAL 27 NOVEMBER 2014
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa merupakan program yang ditujukan langsung kepada masyarakat untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program Bantuan Serjusade dinilai baik dan direspon secara positif oleh masyarakat. Masyarakat dapat memobilisasi hasil pertanian/perkebunan dengan lebih cepat dan aman melalui pembangunan jalan rabat beton, dan meningkatkan perekonomian keluarga melalui bantuan bibit ternak sapi/kerbau dan ikan. Masyarakat mengharapkan program ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan sehingga desa yang belum menerima program di tahun 2Ol2 dapat menerima program di tahun 2013. Demikian juga dengan jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp.1OO.OOO.OOO,- (seratus juta rupiah) per desa/kelurahan dapat ditingkatkan menjadi Rp. 20o.ooo.ooo,- (dua ratus juta rupiah) per desa/kelurahan.
Mengingat akan ditingkatkannya nilai bantuan sebesar Rp.2OO.OOO.OOO,per desa/kelurahan, maka Program Seratus Juta Satu Desa akan diubah menjadi Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
PENJELASAN
Pasal 4

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa dalam penyelenggaraan program bantuan dengan pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan rnanfaat yang sebesar-besafirya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa/kelurahan.## Huruf bYang dimaksud dengan oasas berkelanjutan" adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pernbangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemetharaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan usaha peningkatan kesejahteraan desa/kelurahan untuk masa yang akan dating.## Huruf cYang dimaksud dengan oasas manfaaf adalah bahwa penyelenggaraan program bantuan memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan umum.## Huruf dYang dimaksud dengan oasas keadtTan" adalah bahwa pemberian bantuan harus menceffininkan keadilan secara. proporsional bagi setiap masyarakat desa/kelurahan.## Huruf eYang dimaksud dengan oasas kesadaran" adalah bahwa melalui pemberian bantuan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung percepatan pernbangunan desa/ kelurahan.## Huruf fYang dimaksud dengan oasas kebersamaar{ adalah bahwa pemberian program ba:rtuan mendorong peran masyarakat desa/kelurahan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/ kelurahan.##
PENJELASAN
Pasal 1 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2}rc 5 NOMOR## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNNomor 5 Tahun 2Al4SeriNomorPERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNNOMOR 5TAHUN 2OL4## TENTANG## PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHANDiundangfuan dalam Lembaran Daerah Kabupaten SarolangunNomor 5Tahun 2OL4SeriTanggal ? D.Scrn6cf 2O:rDrs. H. THABRONI ROZALI. MM Pembina Utama Madya NrP.1959t202 L98002 1 001SEKRETARIS DAERAH