PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2017
Tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Berlaku: 6 Pebruari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
80
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk Menetapkan Kelas Air;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG Dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Malang.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
10. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
11. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
12. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
13. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu
14. tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
14. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus da dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
15. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan.
16. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
17. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
19. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam Pengendalian pencemaran air.
N/A
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Pengelolaan kualitas air;
- b. pengendalian pencemaran air;
- c. pemanfaatan dan pembuangan air limbah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penyediaan informasi;
- g. sanksi administrasi;
- h. ketentuan Penyidikan; dan
- i. ketentuan Pidana.
BAB II - PENGELOLAAN KUALITAS AIR
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan kualitas air di Daerah.
- (2) Walikota melakukan koordinasi Pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air di Daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
BAB III - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 4

- (1) Walikota melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air di Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB III - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 5

Walikota melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan pedoman inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air
BAB III - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang berada dalam Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
- a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
- b. baku mutu air untuk sungai; dan
- c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
BAB III - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 8

- (1) Walikota menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
- a. status mutu air;
- b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
- c. pemanfaatan air baku untuk air minum.
Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai dasar:
- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Walikota;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh Walikota;
- c. penetapan kebijakan Walikota dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.
BAB III - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 10

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Walikota dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Walikota wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
BAB III - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 11

Walikota wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.
BAB III - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 12

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
- a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
- b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.
BAB III - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 13

Walikota melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.
Bagian Ketiga Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air
BAB III - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan:
- a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
- c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan mengenai pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Pemantauan Kualitas Air
BAB III - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 15

- (1) Walikota melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam Daerah.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN
BAB IV - AIR LIMBAH
Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
- b. Izin Pembuangan Air Limbah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (4) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - AIR LIMBAH
Pasal 17

Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/atau sarana Pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
Bagian Kedua Pemanfaatan Air Limbah
BAB IV - AIR LIMBAH
Pasal 18

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
- b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
- c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Walikota.
- (4) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sudah layak lingkungan, maka Walikota menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Pedoman pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Pembuangan Air Limbah
BAB IV - AIR LIMBAH
Pasal 19

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan:
- a. kewajiban untuk mengolah limbah;
- b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
- d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
- i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.
BAB IV - AIR LIMBAH
Pasal 21

- (1) Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air.
- (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
BAB IV - AIR LIMBAH
Pasal 22

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
- b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
- c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Walikota.
- (4) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Pedoman kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - AIR LIMBAH
Pasal 23

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan/atau sumber air
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan Pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 25

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyuluhan mengenai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
- c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
- d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
- e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
- g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi:
- a. penambahan frekuensi pemantauan mandiri; dan/atau
- b. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

Walikota melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui:
- a. membangun sarana dan prasarana Pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efesiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forumforum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

Walikota melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga, antara lain melalui:
- a. membangun sarana dan prasarana Pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam Pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam Pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye Pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forumforum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
- a. persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah .
- b. persyaratan yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah; dan
- c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) Walikota menetapkan target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan pengendalian pencemaran air pada sumber air.
- (3) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sama dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 32

- (1) Walikota menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan
- b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
1. debit maksimum dan minimum sumber air;
2. kelas air, status mutu air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;.
- c. izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
- d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Walikota melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau ketentuan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 Pebruari 2017
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 7 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR : 18-3/2017
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian.
Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Pelestarian kualitas dan pengendalian air dilakukan pada:
1. sumber air yang terdapat pada hutan lindung;
2. mata air yang terdapat di luar hutan lindung;
3. akuifer air tanah.
Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu air perlu dikelola agar kualitas dan kuantitasnya dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makluk hidup lain agar berfungsi secara ekologi, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak,usaha dan/atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam kesediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktifitasnya. Agar air bermanfaat secara lestari dan berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan harus dilakukan Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Kota meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaaan kualitas air di Daerah dengan menentukan baku mutu air yang lebih ketat dan/atau penambahan parameter pada air, serta sumber air, yang Pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 30

```

Cukup jelas