PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 9 Tahun 2002
Tentang IZIN PENGGUNAAN JAL.AN (IPl)
Berlaku: 9 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
- penertlban pemanfaat.an Jalan maka dlperlukan terhadap penggunaannya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tent.ang Pemerlntahan Daerah, salah satu bldang Pemerlntahan yang wajlb dllaksanakan oleh Daerah Kabupaten adalah bidang perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diat.as perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izln Penggunaan Jalan (IPJ);
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambl dan Kabupaten Tanjung Jabung llmur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tent.ang L.alu Lint.as Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tent.ang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor n, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tent.zmg Perubahan At.as Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tahun 1983 tent.ang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Nagara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerlnt.ah Nomor 22 Tahun 1990 tent.ang Penyerahan Pembagian Urusan Pemerintah di bidang Lalu lint.as dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan n ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerlnt.ah Nomor 41 Tahun 1993 tent.ang Angkut.an Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerlnt.ah Nomor 43 Tahun 1993 tent.ang Prasarana dan Lalu Llntas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 t.entang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Preslden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnlk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Preslden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menter! Perhubungan Nomor 01 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
M!MUTUSKAN:
Menet.apkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG IZIN
PENGGUNAAN JALAN (IPJ)
.
.
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagal Badan Eksekutlf Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakll adalah Wakll Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagal Sadan Leglslatlf Daerah.
- f. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo
- i. Izin Penggunaan Jalan (IPJ) adalah izin yang diberikan kepada pemilik / pengemudi mobil bus dan mobil barang yang muatan sumbu terberat (MST) dan dimensi kendaraannya tidak sesual dengan kelas jalan yang dllalui, yang ada di wilayah Kabupaten Tebo.
- j. Muatan Sumbu Terberat adalah beratnya daya tahan salah satu sumbu yang diizinkan untuk menahan berat kendaraan dan muatan.
- k. Dimensl kendaraan adalah ukuran panJang dan lebar kendaraan .
- I. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mellputl Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, flrma, kongsl, yayasan atau organlsal yang sejenls, lembaga, dana penslun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainya.
- m. Pemerlksaan adalah serangkalan keglatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi pengguna jalan berdasarkan peraturan perundang undangan.
N/A
Pasal 4

Subjek pungutan Izin Penggunaan Jalan adalah orang prlbadl atau badan yang memperoleh lzln penggunaan jalan dalam wllayah Kabupaten Tebo.
BAB VI - PUNGUTAN IZIN PENGGUNAAN JALAN
Pasal 12

- (1) Kendaraan angkutan luar wllayah yang beroperasl dtwtlayah Kabupaten Tebo dlkenakan pungutan setlap melewaU Jalan Kabupaten.
- (2) Besamya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Kendaraan Bus besar dengan kapasltas leblh dart 28 orang adalah Rp. 2.500,-
- b. Kendaraan bermotor t.ermasuk muatan sumbu terberat lebih dari 8 Ton adalah sebesar Rp. 3.500,-
- c. Kendaraan bermotor termasuk muatan sumbu terberat kurang darl 8 Ton adalah sebesar Rp. 2.000,-
Baglan Ketlga
Penggunaan lzin Penggunaan Jalan
- (1) Penerlmaan lzln penggunaan jalan dlgunakan untuk menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo.
- (2) Terhadap petugas pemungut dlberikan uang lnsentif sesuai peraturan yang berfaku.
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1). Pejabat pegawai negeri Sipll tertentu dillngkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyldik untuk melakukan penyidikan tindak pldana di bldang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidlkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerlma, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pldana dibidang Retrlbusl Daerah agar keterangan at.au laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
Menerima
.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tent.ang kebenaran perbuat.an yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, cat.atan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dlbidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatat.an dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang at.au dokumen yang dlbawa sebagalmana dlmaksud dalam huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pldana dlbidang Retribusi Daerah.
- I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. Menghentikan penyidlkan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peyidlkan pidana dibldang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
11. 3). Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) pasal ini mernberitahukan dimulainya penyldlkan dan menyampalkan hasil penyidlkan kepada penuntut umum sesuai dengan ket.entuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 t.ent.ang Hukum Acara Pldana.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

Terhadap penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disisihkan 5% (lima persen) sebagai uang insentif (uang perangsang) dengan perincian sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Uang Insentif (Uang Perangsang) Pajak, Retribusl dan Pungut.an-pungutan lainnya.