PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2014
Tentang SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 21 April 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efesien dan efektif serta dapat dipertanggung jawabkan dalam pencapaian kinerja yang berorientasi hasil diperlukan sistem yang mengatur dalam proses perencanaan, pengukuran dan pelaporan, serta dalam rangka menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di LingkunganPemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Mengingat : 1.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
7. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang PembentukanOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
9. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.
12. Perencanaan Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
13. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
14. Penetapan Kinerja Tahunan adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD.
15. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan, atau sasaran yang akan dicapai.
17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.
18. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan masalah serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government .
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati agar dapat dipergunakan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

SAKIP terdiri dari :
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. Perencanaan kinerja;
- e. Penetapan kinerja;
- f. Pengukuran kinerja; dan
- g. Pelaporan kinerja.
Bagian Kedua
Renstra SKPD
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, wajib
disusun oleh setiap SKPD.
- (2) Renstra SKPD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Format Renstra Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Perencanaan Kinerja
Paragraf 1
Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) RKT Pemerintah Daerah disusun berdasarkan RPJMD.
- (2) RKT mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target.
- (3) RKT Pemerintah Daerah disusun oleh unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah.
- (4) Format RKT Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 2
Perencanaan Kinerja SKPD
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) RKT SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD.
- (2) RKT SKPD wajib disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersamaan pada waktu penyampaian Dokumen Penetapan Kinerja.
- (3) Format RKT SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
Penetapan Kinerja
Paragraf 1
Penetapan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Penetapan Kinerja Tahunan.
- (2) Penetapan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah disusun setelah APBD ditetapkan.
- (3) Penetapan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah disusun oleh unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Format pernyataan dan lampiran dokumen Penetapan Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 2
Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 8

- (1) SKPD wajib menyusun Penetapan Kinerja Tahunan.
- (2) Penetapan Kinerja Tahunan SKPD disusun setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan pada APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran maka disusun Penetapan Kinerja Tahunan Perubahan.
- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Penetapan Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 3
Unsur Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Tahunan harus memperhatikan :
- a. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan;
- b. APBD; dan
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Penetapan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja dan anggaran.
Paragraf 4
Penyampaian Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan dokumen penetapan kinerja tahunan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.
- (2) Bupati menyampaikan dokumen penetapan kinerja Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.
Bagian Kelima
Pengukuran Kinerja
Paragraf 1
Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 11

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan.
- (2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
- (3) Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Format pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 2
Pengukuran Kinerja SKPD
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 12

- (1) Setiap akhir tahun anggaran SKPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan.
- (2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
- (3) Format pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 13

- (1) Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaporkan dalam bentuk LAKIP.
- (2) LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
- (3) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal menyajikan informasi tentang :
- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
- (4) SKPD menyampaikan LAKIP kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Bupati menyampaikan LAKIP Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Sistematika penyajian LAKIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - EVALUASI
Pasal 14

- (1) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu wajib melakukan evaluasi terhadap SAKIP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi implementasi SAKIP dan evaluasi atas kinerja SKPD.
BAB V - PENGELOLAAN DATA KINERJA
Pasal 15

- (1) Setiap SKPD wajib mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja untuk kepentingan manajerial, pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan statistik pemerintah.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. penetapan data dasar (baseline data); b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi; c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan d. pengkompilasian dan perangkuman.
- (3) Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dan penganggaran, sebagaimana dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau Pada tanggal 21 April 2014
BUPATI KAPUAS HULU
A.M.NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 22 April 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
YOHANA ENDANG
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 15
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
A. Rencana Strategis
RENCANA STRATEGIS
INSTANSI
: ________________(a)
TAHUN
: ________________(b)
VISI
: ________________(c)
MISI
: ________________(d)
| Tujuan | Sasaran | Sasaran | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Uraian | Indikator | Kebijakan | Program | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Strategis :
1. Header (a) diisi nama INSTANSI; Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran; Header (c) diisi dengan Visi Instansi; Header (d) diisi dengan Misi Instansi;
2. Kolom (1) diisi dengan Uraian Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan mengindikasikan sasaran serta kebijakan dan program yang akan dilaksanakan;
3. Kolom (2) diisi dengan Uraian sasaran dalam rangka operasionalisasi tujuan yang telah ditetapkan;
4. Kolom (3) diisi dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan/diidentifikasi untuk diwujudkan. Indikator ini dapat berupa keluaran (output) atau hasil (outcomes). Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran;
5. Kolom (4) diisi uraian mengenai kebijakan dan upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan instansi;
6. Kolom (5) diisi nama program yang akan dilaksanakan oleh instansi sesuai dengan kebijakan yang melingkupinya. Program dimaksud ditetapkan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai;
7. Kolom (6) diisi mengenai berbagai keterangan yang berkaitan dengan rencana strategis, seperti : keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan dan program; dan disebutkan sektor atau instansi lain atau pihak lain yang terkait.
...,20...
KEPALA SKPD
...
B. Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Pemerintah Daerah
RENCANA KINERJA TAHUNAN
KABUPATEN
: ________________(a)
TAHUN
: ________________(b)
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---------------------|---------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) |
...,20...
BUPATI KAPUAS HULU
...
Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) :
1. Header (a) diisi nama KABUPATEN; Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran;
2. Kolom (1) diisi dengan SASARAN STRATEGIS Pemerintah Daerah sesuai dengan Dokumen RPJMD;
3. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis dari Pemerintah Daerah;
4. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran.
C. Rencana Kinerja Tahunan Tingkat SKPD
RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSTANSI
: ________________(a)
TAHUN
: ________________(b)
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---------------------|---------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) |
...,20...
Kepala SKPD
...
Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) :
1. Header (a) diisi nama UNIT ORGANISASI Eselon SKPD; Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran;
2. Kolom (1) diisi dengan SASARAN STRATEGIS Unit Organisasi sesuai SKPD sesuai dengan Dokumen RENSTRA SKPD;
3. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis dari Unit Organisasi SKPD;
4. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran.
- D. Formulir Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Pemerintah Daerah.
BUPATI KAPUAS HULU
BUPATI KAPUAS HULU
PENETAPAN KINERJA TAHUN ...
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ________________
Jabatan
: BUPATI KAPUAS HULU
Pada Tahun ... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Putussibau,...
BUPATI KAPUAS HULU
...
KABUPATEN
PENETAPAN KINERJA
: ________________(a)
TAHUN
: ________________(b)
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---------------------|---------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) |
Jumlah Anggaran Tahun ...
: Rp...(c)
...,20...
BUPATI KAPUAS HULU
...
Petunjuk Pengisian Formulir Penetapan Kinerja (PK) :
1. Header (a) diisi nama Kabupaten;
2. Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan;
3. Kolom (1) diisi dengan pernyataan sasaran strategis PEMDA sesuai dengan RPJMD;
4. Kolom (2) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang relevan dengan Sasaran Strategis PEMDA sesuai dengan RPJMD ataupun berdasarkan penetapan IKU;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja; (jika indikatornya berupa jumlah/kuantitas sesuatu, maka harus disertakan satuannya).
6. Footer (c) diisi dengan total jumlah / nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.
K O P D I N A S
E. Formulir Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat SKPD.
PENETAPAN KINERJA TAHUN ...
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ________________
Jabatan
: Kepala SKPD
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: ________________
Jabatan
: BUPATI KAPUAS HULU
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pada Tahun ... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
...,...20...
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
Bupati Kapuas Hulu
Pimpinan SKPD
Bupati,
PENETAPAN KINERJA
Satuan Kerja Perangkat Daerah
: ________________(a)
TAHUN ANGGARAN
: ________________(b)
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan | Anggaran |
|---------------------|---------------------|----------|--------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Jumlah Anggaran Tahun ...
: Rp...(c)
...,...20...
Pimpinan SKPD
...
...
Petunjuk Pengisian Formulir Penetapan Kinerja (PK) :
1. Header (a) diisi nama nam Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan;
3. Kolom (1) diisi dengan pernyataan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Renstra SKPD;
4. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari SKPD sesuai dengan Dokumen Renstra SKPD ataupun berdasarkan Penetapan IKU;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja;
6. Kolom (4) diisi dengan nama program dan kegiatan utama/pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;
7. Kolom (5) diisi jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang bersangkutan;
8. Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.
F. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Pemerintah Daerah
Formulir Pengukuran Kinerja
Kabupaten
: ________________(a)
TAHUN ANGGARAN
: ________________(b)
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---------------------|---------------------|----------|-------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Jumlah Anggaran Tahun ...
: Rp...(c)
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun...
Petunjuk Pengisian Formulir Penetapan Kinerja (PK) :
1. Header (a) diisi nama Pemerintah Daerah;
2. Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja:
4. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Daerah sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja akan dicapai untuk setiap indikator sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja : (realisasi/target x 100)%;
8. Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis.
9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis;
: Rp...(d)
G. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat SKPD.
Formulir Pengukuran Kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
: ________________(a)
TAHUN ANGGARAN
: ________________(b)
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---------------------|---------------------|----------|-------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Jumlah Anggaran Tahun ...
: Rp...(c)
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun...
Petunjuk Pengisian Formulir Penetapan Kinerja (PK) :
1. Header (a) diisi nama SKPD/unit kerja mandiri;
2. Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja:
4. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis SKPD sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja akan dicapai untuk dari setiap indikator sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja : (realisasi/target x 100)%;
8. Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis.
: Rp...(d)
H. Sistematika LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)