PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 28 Pebruari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 110 ayat (1) huruf h, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 50 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1).
Oengan Persetujuan Bersama dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PERA TU RAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMAOAM KEBAKARAN. Menetapkan :
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten T oba Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati
9. Kas Daerah adalah Ka Pemerintah
2. Kabupaten Toba Samosir.
10. Retribusi Daerah, yan selanjutnya otsebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau di erikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
11. Sadan adalah sekump Ian orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usa a maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, pe seroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah engan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiu , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan p litik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usah lainnya.
12. Pemungutan adalah s atu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retri usi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan etribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Jasa adalah kegiatan emerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, asilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau adan.
14. Jasa Umum adalah jas yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentinga dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
15. Sprinkler adalah suatu lat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air bertekanan secara atom tis dan merata kesemua alat.
16. Jenis bangunan yang udah terbakar (MT) adalah setiap jenis bangunan yang menyimpan, menggun kan, mengolah, menyalurkan, menjual dan atau memperdagangkan mat rial yang mudah terbakar.
17. Benda yang rnudah ter akar (MD adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbaka atau cepat merambatkan api.
18. Benda yang tidak mud h terbakar (TMT) adalah benda yang apabila terkena panas atau nyala api tida mudah terbakar atau tidak cepat merambatkan api.
19. Racun Api adalah zat ata bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dap t digunakan sebagai alat pemadam api.
20. Hydrant adalah hydrant ebakaran yang memiliki sejumlah air yang bertekanan yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran.
21. Alat Pemadam Kebaka an adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memada kan kebakaran.
22. Alat Perlengkapan Pe anggulangan Kebakaran adalah semua alat yang digunakan membantu me adamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
23. Perneriksaan atau pengu ian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemeri tah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam daan dapat berfungsi dengan baik.
24. Pengawasan alat pema am kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dal m rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran ba i setiap bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri.
25. Sadan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum I donesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di lndone ia.
26. Wajib Retribusi Jasa Umu yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan ya g menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaku an pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi [asa u um.
27. Masa Retribusi adalah su tu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk emanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- Surat Setoran Retribu i Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau peny toran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dil kukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang dituniuk oleh Bupati. 28.
30. Surat Ketetapan Retn usi Oaerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah sura ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi k rena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seh rusnya tidak terutang.
29. Surat Ketetapan Retrib si Oaerah, yang selanjutnya disingkat SKRO, adalah surat ketetapan retribusi ya g menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribus Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagih n retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah s rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau ukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu sta dar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daer h dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per~ndang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidari, di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkan a.
BAB VII - TAT A C RA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak apat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retrbusi yang t rhutang harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut denga menggunakan SKRD atau dokumen Jain yang d ipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaim na dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Oaerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut m ngenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat men ajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau okumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secar tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat mem uktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau doku en lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu d pat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan iluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak me enuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak di nggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak d ipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan ti ak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan ret ibusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka wa u paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
2. keberatan diterima harus m mberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas k beratan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah b sarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu seba aimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - PENGEMB LIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupat .
- (2) Bupati dalam jangka waktu (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi seba aimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu seba aimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan su tu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulka dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mem unyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dima sud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retri usi tersebut.
,.,
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jang a waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (1) Permahanan pengembali n kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-k rangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat waji retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pe bayaran;
- d. alasan yang singkat da jelas.
- (2) Permahanan pengembali n kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pas ercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejab t Daerah atau bukti pengiriman pas tercatat merupakan bukti saat permahanan dit rima aleh Bupati.
BAB XIII - PENGEMB LIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan !tribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retri usi.
- (2) Apabila kelebihan pemba aran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dim ksud Pasal 24 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan da bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.
BAB XIV - PENGURANGAN, K RINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan p ngurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan an pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi,antara lain lembaga sosial, dengan car mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut engenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diteta kan aleh Bupati.
BAB XV - JAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kemb Ii paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi s bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harg dan perkembangan perekonamian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut men enai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan de gan Peraturan Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal7 Cukup jelas.
Pasal8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Hasil penerimaan P tak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif keci terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi d erah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana aloka i dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, p mberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapa meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintaha Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandiri n daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Dalam rangka menin katkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan me ujudkan ~esejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelay nan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
Dengan diberlakukann a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daer h, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Sadan yang menggunakan/menikmati p layanan jasa umum tersebut.
Dalam rangka membe ikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan ret ibusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang R tribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal3Pasal9Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal21 Cukup jelas.Pasal22Cukup jelas.Pasal23Cukup jelas.Pasal24Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal26Cukup jelas.Pasal27 Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas.

Dalam hal besamya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaanAyat (2) layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi. Ayat (3)Cukup jelas.Pasal29 Cukup jelas.## Pasal30Ayat (1)Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.Ayat (2)Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal32Cukup jelas.Pasal33 Cukup jelas.Pasal34Cukup jelas.Pasal35Cukup jelasPasal36 Cukup jelasPasal37Cukup jelasPasal38 Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 6