Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 7 TABUK 2016
N/A
Pasal 6

- ( 1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan dibayarkan tiap bulan pada bulan berikutnya, khusus bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kehadiran pegawai, yang dipengaruhi:
- a. keterlambatan masuk kerja;
- b. pulang mendahului jam kerja;
- c. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan;
- d. ketidakhadiran kerja karena cuti;
- e. ketidakhadiran kerja karena sakit;
- f. ketidakhadiran kerja karena kepentingan keluarga;
- g. ketidakhadiran kerja karena mengikuti diklat;
- h. ketidakhadiran pada pelaksanaan apel pagi; dan
- i. ketidakhadiran pada saat pengajian rutin bulanan di Aula La.ntai II Pemerintah Daerah (khusus untuk Pejabat Struktural yang beragama Islam di seluruh SKPD).
- (3) Ketidakhadiran kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tetap diperhitungkan kehadirannya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jam kerja efektif perhari dan harus disertai dengan surat pemberitahuan sakit dari yang bersngkutan (maksimal 2 hari).
- (4) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar daerah/luar negeri dan/ atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala SKPD, dihitung sebagi hari masuk kerja.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 2 (dua) hari harus mengajukan cuti sakit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan tidak mengikuti acara pengajian bulanan rutin bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i, dikurangi sebesar 2.5% (dua koma lima per seratus) dari harga kelas jabatan untuk setiap kali ketidakhadiran.
- (7) Pengurangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai karena tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku bagi:
- a. guru;
- b. petugas kebersihan;
- c. petugas pasar;
- d. pengemudi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- e. ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Petugas Pemadam Kebakaran;
- g. Petugas Rumah Potong Hewan (RPH);
- h. Pegawai yang tidak bisa apel karena alasan kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

- ( 1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada waktu masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (2) Pegawai yang ditugaskan sebagai penyuluh (pertanian, perikanan, petemakan, KB dll) atau satu atap di kecamatan, pelaksanaan rekam kehadiran dilakukan di masing-masing kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD/Unit Kerja wajib menyediakan mesin absensi elektronik/ fingerprint.
- (4) Hasil rekam kehadiran pegawai melalui mesin absensi elektronik/fingerprint dicetak setiap bulan oleh masing-masing SKPD /Unit Kerja.
- (5) Rekam kehadiran pegawai dapat dilakukan secara manual apabila :
- a. perangkat dan system rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/ tidak berfungsi;
- b. pegawai belum terdaftar dalam system rekam kehadiran secara elektronik;
- c. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan;
- d. dihapus.
- e. Pegawai dengan kondisi kesehatan/fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
- (6) SKPD yang melaksanakan rekam kehadiran Pegawai secara manual yang disebabkan karena perangkat dan system rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala BKPSDM disertai keterangan tentang kondisi kerusakan.
- (7) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus segera memperbaiki kerusakan tersebut paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut perbaikan belum selesai maka Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada SKPD tersebut tidak dapat dibayarkan.
- (8) Pelaksanaan rekam kehadiran Pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala SKPD /Unit Kerja, dengan contoh format sebagaiman tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 1 SA di tam bah 1 ( satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal ISA berbunyi sebagai berikut: