PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor LLT Tahun 2023
Tentang MEKANISME .PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN KEG IATAN TAHUN JAMAK j ' ' ' '
Berlaku: 16 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
•
•
:
j
'
•
:
•
•
•
•
WALIKOTA SEMARANG
•
PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR llt TAHUt\ ~lb
TENTANG
MEKANISME .PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN KEG IATAN TAHUN JAMAK j ' ' ' '
•
'
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah serta memperhatikan perkembangan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, maka perlu disusun suatu mekanisme untuk penyelesaian pekerjaan yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dengan tahun jamak;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak.
- . : 1. Undang-undang · Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 fentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Ko1usi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
•
•
•
'
•
•
'
.
l
.
"
,)
'
..
•
•
•
I
.
.
..
'
•
.,
i
.
.
•
o
•
I
•
•
•
•
•
•
•
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) se bagaimana telah diubah be berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun .1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal .serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Dati II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
•
•
•
•
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1425);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturaan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan . Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah I (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 6);
·
•
•
'
•
I
t
'
.
'
'
I !
'
.
•
.
•
• •
Menetapkan
•
- PERATURAN PENG US ULAN JAMAK. · WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN PERSETUJUAN KEGIATAN TAHUN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. 2·. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ·TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat . APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. ·
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, clan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksirnal anggaran. yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
13. 13 .. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya· untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban APBD yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
.
!
,I
'
•
•
•
14. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan . pelaksaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
16. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi .
•
BAB III
Pasal 5

- (1) Usulan Kegiatan Tahun Jamak sebagairnana dimaksud dalam pasal 4 diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyampaian KUA dan PPAS ke DPRD.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menganggarkan Kegiatan Tahun Jamak tersebut pada tahun anggaran berikutnya.
•
•
..
•
•
•
•
•
.
(
'
•
~
•
•
I
••
.
.
;
)
'
'
.
I
.
•
- (1) Usulan beserta dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dan pasal 5 yang telah diterima oleh TAPD selanjutnya dilakukan pengkajian,
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Sub . Tim TAPD ..
- (3) Selain Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD dapat melibatkan Perangkat Daerah Teknis dan/ atau pakar independen yang bersertifikat dan kompeten sesuai dengan keahliannya dan/ atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Menyesuaikan antara usulan dengan kriteria Kegiatan Tahun Jamak;
- b. Menyesuaikan antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 'Panjang Daerah, dan/ atau Rencana .Tata Ruang Wilayah;
- c. Melihat relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada;
- d. Melihat besarnya manfaat yang dihasilkan; dan
- e. Melihat urgensi dari pekerjaan yang diusulkan.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanak8ll--dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan dan dokumen terkait.
- (6) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TAPD.
- (7) TAPD membahas hasil kajian Sub Tim TAPD dan apabila disetujui maka TAPD membuat rekomendasi kepada Walikota.
- (8) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada .ayat (6) dinyatakan setuju, maka Walikota menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (9) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak setuju, maka TAPD membuat surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah Pengusul. .
BAB IV - PENGANGGARAN DAN PERSETUJUAN
Pasal 7

- (1) Kegiatan Tahun Jamak yang diusulkan oleh Walikota kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), dituangkan dalam Nata Kesepakatan Bersama antara Walikota dan DPRD yang persetujuannya ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jarnak.
•
•
•
t
•
•
'
- c. jumlah anggaran dan sumber dana; dan
'
'
- (2) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya rnemuat:
- a. nama kegiatan;
- b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; .
- d. alokasi anggaran per tahun.
BAB IV - PENGANGGARAN DAN PERSETUJUAN
Pasal 8

Dalam pembahasan APBD, Kegiatan Tahun -Jamak yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), harus dimasukkan ke dalam RKA Perangkat Daerah untuk menjadi prioritas yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk menganggarkannya.
BAB IV - PENGANGGARAN DAN PERSETUJUAN
Pasal 9

Jangka waktu penganggaran Kegiatan Tahun Jamak tidak boleh melampaui masa jabatan Walikota.
•
•
BAB IV - PENGANGGARAN DAN PERSETUJUAN
Pasal 10

- (1) Terhadap Kegiatan Tahun Jamak yang telah mendapat persetujuan DPRD sebagimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), diterbitkan Keputusan Walikota tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
- (2) TAPD menyiapkan draft Keputusan Walikota mengenai persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk diproses lebih lanjut oleh Perangkat Daerah bersangkutan dan untuk selanjutnya ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Terhadap Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah persetujuan bersama antara DPRD dengan Walikota terhadap rancangan APBD berkenaan, Perangkat Daerah bersangkutan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (4) Perangkat Daerah tidak diperkenankan melakukan penandatangan Kontrak Tahun Jamak sebelum ditetapkannya Keputusan Walikota mengenai persetujuan Kontrak Tahun Jamak. · ·
MONITORING DAN PELAPORAN
BAB IV - PENGANGGARAN DAN PERSETUJUAN
Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku penanggungjawab Kegiatan Tahun Jamak melakukan monitoring Kegiatan Tahun Jamak yang menjadi . tanggungjawabnya.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota melalui TAPD.
•
•
'
•
..
•
'
•
r
•
I
I
'* •
.
.
•
•
•
•
•
- (1) Apabila dalam Kegiatan Tahun Jamak terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaannya, terjadi keterlambatan yang mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian, terjadi kebutuhan penambahan anggaran yang diakibatkan oleh kondisi keadaan kahar (force major) atau penambahan volume pekerjaan serta terjadi keadaan yang sejenis lainnya, maka Kepala Perangkat Daerah bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas] hari kerja wajib melaporkan . ' . secara tertulis kepadaWalikota dengan tembusan TAPD. · · : · '
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TAPD untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- (3) Hasil rekomendasi dan penyelesaian se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh TAPD kepada Walikota.
4. ( 4) Dalam hal .hasil rekomendasi dan penyelesaian se bagaimana dimaksud l · I · pada ayat (2) merubah alokasi anggaran per tahun tanpa merubah jumlah total anggaran, maka cukup dilakukan perubahan Keputusan Walikota tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
- (5) Apabila hasil rekomendasi dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merubah jumlah total anggaran, maka. dilakukan perubahan Nota Kesepakatan Bersama antara Walikota dan DPRD.