UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997
Tentang MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
Berlaku: 27 TAHUN 1997
N/A
Preamble

Menimbang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR27 TAHUN 1997 TENTANG
MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh se
bab i - tu maka bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 1

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
1. Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya.
2. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara
-4 - serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
3. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesi.
4. Mobilisan adalah warga negara anggota Rakyat Terlatih, warga negara anggota Perlindungan Masyarakat, dan warga negara yang karena keahliannya dimobilisasi.
5. Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.
6. Dembilisan adalah mobilisan yang telah selesai menjalani mobilisasi.
7. Rakyat Terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara, yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
8. Perlindungan Masyarakat adalah komponen khusus kekuatan petahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana dan memperkecil akibat malapetaka.
9. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya
-5 - alam, dan sumber daya buatan yang dapat digunakan sebagai komponen kekuatan pertahanan dan keamanan negara untuk mewujudkan ketahanan nasional.
10. Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara.
11. Sumber daya alam adalah susuatu di alam raya yang didalam wujud asalnya dapat didayagunanan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.
12. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang dapat direkayasa manusia menjadi berdayaguna atau bertambah dayagunanya untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.
13. Sarana dan prasarana nasional adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi untuk menunjang proses penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan termasuk sebagai komponen pendukung.
14. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.
15. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
BAB II - LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB II - LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 3

...
Penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi dilaksanakan dengan asas kesemestaan, asas manfaat, asas kebersamaan, asas legalitas, asas selektivitas, asas efektivitas, asas efisiensi, dan asas kejuangan.
BAB II - LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Mobilisasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menanggulangi setiap ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Demobilisasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memulihkan kembali fungsi dan tugas umum pemerintahan, kehidupan kemasyarakatan, dengan tetap terpeliharanya kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 5

Dalam hal seluruh atau sebagaian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya, Presiden dapat menyatakan mobilisasi.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 6

...
Mobilisasi dikenakan terhadap:
- a. Warga negara yang termasuk:
- 1) anggota Rakyat Terlatih;
- 2) anggota Perlindungan Masyarakat;
- 3) diperlukan karena keahliannya;
- b. sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang dimiliki negara, swasta, dan perseorangan termasuk personel yang mengawakinya.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 7

- (1) Setiap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi panggilan untuk mobilisasi.
- (2) Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk mobilisasi.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk badan pelaksana.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna bagi upaya pertahanan dan keamanan, maka:
- a. mobilisasi terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui penyaringan;
- b. mobilisasi terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk badan pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 9

- (1) Warga negara yang terpilih dalam penyaringan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Warga negara yang berhasil dalam mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan ditetapkan sebagai mobilisan.
- (3) Mobilisan dapat ditugasi untuk melakukan perlawanan rakyat bersenjata atau perlawanan rakyat tidak bersenjata.
- (4) Jangka waktu penugasan mobilisan disesuaikan dengan penugasan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan pelatihan, penetapan, pengorganisasian, dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Pemerintah.
- (1) Pemanggilan, penyaringan, dan pembentukan badan pelaksana untuk menjalani mobilisasi, serta kegiatan persiapan molbilisasi lainnya diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Pendidikan dan pelatihan, penetapan, pengorganisasian, dan penugasan, serta kegiatan persiapan mobilisasi lainnya diselenggarakan oleh Panglima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 11

- (1) Untuk memaksimalkan kemampuan operasional sember daya alam, sumber daya buatan, serta sarana san prasarana nasional yang digunakan dalam mobilisasi, dilaksanakan melalui peningkatan daya guna.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peningkatan daya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 12

- (1) Setiap warga negara dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan dirinya atau orang lain tidak memenuhi panggilan untuk menjalani mobilisasi.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Setiap warga negara dilarang melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar dari kewajiban
-10 - menjalani mobilisasi.
- (3) Setiap warga negara dilarang melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 13

Setiap orang dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, menyalahgunakan kekuasaan atau mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, melakukan tipu daya, atau menganjurkan orang lain, untuk tidak menjalani mobilisasi dan/atau tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 14

- (1) Setiap mobilisan mendapat rawatan mobilisan dari negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang rawatan mobilisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 15

- (1) Setiap mobilisan yang melaksanakan perlawanan rakyat bersenjata diperlakukan seperti Prajurit Wajib, sedangkan mobilisan yang melakukan perlawanan rakyat tidak bersenjata diperlakukan seperti Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
gugur, tewas, atau meninggal dunia;
- b. dinyatakan hilang dalam tugas;
- c. sakit dan cacat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi warga negara yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan dalam rangka mobilisasi.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 16

Barang atau benda milik swasta atau perseorangan yang terkena mobilisasi diperlakukan sebagai milik negara dan diberi rawatan kedinasan sesuai dengan sistem pembinaan materiil Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 17

Segala bentuk pajak yang dikenakan atas barang atau benda milik swasta atau perseorangan selama digunakan dalam dinas mobilisasi dibebankan kepada negara.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 18

- (1) Penetapan warga negara sebagai mobilisan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja atau putusnya pendidikan.
- (2) Penetapan barang atau benda milik swasta atau perseorangan yang terkena mobilisasi tidak menyebabkan putusnya hubungan kepemilikan dengan pemiliknya sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hubungan kerja, pendidikan dan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denga Peraturan Pemerintah.
BAB III - MOBILISASI
Pasal 19

Mobilisan yang melaksanakan perlawanan rakyat bersenjata tunduk pada hukum militer.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 20

Presiden menyatakan demobilisasi bilamana ancaman yang membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sudah dapat diatasi.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 21

Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan pulihnya penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 22

Mobilisan yang telah selesai menjalani mobilisasi dikembalikan ke fungsi dan status semula dengan menetapkannya sebagai demobilisan.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 23

...
-13 - prasarana nasional yang telah selesai dipergunakan dalam mobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 24

- (1) Pengembalian demobilisasi ke fungsi dan status semula dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya demobilisasi.
- (2) Pengembalian barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah selesai dipergunakan dalam mobilisasi dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya demobilisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengembalian demobilisan dan barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan pengambilan demobilisan dan barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional ke fungsi dan status semula, dilaksanakan kegiatan pemilihan dan pemisahan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Sebagai tindak lanjut pemilahan dan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan pengembalian dan rehabilitasi.
- (3) Pengembalian demobilisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
-14 - dapat didahului dengan pemberian pendidikan dan pelatihan.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 26

- (1) Demobilisan yang menderita cacat dalam rangka mobilisasi mendapat rehabilitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan rehabilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 27

- (1) Barang atau benda milik swasta atau perseorangan yang hancur, rusak berat, atau hilang akibat mobilisasi menjadi tanggung jawab negara dan diganti oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab negara dan penggantian barang yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 28

- (1) Pemilihan, pemisahan, penetapan sebagai demobilisan, dan kegiatan persiapan lainnya diselenggarakan oleh Panglima.
- (2) Rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan, pengembalian, dan kegiatan persiapan lainnya diselenggarakan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan demobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB IV - DEMOBILISASI
Pasal 29

Demobilisan yang telah melaksanakan tugas mobilisasi dan pemilik yang menyerahkan pemanfaatan barang atau bendanya untuk mobilisasi dapat dianugerahi tanda kehormatan dan/atau gelar kehormatan sebagai Veteran Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun:
- a. setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- c. setiap orang yang dengan sengaja membuat dirinya atau orang lain tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar dari mobilisasi
-16 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- e. setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- f. setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang melanggar ketentaun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak melaksanakan pengembalian demobilisan ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak melaksanakan pengembalian demobilisan ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak menyerahkan kembali barang atau benda yang telah digunakan dalam mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali barang atau benda yang telah digunakan dalam mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi disebabkan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
Pasal 35

Pada saat udang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 8), manjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 2492) dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII
Pasal 36

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
pada tanggal 3 Oktober 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengandung nilai-nilai, antara lain, kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, kerelaan berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, dan tidak kenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi, dalam rangka pertahanan kemananan negara.
PENJELASAN
Pasal 3

Asas-asas penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi adalah sebagai berikut:
Asas Kesemestaan
Sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, penyelenggaraan pertahanan keamanan rakyat merupakan penerapan kesemestaan dari kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dalam pembelaan negara. Mobilisasi dan demobilisasi dalam rangka pertahanan keamanan negara haruslah menjangkau seluruh masyarakat di segala aspek kehidupan nasional secara adil dan merata.
Asas Manfaat
Mobilisasi dan demobilisasi mengacu pada kepentingan pemanfaatan segenap sumber daya, sarana dan prasarana, terutama yang telah dibina untuk kepentingan nasional. Perkembangan intensitas ancaman pada hakekatnya membawa perubahan atas titik berat kepentingan nasional. Mobilisasi lebih mengarah kepada peningkatan upaya mewujudkan kepentingan keamanan nasional, sedangkan demobilisasi lebih mengarah kepada upaya pemulihan kepentingan kesejahtaraan nasional.
Asas Kebersamaan
Penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara adalah aspek kepentingan nasional di bidang keamanan. Setiap warga negara dalam lapisan masyarakat secara bersama-sama harus memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara.
Asas Legalitas
Peran serta masyarakat dan bangsa, pemanfaatan sumber daya, serta sarana dan prasarana dalam upaya pertahanan keamanan negara dikembangkan berdasarkan ketentuan hukum sehingga pada saat diperlukan mobilisasi ataupun demobilisasi dapat digerakkan secara formal dan sah.
Asas Selektivitas
Tidak setiap tingkat keadaan bahaya memerlukan pengerahan kekuatan pertahanan keamanan negara secara total. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta menggunakan pendekatan pembinaan kekuatan pertahanan keamanan negara yang kenyal.
Mobilisasi terhadap berbagai potensi kekuatan pertahanan keamanan negara dilaksanakan secara selektif, dengan mendahulukan yang paling siap dan paling tepat dapat dikembangkan menjadi bagian kekuatan operasional pertahanan keamanan negara.
Asas...
Pengembangan kekuatan pertahanan kemanan negara harus dijamin efektif dalam pelipatgandaan kekuatan melalui mekanisme mobilisasi dan dalam penyusutan kekuatan melalui mekanisme demobilisasi baik dalam ragam, jumlah maupun mutu.
Asas Efisiensi
Pengembangan kekuatan pertahanan keamanan negara harus dijamin efisien dalam pelipatgandaan kekuatan melalui mekanisme mobilisasi dan dalam penyusutan kekuatan melalui mekanisme demobilisasi, baik dalam waktu, proses maupun penyaluran kekuatan.
Asas Kejuangan
Penyelenggara dan seluruh rakyat Indonesia harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian, kerelaan berkorban, dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan yang dilaksanakan dengan penuh kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
PENJELASAN
Pasal 4

Untuk mencapai tujuan mobilisasi dilaksanakan upaya melipatgandakan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan negara.
Untuk mencapai tujuan demobilisasi dilaksanakan upaya memulihkan setiap unsur yang dimobilisasi ke fungsi dan tugas seperti semula.
Pemeliharaan kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara disesuaikan dengan kebutuhan.
PENJELASAN
Pasal 5

Mobilisasi dapat dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah negara sekalipun pernyataan keadaan bahaya hanya berlaku di sebagian wilayah negara karena ancaman terhadap sebagian wilayah negara juga merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah negara.
Mobilisasi dapat dinyatakan bersamaan dengan atau sesudah pernyataan keadaan bahaya.
Keadaan bahaya dapat merupakan tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, atau keadaan perang.
Tidak setiap keadaan bahaya diikuti dengan mobilisasi.
Pernyataan mobilisasi dilakukan hanya dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang.
PENJELASAN
Pasal 6

Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Warga negara yang diperlukan dalam mobilisasi karena keahliannya adalah warga negara yang bukan anggota Rakyat Terlatih dan bukan anggota Perlindungan Masyarakat.
Huruf b
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan badan pelaksana pada ayat ini adalah Komisi Pengerahan.
PENJELASAN
Pasal 8

Huruf a
Penyaringan meliputi kesehatan, jasmani, dan mental.
Sebelum penyaringan, dilaksanakan pemilihan dengan memperhatikan harkat martabat dan kondisi khusus warga negara, misalnya bagi wanita hamil, bagi mereka yang jika dikenakan mobilisasi akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, dan bagi mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara, ditangguhkan dari kewajiban mobilisasi.
Huruf b...
Cukup jelas
Badan pelaksana yang dimaksud pada ayat ini sama dengan badan pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
Cukup jelas
Mobilisasi yang melaksanakan fungsi perlawanan rakyat, fungsi keamanan rakyat dan warga negara yang karena keahliannya diperlukan, serta awak sarana dan prasarana nasional yang langsung membantu pertempuran diorganisasikan dalam perlawanan rakyat bersenjata.
Mobilisan yang malaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, perlindungan masyarakat dan warga negara yang karena keahliannya diperlukan, serta awak sarana dan prasarana nasional yang tidak langsung membantu pertempuran diorganisasikan dalam perlawanan rakyat tidak bersenjata.
Perlawanan rakyat bersenjata dan perlawanan rakyat tidak bersenjata dilaksanakan di bawah satu kesatuan komando untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi ancaman dan akibat ancaman.
Gilir tugas disesuaikan dengan situasi dan kondisi, untuk memberikan penyegaran dan pemerataan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Yang dimaksud dengan kegiatan persiapan mobilisasi lain adalah pendataan dan perencanaan.
Yang dimaksud dengan pengorganisasian pada ayat ini adalah penyusunan mobilisan dalam satuan perlawanan rakyat bersenjata dan satuan perlawanan rakyat tidak bersenjata.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Yang dimaksud dengan peningkatan daya guna adalah peningkatan kemampuan secara maksimal bagi pelaksanaan mobilisasi.
Contoh:
Kapal Ferry ditingkatkan dari daya guna angkut manusia dan barang manjadi daya guna sebagai kapal perang dengan dilengkapi persenjataan dan peralatan lainnya.
Pandataan, pemilihan, koordinasi, dan peningkatan daya guna dilaksanakan dengan adil dan merata, memperbesar manfaat, mndahulukan yang paling siap dan yang paling tepat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi baik dalam hal waktu, proses, maupun penggunaan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Rawatan mobilisan adalah keseluruhan kebutuhan instansi, misalnya perlengkapan perorangan, penghasilan, pangan, kesehatan, pembinaan mental, pelayanan keagamaan, serta pelayanan dan bantuan huum.
Rawatan mobilisan diberikan secara manusiawi sesuai dengan fungsinya dan sejauh mungkin tidak merugikan mobilisan yang bersangkutan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Mengingat tidak putusnya hubungan kerja, maka pemberian perlakuan kepada mobilisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi tanggung jawab instansi Pemerintah. Kepada ahli warisnya diberikan jaminan sosial baik sebagai Prajurit Wajib atau Pegawai Negeri Sipil atau status pada instansi semula disesuaikan dengan prinsip yang lebih menguntungkan.
Huruf a
Yang dimaksud dengan gugur adalah menemui ajal dalam pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan.
Yang dimaksud dengan tewas adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas, bukan akibat tindakan lawan
Huruf b
Mobilisan dinyatakan hilang dalam tugas apabila yang bersangkutan tidak kembali bergabung dengan kesatuannya.
Mobilisan diberhentikan dengan hormat karena hilang dalam tugas terhitung mulai tanggal setelah 1 (satu) tahun dinyatakan hilang dan kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Diberhentikan dengan hormat merupakan tindakan pertama yang perlu diambil berdasarkan Keputusan Panglima.
Setelah didapat kepastian atas diri mobilisan yang bersangkutan, maka diadakan penyesuaian dengan keadaan sebenarnya.
Huruf c
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Rawatan kedinasan dari negara meliputi dukungan operasional, pemeliharaan, dan perbaikan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Setiap mobilisan tetap memperoleh hak-haknya dari instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mobilisan yang sebelumnya sedang mengikuti pendidikan tertentu, status dan haknya sebagai peserta didik tidak berubah.
Cukup Jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Meskipun mobilisan bukan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mengingat tugasnya melakukan perlawanan rakyat bersenjata, maka di dsamping tunduk pada hukum umum, mereka juga tunduk pada hukum militer.
PENJELASAN
Pasal 20

Yang dimaksud dengan ancaman sudah dapat diatasi adalah apabila ancaman sudah menurun (berkurang) atau sudah hilang sama sekali, misalnya terjadinya perdamaian antara dua belah pihak.
PENJELASAN
Pasal 21

Demobilisasi dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah negara. Sekalipun demikian, mengingat situasi dan kondisi serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi sebagai akibat pertempuran, maka demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan aparat penyelenggara negara menjalankan tugas-tugas umum pemerintah, dan masyarakat dapat menjalankan kehidupan di bidang sosial ekonomi secara wajar.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula adalah pengembalian pemanfaatannya kepada pemilik tanpa pemilik harus mengajukan permohonan.
PENJELASAN
Pasal 24

Penetapan waktu 3 (tiga) bulan mulai berlakunya demobilisasi didasarkan atas pertimbangan :
- a. memberi waktu yang cukup untuk penyelesaian administrasi;
- b. menjamin adanya kepastian hukum.
Berlakunya demobilisasi dapat bersamaan dengan pernyataan, dapat pula sesudah tanggal pernyataan demobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden.
Penetapan waktu 1 (satu) tahun mulai berlakunya demobilisasi didasarkan atas pertimbangan :
- a. memberi waktu yang cukup untuk penyelesaian administrasi.
- b. menjamin adanya kepastian hukum;.
- c. mencegah penyalahgunaan wewenang.
Pemberitahuan tentang pengembalian barang atau benda kepada pemilik setelah dipilih dan dipisahkan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah berlakunya demobilisasi.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Yang dimaksud dengan pemilihan dan pemisahan adalah kegiatan untuk memilah-milah kekuatan mobilisan dalam rangka mengurangi kekuatan mobilisasi yang kemudian diikuti tindakan pemisahan yang merupakan tindakan pengakhiran masa pelaksanaan mobilisasi, baik bagi mobilisan maupun barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional yang digunakan dalam mobilisasi.
Cukup jelas
Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk memberikan kemampuan awal dalam rangka mendapatkan pekerjaan.
PENJELASAN
Pasal 26

Rehabilitasi merupakan usaha medis (fisik dan psikis), sosial, vokasional untuk memulihkan penderita cacat ke tingkat kemampuan tertinggi yang memungkinkan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Yang dimaksud dengan tanggung jawab negara dan penggantian oleh negara adalah penggantian secara maksimal yang dapat dilakukan oleh negara.
Peggantian dilakukan setelah mendapat penilaian dari panitia yang dibentuk untuk itu.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Demobilisan dan pemilik barang sebagai warga negara yang telah mengabdikan diri kepada negara dalam keadaan bahaya, atas jasa-jasanya dapat dianugerahi tanda kehormatan dan\atau gelar kehormatan.
Demobilisan yang telah melaksanakan perlawanan bersenjata dapat dianugerahi tanda kehormatan dan/atau gelar kehormatan.
Demobilisan yang telah melaksanakan perlawanan tidak bersenjata dapat dianugerahi tanda kehormatan.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas