PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor TAHUN Tahun 2008
Tentang TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Berlaku: 9 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Menetapkan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1).
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - Kedudukan
Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - Kedudukan
Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II - Kedudukan
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
1. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis lingkup pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan Walikota;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemberdayaan masyarakat;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemberdayaan perempuan;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
5. pembinaan dan pengkoordinasian pendataan dan pelaporan;
6. pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis lingkup badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
7. pengelolaan urusan kesekretariatan.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
1. Sekretariat;
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
5. Bidang Data dan Pelaporan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan umum dan kepegawaian dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program, dibidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program kerja perencanaan anggaran dan rencana kegiatan tahunan, mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi serta menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana, pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, urusan kepegawaian, perjalanan dinas, pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor, urusan rumah tangga serta hubungan masyarakat dan kearsipan.
Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 10

Bidang Pemberadayaan Masyarakat mempunyai tugas Penyelenggaraan Pengkoordinasian, Pemantauan dan evaluasi serta Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dari segi ketahanan dan ekonomi masyarakat.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 10, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program pembinaan dan pengkoordinasian usaha peningkatan ekonomi masyarakat, pembinaan lembaga lembaga ekonomi swadaya masyarakat serta fasilitasi dalam upaya pangembangan sumber daya ekonomi masyarakat baik pengembangan produk maupun terobosan pasar;
2. Penyusunan program pembinaan dan pengkoordinasian pembinaan, fasilitasi, pengembangan, peningkatan peran serta dalam pembangunan bagi lembaga lembaga masyarakat yang ada seperti : Forum RT/RW, LPM, PKK, LSM, PSM, KTI, Kerukunan Keagamaan, Paguyuban Kesenian dan lainnya, penguatan kelembagaan masyarakat, motivasi kegotong royongan, pembinaan sumber daya masyarakat, serta rehabilitasi pemukiman kumuh dan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)/BNK.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ekonomi Masyarakat;
- b. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan lembaga lembaga ekonomi swadaya masyarakat serta fasilitasi dalam upaya pangembangan sumber daya manusia;
- (2) Sub Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan untuk pembinaan, fasilitasi, pengembangan, peningkatan peran serta dalam pembangunan bagi lembaga lembaga masyarakat yang ada seperti : Forum RT/RW, LPM, PKK, LSM, PSM, KTI, Kerukunan Keagamaan, Paguyuban Kesenian dan lainnya yang ada di masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, motivasi kegotong royongan, pembinaan sumber daya masyarakat, serta rehabilitasi pemukiman kumuh, pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)/BNK.
Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Perempuan
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas Penyelenggaraan Pengkoordinasian, Pemantauan dan evaluasi serta Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dari segi pembinaan organisasi perempuan, peningkatan kemampuan peran serta perempuan, sumberdaya dan kualitas perempuan, pembinaan terhadap lembaga yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, peningkatan kesehatan, kualitas hidup, serta perlindungan/advokasi bagi kaum perempuan dan anak.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan Kebijaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dari segi pembinaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG);
2. Penyusunan Kebijaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 17

- (1) Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan, peningkatan kemampuan peran serta perempuan dalam berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara, serta peningkatan sumberdaya dan kualitas perempuan, pembinaan terhadap lembaga yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender;
- (2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyelenggaraan usaha peningkatan kesehatan perempuan, peningkatan sumberdaya dan kualitas hidup perempuan. serta perlindungan/advokasi bagi kaum perempuan dan anak.
Bagian Kelima
Bidang Keluarga Berencana Kesejahteraan Keluarga
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 18

Bidang Keluarga Berencana Kesejahteraan Keluara mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Program Keluarga Berencana dan peningkatan peran serta keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, advokasi dan informasi serta peningkatan kualitas keluarga.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 18 Bidang Keluarga Berencana Kesejahteraan Keluara, mempunyai fungsi :
1. Penyiapan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian Keluarga Berencana dan peningkatan peran serta keluarga;
2. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga, advokasi dan informasi serta peningkatan kualitas keluarga.mutasi jabatan fungsional pegawai.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 20

Bidang Keluarga Berencana Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 21

- (1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan kegiatan peningkatan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi serta peingkatan peran serta dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan kegiatan program pemberdayaan ekonomi keluarga, advokasi dan informasi pengembangan ketahanan keluarga serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
Bagian Keenam
Bidang Data dan Pelaporan
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 22

Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyajikan data pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana serta menyusun, mengolah dan menyajikan laporan baik secara priodik maupun insidentil serta evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program Bidang Data dan Pelaporan sesuai prosedur, petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 22, Bidang Data dan Pelaporan, mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pengolahan dan penyajian data pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
2. Penyusunan program dan petunjuk teknis dalam rangka menyusun, mengolah dan menyajikan laporan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana baik priodik maupun insidentil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program Bidang Data dan Pelaporan.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 24

Bidang Data dan Pelaporan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendataan;
- b. Sub Bidang Pelaporan.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan mengumpul, mengolah dan menyajikan data pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana sesuai prosedur, juknis, juklak dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan mengumpul bahan, menyusun mengolah dan menyajikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana baik secara priodik maupun insidentil sesuai prosedur, juknis, juklak dan ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 26

Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - Bagian Ketiga
Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud dalam pasal 26, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagai dimaksud pasal 26, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Sekretariat, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Sub Bidang wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 33

Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 34

Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Badan dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, wajib mengadakan rapat berkala.
- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Kepala Sekretariat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh);
- (2) Dalam hal Kepala Badan dan Kepala Sekretariat berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan BKD Propinsi serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah;
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Badan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal
WALIKOTA BANJARBARU,
22
Desenber
2008
RUDY RESNAWAN
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUDI YAMIN
Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor :
Seri