PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 67 Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Berlaku: 28 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tamba:han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
$
Menetapkan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 t e n tang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
4. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
5. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. 13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 5l);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Perdagangan terdiri atas:
1. Seksi Bina U saha dan Promosi Dagang;
2. Seksi Logistik dan Sarana Distribusi; dan
3. Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri.
- d. Bidang Perindustrian terdiri atas :
1. Seksi Usaha Industri;
2. Seksi Sarana Produksi; dan
3. Seksi Kemitraan dan Promosi.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil terdiri atas:
1. Seksi Kelembagaan;
2. Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-U ndangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretariat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam PasaI IO ayat (I) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan
kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang­ undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.
Bagian Ketiga Bidang Perdagangan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

- ( 1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan meliputi bina usaha dan promosi dagang, logistik dan sarana perdagangan, serta distribusi barang dan perdagangan luar negeri.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perdagangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis bina usaha dan promosi dagang;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis logistik dan sarana distribusi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis distribusi barang dan perdagangan luar negeri;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Perdagangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat ( 1) terdiri atas:
- b. Seksi Logistik dan Sarana Distribusi; dan
- a. Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang;
- c. Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (1) Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, k o ordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bina usaha dan promosi dagang;
- c. melaksanakan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- d. melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- e. melaksanakan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
- f. melaksanakan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- g. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan clan pelabelan bahan berbahaya;
- h. memberikan rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antarpulau (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
1. melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
- j. melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, pameran dagang nasional dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- k. melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor;
1. melaksanakan kebijakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan SIUP dan pendaftaran wajib daftar perusahaan; dan
- n. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PPNS Wajib Daftar Perusahaan (PPNS -WDP).
- (2) Seksi Logistik dan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Logistik dan Sarana Distribusi;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pasar dan sarana perdagangan;
- c. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
- d. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- (3) Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis distribusi barang dan perdagangan luar negeri;
- c. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kota;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap distributor dan pengecer pupuk pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- g. melaksanakan penyuluhan terhadap pelaku usaha distribusi barang dan jasa; dan
- h. melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor.
Bagian Keempat
Bidang Perindustrian
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian meliputi usaha industri, sarana produksi, dan kemitraan dan promosi.
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
.
.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis usaha industri;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana produksi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kemitraan dan promosi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Perindustrian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Seksi Usaha Industri;
- b. Seksi Sarana Produksi; dan
- c. Seksi Kemitraan dan Promosi.
- (2) Seksi Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19

- (1) Seksi Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Usaha Industri;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis usaha industri;
- c. melaksanakan penetapan rencana pembangunan industri;
- d. melaksanakan penyampaian laporan informasi industri untuk zin Usaha Industri (IUI) Kecil dan izin perluasannya, Izin U saha Industri (IUI) menengah dan izin perluasannya, dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
- e. melaksanakan pembangunan wirausaha Industri melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- f. melaksanakan fasilitasi pendaftaran merk, paten, desain industri dan hak cipta Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- g. melaksanakan upaya perlindungan kepastian berusaha;
..
- h. melaksanakan penyediaan data dan infonnasi produk unggulan industri; dan
- i. melaksanakan monitoring perusahaan industri yang berpotensi mencemari lingkungan. i.
- (2) Seksi Sarana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana Produksi;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis sarana produksi;
- c. melaksanakan penelitian, pengembangan, penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian pengembangan teknologi industri;
- d. melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- e. melaksanakan pembinaan asosiasi industri serta pembangunan sarana dan prasarana Industri.
- (3) Seksi Kemitraan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kemitraan dan Promosi;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kemitraan dan promosi;
- c. melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya;
- d. melaksanakan pendataan industri prioritas sebagai produk unggulan daerah; dan
- e. melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri Kreatif di dalam dan luar negeri.
Bagian Kelima
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bi dang Koperasi dan U saha Mikro Kecil meliputi kelembagaan, koperasi dan usaha mikro kecil dan pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
.
.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi dan U saha Mikro Kecil; a
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan kelembagaan; b\_
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; dan e
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. f.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22

- ( 1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ay a t (1) terdiri atas :
- a. Seksi Kelembagaan;
- b. Seksi Koperasi dan U saha Mikro Kecil; dan
- c. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 23

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kelembagaan;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- d. melaksanakan penyuluhan perkoperasian;
- e. melaksanakan penerbitan izin usaha simpan pinjam;
- f. melaksanakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas koperasi simpan pinjam, pengajuan Nomor Induk Koperasi;
- g. melaksanakan penilaian koperasi berprestasi; dan
- h. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian.
.
- (2) Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Koperasi dan U saha Mikro Kecil;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis koperasi dan usaha mikro kecil;
- c. melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha mikro kecil melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, pembinaan di sektor produksi, pemasaran dan pembiayaan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;
- b. mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan; dan
- c. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dan penilaian kesehatan koperasi, penanganan dan penyelesaian kasus perkoperasian.
Bagian Keenam
UPT
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 24

- ( 1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf g adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
.
.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 26

- ( 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 27

- ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu--waktu dan tepat waktu kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu--waktu dan tepat waktu kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
.d
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 29

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
KEPEGAWAIAN
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan pegawai pada jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan,
- (4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi dan/atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang administrasi.
- (6) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/ atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
4
- (9) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
2. (10)Uraian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan W alikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.
BAB VII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 31

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon lib at.au jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan Pelaksana,
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

- ( 1) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerj\_a yang bertanggungjawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Dinas, maka unit kerja yang bertanggungiawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi ( activity sampling) secara periodik.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
$
Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan W alikota ini.
BABX
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 54
Kepala
Salinan sesuai dengan aslinya Bagian Hukum dan Perundang-undangan, YASMALI AR, SH NIP.19681016 199803 1 004
1
1
LU
1