PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor -2.~ Tahun 2014
Tentang BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASJ
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR -2.~ TAHUN 2014 TENTANG
BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASJ
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan pendidikan, kesempatan memperoleh meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relcvansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan pcrubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan, maka perlu adanya pemberian beasisv.:a pendidikan khususnya bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasisv.'a kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1 9, Tam bahan Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
i
2
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pcmcrintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Pcrubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pcmcrintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 2

Maksud Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari kcluarga tidak mampu pada Perguruan Tinggi adalah untuk membantu meringankan beban untuk mendorong mahasiswa. orang tua aktivitas mahasiswa serta dan kreativitas
Pemberian beasiswa bertujuan untuk:
- a. meningkatkan SDM di Kabupaten Situbondo agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, pcningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa dari keluarga ridak mampu.
~
BAB III - SASARAN
Pasal 4

- ( l ) Sasaran pemberian beasiswa adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Situbondo maksimal 1 (satu) tahun yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi serta telah sah diterima pada Perguruan Tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Negeri Jember;
- b. Perguruan Tinggi Swasta (lokal) meliputi: Univcrsitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kabupaten Situbondo.
- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan evaluasi perkem bangan akademik setiap semester, dengan Indeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnva 2,75.
BAB IV
Pasal 5

PERSYARATAN
Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan :
- a. penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK;
- b. berasal dari keluarga kurang mampu/pra sejahtera yang dibuktikan dengan Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin dan/ a tau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. memiliki prcstasi akademik peringkat 1-10 (satu sampai sepuluh) di SMA/SMK/MA/MAK yang dibuktikan dengan fotokopi raport tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah, atau prestasi non kademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten;
- d. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
- e. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.