PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2012
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Berlaku: 31 Desember 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN, a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Neg~ri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Telmis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cepat, akurat dan realibel dan akuntabel, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan .pertimbangan . sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan· Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011, dipandang perlu diubah yang diatur dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (o) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Repqblik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Npgara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1914 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repµblik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lemb~an Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ~omor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I11omor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang .· Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11 . Peraturan Peme.rintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan . Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 .Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lem~aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 I Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pe~gawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo~ 87);
- ! 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahuiti 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Le:rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); ,
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun i 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri N9mor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan i Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah de~gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; :
- I 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri N6mor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organislsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kqta;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 3/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan . Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011, Nomor 2/D).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 3/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011, Nomor 2/D), diubah lagi sebagai berikut:
1. Ketentu~
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa selama ini keberadaan Badan Kesatpan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Inspektorat telah dp.atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011, sedangkan Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun.· 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli.
Bahwa dengan ditetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008, perlu dilakukan penataan kembali sebagai berikut:
- a. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka keberadaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tersebut, yang salah satunya mempunyai fungsi melakukan perlindungan masyarakat, sekarang merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi fungsi dari Satuan Polisi Pamong ' Praja.
- b. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan jabatan fungsional pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu harus dihapus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan ketentuan tersebut, perlu dilakukan penghapusan Kepala Seksi · . dibawah Inspektur Pembantu.
- c. Bahwa selama ini fungsi keuangan dan aset dilakukan terpisah oleh Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah, sehingga keberadaannya belum proporsional dari aspek beban tugas, kedudukan sebagai Bendahara Umum Daerah termasuk belum memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang integral, meliputi keuangan dan aset. Oleh karena itu, fungsi keuangan dan aset
itu perlu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu diubah kembali dengan Peraturan I o · Daerah.