UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 1964
Tentang DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN
Berlaku: 34 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung. dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakayt Sementara No. II/MPRS/ 1960, beserta lampiran-lampirannya dianggap perlu untuk mengadakan dana kecelakaan lalu lintas jalan;
- b. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/ 1960, dana tersebut yang terhimpun, yang belum digunakan dalam waktu dekat untuk menutup akibat keuangan disebabkan karena kecelakaan lalu-lintas jalan, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana- rencana pembangunan;
Mengingat : pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 23 ayat 2 Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.
Istilah.
N/A
Pasal 1

.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
- a. "Menteri" yalah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- b. "Dana" yalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu- lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan.
- c. "Alat angkutan lalu-lintas jalan" yalah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Lalu-Lintas dan kereta api.
- d. "Sumbangan wajib" yalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Dana dan sumbangan.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari sumbangan wajib seperti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) di atas.
N/A
Pasal 3

.
Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacad tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Pengurusan dan penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.
- (2) Investasi dari Dana, diatur oleh Menteri.
Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan.
N/A
Pasal 6

.
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan-ketentuan Hukuman.
N/A
Pasal 7

.
Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 Undang-undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
N/A
Pasal 8

.
Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, LembaranNegara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.
Penutup.
N/A
Pasal 9

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964 SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 138
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 2

.
Sepeda motor dan sepeda kumbang dengan isi silinder 50 cc atau kurang, dibebaskan dari sumbangan wajib.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Pelaksanaan pembayaran sumbangan wajib akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan beban ekstra pada pemilik/pengusaha yang bersangkutan.
Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut di atas secara effektif dan effisien, perlulah dana-dana yang dapat di-investasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah c.q. suatu Perusahaan Negara, yang harus mengadministrir dana-dana tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu:
1. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan lalu-lintas jalan;
2. tetap tersedianya "investable-funds" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflatoir.
PENJELASAN
Pasal 4

.
- (1) Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila sikorban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-undang tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang No. 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.
- (2) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban/ ahliwaris, akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan biaya pada siberhak.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 6

, 7 8 dan 9.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2721