Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN UMUMPENYALURAN DANAPENGHASILAN KEPALA DESA, P~RANG:KA'f OE\_$A, BADAN PERMUSYAWARATAN DESADANKELEMBAGAAN DESA
Berlaku: 28 Tahun 1959
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATIOGANKOMERING ILIR NOMOR IJ TAHUN2017
TENTANG
PEDOMAN UMUMPENYALURAN DANAPENGHASILAN KEPALA DESA, P~RANG:KA'f OE\_$A, BADAN PERMUSYAWARATAN DESADANKELEMBAGAAN DESA
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERING ILIR,
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Menimbang
2. penyaluran dana bantuan keuangan pemerintahan desa berupa tunjangan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa secara terencana, terarah dan terpadu agar tercapai tertib administrasi perlu ditetapkan pedoman mengenai penyaluran dana bantuan keuangan dimaksud;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan KomeringIIir; .
;!
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 1
2. Undang-Undang Nomor-17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4255); 2
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang ...
2
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495); 5.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4588); 8
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); 9\_
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
"
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering IlirTahun 2007 Nomor2); 5
1 f
...
Menetapkan:
3
3
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 9); 9
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor.Io Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lernbaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2007 Nomor7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2007 Nomor8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2015 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor4);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANAPENGHASILAN KEPALA DESAPERANGKAT DESABADAN PERMUSYAWARATAN DESADANKELEMBAGAAN DESA
'BABI
KETENTUAN UMUM Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan KomeringIIi:.:. 1
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penye1enggaraanpemerintahan daerah. 2
3. Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.
4. Dinas... 4
4
4. Dinas PemberdayaanMasyarakatdan Desa Kabupaten OganKomeringllir yang selanjutnya disingkat DPMDadalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok.melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangansosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomimasyarakat, pengelolaansumber daya alam dan teknologitepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Dinas PemberdayaanMasyarakatdan Desa.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komeringllir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten OganKomeringIlir. 5
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komeringllir yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan . mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan I atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia. , 6.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. 7
8. Pemerintah Desa adalah KepalaDesa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Desa. 8
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desadi KabupatenOganKomeringIlir. 9
7. 100 Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negri Sipil (PNS)yang diangkat Bupati OganKomeringIliruntuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajibanKepalaDesa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah Pejabat yang ditunjuk oleh atasan (Camat/Bupati) untuk melaksanakan tugas, dikarenakan jabatan Kepala Desa masih kosongatau sebelum ditunjuknya Penjabat KepalaDesa atau dilantiknyaKepalaDesayang barn.
12. Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa adalah Pejabat yang penunjukkannya dilakukan oleh Kepala Deee] Camat untuk melaksanakan tugas dalam waktu tertentu. 12
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembagayang melaksanakan fungsipemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. KeuanganDesa adalah semua hak dan kewajibanDesayang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibanDesa,
15. Lembagakemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakanmasyarakat. 15.
16. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkandan mempertanggungjawabkan keuangan desa. 16.
17.AnggaranPendapatan...
5
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 17.
18. Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- 'Yunjangan K~-ejahl.eraan Pemerintahan ~-a ada\ah 'i'unjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan. Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. ' 19.
20. Tunjangan Kesejahteraan Bagi Badan Permusyawaratan Desa adalah Tunjangan Kesejahteraan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
21. Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa adalah Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan mela1uiKeputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUANLAIN-LAIN
Pasal 23

Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 11 lJ{lnl
2017
M. BUPATI OGAN KOMERING IUY . ,
Diundangkan di Kayuagung ~pad~;t'anggEll·/l ~frit 2017 A\ Sl~r~ARIS~AJ?,BAH ~UP'" EN OGJ\N KOMERING IUR;'
BERITA DAERAH KABUPATENOGANKOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR
Dmas
PMD
Kab.OK!,
Lokal
Disk
(D), PERBUB MEKANISME,
ES
19