PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 13 Agustus 2013
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/85/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM Bidang KB dan KS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan Kesejahteraan Keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu dilaksanakan secara terus menerus;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terutama dalam hal
Mengingat
- 2 - pelayanan kontrasepsi, perlu dilakukan percepatan untuk meningkatkan akses dan jaminan pelayanan bagi seluruh pasangan usia subur;
- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan akses dan jaminan pelayanan bagi seluruh pasangan usia subur telah dialokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
1.
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 6.
-
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:r 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerin tahan An tara Pemerin tah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/HK-010/85/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca
/
Keguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/20i0 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupatem
/
.;
Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 Seri D Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 33 Seri B Nomor 33);
21. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 474/49/BP2KB/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Labuhanbatu.
MEMUTUSKAN :
BUPATI TENT ANG PENGELOLAAN DAN DANA PELAYANAN PERATURAN PEDOMAN PEMANFAATAN
Menetapkan
DI KELUARGA BERENCANA (KB) KABUPATEN LABUHANBATU
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan mi adalah meningkatkan akses terhadap program pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bersalin (AKB) dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera sebagai upaya mendukung tujuan pembangunan milenium (Milenium Development Goals/ MDGs).
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAII KABUPATEN SITUBONDO NoMoR lr{ tanuw zor+ TENTANG
PENYELESNAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAII UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAERAH
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- 4. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pembangunan;
- b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kcpentingan masyarakat perlu diadakan pengaturan hukum;
- C. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu mcmbentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Daerah.
- Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1. Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indoncsia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 2730); 2.
- ., Undalg-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (trmbaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahanlembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 4355); 5.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem Percncanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tcntang Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara l?epublik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kcpentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,'lamba}:.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 528O); 10.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11.
- Peraturan Pemcrintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 12.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2074 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss33);
17. Peraturan Prcsiden Republik Indonesia Nomor 7 | Tahun 2Ol2 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 12 Nomor 1 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; 18.
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pclaksanaan Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 19.
8. PeratLrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengarr Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah; 20.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 ^fah:un 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2t.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); c.)
4
23. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pcdoman Pelaksanaan Pcncabutan Hak-hak Atas tanah dan Bcnda-benda Yang Ada Di Atasnya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
27. Peratwran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2O13 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O13 Nomor 1O).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAXILAN RAJ(YAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAII TENTANG PEIIYELESAIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAII UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAERAH
BAB II - ASAS,TUJUAN, DAN OBJEK
Pasal 2

Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepastian;
- e. keterbukaan;
- f. kesepakatan;
- g. keikutsertaan;
- h. kesejahteraan;
- i. keberlanjutan;dan
- j. keselarasan.
BAB II - ASAS,TUJUAN, DAN OBJEK
Pasal 3

Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah bertujuan :
- a. memberikan penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
- b. me mberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian ganti rugi tanah untuk kepentingan umum daerah;
- c. memberikan kepastian terhadap aset dan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.
BAB II - ASAS,TUJUAN, DAN OBJEK
Pasal 4

- (1) Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah dilaksanakan untuk menyelesaikan peralihan hak atas tanah yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum daerah.
- (2) Obyek penyelesaian ganti rugi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah milik masyarakat yang digunakan untuk kepentingan :
- a. jalan umum;
- b. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- d. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- c. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- f. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah Daerah;
- g. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- h. rumah sakit Pemerintah Daerah;
- i. fasilitas keselamatan umum;
- k. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- j. tempat pemakaman umum Pemerintah Daerah;
1. cagar alam dan cagar budaya;
- m. kantor Pemerintah Daerah/desa;
- n. penataan pcrmukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- o. prasarana pendidikan atau sekolah Pemcrintah Daerah;
- p. prasarana olahraga Pemerintah Daerah; dan
- q. pasar umum dan lapangan parkir umum.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 5

Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah dilakukan melalui tahapan:
- a. inventarisasi pemanfaatan tanah;
- b. identilikasi kepemilikan;
- c. pcnilaian ganti kerugian;
- d. musyawarah penetapan ganti kerugian; dan
- e. pemberian ganti kerugian.
Bagian Kedua Inventarisasi dan Identilikasi
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 6

Inventarisasi dan identifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan pengumpulan data paling kurang :
- a. nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak;
- b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya yang berhak;
- c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- e. status tanah dan dokumennya;
- d. lctak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
- f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- h. pembebanan hak atas tanah; dan
- g. pemilik dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- i. ruang atas dan ruang bawah tanah.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 7

Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati beranggotakan dari instansi yang mengelola kekayaan daerah, Bagian Hukum, Kantor Pertanahan dan instansi terkait.
Bagian ketiga
Penilaian Ganti Kerugian
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 8

- (1) Penilaian besarnya nilai ganti kerugian ditetapkan oleh penilai atau penilai publik.
- (2) Penilaian besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- (3) Nilai ganti kerugian yang dinilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan nilai pada saat penyelesaian ganti kerugian.
10. (a) Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 9

- ( 1) Hasil inventarisasi, identifikasi dan penilaian ganti kerugian menjadi dasar perencanaan penyelesaian ganti kerugian setiap tahun anggaran yang akan datang.
- (2) Bidang tanah hasil inventarisasi, identifikasi dan penilai ganti kerugian yang direncanakan untuk diselesaikan ganti ruginya adalah tanah yang akan dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang :
- a. teridentifikasipemilikhaknya;
- b. pemiliknya memiliki tanda bukti hak sesuai peraturan pcrundan g-undangan;
- c. tidak dalam keadaan sengketa kepemilikan dcngan pihak 1ain.
Bagian Keempat
Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti
Kerugian
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 1

O
- (1) Penetapan bentuk ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2\ Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan antara pemilik tanah atau kuasanya dengan tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 terdiri dari instansi yang mengelola kekayaan daerah, Bagian Hukum, Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah penyelesaian ganti kerugian menjadi dasar pemberian bentuk dan besar ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 12

Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 13

Dalam ha1 tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negcri sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima
Pemberian Ganti Kerugian
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 14

- Pemberian ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak jika terjadi kesepakatan yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau putusan pengadilan. (1)
- Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib: (2t
- a. melakukan pclepasan hak; dan
- b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan obyek tanah kepada pemerintah daerah .
- Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 huruf b merupakan satu-satunya alat bukti peralihan hak yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari. (3)
- (4t Pihak yang berhak mcnerima ganti kerugian bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- (s) Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 15

- Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sesuai Berita Acara hasil musyawarah atau putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung, ganti ke rugian dititipkan di Pengadilan Negeri. (1)
- Penitipan ganti kerugian selain karena sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga dilakukan terhadap : (21
- a. pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. dilctakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 16

Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri maka kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN
Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) menyerahkan penyelesaian yang telah dilakukan berupa :
- a. bukti kepemilikan;
- c. surat pclepasan hak dari pemilik.
- b. bukti pembayar:rn ganti kerugian; dan
- (2) Pemcrintah Daerah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BENTUK GANTI KERUGIAN Pasal 18
Pasal 19

Dasar pemberian bentuk dan besar ganti kcrugian diberikan kepada pihak yang berhak adalah :
- a. berita acara kcscpakatan penctapan ganti kerugian; atau b. putusan pengadilan.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 20

Penyelesaian ganti kcrugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dacrah bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
BAB VI - PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
Pasal 21

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hcktar, dapat langsung dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan paia pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Diundangkan di Situbondo t)ada tanggal [1 S mn ZO1S SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal2 o tuc zott
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO
'
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
Huruf b Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara iuas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas kepastian" adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang layak.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.
Huruf f
Yang dimaksud dengan *asas kesepakatan" adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keikutsertaan" adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan 'asas kesejahteraan" adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak dan yang Berhak dan masyarakat secara luas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan,' adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan ,,asas keselarasan,, adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian nonfisik yang dapat dinilai dengan uang, misalnya kerugian karena kehiiangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi dan nilai atas properti sisa. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat ( 1)
Huruf a
1. Ganti Kerugian dalam bentuk uang diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.
2. .) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak. 3.
4. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. 4.
Huruf b
1. Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti diberikan oleh Instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah.
2. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada angka l, dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua pelaksana Pengadaan Tanah. 2.
3. Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan untuk dan ats nama pihak yang berhak. 2
4. Penyediaan Tanah Penganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan. 4.
5. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak tanpa menunggu tersedianya tanah pengganti. 5.
6. Selama proses penyediaan tanah pengganti sebagimana dimaksud pada angka 4, dana penyediaan tanah pengganti dititipkan pada bank oleh dan atas nama Instansi yang memerlukan tanah. 6.
7. Pelaksanaan penyediaan tanah pengganti sebagaimna dimaksud pada angka 3 dilakukan paling lama 6 (enam) 7.
bulan sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah.
Huruf c
1. Ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali diberikan oleh instansi yang memerukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah.
2. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 2.
3. Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan untuk dan atas nama pihak yang berhak. 3
4. Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak tanpa menunggu selesainya permukiman kembali. 4.
5. Selama proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada angka 3 dana penyediaan permukiman kembali dititipkan pada bank oleh dan atas nama Instansi yang memerlukan tanah. 5.
Huruf d
1. Ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan terbuka dan mendapat penugasan khusus dari Pemerintah.
2. Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka I dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berhak dengan Badana Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah. 2.
3. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak. .)-
Huruf e Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan antara 2 (dua) atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

1 Cukup jelas.
Pasa\ 22 Cukup jelas.
TAJYIBAJIAN LEMBARAN DAERAII I(ABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3