PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor I2- Tahun 2014
Tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG
Berlaku: 8 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Darah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. 10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian (Jrusan Pemer intahan yang menjadi kewenangan Pemer intah Kabupaten Bengkayang;
6. 11.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1)Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang produksi peternakan, bidang perluasan areal dan sarana prasarana serta bidang perlindungan tanaman dan pengolahan hasil.
- (2)Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretar is Daerah.
- (3)Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif dibawah koordinasi dan mendapat pembinaan dar i Sekretar is Daerah Kabupaten Bengkayang.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok:
- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang program pengembangan sumber daya pertanian;
- b. melaksanakan sebagian kewenangan daerah kabupaten di bidang produksi tanaman Pangan dan Hortikultura, di Bidang Produksi Peternakan, di Bidang Perluasan Area! dan Sarana Prasarana serta di Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil yang diserahkan oleh Bupati.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang produksi peternakan, bidang perluasan areal dan sarana prasarana ser ta bidang perlindungan tanaman dan pengolahan hasil;
- b. kerjasama an tar kabupaten di bidang produksi tanaman pangan dan hor tikultura, bidang perluasan areal dan sarana prasarana, bidang produksi peternakan serta di bidang perlindungan tanaman dan pengolahan hasil;
- c. koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pokok di bidang produksi tanaman pangan dan hor tikultura, produksi peternakan, perluasan areal dan sarana prasarana serta bidang perlindungan tanaman dan pengolahan hasil;
- d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis daerah dan kelompok jabatan fungsional;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh bupati; dan
- f. melaksanakan perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura serta infrastruktur jalan usaha tani dan jaringan irigasi pertanian.
BAB III - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian Terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Data dan Statistik Per tanian;
3. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
1. Seksi Tanaman Pangan;
2. Seksi Hor tikultura;
3. Seksi Perlindungan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Bidang Peternakan, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- e. Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian, membawahi:
1. Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
3. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran.
- f. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, membawahi:
1. Seksi Pendataan, Distribusi, Ketersediaan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
2. Seksi Sumber Daya Penyuluh Pertanian;
3. Seksi Kelembagaan Penyuluh dan Petani.
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB III - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 6

- (1)Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Pertanian, di Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Bidang Peternakan, di Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian dan di Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2)Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

- (1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan, data dan statistik serta administrasi dan umum.
- (2)Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan rencana kerja dan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan data dan statistik;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, umum dan kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan rencana kerja dan keuangan, data dan statistik dan administrasi, umum dan kepegawaian; dan
- e. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Rutin dan Pembangunan.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

- (1)Sekretariat membawahi 3 ( Tiga ) Sub Bagian yang terdiri dari:
- a. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian; dan
- c. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

- (1)Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rumah tangga kantor, perlengkapan, kepegawaian dan tata laksana serta kehumasan.
- (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengurusan Rumah Tangga Dinas yang meliputi pemeliharaan rumah Dinas, gedung/ bangunan, kendaraan dinas serta peralatan kantor lainnya;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor;
- d. melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang;
- e. membukukan Inventarisasi, Registrasi dan usul penghapusan barang kekayaan milik Negara/Daerah;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- g. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- h. melaksanakan Tata laksana pengadministrasian kantor dan Humas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain dibidang Administrasi, Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.
- (1)Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, analisa, penyampaian laporan data dan statistik Pertanian.
- (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian;
- b. pelaksanaan pengumpulkan, analisa dan penyusunan data Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- c. pelaksanaan Ubinan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. pelaksanaan Koordinasi dengan isnstansi terkait dan analisa Statistik Pertanian;
- e. pelaksanakan dan Penyampaian laporan Statistik Pertanian bulanan, triwulan dan tahunan; dan
- f. peiaksanaan tugas lain dibidang Data dan Statistik Pertanian yang diserahkan oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1)Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Keuangan, penyusunan Program serta Monitor ing, Evaluasi dan Pengendalian Rutin dan Pembangunan Pertanian serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perencanaan dan Keuangan, melakukan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji, pengurusan keuangan Negara bukan pajak/pendapatan asli daerah serta melakukan pencatatan rencana dan realisasi anggaran Rutin dan Pembangunan.
- (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kerja Dinas;
- c. pelaksanaan tatausaha keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan monitor ing dan evaluasi keuangan Dinas;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keuangan rutin;
- g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitor ing, evaluasi dan penyusunan Laporan Tahunan;
- i. melaksanakan monitor ing, evaluasi dan pengendalian kegiatan rutin; dan
- j. pelaksanaan tugas lain dibidang rencana kerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretar is.
BAB V - BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 12

- (1)Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (2)Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
- (3)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan laporan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. merencanakan pengembangan tanaman panagan dan hortikultura;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- f. mengkoordinasikan kegiatan seksi tanaman pangan dan seksi hortikultura; dan
- g. menyusun perencanaan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
BAB V - BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 13

- (1)Bidang Produksi Tanaman Pangan dan holtikultura membawahi 3 ( Tiga ) Seksi yang terdiri dari:
- a. Seksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Hortikultura; dan
- c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hor tikultura.
- (2)Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
BAB V - BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 14

- (1)Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melakukan peningkatan produksi dan produktif itas Tanaman Pangan dan pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja pada Seksi Tanaman Pangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih tanaman pangan;
- f. melakukan kegiatan pengembangan agr ibisnis tanaman pangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi tanaman pangan bulanan, triwulan dan tahunan;
- i. melaksanakan pengawasan penangkaran benih tanaman pangan;
- j. melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensif ikasi tanaman pangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain dibidang tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 15

- (1)Seksi Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan peningkatan produksi dan produktif itas Hortikultura dan pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura.
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Holtikultura mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Seksi Hortikultura;
- b.pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Hortikultura;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang Hortikultura;
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan produktif itas hortikultura;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih hortikultura;
- f. melakukan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman hortikultura;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi Hortikultura bulanan, triwulan dan tahunan;
- i. melaksanakan pengawasan penangkaran benih hor tikultura;
- j. melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensifikasi hortikultura; dan
- k. pelaksanaan tugas lain dibidang holtikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 16

- (1)Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan teknologi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura secara berimbang, bijaksana dan lestari.
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan penggunaan pestisida yang bijaksana dan ramah lingkungan melalui sistem pengendalian hama/penyakit terpadu;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan dan peredaran pupuk dan pestisida;
- e. menghimpun dan mencatat data curah hujan;
- f. membuat Peramalan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman;
- g. melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan penggunaan dan peredaran pupuk dan pestisida secara bulanan, triwulan dan tahunan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan tanaman pangan dan hor tikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PETERNAKAN
Pasal 17

- (1)Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pembinaan pengembangan, pemeliharaan kesehatan dan produksi di bidang Peternakan.
- (2)Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
- (3)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi peternakan;
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan agribisnis peternakan;
- c. merencanakan pengembangan usaha peternakan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan produksi peternakan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet);
- f. mengkoordinasikan kegiatan seksi pengembangan usaha peternakan, Seksi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
- g.menyusun perencanaan di Bidang Peningkatan Produksi Peternakan.
BAB VI - BIDANG PETERNAKAN
Pasal 18

- (1)Bidang Peternakan membawahi 3 ( Tiga ) Seksi yang terdiri dari:
- a.Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
- b.Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- c.Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (2)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
BAB VI - BIDANG PETERNAKAN
Pasal 19

- (1)Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan usaha perternakan, pengelolaan pembibitan ternak dan pengembangan agribisnis peternakan.
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
- c. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi ternak;
- d. melaksanakan pengembangan agribisnis peternakan;
- e. melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan produksi peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- f. melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu produksi ternak;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain pada bidang Pengembangan Usaha Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- (1)Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengawasan obat hewan, pengendalian penyakit hewan, penyelidikan dan penyidikan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veter iner mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veter iner;
- c. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. melaksanakan Kegiatan Peningkatan usaha Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. melaksanakan dan menyampaikan laporan Perkembangan Usaha Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner secara bulanan, tr iwulan dan tahunan;
- f. melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veter iner yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PETERNAKAN
Pasal 21

- (1)Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan Identif ikasi Perencanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sarana dan Prasarana Peternakan;
- c. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan.
- d.melaksanakan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan;
- e. melaksanakan dan menyampaikan laporan Perkembangan Sarana dan Prasarana Peretnakan secara bulanan, tr iwulan dan tahunan;
- f. melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
- g. pelaksanaan tugas pokok dibidang Sarana dan Prasarana Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PERLUASAN AREAL DAN SARPRAS PERTANIAN
Pasal 22

- (1)Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Per tanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok penyusunan perencanaan program, koordinasi, evaluasi dan monitoring di bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana.
- (2)Bidang Perluasan Areal dan Sarpras Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
- (3)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan perluasan areal tanam melalui pencetakan sawah baru dan ekstensif ikasi secara bijaksana dan lestari;
- b. melaksanakan koordinasi sistem pengolahan lahan dan air melalui kegiatan perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura serta infrastruktur jalan usaha tani dan jaringan irigasi pertanian;
- c. melaksanakan koordinasi dengan isnstansi terkait dalam upaya pengembangan perluasan areal dan sarpras pertanian;
- d. melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan usaha pengelola jasa, alat dan mesin pertanian;
- e. melaksanakan pengelolaan terhadap pupuk dan pestisida;
- f. melaksanakan pengelolaan terhadap alat dan mesin per tanian; dan
- g. menyusun rencana di bidang perluasan areal dan sarpras pertanian.
BAB VII - BIDANG PERLUASAN AREAL DAN SARPRAS PERTANIAN
Pasal 23

- (1) Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Per tanian membawahi 3 ( tiga ) Seksi yang terdiri dari:
- a. Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian; dan
- c. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran
- 2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Per tanian.
- (1)Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan air secara bijaksana dan lestari.
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja pada Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perluasan areal, pengelolaan lahan dan air;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan dan perluasan areal tanam pangan dan hortikultura, Pengolahan Lahan dan Air;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan pengolahan lahan dan pencetakan sawah dalam rangka perluasan areal tanam;
- e. melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan perluasan areal tanam bulanan, triwulan dan tahunan;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap perluasan areal, pengolahan lahan dan air untuk tanaman pangan dan hortikultura; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perluasan areal, pengelolaan lahan dan air yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PERLUASAN AREAL DAN SARPRAS PERTANIAN
Pasal 25

- (1)Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi.-
- a. penyusunan program kerja pada Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pertanian;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana per tanian;
- d. melaksanakan Kegiatan pengembangan dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida;
- e. melaksanakan kegiatan penerapan teknologi penggunaan pupuk dan pestisida;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan Usaha Pengelola Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA);
- g. melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan Sarana dan Prasarana Pertanian secara bulanan, triwulan dan tahunan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang sarana dan prasarana pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PERLUASAN AREAL DAN SARPRAS PERTANIAN
Pasal 26

- (1)Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bina usaha dan serta pengembangan teknologi pengolahan dan Pemasaran Hasil
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang, Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
- c. pelaksanaan kegiatan bina usaha;
- d. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan pengelolaan pasca panen;
- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan pemasaran hasil;
- f. pelaksanaan pencatatan harga pasar komoditas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan Pengolahan Hasil dan Pemasaran secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB VIII - BIDANG PENYULUH DAN KETAHANAN PANGAN
Pasal 27

- (1)Bidang Penyuluh dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok penyusunan program kerja, koordinasi, monit oring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang penyuluh dan ketahanan pangan.
- (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluh dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanakan pendataan, inventarisasi dan identiiikasi cadangan pangan masyarakat yang meliputi, potensi sumber daya, distribusi, produksi pangan, harga distribusi dan ketersediaan pangan;
- b. koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha,
- institusi terkait dalam rangka pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
- c. pelaksanaan identif ikasi kelompok rawan pangan;
- d. pelaksanaan identifikasi infrastruktur distr ibusi harga dan ketahanan pangan;
- e. pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- f. pembinaan dan pengembangan diversif ikasi produk pangan;
- g. pelaporan dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan;
- h. perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan petani;
- i. pelaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas Penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui pembelajaran berkelanjutan;
- j. penyusunan dan pelaksanaan pembinaan penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
- k. pengembangan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
1. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3)Bidang Penyuluh dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah serta bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
- (4)Dalam menjalankan tugasnya Bidang Penyuluh dan Ketahanan Pangan membawahi 3 (Tiga) Bidang yang terdiri dari:
- a. Seksi Pendataan, Distr ibusi, Ketersediaan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
- b. Seksi Sumber Daya Penyuluh Pertanian;
- c. Seksi Kelembagaan Penyuluh dan Petani.
BAB VIII - BIDANG PENYULUH DAN KETAHANAN PANGAN
Pasal 28

- (1) Seksi Pendataan, Distr ibusi, Ketersediaan dan Monitoring Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyuluh dan Ketahanan Pangan dalam menginventar isasi ketersediaan potensi sumber daya dan produksi pangan, cadangan pangan masyarakat, infrastruktur, distr ibusi pangan pokok masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembinaan serta membuat laporan tentang kegiatan ketahanan pangan.
2. (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi:
- a. identif ikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi masyarakat;
- b. pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- c. pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- d. informasi harga di Kabupaten/Kota;
- e. pengembangan pasar untuk produk-produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- f. identif ikasi pangan pokok masyarakat;
- g. peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk konsumsi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan produk pangan segar pembinaan pengembangan penganekaragaman produksi pangan;
- j. peningkatan mutu konsumsi pangan pokok masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan mutu pangan pokok masyarakat;
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. (3)Seksi Pendataan dan Monitor ing Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
BAB VIII - BIDANG PENYULUH DAN KETAHANAN PANGAN
Pasal 29

- b. Seksi Sumber Daya Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyuluh dan Ketahanan Pangan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja kegiatan pengembangan sumber daya penyuluh.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. pendataan kebutuhan materi pembinaan sumberdaya manusia penyuluh dan petani;
- b. penyusunan dan pelaksanakan rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia penyuluh dan petani;
- c. pelaksanakan monitor ing dan evaluasi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- d. penyusun pelaporan kegiatan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia penyuluh dan petani; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Seksi Sumber Daya Penyuluh Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Penyuluh dan Ketahanan Pangan.
BAB VIII - BIDANG PENYULUH DAN KETAHANAN PANGAN
Pasal 30

- (1)Seksi Kelembagaan Penyuluh dan Petani mempunyai mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluh dan Petani dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, evaluasi dan pelaporan kerja kegiatan kelembagaan penyuluh dan petani.
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Penyuluh dan Petani mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pendataan kelembagaan penyuluh dan petani;
- b. penyusunan rencana kerja kegiatan menumbuh kembangkan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani;
- c. pelaksanaan kegiatan penumbuh kembangkan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penumbuh kembangkan kelembagaan penyuluh dan petani;
- e. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan;
- f. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penumbuh kembangkan kelembagaan penyuluh dan petani; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB IX - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 31

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi:
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Per tanian Bengkayang meliputi;
1. Kecamatan Bengkayang;
2. Kecamatan Teriak; dan
3. Kecamatan Sungai Betung.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Samalantan meliputi;
1. Kecamatan Samalantan;
2. Kecamatan Lembah Bawang; dan
3. Kecamatan Monterado.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Sungai Raya meliputi;
1. Kecamatan Sungai Raya;
2. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan; dan
3. Kecamatan Capkala.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Ledo meliputi;
1. Kecamatan Ledo;
2. Kecamatan Lurnar.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Sanggau Ledo meliputi;
1. Kecamatan Sanggau Ledo;
2. Kecamatan Tujuh Belas.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Jagoi Babang meliputi;
1. Kecamatan Siding;
2. Kecamatan Jagoi Babang; dan
3. Kecamatan Seluas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
BAB IX - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai Unsur Pelaksana Teknis Operasional terdiri dari:
- a. balai benih dan bibit tananan pangan dan hortikultura;
- b. balai pembibitan ternak;
- c. balai Penyuluh Pertanian;
- d. mantri tani kecamatan; dan
- e. mantr i ternak dan poskeswan.
- (2) Unsur Pelaksana Teknis Balai Benih dan Bibit dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretar is.
- (3) Unsur Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Unsur Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Unsur Pelaksana Teknis Mantr i Tani Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretar is.
- (6) Unsur Pelaksana Teknis Mantr i Ternak dan Poskeswan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan ber tanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretar is.
- (7) Unsur Pelaksana Teknis pada Balai benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perbenihan dan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari:
- a. Balai Benih Padi;
- b. Balai Benih Palawija;
- c. Balai Benih Hortikultura.
- (8) Unsur Pelaksana Teknis pada Balai Penelitian Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Pembibitan Peternakan yang terdir i dark
- a. peternakan Sapi;
- b. peternakan Kambing;
- c. peternakan Babi;
- d. peternakan Unggas.
- (9) Unsur Pelaksana Teknis pada Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan semua urusan dan kegiatan sekretariat, urusan sumberdaya penyuluh pertanian serta urusan kelembagaan penyuluh dan tani.
- (10) Unsur Pelaksana Teknis pada Mantri Tani Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan semua urusan dan kegiatan Sekretariat, urusan produksi tanaman pangan, urusan produksi Hortikultura, urusan Perluasan Areal dan Sarana Prasarana TPH dan urusan Perlindungan Tanaman dan dan Pengolahan Hasil.
- (11) Unsur Pelaksana Teknis pada Mantri Ternak dan Poskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan semua urusan dan kegiatan Sekretariat, urusan produksi Peternakan, urusan Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan urusan Sarana dan Prasarana Peternakan.
BAB IX - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 33

Uraian tugas Unsur Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melaksanakan urusan dan kegiatan Sekretariat Unit;
- b. melaksanakan urusan pengelolaan perbenihan dan pembibitan padi;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan perbenihan dan pembibitan palawija;
- d. melaksanakan urusan pengelolaan perbenihan dan pembibitan hor tikultura;
- e. melaksanakan urusan pembinaan penangkaran benih/bibit padi, palawija dan hortikultura;
- f. melaksanakan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan perbenihan/pembibitan padi, palawija dan hortikultura; dan
- g. menyusun rencana ker ja Unit Pelaksana Teknis Daerah.
BAB IX - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 34

Uraian tugas Unsur Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan urusan dan kegiatan Sekretariat Unit;
- b. melaksanakan urusan pengelolaan pembibitan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas;
- c. melaksanakan urusan pembinaan penangkaran pembibitan ternak petani;
- d. melaksanakan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pembibitan ternak; dan
- e. menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.
BAB IX - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 35

Uraian tugas Unsur Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melaksanakan urusan dan kegiatan Sekretariat Unit;
- b. melaksanakan urusan Penyuluh Pertanian;
- c. melaksanakan urusan Pembinaan Penyuluhan Pertanian;
- d. melaksanakan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Penyuluhan Pertanian; dan
- e. menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.
BAB IX - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 36

Uraian tugas Unsur Pelaksana Teknis Dinas Mantr i Tani Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melaksanakan urusan dan kegiatan Sekretariat Unit;
- b. melaksanakan urusan tanaman pangan;
- c. melaksanakan urusan hortikultura;
- d. melaksanakan urusan perluasan areal dan sarana prasarana;
- e. melaksanakan urusan perlindungan tanaman dan pengolahan hasil;
- f. melaksanakan dan menyampaikan laporan statistik pertanian bulanan triwulan dan tahunan; dan
- g. menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.
BAB IX - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 37

Uraian tugas Unsur Pelaksana Teknis Dinas Mantri Ternak dan Poskeswan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. melaksanakan urusan dan kegiatan sekretariat unit;
- b. melaksanakan urusan produksi peternakan;
- c. melaksanakan urusan kesehatan hewan dan kesmavet;
- d. melaksanakan urusan sarana dan prasarana peternakan;
- e. melaksanakan dan menyampaikan laporan statistik ternak bulanan Triwulan dan Tahunan; dan
- f. menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IX - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dar i sejumlah Pegawai Neger i Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.
BAB XI
Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkungan Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi, baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masingmasing.
BAB XI
Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian, pengamatan dan pengkajian teknologi Pertanian serta tugas khusus sesuai bidang keahlian yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian.
BAB XI
Pasal 41

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengawasi bawahannya masing@masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
Pasal 42

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB XI
Pasal 43

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB XI
Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB XI
Pasal 45

Kepala Dinas Pertanian berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup dinasnya.
BAB XI
Pasal 46

Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
BAB XI
Pasal 47

Kepala Dinas Pertanian wajib menyampaikan Laporan Kepada Bupati dan Instansi lain yang secara Fungsional yang mempunyai hubungan kerja.
BAB XII
Pasal 48

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian disediakan dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan lain yang syah dan tidak mengikat.
BAB XIII - Ketentuan Peralihan
Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB XIV - Ketentuan Penutup
Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal G&gt; oe+ober 2014
*/bupati bengkayangJ
1 &amp;
&lt;s ^
&lt; PSURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal V OK+^ber 2014
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR 5 a