PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor DTAHUN Tahun 2015
Tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Berlaku: 58 Tahun 1958
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR dTAHUN 2015
TENT ANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk melayani dan memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang prima, perlu diselenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843):
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 50Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
21. 1 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
PENYELENGGARAAN
TENTANG
PERATURAN
DAERAH
PELAYANAN PUBLIK.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur nenvelenzaara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Pelayanan Barang Publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik.
8. Pelayanan Jasa Publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.
9. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang menghasilkaa berbag-ai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.
10. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sernata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Pelaksana Pelayanan Publik yang diselanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah pada Pemerintah Daerah.
13. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan clan acuan penilaian -kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka .pelayananyang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
15. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian iriformasi dari -organisasi Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tuisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
16. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
17. 1 7. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh Organisasi Penyelenggara pelayanan .publik berdasarkan standar .pelayanan yang telah ditetapkan.
18. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang .kefidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
19. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui bantuan, baik oleh Ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.
20. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik an tar para pihak yang diputus oleh ombudsman.
21. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
BAB II - MAKSUD, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.
BAB II - MAKSUD, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan berasaskan:
- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan / tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
1. akuntabilitas;
- J. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu;
1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;
BAB II - MAKSUD, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk:
- ' a. terwujudnya kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi yang baik di Daerah;
- c. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal; dan
- d. terwujudnya partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku.
- e. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

- ( 1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. BUMD. n:=m ~w-~~b·
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administrasi,
- (3) Penyelenggaraan pelayanan publik oleh swasta adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN dan atau APBD tetapi ketersediaannya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan publik oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pelayanan di bidang pendidikan; dan
- b. pelayanan di bidang kesehatan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6

Pelayanan barang publik sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7

Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN dan atau APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 8

Pelayaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan diatur dalam peraturan perundangundangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan
- b. tindakan administratif instansi nonpemerintah yang diwajibkan sesauai dengan urusan pemerintahan daerah dan diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 9

- ( 1) Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah Bupati.
- (2) Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Organisasi Setda Kerinci.
- (4) Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) DPRD dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap laporan kinerja pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (6) Pembina wajib menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD.
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BUMD adalah Direktur Utama.
- (3) Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan swasta adalah Pimpinan Lembaga.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai tugas:
- a. menyusun kebbijakan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pembina.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata naskah pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 11

- (1) Pimpinan Pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan Pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BUMD adalah Direktur yang membidangi administrasi umum.
- (3) Pimpinan Pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan swasta adalah Direktur atau Kepala Bidang yang membidangi administrasi umum.
- (4) Pimpinan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya;
- c. rnelakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan unit kerjanya; dan
- d. melaporkan kepada penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik.
Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggara
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Organisasi penyelenggara pelayanan publik rneliputi seluruh SKPD lingkup Pernerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta.
- (2) Organisasi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnenyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurangkurangnya meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat;
- f. pelayanan konsultasi;
- (4) Pirnpinan Pelaksana Penyelenggaraan pelayanan publik bertanggungjawab kepada Pembina melalui Penanggungjawab, atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan unit kerjanya.
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Pimpinan penyelenggara melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan di lingkungan organisasi penyelenggara.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada Indeks Kepuasan Masyarakat dan/ atau metode lain yang ditentukan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan penyelenggara melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksana dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/ atau penyempurnaan organisasi penyelenggara sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan pu blik.
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 14

- ( 1) Pimpinan Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan prornosi terhadap Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang merniliki prestasi kerja.
- (3) Pimpinan Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada Pelaksana yang rnelakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Hubungan Antar Penyelenggara
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 15

- ( 1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan penyelenggara lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/ atau pendukung pelayanan.
- (3) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/ atau dalam keadaan darurat, penyelenggaraa dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunya kapasitas yang memadai.
- (4) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kerjasama Penyelenggara Pelayanan Publik
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 16

- (1) Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk penyerahan sebagian pelayanan publik.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menambah beban bagi masyarakat, memperpanjang waktu serta mempersulit akses pelayanan publik.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
- a. perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada Standar Pelayanan;
- b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerjasama kepada masyarakat;
- c. tanggungjawab pelaksanaan kerjasama berada pada penerima kerjasama, sedangkan tanggungjawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara;
- d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggungjawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tern pat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan
- e. penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service /SMS), laman (website), pos-el (e-maiij, dan kotak pengaduan.
- (4) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat melakukan kerjasama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Standar Pelayanan
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 17

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- (2) Komponen standar pelayanan paling kurang meliputi:
- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
1. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- j. jumlah pelaksana;
- k. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
1. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan; dan
- m. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Pedoman penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 18

- ( 1) Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dengan prinsip non diskriminatif.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan harus diumumkan secara luas kepada masyarakata.
- (4) Setiap penyelenggara pelayanan publik harus berpedoman pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
Bagian Kedua
Maklumat Pelayanan
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 19

- ( 1) Penyelenggara wajib menyatakan kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam maklumat pelayanan atau fakta integritas.
- (3) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi :
"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 20

- ( 1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan atau fakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dipublikasikan secara luas.
Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pelayanan Publik
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 21

- ( 1) Dalam rangka memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara wajib membentuk unit pengelola sistem informasi pelayanan publik.
- (2) Unit pengelola sistem informasi bertugas menyediakan informasi yang berisi semua informasi pelayanan publik berupa sistem informasi elektronik maupun non elektronik yang berasal dari penyelenggara.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi tentang:
- a. profil penyelenggara;
- b. profil pelaksana;
- c. standar pelayanan;
- d. maklumat pelayanan;
- e. pengelolaan pengaduan; dan
- f. penilaian kinerja.
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 22

Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik dan atau non elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/ a tau Fasilitas Pelayanan Publik
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 23

- ( 1) Penyelenggara dan pelaksana wajib mengelola dan memelihara sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan.
Bagian Kelima
Pelayanan Khusus
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 24

- (1) Penyelenggara wajib mengupayakan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, meliputi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin aksesbilitas pengguna layanan yang dilakukan secara bertahap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ·
Bagian Keenam
Biaya/Tarif Pelayanan Publik
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 25

- (1) Biaya pelayanan publik merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan biaya pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat {l) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 26

Penyelenggara berhak mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan.
Bagian Ketujuh
Penilaian Kinerja
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 27

- ( 1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu
Pasal 28

- (1) Penilaian terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.
- (2) Dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prosedur pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. kejelasan petugas pelayanan;
- d. kedisiplinan petugas pelayanan;
- e. tanggungjawab petugas pelayanan;
- f. kemampuan petugas pelayanan;
- g. kecepatan pelayanan;
- h. keadilan mendapatkan pelayanan;
1. kesopanan dan keramahan petugas;
- J. kewajaran biaya pelayanan;
- k. kepastian biaya pelayanan;
1. kepastian jadwal pelayanan;
- m. kenyamanan lingkungan;
- n. keamanan pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah penyusunan indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 29

Penyelenggara berhak:
- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. melakukan kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. Mendapatkan rehabilitasi dalam hal pengaduan tidak terbukti.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 30

Penyelenggara wajib:
- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan;
- e. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai sesuai dengan kewenangan;
- f. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- h. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
1. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- J. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
- k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan; dan
1. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m. menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. melakukan survey IKM paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan melaporkan hasilnya kepada Pembina melalui Penanggungjawab
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 31

Penyelenggara dilarang:
- a. menghambat, menghindari, mempersulit, membiarkan, dan menolak melakukan pelayanan terhadap publik, kecuali jika tidak sesuai denaan asas
-,
- b. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa ijin dari Pembina, yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan/ atau asas-asas perjanjian kerjasama, dan/ atau merugikan masyarakat selaku penerima layanan;
- c. memberikan ijin dan/ atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan idak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. membocorkan kerahasiaan dokumen dan keterangan kepada publik yang menurut sifatnya harus dirahasiakan;
- e. merekayasa data survey IKM; dan
- f. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik;
Bagian Kedua
Pelaksana berhak:
- a. mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari penyelenggara terhadap pengaduan dan tuntutan sampai ada putusan hukum tetap;
- b. mendapatkan rehabilitasi dalam hal pengaduan tidak terbukti;
- c. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;dan
- d. melakukan konsultasi dengan pimpinan penyelenggara terkait dengan pelayanan yang diberikan.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 33

Pelaksana berkewajiban:
- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan evaluasi dan membuat laporan kepada penyelenggara secara berkala;
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 34

Pelaksana dilarang:
- a. merangkap sebagai komisaris dan/ atau pengurus organisasi usaha, bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD;
- b. meninggalkan tugas dan kewajiban kecuali atas izin pimpinan penyelenggara;
- c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
- d. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan pimpinan penyelenggara;
- e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. menjanjikan, mempromosikan, dan melaksanakan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan
Hak dan Kewajiban Masyarakat
- ( 1) Masyarakat berhak:
- a. diikutsertakan dalam pembuatan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- b. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- d. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- e. mendapat advokasi, perlindungan, dan/ atau pemenuhan pelayanan;
- f. melaporkan kepada penanggungjawab dan meminta perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan Ombudsman; dan
- h. mendapatkan pelayanan berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 36

Masyarakat wajib:
- a. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam standar pelayanan; dan
- b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/ a tau fasilitas pelayanan publik.
BAB VII - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 37

- ( 1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, penanggungjawab atau Pembina serta lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan; dan
- b. pelaksana yang tidak memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- (3) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin haknya oleh peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 38

- (1) Pembina berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban.
- (2) Penanggungjawab menjatuhkan sanksi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran;
BAB VII - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 39

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.
- (3) Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat:
- a. nama dan alamat lengkap;
- b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita;
- c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
- d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
BAB VII - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 40

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat disertakan dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya.
- (2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/ atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya.
BAB VII - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 41

- { 1) Penyelenggara wajib memberikan tanda terima pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
- a. identitas pengadu secara lengkap;
- b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
- d. tanda tangan serta nama pejabat/ pegawai yang menerima pengaduan.
- (3) Penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 {empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidaknya materi aduan;
- (4) Hal hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 {tiga puluh) hari kerja terhitang sejak diterimanya tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara;
- (5) Dalam hal berkas aduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
- (6) Dalam hal pengadu merasa tidak puas terhadap tanggapan atau jawaban penyelenggara atas materi yang diadukan, pengadu dapat melanjutkan pengaduannya ke pihak Ombudsman terdekat.
BAB VII - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 42

- (1) Pengaduan terhadap penyelenggara ditujukan kepada penanggungjawab.
- (2) Pengaduan terhadap penyelenggara yang berbentuk korporasi dan lembaga independen ditujukan kepada pejabat yang bertanggungjawab pada instansi pemerintah yang memberikan misi atau penugasan.
Bagian Kedua Penyelesaian Pengaduan
BAB VII - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 43

- ( 1) Penyelenggara wajib memerika pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
- (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 44

- ( 1) Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, transparan, tidak diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
- (2) Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan.
- (3) Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak pelaksana karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah.
- (4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
BAB VII - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 45

- (1) Dalam melakukan pemeriksaaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah pimpinan penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.
BAB VII - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 46

- ( 1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diputuskan.
- (3) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pernbayarannya.
- (4) Dalam hal penyelesaian ganti rugi, Ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus.
- (5) Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan.
- (7) Penyelenggara wajib menyediakan anggara guna membayar ganti rugi;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penganggaran dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 47

- ( 1) Masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam penyelenggaran pelayanan -,,1-..1.:1 .. \_\_ 1-,...,,...,...;...,'"'..\_,... ~~-+,,..,... ~olam 1"'\~rah1ran rl!:aPr!:lh lnl
- (2) Peran serta masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 48

- ( 1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. pengawasan oleh atasan langsung; dan
- b. pengawasan oleh instansi pengawas fungsional daerah.
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. pengawasan oleh masyarakat;
- b. pengawasan oleh DPRD; dan
- c. pengawasan oleh Ombudsman.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 49

- ( 1) Penyelenggara, pimpinan pelaksana, dan pelaksana penyelenggaran pelayanan publik yang melanggar ketentuan sebagairnana dimaksud Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 50

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 51

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem\_\_Ratan~ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
4 ·
,
,.,,\_
Diteta kan di Sungai Penuh
pad al 2015
AT
H. ADIROZAL
Diundangkan dí Sungai Penuh
pada tanggal
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI ,
H
PENJELASAN
Pasal 1

Cukupjelas
Cukupjelas
Huruf a
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/ atau golongan.
Hurufb dalam kewajiban dan Jaminan terwujudnya hak penyelenggaraan pelayanan
Huruf c
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
Huruf d
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
Huruf e
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
Huruff
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
Huruf g
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
Hurufh
\_\_
,
\_j
...
\_]
-1\_,
,
PENJELASAN
Pasal 6

Hurufi pelayanan harus dapat dengan ketentuan peraturan Proses penyelenggaraan dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan.
Huruf j
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga dapat tercipta keadilan dalam pelayanan.
Hurufk
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
Huruf 1
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
Cukupjelas
Cukupjelas
Huruf a
Cukupjelas
Hurufb
Jasa publik dalam ini ketentuan ini sebagai contohnya antara lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi).
Huruf c
Pelayanan administrasi dalam ketentuan im sebagai contohnya antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah.
Cukupjelas
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukupjelas
Cukupjelas
Laporan perkembangan kinerja pelayanan publik ke DPRD diintegrasikan dalam materi Laporan Pertanggungjawaban Bupati.
Cukupjelas
Hurufb
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 7

Huruf a
Cukupjelas
Hurufb
Cukupjelas
Huruf c
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 8

Huruf a
Cukupjelas
Hurufb
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 12

Pelayanan publik diselenggarakan oleh setiap SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci baik SKPD yang melayani masyarakat secara langsung (seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanaman Modal dan PPPTSP, dan sebagainya), maupun SKPD yang tidak melayani secara langsung ( seperti Sekretariat Daerah, Bappeda, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan sebagainya).
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 13

Penyerahan se bagian pelayanan merupakan pemberian sebagian tugas kepada pihak lain dari seluruh tugas penyelenggaraan pelayanan, kecuali yang menurut undangundang harus dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara, misalnya pelayanan KTP, akta kelahiran, sertifikat tanah dan pelayanan perizinan lain. Pihak lain adalah pihak di luar penyelenggara yang diserahi atau diberi sebagian tugas oleh penyelenggara pelayanan. Pengertian kerjasama juga termasuk penunjukan operator pelaksana atau kontraktor yang diberi hak menjalan fungsi penyelenggara, misalnya pengelolaan parkir yang diserahkan kepada swasta.
Tidak menambah beban masyarakat dimaksudkan tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang berbelit, waktu penyelesaian yang lama atau hambatan akses.
('11 lr, ,~ ;,,.1 a c,
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
PENJELASANBAB IX - PENGAWASAN
Pasal 48

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. pengawasan oleh atasan langsung; dan
- b. pengawasan oleh instansi pengawas fungsional daerah.
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. pengawasan oleh masyarakat;
- b. pengawasan oleh DPRD; dan
- c. pengawasan oleh Ombudsman.
KETENTUAN SANKS!
PENJELASANBAB IX - PENGAWASAN
Pasal 49

- ( 1) Penyelenggara, pimpinan pelaksana, dan pelaksana penyelenggaran pelayanan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
PENJELASANBAB IX - PENGAWASAN
Pasal 50

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
PENJELASANBAB IX - PENGAWASAN
Pasal 51

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2015
NOMOR REGISTER:
2/2015
Diundangkan di Sungai Penuh padatanggal 2015
SEKR RIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,
H. ZULFAHMI. $
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR ...