Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DIBIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
Berlaku: 28 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DIBIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. Bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai Wewenang untuk menandatangani naskah dinas dibidang Kepegawaian;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan beban tugas dan sifat naskah dinas,maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada pejabat dibawah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas dibidang Kepegawaian Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
SALINAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negert Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan .Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kabupaten lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DIBIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN DINAS
Menetapkan : PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Lampung Barat.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
7. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan atau Pemberian Kewenangan dari Bupati Kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani Naskah Dinas bidang Kepegawaian.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten lampung Barat.
10. 10 Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. 11 Jabatan Sruktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan Tuga, tanggung jawab,wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. 12 Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas,tanggung jawab,wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. 13 Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,yanggung jawab,wewenang,dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kreadit.
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai wewenang menandatangani naskah dinas dibidang kepegawaian yang berbentuk Keputusan Bupati dan Surat Bupati.
- (2) Wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilegasikan kepada Pejabat dibawahnya meliputi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten lampung Barat.
- (3) Rincian Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa menandatangani Naskah Dinas dibbidang Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada pejabat lain.
- (3) Apabila terjadi suatu keadaan dimana Pejabat yang diberi kuasa dijabat oleh Pelaksana Tugas (Pit) , maka penandatanganan naskah dinas dibidang kepegawaian dilaksanakan Pejabat setingkat diatasnya.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Ditetapkan di Liwa Pada tanggal 28 September 2016
BUPATI LAMPUNG BARAT,
Dto
MUKHLIS BASRI
Diundangkan di Liwa Pada tanggal 28 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
Dto
NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 32
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : TANGGAL :
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN
KEPUTUSAN DAN SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN
| NO | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN | JENIS KEGIATAN/PEKERJAAN/ PENDELEGASIAN | UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN/RUANG DAN ESELON | KET |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT | 1. Penunjukan Pelaksana Tugas (Pit) ,Pelaksana harian (Plh) 2. Pemberhentian dari Jabatan dengan Surat Perintah Tugas 3. Pemindahan Dengan Surat Perintah Tugas 4. Pengangkatan Tenaga Perbantuan Administrasi dan Tenaga Guru. | Kepala Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas. Kepala Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas. Seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Lampung Barat. | |
BUPATI LAMPUNG BARAT,
MUKHLIS BASRI