Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 23 Tahun 2014
N/A
Preamble

Mengingat
f Mlr
1
JUT PERATURAN
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR lo TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
\_ BUPATI SAROLANGUN,
- a, Menimbang r----\
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat {1) Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 November-20.16;
- c. bahwa berdasarkan \_pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
DAER AH
I
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
"'\
'-'
Dengan Persetujuan Bersama
Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SAROLANGUN
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. Menetapkan
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
Pendapatan :
1. Pendapatan Asli Daerah
Rp
75.468.864.272,80
2. Dana Perimbangan
Rp
880.523.100.010,00
3. Lain-Lain PAD Yang Sah
R2
206.328.561.982!00
Jumlah
Pendapatan
Rp
l .162.320.526.264,80
Belanja:
1. Belanja Tidak Langsung
- a. Belanja Pegawai
Rp
422.150.011.460.80
- b. Belanja Bunga
Rp
0,00
- c. Belanja Subsidi Rp
0,00
- d. Belanja Hibah
Rp
20.224.490.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial
Rp
200.000.000,00
Belanja Bagi Hasil
Rp
0,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan
Rp
192.513.900.914,00
- h. Belanja Tidak Terduga
R2
1.500.000.000100
Jumlah
Rp
636.588.402.37 4,80
2. Belanja Langsung
- a. Belanja Pegawai
Rp
103.345.604.650,00
- b. Belanja Barang Jasa
Rp
218.096.390.546,00
- c. Belanja Modal
RE
219.139.253.694,00
Jumlah
Rp
540.581.248.890,00
Jumlah Belanja
Rp
1.177.169.651.264,80
Surplus/ (Defisit) Rp
(14.849.125.000,00)
Pembiayaan Daerah :
| 1. Penerimaan Pembiyaaan | Rp | 30.000.000.000,00 |
|--------------------------------|------|---------------------|
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | R2 | 15.150.875.000100 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | 14.849.125.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | |
| Tahun Berkenaan | Rp | 0,00 |
N/A
Pasal 2

75.468.864.272,80
880.523.100.010,00
206.328.561. 982 ,00
1.162.320.526.264,80
- a. Pendapatan Asli Dae:rah sejumlah
Rp
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp
- c. Lain-Lain PAD Yang Sah sejumlah
Rp
Jumlah Pendapatan
Rp
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
3.673.073.042,80
58.319.491.230,00
75.468.864.272,80
11.044.100.000,00
2.432.200.000,00
- a. Pajak Daerah
Rp
- b. Retribusi Daerah
Rp
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Rp
- d. Lain-lain PAD Yang Sah
Rp
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
100.806.829.010,00 Rp
588.319.831.000,00 Rp
71.840.663.000,00
119.555.777.000,00 Rp
880.523 .. 100.010,00 Rp
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
- c. DAK Fisik sejumlah
- d. DAK Non Fisik sejumlah
Jumlah Dana Perimbangan
Lain-lain pendapatan daerah y1;1-ng sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dan jenrs pendapatan :
Rp 206.328.561.982,00
Rp
12.480.000.000,00
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp 33.841.333.982,00
Rp
160.007.228.000,00
- a. Hibah
- b. Dana darurat
- c. Dana bagi hasil pajak dari Provins]
- d. Dana Penyesuaian dan Otsus
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Dae rah
N/A
Pasal 3

Rp
636.588.402.374,80
Rp
540.581.248.890,00
Rp 1.177.169.651.264,80
- a. Belanja-Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja-Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
422.150.011.460,80
0,00
0,00
20.224.490.000,00
200.000.000,00
0,00
192.513.900.914,00
1.500.000.000,00
636.588.402.374,80
Rp
Rp
Rp
Rp
- Rp e. Belanja Bantuan Sosial
Rp
Rp
Rp
Rp
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah
- f. Belanja Bagi Hasil
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- h. Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
103.345.604.650,00
218.096.390.546,00 Rp
219.139.253.694,00
540.581.248.890,00 Rp
Rp
Rp
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
~
\
N/A
Pasal 4

15.150.875.000,00
0,00
0,00
15.150.875.000,.00
14.849.125.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
Rp
0,00
- b. Penyertaan modal pemerintah Dae rah
- c. Pembayaran pokok utang
- d. Pemberian pinjaman daerah
Jumlah
Pengeluaran
Pembiayaan
Jumlah
Pembiayaan
Netto
0,00
- 0,00 30.000.000.000,00 Rp Rp f. Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
30.000.000.000,00
0,00
30.000.000.000,00
15.150.875.000,00 Rp
14.849.125.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Jumlah
Neto Pembiayaan
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran
sebelumnya
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali pemberian pmjaman
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
N/A
Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.
N/A
Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Lampiran I
Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran
IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
I
r=&gt;;
\
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan
modal (investasi) daerah
- i. Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- J. Lampiran X
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan dalam tahun anggaran ini;
tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kernbali
1. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan
Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
N/A
Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
ARIEF MUNANDAR
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 3o Oei&lt;1.m6er 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 16
/2016) PROVINS! JAMBI: ( NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
I