PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2 Tahun 2017
Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Berlaku: 21 Februari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,
- a. bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kota Pariaman berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa dengan terjadinya pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang memperburuk kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pariaman;
- c. bahwa terjadinya penurunan kualitas maupun kuantitas sungai dan sumber daya air lainnya di Kota Pariaman diperlukan upaya untuk pelestarian sumber daya air;
- d. bahwa dengan adanya kawasan karst di Kota Pariaman, diperlukan upaya pelestarian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
: Republik Indonesia Tahun 1945;
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4187);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3853);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalain Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan Wajib Amdal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN Dan
WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Badan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut BLH adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pariaman.
5. DinasPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan Naker Kota Pariaman adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola integrasi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sIstem alam dan lingkungan hidup.
12. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.
13. Hukum lingkungan adalah serangkaian norma yang mengatur kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Penaatan hukum lingkungan adalah upaya untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha/kegiatan, Pemerintah Daerah unutk mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
15. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum lingkungan, melalui pengawasan dan penerapan sanksi.
16. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
17. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
18. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
19. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
24. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
25. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam
- lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
26. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
27. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
28. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
29. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
30. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
31. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
33. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
34. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
35. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
36. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
37. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
38. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
39. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
40. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
41. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
42. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
43. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
44. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
45. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
46. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
47. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
48. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
49. Komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu.
50. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah.
51. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
52. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
53. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
54. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
55. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
56. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
57. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
58. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
59. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
60. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut;
61. Kriteria baku kerusakan laut adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan laut yang dapat ditenggang;
62. Status mutu laut adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan baku mutu air laut dan/atau kriteria baku kerusakan laut;
63. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;
64. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar;
65. Gas Rumah Kaca selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah;
66. Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu;
67. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah;
68. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman;
69. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. ekoregion;
- n. otonomi daerah.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga didasarkan atas asas filosofi alam takambang jadi guru .
- (3) Asas filosofi alam takambang jadi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
- a. arif bijaksana;
- b. musyawarah dan mufakat;
- c. penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat;
- d. kesadaran; dan
- e. kebersamaan.
- (4) Setiap kebijakan dan tindakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah harus dilandasi asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Pariaman seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. melindungi wilayah Kota Pariaman dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menaati hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. mencegah dan menanggulangi perilaku masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap tindakan atau kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan aparat pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. mendukung, membina dan mengawasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- g. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- j. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan pedoman dalam:
- a. penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
- c. melakukan evaluasi kegiatan pembangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
- f. sistem informasi;
- g. pembinaan dan pengawasan.
BAB II
Pasal 6

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH ;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- d. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- e. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- f. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- j. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. mengelola informasi lingkungan hidup;
- l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- n. menerbitkan izin lingkungan tingkat Kota; dan
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kota;
- p. menetapkan kebijakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan alokasi dana yang memadai;
- b. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
- e. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- f. peningkatan kualitas partisipasi dan peran serta masyarakat;
- g. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:
- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas;dan
- c. penyusunan RPPLH.
Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar untuk:
- a. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- b. penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.
- (2) Ruang lingkup inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
- b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
- d. pengetahuan pengelolaan sumber daya alam;
- e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi dilakukan dengan cara:
- a. pemetaan masalah dan potensi;
- b. pengkategorian dan pengklasifikasian;
- c. pembandingan;
- d. pendokumentasian;
Bagian Ketiga
Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Komunitas
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 9

Pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas diutamakan pada komunitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan
Bagian Keempat Penyusunan RPPLH
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 10

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah RPPLH Kota Pariaman.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. RPPLH Provinsi;
- b. inventarisasi tingkat ekoregion
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 11

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Walikota.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat;
- f. daerah rawan bencana; dan
- g. perubahan iklim.
- (3) RPPLH paling kurang memuat rencana tentang:
- a. kerangka hukum pengelolaan lingkungan hidup;
- b. nilai ekonomi sumber daya alam;
- c. pemanfaatan lahan kaitannya dengan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup;
- d. pengelolaan sumber daya air permukaan;
- e. pengelolaan sumber daya air tanah dan hidrogeologi;
- f. pengelolaan sumber daya hutan, perkebunan dan pertanian;
- g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
- h. pengelolaan sumber daya laut dan pesisir;
- i. pengelolaan sumber daya pertambangan mineral, serta minyak dan gas;
- j. rumusan strategi pengelolaan kualitas air;
- k. rumusan strategi pengelolaan kualitas udara;
- l. rumusan strategi pengelolaan sampah;
- m. rumusan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- n. analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan kehidupan sosial yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- o. rumusan strategi kemampuan laboratorium dalam menunjang program pemantauan lingkungan; dan
- p. pengembangan sistem informasi lingkungan.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
- a. kondisi geologis dan ekologis dengan mengutamakan isu lingkungan hidup strategis daerah yang meliputi air, hutan, dan daerah rawan bencana dan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting; dan
- b. kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang berbasiskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan sumber daya alam sebelum RPPLH Daerah tersusun juga harus mempertimbangkan:
- a. pemberian izin terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup sumber daya hutan dan air dengan memperhatikan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang
- mempunyai dampak penting, serta mengurangi terjadinya risiko bencana;
- b. pengawasan terhadap aktifitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada di kawasan lindung;
- c. menghindari terjadinya konversi lahan produktif dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
- d. kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat.
- 4) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota dan ekoregion tingkat kota ditetapkan oleh Walikota, dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Gubernur.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.
- (3) Pemerintah daerah melaksanakan pengendalian dampak lingkungan, meliputi:
- a. pengendalian pencemaran air;
- b. pengendalian pencemaran udara;
- c. pengendalian pencemaran limbah B3 skala kota;
- d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan laut;
- e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
- f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan;
- g. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
- h. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana alam.
- (4) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan kegiatan usaha, wajib melaksanakan pengendalian sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing, dengan ketentuan melaporkan pelaksanaannya kepada BPLH.
Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 14

- (1) Pengendalian pencemaran air meliputi pengaturan tentang pencegahan, penanggulangan serta pemulihan.
- (2) Dalam rangka pengendalian pencemaran air, Walikota berwenang untuk:
- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- b. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- c. menetapkan kelas air pada sumber air skala kota;
- d. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- e. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- f. memantau kualitas dan kuantitas air pada sumber air; dan;
- g. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;
- (4) Walikota wajib menggunakan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran untuk:
- a. pemberian izin lokasi;
- b. pengelolaan air dan sumber air;
- c. penetapan rencana tata ruang;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah;
- e. penetapan mutu air sasaran;
- f. penetapan program kerja pengendalian pencemaran air.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 15

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengolahan sampai memenuhi baku mutu air limbah.
Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi:
- a. pengendalian pencemaran udara ambien;
- b. pengendalian pencemaran emisi; dan
- c. pengendalian tingkat gangguan lain pada media udara.
- (2) Pengendalian pencemaran udara ambien, emisi dan gangguan lain tersebut dilakukan melalui kegiatan:
- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan mutu udara.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 17

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Walikota berwenang untuk:
- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- b. melakukan pemantauan kualitas udara ambien, kualitas udara dalam ruangan, emisi sumber bergerak, emisi sumber tidak bergerak dan tingkat gangguan lain skala kota;
- c. melakukan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor secara berkala;
- d. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota;
- e. melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 18

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien, wajib:
- a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 19

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber tidak bergerak, wajib:
- a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan fasilitas pengendali pencemaran udara, sarana pendukung dan alat pengaman;
- b. memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi;
- c. menyampaikan laporan hasil pemantauan setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota;
- d. melaporkan kepada Walikota apabila ada kejadian tidak normal dan/atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi terlampaui.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan, termasuk dalam keadaan darurat.
- (2) Pedoman teknis upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) Pengelolaan limbah B3 ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (3) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (4) Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang berizin.
- (5) Setiap kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib mendapat izin dari Walikota.
- (6) Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas, wajib mendapat izin dari Walikota.
- (7) Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan serta kegiatan pengelolaan limbah B3 skala Kota akan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 22

Dalam rangka pengendalian pencemaran limbah B3, Walikota wajib:
- a. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
- d. melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran limbah B3, Walikota berwenang untuk :
- a. memberi izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- b. memberi izin pengumpulan limbah B3 skala kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
Bagian Kelima
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 24

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bagian Keenam
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 25

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk produksi biomassa bertujuan mencegah terjadinya kerusakan tanah yang dapat mengganggu kegiatan produksi biomassa.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, Walikota berwenang untuk:
- a. penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah;
- b. penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah;
- c. pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah sehingga dapat mengganggu kegiatan produksi biomassa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan kerusakan dan pemulihan tanah berdasarkan perundangan-undangan.
Bagian Ketujuh
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana Alam
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 27

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana bertujuan untuk mengembalikan kelestarian fungsi lingkungan pasca bencana alam.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 28

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Paragraf 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 29

- (1) Walikota wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah Kota Pariaman dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah Kota Pariaman;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Kebijakan, rencana dan program yang dilakukan KLHS selain harus memuat kajian sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga harus memuat kajian secara jelas mengenai:
- a. perubahan terhadap tutupan vegetasi hutan dan lahan;
- b. dampak terhadap penurunan kualitas air;
- c. fluktuasi kuantitas air permukaan antara musim hujan dan kemarau;
- d. isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting;
- e. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- f. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- g. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- h. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- i. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan; dan
- j. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 30

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam wilayah Kota Pariaman.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 31

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Walikota.
Paragraf 2 Tata Ruang
- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, KLHS menjadi dasar perencanaan tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan mempertimbangkan hak ulayat, kearifan lokal dan budaya daerah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 33

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin pembuangan limbah ke media lingkungan dari Walikota sesuai kewenangannya.
Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 34

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah berdasarkan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (5) Kriteria baku kerusakan ekosistem, meliputi:
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- g. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter, meliputi :
- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. badai; dan/atau
- d. kekeringan.
Paragraf 5
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 35

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Selain kriteria usaha yang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mengusulkan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL menjadi wajib AMDAL berdasarkan pertimbangan aspek kebencanaan kecuali dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (5) Penentuan pertimbangan aspek kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh SKPD bersama instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 36

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 37

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 38

Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 39

Dokumen AMDAL memuat:
- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 40

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun oleh pemrakarsa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan masyarakat dan berdasarkan pada prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. yang terkena dampak;
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.
- (4) Pelibatan masyarakat dalam bentuk konsultasi publik terhadap masyarakat terkena dampak harus dilakukan dengan tepat sasaran dan proses pelaksanaannya harus didokumentasikan.
- (5) Proses pelaksanaan pelibatan masyarakat yang didokumentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai lampiran dokumen AMDAL yang diajukan ke Komisi Penilai AMDAL Daerah sebagai bahan untuk penilaian dokumen AMDAL.
- (6) Pemberian informasi yang transparan dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa selaku penanggungjawab usaha melalui pengumuman di media cetak lokal
dan pengumuman kepada masyarakat setempat melalui sebaran tertulis berupa pamflet, liflet atau media lainnya, yang ditempelkan di tempat-tempat umum dan tempat lainnya yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 41

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 42

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari Walikota.
- (3) Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana terdiri atas wakil dari unsur:
- a. instansi lingkungan hidup;
- b. instansi teknis terkait;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- f. organisasi lingkungan hidup.
- (4) Masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diwakili oleh wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat yang wilayahnya terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Selain wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil masyarakat yang terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan dapat diwakili oleh:
- a. Kepala Desa/Lurah; dan
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sejenisnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 43

- (1) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (2) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) menilai dokumen AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Komisi Penilai AMDAL menyampaikan hasil penilaian akhir dokumen Andal dan RKL-RPL yang dituangkan dalam rekomendasi hasil penilaian AMDAL kepada Walikota.
- (4) Berdasarkan rekomendasi Komisi Penilai AMDAL, Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar untuk:
- a. memperoleh izin lingkungan; dan
- b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 44

- (1) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menyampaikan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap implementasi RKL-RPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL di daerah.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 45

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota dilarang menjadi penyusun AMDAL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 46

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL apabila :
- a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
- b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada daerah yang telah memiliki rencana detail tata ruang daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah; atau
- c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan :
- a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
- b. rencana detail tata ruang Kota/Kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 47

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
Paragraf 6 UKL-UPL
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 48

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan atas formulir UKL-UPL dilaksanakan oleh SKPD dengan melibatkan dinas/instansi terkait di daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penerbitan rekomendasi UKL-UPL yang dikeluarkan oleh BLH.
- (5) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL di daerah.
- (6) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar untuk:
- a. memperoleh izin lingkungan; dan
- b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 49

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. tidak termasuk dalam ketegori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
- b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Pemeriksaan SPPL dan pemberian persetujuan SPPL dilakukan oleh BLH.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL di daerah.
- (5) Persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Paragraf 7 Perizinan
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 50

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan :
- a. penyusunan AMDAL atau UKL-UPL;
- b. penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- c. jangka waktu izin lingkungan
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 51

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKLRPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
- a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 52

- (1) Walikota wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 53

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 54

- (1) Walikota wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 55

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dalam Peraturan Walikota.
Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 56

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 57

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup ; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- b. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup;
- c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- d. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- e. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;
- f. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. pengembangan sistem lingkungan keuangan.
Paragraf 9
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 59

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.
Paragraf 10 Analisis Risiko Lingkungan Hidup
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 60

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian resiko;
- b. pengelolaan resiko; dan/atau
- c. komunikasi resiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Paragraf 11 Audit Lingkungan Hidup
BAB VI - PENCEGAHAN
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
BAB VII - Penanggulangan
Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Daerah rawan kebencanaan, hulu sungai dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang diprioritaskan dalam penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- (4) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - Pemulihan
Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah rawan bencana, hulu sungai dan kawasan konservasi yang mengalami degradasi kualitas lingkungan hidup merupakan kawasan yang diprioritaskan dalam upaya pemulihan
BAB VIII - Pemulihan
Pasal 64

- (1) Walikota berwenang memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
BAB VIII - Pemulihan
Pasal 65

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB IX - PEMELIHARAAN
Pasal 66

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumber daya alam;
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeliharaan lingkungan hidup juga harus memperhatikan:
- a. isu lingkungan hidup daerah;
- b. keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya konservasi sumber daya alam; dan/atau
- c. kearifan lokal masyarakat.
- (6) Isu lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi hutan, air dan kebencanaan serta isu lain yang berkembang yang memberikan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (7) Keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (8) Kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam rangka memelihara dan memanfaatkan ruang didasarkan pada filosofi alam takambang jadi guru .
BAB X - PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 67

- (1) Setiap orang yang, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai B3 diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
BAB X - PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaan diserahkan kepada pihak lain yang telah memiliki izin.
- (3) Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (4) Keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan pada media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 69

Walikota berwenang untuk melakukan:
- a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kota;
- b. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota;
- c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota; dan/atau
- d. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kota.
BAB X - PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 70

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah dan/atau bahan diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB XI - SISTEM INFORMASI
Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup daerah, pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, keragaman karakter ekologis dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Pengembangan sistem informasi lingkungan diarahkan kepada:
- a. sistem informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan kabupaten/kota;
- b. sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- c. komunikasi tradisional yang berkembang di masyarakat lokal; dan/atau
- d. pemberian informasi lingkungan melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal.
- (5) Jenis komunikasi tradisional yang berkembang di masyarakat local yang dapat dikembangkan sebagai sistem informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c antara lain sebagai berikut:
- a. melalui kesenian rakyat lokal;
- b. melalui dakwah yang disampaikan oleh ulama pada jamaahnya;
- c. melalui penyampaian pengumuman oleh pengurus masjid, dan/atau surau;
- d. melalui kegiatan berbalas pantun atau budaya bagurau; dan/atau
- e. penyampaian oleh tokoh masyarakat pada kegiatan-kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- (6) Pemberian informasi lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan jenis informasi yang sifatnya meliputi:
- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan/atau
- d. informasi yang dikecualikan.
- (3) Pada daerah rawan bencana, Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi lingkungan tanggap darurat yang bisa diakses secara cepat.
- (4) Pelaksanaan atas sistem informasi lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap :
- a. ketaatan penaggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup; dan/atau
- b. penyusunan program dan kegiatan lingkungan di tingkat kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
- b. penerapan norma, standar, prosedur dan/atau criteria bidang lingkungan hidup;
- c. sosialisasi; dan /atau
- d. monitoring evaluasi langsung terhadap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, Pemerintahan Daerah dapat memberikan :
- a. Motivasi dan stimulasi kepada masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- b. Perhargaan dibidang lingkungan hidup kepada masyarakat, penanggung jawab usaga dan/atau kegiatan srta Walikota.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 73

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan lingkungan.
- (2) Pegawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenagannya dalam melakukan pengawasan kepeda pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, walikota menetapkan pejabat pengawan lingkungan hidup daerah.
- (5) Pejabata pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan.
- (6) Penanggung jawab usaha dan kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 74

Walikota wajib melakukan pengawasan ketaatan penangung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan jika pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 75

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) berwenang;
- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transpoertasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
Bagian Kedua
Sanksi Administratif
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 76

- (1) Walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- (2) Sanksi administrative terdiri atas;
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 77

Sanksi administrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 78

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 79

- (1) paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- g. tidakan lain yang bertujuan untuk menghentian pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 80

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 81

- (1) Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas bebas biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 82

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- (7) Setiap orang berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kegiatan dan/atau usaha secara baik dan berwawasan lingkungan.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 83

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 84

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 85

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. melestarikan dan menumbuhkembangkan kearifan lokal masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah terdapat di dalam atau sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. melakukan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan kearifan lokal dan memperhatikan karakteristik tertentu dari suatu kawasan; dan
- d. melestarikan kualitas nilai-nilai kearifan lokal lingkungan hidup dan mencegah terjadinya degradasi terhadap kualitas nilai-nilai kearifan lokal tersebut.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 86

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara utuh dan konsekuen sesuai dengan izin lingkungan; dan/atau
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 87

Setiap pemegang izin lingkungan berkewajiban:
- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap persyaratan dan kewajiban dan izin lingkungan kepada Walikota; dan
- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Larangan
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 88

Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Kota Pariaman;
- c. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Kota Pariaman;
- d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- j. melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat non B3 pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- l. melakukan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- m. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, strom listrik dan bahan peledak;
- n. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- o. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- p. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
- q. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, tanpa memiliki dan/atau melaksanakan:
- 1) AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL;
- 2) izin lingkungan;
- 3) penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- 4) pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- r. melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan, tanpa memiliki sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dan identitas registrasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
BAB XIV - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 89

- (1) SPM Bidang Lingkungan Hidup merupakan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 90

- (1) Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) SKPD menyusun perencanaan, pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup serta menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Walikota.
- (4) SKPD dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup lebih cepat dan batas waktu yang sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.
BAB XV - PERAN MASYARAKAT
Pasal 91

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial berbasiskan kearifan lokal;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
- d. melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri; dan/atau
- e. penguatan kearifan lokal yang telah berkembang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuh kembangkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Bagian Kedua
Dunia Usaha
BAB XV - PERAN MASYARAKAT
Pasal 92

Peran serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- b. bermitra usaha dengan pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan
- d. menerapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 93

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 94

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan prinsip musyawarah mufakat yang berlandaskan kepada tatanan nilai masyarakat hukum adat Minangkabau 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah' (adat bersendikan agama dan agama bersendikan kitabullah) dan tatanan nilai masyarakat hukum adat lainnya dalam wilayah hukum Sumatera Barat.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 95

- (1) BLH melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terkait dengan izin lingkungan dan persyaratan lingkungan hidup.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk mediasi.
- (4) Kepala BLH bertindak sebagai mediator, dalam hal para pihak memutuskan untuk menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (5) Apabila hasil mediasi tidak dapat diterima, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuh cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan
Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 96

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang
melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 97

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 98

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 99

- (1) Pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi perusakan lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Walikota dapat menunjuk kuasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5 Hak Gugat Masyarakat
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 100

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 101

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
Paragraf 7 Gugatan Administratif
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Pasal 102

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 103

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan Walikota.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 104

Apabila terjadi pelanggaran hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka sanksi yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 105

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 106

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 107

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Walikota, wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
Diundangkan di Pariaman pada tanggal 21 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN
Dto
INDRA SAKTI
LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/7/2017).
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.
Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 21 Februari 2017
WALIKOTA PARIAMAN,
Dto
MUKHLIS, R
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebiajkan menurut prakarsadan aspirasi masyarakat. Pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan mengancam keberlangsungan dan kesimbangan ekosistem, yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Pariaman adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut juga dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang Kota serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas tanggung jawab' adalah :- a. menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.- b. menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.- c. mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.## Huruf bYang dimaksud dengan 'asas kelestarian dan keberlanjutan' adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.## Huruf cYang dimaksud dengan 'asas kelestarian dan keberlanjutan' adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.## Huruf dYang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.## Huruf eYang dimaksud dengan 'asas manfaat' adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas kehati-hatian' adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.## Huruf hYang dimaksud dengan 'asas keanekaragaman hayati' adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.## Huruf iYang dimaksud dengan 'asas pencemar membayar' adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan## Huruf jYang dimaksud dengan 'asas partisipatif' adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam prosespengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.## Huruf kYang dimaksud dengan 'asas kearifan lokal' adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.## Huruf lYang dimaksud dengan 'asas tata kelola pemerintahan yang baik' adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.## Huruf mYang dimaksud dengan 'asas ekoregion' adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristi sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.Huruf nYang dimaksud dengan 'asas otonomi daerah' adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.##
PENJELASAN
Pasal 10 Cukup jelas

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh
PENJELASAN
Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) DPRD Ayat (3)

```Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas```
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup' antara lain pengendalian:- a. Pencemaran air, udara, dan laut;dan- b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklimAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat (1)

Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 108 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2017 NOMOR 195