PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7~ Tahun 2016
Tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7~ TAHUN 2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Memperhatikan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8).
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ~.:i.1i yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati a.dalah Bu.pa~:: Situbondo.
3. Pemerin tah Daer:J.h adalah kepala daerah se bagai unsur penyele!lggm a\_ Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat . . Jl Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Indikator .Kin.erja U':ama yang selanjutnya disebut IKU a.C.:\ila:h ulturan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasai-an strategls organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selarijutnya disebut RPJMD adalah Rencana PembaYfgunati · Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sib.iboriao.
9. Kinerja · Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU SKPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
5. a.
6. b.
7. Indikator Kinerja Daerah; dan Indikator Kinerja Sasaran Daerah.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
BAB IV - PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021.
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), Juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- a. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
- b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- c. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (1) Pembinaan terhadap penyusunan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
Diundangkan di Situboni9',4B Pada tanggal 1 8 NOV LU 1
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 71
6
- (2) Pengawasan penyusunan IKU dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.