Unknown Unknown Nomor 05 Tahun 2011
Tentang PAJAK DAERAH
Berlaku: 05 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
:
a.
- bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat, maka perlu ada pengaturan tentang pajak daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menarik pajak daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan :
- a. Menyesuaikan kondisi Perundang -undangan berkaitan dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Mewujudkan penyelenggarakan otonomi daerah seluas - luasnya dengan menempatkan diri pada pembebanan pajak daerah.
- c. Sebagai pedoman, arahan, panduan dalam rangka pemungutan pajak daerah yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan, pembayaran dan penagihan, pembukuan dan pelaporan.
- d. Perluasan basis pajak daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
BAB III - JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 3

- (1) Jenis - jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PAJAK HOTEL
Pasal 5

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB IV - PAJAK HOTEL
Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
BAB IV - PAJAK HOTEL
Pasal 8

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV - PAJAK HOTEL
Pasal 9

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
BAB V - PAJAK RESTORAN
Pasal 10

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
BAB V - PAJAK RESTORAN
Pasal 11

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, pelayanan usaha jasa boga atau catering.
- (3) Tidak termasuk objek pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
BAB V - PAJAK RESTORAN
Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif
dan Cara Perhitungan Pajak
BAB V - PAJAK RESTORAN
Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BAB V - PAJAK RESTORAN
Pasal 14

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB V - PAJAK RESTORAN
Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
BAB VI - PAJAK HIBURAN
Pasal 17

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf dan boling;
- h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / SPA, dan pusat kebugaran / fitness center; dan
- j. Pertandingan olah raga.
BAB VI - PAJAK HIBURAN
Pasal 18

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif
dan Cara Perhitungan Pajak
BAB VI - PAJAK HIBURAN
Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma - cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
BAB VI - PAJAK HIBURAN
Pasal 20

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tontonan film sebesar 15% (lima belas persen);
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Permainan bilyar, golf, boling sebesar 15% (lima belas persen);
- h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
- i. Panti pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. Refleksi sebesar 15% (lima belas persen);
- k. Mandi uap / SPA sebesar 30% (tiga puluh persen);
- l. Pusat kebugaran / fitness center sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. Pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditempat -tempat keramaian antara lain taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi dan tempat wisata lainnya dapat dikenakan pajak hiburan dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan m Pasal ini.
BAB VI - PAJAK HIBURAN
Pasal 21

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).
BAB VII - PAJAK REKLAME
Pasal 23

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Reklame papan, billboard, megatron, videotron, neon sign, neon box, bando dan sejenisnya;
- b. Reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk, umbul - umbul, baliho, vertikal banner, layar dan sejenisnya;
- c. Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada gerobak dan kioskios/outlet lainnya yang bersifat tidak permanen;
- d. Reklame yang melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
- e. Reklame selebaran;
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, gerobak dan sejenisnya;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame apung;
- i. Reklame suara;
- j. Reklame film/slide;
- k. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tesebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan sponsor.
- e. Partai politik, keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan (yang tidak menggunakan sponsor).
BAB VII - PAJAK REKLAME
Pasal 24

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelengarkan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB VII - PAJAK REKLAME
Pasal 26

- (1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dari masing masing jenis reklame dihitung dengan menggunakan rumus : Luas reklame x Jumlah reklame x Nilai strategis lokasi x Jangka waktu pemasangan.
- (2) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PAJAK REKLAME
Pasal 27

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Khusus untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol, tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Tarif untuk promosi pendidikan dikenakan 10% (sepuluh persen).
BAB VII - PAJAK REKLAME
Pasal 28

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1).
BAB VIII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 30

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat - tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi tehnis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.
BAB VIII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 31

- (1) Subjek pajak Penerangan jalan adalah orang atau pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota Jambi.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh PLN dengan berpedoman kepada harga satuan listrik yang berlaku.
BAB VIII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 33

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan berdasarkan daya sebagai berikut :
- a. 450 Va s/d 900 Va tarif sosial sebesar 5% (lima persen);
- b. &lt; 1.300 Va sebesar 7% (tujuh persen);
- c. 1.300 Va s/d 7.700 Va sebesar 8% (delapan persen);
- d. &gt; 7.700 Va sebesar 9% (sembilan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
BAB VIII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 34

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1).
BAB IX - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 36

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. batu koral;
- b. kerikil Kasar (agregat kasar);
- c. kerikil halus (agregat halus);
- d. pasir;
- e. tanah laterik;
- f. tanah urug;
- g. tanah liat untuk pembuatan batu bata, genteng dan sejenisnya.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegaiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata -nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB IX - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 37

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
BAB IX - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengembilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing - masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing - masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Keputusan Walikota sesuai dengan harga rata - rata yang berlaku pada wilayah Kota Jambi.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB IX - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 39

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB IX - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 40

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
BAB X - PAJAK PARKIR
Pasal 42

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Gedung parkir
- b. Lingkungan parkir
- c. Pelataran parkir
- d. Garasi yang disewakan
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. Penyelenggaraan tempat parkir oleh lembaga pendidikan formal dan rumah ibadah.
BAB X - PAJAK PARKIR
Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif
dan Cara Perhitungan Pajak
BAB X - PAJAK PARKIR
Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana di maksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma - cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
BAB X - PAJAK PARKIR
Pasal 45

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
BAB X - PAJAK PARKIR
Pasal 46

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
BAB XI - PAJAK AIR TANAH
Pasal 47

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
BAB XI - PAJAK AIR TANAH
Pasal 48

- (1) Obyek pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air Tanah.
- (2) Tidak termasuk obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
BAB XI - PAJAK AIR TANAH
Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib pajak Air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
BAB XI - PAJAK AIR TANAH
Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan pajak air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan faktor-faktor berikut :
- a. Lokasi sumber air; dan
- b. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - PAJAK AIR TANAH
Pasal 51

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB XI - PAJAK AIR TANAH
Pasal 52

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
BAB XII - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 54

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimamna dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB XII - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
Bagian Kedua
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung walet yang berlaku diwilayah Kota Jambi dengan Volume Sarang Burung Walet.
BAB XII - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB XII - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 58

Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1).
BAB XIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 59

- (1) Pajak Daerah yang terutang dipungut diwilayah Kota Jambi.
- (2) Khusus untuk rekleme kendaraan, pemungutan pajak berdasarkan asas domisili yaitu kendaraan yang memiliki Nomor Polisi Kota Jambi dan/atau kendaraan yang memiliki Nomor Polisi diluar Kota Jambi tetapi berdomisili didalam Kota Jambi.
Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Pajak
BAB XIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 60

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapanWalikota atau pejabat yang berwenang dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara dibayar sendiri dibayar oleh Wajib Pajak dengan menggunakan :
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan/atau
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
BAB XIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 61

- (1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 62

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 7 hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB XIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 63

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 64
Pasal 65

- (1) Pajak Hotel terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran pelayanan objek pajak hotel.
- (2) Pajak Restoran terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran pelayanan objek pajak restoran, rumah makan dan tempat makan/minum sejenis lainnya.
- (3) Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Pajak Reklame terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (5) Pajak Penerangan Jalan terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan.
- (7) Pajak Parkir terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan parkir.
- (8) Pajak Air Tanah terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan.
- (9) Pajak Sarang Burung Walet terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
BAB XVI - TATA CARA PENETAPAN
Pasal 67

- (1) Penetapan pajak terutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :
- a. Berdasarkan Petetapan secara Jabatan (Official Assesment).
- b. Berdasarkan dibayar sendiri (Self Assesment).
- (2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
- (3) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.
BAB XVI - TATA CARA PENETAPAN
Pasal 68

- (1) Terhadap penetapan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak
- diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD harus disampaikan kepada Walikota atau Instansi pemungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
BAB XVI - TATA CARA PENETAPAN
Pasal 69

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan data pajak guna menetapkan pajak terutang.
BAB XVI - TATA CARA PENETAPAN
Pasal 70

Walikota atau Instansi pemungut melakukan penetapan pajak secara jabatan terhadap pajak terutang dalam suatu masa pajak hanya untuk jenis Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dengan menerbitkan SKPD.
BAB XVI - TATA CARA PENETAPAN
Pasal 71

Penetapan pajak secara jabatan dilakukan dengan cara menaksir pajak terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan data yang ada atau keterangan - keterangan lain yang dimiliki oleh Instansi pemungut sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB XVI - TATA CARA PENETAPAN
Pasal 72

Terhadap penetapan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri maupun penetapan pajak secara jabatan, apabila data - data yang disampaikan oleh Wajib Pajak diragukan kebenarannya atau ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, maka Instansi pemungut dapat
melakukan pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak atau meminta bantuan Badan Pemeriksa dibidang perpajakan Daerah untuk melakukan pemeriksaan/audit kepada Wajib Pajak.
BAB XVI - TATA CARA PENETAPAN
Pasal 73

Untuk melakukan pemeriksaan/audit kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XVIII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 75
Pasal 76

- (1) Pajak yang terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas waktu pelunasan pajak terutang dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
BAB XVIII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 75
Pasal 77

Untuk Pajak Reklame, pajak terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi dimuka dalam jangka waktu paling lama :
- a. Untuk pemasangan reklame yang bersifat permanen paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKPD.
- b. Untuk pemasangan reklame yang bersifat insidential paling lama 1 (satu) hari sebelum reklame tersebut dipasang.
BAB XVIII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 75
Pasal 78

- (1) Pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pada Instansi pemungut.
- (2) Hasil penerimaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XVIII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 75
Pasal 79

Untuk Pajak Penerangan Jalan, pajak terutang dalam satu masa pajak harus dibayar atau dilunasi untuk jangka waktu paling lambat :
- a. Bagi pengguna / pelanggan listrik dari PLN, paling lambat dibayar setiap batas akhir waktu pembayaran rekening listrik PLN.
- b. Bagi pengguna listrik bukan dari PLN, paling lambat dibayar setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
BAB XVIII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 75
Pasal 80

- (1) Bagi pengguna / pelanggan listrik dari PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.
- (2) Bagi pengguna / pelanggan listrik dari PLN, pembayaran pajak dilakukan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik PLN pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Hasil penerimaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetorkan oleh pihak PLN ke Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Walikota dan menyampaikan tanda bukti setor kepada Instansi pemungut.
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN Pasal 81
Pasal 82

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran pertama, ternyata Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan surat teguran kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan surat teguran ketiga.
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN Pasal 81
Pasal 83

- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran ketiga, maka tunggakan pajak ditagih dengan STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat teguran ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, maka tunggakan pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak.
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN Pasal 81
Pasal 84

- (1) Jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), maka tunggakan pajak dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.
- (3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Walikota dapat menerbitkan surat perintah penyegelan (penutupan sementara) tempat usaha.
- (4) Pelaksanaan penyegelan (penutupan sementara) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN Pasal 81
Pasal 85

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan atas persetujuan Walikota dapat memberikan persetujuan pada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Angsuran pambayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau 12 kali angsuran.
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN Pasal 81
Pasal 86

- (1) Bagi Wajib Pajak yang usahanya tutup, ganti jenis usaha harus dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak dan diketahui oleh Lurah setempat.
- (2) Khusus bagi wajib pajak yang usahanya failit harus dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dinas Pendapatan 1 (satu) bulan sebelum tutup, failit, ganti jenis usaha dilaksanakan dengan mengembalikan asli semua surat izin yang ada kaitannya dengan usaha tersebut.
- (4) Pajak yang masih terutang harus dilunasi sebelum tanggal pernyataan tutup, failit, ganti jenis usaha dilaksanakan.
BAB XX - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 87
Pasal 88

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XXI - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 89

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah;
- (2) Walikota atau pejabat yang berwenang dapat :
- a. Mengurangkan atau menghapuskan ketetapan pajak, sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XXII - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 90
Pasal 91

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XXII - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 90
Pasal 92

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB XXII - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 90
Pasal 93

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
BAB XXIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XXIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 96

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang - undangan perpajakan daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XXVI - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang -undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang -undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk meberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintahan yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim
sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XXVII - PENYIDIKAN
Pasal 99

- (1) Selain pejabat kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pidana perpajakan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak di tuntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 102

- (1) Pajabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibanya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinnya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 103

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
BAB XXIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XXX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
- a. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pajak Hotel;
- b. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran;
- c. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pajak Hiburan;
- d. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame;
- e. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
- f. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pajak Parkir; dan
- g. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 2011 WALIKOTA JAMBI,
R. BAMBANG PRIYANTO
Diundangkan di Jambi Pada tanggal 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
ZULKIFLI YUS LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 05 SERI B NOMOR 01
Salinan Sesuai dengan aslinya Kabag Hukum dan Per-UU Setda Kota Jambi,
AMIRULLAH,SH PEMBINA Tk. I Nip. 19650929 199602 1 001