PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor II Tahun 2023
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN JASA ATAS HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAIOT UMUM DAERAH KELAS D DI KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 10 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR Ii TAHON 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN JASA ATAS HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAIOT UMUM DAERAH KELAS D DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo, perlu membcntuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Pernanfaatan Jasa Atas Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504g};
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3637 );
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4578);
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
18. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32};
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2};
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 4) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2013 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 5).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 10).
4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN JASA ATAS BASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KELAS D KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 1zm tertentu yang khusus disediakan clan/ a tau d iberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama .dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kclas D, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas D yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.
7. Direktur RSUD Kelas D yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo.
8. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ a tau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/ indeks bcban kcrja, indek8 risiko, dan/ atau indeks lainnya .
BAB II - PEMBAGIAN JASA ATAS BASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

Pembagian jasa atas hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sa.kit Umum Daerah Kelas D ditetapkan sebagai berikut:
- a . Jasa sarana sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pendapatan pelayanan;
- b. J asa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pendapatan pelayanan.
BAB III - PEMANFAATAN JASA ATAS
Pasal 3

- (1) Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimanfaatkan untuk :
3. a . peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sak.it Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo;
- b. Pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo.
- (3) Rincian pembagian besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo.
BAB IV - PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 4

Tujuan pemberian Jasa pelayanan dengan sistem remunerasi adalah :
- a. menjamin kesejahteraan pegawai;dan
- b. memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawa1.
Bagian Kedua Prinsip Dasar
BAB IV - PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 5

Prinsip dasar pembagian jasa pelayanan diberikan sesua1 dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan keadilan.
Bagian Ketiga Persyaratan
BAB IV - PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 6

- ( 1) Pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terpenuhi dengan memperhatikan:
- a. penghargaan atas tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan RSUD;
- b. penghargaan atas prestasi kerja dan/ atau tugas› tugas yang sudah diselesaikan oleh pegawai RSUD;
- c. kepatuhan terhadap peraturan dan transparansi dalam pembagian tugas pelayanan;
- d. penghargaan sebagai aset SDM;dan
- e. memberikan rasa keadilan dan memenuhi standar kelayakan bagi penerima jasa pelayanan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terpenuhi dengan memperhatikan kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu:
- a. pelaksanaan tugas manajerial, administrasi dan manajemen;
- b. pelaksanaan tugas pelayanan rekam medik;
- c. pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan/ kebidanan;
- d. pelaksanaan tugas pelayanan penunjang medik;
- e. pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan;dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dengan memperhatikan:
- a. status kepegawaian penerima jasa pelayanan;
- b. memenuhi persyaratan administrasi di bidang kepegawaian;dan
- c. kepatuhan terhadap peraturan/ disiplin pegawai.
Bagian Keempat Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan
BAB IV - PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 7

Sumber pendapatan yang merupakan input jasa pelayanan terdiri dari :
- a. jasa pelayanan medik;
- b. jasa pelayanan perawat;
- c. jasa pelayanan bidan;
- d. jasa pelayanan penunjang medik;
- e. jasa pelayanan farmasi;
- f. jasa pelayanan pengujian kesehatan dan visum;
- g. jasa pelayanan satu hari (one day care);
- h. jasa pelayanan perawatan jenazah;
1. jasa pelayanan pelayanan ksehatan gilut;
- j. jasa pelayanan transportasi;
- k. jasa pelayanan kesehatan tradisional;
- l. jasa pelayanan pem bakaran sampah medis;
- m. jasa pelayanan sterilisasi dan binatu;
- n. jasa pelayanan lainnya.
Bagian Kelima Penerima Jasa Pelayanan
BAB IV - PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 8

Penerima jasa pelayanan terdiri dari :
- a. Direktur;
- b. Kepala Sub Bagian;
- c. Kepala Seksi;
- d. Dokter Spesialis;
- e. Dokter Umum;
- f. Dokter Gigi;
- g. Apoteker;
- h. Staf farmasi;
1. Perawat;
- J. Bidan;
- k. Teknisi medik;
1. Pelaksana rekam medik;
- m. Staf administrasi dan manajemen;
- n. Pelaksana pemeliharaan sarana RSUD;
- o. Petugas pemulasaran jenazah;
- p. Petugas binatu;
- q. Pengemudi;
- r. Petugas keamanan/ satpam;
- s. Dokter Tamu, dan Dokter Wiyata Bakti;dan
- t. Pelaksana pelayanan lainnya.
Bagian Keenam
Pokok-Pokok Pembagian Jasa Pelayanan
BAB IV - PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 9

- ( 1) Pembagian j asa pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. kelompok atau perorangan penerima jasa pelayanan;
- b. persentase pembagian jasa langsung maupun tidak langsung;
- c. bobot pendapatan berdasarkan presentase/alokasi langsung;
- d. kebijakan, kesetaraan dan perimbangan bobot;
- e. jumlah penilaian indeks poin;
- f. faktor penambahan dan faktor pengurangan nilai indeks poin;
- g. jumlah dan jenis pelayanan;dan
- h. jumlah/ totaljasa pelayanan.
- (2) Guna menentukan besarnya bobot dalam pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Remunerasi Pembagian J asa Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Tim sebagaimana dima ksud pada ayat (2} terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. 2 (dua) orang wakil dari Dokter Spesialis merangkap anggota;
- d. 1 (satu) orang wakil dari dokter umum atau dokter gigi sebagai anggota;
- e. 1 (satu) orang wakil dari perawat sebagai anggota;
- f. 1 (satu) orang wakil dari penunjang medik sebagai anggota;
- g. 1 (satu) orang wakil dari pejabat stru ktural sebagai anggota;dan
- h . 1 {satu} orang wakil dari staf keuangan sebagai anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur, dengan tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyusun draf pedoman teknis pembagian j asa;
- b. membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang pedoman teknis kepada seluruh unit/bagian/instalasi di RSUD;
- d. melakukan penetapan penilaian/evaluasi terhadap perubahan data indeks poin serta penerapan bobot pendapatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;dan
- e. melaksanakan entry data.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengcnai teknis pembagian jasa dan rincian besaran pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Keputusan Direktur mengenai rincian besaran pembagian jasa pclayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Bupati selambat› lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 10

Peraturan Bupati diundangkan. Inl mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap pengundangan pen em pa tannya Situbondo. orang mengetahuinya, memerintahkan Pera tu ran Bupati m1 dengan dalam Berita Daerah Kabupaten
Diundangkan di Situbondo pada tanggal O S ~ 1 ·\_·: .: : \_, H
DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR
/8