Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang KEzuASAMA ANTAR DESA' BAB I
Berlaku: 22 Talnn 1999
N/A
Preamble

Menimbang '. a.
bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistim dalam penyelenggara:ul Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakafirya;
- b. bahlva untuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Talnn 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu diatur Kerjasama Antar Desa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada htruf a dan b diaias, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Antar Desa. C
3. : 1. Undang-undang Nomot 12 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (kmbaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Tanjung Jabung (Leinbaran Negara R[ Tahun 1965 Nomor 50 Tarnbatran I-embaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-rmdang Nomor 22 Tahur lW tcntang Psmerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tatrwr 1999 Nornor 60 Tarnbatran Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (kmbaran Negara RI Tahm 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Prsiden Nomor 44 Tahun 1999 tfltang Teknik Penyusuran Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lernbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).
Dsngan
Dengan Persetu-iuan
DE\\'AN PER\\'AKII-AN RAKYAT DAERAI{ KABIIPATEN BATANG HARI MEMUTUSKAN:
\lcnerapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEzuASAMA ANTAR DESA'
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- l. I)aerah adalah Kabupaten Batang Hari ;
2. Pernerintah Kabupaten adalah Pernerintah Kabupatan Batang Hari;
3. Kepala l)aerah adalah Bupati Batang Hari;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari;
5. I)esa atau yang disebut dengan nama lain selanrjutnya disebut Des4 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pcrncrintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten'
6. I)emcrintalt Desa aclalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Ircnrerintahan Desa adalah Kegiatan Pernerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Iladan Perwakilan Desa;
- g. Kerjasama ailalah suatu usaha bersama antar tlesa yang mengandung unsur timbal balik saling menguniurgkan dalam penyelenggaraan Pemerintalnn, Pernbanguran dan Sosial Kemasyarakatan di Tingkat Desa ;
9. Iladan [rerwakilan l)esa yang sela4iutnya disingkat BPD adalatr Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfimgsi mengayomi adat istiadaf mernbuat Peraturan Des4 menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pcngaw as an terhadap peny e lenggaraan Pernerintahan Desa'
BENTLIK KERJASAMA
- ( I ) Bcterapa Desa dapat melakukan kerjasama untuk kepentinean Desa 1'ang diatur dengan Keputr.lsan Bersarna dan diberitahukan k.pada Camat .
(l) Unruli
- (2) t-intuk membentuk pelaksanaan kajasama dapat dibentuk Sekretariat bersama -vang pengurusnva terdiri dari wakil-wakil Desa yang melakukan kerjasama ;
2. (.3) Iliaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama.
Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada pasal2 Peraturan Daerah ini, meliputi urusan dibidang l)emerintahan, Pernbangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang bertujutn menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (l)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Kegrutusan Bersam4 yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa bersangkutan sctclah mendapat persehrjuan BPD dan diberitahukan kepada Camat;
- (2) Kcputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, memuat ketenfuan-ketentuan tcntang hal sebagai berikut :
- a. Maksud dan Tujuan ;
- b. Ruang t-ingkup llidang dan objek yang dikerjasamakan;
- c. Ilak clan Kewajiban;
- d. Susunan Organisasi dan Personalia;
- e. '['ata cara dan ketentuan pelaksanaan;
- f. Pembiayazur;
- g. Jangka waktu;
- h. l'enrbagian keuntungan berdasarkan perbandingan modal yang disetor;
- i. I.ain-lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini, dapat dibentuk Badan Kerjasarna.
BAB I
Pasal 5

Kerjasama dapat dilakukan antara :
- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan atau diluar Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten;
- b. Desa dengan Desa dalam Daerah Kabupaten yang berbeda.
I)alam hal terjatli perubahan" penundaan persetujuan Ill'D masing-masing' atau pencabutan kesePakatarq bedaku setelah mendaPat
BAB M - PEI.I\T,LE S AIAN PERSELIS IIIAN
Pasal 8

I)enyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasalT ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Desa mauptrn antar BPD yang hasilnya ditetapkan dalam Kepuhrsan Bersama yang ditandatangani oreh masing-masing Kepala Desa yu'tg bersa'gkutan &lt;lan diketahui oleh BpD masing-masing Desa serta diketahui oreh camat setempat'
BAB M - PEI.I\T,LE S AIAN PERSELIS IIIAN
Pasal 9

- (l) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini belum dapat cliselesaikan, maka Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan Pefselesihan tersebut ;
- (2) pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah
- a. I}upati, bagi Desa yarrg bekerjasalna berada dalam satu wilayah Kabupatut ;
- b. Ilupati masing-masing bagl Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten yang berlainan tetapi berada dalam satu Propinsi ;
- c. Gubernur masing-masing atau pejabat yang ditunjuk bagi Desa yang bekerjasama berada ttalam Witayah Propinsi Yang berlainan'
KETENTUAN PENUTUP
l)engan berlakunya Perafuran Daerah mt maka ketentuan yang mengatur kerjasama pcnyelesaian pcrselisihan antar Desa serta ketentuan lain yang mengahu hal yang sama bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku. dan dan
Flal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah rm, sepaqiang mengenai Pelaksanaarmya diahr dengan Keputusan Bupati.
BAB M - PEI.I\T,LE S AIAN PERSELIS IIIAN
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Ixmbaran Daerah Kabupaten Batang llari.
Dsahkan di
: Muara Bulian
:16 Juni 2001.
Pada Tanggal
A
T
BUPAIIBATANG HXR
STA
I)iundangkan di
I'}ada tanggal
: Muara Bulian.
:16 Juni 2001.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

CukuP Jelas
Pa.sal 7 CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

CukuP Jelas
Pasal l0 CuliuP Jelas
Pacal ll CukuPJelas
Pa-cal 12 CuluP Jelas