PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA
Berlaku: 4 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
SALINAN
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN
Menetapkan : DHARMASRAYA
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI Pasal 4
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN;
- (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
3. berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari :
- a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator;
- b. Kepala Seksi/Kaur; dan
- c. Bendahara.
- (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Nagari;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Nagari;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari;
- f. bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana Nagari di Nagari;
- g. bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan Dana Nagari;
- h. bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen Dana Nagari baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- i. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip dana Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dana Nagari bersama dengan pelaku lainnya;
- j. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan;
- k. membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada Wali Nagari;
- l. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh TPK dalam setiap tahapan proses Dana Nagari dan sesuai dengan ketentuan;
- m. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan TPK;
- n. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, perkembangan kegiatan dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan; dan
- o. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan Dana Nagari.
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Pengelolaan Dana Desa; dan
- b. Pengelolaan ADN;
- (1) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, diperuntukan membiayai program Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat kepada Nagari.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 8

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tujuan :
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
- b. pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran;
- c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- d. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- e. meningkatkan pendapatan Nagari dan masyarakat Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag);
- f. meningkatkan kekayaan dan aset Nagari; dan
- g. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Nagari.
Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Desa
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 9

Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJM Nagari dan RKP Nagari
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 10

Dana Desa digunakan untuk membiayai :
- a. pembangunan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 11

- (1) Dana Desa untuk membiayai Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, digunakan untuk kegiatan pembangunan dengan konstruksi sederhana yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Nagari meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Nagari.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) tempat pembuangan sampah;
- d) gerobak sampah;
- e) kendaraan pengangkut sampah;
- f) mesin pengolah sampah; dan
- g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Nagari;
- d) jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Nagari;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Nagari; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) instalasi biogas;
- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Nagari;
- b) website Nagari;
- c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
- d) telepon umum;
- e) radio Single Side Band (SSB); dan
- f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Nagari;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) jambanisasi;
- d) mandi, cuci, kakus (MCK);
- e) mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari;
- f) alat bantu penyandang disabilitas;
- g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- h) balai pengobatan;
- i) posyandu; dan
- j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan PAUD;
- c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d) wahana permainan anak di PAUD;
- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan Nagari;
- g) buku/bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Nagari.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
- c) irigasi Nagari;
- d) percetakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- f) kandang ternak;
- g) mesin pakan ternak;
- h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan tempat penjemuran ikan dan lain-lain yang sejenis;
- b) lumbung Nagari;
- c) gudang pendingin (cold storage); dan
- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c) mesin bubut untuk mebeuler; dan
- d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Nagari;
- b) pasar ternak;
- c) tempat pelelangan ikan;
- d) toko online;
- e) gudang barang; dan
- f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan outbound;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;
- i) rumah penginapan;
- j) angkutan wisata; dan
- k) sarana dan prasarana Nagari Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- f) pompa air;
- g) traktor mini; dan
- h) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plengsengan / pengecoran miring pinggir sungai; dan
- 4) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk membiayai Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dialokasikan paling tinggi 40% dari total pagu Dana Desa dan ditetapkan dalam RKP Nagari;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) pengelolaan balai pengobatan Nagari;
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f) pengobatan untuk lansia;
- g) fasilitasi keluarga berencana;
- h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelengaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Nagari, antara lain:
- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) pengelolaan transportasi Nagari, antara lain:
- a) pengelolaan terminal Nagari;
- b) pengelolaan tambatan perahu; dan
- c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Nagari;
- b) koran Nagari;
- c) website Nagari;
- d) radio komunitas; dan
- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
- b) pembibitan tanaman keras;
- c) pengadaan pupuk;
- d) pembenihan ikan air tawar;
- e) pengadaan bibit/induk ternak;
- f) inseminasi buatan;
- g) pengadaan pakan ternak; dan
- h) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
- b) kerupuk;
- c) keripik jamur;
- d) keripik jagung;
- e) abon sapi;
- f) susu sapi;
- g) coklat;
- h) karet; dan
- i) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
- b) alat-alat rumah tangga,
- c) pakaian jadi/konveksi
- d) kerajinan tangan;
- e) kain tenun;
- f) kain batik;
- g) bengkel kendaraan bermotor;
- h) pedagang di pasar;
- i) pedagang pengepul; dan
- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama;
- b) penyertaan modal BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama; dan
- c) penguatan permodalan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama.
- 5) pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) industri air minum;
- b) industri pariwisata Nagari;
- c) industri pengolahan ikan; dan
- d) industri kreatif atau ekonomi kreatif
- e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 6) pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
- b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
- c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
- b) pelatihan TTG;
- c) pos pelayanan teknologi Nagari (Posyanteknag) dan/atau antar Nagari
- d) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- e) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Nagari dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
- b) pameran hasil usaha BUM Nagari, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- c) kerjasama perdagangan antar Nagari;
- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai; dan
- 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- f. Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis, antara lain:
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari yang dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari, antara lain:
- a) pengembangan sistem informasi Nagari;
- b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari, antara lain:
- a) penyusunan arah pengembangan Nagari;
- b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Nagari yang berkelanjutan; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- a) pendataan potensi dan aset Nagari;
- b) penyusunan profil Nagari /data Nagari;
- c) penyusunan peta aset Nagari; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Nagari;
- b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga;
- c) disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- d) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
- e) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Nagari berbasis data digital;
- b) pengembangan laporan keuangan dan aset Nagari yang terbuka untuk publik;
- c) pengembangan sistem informasi Nagari; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Nagari dan lembaga adat, antara lain:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau lembaga adat;
- b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau lembaga adat; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan melalui musyawarah Nagari, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Nagari perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Nagari;
- b) penyelenggaraan musyawarah Nagari; dan
- c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Nagari yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
- b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
- c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari untuk pengembangan Lumbung Pitih Nagari yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
- b) pelatihan manajemen Simpan Pinjam Pola Konvensional atau pola syariah;
- c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
- d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Nagari, antara lain:
1. warga Nagari pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok perajin; dan
8. warga Nagari dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Nagari.
- e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Nagari satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
- b) Audit berbasis komunitas;
- c) Pengembangan unit pengaduan di Nagari;
- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Nagari;
- e) Penyelenggaraan musyawarah Nagari untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Nagari; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Desa
Paragraf 1
Umum
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Dana Desa dikelola oleh :
- a. Wali Nagari;
- b. PTPKN; dan
- c. Bendahara.
- (2) Selain Wali Nagari dan PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Dana Desa didukung oleh :
- a. TPK;
- b. TPM;
- c. Tim Teknis Nagari; dan
- d. Tim Verifikasi Kegiatan.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 14

- (1) Bendahara Nagari di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan Nagari.
- (2) Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Nagari dan Pengeluaran Pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur-unsur :
- a. Perangkat Nagari
- b. Kelembagaan Masyarakat
- c. Masyarakat
Paragraf 2
TPK
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 15

- (2) Tugas dan Tanggung jawab TPK adalah :
- a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal :
1. pembuatan rencana kerja detail (Scedule) dan Rencana Penggunaan Dana untuk pelaksanaan kegiatan;
2. penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. menggunakan tenaga kerja yang berasal dari nagari bersangkutan dan diutamakan dari rumah tangga miskin.
5. pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis.
6. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan,
7. pembuatan laporan.
- b. Menyelenggarakan musyawarah Nagari yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan,
- c. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan musyawarah dan menempelkan data di papan informasi,
- d. Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan serta penggunaan dana dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada PTPKN melalui pertemuan musyawarah Nagari.
- e. TPK bersama Tim Teknis dan Tim Pemantau Masyarakat melaksanakan sertifikasi pekerjaan.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan, paling sedikit satu TPK di bidang Pembangunan dan satu TPK di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- (4) TPK di Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari ADN.
Paragraf 3
TPM
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 16

- (1) TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur :
- a. Lembaga Nagari
- b. Masyarakat.
- (2) TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memantau dan membantu penyebarluasan informasi termasuk pembaharuan informasi di papan informasi;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi TPK;
- c. memantau dan mengawasi penyelenggaraan musyawarah pertanggung jawaban dan serah terima;
- d. memantau dan memeriksa setiap penarikan dana dari Bendahara Nagari serta setiap transaksi pembayaran/pengeluaran dana dari TPK;
- e. memantau dan memeriksa pekerjaan, bahan dan alat yang dibeli atau disewa;
- f. menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan meneruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa apabila tidak ada penyelesaian;
- g. TPM bersama TPK dan Tim Teknis melaksanankan sertifikasi pekerjaan; dan
- h. menyampaikan hasil pemantauannya kepada masyarakat pada saat musyawarah.
- (3) TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
Paragraf 4
Tim Teknis Nagari Pasal 17
- (1) Tim Teknis Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. bersama TPK dan Masyarakat melakukan Survei lapangan untuk penyiapan Nagari dan RAB;
- b. bersama TPK dan Masyarakat membuat desain Nagari dan RAB;
- c. mendampingi TPK dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. bersama TPK, Tim Pemantau masyarakat dan masyarakat melakukan sertifikasi pekerjaan; dan
- e. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Wali Nagari.
- (2) Tim Teknis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
Paragraf 5
Tim Verifikasi Kegiatan Pasal 18
- a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan kegiatan yang diajukan dan disesuaikan dengan dokumen perencanaan;
- b. melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan;
- c. memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan dana Nagari;
- d. membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan;
- e. menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada Wali Nagari melalui PTPKN;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
Bagian Kelima
Mekanisme Penyaluran Dana Desa
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 19

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntable, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dituangkan dalam APB Nagari.
- (3) Setelah APBNagari ditetapkan Pemerintah Nagari wajib menyampaikan APBNagari kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila APBNagari tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyaluran Dana Desa dapat ditangguhkan.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Desa Tahap I disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari, setelah Bupati menerima:
- a. Peraturan Nagari tentang APB Nagari, dan
- b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Wali Nagari.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap II dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I dari Wali Nagari;
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (Lima Puluh Persen).
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 21

- (1) Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Nagari ke TPK harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana yang disiapkan oleh TPK untuk selanjutnya diverifikasi oleh PTPKN.
- (3) Penyaluran Dana Desa ke TPK diserahkan kepada Bendahara TPK dengan melampirkan :
- a. proposal kegiatan yang berisikan RAB Pekerjaan yang telah disahkan oleh Tim Teknis;
- b. Rencana Penggunaan Dana;
- c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan;
- d. foto awal atau foto kondisi 0%;
- e. keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK Kegiatan; dan
- f. Surat Perjanjian Kerja antara Wali Nagari dengan TPK;
- (4) Setiap pengajuan penyaluran dana tahap berikutnya, TPK harus menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Desa dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya, paling kurang Dana Desa Tahap sebelumnya telah digunakan sebesar 50 % (Lima Puluh Persen);
- (5) Setelah kegiatan selesai 100 % (Seratus Persen) persen, Tim Teknis dan TPM melakukan sertifikasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebelum Musyawarah Serah Terima.
Bagian Keenam
Biaya Operasional Kegiatan
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 22

- (1) Pengelolaan Kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan.
- (2) Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- (3) Biaya operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium.
- a. Biaya Operasional PTPKN
- 0,5%
- b. Biaya Operasional TPK
- 3 %
- c. Biaya Operasional Tim Teknis
: 2 %
- d. Biaya Operasional TPM : 0,5%
- e. Biaya Operasional Tim Verifikasi
- 0,5%
BAB VII - ADN
Pasal 23

- (1) Pengelolaan ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah untuk membiayai program pemerintahan nagari dalam melaksanakan kegiatan:
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- e. belanja tak terduga.
- (2) Pengelolaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.
Bagian Kedua
Tujuan ADN
BAB VII - ADN
Pasal 24

ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tujuan:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. pembinaan kemasyarakatan;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Nagari;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
- e. pengembangan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Nagari dan masyarakat Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
Bagian Ketiga
Penggunaan ADN Pasal 25
Penggunaan ADN mengacu pada RPJM Nagari dan RKP Nagari.
BAB VII - ADN
Pasal 26

- (1) Penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan aparatur Pemerintahan Nagari dan lembaga Nagari lainnya;
- b. belanja operasional pemerintah dan lembaga Nagari;
- c. belanja kewenangan lokal berskala Nagari yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- d. belanja penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan BAMUS Nagari;
- (2) Penghasilan tetap aparatur Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibayarkan secara Lump Sum setiap bulan;
- (3) Ketentuan terkait pembayaran penghasilan tetap aparatur Pemerintahan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Bupati.
- (4) Kriteria kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Nagari yang mempunyai dampak internal Nagari;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-sehari masyarakat Nagari;
- d. kegiatan yang telah di jalankan oleh Nagari atas dasar prakarsa Nagari;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Nagari; dan
- f. kewenangan lokal berskala Nagari sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Kegiatan yang telah didanai ADN tidak dibolehkan lagi didanai oleh sumber dana lainnya.
- (6) Pedoman dan standar biaya Penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;
Bagian Keempat
Pengelolaan ADN
BAB VII - ADN
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan ADN dikelola oleh :
- a. Wali Nagari;
- b. PTPKN; dan
- c. Bendahara.
- (2) Selain Wali Nagari dan PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Dana Desa didukung oleh :
- a. TPK;
- b. TPM;
- c. Tim Teknis Nagari; dan
- d. Tim Verifikasi Kegiatan.
BAB VII - ADN
Pasal 28

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan ADN
Bagian Kelima
- (1) Mekanisme penyaluran ADN Tahap I dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah Bupati menerima:
- a. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
- b. Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
- c. nomor rekening kas Nagari;
- d. melampirkan SPJ Tahun sebelumnya;
- e. Surat pengantar/rekomendasi Camat untuk pencairan dana;
- f. Surat tanda terima penyerahan RAB kepada Camat dan Pendamping Lokal Desa atau Pendamping Desa atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penyaluran ADN tahap selanjutnya dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi dan SPJ penggunaan ADN Tahap sebelumnya dari Wali Nagari;
- (3) Apabila SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak benar maka SPP bulan berikutnya tidak dapat di proses.
- (4) Pencairan ADN dapat dilakukan per triwulan dan surat permintaan pembayaran sudah harus masuk paling lambat minggu pertama di bulan pertama
BAB VII - ADN
Pasal 30

Surat Pengantar/Rekomendasi dari Camat untuk permintaan ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dilampiri dengan:
- a. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Desa dan ADN bulan sebelumnya;
- b. Surat permintaan pembayaran belanja tidak langsung Pemerintah Nagari yang dilampiri dengan rincian rencana penggunaan;
- c. Surat permintaan pembayaran belanja langsung yang dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dan dokumentasi kegiatan pembangunan; dan
- d. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa dan ADN.
BAB VII - ADN
Pasal 31

ADN yang tidak ditransfer ke rekening Pemerintah Nagari karena Pemerintah Nagari tidak dapat atau tidak mampu memenuhi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) menjadi sisa Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak bisa dimintakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
BAB VII - ADN
Pasal 32

- (1) ADN yang telah dialokasikan dalam APBD seluruhnya menjadi hak Pemerintahan Nagari.
- (2) Besaran Alokasi Dana untuk tiap-tiap Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pos-pos yang telah ditentukan.
- (4) Apabila terjadi kelebihan Dana pada salah satu pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan menjadi sisa pada tahun yang bersangkutan.
BAB VIII - REKENING KAS UMUM PEMERINTAH NAGARI Pasal 33
Pasal 34

Pengambilan Dana Desa dan ADN yang telah masuk ke Rekening Kas Nagari, dilakukan dengan cara mengisi slip/cek pengambilan uang yang ditandatangani oleh Bendahara dan PTPKN dan diketahui Wali Nagari.
BAB IX - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 35

- (1) Wali Nagari dalam melaksanakan penatausahaan Keuangan Nagari menunjuk Bendahara Nagari;
- (2) Penunjukan Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan berdasarkan keputusan Wali Nagari.
- (3) Penatausahaan Keuangan Nagari sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penatausahaan Penerimaan;
- b. Penatausahaan Pengeluaran, dan
- c. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
Bagian Kedua
- (1) Penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a menggunakan:
- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- c. Buku kas harian pembantu;
- d. Buku kas pembantu pajak PPN/PPh dan retribusi daerah.
- (2) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Wali Nagari pada tanggal 2 bulan berikutnya;
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
- a. Buku kas umum;
- b. Buku bantu bank
- c. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- d. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (1) Penatausahaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Buku kas umum;
- b. Buku bantu bank
- c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
- d. Buku kas harian pembantu.
- e. Buku kas pembantu pajak PPN/PPh
Bagian Ketiga
Penatausahaan Pengeluaran
BAB IX - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 37

- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Nagari tentang APB Nagari atau Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari;
- (3) Pencairan Dana Nagari harus melalui Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui oleh Wali Nagari melalui PTPKN;
- (5) Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan dalam Buku Kas Umum Bendahara Nagari terhadap semua penerimaan dan pengeluaran atas beban APB Nagari termasuk Pajak Negara, dan Pajak Daerah dan bunga Bank atas rekening Kas Nagari;
- (6) Bendahara Nagari harus melakukan penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku;
- (7) Bendahara Nagari wajib menyetorkan seluruh pajak negara yang telah dipungutnya ke Kas Negara dan Pajak Daerah ke Kas Daerah dalam bulan yang berjalan setelah dilakukan pemungutan;
- (8) Bendahara Nagari dilarang menyetorkan Pajak Negara dan Pajak Daerah sekaligus pada akhir Tahun Anggaran;
- (9) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Wali Nagari paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- (10) Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Nagari Pasal 38
- (1) Bendahara Nagari wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan membuat surat pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Keuangan Nagari paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya;
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh PTPKN dan mendapat persetujuan oleh Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari;
- (4) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampiri dengan :
- a. Buku kas umum;
- b. Buku bantu bank;
- c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku
BAB X - KEDUDUKAN KEUANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI Pasal 39
Pasal 40

Terhadap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya diatas tanggal 15 (lima belas) pada bulan bersangkutan, maka kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bersangkutan dibayarkan pengahasilan tetap terhitung bulan berikutnya.
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 41

- (1) Pimpinan dan anggota Bamus Nagari diberikan penghasilan setiap bulannya berdasarkan ADN yang telah di tetapkan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut terhadap tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 42

- (1) Untuk kegiatan Bamus Nagari disediakan biaya operasional sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ADN.
- (2) Pengelolaan biaya operasional Bamus Nagari dilakukan oleh Sekretariat Bamus Nagari yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 43

- (1) Bamus Nagari wajib membuat Surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan Bamus Nagari yang bersumber dari APB Nagari kepada Wali Nagari selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari;
- (2) Surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Bamus Nagari dan diketahui oleh Ketua Bamus Nagari.
- (3) Surat pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah.
Bagian Kedua
- (1) Untuk kegiatan Lembaga Nagari lainnya disediakan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani ADN.
- (3) Lembaga Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. KAN
- b. LPMN
- c. Tim Penggerak PKK Nagari.
- d. Tim Penggerak PKK Jorong.
- e. Pokja profil Nagari
- f. Ninik Mamak Penghulu Suku.
- g. Kelompok Dasawisma
- h. Kelompok Poskesri
- i. Kelompok Posyandu
- j. Kelompok PPKBN
- k. Kelompok Sub PPKBN
- l. Kelompok BKB
- m. Kelompok BKR
- n. Kelompok BKL
- o. KPMN
- (4) Besaran biaya operasional Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Keuangan Kader Pembinaan Agama Nagari
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 45

- (1) Untuk kegiatan Pembinaan Agama Nagari disediakan Dana Operasional bagi Kader pembinaan Agama Nagari dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani ADN.
- (3) Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Imam Nagari
- b. Gharim Nagari
- c. Khatib Nagari
- d. Bilal Nagari
- e. Guru TPQ/TPSQ Nagari
- f. Guru Pondok Pesantren
- (4) Besaran biaya Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 46

- (1) Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) wajib membuat surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan lembaga Nagari yang bersumber dari APB Nagari kepada Wali Nagari selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari;
- (2) Surat Pertanggungjawaban Keuangan Lembaga Nagari dan Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis selambatnya tanggal 2 (dua) bulan berikutnya dengan melampirkan bukti pendukung yang lengkap dan sah.
- (3) Surat pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Lembaga Nagari dan diketahui oleh Lembaga Nagari.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 47

- (1) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kelembagaan Nagari digunakan untuk pembayaran honorarium, tunjangan, operasional, tambahan penghasilan dan insentif Pemerintah Nagari, Pemerintahan Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung oleh PTPKN.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 48

- (1) Honorarium Pemerintah Nagari terdiri dari :
- a. Honorarium Wali Nagari
- b. Honorarium Sekretaris Nagari
- c. Honorarium Kepala Urusan
- d. Honorarium Kepala Jorong
- e. Honorarium Juru Tata Usaha Kepala Jorong
- f. Honorarium Bendahara Nagari
- g. Honorarium Pesuruh Kantor
- (2) Honorarium Pemerintahan Nagari terdiri dari :
- a. Honorarium Ketua Bamus Nagari
- b. Honorarium Wakil Ketua Bamus Nagari
- c. Honorarium Sekretaris Bamus Nagari
- d. Honorarium Anggota Bamus Nagari
- (3) Honorarium Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana terdiri dari :
- a. KAN
1. Honorarium Ketua KAN
2. Honorarium Sekretaris KAN
- b. LPMN
1. Honorarium Ketua LPMN
2. Honorarium Sekretaris LPMN
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 49

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan/atau diangkat, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan/atau diangkat dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk pembayaran Honorarium Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditransfer melalui bank, tempat rekening kas Nagari dibuka dan ditransfer melalui masing-masing rekening Pemerintah Nagari.
Reward PBB dibayarkan berdasarkan Keputusan Bupati.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 50

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Nagari adalah :
- a. Belanja Barang dan Jasa
- b. Belanja Pemeliharaan
- c. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahaan Nagari
- d. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari Luar Daerah
- e. Belanja Lain-Lain
- f. Belanja Operasional Jorong
- g. Belanja surat kabar/majalah
- h. Belanja Makan dan Berbuka puasa
- (2) Belanja Operasional Lembaga Nagari lainnya terdiri dari
- a. Operasional KAN
- b. Operasional LPMN
- c. Operasional Tim Penggerak PKK Nagari
- d. Operasional Tim Penggerak PKK Jorong
- e. Operasional Ninik Mamak Penghulu Suku
- f. Operasional Kader Poskesri
- g. Operasional Kader Posyandu
- h. Operasional Kader PKK Nagari
- i. Operasional Kader PKK Jorong
- j. Operasional kelompok Dasa wisma
- k. Operasional Kelompok kader PPKBN
- l. Operasional Kelompok Kader Sub PPKBN
- m. Operasional Kelompok Kader BKB
- n. Operasional BKR
- o. Operasional BKL
- (3) Insentif Kader Pembinaan Keagamaan Nagari terdiri dari:
- a. Insentif Imam Nagari
- b. Insentif Gharim Nagari
- c. Insentif Khatib Nagari
- d. Insentif Nagari
- e. Insentif Guru TPQ/TPQS Nagari
- f. Insentif Guru Ponpes
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 51

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), wali nagari selaku pengguna anggaran dan perangkat nagari selaku PTPKN dapat diberikan Honorarium Pengelola Keuangan Nagari.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 52

- (1) Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, digunakan untuk : belanja bahan habis pakai kantor Pemerintah Nagari seperti untuk pembelian alat tulis kantor, foto copy, jilid, air, listrik, komunikasi, dan lainnya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung oleh PTPKN.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 53

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf b, digunakan untuk biaya pemeliharaan gedung inventaris dan kendaraan dinas Pemerintahan Nagari.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 54

Belanja perjalanan dinas Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, dan huruf d, digunakan untuk biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintahan Nagari sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang telah ditetapkan.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 55

Belanja lain-lain Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, digunakan untuk Musrenbang Nagari, Pembuatan Laporan Wali Nagari, biaya rapat dan biaya tamu pada Kantor Wali Nagari.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 56

Belanja Operasional Jorong sebagaimana dimaksud alam Pasal 50 ayat (1) huruf f, digunakan untuk biaya alat tulis, foto copy dan biaya rapat pada kantor jorong.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 57

Belanja Operasional Lembaga Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), dipergunakan untuk :
- a. Biaya Perjalanan Dinas;
- b. Biaya Rapat, dan
- c. Biaya Alat Tulis Kantor.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 58

Besarnya biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan alat tulis kantor pada lembaga Pemerintahan Nagari dan lembaga Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, disesuaikan dan tidak melebihi indeks pengeluaran yang sama pada Pemerintahan Nagari.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 59

- (1) Pemberian Operasional kepada Lembaga Nagari Lainnya dan kader pembinaan keagamaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki output yang jelas dan terukur dituangkan
dalam bentuk laporan bulanan yang disampaikan kepada Wali Nagari.
- (2) Pembayaran Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per triwulan setiap tahunnya.
BAB XIV - BELANJA MODAL NAGARI
Pasal 60

- (1) Belanja Modal Nagari digunakan untuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari yang berdaya guna bagi Nagari serta pengadaan barang yang akan menjadi aset Nagari.
- (2) Belanja Modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Belanja Modal Nagari bersifat fisik
- b. Belanja Modal Nagari Pengadaan Barang.
- (3) Belanja Modal Nagari tidak dibenarkan digunakan untuk:
- a. Pembuatan Tugu
- b. Usaha simpan pinjam
- c. Kegiatan-kegiatan seremonial lainnya seperti perayaan Hari Ulang tahun, Keagamaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian.
- (4) Belanja modal Nagari untuk kegiatan Safari Ramadhan dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pengalokasian Belanja Modal Nagari ditetapkan dalam APB Nagari.
BAB XIV - BELANJA MODAL NAGARI
Pasal 61

- (1) Kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari yang berdaya guna bagi Nagari serta pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang akan dilaksanakan tercantum pada rincian RKP dan APB Nagari.
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan aspirasi Masyarakat yang diawali dengan musyawarah pada tingkat Nagari oleh Pemerintah Nagari dengan Lembaga-lembaga yang ada di Nagari yang kegiatannya belum ditampung dalam kegiatan Daerah dan/atau Provinsi, yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan teknis konstruksi maka pelaksanaannya harus melibatkan tenaga teknis dari konsultan (Tim Teknis) yang ditetapkan oleh Wali Nagari;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai tanda wajib pajak berupa NPWP;
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan dapat memotivasi serta menimbulkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Nagari.
BAB XIV - BELANJA MODAL NAGARI
Pasal 62

Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari yang berdaya guna bagi Nagari serta pengadaan barang dilaksanakan oleh TPK dengan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari.
Bagian Kedua
Besaran Belanja Modal Nagari
BAB XIV - BELANJA MODAL NAGARI
Pasal 63

- (1) Besaran belanja modal yang bersumber dari ADN dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indek kesulitan geografis.
- (2) Pengalokasian belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
- (1) Permohonan Pencairan Dana belanja modal Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. RKP Nagari;
- b. APB Nagari;
- c. Proposal kegiatan yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan yang telah disahkan oleh Tim Teknis;
- d. Schedule Pelaksanaan Pekerjaan;
- e. Foto awal atau foto kondisi 0%;
- f. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK Kegiatan; dan
- g. Surat Perjanjian Kerja antara TPK dengan Wali Nagari;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan Verifikasi sebelum direkomendasikan oleh Camat.
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Belanja Modal Nagari
BAB XIV - BELANJA MODAL NAGARI
Pasal 65

- (1) TPK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan baik kualitas maupun kuantitas pekerjaan sesuai dengan RAB dan/atau spesifikasi barang yang diajukan, serta bertanggungjawab membuat pelaporan pekerjaan dan penggunaan dana;
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban TPK sebagai berikut :
- a. Ketua TPK bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan fisik dan Keuangan belanja modal Nagari ;
- b. Pelaksanaan kegiatan dilapangan harus dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana bantuan diterima;
- c. Pelaksanaan kegiatan dilapangan harus diselesaikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati antara TPK dan Wali Nagari.
- d. TPK harus menyerahkan laporan dan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;
- e. Tenaga Teknis dan Tim Pemantau membuat berita Acara hasil pemeriksaan fisik dilapangan dan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapan (realisasi kegiatan 80 % dan 100 %) kepada Wali Nagari dan Camat;
- f. Wali Nagari melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belanja modal Nagari yang diperuntukan untuk pembangunan Nagari kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran, dan selambatlambatnya tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya;
BAB XV - PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 66

- (1) Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh Penggunaan Dana untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
- (2) Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADN terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Nagari yang harus disampaikan kepada Bupati Melalui Camat setelah persetujuan dari Bamus Nagari.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka pertanggungjawaban APB Nagari.
BAB XV - PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 67

- (1) Pemerintah Nagari Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai tahapan pencairan.
- (2) Pemerintah Nagari membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Lembaran I dipegang Bendaharawan Nagari (Asli)
- b. Lembaran II disampaikan kepada Camat
- c. Lembaran III disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Lembaran IV untuk Inspektorat
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi/diperiksa oleh Camat.
BAB XV - PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 68

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi belanja operasional lembaga Pemerintahan Nagari dan belanja lembaga Nagari lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 adalah berupa kwitansi dengan dilampiri faktur penggunaan Dana yang dimaksud.
- (2) Segala ketentuan atau kelengkapan surat pertanggungjawaban tetap berlaku pada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan.
- (3) Segala peraturan perundang-undangan tentang perpajakan tetap berlaku dalam penggunaan Dana Desa dan ADN.
- (4) Format SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi fisik dan Keuangan penggunaan Dana Desa dan ADN kepada Bamus Nagari dan Camat setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi camat untuk membuat laporan per triwulan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa dan ADN sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannnya
- (2) Pengawasan, monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Dana Desa dan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim evaluasi terdiri dari :
- a. Inspektorat
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Badan Keuangan Daerah
- d. BAPPPEDA
- e. Bagian Pembangunan
- f. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- g. Bagian Hukum
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 71

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dan ADN terdiri dari:
- a. Pengawasan Fungsional;
- b. Pengawasan Melekat;
- c. Pengawasan Masyarakat; dan
- d. Pengawasan Umum.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 72

Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dilakukan oleh aparat pengawasan dari Inspektorat Daerah, BPKP dan Instansi pemeriksa lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 73

Pengawasan melekat terhadap penggunaan Dana Desa dan ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan oleh Camat.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 74

- (1) Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilakukan oleh Masyarakat dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kritikan, saran atau masukan terhadap kegiatan pembangunan Nagari yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Camat.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 75

Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dilakukan oleh Bamus Nagari.
BAB XVIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 77

Pedoman penyusunan dan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 8 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung Pada tanggal, 3 Januari 2017
BUPATI DHARMASRAYA
ttd.
SUTAN RISKA
Diundangkan di Pulau Punjung Pada tanggal, 3 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
ttd.
LELI ARNI
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 4
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA
TANGGAL 3 JANUARI 2017
FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI
A. RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI
KABUPATEN DHARMASRAYA WALI NAGARI
RANCANGAN PERATURAN NAGARI ...
NOMOR ...
TAHUN...
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI ...
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) menjadi Peraturan Nagari ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Tahun Anggaran ...
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Dst...
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
...
Tahun
...
tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan
Daerah
Kabupaten
...
Nomor
...
Tahun
...
tentang
...
(Lembaran daerah Kabupaten
...
Tahun
...
Nomor ... );
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ... dengan WALI NAGARI MEMUTUSKAN
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan NAGARI
Rp......
2. Belanja NAGARI
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah NAGARI
Rp......
- b. Bidang Pembangunan
Rp......
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp......
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp......
- e. Bidang Tak Terduga
Rp......
- Jumlah Belanja
Rp......
Surplus/Defisit
Rp......
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan NAGARI
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. ......
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. ...
Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp......
= = = = = = = = = ======
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan NAGARI ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan NAGARI ini.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Kepala NAGARI menetapkan Peraturan Kepala NAGARI dan/atau Keputusan Kepala NAGARI guna pelaksanaan Peraturan NAGARI ini.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan NAGARI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan NAGARI ini dalam Lembaran NAGARI dan Berita NAGARI oleh Sekretaris NAGARI.
Ditetapkan di
...
pada tanggal
...
WALI NAGARI ...
...
Diundangkan di.....
pada tanggal....
SEKRETARIS NAGARI
...
LEMBARAN NAGARI ... TAHUN ... NOMOR...
Lampiran Peraturan Nagari
Nomor
:
Tahun
:
Tentang
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI.
FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PEMERINTAH NAGARI..... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENI | KODE REKENI | KODE REKENI | KODE REKENI | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANG AN |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| | NG 1 | NG 1 | NG 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak mengikat | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 2 | | | | BELANJA | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala NAGARI dan Perangkat | | |
| | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI dan Perangkat | | |
| | | | | - Tunjangan BPD Operasional | | |
| 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 | Perkantoran Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor | | |
| | | | | - Benda POS | | |
| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
|-----|-----|-----|----|---------------------------------------|
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan |
| | | | | - Perjalanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meja dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - |
| | | | | dst..... |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 | Operasional BPD dan Jasa |
| | | | | Belanja Barang - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | | - dst .... |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | | - dst |
| | | | | .... |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan NAGARI |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi |
| 2 | 2 | 1 | 2 | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Semen |
| | | | | - Material |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan NAGARI |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
| | | | | - Aspal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 2 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | |
| | | | - Honor Pelatih | |
| | | | - Konsumsi | |
| | | | - Bahan Pelatihan | |
| | | | - dst... | |
| 2 | 3 | 2 | Kegiatan.... | |
| | 4 | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
| 2 | 4 | 1 | Kegiatan Pelatihan Kepala NAGARI dan Perangkat | |
| 2 | 4 | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | |
| | | | - Honor pelatih | |
| | | | - Konsumsi | |
| | | | - Bahan pelatihan | |
| | | | - dst... | |
| | 4 | 2 | Kegiatan..... | 2 |
| | | | Bidang Tak Terduga | 2 5 |
| 2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | |
| 2 | | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | 5 |
| | | | - Honor tim | |
| | | | - Konsumsi | |
| | | | - Obat-obatan | |
| | | | - dst... | |
| 2 | 5 | 2 | Kegiatan... | |
| | | | JUMLAH BELANJA | |
| | | | / DEFISIT | |
| | | | SURPLUS | |
| | | | PEMBIAYAAN | 3 |
| 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan | |
| 3 | 1 | 1 | SILPA | |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | |
| | 1 | 3 | Hasil Kekayaan NAGARI Yang dipisahkan | 3 |
| | | | JUMLAH ( RP ) | |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan | |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal NAGARI | |
| | | | JUMLAH ( RP ) | |
DISETUJUI OLEH
WALI
NAGARI ...
(....)
B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
1. Bidang
:
...
2. Kegiatan : ________________
3. Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan
:
| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |
..., tanggal ....
Disetujui/mengesahkan Kepala NAGARI
...
Pelaksana Kegiatan
....
Cara pengisian :
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja NAGARI.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNAGARI.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
NAGARI..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN....
1. Bidang :
2. Kegiatan :
| | | Penerimaan (Rp.) | Penerimaan (Rp.) | Nomor Bukti | Pengeluaran(Rp.) | Pengeluaran(Rp.) | Jumlah Pengembalian Bendahara Kas (Rp.) | Saldo |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| No. | Uraian | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | Nomor Bukti | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Jumlah Pengembalian Bendahara Kas (Rp.) | Saldo |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | |
| | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | |
| | | | | | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | |
NAGARI.....
....,Tanggal...
Pelaksana Kegiatan
Cara pengisian:
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBNAGARI.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.
D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
1. Bidang
:
...
2. Kegiatan : ________________
3. Waktu Pelaksanaan
:
Rincian Pendanaan
:
| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA |
|-------|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | JUMLAH | | | | | |
..., tanggal ....
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris NAGARI
...
Setujui untuk dibayarkan Kepala NAGARI
...
Pelaksana Kegiatan
....
Telah dibayar lunas Bendahara
....
Petunjuk pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja NAGARI.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNAGARI.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.
E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
1. Bidang
:
...
2. Kegiatan : ________________
| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundangundangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
...,tanggal ...
Pelaksana Kegiatan
...
Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja NAGARI.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNAGARI
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan
F. Format Penatausahaan
A. Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
| No. | Tgl. | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO |
|--------|--------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp. | Rp. | JUMLAH | JUMLAH | |
...., tanggal ...
MENGETAHUI WALI NAGARI,
.....
BENDAHARA NAGARI,
....
Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
Catatan :
sebelum ditandatangani Kepala NAGARI wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris NAGARI.
B. Buku Kas Pembantu Pajak
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp.) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Rp.) |
|--------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | | | |
...., tanggal ...
MENGETAHUI WALI NAGARI,
...
Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
BENDAHARA NAGARI,
....
C. Buku Bank NAGARI
BUKU BANK NAGARI
NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
BULAN : BANK CABANG : REK. NO. :
| | | | | PEMASUKAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | SALDO |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------|
| No. | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSAKSI | BUKTI TRANSAKSI | SETORAN (Rp.) | BUNGA BANK (Rp.) | PENARIKA N (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINISTRASI (Rp.) | SALDO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | |
MENGETAHUI WALI NAGARI,
.....
Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.
...., tanggal ...
BENDAHARA NAGARI,
....
- G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI
1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI (Semester Pertama)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH NAGARI..... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLA H REALIS ASI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala | | | | |
| | | | | NAGARI dan Perangkat |
|----|----|-----|----|-----------------------------------------|
| | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI dan Perangkat |
| | | | | - Tunjangan BPD |
| 2 | 1 | | | Operasional |
| 2 | 1 | 2 2 | 2 | Perkantoran Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - Alat Tulis Kantor |
| | | | | - Benda POS |
| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan |
| | | | | - Perjalanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meja dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | | - dst .... |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja - ATK |
| | | | | - |
| | | | | Penggadaan |
| | | | | - Ko m sumsi Rapat |
| | | | | - dst |
| | | | | .... |
| 2 | 2 | | | |
| | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan NAGARI |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| 2 | 2 | 1 | 3 | - dst..... Belanja Modal |
| | | | | - Semen |
| | | | | - Material |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan NAGARI |
|-----|-----|-----|----|------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst... |
| | | | | ..... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
| | | | | - Aspal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... ... |
| 2 | 3 | | | |
| 2 | 3 | 1 | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| | | | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan.... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala NAGARI dan Perangkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | Konsumsi |
| | | | | - |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan... |
| | | | | ..... |
| 2 2 | 5 5 | 1 | | Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor tim |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Obat-obatan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 5 | 2 | Kegiatan... |
|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan NAGARI Yang di pisahkan |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal NAGARI |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
DISETUJUI OLEH WALI
NAGARI ...
(....)
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI (Semester Akhir Tahun)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH NAGARI..... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLAH REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | | | | PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) | | | | |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala | | | | |
| | | | | NAGARI dan Perangkat |
|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------|
| | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI dan Perangkat |
| | | | | - Tunjangan BPD |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 | Operasional Perkantoran Jasa |
| | | 2 | | Belanja Barang dan Kantor |
| | | | | - Alat Tulis |
| | | | | - Benda POS |
| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan |
| | | | | - Perjalanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meja dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - dst..... |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 | Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | | - dst .... |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW |
| | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | | | | - ATK |
| | | | | - Penggadaan |
| | | | | - Ko n sumsi Rapat |
| | | | | - dst ... |
| | | | | .... |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan NAGARI |
| 2 | 2 2 | 1 1 | 2 | Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa |
| 2 | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 2 | | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Semen |
| | | 1 | | - Material |
| | | | | - dst... |
|----|----|----|----|------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan NAGARI |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst... ..... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
| | | | | - Aspal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... ... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | Bahan Pelatihan |
| | | | | - |
| | | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan.... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala NAGARI dan Perangkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan..... |
| 2 | 5 | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor tim |
| | | | - Konsumsi |
|----|----|----|----------------------------------------|
| | | | - Obat-obatan - dst... |
| 2 | 5 | 2 | Kegiatan... |
| | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan NAGARI Yang di pisahkan |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal NAGARI |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
DISETUJUI OLEH WALI
NAGARI ...
(....)
H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI
KABUPATEN DHARMASRAYA WALI NAGARI
RANCANGAN PERATURAN NAGARI ... NOMOR ... TAHUN...
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN ...
WALI NAGARI ...
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari, Wali Nagari wajib menyusun Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ... Tahun Anggaran;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang NAGARI (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang NAGARI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana NAGARI Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pengelolaan Keuangan NAGARI;
...
Tahun
...
tentang
5. Peraturan
Daerah
Kabupaten
...
Nomor
...
Tahun
...
tentang ... (Lembaran daerah Kabupaten ... Tahun ...
Nomor ... );
6. Dst...
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ... dengan WALI NAGARI
MEMUTUSKAN
RANCANGAN
PERATURAN
NAGARI
...
TENTANG
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA NAGARI
...
TAHUN ANGGARAN 20...
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Nagari
Rp......
2. Belanja Nagari
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
Rp......
- b. Bidang Pembangunan
Rp......
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp......
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp......
- e. Bidang Tak Terduga
Rp......
- Jumlah Belanja
Rp......
- Surplus/Defisit
Rp......
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Nagari
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. ......
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. ...
- Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp......
= = = = = = = = = =====
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari:
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran ...;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Nagari.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari...
Ditetapkan di
...
pada tanggal
...
WALI NAGARI ...
...
Diundangkan di.....
pada tanggal....
SEKRETARIS NAGARI
...
LEMBARAN NAGARI ... TAHUN ... NOMOR...
Lampiran I Peraturan Nagari
Nomor
:
...
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran ...
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI
PEMERINTAH NAGARI ... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | URAIAN | ANGGARA N (Rp.) | REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala NAGARI dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI | | | | |
| | | | | dan Perangkat |
|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------|
| | | | | - Tunjangan BPD |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Operasional Perkantoran Jasa |
| 2 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan - Alat Tulis Kantor |
| | | | | - Benda POS |
| | | | | - Pakaian dfan |
| | | | | Dinas Atribut - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan |
| | | | | - Perjalanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meja dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Operasional BPD dan Jasa |
| 2 | 1 | 3 | | Belanja Barang - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | | dst .... |
| | | | | - |
| 2 | 1 1 | 4 4 | 2 | Operasional RT/ RW Barang dan Jasa |
| 2 | | | | Belanja - ATK |
| | | | | - Penggadaan |
| | | | | Komsumsi Rapat |
| | | | | - |
| | | | | - dst .... |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan NAGARI |
| 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2 | Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Semen |
| | | | | - Material |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan NAGARI |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |
| | | | | - Upah Kerja |
|----|----|----|----|------------------------------------------------|
| | | | | - Honor |
| 2 | 2 | 2 | 3 | - dst... Belanja Modal: |
| | | | | - Aspal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan.... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala NAGARI dan Perangkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan.... |
| 2 | 5 | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor tim |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Obat-obatan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 5 | 2 | | Kegiatan... |
| | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | SILPA |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan NAGARI Yang di pisahkan |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal NAGARI |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| | | | - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT) |
TANGGAL ...
(WALI NAGARI ...)
Lampiran II Peraturan NAGARI
Nomor
:
...
Tanggal : ________________
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran ...
LAPORAN KEKAYAAN MILIK NAGARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...
| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. ASET NAGARI A. ASET LANCAR 1. Kas NAGARI a. Uang kas di Bendahara NAGARI b. Rekening Kas NAGARI 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst... | | |
| JUMLAH ASET LANCAR | | |
| B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah NAGARI 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | | |
| JUMLAH ASET (A + B) | | |
| II.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I - II ) | | |
WALI NAGARI
PENJELASAN
Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor Tahun 20..., tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari Kabupaten Dharmasraya;
- (2) Surat Keputusan Wali Nagari Nomor...Tahun 20..., tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Infrastruktur/Pengadaan Barang/Jasa Nagari tahun Anggaran 20...
- (3) DPA Nagari..., Nomor : ________________ tanggal ...20..;
PENJELASAN
Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN
- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Belanja kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp. ...(...)
- (2) Belanja Nagari dimaksud untuk Pembangunan Infrastruktur/Pengadaan Barang Nagari tahun Anggaran 20...
PENJELASAN
Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA
Sumber dan jumlah dana Pembangunan Infrastruktur/Pengadaan barang/Jasa Nagari yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :
- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalan Alokasi Dana
Nagari... Nomor : ________________tanggal...
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp...
(...)
PENJELASAN
Pasal 4

JENIS PEKERJAAN
Jenis pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan RKP Nagari ...adalah
pembangunan...di
jorong ...Nagari...Kecamatan...
PENJELASAN
Pasal 5

PENCAIRAN DANA
- (1) Pencairan dana Belanja Pembangunan Infrastruktur Nagari dan Belanja Pengadaan Barang Nagari dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati ;
- (2) Untuk pencairan Belanja Pembangunan Insfrastruktur Nagari, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA, dengan melampirkan :
- a. Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari (RKPN);
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan yang telah diketahui oleh Konsultan;
- c. Schedule Pelaksanaan Pekerjaan;
- d. Foto awal atau foto kondisi 0 %
- e. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Susunan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Nagari;
- f. Surat Perjanjian Kerja Tim Teknis dengan Wali Nagari;
- (3) Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Nagari diserahkan langsung kepada Bendaharawan Pelaksana Pembangunan Infrastruktur/Pengadaan Barang/Jasa Nagari Tahun Anggaran 20...
- (4) Untuk pencairan Belanja Modal Pengadaan Barang Nagari, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAk PERTAMA, dengan melampirkan :
- a. Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari;
- b. Rencana harga barang;
- c. Schedule Pelaksanaan Pekerjaan;
- d. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Susunan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Nagari;
- (5) PIHAK KEDUA setelah menerima dana Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Nagari dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 6

SANKSI
- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfataan dana Pembangunan Nagari sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya, maka PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya.
PENJELASAN
Pasal 7

PERSELISIHAN
- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri..., Sesuai peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- (3) Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.
PENJELASAN
Pasal 8

FORCE MAJEURE
- (1) Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada Pihak Pertama;
- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud ayat (1) adalah
- a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
- b. Peperangan;
- c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 9

LAIN - LAIN
- (1) Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
- (2) Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.
PENUTUP
Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 4 (empat) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Pihak Kedua Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Materai... 6.000
...
Pihak Pertama Pengguna Anggaran
...
Diketahui Oleh
Camat...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. SPK ANTARA WALI NAGARI DENGAN TIM TEKNIS NAGARI
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA TIM TEKNIS NAGARI
Nomor :
20...
Antara
PENGGUNA ANGGARAN NAGARI...
Dengan
TIM TEKNIS NAGARI
Tentang
Penyusunan Disain RAB dan Pelaksana Belanja Modal Nagari Untuk Pembangunan Insfrastruktur Nagari
Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ...
bertempat di Nagari ... Kecamatan ...
Kabupaten Dharmasraya yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama :
No. :
KTP
:
Jabatan :
Alamat
:
Yang bertindak untuk dan atas nama Wali Nagari Pengguna Anggaran
(PA) Nagari...selanjutnya disingkat PIHAK PERTAMA.
1. Nama :
No. :
KTP
:
Jabatan
:
Alamat :
Yang bertindak untuk dan atas nama Tim Teknis Nagari dan Pelaksanaan Infratruktur Nagari... yang selanjutnya disingkat PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Insfrastruktur Nagari dengan ketentuan sebagai berikut :
PENJELASAN
Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN
- (1) Peraturan Bupati Dharmasraya nomor Tahun 2016, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya;
- (2) Peraturan Nagari ... Nomor : ________________ tahun 20 ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (3) Surat Keputusan Wali Nagari Nomor ... Tahun 20...tentang penetapan Tim Teknis Nagari Pembangunan Infrastruktur / Pengadaan barang / Jasa Nagari / jorong ... Tahun Anggaran 20...
PENJELASAN
Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN
- (1) PIHAK PERTAMA memberikan jasa Tim Teknis Nagari berupa penyusunan disain RAB (Rencana Anggaran Biaya ) dan pelaksana pembangunan Infratruktur Nagari yang telah di tetapkan dalam RKP Nagari kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mendampingi pelaksanaan pekerjaan sampai dilakukan serahterima pekerjaan oleh Tim Teknis kepada PIHAK PERTAMA.
PENJELASAN
Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA
Sumber Dana jasa Tim Teknis Nagari pembangunan infrastruktur Nagari berasal dari APB Nagari ... tahun 20...
PENJELASAN
Pasal 4

JENIS PEKERJAAN
Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan disain RAB (rencana Anggaran Biaya ) pembangunan infrastruktur Nagari yang telah ditetapkan dalam RKP Nagari... dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
| No | JENIS PEKERJAAN | LOKASI | JUMLAH DANA | KETERANGAN |
|------|-------------------|----------|---------------|--------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| dst | | | | |
PENJELASAN
Pasal 5

HAK dan KEWAJIBAN
Hak dan kewajiban timbal balik antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi :
- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas RAB yang telah disusun lengkap oleh PIHAK KEDUA serta mendapat pengawasan dalam pelakasanakan kegiatan
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak penyedia jasa sesuai dengan Pasal 3 diatas.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.
- (4) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai.
PENJELASAN
Pasal 6

SANKSI
Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 2 maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh Perjanjian kerjasama kepada PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.
PENJELASAN
Pasal 7

PERSELISIHAN
- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Muaro sesuai peraturan perundangundagan yang berlaku;
- (3) Keputusan Pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.
PENJELASAN
Pasal 8

FORCE MAJEURE
- (1) Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekusaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan
kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 4 X 24 jam.
- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud ayat 1 adalah:
- a. Peperangan
- b. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 9

LAIN-LAIN
- (1) Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
- (2) Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.
PENUTUP
Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 4 (empat) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Penyedia Jasa Tim Teknis
...
Wali Nagari...... Materai
Rp. 6.000
...
Mengetahui Camat....
(....)
NIP....
FORMAT KWITANSI MODEL A KWITANSI PENYALURAN DANA DARI NAGARI KE TPK
No. ....
K W I T A N S I
No. pada s.p.j
Kode Rekening :
Sudah terima dari : Bendahara Nagari Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya TA. 2017
Uang sejumlah Rp.
5.000.000,-
LIMA JUTA RUPIAH ------
Sebab dari
: Belanja Kegiatan Pembangunan Pagar Sekolah An. Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Termin I (Pertama) 60 % di Jorong Lubuk Harto Nagari Koto Salak.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 60/SPK/Pemr/WNKS-2017 tanggal 02 Mei 2017
Setuju dibayar Pengguna Anggaran
Diterima
Sikabau, ...2017
Dibayar
Y a n g t e r i m a, Ketua TPK
Dibukukan
No. Folio Buku Kas .....
(NAMA WALI NAGARI)
Nama terang :
(Nama Ketua TPK)
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
Alamat
:
dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/stock dalam daftar inventaris/stock.
Lunas dibayar Bendahara Koto Salak,
No. ....tgl. .....
(NAMA BENDAHARA)
Oleh : ________________
No.
FORMAT KWITANSI MODEL B KWITANSI PENYALURAN DANA DARI TPK KE PENYEDIA
KWITANS
No. pada spj
Kode Rekening
Sudah terima dari Bendahara Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Pagar Sekolah TA. 2017
Uang sejumlah Rp.
[Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Sebab dari
Pembayaran belanja bahan bangunan berupa sebanyak 5 kubik An. Toko Teguh Bangunan pasir dalam rangka pembangunan Sekolah di Jorong Nagari. pada tanggal. Biaya dibebankan pada Dana Nagari Koto Salak Tahun Anggaran 2017 (faktur terlampir) Pagar
Setuju dibayar KETUA TPK
Sikabau,
2017
Y e r i m TOKO TEGUH BANGUNAN
(NAMA KETUA TPKI
Nama terang: (Nama Pemilik)
Alamat
Lunas dibayar BENDAHARA TPK,
MENGETAHUI: WALI NAGARI
[NAMA BENDAHARAI
NAMA WALI NAGARI
Jorong Nagari Tanggal
Pekerjaan yang Dapat Diterima
Sertifikat Penerimaan Pekerjaan
Jumlahl
UkuranlDimensi
Jenis Pekerjaan
Sketsa Gambaran dan
Kecamatan
Timpeh
Kabupaten
Dharmasraya
Keterangan Kualitas
Ukuran
Volume Yg
Sesuai
Tidak dicapai
Bahan dan Alat yang Dapat Diterima
Ketua TPK
TPM
Tenaga Teknis
Mengetahui Pengguna Anggaran
Disetujui Ketua TPK
Diketahui Wali Nagari
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Jorong/NagarilKecamatanIKabupaten
JDharmasraya
RPD ke
| Uraian | Volume | Volume | Volume | Volume | Unit | Harga | Jumlah Rp. |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|--------|------------|--------------|
| Uraian | Kebutuhan | Roal. sld tahap lalu | Pengajuan sekarang | Jumlah Kumulatif | Satuan | Satuan Rp. | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | |
| Bidang Pelaksanaan [Pembangunan Desa | | | | | | | |
| Bidang Pemberdayaan [Masyarakat | | | | | | | |
| [Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | |
| Total Pengajuan | Total Pengajuan | Total Pengajuan | Total Pengajuan | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
2016
Dibuat oleh
Bendahara TPK
Diperiksa PTPKN
N. BERITA ACARA REVISI
Kabupaten
Kecamatan
BERITA ACARA REVISI
Jenis Kegiatan
Tanggal
Nagari
Jorong
Berita acara ini dibuat untuk hal yang menyangkut penguranganlpenambahan target fisik atau perubahan spesifikasi.
Mengetahui Penguna Anggaran
Disetujui PTPKN
Dibuat oleh TPK
Catatan:
Revisi RAB, terlampir
Disetujui Ketua TPK
Diketahui Wali Nagari
LAPORAN PENGGUNAAN DANA
JorongINagari/KecamatanIKabupaten
IDharmasraya
RPD ke
| | | Volume | Volume | Volume | Volume | Unit | Harga | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|--------|------------|------------|
| No. | Uraian | Kebutuhan | Real. sld tahap lalu | Pengajuan sekarang | Jumlah Kumulatif | Satuan | Satuan Rp. | Jumlah Rp. |
| | [Bidang Penyelenggaraan [Pemerintahan | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | | | |
| | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | | | |
| | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | | | |
| | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | | | |
| Total Realisasi | Total Realisasi | Total Realisasi | Total Realisasi | Total Realisasi | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
2016
Dibuat oleh Bendahara TPK
Diperiksa PTPKN
BUPATI DHARMASRAYA,
SUTAN RISKA