PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 47 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 47 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik maka Pemerintah Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menganggarkan Anggaran Belanja Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04/KPTS-PIMP/DPRD-MT/2017 tentang Persetujuan Penggunaan Anggaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Mendahului Penetapan dan Pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. huruf a, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017; ­
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomqr 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
\
\
1
-l
l
I
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5948);
9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturaii Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nosaor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
18. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 268);
20. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi · Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 228);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.
N/A
Pasal 1

t
- ( 1 ) Anggaran Belanja Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Anggaran Belanja Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
- (2) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam sidang Paripurna DPRD Tahun Anggaran 2017.
N/A
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Mendahului sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
,
%
»
,
·�,/
-
&lt;
"&gt;'
­
¢
e
- (2) Anggaran Belanja Daerah Mendahului sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMQR
/
d.
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR
: 1• 7-TAHUN 2017
TANGGAL
:
z9U Q
TENTANG
:
.
ENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
'
| | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH | SETELAH | Jumlah (Rp) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | URAIAN | Kode Rekening | URA IAN | |
| SKPD Dinas | : Kode Rekening 1. 01. I. 01. 01. 22. 48. Lokakarya Pengintegrasian Dalam Perencanaan dan 1 . 01. I. 01. 01. 22. 48. 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor I. 01. 1. 01. 01. 22. 48. 5. 2. 2. 03. 07. Belanja Paket/Pengiriman ; I. 01. 1 . 01. 01. 22. 48. 5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 . 01. I. 01. OJ. 22. 48. 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 1 . 01. 1 . 01. 01. 22. 48. 5. 2. 2. 07. 03. Belanja Sewa Ruang I. 01. I. 01. 01. 22. 48. 5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas . I. 01. I. 01. 01. 22. 48. 5 . 2 . 226. 0 1 . Jasa Tenaga ; Lokakarya Pengintegrasian ' : 1. 01. I. 01. 01. 22. 49. Dalam Renstra dan Renja I. 01. I. 01. 01. 22. 49. 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor : I. 01. I. 01. 01. 22. 49. 5. 2. 2. 03. 07. Belanja Paket/Pengiriman I 1 . 01. I. 01. 01. 22. 49. 5 . 2 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 . 01. I. 01. 01. 22. 49. 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan j I. 01. I. 01. 01. 22. 49. 5. 2. 2. 07. 03. Belanja Sewa Ruang I 1 . 01. 1. 01. 01. 22. 49. 5. 2. 2. 15.02. Belanja Perjalanan Dinas . : 1 . 01. 1 . 01. 01. 22. 49. 5 .2 2. 26. 01. Jasa Tenaga I. OJ. I. 01. 01. 22. 52 }Rapat Evaluasi Terhadap Program PKP SPM Dikdas I. 01. I. 01. 01. 22. 52. 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alai Tulis Kantor I. 01. I. 01. 01. 22. 52 5. 2. 2. 03. 07. Belanja Paket/Pengiriman 1 . 01. 1 . 01. 01 22. 52 5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak I. 01. 1. 01. 01. 22. 52. 5. 2. 2. 06. 02.· Belanja Penggandaan I. 01. 1 . 01. 01. 22. 52 5. 2. 2. 07. 03. Belanja Sewa Ruang 1 . 01. 1 . 01. 01. 22. 52. 5. 2. 2. 1 1. 05. Belanja Makanan dan I. 01. I. 01. 01. 22. 52. 5. 2. 2. 15. 01. Belanja Perjalanan Dinas I. 01. I. 01. 01. 22. 57. : Monitoring dan Evaluasi I. 01. I. 01. 01. 22. 57. 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor I. 01. 1. 01. 01. 22. 57. 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 . 01. I. 01. 01. 22. 57. 5. 2. 2. 15. 01.' Belanja Perjalanan Dinas I. 01. I. 01. 01. 22. 66. Pendampingan Guru ' I . 01. I. 01. 01. 22. 66. 5. 2. 2 06. 01.Belanja Cetak I. 01. 1. 01. 01. 22. 66. 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan I. 01. I. 01. 01. 22. 66. 5. 2 . 2 15. 01. Belanja Perjalanan Dinas | Kebijakan Pemenuhan SPMke Penganggaran | (Rp) 1. 01. 1. 01.01.22. 48. - - ' 1 . 01.1. 01.01.22. 48. 5. 2. 2. . I. 01. 1. 01.01.22. 48. 5. 2. 2. - ' 1 . 01. 1. 01.01.22. 48. 5. 2. 2. - I. 01. 1. 01.01.22. 48. 5. 2. 2 - I. 01. 1. 01.01.22. 48. 5. 2. 2. - I. 01.1. 01.01.22. 48. 5. 2. 2. - I. 01. 1. 01.01.22. 48. 5. 2. 2. • I. 01.1. 01.01.22. 49. - - I. 01.1. 01.01.22. 49. 5. 2. 2. - I. 01.1 . 01.01.22. 49. 5. 2. 2. - I. 01. 1. 01.01.22. 49. 5. 2. 2. 06. - I. 01. 1. 01.01.22. 49. 5. 2. 2. - I. 01. 1. 01.01.22. 49. 5. 2. 2 - I 01. 1. 01.01.22. 49. 5. 2. 2. - 1 . 01 . 1 . 01.01.22. 49. 5. 2. 2. 26. , I. 0 1. 1. 01.01.22. 52. - - I. 01.1. 01.01.22. 52. 5. 2. 2. - I. 01.1. 01.01.22. 52. 5. 2. 2 - 1 . 01 . 1 . 01.01.22. 52. 5. 2. 2 - ' I. 01. I. 01. 01. 22. 52. 5. 2. 2. - I. 0 1. 1. 01.01.22. 52. 5. 2. 2. - : I. 01.1.01.01.22. 52. 5. 2. 2. I " 1 . 01.1. 01.01.22. 52. 5. 2. 2. | PERUBAHAN Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke [Dalam Perencanaan dan Penganggaran Alat Tulis Kantor Belanja Paket/Pengiriman Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur ]Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke [Dalam Renstra dan Renja SKPD Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Paket/Pengiriman Belanja Cetak Belanja Penggandaan ]Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Rapat Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP SPM Dikdas Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Paket/Pengiriman Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah [Monitoring dan Evaluasi PKP SPM Dikdas Belanja Alat Tulis· Kantor Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendampingan Guru Sarjana 3T (Terpencil,Terdepan,Terlu@) Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 80.941.000 |
| Pendidikan Dan Kebudayaan | Sarjana | Rapat/Pertemuan Luar Daerah Ahli/Narasumber/Instruktur Kebijakan Pemenuhan SPM ke SKPD Rapat/Pertemuan Luar Daerah Ahli/Narasumber/Instruktur Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Rapat/Pertemuan Minuman Kegiatan Dalam Daerah PKP SPM Dikdas Dalam Daerah 3T (Terpencil,Terdepan,Terluar) Dalam Daerah | 03.07. 06.01. 06.02. 07.03. 15.02. 26.01. 01.01. 03.07. 01. 06.02. 07.03. 07.03. 01. 01.01. 03.07. 06.01. 06.02. 07.03. 11.05. 15.01. , I. OJ. 1 . 01.01.22. 57. - ' 1 . 01. 1. 01.01.22. 57. 5. 2. 2. 01.01. - I. 01. I. 01. 01. 22. 57. 5. 2. 2. 06.02. - I. 01. 1. 01.01.22. 57. 5. 2. 2. 15.01. 1.019.462.500 1. 011. 01.01.22. 66. 3.512.500 I. 01.1. 01.01.22. 66. 5. 2. 2 06.01. - I. 01.1. 01.01.22. 66. 5. 2. 2. 06.02. 1.015.950.000 I. 01.1. 01.01.22. 66. 5. 2. 2. 15.01. ; | 01.01.[Belanja | 3.295.300 300.000 240.000 2.539.000 7.500.000 51.466.700 15.600.000 ± e 80.941.000 3.295.300 ·300.000 240.000 2.539.000 7.500.000 51.466.700 15.600.000 20.000.000 2.526.000 450.000 540.000 2.264.000 3.000.000 4.620.000 6.600.000 136.371.000 3.171.000 5.655.000 127.545.000 819.462.500 - 3.264.500 816.198.000 |
.
r ­
,.
-
�
| | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kode Rekening | URAIAN | Jumlath (Rp) |
| Kode Rekening URAIA N Jumlah : I. 01. I. 01. 01. 22. 72. TOT Fasilitator Daerah untuk Pemantapan SPM DIKDAS I 1 . o1. I. 01. 01. 22.72. 5. 2 . 2 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor 1 . 01. I. 01. 01. 22. 72. 5. 2. 2. 03.07. Belanja Pake/Pengiriman i I. 01. I. 01. 01. 22. 72. 5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak I. 01. I. 01. 01. 22. 72. 5. 2 . 2 . 06. 02. Belanja Penggandaan I. 01. I. 01. 01. 22. 72. 5 . 2 . 2. 07. 03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan I. 01. I. 01. 01. 22. 72. 5 . 2 2. 1 1. 05. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan I. 01. I. 01. 01. 22. 72. 5 . 2 2. 15. 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah I. 01. I. 01. 01. 22. 72. 5. 2. 2. 26. 01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur ' 1 . 01. I. 01. 01. 22. 73. jLokakarya SPM DIKDAS Kepada Pemangku Kepentingan/Tim Teknis Kabupaten 1. 01. I. 01. OJ. 22. 73. 5 . 2 . 2 . 01.01. Belanja Alai Tulis Kantor 1 . 01. 1 . 01. 01. 22. 73. 5. 2 . 2 . 03.07. Belanja Paket/Pengiriman I. 01. I. 01. 01. 22. 73. 5. 2 2. 06. 01. Belanja Cetak I. 01. I. 01. 01. 22. 73. 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan I. 01. I. 01. 01. 22. 73. 5 . 2 2. 07. 03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan I. 01. 1. 01. 01. 22. 73. 5. 2. 2 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah I. 01. 1 . 01. 01. 22. 73. 5 . 2 2.26. 01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur I. 01. 01. 22. 74. Sosialisasi SPM DIKDAS untuk Komite Sekolah, DU dan 1. 01. [Organisasi Peduli Pendidikan I. 01. 1 . 01. 01. 22. 74. 5. 2 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor I. 01. I. 01. 01. 22. 74. 5. 2. 2. 03. 07. Belanja Paket/Pengiriman I. 01. I. 01. 01. 22. 74. 5 . 2 2. 06. 01. Belanja Cetak I. 01. I. 01. 01. 22. 74. 5 . 2 2. 06. 02. · Belanja Penggandaan I. 01. I. 01. 01. 22. 74. 5 . 2 2. 07. 03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan I. 01. I. 01. 01. 22. 74. 5 . 2 2. 1 1. 05. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan I. 01. I. 01. 01. 22. 74. 5. 2. 2 15. 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah I. 01. I. 01. 01. 22. 74. 5. 2. 2. 26. 01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur I. 01. I. 01. 01. 22. 75. Pemutahiran Data Sensus Sekolah (PKP SPM DIKDAS) I. 01. I. 01. 01. 22. 75. 5 . 2 . 2 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor 1 . 01. I. 01. 01. 22. 75. 5. 2 . 2 . 06.02. Belanja Penggandaan I. 01. I. 01. 01. 22. 75. 5 . 2 2. 07. 03. ]Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan I. 01. I. 01. 01. 22. 75. 5 . 2. 2. 15. 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Analisis Data Sekolah untuk Pemutahiran Roadmap (PKP SPM I. 01. I. 01. 01. 22. 76. DIKDAS) I. 01. I. 01.01. 22. 76. 5 . 2 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor 1. 01. I. 01. 01. 22. 76. 5. 2. 2. 03. 07. Belanja Paket/Pengiriman I. 01. 1 . 01. 01. 22. 76. 5 . 2 . 2 . 06. 01. Belanja Cetak , 1 . 01. I. 01. 01. 22. 76. 5. 2. 2. 06. 02.[Belanja Penggandaan I. 01. 1 . 01. 01. 22. 76. 5 . 2 2. 07. 03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan I. 01. I. 01. 01. 22. 76. 5. 2 2 1 1 . 05. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan I. 01. I. 01.01. 22. 76. 5 . 2 2. 15. 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah I. 01. I. 0 I. 01. 22. 76. 5. 2. 2. 26. 01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | | (Rp) - 1 . 01. 1 . 01.01.22. 72. - : I. 01. I. 01. 01.22. 72. 5. 2. 2. 01.01.· - I. 01. 1. 01.01.22. 72. 5. 2. 2. 03.07. - I. 01. 1 . 01.01.22. 72. 5. 2. 2. 06.01. - ' I . 01. 1. 01.01.22. 72. 5. 2. 2 06.02. - I. 01.1. 01.01.22. 72. 5. 2. 2. 07.03. - I. 01. 1 . 01.01.22. 72. 5. 2. 2. 11.05. - I. 01.1. 01.01.22. 72. 5. 2 2. 15.01. - 1 . 01. 1 . 01.01.22. 72. s. 2. 2. 26.01. I. 01. 1. 01.01.22. 73. - - I. 0 1. 1. 01.01.22. 73. 5. 2 2. 01. 01. - I. 01. 1. 01.01.22. 73. 5. 2. 2. 03.07. - I. 01. I. 01. 01. 22. 73. 5. 2. 2 06.01. - I. 01.1. 01.01.22. 73. 5. 2. 2. 06.02. - I. 01. 1 . 01.01.22. 73. 5. 2. 2. 07.03. - I. 01. 1. 01.01.22. 73. 5. 2. 2. 15.02. - I. 01.1. 01. 01.22. 73. 5. 2 2. 26.01. I. 01. 1. 01.01.22. 74. - - I. 01.1. 01.01.22. 74. 5. 2. 2. 01.01. _ - I. 01. 1 . 01.01.22. 74. 5. 2. 2. 03.07. - I. 01.1. 01.01.22. 74. 5. 2. 2. 06.01. - : I. 01.1. 01.01.22. 74. 5. 2. 2. 06.02. - I. 01.1. 01.01.22. 74. 5. 2. 2. 07.03. - I. 01. 1. 01.01.22. 74. 5. 2. 2. 11.05. - 1 . 01. 1 . 01. 01. 22. 74. 5. 2. 2 15.01. - I. 01.1. 01.01.22. 74. 5. 2. 2. 26.01. - I. 01. 1. 01.01.22. 75. - I. 01. I. 01.01.22. 75. 5. 2. 2 01.01. - 1 . 01.1. 01.01.22. 75. 5. 2. 2. 06.02. - J 1 . 01.1. 01.01.22. 75. 5. 2. 2. 07.03. - 1 . 01 . 1 . 01.01.22. 75. 5. 2. 2. 15.01. ! : [ 1 . 01.1. 01.01.22. 76. - - I. 01. 1 . 01.01.22. 76. 5. 2. 2. 01.01. - I. 01. I. 01. 01. 22. 76. 5. 2. 2. 03.07. - ' 1 . 01. I. 01.01.22. 76. 5. 2 2. 06.01. - I. 01.1. 01.01.22. 76. 5. 2. 2. 06.02. - 1. 01.1. 01.01.22. 76. 5. 2. 2. 07.03. - J 1 . 01. 1 . 01.01.22. 76. 5. 2. 2. 11.05. - I. 01.1. 01.01.22. 76. 5. 2. 2. 15.01. . I. 01. 1 . 01.01.22. 76. 5. 2. 2. 26.01. 4 | ITOT Fasilitator Daerah untuk Pemantapan SPM DIKDAS Belanja Alat Tulis Kantor Belanja PaketPengiriman Belanja Cetak {Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Lokakarya SPM DIKDAS Kepada Pemangku Kepentingan/Tim ITeknis Kabupaten Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Paket/Pengiriman Belanja Cetak Belanja Penggandaan [Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur Sosialisasi SPM DIKDAS untuk Komite Sekolah, DU dan [Organisasi Peduli Pendidikan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Paket/Pengiriman Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanj~ Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur Pemutahiran Data Sensus Sekolah (PKP SPM DIKDAS) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Belanja SewaRuang Rapat/Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah [Analisis Data Sekolah untuk Pemutahiran Roadmap (PKP | 3.500.000 1.500.000 8.400.000 19.000.000 4.000.00 |
| | | | DIKDAS) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Paket/Penigiriman Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 75.314.700 1.221.000 500.000 180.000 2.907.000 4.500.000 9.450.000 40.956.700 15.600.000 89.269.000 3.539.300 300.000 180.000 2.993.000 7.500.000 55.556.700 19.200.000 42.141.000 5.261.000 300.000 180.000 |
| | | | | 44.972.150 3.220.900 5.551.250 36.200.000 - |
| | | | SPM | 77.368.60 |
| | | Jasa | v Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | 3455600 300.000 180.000 5.633.000 5.000.000 9.800.000 13.000.000 40.000.000 |
2
| SEBELUM PERUBAHAN | | | SETELAH PERUBAHAN | | Jumlah (Rp) | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Kode Rekening | URAIAN | Jumlah (Rp) . Kode Rekening | URAIAN | | | | | | | | |
| | [Roadmap 1.,01. 1 . 01. 01. 22. 77. | Finalisasi Dokumen ke Dalam Perda (PKP SPM | I. 01. 1. 01.01.22. 77. | | | | | | | | | |
| | 1. 01. I. 01. 01. 22. 78. Pendampingan PK.P-SPM Dikdas I. 01. I. 01. 01. 22. 78. 5. 2. I. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan I. 01. I. 01. 01. 22. 78. 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor I. 01. I. 01. 01. 22. 78. 5 . 2 . 2. 06. 02.{Belanja Penggandaan I. 01. I. 01. 01. 22. 78. 5 . 2 . 2. 15. 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah {DIKDAS) 2. 16. I. 01. 01. 17. 01. {Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2. 16. 1 01. 01. 17. 01. 5. 2 2. 01. 01./Belanja Alat Tulis Kantor 2. 16. 1 . 01. 01. 17. 01. 5. 2. 2. 06. 01.]Belanja Cetak 2. 16. I. 01. 01. 17. 01. 5. 2. 2. 06. 02./Belanja Penggandaan 2. 16. I. 01. 01. 17. 01. 5. 2. 2. 06. 03.{Belanja Dokumentasi 2. 16. 1 . 01. 01. 17. 01. 5 . 2. 2. 08. 01.{Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2. I 6. I. 01. 01. 17. 01. 5. 2. 2. 08. 02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 2. 16. 1 . 01. 01. 17. 01. 5. 2. 2. 10. 01.'Belanja Sewa Meja Kursi 2. 16. I. 01. 01. 17. 01. 5. 2. 2. 10. 04. Belanja Sewa Generator 01. 5. 2. 2. JO. 05. Belanja Sewa 01. 5. 2. 2. 10.07. Belanja Sewa 01. 5 . 2 . 2. I I. 05. Belanja 01. 5. 2. 2. 15.01. Belanja I. 01. I. 01. 01. 22. 77. 5. 2. 2. 01. 01.[Belanja Alat Tulis Kantor I. 01. I. 01. 01. 22. 77. 5. 2. 2. 03. 07.. Belanja Paket/Pengiriman 1 . 01. 1 . 01. 01. 22. 77. 5. 2. 2. 06. 01./Belanja Cetak 1 . 01. 1 . 01. 01. 22. 77. 5. 2 . 2 . 06. 02.]Belanja Penggandaan I. 01. I. 01. 01. 22. 77. 5. 2. 2. 07. 03._ Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan I. 01. I. 01. 01. 22. 77. 5. 2. 2. 1 1. 05.' Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan I. 01. I. 01. 01. 22. 77. 5. 2. 2. 15. 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 . 01. 1 . 01.01. 22. 77. 5. 2 . 2 . 26. 01.jJasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | Dinas | DIKDAS) 01.01. 'Belanja Alat Tulis Kantor 03.07.[Belanja Pake/Pengiriman 06.0 I. Belanja Cetak 06.02. Belanja Penggandaan 07.03.]Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 11.05.[Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15. 0 I. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.01. [Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - 1 . 01. I. 01. 01.22. 77. 5. 2. 2. - ' 1 . 01. 1. 01.01.22. 77. 5. 2 2. - 1 . 01. 1. 01.01.22. 77. 5. 2. 2 - , 1 . 01. 1 . 01.01.22. 77. 5. 2. 2. - 1. 01.1. 01.01.22. 77. 5. 2. 2. - ' I . 01 . 1 . 01.01.22. 77. 5. 2. 2. - 1 . 01. 1. 01.01.22. 77. 5. 2. 2. - 1 . 01. 1. 01.01.22. 77. 5. 2. 2. ' jl. 01. 1 . 01.01.22. 78. [Pendampingan PKP-SPM Dikdas - 1 . 0 1 . 1 . 01.01.22. 78. 5. 2. 1 . 01.01.]Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - 1 . 01. 1. 01.01.22. 78. 5. 2 2. 01.01.]Belanja Alat Tulis Kantor - 1 . 01. 1. 01.01.22. 78. 5. 2. 2. 06.02.· Belanja Penggandaan - 1 01. 1. 01.01.22. 78. 5. 2. 2. 15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah [2.16.1.01.01.17. 0I. ]Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan - 2. 16.1. 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 01.01. BelanjaAlatTulisKantor - '2. 16.1. 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 06.01. Belanja Cetak - 2. 16. I. 01. 01.17. 01. 5. 2. 2. 06.02. Belanja Penggandaan - .2. 16.1. 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 06.03. {Belanja Dokumentasi - [2. 16.1. 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 08.01.]Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - 2. 16.1. 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 08.02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air - 2. 16.1. 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 10.01./Belanja Sewa Meja Kursi - '2 16.1. 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 10.04. {Belanja Sewa Generator - 12. 16.1. 01.01.17. 01. 5. 2. 2 10.05.]Belanja Sewa Tenda - 12. 16.1. 01. 01. 1 7. 01. 5. 2. 2. 10.07.{Belanjg Sewa Sound System - 12. 16. I. 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 11.05. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - I2. 1 6.1 . 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 15.01./Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 2 16.1. 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 15.02. BelanjaPerjalananDinasLuarDaerah - I2. 16.1. 01.01. 17. 01. 5. 2. 2. 26.01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - 2. 16.1. 01.01.17. 01. 5. 2. 2. 27.02. \Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | ]Roadmap Finalisasi Dokumen ke Dalam Perda (PKP SPM Daerah | 815.000 4.000.000 1.725.000 300.000 9.000.000 2.000.000 400.000 5.000.000 1.200.000 22.500.000 39.900.000 77.160.000 16.350.000 22.100.000 90.110.000 46.600.000 3.041.500 1.131.500 21.727.000 292.560.000 3.455.600 300.000 180.000 5.633.000 5.000.000 9.800.000 13.000.000 40.000.000 72.500.000 77.368.600 | 2. 16. I. 01. 01. 17. 2. 16. 1 . 01. 01. 17. 2. 16. 1 . 01. 01. 17. 2. I 6. I. 01. 01. 17. | Minuman Dalam | System | | | Tenda Sound Makanan dan Perjalanan | Kegiatan Daerah |
| | : I. 02. I. 02. O I. 00. 00. ' I . 02. I. 02. 01. 00. 00. 5. 1 . I. 5 . 2 2. 01. : I. 02. 1 . 02. 01. 16. 20. I I . 02. I. 02. 01. 16. 20. | ' Belanja Tidak Langsung | ]Pelayanan Pengobatan dan Khitanan Massal fl. 02.1. 02.01.16. 20. 1 . 02.1. 02. 01. 00. 00. : Belanja Tidak Langsung /1 . 02.1. 02.01.00. 00. 5. 1 . 1. 02.01.lTambahan Penghas
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyeleggaraan Administrasi Kependudukan terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saal ini, sehingga memerlukan perubahan;
- b. bahwa dengan ditelapkannya Peraluran Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tenlang Retribusi. Jasa Umum sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah, maka ketentuan-kelentuan yang berkaitan dengan pemungulan Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan adminislrasi kependudukan pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 perlu dihapus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraluran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah, yang dialur dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenlukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lenlang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Sentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemer 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nemer Induk Kependudukan Secara Nasienal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nemer 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nemer 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nemer Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanke Kartu KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 16 Tahun 2006 tentang Presedur Penyusunan Preduk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 19 Tahun 2010 tentang Fermulir dan Buku yang dipakai dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 9 Tahun 2011 tentang Pedeman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nemer Induk Kependudukan Secara Nasienal;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006, Nemer 4/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nemer 9/C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010, Nemer 1/C);
Menelapkan
Dengan Perselujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Pasall
Beberapa ketenluan dalam Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 lenlang Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2008, Nomor 9/C), diubah sebagai berikul :
1. Kelenluan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal1
Pasal 71

Seliap Penduduk dikenai Sanksi Adminislrasi berupa denda apabila melampaui balas waklu pelaporan Pensliwa Penling dalam hal:
- a. Kelahiran.
1. Anak kesalu dan kedua lerlambal 1 (salu) bulan sid 12 (dua belas) bulan dan selerusnya sebesar Rp 15.000,(Lima belas nbu rupiah);
2. Anak keliga dan selerusnya lerlambal 1 (salu) bulan sid 12 (Dua belas) dan selerusnya sebesar Rp 20.000,(Dua puluh nbu rupiah);
- b. Perkawinan.
Yang pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agamanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Pembatalan Perkawinan.
- Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembatalannya oleh pengadilan sebesar Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah);
- d. Perceraian.
- Yang pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal Putusan Pengadilan sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Pengangkatan Anak.
2. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penetapan Pengadilan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Pengakuan Anak. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penetapan Pengadilan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g. Pengesahan Anak.
Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh Ayah dan disetuji oleh Ibu kandungnya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Perubahan Nama.
2. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan sebesar Rp 100.000,(seratus ribu rupiah);
- i. Perubahan Status Kewarganegaraan. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penetapan Pengadilan sebesar Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
13. Ketentuan BAB XVIII, Pasal 83 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikul:
- (1) Pemerintah daerah memberikan N.I.K kepada setiap penduduk paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Semua instansi wajib menjadikan N.I.K sebagai dasar menerbitkan dokumen paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai N.I.K tetap berlaku dan yang belum mempunyai N.I.K harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya masa berlaku KTP dan/atau sampai dengan diterbitkannya KTP Elektronik.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Diundangkan di Bangkalan Pada tanggal 11 Nop.ember 2011
'~~~1"
/f&lt;~\~.~
~)
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN BANGKALAN
/!:.:'!---
-~':'",\\
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011 NOMOR 3/E
~--------
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa pengaluran penyelenggaraan urusan Adminislrasi Kependudukan lelah dialur dengan Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 20 Tahun 2008 lenlang Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan, yang didalamnya mengalur leknis penyelengaraan urusan Adminislrasi Kependudukan dan pemungulan Relribusi Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan alas pelayanan penyelenggaraan adminislrasi kependudukan.
Bahwa dengan dilelapkannya Peraluran Daerah Nemer 9 Tahun 2010 lenlang Relribusi Jasa Umum sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 lenlang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah yang didalamnya juga mengalur lenlang Relribusi Pengganlian Biaya Celak Kartu Tanda Penduduk dan Akla Calalan Sipil, maka kelenluankelenluan mengenai pemungulan Relribusi Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan alas pelayanan penyelenggaraan adminislrasi kependudukan yang dialur pada Peraluran Daerah Nemer 20 Tahun 2008 lersebul harus dihapus.
Bahwa selain hal-hal yang lelah disesebulkan dialas, sebagai kensekuensi kelenluan Pasal 27 ayal (1) Peraluran Pemerinlah Nemer 37 Tahun 2007 lentang Pelaksanaan Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2006 lenlang Adminislrasi Kependudukan, maka nemenklalur Dinas Kependudukan dan Calalan Sipil pada Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 20 Tahun 2008 lenlang Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil;
Bahwa berdasarkan pertimbangan lersebul, maka Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 20 Tahun 2008 lenlang Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan perlu diubah yang dialur dengan Peraluran Daerah.
N/A
Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan setiap tahunnya deism APBD.
- (2) Partai Politilc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politilc yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2009.
3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
4. Kctcntuan Pasal 4 diubah, schingga berbunyi scbagai berikut:
N/A
Pasal 4

Tata Cara Perhitungan Bantuan Keuangan kepa.da Partai Politik dari APBD sebagaimana dimakRud dalain Pasal 2 ayat (2} dan ayat (3} adalah sebagai berilrut :
- a. besamya nilai bantuan persuara untuk Pa.rtai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD ta.bun anggaran sebelumnya yakni Tahun Anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara basil Pemilu DPRD periode sebelwnnya yakni Tahun 2004 berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU;
- b. jumlah Bantuan Keuangan dari APBD setiap tahunnya kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik basil Pemilu DPRD Tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6
5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisip.kan 1 (satu) pasal. yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :
Besamya jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada perhitungan dengan rumus :
<!-- formula-not-decoded -->
Keterangan :
D3n
Jumlah Bulan Terhitung Tanggal Pelantikan.
APBD {n-1) :
Jumlah APBD Bantu.an Keuangan Tahun Sebelumnya.
rsp 2004
: JnmJah Perolehan Suara Parpol yang Memperoleh Kursi Hasil Pemilu Tahun 2004
rsp 2009
Jumlah Perolehan Suara Masing-masing Parpol yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Hasil Pemilu Tahun 2009
6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
APBD tahun anggaran sebelumnya yakni Tahun Anggaran 2008 serta perolehan suara basil Pemilu periode sebelumnya yakni Tahun 2004 sebagaimarul dirnaksud dalaro Pasal 4 huruf a untuk perhitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 20092014 dan seterusnya.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebaga.i. berikut:
N/A
Pasal 14

- ( 1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).
7
8. Kctentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berilrut:
N/A
Pasal 15

- ( 1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, clan bemegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalatn kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa daJam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendiclikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkait.an dengan kegiatan:
- a. penda]aman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bemcgara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, clan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

- ( 1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.
8
- (3} Laporan pcrtanggungjawaban sebagairoana dimaksud pada ayat ( 1) terd.iri dari :
- a. rekapitulasi realisasi penerimaan clan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan; dan
- b. barang invcntaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tercanturn dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
10. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 7 A yang berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 17

A
- ( 1) Partai Politik wajib menya.R'lpaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu} t.ahun sekali untuk diperiksa.
- (2) Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh BPK disampaikan kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK serta tata cara penyampaian laporan basil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur tersendiri dslam Peraturan BPK.
11. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 19

- ( 1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengcluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh BPK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Kabupaten kepada Bupati.
9
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagimana pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.
13. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berilrut:
Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehagairnana telab diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pcdoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Pcngeluaran dan La.poran Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
PualD
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di ~ilubQn~~0 13 pada tanggal U ".) . JUN L . BUPATI SITUBOIIDO,
DADAIIG WIGIARTO
Diundangkan di Situbo9,dq pada tanggal O 5 ju i~ 2U 13
DABRAII KABUPATBII Sl'nJBOimO,
, '!"9. ~~-, .
BBRITA DABRAII KABUPATBII 81TUBOIIDO TAIIUlJ-9&amp;1&amp;--IIO■OR ~0