Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2016
Tentang KAWASAN TANPA ROKOK.
Berlaku: 25 Juli 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum , nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
9. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
11. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anakanak.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
19. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok.
20. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
21. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
23. Tim supervisi adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:
- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. akuntabilitas.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan:
- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. melarang/menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kawasan Tanpa Rokok meliputi hak dan kewajiban, penetapan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok, pembinaan dan pelaporan, dan peran serta masyarakat.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Setiap orang berhak atas:
- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
BAB IV - PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 7

- (1) Tempat atau area Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok di tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 8

- (1) Pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau pengggunaan rokok.
- (2) Pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat atau area tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Larangan
BAB V - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
- a. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat tersebut;
- b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h yang beratap, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat tersebut;
- c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, larangan berlaku di bagian luar dan di dalam angkutan umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan di tempat umum yang secara spesifik berfungsi sebagai tempat penjualan.
BAB V - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
- a. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat tersebut;
- b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h yang beratap, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar;
- c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.
- (3) Pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h, pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
BAB VI - PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 11

- (1) Pengendalian Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui:
- a. ketaatan setiap orang atau badan terhadap ketentuan larangan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
BAB VI - PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
Bagian Kedua
Pengawasan terhadap Ketaatan Orang atau Badan
Paragraf 1
Pengawasan oleh Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok
BAB VI - PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 13

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang:
- a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
- b. menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
- c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.
- d. menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf b.
BAB VI - PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan setiap hari secara terus-menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
Paragraf 2 Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok
BAB VI - PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang diberi kewenangan khusus untuk itu.
- (2) Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan Pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
Paragraf 3
Pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
BAB VI - PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 16

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok dan/atau menindak lanjuti laporan pimpinan/penanggung jawab KTR.
- (4) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.
BAB VI - PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 17

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib disertai dengan surat tugas.
- (2) Pimpinan atau penangungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
BAB VI - PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) petugas pengawas berwenang:
- a. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- b. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas atau satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran;
- f. memerintahkan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan peraturan daerah ini; dan
- g. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.
Bagian Ketiga Penertiban
BAB VI - PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 19

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.
- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di tempat/lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kewajiban Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. himbauan untuk tidak merokok; dan
- b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan oleh perokok, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.
BAB VI - PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang atau badan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. himbauan untuk tidak memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau; dan
- b. teguran secara langsung kepada orang atau badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan oleh orang atau badan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dihiraukan, maka orang atau badan yang bersangkutan dilaporkan kepada Bupati untuk dikenai sanksi melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari bahaya asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- a. pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
- b. masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bupati membentuk tim supervisi.
- (2) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan Kawasan Tanpa Rokok untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi;
- b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dari pimpinan atau penanggung jawab Kawasan tanpa Rokok;
- d. merekomendasikan penjatuhan sanksi dalam penegakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok;
- e. melakukan supervisi atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok oleh pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitasi kepada masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim supervisi berwenang:
- a. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
- b. memasuki kantor, tempat tugas pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- c. memeriksa, menyalin, dan/atau meminta dokumen terkait dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- d. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 24

- (1) Keanggotaan tim supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB VII - PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 25

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tim Supervisi.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. Laporan rutin; dan
- b. Laporan insidental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing;
- b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- c. keikursertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pemberian bantuan dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh tim supervisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) berupa:
- a. teguran untuk mematuhi larangan;
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok; dan/atau
- c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) berupa:
- a. teguran untuk mematuhi larangan;
- b. dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pedagang asongan, pedagang kaki lima, orang, dan/atau badan yang tidak memiliki tempat usaha di Kawasan Tanpa Rokok, maka apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. dalam hal pelanggaran dilakukan oleh orang atau badan yang memiliki tempat usaha di Kawasan Tanpa Rokok, maka apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. paksaan penegakan hukum;
- e. denda administratif; dan/atau
- f. pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan penegakan hukum;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31

- (1) Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenakan sanksi oleh pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sanksi dijatuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan/atau Pasal 31 telah dijatuhkan, namun orang, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Semua program, kegiatan, dan/atau perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 25 Juli 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal 25 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 2
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.
Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.
Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) , meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).
Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok.
Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
Sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperlukan kuatnya komitmen untuk mengefektifkan penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan pengelolaannya agar kesehatan masyarakat dapat dilindungi dan ditingkatkan terutama dari gangguan asap rokok. Dalam kerangka tersebut, ada kebutuhan untuk memberikan landasan hukum berupa Peraturan Daerah guna lebih memperkuat komitmen daerah.
Peraturan daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah berkewajiban menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum;
- h. tempat lain yang ditetapkan.
2. Di dalam Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan, setiap orang atau badan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan tersebut. Di samping itu, dilakukan aktivitas pengawasan dan penertiban oleh pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan/atau oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dalam melakukan pengawasan dan penertiban dapat menunjuk petugas atau membentuk satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok.
4. Dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dilakukan pemantauan terhadap ketaatan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
5. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Bupati melakukan pembinaan kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif, dan kepada masyarakat agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.
6. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bupati membentuk tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
7. Dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, masyarakat berhak berperan serta. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.## Huruf bYang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan ekologi asas yang menetapkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab menjaga kesehatan lingkungan dengan cara menciptakan tempat tertentu menjadi bebas dari asap rokok yang membahayakan kesehatan manusia dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan demi keberlanjutan ekologi dalam mendukung kehidupan manusia dan mahluk hidup lain.## Huruf cYang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.## Huruf dYang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.## Huruf eYang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas yang menentukan bahwa kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.Huruf fYang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang mengarahkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang layak menerima hak atas kesehatan dan dengan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomi orang lain.## Huruf gYang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.## Huruf hYang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2) Pada tempat kerja dan tempat umum dapat dibangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untukYang dimaksud dengan 'tempat lainnya' adalah kegiatan masyarakat.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (3)

Tempat umum yang secara spesifik sebagai tempat penjualan adalah tempat umum yang memang peruntukannya sebagai tempat jual beli rokok seperti terdapat pada pasar tradisional, swalayan/supermarket, pertokoan, dan sebagainya.Ayat (1) Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan batas kucuran air dari atap paling luar adalah batas jatuhnya air di tanah yang mengucur dari atap paling luar.Huruf cCukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (1)Pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok pada dasarnya merupakan tugas pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemantauan tersebut pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas atau membentuk petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok tergantung tingkat kemungkinan dan kebutuhannya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Ketentuan dalam ayat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemantauan rutin telah dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Anggota masyarakat yang dimaksud adalah anggota masyarakat yang telah mempunyai komitmen, integritas dan sudah terlibat aktif dalam upaya perwujudan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sintang contohnya organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Bantuan dana yang dimaksud dalam ayat ini merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari pos satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan bantuan yang diberikan, atau bantuan pihak ketiga yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 2