PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2013
Tentang PEDOMAN PEMBER1AN DANA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU
Berlaku: 28 Maret 2013
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga perlu memberikan kesempatan dengan memberikan pendidikan kepada mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu; pemerataan pendidikan dana
- b. bahwa pemberian dana pendidikan kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu perlu memberikan seluas-luasnya bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi; dilakukan untuk kesempatan
Mengingat :
- c. bahwa agar pemberian dana pendidikan dapat dilakukan dengan tepat arah dan sasaran kepada mahasiswa berhak menerimanya, membuat p&gt;edoman yang perlu sebagai dasar pemberian dana pendidikan bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu;
2. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Mahasiswa Labuhanbatu. d. bahwa Pendidikan Bagi Kabupaten
1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 1956 Nomor 58,
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan 2004 tentang Daerah 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
a
-
- 4
-
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Tahun Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2012
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 48 Tahun Pendanaan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan dan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
[ I
i
4 *
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2010 Bantuan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Indonesia Tahun 2010 Nomor 545); 30 Tahun Pemberian Pendidikan tentang Biaya Republik Negara
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun tentang Urusan Wajib dan Yang Menjadi Pemerintah Kabupaten (Lembaran Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 seri D Nomor 4); 2008 Pemerintahan Pilihan Kewenangan Daerah Labuhanbatu Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Sekretariat Dewan Perwakilan Struktur tentang Daerah dan
ir
a
Rakyat Daerah Labuhanbatu Daerah Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 seri D Nomor 5); Kabupaten (Lembaran Kabupaten
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 seri B Nomor 42). Jangka Labuhabatu
MEMUTUSKAN:
| Menetapkan: PERATURAN PEDOMAN | BUPATI PEMBER1AN | TENTANG DANA |
|---------------------------------|--------------------|----------------|
| PENDIDIKAN | | BAG1 |
| MAHASISWA | | KABUPATEN |
| LABUHANBATU | | |
BAB i
Pasal 3

- (1) Pemberian Dana Pendidikan diiakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. transparan:
- b. akuntabel;
- c. kepastian hukum;
- d. tepat sasaran;
- e. tepat jumlah; dan
- f. tepat waktu.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa dana pendidikan yang disalurkan dikelola secara terbuka mulai dari proses penganggaran, pengumuman, seleksi, penetapan, dan penyalurannya dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa dana pendidikan yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas :
- a. Beasiswa Prestasi.
- b. Beasiswa Kurang Mampu.
BAB V - SUMBER DANA Pasal 5
Pasal 7

- (1) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah :
- a. terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri / Swasta;
- b. telah aktif kuliah minimal 2 (dua) semester; dan
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 (dua koma lima) untuk semua program studi
- (2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan : (1),
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- c. pasphoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar;
- d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disyahkan desa / kelurahan; oleh kepala
- e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang juga menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
- f. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal yang menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
- g. surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama 1 (satu) tahun;
- h. surat keterangan tidak mampu dari Lurah / Kepala desa setempat;
- i. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama yang bersangkutan;dan
- j. pemyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab Labuhanbatu masingmasing dalam rangkap 6 (enam) sesuai jadwal yang ditentukan kemudian dalam pengumuman melalui wibesite Pemerintah Labuhanbatu atau Surat Kabar. Kabupaten resmi
f
- (4) Pemberian beasiswa diberikan untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya jika prestasi akademik mahasiswa memenuhi persyaratan minimum dengan mengajukan permohonan perpanjangan.
BAB V - SUMBER DANA Pasal 5
Pasal 8

- (1) Syarat untuk memperoleh Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah :
- a. lulus ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur undangan, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Ujian Masuk Bersama (UMB) sejak Tahun Akademik 2013/ 2014;dan
- b. telah melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan : harus ( 1 ) , surat
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- c. pasphoto terbaru ukuran sebanyak 6 lembar; 3x4
- d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang kepala disyahkan desa / kelurahan; oleh
- e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal yang menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
- f. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama yang bersangkutan; dan
- g. pemyataan bersedia mengembalikan dana apabila keterangan yang tidak benar. memberikan
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab Labuhanbata masingmasing dalam rangkap 6 (enam) sesuai jadwal yang ditentukan kemudian dalam pengumuman melalui wibesite resmi Labuhanbatu atau Surat Kabar. Pemerintah Kabupaten
- (4) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan satu kali dan tidak dapat diperpanjang.