Unknown Unknown Nomor 36 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 28 Desember 2012
BAB IV
Pasal 5

Lokasi pusat perbelanjaan:
- a. Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
- b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota/ perkotaan;
- c. Pendiriannya diutamakan pada daerah pinggiran ::i+o,1 rl,,.,'.~-~ han1 denpan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
Lokasi Toko Modern :
- a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
- b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota/ perkotaan.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri, kolektor primer atau arteri sekunder.
Amdirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan fasilitas yang bersih, sehat ~s), aman, tertib dan ruang lingkup yang nyaman. r, . \_;;
.
BAB IV
Pasal 7

\.~
.
- tlf Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanaan dan Toko Modern selain minimarket harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dan harus ,nelakukan analisa kondisi sosial ekonomi · masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional yang berada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten -------..\_,-'A-a...~"l-e.g'-----J:rc'.Q\_ crr-pakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam mengajukan JJ.SI"ili-c,h0n!'!11 izin pendirian dan izin usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket.
- (3) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian analisa sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
BAB IV
Pasal 8

- (1) Pendirian toko modern yang berbentuk minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang berintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
- a. Kepadatan Penduduk;
- b. Perkembangan Pemukiman Baru;
- c. -Aksebilitas Wilayah (arus lalu lintas];
- d. Ketersediaan Infrastruktur;
·
!l,,
~-~ ·
- e. Keberadaaan Pasar Tradisional dan warung/toko di Wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket terse but.
~~
- sebagaimana ditnaksud pada kepada pelaku usaha yang dengan lokasi minimarket Pt ~dirian minimarket ayat (1) diutamakan ..cfrisilinya sesuai terse but.
...
BAB IV
Pasal 9

Batasan Luas lantai Toko Modern sebagai berikut :
- a. minimarket, kurang dari 400 m2 {empat ratus meter persegi);
-
- ~. supermarket, t100 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi]:
- d. department store lebih dari 400 m? (empat ratus meter persegi); dan
- c. hypermarket di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
- e. perkulakan lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
Ketiga
Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut:
- a.. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. departement store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang h;rdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen; dan
- e, pcrkulakan menjual secara grosir.
- l\_l) Pendirian Toko Modern hams memenuhi ketentuan :
- a. Jarak lokasi pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional paling dekat 250 m (dua ratus lima puluh meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Jarak lokasi pendman 1'okv Modern satu dengan Toko Modern lainnya paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) kecuali dikawa.san strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. Memenuhi dukungan / ketersediaan infrastruktur.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memenuhi ketentuan:
- a. Jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional paling dekat 250 m (dua ratus lima puluh meter) kecuali dikawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. .Jarak lokasi pendirian Pu.sat Perbelanjaan satu dengan Pusat Perbelanjaan lainnya paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) kecuali dikawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
6. e, Memenuhi dukungan I ketersediaan infrastruktur. v--'
,,
.•
- PJ 118"1.odalan penyelengaraan usaha Toko Modern +:dlq besar dapat dilakukan dengan cara penanaman mt i\.tl asing.
- Penggunaan modal asing sebagaimana dimaksud ayat .(?} harus memenuhi ketentuan peraturan perundang. ~dangan yang berlaku.
PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams mengutamakan dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan Kabupaten Labuhanbatu sekurang-kurangnya 70% (lima puluh ~n) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- fl ) ~ pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ~elaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- ~traan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama t,emasaran, penyediaan ruang tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, metnpeckuat dan menguntungkan.
- (3) Kerjasama pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikema~ atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang 'roko Moctern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
- b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (4) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, U saha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
- (5) Pu.sat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m2 (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 10 % (sepuluh ; ... Jersen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak
6. &lt;¥3-pat diganti dalam bentuk lain.
7. '6} Toko Modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai 2000 m2 (dua ribu dter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi UMKM minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak ~t diganti dalam bentuk lain.
- (7) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d.ilaksanakan dengan · ketentuan sebagai berikut:
- a. Ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/ atau awal proses perizinan;
- b. Pembebanan sewa ruang disepakati tempat usaha oleh pihak penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pelaku UMKM yang ditasnrtast oleh Pernerintah Daerah.
2. Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memasarkan produk UMKM setempat dan produk unggulan Daerah. (8)
- (9) Produk unggulan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (10) Penempatan UMK..M pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan produk pusat perbelanjaan dan Toko Modern diatur sebagai berikut:
- a. Usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
;\_:\_;
- lt' Apabila di sekitar lokasi Pusat Perbelanjaan dan : t Toko Modem tidak terdapat UMKM, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem.
- (11) UMKM pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan toko modem wajib melakukan til(tlakan-tindakan sebagai berikut:
;~
- a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada lokasi Pusat Perbelanjaan dan toko modem tempat mereka berdagang;
- b. menaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. berdagang pada ruang tempat usaha yang telah - ---4i-sep~di serta tidak mengambil 1ahan/ruang yang telah diperuntukan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman dan trotoar;
- d. mernbayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama pihak pengelola,
BAB IV
Pasal 15

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat -syarat perdagangan antara Pemasok, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- fl) Komocliti/barang-barang yang dijual diutamakan ~g-barang produksi dalam negen dan kualitas bamng dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan konsumen.
- flJ.lfaita jual bahan pokok untuk · minimarket, Supermarket, Hypermarket yang dijual tidak boleh lebib rendah dengan yang ada di warung dan toko leltitamya serta pasar tradisional terdekat .
- . &amp;ran g dagangan yang dijual harus mencantumkan label pada kemasan barang.
BAB IX - PERIZINAN Pasal 18
Pasal 19

~mohonan untuk mernperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) meliputi:
(tJ ftel,syaratan untuk memperoleh IUP2T yang berdiri sendiri melampirkan dokumen :
- a. Copy Izin prinsip dari Bupati;
- c. Copy surat Izin Lokasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu; ·
- b. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- d. Copy Izin Gangguan (HO)dari Bupati;
5. f.. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
6. e, Copy Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dari Bupati;
- g. Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
- h. Surat Pemyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM yang ------bwdiri sendiri melampirkan doxumen .
- a. Copy Izin prinsip dari Bupati;
- b. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. Copy surat Izin Lokasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;
- d. Copy Izin Gangguan (HO)dari Bupati;
- e. Copy Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dari Bupati;
- f. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
- g. Rencana kemitraan dengan U saha Mikro dan Usaha Kecil;
- h. Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Perindustian, Perdagangan dan Koperasi, U saha, Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan -;~.~: ·. : dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
12. Pi lersyaratan untuk memperoleh IUP2T atau IUTM yang berintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
na~
- a. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
·-~·
- b. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko ... Modem;
- d. Surat Pemyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
3. ,;c.. .Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
- e. Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, U saha, Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
- f. Rencana kemitraan dengan U saha Mikri a tau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
BAB IX - PERIZINAN Pasal 18
Pasal 20

Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) tidak wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
BAB IX - PERIZINAN Pasal 18
Pasal 21

Ai&gt;?,bila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tndisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko lfodernpengelola wajib mengajukan permohonan izin bei11:- ·
fleJaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat fl) wajib menyampaikan laporan penerbitan izin usaha aebagairnana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) kepada PIJpati . melaui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ~i, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lab\41.anbatu meliputi:
- b, Omset penjualan setiap gerai;
- a. Jwnlah dan jenis usaha yang diterbitkan;
- c. Jumlah UMKM yang bermitra;
- d. JumJsh tenaga kerja.
Setiap penyelenggara perdagangan berhak :
- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah;
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
.
.
\
Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbdanjaan, dan Toko Modem wajib :
- SL mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ~ operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- &gt;. meningkatka.n mutu pelayanan dan menjamm kenyamanan pembeli;
- . menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- i. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- .'· ·menyediakan areal parkir paling sedikit seluas ·" "kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasas tradisional dan 60 m2 (enam puluh meter persegi] luas lantai penjualan WJSS.t perbelanjaan dan/ a tau toko modem;
.
.
- f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
1. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- J. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis Organik dan Anorganik;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat dan makan pada waktunya;
- l. menaati perjanjian kerja serta menjamin keseiamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap
9. pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- a. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala ~ Daerah paling lambat 14 (empat belas] hari apabila \_...-.penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah s:» dialihkan -kepada pihak lain;
11. ,. Iti"enyed.iakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. ,. tidak melakukan penguasaan atas produksi \_dan atau barang/ tidak melakukan monopoli usaha;
13. tidak menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
~dak \_in~njual barang yang sudah kadaluwarsa;
- tidak melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam rnekanisrne perdagangan door to door,
- t. tidak memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- u. tidak bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha swasta skala besar dan menengah;
- v. tidak mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- w. tidak memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - SANKS I Pasal 25
Pasal 27

Bupati melakukan Koordinasi untuk:
- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pus&amp;t Perbelanjaan dan Toko Modem;
- b. mengambil langkah - langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- ( 1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Perdagangan {SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modem (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati · rm dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelurn diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) yang berten tangan dengan pas al 11 yang sudah operasional sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
- (6) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang telah memiliki izin lokasi, belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (8) Perjanjian kerja sama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan pengelolaan jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (9) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem selain minimarket sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lrunbat 1 (satu } tahun sejak diterbitkannya Peraturan Bupati ini.