PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor * Tahun 2015
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI I(ABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 60 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR * TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa scbagai pclaksanaan kctcntuan Pasal 12 Ayat (t3) Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Dcsa yang bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Ncgara, dipandang perlu mcnctapkan Pcraturan l3upati tcntang Tata Cara Pembagian dan Penetapan l3esaran Dana Desa setiap l)csa di Kabupaten Situbondo.
- 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .Iawa Timur (Lembaran Negara Rcpublik Indrtnesia Tahun 1950 Nomor 79, 'lambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 9 dan Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2'lahun 1965 (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia'['ahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Ncgara Itcpublik Indoncsia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tcntang Program Pembangr-rnan Nasional (l,embaran Negara Rcpublik Indclnesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lcmbaran Ncgara ltcpublik Indoncsia Nomor aa2l );
3. Undang-Undang Nomor 17 'Iahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Ite publik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, 'lambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor a286);
4. Undang-Undang Nomor 1 'lahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Nc,'gara (l,embaran Negara Republik Indoncsia 'lahun 2OO4 Nomor 5, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 25'lahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor aa21);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara ltepublik Indoncsia 'lahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor aa3$;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rcncana Pcmbangunan .Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);
- U. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia'lahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5aO9 );
9. Undang-Undang N&lt;lmor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Itepublik Indonesia 'lahun 2014 Nomor 7 , 'lambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5539);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587);
9. 1 1. Pcraturan Pemerintah Nomor 28 'lahun 1972 tcntang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Peme rintah Dae rah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2e8e);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 55 'lahun 2OO5 tentang Dana I)crimbangan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rr:publik Indonesia Nomor a575);
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengek&gt;laan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 74O, 'lambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor a57 8l;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang*Undang Nomor 6 'lahun 2O14 tentang l)esa (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2OI4 Nomor 123, 'lambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, scbagaimana tclah bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 'lahun 2Ol I;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 'lahun 2006 tcntang Susunan Organisasi dan 'lata Kcrja Pcmcrintah Dcsa (Lembaran Dacrah Kabupatcn Situbondo Tahun 2007 Nomor U);
5. LT . Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor l2l;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dcsa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 13);
19. Pe raturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 'lahun 2006 Nomor 17)l;
20. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 200[J Nomor 2);
9. 2I. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2OLO tcntang Rencana Pcmbangunan .Iangka Mcncngah Dacrah (RRJMD) Kabupatcn Situbondo Tahun 2O11201 5 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 'lahun 2O7O, Nomor 85) scbagaimana tclah diubah dcngan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2014 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor 54).
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dibcrikannya Dana Dcsa adalah untuk membiayai penyelcnggaraan pemerintahan, pembangunan, pcmberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pemberian Dana Desa bcrtujuan untuk :
- a. menanggulangi kemiskinan dan menguranSli kesenjangan;
- b. meningkatkan pcrencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mcwujudkan peningkatan sosial;
- c. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pclayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pcngcmbangan kcgiatan sosial dan ckonomi masyarakat;
7. fI. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan;
- h. meningkatkan pcndapatan desa dan masyarakat dcsa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
BAB IV - RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA DANA DESA Pasal 5
Pasal 6

Rumus dasar penetapan Dana Desa setiap Desa sebagai berikut:
DANA DESADs531;1
<!-- formula-not-decoded -->
i
n
DANA DtrSAuesa(i)
DANA DESAKab
Round
- I ,2,3,4,5,. .. . .., fl
- Banyaknya desa dalam 1 kabupaten
- Bcsaran Dana Dcsa untuk dcsa kc-i
- Besaran Dana Desa Kabupaten
- Pcmbulatan angka desimal secara konsisten, sehingga jumlah seluruh pcmbulatan angka mulai dari dcsa kc-i sampai dcsa kc-n bcrnilai lOO o
- Proporsi jumlah penduduk untuk desa kc-i
- Proporsi luas wilayah untuk desa kc-i
- Proporsi pcmcgang KPS untuk dcsa kc-i
- Proporsi IKG untuk desa ke-i
I'JPi
PLWi
I'KPSi
PIKGi
BAB IV - RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA DANA DESA Pasal 5
Pasal 7

- (1) Resaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan :
- a. jumlah penduduk desa;
- b. luas wilayah desa ;
- c. angka kemiskinan desa; dan
- d. tingkat kesulitan geografis desa.
6. Besar penerimaan Dana Desa masing-masing Dcsa setiap tahunnya scbagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. (2)
I)iundangkan di Situbond&lt;r
pacla Langgal
[ 5 JAN Zlfi SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO,
W
BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OI5 NOMOR 9'