PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2015
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015-2035
Berlaku: 31 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
SALINAN
SALINAN
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015-2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
- a bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu mengarahkan pembangunan melalui pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat serta memberikan acuan pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
27. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
31. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
32. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
34. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) Ke Argamakmur Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5597);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
61. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
62. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
63. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
64. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan
- dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
69. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
70. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
73. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
74. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Batas Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
78. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun
- 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
79. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
80. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153);
82. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan
83. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 31.013 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 101 (Seratus Satu) Hektar di Provinsi Bengkulu;
84. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.784/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas ± 920.964 (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) Hektar;
85. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan;
86. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 248/KTSP/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
87. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2);
88. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026;
- [10] 89. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
- 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
90. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara;
91. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
92. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
93. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara.
94. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.
95. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 20152035.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Tata ruang kabupaten adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kabupaten.
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasioanal yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah rencana pembangunan jangka panjang yang berlaku dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.
18. Rencana Detil Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kabupaten pada suatu kawasan terbatas, kedalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional.
19. Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
20. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang wilayah pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
21. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
22. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
23. Struktur ruang wilayah kabupaten adalah susunan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
24. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
32. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.
33. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
34. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
35. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
36. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
37. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
38. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi ( akifer ) yang berguna sebagai sumber air.
39. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
40. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
41. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran, komuditas perikanan, pelayanan jasa, dan/ atau kegiatan pendukung lainnya.
42. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
43. Kawasan peruntukan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
44. Kawasan peruntukan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
45. Kawasan peruntukan pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
46. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
47. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
48. Kawasan peruntukan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
49. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
50. Kawasan peruntukan pertahanan negara adalah wilayah ruang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
51. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
52. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
53. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
54. Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam suatu
- sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
55. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.
56. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
57. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya.
58. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
59. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
60. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
61. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
62. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupan di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
63. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai tugas perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
64. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
65. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
66. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi.
67. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan/atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
68. Cagar budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
69. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
70. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
71. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
72. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat yang melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
73. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
74. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
75. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
76. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
77. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
78. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
79. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
- tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
80. Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
81. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
82. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
83. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
84. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
85. Rencana struktur tata ruang adalah rencana yang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk zona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarki dan berhubungan satu sama lain.
86. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan umum pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya di setiap kawasan sebagai panduan untuk mengembangan ruang pada rencana yang lebih detail.
87. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Izin lingkungan adalah izin yang dberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
89. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
90. Zona adalah bagian dari kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
91. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
92. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau
kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilo meter persegi.
93. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
94. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
95. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
96. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
97. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB II - AZAS PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 2

RTRWK didasarkan atas 4 (empat) azas, yaitu:
- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, perdagangan dan jasa, serta transportasi;
- b. keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.
[
BAB III - RUANG LINGKUP DAN SUBSTANSI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan daratan seluas kurang lebih 4.324,6 Km 2 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat koma enam kilo meter persegi) dan lingkup wilayah perencanaan lautan seluas kurang lebih 1.838,61 Km 2 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan koma enam puluh
satukilo meter persegi) terletak antara 101° 32' - 102° 8' BT dan 2°15'4° LS (seratus satu derajat tiga puluh dua menit sampai dengan seratus dua derajat delapan menit bujur timur dan dua derajat lima belas menit sampai dengan empat derajat lintang selatan) dan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.
- (2) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Enggano;
- b. Kecamatan Kerkap;
- c. Kecamatan Air Napal;
- d. Kecamatan Air Besi;
- e. Kecamatan Kota Argamakmur;
- f. Kecamatan Lais;
- g. Kecamatan Batik Nau;
- h. Kecamatan Giri Mulya;
- i. Kecamatan Padang Jaya;
- j. Kecamatan Ketahun;
- k. Kemanatan Napal Putih;
- l. Kecamatan Putri Hijau;
- m. Kecamatan Hulu Palik;
- n. Kecamatan Air Padang;
- o. Kecamatan Arma Jaya;
- p. Kecamatan Tanjung Agung Palik;
- q. Kecamatan Ulok Kupai;
- r. Kecamatan Pinang Raya; dan
- s. Kecamatan Marga Sakti Sebelat.
Bagian Kedua
Substansi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
BAB III - RUANG LINGKUP DAN SUBSTANSI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 4

Substansi materi RTRWK meliputi:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 5

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 6

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- b. pengembangan wilayah pusat-pusat permukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- c. peningkatan fungsi PKWp Kota Argamakmur menjadi PKW;
- d. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
- e. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan;
- f. peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- g. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 7

Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara-selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. mengembangkan interaksi kawasan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. meningkatkan akses kawasan budi daya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kabupaten; dan
- c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat barang dan sarana pelabuhan perikanan di PKL, PPK, dan PPL.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 8

Strategi untuk mengembangkan wilayah pusat-pusat permukiman yang mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
- b. meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
- c. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi dan sarana pendukungnya;
- d. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan terutama di Kota Argamakmur sebagai PKWp; dan
- e. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan, dan pariwisata.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 9

Strategi untuk meningkatkan fungsi PKWp Kota Argamakmur menjadi PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal; dan
- c. meningkatkan prasarana transportasi dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 10

Strategi untuk memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budi daya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
- b. menyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
- c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- d. menggalang kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung dan cagar alam.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 11

Strategi untuk mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :
- a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
- b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
- d. menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 12

Strategi untuk mendorong tumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar untuk agroindustri dan agribisnis;
- b. mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir;
- c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif; dan
- d. mengembangkan minapolitan berbasis perikanan budi daya sesuai dengan komoditas unggulan yang mengintekrasikan sentra produksi, sentra pengolahan, dan sentra pemasaran.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 13

Strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi :
- a. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat kawasan permukiman; dan
- b. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 14

Strategi meningkatkan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukkannya;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 15

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. sistem pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan susunan pusat-pusat permukiman yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional meliputi:
- a. PKWp;
- b. PKL;
- c. PPK; dan
- d. PPL.
- (3) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan susunan jaringan-jaringan prasarana yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional meliputi:
- a. rencana sistem jaringan transportasi;
- b. rencana sistem jaringan energi;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 16

- (1) PKWp ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a adalah Kota Argamakmur.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b adalah:
- a. Kecamatan Ketahun; dan
- b. Desa Malakoni Kecamatan Enggano.
- (3) PPK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c adalah:
- a. Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap;
- b. Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau;
- c. Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
- d. Desa Pal 30 Kecamatan Lais;
- e. Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya; dan
- f. Desa Air Napal Kecamatan Air Napal.
12. PPL yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat
- (4) (2) huruf d adalah:
- a. Desa Batik Nau Kecamatan Batik Nau;
- b. Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih;
- c. Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi;
- d. Desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang; dan
- e. Desa Taba Padang Kol Kecamatan Hulu Palik.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten
Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana pada ayat (1) ditujukan untuk memadukan pergerakan internal di dalam kabupaten dan pergerakan eksternal yang menghubungkan kabupaten dengan wilayah di sekitarnya.
- (3) Rencana sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rencana pengembangan jaringan jalan;
- b. rencana pengembangan terminal;
- c. rencana pengembangan angkutan penyeberangan; dan
- d. rencana mendukung pengembangan jaringan kereta api.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. rencana peningkatan fungsi jalan; dan/atau
- b. rencana pembangunan jalan baru.
- (2) Rencana peningkatan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan kolektor primer yang merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal dan jalan-jalan strategis lainnya.
- (3) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lintas tengah dari Kecamatan Giri MulyaKabupaten Mukomuko dan jalan-jalan strategis lainnya.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 19

Rencana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan dan optimalisasi terminal penumpang di Kecamatan Ketahun menjadi terminal penumpang tipe B mengacu pada RTRWP;
- b. rencana peningkatan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Kota Argamakmur, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, dan kecamatan lainnya yang memiliki fasilitas terminal; dan
- c. rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Napal Putih, dan di kecamatan lainnya yang memiliki potensi pengembangan.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 20

Rencana pengembangan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c yaitu angkutan penyeberangan di Kecamatan Ketahun, Desa Kahyapu Kecamatan Enggano dan di wilayah lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan sesuai dengan daya dukung lingkungan.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 21

Rencana mendukung pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d berupa mendukung rencana
pembangunan jaringan kereta api lintas barat Pulau Sumatera Bagian Utara ruas Padang-Bengkulu.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah pengembangan pelabuhan.
- (2) Rencana pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan untuk mendukung pengembangan pelabuhan pengumpan di Desa Malakoni Kecamatan Enggano, terminal khusus di Kecamatan Ketahun, Kecamatan Putri Hijau, dan Kecamatan Batik Nau serta wilayah kecamatan lainnya yang memiliki potensi pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan.
- (3) Alur pelayaran terminal khusus di Ketahun meliputi Ketahun-Kahyapu atau Ketahun-Pasar Bantal Kabupaten Mukomuko, dan alur pelayaran pelabuhan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan terkait.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 23

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan dikembangkan melalui pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pendukung bandar udara umum dan bandar udara khusus yang ada di wilayah kabupaten khususnya upaya mendukung pembangunan bandar udara perintis dan fasilitas pendukungnya di Kecamatan Enggano.
Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Energi
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 24

Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b adalah pengembangan sistem penyediaan energi listrik meliputi :
- a. mendukung pengoptimalan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di subranting-subranting yang ada di subranting-subranting Kecamatan Kerkap, Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kota Argamakmur, Kecamatan Lais, Desa Kuro Tidur Kecamatan Argamakmur dan Kecamatan Ketahun, serta wilayah lainnya yang ada di kabupaten;
- b. mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi sumber daya energi, khususnya mendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Ketahun, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Napal Putih, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Enggano dan Pulau Mega mengacu pada RTR Pulau Sumatera;
- c. pengembangan prasarana pembangkit energi listrik baru dengan memanfaatkan tenaga panas bumi, tenaga surya, tenaga air, tenaga bayu, gelombang laut dan sumber energi lainnya dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi;
- d. pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringan interkoneksi Sumatera bagian barat meliputi pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan atau kabel bawah laut; dan
- e. mendukung rencana pengembangan sistem jaringan terisolasi tegangan tinggi dikembangkan di Pulau Enggano.
Paragraf 3 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c meliputi telekomunikasi teresterial dan telekomunikasi satelit.
- (2) Rencana pengembangan telekomunikasi teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan jaringan telepon kabel sesuai dengan kebutuhan serta arah pengembangan kabupaten; dan
- b. pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem ducting dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya.
- (3) Rencana pengembangan telekomunikasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaturan pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi didasarkan pada pola sifat lingkungan, kepadatan bangunan, dan kepadatan jasa telekomunikasi;
- b. pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya; dan
- c. pembangunan infrastruktur telepon nikrakebel dan jaringan telekomunikasi satelit di wilayah terpencil dan wilayah strategis lainnya;
- d. penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
Paragraf 4 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem jaringan sungai lintas kabupaten;
- b. rencana pengembangan wilayah sungai kabupaten;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan irigasi;
- d. rencana pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih;
- e. rencana pengembangan sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
- f. rencana pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
- g. rencana pengembangan sistem pengamanan pantai.
- (2) Rencana pengembangan jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui kerjasama pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten yang bertujuan untuk tetap menjaga kelestarian jaringan sumber daya air di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Rencana pengembangan wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui kegiatan konservasi daerah aliran sungai dan penatagunaan air pada daerah aliran sungai di seluruh wilayah kabupaten meliputi:
- a. DAS Tik;
- b. DAS Sabai;
- c. DAS Macang;
- d. DAS Senaba;
- e. DAS Sebelat;
- f. DAS Muring;
- g. DAS Kerkap;
- h. DAS Layang;
- i. DAS Karang Pulau;
- j. DAS Ketahun;
- k. DAS Urai;
- l. DAS Serangai;
- m. DAS Bintunan;
- n. DAS Padang;
- o. DAS Lais;
- p. DAS Napal;
- q. DAS Palik;
- r. DAS Pinang; dan
- s. DAS Mumpo.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perbaikan dan peningkatan sistem dan bangunan irigasi yang ada guna menjamin ketersediaan pasokan air bagi pertanian sawah dan budi daya perikanan di semua kecamatan.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber air baku yang ada di semua kecamatan.
- (6) Rencana pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna, untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga dan usaha lainnya di seluruh wilayah kabupaten.
- (7) Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perbaikan dan peningkatan sistem dan bangunan pengendalian banjir di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Air Padang, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Air Besi, dan Kecamatan Ketahun.
- (8) Rencana pengembangan sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa perbaikan dan peningkatan sistem dan bangunan pangamanan pantai di sepanjang pesisir.
Paragraf 5
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 27

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem jaringan persampahan;
- b. rencana pengembangan sumber air minum kota;
- c. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana;
- d. rencana pengembangan sistem drainase; dan
- e. rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah.
- (2) Rencana pengembangan sistem sistem jaringan persampahan sebagaimana dalam dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perluasan cakupan layanan bidang persampahan;
- b. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk sampah di seluruh Kecamatan;
- c. penatagunaan dan peningkatan kualitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Kota Argamakmur;
- d. peningkatan prasarana pendukung pengelolaan persampahan; dan
- e. pengurangan sampah dari sumbernya; dan
- f. pemanfaatan dan pengelolaan limbah.
- (3) Rencana pengembangan sumber air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan jangkauan dan pelayanan air minum dikembangkan pada pusat-pusat permukiman dengan memanfaatkan air permukaan pada kawasan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan, terdiri atas:
1. PKWp Kota Argamakmur;
2. PKL Kecamatan Ketahun dan Desa Malakoni Kecamatan Enggano;
3. PPK Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya, Desa Pal 30 Kecamatan Lais, dan Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, Desa Air Napal Kecamatan Air Napal; dan
4. PPL Desa Batik Nau Kecamatan Batik Nau, Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih, Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi, Desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang, dan Desa Taba Padang Kol Kecamatan Hulu Palik.
- b. pengembangan prasarana pendukung air minum di wilayah kabupaten;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas air hasil olahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. optimalisasi pemanfaatan sumber air bersih dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai;
- e. menekan penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan sesuai dengan standar pelayanan bidang air minum; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya pengelola dan pengembangan air bersih.
- (4) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk menyediakan jalur, bangunan, dan ruang penyelamatan sebagai upaya mitigasi untuk bencana tsunami dan gempa bumi.
- (5) Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana drainase untuk antisipasi banjir wilayah perkotaan; dan
- b. operasional dan pemeliharaan saluran pembuangan permukiman.
- (6) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyehatan lingkungan permukiman dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk kawasan perkotaan;
- b. peningkatan prasarana sanitasi permukiman di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk kawasan perkotaan; dan
- c. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di kawasan industri dan kawasan lainnya yang berpotensi mengeluarkan bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan jalur penyelamatan untuk bencana tsunami dan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) terdiri atas:
- a. rencana pengembangan jalur penyelamatan untuk bencana tsunami dan gempa bumi; dan
- b. rencana pengembangan bangunan penyelamatan dan ruang evakuasi untuk bencana tsunami dan gempa bumi .
- (2) Bangunan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bangunan tempat ibadah, sekolah, perkantoran, bangunan khusus untuk penyelamatan atau bangunan-bangunan lain yang ditetapkan sebagai tempat penyelamatan.
- (3) Upaya mitigasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) lebih lanjut disusun dalam rencana rinci jalur penyelamatan, ruang terbuka dan bangunan penyelamatan.
- (4) Bangunan publik yang dirancang tahan gempa direncanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang kabupaten terdiri atas :
- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budi daya.
- (2) Penetapan kawasan lindung mengacu pada kawasan lindung yang ditetapkan nasional dan provinsi.
- (3) Penetapan kawasan budi daya mengacu pada kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional dan pola ruang kawasan budi daya provinsi.
- (4) Dalam hal terdapat ruang yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini, maka ruang tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan, mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
- (5) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum di dalam lampiran II peta rencana pola ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kawasan Lindung
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.
- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 40.825 (empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar meliputi Kelompok Hutan Lindung Bukit Daun (Hutan Lindung Gedang Hulu Lais Register 28 dan Hutan Lindung Boven Lais Register 41) dengan luas kurang lebih 37.460 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh) hektar dan Hutan Lindung Koko Buwabuwa dengan luas kurang lebih 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
- a. kawasan bergambut penyebarannya di Kecamatan Enggano dan wilayah pesisir pantai;
- b. kawasan resapan air penyebarannya di setiap kecamatan;
- c. kawasan lindung sepanjang DAS merupakan pelindung sumbersumber air alam dan buatan, seperti danau, waduk, sungai, dan sumber daya air lainnya yang menyebar di setiap kecamatan; dan
- d. kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang memiliki kelerengan lebih besar atau sama dengan 40 (empat puluh) persen dan memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas:
8. a.
9. kawasan sempadan pantai, meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait;
- b. kawasan sempadan sungai, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai-sungai besar dan kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait;
- c. kawasan sekitar danau/waduk, meliputi daratan sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait;
- d. kawasan sekitar mata air, meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan radius 200 (dua ratus) meter di sekililing mata air, kecuali untuk kepentingan umum mengacu pada peraturan perundangundangan terkait; dan
- e. ruang terbuka hijau ditetapkan 30 (tiga puluh) persen dari luas perkotaan yang penyebarannya diatur dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten mengacu pada peraturan perundangundangan terkait.
- (4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan suaka alam seluas kurang lebih 2.988 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar terdiri atas Cagar Alam yaitu Cagar Alam Air Sebelat seluas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar, Cagar Alam Tanjung Laksaha seluas kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar, Cagar Alam Teluk Klowe seluas kurang lebih 331 (tiga ratus tiga puluh satu) hektar, Cagar Alam
Sungai Bahewo seluas kurang lebih 1.424 (seribu empat ratus dua puluh empat) hektar, Cagar Alam Kioyo 1 seluas kurang lebih 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar, dan Cagar Alam Kioyo 2 seluas kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) hektar;
- b. kawasan pelestarian alam seluas kurang lebih 79.568 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar terdiri atas Taman Nasional Kerinci Seblat seluas kurang lebih 71.703 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga) hektar, Taman Wisata Alam Air Rami 1 seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar, Taman Wisata Alam Air Rami 2 seluas kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar, Taman Wisata Alam eks Hutan Produksi Fungsi Khusus (HPKh) PLG Seblat seluas kurang lebih 6.326 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) hektar, dan Taman Wisata Alam eks HPT Lebong Kandis Register 69 seluas kurang lebih 1.412 (seribu empat ratus dua belas) hektar; dan
- c. cagar budaya terdiri dari Rumah Gubernur Militer AK. Gani di Kecamatan Napal Putih dan Tugu Van Amstel di Kecamatan Batik Nau.
- (5) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan rawan kebakaran hutan tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Kerkap, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau;
- b. kawasan rawan banjir tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Air Napal, Kecamatan Lais, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Kota Argamakmur, dan Kecamatan Enggano; dan
- c. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Giri Mulya.
- (6) Kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan rawan tsunami di sepanjang pesisir pantai terutama Kecamatan Enggano, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Lais, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Air Besi, dan Kecamatan Putri Hijau;
- b. kawasan rawan gempa bumi dan likuifaksi sepanjang jalur patahan di semua kecamatan; dan
- c. Kawasan rawan abrasi terletak di sepanjang pesisir pantai barat Pulau Sumatera dan di pesisir Pulau Enggano.
- (7) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri dari Taman Buru Gunung Nanu'ua seluas kurang lebih 7.755 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar, serta hutan bakau di Kecamatan Enggano dan wilayah lainnya yang memiliki potensi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan lindung diatur dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Kawasan Budi daya
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 32

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 33

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
- a. kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 44.490 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh) hektar terdiri atas HPT Lebong Kandis seluas kurang lebih 25.545 (dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima) hektar, HPT Air Ketahun seluas kurang lebih 14.494 (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektar, HPT Air Urai Air Serangai seluas kurang lebih 2.060 (dua ribu enam puluh) hektar, dan HPT Hulu Malakoni seluas kurang lebih 2.391 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar;
- b. Hutan Produksi Tetap (HP) meliputi HP Air Rami seluas kurang lebih 9.763 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar; dan
- c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 8.877 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar terdiri atas HPK eks Hutan Produksi Fungsi Khusus (HPKh) PLG Seblat seluas kurang lebih 711 (tujuh ratus sebelas) hektar, HPK Air Urai Air Serangai seluas kurang lebih 4.766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar, dan HPK Air Bintunan seluas kurang lebih 3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
- a. tanaman pangan;
- b. hortikultura;
- c. perkebunan; dan
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang lebih 11.757,41 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma empat satu) hektar dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan terutama Kecamatan Kota Argamakmur, Kecamatan Lais, Kecamatan
Kerkap, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Hulu Palik, dan Kecamatan Air Napal.
- (3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan hortikultura dikembangkan seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Batik Nau, dan Kecamatan Padang Jaya.
- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dikembangkan seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Batik Nau, dan Kecamatan Air Besi.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 2.298, 59 Ha (dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima sembilan) hektar dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 35

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
- a. kawasan perikanan budidaya perikanan direncanakan dikembangkan di seluruh kecamatan;
- b. kawasan perikanan tangkap di seluruh wilayah pesisir seluas kurang lebih 1.838,61 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan koma enam satu) kilo meter persegi; dan
- c. kawasan peruntukan pengolahan ikan direncanakan dikembangkan di seluruh kecamatan yang memiliki potensi perikanan terutama di Kecamatan Ketahun, Kecamatan Lais, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Air Napal, dan Kecamatan Enggano.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dikembangkan di wilayah kabupaten yang terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral logam terdapat di seluruh wilayah kabupaten terutama di Kecamatan Kota Argamakmur dan Kecamatan Napal Putih;
- b. kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh kecamatan mengacu dengan rencana pengembangan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- c. kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh kecamatan mengacu dengan rencana pengembangan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kawasan batubara tersebar mengacu dengan rencana pengembangan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah pertambangan rakyat ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e didasarkan pada hasil analisis tata guna lahan, dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar, serta analisa daya dukung ekosistem.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Kota Argamakmur dan kecamatan lainnya yang memiliki potensi.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 38

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi wisata alam rencana pengembangannya tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Kota Argamakmur, Kecamatan Kerkap, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Enggano, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Putri Hijau dan Kecamatan Ketahun, serta kecamatan lainnya yang memiliki potensi pengembangan pariwisata.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g meliputi:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rencana dikembangkan pada kawasan perkotaan Kecamatan Kota Argamakmur, Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap, Kecamatan Ketahun, dan wilayah kecamatan lainnya yang memiliki potensi pengembangan permukiman.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rencana dikembangkan di wilayah kecamatan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, serta kawasan strategis lainnya yang memiliki potensi pengembangan kawasan peruntukan permukiman.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman, memperhatikan kawasan rawan bencana.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 40

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi:
- a. kawasan pertahanan dan keamanan di Kecamatan Enggano;
- b. kawasan Kantor Komando Distrik Militer (Kodim);
- c. kawasan Kantor Komando Rayon Militer (Koramil);
- d. kawasan Kantor Kepolisian Resor (Polres);
- e. kawasan Kantor Kepolisian Sektor (Polsek); dan
- f. kawasan Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
BAB VII - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN
Pasal 41

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten meliputi:
- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pulau Enggano dan Pulau Mega sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita yang terdiri dari Kecamatan Lais, Kecamatan Giri Mulya, dan Kecamatan Ketahun sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi;
- b. Kecamatan Enggano sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi, sosial budaya dan fungsi daya dukung lingkungan hidup; dan
- c. Kecamatan Kota Argamakmur sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi khususnya sebagai pusat pertumbuhan kawasan.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan-kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
- a. kawasan minapolitan tangkap di Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Enggano, dan Kecamatan Batik Nau, serta minapolitan budidaya terdapat di Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Argamakmur, Kecamatan Arma Jaya, dan Kecamatan Kerkap;
- b. kawasan agropolitan di Kecamatan Lais, Kecamatan Giri Mulya, dan Kecamatan Ketahun; dan
- c. kawasan perkotaan Kecamatan Kota Argamakmur.
- (5) Kawasan strategis yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN [
Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan indikasi program utama pemanfaatan ruang.
- (3) Indikasi program utama arahan pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. usulan program utama;
- b. lokasi;
- c. besaran;
- d. sumber pendanaan;
- e. instansi pelaksana; dan
- f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (4) Indikasi program utama arahan pemanfaatan ruang kabupaten Tahun 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam tabel indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN [
Pasal 43

- (1) Usulan program utama dan lokasinya untuk mewujudkan rencana struktur ruang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan strategi penataan ruang dengan rencana struktur ruang.
- (2) Usulan program utama dan lokasinya untuk mewujudkan rencana pola ruang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan strategi penataan ruang dengan rencana pola ruang.
- (3) Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.
- (4) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Instansi pelaksana program untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang di kabupaten meliputi:
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. swasta dalam negeri dan swasta asing;
- e. masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
- f. kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan usulan program utama arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten direncanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dirinci ke dalam jangka lima tahunan.
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN [
Pasal 44

Indikasi program utama arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 42 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama mengacu pada RPJPD Kabupaten.
Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN [
Pasal 45

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilakukan melalui perwujudan sistem pusat kegiatan berupa pengembangan PKWp, PKL, PPK, PPL, dan melalui perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan PKWp Kota Argamakmur dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat perdagangan barang dan jasa;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan gedung olah raga, kesenian, dan stadion;
- g. pembangunan sentra industri kecil;
- h. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah;
- i. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- j. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) yang ramah lingkungan;
- k. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangunan (Lisiba);
- l. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan balai latihan kerja modern;
- m. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana
- dan prasarana pendidikan;
- n. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat evakuasi bencana;
- o. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan; dan
- p. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum.
- (3) Pengembangan PKL Kecamatan Ketahun dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan;
- d. peningkatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat evakuasi bencana;
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat perdagangan barang dan jasa;
- g. pengembangan Litbang kelautan;
- h. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan daerah irigasi;
- i. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan pabrik pengolahan hasil laut non ikan;
- j. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan; dan
- k. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum.
- (4) Pengembangan PKL Desa Malakoni Kecamatan Enggano dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat evakuasi bencana;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat perdagangan barang dan jasa;
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
- g. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan; dan
- h. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum.
- (5) Pengembangan PPK Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat perdagangan barang dan jasa;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan; dan
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum.
- (6) Pengembangan PPK Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat perdagangan barang dan jasa;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. pengembangan pengolahan hasil laut;
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat evakuasi bencana;
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan; dan
- g. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum.
- (7) Pengembangan PPK Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat perdagangan;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
- e. pengembangan pengolahan hasil pertanian;
- f. pengembangan tata batas hutan;
- g. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan; dan
- h. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum.
- (8) Pengembangan PPK Desa Pal 30 Kecamatan Lais dilakukan melalui indikasi program :
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat perdagangan;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat evakuasi bencana;
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan; dan
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum.
- (9) Pengembangan PPK Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan produksi dan jalan usaha pertanian;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. peningkatan balai benih ikan tawar;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan; dan
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum.
- (10) Pengembangan PPK Desa Air Napal Kecamatan Air Napal dilakukan melalui indikasi program :
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat perdagangan;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan produksi dan jalan usaha pertanian;
- g. pengembangan pengolahan hasil pertanian;
- h. pengembangan tata batas hutan;
- i. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan; dan
- j. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum.
- (11) Pengembangan PPL Desa Batik Nau Kecamatan Batik Nau dilakukan melalui indikasi program :
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat evakuasi bencana;
- b. pembangunan pengolahan ikan laut;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana
- dan prasarana jalan; dan
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum.
- (12) Pengembangan PPL Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sentra peternakan;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan produksi dan jalan usaha pertanian;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan; dan
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum.
- (13) Pengembangan PPL Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan produksi dan jalan usaha pertanian;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan; dan
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum.
- (14) Pengembangan PPL Desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang dilakukan melalui indikasi program :
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan produksi dan jalan usaha pertanian;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pemerintah;
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan; dan
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum.
- (15) Pengembangan PPL Desa Taba Padang Kol Kecamatan Hulu Palik dilakukan melalui indikasi program :
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan produksi dan jalan usaha pertanian;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pemerintah;
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan; dan
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum.
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN [
Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan; dan
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan bandar udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui indikasi program:
- a. pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan;
- b. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi skala besar dan kecil;
- c. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan prasarana energi; dan
- d. pengembangan sumber energi alternatif.
- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui indikasi program:
- a. peningkatan pelayanan telekomunikasi;
- b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi;
- c. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi; dan
- d. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui indikasi program: a. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- b. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan air bersih; dan
- c. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan sarana pengendali banjir.
- (6) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
- b. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum;
- c. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana;
- d. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
- e. pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- f. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitas umum;
- g. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan angkutan; dan
- h. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sektor informal.
Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN [
Pasal 47

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung, meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan lindung;
- b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. perwujudan kawasan rawan bencana alam;
- f. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
- g. perwujudan kawasan lindung lainnya.
- (3) Perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN [
Pasal 48

- (1) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan melalui indikasi program:
- a. penegasan batas-batas kawasan hutan;
- b. perencanaan dan pengembangan hutan;
- c. perlindungan dan konservasi hutan;
- d. pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan; dan
- e. sosialisasi perwujudan kawasan hutan.
- (2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan melalui indikasi program:
- a. pengembangan tanaman kehutanan yang berfungsi sebagai tanaman konservasi;
- b. pengawasan dan pengendalian pada kawasan konservasi dan resapan air; dan
- c. pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan sekitar resapan air.
- (3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan melalui indikasi program:
- a. penetapan dan penegasan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, dan sempadan waduk;
- b. penegasan batas-batas pada kawasan sempadan sungai, pantai, dan waduk;
- c. pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- d. pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e. penyusunan rencana daerah aliran sungai; dan
- f. rehabilitasi DAS dan pengerukan alur sungai.
- (4) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dilakukan melalui indikasi program:
- a. penegasan batas-batas kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- b. pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan suaka alam;
- c. perlindungan dan konservasi suaka alam dan cagar budaya; dan
- d. sosialisasi perwujudan kawasan suaka alam.
- (5) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e dilakukan melalui indikasi program:
- a. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. kesiapsiagaan bencana;
- c. tanggap darurat bencana;
- d. reboisasi pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana;
- e. pembentukan tim pengendali rawan bencana alam; dan
- f. pembentukan dan fasilitasi organisasi masyarakat pengendali bencana alam.
- (6) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f dilakukan melalui indikasi program:
- a. perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
- c. peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (7) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g dilakukan melalui indikasi program:
- a. perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- c. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN [
Pasal 49

- (1) Perwujudan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dilakukan melalui indikasi program:
- a. pemanfaatan potensi sumber daya hutan; dan
- b. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan sentra budi daya pertanian;
- b. pembangunan koperasi atau pasar khusus pertanian;
- c. peningkatan ketahanan pangan;
- d. peningkatan kesejahteraan petani;
- e. peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- f. peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; dan
- g. peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
- (3) Perwujudan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dilakukan melalui indikasi program:
- a. pengembangan perikanan tangkap;
- b. pengembangan sentra budi daya perikanan;
- c. pengembangan industri pengolahan perikanan; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan.
- (4) Perwujudan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
- b. pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
- c. pembangunan sentra industri pertambangan;
- d. pengembangan sentra industri pengolahan bahan tambang;
- e. pembangunan industri pengolahan pertambangan;
- f. pembangunan sentra penyedia kebutuhan kegiatan pertambangan; dan
- g. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- (5) Perwujudan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e dilakukan melalui indikasi program:
- a. pengembangan sentra-sentra industri potensial;
- b. pembangunan agroindustri dan industri pengolahan;
- c. peningkatan kemampuan teknologi industri;
- d. pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah; dan
- e. promosi investasi bagi pengembangan industri.
- (6) Perwujudan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf f dilakukan melalui indikasi program:
- a. pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan teknologi informasi dalam pameran pariwisata;
- c. pengembangan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan infrastruktur objek pariwisata.
- (7) Perwujudan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf g dilakukan melalui indikasi program:
- a. pengembangan perumahan;
- b. lingkungan sehat perumahan;
- c. pemberdayaan komunitas perumahan; dan
- d. pembangunan dan peningkatan fasilitas dan utilitas permukiman.
- (8) Perwujudan peruntukan kawasan peruntukan lainnya sebagaiman dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf h dilakukan melalui indikasi program:
- a. pengembangan wawasan kebangsaan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN [
Pasal 50

- (1) Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilakukan melalui perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan fungsi daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan fungsi daya dukung lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui indikasi program:
- a. ketahanan pangan;
- b. pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- d. pengembangan budi daya perikanan;
- e. pengembangan perikanan tangkap;
- f. pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
- g. pemberdayaan masyarakat pesisir; dan
- h. peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 51

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif;
- d. ketentuan disinsentif; dan
- e. arahan pengenaan sanksi.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a menjadi landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/ zona kabupaten, dasar pemberian izin pemanfaatan ruang, dan salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi PKWp;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana wilayah lainnya.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakat;
- c. standar teknis perencanaan yang berlaku;
- d. pemerintah kabupaten diperbolehkan merubah sistem pusat kegiatan dengan usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama;
- e. pemerintah kabupaten wajib memelihara dan mengamankan sistem pusat kegiatan; dan
- f. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. transportasi darat:
1. di sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
2. disepanjang sistem jaringan jalan kabupaten tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
3. bangunan disepanjang sistem jaringan jalan kabupaten harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan ruang pengawasan jalan;
4. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
5. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api bertujuan untuk menghindarkan dampak kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
6. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan harus diterapkan untuk menghindarkan akibat dari adanya lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
7. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan harus diterapkan untuk menghindari kecelakaan dan hambatan lalu lintas jalan raya;
8. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api harus diterapkan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
9. pengembangan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan harus berdasarkan pertimbangan keselamatan dan keamanan pelayaran;
10. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
11. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
12. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
transportasi laut:
1. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pelabuhan diselenggarakan melalui kegiatan pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi;
2. pengendalian pembangunan fisik di kawasan pelabuhan dilakukan melalui pemberian perizinan yang ada pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. rencana pengembangan sarana dan prasarana sistem transportasi pada kawasan pelabuhan diarahkan untuk menunjang kawasan industri terutama untuk mendukung perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, angkutan orang, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional;
4. pengembangan pelabuhan harus memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
5. pengembangan pelabuhan harus memperhatikan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
6. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
8. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut;
9. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer; dan
10. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
- c. transportasi udara:
2. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara mengacu pada peraturan perundang-undangan
3. terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek kemananan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
- b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi; dan
- c. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi mengacu pada peraturan perundangundangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d dilakukan melalui ketentuan umum untuk pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya air disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan wilayah sungai lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada jaringan wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan;
- b. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
- d. dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
- e. penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budi daya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidahkaidah konservasi;
- f. diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan pantai berhutan bakau dan habitat satwa yang ada; dan
- g. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana sumber daya air mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. TPA tidak diperbolehkan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. lokasi TPA harus didukung oleh studi kelayakan dan/atau kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan dari lembaga yang berwenang;
- c. pengelolaan sampah dan TPA dilakukan dengan sistem sanitasi menggunakan tanah ( sanitary landfill ) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
- e. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya mengacu pada peraturan perundangundangan terkait.
Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperbolehkan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
- b. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya mengacu pada peraturan perundangundangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budi daya di atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan lebih besar dan/atau sama dengan 3 meter;
- b. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan lebih besar dan/atau sama dengan 3 (tiga) meter dapat diperbolehkan dengan ketentuan :
1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh menteri kehutanan.
- c. dalam kawasan resapan air tidak diperbolehkan adanya kegiatan budi daya;
- d. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperbolehkan, namun harus memenuhi syarat :
1. tingkat kerapatan bangunan rendah (koefisien dasar bangunan maksimum 20 (dua puluh) persen dan koefisien luas bangunan maksimun 40 (empat puluh) persen;
2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi;dan
3. dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya, kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendalian air, dan sistem peringatan dini ( early warning system );
- b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya sesuai peruntukan kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
- d. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. dalam kawasan sempadan waduk/danau masih diperbolehkan dibangun prasarana wilayah dan untilitas lainnya sepanjang:
1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya disekitar jaringan prasarana tersebut;
2. pembangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi sungai;
- g. dalam kawasan sempadan sungai diperbolehkan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. dalam kawasan sempadan sungai masih diperbolehkan dibangun prasarana wilayah dan untilitas lainnya sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sekitar
- jaringan prasarana tersebut dan pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- i. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak mata air;
- j. dalam kawasan sempadan mata air masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan perundangundangan.
- k. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperbolehkan dialihfungsikan;
- l. dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperbolehkan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- m. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam kawasan suaka alam tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan suaka alam;
- b. dalam kawasan suaka alam masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam, dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi;
- c. dalam kawasan suaka alam masih diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. kawasan taman nasional dilarang dilakukan kegiatan budi daya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
- e. dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- f. dalam kawasan taman nasional laut dilarang dilakukan penambangan terumbu karang;
- g. dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
- h. dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut masih diperbolehkan dilakukan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
- i. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian, dan cagar budaya mengacu pada peraturan perundangundangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakaukan pembangunan sarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam;
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budi daya seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi lingkungan.
- e. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- g. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budi daya seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi lingkungan;
- h. dalam kawasan masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini ( early warning system) ;
- i. pemasangan penahan gelombang, rehabilitasi terumbu karang, realokasi permukiman yang rawan abrasi, penanaman mangrove dan pohon pelindung di sepanjang pesisir pantai, serta pemberdayaan masyarakat pesisir, dan rehabiltasi terumbu karang yang berfungsi untuk menahan gelombang;
- j. menyusun peraturan daerah penanggulangan bencana dan aturan bangunan sesuai dengan standar kebencanaan; dan
- k. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian, dan cagar budaya mengacu pada peraturan perundangundangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada kawasan lindung lainnya dimungkinkan dilakukannya pemanfaatan kawasan sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan lindung;
- b. sistem jaringan prasarana wilayah yang melintasi kawasan lindung lainnya harus memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- c. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi daya
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam kawasan hutan produksi dimungkinkan dilakukannya pemanfaatan kawasan sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan tersebut;
- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat difungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan lingkungan;
- d. kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain diluar kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- e. sebelum pelaksanaan kegiatan, diwajibkan melakukan studi kelayakan atau kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan atau SPPL dari lembaga yang berwenang; dan
- f. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan budi daya pertanian tanaman lahan basah dan lahan kering tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman lahan basah tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber daya air;
- c. kawasan peruntukan budi daya pertanian lahan basah dan lahan kering diperbolehkan untuk difungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- d. pada kawasan budi daya peruntukan pertanian diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian dalam kawasan pertanian masih diperbolehkan dilakukan kegiatan wisata alam;
- e. dalam kawasan peruntukan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, setelah dilakukannya kajian lingkungan secara komprehensif;
- f. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- g. alih fungsi kawasan peruntukan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. sebelum pelaksanaan kegiatan, diwajibkan melakukan studi kelayakan atau kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan atau SPPL dari lembaga yang berwenang; dan
- i. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan budi daya perikanan tidak diperbolehkan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. dalam kawasan perikanan masih diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. kawasan perikanan diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan perikanan masih diperbolehkan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
- e. Pemanfaatan sumber daya perikanan tidak boleh melebihi potensi lestari.
- f. Pemanfaatan kawasan perikanan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
- g. Mengendalikan dan membatasi metode dan penggunaan alat tangkap dalam rangka mengendalikan pemanfaatan potensi perikanan tangkap; dan
- h. sebelum pelaksanaan kegiatan, diwajibkan melakukan studi kelayakan atau kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan atau SPPL dari lembaga yang berwenang; dan
- i. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan dengan izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. kawasan pasca tambang dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. pada kawasan pertambangan diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. kegiatan permukiman diperbolehkan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
- f. sebelum pelaksanaan kegiatan, diwajibkan melakukan studi kelayakan atau kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan atau SPPL dari lembaga yang berwenang; dan
- g. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri diperbolehkan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman setelah dilakukannya kajian lingkungan secara komprehensif;
- c. pada kawasan industri diperbolehkan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundangundangan;
- d. pada kawasan industri masih diperbolehkan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau ( greenbelt ) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah terpadu;
- f. pengembangan zona industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
- g. sebelum pelaksanaan kegiatan, diwajibkan melakukan studi kelayakan atau kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan atau SPPL dari lembaga yang berwenang; dan
- h. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata diperbolehkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. pada kawasan pariwisata diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- d. pada kawasan pariwisata alam tidak diperbolehkan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- e. sebelum pelaksanaan kegiatan, diwajibkan melakukan studi kelayakan atau kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan atau SPPL dari lembaga yang berwenang; dan
- f. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf g ditetapkan sebagai berikut:
- a. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pada kawasan permukiman diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan permukiman masih diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk RTH perkotaan;
- e. dalam kawasan permukiman masih diperbolehkan adanya kegiatan industri dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. kawasan permukiman tidak diperbolehkan dibangun di dalam kawasan konservasi;
- g. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang menganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- i. sebelum pelaksanaan kegiatan, diwajibkan melakukan studi kelayakan atau kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan atau SPPL dari lembaga yang berwenang; dan
- j. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf h ditetapkan sebagai berikut:
- a. peruntukan kawasan diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. alokasi peruntukan yang diperbolehkan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia, serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- d. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- e. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku;
- f. sebelum pelaksanaan kegiatan, diwajibkan melakukan studi kelayakan atau kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan atau SPPL dari lembaga yang berwenang; dan
- g. keseluruhan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan
[
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 75

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Izin pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan diatur dengan peraturan bupati mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Ketentuan Insentif
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 76

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif berfungsi sebagai berikut:
- a. perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang promoted area yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b. katalisator perwujudan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi silang;
- c. penyediaan sarana dan prasarana ; dan/atau
- d. publisitas atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan pemberian insentif diberlakukan dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
- b. pengurangan retribusi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang dan urun saham;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. penghargaan; dan/atau
- g. kemudahan perizinan.
Bagian Kelima
Ketentuan Disinsentif
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 77

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif, yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan pemberian disinsentif diberlakukan dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum, dapat diberikan dalam bentuk: a. pengenaan pajak/ retribusi yang tinggi;
- b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
- c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
Bagian Keenam Arahan Pengenaan Sanksi
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 78

Arahan pengenaan sanksi, yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e diberikan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana, kawasan lindung, dan kawasan budi daya;
- c. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- d. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfatan ruang wilayah kabupaten yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- f. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 79

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sanksi administratif dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 80

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 81

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 82

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 84

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 85

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 86

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 87

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagianbagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan
- [68] penertiban,
6. memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 88

Denda administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi adminsitratif.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 89

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 90

Dalam pengelolaan ruang wilayah masyarakat berhak :
- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRWK dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB XI - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 91

- (1) Untuk dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, pemerintah daerah menyebarluaskan rencana tata ruang melalui media pengumuman atau sosialisasi oleh pemerintah daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.
BAB XI - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 92

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memberikan pemanfaatan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya kepada masyarakat, antara lain dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum adat serta kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.
BAB XI - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 93

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRWK diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB XI - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 94

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah, masyarakat wajib :
- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan
- b. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
BAB XI - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 95

- (1) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah meliputi:
- a. peran masyarakat dalam proses penyusunan RTRWK;
- b. peran dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- c. peran dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Peran masyarakat dalam proses penyusunan RTRWK dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian saran dan masukan untuk menentukan arah pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang akan dicapai;
- b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
- c. pemberian masukan dalam merumuskan RTRWK;
- d. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- e. pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRWK; dan
- f. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, dan/atau bantuan tenaga ahli.
- (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dilakukan dalam bentuk:
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- e. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan/atau
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan dalam bentuk:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.
- (5) Peran serta masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan tertulis melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XI - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 96

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah:
- a. membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang membutuhkannya; dan
- b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
Bagian Keempat Kelembagaan
BAB XI - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 97

- (1) Untuk menunjang penataan dan pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah dapat membentuk BKPRD.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah menyangkut perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 98

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 99

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 100

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal diundangkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali juga dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar sebagai penjabaran RTRWN dan/atau RTRWP dan
dinamika pembangunan di wilayah kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRWK dilengkapi dengan lampiran peta dan matriks susunan tipikal indikasi program utama dalam penyusunan RTRWK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan berdasarkan hasil keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal terjadi penetapan Batas wilayah antar kabupaten dalam Provinsi Bengkulu dan antar kabupaten dengan provinsi lainnya yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, maka yang akan dipedomani adalah Batas wilayah kabupaten yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- (7) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan dapat disusun rencana detail tata ruang wilayah kabupaten sebagai acuan penyusunan peraturan zonasi dan rencana tata ruang kawasan strategis wilayah kabupaten.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
Diundangkan di Argamakmur Pada tanggal 18 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,
SAID IDRUS ALBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 3
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara
ZULKARNAIN
Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU : (11/2015);l
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah TK. II Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
Ditetapkan di Argamakmur Pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI BENGKULU UTARA, ttd
H.M.IMRON ROSYADI