PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2011
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Berlaku: 16 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2011;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Iinsentif penempatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 26.922.216.833,39,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah :Rp.463.824.098.147,00,-
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah : Rp. 49.366.154.890,00,-
: Rp. 4.311.277.466,39,-
- b.
- Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 3.419.939.367,00,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 2.346.000.000,00,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah : Rp. 16.845.000.000,00,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah
: Rp. 45.616.927.147,00,-
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
: Rp.369.273.971.000,00,-
- b. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 48.933.200.000,00,-
- a. Pendapatan Hibah sejumlah
- Rp. 0,00,-
- b. Dana Darurat sejumlah
: Rp. 0,00,-
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp. 11.223.721.690,00,-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
: Rp. 38.142.433.200,00,-
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah : Rp. 0,00,-
N/A
Pasal 3

terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah : Rp. 352.022.236.100,00,-
- b. Belanja Langsung sejumlah
: Rp. 278.265.705.168,00,-
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a.
- Belanja Pegawai sejumlah : Rp.295.993.738.200,00,-
- b. Belanja Bunga sejumlah
: Rp 224.176.200,00,-
- c.
- Belanja Subsidi sejumlah
: Rp. 0,00,-
- d.
- Belanja Hibah sejumlah : Rp. 24.340.761.000,00,-
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah : Rp. 7.094.300.000,00,-
- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah
: Rp. 0,00,-
- g.
- Belanja Bantuan Keuangan sejumlah: Rp. 23.869.260.700,00,-
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah : Rp. 500.000.000,00,-
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a.
- Belanja Pegawai sejumlah : Rp. 30.220.311.350,00,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah : Rp.101.478.927.718,00,-
- c. Belanja Modal sejumlah
: Rp.146.566.466.100,00,-
N/A
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
N/A
Pasal 1

terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
: Rp. 90.219.471.397,61,-
- b. Pengeluaran sejumlah
: Rp. 44.000.000,00,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA) sejumlah
: Rp. 83.965.326.897,61,-
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah : Rp. 0,00,-
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 0,00,-
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah : Rp. 5.254.144.500,00,-
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
: Rp. 1.000.000.000,00,-
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah : Rp. 0,00,-
- (3) terdiri dari jenis pembiayaan :
- Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah : Rp. 0,00,-
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
: Rp. 0,00,-
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah : Rp . 44.000.000,00,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah : Rp.
0,00,-
- e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman : Rp. 0,00,-
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I
Ringkasan APBD;
2. Lampiran II
Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III
Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII
Daftar Penyertaan Modal ( investasi) Daerah;
9. Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11.Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini;
- 12.Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- 13.Lampiran XIII
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
N/A
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
N/A
Pasal 7

Kegiatan pembangunan yang berlokasi di Bukit Tengah dengan sumber dana dari APBD belum dapat dilaksanakan sebelum Peraturan tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Kerinci ditetapkan atau adanya surat dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berlokasi di Bukit Tengah dapat dilaksanakan walaupun Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Kerinci belum ditetapkan.
N/A
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 25 Februari 2011
BUPATI KERINCI,
Dto
H. MURASMAN
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 25 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH KERINCI, dto
H. DASRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2010 NOMOR 1 6