PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 1960
Tentang PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Berlaku: 26 Oktober 1960
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa minyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur, dibandingkan dengan bahan-bahan galian yang lain;
- b. bahwa produksi minyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak;
- c. bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional;
- d. bahwa persoalan-persoalan mengenai-minyak dan gas bumi mengandung aspek-aspek internasional.
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, pertambangan minyak dan gas bumi, perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri;
- f. bahwa peraturan tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
- g. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat : 1. pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar;
2. pasal 9 Perusahaan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan No. 37 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119);
3. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
4. Idische Mijnwet Staatsblad 1899 No. 214 jo. Staatsblad 1960 No. 434;
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Oktober 1960.
Memutuskan :
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi.
BAB I
Pasal 1

.
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- a. minyak gas bumi : bahan-bahan galian minyak bumi, aspal, lilin bumi, semua jenis bitumen baik yang padat maupun yang cair dan semua gas bumi serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahan bahan-bahan galian tersebut, tidak termasuk bahan-bahan galian anthrasit dan segala macam batu bara, baik yang tua maupun yang muda;
- b. hak tanah: hak atas sebidang tanah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
- c. eksplorasi: segala cara penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan adanya dan keadaan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi;
- d. eksploitasi : pekerjaan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dengan jalan yang lazim;
- e. pemurnian dan pengolahan : usaha untuk mempertinggi mutu dan untuk memperoleh bagian-bagian bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang dapat dipergunakan;
- f. pengangkutan : segala usaha pemindahan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dari daerah-daerah eksploitasi atau tempattempat pemurnian dan pengolahan;
- g. penjualan : segala usaha penjualan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dan hasil-hasil pemurnian dan/atau pengolahan;
- h. kuasa pertambangan : wewenang yang diberikan kepada Perusahaan Negara untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- i. Menteri : Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi;
- j. wilayah hukum pertambangan Indonesia : seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1960, dan daerah-daerah Continental dari kepulauan Indonesia;
- k. Perusahaan Negara; perusahaan seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
BAB II - KETENTUAN - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

.
Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.
BAB II - KETENTUAN - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

.
- (1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan seperti yang termaktub dalam pasal 4 Undang-undang tentang Pertambangan, maka pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh Negara.
- (2) Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata.
BAB II - KETENTUAN - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

.
Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dapat meliputi:
- a. eksplorasi;
- b. eksploitasi;
- c. pemurnian dan pengolahan;
- d. pengangkutan;
- e. penjualan.
BAB III - KUASA PERTAMBANGAN.
Pasal 5

.
- (1) Kuasa Pertambangan ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang mendirikan perusahaan itu.
- (2) Penunjukan batas-batas wilayah kuasa pertambangan beserta syaratsyaratnya ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri.
BAB III - KUASA PERTAMBANGAN.
Pasal 6

.
- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diatas Perusahaan Negara harus berpegang pada. pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat (2) diatas mulai berlaku sesudah disahkan dengan Undang-undang.
BAB III - KUASA PERTAMBANGAN.
Pasal 7

.
- (1) Kuasa pertambangan tidak meliput hak tanah permukaan bumi.
- (2) Pekerjaan kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan diwilayah yang ditutup untuk kepentingan umum.
- (3) Lapangan pekerjaan kuasa pertambangan tidak meliputi:
- a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, umpamanya jalan-jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya,
- b. lapangan tanah sekitar lapangan-lapangan dan bangunanbangunan pertahanan.
- c. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain;
- d. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan ijin yang berkepentingan.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan, pemindahan bangunan-bangunan Pekerjaan Umum dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan setelah diperoleh izin dari yang berwajib.
BAB IV - PENGEMBALIAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN.
Pasal 8

.
- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali sebagian atau seluruh wilayah pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) diatas disertai dengan alasan-alasan yang cukup apa sebabnya pernyataan itu disampaikan.
- (3) Pengembalian wilayah pertambangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru sah setelah disetujui oleh Menteri.
BAB IV - PENGEMBALIAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN.
Pasal 9

.
Jikalau sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dikembalikan, maka segala beban yang diberatkan kepada wilayah yang bersangkutan batal menurut hukum.
BAB IV - PENGEMBALIAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN.
Pasal 10

.
Apabila sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dikembalikan, maka Perusahaan Negara yang bersangkutan menyerahkan kepada Menteri semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan pelaksanaan usaha pertambangan.
HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN
BAB V - HAK- HAK TANAH.
Pasal 11

.
Mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan,jika kepadanya:
- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan akan penggantian kerugian itu terlebih dahulu.
BAB V - HAK- HAK TANAH.
Pasal 12

.
- (1) Apabila ada hak yang bukan hak Negara atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti kerugian dan/atau sumbangan yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri, untuk penggantian sekali dan/atau untuk selama hak itu tidak dapat dipergunakannya.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sumbangan dan/atau ganti kerugian itu ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah pertambangan tempat pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan.
- (3) Sumbangan dan/atau ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan pada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.
BAB V - HAK- HAK TANAH.
Pasal 13

.
Kewajiban untuk memberi sumbangan ataupun ganti kerugian tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan-bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain diatas tanah yang termasuk wilayah pertambangan minyak dan gas bumi, dengan maksud memperoleh uang sumbangan dan/atau ganti kerugian.
BAB V - HAK- HAK TANAH.
Pasal 14

.
Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.
BAB VI - PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA.
Pasal 15

.
- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuranpasti, iuran eksplorasi dan/atau eksplorasi dan/atau pembayaranpembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan.
- (2) Perincian dan besarnya pungutan-pungutan Negara yang tersebut dalam ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII - PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.
Pasal 16

.
Tata usaha dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan dan pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.
BAB VII - PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.
Pasal 17

.
- (1) Departemen yang dimaksud dalam pasal 16 tersbut diatas melakukan pengawasan dan penelitian, begitu pula menentukan syarat-syarat dan ijin penempatan terhadap tenaga-tenaga ahli asing yang akan dipekerjakan dalam perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi, dengan tidak mengurangi tugas dari lain jawatan/instansi.
- (2) Syarat-syarat dan ijin penempatan terhadap tenaga-tenaga tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan keadaan dan keahliannya serta semangat dan cita-cita nasional untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi sesuai dengan rencana pendidikan kejuruan dan keadaan yang nyata dalam masyarakat.
- (3) Dalam melakukan tugas tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi berkewajiban untuk memberikan laporan dan bantuannya dan menaati perintahperintah yang diberikan Departemen tersebut diatas.
BAB VIII - KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
Pasal 18

.
- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melaksanakan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah barangsiapa yang melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
BAB VIII - KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
Pasal 19

.
Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah barangsiapa yang berhak atas tanah merintangi atau mengganggu pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang sah.
BAB VIII - KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
Pasal 20

.
Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah;
- a. pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini dan/atau Surat Keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini;
- b. pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintahperintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang berwajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
BAB VIII - KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
Pasal 21

.
- (1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu badan hukum, maka hukuman termaksud dalam pasal 18, 19 dan 20 peraturan ini dijatuhkan kepada para anggota pengurus.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) peraturan ini adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 22

.
- (1) Semua hak-hak pertambangan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang bukan Perusahaan Negara, yang diperoleh berdasarkan peraturan-perturan yang ada sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mempunyai kekuatan hukum, tetap dapat dijalankan untuk suatu tenggang waktu yang sesingkat-singkatnya. Tenggang waktu itu akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemegang-pemegang hak-hak pertambangan berdasarkan peraturanperaturan yang tersebut dalam ayat (1) diatas didahulukan dalam pertimbangan penunjukan sebagai kontraktor yang dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini untuk wilayah-wilayah pertambangan mereka sekarang.
- (3) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas dicabut pada saat berakhirnya tentang waktu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.
- (4) Hak-hak pertambangan Perusahaan Negara yang masih ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjadi kuasa-kuasa pertambangan untuk wilayah-wilayah pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan pada saatsaat peraturan-peraturan dikeluarkan untuk itu masing-masing seperti yang dimaksudkan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
BAB X - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 23

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut "Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi".
BAB X - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 24

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1960. Sekretaris Negara,
TAMZIL.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 133.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1960. Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO
PENJELASAN
Pasal 1

.
Mengenai apa yang tersebut dengan huruf j dicatat disini, bahwa Dataran Kontinental yang diartikan oleh dunia internasional semua daerah dibawah permukaan air dari pantai kearah laut yang mungkin mengandung kekayaan alam.
PENJELASAN
Pasal 2

dan 3.
Cukup jelas dalam penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

dan 6.
Cukup jelas dalam penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini adalah pembatasan-pembatasan terhadap pemberian wilayah kuasa pertambangan berhubung dengan hak-hak agraria nasional dan untuk menjamin kepentingan-kepentingan umum yang erat bersangkut-paut dengan lapangan-lapangan tanah.
PENJELASAN
Pasal 8

, 9 dan 10.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

dan 12.
Dalam pasal-pasal ini ditegaskan kewajiban mereka yang berhak atas tanah untuk memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan, dan sekaligus ditegaskan pula kewajiban pemegang kuasa pertambangan untuk mengganti kerugian dan/atau sumbangan kepada mereka yang berhak atas tanah sebagai perimbangan.
PENJELASAN
Pasal 13

dan 14.
Cukup jelas dalam penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 15

.
Dengan ditentukannya penentuan lebih lanjut tentang pungutan Negara ini oleh Peraturan Pemerintah, maka akan lebih mudah dan lebih cepat dapat diatur apabila diperlukan suatu perubahan dalam pungutan Negara itu.
PENJELASAN
Pasal 16

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

.
Ini perlu dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, oleh karena erat hubungannya dengan wewenang dan kewajiban Pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam kehidupan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi berdasarkan peraturan-peraturan dan Undang-undang yang kini berlaku dan yang akan terus berlaku sampai pada waktu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah (lihat ketentuan-ketentuan peralihan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini).
Pembentuk rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menginsyafi bahwa disamping Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini terdapat pula Undang-undang No. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing dan lain Undang-undang yang juga memuat ketentuan-ketentuan tentang tenaga asing hingga oleh karena itu dalam pasal 17 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimuat ketentuan "dengan tidak mengurangi tugas dari lain jawatan/instansi", sehingga dapatlah setiap instansi yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan tenaga-tenaga asing mengadakan kerja-sama satu sama lain.
Apa yang ditentukan dalam pasal 17 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 3 tahun 1958 tenang penempatan tenaga asing, oleh karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini hanyalah merpakan pengkhususan belaka berhubung bahan galian minyak dan gas bumi mempunyai masalah dan ciri-ciri tersendiri.
PENJELASAN
Pasal 18

dan 19.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

.
Ketentuan ini diperlukan agar pelanggaran terhadap Keputusan Pemerintah dapat dihukum, karena Keputusan Pemerintah tidak dapat memuat ancaman hukuman.
PENJELASAN
Pasal 21

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

.
Perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang bukan Perusahaan Negara dan yang telah ada di Indonesia ini sebelum Peraturan ini berlaku, dapat diutamakan dari pada perusahaan-perusahaan asing lainnya untuk mengadakan "perjanjian karya"
- 10 - dengan Perusahaan Negara. Dan dalam pasal ini ditentukan, bahwa hubungan Perusahaan Negara yang telah ada sebelum peraturan ini berlaku, dengan wilayahwilayah pertambangannya harus segera disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini.
PENJELASAN
Pasal 23

dan 24.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2070.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG