PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 10/E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 9/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 1/E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7 /E);
41. Peraturan Daerah Ka bu paten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 4/ A);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 1/A).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012.
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rpl.207.474.907.653,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp121.885.823.487,65 sehingga menjadi Rpl.329.360.731.140,65, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah:
- a. Semula
- b. Bertambah / (berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan
2. Belanja Daerah:
- a. Semula
- b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(defisit) setelah perubahan
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (bekurang) J umlah penerimaan setelah perubahan
- b. Pengeluaran:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah peru bahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah peru bahan
N/A
Pasal 2

Rpl .074.890.610.689,00 Rp95.952.679.294,09
Rpl.170.843.289.983,09
Rpl.207.474.907.653,00
Rp12 l .885.823.487,65
Rp 1.329 .360. 731.140,65
Rp(158.517.441.157,56)
Rp134.162.296. 964,00 Rp27.772.644.193,56
Rp161.934.941.157,56
Rp 1.578.000.000,00 Rp 1.839 .500.000,00
Rp3.417.500.000,00
Rp158.517.441.157,56
Rp0,00
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah peru bahan
- b. Dana Perimbangan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan
Rp62.836.209.595,00
Rp9.868.332.252,77
Rp72. 704.541.84 7, 77
Rp870.076.859.49 l ,00
Rpl 9.751.313.161,00
Rp889.828. l 72.652,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- 1) Semula
Rp141.977.541.603,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp66.333.033.880,32
Rp208.310.575.483,32
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
- b. Retribusi Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp12.200.216.185,00
Rpl.778.800.000.00
Rp13.979.016.185,00
Rp18.545.650. l 93,00
Rp 1. 924 .807. 040.00
Rp20.470.457.233,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- 1) Semula
Rpl.769.795.696,00
- 2) Bertambah/(berkurang) J umlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
Rp90.775.700,34
- dipisahkan setelah perubahan
Rpl.860.571.396,34
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- 1) Semula
Rp30.320.547.521,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp6.073.949.512.43 Jumlah lain-lain Pendapatan
- Asli Daerah setelah perubahan
Rp36.394.497 .033,43
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- J umlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rpl 17.959.482.652,00
- b. Dana Alokasi Umum:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah peru bahan
- c. Dana Alokasi Khusus:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp98.208.169 .491,00
Rpl 9. 751.313.161.00
Rp700.513.200.000,00 Rp(0,00)
Rp700.513.200.000,00
Rp71.355.490.000,00 Rp(0.00)
Rp71.355.490.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri darijenis pendapatan:
- a. Hibah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan hibah setelah peru bahan
Rp905. 707 .625,00
Rp73.970.125.00
Rp979.677. 750,00
- b. Dana Darurat:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) J umlah Dana Darurat setelah perubahan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak:
- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang) setelah perubahan
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp37.219.268. 733,32
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp3 l.967.825.418,00
Rp5.251.443.315,32
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- 1) Semula
Rp73.679.323.560,00
- 2) Bertambah/(berkurang) J umlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan
Rp31.560.635.440,00
Rp105.239.959.000,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah
lainnya:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
N/A
Pasal 3

Rp35.424.685.000,00
Rp29. 446. 985. 000. 00
Rp64.871.670.000,00
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah peru bahan
- b. Belanja Langsung:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Langsung setelah peru bahan
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana
- huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp673.652.373.732,00
Rp33.615.909.012,02
Rp707.268.282.744,02
Rp533.822.533.92 l ,OO
Rp88.269.914.4 75,63
Rp622.092.448.396,63
dimaksud pada ayat ( 1)
Rp604.590.418.672,00
Rp20.337.900.469.02
Rp624.928.319.141,02
Belanja Bunga:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/{berkurang) Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
- c. Belanja Subsidi:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ {berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
- d. Belanja Hibah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/{berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
- e. Belanja Bantuan Sosial:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ {berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah peru bahan
- f. Belanja Bagi Hasil:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ {berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah peru bahan
- g. Belanja Bantuan Keuangan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ {berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
- h. Belanja Tidak Terduga:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ {berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp38.837.666.500,00
Rpl 1.301.168.543,00
Rp50.138.835.043,00
Rpl.030.945.160,00
Rp(300.000.000,00)
Rp730.945.160,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp27 .693.343.400,00
Rp54.600.000,00
Rp27. 7 4 7 . 943 . 400, 00
Rpl .500.000.000,00
Rp2.222.240.000,00
Rp3.722.240.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a . Belanja Pegawai:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ {berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah peru bahan
Rp85.590.603.582,00
Rp9.095.416.302,00
Rp94.686.019.884,00
Rp142.779.467.211,00
Rp32.550. 706.839,63
Rpl 75.330.174.050,63
- c. Belanja Modal:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp305.452.463.128,00 Rp46.623. 791.334,00
Rp352.076.254.462,00
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Penerimaan, sejumlah Rp161.934.941.157,56:
- 1) Semula
Rp134.162.296.964,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah peru bahan
Rp27.772.644.193,56
Rp 161. 934. 941.157 ,56
- b. Pengeluaran, sejumlah Rp3.417.500.000,00:
- 1) Semula
Rpl.578.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rpl.839.500.000,00
Rp3.417.500.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA}, sejumlah Rp161.586.091.757,56:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Rp27.772.644.193,56 Sebelumnya setelah perubahan Rp161.586.091.757,56
Rp133.813.447.564,00
- b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pencairan Dana
- Cadangan setelah perubahan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah sejumlah Rp132.256.038,00: yang
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah setelah Perubahan
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Dipisahkan
Rp132.256.038,00
Rp0,00
Rp132.256.038,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Rp0,00: sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah peru bahan
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp0,00:
- 1) Semula
Rp0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah peru bahan
Rp0,00
Rp0 ,00
- f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp216.593.362,00:
- 1) Semula
Rp216.593.362,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp0,00
Jumlah Penerimaan Piutang
Daerah setelah perubahan
Rp216.593.362,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pembentukan Dana
Rp0,00
Rp0,00
Cadangan setelah peru bahan
Rp0,00
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp3.417.500.000,00:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan
Rpl .578.000.000,00
Rpl .839.500.000,00
Rp3.417.500.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp0,00:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yangjatuh tempo setelah peru bahan Rp0,00 Rp0,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp0,00:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
| 1. Lampiran | I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Lampiran | II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; |
| 3. Lampiran | III | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 7. Lampiran | VII : | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| 8. Lampiran | VIII: | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |
N/A
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 NOMOR 2/ A.
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
BAGIAN HUKUM
Nomor
188.45/
/433.013/2012
Bangkalan,
2012
Kepada
Yth. Bapak Bupati Bangkalan
di
BANG KALAN
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat konsep : Perda dan Perbup
Kepada
Dari
Tentang
Catatan
Lampiran
Bagian Hukum
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
- Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Apabila Bapak berkenan mohon tanda tangan sebanyak 6 {enam) kali.
DISPOSISI PIMPINAN
SEKRETARIS DAERAH
W}wrr~lyr
Drs. SAIFUL DJAMAL, MMr Pembina Utama Muda NIP. 19580524 198011 1 001