PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor : Tahun 2016
Tentang PENAMAAN JALAN
Berlaku: 0 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 1 0 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMAAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi para pahlawan dan tokoh masyarakat yang telah berjasa dalam membangun Kabupaten Minahasa Tenggara yang diabadikan melalui namajalan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penataan nama jalan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi maka dipandang perlu mengatur pemberian nama jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. bahwa untuk memberikan dasar dalam melaksanakan penamaan Minahasa Tenggara; hukum jalan dan pedoman di Kabupaten
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan ;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang­ Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
.
'
'
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan
BUPATIMINAHASATENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang prasarana jalan tennasuk papan nama jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
«&lt;
�
9. Jalan Umum adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas urn um.
10. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelornpok masyarakat untuk »: kepentingan sendiri.
3. (§,: Jalan Provinsi adalah rnerupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
4. cl,1. Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan J alan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol.
5. (1�. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan v Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam sistim jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten.
6. (i4 1 · Jalan kota adalah Jalan Umum dalarn sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalarn kota, menghu bungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan dalam kota. menghubungkan antar persil, serta antar pusat permukiman yang berada di
7. @Jalan Desa adalah merupakan menghubungkan kawasan dan/ atau Jalan Urn.um yang antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan.
16. Nam.a Jalan adalah kata yang memberikan informasi/identitas untuk membedakan antara jalan yang satu dengan yang lain, sehingga mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1 ) Penamaan Jalan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada.
- (2) Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , bertujuan untuk :
- a. memudahkan memperoleh informasi dan alamat bagi masyarakat yang berkepentingan;
- b. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangnnya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
- c. Melestarikan budaya berdasarkan karakteristik /kearifan lokal; dan
- d. tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
BAB III - JENIS JALAN DAN NAMA JALAN
Pasal 3

- Jenis jalan menurut statusnya terdiri :
- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jalan Kota; dan
- e. Jalan Desa.
BAB III - JENIS JALAN DAN NAMA JALAN
Pasal 4

- ( 1 ) Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada di Daerah harus mempunyai Nama Jalan.
- (2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan wilayah administrasi.
.
.
.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah administrasi Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - JENIS JALAN DAN NAMA JALAN
Pasal 5

Nama Jalan di Daerah diambil dari:
- a. nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
- b. nama tokoh adat, nama kerajaan, narna tempat atau wilayah;
- c. nama flora, fauna, dan pulau di Indonesia; dan
- d. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
BAB III - JENIS JALAN DAN NAMA JALAN
Pasal 6

Penamaan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk:
- a. Jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat;
- b. Jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi; dan
- c. Jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - JENIS JALAN DAN NAMA JALAN
Pasal 7

Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan :
- a. nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, usaha, merek dagang dan nama lainnya kepentingan pribadi atau golongan tertentu; nama untuk
2. norma b. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
- c. nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.
BAB IV - TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN
Pasal 8

- 1) Pengusulan Nama Jalan di Daerah dapat dilakukan oleh:
- a. desa dan kelurahan.
- b. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa ; dan
- c. perusahan pengembang bagi Jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
- d. Kelompok/ Organisasi kemasyarakatan
- 2) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PAPAN NAMA JALAN
BAB IV - TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN
Pasal 9

Papan Nama Jalan berisikan :
nama Jalan dengan huruf kapital latin; dan b. kode pos.
BAB IV - TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN
Pasal 1

1
Kecuali dengan izin Pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan Nama Jalan.
BAB IV - TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN
Pasal 12

- (1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan dibangun.
- (2) Sebelum fasilitas Jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang.
BAB VI - PENETAPAN NAMA JALAN
Pasal 13

- ( 1 ) Penetapan Nama Jalan ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam menetapkan Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Bupati wajib mengacu pada usulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
PEMBIAYAAN
BAB VI - PENETAPAN NAMA JALAN
Pasal 14

Pembiayaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

- ( 1) Penyidik Pegawai Negeri Pemerintah Daerah diberi melakukan penyidikan atas Sipil (PPNS) di Lingkungan wewenang khusus untuk pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyedik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ( 1 )
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Nama Jalan di Daerah yang telah ada tetap berlaku.
«&lt;
�
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bemegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
Keberadaan jalan merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang "Ecopolis" atau "Humanopolis".
Nama Jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan Penamaan Jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, dan untuk tertib administrasi pengelolaan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman Penamaan jalan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.
•
•
Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penamaan Jalan dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya Nama Jalan sehingga terwujud ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Cukup jelas.
c Pasal 3
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
c Cukup jelas . .
Pasal 8
Cukupjelas
Pasal 9
Cukupjelas
Pasal 10
Cukupjelas
Pasal 1 1
Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat di Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengatur prasarana jalan termasuk Papan Nama Jalan.
```
```
'
.
. .
2016
## BAB XI
## KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Diundangkan di Ratahan pada tanggal
',o
/J,c;10-,,bu
SEKRET*S DAERAH
KABUPAT�::.NAHASA TENGGARA,
FARRY FREYKE LIWE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 10,