Unknown Unknown Nomor ( Tahun 2009
Tentang RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL
Berlaku: 6 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINT AH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
NOMOR ( TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELA WI,
Menimbang a.
- bahwa dalarn meningk.atkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur dan menerbitkan penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perlu dibuat aturan baru tentang Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dimaksud dikenakan biaya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Aleta Catalan Sipil;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pendaftaran Kependuduk.an dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Melawi.
- l. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30l 9 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun I 98 I tentang Hukum Acara Pidana ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Rennhlik Indonesia Naro+ A2AA »
| 6. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); |
| 8 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); |
| 9 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 ); |
| 10 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ); |
| 11 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); |
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); |
| 14 | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 15 | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); |
| 16 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; |
| 17 | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 ); |
| 18 | Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat |
Menetapkan
Dengan Perserujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CA TAT AN SIPIL
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Melawi;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Melawi;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Pendaftaran Penduduk adalah seluruh aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor lnduk Kependudukan, Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan;
11. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai tanda bukti (Legitimasi ) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Akta Catatan Sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan diterbitkan dan disimpan oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk sebagai Dokwnen Negara;
| 13. | Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Melawi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; |
| 15 | Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk tujuan kcpecntingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan; |
| 16 | Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan; |
| 17 | Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; |
| 18 | Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Melawi; |
| 19 | Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk. mencari, mengumpul dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiba retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah; |
| 20 | Penyidik Tindakan Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu meembuat terang tindak Pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka. |
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
N/A
Pasal 2

- (I) Dengan nama Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi dimaksud pada ayat ( I ) adalah Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Cata.tan Sipil yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Melawi.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang mengunakan atau menikmati jasa pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSJ
Pasal 3

Retribusi pendaftaran kependudukan dan Akta Catatan Sipil tennasuk jenis retribusi jasa urn um.
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSJ
Pasal 4

- ( t) Prinsip dan sasaran penetapan besamya tarif Retribusi Pendaftaran kependudukan dan Akta Catatan Sipil didasarkan atas kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya pelayanan jasa bersangkutan serta kemampuan masyarakat dan berazaskan keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) pasal ini meliputi biaya Administrasi, biaya Percetakan dan biaya Pembinaan.
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

- (I) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) pasal ini :
- a. Retribusi Pendaftaran Kependudukan adalah sebagai berikut :
- I. Bia ya penerbitan Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,- /set
2. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 12.500,/lbr
3. Biaya penerbitan Kartu Keluarga Warga Negara Asing sebesar Rp. 20.000,-/set
4. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,-/1mb
5. Biaya penerbitan Surat Keterangan Kependudukan ( Kartu KK ) lainnya sebesar Rp. 7.500,-/1br
- b. Retribusi Akta-akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :
| NO | JENIS PELAYANAN CATATAN SIPIL | BESARNYA BIAYA | BESARNYA BIAYA |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | WNI | WNA |
| I. | Pencatatan dan penerbitan Kutipan akta kelahiran a. Usia0 sld 18 Th b. Usia lebih dari I 8 Tb c. Kutioan Kedua dan seterusnva | 0,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- | 0,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- |
| 2. | a. Pencatatan Perkawinan . Di dalam Kantor . Di luar Kantor | Rp. 50. 000,- Rp. 75. 000,- | Rp. 75. 000,- Rp. 100. 000,- |
| | b. Disamping biaya tersebut yang bersangkutan diwajibkan membayar kutipan Akta Perkawinan ( satu set untuk suami dan istri ) | Rp. 15.000,- | Rp. 30. 000,- |
| | C. Bagi pencatatan perkawinan terlambat yang melebihi jangka satu bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama . Di dalarn Kantor .. | Rp. 60. 000,- | Rp. I 00. 000,- |
| 3. | a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian ( satu set) b. Pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu I (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dikenakan biaya ( sud.ah termasuk biaya Kutipan Akta Perceraian l satu set) c. kutipan Kedua Akta Perceraian dan seterusnya | Rp. 75. 000,- Rp. 150. 000,- Rp. I 50. 000,- | Rp. 150. 000,- Rp. 250. 000,- Rp. 250. 000,- |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4 | a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian b. Kutipan Kedua Akta Kematian dan seterusnya | Rp. 15. 000,- Rp. I 7.500,- | Rp. 30. 000,- Rp. 35. 000,- |
| 5 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengak.uan Anak | Rp. 50. 000,- | Rp. I 00. 000,- |
| 6 | Pencatatan dan Pengesahan Anak | Rp. 50. 000,- | Rp. 100. 000,- |
| 7 | Kutipan Kedua Pengangkatan Anak | Rp. 50. 000,- | Rp. 100. 000,- |
| 8 | Adopsi Pencatatan Adopsi yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Adopsi dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan atau Tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri | Rp. 150. 000,- | Rp. 250. 000,- |
| 9 | Pencatatan Perubahan Nama | Rp. 30. 000,- | Rp. 75. 000,- |
| 10 | Salinan Akta Kelahiran | Rp. 50. 000,- | Rp. I 00. 000,- |
| 11 | Salinan Akta Perkawinan | Rp. 50. 000,- | Rp. 100. 000,- |
| 12 | Salinan Akta Perceraian | Rp. 50. 000,- | Rp. 100. 000,- |
| 13 | Salinan Akta Kematian | Rp. 25. 000,- | Rp. 50. 000,- |
| 14 | Salinan Akta Pengakuan/pengesahan Anak | Rp. 50. 000,- | Rp. 100. 000,- |
| 5 | a. Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri. b. Pelaporan tersebut apabila melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya. . | Rp. 35. 000,- Rp. 75.000,- | Rp. 50. 000,- Rp. 150. 000,- |
| 16 | Pennohonan Surat Keterangan | Rp. 7.500,- | Rp. 10.000,- |
| 17 | Legalisir akta | Rp. 5.000,- | Rp. 7.500,- |
BAB VI - CARA MENGUKUR TING KAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan iasa diukur berdasarkan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7

Pemungutan Retribusi tidak. dapat diborongkan
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut saat orang/pribadi mengajukan pennohonan pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Setiap pemungutan Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti setoran pembayaran.
- (3) Tata cara penerimaan dan penyetoran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9

Dalam hal ini wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%( dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
INSTANSI PEMUNGUTAN
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat yang ditunjuk.
2. {2) Unruk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat { l ) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.
BAB XI - MASA RETRIBUSI
Pasal 12

Masa Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagai berikut:
- a. Kartu Tanda Penduduk masa berlakunya 5 ( lima ) tahun, untuk yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup;
- b. Akta Catatan Sipil Berlaku sepanjang masa. b
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 13

- (I) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang - undang untuk penyelidikan tindak Pidana khusus di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan clan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan Pidana Retribusi Daerah tersebut.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen Iain berkenan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ah.Ji dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ( 2 ) pasal ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menhentikan penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 (empat ) kali jumlah Retribusi terutang dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat ( I ) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerab Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabu1 dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh
RR tanggal 30 par 2009
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 22#w.