PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang KEVl..'l&gt;UKAN, SlJSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGS!, SERTA. TATA KERJA OJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUl-'AT~N BUTON
Berlaku: 39 TAHLJN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
McngingaL
BUPATI BUTON
PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERA1'DRAN BUPATI BUTON NOMOR -39 TAHLJN 2016
TENTANG
KEVl..'l&gt;UKAN, SlJSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGS!, SERTA. TATA KERJA OJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUl-'AT~N BUTON
DENGAN RAHll.1AT TUHAN YA.NG MAHA ESA
BUPATJ BUTON,
bahwa untuk rnelaksanakan ketenruan Pasal 4 Peraturan Dae rah Ka bu paten Bu ton Nornor 6 Tahun 2016 ten tang Pernbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 8Uton, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudi.kan, Susunan Organisasi, 'rugas dan Fungsi, serta Tata Kcrja Dinas Peuanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinru Kabupaten Duton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Unciang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lern bar an Ne1;;1:tn1. Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tab.W1 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrtintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2::i 'ranun '.2U09 tentang Pelayanan Publik (L&lt;::111\Jan:111 Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor l 12, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcrnbent.ukan Peraturan Perumlw1g-Undc1ngan (Lembaran Negora Republik Indonesia Tohun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Mcuctapkan :
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indon~sia Tahun 2014 Nomor o, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerrntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua atas lJncfang-llndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik ln,fon~sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntarig Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraruran Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupate.n Buton Nomor 2 Tahun 2016 tenlang Urusan Pernerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nornor 112);
11. Pera tu ran Daerah Kabupaten Butor; Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupatcn Buton Tahun 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAJ\ISASI, TUGAS DA.'J FUNGSI, SERTA TATA Kli:R,IA OTNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPA.DU SATU PINTU KABUPATEN BUTON.
BABl KETENTTJAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- L. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya discbut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton.
6. Sekreto.ris Dacrah adalah Sekretaris Daerali Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selar:jutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupat.en Buton.
8. Kepala Din.as Penanaman Modal dan Pelayanari Terpadu satu Pintu adalah Kcpala Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu Kahuparen R11tnn.
10. Selcretaris Dinos yang selanjutnya diaebut Sckrctaris adalah Sekretaris Pcnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu Kaoupaten Buron.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Salu Pinlu Kabupaten Duton.
13. 1;i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ka bu paten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Penana.man Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
17. Unit Pel:-1ksanF. Teknis Dinas, yang seianjutnya disebut UP'J'D adalah unsur pelakennn teknis Pennnu.mo.n Modal do.n Pelayanan Terpadu satu Pinru Kabupaten Buton yang rnelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penurjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan F'ungsional di Iingkungan Periariarna n Moclal dan Pelayarian Terpadu Satu f'intu Kabupatcn Buton.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) DPMPTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dlmaksud pada ayat tlJ dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) DPMPTSP adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) DPMP7SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercliri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perizinan dar. Non r'erizman
- d. Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat;
- e. Bidarig Penanaman Modal, Promosi dan Pcngembangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekrctariat scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Perlengkapan
- (4) Bidang Perizinan dan Non Perizinan seoagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c, terdiri atas:
- a. Seksi Pelayanan;
- b. Seksi Verifikasi dan dokumentasi;
- c. Seksi Pencrbitan dan Penetapan.
- (5) Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d, terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian, evah rasi dan pelaporan:
- h. Seksi Publikasi, Data dan Sistem Infor:nasi;
- c. Seksi Pengaduan Masyarakat.
- (6) Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan sehAg:;im;in;i dirnaksud pada ayat (2) huruf e , terdiri atas:
- a. Seksi Sarana dan Hubungan Kelembagaan; dan
- b. Seksi Promosi lnvestasi.
- c. Sek:si Penelitian Lian Pengcmbangan.
- d. Struktur organisasi DPMPTSP tercantum dalam Larnpiran Peraturan Bupati ini.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagai.mana dimaksud datam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf cl, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang beruda dibawuh dun bertanggung jowab kepadu Kepala Dinas rnelalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertangeungjawab kepada Sekretaris.
4. (.i) Seksi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dipimpin olch scorang Kcpala Sckei yang berada dibawah dar: bertanggung jawao kepada Kepala Bidang masing-rnasing.
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 5

- (1) DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan y.&lt;1ng menjadi kewenangan daerah dan Togas Pembantuan yang dibcrikan kcpada do.eroh dibidang Penanarnan Modal.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebiiakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaks anaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. rl. pelaksariaan adrn.nistrasi dinas se strai dengan Iingkup tugasnya; clan
- c. pclaksanaan tungst lain yang diberikan oleh Bupati terkaii dengan tugas dan fungsinya.
8. (]) Kepala DPMPTSP mernpunyar tugas mernimpin dan rnelaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Penanaman Modal meliputi Perizinan dan Non Perizinan, Pengcndalian, Publikasi dan Pcngaduon Masyarakat, Pena.naman Modal, Promosi dan Pengembangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas scbagaimana dirnasud pada ayat (1] rnenyelenggarakan fnngsi·
- a. pcrumusan dan pcrcncanaan kcbijakan tcknis di hidang penarnanan modal dan perizinan:
- b. pernbinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan perizinan
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Pcrangkat Daerah iainnya dalam pernberian pelayarian di bidang penanaman modal dan perizinan;
- d. penyelenggaraan pelayanan adrninistrasi perizinan;
- c. penyelenggaraan pernbinaan dan pelayananan adrninistrasi umum di bidang perencanaan organisasi, dan tata laksana kepegawatan, keuangan, lcenreipan hukum, perlengkapan dan rumah tangga;
- f. penendetanganan surat/naskah dinas scsuai dengan tugas dan kewenangannya: dan
- g. pe.aksanaan l'..lgas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PasaJ 6
Bagian Kedua
Kepaia Dinas
Bagian Ketiga Sekretariat
- (]) Sckretaris Dinas mempunyai tugas membanrn Kepala Dinas dalam mcngkcrdinasikan pcrcr:canaan, pembinaan dan pengendalian program, kegiatan, administrasi dan sumberdaya kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup DPMPTSP.
- (2) Sekrctaris Dinas dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menyelen~arakan fungsi:
- a. penyusunan rencana umum dan kebijakan penanaman modal clan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pengkoordinasian peryusunan rencana program kegiatan penanaman modal dan Pelayanan terpadu eatu pintu;
- c. perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan penanarnan modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
- d , pcnyclcnggaraan, pengelolno.n dun pembinann adrninlstrasi urnurn, kepegawaian, keuangan, hukum dan pertengkapan serta kepustakaan dokumen perencanaan pclayanan untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan Pelayarian terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok clan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 8

Kcpala Sub Perencanaan Program clan Keuangan mernpunyai rngas:
- a. mengumpulkan bahan pedornan petunjuk teknis pelaksanan tugas;
2. program dan kegiatan dinas: penyusunan bahan pengkoordinasian b. rnenviapkan
- c. menyusun renca.na program kegiatan dinas;
- d. menyusun laporan kinerja dinas;
- e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalarn rangka pengcndaliar, program dan kegiaran dinus:
- f. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalarn rangka pcngcndalian program dan kcgiatan dirias;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanutnya; dan
1. melaksanakan :ugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Sekretaris sesuai 1.k:11ga11 Luga:s pokok dan fungsinya.
- (li Kepala Sub Bagian Umum ,Kepegawaian dan Pcrlcngkapan mempunyai tugas:
- a. mcngumpulkan bahan pcdoman pctunjuk tckrris pelaksanan rugas;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. mcla.ksanakan tugas kcsckrctariatan, surat rncnyurat dan arstp, kepegawaian, nukurn, kepustakaan, numas dan protokol, ketatalaksanaan rumah tangga, urusan kependidik.an dan pelatihan;
- d. mengelola bahan dan barang kebutuhan kantor;
- e. mclaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam rangka pengendalian prngnuu dau kegiatau dinas;
- f. rnenyusun laporan basil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi banan laporan selanjutnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas arau Sekretaris sesuai rlr,ngan t1Jg:-is pokok chin fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Perizinan dan Non Pcrizinan
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 10

- ( t) Kepala Bidarig Perizinan &lt;fan Non Perizman mempunyai rugas mornbanru Kepo.la Dinns dalam melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan aduriuistra si perizir.an dan non perizinan.
- (2) Kepala Bidang ?erizinan dan Non Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pcnyusunan pcdornan umurn dan dasar hukum pP.nyP.1..,nggl'l.rnl'ln pP.1:iyl'lnl'ln pP.ri'.&gt;.inl'ln clan non perizman;
- b. penyiapan prosedur, mekanisme dan persyaratan pelayanan perizinan;
- cl. pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pengelolaan perizinan;
- c. pelaksanaan pemrosesan pelayanan perizinan dan non pcnzman;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perizinan: dan
- f. pelaksanaan tugas lam yang diberikari oleh Kepala Dinas sesuai deugau tugas pokuk. dau Iuugsiuya
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 11

Kepala Seksi pelayarian mernpunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan SP.kisi prll'lyl'lnRn
- b. menyiapkan aturan dan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan:
- c. menyusun petuniuk teknis pcrsyaratan pelayanan perizinan dan non perizman;
- d. melaksana.kan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam pernberian layanan perizinan dan non perizinan; dar.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perizinan sesuat dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 12

Seksi Verifikasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
- a. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanan rugas:
- b. rnenyusun rencarra progra111 tla;1 kcgic,lao sek si veriflkasi dan dokernntasi izin;
- c. menyiapkan aturan dan dasar hukum administrasi verifikasi dan dokurnentasi perizinan dan non perizinan;
- d. rnelakukan verifikasi dan dokurnentasi perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BidangPerizinan sesuai dengan tugas pokok dan Iurrgsinya
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 13

Kepala Seksi Penerbitan dan Penetapan mempunyai tugas :
- a. inengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis pclaksanan tugas;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penerbitan izin dan Penetapan;
- c. menyiapkan aturan dan dasar hukum administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan;
- d. melaksanakan pelayanan proses penerbitan dan penetapan perizinan dan non perizinan;
- c. mclakukan pcngawasan dan pcngcndalian tcrhadap jcnis dan obyek izin yang telah diterbitkan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
RRgiw1 Kelirna
Bidang Pcngcndalian, Publike ai dan Pcngaduan Masyarakat
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 14

- (l) Kepala Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Mosyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyediakan informasi dan penanganan pengaduan rnasyarakat di bidang penanaman modal clan perizinan.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian, Publi.kasi dan Pengaduan
- Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) rnenyelenggarakan Iungsi:
- a. pcnyueunan pcdoman umum peloyanan informusi dun pengadrran masyarakat serta sistem pembinaan di bidang penanaman modal dan pengelolaan perizinan;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengetolaan data, kearsipan dan sistim informasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. penyiapan metodc inforrnasi publikasi, baik yang bersifat manual maupun elektronik di bidang penanarnan modal &lt;fan pengelolaan perizinan:
- d. penerimaan dan penanganan pengaduan terhadap sistem pelayanan perizinan dan layanan Jainnya;
- e. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- I. pelaksanaau tugas kedinasan lain yang dibcrikari oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok chm fungs+nya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 15

Kcpala Sekei Pengendalion, evaluasi dan pelaporari mempunyai tugas :
1. mengurnpulkan baban petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
2. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. menyiapkan pedornan urnurn pe-nyelenggaraan pelayanan pengendalian, cvaluasi dan pclaporan;
4. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemuktahiran pengenclalian, evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan pcrizinan;
5. melaksanakan evaluasi serta penyuIUhan tentang system pelayanan penanarnan modal;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian, publikasi dan pengaduan masyarakat sesuai tugas da;n fungainya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 16

Kepala Seksi Publikasi, Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas:
1. mengumpulkan bahan petunjuk tekrris seeuai bidang tugasnya;
2. penz1nan; 2. menyusun rencana program dan kegiatan seksi publikasi, data dan inforrnasi penanaman modal dan pelayanan
3. iuembantu kepala bidang Pcngcndalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat dalam pengkoordinasian pengaduan masyarakat pada penanaman modal dan pelayanan pcrizinan;dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepa la bidang Pengendalian, Publikaei clan Pcngaduan Masyarakat eeeuai tugas dan Iungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 17

Kepala Seksi Peugaduan Masyarakat uiempunyai tugas:
- tugas; 1. mengumpulkanbahan pedomar. petunjuk teknis pelaksanaan
- pcrizinan, penanganan pengaduan modal dan pelayanan pedcman urnum pada penanarnan 3. menyiapkan masyarakat
- kegiarari se.ksi pengaduan 2. menyusun rericana program dan masyarakat;
4. melaksanakan koordinasi penanganan ka srrs pengaduan pada penanarnan modal dan pelayanan perizinan;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. rnelaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan perizinan serra pengaduan atas kinerja DPMPTSP; dan
Bagian Keenam
Bidang Penanaman Modal, Pomosi dan Pengembangan
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 18

- (11 Kepala Bidang Bidang Penanarnan Modal, Prornusi dart Pengembangan mempunyai tugas rnembantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan, dan melaksanakan/rnenvelenggarakan kebijakan penelitian dan pengembangan penanaman modal daerah dan promosi investasi daerah ..
- (:.!) Kepala Bidang Penanaman Modal, Promos! dan Pengernbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) menyelenggarakan fungsi:
- a. pcrurmrsan kcbijakan teknis pelekeanaan kegiatan;
- b. penyt.;EJunan pedoman umum penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman moda, daerah;
- c. penyelenggaraan promosi dan fasilitasi serta kerjasama penanarnan modal;
- ct. pelaksanaan koordinasi dengan saruan Kerja Perangkat Dacrah dan di luar daerah dalam pengcmbangan penan:.unan modal;
- e. pelaksanaan, pernbinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah;
- f. pelaksanaan eva.uasi terhadap kegiatan penanaman modal di daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Diuas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
PasaJ l 9
Kepala Seksi Sarana dan Hi ihungan Kelembagaan mcmpunyai tugas:
- a. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan tugas:
- b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi sarana dan hubungan kelembagaan.
- c. menyiapkan pcdoman umum kebijakan pengembangan pcnanaman modal dacrah;
- d. melaksanakan koordinasi pcnarraman modal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- e. melaksanakan penyusunan data investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah dalam rangka pengembangan penanaman modal didaerah;
- I. rnelaksanakan pengernbangan Iasilitas dan kerja sama dalarn rangka pclakeanana penuno.mon modal di daerah;
7. pengawasan.pemantauan dan pengendalian kerja sarna kegiatan penanaman modal g. melaksanakan fasili tas dan didaerah;
- h. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olelr Kepala Bidaug Penanaman Modal, Perielit.an dan Pengemoangan se suai dengan tugas pokok dan fungsinva.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 20

Kepala Seksi Prornnsi Investasi mempnnyai n igas:
- teknis petunjuk pedoman a. mengumpulkan bahan pelakeanaan tugas;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi prornoai investasi;
- c. menyediakan pedoman umum kcbijakan promosi investasi penanaman modal daerah;
- d. melaksanakan keg.atan promosi baik dala.m maupun Juar daerah dalam rangka pengembangan investasi dan pcnanaman nodal dacrah;
- e. menyusun rencano kegiatan promosi investasi sehubungan pelaksanaan promosi investasi baik dalam daerah maupun luar daerah;
- f. melaksanakan pengendalia», pengawasan dan pemantauan serta evaluasi terhadap penye.lenggaraan kegiatan investasi dan kegiatan pcna.nanaman modal daerah;
- g. menyusw~ laporan basil pelaksanaan tugas; dan
- Penanaman Modal, Peneliuan dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan Jungsinya h. rnclaksanakan tugae lain yang diberiko.n oleh Kepula Bidang
Kepala Seksi Pengembangan lnvestasi mempunyai rugas:
- teknis petunjuk pedoman a. mengumpulkan bahar. pelaksanaan tugas;
- Seksi kegiatan clan b. menyusun rencana program Pengembangan invescasi;
- c. ruenyediakan pedoman umum kebijakan pcngcmbangan investasl penanaman modal daerah;
- d. melaksanakan kegiatar. pengembangan investasi dan penanaman modal daerah;
- e. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemantauan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan investasi clan kegiatan penananarnan modal daerah;
- f. menyusun lapuran has.ii velaksanaan rugas; dan
- g. melaksanakan tugas Jain yang dibcrikan oleh Kepnla Bidang Penanaman Modal, Promosi dari Pengembangan sesuai dengar. tugas pokok dan fungsinya.
TATA KERJA
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan pnnsrp koordmasr, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DPMPTSP scndiri, maupun dalarn hubungan antar DPMPI'SP dengan perangknt duerah do.njutau lembaga lain yang terkuit.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
2. ('.2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peratirran pcrundang-undangan.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 24

Daiam rnelaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 25

Atas dasar pcrtimbangan daya guna dan hasil guna, sctiap pejabat di lingkungan DPMPTSP dapat mendelegasikan kewenangan terrenrn kepada pejabat dihawahnya sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan.
BAB VI - ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTlAN
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon 11.b atau jabatan pimpinan tinggi pratarna.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon HI.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Ill.b atau jabaian administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabaran struktural eselon IV.aataujabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakanjabatan struktural eselon rv.b arau jabatan pcngawas.
Bagian Kedua
- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Scksi, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Lerpedoruan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUN LAIN-LAIN
Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUN LAIN-LAIN
Pasal 30

- {l) Dilingkungan DPMPTSP dapat dibentuk UPTD scsuai dcngan kebutuhan dan bcsarnya beban kerja berdnsarkan peraruran perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dima k~ncl pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tcrscndiri.
BAB VIII - KETENTUN LAIN-LAIN
Pasal 31

Dilingkungan DPMPTSP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan bcrdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pelaksanaan tugas pokok dan tungst sebagaimana oiatur dalarn Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap rnclaksanakan rugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UP'T'D ya11g ban.1.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
PENUTUP
Pusnl 34
Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku, Peraturan Bupati Buton Nornor 59 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, da.n Tata Kerja Dinas Penariaman Mon::il n:in Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Duton, dicabut dan dinyatako.n tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ d.itetapkan.
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemparannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton. rnemerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar
| PARAF | PARAF |
|-----------------------|---------|
| ~c::b | I .. |
| ('..<,c 3, | |
| \\o. g,~ ~ 1?{"2 S'\' | |
| ~-~ | 0'1 |
| ~.4~ | ' |
Ditetapkan di Pasarw.a.jo pada tanggal 'f3 Oktober 2016
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Ecrita Daer-ah Kabupaten Buton.
KAS
M,SH
Pembina Utama Muda, rv / c Nip. 19580101 198903 1 012
r w a
j
o
~~12..
2016
RAH KA.BU PATEN
DUTON,
SAMSU UMAR ABDUL SAMJUN
Cap/1'TD
8UPATI BUTON,
PARAF
Ditetapkan di Pa s a r w a Jo pada tanggaJ t3 Oktober 2016
Diundangkan di P a
Pada tauggal 1-4 0."'
Pit. SEKRETARIS DA
As 3
044
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .JJ.1