UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1964
Tentang UMUM.
Berlaku: 14 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) perlu ditinjau kembali
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, daerah Sumatera Selatan perlu dibagi menjadi dua daerah pemerintahan dengan membentuk Daerah Tingkat I baru, yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri;
- c. bahwa untuk itu bagian Selatan dari wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja TanjungkarangTelukbetung perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah Daerah Tingkat I yang baru, yaitu Daerah Tingkat I Lampung;
- d. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat I Undang-undang Dasar, telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- e. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1959 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No, 11);
5. Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70);
6. Undang-undang No. 10 Prp, tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 8) MENJADI UNDANG-UNDANG.
BAB I
Pasal 1

.
- (1) Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undangundang No.25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70).
- (2) Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) diubah menjadi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan baru, setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksud pada ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi:
1. Daerah Tingkat II Musi-Banyuasin,
2. Daerah Tingkat II Ogan-komering Ilir,
3. Daerah Tingkat II Ogan-Komering Ulu,
4. Daerah Tingkat II Muara Enim,
5. Daerah Tingkat II Lahat,
6. Daerah Tingkat II Musi-Rawas,
7. Daerah Tingkat II Bengkulu Utara,
8. Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan,
9. Daerah Tingkat II Rejang Lebong,
10. Daerah Tingkat II Bangka,
11. Daerah Tingkat II Belitung,
12. Kotapraja Palembang,
13. Kotapraja Bengkulu dan
14. Kotapraja Pangkalpinang.
BAB I
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung berkedudukan di Tanjungkarang-Telukbetung.
BAB I
Pasal 3

.
Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1957, pasal 7 ayat (1) juncto Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No,. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Daerah Tingkat I Lampung masing-masing terdiri atas 35 orang anggota.
BAB I
Pasal 4

.
Bagi masing-masing Daerah Tingkat I dimaksud pada pasal I berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No.25 tahun 1959 sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 5

.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah, yang berlaku bagi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat I Lampung yang dibentuk berdasarkan pasal 1, sampai saat ketentuan-ketentuan itu ditambah, diganti atau dicabut.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 6

.
- (1) Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama pada saat Undangundang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Sesuai dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960, LembaranNegara tahun 1960 No. 11, kemudian Presiden dapat mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah baik bagi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan maupun bagi Daerah Tingkat I Lampung.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 7

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, yang bertempat tinggal pokok di dalam Daerah Tingkat II Lampung, berhenti sebagai anggota,
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6, atas usul Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Lowongan Keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1), huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1), huruf a, oleh Menteri Dalam Negeri diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat dimaksud pada ayat (1), huruf b.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 8

.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat I Lampung oleh Presiden ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada-pasal 75 ayat (3), Undang-undang No. 1 tahun 1957.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 9

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena ## Pasal 10.
- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat I Lampung:
- a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Daerah Tingkat I Lampung sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan;
- b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya, yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Daerah Tingkat I Lampung;
- c. alat pengangkutan di laut atau di sungai dan perlengkapannya;
- d. alat pengangkutan di darat;
- e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluran modal dan pengeluaran rutine yang telah tersedia;
- f. perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
REPUBLIK INDONESIA
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 11

.
- (1) Usaha menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat I Lampung, dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat I Lampung.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12

.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 13

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964 PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. SUBANDRIO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964 SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN,
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 95
PENJELASAN
Pasal 1

dan 2
Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, formal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong berjumlah 32 untuk Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan 35 untuk Daerah tingkat I Lampung.
Mengingat bahwa Daerah tingkat I Sumatera Selatan lama sampai saat perubahan wilayah telah memiliki 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong maka wajarlah bahwa dalam kelanjutan jumlah anggota itu tidak dikurangi.
PENJELASAN
Pasal 4

dan 5.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Pada ayat (2) ditandaskan lagi kemungkinan pengangkatan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960, bilamana pengangkatan itu dipandang perlu.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No, 5 tahun 1960 (disempurnakan).
Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menetapi ketentuan tersebut.
Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 5 penjelasan umum, harus diberhentikan.
Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi BPH.
Selain persyaratan keanggotaan BPH berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan)juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlakukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah GotongRoyong.
PENJELASAN
Pasal 10

, 11, 12 dan 13.
Cukup jelas.
Mengetahui
Wakil Sekretaris Negara,
SANTOSO, S.H.
Brig,. Jend. T.N.I.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2688