PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 05 Tahun 2009
Tentang RETRIBUSI SURAT IZIN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN
Berlaku: 05 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
.
NOMOR 05 TAHUN 2009
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAROLANGUN,
- bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak dibidang pemborongan pembangunan dan atau pengadaan Barang dan Jasa, perlu diberikan Surat Izin pemborongan Pembangunan (SIPP) kepada Kontraktor/Rekanan yang melaksanakan Pemborongan Pembangunan dan atau Pengadaan barang dan Jasa dalam Wilayah Kabupaten Sarolangun: a.
- bahwa untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah perlu didukung oleh sumber Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dirasa perlu mencabut Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retrebusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan, b
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkandengan Peraturan Daerah. C.
- 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor .8 Tahun1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890): :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048): 2
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), 3
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969), 4
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), 5
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 6
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 7
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), | 8
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 9
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448),
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), |
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532): |
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ). :
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Dan BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN (SIPP) KABUPATEN SAROLANGUN |
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Sarolangun :
- Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Perizinan Terpatu Satu Pintu atau disingkat SKPD PPTSP adalah SKPD PPTSP Kabupaten Sarolangun, 2
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, Bupati adalah Bupati Sarolangun: G0 na
5. Pemborong adalah setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak dibidang pengambilan Borongan Pembangunan baik konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa yang bersifat mencari keuntungan,
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
7. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, peseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,kongsi, koperasi, yayasan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha,
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kawajiban retribusi berdasarkan perundang -undangan dibidang retribusi daerah,
BAB II - TATA CARA PERIZINAN
Pasal 2

- (1). Setiap pemborong yang mendapat borongan pekerjaan barang dan jasa baik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Swasta dalam Kabupaten Sarolangun harus memiliki Surat Izin Pemborongan Pembangunan yang disebut SIPP:
- (2). Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) dikeluarkan untuk setiap paket pekerjaan pemborongan,
- (3) Untuk mendapatkan SIPP, pemborongan terlebih dahulu harus mengajukan Permohonan tertulis kepada Bupati Sarolangun melalui SKPD Pelayanan Perizinan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan,
- (4) Persyaratan sebagaiman dimaksud ayat (3) di atas adalah sebagai berikut :
- a. Mengambil dan mengisi formulir SIPP pada SKPD PPTSP Kabupaten Sarolangun,
- b. Foto copy Akta Pendirian Badan Hukum:
- Cc. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU),
- d. Foto copy Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), Kecuali bidang pengadaan,
- &amp;e Foto copy Sertifikasi Badan Usaha (SBU), kecuali bidang pengadaan,
- f Foto copy KTP Direktur yang masih berlaku:
- g Pas photo warna ukuran 3x 4 sebanyak 2 (dua) lembar,
- h Foto copy TDP,
3
- j. Foto copy Surat Perintah Kerja (SPMK) pemborongan pekerjaan barang dan jasa yang dilegalisir oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
:
- (1) Semua persyaratan yang dimaksud Pasal 2 ayat (4) setelah lengkap dikembalikan pada SKPD PPTSP Kabupaten Sarolangun:
- (2) Untuk selanjutnya SKPD PPTSP dapat mengeluarkan Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP):
- (3) Surat Izin Pemborongan Pembangunan atau disingkat (SIPP) merupakan salah satu 'syarat untuk pencairan dana pemborongan pekerjaan barang atau jasa dalam Kabupaten Sarolangun:
BAB II - TATA CARA PERIZINAN
Pasal 4

Surat Izin Pemborongan (SIPP) berlaku untuk 1 (satu) paket pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak tersebut.
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin pemborongan pembangunan.
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) digolongkan pada golongan retribusi perizinan lainnya.
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Setiap Badan usaha yang memperoleh pelayanan izin pemborongan pembangunan wajib membayar retribusi izin pemborongan pembangunan:
- (2) Besarnya tariff retribusi izin pemborongan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sebesar 0,25 Yo (nol koma dua puluh lima per seratus ) dari nilai kontrak pada setiap paket pemborongan pekerjaan barang atau jasa.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 8

Wilayah Pemungutan adalah Wilayah Kabupaten Sarolangun.
4
x
'
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1). Retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi,
- (2) Pembayaran Retrebusi Daerah dilakukan di SKPD PPTSP yang selanjutnya penerimaan retribusi daerah tersebut disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

Bentuk dan Format SIPP sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
- (2) Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini maka semua Keputusan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun
Padatanggal
3!
Mare
2009
BASRI AGUS
BUPATI SAROLANGUN
Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 31 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH
Ir. M. BASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR O5