UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 1958
Tentang PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
Berlaku: 17 Juli 1958
N/A
Preamble

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat:
MEMUTUSKAN :
N/A
Pasal 1

Bagian VII. Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kehakiman ditetapkan seperti berikut:
- 7.1 Kementerian dan pengeluaran umum ... 20.195.600
- 7.2 Urusan Hukum ...
- 61.820.800
- 7.3 Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-balai
- Harta Peninggalan ...
3.553.200
- 7.4 Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa
dan Reklasering...
105.125.100
- 7.5 Pemilihan Umum ...
873.300
- 7.6 Jawatan Imigrasi ...
16.447.700
- 7.7 Jawatan Pendaftaran Tanah ...
7.891.800
- 7.8 Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindus-
trian ...
1.053.300
- 7.9 Pengeluaran tak tersangka ...
39.200
jumlah ...
217.000.000
(Dua ratus tujuh belas juta rupiah).
N/A
Pasal 2

Bagian VII, BabII (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian kehakiman ditetapkan sebagai berikut:
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.
Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman.
G.A. MAENGKOM.
CATATAN
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956