PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Yang Belum Dapat Dimanfaatkan Pada Tahun Anggaran Sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Yang Belum Dapat Dimanfaatkan Pada Tahun Anggaran Sebelumnya;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU YANG BELUM DAPAT DIMANFAATKAN PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
8. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan.
9. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yang terdiri dari puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai bahan penyusunan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
20. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
21. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut rekening kas umum adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis danjumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
24. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
25. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Bergerak, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Puskesmas Pembantu
N/A
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang belum dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran sebelumnya serta belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Yang Belum Dapat Dimanfaatkan Pada Tahun Anggaran Sebelumnya dapat diusulkan dan dimanfaatkan kembali pada tahun berikutnya sesuai alokasi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 282 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu wajib membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran berikutnya.
N/A
Pasal 5

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah terakomodir pada DPA Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku.
N/A
Pasal 6

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 Januari 2015
BUPATI KAPUS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 16 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 4
N/A
Pasal 1

| Angga ran Peodapatan dan Belan)a Daerah Tahun Anggarau 2012 sebagai berikut: 1. Pendapatan | Rp | 725.77'1 .041.408.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 2. Belanja | Rp | 754.176..!55.003 66 |
| Surplus/Oel,s,t Setclah Perubahan | Rp | (28.405.213.595 66) |
| 3. Pemboayaan | | |
| a Peneromaan | Rp | 51. 184.801.309.66 |
| b Pengeluaran | Rp | 22.779.!;87.714.00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | 28.405.213,595 66 |
| s,sa Lebih Pemboayaan Anggaran | Rp | (0 00) |
-
•
N/A
Pasal 2

Pendapatan Oacrah seboga1mana d1maksud da\am Pasa1 I tCf'dlrl da rl ;
- a. Pt::mdapotan Asli Oaerah
- b Dano Pe,imbangan
- c. Lam - Lain Pendapatan OEoeroh yang Sah
- Rp 71,075,849,605 00
- Rp 570.794.415.236 00
- Hp 83.900.776/"&gt;67 00
Pendaratan Asli Daerah sebagalmana dimaicsud pada ayat I huruf a d i a ta s t er d u 1 da n Jerl lS pendapatan;
- a PaJak Daerah
Rp
36,512 .534,195 .00
- b. Retnousr Daerah
- Rp 17.338.247,91000
- c. Has1I pengelolaan Kekayaan daerah yang dtpisahkan
Rp
7.030.000,000 00
- d Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Rp 10. 1 9 5 , 06 7 . 5 00 00
Dana Perimbangan sebagaimana dimalcsud pad a ayat I huruf b d1 atas tCf'diri da ri jem� peodapatan ;
- a Dam, Bagi Hasil PaJak/Bukan PaJak
- Rp 8.723.661.487 00
- 1:1 Dana Alokas1 Umum
- Rp 63.415,779,000 00
- c DanaAlokas1Khusus
- Rp 11.761.336.08000
Lain - lain pendapatan daerah yang sa h sel)aga1mana dimaksud pada ayat 1 huruf c tcrdirl dari jeni s pendapatan;
- a Dana Darura\
- b. Dana Bagi has,I pa1ak dari prcpmar dan Pemenntah Daerah la,nnya
- c Dana Penyesuaian dan O!onom, khu&gt;,uS
- d Bantuan �euangan daro p(opins, atau perne'1ntah daerah lamnya
Rp
Rp
B.723,661.487 00
- Rp
63 415. 779.000 00
- Rp 11.761.336.08000
, , . , � , -
| (!) a. Belanja Tidak Langsung | BelanJa Daerah sebagairnana dlmaksud <lalam Pasal I t er<! lri d31i | Rp 463,001,634 929.18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| b. Belanja Langsur,g a BelanJ::i ries�wai | Rp | 291, 174,620,074.48 |
| | Rp | <ll3,319, 111,97918 |
| b . BelJrlJa Sunga c. Belanja Subsidi d . Belanja Hbah e Bel�a Bantuan Sos1al | Rp Rp | Rp 100,000,000 00 J , 105.500.000 00 |
| (3) Belanja Langsung scbagalmana d1maksud ayat I huruf b tetdm dari jenl s beenja a. Belanja Pcgaw:li b Belania Barang dan Jasa c. Belanja Modal | : Rp Rp Rp | |
| s Belan!a Bantuan Keuangan h Belan:a Tidak 1etauga | Rp Rp | 4,322.662.950.00 |
| f Belanja Bagi has1I | Rp | 8 ,160,000,000 00 405,000,000.00 |
| | | 13,589.JCO,OOO 00 |
| | Rp | |
| | | 43,687,592, 120 00 93,939, 153,257 48 |
| (I) ii | Pasal 4 | 153.547,874,697 00 |
| b | Rp | 22.279,587.71'1 00 |
| Pembiayaan daefah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdlri dari Penellmaan | : Rp | 51.184,801,309 66 |
| Pengcluaran | | |
'
...
- (2) Per.crfmaan sebagalmari.:i c!imaksud pad a ayat (l) h u ruf a terdiri da ri jcn ls pembiayaan:
- a. SILPA 1 anuo Angi;:aran seoe�Jmnya oiejumlah :
Rp
- b P1:mcairan rtana caoangan sejumian
- c Ha3,1 rer.Juala., io:ekr.yaan daeran yang d1pis11hl&lt;an sejumlah .
- Rp
Rp
- d P�nenrn.:,a11 p,nj&amp;r1.1n aeeren se;umlah
Rp
- (3) Pcr.geluaran set&gt;3ga1m;,oa G1maksud pm ay a t I huruf b lerdiri cla ri jen is p:mi&gt;iayaan
- a. Pembl:ntukan Dana Cadangan se1
3. umlah
4. b Penyertaan Modal (investasi) pememtah daerah sejl.rnlah
5. c . Pemb.:yaran utang pokok se;�lah
"'
- d Pembayaran utang kepada pihak kebga
"'
"'
50.981.908.365 00
202.892.944 65
500.000,000.00 22,279,587,714.00
Patal S
"'
Uraian lebih lanjut Perubahan Aoggaran Pend.:lpatan dan Bela n ,a Daer a h sebagaimana d 1 maksud dalam P a sa l I , tercantum oeem lam p.ran yang rnerupakan bag1an yang bdak terp,sahkan d.l ri Peraturan Daerah IOI , t erdi ri d.! ri
- !. Lampi ra n I
Ringkasan APBD;
- 2.
- Lampuan 1 1 Ringkasan AP BO menurut Urusan Pemennl.'lh oee a n dan Organisasi SKPO ;
3. l..arr,;ii ra n lll Rirdan APBO rnentA'1.A: l..rusi) n Pemen1ah lma'l, Q-ga nisasi SIG'O , � . Bewl ja ceo Pemiayaan ;
- 4.
- tercean I V Rekapitulclsi BelanJa menurut Urusan Pemeriotah Daerah, Organisasr SKPO , Pr(),J ram da n Kcgiatan;
5. Lemoean v Rekaprtutasr Bela n }il Daerah untuk Kesela r asa n da n K et er pad ua n Unr.ia n Pemerin t3 h Daera h 1a n
- FungSi dalam Kerangka Penqelolaan Kewngan Negara;
6. Larnpiran VI Daltar lumlah pegawai per golongan da n per },Jbatan;
- 7.
- lampir&lt;m Vil Daftar P1utang daerah
8. Lampi ran VIII Daftar penyertaan moda l (nwetasi) doerah
•
•
- 9.
L.impiran I X Daftar perkiraan peoambalian cla n pengutangan asset tetap daerah
10. Lampiran
- X Daftar pet1:iraan penambahan dan pengurar.gan asset lain· lain
11. Lampiran XI
Daftlr Kcglatan - kegiatan tahun anggar.wi sebelumnya yang belum diselcsaikan d311 c!1anggark,m �1·mtlal' dala m tahun anggaran mi;
12. L. 1m pi , a r. XU
Dartar oene radanagan c1 . .- , e ra h ; da n
- 1J. Larr, ui r on Xiii
Dafta 1 Pinjaman Daerah dan Obligas1 Daer a h
Pasai 6
f!.l pati Pangkajene da n Kepulauan menetapkan Peraturan t er.ta ng pen;abaran anggaran p(!nclapatan cla n belanja daerah sebagal lanclasar operasiona t pelaksanaan:
N/A
Pasal 7

Peratura n Daer a h i ni mulal bertaku pacla tanggal diuodangkan
Agar setia p ora ng men,getaht.imJa, memerintahl@n pengt1'1dangan Peraturan Oaera h i ni dengan p,,nempatarmya dalam Lembaran Dacrat Kabupaten Pangkajene da n Kepulauan
Ditetapkan di PangkaJene pada tanggal,�O Desember 2011
I �iOLD!k,mg di Pangka\_jene 1 1 ·�1.t 1-�•HI I sooesemoe- 2011
l·M·AH.11.N U.11.{R.II.H kA8UPATEN PANGKAJENE DAN kEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR II
B U P A
PANGKAJENE DAN
MSUODIN A. HAMJD