Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 19 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang a
.
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Struktural tertentu perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bi
- bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Struktural tertentu, perlu ditetapkan besaran tambahan penghasilan,
- bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, c
1
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347),
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 2
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 5
- Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29), 6.
- Peraturan Daerah Nomor &amp; Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6): 7
- Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009 Nomor 38) sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 9), 8.
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komcring Ulu Selatan.
6. Pejabat Struktural adalah pejabat pemangku jabatan struktural yaitu suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penclitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
11. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPBK adalah penghasilan lain yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memangku jabatan struktural yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengcluaran DPA-SKPD.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Kepala BPKAD yang menerima pelimpahan tugas dari BUD untuk menandatangani SP2D.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Pemberian TPBK bertujuan :
- a. Meningkatkan kinerja Pejabat Struktural yang ditugaskan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah,
2. . Meningkatkan kesejahteraan pegawai, b.
3. Meningkatkan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Dacrah dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, cfisien, ckonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN BESARAN
Pasal 3

TPBK diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Pengclolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah,
2. Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahtaraan Rakyat, b.
3. Asisten Sekretaris Dacrah bidang Ekonomi dan Pembangunan,
4. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Bappeda Litbang.
5. MP AN Asisten Sekretaris Dacrah bidang Administrasi Umum, Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada BPKAD,
6. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada BPPRDLD.
7. TR . Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada Bagian Keuangan Setda.
8. Pejabat Struktural Eselon III pada Bagian Hukum Setda. 1
Besaran TPBK diberikan setiap bulan sesuai peringkat jabatan sebagai bcrikut :
Pada Setda:
2. Eselon Il.b sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah),
1. Esclon Ila sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah),
3. Eselon III.a pada Bagian Keuangan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
4. Eselon Illa pada Bagian Hukum sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
5. Eselon IV.a pada Bagian Keuangan sebesar Rp. 1.330.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah),
Pada BPKAD:
1. Eselon II.b sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah),
2. Esclon IIl.a scbcsar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah),
4. Eselon IV.a sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah),
3. Eselon Ill.b sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
Pada Bappeda Litbang,
1. Eselon Il.b sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah),
2. Eselon IILa sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus
2. Ribu Rupiah),
3. Eselon III.b sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah),
4. Eselon Va sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah):
Pada BPPRD,
1. Eselon Il.b sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), a
2. Esclon IILa scbcsar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
3. Eselon IV.a sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 4.
3. Eselon III.b sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah),
BAB III - RUANG LINGKUP DAN BESARAN
Pasal 5

Besaran TPBK yang diterima sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh).
BAB IV - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
Pasal 6

- (1) TPBK diberikan setiap bulan kepada masing-masing Pejabat Struktural didasarkan pada penilaian : a. kehadiran.
- b. beban kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap akhir bulan oleh atasan langsung dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap ketidakhadiran berlaku pemotongan dengan rumus sebagai berikut :
- (4) Terhadap Pejabat Struktural yang ditugaskan oleh Kepala SKPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tcmpat tugas ke luar kantor tidak dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
POTONGAN TK PER BLN
- 1006 x (TK/HK) x TPBK
POTONGAN IZIN PER BLN
'7596 x (IZIN/HK) x TPBK
POTONGAN TA PER BLN
- 3046 x (TA/HK) x TPBK
POTONGAN PC PER BLN
- 30Y6 x (PC/HK) x TPBK
Keterangan :
TK
- Ketidakhadiran Tanpa Keterangan
IZIN
- Ketidakhadiran karena izin
TA
- Tidak Apel
- PC
- Pulang Cepat
HK
- Jumlah total hari kerja pada bulan berkenaan
- TPBK - Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja
BAB V - MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 7

Pembayaran TPBK dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Absensi dan Penilaian beban kerja, direkap dan diterbitkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya oleh atasan langsung/ Kepala SKPD melalui pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan rekap absensi dan penilaian beban kerja yang telah diterbitkan, pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD menyusun Daftar TPBK dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- c. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran mclalui PPK-SKPD. a
- d. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM-LS selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
BAB V - MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 8

Percepatan pembayaran TPBK dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
- a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri ) dan
- b. Pada bulan Descmbcr setiap tahun anggaran.
/
Apabila terjadi mutasi Jabatan, maka pembayaran TPBK diberikan secara proporsional dengan rumusan sebagai berikut :
Jumlah yang dibayarkan -Jml hari kerja yang dijalani x (NILAI TPBK) Jml hari kerja pd bulan berkenaan
BAB V - MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) PNS yang diangkat sebagai pelaksana tugas pada jabatan struktural diberikan TPBK sebesar 80 Y4 (delapan puluh persen) dari Besaran TPBK pada jabatan dimaksud sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- (2) PNS yang menduduki jabatan struktural dan juga merangkap sebagai pelaksana tugas pada jabatan satu tingkat diatasnya, hanya diberikan satu jenis TPBK yang lebih tinggi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak beriaku lagi.
£
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
f
Ditetapkan di Muaradua Pada tanggal 19 Januari 2017
|
BAGIAN
TGL/ PARAF
0
|
HUKUM
(7G £
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
Diundangkan di Muaradua Pada tanggal Y$ Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
nd
H.I NDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR .&amp;..
L
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR &amp;£ TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDAARKAN BEBN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PENILAIAN BEBAN KERJA PERSEORANGAN
BULAN
TAHUN
TMT
S/D
DAFTAR NILAI
| | PNS YANG DINILAI | ATASAN LANGSUNG |
|------------|--------------------|-------------------|
| Nama | . | |
| NIP | | Ka |
| Golongan | | |
| Jabatan | | |
| Unit Kerja | 0. | |
| NO | URAIAN BEBAN KERJA | VOLUME | NILAI |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | | Jumlah Surat yang diselesaikan (Berdasarkan Buku Agenda Surat Menyurat) | dokumen | A/B/C/D y |
| 2 | |Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikerjakan (SPD/SP2D/Laporan Realisasi Anggaran) | dokumen | A/B/C/D y' |
| 3 | (Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Daerah yang dikerjakan (Laporan Bulanan Barang Milik Daerah) | dokumen | A/B/C/D Isi |
| 4 | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikerjakan (Laporan TEPPA, dll sesuai tupoksi) | dokumen | A/B/C/D )s |
| 5 | | Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah yang dikerjakan (Pajak, Retribusi, dll sesuai tupoksi) | dokumen | A/B/C/D y |
| 6 | (Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah yang dikerjakan SK, dil sesuai tupoksi) | dokumen | A/B/C/D Isi - |
(Perda,
Perbup,
PEJABAT YANG DINILAI
ATASAN LANGSUNG
Tanda tangan
NAMA
NIP
- y' Keterangan
- A - Amat Baik
- B - Baik
- C - Cukup
- D - Kurang
| BAGIAN
Te
PARAF
|
HUKUM
I-totp £
|
4
Tanda tangan
NAMA
NIP
pa
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR &amp; TAHUN 2017
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TENTANG OGAN KOMERING ULU SELATAN
DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BULAN
TAHUN
TMT
S/D
| NO | NAMA NIP JABATAN | BEDA an YA | poTONGAN | TPBK YANG DIBAYAR | PPh | JUMLAH BERSIH DITERIMA | TANDA TANGAN |
|------|--------------------|--------------|------------|---------------------|-------|--------------------------|----------------|
| 1 | » | 3 | Z | 5-3-4 | | 7-5-6 | |
| 3 | | | | | | | |
PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN SKPD
Tanda tangan
NAMA
NIP
GBUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
SA
k
|
BaGiaN
HUKUM
TGL /PARAE
N riil
/
,
1
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN SARO LAN GUN NOMOR :~1 TAHUN2004
TENT ANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS
DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- Kakus. yang merupakan Sumber Pendapatan dari sektor Retribusi Penyedotan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan Penyedotan Kakus memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan dalam
- Penyedotan Kakus. diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi sarana Mobil Tinja sebagaimana dimaksud pada huruf " a " diatas perlu penerimaan Daerah dari sector retribusi penyedotan kakus digunakan b bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional dan peningkatan
Mengingat
- Nomor 3209). (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
\
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3848);
4. PUndang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Iambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerinatah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).;
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
I'
(
'
\
- Tahun 2001 Nomor 2 Seri C, Nomor 1). Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan
Dengan Persetujuan
DEWAN PER W AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP A TEN SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun
- d. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun.
- e. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Kabupaten Sarolangun. f BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Tata Kota
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
8. pensiunan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha Iainnya. Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan sejenis, lembaga dan Perseroan Komanditer, Perseroan Lain, Badan Usaha Milik Negara atau
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
'
- menentukan besarnya jumlah yang terutang. h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan yang
- dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta. Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip Komersial karena 1. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh
- pihak swasta. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dilakukan oleh sebagai pembayaran atas pelayanan penyedota kakus/jamban yang J. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Penyedotan Kakus. Dengan Nama Retribusi Penyedotan Kakus, dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi adalah Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Kabupaten
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang mempergunakan Pelayanan Penyedotan Kakus.
BAB ID - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Retribusi pelayanan penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
'
I
)
BAB ID - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.
BAB IV
Pasal 7

- Sarolangun dengan melampirkan : penyedotan kakus, harus memberitahukan/melapor kepada Dinas Tata Kota Kabupaten (1) Setiap orang, Kelompok Masyarakat atau Badan Hukum yang meminta pelayanan
- Bukti Setoran Retribusi penyedotan kakus.
- Peta Lokasi/ Tempat yang akan disedot.
- segera melakukan penyedotan. (2) Apabila persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun
TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENYEDOTAN KAKUS
BAB IV
Pasal 8

- Bupati cq. Dinas Tata Kota. (1) Permohonan Penyedotan Kakus harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon Kepada
- Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun. (2) Lembaran isian permohonan Penyedotan Kakus tersebut ayat (1) pasal ini dapat diambil pada
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
(
\_)
BAB VI - TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Atas jasa Pelayanan untuk: setiap kali penyedotan kakus dikenakan Retribusi.
- (2) Besamya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
| a. | Biaya Adrninistrasi Unit Tengki Mobil | Rp. | 25.000,-/satu |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| b. | Hotel/Tempat Usaha/Perusahaan Unit Tengki Mobil. | Rp. | 150.000,-/satu |
| C. | Kantor Pemerintah Unit Tengki Mobil | Rp. | 75.000,-/satu |
| d. | Rumah Penduduk Unit Tengki Mobil | Rp. | 50. 000,-/Satu |
| e. | Badan Sosial Unit Tengki Mobil | Rp. | 25.000,-/satu |
| f. | Untuk Penyedotan kakus diluar Wilayah Ibu Kota Kendaraan Rp. 1.000,-/ Kilo Meter | kabupaten | dikenakan biaya |
BAB VI - TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka dan disetor melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
BAB VI - TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun melakuk:an Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penyedotan kakus.
BAB VIl - KETENTUANPENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten di berikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana dilingkungan retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buk:u - buku catatan dan dokumen - dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. Melakuk:an penggeledahan untuk: mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakuk:an penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
8. f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
- g. Menyuruh berhenti dan atau dilarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
1. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan basil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
BAR IX
KETENTUANPENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati. Hal-ha] yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat
Diundangkan di Sarolangun Pada Tanggal II - \_f"' - 2004
SEKRETARISDAERAH KABUPATENSAROLANGUN
Pembina Utama Muda NIP .430 001 248
J\N
BASRI HARUN
~--
LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN SAROLANGUN T AHUN 2004 NOMOR : 5'j SERI : C, NOMOR : t.o
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
•
•
I