UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1974
Tentang PENJELASAN UMUM
Berlaku: 26 Desember 1974
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang didirikan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 telah berkembang sedemikian rupa dan telah mencapai kemajuan dalam bidang-bidang usahanya sehingga dengan demikian telah menimbulkan perluasan tugas dan tanggung jawab pimpinan perusahaan (Direksi) ;
- b. bahwa guna terjaminnya kelancaran pelaksanaan perusahaan minyak dan gas bumi dan agar supaya diperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa dan Negara dipandang perlu untuk memperkuat pengelolaan perusahaan dengan cara menambah jumlah anggota Direksi ;
- c. bahwa karenanya dianggap perlu untuk mengadakan perusahaan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dengan suatu Undang-undang.
Mengingat
: ________________
- Mengingat : 1.
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1971 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN - 1971 NOMOR 76, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2971).
Pasal I
N/A
Pasal 19

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Apabila dipandang perlu Presiden dapat menambah jumlah Direktur sesuai dengan keperluan dan perkembangan perusahaan".
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, ttd
SUDHARMONO, S H.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Desember 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
SOEHARTO
JENDERAL TNI.