PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 4 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015;
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 17);
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
BAB II - RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
BAB II - RINCIAN DANA DESA
Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) Keterangan:
- W = Dana Desa setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB II - RINCIAN DANA DESA
Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APB Desa paling lambat bulan Maret; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 7

Penggunaan dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya;
- i. perikanan; dan
- j. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 11

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 12

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
1. zirkon;
2. kaolin;
3. zeolit;
4. bentonit;
5. silika (pasir kuarsa);
6. kalsit (batu kapur/gamping);
7. felspar; dan
8. intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
1. onik;
2. opal;
3. giok;
4. agat;
5. topas;
6. perlit;
7. toseki;
8. batu sabak;
9. marmer;
10. granit;
11. kalsedon;
12. rijang ( chert );
13. jasper;
14. krisopras;
15. garnet; dan
16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 13

Penggunaan dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
1. kelompok usaha ekonomi produktif;
2. kelompok perempuan;
3. kelompok tani;
4. kelompok masyarakat miskin;
5. kelompok nelayan;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
BAB V - PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA
Pasal 14

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB V - PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA
Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA
Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
BAB V - PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA
Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB VI - PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 23 Maret 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, dto
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 23 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
H. SUDIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015 N0M0R 4