PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 63 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 28 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. 13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. 2, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang. 4
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang mernenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pernbina kepegawaian untuk menduduki jabatan pernerin tahan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kata Singkawang.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota rnelalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program, Keuangan clan Aset.
- c. Bidang Penataan clan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pengawasan Lingkungan; dan
3. Seksi Penaatan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Lingkungan clan Konservasi Sumber daya Alam terdiri atas:
1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. Seksi Pengelolaan Sampah;
2. Seksi Lim bah Bahan Beracun dan Berbahaya; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV
Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV
Pasal 8

Sekretariat se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.
Untuk melak:sanak:an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretariat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV
Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas
menyusun rencana kerja, mengumpul clan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang­ undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan clan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbenclaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.
Bagian Ketiga
Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
BAB IV
Pasal 12

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengawasan lingk:ungan, penaatan huk:um lingk:ungan
- (2) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana climaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan dan kajian clampak lingkungan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan clan pengenclalian, pembinaan teknis pengawasan lingkungan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penaatan hukum lingkungan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Penataan dan Penaatan PPLH; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 14

- ( 1) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1 )terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. Seksi Pengawasan Lingkungan; dan
- c. Seksi Penaatan Hukum Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH.
BAB IV
Pasal 15

- ( 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- e. melaksanakan penyusunan dokumentasi RPPLH dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- f. melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB &amp; PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- g. melaksanakan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. melaksanakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- i. melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- j. melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hid up Strategis (KLHS);
1. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari analisis mengenai dampak lingkungan (AMOAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL), Izin lingkungan, audit Lingkungan Hidup dan analisis resiko lingkungan Hidup) wilayah kota;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- m. melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap dok.umen lingkungan (AMDAL dan UKL / UPL); dan
- n. melaksanakan pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup kecuali perijinan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) wilayah kota.
- (2) Seksi Pengawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Lingkungan;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingk.ungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengawasan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingk.ungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLUPL);
- e. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan evaluasi tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap kebijakan pengelolaan lingk.ungan hidup;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingk.ungan Hidup Daerah; dan
- h. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan.
- (3) Seksi Penaatan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penaatan Huk.um Lingkunan
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penaatan huk.um lingkungan;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup;
- d. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. melaksanakan penyusunan rekomendasi tindaklanjut basil verifikasi pengaduan;
- g. melaksanakan monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- h. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penerapan hukum lingkungan;
- i. melaksanakan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup;
- j. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- k. melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
1. melaksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- m. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- n. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
BAB IV
Pasal 16

- ( 1) Bi dang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV
Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pencemaran lingkungan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kerusakan lingkungan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemeliharaan lingkungan hidup;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Bidang Pengendalian Pencemaran clan Lingkungan Hidup; dan seksi pada Kerusakan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas clan fungsinya.
BAB IV
Pasal 18

- ( 1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas :
- a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengenclalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
BAB IV
Pasal 19

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pencemaran Lingkungan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- d. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
- e. melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. melaksanakan penyediaan sarana prasarana peman tauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- h. melaksanakan pembinaan dan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; clan
- (2) Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas meliputi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pengelolaan Sampah;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Limbah B3;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Peningkatan Kapasitas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 22

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas :
- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
- b. Seksi Limbah B3; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
BAB IV
Pasal 23

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan Sampah;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis Pengelolaan Sampah;
- c. melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- e. melaksanakan penyediaan sarpras penanganan sampah;
- d. melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- g. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- h. melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
1. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- j. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkut sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta dan badan usaha;
- k. melaksanakan penzman pengangkutan sampah dan yang diselenggarakan oleh wilayah kota; dan pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah swasta dan badan usaha
1. melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan.
- (2) Seksi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Limbah B3
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis Limbah B3;
- d. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- g. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3;
- f. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- h. melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3;
- i. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan,
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi,
28. pelaporan dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas lingkungan;
- d. melaksanakan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- c. melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA serta penetapan tanah Ulayat MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- g. melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- f. melaksanakan peningkatan Kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- h. melaksanakan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- i. melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- j. melaksanakan koordinasi kota sehat/adipura; dan
- k. melaksanakan peningkatan peran serta dan kemitraan dalam pengelolaan LH.
Bagian Ketujuh UPT
BAB IV
Pasal 24

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
BAB IV
Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.
BAB IV - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 27

- ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya rnasing-masing dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB IV - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota melalui sekretaris daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.
PEMBIAYAAN
BAB IV - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 29

- ( 1) Pelaksanaan program berdasarkan tu.gas desentralisasi dibe bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
KEPEGAW AIAN
BAB IV - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan pegawai pada jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi dan/atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang administrasi.
- (6) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/ atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (9) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
10. (lO)Uraian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan
Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.
BAB VII - JABATANPERANGKATDAERAH
Pasal 31

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan Pelaksana.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan Dinas, maka unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR SO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
NIP.19681016 199803 1 004
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
tr
0
0
z]
-
00
0l
O
O
2l2
-
G)'
/ °
518
z9
ff
d
z
�