Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2015
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi::
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis, dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan;
- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Maros;
2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umu peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Maros; dan
- 2) pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
- 2) lokasi dan jalur evakuasi bencana.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada kawasan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. Penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 86

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengansyarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peeraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikankeseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industry dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan
- potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage);
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- b. Kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. Penerapan intensitas pemanfaaatan ruang meliputi:
- 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
- 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
- 3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
- 4) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) Fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
- 2) Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
- 3) Lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
- 2) pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
- 2) prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
- 3) lokasi dan jalur evakuasi bencana.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP)
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan system angkutan umum penumpang kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kawasan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
- 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
- 3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen).
- 4) Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
- 2) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
- 3) tempat parkit untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntuk meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi,kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
- 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
- 3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- 4) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa serta perkantoran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perkantoran swsta, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana perkantoran;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah,dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kegiatan pendirian bangunan yang tidak ssuai dengan fungsi kawasan;
- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
- 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
- 3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- 4) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkantoran;
- 2) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
- 3) tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan peruntukan perkantoran.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan olah raga;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan; dan
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi, dan pendirian bangunan untuk kepentingan peemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatanhunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan umum;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menghalangi dan atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan olah raga;
- d. Penetapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi;
- 1) penetapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
- 2) Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
- 3) pengembangan pusat permukiman kea rah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- 4) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan olah raga;
- 2) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
- 3) tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan olah raga.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan tinggi, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan pendidikan tinggi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
- d. Penetapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi;
- 1) penetapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
- 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
- 3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- 4) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan pendidikan tinggi;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan olah raga.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukan meliputi kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kesehatan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan kesehatan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
- d. Penetapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi;
- 1) penetapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
- 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
- 3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- 4) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan kesehatan;
- 2) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
- 3) tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan kesehatan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 91

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaaatan pada kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud apada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 92

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), terdiri atas: a. Izin prinsip;
- b. Izin lokasi;
- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. Izin mendirikan bangunan; dan
- e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 93

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 94

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak; dan
- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 95

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c merupakan perangkat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang;
- (2) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (3) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 96

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiscal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 97

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untu didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingungan (PPL);
- b. Kawasan budi daya; dan
- c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. Pemberian keringanan pajak;
- b. Pemberian kompensasi;
- c. Pengurangan retribusi;
- d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- e. Kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
- a. Pengenaan kompensasi;
- b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros;
- c. Kewajiban mendapatkan imbahan;
- d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Ketentuan Pengenaan Sanksi
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 98

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 99

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 100

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
- a. Berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 101

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:
- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 102

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dikenai sanksi administratif.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 103

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat berupa:
- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 104

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi:
- a. Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
- b. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 105

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:
- a. Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 106

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:
- a. Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 107

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundangundangan sebagai milik umum meliputi:
- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 109

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 110

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :
- a. Memberikan masukan mengenai :
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
- b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 111

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 112

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 113

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati; dan
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 114

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 115

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 116

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 117

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 118

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 119

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 120

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikelurkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
- 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan
- sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya telah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Maros yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 121

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang RTRW Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Maros dan Album Peta skala 1 : 50.000; dan
- (2) Buku RTRW Kabupaten Maros dan album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 122

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Maros, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; dan
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 123

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
- a. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas territorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan; dan
- c. Apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros Pada tanggal 12 Juli 2012
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
Diundangkan di Maros Pada tanggal 12 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANG KALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta priorilas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal29 bulan November lahun 2010 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menelapkan Rancangan Peraluran Daerah lenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lenlang Pembenlukan Daerahdaerah Kabupalen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
I
••
,
.
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimp/nan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
,
,.,
( ':
- 13, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
!
•
25. Peraturan Pemerintah Nemer 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nemer 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nemer 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nemer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Belba5~al (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nemer 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nemer 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedeman Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 21 Tahun 2007 tentang Pengelempekan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasienal Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Kemunikasi Intensif dan Dana Operasienal; -"
5. .I 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 37 Tahun 2010 tentang Pedeman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Pretekeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggeta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nemer 2/E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 16 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nemer 10/E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Pelitik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nemer 3/E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 15 Tahun 2007 tentang Pekek-Pekek Pengelelaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nemer 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nemer 4/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nemer 1/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 -2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nemer 9/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Medal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelempek Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nemer 2/E).
1
."'
&lt;.'"
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan berikut : Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
Rp. 1.029.923.998.151,00
RD. 1.154.586.677.971,00 (\_)
Surplus/Defisit RD. (124.662.679.820,00)
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp. 128.102.679.820,00
RD. 3.440.000.000,00 H
Pembiayaan Netto
RD. 124.662.679.820,00 (+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan:
Rp.
0,00
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp. 44.017.017.389,00;
- b. Dana Perimbangan, sejumlah Rp, 738.324.095.636,00;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sejumlah Rp.247.582.885.126,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah, sejumlah Rp. 10.390.044.185,00;
- b. Retribusi Daerah, sejumlah Rp. 10.820.186.258,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sejumlah Rp. 1.247.176.038,00;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sejumlah Rp.21.559.610.908,00
I
•
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi HasH PajaklBagi Hasil Bukan Pajak, sejumlah Rp.83.978.417.636,00;
- b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rp. 565.946.178.000,00;
- c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp. 88.399.500.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah, sejumlah Rp. 3.800.000.000,00;
- b. Dana Darurat, sejumlah Rp. 0,00;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, sejumlah Rp. 28.271.849.576,00;
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sejumlah Rp.164.147.665.550,00;
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, sejumlah Rp. 51.363.370.000,00
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 2, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp. 593.673.008.317,00;
- b. Belanja Langsung, sejumlah Rp. 560.913.669.654,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp. 531.365.379.157,00;
- b. Belanja Bunga, sejumlah Rp. 0,00;
- c. Belanja Subsidi, Sejumlah Rp. 0,00;
- d. Belanja Hibah, sejumlah Rp. 30.882.424.000,00;
- e. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp. 3.353.775.160,00;
- f. Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp. 0,00;
- g. Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah Rp. 26.571.430.000,00;
- h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp. 1.500.000.000,00.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp. 65.140.110.106,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp. 145.413.721.881,00;
- c. Belanja Modal, sejumlah Rp. 350.359.837.667,00
•
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :
- a. Penerimaan, sejumlah Rp. 128.102.679.820,00;
- b. Pengeluaran, sejumlah Rp. 3.440.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp.127.702.679.820,00;
- b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp. 0,00;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sejumlah Rp. 0,00;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah, sejumlah Rp. 400.000.000,00;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp. 0,00;
- f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp. 0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp. 0,00;
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp. 3.440.000.000,00;
- c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp. 0,00;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp. 0,00.
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran
2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II
3. Lampiran III
5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Ke~a Perangkat Daerah;
6. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Ke~a Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII
- Rekapilulasi Belanja Daerah menurul Urusan Pemerinlahan Daerah, Organisasi Satuan Ke~a Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerinlahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Telap Daerah;
- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- Daftar kegialan-kegialan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
N/A
Pasal 6

Bupali menelapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah.
,
.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Disahkan di Bangkalan pada tanggal 26 Januari 2011
Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 26 Januari 2011