PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor · Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 58 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam · Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 dinyatakan bahwa Ketentuanketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang sel � ju � nya akan diatur Jebih Janjut dengan Peraturan Bupati Smtang;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok d � -fungsi pemerintahan terutama dalam bidang pendidikan, n:iaka dipandang perlu untuk mer:ietapkan Stan s dkarlahB1adY\_a � erjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas e o 1 Lmgkungan Dinas Pendidikan Atas beban A:1ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
00690
Mengingat
- c. bahwa untuk I huruf a, huruf :: aksanakan maksud tersebut pada dengan Peratura 8 an h\_u � f c di atas perlu ditetapkan n upan Smtang;
1. Undang-Undan Penetapan U J Nomor 27 Tahun 1959 tentang 1953 tentan n � ng-Undang Darurat Nomor 3 Tahu � Kal . g embentukan Daerah Tingkat II D1 irnantan (Lembar N 1953 N an egara Republik Indonesia Tahun I d ?mor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik n onesia Norno 352 (Le b r ) · Sebagai Undang-Undang N m aran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 omor . 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawai.an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tbahun N 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lem aran egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 7 · Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tan � ng Jaw � b Keuangan N egara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia bah Le b 2004 Nomor 66, Tam an m aran Negara Tahun . 4400)· Republik Indonesia Nomor ,
8. Undang-Undang ...
8. Undang-Undan Pemerintahan g D Nornor 32 Tahun 2004 tentang Indonesia T h aerah (Lembaran Negara Republik Negara R a � n 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran telah di � :bhk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Undan ru N beberapa kali terakhir dengan UndangR � ornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara L ep � bhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan em aran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
9. Un � ang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Penm � angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemenn\_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 .Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nom?r 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negara R bl'k. Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan r:::i � a:an Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Menetapkan
00693
16. Peraturan Me t · 06 n en Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20 tentang Pedo ah b . man Pengelolaan Keuangan Daer · Pe agrumana telah diubah beberapa kali dengan eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tent.ang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nornor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tent.ang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sintan � Tahun 2012 Nomor 797);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- l. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah ...
\/
2. Pemerin tah Dae rah Perangkat Daerah pemerintah daerah. adalah Kepala Oaerah beserta sebagai unsur penyelenggara
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Peran � kat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemermtah Daerah yang bertanggung jawab kepada KepaJ � Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemenntahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan . masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perjalanan Dinas Tetap adalah Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas secara rutin setiap bulan dalam wilayah kerja jabatannya.
10. Wilayah Kerja Binaan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat WKBPS adalah wilayah operasional pengawas sekolah yang terdiri dari satu atau beberapa sekolah di kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
11. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(
00695
12. Jabatan Fu os . ngsional adalah kedudukan ya menunJukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak s\_eorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan orgarusasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran I pengguna barang.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenan � an pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Supervisi adalah kegiatan pengawalan atau pembinaan yang dimaksud untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan agar sesua dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menetukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan.
19. Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan output outcome, benefit dan impact yang diharapkan. '
00696
20. Evaluasi adalah k . . efektivitas s egiatan . untuk menilai efisiens1 dan · · uatu ke · t akan md1kator-indik t . gia an dengan menggun meliputi evatu a &lt;:&gt;r tuJuan yang telah ditetapkan yang pada saat k \_as1 sebelum kegiatan dimulai, evaluas1 kegiatan sele: �� tan berlangsung dan evaluasi sesudah
21. Surat Perin tah p . disingkat SPP eIJalanan Dinas yang selanj\_utnya b . D adalah naskah dinas sebagai alat pem entahuan yan ct· . · N · s· -1 g ttujukan kepada Pegawai egen ipi b ll:ntuk melaksanakan perjalanan dinas serta pem enan fas1·11·ta · l . s perja anan dan pernbiayaan.
22. Surat Perintah Togas yang selanjutnya disingkat SP'f adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawa � an yang berisi perintah untuk melaksanakan pe.kerjaajj sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - BIA YA PERJALANAN DINAS TETAP PEN GA WAS SEKOLAH Pasal 2
Pasal 3

·
- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya perjalanan rutin Pengawas Sekolah setiap bulan, yang dilaksanakan dari ternpat kedudukan Kabupaten Sintang ke WKBPS di kecamatan dan kembali ke kedudukan semula ..
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah dibayar sekali setiap bulan bagi setiap Pengawas Sekolah.
I
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

P !J ·a1anan Dinas Tetap B · p . ada ifa:Ya e agi engawas Sekolah d1bebankan P 111 A � ggaran SKPD yang mengeluarkan SPI' yang bersangkutan.
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tetap Sudah termasuk Transport, Makan, 121 uang saku, Angkutan Setempat dan Penginapan.
- f(etentuan-ketentu � dalam Peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Pl oaJa!Il Tetap Bagi � engawas Sekolah yang dibiayai dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

nran Y ang tercantum dalam Lampiran I II III N V VI dan VII f(eten . . , , , ·. · . t pera uran mi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terp1sahkan . . , dari Peraturan mi.
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2013.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya. dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.
o· iunctangkan di Sintang
'
Pada
�
anggal
11 Desember 2012
DAERAH KABUPATEN SINTANG,
HAJVAHMAD
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1304 BBRITA
/
if'
pgRATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: 58 TAHUN 2012
00698
'fANGGAL
:
\1· DESEMBER 2012
TENTANG
: STANDAR
BIAYA p SEKOLAH DI LINiRJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SINTANG ATAS BE KUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAERAH KABUPATE BAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA N SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
��
j
J\R BIA YA PERJALANAN DINAS TET 5f,'IiI&gt; DI
LINGKUNGAN DINAS PENDID AP BAGI PENGAWAS SEKOLAH TK/SD IKAN � UPATEN SINTANG
| WILAYAH PERJALANAN | SATUAN | BIAYA(Rp) | � |
|---------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| 2 =============4=======23 | � =====)1=== | � == � | 1== �� |
| , �� -======== 1 � | | � 4 | � 5 |
| NG. KECAMATAN SINTANG , 51N'fA | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| ' NG. KECAMATAN KELAM PERMAI 51N'fA | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| I : siNTANG. KECAMATAN BINJAI HULU | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| / TANG. KECAMATAN SE! TEBELIAN , SIN | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| : S!NTANG. KECAMATAN TEMPUNAK | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| : S!NTANG. KECAMATAN DEDAI I | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| . S!NTANG . KECAMATAN SEPAUK | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| i S!NTANG - KECAMATAN KAYAN HILIR | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| I S!NTANG • KECAMATAN KAYAN HULU | ORANG/BULAN · | 820,000 | |
| I SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HILIR | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| , SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU TENGAH | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HULU | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| SINTANG - KECAMATAN SERAWAI | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| SINTANG - KECAMATAN AMBALAU | ORANG/BULAN | 820,000 | |
.
r
VII LAMPIRAN
PERATURAN BUp
NOMOR
.
.
TANGGAL
.
TENTANG
1 1 DESEMBER 2012
00&amp;99
AT! SINTANG 58 TAHUN 2012
StANDAR BIAVA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PEN DIDI KAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
O 13 .
Lunas Dibayar Pada Tanggal '················ 2
Bendahara Pengeluaran,
(
NIP.
CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAVA PERJALANAN DINAS TETAP PENGAWAS SEKOLAH
Kode Rekening . sudah Terima dan Banyaknya Uang Untuk Pembayaran aerdasarkan SPPD Nomor fanggal
/r , e::..'n.'.!ggu � .:!n � a \_::A � n!l,gg!,:a � r � an'2.!./\_2K � u:!!a � s � a ..!:P!e � n gguA!: '.!:n � a.!.A � n:egg � a � r � a:::!nc.:S � K � P:.!D
�
------1
.
····························
:
Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bulan
An
··························
Rincian Perialanan Dinas Sebazai Berikut:
| 110. | Rll'fCIAN BIAYA | JUMLAH !Ro.I |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah | |
| | JUMLAH | |
Rp.
Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
1 ...••..••...••...•.. )
NIP.
(
NIP.
Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,
(
Pangkat
NIP\_
Sintang,
2013
Telah Menerima Vang Sejumlah
Rp.
Yang Menerima,
)
)
'I .
00100
I
PERATURAN BU
NOMOR
. PATI SINTANG . �� TAHUN 2012
TANGGAL
TENTANG
t DESEMBER 2012
GI STANDAR BIAVA PERJALANAN DINAS TETAP BA PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH !(ABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
coNfOff L.APORAN PERJALANAN DINAS :
LAPORAN PERJALANAN DINAS
. 01sa rnpaikan kepada
oieh
perihal
:
·················································································
. L : a po ran Perjalanan Dinas Dalam Rangka
.
· .. · ..
oASAR PERJALANAN DlNAS
A. (Berisikan tentang dasar/pertimbangan dilakukan perjalanan dinas, baik berupa alasan/urgens1 d1lakukan perjalanan dinas, surat undangan dan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas).
B. TUJUAN DAN W AKTU PERJALANAN DINAS
(Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas).
HASIL PERJALANAN DINAS
(Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti-bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu).
D. KESIMPULAN DAN SARAN
(Berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil perjalanan dinas).
E. PENUTUP
(Berisikan uraian penutup laporan).
Sin tang,
2013
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/ Yang Membuat Laporan,
··········································
-".
.
l
\
1&gt;,, '.;..-..:\_: ..
&gt;
�
IP.
/r
.1,,.,,
' /
\·
r
((J(.
:"'\
',
yPATI SINTANG,
�
&lt;\
\
I
l
·.
.,
)
•
,.
�
.
;
:,
�
:;y
\•
"'
,\
...
..\_\_\_
--
\:.\_
VI LAMPIRAN
I
I
\_I
V LAMPIRAN
PERATURAN BUP NOMOR ATI SINTANG
TANGGAL
:
TENTANG
1 T DESEMBER 2012
00701
S8 TAHUN 2012
STANDAR BIAVA PERJALANAN OINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LJNGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
coNTOH SURAT PERINTAH TUGAS:
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PENIHDIKAN
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605- 21606 SINTANG- 78611
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR:
·
.
Dasar /Pertimbangan :
.
························································································
MEMERINTAHKAN
Kepada
Untuk :
Nam a
Pangkat/gol
NIP
Jabatan
...
:
:
·.·
·:
·.·
·.·
.
··································································································
...
Dikeluarkan di Pada tanggal : : SINTANG
Keterangan:
- I. Dasar/pertimbangan dapat berupa Surat Undangan :tau Surat lain sejenis.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG,
- 2 \_ · Pab1Ia pe!]alanan dinas tidak berdasarkan Undangan, tnaka dasar/pertimbangan dapat diisi dengan urgens·/ · I di I pentingnya dilaksanakan perja anan mas. ,,--;:.;::::
�
··. ··.
.
\
/
"';'
[V
LAMPIRAN
SS TAHUN 2012 � l
PERATURAN BUPA NOMOR . TI SINTANG
TANGGAL .
TENTANG
DESEMBER 2012
PEANDAR BlAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI p NGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS p � NDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN NDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
-off sURAT PERINTAH PERJALANAN DIN C()11, AS (HAL.AMAN 2)
I.
Berangkat dari
(Tempat
kedudukan)
:
Ke
:
Pada tanggal
:
(
...
)
c--
NIP.
- II. Tiba di
:
Berangkat dari
Pads tanggal
:
:
Ke
:
Pada tanggal
:
(
...
)
(
...
)
NIP.
NIP.
Ill.
Tiba di
:
Berangkat dari
:
Pad a tangga I
Ke
:
Pada tanggal
:
(
...
)
(
...
)
NIP.
NIP.
IV. Tiba di
:
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
(Tempat kedudukan) Pada tanggal
:
Pejabat Yang berwenang/
Pejabat lainnya yang ditunjuk.
Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk.
)
"(
... :
...
)
NIP.
NIP.
VI. PERHATIAN
Catalan lain-lain -
Apabila Negara I Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, Pejabat Yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan. b«!rtanggung jawab berdasarkan !leraturan perundang-undangan yang berlaku.
00702
00703
PERATURAN BUPI\TJ SINTANG
NOMOR
58 TAHUN 2012
TANGGAL TENTANG
It DESEMBER 2012
p BAGI StANDAR BIAVA PERJALANAN OINAS TETA DINAS PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN GGARAN PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN it:suPATEN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
III
LAMPIRAN
ff SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 11 conro
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG IHNAS PENIHDIKAN
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605 • 21606
SlNTANG · 78611
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Nomor · ... � ····· .. ··
| """ I. ,... | -e-: . b I yang berwenang memberi perintah PeJa a | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| rNama/NIP Pegawai yang diperintahkan 2. | rNama/NIP Pegawai yang diperintahkan 2. | rNama/NIP Pegawai yang diperintahkan 2. |
| 'f | a. Pangkat dan GoL Ruangan b. Jabatan/ Instansi | a. b. |
| r 4. | Maksud Perjalanan Dinas | |
| s. | Alai angkutan yang dipergunakan | |
| 6. | Tempat berangkat a. b. Tempat tujuan | a. b. |
| 7. | Lamanya Perjalanan Dinas a. b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | a. b. c. |
| 8. | Pengikut a. | |
| | b. Pembebanan a. Kade | a. b. |
| 9. | Anggaran lnstansi b. Kade Rekening Kegiatan | a. b. |
Sin tang,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG,
! .
00704
NUIVIV"-
. vo 111.HUN 2012
r/\NOOAL
: 'I DESEMBER 2012
rENTANG
: STANDAR BIAVA p SEKOLAH DI LI ERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SINTANG ATAS B NGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAERAH KABUPA'r!BAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA N SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
���
,.
l
AR BIAVA PERJALANAN DINAS 51 � 1)/SMA/SMK DI LINGKUNGAN DINA TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH 5r,IP S PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANO
| WILAYAH PERJALANAN | SATUAN � 3 � | BIAYA(Rp) � ==:J.[== � 4== ��� 5 � 411 |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| �� ,.,,,===== � 2 � ============\6==== | | |
| �� NG_ KECAMATAN SINTANG 51N'fA | . ORANG/BULAN | 820,000 |
| I NG- KECAMATAN KELAM PERMAI s1NTA | ORANG/BULAN | 960,000 |
| I NG_ KECAMATAN BINJAI HULU . sJN'fA | ORANG/BULAN | 850,000 |
| ' ANG - KECAMATAN SE! TEBELIAN s1N'f | ORANG/BULAN | 960,000 |
| ; SJNTANG _ KECAMATAN TEMPUNAK | ORANG/BULAN | 990,000 |
| _ SJNTANG _ KECAMATAN DEDAI | ORANG/BULAN | 990,000 |
| I . SJNTANG. KECAMATAN SEPAUK | ORANG/BULAN | 1,040,000 |
| I S!NTANG - KECAMATAN KAYAN HILIR | ORANG/BULAN | 1,160,000 |
| i SJNTANG - KECAMATAN KAYAN HULU | ORANG/BULAN | 1,180,000 |
| ! SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HILIR | ORANG/BULAN | 1,310,000 |
| I SJNTANG - KECAMATAN KETUNGAU TENGAH | ORANG/BULAN | 1,435,000 |
| I SJNTANG - KECAMATAN KETUNGAU HULU | ORANG/BULAN | 1,660,000 |
| J SINTANG - KECAMATAN SERAWAI | ORANG/BULAN | 1,660,000 |
| 'SJNTANG - KECAMATAN AMBALAU | ORANG/BULAN | 1,760,000 |