PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 68 Tahun 2015
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR]] TAHUN 2015 TENTANG
pERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 55 TAHUN a0 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 2! PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
- Menimbang a.
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan,
- tanggung jawab, dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa dalam rangka menyikapi kebijakan pemerintah yang menetapkan kemeja putih sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi aparatur sipil negara di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2010 ten tang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 'Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144};
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
\
Menetapkan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMU TUSKAN:
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
N/A
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, diubah sebagai berikut :
- I. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas
N/A
Pasal 2

- l) Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari:
2. a Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
- l) PDH warna khaki:
- 2) PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam atau gelap; dan
- 3) PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah Sintang;
\
- akaian Sipil Harian (PSH); ° aa±an sipi! Resmi (PSR);
- °[~aian Dinas Lapangan (PDL;
- [-[aaian sijil Lengkap (PSL;
- " paaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah; dan
- ; pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.
- ntuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: n. Ket°
Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian
- pDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk ~edaksanakan tugas sehari-hari. (1)
- (2) PDH terdiri dari :
- 1) Kemeja lengan pendek, warna khaki berlidah bahu;
- a. PDH Pria:
- 2) Celana panjang warna khaki; dan
- 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita:
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut dan/atau celana panjang warna khaki; dan
- 1) Baju lengan pendek, ber!idah bahu, warna khaki;
- 3) Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih
- 1) Kemeja lengan panjang/pendek
- 3) Sepatu dan kaos kaki menyesuaikan.
- 2) Celana/rok wama hitam atau gelap;dan
- d. PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah Sintang:
- 1) Kemeja lengan pendek/panjang; dan
- 2) Celana/rok warna gelap/menyesuaikan;
- 3) Sepatu dan kaos kaki semua bewarna hitam;
- e. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan dalam Lampiran I tentang Model Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang ditambah ketentuan tentang Model PDH Kemeja Putih Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang scbagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ...
000800
t ntuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4.Ke°
KETENTUAN PAKAIAN HARI KERJA
N/A
Pasal 28

- Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) digunakan pada hari Senin.
- ( Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki digunakan pada hari Selasa dan Rabu.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDHJ kemeja putih digunakan pada hari Kamis.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun/pakaian khas Daerah Sintang digunakan pada hari Jumat.
- (5) Pakaian KORPRI digunakan pada HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional serta sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan/ atau Pakaian Sipil Resmi (PSR) digunakan pada acara resmi atau sesuai dengan ketentuan acara.
- (7) Pakaian Sipil Harian (PSH) digunakan pada acara/tugas tertentu.
Diundangkan di Sintang
Pada tanggal 232 eon
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
'OSEPHA HASNAH
&amp;RITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR }]
0091t
~IPIRA'
: PERATURAN
BUPATI SINTANG
NOMOR
:7L TAHUN 2015
TANGGAL:
2 Ono€. 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ABUPATEN SINTANG
1. PDH PRIA
Keterangan :
- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
2.
opH
WANITA
Keterangan :
- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
00093