PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 20 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 63' TAHUN 2017
TENT ANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah serta, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 ten tang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018;
\
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent.ang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Card Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
5. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 20162021(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
Menetapkan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tent.ang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 97);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018.
N/A
Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018, yang disebut RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018, dengan kerangka dan uraian RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
N/A
Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Permasalahan Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
.
.
- (2) RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun 2018; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2018.
N/A
Pasal 3

- ( 1 ) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bolaang Mongondow Sdatan mernbuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengernbangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (3) Laporan kinerja rnenjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evalusi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan.
N/A
Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengernbangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018.
Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengeiahuinya, memeriniahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 30 Mei 2017
� BUPATIBOLAANG
�HE SONMAY�
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal
30 Mei
2017
SEK RAH
KABUPATEN B DOW SELATAN,
J
BERlTA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang Me b
[ SALINAN ALI A
l
(
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELAT AN ERITA A RA ANGERANG E AT
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. EMERINTA ANGERANG EL TAN. rub ed ali o r 8 012 ent g edom ela ng en el ja a rah.
PROVINSI BANTEN OVINS AN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN RA RAN ALI A ANGERAN LATAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
OMOR
AHUN
014
TENTANG
E
ANG
PERUBAHAN KEDUA R B EDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AS RATURA AL KOTA OMOR 8 AHUN 012 E N EDOM LAKSANAA ANG RA DAPAT AN EL RA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA EN N RAHMATT N ANG AH SA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ALIKOT ANGERANG EL TAN,
- a. bahwa dalam hal terjadinya pergeseran anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam upaya mewujudkan asas pengelolaan keuangan daerah, dapat berimplikasi terhadap Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; . erjadi er es pa a o m n elaksana DP ja eran a SK ) a ejaba Pengelola eua a P a wuju sas engelo euang aerah, ap berimplik si erha a er ur ali om r 8 ah n 012 en edo el n end a e ja a eb aiman el i e erat r alik omor 2 ahu 013 en Perubaha t s erat ali omo 8 ahu 2012 tentang edoman elaksanaan ng Penda dan el ja aerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. ba berdas n ertimbangan eb imana dimak d huruf a dan unt k elaks a n eten dalam Pas 160 ayat (7) Per ur e a am Negeri Nom r 13 Tahun 2006 tentang edom Pengelo Keuan Da se i an diubah beb pa kali, terakhir den Per t Men Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten ang Perubaha Kedua Atas Peratur Ment r Da am Ne r Nomor 13 Tahun 2006 tent ng Pedoman Pengelol n Keua g Daerah, er menet k n Peraturan Walik tent g Perubahan edu At s Per t r Walikot Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoma Pelaksan Anggaran Pendapa an dan Bel ja Daerah;
- Mengingat Mengingat
1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar gar Republi Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 nt Keuang n Negara (Lembar n Negara p li Indonesi ahun 2003 Nomor 47, Tamba an mba ga ep bli ndonesi omor 286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. nd ng-U da o r 1 Tahun 2004 erben ahara Negara L m ara ga lik ndones h n 004 om r 5, m a n Lembaran ega ep li nd nesi om r 355);
4. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); . ndang-Und om r 15 Tahu 200 t n emer k en l la ggu J b eu eg (L mb r gar p bli n ones ahu 004 omor 6, T b m epubli n si o 400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844); . n g-U o 2 hu 0 g emerin a ra ( bar g li n s u 0 o 25, emb g r p bl In o si o 43 ba el e era k li, r khi en n Unda om 2 en ruba d nd n nda 2 ahu 0 4 ent ng Pemer ta a ra L b eg epubli n on si 0 o 9, amb a m N g r n s m 844);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); . nd g-Un o 1 h 00 t m ng lata ovin Lembar g epubl n si 008 o or 88, b bara ga epubli n om 935);
7. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Unda omor 2 ahu 011 ent Pembent k eratur Peru undangan a egar epublik ndones 011 om 2, amba emb ga epubli Indones Nomo 234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310); . er e a am e o 3 0 tentang edo engelo ah se n el i eb r li, er hi dengan Per tur ent r a a e omor 1 a 011 en t erub ha t s er r Me t Da Ne r omor 3 hu 006 en ng Pedom n Pengelolaan eua g a r Serit eg r Republik Indonesia ahu 011 omor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 9. Per Me t ri Da eger om r ah 014 ent ng em rodu u r (S Ne Republik ndones a 014 om r 2);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); 10. er a o ang r g el om r Tahun 2011 tentang r s Pemerin a a Kot Tangerang Se n (Lemb a ot Tangerang el ahun 011 Nomor , mb Lemba n Daer h ot Tanger ng el t om 0811);
5. 1 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 1211); 11. Per r Da r Kot Tanger ng Se omor 2 Tahun 2011 tent g Pokok-P k k eng l Keu Daer (L mb n Da r Kot Tangerang e Tahu 011 omor 2, amba a em Da r h Kat Tangerang Sel Nomor 1211);
Menetapkan e k
- 1 2 . Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 12); 2. er alikot omor 8 ahun 012 entan edo elaks n n end a a ja a Se a nger g t 012 om 8 ba elah ah e ali o 2 013 en eru t s r a om 8 ahu 012 ent edom el sa enda t e anja a B r t r ng r at 013 om 2);
MEMUTUSKAN: E USKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. RATURA LIKOT EN ANG ERUB HAN EDU RA URA LIKOT OMOR 8 AHUN 012 AN EDOM AK AA G RA DAPAT AERAH.
Pasall asall
Beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut: b t n ampi a k om 8 ahu 012 ent d ela s end anja ang r hu 012 o 8 a l er r o r 2 013 ent g eru li t o 8 hun 012 ent edo l n anja r r r lata 013 2) ag t
- 1 . Ketentuan Lampiran I Judul