PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor : Tahun 2015
Tentang RETRIBUSI DAERAH
Berlaku: 5 Februari 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 1 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,
- a. bahwa retribusi daerah sesuai kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah merupakan potensi pendapatan daerah sehingga dipandang perlu untuk diatur dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Retribusi Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Retribusi Daerah yang di bentuk dengan Peraturan Daerah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negaradengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, pesekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
21. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan pajak atas banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
22. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pada Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Maluku Utara.
BAB II - OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah:
- a. jasa umum;
- b. jasa usaha; dan
- c. perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB III - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi
BAB III - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan di :
- a. Rumah Sakit Umum DR. H. Chasan Boesoerie;
- b. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoirie dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang dan/atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan;
- (6) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, RSUD dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang mekanisme dan jenis pelayanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
BAB III - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, vahan/peralatan yang digunakan, kelas perawatan dan frekwensi penggunaan layanan kesehatan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkn dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan yang menggunakan sistem kapitasi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan.
Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi
BAB III - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diberikan oleh Balai Kemetrologian.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf ayat (1) adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP.
- (4) Wajib Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- (5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
BAB III - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur dari pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP yang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Atas permohonan pemilik/pemakai alat-alat UTTP, pengujian alat UTTP tertentu dapat dilakukan di tempat pemilik/pemakai UTTP dengan dikenakan tambahan biaya transportasi Rp..... Per Km untuk setiap kali pengujian dihitung dari jarak lokasi pemilik/pemakai UTTP dengan instansi yang membidangi Metrologi Legal.
BAB IV - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 8

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan/ memkai kekayaan Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur dari pemakaian kekayaan Daerah yang dihitung berdasarkan ukuran, kapasitas/jumlah kekayaan Daerah yang digunakan dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip dn sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukian secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana Tempat Khusus Parkir;
- (5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di Tempat Khusus Parkir, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau dimilki oleh Pemerintah Daerah di pelabuhan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana kepelabuhanan;
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di pelabuhan, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas jasa penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit dan benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan;
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memanfaatkan bibit dan benih lingkup Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Keenam Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas jasa penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit dan benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan;
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memanfaatkan bibit dan benih lingkup pertanian;
- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Paragraf 2 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dari jenis dan berat hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dlam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 18

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
- a. Retribusi Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin usaha Perikanan.
Bagian Kedua Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melnyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau trayek tertentu;
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakana pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Propinsi Maluku utara meliputi : a. pelayanan angkutan pada trayek tetap; dan b. pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Trayek ;
- (5) Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis, izin, jenis angkutan, jumlah tempat duduk, tonase, dan jumlah kendaraan.
- (2) Prinsip dan sasaran dlam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembayaran Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan dapat dibayarkan setiap tahun pada saat perpanjangan kartu pengawasan.
Bagian Ketiga
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Periknan, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, untuk orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Maluku Utara, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja Asing.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya untuk orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih;
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (Tiga Puluh) GT, di wilayah administrasi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Propinsi Maluku Utara;
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (Tiga Puluh) GT, di berpangkalan .
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi.
- b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
1. Usaha Pembudidayaan ikandi air tawar:
- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak dari 0,75 hektar;
- b) Pembesaran dengan areal lahan di :
12. -kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektare;
13. -kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m2
14. -keramba jaring apung tidaklebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1unit= 4x (7x7x2,5 m3);
15. -keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m3;
2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau:
- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektare;
- b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hectare;
3. Usaha pembudidayaan ikan di laut:
- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektare;
- b) Pembesaran :
- 1) Ikan bersirip:
- a) Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong, kepadatan antara 300500 ekor per kantong;
- b) kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (unit) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (unit) = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong, kepadatan antara 300500 ekor per kantong;
- c) Kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kanton.
- 2) Rumput laut dengan menggunakan metode:
- a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m2;
- b) Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m2;
- c) Long Line tidak lebih 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 1 (satu) hectare;
- 3) Abalone dengan menggunakan :
12. -Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m3;
13. Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuanberukuran 1 x 1 x 1m3;
- (4) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib retribusi Izin usaha perikanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin usaha perikanan;
- (6) Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdsarkan jenis dan jumlah surat izin serta besarnya hasil perikanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Penangkapan Ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Pengangkut ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran kapal pengangkut ikan serta alat tangkap yang digunakan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetpan tarif Retribusi Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 23

Retribusi dipungut dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.
Bagian Keempat Pemanfaatan dan Penggunaan Hasil Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kelima Keberatan
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali dalam hal Wajib Retribusi tertentu dapat
- menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 26

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB V - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB VI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
- (3) Terhadap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Gubernur atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
- (5) Tata Cara Pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
BAB VI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kedua
Tempat Pembayaran
BAB VI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan dengan cara:
- a. Menyetor langsung ke rekening Kas umum Daerah;
- b. Melalui Bank lain/ Lembaga Keuangan/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang, dan atau;
- c. Melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu hari kerja).
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang tidk atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB VIII - PENAGIHAN
Pasal 32

- (1) Surat Teguran sebagai awal tindakan tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Tata cara pengihan di atur lebih lanjut dengan Perturn Gubernur.
BAB IX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BAB XI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 37

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BAB XII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 41

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pemungutan.
- (2) Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah (KCPPAD) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah melakukan pembinaan pemungutan Retribusi di wilayah kerja.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebgimana dimaksud dalam Pasal 28 dn Pasl 31 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat Ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah :
1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi izin Trayek (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 );
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retrbusi Izin Usaha Perikanan ( Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retrbusi Pengujian dan Pengawasan Mutu hasil Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retrbusi Pengawasan Mutu Produk Hasil Perkebunan (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retrbusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retrbusi Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoerie Ternate (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retrbusi Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retrbusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, lingkup Metrologi Legal (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retrbusi Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri Sebagai Pengelola Sisi Darat Bandar Udara Sultan Babullah Ternate.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan., Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.
Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 5 Februari 2015
GUBERNUR MALUKU UTARA,
Ttd.
ABDUL GANI KASUBA
Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 5 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
Ttd.
A. MADJID HUSEN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 NOMOR : 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : (1 / 2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat dimaksud menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam Retribusi, namun demikian pemberian kewenangan yang lebih besar tersebut, tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalulintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor.Hasil penerimaan pungutan Daerah, baik pajak maupun retribusi, diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil. Sebagai contoh kontribusi retribusi setiap tahunnya berkisar antara 0,580,83 % terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dana alokasi yang digulirkan Pemerintah tidak sepenuhnya dapat diharapkan dapat menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk meminimalisasi tingginya ketergantungan Daerah akan dana alokasi dari Pemerintah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengadakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undangundang.Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, justru malah sebaliknya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pemerintah dan merintangi arus barang dan jasa antardaerah.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa perubahan, termasuk didalamnya perluasan beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Terdapat 3
(tiga) Retribusi baru bagi Daerah yaitu, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi, Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah hanya yang ditetapkan dalam undangundang. Namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah, penambahan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih diberi peluang, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penambahan jenis Retribusi dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Setiap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang Retribusi Daerah tetapi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.
Dalam hal pencapaian efisiensi dan efektivitas, perubahan yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditandai dengan penggabungan seluruh peraturan perundang-undangan yang melingkupi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijadikan dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Hal tersebut telah dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Retribusi Daerah menjadi satu Peraturan Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Retribusi Daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam proses pembuatan maupun dalam penyelenggaraannya.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya peningkatan basis Retribusi, disisi lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
PENJELASAN
Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2 :

Ayat (1) :Cukup jelasAyat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6 :

Ayat (1) :Yang dimaksud dengan retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan kemetrologian yang terdiri dari atas pelayanan tera/tera ulang, dan kalibrasi Ukur Takar, Timbang dan Peralatannya (UTTP) dan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11 :

Ayat (1) :.Yang dimaksud Tempat Khusus Parkir meliputi sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 11 adalah Tempat Khusus Parkir pada Terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate dan Tempat Khusus Parkir pada Pelataran Rumah Sakit DR. Chasan Boesoirie Ternate.

Ayat (2) :Cukup jelasAyat (3) :Cukup jelasAyat (4) :Cukup jelasAyat (5) :
PENJELASAN
Pasal 12 :

Ayat (1) :Cukup jelasAyat (2) :Cukup jelasAyat (3) :Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13 :

Ayat (1) :Cukup jelasAyat (2) :Cukup jelasAyat (3) :Cukup jelasAyat (4) :Cukup jelas## Ayat (5) :Yang dimaksud dengan Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda.##
PENJELASAN
Pasal 14 :

Ayat (1) :Cukup jelasAyat (2) :```Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19 :

Ayat (1) :Yang dimaksud dengan Izin Trayek yaitu izin yang diberikan untuk pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, misalnya bis reguler AKDP. Selain itu termasuk didalamnya izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, misalnya taksi.Ayat (2) :Cukup jelasAyat (3) :Cukup jelasAyat (4) :Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20 :

Ayat (1) :Cukup jelasAyat (2) :Cukup jelasAyat (3) :Cukup jelasAyat (4) :Yang dimaksud dengan Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dikenakan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
PENJELASAN
Pasal 21 :

Ayat (1) :Cukup jelasAyat (2) :Cukup jelasAyat (3) :Cukup jelasAyat (4) :Cukup jelasAyat (5) :Cukup jelasAyat (6) :Cukup jelasAyat (7) :Cukup jelasAyat (8) :Cukup jelasAyat (9) :Cukup jelas| Ayat | (10) : Cukup jelas ||-----------------------------|----------------------|| Ayat (11) : Cukup | jelas || Ayat (12) : | jelas || Cukup Ayat (13) : Cukup | jelas || Ayat (14) : Cukup | || Ayat (15) : Cukup | jelas jelas || Ayat (16) : | || Cukup Ayat (17) : Cukup | jelas || Ayat (18) : Cukup | jelas || Ayat (19) : | jelas || Cukup Ayat (20) : | jelas || Cukup
PENJELASAN
Pasal 22 : | jelas |

| Ayat (1) : Cukup | jelas || Ayat (2) : Cukup | jelas || Ayat (3) : Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 23 : Ayat (1) | : jelas |

| Cukup Ayat (2) : Cukup | jelas || Ayat (3) : Cukup | jelas || Ayat (4) : Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 24 : Ayat (1) : Cukup | jelas |

| Ayat (2) : | Cukup jelas ||-----------------------------|---------------|| Ayat (3) : Cukup | jelas || Ayat (4) : Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 25 : Ayat (1) : | Cukup jelas |

| Ayat (2) : | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 26 : Ayat (1) : Cukup | jelas |

| Ayat (2) : Cukup | jelas || Ayat (3) : Cukup | ||
PENJELASAN
Pasal 27 : Ayat (1) : | jelas |

| Cukup Ayat (2) : Cukup | jelas jelas ||
PENJELASAN
Pasal 28 : Ayat (1) : Cukup | jelas |

| Ayat (2) : Cukup
PENJELASAN
Pasal 29 : | jelas |

| Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 30 : Ayat (1) : Cukup | jelas |

| Ayat (2) : Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 31 : Ayat (1) : | |

| Cukup | jelas || Ayat (2) : Cukup | jelas || Ayat (3) : | Cukup jelas ||-----------------------------------|---------------|| Ayat (4) : Cukup | jelas || Ayat (5) : Cukup | jelas || Ayat (6) : | jelas || Cukup Ayat (7) : Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 32 : Ayat (1) : Cukup | jelas |

| Ayat (2) : Cukup | jelas || Ayat (3) : Cukup | jelas || Ayat (4) : Cukup | jelas || Ayat (5) : Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 33 : Ayat (1) : Cukup | jelas |

| Ayat (2) : Cukup | jelas || Ayat (3) : Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 34 : Ayat (1) : Cukup | jelas |

| Ayat (2) : Cukup | jelas || Ayat (4) : | jelas || Cukup
PENJELASAN
Pasal 35 : Ayat (1) : Cukup | jelas |

| Ayat (2) : Cukup | jelas || Ayat (3) : Cukup | jelas ||-----------------------------|---------||
PENJELASAN
Pasal 36 : Ayat (1) : Cukup | jelas |

| Ayat (2) : Cukup | jelas || Ayat (3) : Cukup | jelas ||
PENJELASAN
Pasal 37 : Ayat (1) : | jelas |

| Cukup Ayat (2) : | || Cukup Ayat (3) : | jelas || Cukup
PENJELASAN
Pasal 38 : | jelas |

| Cukup Ayat (2) : Cukup | jelas || Ayat (3) : | jelas || Cukup
PENJELASAN
Pasal 39 : | jelas |

| Ayat (1) : Cukup | jelas || Ayat (2) Cukup | jelas || Ayat (1) : Cukup | jelas || Cukup Ayat (3) : | jelas || Cukup Ayat (4) : | jelas || Cukup | jelas || Ayat (5) : Cukup | jelas || Ayat (6) : Cukup | jelas |Ayat (7) :Cukup jelasAyat (8) :Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46 :

Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 1LAMPIRAN I:PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARANOMOR: TAHUN 2015TANGGAL: 2015TENTANG: RETRIBUSI DAERAHDAFTAR :TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DR. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE## Tabel 1## TARIF PERKELAS INSTALASI RAWAT INAP (DALAM RUPIAH)| No | Kelas Perawatan | Unit Cost Akomodasi | Jasa Pelayanan | Tarif (Rp) ||------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|| 1 | VVIP (Paviliun) | Rp. 500,000 | Rp. 75,000 | Rp. 575,000/hari || 2 | Kelas VIP | Rp. 200,000 | Rp. 50,000 | Rp. 250,000/hari || 3 | Kelas I | Rp. 150,000 | Rp. 25,000 | Rp. 175,000/hari || 4 | Kelas II | Rp. 100,000 | Rp. 17,500 | Rp. 117,500 /hari || 5 | Kelas III | Rp. 40,000 | Rp. 7,500 | Rp. 47,500/hari || 6 | ICU/ICCU | Rp. 300.000 | Rp. 75.000 | Rp. 375.000/hari |## Tabel 2## TARIF VISITE DOKTER DAN KONSULTASI ANTAR SMF, KONSULTASI GIZI DAN BIAYA REKAM MEDIK (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Tarif Visite Dokter &Konsultasi | | | || | Antar SMF | | | || | o Kelas III | 0 | Rp. 20.000 | Rp. 20,000 || | o Kelas II | 0 | Rp. 20.000 | Rp. 20,000 || | o Kelas I | 0 | Rp. 60.000 | Rp. 60,000 || | o V I P | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 100,000 || | o VVIP | 0 | Rp. 150.000 | Rp 150,000 || | o ICU/ICCU | 0 | Rp . 100.000 | Rp 100.000 || 2 | Konsultasi Gizi | | | || | o Kelas III | 0 | Rp .1.750 | Rp .1,750 || | o Kelas II | 0 | Rp .5.000 | Rp .5,000 || | o Kelas I | 0 | Rp .7.500 | Rp .7,500 || | o V I P | 0 | Rp .10.000 | Rp .10,000 || | o VVIP | 0 | Rp . 20.000 | Rp . 20,000 ||----|-------------|-------------|---------------|---------------|| 3 | Rekam Medik | Rekam Medik | | || | o Kelas | Rp . 5.000 | 0 | Rp .5,000 || | o Kelas | Rp 10.000 | 0 | Rp .10,000 || | o Kelas | Rp.15.000 | 0 | Rp .15,000 || | o V I P | Rp 20.000 | 0 | Rp .20,000 || | o VVIP | Rp.25.000 | 0 | Rp .25,000 |## Tabel 3## TARIF TINDAKAN MEDIK DASAR (DALAM RUPIAH)| NO | KELAS PERAWATAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF (Rp) ||------|----------------------|---------------|------------------|--------------|| 1 | Kelas III | 24 | 19.25 | 43.25 || 2 | Kelas III (Cito) | 30 | 24 | 54 || 3 | Kelas II | 37 | 28 | 65 || 4 | Kelas II (Coto) | 46.25 | 35 | 81.25 || 5 | Kelas I | 43 | 57.75 | 100.75 || 6 | Kelas I (Cito) | 53.75 | 72.188 | 125.938 || 7 | V I P dan Intensif | 57 | 82.25 | 139.25 || 8 | VIP/Intensif (Cito) | 71.25 | 102.813 | 174.063 || 9 | VVIP (Paviliun) | 70 | 100 | 170 || 10 | VVIP (Paviliun) Cito | 87.5 | 125 | 212.5 |Tabel 4 TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF KELAS III DAN RAWAT JALAN (DALAM RUPIAH)| NO | JENIS TINDAKAN OPRATIF | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | JASA | TARIF (Rp) ||------|--------------------------|------------------|------------------|---------|--------------|| NO | JENIS TINDAKAN OPRATIF | TINDAKAN | ANASTESI | SARANA | || 1 | KECIL | 180.250 | 52.500 | 95.000 | 327.750 || 2 | KECIL (CITO) | 225.000 | 65.600 | 119.000 | 409.600 || 3 | SEDANG | 420.000 | 210.000 | 217.500 | 847.500 || 4 | SEDANG (CITO) | 525.000 | 262.500 | 271.500 | 1.059.000 || 5 | BESAR | 673.750 | 337.000 | 343.500 | 1.354.250 || 6 | BESAR (CITO) | 842.000 | 421.000 | 429.500 | 1.692.500 || 7 | KHUSUS | 1.081.500 | 540.750 | 548.500 | 2.170.750 || 8 | KHUSUS (CITO) | 1.351.000 | 675.000 | 685.000 | 2.711.000 |Tabel 5 TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF## KELAS II DAN RAWAT JALAN (DALAM RUPIAH)| NO | JENIS TINDAKAN OPRATIF | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | JASA SARANA | TARIF (Rp) ||------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|| NO | JENIS TINDAKAN OPRATIF | TINDAKAN | ANASTESI | JASA SARANA | TARIF (Rp) || 1 | KECIL | 271.250 | 87.500 | 140.750 | 499.500 || 2 | KECIL (CITO) | 339.000 | 109.375 | 175.500 | 623.875 || 3 | SEDANG | 630.000 | 315.000 | 320.850 | 1.265.850 || 4 | SEDANG (CITO) | 787.500 | 393.750 | 401.000 | 1.582.250 || 5 | BESAR | 1.009.750 | 504.875 | 513.500 | 2.028.125 || 6 | BESAR (CITO) | 1.262.188 | 631.000 | 641.500 | 2.534.688 || 7 | KHUSUS | 1.622.250 | 811.125 | 823.500 | 3.256.875 || 8 | KHUSUS (CITO) | 2.027.000 | 1.013.000 | 1.030.000 | 4.070.000 |## Tabel 6## TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF KELAS I (DALAM RUPIAH)Tabel 7 TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF| NO | JENIS TINDAKAN OPRATIF | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | JASA SARANA | TARIF ||------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|| NO | JENIS TINDAKAN OPRATIF | TINDAKAN | ANASTESI | JASA SARANA | TARIF || 1 | KECIL | 339.500 | 131.500 | 178.000 | 649.000 || 2 | KECIL (CITO) | 424.500 | 164.500 | 222.500 | 811.500 || 3 | SEDANG | 1.012.500 | 506.500 | 399.500 | 1.918.500 || 4 | SEDANG (CITO) | 1.265.500 | 632.000 | 499.500 | 2.397.000 || 5 | BESAR | 1.624.500 | 812.500 | 643.500 | 3.080.500 || 6 | BESAR (CITO) | 2.030.500 | 1.015.500 | 804.500 | 3.850.500 || 7 | KHUSUS | 2.605.500 | 1.302.500 | 1.031.000 | 4.939.000 || 8 | KHUSUS (CITO) | 3.256.500 | 1.628.500 | 1.288.500 | 6.173.500 |KELAS VVIP/VIP/ICU/ICCU (DALAM RUPIAH)| NO | JENIS TINDAKAN OPRATIF | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | JASA | TARIF (Rp) ||------|--------------------------|------------------|------------------|---------|--------------|| NO | JENIS TINDAKAN OPRATIF | TINDAKAN | ANASTESI | SARANA | || 1 | KECIL | 437.500 | 175.000 | 227.500 | 840.000 || 2 | KECIL (CITO) | 546.000 | 218.500 | 284.500 | 1.049.000 || 3 | SEDANG | 1.462.500 | 731.500 | 521.500 | 2.715.500 || 4 | SEDANG (CITO) | 1.828.000 | 914.000 | 652.050 | 3.394.050 || 5 | BESAR | 2.347.500 | 1.173.750 | 834.500 | 4.355.750 || 6 | BESAR (CITO) | 2.934.000 | 1.467.000 | 1.042.500 | 5.443.500 ||-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|| 7 | KHUSUS | 3.376.500 | 1.882.500 | 1.339.500 | 6.598.500 || 8 | KHUSUS (CITO) | 4.220.000 | 2.353.000 | 1.674.000 | 8.247.000 |## Tabel 8## TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF (DALAM RUPIAH)| NO | JENIS TINDAKAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Gips Kecil Anak | 700.000 | 61.250 | 761.250 || 2 | Gips Kecil Dewasa | 159.000 | 129.500 | 288.500 || 3 | Gips Sedang Anak | 183.000 | 148.750 | 331.750 || 4 | Gips Sedang Dewasa | 280.000 | 227.500 | 507.500 || 5 | Gips Besar Anak | 324.000 | 262.500 | 586.500 || 6 | Gips Besar Dewasa | 189.000 | 153.000 | 342.000 || 7 | Ganti Balut | | | - || | * dibawah 10 cm | 6.000 | 3.500 | 9.500 || | * diatas 10 cm | 12.000 | 5.250 | 17.250 || 8 | Angkat Jahitan | | | - || | * dibawah 10 cm | 6.000 | 3.500 | 9.500 || | * diatas 10 cm | 12.000 | 7.000 | 19.000 || 9 | Ransel Verban | 25.000 | 22.750 | 47.750 || 10 | Pemasangan Kateter Logam | 43.000 | 35.000 | 78.000 || 11 | Pemasangan Kateter Folen | 12.000 | 7.000 | 19.000 || 12 | Pasang Sonde | 8.000 | 10.500 | 18.500 || 13 | * Pasang Infus Dewasa | 6.000 | 7.875 | 13.875 || | * Pasang Infus Anak | 8.000 | 10.500 | 18.500 || 14 | Resusitasi dengan Penyulit | 36.000 | 31.500 | 67.500 || 15 | Invan Warner | 10.000 | 8.750 | 18.750 || 16 | Resusitasi Bayi normal | 16.000 | 13.125 | 29.125 || 17 | Foto Terapi | 10.000 | 8.750 | 18.750 || 18 | Insisi / Exterpasi / Exsisi / Cross Insisi | 21.000 | 17.500 | 38.500 || 19 | Punctie pleura (Diagnostik dan terapy) | 59.000 | 39.375 | 98.375 || 20 | Pasang Infus / hari | 10.000 | 8.750 | 18.750 || 21 | Perawatan Bayi (mandi dan tali pusat ) | 10.000 | 8.750 | 18.750 || 22 | Kumbah Lambung | 21.000 | 26.250 | 47.250 || 23 | N G T / Kali | 6.000 | 12.250 | 18.250 || 24 | Penggunaan &Monitor ECG | 64.000 | 35.000 | 99.000 || 25 | Pemasangan Endrotrakeal/kali | 51.000 | 28.000 | 79.000 ||------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|| 26 | Resusitasi Jantung/Paru (Bayi bermasalah) | 64 | 78.75 | 142.75 || 27 | Pemasangan Ventilator | 90 | 49 | 139 || 28 | Klisma | 25 | 14 | 39 || 29 | Venaseksi | 43 | 52.5 | 95.5 || 30 | Injeksi / hari | 5 | 6 | 11 |Tabel 9 TARIF PELAYANAN ICU/ICCU (DALAM RUPIAH)| NO | JENIS PELAYANAN / TINDAKAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|-----------------------------------------|---------------|------------------|---------------|| A | 1. Visite dokter | | 100.000 | 100.000 || | 2. Konsultasi antar SMF | | 75.000 | 75.000 || B | 1. Tindakan Intensif | | | - || | * Pemasangan CVP | 73.000 | 58.500 | 131.500 || | * Resusitasi jantung Paru/RKP | 73.000 | 58.500 | 131.500 || | 2. Tindakan Khusus | | | - || | * Pemasangan Respirator | 73.000 | 58.500 | 131.500 || | * Monitor Invasive | 56.000 | 45.000 | 101.000 || | * Epidural Kateter | 73.000 | 58.500 | 131.500 || | * Pengobatan Titrasi dengan ½ | 73.000 | 58.500 | 131.500 || | Infusion Pump /Syiring Pump | | | - || | * Pengobatan Tetrasi dengan > 2 | 85.000 | 67.500 | 152.500 || | Infusion Pump/Syiring Pump. | | | - || | * Pengobatan blenketerol dan pengawasan | 45.000 | 36.000 | 81.000 || | * Penggunaan dan monitor saturasi | 68.000 | 54.000 | 122.000 || | * Penggunaan dan monitor EKG | 79.000 | 63.000 | 142.000 || | * Pemasangan Ventilator | 96.000 | 76.500 | 172.500 || | * Pemasangan Endrotrakel tube | 79.000 | 63.000 | 142.000 || | * Pemasangan arteri line | 85.000 | 67.500 | 152.500 || | * Nebuleser | 37.000 | 67.500 | 104.500 || | * Multi monitor pasien khusus | 66.000 | 202.500 | 268.500 |## Tabel 10## SEWA KAMAR POPERASI (DALAM RUPIAH)| NO | KELAS PERAWATAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|-------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Kelas III | 200 | 0 | 200 || 2 | Kelas II | 350 | 0 | 350 || 3 | Kelas I | 700 | 0 | 700 || 4 | VIP/VVIP | 900 | 0 | 900 |## Tabel 11## PAKET PEMAKAIAN O2 DAN INKUBATOR (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Tarif paket O2 dan NO2 perjam | 75.000 | 0 | 75.000 || | dikamar Operasi (IBS, IRD, GBST) | | | || 2 | Tarif Paket O2 per-tekanan di IRI, IRJAN | | | || | MP(KBY) | | | || | Rawat inap dewasa | 750 | 0 | 750 || | Rawat inap anak / Bayi | 450 | 0 | 450 || 3 | - Pemakaian Incubator perhari | 15.000 | 0 | 15.000 |## Tabel 12## PERSALINAN (DALAM RUPIAH)| NO | KELAS PERAWATAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|| | Partus Normal | | | || | * Kelas III | 105.000 | 187.500 | 292.500 || | * Kelas II | 131.000 | 328.125 | 459.125 || | * Kelas I | 163.000 | 492.188 | 655.188 || | * VIP/VVIP | 207.000 | 861.000 | 1.068.000 || | Partus Normal dgn Penyulit + 30% | | | |## Tabel 13## TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN (DALAM RUPIAH)| NO | JENIS TINDAKAN KEPERAWATAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|------------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Tindakan Kecil | 20 | 15 | 35 || 2 | Tindakan Sedang | 32.000 | 33.000 | 65.000 ||-----|-------------------|----------|----------|----------|| 3 | Tindakan Besar | 40 | 45 | 85 || 4 | Tindakan Khusus | 65 | 60 | 125 |## Tabel 14## TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Rekam Medik | | | || | - Biaya Rekaman Medik | 5.250 | 0 | 5.250 || 2 | Tarif pemeriksaan Dokter | | | || | - Asisten/Umum | 0 | 10.500 | 10,500 || | - Dokter Gigi | 0 | 10.500 | 10.500 || 3 | Tarif pemeriksaan Dokter Spesialis | 0 | 27.500 | 27.500 || 4 | Tarif konsultasi antar SMF | | | || | - Dokter Asisten/Umum | 0 | 13.000 | 13,000 || | - Dokter Spesialis | 0 | 27.500 | 27,500 || 5 | Tarif konsultasi Gizi | 3000 | 7.000 | 10,000 || 6 | Tarif pemeriksaan Dokter IGD | 0 | 20.000 | 20,000 || | Tarif konsultasi antar SMF | | | || | - Dokter Asisten/Umum | 0 | 13.000 | 13,000 || | - Dokter Spesialis | 0 | 27.500 | 27,500 |## Tabel 15 TARIF POLIKLINIK BEDAH (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Ganti verban < 10 cm | 10 | 10.5 | 20.5 || | Ganti verban > 10 cm | 13 | 10.5 | 23.5 || 2 | Angkat jahitan < 10 cm | 7 | 17.5 | 24.5 || | Angkat jahitan > 10 cm | 18 | 10.5 | 28.5 || 3 | Of Cateter (pasang foley catheter) | 15 | 14 | 29 || 4 | Jahit Luka kurang dari 5 ( < 5 ) | 21 | 10.5 | 31.5 || 5 | Jahit Luka 5 - 10 | 42 | 21 | 63 || 6 | Jahit Luka lebih dari 10 | 75 | 35 | 110 || 7 | Biopsi | 18 | 45.5 | 63.5 || 7 | Gips kecil Anak | 45 | 35 | 80 || 8 | Gips kecil Dewasa | 112.000 | 87.500 | 199.500 ||-----|---------------------|-----------|----------|-----------|| 9 | Gips sedang Anak | 135 | 105 | 240 || 10 | Gips sedang Dewasa | 198 | 154 | 352 || 11 | Gips besar Anak | 247 | 192.5 | 439.5 || 12 | Gips besar Dewasa | 292 | 227.5 | 519.5 |## Tabel 16## TARIF POLIKLINIK PENYAKIT DALAM (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA | JASA | JUMLAH (Rp) ||------|-----------------------|---------|-----------|---------------|| NO | | SARANA | PELAYANAN | || 1 | WSD Mini | 57.000 | 38.500 | 95.500 || 2 | WSD Continue | 126.000 | 98.000 | 224.000 || 3 | Puncti Pleura Proef | 31.000 | 24.500 | 55.500 || 4 | Puncti Pleura Therapi | 41.000 | 39.375 | 80.375 || 5 | Puncti Ascites | 22.000 | 31.500 | 53.500 || 6 | EKG | 24.000 | 15.750 | 39.750 || 7 | Master Tes | 121.000 | 77.000 | 198.000 || 8 | Tridmil | 150.000 | 87.500 | 237.500 || 9 | BMA | 52.000 | 70.000 | 122.000 |## Tabel 17## TARIF POLIKLINIK THT (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|------------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Biopsi | 18.000 | 39.000 | 57.000 || 2 | Spoeling / telinga | 6.000 | 10.500 | 16.500 || 3 | C. Alienum telinga | 11.000 | 25.500 | 36.500 || 4 | C. Alienum tenggorokan | 11.000 | 25.500 | 36.500 || 5 | C. Alienum Hidung | 12.000 | 24.000 | 36.000 || 6 | Pungsi rahang | 18.000 | 24.000 | 42.000 || 7 | Caustik | 9.000 | 12.000 | 21.000 || 8 | Extirpasi granuloma | 10.000 | 15.000 | 25.000 || 9 | Swab nasal | 10.000 | 9.000 | 19.000 || | SEDERHANA | | - | - || 1 | Af tampon anterior | 9.000 | 56.250 | 65.250 || 2 | Caustik Chemical Concha | 18.000 | 37.500 | 55.500 || 3 | Irigasi Telinga (Kiri/kanan) | 9.000 | 56.250 | 65.250 || 4 | Perawatan luka di poli | 9.000 | 56.250 | 65.250 ||-----|--------------------------|---------|----------|----------|| 5 | Pungci Absces | 9.000 | 56.250 | 65.250 || 6 | Tampon telinga | 12.000 | 24.000 | 36.000 || 7 | Garputala | 9.000 | 56.250 | 65.250 || 8 | Toilet hidung | 18.000 | 37.500 | 55.500 || | TINDAKAN KECIL | | - | - || | * Kelas III | 38.000 | 178.500 | 216.500 || | * Kelas II | 58.000 | 267.000 | 325.000 || | * Kelas I | 72.000 | 336.000 | 408.000 || | * V I P | 94.000 | 432.000 | 526.000 || 9 | Ganti ferbam | 13.000 | 9.000 | 22.000 || 10 | Angkat jaitan | 13.000 | 9.000 | 22.000 |## Tabel 18## TARIF POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Biopsi | 24 | 26.000 | 50 || 2 | Pap Smear | 230 | 7.875 | 237.875 || 3 | Vaginal Swab | 6 | 10.500 | 16.5 || 4 | Kolkoskopi | 52 | 35.000 | 87 || 5 | Kauter Elektrik | 27 | 21.000 | 48 || 6 | Pasang IUD | 28 | 32.000 | 60 || 7 | Angkat IUD | 25 | 22.750 | 47.75 || 8 | Pasang Implant | 21 | 40.000 | 61 || 9 | Cabut Implant | 20 | 40.000 | 60 || 10 | KB Suntik | 22 | 17.500 | 39.5 || 11 | Pem A S | 24 | 42.000 | 66 || 12 | Pem UMS | 24 | 42.000 | 66 || 13 | Pem UPS | 21 | 40.000 | 61 || 14 | Ganti tampon | 18 | 13.125 | 31.125 || 15 | Hidro Tubasi | 15 | 35.000 | 50 || 16 | Kauter Albotyl | 12 | 12.250 | 24.25 || 17 | KB Pil | 22 | - | 22 || 18 | KB Kondom | 11 | | 11 || 19 | Ganti Verban < 10 cm | 13 | 5.250 | 18.25 || 20 | Angkat Jahitan > 10 cm | 18 | 5.250 | 23.25 || 21 | Jahit Luka < 5 cm | 21.000 | 10.500 | 31.500 ||------|------------------------|----------|----------|----------|| 22 | Jahit Luka 5 - 10 cm | 42 | 21 | 63 || 23 | Jahit Luka > 10 cm | 75 | 35 | 110 || 24 | Pemeriksaan Ginekologi | 6 | 10.5 | 16.5 |## Tabel 19 TARIF POLIKLINIK MATA (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|-----------------------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Amotio Corpus Alienum | 19 | 51 | 70 || 2 | Kalazion | 21 | 48 | 69 || 3 | Pterigium | 21 | 48 | 69 || 4 | Blepanoplasty | 112 | 135 | 247 || 5 | Campimetri/Perimetri 2 mata | 30 | 90 | 120 || 6 | Kerato Metri | 18 | 15 | 33 || 7 | Perimetri 1 Mata | 24 | 72 | 96 || 8 | Pemeriksaan Refraksi | 4 | 15 | 19 || 9 | Buta Warna | 3 | 3 | 6 || 10 | Visus | 3 | 3 | 6 || 11 | Pemeriksaan Fundus (Inderect) | 7 | 21.6 | 28.6 || 12 | Tonometri | 8 | 30 | 38 || 13 | Sondage | 18 | 24 | 42 || 14 | Angkat jahitan di Palpebra &conjungtiva | 12 | 36 | 48 || 15 | Angkat jahitan di Cornea | 13 | 40.5 | 53.5 || 16 | Irigasi | 27 | 9 | 36 || 17 | Epilasi | 17 | 18 | 35 || 18 | Refraktometer | 7 | 50 | 57 || 19 | Pemeriksaan Fundus Direct | 7 | 50 | 57 |## Tabel 20## TARIF POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Ekstraksi komedo ringan | 12 | 21 | 33 || 2 | Ekstraksi komedo Sedang | 15 | 26.25 | 41.25 || 3 | Ekstraksi komedo berat | 20 | 28.875 | 48.875 || 4 | Tes kulit tusuk | 12 | 21 | 33 || 5 | Tes kulit temple | 12.000 | 21.000 | 33.000 ||-----|---------------------------|----------|----------|----------|| 6 | Laser | 68 | 79.625 | 147.625 || 7 | Rekonstruksi Kulit | 68 | 79.625 | 147.625 || 8 | Skin Grafting | 68 | 79.625 | 147.625 || 10 | Ganti Tampon | 9 | 5.25 | 14.25 || 11 | Swab Vagina | 6 | 10.5 | 16.5 || 13 | Incisi | 12 | 21 | 33 || 14 | Kerokan kulit,kuku/rambut | 90 | 10.5 | 100.5 || 15 | Injeksi Kenacort | 9 | 7 | 16 |## Tabel 21## TARIF POLIKLINIK SYARAF (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|--------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Fundus Copy | 7.5 | 20 | 27.5 || 2 | EEG | 150 | 135 | 285 |## Tabel 22## TARIF POLIKLINIK PENYAKIT JIWA (DALAM RUPIAH)| NO | KETERANGAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Psikoterapi | 10 | 14 | 24 || 2 | Keur Mental | 10 | 14 | 24 || 3 | Psikologi test | 10 | 14 | 24 || 4 | IQ test | 10 | 14 | 24 || 5 | Test bakat | 10 | 14 | 24 || 6 | Sosiologi test | 10 | 14 | 24 || 7 | Ply test | 10 | 14 | 24 || 8 | ECT tanpa Premedikasi | 10 | 14 | 24 || 9 | Terapi kelompok | 7 | 52.5 | 59.5 |## Tabel 23## TARIF POLIKLINIK ANAK / TUMBUH KEMBANG (DALAM RUPIAH)| NO | TINDAKAN IMUNISASI | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF (Rp) ||------|----------------------|---------------|------------------|--------------|| 1 | B C G | 9 | 7 | 16 || 2 | D P T | 9 | 7 | 16 || 3 | A P | 9.000 | 7.000 | 16.000 ||-----|---------------------|---------|---------|----------|| 4 | Hepatitis | 9.000 | 7 | 16 || 5 | Campak | 9.000 | 7 | 16 || 6 | MMR | 9.000 | 7 | 16 || 7 | Typim | 9.000 | 7 | 16 || 8 | Hepatitis Engerik B | 9.000 | 7 | 16 || 9 | Konsultasi laktasi | - | 8.75 | 8.75 || 10 | Konsultasi Gigi | 3.000 | 9.625 | 12.625 || 11 | Konsultasi Gizi | 4.500 | 5.25 | 9.75 || 12 | Tetes | 6.000 | 10.5 | 16.5 || 13 | Tindik | 6.000 | 10.5 | 16.5 || 14 | DDST | 3.000 | 8.75 | 11.75 |## Tabel 24## TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT (DALAM RUPIAH)| NO | | PEMERIKSAAN/TINDAKAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|----|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | | Ekstraksi biasa | 21.000 | 37.500 | 58.500 || 2 | | Ekstraksi dengan komplikasi | 42.000 | 87.500 | 129.500 || 3 | | Alveolectomy | 42.000 | 87.500 | 129.500 || 4 | | Gingivectomy | 42.000 | 87.500 | 129.500 || 5 | | Operculectomy | 42.000 | 87.500 | 129.500 || 6 | | Tambal sementara (dendort,flethcer) | 16.000 | 30.000 | 46.000 || 7 | | Tambal parmanen : | - | - | - || | a | ART, Silikat, Amalgam, | 29.000 | 52.500 | 81.500 || | b | Composite | 42.000 | 100.000 | 142.000 || 8 | | Perawatan saluran akar : | - | - | - || | a | Putrex, kalsinol, en.phosphot cement | 25.000 | 20.000 | 45.000 || | b | Cresopher, guttap perca | 30.000 | 38.750 | 68.750 || | c | Arsen, TKF, CH KM, ALVOGYL | 15.000 | 18.750 | 33.750 || 9 | | Absces kecil incise | 25.000 | 45.000 | 70.000 || 10 | | Absces besar incise | 42.000 | 75.000 | 117.000 || 11 | | Incisi Abses dengan General Anasthesi | 95.000 | 200.000 | 295.000 || 12 | a | Scalling / kwadran: simple (ringan) | 10.000 | 37.500 | 47.500 || | b | Scalling / kwadran: kronis ( berat ) | 21.000 | 75.000 | 96.000 || 13 | | Foto Gigi | 33.000 | 27.500 | 60.500 || 14 | | Reposisi mandibular | 95.000 | 257.500 | 352.500 || 15 | | Fixasi Gigi dengan kawat | 94.000 | 259.875 | 353.875 || 16 | | Odontectomy | 115.000 | 600.000 | 715.000 |Tabel 25 TARIF INSTALASI REHABILITASI MEDIK UNIT FISIOTERAPI (DALAM RUPIAH)| NO | JENIS TINDAKAN | JASA | JASA | JUMLAH (Rp) ||------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------------|| NO | JENIS TINDAKAN | SARANA | PELAYANAN | JUMLAH (Rp) || A . | Pemeriksaan Fisik | | | || 1. | Konsultasi/Promosi Kesehatan | 20.000,- | 20.000,- | 40.000,- || 2. | Dermatom Test | 5.000,- | 20.000,- | 25.000,- || 3. | Range of Motion Test (ROM) | 5.000,- | 20.000,- | 25.000,- || 4. | Manual Muscle Test (MMT) | 5.000,- | 20.000,- | 25.000,- || 5. | Triger Point Test | 5.000,- | 20.000,- | 25.000,- || 6. | Developmental Screening Test | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- || 7. | Gross Motor Function Measurement (GMFM) | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- || 8. | Gait Analizis | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- || 9. | Balancing Test | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- || 10. | Functional Test | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- || 11. | Orthopaedik Measurement | 15.000,- | 25.000,- | 40.000,- || 12. | Antropometri Test | 15.000,- | 25.000,- | 40.000,- || 13. | Skoliometri Test | 15.000,- | 25.000,- | 40.000,- || 14. | Spirometri Test | 20.000,- | 20.000,- | 40.000,- || 15. | Peak Flowmetri | 20.000,- | 20.000,- | 40.000,- || 16. | Pulse Oximetri | 20.000,- | 20.000,- | 40.000,- || 17. | Densimetri Test | 20.000,- | 50.000,- | 70.000,- || 18. | Biotrainer | 60.000,- | 100.000,- | 160.000,- || 19. | Biofeedback Test | 60.000,- | 100.000,- | 160.000,- || 20. | Strength Duration Curve (SDC) | 60.000,- | 100.000,- | 160.000,- || 21. | Elektromyografi (EMG) | 60.000,- | 100.000,- | 160.000,- || 22. | Exercise Test (Menggunakan Bangku) | 25.000,- | 25.000,- | 50.000,- || 23. | Exercise Test (Menggunakan Ergocycle) | 60.000,- | 100.000,- | 160.000,- || 24. | Exercise Test (Menggunakan Treadmill) | 180.000,- | 150.000,- | 330.000,- || B. | Tindakan Ringan | | | || 1. | Infra Red Rays | 12.000,- | 12.000,- | 24.000,- || 2. | Ultra Violet Rays | 12.000,- | 12.000,- | 24.000,- || 3. | Nebulizer* | 12.000,- | 12.000,- | 24.000,- || 4. | Cold Pack | 12.000,- | 12.000,- | 24.000,- || 5. | Hot Pack | 12.000,- | 12.000,- | 24.000,- || 6. | Paraffin Bath | 12.000,- | 13.000,- | 25.000,- || 7. | Compression | 12.000,- | 13.000,- | 25.000,- || 8. | Pneumatic Presso | 12.000,- | 13.000,- | 25.000,- || 9. | Vacuum | 12.000,- | 13.000,- | 25.000,- || 10. | Massage | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- ||-------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|| C. | Tindakan Sedang | | | || 1. | Low Level Laser Rays | 12.500,- | 15.000,- | 27.500,- || 2. | Suction* | 12.500,- | 15.000,- | 27.500,- || 3. | Postural Drainage | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- || 4. | Electrical Stimulation - Low Frequency Current (LFC) | 15.000,- | 15.000,- | 30.000,- || 5. | Microwave Diathermy (MWD) | 15.000,- | 15.000,- | 30.000,- || 6. | Ultrasound (US) | 15.000,- | 15.000,- | 30.000,- || 7. | Exercise in Manual Equipment | 12.500,- | 15.000,- | 27.500,- || 8. | Exercise Non Equipment | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- || 9. | Tilting Table | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- || 10. | Pool Bath | 10.000,- | 25.000,- | 35.000,- || 11. | Cryo | 10.000,- | 25.000,- | 35.000,- || 12. | Myovascial Release | 10.000,- | 25.000,- | 35.000,- || 13. | Muscle Mobilization | 10.000,- | 25.000,- | 35.000,- || 14. | Neural Mobilization | 10.000,- | 25.000,- | 35.000,- || 15. | Joint Mobilization | 10.000,- | 25.000,- | 35.000,- || 16. | Viscera Manipulation | 10.000,- | 25.000,- | 35.000,- || 17. | Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV) | 10.000,- | 25.000,- | 35.000,- || 18. | | | | || D. | Tindakan Berat | | | || 1. | High Level Laser Rays | 15.000,- | 25.000,- | 40.000,- || 2. | Whirlpool Bath | 15.000,- | 25.000,- | 40.000,- || 3. | Butterplay | 15.000,- | 25.000,- | 40.000,- || 4. | Shortwave Diathermy (SWD) | 20.000,- | 20.000,- | 40.000,- || 5. | Magnetotherapy | 20.000,- | 20.000,- | 40.000,- || 6. | Exercise in Electrical Equipment | 20.000,- | 20.000,- | 40.000,- || 7. | Cervical Traction (CT) | 25.000,- | 25.000,- | 50.000,- || 8. | Lumbar Traction (LT) | 25.000,- | 25.000,- | 50.000,- || 9. | Exercise in Treadmill | 50.000,- | 50.000,- | 100.000,- |Tabel 26 UNIT COST PER PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM (DALAM RUPIAH)| NO | PEMERIKSAAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|| | A. Pem. Hematologi | | | || 1 | CBC + LED + DDR | 55.000 | 25.000 | 80,000 || 2 | Darah rutin (CBC) | 50.000 | 20.000 | 70,000 || 3 | Hb | 15.000 | 10.000 | 25,000 || 4 | Lekosit | 10.000 | 10.000 | 20,500 || 5 | Hitung jenis (Diff) | 10.000 | 10.000 | 20,500 || 6 | Golongan Darah | 10.000 | 10.000 | 20,500 || 7 | Golongan rhesus | 10.000 | 10.000 | 20,500 || 8 | Trombosit | 10.000 | 10.000 | 20,500 || 9 | Malaria (DDR) | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 10 | Masa Bekuan (CT) | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 11 | Masa perdarahan (BT) | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 12 | Retikulosit | 10.000 | 10.000 | 20,500 || 13 | Hematokrit | 10.000 | 10.000 | 20,500 || 14 | Tes Combs | 4.500 | 10.000 | 55,000 || 15 | Morfologi darah tepi | 20.000 | 50.000 | 70,000 || | TES TAMBAHAN | | | , || 16 | Bone marrow Punction (BMP) &evaluasi | 100.000 | 100.000 | 200,000 || 17 | activated protrhombin time (APTT) | 100.000 | 30.000 | 130,000 || 18 | Mixing test | 100.000 | 30.000 | 130,000 || 19 | Prothrombin time (PT) | 150.000 | 30.000 | 180,000 || 20 | Trombin Time | 150.000 | 30.000 | 180,000 || 21 | Fibrinogen | 150.000 | 30.000 | 180,000 || | B. Kimia Klinik | | . | , || 1 | Na / K / Cl | 150.000 | 20.000 | 170,000 || 2 | Analisa gas darah | 200.000 | 20.000 | 220,000 || 3 | Total protein | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 4 | Albumin | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 5 | Bilirubin total | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 6 | Bilirubin direk | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 7 | Kreatinin | 30.000 | 15.000 | 45,000 || 8 | Asam Urat | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 9 | Cholesterol | 30.000 | 15.000 | 45,000 || 10 | HDL direck | 50.000 | 15.000 | 65,000 || 11 | LDL direck | 50.000 | 15.000 | 65,000 ||------|------------------------------------|----------|----------|----------|| 12 | LDH | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 13 | GOT | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 14 | GPT | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 15 | Alkali Fosfatase | 30.000 | 15.000 | 45,000 || 16 | Glukosa | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 17 | Glukosa Darah Puasa | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 18 | Gamma GT | 30.000 | 15.000 | 45,000 || 19 | Trigliserida | 30.000 | 15.000 | 45,000 || 20 | Ureum | 25.000 | 15.000 | 40,000 || 21 | Narkoba (3 parameter) | 140.000 | 30.000 | 170,000 || | TES TAMBAHAN | | | || 1 | CKMB | 60.000 | 30.000 | 90,000 || 2 | Creatin kinase (CK) | 60.000 | 30.000 | 90,000 || 3 | Complement (C) 3 | 90.000 | 30.000 | 120,000 || 4 | Complement (C) 4 | 90.000 | 30.000 | 120,000 || 5 | Glukosa TTGO | 40.000 | 30.000 | 70,000 || 6 | HbA1c | 150.000 | 30.000 | 180,000 || 7 | Serum besi | 60.000 | 30.000 | 90,000 || 8 | Total binding iron capacity (TIBC) | 40.000 | 30.000 | 70,000 || 9 | Troponin T | 160.000 | 30.000 | 190,000 || | C. Pem. Imunologi | | | || 1 | Tes Kehamilan | 25.000 | 10.000 | 35,000 || 2 | VRDL | 23.000 | 10.000 | 33,000 || 3 | HBsAg rapid | 40.000 | 20.000 | 60,000 || 4 | HCV rapid | 90.000 | 20.000 | 110,000 || 5 | Widal | 55.000 | 20.000 | 75,000 || | TES TAMBAHAN | | | || 7 | HBsAg (Elisa) | 120.000 | .40.000 | 160,000 || 8 | Anti HBs | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 9 | Anti HCV rapid | 65.000 | 10.000 | 75,000 || 10 | Anti HCV (Elisa) | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 11 | Anti HBc IgM | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 12 | Anti HVA IgM | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 13 | Anti Hbe | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 14 | Hbe Ag | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 15 | Anti HIV (Elisa) | 190.000 | 40.000 | 230,000 || 16 | Anti HIV rapid ( 3dipstik ) | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 17 | CD 4 | 190.000 | 40.000 | 230,000 ||------|--------------------------|-----------|----------|-----------|| 18 | Beta HCG kuantitatif | 120.000 | 30.000 | 150,000 || 19 | Anti Toxoplasma IgG | 160.000 | 40.000 | 200,000 || 20 | Anti Toxoplasma IgM | 160.000 | 40.000 | 200,000 || 21 | Anti Rubella IgG | 160.000 | 40.000 | 200,000 || 22 | Anti Rubella IgM | 160.000 | 40.000 | 200,000 || 23 | Anti Citomegalovirus IgG | 160.000 | 40.000 | 200,000 || 24 | Anti Citomegalovirus IgM | 160.000 | 40.000 | 200,000 || 25 | AFP | 170.000 | 40.000 | 210,000 || 26 | PSA | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 27 | CA 125 | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 28 | CA 15-3 | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 29 | CA 19-9 | 120.000 | 40.000 | 160,000 || 30 | CEA | 170.000 | 40.000 | 210,000 || 31 | TSH | 180.000 | 40.000 | 220,000 || 32 | FT3 | 180.000 | 40.000 | 220,000 || 33 | FT4 | 180.000 | 40.000 | 220,000 || 34 | Serum feritin | 130.000 | 20.000 | 150,000 || 35 | ASTO | 40.000 | 10.000 | 50,000 || 36 | CRP (semikwantitatif) | 40.000 | 10.000 | 50,000 || 37 | RF | 40.000 | 10.000 | 50,000 || 38 | Rapid IgM tifoid | 110.000 | 10.000 | 120,000 || | D. Pem. Urine | | | || 1 | Urine rutin + sendimen | 20.000 | 15.000 | 35,000 || 2 | Urine rutin | 15.000 | 10.000 | 25,000 || 3 | Urine reduksi | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 4 | Urine Esbach | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 5 | Urine Bence Jones | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 6 | Urine Protein | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 7 | Bilirubin/urobilin | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 8 | Urine Keton | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 9 | pH | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 10 | Analisa Sperma | 35.000 | 30.000 | 65,000 || | TES TAMBAHAN | | | || 1 | Tes ascites, | 100.000 | 50.000 | 150,000 || 2 | Tes cairan otak | 100.000 | 50.000 | 150,000 || 3 | Tes cairan pleura | 100.000 | 50.000 | 150,000 || 1 | Feses Rutin | .5.000 | 10.000 | 15,000 ||-----|---------------------------|----------|----------|----------|| 2 | Feses Benzidin | 5.000 | 10.000 | 15,000 || 3 | Feses Stercobilin | 5.000 | 10.000 | 15,000 || 4 | Feses Amoeba | 5.000 | 10.000 | 15,000 || 5 | Feses Konsentrasi | 5.000 | 10.000 | 15,000 || | F. Pem.Mikrobiologi | . | | || 1 | TPHA | 40.000 | 10.000 | 50,000 || 2 | BTA 1x | 11.000 | 10.000 | 21,000 || 3 | Pewarnaan Gram | 11.000 | 10.000 | 21,000 || | TES TAMBAHAN | . | | || 4 | IgG TB | 100.000 | .10.000 | 110,000 || 5 | Tes Mantoux | 70.000 | 30.000 | 100,000 || 6 | Jamur | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 7 | Kultur | 100.000 | 50.000 | 150,000 || 8 | Kultur OAT | 120.000 | 80.000 | 200,000 || 9 | Tes kultur & resistensi | 120.000 | 80.000 | 200,000 || 10 | Tes resistensi metode API | 185.000 | 50.000 | 235,000 || 11 | Malaria Rapid | 51.000 | 10.000 | 61,000 || 12 | Lepto Dipstik | 51.000 | 10.000 | 61,000 || 13 | Filaria | 10.000 | 10.000 | 20,000 || 15 | Dengue IgG& IgM | 200.000 | 30.000 | 230,000 |.## Tabel 27## TARIF PATOLOGI ANATOMI (DALAM RUPIAH)| NO | PEMERIKSAAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH (Rp) ||------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|| 1 | Frozen Section | 600 | 650 | 1.250.000 || 2 | Jaringan rutin / histopathology | 100 | 150 | 250.000 || 3 | Sitologi cairan dan Papsmear | 100 | 150 | 250.000 || 4 | Sitopatologi | 100 | 150 | 250.000 || 5 | otopsi | 112 | 87.5 | 199.500 || 6 | Radikalitas | 150 | 43.75 | 193.750 |## Tabel 28 TARIF RADIOLOGI (DALAM RUPIAH)| NO | JENIS PEMERIKSAAN | JASA SARANA | J