UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1952
Tentang MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN-BERAT-BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG-BERAT-BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)
Berlaku: 31 Mei 1952
N/A
pasal 96

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Dengan mencabut Undang-undang Darurat Nr 31 tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 63 tahun 1950);
Menetapkan
- Undang-undang Darurat Untuk Menambah dan Mengubah Undangundang Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement).
Daftar nama pelabuhan-pelabuhan berat-barang termuat dalam pasal I Ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201), ditambah dengan Amurang, Banjarmasin, Bitung. Donggala, Inobonto, Palembang, Petta, Tamoko dan Taruna, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Tanjung-Priuk, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Cilacap, Panjang, Palembang, Jambi, Rengat, Pakan-Baru, Bagan Siapi-api, Labuanbilik, Asahan, Tanjungtiram, Tanjungberingin, Belawan, Tanjungpura, Langsa, Lho Seumawe, Sigli, Uleeltene, Sibolga, Teluk Bayur, Bengkulen, Pontianak, Sambas, Sampit, Samarinda, Tanjungredeb. Makassar, Menado, Bitung, Gorontalo, Amboina, Banda Neira, Ternate, Buleleng, Ampenan, Banjarmasin, Benoa, Donggala, Taruna, Tamoko, Petta, Amurang dan Inobonto.
Jumlah uang maksimum sebanyak f.. 1,25 disebut dalam pasal 5 ayat 3 Algemeen Goederengeld Reglement terlampir pada Ordonansi tersebut, diubah menjadi jumlah uang sebanyak Rp. 15,-.
Menteri Perhubungan,
JUANDA.
Diundangkan pada tanggal 31 Mei 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1952. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.