Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 47 Tahun 2015
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 81 dan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/ N egeri Administratif berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dan dianggarkan dalam APB Negeri/Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupa,ti tentang Besaran Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah;
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645); 1.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 );
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran \_Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara'Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomnor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
8. 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Noror 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelaolaan Keuangan Daerah [Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratu.ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
Menetapkan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 179);
21. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluk:u Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 218);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
11. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
12. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pemimpin Negeri yang dipilih langsung oleh masyarakat Negeri yang bersangkutan.
13. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pemimpin Negeri yang dipilih langsung oleh masyarakat Negeri Administratif yang bersangkutan, dan tidak melalui proses penetapan oleh mata rumah perintah.
14. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintahan yang memimpin Negeri.
15. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
16. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan negeri administrative dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
17. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri yang terdiri dari Sekretariat Negeri Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
18. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang terdiri dari Sekretariat Negeri Administratif Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
19. Sekretaris Negeri adalah Kepala Sekretariat Negeri.
20. Sekretaris Negeri Administratif adalah Kepala Sekretariat Negeri Administratif.
21. Seksi adalah unsur Pelaksana teknis kegiatan yang membantu Sekretaris N egeri/ Negeri Administratif dalam bi dang tugasnya.
22. Bendahara Negeri/Negeri Administratif adalah Unsur staf Sekretariat Negeri yang membidangi administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Negeri.
23. Alokasi Dana Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Maluku Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maluku Tengah.
24. Pengelolaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yeng meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif.
25. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APBNegeri).
26. Jumlah Negeri/Negeri Administratif adalah jumlah Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri/Negeri Administratif, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana kegiatan Pembangunan Negeri/ Negeri Administratif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya di sebut RKPN adalah adalah penjabaran dari RPJM Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu I (satu) tahun.
BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 2

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif berhak untuk memperoleh penghasilan tetap atas beban pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif bersumber dari Alokasi Dana Negeri yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan Perhitungan, yakni Jika Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing .Negeri/Negeri Administratif berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000.(Lima Ratus Juta Rupiah) maka digunakan paling banyak 60% (Enam Puluh Perseratus) sebagai penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh Penghasilan tetap terdiri dari :
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif.
- c. Kepala Urusan dan/atau sebutan lain.
- d. Kepala Dusun /Kampung.
9. Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana di maksud pada ayat (3) di bayarkan setiap bulan untuk masing- masing sebesar: (5)
- (6) Besaran Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana di maksud pada ayat 5 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi,jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (7) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b di hitung dengan presentasi paling sedikit 70% ( Tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif setiap bulan .
712.500,­
- 162.500,­ Rp d. Kepala Dusun/Kampung
- 875.000,- Rp
Rp
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Rp 1.250.000,­ Administratif
- b. Sekretaris Negeri/Negeri
Administratif
- c. Kepala Urusan
- (8) Besaran penghasilan tetap Kepala Urusan Negeri/Negeri Administratif selain Sekretaris Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c di hitung sebesar 57% ( Lima puluh tujuh per seratus ) dari Penghasilan tetap Kepala Pemerinteh Negeri/Negeri Administratif.
- (9) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Dusun/Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dihitung sebesar 13% ( Tiga belas per seratus ) dari Penghasilan tetap Kep\_ala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (10) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif clan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif clan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Kedua TUNJANGAN
BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif clan Perangkat Negeri/Negeri Administratif selain memperoleh Penghasilan Tetap, juga dapat diberikan Tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Negeri dan di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Negeri.
- (2) Bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tidak memperoleh Penghasilan Tetap diberikan Tunjangan atas beban tugas clan tanggungjawab yang bersumber dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dengan memperhatikan jumlah Perangkat Negeri/Negeri Administratif, kopleksitas tugas Pemerintahan, letak geografis dan kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif clan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- c. Kepala Urusan;
- b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif;
- d. Kepala Dusun/Kampung.
- (4) Besaran Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif clan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang berstatus sebagai PNS, sebagaimana di maksud pada ayat (3) dibayarkan selama 12 bulan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif Rp. 562.500.­
- c. Kepala urusan (KAUR)
Rp. 400.000.-
- b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif
Rp. 500.000.-
- d. Kepala Dusun/Kampung
Rp. 150.000.­
- (5) Besaran Tunjangan bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif setinggi­ tingginya 50% dari penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif.
- b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif setinggi-tingginya 50% dari penghasilan tetap Sekretaris Negeri/Negeri Administratif.
- c. Kepala Urusan (KAUR) setinggi-tingginya 50% dari penghasilan tetap Kepala Urusan (KAUR).
- d. Kepala Dusun/Kampung setinggi-tingginya 50% dari penghasilan tetap Kepala Urusan (KAUR).
- e. Kepala Soa setinggi-tingginya 50% dari penghasilan tetap Kepala Urusan (KAUR).
- (6) Besraan Tunjangan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 4

- () Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang menjalankan tugas serta dibuktikan dengan daftar kehadirannya setiap hari.
- (2) Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBNegeri/Negeri Administratif masing-masing pada kode rekening 2. 1 . 1 . 1 Belanja Pegawai.
- (3) Bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang meninggal dunia dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh penghasilan tetap/ dan atau tunjangan selama 3 bulan terhitung mulai dari tanggal yang bersanglrutan dikebumikan.
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 5

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilakukan bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- (2) Dalam hal terdapat Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab selama 3 bulan berturut-turut maka pembayaran Penghasilan Tetap/ dan atau Tunjangan lainnya dihentikan dan di setor kembali ke Kas Negeri.
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif maka Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang telah diganti berhak memperoleh pembayaran atas kekurangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang belum di bayarkan sampai berakhir masa jabatan yang bersanglrutan.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif berhak memperoleh Penghasilan Tetap dan Tunjangan sejak dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Sekretaris Negeri/Negeri Adrninistratif yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif maka yang bersangkutan berhak memperoleh pembayaran Penghasilan Tetap dan atau Tunjangan lainnya sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sesuai Ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/ Negeri Administratif maka pembayaran atas penghasilan tetap dan tunjangan lainnya ditanggukah dan penghasilan tetap dan tunjangan yang tidak dibayarkan, disetorkan ke Kas Negeri/ Negeri Administratif.
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 7

- ( 1 ) Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif diproses pembayaran oleh bendahara Negeri/Negeri Administratif setiap bulan melalui Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif sesuai Mekanisme Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan adalah kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahannya.
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 8

Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan administrasi atas pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif maka wajib di kembalikan ke Kas Negeri.
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 9

Alokasi Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif serta tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Adrninistratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran, jika tidak terserap akan menjadi SILPA untuk di masukan dalam APB Negeri/Negeri Administratif tahun berikutnya.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2015, Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 197 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Adeministratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupatgen Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

l
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Diundangkan di Masohi pad O6 Februari 2016 SEA1 DAERAH MALUKU TENGAH, (
IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR..233.