PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Juli 2014
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
! PETUNJUK PELAKSf\NAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN: DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG I
I
!
I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
I
I
:
WALIKOTA SINGKAWANG,
I
!
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang i ditetapkan dengan ~, persetujuan bersama antara Walikpta dengan Dewp\_n Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) haru~ dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan · bertariggungjawab sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku;
I
- b. bahwa untuk melaksanakan APBD sebagaimana dimaksud huruf1 a, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan :pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Behan Angg~ran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Kata Singkawang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi · saat ini sehingga perlu diganti; · ·
3. ! d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud I dalam huruf a,. huruf b dan huruf c, . perlu menetapkan Perat"t'.iran Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemb~yaran dari Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .. · Atas Beban Anggaran Pendapatan ·ctan Belanja Daerah Kota I . Singkawang; . I
.
I
i
1.
· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Singkawang (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun;2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); ·
i
i
.
.
2. Undang-Undarig Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nom9fj4286);
.i
l
..
,I
..
3.
- Undai;ig-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repuqlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ·
- 4.
- Undang-Und:ing Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negar~ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman~ telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor · 12 Tahun 2008 · · tentang Perub~han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemb~ran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
i
6. · Undabg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuarigan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan I Daerah· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ·. Nomot 4~38); · ·
7. Undang-Undang: Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanatj. Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5280);
I
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indon~sia Tahun · 2005 Nomor 14D, Tambahan Leinbaran Negarl:t Republik Indonesia Nomor 4578);
.
I
9. I . . . . Peraturan Pemerintah Norn.or 71 Tahun 2010. ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran . Negara Republik I . Indon¢sia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); · I .
10. I Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan · Umum · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor · 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah .Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Peme~intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan· Keuan'gan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negar~ Republik Indonesia· Nomor 5340);
11. PeratJran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penga.daan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua· Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tent~ng Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; ···: -
...
•.•
..
Menetapkan
i
12. . I . Perat'-'ran Presiden Nomor 71 Tahun 2012 . tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Peinbangunan Untuk I· Kepen~mgan Umum;.
13. I . . · Perattjran Menteri Dalam Negeri Nomor .. 13 . Tahun 2006 tentarig Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah · sebagaimana l . , ' telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentarig Perubahan Kedua'. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun I 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah; I
14. Peraturan Menteri Dalain tent~g Pedoman Teknis Layanan Umum Daerah -. I Negeri N~mor 61 Tahun 2007 Pengelolaan Keuangan . ·Badan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertatjggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; · ·
16. Perattjran Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemer~ntahan Daerah Kota Singka~ang (Leinbaran · Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
17. i Perattiran Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengefolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singk~wang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11); · \ ...
18. l . . Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan I dan ~usunan Organisasi Perangkat Daerah di ·· Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang · (Lembaran Daerah Kota · I . . .. . Smgk~wang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Leinbaran Daerap. Kota Singkawang Nomor 14);
I
j
19. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Unit iLayanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kata Singkawang; I
l
!
MEMUTUSKAN:
•
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNG· JAWABAN PENGGUNAAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG.
.
.
·
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.
I
.
. . I . Dalam Peraturan Walik1ta ini, yang dimaksud dengan :
- 1.
- Daera..11 adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah j adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur P enyelenggara Pemerintahan. Daerah. ·· 1-
1
3
I
..
0
..
e
- I 3. Walikota adalah Wfilikota.Singkawang.
- I 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuanganl tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,·dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. I . ·
5. Pemegang Kekuas~an Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannyq mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- I 6. Pejabat Pengelola ~euangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Dae rah. \ ·
7. B~ndahara Umum JDaerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Benciahara Umum Daerah.
- i 8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adah:th pejabat yang diberi :kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Kas Umum Daer~ adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan da~rah dan digunakan untuk rrjembayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas unium Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang diten'.tukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaari daeraJ;i dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
I
-
- I 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Singkawang selaku Pengguna Anggaraq/Pengguna Barang.
12. Pengguna Anggarail yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang d~~pimpinnya.
13. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. ' . ·
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksan:akan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas danfungsi SKPD. ·
15. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
- l 16. Penyimpan Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk mcnerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang inventaris di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. I . . .. . I .
17. Pejabat Pembuat K?mitmen yang selanjutnya diseb~t PPK adalah pejabat y~g·· bertanggungjawab \_atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Pejabat Pengadaan k&lt;lalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan · Barang/ Jasa yeng rhelakukan Pengadaan Barang/ Jasa. ·
20. Pejabat Penatausah~an Keuangan SKPD yang selanjutnya disi.Ilgkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Panitia/Pejabat Peherirna Hasil Pekerjaan adalah pejabat yang b~rtugas memeriksa dan merterima hasil pekerjaan. · .
I
.
I
•• 1 -
I
I
4
•
.•.•
a
W
.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang. selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit k~rja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
I
'
22. Bendahara Penerimaari adalah pejabat fungsional ·yang ditunjuk untuk menerima, men)rimpan, menyetorkan, . menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
I
.
.
.
.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, memb4yarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah.dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. I
2. ! 24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD. adqlah dokumen y~g memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai qasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. l .
25. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan pe~kiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. I
26. Surat Penyediaan D~a yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokurt?-en yang menyatakan ter:sedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. :
•
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang· bertanggung jawab atas pelaksanaan I kegiatan/bendahara·pengeluaran untuk ~~ngajukan permintaan pembayaran.
28. Uang Persediaan yang selanjutnya qisingkat dengan UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalrun melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Uang persediaan hanya diberikan pada awal tahun anggaran, terkecuali dalam hal terjadi kondisi khusus yang memerlukan tambahan uang persedifil.Ul.
29. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokµmen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
!
e
31. Surat Permintaan P~mbayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU I adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untttk permintan tamb~han uang persediaan · guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bcrsifat mendesak dan tidak. dapat digunakan untuk p~mbayaran langsung dan uang persediaan. I .·
30. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persedia~n yang selanjutnya disingkat SPP-GU I adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk)permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan p'embayaran langsung. .
..
32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen jyang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembay:aran langsung kepada pihak ketiga atas dasar p~rjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran.gaji dengan jumlah, penerima, I peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu, yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
33. Surat Perintah Merbbayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/di~erbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD .
..
·~
,
-
.
'
•'
.
•
...
..
a
W
- i . 34. Surat P·erintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban peng~luaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. .
- ! · 35. Surat Perintah Meinbayar Gan ti Uang · Persediaan yang selanjutnya disingkat · SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh ·PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban P,engeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk . mengganti uang pe'rsediaan yang telah dibelanjakan.
36. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU ! adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi 1 dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. -
37. Sl.trat Perintah M~mbayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas be ban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. ·
- i 38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
39. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan: kegiatannya didas¥kan pada prinsip efesiensi dan produktivitas. ·
i
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 2

i
Setiap kegiatan pada SKPD/Unit Kerja dilaksanakan oleh personil pengelola kegiatan a~tara lain = I .
- a. PA/PB,
•
- b. KPA;
- c. PPK; .
I
- d. PPTK;
- e. PPK-SKPD;
!'
- f. Bendahara Pengeluaran;
- g. Unit Layanan Pengadaan;
- h. Pejabat Pengadaan; !
- i. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- J. Penyimpan Barang. i
.
- k. Bendahara Penerimaan bagi SKPD yang mengelola Penerimaan.
Bagian Kedua
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 3

...
- I (1) Walikota · menetapkan Kepala SKPD sebagai Pejabat ·PA/PB deng8.!1 Keputusan. . -
I.
!
..
"
•.•
e
• .
..
i
-
- (2) Pejabat PA dalam nielaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kep:ada kepala unit kerja pada SKPD selaku KPA. ·
2. I (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 'flalikota atas usul Kepala SKPD.
!
- (4) Pejabat sebagaiman'.a dimaksud pada ayat (2), memperhatikan besaran SKPD, · besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi dan/ a tau rentang k~ndali serta pertimbangan objektif lainnya. .
- (5) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang selaku Koordinator Pengelola Ketiangan Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. i
I
Tugas dan tanggungjawab PA/PB ·
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 4

- (1) Kepala SKPD selaku PA/PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf a . mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan '.secara luas rencana U:mum pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan SKPD;
- c. menyusun RKA~SKPD;
- d. menyusun DPA-SKPD;
- e. I mclakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban I -anggaran belanj~; .
- f. melaksanakan abggaran SKPD yang dipimpinnya;
- g. melakukan pendujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. melaksanakan Pfmungutan penerimaan bukan pajak;
1. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam . I . · batas anggaran yang telah ditetapkan;
- J. menandatangan{ SPM;
12. -k. mengelola utan~ dan piutang yang menjadi tanggung jawah SKPD yang dipimpinn~a; . .
-
1. mengelola barahg . milik daerah/kekayaan daerah yang nienjadi I tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; · I .
- m. menyusun dan thenyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; i
- n. mengawasi pela~sanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; t
.
•.
- o. melaksanakan ~ugas-tugas PA/PB lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan ole~ Walikota;
- p. . menetapkan pemenang pada pelelangan atau · penyedia pada I . . . Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jas~ Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rhpiah); · -
3. I q. menetapkan perhenang pada seleksi atau penyedia pada Periunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.oop.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); -
... i
-
7
~
..
•.•
..
- r. menetapkan PPK, PPTK, PPK-SKPD, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat . Penerima Hasil Pekerjaan, pembantu bendahara penerimaan, pe~bantu bendahara pengeluarrui; dan ·
- s. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) PA dalam melaksanakan tugas sebagaimaria dimaksud · pada ayat (1), dilarang: i
- a. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan. dan/ atau besarari nilainya seharusnya dilakukan oleh q saha Mikro dan U saha Kecil serta koperasi kecil;
- b. memecah Penga'.daan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghit'.idari pelelangan; dan/ atau
- c. · ~menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif da~/ atau dengan perti~bangan yang tidak obyektif.
- (3) Dalam hal PA dan/atau KPA sebagaimanadimaksud ayat (1) tidak dapat · melaksanakan tuga~ sekurang""'.kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut› turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke e luar negeri, mengi~ti . pendidikan atau pelatihan/kursus, menunaikari ibadah haji, sakit, cuti; atau alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan kewenan 1 gan PA dan/atau KPA adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksan~ Harian (Plh) pa.da jabatan struktural yang . bersangkutan. ·
Tug8:s dan Tanggung Jawab PPK
: Bagian Ketiga Persyar~tan,
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 5

- (1) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ' . .
- a. memiliki integritj:i.s moral;.
•
- b. memiliki disiplin'. tinggi;
- c. memiliki tanggupg jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. mampu menga'.mbil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalkm sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;. . I ,
- e. menandatangani Pakta Integritas;
- f. tidak menjabat ~~bagai pejabat penandatangan SPM atau bendahara;
- g. memiliki sertifik~t keahlian pengadaan barang/ jasa.
i
'
•
- (2) Persyaratan manaj~rial sebagaiman€l · dimaksud p·ada ayat (1) · huruf c adalah: I
- a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S 1) dengan bidang I ·, '" -I keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
- b. memiliki pengal~man paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan }ang berkaitan dengan· Pengadaan Barang/ Jasa; dan .
- c. memiliki kemarr!puan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (3) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang . memenuhi sebagaimana dima~sud pada ayat (2) hurul a terbatas, tersebut dapat diganti dengan paling kurang golongan III a . persyaratan persyaratan
...
-
8
f
,'!
..
..
- (4) Persyaratan tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk KPA yang bertindak sebagai PPK. ·
- (5) Dalam hal pejabat sebagaimana diniaksud pada ayat (1) huruf g tid8k ada personil yarig memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK karena tidak me~iliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka PA bertindak sebagai PPK.
!
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 6

- i (1) PPK memiliki tuga'.s clan kewenangan sebagai berikut:
- I . a.\_ menyusun dap menetapkan perencanaan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengadaan barang/jasa dan dapat berkoordinasi dengan ULP yang meliputi : ·
1. spesifikasi :teknis barang/ jasa;
2. Harga Per~iraan sendiri (HPS);·.
3. Rancangati Kontrak. I
- i b. menerbitkan S,urat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- I c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ surat perintah kerja/ surat perjanjian;
- d. menyiapkan 4an melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa da~am batasan anggaran yang telah ditetapkan;
!
•
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
2. ! f. melaporkan : pelaksanaan dan/ atau penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
3. ' g. menyerahkan '.aset hasil pekerjaan · pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada PA/KPA dengan berita acarapenyerahan; i .
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan I hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
5. i i. menetapkan dm atau tenaga a111i pemberi penjelasan teknis guna I . . membantu pelaksanaan tugas ULP;
6. I J. menetapkan besaran ·uang Muka yang akan dibayarkan ·. kepada Penyedia Bara~g/Jasa apabila diperlukan; dan
- k. menyimpan d~n menjaga keutuhan . seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
8. I (2) PPK bertanggung: jawab dari segi berjalannya furigsi atas hasil dilaksanakannya. i admiriistrasi, fisik, keuangan dat:i pengadaan barang/jasa yang
- (3) PPK melaksanalcan proses pengadaan barang/jasa setelah penetapan APBD. ·
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 7

PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dilarang : !
- a. mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/ jasa apatiila belum tersedia af1ggaran a.tau tidak cukup tersedia anggaran yang akan
f
J
9
..
..
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dib,iayai dari APBD; dan .
, I
•
- b. menentukan kriteria, persyaratan atau prqsedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidakobyektif.
I
j
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 8

Dalam hal PPK dijabkt oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ay~t (2) dan ayat (3) dan pejabat dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena s~dang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus, menunaikan ibadah haji, 4 sakit, cuti atali alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan PPK ad~lah pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) I pada jabatan struktural yang bersangkutan dengan ketentuan pejabat struktural dimaksud memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK sebagaimana dimaks~d dalam Pasal 5.
Bagian · Keempat Tugas dan Tanggung Jawab PPTK
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 9

- (1) PPTK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: I ,., -
- a. mengendalik~n pelaksanaan ~egiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; I
- c. menyiapkan Clokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan I kegiatan; dart ·
- d. membantu i PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa. !
- (2) Dokumen anggatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi dokumen admiriistrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peru~dang-undangan.
- (3) PPTK sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) adalah:
8. I a. Kepala Bida~g dan Kepala Bagian pada SKPD Eselonering II;
•
- b. Penunjukan ipejabat Eselon IV sebagai PPTK ditunjuk dengan sangat selektif, dengan kompetensi tertf!ntu dan tetap mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas kegiatan sesuai dengan anggaran SKPD serta mempertimb~ngkan jumlah dana yang dikelola; · . ·
- c. Penunjukan l Staf sebagai PPTK, apabila Pejabat Eselon IV tel~h ditunjuk sebagai Panitia dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- (4) PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tu&amp;as-tugasnya kepada PA.
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 10

- (1) Dalam hal PPTK dijabat oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 9 ~yat (3) dan pejabat dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah atau ke. luar negeri, mengiH;l,.lti pendidikan dan pelatihan, kursus, menunaikan ibadah I . .
I
I
I
..
..
-
- i haji, sakit, cuti atau !alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan PPTK adalah pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Pih) pada jabatan st~ktural yang bersangkutan. I . .
- (2) Dalam hal PPTK dijabat oleh unsur staf; apabila ya~g bersangkutan tidak· dapat melaksanakan1tugas:
- a. sekurang-kuranghya 7 (tujuh) han kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, PPTK tersebut" memberikan surat kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas d:;in kewenangan PPTK dengan diketahui; oleh PA; ·
- b. lebih dari 1 (satu) bulan, harus ditunjuk PPTK pengganti dandiadakan berita acara serah terima. ·
,
Bagian Kelima
Persyaratan, Tugas dan Tanggu\_ng Jawab PPK-SKPD
- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengujian atas suatu tagihan serta A melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA, DPPA, dan DPA-L W SKPD, PA inenetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata u~aha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD;
- (2) PPK-SKPD sebagai pelaksana fungsi tata usaha keuangan pada SKPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
3. ' 1. · berstatus sebaga~ Pegawai Negeri Sipil; ..
2. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- (3) PPK-SKPD sebagainiana dimaksud pada ayat (1) harus dijabat oleh Pejabat Struktural yang membidangi Keuangan SKPD:
- (4) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mt!mpunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara ·pengeluaran dengan diketahui/ disetujui oleh PPTK; , ;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS 'serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; ·
- c. melakukan verifikasi SPP;
10. ! d. menyiapkan SPM';
- e. melaksanakan akuntansi SKPD;
12. . i f. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (5) PPK-SKPD sebagaim 1 ana dimaksud dengan ayat (1). dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan I negara/ daerah, bendahara dan/ atau PPTK.
I
I
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 12

l Dalam hal PPK-SKPD s~bagaimana dimaksud dalam Pasal · 11 dijabat oleh pejabat struktural, apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurang~ya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri~ mengikuti pendidikan .~~u pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, sakit,
'
,
,i
-
.
·~
.
.
..
.,
.I
.
cuti, atau alasan lainn~a, maka yang melaksanakan tugas clan kewenangan PPK-SKPD adalah pejabat yang clitunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan struktural yang bersangkutan. . .
·i Bagian Keenam
Persyaratan, Tugas clan Tanggung Jawab Bendaha~a Penerimaan/Benclahara Pengeluaran
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 13

'
.
- (1) Walikota atas usul ~KPD menetapkan bendahara peneriinaan/bendahara · pengeluaranuntuk 'melaksanakan tugas kebendaharaan clalam · rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD melalui PPKD. · i .
- (2) Bendahara penerirriaan/bendahara pengeluaran sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) harus 'memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
.
- b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tpgas.
- (3) Bendahara penerirriaan clan / atau bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada aya~ ( 1) dalam melaksanakan tugasnya pada SKPD clapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan/pembantu bendahara pengeluaran. :
- (4) Pernbantu bendahara penerimaanbagaifuana dimaksud pacla ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan; . .
- (5) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksucl pacla ayat (3) . melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji;
- (6) Bendahara penerimaan / bendahara pengeluaran · secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD paling lambat tangga.110 bulan oerikutnya;.
- (7) Benclahara penerirriaan/benclahara pengeluaran · sebagaimana climaksucl pada ayat (1) adala~ pejabat fungsional.
e
i
I
I
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 14

i . ' . Bendahara penerimaan clan benclahara pengeluarah baik secara langsung maupun tidak langsung clilarang melah.'Ukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan clan perijualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/Renjualan, serta membuka rekening/giro pos atau ··· menyimpan uang pad~ suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribacli. · ! ·
I
. ,
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 15

- ( 1) Dalam hal bendaha~a penerimaan berhalangan, maka:
- i a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepacla pejaba~ yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran clan tugas-tugas be~dahara penerimaan atas · tanggung jawab bendahar.a penerimaan yq(l. 1 g\_ bersangkutan clengan cliketahui kepala SKPD;
i
I
t
i
I
•"
•
..
i
- b. apabila melebihi) 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaap dan diadakan berita acara serah terima;
2. ! . . c. apabila bendah~ra penerimaan sesudah 3 (tiga ) · bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan idiri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan/oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. ·.
- (2) Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1. (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa . ~kepada. pejabat· yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara µengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk ~pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga ) bulan belum-juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan · diri at.au berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karenaitu segera diusulkan penggantinya.
Bagian. Ketujuh
Persyaratan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Pengadaan
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 16

i
- (1) Pejabat pengaclaan!melaksanakan: . I
- a. Penunjukan Langsung atau Pengaclaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekedaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); clan/ atau I
3. I . b. Penunjukan Langsung atau P~ngadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultahsi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh ju ta rupi~h);
- (2) Pejabat pengadaa~ berasal dari pegawai negeri, baik dari SKPD sendiri maupun SKPD lairinya.
- (3) Pejabat pengadaan'. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan se bag~i beriku t :
- a. memiliki integritas moral, disiplin clan tanggung jawab dalam melaksanakan ~ugas; I
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan ·diadakan;
- c. memahami je~is pekerjaan tertentu yang mcnjadi tugas pejabat pengadaan yang bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen pengadaan/ metode dan prosedur pengadaan; I . . . .
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat·yang menetapkanny~ sebagai PejabatPengadaan;
.
••i -
.
I
i
I
...
•
...
.•.•
..
.•
..
I
- f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang: dipersyaratkan; dan
- g. menandatangani) Pakta Integritas.
.
- (4) Tugas, wewenang, dan tanggungjawab pejabat pengadaan sebagai berikut:
- a. menyusun renc~na. pemilihan penyedia barang/jasa mela.J.ui metode pengadaan langsung; i '
!
.
.
- b. menetapkan dokumen pengadaan; t
- c. membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang b~rbeda;
- d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- e. · melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; ·
- f. melakukan klarifikasi clan negosfasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- g. menetapkan pemenang/penyedia barang/jasa;
- h. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK; ·
- i. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA; :
- J. membuat laporali mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA; I
- k. dapat mengus\llkan perubahan HPS dan/ atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK;
11. I (5) Pejabat pengadaatj wajib memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatani yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-un~ur di dalam maupun dari luar SKPD yang bersangkutan. I .
- (6) Pejabat pengadaan C:lilarang merangkap sebagai:
- a. Pejabat Penanddtangan Surat Perintah Membayar;
- b. PPK;
I
I
- c. PPTK;·
I
- i d. Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan;
j
- e. PPK-SKPD;
- f. Bendahara;
i
- g. Pegawai pada In:spektorat. I
- (7) Larangan sebagaimkna dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku bagi: I .
- a. PPK atau PPT~ yang· menjadi pejabat pengadaen untuk · pen'gadaan barang/jasa pada kegiatan yang bukan menjadi tanggungjawabnya; .. I
- c. Pegawai pada i Inspektorat yang menjadi pejabat . pengadaan· untuk pengadaan barapg/ jasa yang dibutuhkan oleh Inspektorat. j . . '
- b. Panitia/ Pejabat I Penerima Hasil Pekerjaan ·yang menjadi pejabat pengadaan untµk pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan yang bukan menjadi objek hasil pekerjaan yang akan diterimanya; ! .
- (8) Dalam hal Pengadaan Barang/ Jasa bersifat khusus dan/ atau memerlukan . keahlian khusus, *ejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegmyai negeri atau swasta, tetapi tidak ikut ·terlibat dalam penentuan pemenahg penyedia barang/jasa.
.
..
-
...
:
,
..
••
'\
j
•
..
-
Bagian Kesembilan Tugas dan Tanggung jawab Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pe~erjaan
•
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 17

l
.
.
- (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari Pegawai 'Negeri Sipil, baik dari instansi se'ndiri maupun instansi lainnya. I .
- (2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertugas membantu PPK dalam bal: --
I
- a. melakukan pemeriksaan basil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai · dengan kctentu~ yang tercantum dalam Kontrak; . I . .
- b. · ~menerima b~sil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan;
- c. membuat dan / menandatangani Berita Acara Serab Terima Hasjl Pekerjaan. · i
- (3) Panitia/Pejabat Pe~erima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
5. ' a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab · dalam melaksanakan t~gas;
- b. memabami jenis · dan spesifikasi pekerjaan yang menjadi tugas Panitia/Pejabat Penerima Basil Pekerjaan yang bersangkutan; ' !
- c. memabami isi Kontrak;
I
- d. memiliki kualifikasi teknis;
- e. menandatangarii Pakta lntegritas;dan
•
I
- f. tidak menjabat ~ebagai :
1. pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar; I
1
- . 2. bendabara;
•
•
•
•
3. PPK-SKPD;
j
4. pejabat pengadaan;
5. Kepala ULP / Anggota ULP .
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pejabat pengadaan/anggota ULP yang menjadi panitia/pejabat penerima basil pekerjaan pada paket pekerjaan yang bukan menjadi objek basil pekerjaan yang akan· diterimabya. ·
- (5) Dalam bal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keablian teknis kbusus, dapat dibentuk tim/tenaga abli yang. ditetapkan oleb PA untuk membantu pelaksanaan tugasiPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
I
- (6) Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi pekerjaan · konstruksi, tim/ tenaga abli ~ebagaimana dimaksud pada ayat (5) barus memiliki sertifikat · keabliai?dan/ atau . keterampilan pengawasan teknis yang .. dikeluarkan oleb Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau lembaga lain yang telab diakreditasi oleb Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pemeriksaan · barang/ jasa yang dilaku~an ol~h. . tim/ ten~ga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi pejabat/panitia penerima basil pekerjaan dalam menerima basil Pengadaan Barang/ Jasa. ·.
- (8) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berjumlab 1 (satu) orang untuk pekerjaan:
'.
- a. pengadaan bar~g, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ... -
,
(
.t
.
..
t
- b. jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh jU:ta rupiah). · ·
- (9) i Keanggotaan panitia penerima hasil pekerjaan. berjumlah 3 (tiga) orang untuk pekerjaan: i i
- a. pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan · jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ·
- b. jasa konsultadsi d.engan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). / · · · .·
- (10) Untuk pekerjaan, konstruksi yang hasilnya dimanfaatkan oleh .SKPD lainnya, maka panitia penerima hasil pekerjaan dapat dilakukan oleh SKPD pelaksana dan SKPD pemanfaat. ·
6. I (11) l]ntuk pekerjaari konstruksi, maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajih ~eneliti dan mengesahkan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia pekerjaan konstruksi serta melaporkan secara periodik dalam mingguan maupun bulanan dan/ a tau. sesuai kebutuhan kepada PPK. · i · ·
dan Tanggungjawab Penyimpan Barang
Bagian Kesepuluh Tuga~
BAB II - ! PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD
Pasal 18

.
i
- ( 1) ··Penyimpan Barang sebagai pelaksana fungsi pengelola barang pada SKPD harus memenuhi persyaratan sebagai b~rikut:
- ·a. berstatus seba'.gai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki int~gritas moral, disiplin . dan tanggung jawab dalam r melaksanakan tugas. I
- (2) Tugas Penyimpan,Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adCllah . sebagai berikut: [ . . .
- a.. menerima barang milik daerah \_baikyang diadakan sendiri maupun yang diterima dari Piengelola Barang atau penerimaan lainnya yang sah;
- b. menyimpan d~n mengamankan barang milik daerah yang berada dalam tanggungjawabnya;
- c. · mengeluarkan: dan menyerahkan barang milik daerah untuk dipergunakan i sesuai kebutuhan dari gudang, . berdasarkan surat perintah peng~luaran dan penyerahan barang daerah;
- d. melaksanakart pengeluaran dan penyerahan barang milik daerah yang· dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- e. menghimpun ~eluruh tanda bukti dan mecatat secara tertib' dari teratur semua penerit!1aan dan pengeluaran barang milik daerah; . . ..
- f. menyiapkan dan menyampaikan usulan penghapusan atas barang milik .. daerah selain tanah dan bangunap yang berada · dalam tanggungjawabnya kepada pengguna barang; \_
- g. menyimpan dan mengamankan barang milik daerah selain tanah dan bangunan yarig dalam proses penghapusan; ·
- h. melaporkan tjasil penerimaan dan pengeluaran barang milik 'daerah. secara berkal~ dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Bara1;1g Pengguna Tahunan (LBPT) kepada a:tasan langsung;
I
I
'
... i -
I
I
..
..
...
i
I
.
.
- i. mencatat dan rfielaporkan penggunaan barang milik daerah baik yang digunakan sen?iri, yang digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang maupunyang dioperasikan oleh pihak lain;
- J. menginventarislsi jumlah dan kondisi barang milik daerah yang dalam I · penguasaannya1 dan melaporkan kepada atasan langsung; · I ·
- k. · melaporkan baf-ang milik daerah yang hilang, rusak atau sebab lain sehingga tidak dapat digunakan kepada atasan langsting.
I
- (3) Penyiinpan barangj tidak diperbolehkan merangkap sebagai PPK-SKPD dan Pejabat Penerima ~asil Pekerjaan~
i
BAB III - • UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 19

- ( 1) Setiap SKPD dapat diberikan uang persediaan, berdasarkan Keputusa.R Walikota tentang Benetapan ,Jumlah Uang Persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan u~tuk masing-masing SKPD;
- (2) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada (1), dapat digunakan untuk membayar belanja!dalam batas-batas belanja sebagai berikut: ·
e
- a. Belanja BahaniPakai Habis;
- b. Belanja Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
- d. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
.
- e. Belanja Sewa Perlengkapan dan Pera!atan Kantor;
- f. · Belarija Makanan dan Miriuman; .
- g. Belanja Perjalanan Dinas;
- h. Belanja pem.eliharaan;
- i. Belanja Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Air, Surat Ka bar/ majalah, Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Kabel, Pengiriman/ Paket, Publikasi/ Iklan); dan · \_·
- J. Belanja Pegaw8:i Honorarium.
e
- (3) I UP yang diberikan kepc:.da .SKPD dengan memperhatikan pagu DPA,. terutama diprioritaskan untuk belanja Program dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kanti6r; .
2. (4). Pengisian kembali· UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana uang persediaan yang diterima dengan pengajuan ganti ~ang;
- (5) Dalam hal penggtinaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana UP yang tersedia, · SKPD dapat mengajukan TU.
BAB III - • UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 20

- (1) PA/KPA menerbitkan SPM-UP berdasarkan DPA dan/atau SPD/Surat Keputusan atas pengajuan Bendahara Pengeluaran; !
- (2) Berdasarkan SPM;-ur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran; ·
- (3) Penggunaan UP nienjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran; . I .
- (4) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP dimaksud digun$an (revolving) sepanjang masih tersedia. dana dalam DPA dan/ atau SPD;
.
.J-
1
I
I
•
"
- (5) Bagi Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, dalam pengajuan SPM-UP diwajibkap melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu; . · . I
- (6) Sisa UP yang ma$ih \_ada pada Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir tahun anggaran hams disetor kembali ke rekening kas um;um daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
- (7) Setoran sebagai:nana dimaksud pada ayat (6) oleh. BUD dibukukan sebagai pengembalici.n uang persediaan.
BAB III - • UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 21

i
Syarat untuk mengajukan TU sebagai berikut: I ·
- I a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, dan dilampirkan de~gan kebutuhan rincian objek belanja; ·
- eb. Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung; l i
- c. Digunakan paling ~ama satu . bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dikecualikan untuki kegiatan yang pelaksanaannya melebihi satu bulan dan/ a tau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan o~eh peristiwa diluar kendali PA/KPA;
- d. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; dan; ·
- e. Pertanggungjawabari. atas tambahan uang dilakukan dengan mekanisme SPM dan SP2D-TU Nihil yang disertai dengan ringkasan pengeluaran per rincian objek dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
I
•
- f. Ketentuan sebagairriana dimaksud ayat (3) dan (4) tiqak dipenuhi, SKPD · berkenaan tidak dapat lagi diberikan tainbahan uang persediaan sepanjang tahun anggaran berkenaan.
I
/
- I . ( 1) PPTK mengajukan p'ermohonan dana dengan mengisi no ta pencairan dana untuk melaksanakah kegiatan tertentu kepada PA/KPA.
- (2) Berdasarkan nota p~ncairan dana, PA/KPA memberikan memo persetujuan· kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengelqaran Pembantu untuk mengeluarkan sejudilah dana yang dimaksud. . -
I
.
- (3) Nota pencairan dank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian,yang tak terpisahkan dari pe~aturan ini.
.
..
-
f
"
;•
••
•.•
0
..
.
I
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 23

I
- ( 1) Setelah penetapan ~ggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen Kas menerbitkan SPD. ·
- (2) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen yang dipersamakan dengan SPD~
..
Bagian Kedua Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 24

- ! Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) merupakan dasar bagi Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. (1)
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- c. SPP Uang Tambahan Uang (SPP-TU);dan
- d. SPP Langsung (SPP-LS), terdiri dari:
1. SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. SPP-LS untu1* pengadaan barang dan jasa.
I
.
I
i
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 25

I
- Penerbitan dan pehgajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk tnemperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka pengi~ian uang persediaan. (1)
- a. surat pengantar ~PP-UP;
- (2) Dokumen SPP-UP s~bagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- b. ringkasan SPP-UP;
- c. rincianSPP-UP ; /
.
. .
- d. draf surat pertj.yataan pengajuan · SPP-UP yang ditandatangani oleJ:i PA/KPA yang rrienyatakan bahwa uang persediaan yang diminta· tid0.k dipergunakan uhtuk keperluan selai:::i uang per.sediaan saat pengajuan ·· I SP2D kepada K~asa BUD;
- e. foto copy KeputqsanWalikota tentang Uang Persediaan; dan
- f. lampiran lain yai;ig diperlukan.
I
i
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 26

I
- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan Bendahara Pengeluaran untuk Piemperoleh persetujuan dari PA/KPA ·melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
J
... I -
I
•,
.
.•.
..
.:
-
W
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
2. . I a. surat pengantaij SPP-GU;
- b. ringkasan SPP-GU;
- c. rincian penggutjaanSP2D-UP/GU y~ng lalu;
- d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
- e. salinan SPD;
I
- I f. draf surat p~rnY.ataan\_ yang ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain ganti ua~g persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan i
- g. lampiran lain yang diperlukan.
Pasal27
- .. ( 1) Penerbitan dan pengajuan SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari· PA/KPA. melalui PPK/SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-TU;
- b. ringkasan SPP-TU;
- c. rincian rencand penggunaan TU i
- cl. salinan SPD;
i
- e. draf surat p:ernyataan yang clitanclatangani oleh · PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain tambahdn uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa . I · BUD; [ ,
- f. surat keterangan yang metnuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
- g. lampiran lain yang diperlukan.
I
.
- I (1) Dokumen SPP-LSi belanja tiqak langsung untuk pembayaran gaji clan tunjangan serta [ penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD.
I
Pasal28
- ! (2) Dokumen SPP-LS belanja tidak langsung yang sebagaimana climaksud clalam ayat (1) meliputi: / . ·
- a. surat pengant:y SPP-LS;
- b. ringkasan SPPiLS;
- c. rincian SPP-LS;
- cl. lampiran SPP-LS;
- e. salinan SPD
i
•
.
.
.
.
•
•
.
- (3) Lampiran dokum~n SPP-LS belanja ticlak langsung untuk pembayaran "gaj~ clan tunjangan setta penghasilan lainnya se bagaimana dimaksud . pacla ayaf (2) huruf cl mencakup:
- a. pembayaran g~ji induk;
- b. gaji susulan;
I
- k k I ·· c. e urangan gaJ1;
- d. gaji terusan;
- f. SK CPNS;
- e. uang cluka w~fat/ tewas yang clilengk~pi clengan claftar gaji induk/ gaji susulan/kekurangan gaji/ uang duka wafat/tewas; I
I
I
.
.
- g. SK PNS;
!
- h. SK kenaikan.p:apgkat; I
I
I
I
I
I
I
I
•
- i. SK jabatan;
,
- J. kenaikan gaji berkala;
- k. surat pernyataari pelantikan; I
1. surat pernyataari menduduki jabatan;
- m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- n. daftar keluarga (KP4);
- o. · fotocopy suratn~kah;
:
- p. fotocopy akte kelahiran;
.
•
•
- q. surat keterang84 pemberhentian pembayaran (SKPP). gaji;
- r. daftar potongan sewa rumah dinas;
- s. surat keteranga~ masih sekolah/kuliah;
- t. surat pindah;
I
- u. surat kematian; ~dan
- v. • •-ssP PPh Pasal 2i1.
- w. peraturan perurictang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan · anggota DPRD ~erta gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota.
4. I (4) Kelengkapan lamp~ran dokumen SPP-LS belanja tidak langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai d~ngan peruntukannya.
I
- (5) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)sebagaimana dimaksud. pada ayat (3) huruf ;q diajukan oleh SKPD ke DPPKA dengan melampirkan:
- a. Pengantar SKPP; dari Kepala SKPD dan Rincian Gaji Terakhir;
- b. Keputusan Pen~iun, Pensiun Janda/Duda, Pindah; dan
- c. Surat Keterang8.n Kuliah bagi usia aq~knya lebih dari 21 tahun dan tidak · 1ebih dari25 tahun. -j -
- (6) Surat Keterangan ~emberhentian Pembayaran (SKPP) diterbitkan oleh DPPKA . dengan ketentuan :1
- a. SKKP pegawai ~indah dalam rangkap 6 (enam)' dengan penjelasan :
1. lembar pert~ma sebagai bahan pembayaran gaji pertama ditempat
yang baru;
I
.
• •
2. lembar kedua tembusan tempat pembayaran gaji;
3. lembar ketiga BKD tempat yang baru;
4. lembar keempat BKD tempat kerja asal; I .
5. lembar kelirila untuk arsip tempat kerja asal;
6. lembar keedam arsip DPPKA. !
6. i b. SKPP pegawai pensiun dalam rangkap 4 (empat) dengan penjelasan:
1. lembar kesatu dan kedua untuk PT.Taspen (Persero);
2. lembar ketiga arsip bendahara pengeluaran;
3. lembar keempat arsip DPPKA.
i
i
1
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 29

I
I
- i (1) Dokumen SPP-LS 1 belanja langsung pegawai untuk pembayaran honor dan .. lembur mencakup;
- a. surat pengantar SPP;\_LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS;9
- d. salinan SPD;
•
- e. kuitansi yang: ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
- f. daftar pembayaran perhitungan lembur, honor kegiatan · ditandatangani penerima, benqahara pengeluaran dan mengetahui/menyetujui PA/KPA;
...•
'
-
,
,i
'
•
...
•
..
~
'
- g. dokumen pendi.ikung untuk pengajuan dilengkapi dengan :
2. I 1. surat k~pu~usan tentang pemberian honor yang ditandatangani oleh kepala SKPD /Walikota; . . . . .
2. surat perintah kerja lembur yang ditandatangani oleh kepala SKPD;
3. daftar hadi~ lembur yang ditandatangai oleh PPTK;dan
4. SSP PPh Pa~al 21.
-
- (2) Dokumen SPP-LS Ji&gt;embayaran Honorarium Pegawai Non PNS mencakup:
- a. surat pengantar SPP-LS;
•
- b. ringkasan SPP-LS; I
- c. rincian SPP-LS;
- d. salinan SPD;
'
- e. kuitansi yang! ditandatangan oleh penerima, lunas dibayar oleh I Bendahara Pengeluaran clan setuju dibayar oleh PA/KPA;
- f. daftar pembayaran honorarium pegawai non .. di tandatanganipenerima, bendahara danmengetahui/menyetujui PA/KPA; PNS/PIT pengeluaran .· .
- g. rekapitulasi daftar tanda terima apabila daftar tanda terima lebih dati satu daftar; dan
- h. dokumen pendukung untuk pengajuan dilengkapi dengan:
1. keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS/Surat Perjanjian Kontr&amp;k pada saat pengajuan awal tahun; dan
2. SSP PPh Pasal 21 bila honornya melebihi PTKP.
Pasal .30
- I (1) SPP Langsung (SPP-LS) sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d.2 adalahi dokumen ,yang. diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan "pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- '(2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b .. ringkasan SPP~LS;
- c. rincianSPP-LS;
- d. salinan SPD; dan
- e. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokunien SPP-LS untuk ·pengadaan · barang dan jasa . sebagaimana dima'.ksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
- a. Pengadaan barang dan jasa sampai &lt;lengan Rp. 50.000.000,- terdiri I , dari: I
1. surat pesan~ yang &lt;litandatangani oleh PPK;
2. no ta/ fakturV tagihan yang ditandatangani penyedia;
.
..
3. kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh BendaharaPiengeluaran serta disetujui oleh PA/KPA; .. · · · .
4. berita acar~ serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP (dikec~alikan belanja makan minum); .
5. berita acar~ serah terima akhir pekerjaan dari penyedia kepada PPK; j .
6. berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA (dikecualikan belanja makan minum); ·
7. berita acaJa penyerahan dari PA/KPA kepada penyimpan barang (dikecualikan belanja makan minum); · · · · .
8. ·ssP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani · Wajib Paja~/~endahara Pengeluaran;
i
.•.•
..
!
I
I
.•
- I 9. khusus belanja makan minum rapat dilampirkan undangan dan I . daftar hadir rapat; dan
10. setiap pengajuan belanja makan minum dilengkapi dengan bukti pe~yetoranl pajak d~erah 8~. . . · ·
11. benta acar~ sebaga1mana d1maksud dengan; ·
- a) angka 4 sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Ila· I ' I · . .
- b) angka 5 sesuai format sebagaimari.a tereantum dalam lampiran IIb; .. I . . . .
- e) angka 6 sesuai format sebagaimana tereantum dalam lampiran ue; I . .··
- d) angka 7 sesuai format sebagaimana tereantum dalam lampiran · Ild, darl . . .
..
- e) lampiraP Ila,lampiran Ilb, lampiran Ile dan lampiran Ild · · merupakan bagian yarig tak terpisahkan dari peraturan ini. I ·
- b. Pengadaan bel1nja••modal sampai dengan Rp. 50.000.000,- terdiri dari:
•
1. spesifikasi I teknis barang dan harga perkiraan · sendiri ·yang ditandatangani PPK; . .
2. berita acara survey harga oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa minimal 2 penyedia; .. · · ·
3. berita ae4ra klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang ditandatangani oleh penyedia barang dan Pejabat Pengadaan Barang datl J asa;
4. penetapan ipenyedia barang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; .;
5. surat pe~anan y~g memuat. vGlume dan spesifikasi · ditandatangani oleh PPK; .
6. nota/ faktur / tagihan yang ditandatangani penyedia;
7. berita aeara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada Panitia Perierima Hasil Pekerjaan;
8. berita acara serah terima a}{hir pekerjaan dari penyedia kepada PPK; I .
9. berita acarb. penyerahan dari PPK kepada PA/KPA;
10. berita acar~ pembayaran antara PPK dan Penyedia;
11. berita acata penyerahan dari PA/KPA kepada penyimpan barang;
.
12. kuitansi b~rmaterai ditandatangani oleh penyedia, lunas dibayar .. I · oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
13. SSP disertcli faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
14. fotocopy rekening barik penyedia;
•
15. fotocopy N~WP penyedia; dan
16. dokumentasi dan dokumen lainnya.
17. berita ac~a sebagaimana dimaksud angka 10 sesuru format sebagaimru!ia tercantum dalam lampiran Ilemerupakan bagian yang· tak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. Pengadaan bJang, jasa dan be!anja inodalyang rnenggunakan SPK yaitu belanja ~liatas Rp.50.000.000,-sampai dengan Rp. 200.000.000,terdiri dari: I ·
1. SPK yang ¥tandatangani oleh PPK dan penyedia (sesuai ketentuan ' standar dokumen pengadaan); --~
2. surat pesaiian (sesuai ketentuan standar dokumen pengadaan);
3. berita acark PHO /FHO (khusus kontruksi);
•
. .
.
•
4. berita aca~a serah terima hasil pekerja~ dari ·penyedia kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (dikecualikan belanja mak:an minum);.l · ..
~
.
.
..
I
J
!
5. berita acaral serah terima akhir pekerjaan dari penyedia kepada · PPK; I . .
6. berita acara: penyerahan dari PPK kepada PA/KPA (dikecualikan belanja makan minum); .
7. kuitansi berhiaterai ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh Bendahara ~engeluaran dan setuju dibayar oieh PA/KPA;
8. berita acara 'pem}?ayaran antara PPK dan penyedia;
9. berita acara penyerahan dari PA/KPA kepada penyimpan barang (dikecualikan belanja makan minum); ·
10. SSP disertai! faktur pajak (PPN dan PPh) y.ang telah ditandatangani Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
11. fotocopy rekening bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB);
12. fotocopy NP\YP penyedia; dan
9. •l3. dokumentasi dan dokumen lainnya.
- d. Pengadaan barang, jasa clan belanja modal yang menggunakan kontrak yaitu belanja diatas Rp. 200.000.000,- terdiri dari:
11. L kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia (sesuai" ketentuan standar dokumen pengadaan);
2. surat pesandtn ( sesuai ketentuan standar dokumen pengadaan);
3. berita acaralPHO/FHO (khusus kontruksi);
4. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada Panitia Pen¢rima Hasil Pekerjaan (dikecualikan belanja makan minum); I
5. berita acard serah terima akhir pekerjaan dari penyedia dengan
16. PPK· I
6. beri~a acara penyerah~ dari PPK kepada PA/KPA (dikecualikan belanja ma~an minum); · · · · ·
7. berita acara)pembayaran antara PPK dan penyedia;
8. berita acara penyerahan dari PA/KPA kepada penyimpan barang (dikecualikah belanja makan mirium); · .
9. kuitansi bermateraiditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
10. SSP disertai faktur pajak.(PPN dan PPh) yang tclah ditandatangani wajib pajakl Bendahara Pengeluaran; · · .
22. bank penyedia dan Surat Keterangan Bank(SKB);
11. fotocopy re~ening 12. jaminan-j a.nlinan:
- a) fotocopyi jaminan uang rn.uka (khusus untuk pekerjaan kostruksi);
- b) foto copy jaminan pelaksanaan; dan
- c) jaminani pemeliharaan atau retensi, untuk pekerjaan kontrsuksi/jasa lainnya (jika berita acara pembayaran telah mencap*i 95%).
13. fotocopy NPWP penyedia;
.
14. dokumenta~i dan dokumen lainnya;
15. permohona4•dan rincian penggunaan uang m:uka; dan
16. bukti penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (khusus konstruksi) .J . · . ·. · .
I
- I · .. . e. Pengadaan Ja~a Konsultan Perencanaan yang Per4itungan Harganya Menggunakan ~iaya Personil (Billing Rate) terdiri dari: .
1. Surat Petj.ntah Kerja (SPK) untuk nilai sampai dengan . · Rp.50.000.QOO;-, dan Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- beserta lampirannya; .
2. kuitansi bermetera\ ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA; ... .
i
I
i
'
,,
I.
.•.•
...
..
:
'
3. biaya langsung non personil dilampiri:
•
- a) bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai· pentahapan waktu pekerjaan;
- b) audited payroll (gaji personil yang telah·diaudit akuntan publik);
•
- c) bukti p~nyewaan/pembelian alat pen\1njang; dan
•
- d) bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran ..
4. berita acara penyerahan laporan basil pekerjaan perencanaan (sesuai tahapan p~kerjaan);
5. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada Panitia Penerima Basil Pekerjaan;
6. berita acara serah terima akhir pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
7. berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA;
- .. 8. berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia;
9. SSP disert'ai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani I wajib paja~/ Bendahara Pengehiaran;
10. fotocopy r~ken~ng bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB);·
11. fotocopy NPWP.penyedia; dan
•
•
- I f. Pengadaan J~sa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi terdiri dari: !
12. dokumen l~in yang diperlukan.
1. Surat Periritah Kerja (SPK) untuk nilai sampai dengan Rp.50.000.000,› dan Surk.t Perjanjian Kerja(Kontrak) dengan nilai di atas Rp.50.000~000,beserta lampirannya;
2. kuitansi bermeterai ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh Bendahar~ Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
3. biaya langsung non personil dilampiri:
- a) bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan;
- b) audited payroll (gaji personil yang telah diaudit akuntan publik);
- c) bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang; dan
•
- d) bukti / pengeluaran lainnya berdas?-rkan rincian dalam surat penawaran.
4. berita aca~a penyerahan laporan hasil pekerjaan pengawasan (sesuai tahapan p~kerjaan); . .
5. berita acara serah terima basil pekerjaan dari penyedia kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; ·
6. berita acara serah terima akhir pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
5. I 7. berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/ KPA;
8. berita ucara pembayaran antara PPK dan penyedia;
9. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak/ Bendahara Pengeluaran;
10. fotocopy/rekening bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB);
11. fotocopy /NPWP penyedia: dan .
.
•
.
••
12. dokumentasi dan dokumen lainyang diperlukan. I .
2. I g. Pengadaan J:asa Sewa Penginapan/Hotel, Ruang Pertemuan, Rumah untuk Pejabat/ Kantor, danjasa sewa lainnya: .
1. Surat Pes~nan dengan jumlah sampai dengan Rp.50.000.000,- Surat Perintah j Kerja beserta lampirannya untuk nilai diatas Rp. 50.000.0d,O,sf d Rp. 200.000.000,dan Surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,-;
2. Surat Tagihan Pembayaran dari penyedia jasa;
•
3. Kuitansi ,bermeterai · ditandatangani penyedia, · lunas dibayar · oleh Bendahar~ Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
..
..
a
•
i
•
4. berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia (untuk nilai diatas Rp. 50.000.000,-); ·
5. SSP disertai :raktur pajak (PPN dan PPh) y~g telah ditandatangani wajib pajak/Bendahara Pengeluaran;
6. fotocopy rekening bank penyedia;
7. fotocopy NPWP penyedia;
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 31

I
•
.
- (1) Pembayaran Penga&lt;;Iaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung.
I
I
- (2) Dokumen SPP-LS Pepgadaan Tanah terdiri dari:
- a. Pengantar SPP-LS;
- b. Ringkasan SPP-LS;
!
- c. Rincian SPP-LS ;
- d. SK Penetapan lo*asi ;
- e. Berita acara inventarisasi;
- f. Berita acara negdsiasi harga;
- g. SK panitia tentartg bentuk dan besamya ganti rugi;
- h. Daftar penerima kanti rugi yang diketahui dan disaksikan oleh paniiia pengadaan tanali; I
1. surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapan PPAT;:
- J. fotocopi bukti kepemilikan tanah;
- k. kuitansi bermat~rai ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh B~ndahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA
- I. SPPT PBB .tahun\transaksi/ surat keterangan NJOP;
- m. pernyataan dari 1 penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
- n. SSP final atas pelepasan hak; dan
- o. surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).
- (3) Pengadaan tanah y~ng luasnya ~rang dari 1 (satu) hektar dilengkapi persyaratan daftar pominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh PA/KPA. !
I
- Pengadaan tanah ! yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan bantuan :Panitia Pengadaan Tanah Kota Singkawang dan I · dilengkapi dengan daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanah yang ditand~tangani oleh PA/KPA dan diketahui oleh Panitia Pengadaan Tanah. i .
~4)
Pasal32
- (1) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon,intemet dan air) dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaranlangsung;
!
- (2) Dokumen untuk pertjbayaran biaya langganan daya dan jasa terdiri dari;
- a. surat pengantar $PP-LS ;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian rencana penggunaan SPP-LS;
- d. salinan SPD;
- e. bukti tagihan daya dan jasa; dan
- f. nomor rekening pihak ketiga;
\
- (3) Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnyadapat dibayarkan oleh SKP.D sepanjang dananya ter&amp;edia dalam DP;\ berkenaan. ~ : .:
,
.
..
.•.
'
I
!
i
i
I
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 33

- (1) Perjalanan dinas I dilaksanakan . melalui mekanisme pem bayarru:i langsung. I
- (2) Dokumen SPP-LS Jntuk belanja perjalanan dinas, terdiri dari;
3. I a. surat pengantari SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian rencana[ penggunaan SPP-LS;
6. d .. salinan SPD;
I
.
- e. dokumen pertal)ggungjawaban biaya perjalanan qinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan · · ·
- f. re.kapitulasi daftar tanda terima perjalanan · dinas, · · apabila · · kwitansi/ daftarltanda terima lebih dari satu;
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 34

I
.
.
SPP untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, B~lanja Tidak Terduga dan Pembiayaan olen Bendahara e Pengeluaran SKPKD d~laksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD. ' . ·
I
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 35

i
.
.
I
.
.
•
- (1) Bukti asli larripirani SPP merupakan arsip yang disimpan oleh PA/KPA.
- (2) Lampiran SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditatausahakan oleh PPK-SKPD. . .
Bagian Ketiga
:surat Perintah Membayar (SPM)
- SPM yang diterbitkari oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada;
- a. Pihak ketiga atas dasar perikatan atau Surat Keputusan; dan
- b. Bendahara pengeluaran untuk belanja pegawai, barang danjasa.
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 37

- (1) PPK-SKPD menyiapkan SPM untuk ditandatangani oleh PA/KPA dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. memeriksa secara rinci kelengkapan dokumen · pendukung SPP- · · UP/GU/TU/LS i yang dilampirkan sesuai derigan ketentuan yang berlaku; I
- b. mengisi chek list kelengkapan berkas SPP;
- c. memeriksa ket~rsediaan pagu anggaran dalam DPA:SKPD dan/ atau · SPD untuk m~mperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui I batas pagu anggaran dan/ atau SPD;
- d. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/ atau kclayakan hasil kerja. yang dicapai dehgan indikator keluaran;dan . . . .
- e. memeriksa keb6naran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
.
.
I
.
.
...
-
I
,t
'
.
..
..
!
l
i
...
I
1. pihak yanJ ditunjuk untuk menerima pembayaran · (nama orang/ perus~haan, alamat, nomor rekening dan nama bank); dan 2. nilai tagihanfyang harus dibayar. . . · I . . . ·
- (2) setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TU/SPP-GU/SPP-LS, PPK-SKPD menerbitkan SPM-UP/SPM-TU/SPM-GU/SPM-TU NIHIL/SPM› LS dalam rangkap 4 (empat):
3. I . . a. lembar kesatu d,isampaikan kepada BUD /Kuasa BUD;
- b. lembar kedua disampaikan kepada PPK-SKPD;
- c. lembar ketiga di,sampaikan kepada Bendahara Pengeluaran; dan
- d. lembar keempa~ sebagai arsip pada PPTK terkait untuk SPM-LS.
..
;
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 38

I
Penyampaian SPM kepada Kuasa BUD dilakukan sebagai berikut:
- a. PA/KPA atau pejabat yang ditunju.k menyampaikan SPM beserta I dokumen pendukung kepada Kuasa BUD;
- b. SPM gaji induk shdah harus diterima Kuasa BUD paling lam.bat tanggal 20 sebelum bulan pembayaran;dan ·
- c. Kuasa BUD memeriksa kelengkapan SPM dengan mengisi blanko penelitian kelengkapan dokumen SPM.
i
- (1) SPM yang diajukan ke Kuasa BUO digunakan sebagai dasar penerbitan SP2p.
- (2) Kelengkapan d~k~~en SPM-UP untuk penerbitan SP2D terdiri dari: a. dokumen SPP-UP; ·
- b. surat pernya'.taan tanggungjawab PA/KPA. I
- (3) Kelengkapan dc{kumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D terdiri dari:
- a. dokumen SPP-GU;
- b. surat pernyataan tanggungjawab PA/KPA;
- c. rincian pengeluaran per rincian objek y-ang disertai bukti bukti pengeluaran .yang sah dan lengkap;
- (4) Kelengkapan dbkumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D terdiri dari:
- a. dokumen SP,P-TU; dan
•
- b. surat pernyataan tanggungjawab PA/KPA; !
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS belanja tidak langsung dan belanja langsung (gaji, 1 tunjangan, tambahan penghasilan, honor dan \_ lempur) untuk penerbit~n SP2D, terdiri dari:
- a. dokumen SPP-LS;
- b. surat pemyataan tanggungjawab PA/KPA;
- c. bukti-bukti/ pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan. persyaratan; yang ditetapkan dalam peraturan .perundang› undangan; dan
- d. surat pem~ataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA terhadap ke benaran I . formal dan material atas dokumen pengajuan (dikecualikan Belanja Gaji PNS);
- (6) Kelengkapan kokumen SPM-LS untuk penerbitan . SP2D Belanja Barang dan Ja~a, terdiri dari:
- a. dokumen SPP-LS;
- b. surat perny~tclan tan.ggungjawab PA/KPA; I ~
!
i
i
.1•
,.
'
;
.
"
I
- c. b~kti-bukti i pengeluaran yang sah clan lengkap sesuai clengan kelengkap~ persyaratan yang clitetapkan clalam peraturan perundang-tinclangan;clan .
l
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak .dari PA/KPA terhadap kebenaran r&lt;?rmal dan material atas clokumen pengajuan; . .
2. i · (7) SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh. Kuasa BUD clan telah dicairkan (telah dil~kan penclebetan rekening kas daerah) tidak dapat · dibatalkah; · ·
3. ' ! (8) Perbaikan hanya clapat dilakukan terhaclap kesalahan aclministrasi sebagai berikut 1 : ·
- a. kesalahan p~mbebanan pada kode rekening fil1.ggaran belanja;
- b. kesalahan pada kode rekening anggaran belanja, kegiatan, dan sub kegiatan;dari .
- c. uraian pengeiuaran yang.tidak berakibatjumlah uang pada SPM.
i
- (9) Perbaikan SPM /sebagaimana climaksud pada ayat (8) dilakukan oleh PA/KPA selanjutnya clisampaikan kepada Kuasa BUD.
- ( 10) berita acara sebagaimana dimaksucl pada ayat (5) huruf d clan ayat (6) huruf d sesuai :sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan pagian yang tak terpisahkan clari peraturan ini. ·
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 40

- ( 1) Pengujian SPM dilaksanakan oleh Kuasa BUD mencakup pengujian yang bersifat substantif dan formal.
- (2) Pengujian subtantif dilakukan untuk meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP/GU/TU/LS yang dilampirkan berd~sarkan ketentuan· yang berlaku antara lain:
- a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
- b. menguji ket~rsediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/rekening anggaran belanja dalam · DPA-SKPD yang ditunjuk dalam SPM tersebut; i
- c. menguji clokumen sebagai clasar . penagihan (ringkasan kontrak/SPK, surat keputusan, claftar nominatif perjalanan clinas);
- d. menguji qokumen sebagai clasar penagihan (ringkasan kontrak/SPK, surat keputusan, claftar nominatif perjalanan dinas); e. menguji faktur pajak beserta SSP··nya
.
- ! . (3) Pengujian formal dilakukan untuk :
.
.
- a. memeriksa dara penulisan/pengisian jumlah uang clalam angka clan . I . huruf; dan I
- memeriksa Rebenaran dalam penulisan. . I
I
I
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 41

l
- (1) Keputusan hasi~ pengujian ditinclak lanjuti clengan:
- a. penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan nJ.emenuhi syarat yang ditent~kan; dan . ,
- b. pengembaliap SPM kepada PA/KPA dengal1 surat penolakan SPM apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D. : .
4. I . . (2) Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:: . · ·
r
"
..
!
I
- I b. SPM UP /TTJ! /GU dan LS dikembalikan paling lam bat tiga hari kerja setelah SPM diterima.
- I . a. SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat tiga hari kerja setelah SPM diterima; dan
I
I
' i Bagian Keempat I Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
!
•
j
- ( 1) Penerbitan SP2D diselesaikan oleh Kuasa BUD dalam batas waktu se bagai beriku't : .
- ~a. SP2D Gaji !Induk diterbitkan paling lambat dua hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji;
- b. SP2D Non[ Gaji lnduk diterbitkan paling lambat tiga hari kerja setelah dityrima SPM secara lengkap; dan ·
- c. SP2D UP /TU/ GU /TU NIHIL dan LS diterbitkan paling lambat tiga hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.
- (2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD dilakukan. dengan cara :
- a. SP2D ditaridatangani oleh Kuasa BUD; dan
- b. SP2D diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) dan dibubuhi stempel basah PPKD:
1. lembar \_kesatu disampaikan kepada pihak Bank;
2. lembar ,kedua disampaikan ke.Pembantu Kuasa BUD;
3. lembar ketiga disampaik~n kepada Bidang Pembukuan PPKD;
4. lembar / keempat disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;, dan j
5. lembar jkelima sebagai arsip pada Bidang Perbendaharaan ..
- (3) SP2D dibuat/ dalam bentuk pemindah bukuan ke rekening kas Bendahara P~ngeluaran/ pihak penyedia.
!
.
I
.
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 43

- I (1) Penerbitan SPP/SPM/SP2D memperhatikan kelompok dan Jen1s belanja sesuai dengan pembebanan belanja.
- I (2) SPP/SPM/SP2D diterbitkan masing-masing kegiatan.
I
.
.
/
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 44

•
- (1) Daftar penguji dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai pengantar. SP2D ditandatanga~i oleh Kuasa BUD se:rta dibubuhi stempel basah PPKD ... ·
I
.
- (2) Daftar pengtiji sebagaimana pada ayat (1) dibuatuntuk beberapa SKPD. I
I
/
Pasa145
I
- (1) i · Pengembalian! belanja yang terjadi akibat ke1ebihan pengelu!aran anggaran dise~or ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalianl belanja yang dimaksud ayat (1) pada tahun anggaran · berjalan wajitj dibukukan oleh b~ndahara pengeluaran sebagai kontra pos belanja sesuai dengan tanggal penyetoran, . yang mengakiba~an pengurangan.~eJanja.
.
..
•.•
..
=
- (3) Pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dibukukan oleh PPKD sebagai pendapatan lain-lain. · ·
2. Pengembaliab belanja. sebagaimana ayat (2) · dan (3) . dilampiri dengan I · Surat Tanda ,Setoran (STS) dengan merincikan objek belanja. (4)
i
I
t
Bagian Kelima
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
•
- (1) Bendahara Pengeluaran wajib membuat pembukuan seluruh transaksi · .. keuangan ya~g dilaksanakan pada satuan l&lt;:erja, dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang menjadi kewenangannya kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah. dibayar lunasi oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima. ·
3. ' (3) Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajih dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh PPK-SKPD yang bersangkutan;. , I
- (4) Dokumen ya'.ng digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan pertanggungj~waban pengeluaran mencakup : ·
5. a . . register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
- b. register pe:ngesahan laporan. pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
- c. surat penqlakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
- d. register pepolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan I
- e. register peputupan kas.
- (5) Dokumen ykg digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahafan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
- a. buku kas umum; I
•
•
- b. buku simpanan/bank;
- c. buku pajak;
- d. buku panjkr;
- e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek: dan
- f. buku kas tunai.
6. ' (6) Dalam mempertanggungjawabkan semua belanja oleh Bendahara Pengeluaran, idokumen laporan pertangguqgjawaban yang disampaikan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD mencakup:
i
- a. buku kas umum;
.
..
- b. register pehutupan kas;
•
•
•
• •
..
- c. ringkasan I pengeluaran per rincian obyek· yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum lctalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud; .
- d. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara;
•
- e. SPJ administratif; dan
- f. SPJ fungsipnal; ·
.
- (7) Dalam melaiJkan verifikasi s~bagai~ana dimaksud pada ayat (3), PPK› SKPD berkewa'.jiban :
- a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keab::;ahan! bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; .. -
'
!
'•
..
•.•
:
- b. Menguji dan menghitung kebenaran perhitungan atas. pengeluaran belanja per !rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; ! ·
- c. Menghitun~ pengenaan PPN/PPJ: atas beban pengeluaran per riqcian obyek; ;
- d. Menguji kepenaran SPJ sesuai dengan SPM dan SP2D yang telah diterbitkan periode sebelumnya;dan
- e. Bukti-buktil belanja dan dokumen pendukung pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada SKPD/Unit [ Satuan Kerja untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
- (8) Buku Kas umJm sebagaimana dimaksud pada · ayat (5) huruf a ditutup oleh Bendahar~ setiap bulan dengan diketahui oleh PA/KPA.
6. l (9) · Dalam hal laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud padJ ayat (6) telah sesuai, maka PPK-SKPD membuat surat I pengesahan laporan pertanggungjawaban untuk di tanda tangani oleh PA/KPA. J
7. I (10) Khusus SPJ Tambahan Uang Persediaan (TU), dibuat laporan SPJ tersendiri sebagaimana SPJ-UP. SPJ-TU dilakukan pada batas) bulan terhitung sejak tanggal SP2D-TU dikeluarkan kecuali kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan. oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA. Apabila terdapat sisa TU sampai batas akhir penggunaan TU tidak dipergunakan/ dipertanggungjawabkan, sisa TU harus ~egera disetor ke Rekening Kas Uµium Daerah dan bukti setor berupa Surat Tanda Setor (STS) q'Uharu.s dilampirkan pada LPJ"."TU.
8. i ' ( 11) Bendahara i Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggutjgjawabkan penggunaan uang persediaan (UP)/ ganti uang persediaan (GU),/ tambahan uang persediaan (TU) dan belanja LS kepada PA/KPA melalui; PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (12) Bendahara P~ngeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas 1 pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya setelah diterbitkan su~at pengesahan pe~tanggungjawaban · pengeluaran oleh · PA/KPA dengan! menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD cq. Kepala Bidang Pembukuan paling lambat tanggal 10 bulari berikutnya. . . I
- (13) Bendahara Pengeluaran wajib melakukan rekonsiliasi realisasi at?-ggaran di Bidang Pembukuan DPPKA setiap tiga bulan sekali, dengan Berita Acara Hasil Rekonsilia~i. · I
11. I . (14) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sesuai format se 1 bagaimana lampiran Ilfmerupakan bagian yang .tak . terpisahkan dar~ peraturan ini.
I
I
!
0
BABV
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAB IV - PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
Pasal 47

.
Untuk keperluan p 1 enyusunan laporan keuangan pelaksanaan APBD diperlukan antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, arus kas dan catatan atas laporfill keuangan (CALK),untuk keperluan tersebut, maka :. I ! I .. -
I
I
I
I
i
..
i
- ( 1) PA SKPD selaku entitas akuntansi wajib membuat laporan realisasi anggaran,neraca; dan catatan atas laporan keuangan dikelolanya kepada I PPKD; i
- (2) PA SKPD wajib ! membuat laporan bulanan, triwulan dan semester'!n. realisasi anggaran laporan tersebut disampaikan kepada PPKD setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; ·
- (3) PPKD selaku BqD w~jib membuat .Register Penutupan Kas harian dan bulanan; j · ·
- (4) PPKD selaku BUD wajib membuat laporan bulanan realisasi anggaran dan laporan sem~ster pertama sebagai laporan kepada DPRD; dan ·
I
- (5) Laporan yang m~nyangkut dengari realisasi APBD lainnya sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Walikota.
I
I
I
I
BAB VI - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 48

l
Setiap SKPD yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (2), ~kan dikenakan sanksi berupa penundaan penei:bitan SP2D berikutnya. !
BAB VII - l
Pasal 49

- i (1) Pejabat pengel?la BLUD terdiri·atas:
I
- P . · a. em1mpm;
i
- b. Pejabat KeJangan; dan
.
- c. Pejabat Teid1is.
2. {2) Pejabat Penge1h1a BLUD diangkat dan diberhentikari oleh Walikota;
3. ! . · (3) Pemimpin BLl.~D bertanggungjawab kepadaWalikota melalui Sekretaris Daerah. !
4. {4) Pejabat Keuan~an dan Pejabat Teknis BLUD bertanggungjawab kepada · Pemimpin BLUD.
i
I
BAB VII - l
Pasal 50

'.
- (1) Pemimpin BLUp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf. a, merupakan jPejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan mempunyai tuEas dan kewajiba.n: ·
- a. memimpin,: mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan menge~aluasi penyelenggaraan kegiata\_n BLUD;
- b. menyusun renstra bisnis BLUD;
4. I c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Walikota sesuai ketentuan;
i
.~
.
-
I
'
•'
••
..
..
!
I
1
- e. menetapk4n pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang. telali ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; I dan ! . I ·
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keu~ngan BLUD kepada Walikota. . · . I .
- (2) Pemimpin BLUD. dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagal.mana I dimaksud pada ayat (1)~ mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
I
.
'
BAB VII - l
Pasal 51

I
- (1) Pejabat Keu~gan BLUD sebagaimana dimasud dalam Pasal 49 ayat (1) ~ huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan. RBA;
3. I . c. melakukap pengelolaan pendapatan dan biaya;
4. ! b. menyiapkan DPA-BLUD; .
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. I e. melakukah pengelolaan utang-piutang;
.
I
- f. menyusuri kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
2. I g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelen~garakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
I
.
.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam rnelaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana i dimaksud, pada:. ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD. ·
- (3) Dalam melak~anakan tugas dan kewajiban Pejabat Keµangan dibantu oleh Pejab~t/ Staf yang mempunyai fungsi perencanaan, perbendaharaan, Verifikasi dan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLYD.
BAB VII - l
Pasal 52

i
- (1) Pejabat tekni,s BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban: .
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; I .
3. I b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana! dimaksud pada ayat (1), inempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing. · i
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sum~er daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya .
. !
I
I
I
Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran
I
[
BAB VII - l
Pasal 53

Dokumen pelaksbaan PPK-BLUD terdiri dari:
- a. DPA-BLUD ~ng telah disyahkan PP!&lt;D terdiri dari pendapatan dan
"
'
•
..
i
- I biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan. kualitas barang/jasa yang dihasilkan; I
- b. Keputusan Wal~kota tentang Penunjukan Pejab~t Pengelola BLUD;
- c. Format registe~/buku penatausahaan PPK-BLUD disesuaikart deng~ format-format yang berlaku pada SKPD sesuai dengan kebutuhan. · I . .
!
BAB VII - l
Pasal 54

- (1) BLUD dapat rbembuka rekening pada bank u~um untuk menyimpan clan menampung seluruh penerimaan penclapatan clan pembayaran pengeluaran BLUD. !
- (2) ... Kelengkapan /Aclministrasi Pengelolaan Keuangan BLUD, adalah se bagai berikut :
.
- I b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;
- i a. Laporan Pendapatan BLUD;
- i c. Laporan P~ngeluaran Biaya BLUD.
- I (3) Format sebag~imana Pasal 54 ayat (2) huruf a, huruf b dan htiruf c tercantum da~am lampiran Illa, lampiran Illb clan lampiran Ille,· merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.
!
BAB VII - l
Pasal 55

- (1) Seluruh penclapatan BLUD kecuali yang berasal clari APBD clan APBN, dilaksanakan !melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD dan clilaporkan paqa PPKD setiap triwulan.
- (2) Penclapatan BLUD clapat diterima clengan cara tunai maupun fasilitas pembayaran melalui kartu debet dan kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank U~um Nasional yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan BLtf~·
- (3) Pendapatan melalui fasilitas perbankan tersebut diakui setelah dana rnasuk ke rek~ning BLUD. ·
- (4) ! : Seluruh pendapatan . BLUD. kecuali dari hibah terkait, dapat dikelola langsung untbk membiayai pengeluaran sesuai RBA. I
- (6) Piutang BLUD ~ikelola penuh oleh BLUD dan dapat digunakan sebagai · I · biaya operas1onal BLUD.
- (5) Surplus Angg~ran BLUD setelah dikurangi kewajiban merupakan SILPA pacla r~kening BLUD, dan dapat dipergunakan sebagai biaya operasional. BLUD. .
I
I
.
BAB VII - l
Pasal 56

- (2) Biaya non ope~asional mencakup seluruh biaya yang .me:t)jadi beban RSUD dalam ningka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (1) Biaya operasio~al mencakup seluruh biaya yang menj~di beba.D ~SUD dalam rangka rhenjalankan tugas dan fungsi.
I
.
•
!
,
.;
.
:•
..
.•.•
I
I
- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber selain dari APBD dan APBN dilakukan dengan pcnerbitan SPM Pengesahan untUk I disampaikan ikepada PPKD Up. Kepala Bidang·Perbendaharaan. ·
2. I (2) Penyampaiani SP1'1 Pengesahan sebagaimana d!maksud pada ayat (1) dilakukan s~tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. j .
- (3) SPM Penges411an sebagaiman dimaksud ayat (2) dilampiri dengan Surat Pemya~aan Tanggung Jawab (SPI'J) ya.J).g ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas.
4. I (4) Berdasarkan ~PM Pengesahan sebagaimana dirnaksud ayat (1) Bidang .. Perbendaharaan menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana BLUD. l
'
.
!
!
•'•
- (1) RSUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat menggunaka.rl seluruh pendapatan sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke;Rekening Kas Umum Daerah.
I
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya . BLUD ·yang @erasal dari pendapatan selain Clari APBD / APBN dan hibah terkait. ;
- (3) RSUD berstatus BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan utang, pengelolaan investasi, pengadaan barang atau jasa.
BAB VII - l
Pasal 59

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan st{l11d~r akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
'1
.
•
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pa~a ayat (1), menggunkan basis akrual. baik. dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. I .
- (3) Dalam hal tidak dapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada. ayat (li, BLUD dapat menerapkan akuntansi industri yang spesifik setelat;i mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan ..
- (4) BLUD mengeihbangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan·,. berpedoman pk.da standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan l dan ditetapkan . oleh W alikofu dengan Peraturan Walikota. I
\
i
BAB VII - l
Pasal 60

I
I
- i { 1) Dalam rangkal penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akru~ sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sestiai jenis layanannya.
I
...
i
l
I
\
I
-
r
,,
..
'
.•.•
...
~
,.
i
i
'
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sJbagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya. ! ·
I
i
-
Bagian Ketiga
Pelaporan dan Perta.nggungjawaban
BAB VII - l
Pasal 61

i
- I ( 1) Laporan Keuttngan BLUD terdiri dari :
- a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, clan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan· biaya BLl.JD selama satu periode;
- c. Laporan bs kas yang menyajikan informasi kas yang berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan / atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; clan
- d. Catatan dtas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian d~ri angka yang· tertera dalam laporan keuangan.
I
- (3) I Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai clengan ketentuan peraturan perundang› undangan. I I
- (2) Laporan keu~ngan sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1), disertai clengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluad.n BLUD.
I
BAB VII - l
Pasal 62

- ( 1) Setiap Tri~lan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional clan laporan arus kas kepada PPKD melalui pejapat yang membidangi I pembukuan dengan tembusan pada pengelolaan kas daerah, palirlg lambat 15 (lima belas hari) setelah periode pelaporan I berakhir. 1 :
- (2) Setiap sem¢ster clan tahunan BLUD waji.b menyusun. clan menyampaikan laporan keuangan lengkap· yang terdiri dari laporap. opersaional, I neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja kepada PPKD yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang 1 paling lambat 1 · (satu) bulan setelah periocle pelaporan berakhir. J
- (3) Penyusunan llaporan keuangan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) untuk kcpehtingan konsolidasi, clilakukan berclasarkan standar akuntansi pehlerintahan. ·
I
I
!
...
37
..
.•.
..
:
•
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan W alikot~ ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rtiengetahuinya, mem~rintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
I
I
I
I
I
I
I
I
'
I Diundangkan di Singkawang pada tanggal 1 Juli 2p14 SEKRETARIS DAERJ\H KOTA SINGKAWANG,
i
I
'ttd
!
I SYECH BANDAR
1 •
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 15
I
j
;
J
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 1 Juli 2014
WALIKOTA SINGKAWANG,
. ttd
AWANGISHAK
•
•
..