PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 11 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT
Berlaku: 4 Juli 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
i
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan dan penataan pasar rakyat secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512};
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang ­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178) ;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
15. Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singka.wang Nomor 51);
MEMU'TUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALlKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota. Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pasar.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan prosesjual bell barang melalui tawar menawar.
8. Pengelolaan pasar rakyat adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional clan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Penataan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah jabatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB II - TUUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA Pasal 2
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan W alikota ini meliputi pengelolaan dan penataan pasar rakyat secara semi modem yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - TUUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA Pasal 2
Pasal 4

Kriteria pasar rakyat yang dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :
- a. dimiliki, dibangun dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. transaksi dilakukan secara ta.war menawar;
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 8

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
- a. penentuan lokasi;
- b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
- c. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a berlaku untuk: pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/ atau revitalisasi pasar lama.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 9

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang; dan
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 10

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I) huruf b, antara lain :
- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 11

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, antara lain :
- b. ruang dagang;
- a. kantor pengelola;
- c. aksebilitas dan zonasi;
- d. areal parkir;
- e. tempat pembuangan sampah sement.ara/ sarana pengelolaan sampah;
- f. air bersih;
- g. sanitasi/drainase;
- i. toilet umum;
- h. tempat ibadah;
- j. fasilitas keamanan;
- k. tempat pengelolaan limbah / instalasi pengelolaan air limbah;
- m. pos ukur ulang, pelayanan tera dan tera ulang;
1. hydran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- n. sarana komunikasi dan informasi;
- o. area bongkar muat barang;
- p. ruang untuk anak; dan
- q. perbankan.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 12

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk: melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. sistem penataan pedagang;
- b. sistem penarikan dan penyetoran retribusi;
- d. sistem kebersihan dan penanganan limbah;
- c. sistem keamanan dan ketertiban;
- e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. sistem penanggulangan kebakaran;
- h. sistem penataan reklame;
- g. sistem penataan dan pengelolaan parkir;
- i. mekanisme tera dan tera ulang; dan
- (3) Penataan dan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- j. mekanisme bongkar muat barang.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) c:lilaksanakan antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga.
- (5) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.
Bagian Keempat Pengelola Pasar Rakyat
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 13

- (1) Pengelola pasar rakyat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang membidangi pasar.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berbadan hukum.
- (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola pasar rakyat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam hen tuk perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga.
- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- b. pengelola dan pedagang;
4. a pengelolaan pasar rakyat;
- c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
- d. prasarana dan sarana pasar.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
- b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan penataan pasar rakyat;
- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan penataan pasar rakyat;
- c. pemberian pedoman pengelolaan dan penataan pasar rakyat;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penataan pasar rakyat.
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penataan pasar rakyat; dan
Bagian Kedua
Pengawasan Pasal 23
Pengawasan pengelolaan dan penataan pasar rakyat dilaksanakan oleh Dinas.