PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 65 Tahun 2016
Tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
Berlaku: 65 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Rupublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pererintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barangdan/ataujasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan Keuangan suatu entitas usaha.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjuntnya disingkat SAK adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
11. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat SAK BLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan.
12. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Pendapatan BLUD RSUD adalah hak BLUD RSUD yang diakui sebagai penambah nilai bersih.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau pemanfaatan surplus anggaran.
15. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih BLUD RSUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD.
16. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun Masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
18. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiyai kegiatan BLUD RSUD.
20. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
21. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
22. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan Biaya BLUD selama periode tertentu.
23. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
24. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan naratif, analisa atau standar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi aanggaran, neraca dan laporan arus kas.
25. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendapatkan manajemen keuangan yang tertib dan sehat.
BAB III - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

- (1) BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi menerapkan sitem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
BAB III - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

- (1) BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaran akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanannya.
- (2) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB III - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi terdiri dari :
- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi selama satu periode;
- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB III - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi paling lambat 15 (lima belas ) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
BAB III - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Penyusunan laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (2) Untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan, BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi melakukan konversi dari laporan keuangan versi SAK ke dalam laporan keuangan versi SAP.
- (3) Laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi terdiri atas laporan keuangan sebelum konversi dan laporan keuangan setelah konversi.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Wakatobi ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut degan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Wakatobi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15-12-2016
BUPATI WAKATOBI, TTD/CAP ARHAWI
Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15-12-2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
JUHAIDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 65