Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 12 Tahun 1956
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURA}I DAERAII KABUPATEhI BATA}IG IIARI
NOMOR 25 TAIIUN 2OO2
TENTA}IG
RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI DI PERAIRAN PEDALAMAN
DENGAhI RATIMAT TUHAN YAI{G MATIA ESA
BTIPATI BATA}IG HARI
- t. bahwa sungai - sungai dalam Kabupaten Batang Hai merupakan Prasarana pnting sebagai jaringan transportasi lalu lintas angkutan orang barang dan hewan yang perlu dipelihara, dilestarikan dar dian:r pengelolaarurya .
- b. bahwa kegiatan lalu lintas angkutan sungai dan danau sangat berperan manggerakkan perekonomian masyarakat dan menrpakan objek retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang Hari.
- bahwa untuk tujuan tetap terjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan kegiatan I-alu Lintas Angkutan Sungai perlu secara terus menerus dipelihara sararul Dermag4 rambu dan Alur dalarn ruimg lingkup wilayah Kabupaten Batang Hari, dipandang perlu dianr tata cara pelayanan tehnis operasionalnya dalam menarik jasa fasilitas diperairan pedalaman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Flari.
- bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunrf a, b dan c pedu membeirurk Peraturan Daerah teirtang Retribusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalarnan. d.
MEngingat
Meogingat
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentmg Pembelrtukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumstera Tsngah ( l,unbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1956 Nomor 25 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat tr Sarolangm dan Daerah Tingkat II Taqiung Jabung (Lerrbaran Negara Republik Indanesia Tahu 1965 Nomor 50);
- Undang-undang No'nror 8 Tahrm 1981 teirtang Hukum Acara Pidnu (Lernbaran Negaa Republik Indonesia Talnn 1981 Nomor 76, Tarnbatran Lembaran Negaa Nomor 3209); 2.
- Undang-undang Nomo'r 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran pen$aran Negara Republik Indonesia Tatnm 1992 Nomor 98, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3493) ; 3
- Undang-rmdaag Nomor 18 Tahun L997 trrfiang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah fl-einbaran Nogara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tmrbahm Lerrbuan Negra Nomor 3685) sebagai rnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahm 2000 fl.embaran Negara Republik Indonesia Tatnur 20m Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara nomor 4048); 4
- Undang-undang Nomor 22 Talnm 1999 tentang Pemerintaban Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahwr 1999 Nomor 60 Tambahan Irmbaran Nomor 3839); 5.
- Undang-rurdang Nomor 25 Tahm 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lombaran Negara Republik Indooesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambalran lrnrbaran Negara Namor 38a8); 6.
- Psraturan Pemerintah Nomor 27 Talnur 1983 tentang Pslaksanaan undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana (kmbaan Negara Republik Indonesia Tatnn 1983 Nomor 6 Tambahan kmbaran Negara Nomor 3258); 7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Talnrn 1999 tentang Angkutm Perairan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatnur l99g Nomor lS7 Tanrbahan Leinbaran Negara Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintatr Nomor 7 Tdrun 2m0 ftntang Kelautan (kmbaran Negara Republik Indonesia Talnur 2000 Nomor 13 Tambahan Ixmbaran NegaraNomor 3929);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahrur 2000 Nomor 54 Tanrbahan Lembran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Psm€rintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daeratl (kmbaan Negara Republik Indonesia Talnn 2001 Nomor ll9, Tarrbatran Lembaran Negara Nomor 4139);
5. L2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2ffi1 tentang Kepelabtrtran (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor lZ7, Tanbatun Lenrbaan Negara Nomor 4145
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perahran Perundang-undangaq dan Bentuk Rancangan Undang undang Rancangan Peraturan PemerintalU dan Rancangan Keputrsan Presiden (rrmbaran Negara Republik Indonesia Tahtur 1999 Nomor te7o);
Dengan persetujuan
DE\PAhI PERWAKtr-AN RAKYAT DAERAII KABUPATEN BATA}IG HARI
MEMUTUS KAN:
MenetapKan : PERATURA}.I DAERATI TENTA}IG RETRIBUSI JA,SA FASILITAS SUNGAI DIPERAIRA}I PEDALAIVIAN.
B AB I
KETENTUAI{UMUM
Pasal f
- l. Daeratr adalah Kabupaten Batang }Iari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang rlari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalatr Wakil Bupati Batang Flari.
5. Kantor LLAJS adalah Kantor Ialu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai Kabupaten Batang Hni
6. S'ngai adalah Wilayah perairan dari Muara Sungai sampai ke hulu Sungai yang dapat digunakan I dilayari oleh kapal untuk mengangkut baik barang hewan maupun Orang.
7. Retribusi Jasa Fasilitas Srmgai di Perairan Pedalarnan adatah Penerimaan / pgngutan uang -vag diterima dari kegiatan pemakaian jasa fasilitas sungai / Dermaga dan penyelenggaraan keselamatan / tzta tertib pelayaran kapal di perairan pedalarnan / srurgai dalam wilayah Kabrryaten Batang Hari.
8. 8' Kryal Pedalaman/Sungai alat transportasi diatas alr, baik bentuh konstruksi dan perlengkapannya maupun persyaratm Cre#Anak Buah Kapal dan daerah operasionalnya disepanj ang Sungai, Danau/Iknal.
9. 9' Kryal Niaga / I-zut adalatr kendaraan diatas air dengan persyaratan tertentu sesuai dengan konskuksi, peclengkryan dan diawaki (Crew) berdasarkan ketentuan rurdangundanglperahfan yang ditetapkan Wilayah Operasional berlayar ke l-aut baik pelayaran Nusantaa nuupun Internasional.
10. Dernaga adalah fasilitas bangunan sepanjang penggunaan sungai yang dapat dipergunakan usn* kegialan tambaVsanda kapal yang melakukan bongkar/muat barang atau nail/t*run Peilrmpan&amp; baik ymg dibangrm Pemsrintah rnaupwr Swasta (perusahaan dan pribadi).
11. Penleberangan adalah Wilayah Perairaarg sungai/laut yang digunakan lintasaa penghubgng tEtry dla titik beqaubm baik disrrrgal, seld d.a laut.
12. la Perairan Pedahman adalah \{eliprti sungar, Dmau, Kanal.i'n penyekragan.
13. Alur Surgai adalatr Bagan terdalam yang dapat dilayari Kapal.
14. Permukaan Air adalah dataran air yang digunakan untuk tempat penimbruran kayu (log pond/gal'urgan kapalldok kapa[ penyelenggaraan keselamatanltatatertib pelayaran LLASD)
15. Badaa adalah sekumpulan or:Ing dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukao usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, peneroa komanditer, penleroan l"ioyq Badan Usaha Milik Nogara atan Daerah dengan n,nrr.4 dan dalam benftk apapun, firma, kongsf koperasi dana pensiurl persekutuarq p€rhrmpulal yayasar\ organisasi mas4 organisasi sosia! politik atau organisasi yang sejeniq lembag4 b€ntuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Refibusi Jasa Umum adalatr Retribrui atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pererintah Daorah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umurn serta dapat dinikmati oleh orag pribadi atau badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peratuaran perrndanguandangan yang diwajibkan rmtuk melalukan pembayaraa retibusi
6. It. tldasa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang msrlpaksn batas waknr wajib retnbusi untuk pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Srrat Ketetapan Retibusi Daerall yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketekpan retibusi yang monentukan besamya pokok rehibusi.
BAB U
NA]VIA, OBYTK DA}I SUBYEK RETRIBUSI
Pasal2
Sama retibusi adalah Reribusi jasa fasilitas sungai diperairan pedalaman di prmgut retribusi atas P€ngglrnarn atau pemanfaatan fasilitas dermaga, dataran air I aftr untuk kegiatan tambat / sandar k44 borykar / muat barang hrrrur / naik penumpang serta penumpukan log pond.
Pasat 3
Objttk Retribusi adalah Retribusi jasa fasilias sungai diperairan pedalaman
Pasal 4
Sub-vek retrbusi adalah oftmg atau badan hukrm yang mempergunakan fasilitas Dermaga unfuk kegiahtt tanbat / sandar kapal serfa mernanfaatkan penyelenggaraan keselamatan dan ketertiban pelayaran kapal di Perairan Pedalaman.
BAB V - PROSES PENERBITAN RETRIBUSI JASA SUNGAI DIPERAIRAN PEDALAMAN
Pasal 7

- {1) Setiap Orang Pribadi dan Badan yang menyediakan Sarana Angkutan Orang dan Barang dengan menggunakan prasarana dan sarana diperairan pedalaman hanrs membayar reffibusi jasa fasilitas srurgai ;
- (2) Setiap orax€ fibadi dan badan yang murgadakan dengan murggunakan fasilitas srurgai di Perairan Pedalaman terlebih dahulu melapor kepada Bupati atau Instansi Tehni* yang dibrnjuk
- (1) U-au* menperoleh taxlda pembayaran Retnlusi Jasa Fasilitas Srmgai di Perairan pedalamarq s€tr4p orang Pnbadi arau bada. \akhoda k:ryal tpengurus afau pemili! dih.auskan:
a
Mengisi
- a. Mengisi formulir laporan kegiatan datcrg I berangkat kapal.
- b. Menyerahkan copy surat-surat kapal.
- c. Menyerahkan copy STKI Nakhoda dan motoris.
- d. Menyerahkan copy surat izin lainnya
- (2) Sebelum Retribusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalaman diterbitkan Terlebih Dahulu petugas yang ditufiuk memeriksa lspal yang meirggunakan fasilitas sungai untuk mengecek kebenaao isi laporan dari orang pribadil badan hukun ;
- (3) Setelah diteliti isi lapran kegiatan menggunakan jasa fasilitas srmgai diperairan pedalaman, mehnasi retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalarn pasal g Peraturan Daeratr ini.
STRUKTUR DA}I BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI DIPERAIRAI.{ PEDALA}VIAN
- {1) Stmkhr tarif digolongkan berdasarkan jenis kegiatan ponggunaan jasa fasilitas sungai diperairan pedalaman ;
- {2} Strtfthr dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pa.qal irii adalah sebagai berikut:
- A. Tarif Pungutan Jasa Fasilitas Sungai dan Dermaga
1. Tarif Tambat:
- a- Kapal Pedalaman
- l) Motor Boatl Kapal Motor/ Tongftang
- I-Ikuran Panjang s1d 10 M
- LTkuran Panjang 1ls/d 20 M
- Uliruan Panjag 21lv{ ke atas
- 2) Itotor Tery€l Porymg dengan ukurm :
- L.1ilg"an p,rdrng 0 gd 5 \f
Rp. 500/hari
Rp. l.fril/hari
Rp.2.000/hari
Rp 5m/hari
| - Ukuan Panjang 6 MKe atas | Rp. 1.000/hari |
|----------------------------------------|---------------------|
| b. Kapal Laut ( TB/Klvl/llflt'lBarge ) | |
| 1) Kapal Niaga Nasional | Rp. 15,-l GTI hari |
| 2) Kapal Niaga Asing | Rp. 20,-/ cT/ hari |
| Bongkar Muat Barang | |
| a. Kapal Pedalaman | Rp. 2ffi,-l Ton/ M3 |
| b. Kapal Niaga Nasional | Rp. 300,-/ Tor/ M3 |
| c. Kapal Niaga Asing | Rp. 400,-/ Ton/ M3 |
- B. . Tarif Pmgutan Uang Penyelengaram Keselamatan I Tata Tertib Pelayaran Kapal di Perairan Pedalaman I Sungai.
1. Uang Ranrbu untuk sekali kunjungan
- a. Kapal Pedalaman (Kl\4/l\48/Tongfuang)
- b. Kapal Laut Niaga Nasional
- c. Kapal Laut Niaga Asing
Rp. 25,- I GT
Rp. 50,- / GT
Rp. 50,- / GT
TATA CARA PUNGUTAI{ RETRIBUSI JASA FA.SII.ITAS SUNGAI DIPERAIRA}I PEDALAII{AN
BAB V - PROSES PENERBITAN RETRIBUSI JASA SUNGAI DIPERAIRAN PEDALAMAN
Pasal 10

- (1) Biaya atas Rekibusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalaman yang diterbitkan wajib &amp;bayar oleh Orang Pribadi atau Badan ;
- (2) Pengelolaaan Penerimaan Pungutan Retribusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalaman dilakukan oleh Pstnbanfir Bendaharawan khusus Penerima pada Kantor LLAJS Kabupaten Baang Flari ;
- (3) Penerimaa P'rrgtsm Retnlbusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalarnan wajib disetor ke Beirdaharawm Khusus Pensrima Dinrs Pendqata Dasrah Kabryaten Batang FIarL
B AB \rltr
WII-AYAII PEMU}trT]TAI{
BAB V - PROSES PENERBITAN RETRIBUSI JASA SUNGAI DIPERAIRAN PEDALAMAN
Pasal 1

l
Re*ribusi yang terutang dipungut diwilayatr hulum Kabupaten Batang Hari.
BAB D - TATA CARAPEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak ketiga ;
- (2) Refibusi dipungrrt dengan menggunakan SKRD.
BAB X - TATA CARAPENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Peryeluaf,ail surat teguran i peringatan I surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jat'h tempo pembayaran;
- (2) Dalaat jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran I peringatan / sgrat lain yang sejenis, wajib refibusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diftqjuk.
SA}.IKSI ADMINIS'TRASI
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat wakhr dikenrkan sanksi administasi bei,pa bunga sebesar Za/o (&amp;npersen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang.
BAB )ilI-
KETE}ITUA]\I PERALIHAN
Pasat 15
Retribusi Jasa Fasilitas Smgai di Perairan Pedalaman yang masa berlakunya sudah bera*ftir, wajib disesuaikan dengan Perattran Daeratr ini.
KETEI{TUAhI PIDA}IA
BAB X - TATA CARAPENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadry kete'ntuan Peraturm Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kunmgan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.0S,- (ima juta nrpiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimak$d pada ayat (1) Pasal ini adalatr pelanggaran.
PENYIDIKA}I
BAB X - TATA CARAPENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu an Pemsrintah daerdr diberi wewsnang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor I ta6un 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :
- a. MenerimE mencari" mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, msncari dan mengumpulkan keterangan meirgenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatn yang dilakukan sehubungan dengn tindak pideu Retribusi Da€rafi.
.
- c. MefiIinb keterangan del balnn blkti dai onmg pribadi at*u badan sehubungaa dengan tbdak pidea dibidang Retribusi Da€rah.
2. d" Mreriksa buku-bukq catatan-catatan dan dolumendo*umefi lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan pengeledahan uantuk mendapatkan bahan bukti pnbukua4 pencatatarq dan dokumendokumen lai4 serta melakukan penyitaan terhadap batran bgl*i tersebut dalam hd tindak pidana Retibusi Daeratl
- f. Msninta bantuan tenaga atrti dalam rangka pelaksanaan tugas pnyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
5. g Menyruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ru:mgixl atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsrmg dan memEriksa ideeitifas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hunrf c.
- h. Memohet seseorang yang berkaitan dengan tindak prdara Retibusi Daerah.
- i. Memanggil orang rmhrk didengar keterangarmya dan diperiksa sebagai tersangka atag saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak prdan Retnbusi Daerah.
- k. Melakukan tindtkan lain yang perlu untuk kelancaran pnyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menunrt Hukum yang dapat aberranggr&amp;giawabkan\_
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mernberitatrukan dimulaiaya penyidikkan dan menyilmpaikan hasil peiryidikannya kepada Penuntut Umunr, melalui Pejabat Penyidik polisi Negara Repoblik Indonesia sezuai dengan ketentuan yang diatur datam Undang-uad6g Nomor I Talnn 1981 t€ntang Hrlkum Acara pidana.
KETENTUA}IPENUTUP
BAB X - TATA CARAPENAGIHAN
Pasal 18

Flaldal yang b€tutn diaar dalam Perafira Daerah ini sepanjarg mengenai teknis pehkcan-Tmya rkrn diatn lebih laajut dengan Keputusan Bupati
Peranrm Daerah ini mulai hlaku pada tanggal diundangkan.
fur setiry ofiulg dapat mengetahui memerintahkan pengrmdangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lombaran Daerah Kabupaten Batang }Iari.
Disal*an di Muara Bulian.
Padatanggal 1l Jr{i 2W2.
BUPATI BATANG HARI
ABDUL FATTAH
Dimdangkan di Muara Bulian.
Padatanggal 11 Juli 2W2.
SEKRETARIS D ATEN BATANG
M JUFRI
KABIIPATEN BATANG HARI
TAHUN 2OO2 NOMOR 25