PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2014
Tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Berlaku: 3 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ,;,.f TAHUN 2014 TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
ENERGI SOMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pclaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, pcrlu mcngatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber · Daya Mineral Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
t4
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 tentang 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ten tang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3596);
27. Peraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3689);
28. Pcraturan Pemcrintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pcngangkatan Pegawai Ncgeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peratlrran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wcwenang Pcngangkatan, Pemindahan, dan Pemberhcntian Pcgawai Negcri Sipil (Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
30. Peraturan Pemcrintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pcmerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41) ;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163};
37. Peraturan Pemcrintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
49. Peraturan Menteri Perdagangan Repu blik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SITUBONDO
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalan1 Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten Situbondo.
6. Pemerin tahan pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo.
9. Pasar adalah area tern pat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Piasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan Iainnya.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan U saha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
- b. penyusunan program dibidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan kerja sama antar daerah dan lembaga lain dibidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
- d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- f. pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan, pembangunan dan pemeliharaan pasar;
7. g.
8. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI Pasal 5
Pasal 6

- ( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSJ Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal7
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarak:an fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tat.a usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
6. d . pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- J. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan merencanakan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf3
- ( 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis {Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
- c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
- d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
'
- e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Dinas;
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral dibidang perindustrian.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSJ Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal7
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang lndustri mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. pelaksanaan usaha industri, fasilitasi usaha industri, perlindungan usaha industri, pemasaran, perencanaan dan program industri, standarisasi teknologi industri, sumber daya manusia (SOM) pelaku industri, pengawasan mutu, pencegahan pencemaran lingkungan industri, kerjasama industri, kelembagaan, sarana dan prasarana, pengawasan informasi industri serta monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- c. pelaksanaan perumusan bahan kcbijakan teknis dalam rangka pembinaan dan pengendalian kegiatan perindustrian;
- d. perumusan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemberian/ penerbitan rekomendasi perijinan usaha bidang jndustri;
- e. pengawasan dan pengendalian sarana usaha produksi;
- f. penganalisisan iklim usaha produksi;
- g. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang perindustrian;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
- (1) Seksi Bina Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian dibidang Bina Sarana dan Prasarana Industri.
- (2) Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Seksi Bina Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja seksi Bina Sarana dan Prasarana mengacu pada rencana strategis bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan pemberian fasilitas usaha industri dalam rangka pengembangan Industri Kccil Menengah (IKM);
- c. perumusan bahan pcnyusunan Rcncana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bidang perindustrian lingkup bina sarana dan prasarana industri;
- d. pelaksanaan penelitian, pengcmbangan dan penerapan teknologi dibidang bina sarana dan prasarana industri;
- e. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang bina sarana dan prasarana industri;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar bina sarana dan prasarana industri ;
pelaksanaan pelayanan rekomcndasi perizinan pendirian dan pengembangan sarana dan prasarana perindustrian;
- h. penerapan standar kompetensi industri dan aparatur industri bidang sarana dan prasarana;
1. pelaksanaan pembinaan, pengawasan sarana dan prasarana industri;
- J. pelaksanaan fasilitasi, kerjasama pcngembangan sarana dan prasarana industri;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan dibidang sarana dan prasarana industri;
1. penyusunan dan rckomendasi rcncana tata ruang industri dalam rangka pcngembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi pcnyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM);
- m. pengawasan pelaksanaan tugas dcsentralisasi bidang industri dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pcmerintahan dibidang sarana dan prasarana industri;
- n. pclaksanaan kctatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perindustrian; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
- (1) Seksi Bina Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pcrindustrian dibidang bina usaha industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Bina U saha lndustri mempunyai fungsi:
- a. perumusan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) clan jangka menengah bidang pembinaan usaha industri;
- b. perumusan pcnyusunan rcncana kerja tahunan bidang perindustrian lingkup pcmbinaan usaha industri;
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pencrapan teknologi dibidang pembinaan usaha industri;
- d. pelaksananaan fasilitasi pcmanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang pembinaan usaha industri;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan usaha industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan;
- f. pembinaan asosiasi usaha industri;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi sertifikat halal bagi usaha industri;
- h. pembinaan kemasan produk usaha industri;
- i. pengumpulan, analisis dan diseminasi data usaha industri;
- J. pengawasan pelaksanaan tugas dcsentralisasi bidang usaha industri dan pclaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang usaha industri;
- k. pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengcmbangan usaha industri;
- l. pembinaan dan pengcmbangan usaha industri kreatif;
- m. penghimpunan, mengevaluasi, diseminasi dan pelaporan data usaha;
- n. penyusunan laporan dan cvaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Bina Usaha Industri;
- o. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pcrindustrian; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegcologian.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSJ Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal7
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan inventarisasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- c. pelaksanaan pemanfaatan dan konservasi dibidang pertambangan umum, migas, energ1, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- d. pelaksanaan penelitian dan penyelidikan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- e. pelaksanaan koordinasi kcgiatan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeo lo gian;
- f. penyusunan pedoman pengelolaan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah clan kegeologian;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pclaksanaan tugas; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
•
Paragraf 1
- (1) Seksi Pertambangan Umum dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibidang pcrtambangan umum dan air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Pertambangan Umum dan Air Tanah mempunyai fungsi :
- a. penyiapan pengendalian dan pengawasan terhadap dampak lingkungan pertambangan mineral batu bara dan air lanah;
- b. penyiapan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
- c. penyiapan penelitian dan pengkajian kelayakan tentang pcrtambangan dan pcmanfaatan air tanah;
- d. pembcrian pemroscsan rekomcndasi izin eksplorasi dan izin operasi produksi mineral clan batubara;
- e. pemberian pemrosesan rekomendasi izin pengelolaan dan pemanfaatan air tanah;
- f. penyiapan penetapan wilayah konservasi air tanah;
- g. pelaksanaan pengcndalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknik pertambangan sert.a kesehatan dan keselamatan kerja pcrtambangan mineral, batu bara dan air tanah;
- h. pemberian pelayanan konsultasi usaha pertambangan umum dan air tanah;
1. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pclaksanaan lugasnya kepada Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Encrgi dan Sumbcr Daya Mineral sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
- (1) Seksi Energi, Ketcnagalistrikan, Migas dan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas mclaksanakan sebagian tugas Bidang Energi dan Sumbcr Daya Mineral di bidang energi, ketenagalistrikan, kegcotogian dan panas bumi.
,-...,
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Migas dan Geologi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan dan penyusunan bahan rancangan peraturan dibidang encrgi, kclcnagalistrikan, migas dan geologi;
- b. pelaksanaan inventarisasi, survei dan penelitian potensi energi, ketenagalistrikan, migas dan gcologi;
- c. penyiapan bahan, data dan informasi scrta pengelolaan data energi, ketcnagalistrikan, migas dan geologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan teknologi pemanfaatan energi, ketenagalistrikan, migas dan geologi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan diversifikasi dan konservasi cnergi, ketenagalistrikan, migas dan geologi;
- f. pemprosesan bahan rekomendasi pemberian ijin dibidang energi, kelistrikan dan panas bumi untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri;
- g. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan energi, kelistrikan, migas dan panas bumi;
- h. penyiapan bahan informasi data clan melaksanakan peningkatan penyediaan encrgi listrik pedesaan dan energi baru terbarukan;
1. penyusunan data dan informasi vulkanologi dan mitigasi bencana kegeologian di wilayah Kabupaten;
11. J, pelaksanaan mitigasi, pemetaan dan kawasan rawan bcncana gunung api dan kegeologian; pemantauan lingkungan
- k. penyiapan bahan pcnetapan zonasi pemanfatan kawasan lindung kegeologian;
1. penyiapan bahan penelitian, penyelidikan dan pengembangan rekayasa teknologi, rancang bangun dan permodelan dibidang encrgi, kelistrikan, panas bumi, migas dan kegeologian;
- m. pelaksanaan sosialisasi dibidang cnergi, kelistrikan, panas bumi, migas dan kcgeologian;
- n. pelaksanaan bimbingan tcknis dibidang energ1, kelistrikan, panas bumi dan kegeologian;
- o. penyiapan bahan dan melakukan monitoring, pembinaan serta pengawasan dibidang cnergi, kelistrikan, panas bumi, migas dan kegeologian;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jaminan kesclamatan dan kesehatan kerja dibidang energi, kelistrikan, panas bumi, migas dan kegeologian;
- q. pelaksanaan ketatausahaan;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
~
- s. pelaksanaan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi clan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Perdagangan mcmpunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSJ Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal7
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 21, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan penyiapan program kerja dibidang perdagangan;
- b. penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan, dan pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha ekspor dan impor, pengadaan dan penyaluran barang clan jasa serta kegiatan promosi, perlindungan konsumen dan kemetrologian;
- e. penyajian daftar profil pcrusahaan;
- f. pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- g. pengkoordinasian di lingkungan bidang perdagangan dengan instansi/ lembaga terkait;
- h. pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perdagangan;
- i. pelaksanaan kegiatan kctatausahaan;
- J. pelaporan hasil pelaksanaan tugas: dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
- (1) Seksi Bina Usaha Pcrdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dibidang Bina Usaha Perdagangan dan pengclolaan pasar.
•
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan bimbingan teknis kegiatan usaha perdagangan;
- b. pcmbinaan dan pcmberdayaan pasar tradisional, pasar modern dan toko modern;
- c. melakukan penafsiran harga barang bekas pakai untuk keperluan lelang;
- d. penyediaan layanan informasi perdagangan dan melaksanakan pedagang informal dan formal; dibidang usaha pemutakhiran data
- e. pengawasan usaha perdagangan, larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat;
- f. pembinaan dan penataan pedagang usaha kecil dan informal;
- g. pembinaan dan bimbingan tcknis dan pengembangan ekspor impor daerah;
- h. penyuluhan dan fasilitasi pengembangan usaha kecil / mikro;
1. peningkatan kerjasa.ma dengan dunia usaha dibidang ekspor dan impor;
11. J· penyelenggaraan bimbingan kemitraan bagi pengusaha kecil dan menengah dalam pengembangan usaha perdagangan;
- k. penyiapan dan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) dan rekomendasi permohonan Angka Pengenal lmpor (API);
1. pengaturan, pembinaan, pengawasan, pembangunan dan pemeliharaan pasar; pengelolaan,
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan pclaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
- ( 1) Seksi Promosi dan Distribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pcrdagangan dibidang promosi dan distribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Scksi Promosi dan Distribusi mcnyclcnggarakan fungsi:
~
•
I"".
- a. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan promosi dan distribusi usaha pcrdagangan ;
- b. pemberian rckomcndasi bagi calon distributor/ penyaluran barang-barang stratcgis;
- C. pelaksanaan fasilitasi distribusi pemasaran dan prornosi komoditas barang dan jasa;
- d. penyusunan profil pcrusahaan sebagai layanan informasi dunia usaha;
- e. peningkatan kerjasama dcngan dunia usaha dibidang pengadaan dan penyaluran;
- f. pengawasan dan monitoring stok dan harga barang/ jasa ;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelayanan penyediaan barang dan jasa;
- h. pelaksanaan fasilitasi pcnyimpanan komoditi hasil pertanian;
- i. · pem binaan pengem bangan rcsi gudang;
- J. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
- I. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
- ( 1) Seksi Perlindungan Konsumcn clan Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dibidang perlindungan konsumen dan kemetrologian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan bimbingan teknis kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrologian;
- b. penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (TDLPKSM);
- C. pelaksanaan monitoring penggunaan ala t-ala t perlengkapannya; pengawasan serta penyidikan ukur, timbangan dan
- d. pelaksanaan kegiatan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ;
- e. pembinaan pcrlindungan konsumen, kemetrologian, ukur ulang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) pengaturan operasional kcmctrologian;
- f. peningkatan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Konsumcn Swadaya Masyarakat (LPKPSM);
- g. pclaksanaan me&lt;liasi terhadap sengkcta konsumcn;
- h. pengawasan dan monitoring barang pcrdagangan yang beredar di masyarakat;
1. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
- h. pclaksanaan tugas kcdinasan lain yang dibcrikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2010 tcntang Uraian Togas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Pcrdagangan Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSJ Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal7
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 8 ~ ~ S \_·- ·~· 1 1 1
BUPATI SITUBONDO,
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 8 A~G ~~ 1,)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR ;ii