PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor MOR Tahun 2016
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Berlaku: 37 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NO MOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5347);
Menetapkan:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 45).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PELAKSANAAN WALIKOTA PERATURAN TENTANG DAERAH PETUNJUK TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ a tau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemprosesan Akhir sampah.
20. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan walikota ini meliputi :
- a. lembaga pengelola;
- b. hak;
- c. bentuk ukuran serta letak tempat sampah;
- d. perizinan;
- e. sanksi administratif; dan
- f. jadwal pembuangan sampah.
BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA
Pasal 3

Pada dinas teknis dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA
Pasal 4

Kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dilaksanakan teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis menunjang kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA
Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan / fungsional.
BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA
Pasal 6

Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Teknis memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah melalui tingkat Kelurahan sampai dengan Kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan.
BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA
Pasal 7

- ( 1) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga, bertugas memfasilitasi tersedianya tempat sampah dimasing-masing rumah tangga, aJat angkut dari tempaty sampah rumah tangga ke TPS, dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola tingkat Rukun Warga bertugas mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga dan mengusulkan kebutuhan TPS ke Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan, bertugas mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga sampai Rukun Warga dan mengusulkan kebutuhan TPS /TPST ke Camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan, bertugas mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat Kelurahan, mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Warga sampai Kelurahan dan lingkungan kawasan, dan mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke SKPD yang membidangi persampahan.
- (5) Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya, mempunyai tugas menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan, mengangkut sampah dari sumber ke TPS / TPST atau TPA dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
BAB IV
Pasal 8

Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerin tah Daerah dan / a tau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
Penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi persampahan.
BABV BENTUK, UKURAN SERTA LETAK TEMPAT SAMPAH
BAB IV
Pasal 10

- (1) Penampungan sampah individual berupa rumah/toko dan bangunan penghasil sampah lainnya, clan komunal yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan dapat menggunakan perwadahan sebagai berikut:
| Sumber sampah | Jenis perwadahan |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daerah perumahan yang sudah teratur/ belum teratur. | Kantong plastik/kertas volume sesuai yang tersedia dipasaran. Bin plastik /tong volume 40-60 It dengan tutup. Gerobak sampah volume 1,0 m3. Container dari Armrol kapasitas 6-10 m9. Bak sampah. |
| Pasar : | Bin/tong sampah, volume 50-60 It yang dipasang secara permanen. Gerobak sampah volume 1,0 m3 . Container dari Armrol kapasitas 6-10 m. Bak sampah. |
| *Pertokoan : | I--------------+-- Kantong plastik,volume bervariasi. Bin plastik /tong volume 50-60 ltr. |
--
�
-------
------ -------
| Sumber sampah | Jenis perwadahan |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Bin plastik volume 120-140 1tr dengan roda. Gerobak sampah volume 1,0 m°. i *Container dari Armrol kapasitas 6-10 m. Bak sampah. |
| � Perkantoran /Hotel. | ---------------1-------·--------- Container volume 1 m 3 beroda. Container besar volume 6-10 m 3 Bin plastik. |
| Tempat Umum,jalan dantaman. | -----------------------------·----------- Bin plastik/tong volume 50-60 ltr, yang dipasang secara permanen. Bin plastik volume 120- 140 dengan roda. Gerobak sampah volume 1,0 m3. Container dari Armrol kapasitas 6-10 m 3. Bak sampah. |
- (2) Penempatan container individual diletakkan pada halaman depan tidak diluar pagar, sedangkan untuk hotel dan restoran diletakkan di halaman belakang.
- (3) Penempatan container komunal ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber sampah, di tepi jalan atau di lokasi yang mudah untuk pengoperasiannya.
BAB VI
Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas pemohon yang sah;
- b. melarnpirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan bagi kegiatan yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- c. melampirkan fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang tidak wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan;
- d. melampirkan izin mendirikan bangunan; dan
- e. melampirkan fotocopy izin gangguan.
- (2) Di samping memenuhi persayarat.an administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pemyataan sebagai berikut:
- a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;
- b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
- c. denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
- d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;
- e. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;
- f. prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
- g. kelayakan alat angkut sampah.
Bagian Ked ua
Tata Cara pengajuan Izin Pengelolaan Sampah
BAB VI
Pasal 12

- (1) Setiap orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelurn masa berlakunya habis.
Bagian Ketiga
Keputusan Pemberian Izin
BAB VI
Pasal 13

- (1) Keputusan mengenru pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker pengelolaan sampah.
BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF
Pasal 14

- ( 1) W alikota berhak menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ a.tau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan sampah.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin pengelolaan sampah; atau
- d. pencabutan izin pengelolaan sampah
Pasa.115
- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/ atau kegitan tidak mengindahkan teguran tertulis.
BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF
Pasal 16

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan.
BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF
Pasal 17

- (1) Paksaan Pemerintahan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berupa:
- a. pembongkaran;
- b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- c. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan;
- b. dampak yang sangat besar dan lebih luas apabila tidak dihentikan akan mengakibatkan suatu pencemaran; dan
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan / atau perusakannya.
BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF
Pasal 18

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak rnelaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF
Pasal 19

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF
Pasal 20

Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang dilakukan.
BAB VIII - JADWALPEMBUANGANSAMPAH
Pasal 21

Jadwal pembuangan sampah di TPS atau Kontainer dilakukan setiap hari di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.