PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1962
Tentang SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS KENDARAAN BERMOTOR
Berlaku: 3 Agustus 1962
N/A
Preamble

Menimbang
:
1. bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan memuncaknya pembebasan Irian Barat dan mengingat keadaan keuangan Negara dewasa ini, Pemerintah berpendapat, bahwa sudah selayaknya jika golongan-golongan yang memiliki kendaraan bermotor memberikan pengorbanan istimewa kepada Pemerintah;
2. bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut, Pemerintah memandang perlu menetapkan suatu Sumbangan Wajib Istimewa bagi golongan-golongan dimaksud;
3. bahwa karena keadaan yang mendesak sumbangan ini perlu segera diadakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat
:
Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945:
Memutuskan :
Peraturan tentang Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas
Menetapkan : Kendaraan Bermotor.
N/A
Pasal 1

.
Istilah.
Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
ke-1."Kendaraan bermotor" ialah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, minyak lainnya, campuran bensin dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu-lintas bebas (diluar daerah pengawasan pabean) dalam dalam tahun 1962.
ke-2."Pemilik" ialah :
- A. orang atau badan atas nama siapa tanda nomor untuk kendaraan bermotor itu harus dituliskan yaitu
- a. orang pribadi;
- b. badan baik yang bersifat badan hukum atau tidak, termasuk perusahaan negara;
- c. perkumpulan-perkumpulan;
- d. yayasan;
- e. koperasi;
- f. firma atau perseroan lainnya;
- a. sampai dengan f yang bertempat kediaman atau berkedudukan di Indonesia;
- B. orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar negeri;
- C. importir, dealer dan orang-orang atau badan-badan pemegang kendaraan bermotor yang belum mendapat tanda nomor Polisi Lalu-lintas Indonesia.
N/A
Pasal 2

.
Dengan nama Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor diadakan pungutan sekali atas semua kendaraan bermotor yang berada di Indonesia dan yang baik telah maupun belum memakai tanda nomor Polisi Lalu-lintas Indonesia.
N/A
Pasal 3

.
Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kenderaan Bermotor terhutang oleh pemilik.
N/A
Pasal 4

.
Dikecualikan dari Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor ialah Kendaraan Bermotor yang :
- a. dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia;
- c. dimiliki oleh anggota perwakilan negara asing di Indonesia yang memakai nomor CD atau CC;
- d. dimiliki oleh badan internasional yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembeayaan dan Pengawasan;
- e. kendaraan bermotor yang tidak dipergunakan dan oleh karena itu disegel. Penyegelan itu dilakukan oleh atau atas nama pembesar yang termaksud pada pasal 15 ayat (3) Undang-undang dalam LembaranNegara tahun 1934 No. 718 sedemikian rupa sehingga pemakaian kendaraan bermotor itu tidak mungkin dengan tidak merusak segel itu;
- f. yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembeayaan dan Pengawasan.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor dihitung dengan memperhatikan isi silinder dalam c.c. berdasarkan kelas tarif yang dimuat dalam tarip untuk golongan-golongan kendaraan bermotor sebagaimana dilampirkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Dibebaskan untuk 50% dari jumlah Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor ialah :
- a. Para Menteri;
- b. Pegawai Negeri, pegawai Pemerintah Daerah dan pegawai Perusahaan Negara;
- c. Anggota Angkatan Bersenjata;
- d. Anggota Lembaga-lembaga Negara; untuk satu kendaraan bermotor menurut pemilihan pemilik.
N/A
Pasal 6

.
- (1) Pemilik kendaraan bermotor diwajibkan melunaskan Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor yang terhutang untuk kendaraan bermotor itu dengan penyerahan dalam Kas Negara dalam jangka waktu 90 hari terhitung dari saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini atau dari saat pemilikan.
- (2) Untuk penyerahan tersebut dipergunakan tanda bukti penyetoran yang bentuknya ditentukan oleh Kepala Jawatan Pajak.
N/A
Pasal 7

.
- (1) Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor yang tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut pada pasal 6 ayat (1) ditambah dengan kenaikan sebesar dua puluh persen Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor tersebut.
- (2) Apabila Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaaraan Bermotor belum dilunasi pada suatu saat yang ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembeayaan dan Pengawasan, maka diberlakukan peraturan tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63).
- (3) Departemen Kepolisian memberikan kepada Departemen Urusan Pendapatan, Pembeayaan dan Pengawasan suatu daftar pemilikpemilik yang tidak memenuhi kewajiban tersebut pada pasal 6 ayat (1).
N/A
Pasal 8

.
Yang bertanggung-jawab untuk pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor ialah :
1. untuk pemilik perorangan : orang yang bersangkutan, atau kuasanya atau ahliwarisnya;
2. untuk pemilik yang berupa badan dan sebagainya : pengurusnya dan atau peseronya.
N/A
Pasal 9

.
Kepala Inspeksi Keuangan mengusahakan pertanggungan jawab administratif Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor yang diserahkan dalam Kas Negara.
N/A
Pasal 10

.
- (1) Sejak saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini mulai berlaku diadakan pendaftaran kembali kendaraan bermotor.
- (2) Departemen Kepolisian tidak dapat memberikan suatu tanda nomor untuk kendaraan bermotor bila ternyata bahwa Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan belum lunas.
N/A
Pasal 11

.
Apabila Sumbangan wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor yang terhutang ternyata kurang dibayar maka kekurangan itu ditagih kemudian dengan kenaikan sebesar dua puluh lima persen oleh Kepala Inspeksi Keuangan yang bersangkutan.
N/A
Pasal 12

.
Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor kedaluwarsa setelah lewat waktu lima tahun terhitung dari tanggal 31 Desember 1962.
N/A
Pasal 13

.
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
N/A
Pasal 14

.
- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Peraturan Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan, dan agar supaya diketahui oleh setiap orang diperintahkan untuk ditempatkan dalam lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 51
PENJELASAN
Pasal 1

.
- Ke-1. Obyek Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor ialah semua kendaraan bermotor.
- Ke-2. Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor terhutang oleh pemilik kendaraan bermotor itu dan pemberian pengertian termaksud adalah dimaksud untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab bagi pelunasan Sumbangan Wajib Istimewa tersebut.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Dalam pasal 4 dibawah huruf f ditera ketentuan guna memungkinkan pemberian pengecualian untuk kendaraan bermotor yang berdasarkan sifat pemakaiannya layak untuk dikecualikan yaitu antara lain kendaraan bermotor kematian, kendaraan bermotor untuk pemadaman api dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 5

.
- (1) Dalam tiga lampiran dari Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor ini ditetapkan kelas-kelas tarip untuk kendaraan bermotor dengan adanya pembagian menurut isi silinder motor dalam cc.
- (2) Perusahaan Negara adalah perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undangundang No. 19 Prp. tahun 1960. Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Negara ialah antara lain : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perancang Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PENJELASAN
Pasal 6

dan 7.
Untuk pelunasan Sumbangan Wajib Istimewa ini diberikan waktu 90 hari.
Setelah jangka waktu 90 hari itu terhutang pula suatu kenaikan sebesar 20 persen untuk mengimbangi kerugian bunga untuk Negara, apabila Sumbangan tersebut belum dilunaskan.
Pada suatu saat yang ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembeayaan dan Pengawasan, Sumbangan Wajib Istimewa itu ditambah dengan kenaikan 20 persen sudah harus dilunaskan oleh yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan Kas Negara termasuk Kantor Pos Pembantu Kas Negara. Kelalaian dalam kewajiban melunaskan hutang ini mengakibatkan bahwa penagihan dilakukan dengan surat paksa menurut peraturan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1959.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

.
Untuk penertiban pelunasan Sumbangan Wajib Istimewa ini dan pendafaran kendaraan bermotor diperlukan suatu pendaftaran kembali kendaraan bermotor.
Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk itu akan dikeluarkan oleh Departemendepartemen yang bersangkutan setelah diadakan musyawarah.
PENJELASAN
Pasal 11

s/d 14.
Cukup jelas.
Diketahui :
Sekretaris Negara, ttd
MOHD. ICHSAN.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2483