PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 2007
Tentang PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH
Berlaku: 16 Juli 2007
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN UANG
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
MEMUTUSKAN:
NEGARA/DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Rekening . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2
3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 23D.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
9. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
3
13. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara.
15. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
16. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
17. Kuasa Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
19. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
BAB II - BENDAHARA UMUM NEGARA DAN BENDAHARA UMUM DAERAH Bagian Kesatu Bendahara Umum Negara
Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.
- (2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum Negara dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
4
BAB II - BENDAHARA UMUM NEGARA DAN BENDAHARA UMUM DAERAH Bagian Kesatu Bendahara Umum Negara
Pasal 3

Kuasa Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
- a. Kuasa Bendahara Umum Negara pusat; dan
- b. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.
BAB II - BENDAHARA UMUM NEGARA DAN BENDAHARA UMUM DAERAH Bagian Kesatu Bendahara Umum Negara
Pasal 4

Wewenang Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan Uang Negara yang dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara pusat meliputi:
- a. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Negara;
- b. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- d. menyimpan Uang Negara;
- e. menempatkan Uang Negara;
- f. mengelola/menatausahakan investasi melalui pembelian Surat Utang Negara;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara; dan
- h. menyajikan informasi keuangan negara.
BAB II - BENDAHARA UMUM NEGARA DAN BENDAHARA UMUM DAERAH Bagian Kesatu Bendahara Umum Negara
Pasal 5

- (1) Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas:
- a. menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya; dan/atau
- b. menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
5
BAB II - BENDAHARA UMUM NEGARA DAN BENDAHARA UMUM DAERAH Bagian Kesatu Bendahara Umum Negara
Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan pedoman yang wajib dipatuhi oleh pengelola keuangan negara di seluruh kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- (2) Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan untuk memperhitungkan, menagih, memotong dana perimbangan, dan/atau hak daerah lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat atas kewajiban daerah kepada Pemerintah Pusat yang belum diselesaikan.
- (3) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab atas pelaksanaan perbendaharaan negara sesuai dengan norma transparansi dan pengelolaan yang baik.
Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah
BAB II - BENDAHARA UMUM NEGARA DAN BENDAHARA UMUM DAERAH Bagian Kesatu Bendahara Umum Negara
Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.
BAB II - BENDAHARA UMUM NEGARA DAN BENDAHARA UMUM DAERAH Bagian Kesatu Bendahara Umum Negara
Pasal 8

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi:
- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan Uang Daerah;
melaksanakan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
6
- e. melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- f. mengelola/menatausahakan investasi;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
- h. menyajikan informasi keuangan daerah.
BAB II - BENDAHARA UMUM NEGARA DAN BENDAHARA UMUM DAERAH Bagian Kesatu Bendahara Umum Negara
Pasal 9

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan surat penyediaan dana;
- c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:
- a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- c. menyimpan Uang Daerah;
- d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
13. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- g. h. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
Pemindahbukuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
7
- (5) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
BAB III - UANG NEGARA/DAERAH
Pasal 10

- (1) Uang Negara meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang dalam Kas Negara dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran kementerian negara/lembaga.
BAB III - UANG NEGARA/DAERAH
Pasal 11

- (1) Penambahan Uang Negara bersumber dari:
- a. pendapatan negara, antara lain penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan hibah;
- b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pelunasan piutang; dan
- c. penerimaan negara lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Negara diakibatkan oleh:
- a. belanja negara;
- b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal negara, dan pemberian pinjaman; dan
pengeluaran . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
8
- c. pengeluaran negara lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
Bagian Kedua
Uang Daerah
BAB III - UANG NEGARA/DAERAH
Pasal 12

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara Pengeluaran daerah.
BAB III - UANG NEGARA/DAERAH
Pasal 13

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
- a. pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan , dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
- c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:
- a. belanja daerah;
- b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
- c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
9
BAB IV - REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH DAN MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membuka Rekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya pada Bank Sentral dalam rangka pengelolaan Uang Negara.
- (2) Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara.
- (3) Guna memperlancar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka subrekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya di Bank Sentral.
- (4) Subrekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara.
- (5) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Negara, subrekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya di Bank Sentral dilakukan atas perintah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB IV - REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH DAN MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pasal 15

Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral dapat membuka rekening yang memperoleh imbalan bunga di Bank Sentral guna memungkinkan penempatan yang menguntungkan atas kelebihan dana yang ada pada Rekening Kas Umum Negara.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
10
Paragraf 2
Rekening di Bank Umum
BAB IV - REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH DAN MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pasal 16

- (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara sekurangkurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur pelimpahan secara berkala.
- (4) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dapat membuka rekening pengeluaran di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dalam rangka pelaksanaan pengeluaran.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening pengeluaran di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dalam rangka pelaksanaan pengeluaran di daerah.
- (7) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil.
- (8) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral dilakukan atas perintah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat.
Ketentuan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB IV - REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH DAN MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pasal 17

- (1) Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral menetapkan kriteria dan persyaratan untuk memilih Bank Umum yang dapat melayani penerimaan dan/atau pengeluaran baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (2) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusat menunjuk Bank Umum yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melayani penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pusat.
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya mencakup:
- a. jenis pelayanan yang diberikan;
- b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank Umum;
- c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara;
- d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
- e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
- f. kewajiban menyampaikan laporan;
- g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
- h. tata cara penyelesaian perselisihan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
12
Bagian Kedua
Rekening Milik Bendahara Umum Daerah
BAB IV - REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH DAN MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pasal 18

- (1) Gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya mencakup:
- a. jenis pelayanan yang diberikan;
- b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
- c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
- d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
- e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
- f. kewajiban menyampaikan laporan;
- g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
- h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Pembukaan rekening di Bank Sentral oleh gubernur/bupati/walikota berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Sentral.
BAB IV - REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH DAN MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pasal 19

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
Rekening ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
13
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurangkurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, gubernur/bupati/walikota mengatur pelimpahan secara berkala.
- (4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga
BAB IV - REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH DAN MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pasal 20

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya pada Bank Umum/badan lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
14
- (2) Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening di Bank Sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan izin tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pembukaan rekening untuk kepentingan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (5) Kementerian negara/lembaga, Bank Sentral/Bank Umum/badan lainnya wajib menyampaikan informasi mengenai rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan, pengoperasian, dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB V - PENUNJUKAN BADAN LAIN
Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementerian negara/lembaga.
- (2) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu kontrak kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
15
BAB V - PENUNJUKAN BADAN LAIN
Pasal 22

- (1) Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah dalam rangka mendukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kontrak kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VI - BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN
Pasal 23

Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral untuk:
- a. merumuskan usulan kebijakan jangka menengah tentang penggantian secara bertahap Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan Surat Utang Negara (SUN) sebagai instrumen moneter yang diamanatkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. menyusun rekomendasi tentang satuan biaya yang harus dibayar kepada Bank Sentral sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada Bendahara Umum Negara; dan
- c. menyusun usulan kebijakan tentang satuan biaya yang harus dibayar kepada Bank Umum sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada Bendahara Umum Negara.
BAB VI - BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN
Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat/Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Sentral.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
16
- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Sentral ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur Bank Sentral dengan Menteri Keuangan.
- (3) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Negara/Daerah.
BAB VI - BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN
Pasal 25

Terhadap Uang Negara/Daerah yang berada di Bank Umum/badan lain, Bendahara Umum Negara/Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Negara/Daerah.
BAB VII - PENERIMAAN NEGARA/DAERAH
Pasal 26

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga bersangkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri/pimpinan lembaga atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang ditunjuk dapat membuka rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Penerimaan Negara yang ditampung pada rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
17
Bagian Kedua
Penerimaan Pemerintah Daerah
BAB VII - PENERIMAAN NEGARA/DAERAH
Pasal 27

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
BAB VIII - UANG PERSEDIAAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, kementerian negara/lembaga dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran, menteri/pimpinan lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja kementerian negara/lembaga untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
18
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VIII - UANG PERSEDIAAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 29

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan fasilitas pemberian Uang Persediaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penetapan besaran, tata cara penggunaan, pembukaan dan penutupan rekening, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Uang Persediaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Kedua
Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
BAB VIII - UANG PERSEDIAAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
19
BAB VIII - UANG PERSEDIAAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 31

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penetapan besaran, tata cara penggunaan, pembukaan dan penutupan rekening, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Uang Persediaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IX - PERENCANAAN KAS PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
Pasal 32

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal, Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dapat memastikan:
- a. negara selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban negara; dan/atau
- b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
Dalam ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
20
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, kementerian negara/lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran APBN wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode, dan bentuk proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Kedua
Perencanaan Kas Pemerintah Daerah
BAB IX - PERENCANAAN KAS PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
Pasal 33

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan:
- a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
- b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode, dan bentuk proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan kepala daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
21
BAB X - PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS Bagian Kesatu Pengelolaan Kekurangan Kas
Pasal 34

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Negara dapat melakukan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri dan/atau menjual atau menerbitkan Surat Utang Negara, dan/atau menjual surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB X - PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS Bagian Kesatu Pengelolaan Kekurangan Kas
Pasal 35

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas
BAB X - PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS Bagian Kesatu Pengelolaan Kekurangan Kas
Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Negara setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral dapat menempatkan Uang Negara pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Negara dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada saat diperlukan.
- (3) Kelebihan kas dapat digunakan untuk pembelian kembali Surat Utang Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pembelian/penjualan kembali Surat Utang Negara dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
22
BAB X - PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS Bagian Kesatu Pengelolaan Kekurangan Kas
Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XI - PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG NEGARA/DAERAH
Pasal 38

- (1) Bendahara Umum Negara/Daerah, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantor atau Satuan Kerja di pusat maupun di daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Umum Negara/Daerah, kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan semua unit kerja yang berada di bawahnya, yang menguasai Uang Negara/Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Negara/Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan Uang Negara dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat dilakukan secara periodik dan berjenjang.
- (4) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
23
BAB XII - PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH
Pasal 39

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Negara/Daerah dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantor/satuan kerja.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Negara/Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pusat/daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, rekening-rekening yang dimiliki oleh menteri/pimpinan lembaga sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib ditutup dan dananya dipindahkan ke rekening baru yang dibuka dengan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
BAB XIV
Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XV - PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
24
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2007
ANDI MATTALATTA
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Yang dimaksud dengan kementerian negara/lembaga termasuk unit organisasi yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Kewajiban daerah yang dapat diperhitungkan dengan dana perimbangan adalah kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, kewajiban pembayaran iuran/potongan untuk asuransi kesehatan dan dana pensiun.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah, sedangkan wewenang Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah secara lebih luas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran kementerian negara/lembaga termasuk bendahara pada satuan kerja perangkat daerah yang melakukan kegiatan dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
Kas Daerah termasuk kas dana cadangan yang masih dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Rekening Kas Umum Negara adalah merupakan perwujudan penerapan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account) .
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Pemilihan Bank Umum untuk memberikan pelayanan di bidang penerimaan negara harus mempertimbangkan kemudahan akses kepada penyetor pajak dan penerimaan negara lainnya untuk dapat menyetor dimana saja.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Untuk melayani pengeluaran pemerintah, mekanisme pengeluaran/penyaluran dana yang dilaksanakan melalui Bank Umum dengan menggunakan penyediaan dana dari Rekening Kas Umum Negara.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
Cukup jelas
Penunjukan Bank Umum sebagai pengelola Kas Umum Daerah harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan asas kesatuan kas, kesatuan perbendaharaan dan optimalisasi pengelolaan kas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum diluar lembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran.
Cukup jelas.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 22

...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Yang dimaksud dengan berlaku umum adalah tingkat suku bunga, jasa giro/bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Umum atau badan lain yang bersangkutan bagi nasabah.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4738
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA