Unknown Unknown Nomor AR Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 Tahun 1984
BAB I - XEf,EI|TI'AI| T'UUU
Pasal 3

- (l) Dinas Perikanan dan Peternakan melalui UPTD Puskeswan berwenang menang)&lt;ap dan mengurung hewan penular rabies yang:
- b. masuk ke dalam Daerah tidak dilengkapi Surat Keterangan AsaI hewan, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi dari daerah asal hewan
- a. berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara;
- (2) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurung ditempat penampungan hewan pada UPTD PUSKESWAN selama 3 (tiga) hari sejak tanggal dilakukan penangkapan.
PmaI 4
Segala biaya yang dibutuhkan selama penampungan hewan penular Rabies yang ditangkap dan dikurung oleh petugas, dibebankan kepada pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies.
BaSlaa Xedua Pemusnahan Hesan Penular Rables
BAB I - XEf,EI|TI'AI| T'UUU
Pasal 5

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan melalui UPTD PUSKESWAN berwenang memusnahkan I eutanasia hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum atau tidak diambil oleh pemilik atau pemeliharanya setelah 3 (tiga) hari dilakukan penangkapan dan/ atau dikurung.
- (2) Apabila hewan penular Rabies yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tertangkap kembali oleh petugas, maka tidak akan dikembalikan dan akan dilalrukan pemusnahan I eutanasia.
- (3) Pemusnah an/ eutanasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayar (21 dilakukan setelah dibuatkan berita acara pemusnalran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemusnahan hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dituntut ganti rugi.
BAB I - XEf,EI|TI'AI| T'UUU
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal rt ftstuprr2ol6
M,, KOTA PAYAKUMBUH
Pfr
RI'ZA FALEPI
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 29 !&lt;rr.orli 2alb
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,
BERITA DAERAH PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR EI
S
/
V
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 6 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERDANG BEDAGAI,
Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang beberapa ketentuan didalamnya telah diadakan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan DaerahtentangPengelolaanBarangMilik Daerah
1.
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor2013);
2. Undang-UndangNomor17Tahun2003TentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
.
'
(
1
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3643);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578);
4. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006tentangPengelolaanBarangMilikNegara/Daerah;
6. 14.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata CaraPenjualanRumahNegeri;
7. 15.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ JasaPemerintah.
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi KeuangandanMateriilDaerah;
- 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yangbarudibentuk;
- 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang SistemInformasiManajemen BarangDaerah;
- 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota;
- 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang PedomanPenilaianBarangDaerah;
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan PrasaranaKerja Pemerintahan Daerah;
- 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang PedomanTeknis PengelolaanBarangMilikDaerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAl dan
BUPATI SERDANG BADAGAI
MEMUTUSKAN:
DAERAH TENTANG
Menetapkan :PERATURAN BARANGMILIKDAERAH
4
PENGELOLAAN
«
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan:
1. DaerahadalahKabupatenSerdangBedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang- UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahDaerah.
4. BupatiadalahBupatiSerdangBedagai.
5. WakilBupatiadalahWakilBupatiSerdangBedagai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenSerdangBedagai.
7. Sekretaris DaerahadalahSekretaris DaerahKabupaten Serdang Bedagai.
8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSerdangBedagai.
9. DinasadalahDinasPendapatan,PengelolaanKeuangandanAset.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset.
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebanAnggaran PendapatandanBelanja Daerahatauperolehan lain yang sah.
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaanbarangmilikdaerah.
13. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerjaperangkat daerah.
14. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabatpemegangkewenanganpenggunaanbarangmilik daerah.
15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
16. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerahyangberadadalampenguasaannya.
17. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima,menyimpan,danmengeluarkanbarang.
18. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuankerjaperangkatdaerah/unitkerja.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selakupengguna barang.
20. UnitkerjaadalahbagianSKPDselakukuasapenggunabarang.
21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukantindakanpemenuhankebutuhanyangakandatang.
22. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barangdaerahdanjasa.
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerahdarigudangkeunitkerjapemakai.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya gunadanberhasilguna.
25. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yangbersangkutan.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubahstatuskepemilikan.
28. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangkawaktutertentudenganmenerimaimbalanuangtunai.
29. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam
&gt;
&gt;
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebutberakhirdiserahkankembalikepadapengelola.
30. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaanlainnya.
31. Bangungunaserahadalahpemanfaatanbarangmilik daerahberupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelahberakhimya jangka waktu.
32. Bangun serahguna adalahpemanfaatanbarangmilik daerahberupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang beradadalampenguasaannya.
34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkanataudisertakan sebagaimodalPemerintahDaerah.
35. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak laindenganmenerimapenggantiandalambentuk uang.
36. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikanbarangmilikdaerahyangdilakukanantaraPemerintahDaerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalambentukbarang,sekurang-kurangnyadengannilaiseimbang.
37. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antara pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepadapihak lain,tanpa memperolehpenggantian.
38. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah ataubadanhukumlainnya.
39. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yangberlaku.
40. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, danpelaporanhasipendataanbarangmilikdaerah.
41. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentuuntuk memperoleh nilaibarang milikdaerah.
42. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
43. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
44. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kerja, perlengkapan kantor, rumah dinas, kenderaan dinasdanIain-lainbarang yangmemerlukanstandarisasi.
45. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu)periode tertentu.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten SerdangBedagai.
N/A
Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.
N/A
Pasal 3

- (1) BarangMilik Daerah meliputi :
- a. barang yangdibeliataudiperolehatasbebanAPBD;dan
- b. barangyangberasaldariperolehanlainnya yang sah;
- (2) Barangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbmeliputi:
- a. barang yangdiperolehdarihibah/sumbanganatauyangsejenis;
- b. barangyangdiperolehsebagaipelaksanaandariperjanjian/kontrak;
i
&gt;
l
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundangundang;atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatanhukumtetap.
N/A
Pasal 4

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dankepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi ;
- a. perencanaankebutuhandanpenganggaran;
- b. pengadaan;
5. c.
6. penerimaan, penyimpanandanpenyaluran;
- d. penggunaan;
- e. penatausahaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanandanpemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. penghapusan;
- j. pemindahtanganan;
- k. pembinaan,pengawasandanpengendalian;
- L. pembiayaan;dan
- m. tuntutanganti rugi.
BAB II - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaanbarangmilikdaerah;
- (2) Dalammelaksanakanketentuanpada ayat(1),Bupatidibantuoleh:
- a. sekretaris Daerahselaku pengelola;
- b. kepalaDinasselakupembantupengelola;
- c. kepala SKPDselakupengguna;
- d. kepalaUnitPelaksanaTeknisDaerahselakukuasapengguna;
- e. penyimpanbarangmilik daerah;dan
- F. pengurusbarangmilik daerah.
BAB II - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 6

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyaiwewenang:
- a. menetapkankebijakanpengelolaanbarangmilik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanahdanbangunan;
- c. menetapkankebijakanpengamananbarangmilikdaerah;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukanpersetujuanDPRD;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerahsesuaibataskewenangannya;dan
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan.
- (2) SekretarisDaerahselakupengelola,berwenangdanbertanggungjawab:
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. menelitidanmenyetujuirencana kebutuhanbarangmilik daerah;
- c. menelitidanmenyetujuirencana kebutuhanpemeliharaan/perawatan barangmilikdaerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;dan
f .
- melakukanpengawasandan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Kepala Dinas selaku pembantu pengelola bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang adapadamasing-masingSatuanKerja PerangkatDaerah;
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yangdipimpinnyakepada Bupatimelaluipengelola;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yangsahkepadaBupatimelaluipengelola;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalampenguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok danfungsiSKPDyangdipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalampenguasaannya;
- mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRDdan barang milik daerah selain tanah dan/ bangunan kepada KepalaDaerahmelaluipengelola;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnyakepadaBupatimelaluipengelola;
- h. melakukanpengawasandanpengendalianataspenggunaanbarang milik daerah yangada dalampenguasaannya; dan
- I. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)yangberadadalampenguasaannyakepadapengelola;
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milikdaerah, berwenangdanbertanggungjawab:
- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yangdipimpinnyakepada
- (6) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barangyangberadapadapengguna/kuasapengguna;dan
- (7) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaianpadamasing-masingpengguna/kuasapengguna.
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikanketersediaanbarangmilik daerah yangada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah denganmemperhatikandata barangyangada dalampemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standar harga yang ditetapkan denganKeputusanBupati.
- (4) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah(RKPBMD).
- (5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan(2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja danAnggaran (RKA) masing- masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunanRencanaAPBD.
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8

Pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah(RKPBMD).
- (1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaanpengadaandanpemeliharaanbarangmilik daerah;
- (2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), ditetapkan dengan KeputusanBupati.
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia PengadaanBarang/JasaPemerintahDaerah.
- (2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan KeputusanBupati.
- (3) Bupatidapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia PengadaanBarang/Jasa.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuanperaturanperundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganutasaskeseragaman,ditetapkandenganKeputusanBupati.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 14

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/JasaPemerintahDaerah.
- (2) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan KeputusanBupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 15

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerahkepadaBupatimelaluipengelola.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapidokumenpengadaanbarang/jasa.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 16

- (1) Hasilpengadaanbarangditerimaolehpenyimpanbarang.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakantugasadministrasipenerimaanbarangmilik daerah.
- (3) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpandalamgudangatautempatpenyimpanan.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 17

- (1) Hasil Pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya.
'
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuatBeritaAcaraPemeriksaan.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 18

- (1) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerjaataukontrak/perjanjiandandibuatkanBeritaAcaraPemeriksaan
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakansumbangan,hibah,wakafdanpenyerahandarimasyarakat.
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengandokumenkepemilikan/penguasaanyangsah.
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud padaayat(1)danayat(2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalamDaftarBarangMilik Daerah.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 20

- (1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa PenggunadisertaidenganBeritaAcaraSerahTerima.
- (2) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui pembantupengelola.
- (3) Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 21

Barangmilikdaerahditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yangbersangkutan.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 22

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpadaayat(1),diaturdengancara sebagaiberikut:
- a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usulpenggunaannya;dan
- b. pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) hurufa, untuk ditetapkan statuspenggunaannya.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 23

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasapengguna.
- (2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/ataukuasa penggunakepadaBupatimelaluipengelola.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 24

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanahdan/ataubangunandimaksud.
- (2) Tahan dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkankepada SKPDlainnya.
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 25

- (1) Pengguna /Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan, kode lokasi satuankerjaperangkatdaerahdankodebarang.
- (2) Kode lokasi satuan kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuatdalamKartuInventarisBarangA,B,C,D,EdanF.
- (4) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamDaftarBarangMilikDaerah(DBMD).
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 26

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerahselaintanah danbangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunanmilikpemerintahdaerah.
Bagian Kedua
Inventarisasi
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 27

- (1) Pengelola danpengguna melaksanakansensusbarangmilikdaerahsetiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventarisbeserta rekapitulasi barangmilik pemerintah daerah.
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1),ditetapkan denganKeputusanBupati.
- (4) Sensusbarangmilikdaerah,dilaksanakanserentakseluruhIndonesia.
- (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga)bulan setelah selesainya sensus.
- (6) PembantuPengelolamenghimpunhasilinventarisasibarangmilik daerah.
- (7) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 28

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)menjadiLaporanBarangMilikDaerah(LBMD).
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 29

- (1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), digunakan sebagai bahanuntuk menyusunneraca PemerintahDaerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.
BAB VII - PENATAUSAHAAN
Pasal 30

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BarangDaerah(SIMBADA).
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 31

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan , selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh penggunasetelahmendapatpersetujuanpengelola.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dankepentinganumum.
Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 32

Bentuk-bentukpemanfaatanbarangmilikdaerahberupa :
- a. sewa;
- b. pinjamPakai;
- c. kerjasamaPemanfaatan;dan
- d. bangunGunaSerahdanBangunSerahGuna.
- (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada PihakKetigasepanjangmenguntungkandaerah.
Bagian Ketiga
S e w a
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 33

- (2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakanoleh pengelola setelah mendapatpersetujuan dariBupati.
- (4) Penyewaan barang milik daerah, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatpersetujuandari pengelola.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapatdiperpanjang.
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewamenyewa . yang sekurang-kurangnyamemuat:
- a. pihak-pihakyang terikatdalam perjanjian;
- b. jenis . luas atau jumlah barang, besaran sewa . danjangka waktu;
- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;dan
- d. persyaratanlainyangdianggapperlu.
- (7) Hasilpenerimaan sewa disetor ke kasdaerah.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 34

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksuddalamPasal33dapatdikenakanretribusi.
- (2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan,dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraanpemerintahandaerah.
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelahmendapatpersetujuanBupati.
- (3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikanbarangmilikdaerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dandapatdiperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnyamemuat:
- a. pihak-pihakyang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis . luasdanjumlahbarangyangdipinjamkan;
- c. jangkawaktupeminjaman;
- d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selamajangkawaktupeminjaman;dan
- e. persyaratanlainyangdianggapperlu.
Bagian Kelima
Kerjasama pemanfaatan
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 36

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakandalamrangka ;
- a. mengoptimalkandayagunadanhasilgunabarangmilikdaerah;dan
- b. meningkatkanpenerimaandaerah.
P a s a l 3 7
- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut:
- a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yangsudahdiserahkanolehpenggunakepadapengelola;
- b. kerjasama pemanfaatan atas barang sebagian tanah dan/atau bangunanyangmasihdigunakanolehpengguna;
- C. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuanBupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atasbarangmilik daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c . dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatpersetujuanpengelola.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 38

- (1) Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
- a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperiukan terhadap barangmilik daerahdimaksud;
- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukanpenunjukanlangsing;
- c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yangditetapkanoleh Bupati; dan
- D. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktupengoperasian. ^
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankanpadaAPBD.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.
- (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjamin atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objekkerjasama pemanfaatan.
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapatdiperpanjang.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 39

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
Bagian Keenam
Bangun Guna Serah
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 40

- (1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut:
- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepadaBupati;dan
- c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaanbangunandanfasilitasdimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 41

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang denganmengikutsertakansekurang -kurangnya5 (lima)peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian,harusmemenuhikewajibansebagaiberikut:
- a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
- b. tidak menjamin, menggadaikan atau memindahtangankan objek BangunGunaSerah;dan
- c. memeliharaobjekBangunGunaSerah.
- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupasertifikat hak pengelolaanmilikPemerintahDaerah.
- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminandan/ataudiagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengeloaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang- kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yangterikat dalam perjanjian;
- b. objek bangunguna serah;
- c. jangkawaktubangungunaserah;
- d. hakdankewajibanparapihak yangterikatdalamperjanjian;dan
- E. persyaratanlain yangdianggapperlu;
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan padaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerahsebelumpenggunaannyaditetapkanolehBupati.
- (1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuansebagaiberikut
- a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraanpemerintahandaerahuntuk kepentinganpelayanan umumdalamrangkapenyelenggaraan tugaspokokdanfungsi;
- b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepadaBupati;dan
- c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaanbangunandanfasilitasdimaksud.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang denganmengikutsertakansekurang - kurangnya 5 (lima)peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian,harusmemenuhikewajibansebagaiberikut:
- a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek BangunSerahGuna;dan
- c. memelihara objekBangunSerahGuna.
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintahdaerah.
- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan utang/diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuanperaturanperundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjianditandatangani.
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnyamemuat:
- a. pihak-pihak yangterikat dalam perjanjian;
- b. objekbangun serahguna;
- c. jangka waktubangunserahguna;
- d. hakdankewajibanparapihak yangterikatdalamperjanjian;dan
- e. persyaratanlain yangdianggap perlu;
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama pemerintah daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 44

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut:
- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepadaBupatisetelahselesainya pembangunan;
- b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkandalam suratperjanjian;dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintahdaerahsebelumpenggunaannyaditetapkanolehBupati;
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 45

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamananbarangmilikdaerahyangberadadalampenguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi,pelaporan danpenyimpanandokumenkepemilikan;
- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang,penurunanjumlahbarangdanhilangnya barang;
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 46

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintahdaerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikanatasnamaPemerintahDaerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi denganbuktikepemilikanatasnamapemerintahdaerah.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 47

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pembantu pengelola barang
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 48

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerahdandilaksanakansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.
Bagian Kedua
- (1) Pembantu pengelola, Pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawahpenguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada DaftarKebutuhanPemeliharaanBarangMilikDaerah(DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 50

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil PemeliharaanBarangdanmelaporkankepadaPengelolasecara berkala.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahunanggaran
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagaibahanevaluasi.
BAB X - PENILAIAN
Pasal 51

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
BAB X - PENILAIAN
Pasal 52

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB X - PENILAIAN
Pasal 53

- (1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilaiindependent yangbersertifikasidibidangpenilaianaset.
- (2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakanNilaiJualObjek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkandenganKeputusanBupati.
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 54

PenghapusanBarangMilikDaerahmeliputi:
- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan
- b. penghapusandariDaftarBarangMilikDaerah
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 55

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalampenguasaanpenggunadan/ataukuasapengguna.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan denganKeputusanpengelola atasnamaBupati.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan denganKeputusanBupati.
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 56

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukanapabila barangmilik daerahdimaksud:
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan;atau
- b. alasanlain sesuaiketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuanBupati;
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahandandilaporkankepada Bupati.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 57

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapusdariDaftar InventarisBarangMilik Daerah.
- (2) Penghapusansebagaimanadimaksudpada ayat(1),dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan
- (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danmasihmempunyai nilaiekonomis,dapatdilakukanmelalui:
- a. pelelangan umum/pelelanganterbatas; dan/atau
- b. disumbangkanataudihibahkankepadapihaklain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) hurufa, disetor ke kas daerah.
Bagian Pertama
Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barangmilik daerah, meliputi:
- a. Penjualan;
- b. tukarmenukar;
- c. hibah;dan
- d. penyertaanmodalpemerintahdaerah.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 59

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuanDPRD,untuk;
- a. tanahdan/ataubangunan;dan
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtangananbarangmilikdaerahberupa tanahdan/ataubangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuanDPRD,apabila :
- sudahtidaksesuaidengantataruang wilayahataupenataankota; a.
- harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalamdokumenpenganggaran; b.
- diperuntukkan bagi pegawainegeri; c.
- diperuntukkanbagikepentinganumum; dan d.
- dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. e.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 60

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksuddalampasal 59ayat(2), ditetapkandengan Keputusan Bupati.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 61

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah), dilakukan olehpengelola setelah mendapatpersetujuan Bupati.
Bagian Kedua
Penjualan
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 62

- (1) Penjualanbarangmilik daerahdilaksanakandenganpertimbangan:
- a. untukoptimalisasi barang milik daerah yang berlebih atauidle;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
- c. sebagaipelaksanaanketentuanperaturanperundang-undangan.
- (2) Penjualanbarangmilik daerahdilakukan secara lelang, kecualidalamhalhaltertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputi:
- a. penjualankenderaanperorangandinaspejabatNegara;
- b. penjualanrumahgolonganIII;dan
- c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengeiola.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dilaksanakan sesuaidenganketentuanperundang-undangan.
Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas
- (1) Penjualan kenderaan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- (2) Penjualan kenderaan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat Negara yang berumur 5 tahun lebih, dapat dijual satu unit kepada yang bersangkutansetelahmasa jabatannyaberakhir.
- (3) Persyaratanadministratifpenjualankenderaanperorangandinas,yakni:
- a. KeputusanpengangkatanpertamasebagaiBupatidanWakilBupati;
- b. Surat pemyataan belum pemah membeli kenderaan perorangan dinas dalam tenggangwaktu10(sepuluh)tahun;
- c. Hargajualkenderaanperorangandinasadalah:
Kenderaan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaranyangberlaku;
Kenderaan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
- Biaya perbaikan selama1(satu) tahun terakhirditanggungpembeli;
- Harga jual kenderaan perorangan dinas ditambah biaya perbaikan selama 1(satu) tahun terakhir dibayar lunas sekaligus dan disetor ke kas daerah.
Paragraf 2
Penjualan Kenderaan Dinas Operasional
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 64

- (1) Penghapusan/penjualankenderaandinasoperasional terdiridari :
- a. kenderaandinasoperasional;dan
- b. kenderaanoperasionalkhusus/lapangan;
- (2) Kenderaan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milikdaerah.
- (3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerahmasing-masing.
- (4) Penjualan kenderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dihapusdaridaftarinventaris barangmilikdaerah.
- (5) Penjualan kenderaan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan /atau pelelangan terbatas yangditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 65

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) hurufb, yang telahberumur 10(sepuluh)tahunlebih.
- (2) Penjualan kenderaan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatas yangditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kenderaan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) sudah ada kenderaan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaranpelaksanaantugas.
Paragraf 3
Penjualan Rumah Dinas Daerah
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 66

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- A. rumah dinas golongan I (rumah jabatan);
- B. rumah dinas golongan II (rumah instansi);
- c. rumah dinas golongan III (perumahan pegawai).
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 67

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan atau sudah ada pengganti yang lain, dapat berubah statusnya menjadi rumah dinasdaerahgolonganII.
- (2) Rumahdinasdaerahgolongan II dapatberubah statusnya menjadi rumah dinasgolonganIII, kecualiyangterletakdisuatu komplekperkantoran.
- (3) Rumahdinasdaerahgolongan 11dapatberubah starusnya menjadirumah dinasdaerahgolonganIuntukmemenuhikebutuhanrumahjabatan.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 68

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan :
- a. rumah dinas golongan II yang telah berubah golongannya menjadi rumah dinasgolonganIII;
- b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun ataulebih;
- c. pegawai yang dapat membeli adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pemah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerahataupemerintahpusat;
- d. pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang memegangSuratIzinPenghunianyangdikeluarkanolehBupati;
- e. rumahdinasdaerahdimaksudtidaksedangdalamsengketa;dan
- f. rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diprosestersendirisesuaidenganperaturanperundang-undangan.
- (1) Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksirdan Panitia Penilai yang dibentuk dengan KeputusanBupati.
- (2) Penjualan rumah dinas golongan III sebagimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DewanPerwakilanRakyatDaerah.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud padaayat(1),disetorkekasdaerah.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 70

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanahdanataubangunandilunasi.
Paragraf 4
Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 71

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses denganpertimbanganmenguntungkandaerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh LembagaIndependenyangbersertifikatdibidangpenilaianasset.
- (3) Prosespelepasanhak tanahdan /atau bangunansebagaimana dimaksud padaayat(1),dilakukandenganpelelangan/tender.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 72

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 tidak berlaku bagi pelepasanhak atas tanahuntukkavlingperumahanpegawainegeri.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkanoleh Bupati.
Paragraf 5
- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakanolehpengelola setelahmendapatpersetujuanBupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandenganketentuan sebagaiberikut:
- a. penggunamengajukanusulpenjualankepadaPengelola;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengankewenangannya;
- c. hasil penelitian dan pengkajian usul penjualan Pengguna diajukan Pengelola kepada Bupati.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d, dilakukan setelah mendapatpersetujuanBupati atauDPRD.
- (4) Hasilpenjualan barang milik daerahdisetorkekasdaerah.
Bagian Ketiga
- (1) Tukarmenukarbarangmilkdaerahdilaksanakandenganpertimbangan:
- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk optimalisasi barang milik daerah;
- c. tidaktersedia dana dalamAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
- a. pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ;
- b. antar pemerintah daerah;
- c. badan usaha milik negara/daerah atau Badan Hukum milik Pemerintah lainnya.
- d. swasta.
- (1) Tukarmenukarbarangmilikdaerahdapatberupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepadaBupatimelaluipengelola;
- b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraantugaspokokdanfungsipengguna tetapitidak sesuai dengantata ruangwilayah atau penataan kota;dan
- c. barang milik daerah selain tanahdan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 76

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat(1)hurufadanhurufb,dilaksanakandenganketentuansebagaiberikut:
- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepadaBupatidisertaialasan/pertimbangan dan kelengkapandata;
- b. tim yangdibentuk denganKeputusanBupati menelitidanmengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspekteknis, ekonomisdanyuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunanyangakandipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuanDPRD;
- e. pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harusdituangkandalamBeritaAcara SerahTerima Barang.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 77

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1)hurufcdilaksanakandenganketentuansebagaiberikut:
- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai aiasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian panitia yangditetapkandenganKeputusanBupati;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkanuntukmenyetujuisesuaibataskewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola;dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 78

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapatdihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BeritaAcara Hibah.
Bagian Keempat
Hibah
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 79

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagaiberikut
- a. bukanmerupakanbarangrahasianegara/daerah;
- b. bukanmerupakanbarangyangmenguasaihajathiduporangbanyak;
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalampenyelenggaraanpemerintahandaerah.
Hibah barang milik daerah berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untukdihibahkan;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepadaBupatimelaluipengelola;dan
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakanuntukdihibahkan.
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 81

- (1) HibahsebagaimanadimaksuddalamPasal80huruf a, ditetapkandengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanahdan/ataubangunansebagaimanadimaksuddalampasal58ayat(2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, ditetapkan dengan KeputusanKepalaDaerah.
- (3) HibahsebagaimanadimaksuddalamPasal80hurufc yangbernilaidiatas Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan KepalaDaerahsetelahmendapatpersetujuanDPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dilaksanakan oleh penggunasetelahmendapatpersetujuanpengelola
Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
BAB XII - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 82

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh daerah danswasta.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuanDPRD.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 83

- (1) Bupatimelakukanpengendalianpengelolaanbarangmilikdaerah.
- (2) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawahpenguasaannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat(3),dilaksanakanolehPengguna.
- (4) Pengguna dan Kuasa Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yangdimaksudpadaayat(3)danayat(4).
- (5) Pengguna dan Kuasa Pengguna barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 84

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtangananbarangmilikdaerahsesuaiketentuanyangberlaku.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milikdaerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelolauntukditindaklanjutisesuaiketentuanperundang - undangan.
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 85

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelola barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
- (2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.
- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuankeuangandaerahdanditertapkandenganKeputusanBupati.
BAB XV - TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 86

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukumataspengelolaanbarangmilik daerahdiselesaikanmelalui tuntutan gantirugi sesuai denganperaturan perundang - undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sangsi administratif dan/atau sanksipidanasesuaidenganperaturanperundang-undangan.
BAB XVI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 87

Barang-barang yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pengelolaannya menjadi tanggungjawabPemerintahDaerah.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 88

- (1) Barangmilik daerahyangtelahada sebelumberlakunyaPeraturanDaerah ini diwajibkan dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakanolehpengguna dan/ataupengelola.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah yang bertentangan denganPeraturanDaerahinidinyatakantidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur denganPeraturanBupatidan/atauKeputusanBupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 91

PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenSerdangBedagai..
Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 17 Desember 2009
BUPATISERDANGBEDAGAI, dto
H. T. ERRY NURADI
Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 17 Desember 2009
SEKRETARISDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI
dto
H.HARISFADILLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009 NOMOR 6