PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 52 Tahun 2014
Tentang BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
Berlaku: 19 Desember 2014
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu disusun Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar (BAS);
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
PANDEGLANG TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD.
BAB II - BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
Pasal 2

BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
BAB II - BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
Pasal 3

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dirinci sebagai berikut:
- a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
- b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
- e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
- b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
- c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
- d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
- e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
- f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
- g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
- h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
- i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
Pasal 4

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan oleh setiap SKPD/SKPKD untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA -SKPD) beserta perubahannya mulai tahun Anggaran 2015 dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai Tahun Anggaran 2014.
- (3) Pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
- a. usulan; dan/atau
- b. penetapan kebijakan.
BAB II - BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
Pasal 5

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dikelola oleh PPKD.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat membentuk Tim Pengelola BAS.
BAB II - BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
Pasal 6

Penetapan kebijakan sebagai dasar pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, disebabkan antara lain karena:
- a. perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- b. perubahan proses bisnis pengelolaan keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 19 Desember 2014
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 19 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/ttd
AAH WAHID MAULANY
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 52