Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 61 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR f � TAHUN 2015 TENT ANG
PEDOMAN PENGGUNMN HASIL JASA PELA YANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
- bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menegaskan bahwa Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas, dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja rumah sakit, perlu dilaksanakan dengan sistem Remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati smtang tentang Pedoman Penggunaan Hasil Jasa Pelayanan Dengan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Penggelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No � or 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pen elolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Neg:ra RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. p merintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Peraturan e ntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Stand � � onesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan � : � Negara Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayariari Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran D rah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, T � bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
Menetapkan
29. ; ��� Uran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun Le tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang k mbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 S?mor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten mtang Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran D\_aerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN HASIL JASA PELAYANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsi � otonomi. seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. 4 · Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang.
6. 6 Rurnah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang.
7. R . alah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan k Ulnah Sakit Umum ad akat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan � sehatan kepada masyar lalis sesuai dengan kemampuannya. sar sampai dengan subspest .
8. R rah Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang, ':! llinah Sakit Umum Dae RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah � g selanjutnya disingkat bUJ&gt;aten Sintang.
•
- Badan Lay � an Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan KeIJa Per9:11 � t Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja peran �� aert di Lmgkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk mem .. pe ayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual 1:9-°Pa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsif efesiensi dan produktifitas. 9.
10. Direksi adalah Direk � r, Kepala Bagian Kesekretariatan, Kepala Bidang Keuangan, Kepala B1dang Pelayanan, Kepala Bidang Perencanaan dan Program pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen Kabupaten Sintang.
12. Dokter a? � ah d?k � er spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan pegawai organik, kecuali dokter tamu.
13. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.
14. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.
15. Pegawai adalah pegawai RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang berstatus pegawai pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
18. Honorer daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas. pemerintahan daerah dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
19. Pegawai Non Pegawai Negeri Sip � (PNS) yan � se.lanjutny � � isingkat pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat menjadi pegawai di Ba � an La?'anan Umum D ah Rumah sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang Yang dib:i.;ai melalui Dana hasil Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
20. Pegawai kontrak adalah seseorang yangk :elah � alemekan n uh1tu · persyarba � act · · . . takan telah lulus sele si, menj an gas se agai te nurustras1, dinya naga kontrak selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya
21. R . . sa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, h emUnerasi adalah 1mbalan J � prestasi, Tambahan Penghasilan Pegawai, onoranum, insentif, bonus a s Pesangon, dan/ atau pensiun.
I
I
I'
�
- p0s Remunerasi adalah ko trih · · · . . . d n usi msentif dari setiap penghasil jasa yang t,erada pa a revenue center. 22.
- Sistem Remun � r8:si adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang. 23·
- Score adalah nilai individu yang merupakan perkalian dari index terhadap rating atau hobot (rating). 24-
- 2s. Ind �� ng adal � cara \_atau perangkat untuk menentukan besaran score ind1v1du pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
26. Rekening Belanja Remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem Remunerasi.
21. Gaji adalah up � dasar yang bersumber dari pemerintah bagi PNS dan bersumber dan biaya operasional Rumah sakit bagi pegawai yang Non PNS.
28. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan .farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
29. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
30. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit.
31. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
32. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
33. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administratif adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
34. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD tennasuk imbalan hasil yang waj � dari . in � estasi d � a ,dapat bertujuan Uotuk menutup seluruh atau sebagian dan biaya perumt layanan.
35. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
36. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan b pel8:yan d . an k«=:sehatan byang diberikan ang dalam rangka o servasi, iagnosis, pengo atan kepada seseor . dan atau rehabilitasi med1s. ·
37. p la: alah pelayanan kepada pasien untuk observasi, c Yanan rawat jalan ad rehabilitasi medis dan pelayanan Prcvcnsi, diagnosis, pengoba � , lccachatan lainnya tanpa dirawat map.
- 3 g, Pelayan � rawat inap � dalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menemp � ti tempat tidur. '
- 3 9. Pelayanan rawat darurar adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
- Pelayanan Ambu � ance (ambulance service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan \_ruJukan pa � ien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah � t atau sebal1knya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Ade M. Djoen Kabupaten Sintang ke rumah sakit lain atau sebaliknya. 40.
41. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
42. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
43. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
44. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
45. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa atas pe1ayanan kesehatan di RSUD Ade M. Djoen Kabupaten Sintang, terdiri dari jasa sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaran kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
46. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Ade M. Djoen Kabupaten Sintang atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak .. lan � sung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
47. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan � i rumah sakit, Yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/ setara � an jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pemb1ayaan insentif pada sistern remunerasi.
48. J,,,.,.,;K h tan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah -·=·an ese a k h b . ak . ki program bantuan sosial untuk pelayanan ese atan agi ma.syar at mis n dan tidak di luar sasaran peserta (kuota) Jamman Kesehatan Masyaraka mampudit;tapkan oleh Bupati/Walikota, y � g pernbiayaannya ditan t yang . tah Daerah dengan sumber biaya dan Anggaran Pe d ggung oleh Pemen � D erah dalam rangka mewujudkan pelayanan k./ hapatan dan Belanuruh � a : ai masyarakat miskin dan tidak mampu. se atan yang menyel agi
49. 13 h tan yang selanjutnya disebut Bantuan iuran a � tu � iuran jamina.I\_1 k&lt;:se a kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak ala.h ruran program Jarrunan . tah lllaznpu yang dibayar oleh pemenn · .
I
�
!.'
1
- Penerima bantuan iuran jami k h · · 50. . k h man ese atan yang selanjutnya disebut PBI Jamman ese a � . adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
BAB II - AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

AzaS sistem remunerasi yaitu :
- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan rumah sakit;
- b. kesetaraari yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada pegawai.
Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban
BAB II - AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit / Rencana Bisnis Anggaran {RBA).
- (2) Setiap pegawai organik rumah sakit berhak mendapat remunerasi.
- (3) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau revenue center berkewajiban untuk menyusun sistem akuntabilitas yang dilengkapi dengan indikator, dan target/ standar.
- (4) Penggolongan kelompok pusat pendapatan (revenue center), sebagaimana tercantum pada ayat (3) adalah :
- a. lnstalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi high care unit;
- e. Neonate Intensive Care Unit (NICU), Paediaktric Intensive Care Unit (PICU), Intensive care Unit (ICU), Intensive Coronary Care Unit {ICCU);
- f. Instalasi Bedah Sentral;
- g. Instalasi Farmasi;
- h. Insta1asi Radiologi;
13. i, I · Patoloai Klinik dan Unit Tranfusi Darah; nsta1asi Laboratonum o-
j .instalasi ...
I
�
- j. Instalasi Patologi Anatomi· ,
- k. Instalasi Rehabilitasi Medik· ,
1. Instalasi Haemodialisa ·
- m. Ambulance;
'
- n. Medical Check Up;
- o. Instalasi Diagnostik;
- p. One Day Care/ One Day Surgery;
- q. Klinik Unggulan/terbaik (executive);
- r. Pelayanan Unggulan/terbaik (executive);
- s. Pengolahan Limbah;
- t. Pemulasaraan Jenazah;
- u. Instalasi Diklat;
- v. Poliklinik Gizi;
- w. Unit Parkir;
- x. Instalasi Laundry;
- y. Usaha-usaha lain.
- (5) Setiap pegawai yang memangku jabatan struktural atau pada cost center atau pada pusat biaya berkewajiban menyusun sistem akuntabiltas yang dilengkapi dengan indikator dan target/ standar.
- (6) Pegawai yang memangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada
15. ayat (5) terdiri dari :
- a. Direktur;
- b. Kepala Bagian Kesekretariatan;
18. r c. Kepala Bidang Pelayanan;
- d. Kepala Bidang Keuangan dan Akutansi;
- e. Kepala Bidang Perencanaan dan Program;
- f. Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 4

- (1) Gaji pegawai Rumah Sakit PPK-BLUD bersumber dari Pemerintah dan Operasional rumah sakit.
•
\
r
- (2) somber biaya dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan J&gt;C:gawat BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil dan honor daerah /pegawru BLUD non pegawai negeri sipil.
- (3) Sumber biaya � ari biaya operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d1peruntukan Gaji pegawai kontrak PPK-BLUD.
- (4) Insentif pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha Iain atau biaya operasional rumah sakit.
- (5) Merit/bonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah sakit yang dianggarkan khusus.
- (6) Tunjangan yang bersumber dari pemerintah dan atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Honor bersumber dari biaya operasional rumah sakit.
Bagian Kedua
Kelompok Penerima Remunerasi
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 5

- (1) Kelompok Tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, psykologi dan apoteker secara individu.
- (2) Kelompok Keperawatan yang terdiri dari :
- a. perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- b. perawat Bedah Sentral;
- c. perawat Hight Care Unit (HCU), Neonate Intensive Care Unit (NICU), Paediakiric Intensive Care Unit (PICU), Intensive Care Unit (ICU), Intensive Coronary Care Unit (!CCU);
- d. perawat Rawat Jalan;
- e. perawat gigi;
- g. perawat Medical Chek Up (MCU);
- f. perawat Hemodialisa;
- h. perawat Rawat Inap;
- i. perawat Perinatologi; . . j. Bidan dan Perawat Kamar Bersalin (Venos Kamer/ VK);
- k. Asisten apoteker; . . I. analis Iaboratorium dan unit tranfusi darah;
- m. Radiografer;
- n. Perawat Supervisi; dan
- o. Fisioterafis.
- (3) Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai yang tidak memegang jabatan.
- (4) Kelompok manajemen terdiri � ari :
- b. Kepaia Seksi/ Kepala Sub Bagian;
- a. Kepala Bidang/Kepala Bagian;
20. (S) Kelompok kepala-kepala instalasi.
- (6) Tip . K hatan Nasional dan Tim Remunerasi. ... cngendali .Iamman ese
f'
- (7) Direksi adalah Direktur Ruman Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang.
Bagian Ketiga
Gaji
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 6

- (1) Seluruh pegawai rumah sakit berhak menerima gaji sesuai dengan sistem remunerasi rumah sakit berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan taat asas kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit berdasarkan perundang undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Dewan Pengawas, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Pegawai BLUD dengan status PNS mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian PNS.
- (3) Pegawai BLUD dengan status Non PNS mendapat gaji sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nornor 7 Tahun 2012 tentang Pegawai Non PNS Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (4) Remunerasi bagi ketua, anggota dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 8

Honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur;
2. b, honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enarn persen) dari gaji direktur; dan
3. c, honoran· . d an pengawas paling banyak 15% (lima belas um sekretans ew Pcrscn) dari gaji direktur.
I
�
Bagian Kedua Tunjangan
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 9

- (1) Pegawai rum � sakit yang memegang jabatan struktural dan fungsional mendapat .tunJangan sesuai dengan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjan\_gan perb � kan penghasilan bagi pejabat struktural dan fungsional sebagaimana d1maksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan dan ketetapan yang diberikan pemerintah daerah.
KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN
Bagian Kesatu Komponen Jasa Pelayanan Dalam Tarif
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 10

- (1) Komponen jasa sebagaimana tercantum dalam tarif rumah sakit yaitu Jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit dihitung berdasarkan harga satuan (Unit cost).
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara dan jasa tenaga administrasi.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam komponen tarif bukan insentif.
- (5) Jasa medis, jasa keperawatan/setara, dan jasa administratif sebagaimana tercantum dalam tarif sebagai insentif setelah dilakukan pengaturan distribusi dalam sistem remunerasi.
Bagian Kedua
Proporsi besaran jasa dalam tarif
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 11

- (1) Proporsi Jasa pelayanan dalam kom � onen � rif dilaksanakan berdasar � an pemilahan sesuai dengan jenis profesi atau jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan yaitu :
- a. Instalasi Rawat Jalan :
3. 1 Pr · · medis pada rawat jalan adalah sebesar 70 % (tujuh · oporsi Jasa . . puluh persen) dari total jasa pelayanan,
Proporsi jasa Pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi di Rawat Jalan adalah : .
- 2 Pr . . layanan keperawatan/ setara sebesar 20 % (dua · opors1 Jasa pe
- pPruluh � :5en); 1 an administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen); 3. oporsi jasa pe ayan
4. Pr � porsi tindakan medis pada Rawat Jalan, jasa medis sebesar 70 % [tujuh puluh P � rsen), jasa Keperawatan/setara sebesar 20 % (dua puluh persen], jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen];
5. Proporsi Tindakan yang dilakukan oleh perawat sebesar 70 % (tujuh puluh per � en) jasa keperawatan, sebesar 20 oi., (dua puluh persen) Jasa Medis dan sebesar 10 % (sepuluh perrsen) jasa administrasi.
Insta.lasi Rawat Inap:
1. Propo:si jasa medis pada visite di ruang perawatan adalah sebesar 70 % (tujuh .puluh persen) dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif', sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % ( sepuluh persen);
2. Bila dokter spesialis berhalangan, pasien di visite oleh dokter umum, dengan tarif dokter umum, proporsi sebesar 70 % (tujuh puluh persen] dokter umum dan sebesar 20 % (dua puluh persen) jasa pelayanan keperawatan/ setara dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
4. Tindakan yang dilakukan oleh perawat, sebesar 70 % (tujuh puluh persen) jasa keperawatan/ setara, sebesar 20 % (dua puluh persen) Jasa Medis dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
3. Proporsi tindakan medis, jasa medis sebesar 70 % (tujuh puluh persen], jasa keperawatan/setara sebesar 20 % (dua puluh persen) dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
lnstalasi Gawat Darurat
1. Proporsi jasa dokter untuk pemeriksaan atau tindakan adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif, sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan keperawatan/setara dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
2. Tindakan yang dilakukan oleh perawat, maka proporsi jasa tindakan tersebut sebesar 70 % (tujuh puluh persen) jasa keperawatan/ setara sebesar 20 % (dua puluh persen) Jasa Medik dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
lnstalasi Penunjang :
1. Instalasi Radiologi :
- b) Khusus pelayanan Ultrasonografy (USC?) I elektromedik jasa medis sebesar 70 % (tujuh puluh persen), jasa perawat/setara sebesar 20 % (dua puluh persen) dan jasa administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen).
- a) Proporsi jasa medis sebesar 45 % (empat puluh lima persen] dari jasa pelayanan, proporsi radiografer sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dan pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen); .
2. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan Un 1 ithT 1 � anfusi Dar ) ah d : .. Pr · · dis sebesar 45 % (empat pu u ima persen an jasa oporsi jasa me 1. analis sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dan pelayanan, propodrs1.nistrasi sebesar 10 % (sepuluh persen]. Jasa pelayanan a nu
5. 3 Instal · Rehabili"tasi Medik: d · · l · as � . 30 % [tiga puluh persen) an jasa pe ayanan Proporsi me � 1s � ebe � s sebesar 60 % ( enam puluh persen) dan jasa dan proporsr fis1otera � besar l O % (sepuluh persen). pelayanan adminstrasi se
4. Instalasi Gizi:
Prororsi jasa pelay � an konsultasi dokter spesialis gizi adalah sebesar :5 Yo (empat pul � hma persen) dari total jasa pelayanan, sebesar 45 Vo (empat puluh � ma persen) adalah jasa pelayanan nutrisionis dan pelayanan adm1mstrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
5. Instalasi Patologi Anatomi:
Pr � porsi jasa pelayanan medis Patologi Anatomi adalah sebesar 70 % [tujuh puluh persen) dari total jasa pelayanan, sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah jasa analis dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
6. Instalasi Farmasi :
Proporsi jasa kelompok apoteker adalah sebesar 45 % (empat puluh lima persen), jasa pelayanan asisten apoteker secara kelompok sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
7. lnstalasi Forensik :
Proporsi jasa medis forensik adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif rumah sakit, sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan tenaga lain pada lingkungan forensik dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
8. Instalasi Hemodialisa :
Proporsi jasa pelayanan medis adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jasa tindakan sebesar 60 % ( enam puluh persen) jasa pelayanan kelompok perawat, sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
Instalasi Bedah Sentral
1. proporsi Jasa medis operator sebesar 70 % (tujuh puluh persen), Perawat bedah sebesar 20 % (dua puluh persen) dan jasa administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
2. proporsi jasa dokter anestesi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), perawat anestesi sebesar 20 % (dua puluh persen) dan sebesar 1 O % (sepuluh persen) jasa administrasi.
3. proporsi Dokter spesialis pendamping operasi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), jasa Perawat sebesar 20 % (dua puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen).
Instalasi Intensive Care Unit
1. Proporsi jasa medis pada visit � di ruang ICU adalah sebesar 70 % (tuiuh uluh persen) dari total jasa pelayanan yang t � rcantum dalam tari � f p be 20 % (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan se sar d · · · b 10 01 k ' / tara dan J. asa pelayanan a rninistrasi se esar zo eperawatan se J � puluh perse � ) � s
2. 2 berhaiangan, pasien di visite oleh dokter umum, · a dokter � pesi er umum, proporsi sebesar 70 % (tujuh puluh dengan tarif dokt dan sebesar 20 % (dua puluh persen) jasa persen) dokter umum tan/setara dan jasa pelayanan administrasi pelayanan keperawa scbcsar 10 % (sepuluh persen);
r:
'-·
- 3 Proporsi tindakan med' · di · · . k is, jaea me is sebesar 70 % [tujuh puluh persen), jasa eperawata.n/ setara sebesar 20 % (dua puluh persen) dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
4. Tindak � yang dilakukan oleh perawat, sebesar 70 % (tujuh puluh persen) Ja � a keperawatan/ setara, sebesar 20 % (dua puluh persen) Jasa. � ed1s. dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- (2) Proporsi jasa yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), den � an besar � jasa pelayanan maksimal 44 % (empat puluh empat persen) dan total klaim yang dibayarkan.
- (3) Untuk j � sa pasien umum dan jamkesda, jasa yang dibagikan adalah sesuai dengan jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Sistem pembagian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan software remunerasi yang disusun berdasarkan ketetapan dalam sistem remunerasi ini.
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 12

- (1) Distribusi insentif terdiri dari insentif Jangsung dan insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan setara dan kelompok administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, sebesar 60 % ( enam puluh persen) dari proporsi jasa yang diterima, sebesar 40 % (empat puluh persen) didistribusikan ke dalam sistem remunerasi.
- (3) Proporsi jasa yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40 % (empat puluh persen) didistribusikan dengan besaran diatur sebagai berikut:
- a. Pos Remunerasi sebesar 15 % (lima belas persen);
- b. Insentif langsung Direktur 5 % (lima Persen)
- d. Insentif kepala seksi dan kepala sub bagian sebesar 2,85 % (dua koma delapan puluh lima persen) . .
- c. Insentifkepala bidang 2, 15 % ( dua koma\_lima belas persen)
- e. Insentif kepala-kepala instalas1 sebesar 2,5 % (dua koma bma persen)
- g. Tambahan insentif perawat sebesar 10 % (sepuluh persen).
- f. Tim pengendali .Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Tim Remunerasi sebesar 2 5 % (dua korna lima persen)
- (4) Insentif tidak langsung sebagaimana \_dim � sud pada ayat (1) diberik � kepada seluruh pegawai berdasarkan mdexmg, dengan sumber dana dan Poa Remunerasi.
r
. . . Bagian Kesatu Distribusi Insentif Direksi dan Pejabat Struktural, Kepala lnstalasi, Tim Pengendali JKN dan Tim Remunerasi
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 13

- (1) Distribusi insentif Direktur langsung sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Kepala Bid � g/ � epal � Bagian distribusinya menggunakan score indexing y � tu. score 0 md1v1du dibagi total score indexing kepala bidang/kepala bagian dikali 2,15 Vo (dua koma lima belas persen).
- (3) Kepala Seksi(K � p'.3-1a S � b Bagian distribusinya menggunakan score indexing yru � sc?re \_md1vi � u dibagi total score indexing kepala Seksi/kepala sub bagian dikali 2,85 Vo (dua koma delapan puluh lima persen)
- (4) Kepal � -k � p � a i � s � asi distribusinya menggunakan score indexing yaitu score individu dibagi total score indexing kepala instalasi dikali 2,5 % (dua koma lima persen).
- (5) Tim Pengendali JKN dan Tim Remunerasi distribusinya menggunakan score indexing yaitu score individu dibagi total score indexing Tim pengendali JKN dan Tim remunerasi dikali 2,5 % (dua koma lima persen).
Bagian Kedua Distribusi Insentif Langsung dokter, perawat dan tenaga administrasi
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 14

- (1) Insentif pelayanan reguler merupakan pelayanan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit dan tidak memilih dokter atau tidak memilih pelayanan eksekutif, berlaku untuk semua kelas perawatan.
- (2) Jasa pelayanan yang timbul akibat pelayanan non eksekutif merupakan jasa pelayanan non eksekutif.
- (3) Setiap penghasil jasa pelayanan regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan insentif langsung sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jasa pelayanan yang dihasilkannya, kecuali jasa forensik sebesar 80 % (delapan puluh persen], dengan rincian sebagai berikut :
- b. kelompok keperawatan/setara berhak mendapat insentif langsung kelompok sebesar 60 % (enarn puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan keperawatan/ setara, dengan distribusi berdasarkan score indexing kelompok perawat/ setara dan telah ditetapkan dalam sistem remunerasi;
- a. tenaga Medis berhak mendapat insentif langsung sebesar 60 % (enam puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan medis dan menjadi penghasilan individu tenaga medis yang bersangkutan;
- c. kelompok administrasi berhak mendapat sebasar 60 % (enam puluh persen) insentif Iangsung dari ja � peJayanan administrasi, dengan sistem distribusi berdasarkan s':°re inde �
- d. kelo k dministrasi sebagaunana dimaksud pada huruf c adalah sel= a · truktural (administrasi) dan fungsional yang meliputi petu pedg8;w � trs si Central Sterile Supply Departemen (CSSD), Instalasi P ga l slaan a nuruAirs L � 'bah (IPAL) Pengelolaan tempat cucian di rumah engeo im ' · s R ahSaki ( Sakit (laundry) · · Instalasi Pemelihru:aan ar � a . ux\_n t IPSRS), S tu ' gizi, (Satpam) Cleaning servzce di lingkungan rumah a an Pengamanan ' salc:i.t.
. . . Bagian Ketiga Distribusj Insentif Langsung Pelayanan Eksekutif
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 15

- (1) Jnsentif\_ Pelayan � Eksekutif adalah jasa yang timbul akibat pelayanan e � seku � f, yang d1bedakan dari pasien reguler, atas dasar pasien yang d1layam adalah :
- a. pasie � y � g dibawa oleh masing masing dokter atau pasien yang berobat ke � likhmk eksekutif baik pagi maupun sore;
- b. pasien yang dengan sengaja datang ke RSUD dan meminta pelayanan melalui jalur pelayanan eksekutif.
- (2) Distribusi insentif langsung pelayanan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pasien yang berobat ke poliklinik eksekutif, Tenaga Medis berhak mendapat insentif langsung pada poliklinik eksekutif secara individu sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan.
- (3) Distribusi insentif langsung pelayanan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasien yang berobat ke pelayanan Eksekutif pada rawat inap dengan ketentuan Dokter mendapat insentif langsung sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi jasa uisiie.
- (4) Distibusi Insentif langsung tindakan medik pada pelayanan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter berhak mendapat insentif langsung individu sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan.
- (5) Distribusi Insentif langsung Tindakan yang dilakukan oleh perawat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok perawat mendapat insentif langsung sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jasa Tindakan yang dilakukan oleh perawat sama seperti insentif langsung pelayanan reguler.
- (6) Distribusi Insentif langsung Pelayanan Bedah Eksekutif adalah sebagai berikut:
- b. Insentif dokter anestesi langsung pada pelayanan bedah eksekutif adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan;
- a. Dokter bedah berhak mendapat insentif langsung pada pelayanan bedah eksekutif adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter bedah;
- c. Insentif kelompok keperawatan bedah pada pelayanan bedah eksekutif adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) sama dengan insentif langsung pelayanan reguler;
- d. Insentif kelompok penata anestesi pada pelayanan bedah eksekutif adalah sebesar 60 % (enam puluh Persen) sama dengan insentif langsung pelayanan reguler.
Bagian Keempat Insentif Tidak Langsung
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 16

- (1) Distnbusi insentif tidak langsun � se � agaimanha � i 1 � aksud pabda Pdasal d12 ayat (1) k tribusi dan setiap peng asi jasa yang era a pa a reVen merupakan. on en jasa ditambah sebesar 50 % (lima puluh Pe Ue center, dan kompko dn an keuntungan usaha-usaha lain dari rumah rsen) keuntungan apoti sa.Icit. (2) Di trib · lS USl ···
- (2) D\_istribusi insentif tidak\_ langsung dibagikan berdasarkan scoring yang d1tentukan. dengan perh1tungan indexing yang ditetapkan dalam sistem remuneras1.
- (3) Besarar.i sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan total score individu pegawai yang bersangkutari dengan rumus INSENTIF - (Score individu : Total Score RS) X Total Dana POS Remunerasi.
- (4) Insentif tidak\_ langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan srstem akuntabilitas kinerja pegawai.
- (5) Sistem akuntabilitas kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan. jika pegawai mencapai kinerja sebesar 100 % (seratus persen) seeuai dengan target/ standard, maka pegawai yang bersangkutan mendapat insentif sebesar 100 % (seratus persen) sesuai dengan nilai total index perorangan.
- (6) Sistem akuntabilitas kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan jika pegawai hanya memiliki kinerja sebesar 80 % (delapan puluh persen) maka insentif pegawai yang bersangkutan adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikali jurnlah nilai indexing performance pegawai yang bersangkutan ditambah dengan index basic, index kompetensi, index resiko, index emergensi dan index posisi.
BAB IV - PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 17

- (1) Insentif langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas), setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai.
- (2) Score individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total score individu yang menjadi score rumah sakit ditetapkan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian Rumah sakit.
- (3) Besaran insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi setiap pegawai dapat berbeda setiap bulan, tergantung kepada besar kecilnya POS Remunerasi dan kinerja pegawai.
- (4) Yang berwenang membayarkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah Kepala Bidang keuangan rumah sakit.
- (5) Score individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah setiap bulan bergantung kepada perub � har.i basic index, perubahan pendidikan, perubahan posisi/jabatan, dan kinerja.
BAB VII - INDEXING
Pasal 18

- (l) Indexing dilaksanakan berdasarkan: . . . a. b · 'nd ; · d dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar asrci exinex d k .. kk · b · 1 h ai dengan standar ber asar an gaji po o pegawai agi se uru gku p egaw d ngan ketentuan setiap Rp 500.000,- (lima ratus Yang bersan tan e ( ) ·1 · · d · ib . . . kok sama dengan 1 satu m ai m ex, pegawai � u rupiah) ah g aJlS �� it gaii pokoknya disetarakan dengan gaji pokok ontrak Rum , " d"d"k a terendah PNS sesuai dengan pen I I anny .
- b. kualifikasi/ capacity ind d nilai kualifikasi/ .ex a alah untuk memberikan penghargaan keterampilan yan c � pacity. berdasarkan pendidikan pegawai atau pendi � ikersertifikat denganketentuan sebagai berikut:
2. ursus/ pelatihan be tifik ( . . . . . k . rser 1 1 at minimal 24 Jam) sesuai dengan pos1s1 erJa pegawai d'b . h . . 0 2 ( 1 k , 1 en peng argaan dengan tambahan nilai · no oma dua) dan hanya berlaku 4 (empat) tahun.
1. Tingkat . . k . an atau keterarnpilan yang tidak sesuai dengan Kposisi erja pe � awai tidak diakui dalam sistem ini.
- c. risk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu
2. Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP). terdiri dari rawat jalan, gizi, IPSRS, rehabilitasi medik, diagnostik, cssd, ambulance, hemodialisa dan Farmasi;
1. Resiko grade I dengan nilai index I adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP); yaitu pegawai yang bekerja di perkantoran.
3. Resiko grade III dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari rawat inap hemodialisa, laboratonum, VK.
5. Resiko grade IV dengan � ilai index 6. k � mungkinan terjadi .resiko kerja yang bersifat infekstu � dan rad1 � s1 walaupun � egaw � 1 yang bersangkutan bekerja sesua1 protap yaitu: perawatan isolasi, IGD, Hight Care Unit (HCU), Ne � nate Intensive . Care Unit . (NICU), Paediaktric Intensive Care Unit (PICU), � ntenswe Care Unit {ICU), Intensive Coronary care Un � t (ICCU), poh paru.' laundry, forensik, r di 1 · ipal Masmg-masmg bagian mempunyai a 10 og1, · . . . k · · d pengelompokkan/ daftar dan jems pe erjaan sesuai engan grade.
4. Resiko gr;de III dengan nilai index 5 khusus untuk ruangan penyakit dalam.
| PENDIDIKAN | INDEX |
|---------------------------------------|---------|
| SD | 1 |
| SMP | 2 |
| SMA/SMU | 3 |
| Dl | 4 |
| 03 | 5 |
| Sl/04 | 6 |
| DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS | 7 |
| 82 | 8 |
| DOKTER SPESIALIS | 9 |
| 83 | 10 |
6. Khusus Perawat Bedah Central (OK) index Risiko adalah 18.
- d. emergency index adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah emergenci yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sanga � tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.
| No | Tingkat Emergency | Index |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Tingkat Emergency Rendah • Administrasi perkantoran | 1 |
| 2 | Tingkat Emergency Sedang • Administrasi keuangan (diluar perkantoran) • Gizi, Laundry • Farmasi • Rawat Jalan • CSSD • Radiologi non Shift • Laboratorium non shift unit tranfusi darah non shift • Bendahara | 2 |
| 3 | Tingkat Emergency Tinggi • Rawat Inap • Laboratorium shift dan unit tranfusi darah shift • Radiologi shift • Isolasi • Hemodialisa • VK | 4 |
| 4 | Tingkat Emergency Tinggi Perinatologi | 5 |
| 5 | Tingkat Emergenci Sangat Tinggi • ICU, !CCU, NICU, PICU, • IGO | 6 |
| 6 | khusus Tingkat emergency index perawat Bedah sentral | 10 |
- e. position index adalah tuk · · . b un menilai beban jabatan yang disandang pebgaw9:iby9:nku g ersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan se agar en t:
- f. performance index adalah untuk mengukur hasil/pencapaian kerja dari pegawai. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/ PMS);
- g. nilai index kinerja adalah dua kali basic index
4. Penilaian pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;
- h. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :
1. Basic Index
- i. Score adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating);
- j. Total score individu adalah pe � j\_umlahan dari score \_basic, kualifikasi/ capacity, Risk, Emergency, Position dan Performance index;
- k. Total score individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Score RS.
| No | Kelompok Jabatan | Index |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Tidak memiliki jabatan | 1 |
| 2 | Koordinator I Ketua, bendahara, Wk.Ruang, Penanggungjawab | 2 |
| 3 | Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi, Ketua panitia, Kepala Ruangan | 3 |
| 4 | Kep � a Instalasi, kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Departemen Kepala SMF ' | 4 |
| 5 | Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua SPI. | 6 |
- Rate 1
2. Kualifikasi index
- Rate 3
3. Risk Index
- Rate 3
4. Emergency Index
- Rate 3
5. Position Index Rate 3
6. Performance index
- Rate 4
Format Indexing
BAB VII - INDEXING
Pasal 19

-l
| lfo | Objek | Index | Ra tine | Scor e |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| 1 | • Setiap ·· bemilJ{ � =k PNS Rp. 500.000 - Tenaga Non PNS . . dengan gaji Pokok PNS disesuaikan | | | |
| 2 | Kual(flkasf/ Capacl a. SD t,, Index b. SMP c. SMA/SMU d. Dl e. 03 t. Sl/04 g. Dokter Umum/ Dokter Apoteker/NERS Gigi/ h. S2 i. Dokter Spesialis j. S3 /Subspesialis Konsultan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 3 | |
| 3 | Risk Index a. Grade I b. | | | |
| | Emergency Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV | l 2 4 6 | 3 | |
| 5 | Position Index a. Tidak memiliki jabatan b. Koordinator, Bendahara, Ketua panitia, Wakil Karu, PJ c. Kasubid, Kasubag, Kasie, Kepala Ruangan d. Kepala Instalasi, Kabag, Kabid, Supervisor e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI, | 1 2 3 4 6 | 3 | |
| 6 ----L | hrforma.nce IndeX - Pejabat berdasarkan sist � m akuntabilitas atas capaian indikator, Standard dan target. • Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem � lM � an!1ai g • � e � m � e � n � Kin � • � e � , n � •a � ;;;;;;;;;:-- �� -t | 2 x Basic Index ���� | 4 t- �� -t | �� -l |
TOTAL SCORB no&gt;J.VD&gt;11
,
,
I
BAB VIII - KRITERIA PENILAIAN KINERJA
Pasal 20

- l) pegawai yang memegang j b t ( dapatan atau R a a an atau memangku jabatan pada pusat peen t Center di -� :nue Center maupun Pejabat pada pusat biaya atau osgukuran ki W � Jt � nb menyusun sistem akuntabilitas sebagai alat pen nerja peja at.
- (2) Penilaian kin � rj � para pejabat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar � an mdtkator. � inerja, target dan atau standard, serta diukur dengan sistem akuntab1htas sebagai alat ukur kinerja pejabat.
- (3) Penilaian pegawai yang tidak memangku jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional, penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem akuntabilitas kinerja.
BAB IX - MERIT DAN BONUS
Pasal 22

- (1) Merit/Bonus adalah penghargaan dari rumah sakit atau pemilik rumah sakit atas dasar prestasi kerja pegawai yang besarannya ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Merit/Bonus bisa dalam bentuk Bonus atau penghargaan lain dalam bentuk reward dengan besaran ditentukan oleh pemimpin BLUD.
BAB IX - MERIT DAN BONUS
Pasal 23

- (1) Pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan selama 3 (tiga) 0 hari kerja dalam satu bulan insentif tidak langsung dipotong sebesar lOYo (sepuluh persen).
2. p . lukan ijin selama 3 (tiga) kali dalam satu bulan . egawai yang mengal 1nsentif tidak langsung d'potong sebesar 10% sepuluh persen). 1 (2)
3. p . . ... n dan terbukti tidak benar atas alasan ijin yang d �� awru meng?-JUk � 1J1.d k langsung dipotong sebesar 100 % (seratus la.JUkannya, msent1f ti a J&gt;ersen). (3)
4. . ti besar atau cuti bersalin selama 3 (tiga) Pegawai yang meng8;111 � tl cu � endapatkan insentif selama waktu cuti. bulan, secara otomatis tidak (4)
5. Petugas yang tugas belajar Sclama tugas belajarsecara otomatis tidak mendapat insentif (S)
Petugas ...
I
- (6) Petugas yang melalaikan gh manfaatan listrik air d pen ema � (cost containment), terhadap ;ebesar 100 % (seratus pers:). telepon, msentif tidak langsung dipotong
- (1) Jika pegawai terbukti mencuri bar . . . insentif Iangsung mau . . � ng atau benda rnilik rumah sakit, % (seratus persen). pun msent1f tidak langsung dipotong sebesar 100
3. pegawai yang membocorkan ah · · kit k d 'hak . r asra perusahaan atau rahasia rumah sa ep: a pi luar, msentif langsung maupun insentif tidak Iangsung ipotong sebesar 100 % (seratus persen). (8)
4. peg � w � i ya � g terbukti menggunakan narkoba, minuman keras dan berJudi di lmgkungan rumah sakit insentif Jangsung maupun insentif tidak langsung dipotong sebesar 100 % (seratus persen). (9)
- (10) Pejab8:t .yang memberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar insentlf tidak langsung dipotong sebesar 100 % (seratus persen).
- (11) Pegawai y � g terbukti merokok di lingkungan rumah sakit, insentif tidak langsung dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (12) Pegawai yang berkelahi dilingkungan rumah sakit, insentif langsung dan insentif tidak langsung keduanya dipotong sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (13) Pegawai yang melanggar norma perkawinan (perselingkuhan) atau melakukan perbuatan yang diluar norma etika dilingkungan rumah sakit insentif langsung dan tidak langsung dipotong sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (14) Pegawai yang mogok kerja atau terbukti menghasut kegiatan tersebut insentif Iangsung maupun insentif tidak langsung dipotong sebesar 100 % (seratus persen).
BAB XI - KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 24

- (1) Pejabat yang memiliki kinerja mencapai t � rget dan atau � elebihi target, diberikan reward sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh direktur,
- (2) S . t · · · dapat dirubah sesuai dengan kesepakatan dengan is em Remunerasi 101 Pemilik Rumah Sakit.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

l&lt;ctc h,\_\_ ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Jan\_ n. � Yang diatur dalarn Peraturan llarj 2015.
' , r:
\'
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (l) Dengan berlakunya Peraturan ini, rnaka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Hasil Jasa Pelayanan Dengan Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang
Ditetapkan di Sintang. pada tanggal .i � � J&lt;..vAf.., 2015
BUPATI SINTANG, �
Diundangkan di Sintang Pada tangga} ss � I lwAJ.,' 20 15
81t.tn..-KABUPATEN SINTANG, -.au!.fARIS DAERAH
- 7
\ lQa
�
IL\sRAB
� t G TAHUN 2015 NOMOR I e, � 'l'A. DAERAH KABUPATEN s1NTAN
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 201 7;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Pera.turan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanta.uan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Desa (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongonodw SeKlat9:1 Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata erja Pemerintahan Desa;
U
Menetapkan
- 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

- U Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/at.au hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kot.a dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondondow Selatan Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
V
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: W = {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab - AI&gt;iam)
Keterangan:
- Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa
DD1mb = pagu Dana Desa kabupaten
ADiam =besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9

- ( 1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dsan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. Bidang Pembangunan Desa
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan;
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan;
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Desa;
4. pengadaan, pembangunan, pengembangan an pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan; dan/ atau
5. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
v
v
3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. pengembangan system informasi Desa;
5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/ atau BUMDesa bersama;
9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
9. 1 1 . bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Muasyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
BAB IV - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- ( 1 ) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 1

1
- ( 1 ) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan februari tahun anggaran berikutnya.
'\
BAB VI - SANKS I
Pasal 12

- ( 1 ) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;
- b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15; dan/atau
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
BAB VI - SANKS I
Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas Fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan november tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Sangadi yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan november tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
.
.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor Tahun 2017.
r::
Ditetapkan di Bolaang Uki
tanggal � Jllvivari
!lc,tz\_
Ly BUPATI BOLAANG ONGONDOW SELATAN.9
Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal
3
-!ill.
•
9VlJ
IND
BERITA DAERAH 2017 NOMOR UPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG/MONGONDOW SELATAN,
J
-
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor Tahun 2017 Ten tang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kahupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017
\_
|-------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| •.. | !fain• Dua | ,_ ... | ,_ ... | ,_ ... | ,_ ... | J..-l&b Paldadulr. | J..-l&b Paldadulr. | J..-l&b Paldadulr. | J..-l&b Paldadulr. | Pond\ldWI; Ml-.kln | Pond\ldWI; Ml-.kln | Pond\ldWI; Ml-.kln | Pond\ldWI; Ml-.kln | | | | | Alokad llierdaallrka.n Fon11ula | Pa1• Dana Dua per-Deaa | Para Dana Deaa pu·De•• |
| •.. | !fain• Dua | Alokali Daaar | ... ,- ... Penlhlduk Pl:aduohk | Pl"Oponl l11.dek1 Jnmlata | Iliabot . | ... Kemllkl ••• | 1114•.lul - -- � | Prap,on! - ··-� | lliobat | Lua, Willl:,ah | lndeka Luu Wlb:,ata | ... .._ .. | - | lnde!H KeauUtan Oeo1rafl1 | Praponl lndelr.a KeanUtaa | Bobot | Total lliobot | Alokad llierdaallrka.n Fon11ula | Pa1• Dana Dua per-Deaa | Para Dana Deaa pu·De•• |
| ,,1 | 12 1 | l'I | 1,1 1 51 | ( 61 | l'I | 181 | 1•1 | (10) | (l I) | 02) | (13) | (Ml | (151 | (16) | (17] | (181 | (7)+(13)+{151 | 1201 | (21)• (31 • (201 | 1221• (31 + (20) |
| 6 9 | TOUAYAOt\N sevffAN | 7'20,4'1'2,000 | 53< | 0.008729 | 0.00218234 | " | " | 0.00324!; | 0.00113574 | 8 22 | 8.22 | 000:;()85 | 000().'",()8'15 | 5'1.76 | 001530458 | QQ04$ql37 | 0.008'117()() | 18.�.'176 | 76<>,038.476 | 769.038.000 |
| v | KE.CAIIATAlf PilfOLOSIAlf TIJ(UR | | "" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Mt\TANDOI | 720,442,000 | 7 96 | 0.013012 | O.OOJ'25307 | 430 | 43() | 00'29688 | 0.01039078 | 13.37 | 13.37 | 0.008274 | 0000827"13 | 48.25 | 00134871'1 | 000404614 | 0.01851712 | 106,900,990 | 827.342,990 | 877,343,000 |
| 71 | OUMACJIN A. | 720.442,000 | 796 936 | 936 | 0.015301 000382522 | " | ai | 0.002MO | 0.0007'1')10 | 71 21 | 71.21 | 0.01-4070 | O.OCH406% | 3683 | O.OIC)29421 | 000308826 | 0.01206954 | 69,677 ,420 | 790.119,420 | 790,119,000 |
| 72 | DUMAGIN B | 720,442,000 | m | m | 001260-1 OOOJIS090 | 150 | 050 | 0010356 | 0.00362169 | 4'1 70 | 44.70 | 0.027663 | 0.002'16626 | 32.56 | 0.00910083 | 0 00273025 | 0.01227209 | 70,846,729 | 7?1.28R,729 | 791,'289,000 |
| 73 | DAYOW | 720,442.000 | 5\3 ,.,, | 513 | 0.008386 0.00209651 | 83 | 83 | 0005730 | 0.00200:;66 | 20.66 | 20.66 | 0.01'2783 | 0.00127&"\I | 50.32 | 001'106398 | 000421919 | 0.00959967 | 55,418.873 | 775,860,873 | 77:;,861.000 |
| 7•1 | ONGGUNOI | 720,44'2.000 | | ·"' | 0.008958 0.00223955 | 219 | 2'9 | 0015120 | 000529205 | Zl.20 | '.l 2.20 | 0.013737 | 0.00137370 | <IL.<10 | 0.01157168 | 0.00347150 | 0.01'237680 | 71,451,186 | 791.893,186 | 791,893,000 |
| | MODISl | 720,442,000 | sos | sos | 0.008321 000208017 | | | 0012220 | 0.00427713 | 15.49 | 15.49 | 0.009587 | 0. 0009:5873 | 53.06 | 0.0\'182951 | 0004'1'1885 | 0.01176488 | 67,918,609 | 788.360,609 | 788,361.000 |
| " | POSILI\OON | 720,442,000 | 5<'.l | 54'.l | 0008860 0 00221503 | "' 213 | "' 213 | 0.014706 | 0.00514706 | JO 12 | 30.12 | 0.018642 | 00018&f20 | 45.16 | 0.01262348 | 000378705 | 0.01301333 | 75,125,893 | 795,567,893 | 795.568,000 |
| 76 77 | PIDUNO | 720,44'2,000 | , ,,.. | | 0.006931 0.00173279 | I I | I I | 0.000759 | 0.000'2658 l | 20.66 | 20.66 | 0.012783 | 0.001278:U | SS.20 | 0.01626597 | 000487979 | 0.0081�70 | 47 .088,573 | 767 ,530,573 | 767,531,000 |
| 78 | IIJGON | 720.442,000 | 30 7 | "'' :,0 7 | 0.005019 0.00125464 | 140 | 140 | 0.009666 | 0.00338304 | 15.49 | 15.49 | 0.009587 | 0.00005873 | <520 | 001263265 | 000378980 | 000938621 | 5".166,525 | 77'1,628,525 | 77'1,629,000 |
| | MOTANDOI SF.l.ATAN | 720,442,000 | 608 | 658 0.010756 | 000268909 | 3"6 | 356 | 0.02'1579 | 0. 00860' .!60 | 673 | 8.73 | 00054<K | 000054035 | 30.05 | 0.00839896 | 000251969 | 0.01435173 | 82,852,466 | 803,294,486 | 803,294,000 |
| 79 80 | Pt::RJUANGAN | 720,'1'12,000 | 295 | 29 5 | 00048'22 0.00120560 | 116 | 116 | 0 008009 | 0.00280309 | 0.86 | 0.86 | 0.0005J3 | 0.000053"..!6 | 69.78 | 0.01950389 | 0.00585117 | 0.00')<)!312 | 57,228,385 | 777.670,385 | 777 .670,000 |
| | ONGGUNOl | | | "6 | 0.00170010 | | | 0011461 | 0.00401132 | 362 | | | | 5550 | 0 01551223 | | | | 781,573,8.17 | |
| 81 | S�:l.o\TAN | 720,442,000 | ... | O 006800 | | ... | 166 | | | | 362 | O.Cl0'2242 | 000022-119 | | | 000465367 | 001058928 | 61,131,837 | | 781,574,000 |
| | Tot.al | 158,31515,802,000 | 61,1'73 | | 1 0.21500 | 14,484 | 14,484 | ' 000000 | 0.35000000 | 1,6115.860 | J,6115.860 | LOOO | 0.100 | 3,1577.81 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 15,772,9915,000 | 64, 128,797,000 | 64, l:28,797,000 |
d/
9
| Bobat | Bobat |
|---------|----------|
| JP | |
| | 35% { kl |
| LW | 10% |
| lKC | 30% |
� ,
(
"
| Ka11tral Peacb.ltu111:a11 | Ka11tral Peacb.ltu111:a11 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| l'l'lgu pene Desa Kallupot,;n Dollu1.11g MongondoW Scletan | 64,128,797.000 |
| lle,all PcrhilUllgitn Plilgu Dflntt Dc H. !WJupe.ten BoLMng | b4,128,797,000 |
| P!•gu J\Lokosl D11M.r | 720,442,000 |
| T oUli Pt1.gu Nokasi �w | 58,355,802,000 |
| Tow.I l'ftgu Baglan pormule | 5,772.995,000 |
| Jumtah De1.1t | 81 |