PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2014
Tentang PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
Berlaku: 1 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa Penetapan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan guna untuk meningkatkan target optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor Pajak Daerah jenis Pajak Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat DPKPA adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak penerangan jalan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan, halaman, dibahu jalan/berm, median jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO), Bando Jalan, Shelter Bus, Pos Jaga dan Pengatur (Pos Gatur) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan.
9. Reklame Cahaya/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terpogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
10. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
11. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat lain yang sejenis.
12. Reklame Tempelan/Melekat/Stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
13. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.
14. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungan sebagai aksesoris kota.
15. Gravity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan, benteng, bangunan jembatan dan/atau bangunan lainnya.
16. Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada konstruksi berdiri sendiri (free standing) melintang jalan yang dirancang dan dibangun khusus.
17. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan berupa bangunan tidak sebidang diatas jalan.
18. Area/kawasan adalah ruang jalur jalan yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
19. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
20. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
21. Izin Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
23. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
24. Titik peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan /ditempatkan/ditempelkan.
25. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
26. Reklame pada bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
27. Reklame pada bahu jalan atau berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan trotoar dan/atau saluran.
28. Area Khusus yaitu area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan (RTBL).
29. Area Selektif, yaitu area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.
30. Area Umum, yaitu area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakan secara acak.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - DASAR PERHITUNGAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME Pasal 2
Pasal 3

Dasar Perhitungan Nilai Jual Pajak Reklame adalah sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dikalikan dengan nilai sewa reklame.
BAB II - DASAR PERHITUNGAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME Pasal 2
Pasal 4

Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah NJOR ditambah NSPR.
BAB II - DASAR PERHITUNGAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME Pasal 2
Pasal 5

- (1) NJOR adalah harga dasar ukuran reklame dikalikan ukuran reklame (luas) ditambah harga dasar ketinggian reklame dikalikan ketinggian reklame per titik pemasangan dan per batas minimal masa pajak.
- (2) Objek Pajak reklame terdiri dari :
- a. Reklame Papan/Bilboard/Megatron/Videotron dan Media Reklame elektronik lainnya.
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat (Sticker);
- d. Reklame Selebaran (brosur);
- e. Reklame Berjalan pada kendaraan;
- f. Reklame Udara/Balon;
- g. Reklame Suara;
- h. Reklame film/Slide;
- i. Reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Penyelenggaraan Reklame yang sifatnya sosial dan nirlaba;
- c. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, Televisi, Radio, Warta harian, Warta Mingguan, Warta bulanan dan sejenisnya;
- d. Papan Nama yang nyata-nyata digunakan sebagai identitas/pengenal yang melekat pada lokasi tempat usaha dan tanpa adanya sponsor (yang melekat pada lokasi penggunaan tempat usaha).
- (4) Masa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
BAB II - DASAR PERHITUNGAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME Pasal 2
Pasal 6

- (1) NSPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 adalah Nilai Klasifikasi Jalan ditambah Nilai Lokasi Penempatan (Kawasan) dikali Nilai Sudut Pandang (skor).
- (2) Yang dimaksud dengan Nilai Klasifikasi jalan adalah jalan raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat serta Jasa Marga.
- (3) Klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Jalan Arteri Primer (Toll);
- b. Jalan Arteri Primer/Jalan Negara;
- c. Jalan Arteri Sekunder/Provinsi;
- d. Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten;
- e. Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa.
BAB II - DASAR PERHITUNGAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME Pasal 2
Pasal 7

Tabel NJOR dan Tabel NSPR adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB II - DASAR PERHITUNGAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME Pasal 2
Pasal 8

Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, NJOR ditambah 25 % (dua puluh lima per seratus) dari NJOR sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Reklame Dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPKPA.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 2 Januari
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 2 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/ttd
DODO DJUANDA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 1