PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2014
Tentang PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN
Berlaku: 8 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa sebagai salah satu upaya menunjang pcmbangunan perekonomian khususnya bidang pcrkebunan di Kabupaten Situbondo scbagai upaya mcningkatkan pcndapatan asli dacrah, maka pcngelolaan Perusahaan Dacrah Perkebunan Banongan perlu dioptimalkan secara profesional;
- b. bahwa mcmpcrhatikan pcrkcmbangan dunia usaha, maka kctentuan-ketcntuan yang mcngatur mengenai Pcrusahaan Dacrah Pcrkcbunan Banongan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Dacrah Kabupatcn Panarukan Nornor 2 Tahun 1971 scbagaimana Lelah diubah dcngan Pcraturan Dacrah Tingkal II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tcntang Pen1bahan Perlama Pcraturan Dacrah Kabupatcn Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pcrusahaan Daerah Situbondo Kabupatcn Daerah Tingkal 11 Situbondo, sudah tidak sesuai dan pcrlu ditinjau kembali;
- c. bahwa bcrdasarkan perl.imbangan scbagaimana tcrscbut dalam huruf a dan huruf b, pcrlu mcmbentuk Pcraturan Dacrah tcntang Pcrusahaan Dacrah Pcrkebunan Banongan.
Mengingat
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- l. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang dalam Pcrnbcntukan Dacrah-dacrah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) scbagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pcrusahaan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pcrnyataan Tidak Berlakunya Bcrbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemcrintah Pcngganti Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lcmbaran Negara l&lt;cpublik Indonesia Nomor 2901);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tcntang Kctenagakerjaan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lcmbaran Republik Indonesia Nomor 4286); Negara
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbcndaharaan Negara (Lcmbaran Negara tcntang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2004 tentang Pcrkcbunan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor ~437) scbagaimana lclah bcbcrapa kali diubah, tcrnkhir dcngan Undang-·
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemcrintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Pcraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Pcraturan Pcmerintah Nomor 28 Tahun 1972 tcntang Pcrubahan Nama dan Pcmindahan Tcrnpat Kedudukan Pcmcrintahan Dacrah Kabupaten Panarukan (Lcmbaran Negara lkpublik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Pcraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pcdoman Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmcrintahan Dacrah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemcrintah Nomor 6 Tahun 2006 tcntang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4069);
16. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan Pcrncrintahan Antara Pemcrintah, Pcmcrinlahan Dacrah Propinsi, dan Pcmcrintahan Dacrah Kabupatcn/Kot&lt;:i {Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
17. Pcraturan Mcnlcri Dalam Ncgcri Nomor 43 Tahun 2000 tcntang Pcdoman Kerjasama Pcrusahaan Daerah Dengan Pihak Kctiga;
18. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nornor 153 Tahun 2005 tcntang Pcdoman Pengclolaan Harang Daerah Yang Dipisahkan;
4
19. Peraturan Menl.cri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 ten Lang f&gt;edoman Pcngclolaan Kcuangan Daerah scbagaimana Lelah diubah lcrakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Perubahan Kedua Alas Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tcnlang Pcdoman Pcngclolaan Kcuangan Dacrnh;
20. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Pcnyelcnggaraan Pcmcrintah Daerah;
21. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pcngawasan Peraturan Dacrah dan Pcraturan Kcpala Dae rah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pcdoman Pengelolaan lnvestasi Pcmerintah Dacrah;
24. Peraturan Mcntcri Pcrtanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tcntang Pcdoman Pcrizinan Usaha Pcrkcbunan (Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 180);
25. Kcputusan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepcngurusan Badan Usaha Milik Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Ncgeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kcrjasama Perusahaan Dacrah dcngan Pihak Ketiga;
27. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tcntang Urusan Pcmcrintah Dacrah Kabupaten Situbondo (L~mbaran Dacrah Kabupatcn Situbondo Tahun 2008 Nomor 2 ) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tcntang Pokok-Pokok Pcngclolaan Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kabupalcn Silubondo Tahun 2008 Nomor 13 ).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Dan
BUPATI SJTUBONDO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupatcn Situbondo.
2. Pcmerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupatcn Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Pcrusahaan Daerah Pcrkebunan Banongan, yang sclanjutnya discbut PD Perkcbunan Banongan adalah Pcrusahaan Dacrah Perkcbunan Banongan yang didirikan bcrdasarkan Peraturan Daernh Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tcntang Perubahan Pertama Pcraturan Dacrah Kabupatcn Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tcntang Perusahaan Dacrah Situbondo Kabupatcn Daerah Tingkat II Situbondo.
6. Direksi adalah Organ PD Pcrkcbunan Banongan yang bertanggungjawab atas kepcngurusan PD Pcrkebunan Banongan untuk kcpentingan dan tujuan PD Perkcbunan Banongan baik di dalam rnaupun di luar pengadilan, yang tcrdiri dari Dircktur dan Wakil Direktur.
7. Sadan Pcngawas adalah Organ PD Pcrkebunan Banongan yang bcrtugas mclakukan pcngawasan dan membcrikan saran dan pcrtimbangan scrta pcrsetujuan kepada Direksi dalam menjalankan kcgiatan kepengurusan PD Pcrkcbunan Banongan.
8. Pcgawai adalah karyawan clan karyawati PD Perkcbunan Uanongan.
9. Pengurusan adalah kcgiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
10. Rencana Kcrja Pcrusahaan adalah rcncana kerja 5 (lima) tahunan PD Banongan.
- 1 1 . Rcncana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah rencana kcrja dan anggaran tahunan PD Pcrkcbunan f:3anongan.
12. Pembubaran adalah pengakhiran PD Perkebunan I3anongan yang ditctapkan dcngan Pcraturan Dacrah.
13. Pcrkcbunan adalah scgala kcgiatan yang mcngusahakan tanaman tertcntu dan/atau media tumbuh lainnya dalam ckosistem y~\_mg scsua,, mcngolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut., dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pcrmodalan serta manaJemcn untuk mewujudkan kcsejahteraan bagi pelaku usaha pcrkcbunan dan masyarakat.
14. Usaha Pcrkebunan adalah usaha yang mcnghasilkan barang dan/ a tau jasa pcrkcbunan.
15. Pclaku usaha pcrkebunan adalah pekebun \_ dan pcrusahaan pcrkcbunan yang mengclola usaha pcrkcbunan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

PD Pcrkcbunan Banongan adalah perusahaan yang didirikan bcrdasarkan kctcntuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Pcraturan Daerah Kabupatcn Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pcrusahaan Daerah Situbondo Kabupatcn Dae rah Tingkat I I Situbondo.
Bagian Kedua
Tempat Kedudukan, Wilayah Usaha dan Jangka Waktu
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3

- (1) PD Perkcbunan Banongan berkedudukan di Situbondo.
- (2) Wilayah Usaha PD Pcrkcbunan Banongan meliputi scluruh wilayah Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4

PD Pcrkebunan Banongan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditcntukan.
BAB III - ASAS
Pasal 5

- PD Pcrkcbunan Banongan didirikan dcngan asas :
- a. profcsionalisme;
- b. transparan;
- C. akuntabilitas;
- d. efisien;
- C. bcrkclanj utan;
- r. profit oriented;
- g. kcadilan.
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6

Maksud dan tujuan pendirian PD Pcrkcbunan Banongan, unluk:
- a. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. mcnycdiakan lapangan kcrja bagi masyarakat scsua1 dcngan ruang lingkup usahanya;
- c. ikut scrta berperan aktif dalam melaksanakan pcm bangunan daerah;
- d. meningkatkan produktifitas, nilai tambah, dan daya samg daerah;
- c. mcmcnuhi kcbutuhan konsumsi dan bahan baku industri daerah;dan
- f. mcngoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7

Untuk mcncapai maksud dan tujuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD Pcrkcbunan Banongan mcnyclcnggarakan kcgiatan usaha pcngclolaan bidang pcrkcbunan yang meliputi pcrcncanaan, pcnggunaan tanah, pcmbcrdayaan dan pcngclolaan usaha, pengelolaan dan pcmasaran hasil, pcnelitian dan pcngcmbangan sumbcr daya manusia, pcmbiayaan, pcmbinaan dan pcngawasan, scrta bidang usaha lain yang ditetapkan lcbih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 8

Dalam mcnjalankan kcgiatan usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PD Pcrkcbunan Banongan mcmpunyai fungsi :
- a. ckonomi, yaitu pcningkatan kcmakmuran dan kcscjahtcraan rakyat scrta pcnguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ckologi, yaitu pcningkatan konscrvasi tanah dan air, pcnyerap karbon, pcnycdia oksigcn, dan penyangga kawasan lindung;
- c. sosial budaya, yaitu sebagai pcrckat dan pemersatu bangsa.
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 9

- ( 1) Modal PD Pcrkcbunan Banongan adalah scluruh harta kckayaan bcrsih PD Pcrkcbunan Banongan yang dihitung scjak didirikan bcrdasarkan ketcntuan Pasal 7 Peraturan Dacrah Tir.gkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tcntang Pcrubahan Pertama Pcraturan Daerah Kabupaten Panarukan Norn or 2 Tahun 1971 ten tang Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Dacrah Tingkat II Situbondo sampai dcngan tahun bcrjalan.
- (2) Dcngan pcrsctujuan DPRD, modal PD Pcrkebunan Banongan scbagaimana dimaksud pada ayat {l) dapat ditambah dari pcnyisihan scbagian Anggaran Pendapatan
clan Bclanja Daerah, penycrtaan modal pemcrintah, hibah dan pinjaman lain dacrah.
BAB VII - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 10

- ( 1) Bupati mcmbcrikan persctujuan kepada Direksi atas kegiatan usaha PD Banongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kegiatan usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan olch Dircksi kcpada Bupati sctelah mendapat persetujuan dari Sadan Pcngawas.
BAB VII - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 11

Bupati tidak bcrtanggungjawab atas scgala akibat pcrbuatan hukurn yang dibuat PD I3anongan dan tidak bertanggungjawab alas kcrugian PD Banongan, apabila:
- a. baik langsung rnaupun tidak langsung dcngan itikad buruk memanfaatkan PD Banongan scmata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam pcrbuatan mclawan hukum yang dilakukan oleh PD Banongan; atau
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kckayaan PD Banongan.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 12

Organ PD Banongan Situbondo adalah Dircksi dan Sadan Pengawas.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 13

- (1) Pengurusan PD Banongan dilakukan oleh Direksi.
- (2) Dircksi bcrlanggungjawab pcnuh atas pcngurusan PD Banongan untuk kcpcntingan dan tujuan PD Banongan scrta mewakili PD Banongan, baik di dalam maupun di luar pcngadilan.
- (3) Dalam mclaksanakan tugasnya, Dircksi harus mematuhi peraturan-pcraturan PD Banongan dan peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku serta wajib mclaksanakan prinsip- prinsip profcsionalismc, cfisicnsi, transparansi, kcmandirian, akuntabilitas, pcrtanggungjawaban, serta kewajaran.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 14

- ( 1) Direksi diangkat dan diberhentikan olch Bupati setelah sctclah mcndcngar pcrtimbangan dari DPRD.
- (2) Direksi dalam mcnjalankan bcrtanggungjawab kepada Pcngawas. pcngurusan perusahaan Bupati melalui Badan
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 15

- ( 1) Masa jabatan Dircksi ditetapkan selama 4 (em pat) tahun dan dapat diangkat kcmbali unluk 1 (salu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kcmbali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Dircksi tcrsebut telah mcnunjukkan prcstasi.
- (3) Pcnilaian atas prcslasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan olch Bupati sctclah mcmpcrolch pcrtimbangan dari Badan Pengawas.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 16

- ( 1) Pcmilihan calon Dircksi dilakukan olch I3adan Pengawas melalui seleksi yang diumumkan sccara tcrbuka.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus mernenuhi pcrsyaratan sebagai bcrikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mcmcnuhi kritcria kcahlian, intcgritas, kcpemimpinan, pcngalaman dan bcrkclakuan baik scrta memiliki dcdikasi untuk mcngcmbangkan usaha guna kcmajuan pcrusahaan;
- c. bcrpendidikan scrcndah-rcndahnya Sarjana (SI);
- d. mampu mclaksanakan pcrbuatan hukum dan tidak pcrnah dinyatakan pailil atau tidak pcrnah dinyalakan bcrsalah mcnycbabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah dihukum karena mclakukan lindak pidana dcngan ancaman pidana paling scdikit 4 (cmpat) tahun, bcrdasarkan putusan pcngadilan yang tclah mcrnpunyai kckualan hukum tclap;
- f. lulus uji kelayakan dan kcpatutan;
- g. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, anggota Hadan Pcngawas sampai dcrajat kctiga baik garis lurus ke alas maupun garis ke sampmg termasuk menantu dan ipar;
- h. mcnandatangani Pakta Integritas dan kontrak manajemcn sebelum ditctapkan pengangkatannya scbagai Direksi; dan
1. pcrsyaratan lainnya yang disesuaikan dcngan situasi, kondisi dan perkembangan keadaan yang diperlukan.
- (3) Pcrsyaralan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan bcrikutnya.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 17

- ( 1) Calon Dircksi yang lulus scleksi dan/ a tau calon Dircksi yang akan diangkat kcmbali unluk masa jabatan bcrikutnya diajukan olch Badan Pengawas kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari scbclum berakhirnya masa jabatan Dircksi yang masih aktif.
- (2) Pcngangkalan Direksi olch Bupati dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari scbelum masa jabatan Direksi yang masih aktif berakhir.
- (3) Masa kcrja Direksi yang baru diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bcrlaku cfcktif terhitung sejak tanggal pelantikan.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 18

Dircksi dilarang rnemangku jabatan rangkap sebagai :
- a. dircksi pada pcrusahaan lain, baik milik pemcrintah pusat, pcmcrintah provinsi maupun pcmcrintah daerah/kola, badan usaha milik swasta, pen.gurus harian
partai politik dan jabatan lain yang dapat mcnimbulkan bcnturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan f ungsional lainnya pada instansi/lcmbaga pcmcrintah pusat dan daerah;
- c. anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Pengurus Partai Politik, /\nggow TN! dan Anggota POLI"&lt;!.
Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 19

- ( 1) Dircksi rncmpunya1 tugas, wcwcnang, dan tanggung jawab:
- a. mcmimpin, mcngurus dan mengelola pcrusahaan scsuai dengan Lujuan pcrusahaan dcngan scnantiasa bcrusaha mcningkatkan daya guna dan hasil guna dari pcrusahaan;
- b. mcnguasai, mcmclihara dan mcngurus kckayaan PD Banongan;
- c. mcnctapkan kcbijakan PD Banongan sesuai dengan pcdoman kegiatan opcrasional yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. mclakukan kerjasama usaha, mcmbentuk cabang dan melakukan penycrtaan modal dalam badan usaha lain dcngan pcrsctujuan Bupali;
- e. mcwakili PD Banongan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- f. mcncnma, mcngangkat, mcmpckerjakan, mcmberhentikan, dan menjatuhkan sanksi pegawai PD Hanongan bcrdasarkan pcrnturan kepegawaian yang bcrlaku;
- g. menetapkan gaji, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pcgawai scrta mcngatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dcngan peraturan kcpcgawaian yang berlaku;
- h. mcnyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun kepada Bupati mclalui Badan Pcngawas untuk mendapat pcngcsahan;
1. mcngadakan dan memclihara pcmbukuan dan adminislrasi PD Banongan scsuai dengan kelaziman yang bcrlaku bagi suatu pcrusahaan;
""
- J. mcnyampaikan laporan bcrkala (triwulan dan tahunan} mcngcnai seluruh kegiatan PD Banongan kepada Bupati mclalui Badan Pengawas;
- k. menyusun dan mcnyampaikan rcncana kerja dan anggarnn PD l3anongan kepada Uupati melalui Badan Pengawas;
- l. menyampaikan pcrubahan anggaran kcuangan yang tcrjadi dalam tahun bcrjalan kcpada Bupati mclalui I3adan Pcngawas untuk mcndapatkan pcrsctujuan;
- m. mcnyampaikan laporan keuangan tahunan PD Banongan yang tclah di audit kepada Bupati melalui Badan Pengawas; dan
- n. menetapkan pembagian jasa produksi untuk Direksi, Sadan Pengawas dan Pegawai.
- (2) Ketentuan mengcnai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf n diatur dcngan Peraturan Dircksi.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 20

- (1) Direksi mcmcrlukan pcrsctujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Sadan Pengawas dalam hal :
- a. mengadakan kcrjasama usaha patungan Uoint venture) dan kerjasama opcrasional Uoint operation);
- b. mengikat PD Banongan sebagai pcnjamin;
- c. memperoleh, menghapus dan/atau memindahtangankan bcnda-bcnda tidak bergerak;
- d. mengadakan invcstasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain.
- (2) Pcrsetujuan Bupati dalam ha! scbagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c dibcrikan sctclah mendapat pcrsetujuan Pimpinan DPR.D.
Bagian Ketiga Pemberhentian
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 21

- ( 1) Bupati dapat mcmbcrhcntikan Dircksi dengan alasan:
- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatan Lelah bcrakhir;
,,,...
- d. kcschatan schingga tidak dapat mclaksanakan tugasnya sclama 60 (cnam puluh) hari berturut-turut atau 90 (scmbilan puluh) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
- e. mclakukan tindakan yang mengakibatan berkurangnya modal bagi PD Banongan;
- f. dihukum karcna mclakukan tindak pidana dcngan ancaman pidana paling scdikit 4 (empat) tahun bcrdasarkan putusan pcngadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- g. tidak mclaksanakan tugas scsuai dengan program kcrja yang tclah disctujui tanpa alasan yang bisa dipcrtanggungjawa b kan.
- (2) Dircksi yang diberhcntikan karcna alasan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a, huruf b, huruf c a tau huruf d diberhentikan dcngan hormat.
- (3) Direksi yang diberhcntikan karcna alasan sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) huruf c, huruf f atau huruf g dibcrhcntikan Lidak dengan hormat.
- (4) Pembcrhcntian karena alasan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan dapat mengajukan pembclaan diri bcrdasarkan peraturan pcrundang› undangan yang bcrlaku.
- (5) Selama permasalahan terscbut pada ayat (4) belum diputus, Bupati dapat mcmbcrhcntikan untuk scmentara waktu Direksi yang bcrsangkut.an.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 22

- ( 1) Direksi yang mcngundurkan diri wajib mcngajukan surat permohonan kcpada Bupati.
- (2) Pcrmohonan pcngunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan setelah Direksi mclaksanakan kewajiban jabalannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan tcrhitung sejak pclantikan.
- (3) Surat permohonan pcngunduran diri dimaksud diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pcngunduran diri.
- (4) Apabila lewal waktu 90 (scmbilan puluh) hari sejak ditcrimanya pcrmohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat. (l) Bupati bclum menerbitkan keputusan pemberhcnlian maka pcngunduran diri terscbut dianggap tclah disetujui.
- {5) Dircksi yang bcrhcnti karena mcngundurkan diri mcmpcrolch hak-hak scbagaimana yang ditentukan dalam Pcraturan Dacrah ini.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 23

- ( 1) Badan Pcngawas dapat mcminta auditor independcn untuk melakukan pcmeriksaan paling lama 60 (enam puluh) hari kcpada Direksi yang diduga melakukan pcrbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c.
- (2) Badan Pengawas mclaporkan hasil pcmcriksaan kepada Bupati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak pcmcriksaan dinyalakan sclcsai.
- (3) Oireksi yang tcrbukli bersalah mclakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat {l) huruf e, maka Bupati mcmbcrh,cntikan yang bcrsangkutan paling larnbat 12 {dua bclas) hari kcrja terhitung scjak diterimanya laporan dari Sadan Pengawas.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 24

- { l) Apabila terdapat Dircksi yang mcnjalani hukuman scbagaimana dimaksud Pasal 21 ayat ( 1) huruf f, Sadan Pcngawas scgcra mclaporkan kepada Bupati.
- (2) Uupati memberhcntikan Dircksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah mcncrima laporan Badan Pengawas.
- (3) Pcmberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dcngan Kcputusan Bupati.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 25

- (1) Dalam hal Dircksi tidak menjalankan tugas dan kcwajiban karcna alasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, maka Bupati dapat menunjuk pcjabat lain sampai dcngan diangkatnya anggota Dircksi yang baru.
- (2) Penunjukan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mcndapal pcrlimbangan dari Badan Pcngawas.
- (3) Tugas, wcwcnang dan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dcngan lugas dan wewenang Dircksi yang diatur di dalam Pcraturan Daerah ini.
- (4) Bupati dalam waktu paling lama 90 (scmbilan puluh) hari sctclah mcnunjuk pejabat scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib mcngangkat dan mcnclapkan Dircksi yang baru secara dcfinitif.
Bagian Keempat Penghasilan
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 26

- ( 1) Pcnghasilan Dircksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Dircksi ditetapkan paling tinggi scbcsar 4 (cmpat) kali gaji pokok pegawai yang tertinggi.
- (3} Tunjangan Dircksi bcrupa ;
- a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua} orang anak;
- b. tunjangan kcsehatan;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan;
- c. tunjangan hari raya kcagamaan; dan/ a tau
- f. tunjangan transportasi.
- (4) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditctapkan olch Bupati setelah mendapat pcrtimbangan Sadan discsuaikan dcngan kcmampuan Banongan. Pcngawas kcuangan dan PD
- (5) Dalam hal PD Banongan mcmpcroleh laba, maka Direksi memperolch bagian dari jasa produksi.
Bagian Kelima
Hak Direksi
Paragraf 1
Hak Cuti
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 27

- ( 1} Dircksi mcmperoleh hak cu Li scbagai bcriku t :
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti bcsar selama 2 (dua) bulan untuk sctiap satu kali dalam masa jabatan;
- c. cuti bcrsalin sclama 3 (tiga} bulan;
- d. cut.i alasan penting;
- e. cuti sakit.
- (2) Cuti bcsar scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dapat diambil setelah 24 (dua puluh cmpat) bulan melaksanakan jabatan.
- (3) Pelaksanaan hak cuti scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat pcrsctujuan Bupati.
- (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dan huruf c dilaksanakan sctclah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Apabila pcrmohonan hak cuti dimaksud pada ayat {1) huruf b bcsar sebagaimana tidak disctujui dalam masa jabatan maka akan mcndapat uang pengganti scbcsar (satu) kali pcnghasilan terakhir yang dibayarkan pada akhir masa jabatan. 1
- (6) Direksi yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (7) Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan pcnuh.
Paragraf 2
Uang Penghargaan dan Pesangon
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 28

- ( 1) Direksi yang habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, dibcrikan uang pcnghargaan yang bcsarnya 2 (dua) kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir dan disesuaikan dengan kcmampuan PD Banongan.
- (2) Direksi yang habis masa jabatannya dan diangkat kembali mcnjadi Dircksi dibcrikan uang penghargaan yang bcsarnya ditetapkan sccara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan karcna alasan sebagaimana dimaksuct dalam Pasal 21 ayat ( 1) hurur a, diberikan uang pcnghargaan yang bcsarnya ditctapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (l) hurur d, selain diberikan uang pesangon scbesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, Juga
- dibcrikan uang penghargaan yang bcsarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dcngan masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 2 1 aya L ( 1) h uruf b, kcpada ahli waris diberikan uang duka scbcsar 3 (tiga) kali gaji pokok yang diterima pada bulan tcrakhir ditambah uang pcnghargaan yang bcsarnya ditclapkan secara proporsional scsuai dcngan masa jabatannya.
- (6) Bcsaran uang penghargaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan olch Bupati.
Paragraf 3 Dana Representatif
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 29

Dana represcntatif Direksi discdiakan dari anggaran PD Banongan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pcnghasilan Dircksi dalam 1 {satu) tahun yang ditcrima setiap bulan dan pcnggunaannya diatur olch Direksi sccara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD Banongan.
Bagian Keenam Badan Pengawas
Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 30

- ( 1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketcntuan lcbih lanjut mcngcnai pengangkatan dan pembcrhcntian Badan Pcngawas diatur dcngan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 31

- ( 1) Badan Pcngawas paling ban yak tcrdiri dari 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, scorang lainnya diangkat scbagai sekretaris mcrangkap anggota dan sclcbihnya sebagai anggota.
- (2) Badan Pcngawas scbagaimana dimaksud pada ayat (l) bcrasal dari unsur akadcmisi dan rnasyarakal profcsional sesuai dcngan bidang usaha PD Banongan.
- (3) Unt.uk dapat diangkat scbagai Badan Pengawas harus mcmcnuhi persyaratan scbagai bcrikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mcnycdiakan waklu yang cukup untuk mclaksanakan tugasnya;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
- d. bagi unsur masyarakat profcsional harus mcmpunyai pengalaman dalam bidang kcahliannya paling scdikit 5 (lima) tahun;
- e. tidak mcnjadi pcngurus harian partai politik;
- f. tidak tcrikat hubungan kckcrabatan dengan Bupati, Direksi at.au anggota Badan Pcngawas lainnya sampai dcngan dcrajal kcliga baik mcnurut garis lurus maupun ke samping;
- g. tidak pcrnah dihukum karcna mclakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (cmpat) tahun, bcrdasarkan pulusan pengadilan yang tclah mcmpunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak tcrikat hubungan kckerabatan dengan Bupati, anggota Badan Pcngawas dan Dircksi sampai derajat keliga baik garis lurus kc alas maupun garis ke samping tcrmasuk mcnantu dan ipar;dan
1. Tidak berkcdudukan scbagai anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI dan Anggota POLRI.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 32

- ( 1) Masa jabatan Sadan Pengawas ditctapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas hanya dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kcdua kali dilakukan apabila :
- a. mampu mengawas1 PD Banongan scsua1 dengan program kcrja;
- b. mampu memberikan saran kepada Dircksi agar PD Uanongan dapat bcrsaing dcngan pcrusahaan lain;
- c. mampu membcrikan pcndapat mcngena1 peluang usaha yang mcnguntungkan di masa yang akan datang.
Paragraf 2 Tugas dan Wewenang
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai tugas:
- a. mengawas1 kegiatan opcrasional PD Banongan dan mclaporkan hasilnya kcpada 13upati;
- b. memberikan saran dan pcrtimbangan kcpada Bupati terhadap:
1. pcngangkatan dan pcmberhcn tian Direksi;
2. program kerja yang diajukan olch Dircksi;
3. la po ran keuangan PD Banongan;
4. laporan kinerja PD Banongan;
5. pcmindahtanganan, pembcbanan hak tanggungan atau penggadaian aktiva tctap milik PD Banongan;
6. rencana kcrjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat bcrkurangnya modal dan / a tau aktiva tetap milik PD Banongan; dan
7. pcnycrtaan modal dalam perusahaan lain.
- c. mengadakan rapat dcngan Dircksi paling scdikit 1 (satu) bulan sckali;
- d. membcrikan laporan hasil pclaksanaan tugas kcpada Bupati sctiap 3 (tiga) bulan sckali;dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang ditentukan olch Bupati.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 34

Badan Pcngawas mcmpunyai wcwcnang:
- a. membcri peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas scsuai dcngan program kerja yang tclah disctujui;
- b. memcriksa Direksi yang diduga mcrugikan PD Banongan;
- c. mengesahkan RKAP serta anggaran kcuangan PD Banongan dan pcrubahannya;
- d. mencrima atau mcnolak laporan pcrtanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- c. mcmbcrikan pcrsctujuan kcpada Dircksi dalam hal mcngusulkan susunan orgarnsas1 dan tala kerja PD Banongan sebclum ditetapkan olch Bupati;
- f. mcmbcrikan persetujuan kcpada Dircksi dalam hal pclaksanaan hak cuti Dircksi scbagaimana dimaksud . dalam Pasal 26 ayat ( 1} huruf d dan huruf c;
- g. mcmbcrikan persetujuan kcpada Dircksi dalam hal penunjukan auditor indcpcndcn.
Paragraf 3 Penghasilan
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 35

Badan Pengawas karcna tugasnya mcncrima honorarium dan hak atas jasa produksi.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 36

- ( 1) Ketua Bad an Pengawas mcncrima honorarium paling banyak scbcsar 40% (empat puluh perscn) dari gaji pokok Dircksi.
- (2) Sekrctaris 13adan Pcngawas menerima honorarium paling banyak scbcsar 35% (liga puluh lima pcrscn) dari gaji pokok Dircksi.
- (3) Anggota Badan Pcngawas mencnma honorarium paling banyak scbcsar 30% (tiga puluh pcrscn) dari gaji pokok Direksi.
- (4) Besarnya honorarium scbagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) ditclapkan oleh Bupati.
Paragraf 4
Pemberhentian
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 37

Anggota Badan Pcngawas dapat diberhenlikan dcngan alasan : bcrhcnti atau
- a. ata s pcrmint.aan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabalan tclah bcrakhir;
- d. kcschatan schingga lidak dapat mclaksanakan tugasnya;
- c. tidak melaksanakan tugas dan wcwcnang yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang mcrugikan PD Banongan;
- g. dihukum karena mclakukan lindak pidana dengan ancaman pidana paling scdikit 4 (empal) tahun, berdasarkan pulusan pengadilan yang tclah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 38

- (l) Apabila anggota Badan Pcngawas diduga mclakukan salah satu perbuatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dan huruf f, Bupati scgcra melakukan pemcriksaan tcrhadap yang bersangkulan.
- (2) Apabila bcrdasarkan hasil pcmcriksaan terhadap anggota Badan Pcngawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua betas) hari kerja setelah diketahui adanya peny1mpangan scgcra mengeluarkan keputusan tentang pcmbcrhcnlian scbagai anggola Badan Pcngawas yang melakukan pcrbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan huruf f.
- (3) Apabila bcrdasarkan putusan pcngadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, anggota Badan Pengawas tcrbukti mclakukan pcrbuatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, maka Bupati mengcluarkan keputusan Lentang pemberhenlian.
- (4) Selama pcrmasalahan tcrscbut pada ayat (1) dan ayal (3) belum diputus, Bupati dapal membcrhentikan untuk sementara waktu Anggota Badan Pengawas yang bersangku tan.
Paragraf 5 Sekretariat Badan Pengawas
BAB VIII - KEPENGURUSAN
Pasal 39

- ( 1) Unluk membantu tugas-tugas Badan Pengawas, dibentuk sekretariat dcngan pegawai yang tcrdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yang diangkat oleh Badan Pcngawas.
- (2) Honorarium Sekretariat Badan Pcngawas ditctapkan oleh Badan Pengawas atas usulan Dircksi dan dibcbankan pada anggaran PD Banongan.
2. {3) Sekrctariat 13adan Pcngawas bcrtempat di kantor PD Banongan.
- (4) Biaya opcrasional Sckrctariat Badan Pcngawas dibebankan pada anggaran PD Banongan.
BAB IX - TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
Pasal 40

- { 1) Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib mcngirimkan RKAP tahun anggaran bcrikutnya untuk dimintakan pcrsctujuan Bupati setelah mendcngar pcrtimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Pcrsctujuan I3upati scbagaimana dimaksud ayat (2) dibcrikan paling lambat pcrtanggal 31 Desembcr tahun berkcnaan.
- (4) Apabila sampai dcngan tanggal 31 Dcscmbcr tahun bcrjalan Uupali bclum mcngcsahkan !~KAP scbagaimana dimaksud pada ayat {4 ), maka RKAP tcrsebut dianggap telah disahkan.
- (5) Laporan kcuangan tahunan dibuat sesua1 dengan Standar Akuntansi Kcuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).
BAB IX - TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
Pasal 41

- ( 1) Perubahan l&lt;KAP dapat dilakukan apabila :
- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pcndapatan alokasi biaya;
- b. keadaan yang mcnyebabkan harus dilakukan pcrgcscran anggaran antar kegiatan dan antar jenis bclanja;
- c. kcadaan darurat;
- d. kcadaan luar biasa;
\_:
•.-
- (2) Rancangan perubahan RKJ\P scbagaimana dimaksud ayat (l) disampaikan kcpada Bupati paling lambat bulan cJuli tahun anggaran bcrjalan.
- (3) Pcrubahan RKJ\P yang tcrjadi dalam tahun buku bcrjalan, harus mendapal pcrsctujuan Bupati setelah mcmpcrolch pcngcsahan dari Badan Pengawas.
- (4) Pcrsclujuan Bupali tcrhadap pcrubahan RKAP paling lambat pada akhir bulan september tahun anggaran bcrjalan.
BAB IX - TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
Pasal 42

- ( 1) Paling lam bat 1 (satu) bulan sctclah bcrakhirnya tahun buku, Dircksi wajib mcnycrahkan laporan kcuangan (unaudit) kcpada l3upali mdalui Badan Pcngawas.
- (2) Paling lambal 3 {Liga) bulan sctclah bcrakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit olch auditor independen kcpada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mcndapatkan pengcsahan.
- (3) Auditor independcn scbagaimana dimaksud pada ayat (I) disetujui olch I3upati.
- (4) Laporan kcuangan tahunan paling scdikit memual:
- a. laporan keuangan tcrdiri dari ncraca, laporan laba/(rugi), laporan arus kas, laporan perubahan ckuitas dan calatan alas laporan keuangan;
- b. laporan manajcmen yang mcmuat tentang keadaan dan jalannya PD Banongan serta hasil yang telah dicapai, yang tcrdiri dari :
1. kegiatan utama PD Banongan dan pcrubahan selama tahun buku;
2. Rincian masalah yang timbul sclama tahun buku yang mcmpcngaruhi kcgiatan PD Banongan;
3. Nama Direksi dan Badan Pcngawas; dan
4. Gaji dan tunjangan bagi Dircksi dan Badan Pcngawas.
- (5) Laporan kcuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani olch Direksi.
BAB IX - TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
Pasal 43

Apabila dalam waktu 60 (cnam puluh) hari setelah penyerahan laporan kcuangan mengesahkan laporan keuangan dimaksud dalam Pasal 42 ayal (2), lahunan Bupati belum tahunan scbagaimana maka laporan keuangan lahunan tcrscbut dianggap Lelah disahkan.
LAPORAN KEGIATAN USAHA
BAB IX - TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
Pasal 44

Laporan kcgiatan usaha PD Banongan disampaikan sct:iap 3 (liga) bulan sckali olch Dircksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA
BAB IX - TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
Pasal 45

- ( 1) Setiap tahun buku, PD Banongan wajib mcnyisihkan jumlah tertcntu dari laba bcrsih untuk cadangan lujuan.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sctelah terkbih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan dalam PD Banongan, ditctapkan sebagai berikut:
- a. scbesar 55 % (lima puluh lima perscn) disetorkan kcpada Pcmerintah Dacrah scbagai dcvidcn;
- b. scbcsar 45% (cmpat puluh lima pcrsen) digunakan olch PD Banongan dengan pcrincian scbagai berikut :
- 1 . cadangan um urn scbcsa r 25% (dua puluh lima perscn);
2. dam.1 sosial dan pcndidikan scbcsar 2,5% (dua koma lima pcrsen);
3. Jasa produksi scbcsar 7 ,5% (tujuh komalima perscn);
4. dana pensiun sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Besarnya cadangan tujuan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati sebesar 25 % (dua puluh lima pcrsen).
- (4) Pcnyctoran bagian laba kcpada Pemcrintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat l (satu) bulan sctclah laporan keuangan diaudit olch Auditor lndependen.
BAB XII - KEPEGAWAIAN
Pasal 46

- (1) Penerimaan pegawm diumumkan sccara terbuka oleh Dircksi.
- (2) Tata cara dan persyaratan dalam pcnerimaan pegawa1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pcraturan Dircksi yang disctujui Bupali.
BAB XII - KEPEGAWAIAN
Pasal 47

Untuk kepentingan mcmpckcrjakan tcrtentu. orang pcrusahaan, Direksi dapat per orang atau badan hukum
BAB XII - KEPEGAWAIAN
Pasal 48

- ( 1) Pelamar yang ditcrima scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kcrja untuk jangka waktu tcrlcntu.
- (2) Pelamar yang tclah sclcsai dipckcrjakan, scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diangkat rnenjadi calon pegawai pcrusahaan dcngan masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Calon pegawai pcrusahaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat scbagai pegawai perusahaan.
- (4) Calon pegawai perusahaan yang tidak dapat diangkat mcnjadi pcgawai perusahaan, dibcrhcntikan dengan hormat tanpa ganti rugi atau kompcnsasi apapun.
•-.~
Bagian Kedua Penghasilan
BAB XII - KEPEGAWAIAN
Pasal 49

- ( 1) Pcnghasila n pcgawai tcrdiri dari gaJ 1 pokok dan lunjangan.
- (2) Jcnis-jcnis tunjangan antara lain :
- a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
- b. tunjangan pangan;
- C. tunjangan jabatan;
- d. tunjangan kesehatan;
- C. tunjangan pelaksana.
- (3) Bcsaran pcnghasilan pegawai ditcntukan oleh Direksi setclah mcndapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas scsuai pcraturan pcrundang-undangan dengan memperhatikan kcrnampuan keuangan PD Banongan.
- (4) Oalam ha! PD Banongan mcmpcrolch laba, maka Pegawai memperolch bagian dari jasa produksi.
Bagian Ketiga Cuti Pegawai
- (1) Pcgawai mcmpcrolch hak cuti scbagai bcrikut:
- a. cuti tahunan sclama 12 (dua bclas) hari kcrja;
- b. cuii bcrsalin sclama 3 (tiga) bulan;
- c. cuti alasan pcnting;
- d. cuti bcsar selama 2 (dua) bulan;
- c. cuti sakit.
- (2) Ketentuan lcbih lanjut mengcnai tata cara cuti scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dcngan Pcraturan Direksi setelah disctujui oleh Badan Pengawas.
Bagian keempat Pemberhentian
BAB XII - KEPEGAWAIAN
Pasal 51

Pcgawai diberhcntikan dengan alasan :
- a. mcninggal dunia;
- b. at:as pcrmintaun scndiri;
- c. mcncapai batas usia pcnsiun;
- d. adanya pcnataan organisasi;
- e. karena kcschatan dan/ a tau bcrhalangan tetap schingga tidak dapat rnclaksanakan tugasnya;
- f. meninggalkan tugas sccara berturut-turut maupun tidak bcrturut-turut sclama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat diterima;
- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PD Banongan; atau
- h. dihukum karcna ancaman pidana mclakukan tindak pidana dengan paling scdikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pcngadilan yang Lelah mempunyai kckuatan hukum tetap.
BAB XII - KEPEGAWAIAN
Pasal 52

- (1) Pegawai yang dibcrhcntikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf c diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kcpcgawaian sesuai dcngan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pcgawai yang diberhentikan karcna alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h dibcrhcntikan tidak dcngan hormai.
BAB XII - KEPEGAWAIAN
Pasal 53

Kctcntuan lcbih lanjut mcngcna1 hak-hak kcpegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan dengan Pcraturan Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Sadan Pengawas.
BAB XII - KEPEGAWAIAN
Pasal 54

- (1) Pcgawai yang tclah mcncapa1 us1a 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dcngan hak pesangon yang bcsarannya ditetapkan dengan Kcputusan Bupati.
- (2) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dipcrpanjang kcmbali pc1ling lama 2 (dua) tahun sctclah mendapat pcrsetujuan Bupati.
BAB XII - KEPEGAWAIAN
Pasal 55

- ( l) PD Banongan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama PO Banongan dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dcngan peraturan perundang› undangan.
- (3) Kerjasama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukun untuk :
- a. peningkatan cfisicnsi dan produktifitas PD Banongan atau pcningkatan pelayanan kcpada masyarakat;
- b. peningkatan pcngamanan modal atau asset PD Banongan;
- c. menguntungkan PD Banongan.
- (4) Dalam kcrjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pcranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalarn masa kcrjasama maupun sctelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (5) Perjanjian kcrjasama scbagaimana dimaksud pada ayal (1) dituangkan dalam bcntuk akla notaris.
BAB XIII - PEMBUBARAN
Pasal 56

Pcmbubaran PD Banongan ditetapkan dengan Peraturan Dacrah kccuali dilctapkan lain bcrdasarkan peraturan ·. perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Pada saat Pcraturan Dacrah 1m mulai bcrlaku, maka kctcnluan d.alam Pcraturan Dacrah Kabupalcn Dacrah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pcndirian Perusahaan Dacrah Banongan Kabupatcn Situbondo (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Tingkat II Situbondo Tahun 1986 Nomor 8/C) dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku, kccuali kctcntuan Pasal 2 dan Pasal 7 tetap bcrlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Pcraturan Dacrah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
. Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Pcraturan Dacrah ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupatcn Situbondo.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 -\_': 1
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2014 NOMOR
l!)
Ditetapkan di Situbondo P ad a tanggal 3 O I A 11 ·'"'" 1/ JH1i -'-4
BUPATI SITUBONDO,