PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor A Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 32 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingal
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANG KALAN NOMOR A TAHUN 2011 T~NTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa unluk melaksanakan kelenluan Pasal 184 ayal (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerinlahan Daerah sebagaimana lelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Bupati mengajukan Rancangan Peraluran Daerah lenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyal Daerah berupa laporan keuangan yang lelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambal 6 (enam) bulan selelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilelapkan dengan Peraluran Daerah lenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lenlang Pembenlukan Daerahdaerah Kabupalen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999lenlang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
".
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahani Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
4
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor3/A).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.
N/A
Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas;
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kine~a dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.
N/A
Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana tahun anggaran 2010 sebagai berikut : dimaksud dalam pasal 1 huruf a
- a. Pendapatan
- b. BeJanja
Surplus/Defisit
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Rp 905.151.170.142,35
Rp 793.791.989.193,70
Rp 111.359.180.948.65
Rp 36.326.622.160,88
Rp 2.070.000.000,00
Rp 34.256.622.160,88
N/A
Pasal 3

- sejumlah (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp60.245.004.290,24 denganrindan sebagaiberikut:
2.070.000.000,00 Rp
2.070.000.000.00 Rp
0,00
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaiberikul :
- a. Anggaranpendapalanselelahperubahan
Rp844.906.165.852,11
- b. Realisasi
Rp905.151.170.142.35
Selisihlebih/(kurang}
Rp 60.245.004.290,24
- (2) SelisihanggarandenganrealisasibelanjasejumlahRp 85.534.852.480,29
- denganrinciansebagaiberikut:
- a. Anggaranbelanjasetelahperubahan
Rp879.326.841.673,99
- b. Realisasi
Rp793.791.989.193.70
Selisihfebih/ (kurang)
(Rp 85.534.852.480,29)
- (3)
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah
Rp 145.779.856.770,53 denganrinciansebagaiberikul:
- a. Surplus/defisit selelah perubahan
Rp(34.420.675.821 ,88)
- b. Realisasi
Rp 111.359.180.948.65
Selisihlebih/(kurang)
Rp 145.779.856.770,53
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 164.053.661,00 denganlincian sebagaiberikul:
- a. Anggaranpenerimaanpembiayaan
setelahperubahan
Rp 36.490.675.821,88
- b. Realisasi
Rp 36.326.622.160.88
Selisihlebih/(kurang)
(Rp 164.053.661,00)
- (5)
- Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.0,00denganrinciansebagaiberikul:
- a. Anggaranpengeluaranpembiayaan
selelahperubahan
- b. Realisasi
Selisihlebih/(kurang)
Rp
- (6) Selisihanggarandenganrealisasipembiayaannelto sejumlah
- Rp. 164.053.661,00 denganrinciansebagaiberikut:
- a. Anggaranpembiayaansetelahperubahan
Rp 34.420.675.821,88
- b. Realisasi
Rp 34.256.622.160,88
Selisihlabih/(kurang)
(Rp. 164.053.661,00)
N/A
Pasal 4

Neracasebagaimanadimaksuddalam pasal 1 huruf b per 31 Desember2010 sebagaiberikul:
Rp 1.944.089.908.110,44
Rp
1.823.459.052,00
Rp 1.942.266.449.058,44
- a. Jumlahaset
- b. Jumlahkewajiban
- c. Jumlahekuitasdana
N/A
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awat per 1 Januari 2010
Rp. 36.090.675.821.88
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 243.103.495.580.65
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
Rp. (131.744.314.632.00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2010
Rp. (1.834.053.661.00)
Rp.
0.00
Rp. 145.615.803.109.53
N/A
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif alas pos-pos laporan keuangan.
N/A
Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. terdiri dari :
- a. lampiran 1
: Laporan realisasi anggaran;
Lampiran 1.1
:
Ringkasan !aporan realisasi anggaran menuM bidang kewenangan;
Lampiran 1.2
: Rincian laporan realisasi anggaran menurut bidang kewenangan;
Lampiran 1.3
: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut bidang kewenangan;
lampiran 1.4
: Rekaputulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran 1.5
: Daftar piutang daerah;
Lampiran 1.6
: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran 1.7
: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asel lelap daerah;
Lampiran 1.8
: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran 1.9
: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran 1.11
:
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II
: Neraca
- c. Lampiran III
: Laporan arus kas
- d. Lampiran IV
: Catalan atas laporan keuangan
..
'
.
.
,
N/A
Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
N/A
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 2 8 JUL 2011
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal
2 8 JUL 2011
SEKRETARIS KABUPATEN BANGKALAN DAERAH K
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011 NOMOR J//1 .
••
'
I
' ••
,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN BAGIAN HUKUM
Bangkalan,
2011
Nomor
188.45/
/433.013/2011
Kepada
Yth. Bapak Bupati Bangkalan
di -
BANGKALAN
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH OINAS
Oisampaikan dengan hormat konsep
Kepada
Peraturan Oaerah dan Peraturan Bupati
o a ri
Tentang
Catatan
Lampiran
Bagian Hukum
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Oaerah Tahun Anggaran 2010.
2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Befanja Oaerah Tahun Anggaran 2010.
Apabila Bapak berkenan mohon tanda.tangan masing.masing sebanyak 6 (enam) kali.
DlSPOSISI PIMPINAN
SEKRETARIS DAE:RAH
/rJrs. SAD SAIFUL OJAMAL. MM a Pembina. Utama Muda NIP. 195805241980111001