PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
Berlaku: 5 Februari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk ULP Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Bagian atau Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka untuk melakukan penataan terhadap Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 42);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
Menetapkan : KAYONG UTARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
ULP Barang/Jasa bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
ULP Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya.
3. Diantara
BAB IV - TIPOLOGI ULP
Pasal 8

A
- (1) ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tipe B.
- (2) ULP Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Subbagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
5. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
BAB IV - TIPOLOGI ULP
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi ULP Barang/Jasa, terdiri atas :
- a. Kepala ULP;
- b. Sekretariat;
- c. Staf Pendukung;
- d. Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja Pengadaan Barang;
- b. Kelompok Kerja Pengadaan Konstruksi;
- c. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- d. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa lainnya.
- (3) Anggota masing-masing Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
12. (3a) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diisi oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis ( aanwijzer ) serta dari jabatan fungsional.
13. (3b) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan struktur organisasi ULP Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IV - TIPOLOGI ULP
Pasal 10

- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Subbagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala ULP, sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup ULP;
- b. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP;
- c. menjamin keamanan dokumen pengadaan;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA;
- e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di ULP;dan
- f. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Bupati.
- (3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
BAB IV - TIPOLOGI ULP
Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan pada Bagian Umum Sekertariat Daerah.
- (2) Ruang lingkup tugas dan fungsi Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
- b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
- f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. mengelola dokumen penyedia barang/jasa;
- h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
- i. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses penyedia barang/jasa.
- (3) Dihapus.
- (4) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IV - TIPOLOGI ULP
Pasal 11

A
- (1) Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan bertugas membantu ULP barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan jenjang karir struktural maupun fungsional sesuai kemampuan dan dengan memerhatikan beban kerja.
- (3) Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2015
BUPATI KAYONG UTARA,
Ttd HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPETAN KAYONG UTARA,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3