PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 44 Tahun 2014
Tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
Berlaku: 44 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI AGAM
PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
6. Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variable yang telah ditentukan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN ADN
Pasal 2

- (1) ADN digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ADN adalah :
- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan Nagari;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
BAB III - TATA CARA PENGALOKASIAN ADN
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN ADN UNTUK SETIAP NAGARI Pasal 4
Pasal 5

- (1) Kebutuhan Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan menggunakan data jumlah aparatur nagari di setiap nagari.
- (2) Jumlah Penduduk Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk nagari.
- (3) Angka kemiskinan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung dengan menggunakan data jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di nagari.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berpedoman pada data yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN ADN UNTUK SETIAP NAGARI Pasal 4
Pasal 6

- (1) Besaran ADN untuk setiap nagari dihitung dengan cara mengalikan nilai Bobot Nagari dengan jumlah pagu ADN.
- (2) Nilai Bobot Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari perkalian nilai Bobot masing-masing variabel dengan koefisien masing-masing variabel.
- (3) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara Variabel Nagari yang bersangkutan dengan jumlah nilai Variabel Nagari se-Kabupaten.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN ADN UNTUK SETIAP NAGARI Pasal 4
Pasal 7

Besaran ADN untuk masing-masing nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 6

Rumus untuk menghitung besaran ADN untuk setiap nagari adalah:
ADN x = BNx x ADN
Keterangan:
ADNx : Besaran ADN untuk Nagari x
BNx
: Bobot Nagari x
ADN : Jumlah pagu ADN
Rumusan perhitungan Nilai Bobot Nagari (BNx) sebagai berikut:
Keterangan :
BNx =
(a1.KVAN) + (a2.KVPN) + (a3.KVKN) + (a4.KVLN) + (a5.KVKGN)
Keterangan :
BNx :
Nilai Bobot Nagari untuk Nagari x
a1
= Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Nagari Nagari (60%)
- a2 = Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk Nagari (10%)
a3
- = Nilai Bobot Variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin (10%)
- a4
- = Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Nagari (10%)
a5
- = Nilai Bobot Variabel Jumlah Kesulitan Geografis Nagari (10%)
KVAN
- = Koefisien Variabel Jumlah Aparatur Nagari
KVPN
- = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Nagari
KVKN
- = Koefisien Variabel Jumlah RTS
KVLN
- = Koefisien Variabel Jumlah Luas Nagari
KVKGN
- = Koefisien Variabel Jumlah Kesulitan Geografis Nagari
Koefisien Variabel dihitung dengan rumus:
<!-- formula-not-decoded -->
Keterangan :
KVx
: Koefisien Variabel Nagari x
Vx
: Variabel Nagari x
ΣVxKab
: Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Untuk melakukan rekonsiliasi realisasi belanja ADN Camat dapat membentuk Tim.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud total dana yang telah disalurkan adalah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud Total dana yang telah disalurkan adalah sisa dana tahap I dan tahap II yang belum dilaporkan dan tahap III.
Huruf c
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud biaya rutin adalah biaya listrik, air, telpon, dan internet.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.