PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2014
Tentang BANDAR UDARA TEBELIAN DI KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 3 Juni 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
BANDAR UDARA TEBELIAN DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian Visi Kabupaten Sintang dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan struktur perekonomian regional yang tangguh, perlu dilakukan upaya peningkatan infrastruktur wilayah yang dapat menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam pembangunan dan pengembangan kebandarudaraan guna meningkatkan jasa pelayanan kepada masyarakat, melalui penyediaan infrastruktur transportasi udara untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam skala regional, nasional dan internasional;
- c. bahwa dalam rangka pembangunan bandar udara yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tebelian, dan hingga saat ini belum diberi identitas, untuk itu perlu ditetapkan nama Bandar Udara di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bandar Udara Tebelian di Kabupaten Sintang;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANDAR UDARA TEBELIAN DI KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
6. Kebandarudaraan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
7. Nama Bandar Udara adalah identitas yang membedakan antara Bandara yang satu dengan yang lain.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama Bandar Udara yang ada di Kabupaten Sintang adalah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- b. pengawasan aset-aset yang menjadi milik pemerintah daerah;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kebandarudaraan;
- d. mewujudkan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kebandarudaraan;
- e. mewujudkan peran penyelenggaraan kebandarudaraan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- f. mewujudkan pelayanan kebandarudaraan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- g. mewujudkan sistem kebandarudaraan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
BAB III - NAMA BANDAR UDARA DI KABUPATEN SINTANG
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Bandar Udara Tebelian sebagai nama Bandar Udara yang terletak di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 3 Juni 2014
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 3 Juni 2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si
Penata Tk I NIP. 19750403 200312 1 005
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam era otonomi Daerah pada saat ini, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebandarudaraan guna meningkatkan pelayanan publik, melalui penyediaan infrastruktur transportasi udara untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam skala regional, nasional dan internasional.
Pembangunan Bandar Udara dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan transportasi udara dan mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan.
Bandar Udara yang ada di Kabupaten Sintang merupakan salah satu prasarana yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya untuk bepergian ke daerah tujuan dengan aman, cepat, dan murah.
Untuk memudahkan dalam administrasi dan pelayanan publik, maka bandar udara di Kabupaten Sintang harus memiliki identitas untuk lebih mudah dikenal dan dapat menjadi kebanggaan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5