PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 05.« Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 01 FEBRUARI 2013
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 05.« TAHUN 2013
TENTANG
PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013 UNTUK TANGGAL 01 FEBRUARI 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
Menimbang:a.
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 belum mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 28 Desember 2012;
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013, perlu disediakan kredit anggaran untuk jangka waktu sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalani huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
o
o
- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); . ·{
i
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
P
o
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2013 UNTUK TANGGAL 01 FEBRUARI 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
f
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Labubanbatu Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnj ' a disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terns menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
P
- Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan / atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. 10.
- Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 11.
- Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditujukan menerima, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 12 . membayarkan, menatausahakan, dan menyimpan,
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah atas beban APBD yang besifat mengikat dan yang bersifat wajib sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib dari APBD Tahun Anggaran 2013 untuk tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013.
BAB IV - PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari APBD Tahun Anggaran 2013 untuk tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati,
- b. Belanja Langsung, meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada :
- a) Belanja pegawai honorer / tidak tetap / tenaga kerja kontrak;
- b) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, komunikasi, sumberdaya air dan listrik, telepon, kawat / faksimili / internet;
- c) Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas / operasional untuk belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas.
r '
BAB IV - PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
Pasal 5

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1 / 12 (satu per dua belas) APBD Tahun Anggaran 2013.
BAB IV - PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
Pasal 6

r
i
Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2013.
BAB IV - PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
Pasal 7

Apabila sampai dengan berakhirnya bulan Februari 2013, APBD Tahun Anggaran 2013 belum diundangkan, maka untuk penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib bulan Maret 2013, mengacu kepada penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib bulan Februari 2013.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Diundangkan di
Kotapinang Februari 2013.
Pada tanggal
^
^^ 590116 198602 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR
^