PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang di selenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan guna meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b terscbut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- undang-Undans )omor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan legara yang Bersih Dan Bebas Dari K Up s1 Kolus1 Dan Nepoti: (Le or' ' , tsme :mbaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemlaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); tentang Republik Lembaran
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4586);
- I0. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 T Pelaksanaan Penyerahan Se ~. ahun 1951, tentang ebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidi d K 1 an, Pengajaran Dan Kebudayaan iepada Propinsi (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Len. ;a {' 1971): '. mbaran legara lomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemertntah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemertntahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerinlah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4941);
Menetapkan
90. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan ldan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105):
91. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
92. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasl Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, 'Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1):
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SJNTANG TENTANG PENDIRlAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 3

P di° endirian Sekolah menengah Tingkat pertama Negeri dengan nama- nama dan lokasi seba :. . agammana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini yang erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pesera -: lbyi Adik berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah ayah/sederajat
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 5

nee%o1%. . mate,
Fendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri sebagaimana Nasion � d Pasa) 3 peraturan ini sebagai bagian dari Sistem Pendidikan 'adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
Pimpinan ...
i
.olah Menengah Tingkat Pertama terdiri atas Kepala Sekolah dan \_nan ? ~er Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan. "ac a«"
anisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Pertama Negeri sunan "\_,, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan ~pk" "~angan yang berlaku. dang-un aerun' .
sc' ,ah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga sekol : pal? .: yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan " ,~Astra" ad"~~Makan8
Organisasi dari Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud a surul"" j Pasal ini tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini yang ~ada ~agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. ~erupaka
Pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, g adaan, .d.k h d. ·d Pent peralatan pendilil.an, tana, lan gedung serta pemeliharaanya paeta b ku acuan, I . . d' h " Me engah Pertama Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daeralt. gekolah Ien
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 7

la Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Kepa! 31 ke. 1didik% di 3·.:. · Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan egiatan penlilikan, alministras1 sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 9

gajla"
diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang atuk dapa' )
- a. ki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Pertama · Memnl yang bersangkutan.
2. han',, Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah/Sederajat; Tama.a, . '
3. aksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini, diatur Pelak ·· Di a4eh Menteri melalui mnas.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 10

- [I) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bcrsangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang. berlaku;
- c. pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sckolah Menengah Pertama yang hendak dimasuki.
- Siswa mempur · k ·ibe . Inya :ewajian sebagai berikut :
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana ""a dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang rlaku:
- ' memath c. me semua peraturan yang berlaku; · engh »
- ikut at tenaga kependidikan;
- d. ormati tenaga pendidik; menghorm :
- emelih " . am, ara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan anan Se] Ckolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- au[.[ l" ""mtan sebagaimana iraksud pada ayat () dan (2) Pasa1 ini, Jut oleh Kepala Dinas.
tua
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 12

- ... pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penilaian :kolah M h P (l) k@urikulum Sekola Ienengai 'ertama yang bersangkutan dengan an,,~si, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta dasar, 'unt ·» bangan masyarakat. perkem
- eian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk 1 2) Pent a1 menge! tah ui kemampuan dan kewenangan profesional
- 3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini digunakan untuk : '~ pembinaan dan pengembangan guru dan tcnaga pendidik lainnya;
- b. penyempurnaan kurikulum, pengelolaan program pendidikan guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh Dinas.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 13

- (l) Dengan telah dilakukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya Penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Sintang an sumber lain yang sah.
- Pembinaan seb .:. ; 9. ;. a. : Scbagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini mclput.
- a pengad: ~., ~ c. b; laan pemcliharaan sarana dan prasaran,
- Ka guru, tc .. : b. b, 'tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi,
- aya perlu d.L; tasan dan pengembangan; aya Pendir
dikan dan Pengajaran.
I.
F
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 14

!
rah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Dae dd ~~#eri"" ragkat Pertama 1alam rangka pembinaan, pengembangan, . 111 , 0 e11gah peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah M",~unga u' ~ 'sans",jacukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi wasan ' peng?' l \_ola!· ~ebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) Pasal ini, dilakukan s san St "· pengaa' Sekolah Menengah. 13) ngawas . ct· ' ~eh p°' ketentuan sebagaimana limaksud ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) piaksan" atur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang­ ~ ini, k Pas yang berlak. (ndanga
]
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

~ Peraturan Perundang­­Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Segala · 'd k b d . . . 1 Bllp ali ini sepanJang ll a crlenlangan engan Peraluran Bupat1 1111 Peraturan masih tetap berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini bcrlaku scjak tanggal ditctapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Sintang.
BUPATI SINTANG, 4-
Diletapkan di Sintang pada tanggal 20 Februari 2012
(
../
d MILTON CROSBY
ndan pa,
'&amp;an di Sintang
l
°
(anggat
'SE
3a
20 Februari 2012
TARIS
zo
'R,
AHMAD
�
AERAH KABUPATEN SINTANG
ru
I
"Dun,
H
KABUPATEN SINTAING TAHUN 2012 NOMOR 66
J/
I
&lt;
00425
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
19
TAHUN 2012
TANGGAL
20 FEBRUARI 2012
TENTANG
: PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
#TAR NAMA UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH D' pERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
| JNAMA io SEKOLAH | KECAMATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------------|
| L 2 I | 3 | 4 | 5 |
| SMP NEGERI 6KETUNGAU TENGAH | KETUNGAU TENGAH | DESA LEMETAK | TAHUN OPERASIONAL 2012 |
BUPATI SINTANG, ..
K
MILTON CROSBY
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN
PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENT ANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
a. bahwa dalam upaya lebih melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruangan yang sesuai dengan estetika, serasi dengan lingkugnan dan perkembangan kota saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat perlu mengatur penyelenggaraan reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Reklame;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan
BUPATISAROLANGUN MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan urusan penyelenggaraan reklame.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutkan
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
8. Tim Teknis adalah Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas.
9. Pejabat adalah pegawai diberi tugas tertentu dibidang pemberian Izin Reklame.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah perseroan a tau badan hukum a tau orang/pribadi yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Reklame adalah alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragam untuk tujuan komersial dipergunakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu tempat atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
12. Izin mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMBR adalah izin mendirikan Bangunan Reklame bagi Reklame diatas 1 Om2 ( sepuluh meter persegi).
13. Kawasan Penyelenggara Reklame adalah kawasan yang memungkinkan penempatan/pemasangan Reklame.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik, organisasi yang sejerus, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Sarolangun untuk mengelola penzman dan penyelenggaraan Reklame Kabupaten Sarolangun, yang anggotanya terdiri dari Bidang Penataan Kota Kebersihan atau Pertamanan, Bidang Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi lainnya yang ditunjuk, termasuk pihak ketiga yang bertindak sebagai konsultan Reklame dan atau pihak yang kompeten.
16. Tim Penertiban Reklame (TPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Sarolangun untuk menertibkan,
anggotanya terdiri atas Bidang Pendapatan, Bidang Penataan Kota Kebersihan atau Pertamanan, dan Instansi Terkait.
17. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
18. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun diluar rungan.
19. Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
20. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
21. Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
22. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/ gedung.
23. Menempel pada bangunan/bangunan bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan kontruksi maupun tidak.
24. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
25. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/ atau pagar halaman.
26. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
27. Tinggi reklame adalah jarak antara am bang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
28. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
29. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan
30. Gambar Rencana Teknis Bangunan bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangunan bangungan reklame, megatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai pelatkan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
31. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
32. Reklame Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED) adalah reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
33. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti bandir, umbul-urnbul, dan spanduk.
34. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu bend a.
35. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
36. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
37. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan halon gas atau alat lain yang sejenisnya.
38. Reklamen Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselengarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahanbahan lain yang diproyeksikan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/ a tau diperagakan melalui pesawat televisi.
39. Reklame
Peragaan adalah
reklame yang
diselenggarakan dengan
cara
41. Reklame Grafiti (Graffity) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
42. Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
43. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
44. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
45. Jaminan bongkar adalah sejumlah uang yang harus dibayar dimuka wajib pajak Reklame yang akan digunakan untuk membongkar Reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar Reklamenya yang sudah habis masa berlakunya.
46. Jaminan asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayar Wajib Pajak kepada Perusahaan Asuransi untuk menanggung segala bentuk resiko yang ditimbulkan atas penyelengara Reklame selama 1 (satu) Tahun Pajak.
7. 4 7. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang Ke bu paten yang status pemiliknya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana umum Tata Ruang Kabupaten, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyebrangan taman dan lain sebagainya.
48. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian ruang Kabupaten yang status pemiliknya perseorangan atau Badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana umum Tata Ruang Kabupaten.
49. Dalam gedung atau bangunan (indoor) adalah lokasi atau titik pemasangan Reklame berada dalam gedung atau bangunan, misalnya loby hotel, kamar hotel, dalam ruang restoran dan lain sebagainnya.
50. Pemeriksaan adalah
serangkaian kegiatan
untuk mencari
51. Sebelum memasang Iklan Reklame terlebih dahulu harus memiliki Izin Lokasi Pemasangan Reklame dari Dinas yang membidangi Penataan Kota Kebersihan atau Pertamanan.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 2

- ( 1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari:
- a. Kawasan Penyelenggaraan Reklame
1. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter / ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.
2. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
3. Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
- b. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegaitan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan, rumah sakit, Kantor Militer / Kepolisian dan sepanjang jalur median jalan.
- c. Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, adalah reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan, serta Reklame yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan/kegiatan dengan
Bagian Kedua
Perletakan Reklame
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 3

- (1) Perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
3. ditempatkan pada kawasan selektif dan umum terdiri dari: a. Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota; b. Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota;
- (3) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
- a. Bahu jalan/berm jalan, jembatan ;
- b. Bando jalan;
- c. Pos jaga polisi;
- d. Terminal dan Pangkalan Angkutan;
- e. Gelanggang/ Gedung Olah Raga; dan
- f. Pasar
- (4) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan pad a:
- a. Menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/ atau dipancang di atas bangunan;
- b. Di halaman;
- c. Di kendaraan dan ruang udara;
- d. Di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. Melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pemanfaatan Titik Reklame
- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota diatur
- (2) Setelah berakhimya masa pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Keempat
Rancangan Bangun Reklame
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 5

- ( 1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancangan bangun reklame yang meliputi aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancangan bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - JENIS REKLAME
Pasal 6

- ( 1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
- a. Reklame papan atau billboard, megatron, videotron dan light emitting diode (LED);
- b. Reklame layar;
- c. Reklame melekat, (Sticker, graffiti dan mural);
- d. Reklame selebaran/brosur;
- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame Film/Slide
- h. Reklame running text;
1. Reklame neon box.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah:
- a. 1 meter x 2 meter;
- b. 2 meter x 4 meter;
- c. 3 meter x 5 meter;
- d. 4 meter x 6 meter;
- f. 5 meter x 10 meter;
- g. dan ukuran lainnya.
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah:
- a. Kontruksi berat, untuk reklame jenis megatron, videotron, light emitting diode (LED), billboard dan bando jalan terdiri dari:
1. Kaki tunggal adalah sarana reklame yang system kaki konstruksinya hanya satu;
2. Kaki ganda adalah sarana reklame yang system kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
3. Rangka adalah sarana reklame yang system kaki kontruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika; dan
4. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
- b. Konstruksi ringan untuk jenis reklame di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah:
- a. Jalan protocol/ Jalan Nasional.
- b. Jalan Provinsi.
- c. Jalan Kabupaten/Kota.
- d. J alan Lingkungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Bagian Kesatu
Pasal 7

- ( 1) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan
- (3) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggaraan reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
- a. Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Membayar pajak reklame.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yaitu:
- a. Oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/penyuluhan;
- b. Melalui televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- c. Semata-mata memuat tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 4 (empat) meter;
- tanah/ bangunan dimana reklame ketentuan luas bidang tidak melebihi perusahaan yang menempati tersebut diselenggarakan dengan 1 (satu) meter; d. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau
- e. Di pekan raya atau tempat keramaian lain yang sejems, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- f. Diselenggarakan oleh orgamsasi politik dan/ atau orgarusasr kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
BAB IV - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1} Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada yat (1)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan perizinan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Perpanjangan Izin
BAB IV - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Bagian Kesatu
Pasal 9

- ( 1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Penjabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin yang berlaku habis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perpanjangan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pembatalan dan Pencabutan Izin
BAB IV - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dibatalkan apabila;
- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. atas keinginan sendiri penyelenggaraan reklame;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat dicabut apabila:
- a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. berdasarkan pertimbangan Bupati ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- c. penyelenggaraan reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat menganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- d. penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.
PENYELENGGARAAN REKLAME
BAB IV - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Bagian Kesatu
Pasal 11

- ( 1) Penyelenggara reklarne adalah:
- a. Pemilik reklame/produk;
- b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklarne/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas narnanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai jasa periklanan/biro reklarne ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame harus menyusun naskah reklarne dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan narna, papan petunjuk, naskah reklarne dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, dibagikan bawah bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai narna perusahana dan atau merk dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Untuk ketertiban umum, Bupati berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan hufur-huruf lainnya selain huruf latin, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2).
BAB IV - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Bagian Kesatu
Pasal 13

Penyelenggara reklame berkewajiban:
- a. menempelkan tanda masa berlaku izm, mencantumkan nama biro / penyelenggara reklame a tau tanda lain pada reklame sesuai dengan
- c. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3 x 24 Jam;
- d. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
BAB IV - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Bagian Kesatu
Pasal 14

- ( 1) Penyelenggaraan reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:
- a. Gedung dan/ atau halaman kantor Pemerintah Daerah
- b. Gedung dan/ atau halaman tempat pendidikan/ sekolah dan tempattempat ibadah;
- c. Tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk penyelenggaraan reklame minuman beralkohol hanya dapat diselenggarakan di dalam tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual minuman beralkohol.
BAB VI - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME Bagian Kesatu Pengendalian
Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika kota, naskah reklame dan ke1ayakan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pengawasan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penertiban Reklame
BAB VI - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME Bagian Kesatu Pengendalian
Pasal 17

- ( 1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
- a. tanpa izin;
- b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
- d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
- e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
- f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi kontruksi;
- g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 jam.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan reklame membongkar sendiri bangun bangunan reklame, keamanannya menjadi tanggungjawab penyelenggaraan reklame dan harus diambil oleh penyelenggaraan reklame.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui maka hasil pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
BAB VI - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME Bagian Kesatu Pengendalian
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), dilakukan oleh atas usulan atau rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
(21
Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara penertiban reklame ditetapkan
Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelengaraan reklame baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.
BAB VII - PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindakan pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraan reklame tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
- d. menyuruh berhenti dan/ atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang/ objek penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana;
- f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa se bagai tersangka a tau saksi;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rnagka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
10. dipertanggungjawabkan. melakukan tindakan lain 1. yang perlu untuk kelancaran menurut hukum yang dapat pidana penyelenggaraan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemeriksaan surat;
- c. penyegelan objek;
- d. penyitaan benda;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan tempat kejadian; dan
- g. mengmm berkas kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negera Republik Indonesia.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- ( 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat ( 1) dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap izin dan perjanjian kerjasama yang telah dikeluarkan pada kawasan bebas dan kawasan selektif dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin penyelenggaraan reklame atau habis masa pengelolaannya atau
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
ARIEF MUNANDAR
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal .;2.-&lt; A-9 U s-tv s 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
PROVINS! JAMB! : (
/2016)