PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 10 Tahun 2010
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN
Berlaku: 10 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR ' TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
1.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah oenezanti Undanz-Undane Nomor 2
..
;
c
...
-
-...~,
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2010).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran ra.kyat.
7. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan/atau keramaian dengan nama bentuk · apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas milik T"\_ ----= ·-·-1y,r\_ 1---·-- ... \_-4&gt;\_
-
,,
\_\_
9. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat pengganti uang yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan dan/ atau melihat dan/ atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang tersedia oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 {tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun .kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/ atau bukan obyek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
i
•
..
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
28. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPTPD dan/ atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau tujuan Iain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha Hiburan .
i
-
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya, pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha hiburan selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Pendaftaran
BAB II
Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Pendapatan.
- a. fotokopi identitas diri.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha hiburan a tau kuasanya dengan melampirkan :
- b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat 7 {tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha Hiburan yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan kartu NPWPD
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III - NAMA, JENIS OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 4
Pasal 5

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- a. Tontonan Film ;
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
TT.
-·-!-
...
'Wilr ---!1-
IT\-\_;
-l--
1-4.-~.
T"") ... ----·
i
•
..
- Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya; e.
- Permainan Bilyar, Golf dan Bowling g.
- Sirkus, Akrobat dan Sulap; f.
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan; h.
- Pertandingan Olahraga. J.
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center}; dan 1.
BAB III - NAMA, JENIS OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 4
Pasal 6

Dikecualikan dari obyek Pajak Hiburan adalah:
- . b. Hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah, dikecualikan Hiburan tersebut diikuti Pihak Ketiga yang bersifat komersial.
- a. Hiburan yang tidak bersifat komersial .
BAB III - NAMA, JENIS OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 4
Pasal 7

- ( 1) Subyek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi a tau Badan yang menikrnati usaha Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha Hiburan.
BAB IV - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
Bagian Kedua
Tarif Pajak
BAB IV - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 9

Besamya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
- b. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana tontonan film di bioskop dari seluruh golongan dan jenis ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen}.
- c. Pertunjukan/pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen). . ' . ... " . . ... \_,.., , ..
'
..
...
- f. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- g. Pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- h. Permainan Bilyar, golf dan bowling ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
1. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lim.a persen).
- j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- k. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Bagian Ketiga
Cara Penghitungan Pajak
BAB IV - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 10

Besaran Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
BAB IV - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 11

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun .
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- ( 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) yang tertuang dalam SPTPD.
- (4) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Taksasi (Non MPS), apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dan diterbitkan SKPD.
- (5) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (6) Instansi Pemungut adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

i
- b. Karcis atau Tanda Masuk harus memuat :
1. nama dan alamat tempat usaha
2. nomor seri dan nomor urut; dan
3. nomor urut dalam satu bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dengan ketentuan setiap seri sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar.
- (2) Cara Taksasi (Non MPS) yaitu wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang tertuang dalam SKPD.
BAB VII - TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGISIAN SPTPD, SKPDKB DAN/ ATAU SKPDKBT
Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diarnbil sendiri oleh W ajib Pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang ditunjuk pada setiap akhir bulan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
- a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan.
- b. bukti penerimaan (bill).
- c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD).
- d. Surat Keterangan Potensi Pajak Hiburan.
BAB VII - TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGISIAN SPTPD, SKPDKB DAN/ ATAU SKPDKBT
Pasal 15

- ( 1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas ... ~1-. ... 1., ... 1-. ... 1,.h; ... ,, h.ot-.,o nrol,+,, 1"\0't"'l-.romno;.,..., QP'T'on .,. .. h,,,.,.,;...,,.,. ...
•
"
- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhimya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Penyampaian dan Pengisian SKPDKB dan SKPDKBT
BAB VII - TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGISIAN SPTPD, SKPDKB DAN/ ATAU SKPDKBT
Pasal 17

- (1) Terhadap Wajib Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak dibayar atau ku.rang bayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan .
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT dengan mengacu pada lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB VII - TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGISIAN SPTPD, SKPDKB DAN/ ATAU SKPDKBT
Pasal 18

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya.
- b. W ajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/ atau menolak untuk diperiksa dan/ atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil kas opname.
- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan Uji Petik sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung atau subjek pajak yang memperoleh pelayanan dari wajib pajak.
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 20

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak disampaikan tetapi tida.k melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, tempat wajib pajak terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut utang pajak, dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan 1 1 1 ... ----\_\_ ,\_ ... ... \... \_\_ .\_,\_ .a.·..J ... 1-1---------·--------L·
..
- (4) Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Surat Tagihan Pajak, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/ pelunasan dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 21

- (1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), harus diajukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta :
- a. Jumlah pembayaran pajak yang dirnohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
- b. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kelruasaan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini .
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 22

- (1) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kecuali apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk menganggap tidak. perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimak.sud pada ayat (1), dapat berupa garansi bank, surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib pajak. yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 23

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dapat diberikan untuk :
- a. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat
- b. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran utang pajak berupa pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat diberikan untuk :
- a. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan 20 ayat (4), untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); atau
- b. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 24

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 25

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati menerbitkan Surat dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa:
- b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan; atau
- a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah terlarnpaui, Bupati a tau pejabat yang ditunjuk tidak
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Perjanjian angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak s.ebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir dengan mengacu pada lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 26

- ( 1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
- a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis da1.arn bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD {Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa).
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak.
- c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.
- d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling la.mbat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
•
r
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 27

- ( 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. membetulkan:
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
3. Surat Ketetapan Daerah Pajak Nihil.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
5. Surat Tagihan Pajak Daerah.
6. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Daerah.
7. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
8. Surat Keputusan Pembetulan.
9. Surat Keputusan Keberatan.
10. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
11. Surat Keputuan Penghapusan Sanksi Administrasi.
12. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah; atau
13. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan/ atau
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- (2) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a angka 12, dapat berupa Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah atas Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah atas Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (3) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a angka 13, dapat berupa Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 28

Ruang lingkup pernbetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1) huruf a meliputi :
- a. ke:~alahan tulis antara lain kesalahan vane daoat beruoa nama.
•
..
-
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/ atau pengurangan dan/ atau perkalian dan/ atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidak kena pajak, kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 29

Permohonan pembetulan diajukan oleh Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a.
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 30

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1), tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 31

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dengan cara :
- a. secara langsung; atau
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
4. ...t.:h--!1- -·--...i1- ... 1 ... .: -----=------.~--· (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
'
-
Tanggal bukti penerimaan pennohonan pembetulan sebagaimana climaksud dalam Pasal 31 ayat (3), yaitu:
- b. tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal pennohonan pembetulan disampaikan melalui pos.
- a. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal pennohonan pembetulan disampaikan secara langsung; atau
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 33

- ( 1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima permohonan pembetulan melakukan penelitian terhadap Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang menurut Wajib Pajak terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketan antara fiskus dan wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak harus menunjuk.kan Surat Kuasa.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memanggil Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang diperlukan.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 34

Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan pembetulan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal bukti penerimaan pennohonan pembetulan.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 35

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan setelah melakukan penelitian.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 36

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jurnlah pajak yang terutang dan/ atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 37

Bentuk formulir Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan secara jabatan mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 38

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
•
-
- b. mengemukakan jumlah pajak menurut penghitungan wajib pajak seharusnyaterutang;dan
- c. dilampiri dengan surat kuasa dalam hal surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar ditandatangani bukan oleh wajib pajak.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 40

- ( 1) Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dilrurangkan atau dibatalkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi:
- a. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- b. pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar; a tau
- c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
- b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 41

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, termaksud surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- b. secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pennohonannya.
- d. disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
•
- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b, hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal W ajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan yang pertama dikirim.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c, hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 43

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 44

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 45

- ( 1) Surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau melalui pos kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dimana Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah:
- a. tanggal terima surat wajib pajak, dalam hal disarnpaikan secara langsung oleh waiib pajak pada petugas atau petuzas v:mu n1t11n;111r-
•
- (1) Dalam proses penyelesaian permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan/ atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menyelesaikan permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung.
- (3) Setelah 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak belum memberikan penjelasan dan atau pembuktian, Wajib Pajak dapat diminta kembali untuk memberikan penjelasan dan pembuktian yang kedua tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung.
- (4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan atau pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan/atau pembuktian.
- (5) Dalam hal masih diperlukan, Wajib Pajak dapat diminta memberikan penjelasan dan atau pembuktian tambahan, yang wajib ditanggapi oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan/ atau pembuktian tambahan.
- (6) Dalam hal W ajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan a tau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan maka permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar akan diproses berdasarkan data yang ada.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat dipanggil untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan daerah dan wajib menandatangani Berita Acara Pembahasan Sengketa perpajakan daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sengketa perpajakan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (3) Wajib Pajak dapat memberikan t.anggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak dan/ atau dapat menghadiri undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembaralan AtA11 PPnmn·,;:,,...,.,o ...
•
•
I
- (4) Hasil pembahasan akhir akan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dapat disampaikan langsung kepada Wajib Pajak pada pembahasan akhir atau dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pembahasan akhir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan atau Pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar akan dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 48

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali atas keputusan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan seja.k tanggal keputusan, kecuali karena keadaan diluar kekuasaan (force majeur) Wajib Pajak, yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut.
Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 49

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi .
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 50

- (1) Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan pajak yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam:
3. a Surat Tagihan Pajak Daerah.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut:
- a. tidak diajukan keberatan.
- b. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
- c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.
- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
2. Surat Pajak a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan.
- b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya.
- c. permohonan harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- d. wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari :
- a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
- b. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.
BAB IX - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang tidak benar termasuk surat ketetapan pajak dari basil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan, diatur dengan Keputusan Pejabat yang ditunjuk.
BAB XI
Pasal 54

- b. berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan SKPDLB apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c. setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak, harus menerbitkan surat ketetapan pajak daerah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan ketentuan pengembalian tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- d. setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria meliputi:
1. tepat waktu dalam penyampaian SPfPD.
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
4. dan tidak pemah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 (satu) tahun sejak permohonan diterima secara lengkap.
- f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- g. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
- h. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
1. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan; dan
- J. jumlah imbalan bunga yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
- (2) Bentuk dan isi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
•
•
- a. Surat Tagihan Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak cliajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus clibayar bertambah, atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, yang :
1. Tidak diajukan keberatan.
2. Diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian atau menolak dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
3. Diajukan keberatan dan atas surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian atau menolak.
- d. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding.
- e. Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Apabila basil perhitungan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
BAB XI
Pasal 56

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 clilakukan dengan cara pemindahbukuan atau cara lain (kompensasi).
BAB XI
Pasal 57

Kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dikembalikan kepada Wajib Pajak dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak:
- a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diterima.
- b. SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b atau huruf c cliterbitkan.
- c. surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d atau huruf e diterbitkan.
- d. surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 \... ... .\_ .. +-' ...1: ________________ \_\_ k,; ... 1,.,... ...
·
•
- f. surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g diterbitkan.
- g. surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h diterbitkan.
- h. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i diterbitkan.
Pembayaran kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikembalikan dan/ atau diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB XII - KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 59

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 3 (tiga) tahun.
BAB XII - KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 60

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
BAB XIII
Pasal 61

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/ atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/ atau denda dapat dihapuskan apabila pajak daerah terse but tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
BAB XIII
Pasal 62

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/ atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.
- b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya.
- d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.
2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.
Bagian Kedua
Penatausahaan
BAB XIII
Pasal 63

Cl\ Piutana Paiak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat {2},
'
•
- (2) Piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
BAB XIII
Pasal 64

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
Bagian Ketiga Kewenangan
BAB XIII
Pasal 65

- { 1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh :
- a. Bupati untuk jurnlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,(Lima milyar rupiah).
- (2) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan
BAB XIII
Pasal 66

- ( 1) Pada setiap akhir tahun, bidang pendapatan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadang Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama Wajib pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. Jenis pajak daerah.
- e. Tahun pajak.
- f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan.
- g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan.
- h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru sita pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan Dinas.
BAB XIII
Pasal 68

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
4. b, Alama.t wajib Pajak dan penanggung pajak.
- c. Nomor pokok wajib pajak daerah.
- d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/ atau denda.
- e. Jenis Pajak Daerah.
- f. Tahun pajak.
- g. Besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan.
- h. Tindakan Penagihan yang pemah dilakukan.
- i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- J. Keterangan basil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
BAB XIII
Pasal 69

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII
Pasal 70

- ( 1) Kepala Dinas menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) kepada Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
- 1 · ·-... ··--!'--·-\_, , \_\_ --1 (2) Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kasubdin Perencanaan, Penggalian dan Operasional Dinas Pendapatan
•
BAB XIV - TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 71

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
BAB XIV - TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 72

- ( 1) Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3} Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang menyatakan rugi.
- c. tidak rnenyampaikan atau menyampaikan Surat Pernberitahuan Pajak Daerah tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
- d. melakukan penggabungan, peleburan, pernekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya; atau
- e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan basil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
BAB XIV - TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 73

- ( 1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan jenis Perneriksaan Lananzan.
~!~!'
tf Vf
\\r.
rn~AN
Bl1PATI
--
- (4) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/ atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.
BAB XIV - TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 74

- (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/ atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
BAB XV - KETENTUAN SANKS!
Pasal 75

- (1) Kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pasal 14 dan pasal 20 akan diberikan sanksi berupa:
- b. Penutupan Tempat Usaha dan / atau
- a. Pencabutan Izin Usaha.
- c. Membayar Ganti Rugi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepada Pejabat yang menyalahgunakan wewenang, yang merugikan keuangan Negara akan dijatuhkan sanksi oleh aparat / pejabat yang berwenang berupa :
- a. Penerapan Sanksi Kepegawaian sesuai dengan Peranturan Perundangundangan yang berlaku.
- c. Penerapan proses hukum pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-. .
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi dan / atau
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.
CEKENDRA -
Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal :it Jonuor, 2015 ~A SAROLANGUN,
THABRONIROZALI
SERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNTAHUN 2015 NOMOR ~
Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal a&gt;~ J~nv~r- ; 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, a
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR &amp;, TAHUN 2015.
TANGGAL ~,
JANUARl
2015
TENT ANG
PETUNJUK PELAKSANMN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HlBURAN
Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
| 11'0 | NAii.A DOKUIIEll' | KETERAKGAII |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Fonnulir Pendataan Pajak Daerah | 1 Lembar |
| 2 | Formulir Pendaftaran Pajak Daerah | 1 Lembar |
| 3 | Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) | 1 Lembar |
| 4 | Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) | 1 Lembar |
| 5 | Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) | 1 Lembar |
| 6 | Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tamabahan(SKPDKBT) | 1 Lembar |
| 7 | Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) | 1 Lembar |
| 8 | Permohonan Pembetulan | 1 Lembar |
| 9 | Surat Penolakan Permobonan Pembetulan | 1 Lembar |
| 10 | Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) | 1 Lembar |
| 11 | Surat Pemberitahuan Pengurangan Ketetapan Pajak Hiburan Terhutang | 1 Lembar |
| 12 | Pennohonan Angsuran | 1 Lembar |
| 13 | Pennohonan Penundaan Pembayaran | 1 Lembar |
| 14 | Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak Daerah | 1 Lembar |
| 15 | Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah | 1 Lembar |
| 16 | Penolakan Angsuran / Pemmdaan Pembayaran Pajak Daerah | 1 Lembar |
| 17 | Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak | 1 Lembar |
...
NIP
..
Sarolangun, . an. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun
•
petunjuk pengisian :
Kolom A :
diisi nomor pokok wajib pajak
Kolom 8, C, D, E, F, G dan H
:
diisi sesual dengan data yang tercantum dalam Surat lzln Usaha yang berlaku atau dilsl sesuai keadaa/lokasi usaha
(
)
NIP
.
Sarolangun,
20
..
Petugas Pendata
08llyard
OPermainan Ketangkasan
0Panti Pljat/Mandl Uap
0Pertandingan Olahraga
0Pameran
0Hiburan Lainnya
1
.
=
DFilm
D Kesenlan &amp; Sejenisnya
0Musik &amp; Tari
Doiskotik
0Karaoke
0KlubMalam
- 8 . NAMA WAJl8 PAJAK
- . c. ALAMAT WAJl8 PAJAK
- D. NAMAUSAHA
- E. ALAMAT TEMPAT PENYELENGGARAAN
- F. DFSA/ KECAMATAN
- G. TELPHONE
- H. JENI$ Hl8URAN
(beri tanda J pada kotak yang tersedia)
I I I I
I I I
.\_\_I \_.\_I \_\_\_.\_I
-JI!...\_ \_.\_I \_\_\_.\_I
...
/
D
- A. NPWP
Tanaal Peooataan:
··-················
.. ···················"""
Nomo, Formutlr:
.
Komptolc Gunu"I KembanaTetp. 0745 92555
PAJAK HIBURAN
•
FORMULIR P£NDATAAN PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATI:N SAROlANGUN
DINAS PENOAPATAN PENGELO lAAN KEUANGAN DAN ASET OAERAH SAROLANGUN
•
~
PEMERINTAH ICABUPATEN SAROLANGUN
FORMUUR PANDAFTARAN PAJAK DAERAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLMN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SAROI.ANGUN
IComplot Gunung-. Tetp, 0745 92.SSS
Nomo&lt;
Formulir: -·····-·--···-·--·--
Kepada Yth,
...
cfi.
Tempat
PERHATIAN;
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Berl t.anda J pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberlkan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan dltanda t.anganl harap diserahkan kembali kepada OPPKAO paling lambat
tanggal •...••..••.
W,,.,IBPAJAIC
1. Nama Badan I Merle Usaha
;
2. Alamat (Poto Copy Surat Keterangan Oomisili dilampirkan)
- RT/RW . Desa
:
:
- Kecamatan
:
- Ka bu paten . Nomor Telepon
:
:
- Kode Pos
:
3. Surat izin yang dimilikl (Poto Copy Surat izln harap dilampirkan)
- Surat lzin Tempat Usaha
Nomor: ________________
Tanggal: ________________
- Surat lzin Usaha Perdaaangan . Surat lzin Gangguan (HO)
Nomor: ________________
Tanggal:
...
Nomor: ________________
Tanggai: ________________
- Surat lzin ...
Nomor: ________________
Tanggal: ________________
- Surat lzin ...
Nomor: ________________
Tanggal:
...
4. Bidang Usaha (Harap dllsl sesual bidang usaha) . Hotel
:
- Restoran/Rumah Makan/Cafe
:
- Hiburan
:
- Reklame
:
- Peoerangan Jalan
:
- Pengambllan Mineral 8ukan Logam
;
'
- Penyelenggaraan tempat parkir
:
- Pengambilan/Pemanfaatan air tanah
;
- Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet . lainnya ...
:
:
KETERANGAN PEMILIIC ATAU PENGELOLA
- s. NamaPemllik
:
6. Jabat.an
;
7. Alamat Tempat Tlnaal (Melampirkan lndentitas) . RT/RW
:
- Oesa/Kelurahan . Kecamatan
:
:
- Ka bu paten
;
- Nomor Teiepon
;
- Kode Pos
:
8. Kewajiban Pajak . Hotel . Restoran/Rumah Makan/Cafe . Hiburan
:
:
:
- Reklame
:
- Penerangan Jalan
:
- Pengambllan Mineral Bukan logam
:
- Penyelenggaraan tempat parkir
:
- Pengambilan/Pemanfaatan air tanah
:
- Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
:
- lainnya ...
:
...
20 ...
~ DPPKAO -~ PERHAJWI:
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HIBURAN
Tahun Pajak
:
--····
..
·----····-
.. ··-·-··
Fonnulir PH-1
- t llohon «liisi dalatn rangbp 2 (dual ditutis dangan lwruf CUAK
2. Seri namir pada bitai yang l!rsedia
3. Setmh dlisi dan tbidatangan. hnp merahbtn kepadw SIPll l!tblt paling lambat tanggal 15 bulln briutnya
- untuk masa pajali: pel1poran
4. ut!rlambatan penyerahan dari tanaaal tenehut di atn abn dtlimabn denda
A.IDRBSIUBPUl
l
RP
:
CD I
I
I
I
I
I
I
I
0
I I I I
I I I I
2.
IIANAPOU
:
3.
ALWT
:
IIITElP
:
4.
MEIIBUSAl{A
:
J'NIS USAHA :
l DATA IIIIIUII YMli SISE BliliMMAI
5.
DATAIIUIM:
CD
mr Musik6 Tari Oismti
35%
-- klubMalani llilyard Kclas\_
35%
,~-~ Pameran
35%
leseiian 6 Sejenisnya
11%
35%
Pertandingan
Olah
Raga
11!%
15'%
35'%
Ill%
35%
Pmnaiian l!tangbsan
:s
liburan l.ainnya
ffl,
I.
Harga landa Masuk yang Beriaku
:
Rp ·····-·-·
Kelas \_\_\_
Rp ... ·-···
(pertunjubn rilm)
Kelas..\_.
Rp ····-···-···
Kalas ...
Rp ...
Kelas\_
Rii--·-·
Kalas •.•
Rp. \_\_\_\_\_
2.
- .bnlah Pertiqubn rata·rata pada hari bina:
\_lali
(l:busus k2S!llian. musi dan tan)
Jumlah Plll'lllnjtian reta·rata pada
hari libur: \_ .. \_ •.. Kali (\husus knenian. musil: dan tari)
3.
Jumlah Meja/Mesin : ________________••... Unit
(khusus bilyard dan pennainan ketangbsan)
4.
IJntut Panti
pijat taraole clan man&amp; u1111 :
No
Kela Kamar
Jumlah Kamar
Rata·reta Tamu Per hari
5.
.unltlr Pengunjung pr h,ri : ________________•..•
llnng
Tarif I lml:
Rp -··············--·········
(lhuSIIS Disbrtik «lulJ Malarn dan Uf,h Raga)
6.
Apakah Penisahaan meny11diakan brcias bebas bpada arang-orang tertentu?
B:
Btidak
,.,, ... ,..., ... ..,,,
7.
P~alan brcis denpn nma bbl 1
tidak
Me11Q1111neun las Register
ya
i
Udak
,.,, ... ,...,
9.
Mengldabn Pembi.iuan I Penatatan
Oya
o-
..
... ,...,
IO.
Jundah bryawan
Tetap :
--- Orang
Tidal: T etap : ··-····· Orang
l lllm DAii PA.IAl TBIIJJAIS
llmut din Ptjak Terutln!I
Pe11ibeldan
Jumlah Pajll Tenrtq
1. llmzrt Penjualan
RP---·-······-·---·-
Rp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Tam
--·-···-···%
3. Pajak Terutq
Rp
(h2)
A.
C. PBlffATMII
lllliAII IOYADARI SlPEIHl'{A WM SE6Al.A AdATTll!MA.U SAD-SAIISI SESIW rmimwt Pf.RUIIIAlli-UIIIAlliAN VAiii BERWIJ, SAVA llNVATWII OAIIWl APA YAIIG lUAH SAVA 8ERITAIWII DI ATAS BESERTA lAMPIIWHANPIRANYA AOA1AH BEW. J£l.AS. LBWP DAM TM IIERSYARAT.
SARIJlAHGUll . \_\_\_ ,. \_\_\_\_\_\_ 211..\_ \_\_\_
-··-·-·-----·- .. · .. ·--·-
(nama direktur/pimpin&amp;ll tanda tangan dan cap perusahaan)
D. IISI llfH SIPD
l1fTERIMA
DICATAT
CIIEIJfT
OIIBAN
RINGKASAH SEDERHAHA
BAS
D TepatWaktu
D Teriamhat
TATA CARA PENGISIAN
A. Umum
1. Formulir PH-1 digunakan sebagai sarana atau media penyampalan pemberitahuan pajak hiburan dari Wajib Paja~ kepada SKPD pengeleola Pajak Daerah
2. Formulir dicetak rangkap 2 {dua)
- lembar ke-1 untuk wajib pajak
- lembar ke-2 unruk SKPD
B. , Petunjuk Pengislan :
1. Pengisian Judul
- l. Pengislan ldentitas Waj\b Patak
- NPWP
- Nama Pemilik
- Alamat
- Merk Usaha
- Jenis Usaha
- Data Hiburan
- Harga Tanda Masuk yang berlaku (pertunjukan film)
- Jumlah pertunjukan rata-rata per hari (Kesenian, musik dan Tari)
- Jumlah pertunjukan rata-rata hari libur
- Jumlah Meja/Mesin
- untuk panti pijat, Karaoke dan mandi uap
- lumlah Pengunjung per hari
- Tarif/HTM
- Jumlah karyawan
- Omzet Penjualan
- Pengisian Pernyataan
- Pengisian Oleh Dinas
- Tanda Terima
- dllsi bulan tahun pajak yang dilaporkan
Masa Pajak
No.SPTPD
NPWP
Nama
Ala mat
Yang menerima
- diisi Nomor Pokok Wajlb Pajak
- dilsi nama pemilik pajak hiburan yang bersangkutan
- diisi alamat lengkap tempat hlburan, nomor telp hiburan atau penanggungjawab hiburan
- diisi nama hiburan/penyelenggara hiburan
- diisi jenis usaha berdasarkan dokumen perizinan
- diisl klasifikasi jenis hiburan berdasarkan kode angka
- dilsi kelas pertunjukan dan besarnya harga tiket masuk
- diisi berapa kali rata-rata pertunjukan hari biasa
- diisl berapa kali rata-rata pertunjukan hari libur
- dlisi berapa Jumlah meja/mesln yang beroperasi
- kolom 1 dilsi nomor urut
kolom 2 dlisi klasiftkasi ketas kamar menurut fasilitasnya kolom 3 diisi jumlah kamar
kolom 4 diisi besarnya tarif masing-masing kelas kolom 5 dilSI rata-rata tlngkat kunJungan pelanggan dalam sehari
- diisi banyaknya orang yang mengunjungl setiap hari
- diisi harga tarif masuk bagi pengunjung diskotik, klub malam dan otah raga
- dilsi jumlah karyawan tetap dan tidak tetap
- kolom 1 diisi perklraan besarnya omzet penJualan selama berlangsung diisi tarif sesuai jenis hiburan
- dilsi besarnya pajak terutang (omzet dikall tarif)
- dlisi tanggal, bulan dan tahun
- ditandatangani dan dicap
- diisi tanggal, bulan dan tahun dan di paraf diceklist
diisi nomor SPTPO
diisl NPWP sesuai huruf A angka 1
- diisi nama sesuai huruf A angka 2
- diisi alamat sesuai huruf A angka 3
- diisi nama dan tanda tangan penerima
•
OINAS PENOAPATAH PENGELOLAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK
No. Ketetapan
KELIAHGAN DAN ASAET OAERAH KABUPATEN SAROI.ANGUN
TAHUN .•• -
HIBURAN / 20 •..•
Komp Gunutlfl Kembang Telp. 92555
NAMA WAJIB PAJAK
:
AlAMATTEMPATUSAHA
:
JENIS USAHA
:
NPWP
:
Batas Penyetoran Akhir
:
No
Kode Rekenlng
Jumlah
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Oenda
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Dengan Huru/
PERHATIAN:
- 1 harll) ~ clllatLbn p.cla Kl'~ ltMI. ~. Pemeprc KM Umum l&gt;Mrlh, 8PO ~ densan nomor rel&lt;enlnt 801560008
- 2 Sin! Ketoupan d,nyatabn LUNAS lb h-lah dlsahkan/Vlllldasl ICH Resfmr darl- ~ IMlpl ~t lank
- 3 ICelfflambatan men,,o,tor cbrl rarwa,I batas Pffl118tOM111 .aw dibNbn d-Stiuol ~an
peraturan perundant-undan11n
Sarolangun ,
•••••••
u
...
n. KEPAlA OINAS PENOAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASAET OAfRAH KABUPATEN SAROlANGUN
...
,.
-····-1·········· .. ·················· .. ·············
NIP ...
~Ytt,.
Bendahara Khusus Penerlma
DI.,... r.ndapat., ~ ~ c1an Aset o-a11 ICM menenrna untUt'*"1Wr,p,,
ICH 0.0.roh Kabupaten Sarolqun
•
Sarolangun
20
..
yang menerlma
NPWP
Nama
Alamat
Nomor SKPDKB :
..
NIP
.
Sarolangun,
20
.
n. KEPALA OPPKAO
PERHATIAN:
1. Harap Penyetoran ditakukan melalul Bendahara Khusus Penerima dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau tanda bukti pembayaran.
2. Apabila SKPDKB ini tidak dibavar sete\ah lewat 30 hari sejak ditel'iman'ta SKPDKB lni, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% perbulan.
catatan tambahan :
-- b. Denda
Rp
-
.
Rp
.
Rp
..
- a. Sunga
5. Jumlah yang masih harus dibayar
Rp
..
Rp
-
.
Rp
.
Rp
.
Rp
.
Rp
.
Rp
.
...
d
..
KETETAPAN PAJAK DAERAH
Masa Pajak
Uraian Rekening
1. Pajak Terutang
2. Kredit Pajak (2a + 2b + 2c)
- a. Pajak yang sudah disetor
- b. Kompensasi Kelebihan masa lafu
- c. Lain-lafn
3. Pajak Kurang/Lebih Bayar (1 - 2)
4. Tambahan Pajak (4a + 4b)
...
Tanggal Jatuh Tempo
...
•••·•••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••uoo,,,ou,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,000,,0,,,,,,u,,,,,,,,
NPWP
NAMA
ALAMAT
D
IT]
PE MERI NT AH
KAB. SAROLANGUN
Nomor
Jenls Pajak
Lembar:
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)
(
)
(
)
Sarolangun,
20
..
yang menerima
NPWP
Nama
Alam at
Nomor SKPDKB :
..
NIP
.
Sarolangun,
20
.
n. KEPALA DPPKAD
PERHATIAN:
1. Harap Penyetoran dilakukan melalul Bendahara Khusus Penerlma dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Oaerah (SSPO) atau tanda bukti pembayaran.
- l. Apabila SKPDKB il'li t\dak dibavar setelah lewat 30 haf\ sejak diterlmal'lva SKPDKB in\, akan dikenakan sal'lksi berupa denda sebesar 2% perbulan.
catatan tambahan :
ltel'bilang :
Rp
.
Rp
.
Rp
.
Rp ...•...•...
- a. Pajak yang sudah disetor
- b. Kompensasi Kelebihan masa lalu
- c. Lain-lain
3. Pajak Kurang/Leblh Sayar {1 - 2)
4. Tambahan Pajak (4a + 4b)
- a. Sunga
- b. Denda
S.
Jumlah yang masih harus dibayar
Rp
.
Rp
.
...
d
.
KETETAPAN PAJAK DAERAH
Masa Pajak
Uraian Rekening
- l. Pajak Terutang
2. Kredit Pajak (2a + 2b + 2c)
Tanggal Jatuh Tempo
...
\_.
.
NPWP
NAMA
ALAMAT
D
[IJ
PEMERINTAH
KAB. SAROlANGUN
Nomor
Jeni s Pajak
Lembar:
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)
•
..
TATA CARA PENGISIAN :
A. Umum
1. Formulir SKPDKBT ini dgunakan sebagai sarana atau media untuk menyampaikan ketetapan kurang bayar dari wajlb paJak kepada SKPD yang melakukan pemungutan pajak daerah setelah dilakukan pemerikasaan atau perbuatan lainnya .
2. Formutir dlcetak rangkap 2 {dua)
3. lembar 1 untuk wajib pajak
- lembar 2 untuk SKPD
- B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Judul
Nomor
Jenls Pajak
2. Pengisian identltas wajib pajak
NPWP
Nam a
Alam at
Tanggal Jatuh Tempo
Pengisian SKPDKB
Masa Pajak
Uraian Rekening
Pajak Terutang l(redit Pajak
- paJak yang sudah disetor
- kompensasi kelebihan masa lalu
- lain-lain
Pajak Kurang/lebih bayar
Tambahan Pajak
- Bunga
- denda
- Jumlah yang masih harus dibayar
4. Pengisian Pengesahan
5. Tanda Terima
3.
- diisi nomor penerbitan SKPOKB
- diisi jenis pajak daerah yang diterbitkan SKPDKB
- diisi nomor pokok wajib pajak
diisi nama wajib pajak diisi alamat wajib pajak
- diisi tanggal jatuh tempo SKPDKB
- diisi masa pajak kuranga bayar
- diisi kode rekening Jenis pajak kurang bayar
- diisi jumlah pajak terutang
- dlisi penjumlah pajak yang sudah disetor, \l.ompensasl dan lain-lain
- diisi besarnya pajak yang sudah disetor
- dlisi besarnya kompensasi kelebihan masa lalu
- diisi besarnya lain-lain
- diisi Jumlah pajak kurang/lebih bay,ar
- diisi penjumlahan bunga dan denda pajak
- dilsi Jumlah bunga
- diisi jumlah denda
- diisi besamya pajak yang masih harus dibayar
- dlisl tempat, tanggal, bulan tahun, nama pejabat tanda tangan dan cap dinas
- diisl nomor SKPDKB, NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak dan ditandatangani penerima beserta namajelas.
..
•
•
(
)
Pembayar /Penyetor
JUMLAH
I
I
I
I
I
I
Kode Rekenl111
Jumlah (Rp)
(
)
NIP ...•...•...•...
Mengetahul ,
Bendahara Penerimaan
Tanggal Terima Uang
D
Nama Jenis Pajak
Sebagal Pembayaran
Ala mat
Nam a
Dari:
Bendahara Khusus Penerima SKPD
Telah menerima Uang Sebesar:
dengan huruf
PAJAK HIBURAN
Lembar
:
...
,0,,,
.
rn
NPWP
Rp ..•...•...•...
,--
I--
1
2
3
No.SSPD:
.
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PEMERINTAH
KAB. SAROLANGUN
•
TATA CARA PENGISIAN
A. Umum
- l. Formulir SSPD digunakan sebagai sarana atau media pembayaran yang dllakukan oleh awajib pajak atas pungutan Pajak Hiburan yang dikenakan.
2. Formulir dicetak rangkap 3 (tiga)
- Lembar 1 untuk wajib pajak
4. lembar 2 untuk Bendahara Khusus Penerima
5. Lembar 3 untuk arsip
8. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Judul
2. Pengisiaan Pembayaran Rp
dengan huruf
Nam a
NPWP
Ala mat
Sebagai pembayaran
3. Pengisian tabel kode rekening dan Jumlahnya
2. Kolom 1 diisi nama jenis pungutan
3. Kolom 2 diisl kode rekening sesuai [ents pungutan pajak daerah
4. Kolom 3 dlisi jumlah pembayaran yang dlsetor
4. Pengisian pengesahan
6. tanggal terima uang
pembayar bendahara penerlma
..
- diisi nomor SSPD
- diisi besarnya jumlah uang yang akan disetor
- diisi dengan huruf uang yang akan disetor
- diisi nama wajib pajak/usaha yang bersangkutan
- diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
- diisi ala mat wajib pajak}usaha yang bersangkutan
- diisi uraian pembayaran yang memuat nama jenis pungutan pajak daerah dan masa pembayarannya
- diisi tanggal tertma bavar
diisi nama penyetor/pembayar wajib pajak
- diisi nama bendahara penerima ?ari SKPD bersangkutan
•
LAMPlRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NO MOR TANGGAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HlBURAN
(
)
Pemohon
Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.
...
...
Dengan alasan
Dengan
mi
kami
mengajukan
Surat
Permohonan
Pembetulan
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD
No
.
Bulan
.
Tahun
:
.
Jumlah
: Rp
.
Na.ma / Merk Usaha NPWP
Alamat
Bertindak untuk dan atas nama:
...
Na.ma Pemilik/Pengelola
Alamat
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Dengan Hormat,
SARO LAN GUN
Kepada Yth,
Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun
di-
: Perm.ohonan Pembetulan
Nomor
Lampiran
Perihal
...
,
tahun
.
•
(
)
NlP
.
Sarolangun,
20
.
n. KEPALA DPPKAD Kabupaten Sarolangun
Demikian disam.paikan agar menjadi maklum.
Setelah mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surai
permohonan
pembetulan
saudara
Nomoi
:
tanggal
perihal...
tidak
dapat
kam
penuhi.
SURAT PEROLAKAR PERMOHORAX PEIIBETULAN
Nomor : ..•...••...•...•.••.
Tempat
Kepada Yth,
di-
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Telp 0745-92555
•
•
•
•
,
@
PEMERINTAH KABUPATE N SAROLANGUN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN~ DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Komplelc: Perkantoran Gunung Kembang Telp 0745-92555
Dengan huruf :
.
Rp
.
7. Jumlah yang harus dibayar (5 + 6)
Rp .
6. Sanksi administrasi
Bunga :
bulan x 2% x Rp
Rp .
5. Kurang dibayar (1-4)
Rp .
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 +3)
Rp
.
3. Pengurangan
Rp
.
1. Pokok Pajak yang harus dibayar
Rp .
2. Telah dibayar tanggal :
.
- II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebaga berikut:
Nama Usaha
Alam at
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 20 lC Tentang Pajak Hiburan, telah dilakukan pemerikasaan pelaksanaan kewajibar pembayaran Pajak Hiburan terhadap:
Tanggal Jatuh Tempo :
.
Nomor
.
Tanggal
.
Tempat
di-
Kepada Yth,
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPDI
(
)
NIP
.
Sarolangun, 20 . a.n. KEPALA DPPKAD Kabupaten Sarolangun
•
•
..
•
PEIIERIRTAH KABUPATEN SAROLANGUN
KABUPATEN SAROLANG UN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp. 0745-92555
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR : TAHUN .
TENT ANG
PEMBER1AN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
Ditetapk.an
di:
Sarolangun
KETIGA
KE DUA
Mengabulkan / Menolak*) permohonan pengurangan ketetapan Pajak Parkir yang terutang kepada wajib pajak :
Nama Wajib Pajak
.
Alamat Wajib Pajak
..
Nama Usaha
..
Alamat Usaha
.
Besarnya Pengurangan:
0 A&gt;
- Berdasarkan besarnya jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Parkir yang seharusnya
dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Parkir yang terutang
Rp
.
Besarnya pengurangan ( % x Rp )
Rp
.
Jumlah pajak yang seharusnya dibayar
Rp
.
(
)
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
KESATU
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASAET DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK PARKIR
Menimbang
:
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Restoran Nomor . tanggal , terdapat/ tidak terdapat* cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Park:ir yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pe, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Din.as Pendapatan Pengelola.an Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
Mengingat
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 10);
2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor ... Tahun ... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.
Memperhatikan
Surat
Permohonan
pengurangan
Pajak
Hiburan
atas
nama
tanggal... .. . . .. . . .. . ..
yang
diterima
lengkap
tanggal
.
MEMUTUSKAN
Pada Tanggal :
20 .
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KARHPATF.N ~AROLANOTJN
•
•
•J coret yang tidak perlu
NIP
.
Pemohon
Tanda Terima
Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.
···············································································································································
···············································································································································
Alas-an pengajuan permohonan ini :
jumlah angsuran
Rp
.
Rp
.
Rp
.
Rp
..
Rincian angsuran
Tanggal penyetoran
Tgl.
.
Tgl
.
Tgl.
.
Tgl.
.
Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak daerah tersebut dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ( ) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lam bat tanggal .
Nama Pemilik/Pengelola
.
Alamat
.
Bertindak untuk &amp; atas nama:
.
Nama Usaha
.
NPWP
:
DDDDDDDDDDDDDDD
Ala.mat
.
Mengakui
masih
mempunyai
utang
pajak
daerah
atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT*)
.
bulan
Berjumlah Rp
.
(
)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Dengan hormat,
Perihal : Permohonan Angsuran
SARO LAN GUN Kepada Yth, Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun di-
...
,
20
.
•
•
•
... ,
20
.
Kepada Yth, Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun . di-
SAROLANGUN
"} coret yang tidak: periu
NIP
.
Pemohon
Tanda Terima
Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi .
···············································································································································
... ······ Alasan pengajuan permohonan ini :
--·
·--~--
.
Dengan
im
saya
mengajukan
permohonan
penundaan
pembayaran
atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) yang akanjatuh tempo pada tanggal
,
agar
kiranya
tanggal
jatuh
tempo
dapat
diperpanjang/ ditunda
hingga
tanggal
.
Alamat
Nama Pemilik/Pengelola
.
Alamat
..
Bertindak untuk &amp;n atas nama:
..
Nama Usaha
.
NPWP
:DDDDDDDDDDDDDDD
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Dengan hormat,
Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran