PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2011
Tentang PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
Berlaku: 4 PEBRUARI 2011
N/A
Preamble

Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cu n cuma, maka wajar apabila perolehan hak karena waris tersebut termasuk objek pajak madikenekan pajak. yang
Pada umumnya penerima Hibah Wasiat adalah orang pribadi yang masih da!a hubungan keluarga dengan pemberi hibah wasiat, alau orang pribad! yang tidak mam m · be bad ,. pu, 1uga rupa an yang 1asanya mempunyal kegiatan pelayanan kepentingan um dibldang social, keagamaan, pendldikan, kesehatan dan kebudayaan yang semata-m: tidak mencari keuntungan.
01kenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak. Pengelolaan memperoleh manfaal ekonomis dari tanah yang dikelolanya.
II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas

Paul 2 Cukup jelasPnal 3 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4 Cukup jetas

## BUPATI KEPULAUAI&gt;! SIAU TAGULANDANG BIAROpERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARD NOMOR 20 TAHUN 2011## TENTANG## PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME## OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO,t,tenimbang : a.- b. bahwa berdasa � an pert1mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf � di alas. pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau T agulandang Biaro.Mengingat- bahwa berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 21 ayat (5) Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulaua.n Siau Tagu\andang Brerc Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak. Daerah, maka dalam rangka memberikan kepastian Hukum bagi pemasangan reklame di Kabupaten Kepulauan Stau Tagulandang 8iaro perlu di atur lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame:

·1.- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Repub!1k Indonesia Nomor 4286):2- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tlomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebaqaenana tf!ah diubah beberapa ka � lerak.hir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor48-44):3. Undang-unclang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran N � ara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nel)ara Republik Indonesia Nomor 4438): '4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten · Kepulauan Siau Tagulanclang Biaro d1 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4691 ): 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak. Daerah dan · Retribusi Oaerah Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomm 5049):