PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 4 Tahun 2017
Tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DI KOTA SURABAYA
Berlaku: 28 Pebruari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DI KOTA SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara 5533);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 71).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DI KOTA SURABAYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perdagangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perdagangan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
9. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
BAB II - KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat di Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
BAB II - KEWENANGAN
Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain :
- a. asas kepastian hukum;
- b. asas keadilan;
- c. asas kemitraan; dan
- d. asas kemanfaatan.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat meliputi :
- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat;
- b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat; dan/atau
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat;
- (2) Pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain :
- a. pemberian pelatihan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kompetensi terhadap para pedagang pasar rakyat maupun pengelola pasar rakyat;
- b. penyediaan informasi terkait bidang perdagangan kepada para pedagang pasar rakyat maupun pengelola pasar rakyat;
- c. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara pedagang pasar dan pemasok.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, antara lain dalam bentuk :
- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar rakyat; dan/atau
- d. kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat berdasarkan :
- a. laporan pelaksanaan kegiatan usaha yang disusun oleh pengelola pasar rakyat;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. pemeriksaan ketaatan pengelola pasar rakyat atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. hasil pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang :
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
- b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen yang lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau
- f. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah, maka Kepala Dinas menerapkan sanksi dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tersendiri yang mengatur pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Pebruari 2017
WALIKOTA SURABAYA, ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 28 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,
ttd.
HENDRO GUNAWAN