PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TAK TERDUGA
Berlaku: 13 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
'
BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 13 TAHUN 2017 R
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
- . bahwa dalam rangka penatausahaan dan pertanggung jawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Daerah, perlu menyusun Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga: a.
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati. b.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 1 .
- Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353): 3
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348): 2
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400): 4
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: 6:
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): 5.
- Undang-Undang Nomer -23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor "244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Or 7. h
:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
4. Ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
BAB II - BATASAN PENGGUNAAN
Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja yang tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
BAB II - BATASAN PENGGUNAAN
Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai belanja keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- (3) Belanja kebutuhan taganggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
BAB II - BATASAN PENGGUNAAN
Pasal 5

Belanja keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana, meliputi :
- a. status siaga darurat,
- b. tanggap darurat, dan/atau
3. Cc. transisi darurat ke pemulihan.
BAB II - BATASAN PENGGUNAAN
Pasal 6

Keperluan mendesak berupa belanja program dan kegiatan untuk pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. pendidikan,
- b. kesehatan,
3. Cc. pekerjaan umum dan penataan ruang,
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat: atau f£. sosial.
BAB II - BATASAN PENGGUNAAN
Pasal 7

Belanja keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yaitu :
- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat: dan/atau
- b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan :
mm
BAB II - BATASAN PENGGUNAAN
Pasal 8

- (1) SOPD Penangungjawab untuk kegiatan penanganan keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) SOPD Penangungjawab untuk kegiatan keadaan/keperluan mendesak dilaksanakan oleh SOPD terkait sesuai Tupoksinya.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 9

- Penganggaran belanja tidak terduga dibahas dan ditetapkan oleh TAPD dan dicantumkan dalam RKA PPKD. (1
- Penggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga. (2)
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 10

- (1) Belanja pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pendanaan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibebankan langsung pada belanja tidak terduga.
2. Pendanaan untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan menggeser belanja tidak terduga dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SOPD (3)
3. Pendanaan keadaan darurat bencana untuk kebutuhan status siaga darurat dan transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan menggeser belanja tidak terduga dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SOPD. (2)
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 11

- (1) Pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan pengeluaran untuk pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan dengan mendahului perubahan anggaran yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD perubahan.
2. Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SOPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SOPD oleh PPKD setelah memperoleh (3) persetujuan Sekretaris Daerah.
3. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD perubahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (2)
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 12

- (2) Pendanaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk belanja keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.
- (3) Dasar pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SOPD.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 13

Tata cara pencairan untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :
- b. Bupati menunjuk SKPKD untuk melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a:
- a. SOPD terkait mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya disertai dengan bukti yang sah kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPKD:
- c. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPKD menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan:
- d. berdasarkan persetujuan pencairan Bupati, bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP-LS PPKD untuk proses penerbitan SPM dan SP2D: dan
- e. Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan transfer atas pengembalian pendapatan daerah tahun sebelumnya.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PASAL 14

- (1) Tata cara pencairan belanja keadaan darurat untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut :
2. b.BPBD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana:
- a. berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana, BPBD menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB):
- c. BPBD mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri penetapan status keadaan darurat bencana, Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan Keputusan Pembebanan Belanja Tidak Terduga,
- e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dengan cara transfer ke rekening bendahara pengeluaran BPBD:
- d. setelah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terpenuhi, bendahara pengeluaran PPKD segera membuat SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D:
- f. dokumen SPP-TU untuk proses penerbitan SPM dan SP2D terdiri dari :
8. .ringkasan SPP-TU: 2.
9. . Surat pengantar SPP-TU: 1
10. . salinan SPD: 3.
5. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB): dan
12. .draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran: 4.
6. Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga.
- g. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengajuan permohonan pencairan dan dinyatakan lengkap dan benar: an
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 15

Tata cara pencairan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat selain untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c serta belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh SOPD terkait.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 16
Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/ pengadaan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Maksud diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan 'paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Bupati c.g. PPKD dilampiri dokumen antara lain :
5. . kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan, a.
6. . Surat pernyataan penerimaan bantuan, b.
7. . rekapitulasi belanja barang:
8. . rekapitulasi bantuan dalam bentuk barang dan jasa, e.
9. . kwitansi pertanggungjawaban, d.
10. rincian penerima bantuan barang dan jasa, £
11. 'rincian honorarium/ uang lelah,
12. .rekapitulasi penyaluran dana tidak terduga, h.
13. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik, dan 1
- j. bukti lain yang sah.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana, disetorkan ke Kas . Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian ertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (7) Contoh, bentuk, dan format dokumen laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, setiap SOPD terkait selaku penanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga menyusun petunjuk teknis.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
| Diketahui | Tanggal | Paraf |
|-----------------|-------------|---------|
| SEKDA | | | H Ll |
| Kepala BPKD | 19-2- 2017 | ' |
| Sekretaris BPKD | jy1-4- a01# | - |
Ditetapkan di Empat pada tang 5 tebuari 2017 BUPATI PASAMAN BARAT
L
SYAHIRAN
Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 21 Teban 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
-
-
3
MANUS HANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1
z1
Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor
:
13
Tahun 201
Tanggal
:
25
tebuari
2017
Tentang
: Pedoman Penggunaan
Belanja Tak Terduga
A. KWITANSI.
No
Kode Rek:
KWITANSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PASAMAN BARAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB TANGGAP DARURAT
Sudah terima dari :
Uang Sejumlah Rp.
|
|
|
|
Sebab dari:
Setuju dibayar
Penanggung Jawab/BPBD
Yang Menerima
Nama Lengkap
Nama terang :
NIP.
Alamat terang.
Lunas tgl
Bendahara
Nama Lengkap
NIP.
Dibukukan tgl
No, Folio Buku Kas
Barang - Barang yang dibeli ini telah
diterima dalam keadaan baik dan telah
dibukukan sebagai barang inventaris /
stock dalam daftar inventaris/stock.
Na
tgl
Oleh:
B. BERITA ACARA SERAHTERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK.
BERITA ACARA SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK
No'
Pada hari ini.
,
Tanggal
tangan dibawah ini:
Nama
:
Jabatan
:
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama
:
Jabatan
:
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
,
yang bertanda
Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik sebagai berikut:
Untuk operasional tanggap darurat bencana
di
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Peralatan dan Logistik
Jumlah
Keterangan
ala wol
No.
C. REKAPITULASI BELANJA BARANG
REKAPITULASI BELANJA BARANG
| No. | |
|-------|--------|
| No. | Satuan |
| Kam | |
| Fond | |
| Pond | |
| on | |
| Tobi | |
| bodi | |
| Dasi | |
| Kesal | |
| Sd | |
| 10. | |
| 11 | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14, | |
| 15. | |
Penanggung Jawab
Nip.
D. REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG
REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG
Tanggal :
s/d
| No. | Jenis Jasa | |
|-------|--------------|-------------------------------|
| No. | Jenis Jasa | Penyaluran Volume Nilai (Rp.) |
| | S | |
| 11 | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
Yang Menyerahkan Barang
Yang Menerima Bantuan
Pembawa Barang
Penanggung Jawab
Nip.
E. REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG
REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG
Tanggal
:
s/d
| No. | Jenis Jasa | |
|-------|--------------|-------------------------------|
| No. | Jenis Jasa | Penyaluran Volume Nilai (Rp.) |
| 10. | | |
| 1 | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 5. | | |
Yang Menyerahkan Barang
Yang Menerima Bantuan
Pembawa Barang
Penanggung Jawab
Nip.
F. RINCIAN PENERIMAAN BANTUAN BARANG/JASA
RINCIAN PENERIMAAN BANTUAN BARANG/JASA
Periode Waktu
Penerimaan
Jenis Barang/Jasa
| No. | Nama Penerima | Nilai Yang Diterima (Rp) | Tanda Tangan | Keterangan |
|-------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------|
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | 12. | 12. | 12. | 12. |
| 13. | 13. | | | |
| 14, | 14, | 14, | 14, | |
| 15. | 15. | 15. | 15. | 15. |
Tempat,
(tanggal,bulan,tahun)
Yang Menyerahkan Bantuan
BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 16 TAHUN 2017
TENTANG
MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH KE KAS PEMERINTAH NAGARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1, Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat:
urusan pernerintahan
oleh
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 3.
- Pemerintahan Nagari, adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari 5.
- Bupati adalah Bupati Pasaman Barat, 4.
- berdasarkan asal usul Nagari, Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur 6.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, 8.
- penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerntahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, 7
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari, 9.
- 10.
- Peraturan Deerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
11. 12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Musyawarah Nagari bersama Wali Nagari,
- Peraturan Bupati adalah Peraturar. Bupati Pasaman Barat,
13. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 'kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,
15. Alokasi Dana Khusus Nagari yang selanjutnya disingkat ADK Nagari, adalah dana Perimbangan yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat, |
14. Alokasi DanaNagari, selanjutnya disingkat ADN adalah Dana yang bersumber dari APBD minimal 10 (sepuluh persen) dari 'dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat pada Pemerintah Nagari,
16. Transfer ke Pemerintah Nagari adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Nagari dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Nagari dan Alokasi Dana Khusus Nagari, serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah,
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari,
17. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah adalah Kepala SKPKD selaku PPKD atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran transfer ke Pemerintah nagari,
10. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu wali nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari:
21. Satuan Organisasi Perangkat Daaerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna arang,
20. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan Wali Nagari dan bertugas membantu wali nagari dalam tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan,
22. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang untuk program/kegiatan yang dilaksanakan SKPKD yang dituangkan dalam RKA-SKPKD, selaku pengelola pendapatan, dana perimbangan, hibah, belanja bunga,Subsidi, pantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja a Ka Kan 1
- 23, Rencana Keradan An Maa agan Pena Sapi Adalah ena ta naa Aa uan enja engelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD) yang bersumber dari dana perimban Pen ben esAAN Yee Mn ampung pendapatan , gan, pendapatan hibah, belanja bunga, subsidi, at Xx a ng : naa mmm delta alun hmm.
- pembiayaan, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPKD selaku PPKLD dan Bendahara Umum Daerah (BUD),
26. Rekening Kas Umum Nagari adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang ditentukan oleh Wali Nagari untuk menampung seluruh penerimaan Nagari dan membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan,
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan,
27. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan transfer ke Pemerintah Nagari dan disampaikan kepada pejabat penguji SPP/Penandatangan
28. SPM, Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan olsh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana transfer yang bersumber dari DPA atan dokumen lain yang dipersamakan,
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari bertujuan untuk :
- Meningkatkan kualitas pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Nagari, Alokasi Dana Khusus Nagari,Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah masing-masing Nagari, b.
- a. Meningkatkan efisien, efektif, transparansi dan akuntabilitas penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Nagari,Alokasi Dana Khusus Nagari, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari:
- Mewujudkan Pemerintah Nagari yang profesional efisien, efektif, transparansi dan akuntabilitas serta bertanggungjawah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Nagari: c.
- C. Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat Nagari:
- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Nagari dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan pola partisipatif serta gotongroyong sesuai dengan potensi Nagari, d.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari meliputi :
- b. Pengusulan Dan Penetapan Dana Transfer Ke Pemerintah Nagari:
- a. Jenis-jenis penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari:
3. Cc. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Transfer Ke Pemerintah agari,
4. au MO Mekanisme penyaluran Transfer Ke Pemerintah Nagari, Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyaluran Transfer KePemerintah N agari, dan
5. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Pemerintah Nagari:
6. Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Ke Pemerintah Nagari.
BAB V - PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari bersama Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat merekomendasikan besaran Dana Desa (DD) per Nagari, besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) per Nagari, dan besaran Alokasi Dana Khusus (ADK) per Nagari, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan atau APBDP dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan di nagari dengan memperhatikan pemetaan kondisi dan kebutuhan Nagari yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan pagu Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN:
- (3) Rekomendasi alokasi besaran Dana Desa (DD) per Nagari, besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) per Nagari, dan besaran Alokasi Dana Khusus (ADK) per Nagari, sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada saat pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD dan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD untuk rnendapatkan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kepala Badan Asset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat merekomendasikan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan atau APBDP dengan memperhatikan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya,
4. (t) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari bersama Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dapat membentuk Tim dengan melibatkan SOPD terkait untuk menyusun Petunjuk Teknis Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjaawaban Dana Desa, Dana Nagari dan Dana Khusus Nagari,
- (5) Peretapan besarnya alokasi per Nagari dan petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran SKPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai kewenangan atas pelaksanaan penyaluran Transfer kepada Pemerintahan Nagari dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari,
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. Menerbitkan SPP atas beban DPA SKPKD melalui mekanisme Transfer ke Pemerintah Nagari:
- a. Menyusun RKA-SKPKD anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus (ADK)serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Pemerintah Nagari berdasarkan usul dan rekomendasi dari Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta Badan Asset dan Pendapatan Daerah:
- c. Menerbitkan SPM atas beban DPA SKPKD melalui mekanisme Tranfer ke Pemerintah Nagari:
6. P| mm anna ki lahan mn TANDA ATA
- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (2 ) kepada Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (KPA SKPKD).
- (2) Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengusulkan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
BAB VII - DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 8

- (1) Berdasarkan KUA/PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mengusulkan RKA SKPKD dalam Rancangan APBD sesuai peraturan perundang-undangan,
- (2) Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku SKPKD mengajukan DPA SKPKD sebagaimana dimaksud dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD untuk mendapatkan pengesahan,
- (3) DPA yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan tranfer ke Pemerintah Nagari.
BAB VII - DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 9

- (1) Berdasarkan Perubahan KUA/PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mengusulkan RKA SKPKD dalam Rancangan Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan,
- (2) Berdasarkan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku SKPKD mengajukan perubahaan atau revisi DPA SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKL untuk mendapatkan pengesahan,
- (3) Perubahan DPA SKPKD yang telah mendapatkan pengesahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan Transfer ke Daerah.
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD memindah bukukan Transfer Kepada Pemerintah Nagari dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Pemerintah Nagari, dengan memperhatikan :
- b. Pagu alokasi per Nagari yang ditetapkar dengan Keputusan Bupati.
- a. DPA-SKPKD yang memuat Belanja Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintah Nagari,
- (2) Wali Nagari bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Transfer Kepada Pemerintah Nagari yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Nagari, dan Alokasi Dana Khusus Nagari serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasi! Retribusi Daerah baik secara fisik maupun keuangan.
(tiga puluh persen) dan Tahap III 30 fo (tiga puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan secara teknis dilaksanakan oleh SKPKD selaku PPKD dan BUD.
- Peraturan Nagari tentang RKPNagari Tahun Berjalan,
- (2) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahap I sebesar 40 Ya (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
- a) Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Berjalan,
- dj Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari
- b) c) Laporan akhir realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari tahun sebelumnya dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap,
- dilamprri: 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari 'Tahun Anggaran berkenaan,
3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.
- 2, Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
- e) Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari :
- , Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Nagari, 2
1. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetepan Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN):
- . Foto Copy rekening giro Kas Pemerintah Nagari, W
- . Foto Copy NPWP Pemerintah Nagari,
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Nagari tahun berjalan,
- . Foto Copy KTP Wali Nagari. DH
- f) Keputusan Bupati tentang Pelantikan Wali Nagari,
- (3) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahap II sebesar 30 Yo (tiga puluh persen) kepada Bupati, apabila dana Tahap 1 sudah terserap sebesar 90 Y (sembilan puluh persen) dilampiri :
- g) h) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a sampai dengan huruf g diatas.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun sebelumnya,
- c) Laporan penggunaan dana ADN Tahap I untuk kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampiri :
- a) b) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang penyelenggaraan pemerintah, Tahap I dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti varig benar dan lengkap,
1. Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan ADN Tahap I kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap,
- d) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf b diatas.
2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- (4) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahap III sebesar 30 Y4 (tiga puluh persen) kepada Bupati, apabila dana Tahap II sudah terscrap sebesar 90 Y (sembilan puluh persen) dilampiri :
- b) Laporan penggunaan dana AN Tahap II untuk kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampiri :
- aj Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari Tahap II dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap,
II
kegiatan
2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf b diatas.
- (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud Ayat (2), (3) dan Ayat (4) disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya lembaran verifikasi menjadi lampiran rekomendasi oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah guna proses pencairannya,
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud Ayat(5), yang sudah direkomendasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah disampaikan kepada SKPKD selaku BUD untuk diproses pencairan dananya, ' (6)
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan Alokasi Dana Nagari (ADN) Bidang Pembangunan, dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dengan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 40 Yo (empat puluh persen), Tahap II 30 Yo (tiga puluh persen) dan Tahap III 30 Y (tiga puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk Pembangunan Fisik, dan secara teknis dilaksanakan oleh SKPKD selaku PPKD dan BUD.
- (2) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap | sebesar 40 M&amp; (empat puluh persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarnpiri :
- b) Keputusan Wali Nagari tentang penetapan TPK,
- a) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (LPK) kegiatan Bidang Pembangunan tahun sebelumnya dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap:
- c) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf b diatas.
- d) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat
- (3) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap II sebesar 30 Y (tiga puluh persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dana Tahap I sudah terserap sebesar 90 Yo (sembilan puluh persen) dilampiri :
- a) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun sebelumnya,
1. Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan ADN Tahap I minimal sebesar 90 Yo (sembilan puluh persen) dari penyaluran tahap 1, yang dilampiri bukti transfer dari Kas Nagari ke rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap,
- b) Laporan penggunaan dana ADN Tahap I untuk kegiatan Bidang Pembangunan, dilampiri :
2. Foto-foto kegiatan Bidang Pembangunan ADN kondisi (0 Yo, dan minimal 30 Yo yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).
12. 4, Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis pekerjaan Fisik Nagari.
13. 3, Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari:
- c) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf b diatas.
- d) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat
- (4) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pernbayaran (SPP) ADN Tahap III sebesar 30 X (tiga puluh persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dana Tahap II sudah terserap sebesar 90 Y (sembilan puluh persen) dilampiri :
mm sm
Mm.
2. Foto-foto kegiatan Bidang Pembangunan ADN kondisi (0 Yo, 30 Xx dan minimal 60 Yo, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).
2. 4, Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis pekerjaan Fisik Nagari.
3. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari,
- b) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a diatas.
- c) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelernbagaan Masyarakat
6. (S) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud Ayat (2), (3) dan Ayat (4) disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya lembaran verifikasi menjadi lampiran rekomendasi oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah guna proses pencairannya,
- (6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud Ayat (S5), yang sudah direkomendasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah disampaikan kepada SKPKD selaku BUD untuk diproses pencairan dananya,
Bagian Ke Dua
Penyaluran Dana ADN Bidang Pembangunan
Dari Rekening Kas Nagari (RKN) Kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 13

- (1) Wali Nagari dapat mencairkan Dana ADN Bidang Pembangunan kepada TPK dengan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap 1 40 X (empat puluh persen), Tahap II 30 Y (tiga puluh persen) dan Tahap II 30 c dari Pagu kegitan yang diusulkan TPK.
- (2) TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap I sebesar 40 Yo (empat puluh persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan yang dilampiri :
- b) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK menyetorkan Pajak Pusat dan Pajak/Reribusi Daerah kepada Bendahara Nagari, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara atau Kas Daerah oleh Bendahara:
- a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja oleh TPK:
- c) Proposal yang disertai gambar/desain dan RAB rencana kegiatan ADN Bidang Pembangunan,
- d) Surat Pernyataan TPK bersedia menyelesaikan kegiatan sesuai gambar/desain dan RAB.
- (3) TPK dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Bidang Peribangunan Tahap II sebesar 30 44 (tiga puluh persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan apahila TPK sudah menggunakan dana Tahap I sebesar 90 Y6 dilampiri :
- b) Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis pekerjaan fisik rsagari, yang dilampiri :
- a) Laporan Realisasi kegiatan Tahap I beserta lampiran bukti-bukti pembayaran yang benar dan lengkap:
1. Foto-foto kegiatan ADN Bidang Pembangunan kondisi (0 Yo, dan minimal 30 X, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan kegiatan:
3. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Nagari:
2. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari:
- (4) .TPK dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Bidang Pembangunan Tahap III sebesar 30 Y (tiga puluh persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan apabila TPK sudah menggunakan dana Tahap II sebesar 90 Y9 dilampiri :
a)
bukti-bukti nemhavaran
Laporan
Realisasi
1. Foto-foto kegiatan ADN Bidang Pembangunan kondisi (0 Yo, 30 # dan minimal 60 Y, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan kegiatan,
2. 3, Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Nagari,
2. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari,
4. Surat Permintaan Pembayaran dari TPK sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diferivikasi oleh Kepala Urusan Pembangunan, dan apabila sudah benar dan lengkap diteruskan kepada Sekretaris Nagari untuk diferivikasi lebih lanjut. (5)
- a) Kebenaran perhitungan atas dana yang dimohonkan,
- (6) Sekretaris Nagari Meneliti Surat Permohonan TPK yang telah di ferivikasi oleh Kepala Urusan Pembangunan dan selanjutnya dilakukan pengujian terhadap :
- b) Ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud.
- (8) Bendahara Nagari melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening RKNagari ke rekening TPK. '
- (7) Berdasarkan hasil pengujian Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud ayat (6), Wali Nagari menyetujui permohonan pencsiran dana yang diajukan TPK dan meneruskannya kepada Bendahara Nagari.
Bagian Ke Tiga
Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Dari Kas Daerah ke Kas Nagari
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (2) Bupati menyalurkan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dengan 2 (dua) tahap yaitu Tahap I 60 (enam puluh persen), Tahap Ii 40 Y (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa , dan secara teknis dilaksanakan oleh SKPKD selaku PPKD dan BUD. Y
- (3) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa Tahap I sebesar 60 Yo (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri :
- b) Peraturan Bupati tentang perincian Dana Desa per Nagari,
- a) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap,
- c) Keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan petugas pendamping Desa dan Petugas Teknis Pekerjaan Fisik Nagari,
- e) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a, sampai huruf d diatas,
- d) Keputusan Wali Nagari terrtang penetapan pengurus TPK:
- f) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat:
- (9) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II sebesar 40 Y6 (empat puluh persen) kepada Bupati dilampiri :
- a) Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahap I, yang dilampiri :
2. Foto-foto kegiatan ADD Bidang Pembangunan kondisi (O Ye, dan minimal 30 Yo yang diambil dari suduf pengambilan yang sama).
1. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I minimal sebesar 50 Yo (Lima puluh persen) dari penyaluran tahap I, yang dilampiri bukti transfer dari Kas Nagari ke rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta buktibukti yang benar dan lengkap:
3. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari,
hardouoan
Dey
- 4, Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis pekerjaan fisik dan pemberdayaan nagari.
2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan ADD Bidang Pemberdayaan .
- d) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat
- Masyarakat. c) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a) dan huruf b) diatas.
- (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud Ayat (3) dan (4) diatas disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah untuk direkomendasikan pencairannya,
- (6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud Ayat (S) diatas, yang sudah direkomendasikan oleh Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah disampaikan kepada SKPKD selaku PPKD dan BUD untuk diproses pencairan dananya,
Bagian Ke Empat Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Nagari (RKNJ) Kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 15

Setiap TPK wajib membuka rekening atas nama TPK di Bank Pemerintah, dengan 2 (dua) orang tanda tangan pada specimen yang terdiri dari Ketua dan Bendahara TPK.
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 16

- (1) Wali Nagari dapat mencairkan Dana Desa kepada TPK dengan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap 1 40 Yo (empat puluh persen!, Tahap II 30 X4 (tiga puluh persen) dan Tahap II! 30 Yo (tiga puluh persen) dari Pagu kegitan. 3
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja oleh TPK:
- (2) TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap ! sebesar 40 Y (empat puluh -persen) kepada Wali Nagari melaiui Kepala Urusan Pembangunan yang dilampiri dengan :
- a) b) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK menyetorkan Pajak Pusat dan Pajak/Reribusi Daerah kepada Bendahara Nagari, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara atau Kas Daerah oleh Bendahara:
|
- d) Surat Pernyataan TPK bersedia menyelesaikan kegiatan sesuai gambar/desai dan RAB. In
- C) Proposal yang disertai gambar/desain dan RAB rencana kegiatan ADN Bidang Pembangunan,
- (3) TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap II sebesar 30 Y (tiga puluh persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan apabila TPK sudah menggunakan dana Tahap I sebesar 90 Y yang dilampiri dengan :
- b) Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis pekerjaan fisik nagari, yang dilampiri : |
- a) Laporan Realisasi kegiatan Tahap I, dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap: | an
1. Foto-foto kegiatan ADD Bidang Pembangunan kondisi (O Yo, dan minimal 30 Y, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan kegiatan, |
3. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Nagari:
2. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari: n
- (4) TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap III sebesar 30 X (tiga puluh persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan apabila TPK sudah menggunakan dana Tahap II sebesar 90 Yo yang dilampiri dengan :
- a) Laporan Realisasi kegiatan Tahap II, dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) n
Bagian Ke Delapan
Penatausahaan Penyaluran Dari Kas Daerah ke Kas Nagari
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 20

- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya dari Wali Nagari di verifikasi oleh Bendahara Pengeluaran Belanja SKPKD, V P
- (2) Setelah dilakukan verifikasi (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran Belanja SKPKD menyiapkan SPP, beserta dokumen pendukungnya untuk di verifikasi oleh PPK SKPD/SKPKD,
- (3) Setelah dilakukan verifikasi SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK SKPD/SKPKD menerbitkan SPM beserta dokumen pendukung dan diteruskan kepada KPA SKPKD untuk ditandatangani:
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk di verifikasi dan selanjutnya atas nama Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.
Bagian Ke Sembilan REKENING KAS UMUM PEMERINTAH NAGARI
BAB VIII - MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 21

- (l.Dalam rangka penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari, Wali Nagari membuka Rekening Kas Umum nagari pada Bank Umum Pemerintah yang beroperasi di Kabupaten Pasaman Barat untuk menampung penyaluran Tranfer ke Pemerintah Nagari dengan nama Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari:
- (2). Setelah Wali Nagari membuka Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari wajib menyampaikan Nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dilampiri dengan :
- b) Foto Copy Keputusan Wali Nagari mengenai penunjukkan bank tempat menampung Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari.
- a) Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari:
- C) Foto Copy Keputusan Wali Nagari mengenai pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Nagari.
- (3).Dalam hal terdapat perubahan Nomor rekening, nama rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyampaikanperubahan tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Wali Nagari dilampiri dengan asli rekening koran dan foto copy Keputusan Wali Nagari.
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 22

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APRBNagari yang dibiayai dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK) dan Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi kepada Bupati yang terdiri dari : a. laporan semester pertama: dan
'
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBNagari dan disampaikan paling 1 tahunberjalan: Pp paling lambat pada akhir bulan Juli
laporan semester akhir tahun.
- (3) Laporan semester akhir tahun sebagai gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya: W ul b
- (5) Realisas Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK),dan Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
Bagian Ke Dua
Pertanggungjawaban Wali Nagari
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 23

- (1) Wali Nagari bertanggungjawab secara formal dari material atas penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang termaktub dalam APBNagari,
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
1. laporan penggunaan
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan paraturan perundang-undangan.
2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN) dari Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang termaktub dalam APRNagari, yang diterima dari Kas Daerah teiah dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertangggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 disimpan dan dipergunakan oleh Wali Nagari selaku objek pemeriksaan.
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 24

- (1) Wali Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang termaktub dalam APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: |
- b. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran berkenaan,
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.
- (3) Wali Nagari sesuai dengan tahapannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi,
- (4) Hasil verifikasi Camat atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemerintah Nagari disampaikan ke Bupati oleh Wali Nagari melalui Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Bagian Ke Lima Pertanggungjawaban SKPKD
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
Pasal 25

- (l) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntasi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Pemerintah Nagari, sebatas pertanggungjawaban transfer secara lunsump ke Pemerintah Nagari, meliputi,
- a) Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Berjalan
- b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPN) Tahun sebelumnya,
- c) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun sebelumnya
- d) Rekomendasi dari Camat,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, serta Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah terkait denganpencairan
.
,
- f) Bukti transfer/penyerahan uang atas Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Realisasi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), dan Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB X
Pasal 26

- (1) Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta OPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan atas pemberian Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat untuk ditindak lanjuti.
BAB X
Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan APB Nagari tahun berkenaan, Wali Nagari yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupau im dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.
| Diketaliui | Tanggal | Parsf |
|-----------------|-----------|---------|
| SEKDA | | V4 |
| Kepala BPKD | | aa |
| Sekretaris BPKD | | hix 4 |
PASAMAN BARAT,
Ditetapkan di Simpang Empat pada tangg 2017 BUPAPI
Diundangkan di SimpangEmpat pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
,
-
|
- 'f) Bukti transfer/penyerahan uang atas Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Realisasi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), dan Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB X
Pasal 26

- (1) Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta OPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan atas pemberian Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat untuk ditindak lanjuti.
BAB X
Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan APB Nagari tahun berkenaan, Wali Nagari yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
1. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor &amp;6 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawahan. Dana Transfer Dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari: dan
2. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer Dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Ditetapkan di Simpang Empat 7 Paret 2017 pada tang E 1 PASAMAN BARAT, BU
SYAHIRAN
Diundangkan di SimpangEmpat pada tanggal 7 Pare 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
ge
-
Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat
Ta Tahun 2017
Nomor
Tanggal :
k 2017
7 f(rlarp
1. Formati : Lembar Verifikasi kelengkapan dokumen Pencairan Tahap 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Lampiran Surat Kepala SOPD
Nomor
:
20...
Tanggal
LEMBAR VERIFIKASI TAHAP 1
KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, BIDANG PEMBINAAN KEMSYARAKATAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN
LOKASI
NAGARI
SUMBER DANA
:
ALOKASI DANA DESA/ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu)
| NO | DOKUMEN | ADA & SESUAI KETENTUAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | TSurat Permohonan Pencairan Dana Takap I dari Wali Nagari | | |
| 2. | TBukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari Sekretaris Nagari | | |
| 3. | (Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat | | |
| | Peraturan Nagari tentang RKPNagari Tahun Berjalan | | |
| ajaa | Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Berjalan | | |
| | Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tahun sebelumnya dilampiri Bukti Pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti pembayaran pajak/retribusi) | | |
| 7. | | Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dilampiri : | | |
| | a. Laporan pertanggungjawaban pelaksanan AFBNagari tahun lalu. | | |
| | b. Laporan kekayaan milik nagari per 31 Desember tahun lalu. | | |
| | c. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari. | | |
| 8. | | Dokumen administrasi pengelolaan keuangan nagari : | | |
| | a. Keputusan wali nagari tentang penetapan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN) | | |
| | Keputusan wali nagari tentang penetapan rekening kas nagari. b. | | |
| | Foto copy rekening giro kas pemerintah nagari | | |
| | Foto copy NPWP pemerintah nagari lala | | |
| | Fcto copy KTP wali nagari. | | |
| | Surat pernyataan tanggung jawaban penggunaan anggaran dari wali nagari. mio | | |
| 9. | | Keputusan Bupati tentang pelantikan wali nagari | | |
| 10. | | Peraturan Bupati tentang alokasi dana nagari tahun berkenaan | | |
CATATAN :
Mengetahui : Kabid. Penibangunan dan Kelembagaan Masyarakat
Diperiksa Oleh
Tanggal
Tanda Tangan
:
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Lembar Verifikasi kelengkapan dokumen Pencairan Tahap II Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan,
Lampiran Surat Kepala SOPD
Nomor
2...
Tanggal
LEMBAR VERIFIKASI TAHAP II
KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, BIDANG PEMBINAAN KEMSYARAKATAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN
LOKASI
NAGARI
SUMBER DANA
!
ALOKASI DANA DESA/ALOKASI DANA NAGARI (eoret salah satu).
| NO | DOKUMEN | ADA & SESUAI KETENTUAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap il dari Wali Nagari | | |
| | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari Sekretaris Nagari | | |
| | Rekornendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat | | |
| | "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (ILKPJ) Pemerintah Nagari tahun sebelumnya | | |
| | Laporan realisasi belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan tahap I dilampiri Bukti Pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti pembayaran pajak/retribusi) | | |
| | Laporan realisasi belanja bidang Pembinaan Kemsyarakatan tahap 1 dilampiri Bukti Pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti pembayaran pajak/ retribusi) | | |
| | a. Bahan / Materi Pelatihan | | |
| | b, Surat Undangan | | |
| | c. Jadwal Tentatif | | |
| | d. Surat Permintaan Narasumber | | |
| | e, Dafrar Hadir Peserta dan Narasumber | | |
| | f, Foto-Fote Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tahap ! | | |
| | Laporan realisasi belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat tahap I dilampiri Bukti Pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti pembayaran pajak/retribusi) | | |
| | Bahan / Materi Pelatihan | | |
| | , Surat Undangan op | | |
| | Jadwal Tentatif | | |
| | Surat Permirtaan Narasumber minlajo | | |
| | Daftar Hadir Peserta dan Narasumber | | |
| | Foto-Foto Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tahap 1 | | |
| 8. | Buku Kas Pembantu Kegiatan | | |
| 9 | Buku Kas Pembantu Pajak | | |
| 10. | Bukti Pembayaran Pajak | | |
| 11, | Form Pemeriksaan Kegiatan | | |
CATATAN :
Kabid. Pembangunan dan Kelembagaan
Mengetahui : Masyarakat
Diperiksa Oleh
Tanggal
Tanda Tangan
:
.3. Formest Iii : Bidang Pemhinaan Kernasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. ' Lembar Verifikasi kelengkapan dokumen Pencairan Tahap III Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan,
Lampiran Surat Kepala SOPD
Nomor
20...
Tanggal :
LEMBAR VERIFIKASI TAHAP III
KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, BIDANG PEMBINAAN KEMSYARAKATAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ALOKASI DANA DESA/ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu).
KEGIATAN
LOKASI
NAGARI
| SUMBER NO | DOKUMEN | ADA & SESUAI KETENTUAN | KETERANGAN |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III dari Wali Nagari | | |
| | Buk# Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari Sekretaris Nagari | | |
| | Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat | | |
| | Laporan realisasi belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan tahap I! dilampiri Bukti Pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti pembayaran pajak/retribusi) | | |
| | Laporan realisasi belanja bidang Pembinaan Kemsyarakatan tahap II dilampiri Bukti Pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti pembayaran pajak/ retribusi) | | |
| | a. Bahan / Materi Pelatihan | | |
| | b. Surat Undangan | | |
| | c. Jadwal Tentatif | | |
| | Surat Permintaan Narasumber | | |
| | e. Daftar Hadir Peserta dan Narasumber | | |
| | Ff, Foto-Foto Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tahap II | | |
| | Laporan realisasi belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat tahap II dilampiri Bukti Pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti pembayaran pajak/retribusi) | | |
| | Bahan / Materi Pelatihan | | |
| | Surat Undangan loe | | |
| | Jadwal Tentatif | | |
| | Surat Permintaan Narasumber lele | | |
| | Daftar Hadir Peserta dan Narasumber | | |
| | mio Foto-Foto Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tahap II | | |
| | Buku Kas Pembantu Kegiatan | | |
| | Buku Kas Pembantu Pajak | | |
| Sein | Bukti Pembayaran Pajak | | |
| 1 | Fcrm Pemeriksaan Kegiatan | | |
(CATATAN :
Mengetahui : Kabid, Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat
Diperiksa Oleh
-
Tanggal
Tanda Tangan
:
!
|
'
Tanggal
Tanda Tangan
Lampiran Surat Kepala SOPD
Nomor
:
:
20...
Tanggal
LEMBAR VERIFIKASI TAHAP I
KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PEMBANGUNAN
KEGIATAN
LOKASI
NAGARI
:
SUMBER DANA
:
ALOKASI DANA DESA/ ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu)
| NO | DOKUMEN | ADA & SESUAI KETENTUAN | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| A | | POKUMEN UMUM | | |
| 1 | iLaporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahun sebelurinya dilampiri Bukti Pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti pembayaran pajak/retribusi) | | |
| | Rencana Kerja Kegiatan Nagari (SK Wali Nagari) | | |
| | Penetapan TPK (SK Wali Nagari) | | |
| Ego | DOKUMEN PER KEGIATAN PEMBANGUNAN | | |
| ma | Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 1 dari Wali Nagari | | |
| 2 | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari Sekretaris Nagari | | |
| 3 | | Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat | | |
| 4 | | Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SPPK) beserta Lampirannya | | |
| 5 | | Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SPPK) beserta Lampirannya | | |
| | a. Proposal Teknis | | |
| | . Gambar/ Desain Rencana Kegiatan | | |
| | . Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rinci | | |
| | Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) alojolo | | |
| | . Bukti pemeriksaan proposal, gambar/desain dan RAB dari Tim Teknis kegiatan pembangunan. | | |
| | Daftar masyarakat penerima manfaat | | |
| | Jadwal kegiatan mie | | |
| | Daftar calon tenaga kerja | | |
| | . Daftar kebutuhan bagan/meterial "Inka | | |
| | Fotc sebelum kegiatan pembangunan dilakukan diambil dari tiga titik/sudut pandang berbeda | | |
| | Dokumen Peralihan Hak atas lahan/tanah atau Dokumen Kepemilikan lahan/tanah atas nama Pemerintahan Nagari j. | | |
| | k. Dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi | | |
| | 1. Dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman | | |
CATATAN :
Mengetahui : Kabid. Pembangunan dan Kelembagaan
Diperiksa Oleh
-
Masyarakat
5.
Format V
:
Lembar Verifikasi kelengkapan dokumen Pencajran Tahap I! Bidang Pembangunan.
Lampiran Surat Kepala SOPD
Nomor
20...
Tanggal
LEMBAR VERIFIKASI TAHAP II
KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PEMBANGUNAN
.
1
:
KEGIATAN
:
Pn
LOKASI
ana
"NAGARI
SUMBER DANA
-
ALOKASI DANA DESA/ ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu)
| NO | DOKUMEN | ADA & SESUAI KETENTUAN | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dari Wali Nagari | | |
| | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari Sekretaris Nagari | | |
| | Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat | | |
| | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahap ! yang dilampiri : | | |
| | a. Realisasi biaya kegiatan | | |
| | b. Bukti pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti penyetoran pajak/ retribusi) | | |
| | Buku catatan bahan dan material | | |
| | ' Catatan harian bahan dan materia! jain | | |
| | Buku kas pembantu kegiatan | | |
| | Buku kas pembantu pajak Io | | |
| | BA rapat kerja TPK dengan pemerirtah Nagari | | |
| | . BA pertanggungjawaban hasil pekerjaan tahap I marka | | |
| | Daftar realisasi swadaya dana, bahan/material dan tenaga suka reia dari masyarakat. | | |
| | Laporan pengaduan masyarakat | | |
| | . Laporan masalah kendala dan hambatan late | | |
| | BA penyelesaian masalah | | |
| | ' Dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan tahap 1 | | |
| | . Revisi gambar, desain dota | | |
| | Revisi RAB lo | | |
| | BA revisi gambar/desain dan RAB | | |
| | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa loro | | |
| | 5 Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan dari petugas teknis pekerjaan fisik nagari. | | |
CATATAN :
Mengetahui :
Kabid. Peribangunan dan Kelembagaan Masyarakat
Diperiksa Oleh
Tanggal
Tanda Tangan
:
|
3
,
|
'
16. Format VI Lembar Verifikasi kelengkapan dokumen Pencairan Tahap !!1 Bidang Pembangunan.
Lampiran Surat Kepala SOPD
Nomor
Tanggal
LEMBAR VERIFIKASI TAHAP III
KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PEMBANGUNAN
KEGIATAN
LOKASI
NAGARI SUMBERDANA
2.
:
ALOKASI DANA DESA/ ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu)
29...
| NO | DOKUMEN | ADA & SESUAI KETENTUAN | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | Surat Permohonan Pencairan Dana Tzhap II dari Wali Nagari | | |
| | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari Sekretaris Nagari | | |
| | Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat | | |
| | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahap II yang dilampiri : | | |
| | a, Realisasi biaya kegiatan | | |
| | b. Bukti pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti penyetoran pajak/ retribusi) | | |
| | Buku catatan bahan dan material | | |
| | Catatan harian bahan dan material Imlolaje | | |
| | Buku kas pembantu kegiatan | | |
| | Buku kas pembantu pajak | | |
| | BA rapat kerja TPK denganpemerintah Nagari ke | | |
| | BA pertanggungjawaban hasil pekerjaan tahap | | | |
| | In Daftar realisasi swadaya dana, bahan/material dan tenaga suka rela dari masyarakat. | | |
| | Laporan pengaduan masyarakat | | |
| | Laporan masalah kendala dan hambatan | | |
| | BA penyelesaian masalah | | |
| | . Dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan tahap I | | |
| | . Revisi pambar/ desain | | |
| | Revisi RAB | | |
| | BA revisi gambar/desain dan RAB | | |
| | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa | | |
| | Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan dari petugas teknis pekerjaan | | |
| | fisik nagari. | | |
CATATAN :
Mengetahui :
Kabid. Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat
Diperiksa Oleh
Tanggal
Tanda Tangan
-
:
:
:
:
:
7. Format VII :
KEGIATAN
NAGARI
LOKASI
:
SUMBER DANA
| NO | DOKUMEN | ADA & SESUAI KETENTUAN | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | Surat Pengantar Laporan dari Wali Nagari | | |
| | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari Sekretaris Nagari | | |
| | Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat | | |
| | Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan yang dilampiri : | | |
| | a. Rekapitulasi realisasi biaya kegiatan | | |
| | b. Bukti pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honorfupah, bukti penyetoran pajak/ retribusi) | | |
| | . Rekapitulasi buku catatan bahan dan material | | |
| | . Rekapitulasi catatan harian bahan dan material | | |
| | Buku kas pembantu kegiatan | | |
| | Buku kas pembantu pajak | | |
| | . BA rapat kerja TPK dengan pemerintah Nagari | | |
| | . BA pertanggungjawaban hasi! pekerjaan tahap I | | |
| | Rekapitulasi daftar realisasi swadaya dana, bahan/material dan tenaga suka rela dari masyarakat. | | |
| | Rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat | | |
| | . Rekapitulasi laporan masalah kerdala dan hambatan | | |
| | Rekapitulasi BA penyelesaian masalah | | |
| | . Dokumentasi foto mulai tahap I sampai tahap akhir | | |
| | . Berita Acara MNST dan Daftar Hadir ni | | |
| | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara TPK dengan Wali Nagari dilampiri : 0. | | |
| | s Gambar Purna Laksana | | |
| | » BA Pemeriksaan Kegiatan 100 Y6 dari tim teknis pekerjaan fisik nagari | | |
:
Lembar Verifikasi kelengkapan dokumun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan.
Lampiran Surat Kepala SOPD
Nomor
Tanggal
LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK) BIDANG PEMBANGUNAN
ALOKASI DANA DESA/ ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu)
CATATAN :
Mengetahui : Kabid. Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat
Diperiksa Oleh
:
Tanggal
Tanda Tangan
20...