PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 24 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR *\ TAHUN2014 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dibutuhkan fasilitas penunjang berupa sarana perumahan yang layak;
- b. bahwa perlu diberikan Tunjangan Perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- c. bahwa pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, hams memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014.
- 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);^
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004: tentang Pemerintahan ^TzlTT^ RepUb'ik 'nd0nesia Tahun 2004 Nomor 1^,/ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undanq-Undana Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844V
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat DaeTah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan nepmhnr Mnt3ra PDemerintah Pusat dan Pemlrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)-
- 7 Penrtll?pril0m0r I2 Tahun 2011 tentan3 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Neqa a Republik Indonesia Nomor 5234)9
- 8' p'otokSPdTinKaLNOm0r2o-TahUn 2°04 Tentan9 Kedud^an rrotoKoer dan Keuangan Pimpinan dan Anqoota D^wan ?Takoon.Rakyat Daerah(Lembaran Negara Repub°k IndoS Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44 ^ Tahr2^eiahKdiUbahMdengan Peraturan Pemerintah Nomor2 Nomor A7 (LemKbaran Negara Repub,ik ,ndonesia Tahun 2007 Nomor 4712); haP UmblWBn Negara Re&gt;ublik ^onesia
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang P^nqelo^r n 5£^W.£2^ NKegara Republik ,ndo-T^ ^uoNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578V
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentanq Standar fahr2n00,PN?eriniaahaTn (.Lembaran Negara RepuNMnSfa tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503V
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 TenSng Pembaahn Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pen^n&amp;tw^nh Provms, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot7(Lembaan Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor i? T^mbSSn Lembaran Negara Nomor 4737)"amoahan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor' 13 Tahun 2006 tentana Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah N!n!raPM ^ ^ terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentana Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman ?2nTl2!nnPeratl,,Bn °eWan Perwakilan RakVa* Daerah tentang IT Mtrt',bi)eWan Pen/vakilan ^kyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)Lemoaran
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor' 17 Tahun 2007 tentanq Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah-
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentanq Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); &lt;&amp;K
Menetapkan
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
17. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 238 Tahun 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengeloaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Minahasa Utara.(^%
8. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang dipimpinnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang belum mendapatkan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan dimaksudkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum dapat disediakan rumah dinas.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah dinas.
BAB III - BESARAN TUNJANGAN
Pasal 4

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapatkan Rumah Dinas, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
BAB III - BESARAN TUNJANGAN
Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan perincian sebagai berikut:
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Ketua DPRD sebesar
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar
- Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Anggota DPRD sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
BAB III - BESARAN TUNJANGAN
Pasal 6

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggarar^f 2014.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejaktanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.^
Ditetapkan di
Padatanggal
Airmadidi
3
Januari2014
Diundangkan di Pada tanggal
:
Airmadidi
:
3 Januari2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Drs. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19541110197603 1011
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR..^.