Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2002
Tentang PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
Berlaku: 17 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Mengingat: ·
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG
PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
Menimbang: a.
bahwa untuk mewujudkan kebersihan, keindahan dan kesejahteraan dalam Kabupaten Tebo sesuai dengan Program Pemerintah Kabupaten Tebo salah satunya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu menertibkan pengembangan dan pengawasan t.emak dalam Kabupaten Tebo;
- b. bahwa untllk berhasilnya Pembangunan Pertanian tidak terlepas dari adanya gangguan hama yang memakan tanaman dan merusak sarana prasarana pertanian salah satunya adalah ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penertiban Dan Pengembangan Ternak;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupat.en Tebo, Kabupat.en Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 ·· Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran .. Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentllan-Ketentllan Pokok Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang
.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Penetapan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan penetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
Menetapklln: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Sadan Legislatif Daerah.
- f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tebo.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
- h. Pejabat/Peb.lgas adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Penertiban Temak sesuai dengan Perab.Jran Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Temak adalah jenis hewan yang dipelihara oleh perorangan atau badan lainnya seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan biri-biri.
Petemak
.
- j. Petemak adalah orang clan atau Badan hukum yang bertanggung jawab at.as pemeliharaan temak.
- k. Pemeliharaan adalah pekerjaan atau jenis pekerjaan yang sifatnya merawat/ memelihara temak.
- I. Jalan adalah jalan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1992.
- m. Tanaman adalah jenis tumbuhan yang dit.anam oleh orang perorangan at.au Badan Hukum dengan tujuan untuk dipanen hasilnya dikemudian hari.
- n. Prasarana Pembangunan adalah jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya, jalan dan sarana penunjangnya dan pagar.
- o. Sarana Pembangunan Pertanian adalah kandang temak dan kandang umo/ladang at.au sawah.
KEWAJIBAN PETERNAK DAN SANKSI
- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas pemeliharaan temak diwajibkan untuk membuat kandang at.au padang pengembalaan temak.
- (2) Kandang at.au tempat tertenbJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibuat atau dibangun pada areal yang tidak mengganggu clan atau dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat umum.
- (1) Terhadap t.emak yang berkeliaran dijalan-jalan at.au dibiarkan berkeliaran pada tempat-tempat umum sehingga mengganggu ket.ertiban lalu lint.as, keindahan lingkungan dan kenyamanan/ketentraman masyarakat dapat dik.enakan penangkapan/penyit.aan terhadap ternak tersebut.
- (2) Terhadap t.ernak yang dilepas, sehingga dapat merusak sarana prasarana Pembangunan dan memakan tanaman, dapat dikenakan sanksi.
- (3) Ternak yang telah disita dapat diambil kembali oleh pemiliknya paling lama 7 (Tujuh) hari sejak dilakukan penangkapan serta diwajibkan membayar denda.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari t.emak tersebut tidak diambil, maka temak tersebut dapat dilelang dan uang hasil lelang dimasukkan dalam Kas Daerah.
- (5) Besamya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diat.as adalah berdasarkan kerugian yang diakibatkan oleh temak dit.ambah biaya pemeliharaan sebesar Rp. 25.000,-/hari.
.
- (1) Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh temak yang berkeliaran dijalan raya, maka si pemilik temak berkewajiban mengganti atau memperbaiki kerusakan pada kendaraan tersebut.
- (2) Apabila terjadi kerusakan pacla Prasarana Pembangunan yang disebabkan oleh temak yang berkeliaran, maka petemak berkewajiban memperbaiki prasarana dimaksud sebagaimana mestinya.
- (3) Terhadap PemiUk t.anaman yang dirugikan akibat di ganggu ternak, maka pemilik ternak berkewajiban mengganti rugi yang besamya sesuai dengan kalkulasi harga pada saat itu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Terhadap Temak yang tidak diketahui pemiliknya dan atau pemiliknya tidak mengindahkan ketentuan pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dinyat.akan menjadi milik daerah.
- (2) Ternak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilelang clan hasil pelelangan tersebut dimasukkan Kas Daerah.
PENERTIBAN LALU UNTAS TERNAK
- (1) Setiap ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Tebo harus dinyat.akan sehat dengan Surat Keterangan Sehat Jalan yang dikeluarkan oleh Petugas Teknis Petemakan Kabupaten Tebo.
- (2) Petugas Teknis yang memeriksa keluar masuk ternak Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pert.anian Kabupaten Tebo.
- (3) At.as pelayanan pemeriksaan kesehat.an temak dikenakan retribusi sebesar Rp.3000/ekor.
- (4) Besamya retribusi keterangan sehat jalan untuk satu kali jalan adalah Rp.25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
Pasa17
PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
- (1) Untuk menjamin perkembangan temak dengan kualit.as yang baik, maka tidak dibolehkan memotong dan menjual ternak betina bunting/produktif clan pejant.an unggul.
setiap
.
- (2) Setiap Perorangan, Badan Usaha atau Perusahaan yang akan mengembangkan usahanya dibidang Petemakan dalam skala besar harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin yang diajukan harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tebo.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8

PENERTIBAN PEMOTONGAN TERNAK
- (1) Untuk menjamin kesehatan dan kehalalan daging hewan yang akan dikonsumsi masyarakat harus diawasi pelaksanaan pemotongannya.
- (2) Pengawasan pemotongan hewan dilakukan oleh petugas teknis petemakan yang menguasai mengenai kesehatan masyarakat Veteriner.
- (3) Setiap perorangan, badan hukum atau perusahaan yang akan berusaha dibidang pemotongan hewan harus mendapat izin dari Bupati.
PENGAWASAN
- (1) Untuk menjamin kesehatan temak dan kepastian asal usul kepemilikan temak yang akan dijual dan di potong harus dibuktikan dengan surat k·rangan sehat dari petugas petemakan dan surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/Lurah asal temak.
- (2) Bagi perorangan atau badan usaha yang membawa temak baik dalam keadaan hidup maupun sudah dipotong jika tidak dilengkapi dengan surat keterangan sehat dan surat keterangan kepemilikan di kenakan sanksi dan denda serta diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku
- (3) Bagi perorangan atau badan hukum yang membeli temak tanpa surat keterangan sehat dan surat keterangan asal temak dikenakan denda dua kali lipat harga temak yang dibelinya. -
BAB IV - PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang menget.ahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 18 Nopember 2002
H.A. MADJID MU' AZ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2002 NOMOR 17
Diundangkan di Muara Tebo ber 2002
pada tanggal 21 No
SEKRETARIS DAERAHNABUPATEN TEBO,
H. DARKUTNI