PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAMUN Tahun 2008
Tentang LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR URUT 4 TAHUN 2008 SERI D-3
Berlaku: 4 TAMUN 2008
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daram Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
-
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi se'uas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 3
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:
- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan: 5
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 6
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 7
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 8
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan: 9.
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
12. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan :
13. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan :
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan:
15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan:
16. Kantor Kesatuan Bangsa. Politik dan Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Pesisir Selatan:
17. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Linmas adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Pesisir Selatan:
18. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan,
19. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan:
20. Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesisir Selatan:
21. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesisir Selatan:
22. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan :
23. Kepala Kantor Ketahanan Pangan adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan:
24. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan:
25. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modat adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan:
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompck Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daeran dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daeran.
2. Badan Kepegawaian Daerah.
3. Badan Keluarga Berencana dan Pembe.cayaan Perempuan.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat . 4
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas. 5
8. Kantor Lingkungan Hidup. 6
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip . 7
10. Kantor Ketahanan Pangan. 8
11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. 9
BAB III - ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan:
- b. Pengkoordinasian pembangunan:
5. penyusunan perencanaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah:
- d. Pelaksanakan iuyas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
BAB III - ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5

Ketentuan lebih tanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
BAB III - ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program .
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya, membawatii :
1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
2. Sub Bidang Pemerintahan dan Umum.
- d. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi :
1. Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam.
2. Sub Bidang Perekonomian, Koperasi, UKM, Perindag dan BUMD.
- e. Bidang Pembangunan Prasarana Fisik dan Penataan Ruang, membawahi :
1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum .
2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman.
- f. Bidang Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan .
2. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan.
- g. Bidang Monev, Data dan Statistik, membawahi :
1. Sub bidang Monitoring dan Evaluasi.
2. Sub Bidang Data dan Statistik.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuan Daerah ini.
- d. Bidang Pengembangan dan Diklat, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Karir.
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Bidang Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun, membawahi :
1. Sub Bidang Kepangkatan.
2. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
- f. Bidang Pengendalian, membawahi :
1. Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin.
2. Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan Pegawai.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 11

- (1). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua
- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberusyaan Perempuan .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :
- b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dibidang Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan :
- C. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :
- G. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB V - ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program .
3. Sub Bagian Keuangan .
7. Cc. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi.
2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- d. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
2. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan anak, membawahi :
1. Sub Bidang Kuartas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- f. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
1. Sub Bidang Pengumpulan, Evaluasi dan Analisa Data Program.
2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - ORGARISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kenada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi
- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat :
- b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakzt:
- C. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat :
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VI - ORGARISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu
Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
BAB VI - ORGARISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan .
7. Bidang Pemberdayaan Nagari, membawahi : C
1. Sub Bidang Pembinaan, Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Nagari.
2. Sub Bidang Keuangan dan Aset Nagari.
10. Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna. d
1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
13. Bidang Sarana dan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Pangan Masyarakat. e.
1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Nagari.
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengembangan Pangan.
16. Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya. f
1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
2. Sub Bidang Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.
9. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII - ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu
BAB VIII - Kedudukan
Pasal 23

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
|
- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Kantor Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup :
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup :
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup : c
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. G
BAB VIII - Kedudukan
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, 1 ungsi dan Uraian Tugas Kantor Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
2. Kepala Kantor .
3. Sub Bagian Tata Usaha. D
4. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) . c.
5. 20 Seksi Pengendalian dan Penanggulangan/Pencemaran.
6. 9 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.
7. » Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IX - ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 27
Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Kanter Perpustakaan dan Arsip diatur dengan Peraturan Bupati. |
Bagian Ketiga
- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha
4. Cc. Seksi Kepustakaan
- d. Seksi Kearsipan.
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB X - ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 31
Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Ketahanan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
BAB X - ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 31
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Potensi Sumber Daya dan Produksi Pangan.
- d. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- e. Seksi Keamanan Pangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XI - ORGANISASIKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 35

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan bidang perizinan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi dan keamanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut : |
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal :
- b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal :
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal :
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XI - ORGANISASIKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.
- Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan
:
- (1) Susunan Organisasi Penanaman Modal terdiri dari
2. Kepala Kantor. a.
3. Bagian Tata Usaha. b
4. Seksi Perizinan Jasa Usaha.
5. Seksi Perizinan Tertentu. d.
6. Seksi Non Perizinan. e.
7. Seksi Informasi, Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi. f.
- g. Seksi Penanaman Modal.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB XIII - TATA KERJA Pasal 40
Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan crganisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah4angkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 'taporan lebih lanjut dan untuk membenkan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkata
BAB XIV - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 42

Kepegawaian dan kepangkatan pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah 'Badan" adalah :
1. Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon Il.b
2. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon ilLa
3. Kepala Bidang adaiah Jabatan Struktural Eselon lil.b
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
BAB XIV - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 44

|
Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah 'Kantor' adalah :
1. Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon Ilf.a
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a |
3. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
BAR XV
PEMBIAYAAN
BAB XIV - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 45

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
KETENTUAN PERALIHAN
PENJELASAN
Pasal 1

sampai dengan Pasal 47 Cukup Jelas.
NASRUL ABIT
DTO
NASRUL ABIT
DTo
BUPATI PESISIR SELATAN
NASRUL ABIT
NASRULABIT
-
DTO
NASRUL ABIT
NASRUL ABIT
DTO
NASRUL ABIT
OTO
NASRUL ABIT
DTO
BUPATI PESISIR SELATAN