PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 58 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Berlaku: 12 Oktober 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Intsnasi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Penilaian Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
8. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
9. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
10. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan Penilaian Risiko pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
- b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 4

Dalam hal pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepala Perangkat Daerah menetapkan:
- a. tujuan Perangkat Daerah; dan
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 5

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat tercapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menetapkan:
- a. strategi operasional yang konsisten; dan
- b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana Penilaian Risiko.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 6

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, paling sedikit memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- c. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- d. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 7

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
- a. Identifikasi Risiko; dan
- b. Analisis Risiko.
- (2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilaksanakan dengan:
- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 9

- (1) Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilanjutkan dengan menyusun rencana tapak tindak pengendalian.
- (2) Penyusunan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meminimalkan munculnya risiko dan dampak yang dihasilkan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 10

- (1) Kegiatan identifikasi tujuan, Identifikasi Risiko, dan penyusunan RTP, akan menghasilkan dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari:
- a. daftar tujuan;
- b. daftar risiko; dan
- c. dokumen RTP.
- (2) Draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektorat melakukan Reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersamaan dengan Reviu atas RKA.
- (4) Hasil Reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah.
- (5) Draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Kedua Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 11
- (1) Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Penyerahan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran diterima oleh kepala Perangkat Daerah.
Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada setiap pegawai pada Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 13

Kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 14

Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah, dapat diperbaiki sesuai dengan:
- a. hasil pemantauan dan Evaluasi oleh kepala Perangkat Daerah;
- b. hasil Evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat;
- c. pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
- d. sebab lainnya yang sesuai ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 15

Pedoman penyelenggaraan Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PELAPORAN DAN EVALUASI Pasal 17
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (2) Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pedoman Evaluasi penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur.