Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 3 Tahun 1953
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
4 J
TAHUN 2012
TENT ANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan pengernbangan usaha yang didukung dengan fasilitasi penguatan permodalan berupa Pinjarnan Dana Bergulir bagi pengusaha kecil dan rnenengah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk rnencapai sasaran tersebut pada huruf a di atas, diperlukan penarnbahan modal kerja dan pembinaan dalam bentuk Pinjarnan Dana Bergulir, agar Koperasi Gar, Usaha Kecil Menengah marnpu meningkatkan kegiatan usaha yang lebih produktif serta berhasil guna bagi anggota dan masyarakat secara um um;
- c. bahwa untuk pelaksanaan program dimaksud pada huruf b di atas, agar dapat memberikan arahan, acuan dan pembinaan serta : pengawasan terhadap penyaluran pinjarnan dana . bergulir perlu disusun Pedoman Pengelolaan Pinjamari Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang.
00175
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun , 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
'
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 1
- . I 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
i
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor .32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. 10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \_tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
8. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Menetapkan :
00178
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pcngclolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
- 19.Peraturan Dae�ah. Kabupaten Si�tang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang . (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2,, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG ' TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
.
I
6. Program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka pengembangan usaha mikro dan usaha kecil melalui perkuatan modal usaha koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro melalui Dana Alokasi Umum.
7. Dana Bergulir adalah Pinjaman modal yang berasal dari Pemerintah yang diberikan pada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Ekonomi lemah terpilih untuk pengembangan usaha.
8. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang a k ta u Sadan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar an prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonorni rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
9. Kegiatan usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha Simpan Pinjam dari dan untuk anggota.
5. 10.Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha Simpan Pinjam.
6. 1 1 . Unit Sim pan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
7. 12.Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro dengan pihak Jain.
8. 13.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah Lembaga Keuangan yang tumbuh di masyarakat yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam baik itu unit Simpan Pinjam Koperasi maupun Koperasi Simpan Pinjam serta lembaga keuangan lainnya.
9. 14.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
10. 15.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dirniliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. ' '
11. 16.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung derigan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih at.au basil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
17.Kelompok Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi , Dan Usaha Kecil Memengah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Pokja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah Tim Pelaksana kegiatan dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Sintang .
N/A
Pasal 2

· Pemerintah Kabupaten Sintang memprogramkan Pinjaman Dana Bergulir bagi Pengusaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sintang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun.
N/A
Pasal 3

Program Pinjaman Dana Bergulir ini, bertujuan untuk memberdayakan Pengusaha Kecil dan Mikro melalui Penguatan struktur keuangan KSP/USP, koperasi serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya manusianya, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.
N/A
Pasal 4

Sasaran Program Pinjaman Dana Bergulir adalah :
- a. tersalumya Pinjaman Dana Bergulir bagi KSP/USP Koperasi, LKM, UMKM diseluruh Kecamatan/ kota di Kabupaten Sintang;
- b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi KSP /USP Koperasi, LKM, dan UMKM;
- c. terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP Koperasi kepada anggotanya dan kepada KSP/USP koperasi lainnya dalam rangka perkuatan struktur keuangan KSP/USP Koperasi;
- d. terlaksananya perkuatan permodalan KSP /USP Koperasi, LKM, dan UMKM melalui pola Dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, Pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
,
1
PERSYARATAN CALON PENERIMA PlNJAMAN DANA BERGULIR
N/A
Pasal 5

KSP/USP Koperasi calon Pencrima Pinjaman Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut : ·
- a. merupakan lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan Hukum minimal 2 (dua) tahun;
2. b, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun Buku terakhir; .
- d. surat Ijin Usaha;
- c. telah mendapatkan penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP dengan predikat sehat atau cukup sehat;
- e. tidak sedang menerima pinjaman perkuatan modal pada periode yang sama dari lembaga keuangan yang lain;
- f. mengajukan proposal kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
N/A
Pasal 6

Pengusaha Kecil dan Mikro, calon penerima Pinjaman Dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- b. surat Keterangan I Rekomendasi dari Camat setempat;
- a. mempunyai aktifitas usaha produktif;
- c. foto copy Kartu Keluarga;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk Suami / Istri;
- e. sket lokasi tempat usaha;
- f. tidak sedang menerirna pinjaman perkuatan modal pada periode yang sarna dari lembaga keuangan yang lain;
- g. mengajukan proposal kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.
SELEKSI BAGI CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR
N/A
Pasal 7

Seleksi bagi calon penerima Pinjaman dana bergulir dilakukan oleh Pokja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, dengan proses sebagai berikut :
- a. menerima, meneliti, dan mempe!ajari permohonan dari KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM;
- b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan KSP/USP Koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan memperhatikan tata cara Penilaian atas unsur-unsur Permodalan, kualitas aset, Pengelolaan, Rentabilitas, likuiditas;
- c. mengadakan seleksi dan penilaian kelayakan usaha sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud Peraturan ini, ·dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek kemasyarakatan;
melakukan ...
\
- d. melakukan survey ke lapangan atas hasil seleksi permohonan bersama pihak Kecamatan setempat; .
2. I, mengumumkan KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM, hasil penilaian Pokja kepada masyarakat secara transparan, antara lain dengan menempelkan daftar hasil seleksi dipapan pengumuman;
- e. melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kecamatan atas kegiatan usaha yang dijalankan, dan setiap pengajuan dilengkapi dengan izin usaha atau rekomendasi Kecamatan setempat;
- g. menetapkan KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM terpilih dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman, dengan Keputusan Kepala Dinas selaku ketua Tim Pokja.
N/A
Pasal 8

, I Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang diterima langsung oleh KSP/USP, Koperasi, LKM dan/atau UMKM. .
N/A
Pasal 9

- ( I ) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperuntukan bagi KSP/USP koperasi, LKM dan UMKM sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2)Penetapan besaran Dana Bergulir .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR
N/A
Pasal 10

Pemohon yang telah lulus seleksi, Wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dengan ketentuan :
- a. bagi Koperasi, dan LKM adalah Ketua dan Bendahara;
- b. bagi UMKM adalah Penangung Jawab usaha / Pemilik Usaha.
N/A
Pasal 1

1
Pinjaman Dana Bergulir bagi KSP/USP Koperasi dimanfaatkan sebagai berikut: a. minimal 90 % (sembilan puluh persen) Dana dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada · anggota KSP/USP Koperasi, untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota;
- b. maksimal 10 % (sepuluh persen] D�a dipergunakan untuk investasi atau guna keperluan pengembangan usaha bersama KSP/USP koperasi scsuai peruntukannya yang memang sangat dibutuhkan anggota;
- c. pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir oleh KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus dibukukan sendiri, tidak digabung dengan pembukuan kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang bersangkutan.
N/A
Pasal 12

pernanfaatan Pinjaman Dana Bergulir bagi UMKM adalah 100 % (seratus persen) Dana yang disalurkan dipergunakan untuk keperluan pengembangan usaha yang dija.Jankan.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
Pasal 13

- ( 1 ) KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM terpilih dikenakan bunga atas perolehan Pinjaman Dana bergulir sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditandatangani Serita Acara serah terima.
- (2) Mekanisme pembayaran dan pemanfaatan bunga diatur sebagai berikut :
- a. bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dibayar oleh KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM, kepada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai Pembayaran atas jasa;
- b. pembayaran bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % {nol koma lima persen) per bulan selama jangka waktu Pinjaman yang telah disepakati bersama;
- c. pembayaran Pokok Pinjaman dibagi dengan jangka waktu pinjaman.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
Pasal 14

Teknis penggunaan dan pengembalian pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut:
- a. Batas waktu pinjaman dana bergulir selama maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara serah terima, dengan tingkat suku bunga 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (no! koma lima persen) per bulan tetap;
- b. KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM penerirna Pinjaman dana bergulir setiap bulan mengangsur pokok ditambah bunga sampai dengan berakhir masa angsuran yang telah ditetapkan, dan menyetor ke Bendahara Penerima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan . batas waktu penyetoran paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulanberikutnya dan selanjutnya Bendahara Penerima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan �enengah Kabupaten Sintang menyetor ke rekening Pemerintah Kabupaten Sm tang; .
Angsuran ...
f
I
r
- c. Angsuran yang harus dibayar setiap bulan pokok ditambah bunga sebesar yang tertera pada perjanjian kerja sama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan penerima Pinjaman dana bergulir,
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
Pasal 15

KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM penerima Dana Bergulir mempunyai kewajiban:
- b. membayar angsuran pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan ini;
- a. menggunakan Dana Bergulir sesuai dengan usaha yang dijalankan;
- c. wajib bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan akibat kelalaian (Pailit)/ dipinjamkannya dana bergulir sehingga dana tersebut macet dan tidak dapat dikembalikan.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
Pasal 16

Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir kepada Penerima Pinjaman disertai dengan Perjanjian kerja sama dan Serita Acara antara Kepala Dinas dengan Penerima Pinjaman dana bergulir.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
Pasal 17

·
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ,
BABX ...
t
I
BAB X - P E N U T U P
Pasal 18

'
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
'oit�tapkan di Sintang pada tanggal � 9 11,vJ fvS 2012
t
Diundangkan di Sintang pada tanggal ').T A4vblv� 2012
AERAH KABUPATEN SINTANG, (
z HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR !}�
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 24 ayat (5), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
PARAF HIRARKI
PI.
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KETUA DPRD
PARAF KOORDINASI
•
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik 23 Tahun 2014 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
MEMUTUSKAN:
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
&gt;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
9. 1 1 . Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Komunikasi Instensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
I
KETUA DPRD
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF HIRARKI
PIh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
8l
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD; dan
- b. yang bersangkutan.
- ( 1 ) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Tunjangan Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan kecuali ayat (1) huruf g dibayarkan per kegiatan.
- (3) Besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan baigan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
| PARAF HIRARKI |
|-------------------------------|
| PI. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA |
I
KETUA DPRD
PARAF KOORDINASJ
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4

- ( 1 ) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- b. Tunjangan Reses.
- (2) Tunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap melakukan reses.
- (4) Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan § tid�k terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 5

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan:
- a. pakaian dinas;dan
- b. atribut.
BAB III - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 6

- ( 1 ) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam l (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan baigan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
L s
•
BAB III - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 7

- ( 1 ) Atribut sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kelengkapan busana berupa Pin Logo/lencana.
- (2) Pin Logo/lencana diberikan kepada Anggota DPRD 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, kecuali pergantian an tar waktu.
BAB IV - TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI
Pasal 9

- ( 1 ) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APED.
- (3) Pimpinan DPRD mendapatkan bantuan pembelian bahan bakar minyak pertamax kendaraan dinas jabatan sebagai berikut:
- a. Ketua sebanyak 400 (empat ratus) liter, per bulan; dan
- b. Wakil Ketua sebanyak 300 (tiga ratus) liter, per bulan.
BAB IV - TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI
Pasal 10

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, harus mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian.
BAB IV - TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI
Pasal 1

1
- ( 1 ) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar Rpl5.000.000 (lima belasjuta rupiah), dipotong pajak.
PARAF HIRARKI
PIh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
I KETUA DPRD
PARAF KOORDINASI
I
BAB V - VANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

- ( 1 ) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Vang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Vang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD tercantum � Lampiran yang Daerah ini. merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 13

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi dan wewenang DPRD, meliputi:
- a. penyelenggaraan rapat DPRD;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas;
- c. kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi oleh Sekretariat DPRD; dan
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme/bimbingan teknis.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 14

- ( 1 ) Belanja penunjang penyelenggaraan rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. rapat yang dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung DPRD tidak menggunakan fasilitas paket meeting; dan
- b. rapat yang bersifat pembahasan dapat dilakukan di luar gedung DPRD, dan bagi peserta rapat disediakan biaya paket meeting.
PA.RAF HIRARKI
PIh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KETUA DPRD
9l
- (2) Besaran dan rincian belanja penunjang penyelenggaraan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 15

- ( 1 ) Belanja penunjang perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Besaran dan rincian belanja penunjang perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 1n1.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 16

Dalam ha! kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi oleh Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c di daerah tujuan disediakan sewa kendaraan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) per hari.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 17

Dalam ha! peningkatan kapasitas dan profesionalisme/bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebesar Rp5.000.000,­ (lima juta rupiah).
BAB VII - DANA OPERASIONAL
Pasal 18

- ( 1 ) Pimpinan DPRD memperoleh Dana Operasional.
'
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua Rpl2.600.000,-(dua belasjuta enam ratus ribu rupiah)
- b. Wakil Ketua : Rp8.400.000,-(delapan juta em pat ratus ribu rupah)
BAB VIII - KOMPENSASI TENAGA AHLI/TIM PAKAR
Pasal 19

- ( 1 ) DPRD dalam melaksanakan fungsi dan wewenang dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD.
BAB VIII - KOMPENSASI TENAGA AHLI/TIM PAKAR
Pasal 20

Dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan pendapat/ legal opinion pihak lain dalam pemecahan persoalan tertentu atau peningkatan kapasitas dapat melibatkan pakar/tenaga ahli sebagai narasumber dengan uraian satuan biaya meliputi:
- a. Praktisi/Dosen/Konsultan/sebesar Rp3.000.000,- (tigajuta rupiah) /per materi
- b. Pakar/Guru Besar/Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp4.000.000,­ (empat juta rupiah) / per materi.
BAB VIII - KOMPENSASI TENAGA AHLI/TIM PAKAR
Pasal 2

1
Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan/ atau Tenaga Ahli Fraksi diberikan honorarium senilai Rpl0.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Selisih hak keuangan dan adminisratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang timbul akibat Peraturan Walikota ini dihitung dan dibayarkan per tanggal 1 September 2017.
PARAF HlRARKI
PI.
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
I
PARAF KOORDINASI
KETUA DPRD
.
1 l
%
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa kehadiran perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi keberlangsungan usahanya dan peningkatan pendapatan asli daerah, melainkan juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
- Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Perusahaan yang diwujudkan melalui peran serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Pendayagunaan adalah suatu cara atau usaha dalam upaya mendatangkan manfaat yang lebih besar, tepat guna dan berhasil guna.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, teramasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahtreraan manusia serta mahluk lain.
9. Kemitraan adalah usaha kerjasama antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan.
10. Pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk mentransformasikan kesadaran, akses sumber daya dan kemampuan meningkatkan kemandirian, mengelola diri sendiri dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.
11. Asas yang digunakan dalam Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan dan keserasian, keberlajutan, keseimbangan, kemanfaatan, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.
12. Tujuan dilaksanakan pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan ini untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, terwujudnya relasi yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan berhak atas kenyamanan, keamanan, pelayanan yang bermutu, perlakuan yang sama dalam rangka pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan berhak diikutsertakan dalam setiap tahapan pelaksanaan pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Setiap perusahaan berkewajiban :
- a. melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
- b. mengalokasikan anggaran untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan secara transparan dan berkelanjutan; dan
- c. memberikan laporan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan secara berkala kepada Bupati.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 4

Perencanaan Pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan meliputi:
- a. sosialisasi;
- b. identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat;
- c. perumusan rencana aksi;
- d. penerapan program; dan
- e. evaluasi program.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi masalah;
- b. merumuskan rencana aksi penerapan program dan evaluasi; dan
- c. penilaian terhadap program yang dijalankan.
- (3) Dalam melaksanakan hak dan kepentingan masyarakat, masyarakat dapat membentuk institusi yang mewakili masyarakat untuk berhubungan dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KOORDINASI
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merupakan koordinator pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan di daerah untuk menyerasikan program dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan antar Pemerintah Daerah, serta antara perusahaan dengan program Pemerintah Daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Koordinasi yang dilakukan secara tripartit, antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENDAYAGUNAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAN
Pasal 7

- (1) Pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan dilakukan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan perusahaan, program pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
BAB VI - PENDAYAGUNAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAN
Pasal 8

- (1) Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan, dapat dikelola:
- a. mandiri atau langsung oleh perusahaan;
- b. yayasan atau organisasi sosial perusahaan;
- c. mitra dengan lembaga sosial non-pemerintah, instansi pemerintah, perguruan tinggi, media massa atau lembaga non-profit lainnya.
- (2) Pilihan pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bersama secara tripartit.
BAB VII - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 9

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, lingkungan secara berkelanjutan, dan kemandirian ekonomi.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelatihan:
- a. pelatihan;
- b. pemberian modal;
- c. penguatan manajemen dan teknologi; dan
- d. perluasan akses terhadap pelayanan ekonomi, sosial dan lingkungannya.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap interaksi antara perusahaan Pemerintah Daerah mengawasi interaksi antara perusahaan dengan masyarakat dalam pelaksanaan pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur perusahaan dan masyarakat.
Bagian Kedua Sanksi
BAB VIII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang tidak mememenuhi kewajiban sebagimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi administratiif berupa teguran, usulan pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan kegiatan usaha oleh instansi yang berwenang.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 dikenakan sanksi penilaian.
- (3) Penilaian jenjang sanksi sebagaimana dimaksudkan ayat (2) tersebut bersifat terbuka.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (11)/(2014)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Perubahan lingkungan yang dinamis, dipicu oleh kekuatan internal dan eksternal telah memposisikan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya secara lebih bertanggung jawab. Orientasi kegiatan usahanya, tidak saja harus selalu meningkatkan laba dan kinerja, tetapi wajib peduli dengan permasalahan sosial dan lingkungan sekitarnya. Dahulu memang manusia berpandangan bahwa tujuan peradapan dan kehidupan adalah untuk mendominasi dan mengendalikan alam, lingkungan hidup beserta makhluk hidup lainnya. Peradigma ini kemudian berubah bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang terintegrasi, oleh karenanya manusia memiliki kewajiban etis terhadap sesama manusia dan alam lingkungan sekitarnya.
Semakin besar kekayaan dan cakupan usahanya para pelaku bisnis ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap kualitas kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. Realitas inilah yang mendasari penghadiran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan, yang menekankan pada tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar aktivitas ekonomi, melainkan tanggung jawab sosial termasuk lingkungan. Substansi keberadaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholders yang terkait baik lokal, nasional maupun global. Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan sejatinya mengandung makna bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk berlaku jujur, transparan, mematuhi hukum, menjunjung integritas dan tidak korupsi, karena mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan menekankan pada praktik bisnis yang etis/bermoral dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, merupakan langkah responsif dan progresif dari dunia hukum. Namun demikian, dalam tataran implementasinya masih belum berdaya guna secara optimal.
Atas dasar tersebut peranan pemerintah sebagai pemangku kewajiban pada semua tingkatan untuk dapat menjamin adanya regulasi dan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan yang aplikatif dan berkelanjutan.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Rancang bangun perencanaan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi yang mengikutsertakan seluruh komponen dalam penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan yang terpisahpisah disatukan dalam pola kemitraan antara perusahaan, pemerintah, perguruan tinggi secara berkesinambungan agar tepat sasaran dan efektif. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 18