PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor L Tahun 2013
Tentang RUMUSAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR l TAHUN 2013
TENTANG
RUMUSAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai lembaga pemerintahan terdepan yang secara langsung melayani masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumusan Dan Pedoman Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950, Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 9) dan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) 9
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Na.ma dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38); ·
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu.n 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 04);
3
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20112015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85).
Memperhatikan 1.
- Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebrnari 2006 Nomor 140/286/SJ perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
2. Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Agustus 2006 Nomor 140/ 1841/SJ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Januari 2007 Nomor 140/ 161/SJ perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.
MEMUTUSKAN:
- ,-... Menetapkan KABUPATEN SITUBONDO.
PERATURAN BUPATI TENTANG RUMUSAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerin tahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;
4
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Situbondo;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerin tah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan . Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah;
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar› besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau cliberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
5
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa;
17. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel› variabel yang ditetapkan.
BAB IV - RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

- (1) Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan ADD mencakup Petunjuk Pelaksanaan dan rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan pelaksanaan ADD.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ketentuan Pelaksanaan, Penggunaan dan Sasaran ADD;
- b. Institusi Pengelola ADD;
- c. Tahapan dan mekanisme pelaksanaan dan pencairan ADD;
- d. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi;
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ADD.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VI - INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADD
Pasal 8

Keberhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari:
1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
BAB VI - INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADD
Pasal 9

Keberhasilan penggunaan ADD dapat diukur dari:
1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.
BAB VII - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 10

- (1) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi diberikan penghargaan.
- (2) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 :' JAN 2013
~
Diundangkan\_di Situbondo pada tanggal 1 0 JAN 2013.
ff
TAHUN 2013 NOMOR ----. - ·-· - -·
1