Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 16 September 2015
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 Seri E.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 18);
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15);
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pernyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 40);
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17);
47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23);
49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 24);
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
51. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
53. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
54. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3);
55. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8);
56. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
57. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
58. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27);
59. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.612.998.566.570,43 bertambah sejumlah Rp.25.540.153.698,17 sehingga menjadi Rp.638.538.720.268,60 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 530.170.514.384,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 15.372.825.907,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 545.543.340.291,00
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp. 598.212.566.570,43
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 25.540.153.698,17
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan
Rp. 623.752.720.268,60
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
(Rp. 78.209.379.977,60)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan Pembiayaan
- 1) Semula
Rp. 82.828.052.186,43
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.167.327.791,17
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 92.995.379.977,60
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula Rp. 14.786.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 14.786.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 78.209.379.977,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah Perubahan Rp. 0,00
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. 1)
4. Semula Rp. 52.971.459.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.257.070.329,00
6. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Perubahan
Rp. 55.228.529.829,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 414.521.294.884,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.969.912.479,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 424.491.207.363,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp. 62.677.760.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.145.843.099,00
2. Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan
Rp. 65.823.603.099,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
- 1) Semula Rp. 5.245.370.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 852.007.837,00)
5. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp. 4.393.362.163,00
- b. Pendapatan Retribusi Daerah
- 1) Semula Rp. 2.929.831.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.774.615,00
4. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp. 2.932.605.615,00
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 9.525.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.270.362.849,00)
2. Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan setelah Perubahan
Rp. 8.254.637.151,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp. 35.271.258.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.376.666.400,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 39.647.924.900,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp. 19.098.399.474,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.955.593.889,00
2. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 21.053.993.363,00
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 1) Semula
- 1) Semula
Rp. 344.941.712.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah Perubahan
Rp. 344.941.712.000,00
Rp. 45.903.760.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.400.310.000,00
2. Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Perubahan
Rp. 50.304.070.000,00
- d. Dana Alokasi Desa
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
- 1) Semula
Rp. 4.577.423.410,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.614.008.590,00
Jumlah Dana Alokasi Desa setelah Perubahan Rp. 8.191.432.000,00
Rp. 19.968.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 370.094.661,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 19.597.905.339,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2. 1)
3. Semula
Rp. 42.675.760.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 151.000.000,00)
2. Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 42.524.760.000,00
- c. Bantuan Keuangan
- d. Pendapatan Lainnya
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.666.937.760,00
- Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 3.666.937.760,00
- 1) Semula
Rp. 34.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 34.000.000,00
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula Rp. 279.024.570.467,43
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 9.870.679.741,83)
5. Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
Rp. 269.153.890.725,60
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp. 319.187.996.103,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35.410.833.440,00
2. Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 354.598.829.543,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
5. 1)
6. Semula Rp. 250.254.358.957,43
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 11.491.236.993,83)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp. 238.763.121.963,60
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Hibah
- d. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
- 1) Semula
- Rp. 1.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan
Rp. 1.500.000.000,00
- 1) Semula Rp. 4.449.042.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.100.260.000,00)
- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 3.348.782.500,00
Rp. 615.332.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) (Rp. 365.332.000,00)
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp. 250.000.000,00
- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula Rp. 11.035.050.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 8.126.880.500,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp. 2.908.169.500,00
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp. 9.670.787.010,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.963.029.752,00 dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Rp. 21.633.816.762,00
- g. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp. 1.500.000.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) (Rp. 750.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp. 750.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
- 1) Semula
- Rp. 1.023.820.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) (Rp. 24.820.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp. 999.000.000,00
Rp. 182.781.958.404,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.756.867.798,00
2. Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
Rp. 200.538.826.202,00
- c. Belanja Modal
- 1) Semula Rp. 135.382.217.699,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.678.785.642,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp. 153.061.003.341,00
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula
- 1) Semula Rp. 82.828.052.186,43
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.167.327.791,17
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 92.995.379.977,60
Rp. 14.786.000.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 14.786.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penerimaan Pembiayaan :
- a. Penggunaan SILPA
- 1) Semula
Rp. 68.978.052.186,43
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.329.094.268,20
2. Jumlah Penggunaan SILPA setelah Perubahan Rp. 73.307.146.454,63
- b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.188.233.522,97
Jumlah Penggunaan SILPA setelah Perubahan Rp. 6.188.233.522,97
- c. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
- 1) Semula
3. Rp. 13.850.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 350.000.000,00) Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya setelah Perubahan
Rp. 13.500.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pengeluaran Pembiayaan :
Penyertaan Modal/investasi Pemerintah
Daerah
- 1) Semula Rp. 14.786.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 14.786.000.000,00
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
- 7.
- Lampiran VII
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- 8.
Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- 9.
- Lampiran IX Sinkronisasi Kota Sawahlunto terhadap Perubahan APBD Kota Sawahlunto Prioritas Pembangunan
Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Nasional.
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terhadap Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2015 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
N/A
Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
- a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun berjalan; dan
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
N/A
Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
N/A
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 16 September 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO, ttd
ALI YUSUF
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 16 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, ttd
ROVANLY ABDAMS
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 19