PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2014
Tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014
Berlaku: 1 Januari 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014, perlu diatur petunjuk teknis program beras untuk rumah tangga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2014.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kayong Utara.
5. Beras Untuk Keluarga Miskin atau selanjutnya disebut RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. BAST-1 adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemukhiran data RTSPM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemuktahiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel.
10. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
11. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang termasuk didalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang ( barcode ) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.
12. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribus Raskin.
13. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
14. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden mengenai Kebijakan Perberasan yang berlaku.
15. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
16. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
17. Padat Karya Raskin adalah ystem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di mana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
18. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
19. Petunjuk Pelaksana (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
20. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.
21. PPLS 2011 adalah pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
22. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh kementerian Koordiantor Kesejahteraan Rakyat RI dan data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepersertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.
23. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divre Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
24. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepersertaan pada program Raskin.
25. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
26. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau alokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah.
27. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, Koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.
28. DO adalah Delivery Order.
29. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
30. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.
31. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
32. MJ adalah Model Jaminan dari Kades/Lurah atas terhutangnya pembayaran Raskin.
33. SPPB adalah Surat Permintaan Penyerahan Barang.
34. TT HP-Raskin adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin dari Pelaksanaan Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
35. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
N/A
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 dan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kalimantan Barat Tahun 2014.
- (2) Uraian Petunjuk Teknis Program Raskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2014
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR
:
3 TAHUN 2014
TENTANG
: PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014