PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 16 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Mengingat
Menimbang
•
•
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jen is Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
5. Pera.turan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3};
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2012);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR.
BABI K.ETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sarolangun.
7. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor .
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan bennotor yang tidak bersifat sementara. , 1 · 'I 'I 1 1 1 "1 · 1 · 1 1 . · . I · ~ · · ·. ..1 ! · -\_, ! \_ "'I\_ \_ ·
•
..
,.
•
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPfPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/ atau bukan obyek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang a tau seharusnya dibayar.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
•
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ a tau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPTPD dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlak:u.
4. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 28.
BAB ll - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 2

- (1) Pajak parkir dipungut di wilayah Daerah Tempat Parkir berlokasi dalam Kabupaten Sarolangun.
- (2) Lokasi Wilayah Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB III
Pasal 3

- (1) Pendataan objek Pajak Parkir dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha parkir.
r
'
\_
\_
-
..L.
..
1 - 1\_
..:J:
! \_ !
...1 -
~-
-
-
-
; \_,
-
-
- . (2} Fonnulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha parkir atau kuasanya.
•
•
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut da1am Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Pendaftaran
BAB III
Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha parkir harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Pendapatan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/ pengeloJa/ penanggung jawab usaha parkir a tau kuasanya dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas diri;
- c. surat lruasa bermeterai culrup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang {apabila ada]; dan
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelo1aan Keuangan dan Aset Daerah, paling Iambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran .
- (4) Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha parkir yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
- a. Surat Pengukuhan Wajib Pajak
- b. Kartu NPWPD
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGISIAN SPTPD, SKPDKB DAN/ATAU SKPDKBT
Bagian Kesatu Penyampaian dan Pengisian SPTPD
BAB III
Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang ditunjuk pada setiap akhir bulan .
•
..
..
•
- b. SKPDKBT jika ditemukan data barn dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah paja.k yang terutang.
- c. SKPDN jika jwnlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. tersebut,
- (4) Kenaikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT dengan mengacu pada Jampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III
Pasal 9

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiJiki Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dapat dilakukan apabila:
- b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/ atau tida.k benar,
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usabaoya;
- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/ at.au menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
6. (3} Sebelum dikenakan perhitungan paja.k secara jabat.an, petugas pemeriksa telah meJakukan prosedur peroeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. (4} Penetapan pajak secara jabat.an dapat didasa.rkan pada data omzet dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
..
"
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut basil kas opname tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan basil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan Uji Petik selrurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan ratarata jumlah pengunjung atau subjek pajak yang memperoleh pelayanan dari wajib pajak.
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pajak
BAB III
Pasal 10

- ( 1) Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jambi cabang Sarolangun untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Sarolangun atau melalui bendahara penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
BAB III
Pasal 11

•
•
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan pemohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, tempat wajib pajak terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut utang pajak, dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan luar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (4) Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Surat Tagihan Pajak, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/ pelunasan dengan ket.entuan bagian dari bu.Ian dihitung penuh 1 (satu) bulan.
BAB III
Pasal 12

- (1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), harus diajukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta :
- a. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
- b. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III
Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1), hams memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kecuali apabila Bupat.i atau pejabat yang ditunjuk menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa garansi bank, surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito .
•
•
- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berilrut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati menerbitkan Surat dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pennohonan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa :
- a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- c. menolak pennohonan Wajib Pajak.
- b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati ata.u pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan; atau
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan surat, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Perjanjian Angsuran pembayaran Pajak atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak hams diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
7. (4} Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Perjanjian angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Persetujuan Penundaan Pemba.yaran Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
8. {5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan fonnulir dengan mengacu pada lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III
Pasal 15

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dapat diberikan untuk :
- a. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atau utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau
- b. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran utang pajak berupa pajak yang terhutang dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..
..
- b. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaiman dimaksid pada Pasal 11 ayat ( 1).
BAB III
Pasal 16

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak,
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
5. (5} Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD .
BAB VI - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 17

- ( 1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besamya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen].
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berilrut :
- a. pennohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa).
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan Pajak.
- c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengurangan Pajak.
•
•
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Bupati atau pejabat yang clitunjuk tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabatyang clitunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. membetulkan :
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku.rang Bayar Tambahan.
3. Surat Ketetapan Daerah Pajak Nihil.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
5. Surat Tagihan Pajak Daerah.
7. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
6. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Daerah.
8. Surat Keputusan Pembetulan .
9. Surat Keputusan Keberatan.
10. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
11. Surat Keputuan Penghapusan Sanksi Administrasi.
12. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah; atau
13. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan/ atau
- c. mernbatalkan hasil pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan basil pemeriksaan atau tanpa dilalrukan pembahasan akhir basil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- (2) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 12, dapat berupa Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah atas Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Pengurangan.
- (3) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a angka 13, dapat berupa Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
19. 14} Pembetulan sebaeaimana dimaksud oada avat (l} dilakukan dalam
•
Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf a meliputi :
- a. kesalahan tulis antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak dan tanggal jatuh tempo.
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjum1ahan dan/ atau pengurangan dan/ atau perkalian dan/ atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidak kena pajak, kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Pennohonan pembetulan diajukan oleh Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) jenis surat ketetapan pajak yang terkait dengan bidang perpajakan sebagaimana diroaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf a.
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut hams dilampiri dengan Surat Kuasa.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Pennohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I}, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan surat ketetapan pajak yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam
- (3) Bukti. pengmman surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b atau tanda bukti. penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

Tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), yaitu :
- a. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal pennohonan pembetulan disampaikan secara langsung; atau
- b. tanggal stempel pos yang tercantum pada bu.kti pengiriman surat, dalam h.al pennohonan pembetulan disampaikan melalui pos.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (I) Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima permohonan pembetulan melakukan penelitian terhadap Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang menurut Wajib Pajak terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengk:etan antara fislrus dan wajib Pajak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memanggil Wajib Pajak untuk rnemberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang diperlukan.
- (3) Dal.am hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberi.kan penjelasan atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak hams menunjukkan Surat Kuasa.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

Bupati atau pejabat yang ditunjuk hams memberikan keputusan pembetulan paling lama dalam jangka waktu 6 {enam) bulan sejak tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan setelah melakukan penelitian.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah pajak yang t.erutang dan/atau mernperbaiki kesa1ahan dan kekeliruan lainnya, atau meno1ak permohonan Wajib Pajak.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28

Bentuk fonnulir Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan secarajabatan mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

•
•
Surat pennohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenubi persyaratan sebagai berikut :
- a diajukan untuk suatu Surat Ketetapan Pajak.
- b. mengemukakan jumlah pajak menurut penghitungan wajib pajak seharusnyaterutang;dan
- c. dilampiri dengan surat kuasa dalam hal surat pennohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

- (1) Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan at.au dibatalkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi:
- a. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak. yang tidak benar.
- b. Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar; at.au
- c. Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (2) Permohonan 'unruk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana diroaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan.
- b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat t.agihan pajak atau surat ketetapan pajak, termaksud surat ketetapan pajak dari basil pemeriksaan yang dilaksanakan t.anpa:
1. penyampaian surat \_pemberitahuan basil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- b. secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- c. mencantnmkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang menduk:ung permohonannya.
- d. disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Pajak, surat permohonan harue dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), dianggap telah dilaksanakan apabila
•
•
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud da1am Pasal 31 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) te]ah lewat waktu, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

- (1} Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dapat berupa mengabnlkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 35

- (1) Surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, disampaikan langsung oleh Wajib Pajak a tau melalui pos kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dimana Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah:
- b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat pembatalan ata.u pengurangan ketet.apan pajak yang tidak benar disampaikan melalui pos tercat.at.
- a. tanggal terima surat wajib pajak:, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak pada petugas atau petugas yang ditunjuk; a tau
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 36

- (1) Dalam proses penyelesaian permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan/atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permint.aan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menyelesaikan
•
..
- (3) Setelah 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Wajib Pajak belum memberikan penjelasan dan at.au pernbuktian, Wajib Pajak dapat diminta kembali untuk memberikan penjelasan dan pembuktian yang kedua tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung.
- (4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan at.au pembuktian sebagaimana climaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan/atau pembuktian.
- (5) Dalam hal masih diperlukan, Wajib Pajak dapat diminta memberikan penjelasan dan atau pembuktian tambahan, yang wajib ditanggapi oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan/atau pembuktian tambahan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan at.au pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan maka permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar akan diproses berdasar.kan data yang ada.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat clipanggil untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan daerah dan wajib menandatangani Berita Acara Pembahasan Sengketa perpajakan daerah.
2. {2) Berdasarkan hasil pembahasan sengketa perpajakan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (3) Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasi1 Penelitian Pembatalan at.au Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak dan/ atau dapat menghadiri undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (4) Hasil pembahasan akhir akan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dapat disampaikan langsung kepada Wajib Pajak pada pembahasan akhir atau dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pembahasan akhir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan atau Pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar akan dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak uQnrt '1',~olr 'APn~:u·
•
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali atas keputusan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan, kecuali karena keadaan diluar kekuasaan (force majeur) Wajib Pajak, yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut.
Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 39

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 40

- {l} Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang dikenakan karena kek.hilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam:
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
- a. Surat Tagihan Pajak Daerah.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- (3} Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak terse but:
- a. tidak diajukan keberatan.
- b. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
- c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 41

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1}, harus memenuhi persyaratan sebagai berilrut :
- b. Pennohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya.
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
4. ,... O.or""'""h"non l-.or1,c, rlic,-.:.rnnailran lrPn-.:.rla R,,nat-i o~-.:.n n,:,ioh-.:.t-
•
•
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

- [I] Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari.
- a. cliterbitkannya Surat Ketet.apan Pajak Daerah; dan
- b. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan dan Penghapusan sanksi adm.inistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.
BAB VII - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang tidak benar termasuk surat ketetapan pajak. dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tan.pa penyampaian surat pemberitahuan basil pemeriksaan atau pembahasan akhir basil pemeriksaan, diatur dengan Keputusan Pejabat yang ditunjuk .
BAB Vlll - TATA CARA PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 44

- ( 1) Kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan pengembalian dalam hal terdapat:
- a. Setelah melalrukan pemeriksaan, menerbitkan SKPDLB apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada pajak atau yang terutang.
- b. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan SKPDLB apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria
- c. Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak., harus menerbitkan surat ketetapan pajak daerah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan ketentuan pengembalian tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tinda.k pidana di bidang perpajakan daerah.
•
3. Laporan keuangan diauclit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
4. Tidak pemah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 (satu) tahun sejak permohonan diterima secara lengkap.
- f. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- g. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
1. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak a tau Surat Keputusan Pembatalan; dan
- J. Jumlah imbalan bunga yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga .
- (2) Bentuk dan isi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB Vlll - TATA CARA PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 45

- (1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang diadministrasikan di Kantor yang ditunjuk, sebagaimana tercantum dalam:
- a. Surat Tagihan Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir basil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, yang : 1. Tidak diajukan keberatan.
2. Diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian atau menolak dan atas Surat
•
- e. Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
2. (2} Apabila basil perhitungan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
Pasa.146
Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaku.kan dengan cara pemindahbukuan atau cara lain {kompensasi).
BAB Vlll - TATA CARA PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 47

Pembayaran kelebihan pembayaran pajak sebagaimana climaksud dalam Pasal 43 dikembalikan dan/atau diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB IX - KRITERIA WA.JIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 48

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.ooo.oo (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
4. (4} Pembukuan clan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak hams disimpan selama 3 (tiga) tahun.
BAB IX - KRITERIA WA.JIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 49

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besamya pajak terutang.
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penghapusan
BAB IX - KRITERIA WA.JIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 50

- (1} Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/ atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang clan telah tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/ atau denda dapat dihapuskan apabila pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagi.han sudah kadaluwarsa.
BAB IX - KRITERIA WA.JIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 51

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/ atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.
- b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak rnempunyai harta kekayaan lagi.
- c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengad.ilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya.
- d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin dik.etemukan lagi.
2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibua.tkan berita acara
Bagian Kedua Penatausahaan
BAB IX - KRITERIA WA.JIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 52

- ( 1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana diroak.sud dalam Pasal 51 ayat ( 1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku;
- (2) Piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terlebib dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
BAB IX - KRITERIA WA.JIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 53

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), tidak dilalrukan lagi tindakan penagihan.
Bagian Ketiga
Kewenangan
BAB IX - KRITERIA WA.JIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 54

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,(Lima milyar rupiah).
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebib dari Rp. 5.000.000.000,(Lima milyar rupiah].
- (2) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keempat Tata Cara Penghapusan
BAB IX - KRITERIA WA.JIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 55

- {1) Pada setiap akhir tahun, bidang pendapatan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadang Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang pajak daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. Jenis pajak daerah.
•
- (1) Kepala Dinas setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak Daerah, segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas dapat memerint.ahkan Penyidi.k Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru sita pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan Dinas.
BAB IX - KRITERIA WA.JIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 57

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk laporan,
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
- b. Alamat wajib Pajak dan penanggung pajak.
- c. Nomor pokok wajib pajak daerah.
- d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/ atau denda.
- e. Jenis Pajak Daerah.
8. f, Tahun Pajak.
- g. Besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan.
- h. Tindakan Penagihan yang pemah dilakukan.
- i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- J. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
BAB IX - KRITERIA WA.JIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
Pasal 58

- (I) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang telah dilakukan penelitian Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - Bagian Kedua Pemeriksaan
Pasal 60

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
- (2) Pemeriksaan untuk. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajak.an Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat d.ilakukan dalam hal Wajib Pajak:
4. a menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang menyata.kan rugi.
- c. tidak rnenyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
- d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya; atau
- e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindik.asikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
BAB XI - Bagian Kedua Pemeriksaan
Pasal 61

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan jenis Pemerik:sa.an Lapangan.
- (3) Dalam hal tertentu, Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.
- (4) Apabila dalam. Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/ atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.
..
•
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat} bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan .
- (3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan inclikasi transak:si yang terkait dengan transfer pricing dan/ atau transaksi khusus Iain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendala.m serta memerlukan waktu yang lebih la.ma, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal ;J.f Jonvon 2015
fJfS.ISJ(A~ ,MM 11)59o&gt; o J 'JBlo J I (113
· ;4AROLANGUN,
CEKENDRA
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal :i, Jonuoti 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROI.ANGUN,
THABRONI ROZALI
SERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR ~
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2015
TENT ANG
TANGGAL
~f JAM..llffl..l
2015
.
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKTR
Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
| llO | BAJIA DOKUIIEJI | KETBRAIIGAII |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| I | Fonnulir Pendataan Pajak Daerah | I Lembar |
| 2 | Formulir Pendaftaran Pajak Daerah | 1 Lembar |
| 3 | Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) | 1Lembar |
| 4 | Surat Ketetapan Pajak Daerah (SK.PO) | l Lembar |
| 5 | Surat Keteta.pan Pajak Daerah K:urang Bayer (SKPDKB) | I Lembar |
| 6 | Surat Ketet.apanPajak Daerah Kurang Ba.yarTamabahan(SKPDKBT) | 1 Lembar |
| 7 | Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) | I Lembar |
| 8 | Pennohonan Pembetulan | I Lembar |
| 9 | Surat Penolakan Per:mohonanPembetu.la.n | 1 Lembar |
| IO | Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD} | 1 Lembar |
| 11 | Surat Pembcritahuan Pengurangan Ketetapan Pajak ParJrir Terllutang | 1 Lem.bar |
| 12 | Permohonan Angsuran | l Lembar |
| 13 | Permohonan Penundaan Pembayaran | 1 Lembar |
| 14 | Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak Daerah | l Lembar |
| 15 | Persetujuan Pe:nundaan Pem.bayaran Pajak Daerah | I Lembar |
| 16 | Penolakan Angsuran / Penundaan Pembayaran Pajak Daerah | 1 Lembar |
| 17 | Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak | 1 Lembar |
Sarolangun, . an. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun
...
NIP
.
•
•
petWljuk ~n:
Kolorn A :
diisi nomor pokok wajib pajak
!Colom 8, C. 0, E, F dan G
:
diisi sesuai ~ data yang tercantum dalam Swat lzin Usaha yang bertatu atau diisi sesuai~usaha
(---···-----)
NIP--·········-···--·
Sarolangun,
----········-.20-··---
Petups Pendata
- G. TBPHONE
:
- F. DESA/KECAMATAN
:
- E. AI.AMATTEMPATPEHYEI.EHGGAAAAN
:
0. NAMAUSAHA
:
- C. Al.AMAT WAJIB PAJAK
:
8. NAMA WAJIB PAJAK
:
11111111111
D
1111
- A. NPWP
~-'--------
--,
FORIIWR POIDATAAN P"'-"C DAERNt
PEMERINTAH KABUPATEN SAROI.ANGUN f'ENIMPATAN P016DOI MN KEUAN6AII DAN A.SET DMJIAH SAAOlANGUN
IWS
•
- ~tempatpa,lcir -... -. ...
- s, Nama Pemililt
:
6. Jabatan
:
7. A1amat Tempat TIIIIIPI (Mdampirtan lndentnsJ . RT/RW . Oesa/Kelurahan .
:
:
- Kf!Cllll'l\atan . ICabupaten . NomorTelepon . IC.ode Pos
:
:
:
:
8. kewajiban ~jak . Hotel . Rest.cnr1/Rumah Malian/Cafe . Hibl.Rn . Reldame
:
:
:
:
- . Peneranpi Jalal\
:
- . Pengambllan Mineral 8ukan lopm .
:
:
.
r
\_\_
...
KETERANGAN POotlUK ATAU POIGB.OtA
- Pengambilan danjatau peflgUS3haan sararc bt.lnq walet
- Pengambbn/Pemanfaatan airtanah
- Pengambian Mineral &amp;.tkan Logam
- Relclame
- Hibur.m
- Hotel
Tanggal · ··-·-·--··-·------·--··
Nomor. -·----------··-
- Swat lzin \_
Tanggal · ---·--··-···-·-·····-····
Homo,-.--··--·-······-·-··-·-
- Surat
lzin..-···----··-
Tanggal · ·--···-····---···----·-········
Nomor.
---·····-·--·····--····--
- Surat llin Gangguan (HO)
- Sur.It tzin Usaha Perdapngan
Ta-.al
: ·--·
--··--···-·-
Tanaal:
- Nomor:
- Surat 1m1 THNl.lt Usaha
- KodePos
- Nomor Telepon
- ICabupaten
- Kecamatan
- Oesa
- lfT/RW
2. Alamat {Poto Copy Swat Keterancan Domisi1i dilampirtan)
WAMPAIAI
PERffATIAN
:
1. Harap diisi dalam rangbp 2 (dua) ditulis dengan '-uf CETAK
2. 8eri tanda I pac,a kotiMl yang tenedia ~ j;lwaiban yarig diberilriln
- 3.. Secl!lah formulir f&gt;endafgran ini diisi dan ~ tatigani harap diserahkan kernbai kepada DPPICAD paling lambat
tar,aal -·······-·
Tempat
di-
KepadaYth,
~Fom,ulr:
\_
fl'OIIEIUNTNI KMIJPATEM SAllOlAll6UN
DINASl'ENIW"ATM PEN6ElOIAM mJANGAN DAN ASETDMIIMt SAROtANGUN
fORMUUR PENDAfTARAN PA.IAK DAERAH
iJ]
• lainnya--···-----··--····--·
074592555
- 1 Nama Badan Merk Usaha
Surat izin yang dimiliki (Polo Copy Surat izin harap dilarnpirkan)
Nomor
Bidang Usaha (Harap diisi sesuai bidang usaha)
- Restoran /Rumah Makan/Cafe
- Penerangan Jalan
•
Rp ···-····--·····-·-··
Rp ·-----·--·
Rp ·-·----·-··-·--
Rp ·-····-·-··-···········
Rp ·----·--·--
•••
Rp ·-·-····-···-·····-···
1.
2.
3.
ROOA4
ROOA2
Uraian
No
s/d Bulan lalu
(Rupah)
1.
2
3.
ROOA4
ROOA2
Tarif
Nama Jelas • ·····-··········-··········-·--·
Nama
.leas . ········-··-·--············-·
Sarolangun, ··---·...20..----·
Wajib Pajak
Oitef'ima oleh DPPKAD Kah. Sarolangun
Tancgal
\_
Cap don Tonda Tongan
.ADAlAH 8EtWl. l.ENGKAP, JElAS DAN TIDAK BERSYARAT
DENGAN MENYAOARI SEPENUHNYA AKAN SEGAlA AKIBAT TERMASUK SANXSJ-SANKSI SESUAJ DENGAN PERATURAN - - -- - . - . - - - - - - .. - - . . . - . -
PERNYATAAN
Butanlni
(Rupiah)
6. JUMlAH PAJAK YAMG DIBAYAAICAN
Rp ···········-·-··--·-···
Rp -·-·--·------
Rp -·-··--·-···--·····
Rp---···--·--·-
Rp
--·---------··-
Rp ··--·-··----··-·-
No
Jenis Kendaraan
3. Al.AMAT
4. tOKASI USAHA
2. NAMA PfMIUK
CJ Rekapitulasi Penerimaan
CJ SSPO
DATA 111:NOUICUNG
Pajak Terutang
- S, KElAS/GOLOHGANDANTARIF
s/d Bulan lni
(Rupiah)
Rp -····----·------·-··
Rp
··--·--··------·--
Rp --·--···------··-····
Pajak (Jumlah Pernbayaran x Tarif)
No
Telp · ---·--··-·-·-···········
ITl
111111
I ID
1111
- L NPWP
IDENTITAS WAIIB PAJAK
PBIIIAJWI:
- l IW!aa liisi ..\_~ 2 {dualdilllisdaipl..u!l:EIAI
- z. Biii-,..Dtil:y.11111llrslm
- 1 Seteta t1isi • ... sa ir.r.tbnhbn ...\_ SIPll tatait paliRw lamlNt t.gga1 ~ w.i ~
saalgusmmbbn~
4. bmit..awa.,...ari~la'sdd'••di6iNbD-""'
lmarSPlPII
PAJAK PARKIR
SURAT PEMBERfTAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Pemerintah
Kab
Jumlah Pembayaran
308
308
•
•
otNAS Pf:NDAJ&gt;ATAN PENGE.l.OlAAN
SURAT kETETAPAN PAJAK
No. Keteupan
ICEUANGAN MN ASAE.T D4ERAH lABUPATEN SAIIOlAIIIGUN
TAHUN--.
PARKIR / 2lL
Komp Gunung IC~Telp. 92555
NAMA WARB PAIAIC
:
Al.AMAT TEMPAT USAHA JENISUSAHA
;
:
NPWP
;
Batas Penyeto,an Afdlir
:
No
Kode Ret.ening
Jumlah
Jumlah Ketetapall Polc:ok Pajak
~
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Dfflgan Huruf
PERHATIAN:
- 1 -.~-poda lO'Dl'PCAIJ -~ ,\_,,\_\_..\_Daenl!, IIPl&gt;s..-.,.n ...,.\_...,.~
- l-~...--,.,. ... ~-...---- ... -
- 3 ~ ... doritorwal-~- ... -..\_
- ...--~
Sarolangun • ------- ... a.n. ICEPAl.A DtNAS PENDAPATAN PENGEl.OlAAN KEUANGAN DAN ASA£T OAERAH KABUPATEN SAROLANGUH
------····-----
------
-
...
·-·-~
·-··-
-··
NIP--·-----·-·-·----
~,... \_.,,...\_
o;...,.~""""""'-~--o-.,---.ir~
l!tasO-- ... ~
•
•
1-····--·······-·-······-··-······I
Sarolangun, ···-····-····-····
20
yang menerima
NPWP
Nama
Alamat
Nomor SlCPOKB :
Sarobngun, 20 a.n. KEPALA OINAS PENOAPATAN PENGEI.OLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAROlANGUN ICABIO PEHOAPATAN
PERHATIAH:
- L Harap Penyetoran dilatulcan melalui Bendahara Khusus Penerima denpn mer,gunakan Surat Seto,an Pajak Oaerah (SSPO) atau tanda buktl pembayaran.
2. Apabita SKPOICB in1 tidat dibayar setelah lewat 30 hari sejak diterimanya SKPO(B ini, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2" perlJutan.
catatan tambahan :
ltertlilq:
Satu Juta Rupiah
Rp
5.
Jumlah yang masih harus ~
Rp .•. ·-·····-··-················
Rp
RP·--···--·-······-·····
Rp·--······--····-······-
Rp.. ..••.••.
----·····-···-·
Rp ••••• ·-·-···········-·
Rp Rp
temTAPAN PAJAK DAE.RAH
Masa Pajak
Uraian Relu!ning
- L Pajalc Terutar18
2. kredit Pajak {2a + 2b + 2c)
- a. Pajak yang sudah disetor
- b. Kompensasi Kclebihan masa lalu
- c. l.3i!Hain
3. Pajak ICurang/Lebih 8ayar (1- 2)
4. Tambahan Pajak (4a + 4b)
- a. 8uoga
- b. Oendil
NPWP
NAMA
AlAMAT
TanggalJatuh Tempo
CD
D
PEMBUNTAH ICA8. SAROlAHGUN
lembar:
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SICPDKB)
Q
~
Nomor
jenis Pajak
Umum
1. Foonuir SKPDKS ini dgunabn sebilgai 5afclM ata&amp;J media untult menyampilibn ketetitpan kvrang bayar dari waJlb pajak kepada SKPD yang melakvtcan pernungut3n pajak &lt;ber.lh setelah diakulcan pemeri~ atau perbuatan lainnya.
2. Fonnufir dice.tak rqkap 2 (dua)
3. lembar 1 untuk wajib pajak
4. lembar 2 untuk SKPO
Petunjult PencJsian
1. Penglsian Judul
Nomor
Jenis Pajak
2. Penc;sian identitas wajib pajak
2. NPWP
Nama
Alamat
- Tansgal Jatuh Tempo
3. Pef1Clsian Sl:POKB
Masa Pajak Uralan Rekening Pajak T erut.ang ICredit Pajak
- pajak Yilfl8 sudah disetor
- kompensasi kelebihan masa &amp;alu
- lain-lain
- Pajak IC~h baya, Tambahan Pajak
- Sunga
- denda
Jumlah yang masih harus dibayar
4. Pengisiarl Pengesahan
- s. Tanc» Tervna
3. dlisi nomor penerbittn SKPOICB
4. diisi jenis pajak ~ yang diterbitbn SKPDKB
5. diisl nomor pokok wajib pajalt
6. disi nama waflb pajalc
7. diisi alamat waiib pajak
8. diisi tangpl jatuh tempo SKPOKB
9. diisi masa pajak ln.nnga bayar
10. dilsl kode re!ceningjenis pajaft kurang bay.Ir
11. diisi jumlah pajalt tenruq
12. diisi penjumlah pajak yang sudah disetor, kompensasi dan lain-lain
13. diisi besamya pajak yang sudah diwtor
14. dilsi besamya lrompensasi kelebihan masa lalu
15. dllsl besamya lai~lain
16. diisi jumlah pajak kllf'al1Cllebih bayar
17. dilsi penJurnlahan bunga dan denda pajalc
18. diisl jumlah bunga
19. diisl jumlah denda
20. diisl be.samya pajak yang rnaslh harus dibayar
21. diisi temp;n. tangal, bulan tahun, nama pejabat tanda tanpn dan cap dinas
22. diisi nomor SKPOKB, NPWP, Hamil Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak dan ditandatangani penerlma beserta namajelas.
•
&lt;-·-·-···---··--····-·····&gt;
Sarolangun. .--20
\_
yang menerima
NPWP
Nama
Alamat
Nomor SKPOCB: --·--·-·-·--····-
NIP .• ·-·--···-····---
Sarolangun, ...
-··-·····---20 ... \_\_
n. KEPALA OPPICAO
PERHATIAN:
- L Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara khusus Penerima ~ mengunalcan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPOI atau tanda butti pembayaran.
2. Apabila ~Poe ini tidat cflbayar setetah lewat 30 hari sejak diterimanya SICPOKB ini, alcan dikenakan sanlcsi berupa denda sebesar 2% perbulan.
catatan tambahan :
RP---······-····-·····-
RP···-----···-··-···--···
Rp.. •••• ·-·---·-·--····-·
- a. Bl.sip
- b. Oenda
S.
- .k.mlah yang masih h:arus libayar
Rp .••.• ·--·-·····----··-·-
Rp. ..•
-,.·····················-···
Rs&gt;--···----·-··-··--·-···
RP···-··-·--·····-··-···--·
RP---·----··-------·
RP.······-·-··-·--···-···-
Rp. •..•• --·--·-··-···-
··-···---····.S.d.-·····-···-·-·-····
ICETETAPAN MJAK DAERAH
MasaPajak
Uraian Reenin8
1. Pajak Terutang
2. Kredit Pajak (2a + 2b + 2c}
- a, Pajak yang sudah disetor
- b. Kompensa.si Keleblllan masa lalu
- c. Lain-bin
3. Pajak Kura~h Bayar (1 - 2)
4. Tambithan Pajak f.4.1 + 4b}
Tanggal Jatuh Tempo
NPWP
NAMA
AlAMAT
D
[IJ
PEMfRINTAH KAB. SAROlANGUN
lembar:
SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPOKBT)
Nomor
Jenis Pajak
Iterbilang
20
•
Umt.m
- L fonr1'* s«POl:BT ini dgunabn sebagai s.ana atau media untuk menyampaikan ~ bnna bayar dari -jib pajak kepada 5'CPO y.q melalcubn pemungutan piljM daerab setelah di\abllcan pernerlw;wn ~ pefbuatan lainnya..
2. fumulir dicel3lt ralll!lraP 2 (dua)
- lembar 1 untuk waJ1b pajak
- 1embar 2 untut SkPD
Petunjuk~
1. Peng;si;lrl Judul
Nomor
Jenis Piljal
2. ~ identilas waji&gt; papk
2. NPWP
Nama
Alarnat
- T~JatuhT~
3. Pengisian StCPOIQJT
M.saPajx
Uraen Retening
Pajak Ttrut.afJC
Kredit Pajat
- pajalt yang sudah disetof
- tompensasl kelebihan masa lalu
- lain-Qin
- Pajal Kuranc/lebih b.r¥ar T~Pajak
- 8ur.,a
- denda
- .IUnUh yang nmih MIUS dibiryar
4. Pet,gisian ~
5. Tanda Terima
- diisi nomor pene,bitan SICPDICBT
- diisi jenis pajak daerah yar.i ditefbitkan SICPOKBT
- disi nomor potok wajlb pajalt
- diisi nama wajib pajalc
- dlisi alamat wajib paja
- diisi tanggal jatuh ternpo SKPDl(BT
- diisi masa pajal l:uranp bayar
- diisi kode rekening jenis pajak ~ bay.Ir
- diisi jumlah pajak ~
- cfiisi penjumlah pajak yang sudah disetor, kompensasi dan lain-lain
- diisi besamya pajak yang sudah disetor
- dlisi besamya mmpensasl kelebihan masa lalu
- diisi besamya lairHain
- dHsi jumtah paJat b.r.mgJ1ebih bayar
- diisi penJurnlatgn bunga dan denda pajak
- diisi jumlah blqa
- diisi iumlah denda
- diisi besamya pajat yang masih han.ts dibayar
- diisi tempat. tangpl, bulan tahun, nama pejabat tanda tilnpn clan cap dinas
- diisi nomor Sl'.POO, NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Paj:at dan ditandatang;ani penerima beserta namajelas .
•
•
•
(--··-·--···-···----)
JUMlAH
(-----·-·- .. · .. ·--·&gt;
NIP------··-···-·
Tanggal Terima Uaog
Jumtall{Rp)
I
I
I
I
I
I
D
Rp ·----··----·----··-·-·
PAJAK RESTORAN
lembar
:
Dari :
Nama
NPWP
Alamat
dengan hurvf
Bmdahar.t IChusus Penerima Telah menerima Vang Sebesar":
SKPO
- l 2
3
No. SSPO. -------··--
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
ICA8.
SAROI.ANGUN
PEMERINTAH
Sebagai Pembayaran
Nama Jenis Pajak
Kode Rekening
Mengetahui Bendahara Penerimaan
Pembayar/Penyetor
•
TATA CA1tA P£N6l5IAN
A. Umum
- pajak pungutan
- L Formulir SSPO dieunakan sebapi sarana mu media pernb;ryaran yang dilakukall oleh awajib atas Pajak Hiburan ya111 dlb!nalcan.
2. Formulir dice.tat ,...-ap 3 (tip)
- lembar 1 Wlt1Jk wajib pajalc
- lembar 2 untuk 8endahar.l Khusus Peftefima
- Lembar 3 unwk a-sip
8. Petunjut Pengisian
- L Pengisian Judul
2. Pengisiaan ~~--
- dencan huruf
Nama
NPWP
Alamat
Sebagai pemmyaran
3. l'fflgiSAln 1abef bxle mrenq dan jumWlnya
- Kolom 1 diisi nama jenis ~
- Kolom 2 disi Ir.ode retening sesuai jenis pungtltan pajalr. dattah
- r.olom 3 diGi jumlah pembayaran yang dise.tor
4. Per1eisian penaesahilrl
tangal terima u;q pembayar bendahara penerima
- disinomor~
- disi ~ ju"ruh uang ~ abn dfiet:or
disi derwan huruf uang yang abn disetor
- disi nama wajib pajak/usaha ~ bersanglr.utan
- disi Nomor ~ Wajib Pajak
- disi alamat wajib pajak/usaha yang betsangb,tan
disi uraian pernbayaran ~
memuat nama jenls
puncutan pajak dan ..\_
daerah pembayarannya
- dlisi tanggal terimit bayar
- diisl nama ~/pembaylw wajib pajalr.
- diisi nama bendahara penerima cbri SlPO bemangtutan
•
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR
:
TAHUN 2015
TANGGAL:
2015
TENTANG:
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR
(
········
.)
Pemohon
Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.
. Rp
.
Tahun
Jumlah
Dengan alasan
Dengan
mt
kami
mengajukan
Surat
Permohonan
Pembetulan
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
No
.
Bulan
.
Nama / Merk Usaha
NPWP
Alamat
Bertindak untuk dan atas nama :
Nam.a Pemilik/ Pengelola
Alamat
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Dengan Hormat,
SAROLANGUN
Kepada Yth, Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun\_
di-
Nomor Latnpiran Perihal
...
,
tahun.
.
•
•
(
)
NIP
.
Sarolangun,
20
.
n, KEPALA DPPKAD Kabupa.ten Sarolangun
Demikian disampaikan agar menjadi maklum.
Setelah mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa sura
permohona.n
pembetulan
saudara
Nomo1
:
tanggal,
perihal...
tidak
dapat
kam:
penuhi,
SURAT PBll'OLAKAB PERJIOBOIIAII PEIIBETULAII'
lf omor
=·······-··-·········-········-·······-··
Tempat
di-
Kepada Yth,
PEMERINTAH ICABUPATEN SAROI..ANGUN
DINAS PB«&gt;APATAN PENGELOl.AAN KEUANGAN DANASET DAERAH ICABUPATEN SAROlANGUN
komplek. Pertantoran Gunung Kembang Yelp 0745--92555
•
...
PEMERINTAH ICABUPATEH SAROI.ANGUN
DINAS PENDAMTAN PENGB.Ol..AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAROI.ANGUN
Komplelc Perirantoran Gunung Kembang Telp 0745-92555
SURAT TAGIHAII PAJAK DAERAll tSTPD)
Kepada Yth, di-
Tempa.t
Nomor:
···················-···········
Tanggal
:
.
Tanggal Jatuh Tempo :
.
- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 201( Tentang Pajak Hiburan, telah dilakukan pemerikasaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Hiburan terhadap :
2. Il. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:
Nama Usaha
Alamat
Nama Pemilik
AJamat Pemilik
Dengan huruf :
.
7. Jumlah yang harus clibayar (5 + 6)
Rp .
6. San.ksi administrasi
Bunga : ________________•... buJan x 2% x Rp
Rp .
5. Kurang dibayar ( 1-4)
Rp .
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 +3)
Rp
.
3. Pengurangan
Rp .
1. Pokok Pajak yang harus dibayar
Rp
.
Rp .
2. Telah dibayar tanggal :
.
(
)
NJP
.
Sarclangun,
20
.
n, KEPALA DPPKAD Kabupaten Sarolangun
•
•
PEIIERIRTAB KABUPATEll SAROLA.IIGUR DINAS PENDAPATAN PENGELOLMN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEJI SAROLAIIGUB
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp. 0745-92555
KEPlITUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOI..AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATENSAROLANGUN
NO MOR : ________________••... TAHUN ...••.
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK PARKIR YANG TERUTANG KEPALA DlNAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
Menetapkan
KEPlITUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAROl.ANGUN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK PARKIR
KESATU
- Mengabulkan / MenoJak*) permohonan pengurangan ketetapan Pajak Parlor yang terutang kepada wajib pajak :
Nama Wajib Pajak
.
Alamat Wajjb Pajak
.
Nama Usaha
.
Alamat Usaha
.
Besarnya Pengurang:an:
%
KEDUA
- Berdasarkan besarnya jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dima.ksud pad.a Diktum KESATU Pajak Parkir yang seharusnya
dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Parkir yang teTutang
Rp
.
Besamya pengurangan ( % x Rp )
Rp
.
Jumlah pajak yang seha.rusnya dibayar
Rp
.
(
--··-··-
-·-·
-
··-
···-
-·-
)
KETIGA
- Keputusan ini mulai berlaku sejak: tanggal ditetapkan