PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2012
Tentang pENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERIN'TAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012
Berlaku: 19 Maret 2012
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang, maka penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Sintang diarahkan kepada upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa pengaturan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud adalah untuk lebih meningkatkan kinerja dan motivasi bagi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b terscbut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 'Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor I9 Tahun 1997 tentang pnagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) scbagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Ncpotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 'Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) scbagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndinesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- IO. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kahi terakhir dengan Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 'Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- I U A. '33 Th 2004 'tang-Undang Nomor 3% anun tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
...
- 12 u rH.ln ng-U nd&lt;111g Nor nor '&gt;8 'I'· 1 . -nun 2009 , .. Dacrah Dan Retribusi D); tentang Pajak · 1» aerah (L &amp;cpublik Indonesia Tahun 2009 ,,, ""barn Negara Lcmbaran Negara Republik t , or 130, Tambahan &lt; Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor I2 Tal Pembcntukan Peraturan,"""" 2011 tentang (Lembaran Negara Re blik ·undang-Undangan ivomor 82, Tam.,""" Indonesia Tahun 2611 van embaran N R 1blik Indonesia Nomor 5234); egara epu 1
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Ta h 2000 Pembagian Hasi! Pencrimaan ',[""" ~,tentang · 'aja, umi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik I d. · T h 00 N 36) n onesia a un 20\ omor ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ' Sintang Nomor I);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten S . t T h 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran nang a. un · S . 1· g Nomor 2); Dacrah Kabupaten nan; '
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25 );
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB 11 - PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pasal 3

Pembagian besaran penggunaan Biaya Pemunutan PBB yang merupakan dagian Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :
- a kegiatan peningkatan penerimnaan PB1 ditetapkan sebesar 40% (epat puluh pcrsen) dari jumlah Biaya lemungutan PI31 yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Sintang;
- inscntif untuk Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Sintang dan staf Dinas 'endapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sintang illetapkan sebesar 60'½, (enam puluh persen) dari jumlah Biaya Cmungutan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Sintang 0.
BAB 11 - PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pasal 4

- Di~""" besaran pembayaran Insentf untuk Tim Intensifikasi dan staf ie,,'dapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset sebagaimana e,,dpada Pasal 3 huruf b Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan san B, ~ : s. pati Sintang.
- ll) emb.a . di"!in besaran penggunaan Biaya Pemungutan PBB scbagaimana .."pada Pasal 3 huruf a Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan tuso K . ~ at,, epala Dinas Pendapatan Pengclolaan Keuangan Dan Aset 'a\en Sintang. en 2
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Bupati ini berlaku scjak tanggal diundangkan.
peratura . orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan r setiap : g,: engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. gupati In 'F'
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 19 Maret 2012
4
2iundangkan di Sintang da tanggal 19 Maret 2012
(&amp;REARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,M
IFLI HAJI AHMAD
3&amp;2m DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 138
a"
l"
00719