PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2014
Tentang TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN7/KEBERSIAHAN TAHUN 2014
Berlaku: 21 TAHUN 2014
N/A
Pasal 1

: Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
sribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah bagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan n/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau idani, jek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah u Badan: tuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi Ot Tt
mpat Penampungan sampah sementara, yang selanjutnya disingkat TPSS adalah mpat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat ndauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu @lan/atau tempat pemprosesan akhir (TPA), Te te ne
:
pat Pemprosesan Akhir ,yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk e'Iproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi dan lingkungan
(usia
2
Pa
Hi
7'Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan idang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, stik pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum:
sa
Soleh busi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,yang selanjutnya disebut Retribusi An pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang disediakan Pemerintah Daerah.
sa
BAB II - NAMA, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Hiican nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas "layanan persampahan/ kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah,
Dik Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan mil kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
sai ngambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara: | | | ae
'
Pengambilan, pengumpulan dan/atau pengangkutan sampah dari Tempat penampungan Sampah Sementara (TPS) ke lokasi Tempat Pemprosesan Akhir (TPA): dan |
Penyediaan lokasi Tempat Pemprosesan Akhir (TPA).
ecualikan dari objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah clayanan Persampahan/ Kebersihan di Kawasan Pemukiman, Kawasan Komersial, awasan Industri dan Kawasan Khusus dari sumber sampah sampai ke TPA menjadi anggungjawab Pengelola Kawasan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/ kebersihan dari Pemerintah 'Daerah.
|
ajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau xdan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk clakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
|
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

penggunaan jasa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur (sarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
BAB IV - PRINSIP,SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
Pasal 5

nsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Pelayanan ampahan/ Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa anan Persampahan/Kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan vitas pengendalian atas pelayanan tersebut. | n a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, mbinaan dan pengawasan. | |
zm hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, netapan tarif hanya untuk menutupi sebahagian biaya sebagai mana dimaksud lam Pasal 5 ayat (2).
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

tur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan ai berikut
Io,
E
4
$
|.
E
:
t
1
| OBJEK RETRIBUSI | KRITERIA | « TARIF/BULAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PERUMAHAN/RUMAH TANGGA la Rumah Jalan Protokol Ib. Rumah Jalan Penghubung 1 : : | s Mewah |Rp. » Sedang. » Kecil . « Mewah . Sedang 0 Kec | | 5.000,-/ bulan 3.000,-/bulan 5.000,-/bulan 3.000,-/bulan 2.000,-/bulan 1.000,-/ bulan 'b |
| , PERTOKOAN/ PERDAGANGAN : | | e Grosir 6» Bangunan s- Eceran » Kecil | 5.000,-/bulan 5.000,-/ bulan 4.000,-/ bulan 3.000,-/ bulan 'b |
| Binperan ruko dan kios "'Dedagang pelataran BR | | Rp. Rp. '1 Rp. Rp. | 10.000,-/ bulan 5.000,-/ bulan 4.000,-/bulan 5.000,-/bulan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTOKOAN /JASA / USAHA lot! Hotel berbintang . Hotel melati osmen/Mess | 'Rumah Makan/Restauran '#Warung engkel/Perabotan/Meubel ablon/ Percetakan 'Salon/ Tukang Gunting 4 Usaha air isi ulang Gudang : | : 1. Kos-kosan ». Kontrakan/Bedeg . Gedung/Rumah wallet . Mini Market ». Pasar Malam | B Warnet Wartel | IKelasl 1 Kelas 2 Kelas 3 | Rp. Rp. Rp. 'IRp. IRp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 'Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 'IRp. | 95.000,-/ bulan 10.000,-/ bulan 12.000,-/bulan 15.000,-/bulan 10.000,-/ bulan 10.000,-/bulan 8.000,-/bulan 8.000,-/ bulan 5.000,-/bulan 2.000,-/bulan 10.000,-/bulan 10.000,-/bulan 10.000,-/bulan 10.000,-/ bulan 10.000,-/ bulan 12.000,-/bulan 60.000,-/ bulan 20.000,-/bulan |
| BADAN USAHA TN Badan Usahan | | : (Rp. | 10.000,-/ bulan |
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Larif Retribusi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat ditinjau kemibali paling lama 3 (tiga) hun sekali. 3
.injauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cngan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Prnetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 6: . Feraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang eri
|
pe
:
:
bnka '
2
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN N F
Pasal 8

:
' Dokumen yang dipersamakan. aksud pada ayat (1) dapat berupa n dan Bukti Pembayaran Retribusi kribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) lain at
itagutan Retribusi pelayanan persampahan g kebersihan dilaksanakan oleh Badan Aa olaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan.
ungutan Retribusi untuk Wajib. Retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang juk oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan
(ihungutan Retribusi untuk Wajib Retribusi Rumah Tangga kedepannya dapat rjasamakan dengan PDAM dan/atau ketua RT.
am rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap byek Retribusi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru ##jakukan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Terkait.
Bagian Kedua
Pembayaran/Penyetoran
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN N F
Pasal 9

eembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan oleh wajib Retribusi arus dilakukan secara tunai.
| cmbayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulan.
"kabupaten | pabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu Iembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
Is .enyetorani Retribusi dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan ke Kas Daerah 'ipersamakan melalui Bendarara Penerimaan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Kepulauan Aru. : ba ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang n
'Dalam hal Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar akan ditagih bersamaan tagihan etribusi bulan berikutnya.
di Dobo yiTanggal Maju 2014
Es #EKERETARIS DAERAH (DPATRN KEPULAUAN ARU
35ENIPLAITA
(TA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU Hn 2014 NOMOR VA 49
Hun SESUAI DENGAN ASLINYA :
La
TEPALA
AGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,
'F.H. TABELA,S.Sos $ PEMBINA TKI 119641024 198603 1 204
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan auuran
4
1 eiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangari Peraturan Bupati ini men penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. n
Ditetapkan di Dobo pada tanggal (FJuns 2014
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,