Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2009
Tentang JASA KETATAUSAHAAN
Berlaku: 23 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
&gt;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah · beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ,
3. 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. 83 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
.
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KETATAUSAHAAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Batu Bara 1 .
- 2 Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara. 4
- 5 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Dinas adalah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
- 8 Badan adalah Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
- 9 Kantor adalah Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Kecamatan adalah Kecamatan dalam daerah Kabupaten Batu Bara.
11. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Batu Bara.
k
12. Surat adalah semua surat berupa iain, surat keterangan . rekomendasi, gambar bangunan/peta advis bangunan, bestek, baik berupa foto copy maupun salinan yang ditandatangani maupun yang disahkan oleh Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah . Badan Daerah, Kantor di Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertika! lainnya yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah.
13. Leges adalah legalisasi atau pengesahan dari Pejabat yang berwenang terhadap segala surat - surat tembusan dan atau salinan surat baik yang ditulis dengan tangan, diketik atau difoto coy untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
14. Jasa Ketatausahaan adalah pungutan uang yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan hukum, sebagai biaya pengantian ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting maupun salinannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
BAB IV - BESAR JASA KETATAUSAHAAN Pasal 4
Pasal 5

Bupati membebaskan penggunaan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yaitu :
- a. Instansi Pemerintah;
- b. Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang sosial/ibadah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mula: berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara
Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009
BUPATI BATU BARA
ttd.
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 6 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA
SOFYAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 23