PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2013
Tentang LEGISLASI DAERAH
Berlaku: 27 Februari 2013
N/A
Preamble

Menimbang a
- . bahwa Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa Legislasi Daerah sebagai proses pembuatan atau pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Legislasi Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEGISLASI DAERAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang menangani fungsi legislasi.
7. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persetujuan bersama Bupati Kepulauan Selayar.
10. Legislasi Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
14. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
15. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
16. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 2

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Prolegda.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 3

- (1) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
Bagian Kedua
Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan dengan tujuan:
- a. Peraturan Daerah tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional;
- b. agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah; dan
- c. agar dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan daerah.
Bagian Ketiga
Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 5

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 7

Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Legislasi melalui Pimpinan DPRD.
Bagian Keempat
Prolegda di Lingkungan DPRD
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 9

- (1) Badan Legislasi menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan DPRD.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Bagian Kelima
Prolegda Kumulatif Terbuka
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 12

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan; dan/atau
- b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau kelurahan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Bagian Hukum.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 13

Bupati memerintahkan kepada Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 15

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 16

Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda, Bupati membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 19

Bupati menyampaikan Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 21

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.
3. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 22

Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 23

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang disusun oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan DPRD.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 24

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 25

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Bagian Ketiga
Pembahasan Perda
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 26

- (1) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Perda akan diatur dengan Peraturan DPRD.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 27

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan Surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
Bagian Keempat
Penetapan Perda
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 30

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.
BAB IV - PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH
Pasal 31

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH
Pasal 32

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.
BAB IV - PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH
Pasal 33

Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Kabupaten.
BAB IV - PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH
Pasal 34

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
BAB V - PENYEBARLUASAN
Pasal 35

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hinggga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
BAB V - PENYEBARLUASAN
Pasal 36

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Kabupaten.
BAB V - PENYEBARLUASAN
Pasal 37

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
BAB V - PENYEBARLUASAN
Pasal 38

Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
BAB VI - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA
Pasal 39

Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
BAB VI - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA
Pasal 40

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Perda atau Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Perda dan/atau Peraturan Bupati dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kedua
Klarifikasi Perda
Paragraf 1
Klarifikasi Hasil Evaluasi
BAB VI - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA
Pasal 41

- (1) Bupati menyampaikan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Klarifikasi terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi.
- (3) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak sesuai dengan hasil evaluasi, maka Perda dimaksud dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VI - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA
Pasal 42

- (1) Pembatalan Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Perda Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (2) Pembatalan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya atau APBD tahun anggaran berjalan.
Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapat klarifikasi.
BAB VI - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA
Pasal 44

Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat berupa :
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
BAB VI - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA
Pasal 45

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
BAB VII - PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
Pasal 46

Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dari suatu Peraturan Daerah.
BAB VII - PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
Pasal 47

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.
BAB VIII - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 48

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB IX - ANGGARAN
Pasal 49

- (1) Segala anggaran biaya yang diperlukan dalam penyusunan Prolegda dan pembentukan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses :
- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pembahasan; dan
- d. penyebarluasan Peraturan Daerah.
BAB IX - ANGGARAN
Pasal 50

Pos anggaran biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) sebagai berikut :
- a. pos anggaran Sekretariat DPRD bagi Rancangan Perda yang merupakan prakarsa DPRD; dan
- b. pos anggaran SKPD bagi Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 27 Februari 2013
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal 27 Februari 2013
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ZAINUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2013 NOMOR 3
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses Legislasi Daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam konteks pemikiran tersebut, maka adanya perencanaan yang baik dalam pembentukan Perda menjadi kata kunci dalam menata sistem hukum dan peraturan perundang-undangan daerah secara menyeluruh dan terpadu. Pembentukan Peraturan Daerah perlu didasarkan pada Program Legislasi Daerah yang diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD.
Untuk itu, diperlukan adanya pedoman pembentukan Legislasi Daerah yang akan mengatur proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasannya.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas.

``````
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'penyebarluasan' adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah yang telah diundangkan. Penyebarluasannya dilakukan, misalnya melalui media elektronik, media cetak dan/atau sosialisasi.Ayat (2)Cukup Jelas.```
PENJELASAN
Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 Cukup Jelas. Pasal 50 Cukup Jelas. Pasal 51 Cukup Jelas. Pasal 52

```Cukup Jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 14LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG LEGISLASI DAERAH## TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggugjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :JUDULKATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB IPENDAHULUANBAB IIKAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRISBAB IIIEVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAITBAB IVLANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDISBAB VJANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAHBAB VIPENUTUPDAFTAR PUSTAKALAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAHUraian singkat setiap bagian :## 1. BAB I PENDAHULUANPendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.## A. Latar BelakangLatar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu peraturan perundangundangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.## B. Identifikasi MasalahIdentifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Negara dalam penyelesaian masalah tersebut.- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan.## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah AkademikSesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.## D. MetodePenyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRISBab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan Negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:- A. Kajian teoretis.2. B.3. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.4. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAITBab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horinsontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisi ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundangundangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan folosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.## 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS## A. Landasan FilosofisLandasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.## B. Landasan SosiologisLandasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.## C. Landasan YuridisLandasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.## 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAHNaskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkanpada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;- B. materi yang akan diatur;- C. ketentuan sanksi; dan- D. ketentuan peralihan.## 6. BAB VI PENUTUPBab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran :## A. SimpulanSimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang diuraikan dalam bab sebelumnya.## B. SaranSaran memuat antara lain :1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.## 7. DAFTAR PUSTAKADaftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.## 8. LAMPIRANRANCANGAN PERATURAN DAERAHBUPATI KEPULAUAN SELAYAR,## SYAHRIR WAHAB