Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENGELOLAAN DANA KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KERJA KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. C
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, telah dianggarkan dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) dan jaringannya di wilayah keija Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya di Wilayah Kerja Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupatd;
* 1
'
Mengingat
:
1. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
C
\
Menetapkan :
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk tJasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2013 tentang Formularium Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produlc Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Qrganisasi dan Tata Keija Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
J -
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOAAN DANA KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KERJA KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adaiah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
3. Bupati adaiah Bupati Kabupaten Batu Bara.
C
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Batu Bara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah BPJS kesehatan Kantor Cabang Tanjung Balai.
8. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang di berikan.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekeija paling singkat 6 (enam) bulan Indonesia, yang telali membayar iuran.
9. 11.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau Masyarakat.
10. 12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap termasuk didalamnya FKTP Pembantu (PUSTU).
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan / atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. 14.Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan / atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
s
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PKM adalah Unit Penyelenggara Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama disuatu wilayah keqa tertentu.
16. FKTP Pembantu (Pustu) adalah Unit Pelayanan Kesehatan sebagai jejaring FKTP yang memberikan pelayanan tingkat pertama di tingkat Desa.
3. 17.Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per - bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
4. 18.:Jasa Sarana adalah biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di FKTP dan Jaringannya.
19. Jasa Pelayanan adalah biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik.
BAB II - DANA KAPITASI
Pasal 2

- (1) Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening FKTP masing masing setiap bulanya.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan dana pelayanan.
- (3) Pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan yang diatur oleh Peraturan Bupati meliputi pelayanan sebagai berikut :
- a. Administrasi Pelayanan;
- b. Pelayanan Promontif dan Preventif;
- c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
- d. Tindakan medis non - spesialistik, balk operatif maupun nomoperatif;
- e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
9. fif Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
- g. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama; dan
- h. Rawat inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.
V.
BAB II - DANA KAPITASI
Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terdiri dari pembayaran Jasa pelayanan dan dukungan operasional Pelayanan Kesehatan pada FKTP.
- (2) Penggunaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. 80 % (delapan puluh persen) untuk Jasa Pelayanan; dan
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan pada FKTP ' dengan ketentuan 5 % (lima persen) lintuk Pengadaan Obat-Obat tambahan dan Alat - alat Kesehatan serta bahan habis pakai Medis dan 15 % (lima belas persen) untuk Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (3) Dana yang di alokasikan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan, pengadaan obat - obatan tambahan dan alat: kesehatan serta bahan pakai habis medis dapat dipergunakan langsung oleh pihak FKTP sesuai ketentuan yang berlaku.
:
MEKANISME PEMBAYARAN
BAB II - DANA KAPITASI
Pasal 4

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
BAB II - DANA KAPITASI
Pasal 5

Pembayaran Dana Kapitasi diberikan langsung ke FKTP masing masing dengan cara sebagai berkut :
- a. bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasinya pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP;
- b. kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas Kesehatan. dengan melampirkan surat pemyataan tanggung jawab;
- c. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Perrnintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD selaku BUD;
- d. SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
BAB II - DANA KAPITASI
Pasal 6

- (1) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.
- (2) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembekuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.
BAB IV - PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 7

Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN.
BAB V - PELAPORAN DANA PEMBINAAN jy
Pasal 8

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari BPJS Kesehatan dipertanggung jawabkan oleh FKTP kepada Bupati Batu Bara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
- (2) Dinas Kesehatan memberikan pembinaan kepada FKTP dalam hal pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
BAB VI
Pasal 9

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
(
\
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal ' S ycvftooti
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
£ BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 5
Salman sesuai dengan aslinya
KEPALA EAGIAN HUKUM
RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalara Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal &gt; 5 , } OV \OAV \ TP \ ( O
BUPATI BATU BARA,