PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2015
Tentang PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNANTERPADU KABUPATEN MAROS
Berlaku: 2 TAHUN 2015
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 160

- (1) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) hurufa dan huruf b, dilakukan melalui suatu penilaian.
- (2) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui:
- a. realisasi, rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam RKPD setiap tahunnya; dan
- b. realisasi, prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang dilaksanakan melalui capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah merupakan upaya pencapaian dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tahun selama masa periode RPJMD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD setiap tahunnya.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 161

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup kabupaten.
- (2) Dalam hal pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan/ketidaksesuaian, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD kepada gubernur.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD berikutnya.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 162

- (1) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mencakup:
- a. program dan kegiatan;
- b. indikator kinerja ( outcome /hasil);
- c. kelompok sasaran;
- d. lokasi; dan
- e. pagu indikatif.
- (2) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan mencakup:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah; dan
- b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 163

- (1) Evaluasi hasil perencanaan tahunan melalui evaluasi hasil renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA - SKPD.
- (2) Penilaian terhadap realisasi DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui:
- a. realisasi pencapaian target indikator kinerja ( output /keluaran dan outcome /hasil);
- b. realisasi anggaran dan/atau realisasi penyerapan anggaran; dan
- c. kendala yang dihadapi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi melalui penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, selain untuk mengetahui juga untuk memastikan bahwa:
- a. program dan kegiatan yang terdapat dalam renja SKPD telah dilaksanakan melalui DPA - SKPD;
- b. indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan pada renja SKPD dan DPA - SKPD dapat dan/atau telah dicapai;
- c. indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat mewujudkan visi dan misi yang terdapat dalam renstra SKPD; dan
- d. indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dicapai dalam rangka mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah yang terdapat dalam RKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 164

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal terjadi dan/atau didapati ketidaksesuaian/penyimpangan pada saat pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Bupati hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Kepala Bappeda pada setiap triwulannya pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Hasil evaluasi terhadap hasil renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan renja SKPD berikutnya.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 165

- (1) Evaluasi hasil perencanaan tahunan melalui evaluasi hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui penilaian terhadap hasil pelaksanaan RKPD.
- (2) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui:
- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah beserta indikatornya yang terdapat dalam RKPD dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan beserta indikatornya yang terdapat dalam APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan pembangunan yang terdapat dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah beserta indikatornya yang terdapat dalam RKPD telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD serta mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah, sasaran pembangunan tahunan provinsi, dan sasaran pembangunan tahunan nasional.
- (4) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 166

- (1) Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Dalam hal pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didapati dan/atau terjadi
- penyimpangan/ketidaksesuaian, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (4) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 167

- (1) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dengan mencakup:
- a. pelaksanaan anggaran pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan anggaran belanja daerah; dan
- c. pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah.
- (2) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penatausahaan pengelolaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan mencakup:
- a. penatausahaan penerimaan; dan
- b. penatausahaan pengeluaran.
- (3) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan akuntansi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan mencakup:
- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
- b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- c. prosedur akuntansi asset tetap/barang milik daerah; dan
- d. prosedur akuntansi selain kas.
- (4) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) huruf d, dilaksanakan dengan mencakup:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap hasil perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 169

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan pembinaan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati dengan mendelegasikan kepada camat dan SKPD terkait.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 170

- (1) Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2), dilaksanakan dengan:
- a. menginformasikan kepada masyarakat desa mengenai rencana dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan desa;
- b. melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan Bupati melalui camat; dan
- c. turut dan/atau berperan serta dalam musyawarah desa dalam rangka pembahasan dan menanggapi laporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati melalui camat dan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3), dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. fasilitasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. fasilitasi dalam rangka penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- d. fasilitasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa;
- e. fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa; dan
- f. fasilitasi dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah desa;
- b. rencana kerja pemerintah desa; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan melalui penginformasian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui layanan informasi kepada masyarakat dan penyampaian melalui laporan dalam pelaksanaan musyawarah desa, sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 171

- (1) pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a, dilaporkan kepada Gubernur dan/atau Bupati, dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap hasil perencanaan dan penganggaran pembangunan desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PERUBAHAN
Pasal 172

- (1) Ketentuan perubahan meliputi perubahan pada perencanaan dan penganggaran pembangunan beserta pelaksanaannya.
- (2) Perubahan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini maupun peraturan perundang -undangan lainnya yang berlaku;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang telah dirumuskan pada dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini maupun peraturan perundang -undangan lainnya yang berlaku;
- c. terjadi perubahan yang mendasar;
- d. dapat merugikan kepentingan nasional maupun kepentingan daerah;
- e. terjadi pencapaian perubahan sasaran pembangunan tahunan yang tidak mengubah pencapaian sasaran pembangunan akhir jangka menengah dan jangka panjang daerah; dan
- f. tidak sesuai dengan perkembangan keadaan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c, antara lain mencakup:
- a. terjadinya bencana alam;
- b. terjadinya krisis ekonomi;
- c. terjadinya konflik sosial dan budaya;
- d. terjadinya gangguan terhadap stabilitas keamanan; dan
- e. terjadinya perubahan pada kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan daerah.
- (4) Merugikan kepentingan nasional maupun kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah bertentangan dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan daerah.
- (5) Perkembangan keadaan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- b. perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- c. perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun anggaran berjalan; dan
- e. keadaan darurat dan keadaan luar biasa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.
BAB X - KETENTUAN SANKSI
Pasal 173

- (1) Setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat,dan instansi pemerintahan yang menghalang -halangi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pada Peraturan Daerah perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu adalah pelanggaran.
- (2) Setiap anggota pegawai negeri sipil dan/atau anggota aparatur sipil negara yang menghalang - halangi dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan dan/atau tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, dikenakan hukuman dan/atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang terkait dengan kepegawaian dan/atau aparatur sipil negara yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN SANKSI
Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1)dan ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 175

Hal - hal yang belum diatur pada Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, mengacu kepada peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi dan masih berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 176

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros
Pada tanggal15 April 2015 BUPATI MAROS,
M.HATTA RAHMAN
Diundangkan di Maros Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : 2 TAHUN 2015