PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor URUT Tahun 2008
Tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 5 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang
a.
bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periu disesuaikan dan disempurnakan:
engingat
- b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Prop Sumatera Tengah Jis Undang-undany Nomz:.21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):
- Undang -undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890): 2
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan: antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah: '
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593): 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ): 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
13. Peraturan Menteri Dalam Nagei No 59 Tahun 2007 tentang Perobahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan
BUPATI PESISIR SELATAN EMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB.I
KETENTUAN UMUM Pasat 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 3
4. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut . 4 DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan: 5
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 6
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
9. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
4. 10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
PEMBENTUKAN
BAB. II Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB III - ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (1). Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- C. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
BAB III - ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan.
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- C. Inspektur Pembantu wilayah I, membawahi seksi :
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
- d. Inspektur pembantu wilayah II, membawahi seksi :
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
- e. Inspektur pembantu wilayah IlI, membawahi seksi :
3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
- f. Inspektur pembantu wilayah IV, membawahi seksi :
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
2. 9g. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksana pemeriksa
- (2) Bacan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab meminpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisas dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
PENJELASAN
Pasal 1

sampai dengan Pasal 14
Cukup Jelas.
Ona lap
U MU ON
ha
In DONG
nan ut
PR
RURNONYON
Id
ISI
MANIA And kel NUNNYI
MA
Nu
Peynntapy annn
MINTA On ha
Per SEMEN
Il na
Ima
Lon
DIV
ht
-N
-
I
r
--
PrIY copa
C1IP Morin |
HVAVILM
UI NIYAYTIM
ITEM
"rang
UN YAN
eryr Un)
NIM
AL IYA
NINVI1AS UNLA Iu skI