PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 8 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK
Berlaku: 28 September 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pajak daerah dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan pajak daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 107);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 107), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 14 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 84, angka 85, dan angka 86, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah walikota Pontianak.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Pontianak.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pengusaha hotel adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, rumah minum, kafetaria, kantin, warung nasi, warung kopi, bar, pedagang kaki lima atau tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan / atau minuman, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pengusaha restoran adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menyelenggarakan suatu hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
20. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis ( para pemain ) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
21. Tontonan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menonton film dan sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
22. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan kesenian, musik, tari dan busana di tempat terbuka dan atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
23. Kontes kecantikan, binaraga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan kecantikan, binaraga ditempat terbuka dan/atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
24. Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan berbagai macam barang/jasa atau kegiatan ditempat terbuka dan/atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
25. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
26. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman/kaset dan atau sejenisnya dan bisa dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
27. Klab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria.
28. Sirkus, akrobat, sulap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan sirkus, acrobat, sulap ditempat terbuka dan atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
29. Permainan bilyar, golf, bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyar, golf, bowling ditempat terbuka dan/atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
30. Pacuan kuda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan ketangkasan mengendarai kuda disuatu kawasan tertentu.
31. Gelanggang Motor Cross adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor disuatu kawasan tertentu.
32. Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik yang bukan bersifat perjudian sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
33. Panti pijat/refleksi/mandi uap (spa)/pusat kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas panti pijat/refleksi/mandi uap (spa)/pusat kebugaran.
34. Pertandingan/pertunjukan olah raga adalah suatu kegiatan olah raga yang dillakukan baik yang dilaksanakan dalam bentuk pertandingan maupun dalam bentuk pertunjukan dan hiburan pada suatu tempat.
35. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
37. Penyelenggaraan Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
38. Panggung atau Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame.
39. Kawasan atau zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
40. Nilai Sewa Reklame adalah keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
41. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
42. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
43. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
44. Tenaga listrik adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
45. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
46. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
47. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
48. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia , yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
49. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
50. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
51. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
52. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
53. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
54. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
55. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
56. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
57. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
59. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
60. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
62. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak daerah.
63. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor registrasi yang diberikan kepada wajib pajak daerah.
64. Nomor Pokok Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPOPD, adalah nomor registrasi yang diberikan kepada objek pajak daerah.
65. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
66. Formulir Permohonan Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat Formulir adalah yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan rencana pemasangan reklame.
67. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
68. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
70. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
73. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
75. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
77. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
78. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
79. Billing system, yang selanjutnya disebut bon bill adalah sistem pemungutan berupa daftar harga menu yang dibuat/diisi oleh pengusaha yang diberikan kepada subyek pajak sebagai bukti pembayaran.
80. Harga Tanda Masuk, yang selanjutnya disebut HTM adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
81. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
83. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
84. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada wajib pajak.
85. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
86. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Data Center Bank.
87. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis system informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 65

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per tahun; dan
- b. untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 ( Dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun.
3. Ketentuan penjelasan Pasal 66 diubah, dan perubahan penjelasannya tercantum dalam penjelasan pasal.
4. Ketentuan Pasal 70 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 70

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan media SPOPD.
- (2) Wajib Pajak yang mendaftarkan diri akan diberikan NPWPD.
- (3) Objek Pajak yang didaftarkan akan diberi NOPD.
- (4) Pendaftaran Objek Pajak harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah objek pajak dibuka.
- (5) Khusus Wajib Pajak dan Objek Pajak BPHTB tidak diperlukan pendaftaran.
- (6) Walikota atau Dinas Teknis terkait dapat menerbitkan NPWPD dan NOPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat-syarat pendaftaran dan pelaporan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 72 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 72

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atas kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. (3a) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.
6. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 79

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
- 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
- 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
7. Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 103.a, sehingga Pasal 103.a berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 103

.a
- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak secara online system;
- (2) Online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan online system di atur dengan Peraturan Walikota.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 September 2015 WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 28 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 8
NOREG PERTURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (8/2015)
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tk. I NIP. 19620811 198607 2 002
PENJELASAAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK
PASAL DEMI PASAL
N/A
Pasal 1

Cukup jelas
N/A
Pasal 65

Cukup jelas
N/A
Pasal 66

Ketentuan Penjelasan Pasal 66 diubah, sehingga Penjelasan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :
Contoh:
Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:
- -Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp. 300.000,00/m2;
- -Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m2;
- -Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m2
Besar pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
- 1.
NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00
- = Rp. 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
- a. Rumah 400 x Rp. 350.000,00
- = Rp. 140.000.000,00
- b. Pagar
(120 x 1,5) x Rp. 175.000,00
- = Rp. 31.500.000,00 +
Total NJOP Bangunan
- = Rp. 411.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
- = Rp. 10.000.000,00 -
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak
- = Rp. 401.500.000,00
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak
- = Rp. 401.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,04%
5. PBB terutang : 0,04% x Rp. 401.500.000,00 = Rp. 160.600,00
N/A
Pasal 70

Cukup jelas
N/A
Pasal 72

Cukup jelas
N/A
Pasal 79

Cukup jelas
N/A
Pasal 103

.a
Penjelasan Pasal 103.a berbunyi sebagai berikut:
- 1) Persiapan dan pelaksanaan Online system akan dimulai pada tahun 2016.
- 2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak berwenang menghubungkan perangkat dan system informasi Pajak Daerah yang dimiliki Dinas dengan perangkat dan system informasi transaksi usaha pada Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran secara online system.
- 3) Perangkat (alat atau system perekam data transaksi usaha) dan system informasi transaksi usaha Wajib Pajak dalam bentuk apapun digunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mencatat/merekam/menginput atas setiap transaksi pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran oleh masyarakat/subjek pajak dilaksanakan oleh Dinas melalui online system.
- 4) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang dimonitor oleh wajib pajak dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak melalui CMS.
- 5) Dalam rangka pelaksanaan online system pelaporan data transaksi usaha dan penyajian data melalui CMS, Walikota menunjuk bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional online system.
- 6) Penyajian CMS bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 138