PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 2 Tahun 2016
Tentang TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
Berlaku: 2 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang taat asas dan mendukung pemulihan kerugian daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- b. bahwa upaya penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian daerah yang terjadi;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta memberikan pedoman yang tegas dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian kerugian daerah, maka perlu pengaturan mengenai tuntutan ganti kerugian daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

Tujuan pengaturan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi :
- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; dan
memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, meliputi :
- a. informasi, pelaporan dan pemeriksaan Kerugian Daerah;
- b. penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. kadaluwarsa dan penghapusan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembiayaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mengatur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan:
- a. Pegawai Bukan Bendahara; atau
- b. pejabat lain.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5

Pegawai Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Aparatur Sipil Negara yang bekerja dan diserahi tugas selain tugas bendahara pada SKPD.
BAB II - INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain wajib mencegah terjadinya Kerugian Daerah terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Setiap Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Penyebab Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang:
- a. melanggar hukum; atau
- b. melalaikan kewajibannya dalam mencegah terjadinya kerugian daerah.
- (4) Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Informasi Kerugian Daerah
BAB II - INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara atau pejabat lain yang karena jabatannya mengetahui informasi terjadinya Kerugian Daerah wajib
segera melaporkan kepada Atasan langsung secara tertulis.
- (2) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengetahui informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat melaporkan kepada Gubernur secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang jelas.
- (3) Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan langsung;
- b. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; dan/atau
- e. pelapor secara tertulis.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara atau pejabat lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pelaporan dan Pemeriksaan Kerugian Daerah
BAB II - INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyampaikan laporan informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Kepala SKPD atau pimpinan pejabat lain.
- (2) Kepala SKPD atau pimpinan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi Kerugian Daerah.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi Kerugian Daerah, maka Kepala SKPD atau pimpinan pejabat lain wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan.
- (5) SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (6) Kepala SKPD atau pimpinan pejabat lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB II - INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Dalam hal Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengganti Kerugian Daerah dimaksud secara lunas ke kas Daerah sebelum laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan, maka tidak dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan melakukan verifikasi terhadap bukti penyetoran ke kas Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Keputusan Lunas.
- (4) Terhadap ganti Kerugian Daerah yang diterbitkan Keputusan Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Gubernur dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah membentuk TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. memproses penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai tuntutan
kerugian daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPKD menyelenggarakan fungsi :
- a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
- b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang Kerugian Daerah sebagai dasar penetapan SKP2KDS;
- g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 11

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari unsur:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kepala SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan sebagai wakil ketua merangkap anggota;
- c. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah sebagai sekretaris merangkap anggota;
- d. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan kepegawaian daerah sebagai angggota;
- e. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan hukum sebagai anggota;
- f. Kepala SKPD yang menyelenggaraan pengelolaan asset daerah sebagai anggota;
- g. personil lainnya terkait bidang keuangan sebagai anggota; dan h. Sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TPKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Kedua
Penentuan Nilai Kerugian Daerah
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- a. jika Kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah Kerugian Daerah sebesar nilai uang yang hilang;
- b. jika Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah Kerugian Daerah sebesar nilai perbaikan kerusakan barang;dan/atau
- c. jika Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang, maka penetapan jumlah nilai kerugian daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh TPKD.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penentuan nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Ketiga
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Dalam rangka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 15

TPKD mulai melakukan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima perintah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 16

- (1) TPKD dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan :
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi kepada Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau pihak terkait.
- (2) Permintaan keterangan/ tanggapan/ klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan oleh TPKD dalam laporan hasil penyelesaian ganti Kerugian Daerah.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 17

- (1) TPKD menyampaikan laporan hasil penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa:
- a. telah terbukti ada perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menyebabkan Kerugian Daerah; atau
- b. tidak terbukti ada perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menyebabkan Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
- b. jumlah Kerugian Daerah.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Dalam hal Gubernur menyetujui laporan hasil penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka
TPKD melanjutkan proses penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui laporan hasil penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Gubernur memerintahkan TPKD untuk menginventarisasi dan verifikasi ulang terhadap bukti pendukung.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 19

- (1) TPKD menyampaikan hasil inventarisasi dan verifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Jika dari hasil inventarisasi dan verifikasi ulang oleh TPKD terbukti perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain, Gubernur memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Jika dari hasil inventarisasi dan verifikasi ulang oleh TPKD tidak terbukti perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain, Gubernur mengeluarkan surat agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 20

- (1) TPKD berdasarkan hasil penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melakukan penghitungan jumlah Kerugian Daerah.
- (2) TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 21

Penyelesaian Tuntuan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan penghitungan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. upaya damai;
- b. tuntutan Ganti Kerugian biasa;dan
- c. pencatatan.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 22

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh TPKD melalui SKTJM terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain atau Pengampu atau Yang Memperoleh Hak atau Ahli Waris.
- (2) Upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain mengakui adanya Kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dalam mencegah terjadinya Kerugian Daerah.;
- b. Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain mengganti Kerugian Daerah secara tunai atau angsuran; dan
- c. membuat SKTJM.
- (3) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui upaya damai dilakukan dengan:
- a. Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain membuat dan menandatangani SKTJM;dan
- b. menyertakan jaminan yang nilainya cukup.
- (4) Penyertaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disertai dengan :
- a. daftar barang atau kekayaan lain yang menjadi jaminan;
- b. bukti kepemilikan yang sah atas barang atau kekayaan lain yang dijaminkan; dan
- c. surat kuasa menjual.
- (5) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima dan disimpan oleh TPKD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 23

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 24

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (2) Jika Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jaminan barang atau kekayaan lain dapat dijual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang atau kekayaan lain yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tetap menjadi kewajiban Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah.
- (4) Jika terdapat kelebihan dari penjualan barang atau kekayaan lain yang dijaminkan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah.
- (5) Pelaksanaan penjualan barang atau kekayaan lain yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh TPKD.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 25

Dalam hal Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang dikenakan SKTJM oleh TPKD berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada Pengampu atau Yang Memperoleh Hak atau Ahli Waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau yang diperolehnya, yang berasal dari Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 26

- (1) Dalam penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta dan memproses surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau SKTJM pada Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain.
- (2) Dalam hal surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau SKTJM telah diperoleh oleh SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan, TPKD menindaklanjuti penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan melakukan penagihan kepada Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 27

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui Tuntutan Ganti Kerugian Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan jika upaya damai tidak berhasil dalam hal :
- a. SKTJM tidak mungkin diperoleh; atau
- b. tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 28

- (1) TPKD dalam melakukan tuntutan ganti kerugian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lama 14 (empat belas) hari kerja menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menerbitkan SKP2KDS setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain;
- b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah dan menyetorkan ke kas daerah;
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus diganti;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format SKP2KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 29

- (1) Gubernur melalui TPKD menyampaikan SKP2KDS kepada Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain atas penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KDS.
- (3) Pengajuan keberatan atau pembelaan diri oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Gubernur secara tertulis dan disertai dengan bukti pendukung yang sah dan valid.
- (4) Gubernur memerintahkan TPKD melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap bukti pendukung yang diajukan oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) TPKD menyampaikan hasil inventarisasi dan verifikasi terhadap bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.
- (6) Jika hasil inventarisasi dan verifikasi terhadap bukti pendukung keberatan atau pembelaan diri Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, maka Gubernur berdasarkan pertimbangan TPKD menetapkan Keputusan Pembebasan.
- (7) Jika hasil inventarisasi dan verifikasi terhadap bukti pendukung keberatan atau pembelaan diri Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, maka Gubernur berdasarkan pertimbangan TPKD menyampaikan Surat Penolakan.
- (8) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain wajib mengganti Kerugian Daerah secara tunai.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 30

Kerugian Daerah wajib diganti oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak SKP2KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau sejak surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) diterima.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 31

- (1) SKP2KDS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 32

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan oleh TPKD dalam hal Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain:
- a. meninggal dunia tanpa ahli waris; atau
- b. melarikan diri dan tidak diketahui dimana alamatnya.
- (2) TPKD melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- a. melakukan pencarian dan penelusuran ahli waris dan/atau alamat melalui koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat;
- b. melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan informasi.
- (3) TPKD menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menetapkan Keputusan Pencatatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan rekomendasi TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dengan penerbitan Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kasus Kerugian Daerah oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat ditagih kembali, jika Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain diketahui alamatnya secara jelas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keempat
Penyetoran
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 33

- (1) Penyetoran Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain atas dasar: a. SKTJM; atau b. SKP2KDS.
- (2) Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain menyetorkan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 34

- (1) Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SKTJM atau SKP2KDS, menyampaikan bukti penyetoran kepada TPKD.
- (2) TPKD berdasarkan bukti penyetoran oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat Keterangan Tanda Lunas.
- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain;
- b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KDS;
- c. pernyataan bahwa Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah; dan
- d. pernyataan pengembalian barang atau kekayaan lain yang dijaminkan, atas dasar pelunasan SKTJM atau SKP2KDS.
- (4) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh TPKD kepada Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang atau kekayaan lain yang dijaminkan.
- (5) Surat Keterangan Tanda Lunas oleh TPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah;
- b. Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kelima
Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 35

- (1) Dalam hal Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain atau Pengampu atau Yang Memperoleh Hak atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah sesuai jangka waktu yang terdapat dalam SKTJM atau SKP2KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 30, Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain atau Pengampu atau Yang Memperoleh Hak atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh TPKD.
- (3) Berdasarkan pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
BAB III - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 36

Mekanisme dan tata cara penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KADALUWARSA DAN PENGHAPUSAN
Pasal 37

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan kadaluwarsa :
- a. jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah;atau
dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah; tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
BAB IV - KADALUWARSA DAN PENGHAPUSAN
Pasal 38

Penghapusan terhadap Kerugian Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[
BAB V - PELAPORAN
Pasal 39

- (1) TPKD menyampaikan laporan semester penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan setelah tuntutan ganti Kerugian Daerah dinyatakan selesai.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 40

Pembiayaan yang timbul dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah dilakukan penyetoran secara angsuran oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan Kerugian Daerah dinyatakan lunas.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian, dilakukan penyelesaian ganti Kerugian Daerah
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) SKTJM atau SKP2KDS atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan proses selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Ditetapkan di Padang pada tanggal 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
IRWAN PRAYITNO
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
ALI ASMAR
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (2/133/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada prinsipnya harus menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik juga meliputi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta menghindari terjadinya kerugian keuangan daerah.
Apabila dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah telah terjadi kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang maka kerugian daerah tersebut harus segera diselesaikan dan mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Pada saat ini upaya penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian daerah yang terjadi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Provinsi Sumatera Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, beberapa persoalan yang menyebabkan belum opimalnya penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diantaranya adalah
belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur penyelesaian tuntutan kerugian daerah. Namun memang ruang lingkup yang diatur dibatasi hanya untuk tuntutan kerugian daerah bagi pegawai bukan bendahara atau pejabat lain.
Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini maka dapat menjadi pedoman bagi penyelesaian tuntutan kerugian daerah sehingga upaya pemulihan kerugian daerah di Provinsi Sumatera Barat dapat dioptimalkan. Selain itu keberadaan Peraturan Daerah juga diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, sehingga beban kerugian daerah yang memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat terselesaikan, dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan sektor pembangunan lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : informasi, pelaporan dan pemeriksaan kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah yang terdiri atas tim penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian daerah, penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, penyetoran dan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah. Selanjutnya materi pokok juga meliputi kadaluwarsa dan penghapusan, pelaporan dan pembiayaan.
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'pihak terkait' antara lain : orang yang terlibat atau diduga terlibat atau mengetahui terjadinya kerugian daerah.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'instansi terkait' antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian teknis lainnya.
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'jaminan nilainya cukup' adalah barang atau kekakayaan lain yang nilainya setara dengan nilai kerugian daerah.Ayat (4)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'bukti kepemilikan yang sah' antara lain :1. bukti kepemilikan atas nama Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bersangkutan;2. bukti kepemilikan atas nama suami atau istri atau anak Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat lain.## Huruf cCukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'penyelesaian kerugian daerah secara angsuran' antara lain melalui pemotongan gaji/penghasilan, pemotongan taspen, pemotongan pendapatan lain-lain.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan 'instansi terkait' antara lain kepolisian, camat, kelurahan, koramil dan lain-lain.Huruf bCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 122