PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 2014 Tahun 2014
Tentang PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU/PENGAWAS SEKOLAH BERSERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
Berlaku: 2 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang:
c Mengingat
WALIKOTA MANADO
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 2014 23 TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU/PENGAWAS SEKOLAH BERSERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai maka perlu memberikan uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa Peraturan Walikota Manado Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Manado Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado tidak lagi mencantumkan Pegawai Negeri Sipil Bersertifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentag Perubahan Atas Undang-Undang Noor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
0
0
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Do sen;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Walikota Manado Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Walikota Manado Nomor 44 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Manado;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU/PENGAWAS SEKOLAH BESERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang -undangan.
2. Sertifikasi adalah sebutan bagi Guru/Pengawas Sekolah yang telah memiliki sertifikat sebagai Guru Profesional yang berhak diberi Tunjangan Profesi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0
0
3. Uang Makan adalah Uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi dan dihitung secara harian.
BAB II - PEMBERIAN UANG MAKAN Pasal 2
Pasal 4

Vang Makan tidak diberikan kepada PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi apabila :
- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- d. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah kota;
- e. dipekerjakan/ diperbantukan di Instansi vertikal/ pemerintah pusat dan/atau daerah lain;
- g. berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib lebih dari 12 (dua belas) hari pada bulan berjalan;
- h. diberhentikan sementara;
1. sedang menjalankan cuti dan cuti diluar tanggungan negara;
1-•
•
0
•
'
- J. sedang bertugas pada SKPD yang telah mendapatkan Tunjangan Khusus yang dananya bersumber dari APBD dan diberikan setiap bulan yang besarannya sama dengan dan/ atau lebih besar dari uang makan;
1. mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
- k. sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar (pendidikan formal) tidak diberikan uang makan terhitung mulai tanggal mengikuti pendidikan tugas belajar sampai dengan selesainya;
- m. sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak diberi uang makan.
BAB II - PEMBERIAN UANG MAKAN Pasal 2
Pasal 5

- (1) Perhitungan pemberian uang makan kepada masing-masing PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi sebesar Rp. 25.000 per hari masuk kerja.
- (3) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya pada bulan berikutnya secara tunai.
- (2) Perhitungan Jumlah uang makan kepada masing-masing PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi ditetapkan dan diajukan oleh Kepala Sekolah/Kepala SKPD dengan berpedoman pada Peraturan ini.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN Pasal 6
Pasal 7

- 0 (1) Terhadap permintaan Uang Makan PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi Golongan II/D ke bawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH).
- (3) Terhadap permintaan Uang Makan PNS Guru/PNS Sekolah Bersertifikasi Golongan IV/ A ke atas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tariff 15 % (lima belas per seratus).
- (2) Terhadap permintaan Uang Makan PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi Golongan III/ A sampai III/D dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tariff 5 % (lima per seratus).
-0