PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor PEJABAT/ Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 September 2015
N/A
Preamble

Menimbang:
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
a.
bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal)
- bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal, b.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya berdasarkan standar biaya, untuk menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKASKPD mencakup dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga, d.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas RKA-SKPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga, e.
- bahwa dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto serta rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disesuaikan dengan Standar Satuan Harga, £
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016. g
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423), 1
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893): 2
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), 3.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851): 4.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150): 5.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 6.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 7.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 8.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1): 9.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
- 20, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 1 N
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- 33, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012,
39. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak,
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016,
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1),
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8),
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29),
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28),
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4),
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6),
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9),
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15),
47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16),
48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17),
49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12):
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23),
- S1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 24),
52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10),
53. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11),
54. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13),
- S5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13),
56. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8),
57. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10):
- 58, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11):
- 59, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27),
60. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16):
61. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 2
1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- &amp; Daerah adalah Kota Sawahlunto.
- ? Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
N/A
Pasal 2

Standar Satuan Harga digunakan dalam perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD.
N/A
Pasal 3

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluaran (output) suatu kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.
N/A
Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga berlaku untuk : a. Beberapa / seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah: atau
2. Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto berdasarkan usulan satuan kerja perangkat daerah dan telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (2)
- b. Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
4. Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : (3)
- b. Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- a. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik: dan
N/A
Pasal 5

- Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga berfungsi sebagai batas tertinggi. | (1
- (2) Fungsi Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
N/A
Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun RKASKPD menggunakan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan Satuan Harga lainnya yang antara lain didasarkan pada :
- a. Harga pasar yang telah dilakukan survey harga oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Standar Satuan Biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, pegawai negeri dan non Pegawai Negeri yang dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin Satuan Kerja Perangkat Daerah. (3)
- b. Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah/instansi teknis yang berwenang.
- (4) Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Satuan Harga sebagimana dimaksud pada ayat (2). (S5)
8. Pengawasan atas penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Standar Satuan Harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7)
- (6) Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya dalam penyusunan RKASKPD disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
N/A
Pasal 7

- Dalam rangka penyusunan rencana bisnis anggaran, pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah (SKPD-BLUD) mengusulkan Standar Satuan Harga kepada Walikota Sawahlunto melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penetapan. (l
- (2) Standar Satuan Harga biaya perjalanan dinas bagi SKPD Badan Layanan Umum Daerah (SKPD-BLUD) mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota/ Wakil Walikota Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah.
N/A
Pasal 8

Standar Satuan Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
1. Lampiran1 : Standar Biaya Gaji dan Tunjangan DPRD, Tambahan Penghasilan, Tim Kepanitiaan dan Honorarium
2. Lampiran II : Standar Honorarium Pengadaan Barang dan 2
3. Kegiatan
4. Lampiran III 3.
5. Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan dan Perencanaan Teknis
6. Lampiran IV 4,
7. : Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Upah Harian dan Jasa Petugas Kebersihan
:
- 5.
- Lampiran V : vV
- Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa
- Penjelasan Standar Satuan Harga
N/A
Pasal 9

Standar Satuan Harga yang diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku untuk penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.
N/A
Pasal 10

Peraturan Walikota Sawahlunto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 4
September 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ALI YUSUF
Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal
4
September 2015
SEKRETARIS DAFKRAH KOTA SAWAHLUNTO,
RO
LY ABDAMS
21
1
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN |:
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR
:
21
TAHUN 2015
TANGGAL
:
4
SEPTEMBER 2015
TENTANG
:
STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016
Standar Biaya Gaji dan Tunjangan DRD, Tambahan Penghasilan, Tim Kepanitiaan dan Honorarium Kegiatan
:
f
| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 : . | 1Gaji dan Tunjangan Ll Gaji Pokok / Uang Representasi ola. Gaji Pokok Wako/Wawako --- b. Gaji (PNS 1 P | Perbulan . | Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku |
| 1.2 - | Tunjangan Keluarga .a. Tunjangan Keluarga ( PNS) -b. Tunjangan Keluarga (DPRD ) I) Ketua DPRD' 2) Wakil Ketua DPRD | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 13 B | Tunjangan Jabatan a. Pegawai Negeri Sipil |)' b. Tunjangan Jabatan Walikota/Wakil Walikota c. Uang Jabatan DPRD h 1) Ketua DPRD : .. 2) Wakil Ketua DPRD' - 3) Anggota DPRD | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 14 | Tunjangan Fungsional F | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 1.5 | Tunjangan Fungsional Umum . | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 1.6 | Tunjangan Beras .a. Pegawai 1 | Perbulan/ Perjiwa/ Kg | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 1.7 | a. Pegawai Negeri Sipil - b. Walikota/ Wakil Walikota c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| '18 | Pembulatan Gaji | Perbulan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| '1.9 | Iuran Asuransi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : a. Premi Asuransi 1) Asuransi Kesehatan 2) luran Kematian 3) Iuran Kecelakaan Kerja | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku BPJS Kesehatan BPJS BPJS |
| 1.10 | b. General Cek Up Paket | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 1.11 | 'Uang a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD Tunjangan Panitia Musyawarah ca. Ketua DPRD' : - b. Wakil Ketua DPRD 6. Sekretaris 0. d. Anggota DPRD K n | | Berdasarkan Peraturan vang berlaku Berdasarkan Peraturan berlaku |
| 1.12 | Tunjangan Komisi .a. Ketua DPRD . b. Wakil Ketua DPRD c. Sekretaris d. Anggota DPRD Tunjangan Panitia Anggaran a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Sekretaris d.Anggota DPRD n | | yang Berdasarkan Peraturan yang berlaku yang |
| 1.13 | Tunjangan Badan Kehormatan a. Ketua DPRD . b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya n | | Berdasarkan Peraturan berlaku |
| | | | Peraturan berlaku |
| 1.14 | | | Berdasarkan yang |
| 1.15 | | | Berdasarkan Peraturan vang berlaku |
2.
0
| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) | Harga Satuan (Rp.) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 0 - | a. Ketua DPRD . b. Wakil Ketua DPRD C. Anggota DPRD na | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | Uang Jasa Pengabian . a | | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan | Bedasarkan Peratura yang berlaku Berdasarkan |
| Na TG Un Ke) : 1 ke | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD . Ta 0 INN - Ketua DPRD' | | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang | Peraturan yang |
| (Ia. . 2 | . b. Wakil Ketua DPRD Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 | . | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku |
| (Tambahan 2.1 - . -. d. e. f. | Pejabat Struktural 2. Eselonll/a aa ob. EselonI/b . €£. Eselon Ili/a BN Hn Eselonlll/b Eselon IV/a Eselon IV/b | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 | 6,750,000 4,050,000 2,700,000 2,430,000 |
| 22 't Cc. . d. Goll | Pegawai Fungsional Umum (PNS dan CPNS) 02. Gl IV 0 aa b. Gol III GolTl Pn . n | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan bulan 'b | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 | 787,500 675,000 540,000 |
| 2.3 2.4 Pegawai | Guru, PengawasSekolah, Penilik dan Pamong Belajar yang bersertifikasi Fungsional (Guru PNS dan CPNS) | orang/ bulan | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| . | yang tidak bersertifikasi . . .a. GollV b. Gol III c. Gal' : : | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 |
| 2.5 | Pengawas Sekolah yang tidak bersertifikasi GAVW 00000000 b. Gal | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 | 600,000 500,000 |
| 000... | 000 Gan PE yang tidak bersertifikasi | orang/ bulan bulan | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 2.6 | | orang/ | | | | | | | | | | | | |
| | a. | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| | GolIV | | | | | | | | | | | | | |
| | Gol III | | | | | | | | | | | | | |
| | Penilik | orang/ bulan 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| b. | Pa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| | c. Gol | | | | | | | | | | | | | |
| No | Uraian | Satuan | Harg Satuan (Rp.| |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | 3 | |
| 2.7 | Pamong Belajar yang tidak berertifikasi k | | 2 |
| | .a. GolV Ka | orang/ bulan | 600,000 |
| | 'b. Gol III NN . | orang/ bulan | 50,000 |
| | c. ol Il : . | - orang/bulan | 400000 |
| 2.8 | edis dan Para Medis Dinas Kesehatan dan Sosial n | | | | |
| 00 - | GM | orang/bulan | 650,000 |
| | 00 bd. Gol 1 0 NN | orang/ bulan | 550,000 |
| | c. Gol 1 : | orang/ bulan | 450,000 |
| | d. Gol 1 an ' | orang/ bulan | 400,000 |
| 2.9 | Meis dan Para Medis Rumah Sakit Umum | | |
| | Daerah ca. GollV 000000 | orang/ bulan | 600,000 |
| | b. Gol Ho . . . . | orang/ bulan | 500,000 |
| | c. Gol II | orang/ bulan 'b | 400,000 |
| | d. Goll | orang/ bulan | 350,000 |
| 210 | Pegawai Penyuluh Lapangan (KB) n | | |
| : | a. GolV 0 | orang/bulan | 600,000 |
| 0 | d0. Gam | orang/ bulan | 500,000 |
| 00006 | Pa Gol PN 0 | orang/bulan | 450,000 |
| 2.11 | Pegawai Penyuluh Lapangan (Pertanian) | | |
| | a. GollIVv | orang/ bulan | 600,600 |
| | bd. Gol 0. PE 0 | orang/ bulan | 500,000 |
| | ce. Gol Hn . | orang/ bulan | 400,000 |
| 2.12 | Auditor an | | | |
| | .a. Auditor ahli Utama | orang/ bulan | 2,500,000 |
| | b. Auditor ahli Madya | orang/ bulan | 2,250,000 |
| c. | Auditor ahli Muda 0 | orang/bulan | 1,500,000 |
| | | d. Auditor ahli F Pertama . ' | orang/bulan | 1,000,000 |
| 2.13 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah | | |
| 0 | (P2UPD) | | |
| | a. Pengawas Pemerintahan Madya | orang/bulan | 2,250,000 |
| b. | Pengawas 3s Pemerintahan Muda ' 1 | orang/ bulan orang/ | 1,500,000 |
| . | c. Pengawas Pemerintahan han Pertama Tn | orang/bulan | 1,000,000 |
| 12.14 | AnalisKepegawaian | 0 | |
| | aa 2. Analis Kepegawaian Madya | . orang/ bulan | 2,250,000 |
| c. | b. Analis Kepegawaian Muda | orang/ bulan | 1,500,000 |
| | Analis Kepegawaian Pertama | orang/ bulan | 1,000,000 |
| 2.15 | Inspektur Tambang Pertama Kan | orang/ bulan | 1,000,000 |
| Insentif 3 | Na | - | |
| a. b. | Insentif Sespri Walikota/ Ketua DPRD | orang/ bulan | 906,000 |
| c. | Insentif Ajudan Walikota | orang/ bulan | 900,000 |
| | Insentif Ajudan Wakil Walikota/ Ketua DPRD | orang/ bulan | 850,000 |
| 4. | / oo | p | | |
| | Insentif Ajudan Se an Sekretaris aris Daerah - Adm.Surat f | orang/ bulan | 850,000 |
| e. | Insentif Pengelola Walikota / Wakil Sekda N | | orang/ bulan | 500,000 |
| f.-- - | Walikota/ Insentif Pengelola Administrasi Surat Asisten . n | orang/ bulan | 350,000 |
| ge. | 'di Lingkungan Setdako 0 Insentif Sopir Walikota/Wawako/ Pimpinan DPRD/Sekda | orang/ bulan | 600,000 |
|
| Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| Ih. Insentif Sopir Ketua PKK | orang/ bulan | 500,000 |
| 0 i. Insentif Sopir Wakil Ketua TP. PKK | orang/ bulan | 500,000 |
| 3. Insentif Sopir PKK an | oang/ bulan | 300,000 |
| k. Insentif Sopir Bus Pemda | orang/ bulan | 350,000 |
| Insentif Sopir Pool | orang bulan | 350,000 |
| m. Insentif Sopir Cadangan Pemda n | orang/ bulan | 350,000 |
| Insentif Kepala Radio Pemda | orang/ bulan | 1,500,000 |
| (Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas | | |
| '41 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas (PNS) | | | |
| a. Pustu | | |
| Kesehatan ( dan Polindes ) 1) Puskesmas | | |
| Wilayah Kerja Talawi a) Pustu Kumbayau dan Polindes Datar Masiang | Per PNS/ Perbulan | 350,000 |
| b) Pustu Bukit Gadang dan Polindes | Batu Tanjung | Per PNS/ Perbulan | 300,000 |
| c) Pustu Kumanis Atas, Polindes Rantih | Per PNS/ Perbulan | 350,000 |
| - 2) Wilayah Kerja Puskesmas Kolok a) Pustu Dusun Koto dan Polindes | Per PNS/Perbulan | 350,000 |
| kajai : b) Pustu Lumindai | Tn Per PNS/ Perbulan | 425,000 |
| c) Pustu Guguk Bungo | Per PNS/ Perbulan Nan | | 450,000 |
| 3) Wilayah Kerja Puskesmas Silungkang | | |
| N a) Pustu Sungai Loban | Per PNS/Perbulan | 350,000 |
| b) Pustu Sungai Cacang | Per PNS/ Perbulan "3 | 425,000 |
| c| Pustu Taratak Bancah dan B. Kaciak | Per PNS/ Perbulan | 425,000 |
| Polindes 4) Wilayah Kerja Lunto | | |
| Puskesmas a) Pustu Pasar Kubang an | Per PNS/ Perbulan | 300,000 |
| b) Polindes Lunto Timur | Per PNS/Perbulan | 300,000 |
| c| Pustu Kubang Tangah | Per PNS/Perbulan | 300,000 |
| b. Guru Daerah Terisolir | Per PNS/ Perbulan | 300,000 |
| Cc. Kepsek SMPN 8 Lumindai Per | PNS/Perbulan | 750,000 |
| d. Guru SMPN 8 Lumindai 0 0 1 | per PNS/Perbulan . | 400,000 |
| Subsidi Wajar121 Tahun 1) Sekolah (SD) | subsidi/siswa/bln | 3,000 |
| 2) Sekolah (SMP) |. | subsidi/siswa/ bln | 10,000 |
| 3) Sekolah (SMU, SMK) SMK | subsidi/siswa/ bln | 40,000 |
| 4.2 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas/ beban kerja (Non PNS) -...2. | | |
| Daerah Sulit' Misal : Dokter PTT, Guru PTT, Kesehatan PTT, dst..., Dokter Jaga (DKK) | orang / Ship | 40,000 |
| b. Daerah Tidak Sulit | Kesehatan | | |
| | orang / Ship | 30,000 |
| Cc. ( Pustu dan Polindes ) 1) Wilayah Kerja Puskesmas Talawi : . | | |
| @) Pustu Kumbayau dan Polindes Datar Masiang | K | . orang / Perbulan | 300,000 |
| Polindes Batu Tanjung b) Pustu Bukit Gadang dan d | orang / Perbulan | 250,000 |
| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 . | 2 | 3 | 4 |
| n | 2) Wilayah Kerja Puskesmas Kolok : a) Pustu Dusun Koto dan Polindes Koto | . 0 orang / Perbulan | 300,000 |
| | . b|) Pustu Lumindai dan Polindes Lumindai | orang / Perbulan | 350,000 |
| 3) Wilayah | 3) Wilayah | | |
| Kerja Puskesmas Silungkang -. | Kerja Puskesmas Silungkang -. | orang / Perbulan | 250,000 |
| 2) Pustu | 2) Pustu | | |
| Sungai Loban b) Pustu Sungai Cacang c) Pustu Taratak Bancah | Sungai Loban b) Pustu Sungai Cacang c) Pustu Taratak Bancah | orang / Perbuan | 300,000 |
| dan Polindes B. Kaciak | dan Polindes B. Kaciak | orang / Perbulan | 350,000 |
| | Guru « desa s semi terisolir : 1) Guru 1 Daerah Semi T Terisolir a u | Tan | : | |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5.1 Pengelola Pasar 0 .a. Kepala UPTD Pasar n | Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5.1 Pengelola Pasar 0 .a. Kepala UPTD Pasar n | orang / Perbulan | 150,000 |
| 5 Pengelola 'b. Kasubag. TU pada UPTDPengelola Pasar | c. Staf UPTD Pengelola Pasar 5.2 Dokter, Perawat | 5 Pengelola 'b. Kasubag. TU pada UPTDPengelola Pasar | c. Staf UPTD Pengelola Pasar 5.2 Dokter, Perawat | orang/ bulan orang/ bulan | 1,000,000 750,000 500,000 |
| TN a. Dokter Jaga (DKK) termasuk pajak ob. Dokter Jaga (RSU) termasuk pajak 0 Perawat t Pengawas (termasuk pajak) 4d. Perawat (Piket Puskesmas rawatan) - 5.3 Tunjangan Resiko Kerja PNS dan Non PNS P P | TN a. Dokter Jaga (DKK) termasuk pajak ob. Dokter Jaga (RSU) termasuk pajak 0 Perawat t Pengawas (termasuk pajak) 4d. Perawat (Piket Puskesmas rawatan) - 5.3 Tunjangan Resiko Kerja PNS dan Non PNS P P | orang/ bulan | |
| Ta 0. 0 0 .a.BPK 2 b. Kantor SATPOLPP dan Kantor Perhubungan | Ta 0. 0 0 .a.BPK 2 b. Kantor SATPOLPP dan Kantor Perhubungan | Per PNS / Ship Per PNS / Ship PerPNS / Ship Per PNS / Ship | 100,000 120,000 75,000 25,000 |
| | | - orang/bulan orang/ bulan | 225,000 |
| . | . | | |
| 0. Petugas dan | Labor Rumah Sakit | orang/ bulan orang/ bulan | 225,000 |
| Rontgen d. Petugas Gudang Farmasi e. Petugas Lampu Jalan (Dinas PU) f. TRC | Rontgen d. Petugas Gudang Farmasi e. Petugas Lampu Jalan (Dinas PU) f. TRC | | 225,000 225,000 |
| Petugas (pada Badan Kesbang, Pol & PBD) g. Petugas Kesehatan Hewan | Petugas (pada Badan Kesbang, Pol & PBD) g. Petugas Kesehatan Hewan | orang/ bulan orang/ bulan 'b | 225,000 225,000 |
| h. Petugas InseminasiBuatan i. Pengawas Pertambangan j3 Pawang Binatang FE Buas pada UPT Kandi 5 Penatausahaan Keuangan Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Tunjangan Kondisi Kerja Pengelolaan g | h. Petugas InseminasiBuatan i. Pengawas Pertambangan j3 Pawang Binatang FE Buas pada UPT Kandi 5 Penatausahaan Keuangan Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Tunjangan Kondisi Kerja Pengelolaan g | orang/ bulan orang/ bulan | |
| Ka 54 | Daerah : | orang/ bulan | 225,000 225,000 750,000 |
| 0 | | | di |
| | | . | asuransikan |
| Keuangan a. | Koordinator Pengelolaan Keuangan | orang/ bulan | |
| | Daerah Pejabat PengelolaKeuangan Daerah | orang/ bulan orang/ bulan | |
| | | | 4,500,000 4,000,000 |
| Nan 0 ob. c. Sekretaris Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 3,500,000 |
| d. Koordinator Bidang Perbendaharaan Daerah | | orang/ bulan | 3,500,000 |
| e. Koordinator Bidang | Pendapatan Daerah Daerah | | orang/ bulan | 3,500,000 |
| 1 - f. Koordinator Bidang Anggaran | Koordinator r Bidang Asset Daerah | orang/ | |
| BN Ta g | Koordinator Bidang PBB dan BPHTB | bulan orang/bulan | 3,500,000 |
| h. | | orang/ bulan | 3,500,000 3,500,000 |
| | Kasubag/Kasi | | |
| | | bulan | |
| i | | | |
orang/
1,350,000
| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | j. Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (staf) | orang/ bulan | 750,000 |
| | Tunjangan Kondisi Perencana Umum | | |
| | 5.5 Kerja (Daerah: . a. Koodinator Prenca Umum Daerah | bulan | |
| | Bidang Litbang e. Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Sosial i. Pembantu Pelaksana Perencana Umum Daerah . Umum Daerah ok. Sekretariat Perencana Umum Daerah Tunjangan Kondisi Kerja Inspektorat Pengawas) a. Inspektur NN : b. Sekretaris/Inspektur Pembantu 1 c. n U | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan | 2,250,000 2,250,000 2,250,000 1,000,000 600,000 |
| | Tunjangan Kerja . ca. Lurah KN 0. Penghasilan berdasarkan kelangkaan 0 KN | . orang/ bulan orang/ bulan orang/bulan | 1,000,000 750,000 |
| 6. . | Profesi . IDPokter Spesialis PN a. Insentif Dokter Termasuk | . orang/ bulan | 400,000 300,000 |
| 0 | 0 Spesialis (Telah pajak) Insentif Dokter Spesialis Reveral ke Puskesmas | | |
| | Budaya f. Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Ekonomi - g Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Fisik Prasarana h. Pelaksana Perencana Umum Daerah | orang/ bulan . orang/ bulan | |
| | j. Anggota Pembantu Pelaksana Perencana | | |
| | | t | |
| | 5.6 (Pejabat | | |
| | n | orang/bulan | 2,000,000 1,500,000 |
| . | | orang/bulan | |
| 0. | Kasubag/Kasi NN | d. Staf Fungsional tertentu/umum menurut golongan yaitu : 1) Golongan IV | | 1,250,000 |
| | 2) Golongan III 3) Golongan II Tn 57 Kondisi | | | |
| | (Tambahan | orang/ bulan | |
| | Lurah n | | 750,000 500,000 |
| | b. | | 10,000,000 |
| - | | orang/kunjungan | 600,000 |
| - 1d. | c. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Padang Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Solok e. Insentif Dokter - | orang/ bulan - orang/bulan | 1,200,000 |
| | Jaga f f. Insentif Perawat Pengawas/supervisor g. Insentif Tenaga Perawat Anestesi / Tunjangan Penghasilan berdasarkan n n | orang/shif orang/shif orang/ bulan | 800,000 150,000 100,000 1,000,000 |
| | (tambahan prestasi kerja (termasuk sertifikasi) | . | dengan Walikota oleh |
| 7. | | | Ditetapkan Keputusan (dihitung BKD) |
201.
| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| l 8. | 2 | 3 | 4 |
| | ITambahan/Tunjangan Kesejahteraan Pegawai | | Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh BKD) |
| 9, | (Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH | | |
| b. | a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pmpnan dan Anggota DPRD KDH | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| Belanja | Penunjang Operasional / WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| 10. | a. : a | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku |
| : b. | Biaya pemungutan an Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah | | |
| 11. | |Uang ! | | |
| | Lembur | | |
| 0. | Uang I Lembur untuk PNS PN $yaitu k g | | |
| . | -.1) Golongan IV | orang/ perjam | 15,000 |
| | 2) Golongan III . : | orang/ perjam | 12,500 |
| | 3) Golongan II 1 | orang/ perjam | 10,000 |
| b. | 4) Golongan1 | orang/ perjam | 7,500 |
| 1 c. | Uang Lembur untuk Non PNS . | orang/ perjam | 7,500 |
| 'Io | Lembur Petugas Kebersihan : 1) | perhari | 20,000 |
| 2. | HariBiasa - 2) Hari Libur | perhari | 30,000 |
| d. | Kelebihan Jam Mengajar c GuruSD (PNS dan Non PNS) | Orang/jam | 2,000 |
| e. | Kelebihan Jam Mengajar Guru 1) Pemantapan | - muka | |
| | fullday | perjam tatap | 20,000 |
| 12. | |IHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inspektorat | | |
| 121 | Kegiatan Pemeriksaan Kasus pada Kota | Per Kasus | |
| | a. Pengarah (Walikota) | | 1,250,000 |
| | 3 b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota) | | 1,100,000 |
| | c. Pembina (Sekda) | | 1,000,000 |
| | d. Penanggungjawab (Inspektur) BN | | 900,000 |
| NI | e. Ketua Tim - | . | 800,000 |
| | f. Anggota PN | - 0 | 750,000 |
| 12.2 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) | h | . | |
| a. | Penanggung Jawab | orang/ bulan | 1,800,000 |
| | b. Wakil Penanggung Jawab : | orang/bulan | 1,650,000 |
| | Cc.) Koordinator / Ketua TAPD . | orang/ bulan | 1,600,000 |
| . | d. Ketua Perencana . Anggaran | orang/ bulan | 1,450,000 |
| | e. Ketua Perencana Program | orang/ bulan | 1,450,000 |
| | f. Koordinator Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga | orang/ bulan | 1,450,000 |
| | g. Koordinator Bidang Administrasi Pembangunan | orang/ bulan | 1,450,000 |
| | oh Sekretaris | orang/ bulan | 1,350,000 |
| No | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| | i. Anggota Perencana Program (Sekretaris dan Kabid pada Bappeda) | orang/ bula | 1,200,000 |
| | j. Fasilitasi Bidang ukum dan Perundang- undangan | | orang/ bulan | 1200,000 |
| - | k. Fasilitasi si Hubungan an antar tar lembaga n | oang/ bulan | ,200,000 |
| | Koordinator Belanja Modal | .. erang/bulan | 1,200,000 |
| | m.Fasilitasi Administrasi Keuangan | orang/ bulan | 1,200,000 |
| | n. Failitasi Bidangpada DPPKAD (Kabid pada DPPKAD) | orang/ bulan | 1,200,000 |
| | o. Anggota (Kasi pada DPPKAD) Na 33 p | orang/bulan | 1,150,000 |
| | p. Operator | | orang/bulan | 1,000,000 |
| | ga. Sekretariat 0. n | orang/ bulan | 500,000 |
| 12.3 | | Honorarium Tim Penyusunan LAKIP | | |
| | a. Pengarah | orang/ perhari | 100,000 |
| | b. Wakil Pengarah | orang/ perhari | 75,000 |
| | c. Koordinator . | | orang/ perhari | 65,000 |
| . | d. Wakil Koordinator 0. . | orang/perhari | 60,000 |
| | e. Penanggungjawab 0. Pa Of. | | orang/perhari | 60,000 |
| Ng | Sekretariat | orang/ perhari | 40,000 |
| | 8. Pelaksana Editor 0. 0 | orang/perhari | 60,000 |
| | h. Pelaksana Sekretariat KN a | - orang/ perhari | 30,000 |
| Ta | i. Pelaksana Penulis MEN . a | orang/perhari | 40,000 |
| | j. Pelaksana Operator - 0. | orang/perhari | 30,000 |
| | k. Honorarium Non PNS (Pelaksana Operator) | orang/perhari | 30,000 |
| 124 | Penyusunan Produk Hukum NN a. Honorarium Panitia Pelaksana | | |
| - | 1) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah n | | | |
| | a) Pengarah | orang/ Perda | 1,000,000 |
| | .b) Wakil Pengarah 0 NN | .. oerang/ Perda | 750,000 |
| | c) Koordinator 0 | orang/ Perda | 650,000 |
| . | PN 0.0. dj) Wakil Koordinator an I. | orang/Perda | 600,000 |
| . | . €) Ketua Ka 0 |. | orang/Perda | 600,000 |
| | of Sekretaris ' | orang/ Perda | 600,000 |
| : | g) Anggota : | orang/ Perda | 400,000 |
| | 0 0. h) Anggota | orang/ Perda | 300,000 |
| | Ha f 2) Tim Pembahasan Ranperda Inisiatif | | |
| | DPRD | | |
| | 0. a) Pengarah | orang/ Perda | 1,000,000 |
| | b) Wakil Pengarah | orang/ Perda | 750,000 |
| n | -. €) Koordinator | orang/ Perda | 650,000 |
| | 0 0 d) Wakil Koordinator | orang/ Perda | 600,000 |
| | n e) Ketua . : | orang/ Perda | 600,000 |
| | f) Sekretaris : | orang/ Perda | 600,000 |
| | 8) Anggota 3) | | orang/ Perda 0 | 400,000 |
| | Tim Penyusun Naskah | | |
| Kanan | Akademik Prolegda PN 1 Tn Koordinator Tn : | orang/bulan | 650,000 |
| | - b) Wakil Koordinator IL. | orang/bulan | 600,000 |
| | 0. c) Penanggungjawab | orang/ bulan | 500,000 |
| . | 9) Sekretaris -- Ta ' | orang/ bulan | 400,000 |
| | e) Anggota Pembahas ' | orang/ bulan | 350,000 |
| | f) Anggota Penulis | orang/ bulan | 350,000 |
| : | g) Anggota Pengumpul Data Editor | orang/ bulan | 350,000 |
| | ih) Anggota ' i) Anggota Sekretariat : | orang/ bulan orang/bulan | 350,000 |
350,000
|
| Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| . bd. Honorarium Non PNS 1) Honorarium: egawai norer / Tidak | orang/ bulan | 300,000 |
| Tetap 12.5 Honorarium Tim | | |
| 1 LKPJ Kn - a. Pengarah 0 Hn b. Wakil il Pengarah Nan an Cc. Koordinator d. Wakil Koordinator e. Penanggungjawab 0. oh of Sekretaris KN KN -. Editor Tn h. Penulis Tn 1. Operator j. Sekretariat Honorarium Tim LPPD 0... . P | Nn . orang/bulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ ulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan bulan | 1,000,000 750,000 650,000 600,000 600,000 500,000 350,000 375,000 450,000 300,000 |
| 12.7 Tim Koordinasi Keamanan r pada Hari-Hari Besar, Event Daerah Nasional dan Internasional dan Pergantian Tahun Baru ca. Walikota' .b. Wakil Walikota c. Dandim 0. Tan . d. | orang/ bulan Per Tahun | 400,000 5,000,000 5,000,000 |
| Kapolres | ' | 5,000,000 5,060,000 5,000,000 |
| e. Kajari f. Ketua Pengadilan Negeri 8. Ketua DPRD 0. : Sekretaris Daerah 0 0 04. Waka | | 5,000,000 5,000,000 |
| oh. | | |
| Polres . Kasdim | | 4,000,000 |
| | | 3,000,000 3,000,000 |
| | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan | |
| b. LPPD 4) Sekretaris 3 NN S) Anggota | orang/ bulan orang/ bulan | 650,000 600,000 600,000 |
| dan Pusat | | |
| 3) Penanggungjawab . . Terpadu Penanganan Gangguan Dalam Negeri Kota | | |
| Tim Keamanan | orang/ | |
| 12.6 4) Wakil Koordinator 5) Penanggungjawab 8 Sekretaris . TI) Editor 8) Penulis f 9) Operator ro NN | | 1,000,000 150,000 |
| Honorarium PNS . 1) Pengarah 2) Wakil Pengarah 3) Koordinator | orang/ bulan | |
| Ka 0. Kn | orang/ bulan orang/ bulan orang/bulan orang/bulan | 650,000 600,000 |
| - | | 600,000 500,000 |
| | | 350,000 |
| |. | orang/ bulan | |
| : | | 375,000 |
| Sekretariat Non | orang/ bulan orang/ bulan | 450,000 |
| 10) Honorarium PNS | | 300,000 |
| . Honorarium Tim Fasilitasi Penilaian yang dilakukan oleh Provinsi 1) Koordinator . 2) Wakil Koordinator | orang/ bulan | 500,000 |
| Sawahlunto : a. Ketua TN 0 | | 3,000,000 |
| Wakil Ketua | | |
| di k. | | |
| Pengadilan Negeri | | |
| 12.8 | Per kejadian | |
| | | 1,300,000 1,200,000 |
| | | 1,500,000 |
| c. Sekretaris Wakil | | |
| Anggota | | 1,000,000 |
| e. | | |
| . | | |
| d. | | |
| Ketua | | |
| Sekretaris | | |
| Wakil | | |
| b. | | |
| n . | | |
750,000
| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | c. Sekretaris | orang/hari | 65,000 |
| | d. Koordinator | orang/ hari | 65,000 |
| | Anggota | orang/hari | 55,000 |
| | ec. f. Operator (SKPD dan Sistim) | orang/ hari LII | 45,000 |
| | 12.17 Penatausahaan Keuangan Daerah | | |
| | BUD | orang/ bulan | 2,500,000 |
| | a. b. Kuasa BUD | orang bulan | 2,000,000 |
| | c. Koordinator Verifikasi dan Penatausahaan | orang/ bulan | 1,250,000 |
| | d. PNS Gol III | orang/ bulan | 1,000,000 |
| | Anggota e. PNS Gol II | orang/ bulan | 950,000 |
| | Anggota f. Anggota Non PNS | orang/ bulan | 500,000 |
| | 12.18 Honorarium Tim Kerja Pengelolaan Keuangan Desa | | |
| | a. | | |
| | Pengarah | orang/ tahap | 750,000 |
| | b. Penanggung Jawab | orang/ tahap | 700,000 |
| | c. Ketua | orang/tahap | 650,000 |
| | d. Wakil Ketua | orang/tahap | 600,000 |
| | e. Sekretaris | orang/tahap | 500,000 |
| | f. Anggota | orang/ tahap | 500,000 |
| | Sekretariat Tim Kerja | | |
| | Ketua | orang/tahap | 500,000 |
| | g. h. Anggota | orang/ tahap | 400,000 |
| | 12.19 Honorarium Pengurus Lembaga Konsultasi | | |
| | Bantuan Hukum (LKBH) | | |
| | a. Pelindung/ Penasehat | orang/ bulan | 750,000 |
| | b. Pembina | orang/ bulan | 700,000 |
| | c. Ketua | orang/ bulan | 650,000 |
| | d. Wakil Ketua | orang/ bulan 'b | 600,000 |
| | e. Sekretaris | orang/ bulan | 500,000 |
| | f. Wakil Sekretaris | orang/ bulan | 450,000 |
| | g. Bidang Litigasi | | |
| | Ketua | orang/ bulan | 500,000 |
| | 1) 2) Anggota | orang/ bulan | 450,000 |
| | h. Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi | | |
| | 1) Ketua | | |
| | | orang/ bulan | 500,000 |
| | 2) Anggota | orang/ bulan | 450,000 |
| | i. Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum | | |
| | Ketua | orang/ bulan | 500,000 |
| | 1) | orang/ bulan | 450,000 |
| | 2) Anggota j. Sekretariat LKBH | orang/ bulan | 250,000 |
| | 1) Ketua Sekretariat | orang/ bulan | 220,000 |
| | 2) Anggota | Kn | |
| | a. Honorarium Kuasa Hukum Walikota | | |
| | 1) Tk. Pengadilan Negeri | orang/ sidang | 275,000 |
| | a) Ketua b) Sekretaris | orang/sidang | 250,000 |
| | Cc) Anggota | orang/sidang | 225,000 |
| | Tk. Banding | | |
| | 2) a) Ketua | kasus | 2,000,000 |
| | b) Sekretaris | kasus | 1,750,000 |
| | c) Anggota | kasus | 1,500,000 |
| No, | Uraian | Satuan | Harga Satuan Rp.) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Koodinator Skretariat | | 70000 |
| | | f. g ekretariat | | 500,000 |
| | 12.9 Sertfikasi Tunjuk Batas/Penguuran Ulang dan Pengamanan Tanah Pemda sea refisi sertifikat masyarakat yang terkena ganti rugi : | | |
| | a. Panitia Sertifikasi | orang/ bulan | 750,000 |
| . | 1) Pengarah 2) Ketua : | | 700,000 |
| | NAN 3) Sekretaris 0 Tan | 0 0 | 650,000 |
| | 4) Wakil Sekretaris 0 | | 600,000 |
| | . 5) Anggota INN | | | 550,000 |
| | 6) Sekretariat | | |
| | | b. Tim Teknis | | 400,000 |
| | 1) Tim Inventarisasi, Pengolahan data, pendataan asset dan pengendalian Tanah | orang/ bulan | |
| '01... | a) Koordinator | 0 | 400,000 |
| | - b) Anggota 2) Tim Survei, Pengukuran dan | orang/hari | 350,000 |
| . | Pemetaan Tanah . a) Koordinator 0. Na | | 75,000 |
| N | 'b) Anggota Ta 3) Tim Pendaftaran, Penelitian dan Pemeriksaan Dokumen | Tn orang/ bulan | 60,000 |
| | . . a) Koordinator . .. db) Anggota' . : Tim Pertimbangan Teknis | orang/hari | 400,000 350,000 |
| | Ka | -. 4) . a) Koordinator Nan 0 | | |
| | 0. b) Anggota . Tim | BN | 75,000 60,000 |
| | 5) Pemeriksa Tanah . a) Koordinator b) Anggota | orang/ bulan | |
| | 6) Tim Pendamping dan Penyelesaian Masalah Koordinator | OP | 400,