Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2014
Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
Berlaku: 5 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dengan dinamika beban tugas sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 . Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN
M E M U T U S K AN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1f'
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ádalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ádalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Zein Painan yang selanjutnya di sebut Rumah Sakit Umum Daerah ádalah Rumah Sakit Umum Dr.M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
25. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Zein Painan hádala Direktur Rumah Sakit Umum Dr.M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB II - ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- f. Badan Lingkungan Hidup;
- g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan,
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan
BAB III - INSPEKTORAT
Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB III - INSPEKTORAT
Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan,
- d. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
BAB III - INSPEKTORAT
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - INSPEKTORAT
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan,
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan,
- d. pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program; dan,
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang - bidang yang terdiri dari 4 ( empat ) bidang yaitu;
1. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
- a) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan,
- b) Sub Bidang Pemerintahan dan Umum.
2. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi :
- a) Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan,
- b) Sub Bidang Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah.
3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
15. a). Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum; dan,
16. b). Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman.
4. Bidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Kerjasama Wilayah, membawahi :
- a) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi; dan,
- b) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
F
BAB IV - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian ;
- b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah ;
- c. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, stándar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah ; dan,
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB IV - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari;
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang -bidang yang terdiri dari 3 ( tiga ) bidang yaitu :
1. Bidang Formasi , Pengadaan dan Dokumentasi Data membawahi :.
- a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; dan,
- b) Sub Bidang Dokumentasi Data;
2. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, membawahi :
- a) Sub Bidang Pengembangan Karir dan Pendidikan Latihan; dan,
- b) Sub Bidang Pengendalian dan Kesejahteraan Pegawai.
3. Bidang Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun, membawahi ;
- a) Sub Bidang Kepangkatan; dan,
- b) Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - BADAN PEMBERDAYAAM MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 14

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayan Perempuan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB V - BADAN PEMBERDAYAAM MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
- b. pelayanan Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
BAB V - BADAN PEMBERDAYAAM MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB V - BADAN PEMBERDAYAAM MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan,
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang - bidang yang terdiri dari 3 ( tiga ) bidang yaitu ;
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
- a) Sub Bidang Kelembagaan, Ketahanan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- b) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Masyarakat.
2. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
- a) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan,
- b) Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Penguatan Kelembagaan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
- a) Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan,
- b) Sub Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Bagian Kesatu
Pasal 18

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan perangkat daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. pelayanan Penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VI - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Bagian Kesatu
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB VI - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Bagian Kesatu
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi ;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang - bidang yang terdiri dari 3 ( tiga ) bidang yaitu :
1. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, membawahi :
- a) Sub Bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan; dan,
- b) Sub Bidang Kerawanan dan Ketersediaan pangan.
2. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan, membawahi:
- a) Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan; dan,
- b) Sub Bidang Teknologi dan Keamanan Pangan.
3. Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan, membawahi:
- a) Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan Latihan; dan,
- b) Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB );
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan Ketahan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Badan
BAB VI - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Bagian Kesatu
Pasal 22

- (1) Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas Badan yang bersifat Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 23

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB VII - BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 24

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup ;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VII - BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB VII - BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Badan .
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program; dan,
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 ( tiga ) Bidang yaitu :
1. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan, Membawahi :
- a) Sub Bidang Akreditasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan,
- b) Sub Bidang Evaluasi dan Informasi Lingkungan.
2. Bidang Pengawasan , Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam, Membawahi :
- a) Sub Bidang Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan,
- b) Sub Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, Membawahi :
- a) Sub Bidang Tata Lingkungan; dan,
- b) Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Perizinan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Badan
BAB VII - BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 27

- (1) Pada Badan Lingkungan Hidup dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas Badan yang bersifat Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Pasal 28

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VIII - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Pasal 29

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi dan keamanan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Penanaman dan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
- b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan ; dan,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VIII - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB VIII - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, membawahi ;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan,
3. Sub Bagian Program dan Perencanaan
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 4 ( empat ) bidang yaitu ;
7. 1.
8. Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Pelaporan Investasi, membawahi ;
- a) Sub Bidang Data dan Informasi; dan,
- b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Investasi.
2. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, membawahi :
- a) Sub Bidang Promosi; dan,
- b) Sub Bidang Kerja sama Investasi.
3. Bidang Penanaman Modal dan Pengendalian, membawahi ;
- a) Sub Bidang Penanaman Modal; dan,
- b) Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu,membawahi :
- a) Sub Bidang Perizinan dan Non Perizinan; dan,
- b) Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IX
Pasal 32

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dalam bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi .
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IX
Pasal 33

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi mempunyai tugas, melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perpustakaan , Kearsipan dan Dokumentasi;
- b. pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi ;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan,
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IX
Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Kantor Perpusatakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
BAB IX
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kepustakaan;
- d. Seksi Kearsipan;
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB X - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 36

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintahn Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Dikrektur yang bertanggunjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas dan Fungsi
- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan, pengobatan, pemulihan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat ( emergency) dan tindakkan medis; dan
- b. pelayanan dibidang administrasi umum dan kepegawaian, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan keuanganserta pelaporan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang rumah sakit :
- b. pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang rumah sakit;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang rumah sakit; dan ;
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan
BAB X - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB X - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur.
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi ;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 ( tiga ) bidang yaitu;
1. Bidang Penunjang Medis, membawahi ;
- a) Seksi Penunjang Teknis; dan,
- b) Seksi Peralatan
2. Bidang Pelayanan Medis, membawahi;
- a) Seksi Pelayanan; dan,
- b) Seksi Keperawatan
3. Bidang Keuangan dan Akuntansi, membawahi ;
- a) Seksi Pengelolaan Keuangan; dan,
- b) Seksi Pembukuan dan Akuntansi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 40

Kepegawaian dan kepangkatan pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Eselonering
Paragraf 1
Inspektorat
41
Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah 'Inspektorat' adalah :
1. Inspektur adalah Jabatan Struktural Eselon II.b ;
2. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
3. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural Eselon III.a ; dan,
4. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
Paragraf 2 Badan
BAB V - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 42

Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah 'Badan' adalah :
1. Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b ;
2. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a ;
3. Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b ; dan,
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
Paragraf 3
Kantor
BAB V - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 43

Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah 'Kantor' adalah :
1. Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon III.a ;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a; dan,
3. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
Paragraf 4
Rumah Sakit Umum Daerah
BAB V - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 44

Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah 'Rumah Sakit Umum Daerah ' adalah :
1. Direktur , adalah jabatan struktural eselon III.a ;
2. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b ;
3. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b ; dan,
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a ;
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 45

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 61); dan,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahu8n 2010 Nomor 13, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62);
dicabut dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 15 September 2014
BUPATI PESISIR SELATAN
DTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR: 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/2014)