Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 20 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 20 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN GURU PONDOK PESANTREN DALAM KABUPATEN BATANG HARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
Menimbang : a. bahwa Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren perlu diberi perhatian oleh Pemerintah Daerah, salah satunya dalam bentuk Pemberian Insentif sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan
- Guru Pondok Pesantren;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat mencapai sasaran dan berjalan dengan lancar, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren dalam Kabupaten Batang Hari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren dalam Kabupaten Batang Hari.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1249 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
Memperhatikan : 1. Peraturan
- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam ;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2014 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren ;
4. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/239/2001 tentang Panduan Tekhnis Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah ;
5. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5877 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren ;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN GURU PONDOK PESANTREN DALAM KABUPATEN BATANG HARI.
BAB IV - PONDOK PESANTREN
Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Guru terdaftar pada Pondok Pesantren di buktikan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan / Badan Pengurus / Pemerintah setempat;
- (2) Pimpinan dan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajar pada pondok pesantren program salafiyah non formal dan mampu memahami salah satu Kitab Kuning yang dibuktikan dalam pembagian tugas mengajar; jadwal mengajar, dan kitab yang diajarkan;
- (3) Bagi pimpinan pondok pesantren minimal mengajar 6 (enam) Jam dalam 1 (satu) minggu;
- (4) Bagi guru pondok pesantren minimal mengajar 18 (delapan belas) Jam dalam 1 (satu) minggu;
- (5) Berdomisili dalam wilayah pondok pesantren atau diluar pondok pesantren dengan jarak tempuh tidak mengganggu waktu proses kegiatan belajar mengajar.
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
SALINAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Dewan Perwakilan. . . . . . . . . .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desayang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
BAB II - SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari :
- a. kepala Desa; dan
- b. perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Bagian Kesatu Sekretariat Desa
BAB II - SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
Unsur staf. . . . . . . . . .
- (2) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) dan/atau Paling Sedikit terdiri dari 2 (dua) Kepala Urusan:
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaran pemerintahan desa, dapat ditetapkan perangkat desa sebagai staf dibawah kepala urusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jumlah dan penamaan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pelaksana Kewilayahan
BAB II - SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepada Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan luas wilayah, karakteristik geografis, kemampuan keuangan Desa, jumlah penduduk serta sarana dan prasarana penunjang.
Bagian Ketiga Pelaksana Teknis
BAB II - SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, disebut Kepala Seksi merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) dan/atau Paling Sedikit terdiri dari 2 (dua) Kepala seksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jumlah dan penamaan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PERSYARATAN PERANGKAT DESA
Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. mengetahui adat istiadat setempat;
- b. memiliki pengetahuan umum; dan
- c. memiliki keterampilam khusus.
- (4) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. tidak pernah dijatuhi sanksi adat selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus adat Desa diketahui pengurus adat kecamatan.
- g. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah kabupaten;
bebas narkoba. . . . . . . . . .
- i. bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari;
- j. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- k. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
- l. tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan Semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. kepala desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan mekanisme penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 8

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
BAB V - LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 9

Perangkat Desa dilarang :
- a. menjadi anggota partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, pemerintah dan masyarakat; dan
- h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan melakukan perbuatan lainnya yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai perangkat desa.
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 10

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyarat sebagai perangkat Desa; atau
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 11

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa atau dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
Bagian Kedua Pemberhentian Sementara
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal 17 -11- 2016 BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 17 -11- 2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 25
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 11 ), ( 11 ) /2016;
salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
MULA P. RAMBE S.Sos., MH
Pembina TK I (IV/b) NIP. 196909291994031005
a
.
n
.
S
E
K
R
E
12
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsirannya.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
SALINAN
```
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
```
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Utara Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
No. 134, 2016
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Utara Provinsi Kalimantan Barat;
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
2
3
- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.67/Menhut-II/2010 tanggal 28
5
Januari 2010 tentang Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117).
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- (1) Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- (5) Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT - KPH merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (8) Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (9) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- (10) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (11) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaan sebagai hutan tetap.
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejemlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan.
No. 134, 2016
BAB II - PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk UPT-KPH Wilayah Landak Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT - KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan yang berkedudukan di Kota Ngabang Kabupaten Landak dengan wilayah kerja meliputi KPHP Unit VI dan KPHP Unit Unit VII dengan luas area 143 Ha. (Seratus empat puluh tiga hektar).
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

UPT- KPH dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

UPT - KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT - KPH Wilayah Landak mempunyai fungsi:
- a. penyusunan programkerja dilingkungan UPT;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan UPT;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan;
- d. penyelenggaraan urusan penelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- e. pelaksanaan pengawasan pengelolaan hutan;
- f. pelaksanaan tata hutan pada wilayah kesatuan penelolaan hutan;
- g. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- h. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- i. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulaidari perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian diwilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- k. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- l. pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hhutan kayu dan bukan kayu:
No. 134, 2016
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan;
- n. pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan pengelolaan hutan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT-KPH Wilayah Landak Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Resort Pengelolaan Hutan
- (2) Bagan susunan organisasi UPT - KPH Wilayah Landak sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga Kepala Unit
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operational dan teknis
No. 134, 2016
penunjang di bidang kesatuan pengelolaan hutan wilayah Landak.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala UPT-KPH Wilayah Landak mempunyai fungai:
- a. memimpin UPT-KPH Wilayah Landak;
- b. membina administrasi kepegawaian dan organisasi di lingkungan UPT-KPH Wilayah Landak;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di UPTKPH Wilayah Landak;
- d. menyelenggarakan kegiatan kesatuanpengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan UPTKPH Wilayah Landak;
- f. mengendalikan kegiatan di lingkungan UPT-KPH Wilayah Landak;
- g. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT-KPH Wilayah Landak;
- h. melaksanakan fungsi lain di bidang pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan
tugas penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan urusan umum, kehumasan dan rumah tangga UPT;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset dilingkungan UPT;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.
Bagian Kelima
Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan hutan yang meliputi wilayah Landak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
No. 134, 2016
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan yang meliputi wilayah Landak sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugasdan fungsi Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan pemanfaatan hutan yang diserahkan oleh Kepala UPT.
Bagian Keenam
Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan dan
pemberdayaan masyarakat yang meliputi wilayah Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi wilayah Landak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang diserahkan oleh Kepala UPT.
No. 134, 2016
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan di bidang tertentu;
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah Kepala Seksi dan secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada UPT-KPH Wilayah Landak Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai ketentuan peraturan perundanundangan.
Bagian Kedelapan Resort Pengelolaan Hutan
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

- (1) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk berdasarkan fungsi kawasan
hutan dalam wilayah kerja UPT -KPH untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang unit.
- (2) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Resort Pengelolaan Hutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuaidenan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negari sipil dalam suatu jabatan strukturalsesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT-KPH disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
No. 134, 2016
- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional dilingkungan UPT-KPH wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPT, pejabat struktural dan fungsional pada UPT-KPH wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (WASKAT) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB VI - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada unitkerja lainnya.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja terkait.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan UPT-KPH wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka evaluasi organisasi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sertapejabat fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masingmasing berdasarkan pedoman yang ditetapkan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
No. 134, 2016
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Kepala Unit wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penataan organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
No. 134, 2016
penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 30 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
T.T.D
CORNELIS
Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
T.T.D
M. ZEET HAMDY ASSOVIE
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR
No. 134, 2016
Lampiran
: Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor
: 134 Tahun 2016
Tanggal
: 30 Desember 2016
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAN TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
CORNELIS
21
N/A
Preamble

Menimbang
: lagi dengan keadaan
bahwa "Overschrijvingstarief' tidak sesuai sekarang, sehingga perlu diadakan pengubahan;
Mengingat :
pasal 89 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Menetapkan :
Undang-undang tentang Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang dilampirkan pada Ordonansi yang mengatur biaya balik-nama barang tetap (Staatsblad 1949 No. 282).
N/A
Pasal 1

.
- §2 (1) "Overschrijvingstarief" diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
- *) Rapat pleno terbuka D.P.R. ke-18 pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 1956, (P. 47/1955).
- §2 (1) Kecuali apa yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut dari paragraf ini, untuk pembuatan suatu akta pendaftaran ditetapkan biaya sebagai berikut:
jika barang tetap yang bersangkutan mempunyai harga kurang
dari
Rp. 2.000,- Rp. 20,-
dari Rp. 2.000,- sampai
Rp. 5.000,- Rp. 30,-
dari Rp. 5.000,- sampai
Rp.10.000,- Rp. 40,-
dari Rp. 10.000,- sampai
Rp.20.000,- Rp. 50,-
dan untuk tiap-tiap Rp. 10.000,- selanjutnya atau sebagian dari padanya, ditambah Rp.10,-
Pasal II.
Biaya pembuatan suatu akta pendaftaran, yang permohonannya lengkap dengan segala warkah yang diperlukan sudah diajukan sebelum undang-undang ini berlaku, dipungut menurut tarip lama.
Pasal III.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 7 Maret 1956.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Menteri Kehakiman.
LOEKMAN WIRIADINATA
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Pebruari 1956.
Presiden Republik Indonesia.
SOEKARNO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1956 TENTANG
PENGUBAHAN "OVERSCHRIJVINGSTARIEF" YANG DILAMPIRKAN PADA ORDONANSI YANG MENGATUR BIAYA BALIK-NAMA BARANG-BARANG TETAP (STAATSBLAD 1949NO. 282)
UMUM.
Jika biaya maksimum untuk membuat suatu akta pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp. 80,- dalam tahun 1949 dianggap layak, maka jumlah itu pada dewasa ini dirasakan terlalu rendah.
Selain dari pada itu biaya untuk penyelesaian suatu akta pendaftaran tidak seimbang dengan biaya untuk penyelesaian suatu surat pemberitahuan ("landmeterskennis"). Penyelesaian suatu akta pendaftaran memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak dari pada banyak dari pada penyelesaian suatu surat pemberitahuan, pada hal biaya untuk pembuatan satu akta pendaftaran rata-rata lebih kurang Rp. 60,-, sedang biaya untuk pembuatan satu surat pemberitahuan, lebih kurang Rp. 70,-. Dengan demikian maka tidak terdapat suatu imbangan antara pengeluaran Negara dan retribusi yang diterima dari khalayak mengenai pembuatan akta pendaftaran itu.
Berhubung dengan itu tarip pemindahan hak 1949 (Staatsblad 1949 No. 282) perlu diubah. Pengubahan itu mengenai paragraf 2 ayat (1), yang merupakan intisari dari pemungutan biaya pemindahan hak.
Pasal demi pasal.
Pasal I.
Untuk menghilangkan keganjilan yang tersebut diatas maka biaya maksimum ditiadakan. Selanjutnya dipandang layak untuk menambah biaya pembuatan akta pendaftaran dari tanah yang berharga Rp. 10.000,- keatas dengan Rp. 10,- bagi tiaptiap Rp. 10.000.- atau sebagian dari padanya.
Pasal II.
Akan dirasakan tidak adil, jika orang yang telah memajukan permohonan sebelum berlakunya undang-undang ini dikenakan tarip baru oleh karena pembuatan akta pendaftaran tanahnya dilangsungkan pada hari atau sesudah hari berlakunya undangundang ini. Berhubung dengan itu perlu diadakan peraturan peralihan.
Sekretaris Kementerian Kehakiman,
Mr. SOEDARJO.
Termasuk Lembaran-Negara No. 12 tahun 1956.
LN 1956/12; TLN NO. 963