Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2023
Tentang PEDOMANPEMBIBITAN SAPIPOTONGDANPROSEDUR PENJUALAN TERNAKDI UNITPELAKSANA TEKNISDINASBALAI PEMBIBITAN TERNAKKABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
Berlaku: 54 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat a.
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik dan untuk mempermudah pembibitan ternak di UPTD Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur,perlu membuat Pedoman Pembibitan Sapi Potong dan Prosedur Penjualan Ternak di UPTDBalai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong dan Prosedur Penjualan Ternak Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Temak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Pedoman 101/Permentan/OT.140/7/2014 Pembibitan Sapi Potong Yang Baik; tentang
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI POTONG DAN PROSEDUR PENJUALAN TERNAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN TERNAK KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasall 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danj atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
7. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa danjatau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
11. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi Potong yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan petemakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok petemak, petemak, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota yang melakukan usaha pembibitan sapi potong.
2. 12.Rumpun Temak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan temak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
3. 13.Galur Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompokindividu temak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.
4. 14.Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok temak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
5. 15.Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan darr/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metodeatau teknologitertentu.
6. 16.Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan temak yang meliputi nama, nomor, performadari temak, dan tetua penurunnya.
7. 17.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak.
8. 18.BiosecurityAdalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang dan/ atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasiatau tidak disalah gunakan.
9. 19.Sistim Ekstensif/Pastura adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam padang penggembalaan.
20. Sistim Intensif adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam kandang.
BABII
ASASDANPEDOMAN
Pasa12
Peraturan Bupati ini diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggungjawab.
Pasa13
Pedoman pembibitan sapi potong dan prosedur penjualan ternak di Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Temak Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam menata pembibitan sapi potong dan prosedur penjualan temak di Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Temak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
BABIIl
SISTEMATlKA
Pasal4
- (1) Pedoman Umum pembibitan sapi potong dan prosedur penjualan temak di Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Temak Kabupaten Tanjung Jabung Timur UPTDdengan sistematika sebagai berikut :
- (2) lsi beserta uraian sistematika Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BABI Pendahuluan
BABII Tatalaksana Pemeliharaan
BABIn
BABIV
Prosedur Penjualan
TimTeknis
LAMPI RAN
PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR
TAHUN2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI POTONG DAN PROSEDUR PENJUALAN TERNAKDI UNIT PELAKSANATEKNIS DINASBALAIPEMBIBITANTERNAK KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR
PEDOMANPEMBIBITANSAPI POTONG DANPROSEDUR PENJUALAN TERNAKDI UNITPELAKSANATEKNIS DINASBALAIPEMBIBITAN TERNAKKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR
BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka penyediaan sapi potong dan menjamin keberlanjutannya maka dibutuhkan ketersediaan bibit sapi potong yang berkualitas secara berkesinambungan. Bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan sapi potong. Kemampuan penyediaan atau produksi bibit sapi potong dalam negeri masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu maka dibutuhkan partisipasi dan kerjasama an tara Pemerintah Daerah, masyarakat peternak dan stake holders terkait. Pemerintah Daerah mendorong dan membina usaha pembibitan sapi potong secara menyeluruh baik pada usaha peternakan rakyat, swasta, maupun di Unit Pelaksana Teknis milik Pemerintah Daerah. Masyarakat peternak sebagaisalah satu pelaku usaha pembibitan berperan sangat besar dalampenyediaan bibit nasional karen a lebih dari 95% sapi potong dimiliki dandipelihara oleh masyarakat tersebut. Dalam pengembangan pembibitan sapi potong masihperlu perbaikan manajemen antara lain pemuliabiakan ternak yang terarah dan berkesinambungan sehingga mampu memproduksi bibit sesuai standar. Untuk mewujudkan ketersediaan bibit sapi potong sesuai stan dar secara berkelanjutan perlu disusun pedoman pembibitan sapi potong yang baik.
B. Maksud dan Tujuan
Pedoman ini dalammelakukan dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaku usaha pembibitan sapi potong yang baik, danbagi Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, dengan tujuan agar diperoleh bibit sapi potong yang memenuhi standar.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi prasarana dan sarana, cara pembibitan, kesehatan hewan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya manusia, serta pembinaan dan pengawasan.