PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 33 Tahun 2007
Tentang TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN PEMERINTAHAN NAGARI
Berlaku: 16 Nopember 2007
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 (tiga) ayat (3) serta sesuai dengan amanat Pasal 106 (seratus enam) dan Pasal 113 (seratus tiga belas) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan Pemerintahan Nagari.
Mengingat
:
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958:
Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp; Penghapusan Ermerintahan Nagari 4 p
124
Menetapkan
:
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pemerintahan Nagari:
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN PEMERINTAHAN NAGARI.
BABI KETENTUAN UMUM Pasat 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar
2. 1945, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 2
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang menpunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, menpunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 3.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI): 5
6. » Kampung adalah wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemenntahan Nagari:
7. ND Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya, Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari .dalam pelaksanaan tugasnya,
8. 0 Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,
Gerbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp;£ Penghapusan Pemerintahan Nagari
126
10. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat
dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan saka dan pusako dalam Nagari,
12. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah tindakan meniadakan Pemerintahan Nagari yang sudah ada:
11. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada:
13. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah Penggabungan dua Pemerintahan Nagari atau lebih menjadi satu Pemerintahan Nagari baru,
15. Batas alam adalah suatu batas wilayah administrasi pemerintahan yang disepakati bersama dari bentuk-bentuk fisik alam yang menjadi batas administrasi Kampung, Pemerintahan Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya:
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahanan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari:
18. Batas buatan adalah suatu batas wilayah administrasi pemerintahan yang disepakati bersama dari bentuk-bentuk fisik buatan manusia yang menjadi batas administrasi Kampung, Pemerintahan Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya.
BAB I
Pasal 3

- (1) Pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu), bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
- (2) masyarakat. Pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah status Nagari sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari-nya, atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada.
Berdasarkan pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari bahwa, Pembentukan Pemerintahan Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Penduduk : jumlah penduduk untuk pembentukan Pemerintahan Nagari paling sedikit 2.500 orang atau 600 kepala keluarga.
- b. Luas Wilayah :
3. memiliki batas-batas wilayah yang jelas.
- d. Potensi Wilayah : tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaan pemerintahan Nagari dalam menunjang pembangunan Nagari.
- c. Sosial Budaya : tetap terciptanya suasana kerukunan hidup bermasyarakat dan adat istiadat.
Prrkup : Tata Cara Pembentukan, Genggabungan &amp;L Penghapusan Pemerintahan Nagari
Xx
- Sarana dan prasarana : tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan Pemerintahan Nagari. e
BAB I
Pasal 5

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf a adalah penduduk yang telah menetap terus menerus di wilayah Pemerintahan Nagari tanpa terputus selama 6 (enam) bulan terakhir dan bersumber dari data yang dapat
- (2) dipertanggungjawabkan. | Batas-batas wilayah yang jelas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf b adalah batas-batas alam dan atau batas-batas buatan yang ditetapkan dan akan menjadi data penyusunan peta dan luas wilayah Pemerintahan Nagari.
- (4) Ketersediaan potensi sumber daya alam dalam pembangunan wilayah Pemerintahan Nagari harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (3) Sosial budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf c adalah pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari harus tetap terciptanya keharmonisan kerukunan hidup bermasyarakat dan adat istiadat.
- (5) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf e adalah jalan, pasar, lembaga perekonomian, sekolah, sarana kesehatan, tempat ibadah, sarana olah raga dan kepemudaan serta sarana dan prasarana lainnya.
BAB I
Pasal 6

- (1) Jumlah kampung dalam sebuah Pemerintahan Nagari sekurangkurangnya 2 (dua) buah.
- (2) Kriteria pembentukan kampung berdasarkan kepada : a. Jumlah penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal, dengan ketentuan sebagai berikut :
Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp; Penghapusan Pemerintahan Nagari 6
129
4. Sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang bagi konsentrasi tempat tinggal penduduk padat atau wilayah tempat tinggal penduduk berdiameter sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) meter.
3. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang bagi konsentrasi penduduk sangat jarang atau wilayah tempat tinggal berdiameter lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
2. Sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) orang bagi konsentrasi penduduk jarang atau wilayah tempat tinggal penduduk berdiameter antara 1.500 (seribu ima ratus) meter sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
- b. Mempunyai batas-batas wilayah administratif yang jelas.
- C. Memiliki kantor kepala kampung.
- d. Memiliki sebuah masjid.
- (3) Pembentukan kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB I
Pasal 7

.
- (1) Bagi kampung sebagai wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari yang telah terbentuk selama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pengusulan pembentukan kampung disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati, setelah dimusyawarahkan dengan BAMUS NAGARI dan berpedoman kepada pasal 6 (enam) ayat (2) di atas.
- (2) Pembentukan kampung selanjutnya harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengusulan pembentukan kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas harus mendapat rekomendasi dari Camat.
Pasai 8
- (1) Penguasaan dan pengelolaan aset Pemerintahan Nagari induk yang berada di Pemerintahan Nagari baru, menjadi aset
Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp;Penghapusan Pemerintahan Nagani
130
- Pemerintahan Nagari baru dan harus digunakan sebesarbesarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2) Perubahan fungsi atau penghapusan aset Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus berdasarkan musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari yang difasilitasi oleh Camat.
BAB I
Pasal 9

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 4 (empat), 5 (lima), pasal 6 (enam) ayat (1) dan pasai 8 (delapan) peraturan ini, merupakan dokumen pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagan.
Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Pasat 10
- (1) Pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari, berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disampaikan secara tertulis kepada Wali Nagari dan BAMUS NAGARI.
- (2) Aspirasi dan prakarsa masyarakat harus berdasarkan kepada pasal 2 (dua), pasal 3 (tiga), pasal 4 (empat) dan pasal 5 (lima) peraturan ini.
BAB I
Pasal 11

Penentuan batas-batas wilayah Pemerintahan Nagari agar mengacu kepada kondisi wilayah Desa terakhir sebelum pelaksanaan Pemerintahan Nagari, untuk memudahkan dalam menentukan luas wilayah Pemerintahan Nagari pemekaran.
Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan cl Penghapusan Pemenintahan Nagari
131
- (1) Wali Nagari membentuk panitia pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari yang terdin dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda Nagari dan Perangkat Pemerintah Nagari serta memperhatikan keterwakilan wilayah melalui musyawarah dengan sebuah keputusan.
- (3) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sekurang-kurangnya terdiri dari :
- (2) Jumlah anggota panitia pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Pembina/Penasehat a
5. Ketua. b
6. Sekretaris. C.
7. Bendahara.
8. Komisi Adat dan Sosial Budaya.
9. . Komisi Pendataan Aset dan Potensi.
10. Komisi Pendataan Batas Wilayah dan Penduduk. f
- (4) Jabatan pembina/penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dijabat langsung oleh Wali Nagari, Ketua BAMUS NAGARI dan Ketua KAN, sedangkan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisi-Komisi dipilih dari Perangkat Pemerintah Nagari dan unsur-unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah berdasarkan musyawarah.
- (6) Data dan informasi yang dihasilkan oleh panitia pembentukan atau pemekaran wilayah Pemerintahan Nagan dituangkan dalam sebuah dokumen, dengan berdasarkan kepada pasal 2 (dua), pasal 3 (tiga), pasal 4 (empat) pasal 5 (lima), pasal 6 (enam) dan pasal 8 (delapan) peraturan ini.
- 5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bertugas membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam menyiapkan data dan infommasi serta kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan atau pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari.
Berbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp;£ Penghapusan Pemerintahan Nagan € 4
132
- (7) Format -Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas seperti lampiran | Peraturan ini.
BAB I
Pasal 13

- (1) Wali 'Nagari bersama BAMUS NAGARI mengadakan musyawarah Nagari guna membahas aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari yang dihadiri oleh Camat dan atau pejabat Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil musyawarah Nagari dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Wali Nagari, Ketua BAMUS NAGARI, Ketua KAN, Ketua dan Sekretaris Panitia Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari.
- (2) Peserta musyawarah Nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda Nagari dengan memperhatikan keterwakilan utusan wilayah kampung, Panitia Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari dan perantau.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah Nagari.
BAB I
Pasal 14

- (1) Dengan memperhatikan berita acara hasil musyawarah Nagari yang menyepakati pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari, Wali Nagari membuat Rancangan Peraturan Nagari guna dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama dengan BAMUS NAGARI menjadi Peraturan Nagari.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, baru bersifat usulan kepada Pemerintahan Daerah.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD oleh Wali Nagari melalui Camat dengan sebuah surat pengantar.
- 1) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pasal 14 (empat belas) di atas, sekurang-kurangnya memuat :
- b. Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah status Nagari sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari-nya, atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada.
- a. Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
4. Nama, batas-batas, luas dan ibu Pemerintahan Nagari.
- e. Mengusulkan kepada Bupati dan Ketua DPRD, agar pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Nama-nama kampung. ap
- (2) Sekurang-kurangnya urutan susunan dokumen pengusulan pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari kepada Bupati dan Ketua DPRD, adalah sebagai berikut :
- b. Surat pengantar Wali Nagari kepada Bupati dan Ketua DPRD melalui Camat tentang penyampaian dokumen pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari (format pada lampiran Hi Peraturan ini).
- a. Surat pengantar Camat kepada Bupati dan Ketua DPRD tentang penyampaian dokumen pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari (format pada lampiran II Peraturan ini) .
- c. Peraturan Nagari tentang Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari (format pada lampiran IV Peraturan ini)
' Perbup : Tata Cara @embentukan, Penggabungan &amp;L Penghapusan Prmerintahan Nagari 4
- d. Keputusan BAMUS NAGARI tentang Persetujuan Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari (format pada lampiran V Peraturan ini)
134
- e. Berita acara musyawarah Nagari tentang pembahasan aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk pemekaran Pemerintahan Nagari (format pada lampiran VI Peraturan ini)
- g. Data jumlah penduduk pemekaran Pemerintahan Nagari yang dirinci menurut kampung.
3. f£ Data luas wilayah, batas-batas wilayah pemekaran Pemerintahan Nagari beserta batas Kampung yang dituangkan dalam bentuk peta wilayah Pemerintahan Nagari.
- h. Data sosial budaya di wilayah pemekaran Pemerintahan Nagari, yaitu sekurang-kurangnya memuat : 1) data nama organisasi sosial kemasyarakatan, 2) nama suku/kaum beserta nama kepala suku/kaum, dan 3) kesepakatan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda dan tokoh masyarakat lainnya bahwa pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari akan tetap menjamin terpeliharanya keharmonisan kerukunan hidup bermasyarakat dan kelestarian adat-budaya salingkah Nagari.
- j. Data sarana dan prasarana seperti : 1) kelas dan panjang jalan, 2) jenis dan jumlah pasar, 3) jenis dan jumlah lembaga perekonomian (Bank, BPR, koperasi, kelompok tani dsb), 4) jenis dan jumlah sekolah, 5) jenis dan jumlah sarana kesehatan, 6) jenis dan jumlah tempat ibadah, 7) jenis dan jumlah sarana olah raga dan kepemudaan. .
- i. Data potensi wilayah pemekaran Pemerintahan Nagari memuat : 1) jenis bahan galian / tambang, 2) jumlah sungai, 3) jumlah telaga/danau, dan 4) peruntukan lahan.
- k. Surat-surat aspirasi masyarakat.
- 1) Bupati membentuk Tim Verifikasi Kabupaten guna menindakianjuti Peraturan Nagari tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 14 (empat belas) peraturan |
- (2) int. Tim Verifikasi Kabupaten bertugas membantu Bupati dalam melakukan penelitian kondisi objektif lapangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati ini serta hasil pengamatan dan dialog dengan masyarakat.
- (3) Tim Verifikasi Kabupaten akan melakukan penelitian kondisi objektif lapangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pasal 14 (empat belas) peraturan ini diterima.
BAB I
Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penelitian akhir terhadap kondisi objektif lapangan dilakukan, Tim Verifikasi Kabupaten melaporkan hasilnya kepada Bupati sebagaimana dimaksud pasal 16 (enam belas) peraturan ini.
- a. Menyetujui semua dan atau sebahagian, usulan pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 14 (empat belas) peraturan ini.
- (2) Dengan memperhatikan secara seksama laporan hasil kerja Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Bupati menetapkan : .
- b. Menunda dan atau membataikan, baik semua ataupun sebahagian usulan pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 14 (empat belas) peraturan ini.
- (3) Usulan pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari yang disetujui sebahagian, ditunda dan atau dibatalkan baik semua ataupun sebahagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, disampaikan secara tertulis kepada Pemerintahan Nagari setempat melalui Camat.
BAB I
Pasal 18

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari atau Pemekaran Pemerintahan Nagari kepada DPRD, guna dibahas dan ditetapkan dengan sebuah Peraturan Daerah.
BAB I
Pasal 19

- (1) Bagi Wali Nagari dan anggota BAMUS NAGARI yang dalam masa jabatannya terjadi pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran Pemerintahan Nagari, maka Wali Nagari dan angggota 'BAMUS NAGARI yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya di wilayah Pemerintahan Nagari induk.
- (2) Wilayah Pemerintahan Nagari induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah wilayah dimana pusat/ibu Pemerintahan Nagari awal berada.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 20

Penggabungan dan atau penghapusan Pemerintahan Nagari, dapat dilakukan setelah penyelenggaran Pemerintahan Nagan di wilayah yang bersangkutan telah mencapai usia paling sedikit 5 (lima) tahun.
Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp; Penghapusan Pemerintahan Nagan 4 « € € p. 7
- (1) Pemerintahan Nagari yang telah dibentuk atau dimekarkan sebagaimana dimaksud pasal 18 (delapan belas) peraturan ini, dapat digabungkan dengan Pemerintahan Nagari terdekat baik seluruhnya maupun sebagian wilayahnya atau dihapus.
- (3) Penggabungan dan atau penghapusan Pemerintahan Nagan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Pemerintahan Daerah setelah dimusyawarahkan dengan Pemerintahan Nagari yang bersangkutan, Kerapatan Adat Nagari dan semua unsur Pemerintahan Nagari yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Penggabungan dan atau penghapusan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan, karena tidak lagi sesuai dengan tujuan dan memenuhi syarat-syarat pembentukan atau pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) peraturan ini.
Pasai 22
Penggabungan dan atau penghapusan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pasal 21 (dua puluh satu) di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (1) Penggabungan dan atau penghapusan Kampung, dapat dilakukan setelah sekurang-kurangnya setelah 3 (tiga) tahun Kampung tersebut dibentuk.
Perbup : Tata Cam @embentukan, Penggabungan &amp;, Penghapusan Pemerintahan Nagari 4 €
158
- (2) Kampung yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pasal &amp; (enam) peraturan ini, dapat digabungkan dengan kampung terdekat baik seluruhnya maupun sebagian wilayahnya atau .. dihapus.
- (3) Penggabungan dan atau penghapusan Kampung dilakukan karena tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (enam) ayat (2) peraturan ini.
Pasai 24
- (1) Penggabungan dan atau penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pasal 23 (dua puluh tiga), dilakukan oleh Bupati setelah dimusyawarahkan dengan unsur Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
- (2) Penggabungan dan atau penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.
2. Melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat kecamatan. a
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) mekputi :
- b. Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan di lapangan.
- d. Mengambil tindakan-tindakan sebagaimanamestinya berdasarkan peraturan ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Cc. Memberikan bantuan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
9. Melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat Pemerintahan Nagari. a
10. Melakukan bimbingan teknis administratif dan operasional. b.
11. Op Melakukan fasilitasi secara aktif pelaksanaan peraturan ini. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap .proses pelaksanaan.