UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1955
Tentang No Description
Berlaku: 16 Agustus 1955
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), (Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No. 6),
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undangundang;
Mengingat
:
- pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT No. 3 TAHUN 1954 TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 No. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 No. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 tentang mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) ditetapkan sebagai undangundang yang berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

.
"Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir berturut-turut dengan Staatsblad 1935 No. 1, Staatsblad 1941, No. 30 dan Staatsblad 1926 No. 445, diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut :
- I. Pasal-pasal 7, 8, 9 dan 10 "Indonesische Comptabiliteitswet" dibaca sebagai berikut :
N/A
Pasal 7

.
Tahun dinas berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut.
N/A
Pasal 8

.
Yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah :
- a. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Negeri atau kantor-kantor yang diserahi pekerjaan Kas Negeri;
- b. semua perhitungan, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dilakukan antara bagian-bagian anggaran;
- c. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dibukukan atas daftar-daftar perhitungan tertentu, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- d. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu diterima atau dikeluarkan oleh Wakil-wakil Republik Indonesia di Luar Negeri;
- e. pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu, yang diterima dari atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan Negara yang berdasarkan "Indonesische Bedrijvenwet";
- f. sisa-sisa dari uang-uang untuk diperhitungkan kemudian yang ada pada akhir tahun itu, yang di dalam waktu dua bulan sesudah itu telah diberikan perhitungannya.
N/A
Pasal 9

.
- (1) Jika di dalam suatu tahun belum dilakukan pengeluaran-pengeluaran mengenai hutang-hutang Negara yang sudah dapat ditagih di dalam tahun itu, maka hutang-hutang itu sekedar belum kadaluwarsa dibebankan pada anggaran tahun pembayarannya, yaitu pada anak pasal yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, atau jika anak-pasal yang demikian itu tidak ada pada anak-pasal yang termasuk pos pengeluaranpengeluaran tidak tersangka.
- (2) Pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka yang terjadi karena hal tersebut di atas dipertanggung-jawabkan tersendiri dalam daftar perhitungan anggaran yang termaksud dalam pasal 69.
N/A
Pasal 10

.
- (1) Tentang semua jumlah yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang termaksud pada pasal 8 huruf a sampai dengan f, disampaikan pertelaan-pertelaan kepada Kementerian-kementerian di dalam waktu yang demikian, sehingga daftar perhitungan anggaran, yang disebut dalam pasal 69, dapat dibuat selambat-lambatnya enam bulan sesudah akhir tahun.
- (2) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1.
- II. Pasal-pasal 8a, 11 dan 11a "Indonesische Comptabiliteitswet" dicabut.
- III. Pada ayat 3 pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" perkataan-perkataan "voor het sluiten van de betrokken dienst" diganti dengan perkataan-perkataan "uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het jaar."
- IV. Ayat 4 pasal 12 "Indonesische Bedrijvenwet" dicabut.
- V. Pasal 16 "Indonesische Bedrijvenwet" dibaca sebagai berikut :
6. "Kecuali pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu yang diterima dari atau diberikan kepada Negara, maka yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah:
- a. untuk anak-bagian yang pertama:
1. kewajiban-kewajiban berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, yang selama tahun itu timbul terhadap pihak-ketiga;
2. perhitungan-perhitungan dengan anak-bagian yang kedua atau bagianbagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
3. uang-uang muka yang selama tahun itu diberikan kepada pemborongpemborong atau leveransir-leveransir berdasarkan pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan yang berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, tetapi lain daripada yang termaksud pada 1.
- b. untuk anak-bagian yang kedua :
1. perhitungan-perhitungan dengan anak-bagian yang pertama atau bagianbagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
2. semua beban dan hasil lainnya yang timbul selama tahun itu.
- VI. Dalam pasal 23 "Indonesische Bedrijvenwet" perkataan-perkataan "het tweede lid van" dihapuskan.
N/A
Pasal 2

.
Berhubung dengan kesukaran-kesukaran yang mungkin dapat timbul dalam melaksanakan dengan segera seluruh peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang undang ini, maka Menteri Keuangan untuk ini berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan-peralihan seperlunya.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Januari 1954, dengan ketentuan bahwa :
- (1) Undang undang ini untuk pertama kalinya digunakan pada penyusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1953 dengan mengecualikan perubahan pasal 9 "Indonesische Comptabiliteitswet", termuat pada angka I.
Diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1955. Menteri Kehakiman, ttd. LOEKMANWIRIADINATA.
- (2) Pasal 9 "Indonesische Comptabiliteitswet" yang telah diubah itu untuk pertama kalinya akan digunakan pada penyusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1954.
- (3) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 dan 2.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1955. Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMADHATTA.
Menteri Keuangan, ttd. ONGENGDIE.
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR12 TAHUN 1955
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT
UMUM.
Pelaksanaan Anggaran Negara terikat pada suatu tahun dinas yang mulai pada tanggal 1 Januari dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut sistem Indonesische Comptabiliteitswet (I.C.W.), masa tersebut masih terbuka sampai beberapa bulan di dalam tahun berikutnya, supaya dapat diperoleh gambaran yang sebaik-baiknya tentang semua tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Negara. Pokok pikiran daripada sistim ini ialah supaya semua tindakan Pemerintah, pun juga yang belum mengakibatkan pembebanan anggaran sebelum tanggal 31 Desember, sebanyak mungkin masih dapat dimuat dalam daftar perhitungan anggaran (begrootingsrekening) yang bersangkutan.
Berhubung dengan itu, maka menurut apa yang ditentukan dalam pasal 11 Indonesische Comptabiliteitswet, pekerjaan-pekerjaan atau levering-levering yang berdasarkan kontrak-kontrak yang bersangkutan seharusnya sudah selesai sebelum tanggal 31 Desember dari sesuatu tahun anggaran, masih diberi tempo sampai tanggal 1 April tahun berikutnya untuk diselesaikan, bilamana penyelesaiannya tidak dapat terlaksana sebelum tanggal 31 Desember, karena hal-hal yang tidak tersangka; selanjutnya, waktu untuk memerintahkan pembayaran-pembayaran mengenai hutanghutang Pemerintah yang timbul di dalam sesuatu tahun anggaran dan membebankan pembayaran-pembayaran itu pada anggaran, ditetapkan sampai tanggal 1 Juli tahun berikutnya.
Harus diakui, bahwa sistim tersebut pada azasnya adalah baik sekali, akan tetapi disamping itu harus diakui pula, bahwa pelaksanaannya hanya akan dapat memperoleh hasil-hasil yang memuaskan, jika tenaga-tenaga tata-usaha yang bersangkutan faham benar-benar tentang maksud dan tujuan sistim itu. Karena tidaklah demikian halnya dengan tenaga-tenaga tata-usaha sehabis Perang Dunia kedua, maka ternyata bahwa Pemerintah tidak akan dapat mengajukan daftar perhitungan anggaran menurut syarat-syarat Indonesische Comptabiliteitswet.
Suatu daftar perhitungan anggaran, yang memenuhi syarat-syarat undang-undang, pada waktu sekarang hanya mungkin jika syarat-syarat itu sendiri direndahkan. Dengan sesuatu sistim yang lebih sederhana daripada sistim yang diuraikan di atas, boleh diharapkan, bahwa Pemerintah pada waktu yang pantas akan dapat menyusun suatu daftar perhitungan anggaran yang tidak terlalu menyimpang dari hukum. Hal ini dianggapnya sebagai suatu kemajuan yang mengimbangi kemunduran, yang mungkin dapat dilihat di dalam penyederhanaan itu. Karena alasan inilah maka diajukan rancangan Undang-undang ini, tetapi dalam pada itu dinyatakan pula kesanggupan untuk tetap berusaha mempertinggi mutu tenaga-tenaga tata-usaha yang ada sekarang.
Jika di kemudian hari sudah ada cukup tenaga yang cakap, maka dapat ditinjau kemungkinan untuk kembali kepada sistim lama, atau memakai sistim baru yang didasarkan pada penyederhanaan yang diusulkan ini.
Dalam rancangan undang-undang ini sistim lama dengan terbukanya tahun dinas diganti dengan apa yang dinamakan "kasstelsel", yang berlaku sepenuhnya baik untuk pengeluaran-pengeluaran, maupun untuk penerimaan-penerimaan. Pokok daripada kasstelsel ini ialah, bahwa hanya pengeluaran-pengeluaran dan penerimaanpenerimaan yang di dalam waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember sungguh-sungguh dikeluarkan dari atau dimasukkan dalam kas-kas Negara akan dimuat dalam daftar perhitungan anggaran yang berkenaan dengan tahun itu.
Tindakan-tindakan di dalam sesuatu tahun, yang mempunyai tujuan untuk mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran atau penerimaan-penerimaan di dalam tahun itu juga, tetapi tidak sampai mempunyai akibat sedemikian itu, tidak akan nampak dalam daftar perhitungan anggaran yang bersangkutan.
Untuk anggaran perusahaan-perusahaan Negara yang berdasarkan Indonesische Bedrijvenwet (IBW) kasstelsel ini tidak akan diadakan, karena suatu sistim, yang menghendaki supaya perbuatan-perbuatan yang bersangkutan hanya dibukukan, jika pengeluaran atau penerimaan yang berkenaan dengan perbuatan itu dikeluarkan dari atau dimasukkan dalam kas, tidak sesuai dengan pembukuan anggaran secara commercieel yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan Negara itu. Karena itu, maka juga hubungan antara induk anggaran (hoofdbegroting) dan anggaran perusahaanperusahaan Negara, yang berupa pos-pos pembayaran (uitkeringsposten) antara Negara dan perusahaan tidak akan tersangkut dalam perubahan, sistim yang diusulkan ini. Pertanyaan apakah tidak lebih baik jika anggaran bagi perusahaan-perusahaan Negara tidak lagi dimuat dalam induk anggaran dalam wujud pos-pos pembayaran saja, tetapi dalam wujud bagian-bagian anggaran lengkap, yang sederajat dengan bagian-bagian anggaran lainnya, sedang diselidiki.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
PASAL I.
N/A
Pasal 1

:
- I. Ad pasal 7 Indonesische Comptabiliteitswet (baru).
2. Perubahan ini hanya mengandung suatu penegasan tentang arti "tahun dinas".
3. Ad pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet (baru).
Dalam pasal inilah diwujudkan apa yang dinamakan "kasstelsel". Jumlah-jumlah uang atau perhitungan-perhitungan secara pembukuan, yang merupakan pengeluaran-pengeluaran atau penerimaan-penerimaan anggaran, tidak lagi dianggap termasuk suatu tahun dinas menurut saat terjadinya perbuatan-perbuatan yang menjadi dasar pengeluaran-pengeluaran atau penerimaan-penerimaan itu (menurut "stelsel van deverkregen rechten", yang terkandung dalam pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet sekarang), tetapi menurut saat jumlah-jumlah uang itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas-kas Negara, atau saat pembukuan perhitungan-perhitungan itu dilakukan.
Di sini nampaklah dengan sendirinya mengapa kasstelsel ini tidak dapat dipakai untuk anggaran perusahaan-perusahaan Negara.
Hal penerimaan-penerimaan masih memerlukan.penjelasan lebih lanjut. Menurut Indonesische Comptabiliteitswet sekarang, maka bagi penerimaan-penerimaan pada umumnya telah berlaku kasstelsel (pasal 8 sub a angka 2); bagi penerimaanpenerimaan berkenaan dengan penjualan hasil bumi dan hasil tambang Pemerintah berlaku "stelsel van de verkregen rechten" (pasal 8 sub a, angka 1 dan angka 3) dan bagi penerimaan-penerimaan pajak berlaku "stelsel van de zuivere opbrengst" (pasal 8a) yang pada dasarnya sama dengan "stelsel van de verkregen rechten".
N/A
Pasal 8

a telah dihentikan kekuatan berlakunya sejak tanggal 1 Januari 1946, sehingga terhitung mulai tanggal sejak tanggal 1 Januari 1946, sehingga terhitung mulai tanggal tersebut bagi jenis penerimaan-penerimaan ini juga telah berlaku kasstelsel. Dengan tercabutnya pasal 8a "stelsel van de zuivere opbrengst" dari zaman sebelum tanggal 1 Januari 1946 tidak mungkin dihidupkan kembali. Adapun ketentuan dalam pasal 8 sub a angka 1 dan angka 3 dengan sendirinya menjadi terhapus karena perubahan pasal 8 yang diusulkan ini.
N/A
Pasal 8

(baru) menyatakan bagi pengeluaran-pengeluaran dan penerimaanpenerimaan manakah harus dipakai "kasstelsel" untuk menentukan tahun dinasnya (huruf a sampai dengan d), dan bagi pengeluaran-pengeluaran dan penerimaanpenerimaan mana harus dipakai dasar lain untuk hal itu (huruf e dan f).
Sub a.
Ketentuan ini mengenai jumlah-jumlah uang yang di dalam suatu tahun masuk dalam atau keluar dari kas-kas yang disebut "Kas Negeri" atau kas lain yang sebagai atau seluruhnya melakukan pekerjaan "Kas Negeri (seperti Kas Negeri Pembantu, Pembantu Kas Negeri, Kantor Pos dan Kantor Pos Pembantu).
Dengan sendirinya ketentuan ini juga mengenai jumlah-jumlah uang yang harus dikeluarkan dari Kas Negeri (atau kas yang menjalankan pekerjaan Kas Negeri), tetapi harus sekalian disetor kembali (pengeluaran-pengeluaran dengan s.p.m.u. kosong atau nihil mandaten).
Menurut istilah yang lazim kas-kas tersebut dinamakan "kas-kas umum" (algemene kassen), untuk membedakannya dari "Kas-kas Khusus" (bijzondere kassen), yaitu kas-kas yang tersedia bagi penerimaan-penerimaan dan/atau pengeluaranpengeluaran, yang hanya khusus bersangkutan dengan Jawatan atau Kantor dari mana kas-kas itu merupakan sebagian. Kas-kas khusus antara lain ialah: kas penerima douane dan kas debitant garam (melulu untuk penerimaan), kas pemegang "uang-uang untuk diperhitungkan kemudian" (melulu untuk pengeluaran), kas penjara dan kas rumah sakit umum (baik untuk penerimaan maupun pengeluaran).
Dengan
N/A
Pasal 16

Indonesische Bedrijvenwet sekarang menentukan tahun dinas bagi bebanbeban dan hasil-hasil exploitasi saja. Untuk menentukan tahun dinas bagi pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan modal harus dipakai pasal 8 lndonesische Comptabiliteitswet (lama). Karena pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet baru berdasarkan kasstelsel, yang tidak berlaku bagi anggaran perusahaan-perusahaan Negara, maka hubungan antara pasal 16 Indonesische Bedrijvenwet dan pasal 8 Indonesische Comptabiliteitwet, mengenai pengeluaranpengeluaran dan penerimaan-penerimaan modal harus diputuskan. Redaksi baru mencabut pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan modal dan juga beban-beban dan hasil-hasil exploitasi yang harus dianggap termasuk tahun dinas perusahaan Negara.
Ayat kedua pasal ini dihapuskan dan dimasukkan pada pasal 8 Indonesische Comptabditeitswet (sub e), karena penempatan secara ini dipandang lebih baik dilihat dari sudut sistematik undang-undang.
Karena ayat 2 pasal 16 Indonesische Bedrijvenwet dihapuskan, maka pasal 23 Indonesische Bedrijvenwet juga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.
N/A
Pasal 2

.
Tidak memerlukan penjelasan.
Karena undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Januari 1954, maka tahun dinas 1953 ditutup pada tanggal 31 Desember tahun itu juga, artinya isi undang-undang ini berlaku bagi daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1953.
Hanya karena pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet, yang telah diubah ini, baru akan menjadi berlaku terhadap daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1954, maka di dalam daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1953 masih akan nampak pos-pos "pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka", yang berdasarkan pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet yang telah diubah ini dirasa perlu untuk menghindarkan, bahwa pengeluaran-pengeluaran yang didalam berjalannya tahun 1953 telah dibukukan pada pos-pos "pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka" kelak pada akhir tahun itu harus dipindahkan pada pos-pos lain. Yang demikian itu hanya akan mengakibatkan penambahan tata-usaha saja, yang untuk masa sekarang tentu tidak diingini.