Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 18 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Seluma Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seluma dan guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu di pandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan BarangfJasa Pemerintah Kabupaten Seluma;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Standar Operasional Frosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Selurna; b.
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2661;
-/
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor l2S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44g7l sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48aal;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 3.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4o,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a3); 4.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 5.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penggelolaa Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penggelolaan Barang Mitik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO8 6.
-
llt
Menetapkan
Nomor TS,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentangOrganisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47a\; 8.
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OAT tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah; 9.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OtO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2AL2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 10.
MEMUTUSKAIII:
:PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
€
BAB I - I{ETEIYTUAIS T'MUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. 2Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Seluma;
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Seluma;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
7. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Seluma;
8. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari Inspektorat, sekretariat Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Satuan polisi pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut pA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan kerja perangkat Daerah yang dipimpinnya;
-i
- 1O. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutrya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja perangkat Daerah;
- ll.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
12. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten seluma selanjutnya disebut ULp adalah Unit Organisasi Non Struktural yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten seluma secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Unsur ULP adalah Kepala ul.p, sekretariat ul,p dan Kelompok Kerja ULp;
14. Kelompok Kerja pengadaan selanjutnya disebut Polqia, adalah Tim yang terdiri atas pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemitihan penyedia barang/jasa di dalam ULp;
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Seluma, adalah pusat pelayanan proses pengadaan Barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Seluma;
16. standar operasional prosedur untuk selanjutnya disebut SOP, adalah serangkaian tahapan kegiatan yang bersifat baku dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan tungsi ULP;
\2
v
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang d'iangkat oleh Pengguna arlggaranlkuasa pengguna anggaran untuk Melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pengadaan langsung;
18. Dokumen Pengadaan adalah dokumen ditetapkan oleh UlP/Pejabat Pengadaan memuat informasi dan ketentuan yang ditaati oleh para Pihak Yang proses Pengadaan Barang/ Jasa; yang yang harus dalam
3. lg.Efektif berarti SOP dapat menjamin pengadaan berlangsungmencapai sasaran telah ditetapkan; proses yang
20. Efisien, berarti SOP barang/jasa harus menjamin pengadaan diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalamwaktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
21. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syaratteknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
6. 22.AktJrltabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
23. Dinamis, berarti disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak kaku mudah dipahami dan diterapkan berarti SOP tidak menimbulkan multi tafsir dan dapat dengan mudah untuk diterapkan;
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

SOP disusun dengan azeLs efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah dipahami dan diterapkan.
Bagian Kedua Maksud
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

SOP disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi anggota ULP dalam Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi ULP Pemerintah Kabupaten Seluma
Bagian Ketiga I\rjuan
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

T\rjuan penJrusunan SOP adalah:
- a. Efisiensi dan efektivitas proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- b. Ketertiban administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- c. Meningkatkan efektivitas koordinasi antara ULP dengan SKPD;
BAB III - TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 5

- (1) ULP bertanggungiawab melaksanakan pengadaan barang/jasa yang melalui proses pelelangan/ seleksi dari proses pelelangan sampai dengan ditetapkannyapemenang.
2. (2\ Pada awal tahun anggaran SKPD mengirimkan rencana umum pengadaan kepada ULP, selambat-selambat 30 hari sejak KUA PPAS disahkan dan pada perubahan anggaran, selambat-lambatnya 2A }rarr setelah ditetapkan perubahan KUA PPAS.
- (3) Pelelangan Jasa Konstruksi maksimal dilakukan pada:
- a. Untuk paket yang menggunakan sumber dana APBD murni dilaksanakan selambatlambatnya pada Bulan Juli sedangkan untuk APBD Perubahan dilaksanakan setelah di tetapkannya KUA PPAS.
- b. Untuk paket yang menggunakan sumber dana selain APBD, maka waktu pelelangan dilakukan setelah di tetapkannya KUA PPAS.
- (4) SKPD menyerahkan kelangkapan dokumen Pengadaan ke pada ULP selambat-lambatnya :
- a. Paket jasa konsultansi/barang/jasa lainnya 7 }rari sebelum pelelangan.
- b. Paket Konstruksi 10 hari sebelum pelelangan (5) ULP mengelola dokumen pengadaan dan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang akan dilelangkan oleh SKPD pada setiap tahun anggaran.
\tr
- (6) ULP melakukan rekapitulasi data pelelangan pengadaan, baik laporan per SKPD maupun secara keseluruhan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. {71 ULP membantu menjawab sanggah banding yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa.
- (8) Untuk pelaksanaan pelelangan diluar ruang lingkup ULP, SKPD dapat menyampaikan permohonan jika ingin dilaksanakan oleh ULp.
- (9) ULP memberikan laporan pelaksanaan pengadaan barang jasa kepada SKPD setiap bulan.
5. (1O) ULP melakukan koordinasi dengan LPSE terkait
6. proses pengadaan barangljasa. .it
BAB IV - MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 6

Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh ULP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
BAB IV - MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 7

Mekanisme proses pengadaan barangljasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4
BAB IV - MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 8

Bagan Alur Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, bentuk laporan kegiatan tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BuPati ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.
Diundangkan di Tais
pada tanggal tg
?tu^, 20r4
^
SEKRETARIS DAERATI I{ABUPATEN SELUMI SELUMA,/
H. SYAFRUDIN DA,SH
BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR
t
J
LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : S,TauuN 2014
TANGGAL : ?t ftrdtri 2014
PEilGADAAN BARANG/JASA PEMERIITTAII SECARA E. PROCUREMENT A
PERENCANAAN KEGIATAN LELANG
1. SKPD mengirimkan Rencana Umum pengadaan (RUp) Kepada ke LPSE
2. Rencana Umum Pengadaan {RUp) sekurang-
3. kurangnya memuat:
- a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran;
- b. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- c. Lokasi paket pekedaan;
- d. Perkiraan besaran biaya;
- e. Untuk paket yang dilelangkan sebelum disahkan, harus diberikan tanda dan dimasukkan 2 klausul, sebagai berikut : APBD
9. -Proses pelelangan dapat dibatalkan apabila DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan,
10. -Kepada penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan ini tidak diberikan ganti rugi.
11. LPSE mengelola semua Rencana Umum pengadaan (RUP) yang telah diberikan oleh SKpD. 3.
12. LPSE mengumumkan Rencana umum pengadaan (RUp) seluruh SKPD melalui media: 4.
- a. LPSE Kabupaten Seluma;
- b. Website Pemerintah Kabupaten Seluma;
- c. Papan pengumuman SKPD terkait;
- d. Portal Pengadaan Nasional {Inaproc}.
i
t
'a
ALUR PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK
(Sistem PascaKualifikasi)
- 1- PA/KPA masing- masing SKPD menetapkan ppK untuk setiap kegiatan kecuali PA/KPA yang merangkap sebagai ppK;
2. PA dari masing-masing SKPD mengajukan nama-narna ppK setiap kegiatan Lelang kepada LPSE Kabupaten Seluma;
3. LPSE memberikan User ID dan Password kepada masingmasing PPK;
4. PA/KPA menyerahkan rencana Pengadaan kepada ppK;
5. PPK menetapkan pengelompokan paket yang akan dilaksanakan dalam lelang dan mengirimkannya ULp Kabupaten Seluma bersama dokumen kelengkapan pelelangan yang terdiri dari:
- a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Spesifikasi Paket Pekerjaan;
- c. HPS;
- 6- Kepala ULP menetapkan anggota ul,p yang akan menjadi kelompok kerja (Pokja) untuk paket sebagaimana yang dimaksud pada poin 5;
7. Kepala ULP mengirimkan narna-narna anggota pokja untuk masing-masing kegiatan Pelelangan kepada LpsE Kabupaten Seluma ;
8. LPSE memberikan user ID dan password kepada anggota Pokja untuk masing-masing kegiatan lelang;
9. Pokja mendapatkan data kelengkapan paket.
10. Pokja menentukan metode pengadaan:
- a. Jika ada perubahan dalam Hps dan ketidaklengkapan dokumenpelelangan, Pokja mengirimkan permohonan perubahanl penjelasan kepada ppK;
- b. Jika tidak ada perubahan, pokja melakukan penjrusun an dokumen pelelangan.
J
J
- 1 1' Pokja mengumumkan perelangan melarui media yang terah ditetapkan :
- a: LPSE Kabupaten Seluma;
- b. Website pemerintah Kabupaten Seluma;
12. Pokja melakukan aanwijzing pada ditetapkan dalam jadwal pelelangan: waktu yang telah
- c. Papan pengumuman ULp dan SKPD.
- a. Po$a menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan;
- b. Pokja membuat pekerjaan yang serta perubahan saat aanwijzing. berita acara penjelasan paket berisikan pertanyaan dan jawaban perubahan yang di sepakati pada
13. Jika ada perubahan dalam dokumen pelelangan, pokja menyampaikan kepada ppK untuk disehrjui.
15. pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen lelang sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.
14. Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui portal LPSE sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.
16. Po$a menetapkan pemenang lelang.
- 18' Pengumuman pemenang lelang d'akukan melalui portal LPSE dan papan pengumuman ULp.
17. Pokja membuat Berita Acara Hasil Lelang {BAHL).
79. Jika ada sanggahan yang diqjukan oleh penyedia barang/iasa, maka po\ia membuat jawaban atas sanggah yang diterima.
20. Jika ada sanggah banding yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa' maka pokja dapat membantu tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menJrusun jawaban atas sanggah banding yang diterima.
21. Pokja mengirimkan Berita Acara hasil Pelelangan kepada PPK sebagai dasar diterbitkannya SPPBJ.
- a. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
- 1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal.
- 2\ Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.
- b. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
C. ALUR PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK (Sistem Pra kualifikasi)
- PA/KPA masing- masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap kegiatan kecuali PA/KPA yang merangkap sebagai ppK. 1.
- PA dari masing-masing SKPD mengajukan nama-nama ppK setiap kegiatan lelang kepada LPSE Kabupaten Seluma. 2.
3. LPSE memberikan User ID dan Password kepada masingmasing PPK.
4. PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan dan mengirimkannya ke ULP Kabupaten Seluma berupa :
- a. Kerangka Acuan kerja (KAK);
- b. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
- c. HPS;
- d. Rancangan Kontrak;
- e. Gambar-gambar rencana (bila diperlukan)
- f. Daftar Kuantitas dan harga
- g. SK PAIKPAIPPK dan PPTK
\_t
- h, Hardcopy RKA/DPA dan surat pernyataan dari pA bahwa nomor Rekening sudah benar dan dapat dipertanggungi awabkan.
- i- Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d huruf h disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
5. Ketua ULP menetapkan anggota ULP yang akan menjadi kelompok kerja (Pokja) untuk paket sebagaimana yang dimaksud pada poin 2.
6. Kepala ULP mengirimkan nama-nama anggota pokja untuk masing-masing kegiatan Pelelangan kepada LpsE Kabupaten Seluma.
7. LPSE memberikan User ID dan Password kepada anggota Pokja untuk masing-masing kegiatan lelang.
- Pokja mendapatkan data kelengkapan paket dari ppK. 8.
- Pokja menentukan metode pengadaan : 9.
- a. Jika ada perubahan atau ketidak kelengkapan pelerangan, Pokja mengirimkan permohonan perubahan/penjerasan kepada PPK;
- b. Jika tidak ada perubahan, pokja melakukan pen]rusunan dokumen pelelangan.
- Pokja mengumumkan pelelangan melalui media yang telah ditetapkan: 10.
- a- Mengirimkan kepada LPSE untuk di umumkan di portal LPSE Kabupaten Seluma;
- b. Mengirimkan kepada admin website pemerintah Kabupaten Seluma;
- c. Memasang pengumuman di papan pengumuman ULp.
- Po$a mengunduh dokumen prakualifikasi yang telah dikirimkan oleh Penyedia barang/jasa. 11.
- Po$a melakukan evaluasi prakualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 12.
- Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi melalui media : 13.
- a. Mengirimkan ke LPSE untuk diumumkan melalui portal LPSE Kabupaten Seluma;
v
.Y
- b. Mengumumkan di papan pengumuman ULP dan dinas terkait.
2. Jika ada sanggahanterhadap hasil Pokja menjawab sanggahan tersebut. L4. evaluasi prakualifikasi,
3. Pokja melakukan aanwijzing pada ditetapkan dalam jadwal pelelangan. 15. waktu yang telah
- a. Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- b. Pokja membuat berita acara Penjelasan paket pekerjaan yang berisikan pertanyaan dan jawaban serta perubahan - perubahan yang di sepakati pada saat aanwijzing.
16. Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui portal LPSE sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.
17. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen lelang sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.
18. Po$a menetapkan pemenang lelang sesuai dengan hasil evaluasi administrasi dan teknis.
19. Pokja membuat Berita Acara Hasil Lelang (BAHL)
20. Pengumuman Pemenang lelang dilakukan melalui portal LPSE dan papan pengumuman ULP.
11. 2L. Jika ada sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa, maka Pokja membuat jawaban atas sanggah yang diterima.
22. Jika ada sanggah banding yang dilakukan oleh Penyedia barang/jasa, maka Pokja membantu PA/KPAIPPK men5rusun jawaban atas sanggah banding yang diterima.
23. Pokja mengirimkan Berita Acara hasil Pelelangan kepada PPK sebagai Dasar diterbitkannya SPPBJ.
- a. Jika PPK tidak menyetujui pemenang lelang yang telah ditetapkan oleh Pokja, maka:
- 1) Dilakukan evaluasi ulang;
-ft:i,:-::-- ifl
'-Jl
- 2l Apabila setelah dilakukan evaluasi ulang dihasilkan keputusan hasil lelang PPK melaporkan kepada PA/KPA; tidak maka
- Jika PAIKPA menyetujui hasil lelang maka proses tetap dilanjutkan; 3)
- Jika PA/KPA tidak menyetujui hasil lelang maka Lelang dinyatakan gagal dan dilakukan pelelangan ulang. 4)
- b. Jika PPK menyetujui pemenang lelang, maka menerbitkan SPPRI. PPK
l),
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR I I
TAHUN2ol4
TANGGAL: 1"1 Fe
2u4
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN SELUMA
| RINCIAN KEGIATAN | LPSE | SKPD | SKPD | UNIT LAYANAN PENGADAAN {ULP} | UNIT LAYANAN PENGADAAN {ULP} | PENYEDIA BARANG/JASA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| RINCIAN KEGIATAN | LPSE | PA | PA/KPA/PPK | KEPALA ULP | POKJA | PENYEDIA BARANG/JASA |
| I'A masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk paket yang akan dilelangkan kecuali PA/KPA yang menjadi PPK dan rnongirimkannya ke LPSE untuk minta user ID dan nnssword | | | | | | |
| I,PSE memberikan User ID dan Password kepadz I'A/KPA/PPK | Mernberikan user lD dan Password untuk P^IKPAIPPK | | | Menerima user lD dan ';J#;ffi" | | | |
| menyusun dan menetapkan : l, Kerangka Acuan Ker.la (KAK) 2, Sposifikasi Teknis 3. I lurga Perkiraan Sendiri (HPS) 4, Rancangan Kontrak 5, Oumbar-gambar h, l)allar Kuantitas dan Harga dan SK PPK | | ftut"ruiri.r.n ,rr.t permohonan kepada | rvrEl ly9>ut I udil IngItttdFrRor r rencana pengadaan bes€rta dokumen k€lengkapannya | | | I'A/KPA,/PPK 7. SK PA, SK I(PA ll, l)PA dan surat pemyataan |
| Kopnla ULP menerima surat permohonan dari S KPD beserta dokumen kelengkapannya | | | | | | |
| (opala ULP menugaskan Pokja untuk paket yant lKan drlelangkan dan mengl[mkannya ke LPSB rntuk mendapatkan user ID dan Password | pasworo unlt | | | [**,g.rt- r"iotpok k"r1t I dan mengirimkannya kepada I rese | | |
| pcngadaan B/J, serta menentukan metode pelolangan dan mendapatkan user ID dan l)ussword | | | | | Mendapatkan Surat Tugas dari Ketua ULP dan kelengkapan rencana pelaksanaan pengadaan Bl dan menerima uset lD dan Password | |
| Jika tidak lengkap, maka pokja mengembalikan kepada PA/KPA/PPK melalui Kepala ULP untuk ponyusunan dokumen pengadaan | | | | tidak | X | |
I
i(j:5['r.- -
I
l