PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
Berlaku: 4 Juni 2016
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta penyesuaian terhadap persyaratan tentang calon Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan
BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.
Menetapkan :
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. pemilihan Kepala Desa;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS sebagai calon Kepala Desa;
- c. tahapan pemilihan Kepala Desa;
- d. mekanisme pangaduan dan penyelesaian masalah;
- e. Pengangkatan Kepala Desa;
- f. masa jabatan Kepala Desa;
- g. larangan;
- h. pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. pemberhentian Kepala Desa;
- j. pakaian dinas dan atribut Kepala Desa;
- k. pembiayaan pemilihan Kepala Desa; dan
- l. sanksi.
2. ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dilaksanakan/dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada pihak publik bahwa yang
- bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. dihapus;
- l. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- m. mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang sementara menjabat;
- n. mengajukan surat permohonan cuti kepada Bupati bagi calon Kepala Desa dari Kepala Desa;
- o. mengajukan surat permohonan izin kepada Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa dari PNS;
- p. dihapus.
- q. mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPD/cuti kepada Bupati melalui Camat bagi calon yang menjabat sebagai anggota BPD; dan
- r. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) periode.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
- b. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- g. surat pernyataan bersedia menetap di wilayah desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. dihapus;
- i. dihapus;
- j. dihapus;
- k. surat permohonan cuti dari Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
- l. surat pormohonan cuti dari Kepala Desa kepada Bupati untuk Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
- m. surat pormohonan cuti dari BPD kepada Bupati dan/atau keputusan pemberhentian sebagai anggota BPD dari Bupati untuk calon Kepala Desa dari BPD;
- n. surat izin dari Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa dari PNS;
- o. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- p. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- q. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- r. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- s. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
4. Ketentuan
BAB VII - PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 55

A
- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.
Bagian Kedua Pelantikan
BAB VII - PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten atau Ibu Kota Kecamatan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut:
'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
- (5) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pembacaan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. pembacaan amanat Bupati; dan
- g. pembacaan doa.
Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan
BAB VII - PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 57

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
- b. monografi desa;
- c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
- d. rencana program yang akan datang;
- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventaris dan kekayaan desa.
Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
BAB VII - PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa.
5. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan satu BAB baru yakni BAB IXA dan diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 60A, yang berbunyi sebagai berikut :
BAB IX - Bagian Kesatu Larangan
Pasal 60

A
Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
6. Ketentuan dalam Pasal 61 disisipkan 2 (dua) ayat baru diantara ayat (3) dan ayat (4), ayat (4) dihapus serta ditambahkan 2 (dua) ayat baru setelah ayat (4), yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:
BAB IX - Bagian Kesatu Larangan
Pasal 61

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A huruf c, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf l.
- e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
14. (3a) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
15. (3b) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (4) Dihapus.
- (5) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kepala Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji Perangkat Desa bersangkutan.
7. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 61A, berbunyi sebagai berikut :
BAB IX - Bagian Kesatu Larangan
Pasal 61

A
- (1) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.
8. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :
BAB IX - Bagian Kesatu Larangan
Pasal 62

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, karena :
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paing singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- c. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Bupati memberhentikan Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD, apabila terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bupati menunjuk Sekretaris Desa/atau Pejabat lain sebagai pelaksana tugas Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menerima penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.
9. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB XA dan diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 69A, yang berbunyi sebagai berikut :
BAB X - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA
Pasal 69

A
Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Kepala Desa berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA dan diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisip 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 70A, berbunyi sebagai berikut :
BAB XI
Pasal 70

A
- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf j dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan rentang waktu 5 (lima) hari.
- (3) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan maka akan diberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan rentang waktu 5 (lima) hari.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016
BUPATI MANGGARAI, ttd
DENO KAMELUS
Diundangkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
MANSELTUS MITAK,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 NOMOR 6.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 06/2016.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
BOUR MAXIMUS, SH Pembina TK. I NIP.19630224 199003 1 006
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.