Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat · Undang - Undarg Nomor 28 Tahun 1999 tentang
5. Perelenggare Negara yang Eersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dean Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199¢ Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indersia Nomor 3851};
2. Undang - Undang Nomor 17 Tatun 2003 tentang Keangan Negara (Lsmtarzn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4', Tzrnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. 3 Lrang-da.g Nora: 4 aar 203 tertang Pembentukar Kabupaten Seram Bagian Timur. Kat:pater Serarn Bagian Barat dan Kabupaten Kspulauan ru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Repabik Iecdsnesia Tau 203 Noor 155, Tarabahan Lembacan Negara {Republik I r 1 r e s? a Nerror 4350j;
- Undang -Undang Fiomor 1 Tahun 2004 tenfang Fe:bendaharaan Negara jlenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 5, Tambahan Lembaran Negara Feputlik Indonesia Nomor 4355);
5. %ndeng - Undang Nmor 15 Tahen 2004 tertang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembran Flegara epublik indonesia Tahur 2004 Momo 66, Tambanan iembar Megara Repulik Indonesia Non.or 4400);
10. €. Undang-Uniang iorar !5 Tsun 2006 tertang Badan emeriksa Keuangan (Lemaran Negara Repubiik indonsi Tahun 200~ Nomor 5 Tambahan Lemnbaran Negara republik indones#a Tal un 2006 Nomo: 4654);
7. Undang -UJndang Momor 3 Tahun 2014 tentang Penerintohan Daerah ('emtaran Negara Republik Indonesia Tahu 2~14 Nm0r 244, Tambahan t.arbaran Negara Republik :ndnesia Nomor 5587) seagaimana teiah iuiah eberapa ah, terakhit dengan Undang - Udang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Parbahan Kesa Aras Undang - Undang Nomo 23 Tahun 2034 entang emerirtahan Daerah (embaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2915 Womor 9, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomo: 5679),
12. 8 Peraturan Pererintah Nomor 5 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangen Daerah (embaran Negara Reputfik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republi dresia iomor 4578};
13. 9 . Peratran Pomerintan Nomor '&amp; 7ahun 2005 tentang Fedoman Pembinaan dan Pengavwasan Penyelnggaraan Pemerintah Da&amp;rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tun 2&amp;05 Nomor 165, Tarahahan Lembaran Negara Republik indoresta Nomar 4593:
14. 10 Feraturan Pererintah iornor ?8 Tahun 2007 tentang Pembopian Ursan Pernerintahan Anfara emerirtah, Pemerintaha: Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kata (lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q7 Nomor B, Tambahan Lembaran Negara Sepuhik Indonesia mar 4737);
15. 1 4 . Peaturan Pererintah Nonor 5 Tan 2008 tentang Sistern Fengendelian intern Femrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tainn 2008 Nomar 127, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
fjemperhatikn flenetapkan
- 1 2 . Peraturan Dacrah Noor t Ta5un 2010 Perubahan Tentang Pembentukan Organisasi dan Tate Kerja !ospsktorat Daerh, Badan Ferecanaan embangunan Qaerah an Penaiitian dan ierbaga Teknis Daerah ab:paten 3eram Eagan imur (Lembaran Doerah Kabupatsn Serar Bagian Tir.uc Tanun 2003 Moror 74, Tambahar Lembaran ~a&amp;rah Nomor 70);
- 1 . Peraturan Menten Negara endayagunaan Aparatur Negara (PAN} Nomor.PEI05!M.PAN/03 1/2009 tentang Standar Au'ii Aparat Pengawasan Intern Pemerintah {AFIP);
- 2 Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/02/M.PAN/0112005 tentarg Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasi Pemerksaan APIE
- 3 Peratursn ierteri Dalam Negri Non1or 23 Tahu 2007 Tentang Pedoman Tata Care engawasan Atas Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Daiarn Megen Nomor ? Tahun 200? Tentarg Perdernan Tata Cara Pengavwasan Atas Penyeienggaraan Pemernlahan Dess
VIEU TAASKAN:
PERRATZAN BUPATI SERAM DAGAN T#MUR TENTAMG STANDAR OPERA&amp;IONAL PROSEDUF PEN/NGANAN TINDAK L.ANJUT FHA.SIL PEMERIKSAAN INSPEKTORR.AT KAEUPATEN SER M BAG)AN TIMUR
8A8 I
KETENTUAN Uu
N/A
Pasal 2

asud ditetapkannya Standat Operasional Prosedur Peranganan Tindak Lanjut Hasil emeriksaan ini adaiah urtuk merberan atan b:pi Pimpinan Unit Kerja datam menindak lanjuti tasit pemeriksaan inspektorat [a2rah Kabupotan Seram agian Timur
N/A
Pasal 3

Tujuian ditetapkannya Starla: Operasiona! Prosedur Penanganan Tindak Lanyut iasil Pemeriksaan iri adakah zgar iindak ianjut ierhaiap has} pemner'ksaear Inspeitorat mempunyai Standas Operasiorai Prosedur Peranganan Tindak Lanjut Hasi! ?emeriksaan dapat ilaksanakan secara eektif, efisien dan akuntael.
- Obyeh Tindak tenjrt Hasil Pemeriksaan Reguler adalai unit kerja termasuk SKPD UPTE, Perusahaan Daerah dan Lerbaga Daerah Lainnya yang irientu dengan Peratan Daerah Kabupaten Serem iagian Timur,
- {2 Qtyek Tndak Lanit Hasi' Pereriksaan eguler Inpektorat Kabupaten, mciput
- a Semua SKPE d Lirgkungan Pemerintah Khupaten yang dibentuk dengan Perataran Daerah Kabupater;
- h Perusahaan Daera, apabla kepemiikanipengetokaan maih dilakukan o:eh Pemerintah Daerah abupaten;
- c. Kecaratan:
- d , Desa/Keiuranan.
asal 5
Ruanglingkup kegiatan Tindak Lanut Hasl Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Seran Bagan Tirrur, melipusti Rekomendas: :
- a. Sister Pengenda'ran Intern;
2. h emriksaan Reministrasi Umum Pemerintahan;
3. c Fengawssan Ursan Pererintaha0.
9asal 6
SSsunan Tim Tindak Lanjut Hasii Pemeriksaan Inspektora: Kabupaten &amp;eran Sagian mmur, scbagai berikurt :
- a Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagan Timus sebagai Pembina;
- b. Inspektur Ka~upaten Seram Pagian Timur sebagi Penanggungjawa':
- c. Skretaris Inspektorat Deerah Kabupaten Scram Eagian Timur sebagai Wakif Penarggungjawab:
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kean3an lnapektorat Daerah Kabupaten Seram 9agian Timur sebagai Ketua Tirn;
- e. Kasutag ~val:gs! ign Pelaporan srt a Staf Sekretariat lesrektorat aerah Kabupaten Seram Bagian Timur ssbagai Anggota Tim
Fasal 7
- (7; Inspektcrat Lacrah Kabupaten Seram agian Timur dalam melaksanzkan fungss pengawasan melakukan perneriksaan terhadap Unit Kerja,
- (2; lnspetora! Laerah Kebupaten Seam Eagian 7ir:r dalam meiakukan pemerisaan pada Unit Kerja me;nbuat Laporan Heil Femeriksaan.
- i3} inspekiorat Daerat Kabupaten Saram Bagian Timur menwampaikan Laporan Hasil Pereriksaan eguler kcps:fa Peringin Unii Kerja yang dipesisa untuk ditindak larjuti lewat Sekretariat nspektorat Inspektarat Caerah Kabpaten Serarn Bagian Timur seiaxu Tim emutakhiran Data/Tindak Lanjut RRekomendasi Hasi Pereriksan,
- 4) Sekretariat Inspektorat iaerah Kabupaten Seram Bagien Timur menyampaikan Laporan Hasi Pemeriksaan Reguler inspektorat Kabupaten Seram Bagian Tirnur iepada Fimpinan Unit Kerja sekaligus membenkzn pemahaman ternue dan rekomendasi hasil pemeriksaan Irspektorat Kabupaten Serarn Bagan Timur.
- i t Peninpin Unit Kerja setelah menerma Laparen asit Pemerksaan Reguler dan menindak ianjuii rkomendasi asii perenksaan paling lamhat 5 (lirae helas) ssjak Laporan Hasit Ferrerikeaan diterma,
- .2} Hasil tinda iarjut sebagairan diraksu pada ayat (!) beserta dckuren penukungrya disamnpaikan kepada Bupati meladui irspektur Daerah Kabupaten Serem Bagien Timur.
.
Pa3al 9
- Inspektr Daerah Kabupaten Seram Bagian Timar setelah menerima hasil tnla lanjut deri Perimpin tnt Kerja melalui Sekrefariat Inspektorat Daerah Kabupaten S e ra m Bagin Timur selakz Tim TLHP melakukan verifikasi untuk meniiai/men{uji.
- a . kesesuaan tindak 'anjut dengan rekorendas;;
- b. kelengkapan, kebeneran, dan keabsahan da'umen pendikung pelaksanaar tndzk lanjut;
- c kebenaran dan/atau ketepatan has:l pemerkaaan
- i2) Berdasarkan has} verfkasi, lnspekiur Daerah abupaten Seram Bagian Timur menelapkan status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaany3 t u :
- a . sesaai dengan rekamendasi dam dirytakan selesai;
- b dalam proses penyelesaian;
- c. tel ditindak lenjui,
- (3) l a s p tr Oaerah Kabupaten Serarn Bagian Tirur menyampaikan hasil verifiasi penyclesalan tindak larjut kepa¢da Peminpin Unit Kera.
Fasa} t0
- Inspektr Daerah Kabupaten Serar Bagian Timar membrikan surat peringaan pertamns kepia Pemnimpin Unit Keria yang diperiksa apabila pelaksanaan trdak lan;ut sebageirnana dimaksud dalmn Pasal 7 belum diselsaikan;
- Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa sehegammena dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib mer;elesaian tindak larjut dan menyzspaikan laporan paling lambat 1 (satu} bu!an stelal diterimanya surat peringatan pactama: {2!
- nspektur Daerah Kabupaten Serar Bagian Timur merherikan surat pzringaian kedua epada Pernimpin Unit Kerja yang diperiksa epabila petaksanaan tindak ianjut sebagaimana imaksud pada ayat { 2 } belum diselesaikan;
- 4) Perimpin unit Kerja yang dipenksa sebagaimana dimnaksud pada ayat {3} wajib menyeiesaikan tindak lanjuf dan menyampaikan laporan paling lambat 15 {irna be!as) hart selelah diferinanya surat peringatan kedua;
- (5) inspektur Daerah abupaten Serar Bagian Timur memberikan surat peringatan etiga kepada Pemirnpin Unit Kerja yang dipsriksa ap9? pelaksanaan ti niak larjut sebagaimana dimaksd pada ayat (4) beiun disclosaikan.
- ntuk rrempercepat peiaksanaan tindak lanjut, Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selaku Tim TLHP melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti atau dalam proses penyelesaian.
- (2) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat berbentuk :
- a . verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan:
- b. konsultasi penyelesaian tindak lanjut;
- c. dan/atau bimbingan teknis penyelesaian tindak lanjut.
- (3) Tim TLHP Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menyusun laporan hasil monitoring pelaksanaan tindak lanjut
- (4) Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut disampaikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
N/A
Pasal 12

inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dapat melakukan audit investigasi pada Unit Kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut setelah 15 (iima belas) hari menerima peringatan ketiga.
N/A
Pasal 13

- (1) Hasil investigasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 yang berindikasi tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada aparat penegak hukum setelah mendapat ijjn Bupati Seram Bagian Timur.
- (2) Hasil investigasi yang bukan tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
N/A
Pasal 14

Setiap pemimpin danlatau pejabat pada satuan kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupatern Seram Bagian Timur.
N/A
Pasal 15

- (1) Setiap pemimpin danlatau pejabat pada satuan kerja vwajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksaan eksternal.
- (2) Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal.
N/A
Pasal 16

Pemimpin danlatau pejabat pada satuan kerja yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang ­ undangan.
.
.
Paga 17
5egale pembiayaan yeng berkaitan iengan kegiatan ini cibeankan epada APBD Kehupaten Serarn Bagian Tirnur.
N/A
Pasal 18

Hal hal yang belumn ckup diatur dalam Peraturan Eups in sepanjang mengenai ieknis pelaksrnaaraya, d~etapkan a'eh pergnggumngawab Ti!P inspektorat Darrah Kabupaten Saran agian Tim»r, sesuai keterturn peraturan perunang undangan.
BAE I
Pasaj 19
Peraturan Bupati ini hsrlaki pada tanggal iundengkan.
Agar seliap &lt;rang dapat rengetahuinya, memerimafken pengundangan Feratura upat ii dengan penerpatanya dalam Perito Sarah pupaten Seram Begian Timur
Dietapka; di Buia padz tanggal 24 .Jni 246
/
?
BF
RIi
S5RA&amp;M
BAGIAN TIMUR, ¢-
+
,
T
"To»s»
.
"
f
".
"
.-
...-"
ABDUL. MKKTI KL}OBAS
Dundangkan di 8uia
pada tanggai 24 Jmi 206
BERITA DAERAH KABLIPATEN SRAM 8AGARN TI8RU TAHL! 2016 MO#MDR 11
L. &lt;AP&amp;N I
MO#MGR
TANGGAL
{antang
PERATURRN BUFATI SERAR EAGIN TJMU TEMTAG FENNGANARN TINDAK L.AMJUT HASIL PEMEFIKSAN INSPEKTORAT KAEUPATEN SERAR; EAGIAN TIRHU.
11 7AHN 2016
24 J0NI 2016
STANDAR OPERAS&amp;OMAL PROSEDURR PENANGANAN 7IND~K LAN.JUT HAS!i PEMERIKSAAN INSPEKTORAT AB{PATEN SERA BAGI!N Th.
TUGAS AS!NG - MAS!NG TM PEN&amp;NGAN&amp;N TINDA LAN.NUT HSL PE ESiKSAAN {NSFEKTORAT DA£RAH KASUPATEN SEE.ARA SAG\AN TTAUR
]
l
]
]
I
'
I
| i ossa | JA.BATAN | DALAM DINAS |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DLA TIM 1. ' Pembina | ] Daerar I l · Sakretzris | ] icrb~ripe binaan dat~r Ti~a l Lsnju: ekoendas Hasil I PemerikSaan rnspektor;;t Omirah Katupaien <eram agian Timur |
| | ] Inspektur I | i Merbaii#an @rah kebijaka ] Tindak t.anut Has Perneriksaan :nspektor�l |
| -1 | I I I | Kabups'en Daerah Serer Segiar7irr ] 2l pc!aks;_:riiir! Tinctak Lanjut­ Has» P�meri!{:5�.?n fnspsktorat Daerah Kabupaten Serem |
| | [sea~lore I | Ba@ianimgr ls «@ea@had.an«i -�an Ke.t,a T1.r1 1} ��e"."1�e�}'.:1,1n �rah�ot.ijekao |
| 3.jwaka Penanggungjawal -- . I | nspektorat I - I . I l t | Tinink! ;jlasii Pemeriszan inspcktorat [1ae;-rah ��.ab�ioaten Seram id@gan Tur l 2) pelaksaraan Tidak Lanjut |
| L- | , I | Hasi! Pemer.ik�aan ln:per.torat Daerah abupafen 3eram 6agian T,mur |
| l +., csfa | ran Kangan [ | I 3) Mere:u basil Tindak Lanjut __aket mw ] 1 ) Mempelazri an rergIdentifikast kcndisi, kritena den seamendasi atas LAP insp=karat Daerah |
| | -] -- -- I ! j | Kabupaten Seram Bagian Tmaur. 2} i1en:i'&r:al--i'...an LHlitn�ektorat faeran Kabupaten Serar BagianTinur beserta Karaksi |
| | , | �t�rrt �u,:;ah Ser�tr: Ba.g!a\ Timur kepada Pimpinan Uni! Kerja sekaligus memaberi pernahanan tenuas dan rekomenc.ssi hesii pemerksaan kepada |
| | | Pimpinan unit K e ri @ · |
'
.
4
ABDUL IWUT KEE +OBAS
| | | | | | | | | Mclaksarakan kesepaitatar denigan Pipinar 'nit ierja rengeraa watu penyelesaiar1 TLH Ir.gpeKtorat iaerst |
|----|----|----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | Kalupa:en Seram Eagan Timur diam waktu 15 (iirna bolas} |
| | | | | | | | | hari. d |
| | | | | | | | | Wenys.ilapora rd3i Lan;jut dan rnelaporkan hasilnya kepada inspektr Daerah |
| | | | | | | | | Katbupaten Serar Eagian Timur mela'ui Sekretaris Inspektorat selaku |
| | | | | | | | | Vakil Feranggungjawabuntuk direviu. I 4 |
| 5. | | 1Anggota | Ti | I Kasubag fan Palaporan . e-pt eoi . -�, ,c.1. �,..., . Sekretar'at - | | Evatuasr! | 1) l | I Melaksanah.�m Pemarttauan Tindak Lanjut bersara kKetua lg; j ., , |
| ] ­ | | | | - I | - | - | i 2 i | Siem~anK et Tin j dater rembaat Leporan Hasil; |
| | I | | | l_ | | | _ | rndek tnnjut. |
M £
O
T A N G 5 ~ t
TEN;AM
PERATURAN BUPATI SERAM E#IAN IMUR TENTANG BAGIAN TIMUR.
{1 TAH!IN 201$
24 .UN 2G%1$
ST AANDA&amp; OPERAS(ORAL PRSEDUR PE#NGANAN TJNOAK LAN.JUT HAGIN, PERIERIK&amp;AN IMSPEKTORAY DAE&amp;AN KA8IP TE! S2RAM.
.
· -1 ----
-- - - -
1
| € Tt#AF ---1---- -· -- -· - I | 7 ] WAKTU ---1- -·---· | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|
| ZAHAP I -1 .- - -· ---·- ·---- - ·- inspetorat Daer2h Yahupaten Serzm Bagian mnanyampsikan LHF dan Koreksi Intarn kepada Pimpinan Unit Kera | - 5elmhat -1amatnya 15 l . {ma belashari sstelah ] [mererimaL.HP Reguler ! ' dan Tim Pererisa [ ] Insgektorat Daerah | | | |
| - a b n p a 'Wakii Penanggurgjawst dan Ketua Tim tersama +?.ng�ta Tim · _ _.. --· _. | t e n Seram ~agian_] ' ] _j__ _ . 1 . ' 2 hri ] ] | | | |
| a. Serpe!a;an dan mengdentifikasi kondisi, ] ritere dan rekomendasi atas L.HP Regier Jnspsktorat aerah Kabupaten Seram Bagian Timur I !)_ Me�y-�mpaikan LH? Regul�t. membet1 perahaman temuan dan FRekorerasi. cian ] mernbuat kesepakatzr waktu penyalesaian | | | | |
| T;HP Inspeitorai Dara Kabuaten Ser2m Bagian Timr alamkwrun wakt 15he k.:i1enae, kepada P1rnpinar, !Jn1! KOl]8. I Pimpinan Unit �<erja melaksanaka:1 keseptiKaten venigenai raktu perpeiesaian Tit Insetorat | [ ] L --·• -- l I 1 hari I | | | |
| · I yang tciah disampa\kan oler\ Ketua Tim. TPiawa Aini Kejj a@mirda ianjf d@rg~ membualnelengkgilmemperanggurgjawabkan ] cdaniatau menyetc: uang ke Kas Dee:ah danlatau K aNegara sesua! dengan Rekovendasi LH? | Tirnur an I j rekamendasi ] . Thar | 5agian kriteria dan | Darat Katupatr. mer.peizjai kcrdisi, | Seram |
| I !�spektoral Daerah Kc:b:.ip,�ten Seram Bagian ---¼-_T1!1mr , | 1 ; l \ | | | |
| 1 Pimpinan Unit Ke1Ja meleporkar1 hasiJ Tl.HP epada Bupat Sararn Bagion Timur melatui lrreiter aerah Kat»paten Seram Bagi8 | , . -------------- .J 1 3 han [ | | | |
| ··1---:'ll!:!.!__- ·- -·- - · Jumiah | ] : ------ -· --1 | | | |
| -+ - - -- | �--------·---_j 1 hari ­ | | | |
| [ TT#TiHF, mevwerfikas hasi {indak lan;jut | 2Zhari | | | |
| Reg1.der dari Pimpinan Unit Kerja te,1<.ait. | | | | |
| LH | 3ikri ­ | | | |
| Tu+r inerbuat Laporan Hasi Tindak | | | | |
| Lanjut, I s-e!anjutr.�•a diajukan 1-cepade.1 .Sei<r-etaris inspektorat seakL rakil Penanggungijawabo untuk | | | | |
| ; re | | | | |
| direr. | | | | |
| adari Fimpinan Unit | | | | |
| n --·------- . _ Tic T!HF menarima hasil tindak lanjurt tLH Regier 'Ker terkal- | | | | |
| | | | | _ |
| -\-TA�AP__ | | | | |
| | _j | | | |
| | ]1ha% | | | |
| | | -·--------·i----- | | |
```
[ 3 J ; · ] Has~ Tindak tanjut yang sudah rvi urtk disamnpaikan kepada Inspektur. Ti% ­ I I -· - _ J [Iaporan Has#i Tinlak La«rt cikirim ie Pimpinan [ i t a i i Unit Kera dan ugati Serasn 3agian Tur levwat ] Sekreatis Daera slaku Pembina Tindak L .zrjut.p ir fi H retaksanaken pomantauan TiH [ secara terus reners sznpat dengan RRekorenrasi LHP salesai ditinuak lanj;uti 5
```
- 1 Laporan Hasil Pameriksaan Feguler Inspektorat Deerat Kahupaten Se:ar B a i n 'int
Formu!r/Downen yang ciigunakan "
2. impunan Pmanauan Tindak Lajut Has}l Pemnsnisaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
2. 3 Laporan Tindak Lanjut Has! Preriksaan inspeitorat Darah Kahupaten Seram Bagan Timur
ey
AFLU: WUKT» KELI8AS
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka terjadi perubahan terhadap beberapa ketentuan terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, bahwa penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 harus mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga perlu dilakukan perubahan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas; ·
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sin tang Nomor 56 Tahun 2011 ten tang Pedoman pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
MeneinP-::it
Mengingat
00140
- 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat 11 Di Kahmantan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Penyclenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Unclang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pcmcriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484,-i\;
Undang-Unctang ...
ir'..
1 ·
I
| 9. | 00141 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); |
| 1 1 . | Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); |
| 12. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
| 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan |
| 14. | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pernbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan |
| 15. | Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang |
| 16. | Pembagian .Urusan Pernerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kahupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang |
| 17. | . I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi . Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran f{egara Republik Indonesia Nomor 5165); |
| 18. | P�raturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nornor 5272); |
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 4418);
'
- 2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 1 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah · diubah ·beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber . Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 1 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan. Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
I
MEMUTUSKAN : .
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG. Menetapkan
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja' Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pemerintah Kabupaten Sin tang diubah sebagai berikut :
Pasal I
- 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan angka baru yaitu angka Ba, diantara angka 16 dan angka 17 di sisipkan angka baru yaitu angka 16a, angka 16b dan angka 16c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang,
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah. ·
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang selaku pengguna anggaran/pengguna barang. I
I
- 8a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan , kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. I I ; I Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset · Daerah i Kabupaten Sin tang sebagai perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
I
I
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, P.engelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
2. 1 1 . Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sin tang.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
13. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;
14. SKPD terkait adalah SKPD yang terkait Jangsung dengan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
15. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA - PPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
8. 16a. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA­ SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
9. 16b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. 16c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokurnen .yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. 1 7 . Anggaran Pendapatan Dan Bela}ija Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Siritang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. 1 8. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara PPKD adalah Bendahara pengeluaran yang terdapat .pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas mengajukan permintaan pembayaran dan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah Kabupaten Sintar,g kepada pemerintah atau pemerintah da�ra-� Jainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan orgamsasi kemasyarakatan, yang secara · spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yarig ; bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Kabupaten Sintang ·kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk · melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 20.
3. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh indivi?':1· keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai darnpak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencai:a alarn yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakm terpuruk dan tidak dapat hidup dalarn kondisi wajar. 21.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan penerima hibah. 22.
5. Organisasi kernasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesarnaan kegiatan, profesi, fungsi, agarna, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalarn pembangunan dalarn rangka mencapai tujuan nasional dalarn wadah Negara Kesatuan Repu blik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat Nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 23.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

- ( 1) Maksud belanja hi bah adalah untuk memberikan hi bah dalarn bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hibah dapat diberikan kepada :
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/ atau
- e. organisasi kernasyarakatan.
- (3) Belanja hibah diberik� s�cara :sel�ktif sesuai kemarnpuan keuangan daer� s\_etelah mempnontas�an pemenuhan belanja urusan wajib dan\_ ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan keg1�tan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan memperhatikan asas k�ad1lan, kepatutan, rasionalitas, : ?� .manfaat untuk masyarakat �1mana per�ntukanny� secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak rnengikat dan. t1d\_ak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali �1tentukan · lam . oleh peraturan perundang-undangan, memenuhl persyaratan penerima . hibah, serta ditetapkan den Keputusan Bupati. gan
'
I
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehi�gga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

- Hibah berupa uang dianggarkan dal� kelompok belanja tidak Jangsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hi bah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. ( 1 )
- Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diuraikan kedalarn jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dari rincian obyek belanja hi bah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. (2)
- (3) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- a. Pemerintah;
- c. Perusahaan daerah;
- e. Organisasi kemasyarakatan.
- d. Masyarakat; dan
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal BA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
5. Ketentuan Pasal 1 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 15

- ( 1 ) Bupati menyampaikan laporarr pelaksanaan belanja hibah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta kementerian/lembaga terkait yang membawahi penerima hibah setelah tahun anggaran berakhi�.
6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18, disi�ipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 17 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

A
- ( 1 ) Bantu8!1 sosi� berupa uang .kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dirnaksud dalam Pasal - 1 7 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) I . ' ' I Bant\_uan so\_sial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan -besarannya pada saat penyusunan APBD. .
- (31 Bantuan . . .
I
.
- (3) Bantuan sosial yang tidak . dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang Jebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) ' Pagu alokasi anggaran yang tidak · dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidal&lt; melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. 7 \_ Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. ( 1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) diberikan dalam bentuk uang yang besarannya paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima ju ta rupiah).
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, dianggarkan secara global dan belum . dirinci penerimanya dalam APBD.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, adalah anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a peraturan ini.
8. Oiantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 22

A
- ( 1 ) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial 'dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat tl) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
i
·
I
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.
2. , I 9. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu] ayat baru yaitu ayat (4a), ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: . . . ' I
N/A
Pasal 24

- ( 1 ) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan barituan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati Sin tang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), kecuaJi bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 17 A.
'
'
- PenyaJuran/penyerahan bantuan sosial! kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. (2a)
- (3) Bantuan SosiaJ berupa barang dicantumkan daJam RKA-SKP� daJarn program dan kegiatan pada kelompok belanja langsung sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pencairan Bantuan SosiaJ untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan permohonan penerima bantuan yang telah disetujui oleh Bupati.
- (4a) Pencairan sebagaimana dimaksud' pada ayat (4) diserahkan oleh bendahara pengeluaran PPKD kepada penerima bantuan dengan berita acara serah terima.
- Pencairan belanja bantuan sosiaJ daJam bentuk uang dapat dilakukan sebelum maupun setelah pelaksanaan kegiatan dan hanya dapat dilakukan sepanjang telah dianggarkan daJam APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran berkenaan. (5)
- (6) Pencairan belanja bantuan sosiaJ setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dilakukan dengan dasar laporan realisasi periggunaan dana terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh penerima bantuan.
- (7) Pencairan bantuan · sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (8) Dalam ha! bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (9) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
0. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 29

A
- ( 1 ) '.P�� membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan s�belumny� sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A kepada Bupati Smtang palmg lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memuat nama pen�nma, �am.at \_d� besaran bantuan sosial yang diterima oleh masmg-masmg individu dan/atau keluarga. .
l i . Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Sintang atas pemberian bantuan sosial meliputi: · '
- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- b. keputusan Bupati Sintang '.tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- d. bukti transfer/penyerahan uang 'atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

- ( 1 ) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, berlaku efektif mulai tanggal 1 (satu) Januari 2013.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur khusus dengan Peraturan · Perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaannya dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
pengundangan Berita Daerah Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang, pada tanggaJ 1/�Shl, 2012 BUPATi SINTANG, t
Diundangkan di Sintang pad a tanggaJ �"tt: G.,l
I
h/1
20 12
c,t SE S DAERAH KABUPATEN SINTANG,{
ZUL IFLI HAJI AHMAD
I
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR gOI