Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATIBANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1), Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomo~ 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, T 1 ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5694);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212)
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
dirubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9 / E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2013;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7 /E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah
- dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 5/E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 6/E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 2/A);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah:
2. Belanja Daerah:
Surplus/ (Defisit)
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Pembiayaan netto
Rp2.042.254.338.523,20
Rp2.126.371.430.270,90
Rp(84.117.091.747,70)
Rpl 19.017.091.747,70
Rp34. 900. 000. 000, 00
Rp84.117.091.747,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan
Rp0,00
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp165.985.223.860,20;
- b. Dana Perimbangan, sejumlah Rpl.591.743.107.051,00;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sejumlah Rp284.526.007.612,00;
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah, sejumlah Rp25.078.486.740,76;
- b. Retribusi Daerah, sejumlah Rp16.260.004.293,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sejumlah Rpl.781.172.231,74;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sejumlah Rp122.865.560.594,70;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, sejumlah Rpl00.952.368.311,00;
- b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rpl.012.242.530.000,00;
- c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp478.548.208.740,00;
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah, sejumlah Rp2.574.530.000,00;
- b. Dana Darurat, sejumlah Rp0,00;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, sejumlah Rp87.126.548.444,00;
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sejumlah Rpl 77.577.145.000,00;
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, sejumlah Rpl 7.083.867.000,00;
- f. Lain-lain Penerimaan Rp163.917.168,00;
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rpl.248.580.133.475,40; b. Belanja Langsung sejumlah Rp877.791.296.795,50;
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp921.617.313.881,04;
- b. Belanja Bunga, sejumlah Rp8.693.555.555,56;
- c. Belanja Subsidi, sejumlah Rp0,00;
- d. Belanja Hibah, sejumlah Rpl6.790.120.000,00;
- e. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp340.000.000,00;
- f. Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp2.000.000.000,00;
- g. Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah Rp297.639.144.038,80;
- h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rpl.500.000.000,00;
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp184.685.686.144,80;
- b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp229.868.791.097,70;
- c. Belanja Modal, sejumlah Rp463.236.819.553,00;
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan, sejumlah Rpl 19.017.091.747,70;
- b. Pengeluaran, sejumlah Rp34. 900.000.000,00;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rpl 18.500.498.385,70;
- b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp0,00;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, sejumlah Rp0,00;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp0,00;
- f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp0,00;
- g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah, sejumlah RpS 16.593.362,00;
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp7.500.000.000,00;
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp3 .400. 000. 000 ,00;
- c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp24.000.000.000,00;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp0,00;
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2016;
Belanja
2. Lam piran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
- Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja dan
Tahun Anggaran 2016 menurut Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII :
Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII:
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
10. Lampiran X
11. Lampiran XI Anggaran dan
12. Lapiran XII
13. Lam piranXIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
N/A
Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- (2) Ketentuan mengenai penganggaran dan pengeluaran keadaan darurat dianggarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
N/A
Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
N/A
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan a tanggal 28 Desember 2015
Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 28 Desember 2015
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015 NOMOR 3/A
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI MAROS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 - 2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Maros dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros.
1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
SALINAN
- Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 - 2032
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Maros adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kabupaten Maros yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif;
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
17. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan;
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
19. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar selanjutnya disebut Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar sebagai kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan;
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
22. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
25. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
26. Kawasan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan;
27. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistim berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
28. Kawasan Hutan adalah wilayah teetentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
29. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
30. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
31. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
32. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
33. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
34. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
35. Pusat Kegiatan Nasional, yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
36. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
37. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
38. Pusat Kegiatan Lokal Promosi, yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL;
39. Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara;
40. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
41. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
42. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
43. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
44. Sumber Daya Air, yang selanjutnya disebut SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya;
45. Cekungan Air Tanah, yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung;
46. Sabo Dam adalah teknologi untuk mencegah terjadinya bencana sedimen dan mempertahankan daerah hulu terhadap kerusakan lahan;
47. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah penerima air hujan yang dibatasi oleh punggung bukit atau gunung, dimana semua curah hujan yang jatuh diatasnya akan mengalir di sungai utama dan akhirnya bermuara ke laut;
48. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan;
49. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
50. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
51. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;
52. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
53. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang;
54. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Maros dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros serta cakupan wilayah perencanaan;
- b. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Maros;
- c. Rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Maros;
- e. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
- f. Penyidikan.
Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Maros.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros berfungsi sebagai pedoman untuk:
- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Maros;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Maros;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Maros;
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Maros dengan kawasan sekitarnya.
Bagian Keempat
Cakupan Wilayah Perencanaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri dari:
- a. Kecamatan Mandai;
- b. Kecamatan Camba;
- c. Kecamatan Bantimurung;
- d. Kecamatan Maros Baru;
- e. Kecamatan Bontoa;
- f. Kecamatan Mallawa;
- g. Kecamatan Tanralili;
- h. Kecamatan Marusu;
- i. Kecamatan Simbang;
- j. Kecamatan Cenrana;
- k. Kecamatan Tompobulu;
- l. Kecamatan Lau;
- m. Kecamatan Moncongloe;
- n. Kecamatan Turikale.
- (2) Wilayah Perencanaan Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 4 o 45' - 5 o 12' Lintang Selatan dan 119 o 25' - 119 o 58' Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 1.619 (seribu enam ratus sembilan belas) kilometer persegi; dan
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 6

Penataan Ruang Kabupaten Maros bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Maros yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui peningkatan fungsi kawasan lindung, pengelolaan potensi-potensi pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman serta mendukung KSN Perkotaan Mamminasata.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:
- a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata;
- b. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki;
- c. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d. Peningkatan sumber daya hutan produksi;
- e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
- f. Pengembangan potensi pariwisata;
- g. Pengembangan potensi pertambangan;
- h. Pengembangan potensi industri;
- i. Pengembangan potensi perdagangan;
- j. Pengembangan potensi pendidikan;
- k. Pengembangan potensi permukiman; dan
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 8

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di daerah untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
- a. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi PKN, PKLp, PPK yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan PPL, antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
- b. meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antar kawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKN, PKLp, PPK dan PPL;
- c. mendorong percepatan pembangunan Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai PKN di Sulawesi Selatan melalui pembangunan infrastuktur secara terpadu dalam Kawasan Metropolitan Mamminasata;
- d. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil termasuk mempromosikan kota-kota satelit penyangga Kota inti Kawasan Metropolitan Mamminasata;
- e. mempromosikan dan mendorong percepatan pembangunan PKLp untuk memenuhi kriteria suatu PKL;
- f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
- g. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah perbukitan, bantaran sungai dan pantai;
- h. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan mengembangkan sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, udara dan laut secara berhierarkis, sinergis, terpadu dan merata di kawasan Metropolitan Mamminasata;
- b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air secara berhierarkis, sinergis, terpadu dan merata PKN, PKLp, PPK dan PPL di seluruh wilayah kabupaten;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualitas system jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, udara dan laut secara di kawasan Metropolitan Mamminasata;
- d. mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri serta daerah-daerah yang masih terisolir;
- e. mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
- f. meningkatnya kualitas dan keterpaduan pelayanan jaringan prasarana transportasi lokal dan antar wilayah;
- g. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- i. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- j. meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;
- k. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu melalui penerapan konsep 4R (rethinking, reduce, reuse dan recycling) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan modern di perkotaan berbentuk Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi;
- l. Mengarahkan sistem pengelolaan akhir sampah dengan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan yang handal; dan
- m. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah terpadu atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional;
- b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;
- c. mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari DAS;
- d. menyediakan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- f. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan
- g. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
- a. menetapkankan areal lahan hutan produksi secara selektif;
- b. mengembangkan agro forestry di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
- c. mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi; dan
- d. mendukung kebijakan moratorium logging dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan.
- (5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
- a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah secara berkelanjutan terutama di daerah perdesaan;
- b. meningkatkan kualitas lahan pertanian holtikultura terutama di daerah perbukitan dataran tinggi;
- c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan di daerah perdesaan di kabupaten secara selektif;
- d. meningkatkan intensitas budidaya ternak besar dan ternak kecil lainnya;
- e. meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar dan perikanan laut;
- f. mengembangkan budidaya perikanan yang terpadu dengan pengembangan minapolitan;
- g. mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat; dan
- h. mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah.
- (6) Strategi pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan Taman Wisata Alam Bantimurung yang ramah lingkungan;
- b. mengembangkan potensi wisata pantai yang ramah lingkungan;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
- d. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap ragam nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
- e. mempertahankan dan melestarikan kawasan situs budaya dan mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
- f. mengembangkan prasarana dan sarana akomodasi dan transportasi untuk kegiatan Pertemuan, Pameran, dan Sosial Budaya atau Meeting, Intensive, Convension and Exhibition (MICE) di kawasan agrowisata Bantimurung dan agrowisata Tanralili serta potensi kawasan agrowisata lainnya;
- g. meningkatkan dan mengembangkan akses yang menghubungkan objek-objek wisata daerah; dan
- h. mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global.
- (7) Strategi pengembangan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:
- a. melakukan kajian, ekplorasi sampai ke eksploitasi potensi tambang dengan meminimalkan kemungkinan rusaknya lingkungan hidup;
- b. mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- c. menata/mengendalikan penambangan batuan di Sungai Maros maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
- d. penyiapan konsep subdisi silang antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan pengembangan sumber penghasilan baru;
- e. mereklamasi pasca tambang dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan, serta upaya mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang dengan menerapkan praktek penambangan sesuai prosedur dan ramah lingkungan;
- f. pengendalian perizinan penambangan skala kecil berdasarkan kriteria tertentu dan mempertimbangkan daya dukung kawasan pertambangan;
- g. penyiapan konsep kontrak karya pertambangan yang mengakomodir lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat lokal; dan
- h. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan pertambangan.
- (8) Strategi pengembangan potensi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
- a. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan industri;
- b. mengembangkan kawasan industri terutama berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c. mengembangkan Kawasan Industri Maros yang terintegrasi dengan Kawasan Industri di PKN Mamminasata;
- d. mengembangkan kawasan agro-industri skala sedang di PKLp dan PPK;
- e. mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman; dan
- f. mengelola dampak negatif kegiatan industri agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup.
- (9) Strategi pengembangan potensi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pusat perdagangan skala regional di kawasan perdagangan pasar modern;
- b. merevitalisasi pasar-pasar tradisional dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.
- c. mengembangkan akses yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan dengan sentra-sentra produksi pertanian dan kawasan industri;
- d. meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat perdagangan;
- e. mengembangkan kawasan perdagangan di pusat-pusat PKLp dan PPK;
- f. mengembangkan pasar hasil industri pertanian yang terpadu dengan kawasan industri; dan
- g. meningkatkan akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar.
- (10) Strategi pengembangan potensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, meliputi:
- a. Mengembangkan dan meningkatkan akselerasi pengembangan Perguruan Tinggi;
- b. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni;
- c. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, pariwisata dan pemerintahan; dan
- d. memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas pendidikan dan sekolah unggulan baik di tingkat Sekolah Taman Kanak Kanak (STK), pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di PKN, PKLp, PPK dan PPL.
- (11) Strategi pengembangan potensi permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi:
- a. mencegah pembangunan perumahan di kawasan Taman Nasional BantimurungBulusaraung;
- b. mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30 (tiga puluh) persen, bantaran sungai dan pesisir pantai;
- c. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir, abrasi dan tsunami;
- d. bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKLp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya secara vertikal; dan
- e. mengembangkan permukiman perdesaan dan pesisir pantai berlandaskan nilai budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.
- (12) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf l, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun, di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Maros meliputi:
- a. Pusat-pusat kegiatan;
- b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Maros digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 10

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) yang meliputi
Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana;
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba; dan
- b. Kawasan Perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:
- a. Pusat permukiman perdesaan Cenrana Kecamatan Camba;
- b. Pusat Permukiman perdesaan Benteng Kecamatan Camba;
- c. Pusat Permukiman perdesaan Pattanyamang Kecamatan Camba;
- d. Pusat Permukiman perdesaan Sawaru Kecamatan Camba;
- e. Pusat Permukiman perdesaan Padaelo Kecamatan Mallawa;
- f. Pusat Permukiman perdesaan Samaenre Kecamatan Mallawa;
- g. Pusat Permukiman perdesaan Barugae Kecamatan Mallawa;
- h. Pusat Permukiman perdesaanGattareng Matinggi Kecamatan Mallawa;
- i. Pusat Permukiman perdesaan Sabila Kecamatan Mallawa;
- j. Pusat Permukiman perdesaan Uludaya Kecamatan Mallawa;
- k. Pusat Permukiman perdesaan Batu Putih Kecamatan Mallawa;
- l. Pusat Permukiman perdesaan Mattampapole Kecamatan Mallawa;
- m. Pusat Permukiman perdesaan Tallupanuae Kecamatan Mallawa; dan
- n. Pusat Permukiman perdesaan Bentenge Kecamatan Mallawa.
- (5) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran I.1 dan tercantum pada Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b di Kabupaten Maros terdiri atas :
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan pada Lampiran I.1 dan tercantum pada Lampiran Tabel II.2, Lampiran II.3 dan Lampiran Tabel II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
- c. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Maros terdiri atas:
- a. jaringan jalan; dan
- b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kabupaten Maros berupa pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan; dan
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Kabupaten Maros terdiri dari:
- a. Jaringan jalur kereta api;
- b. Stasiun kereta api; dan
- c. Fasilitas operasi kereta api.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Jaringan jalan arteri primer;
- b. Jaringan jalan kolektor primer;
- c. Jaringan jalan arteri sekunder;
- d. Jaringan jalan kolektor sekunder;
- e. Jaringan jalan lokal;
- f. Jaringan jalan bebas hambatan; dan
- g. Jaringan jalan strategis.
- (2) Jaringan jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang ada di Kabupaten Maros meliputi:
- a. Jalan batas Kabupaten Pangkep - Batas Kota Maros sepanjang 10.466 (sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam) kilometer;
- b. Jalan Sam Ratulangi sepanjang 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kilometer;
- c. Jalan batas Kota Maros - batas Kota Makassar sepanjang 7.979 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) kilometer;
- d. Jalan Jend. Sudirman sepanjang 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) kilometer;
- e. Jalan batas Kota Maros - batas Kabupaten Bone sepanjang 62,218 (enam puluh dua koma dua satu delapan) kilometer;
- f. Jalan jalan Lanto Dg. Pasewang sepanjang 0,401(nol koma empat nol satu) kilometer;
- g. Jalan Jend. Ahmad Yani sepanjang 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) kilometer;
- h. Jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,521 (nol koma lima dua satu) kilometer;
- i. Jalan Makmur Daeng Sitakka sepanjang 2,351 (dua koma tiga lima satu) kilometer;
- j. Pengembangan jalan Trans Sulawesi Ruas Maros - Makassar - Sungguminasa Takalar; dan
- k. Pengembangan jalan lingkar luar dan/atau Bypass Mamminasata.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang ada di Kabupaten Maros merupakan jaringan jalan kolektor primer K4 tercantum dalam lampiran II.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang ada di Kabupaten Maros meliputi :
- a. Jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan kawasan perkotaan baru Maros - Gowa melalui jalan Abdullah Daeng Sirua di Kota Makassar; dan
- b. Jalan yang menghubungkan Kota Makassar deengan pusat kawasan perkotaan Maros melalui jalan Perintis Kemerdekaan di Kota Makassar.
- (5) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang ada di Kabupaten Maros meliputi:
- a. Jalan Batubassi - Sabantang - Ama'rang - Carangki - Benteng Gajah -Pamanjengan (belakang BTP) dan/atau Lingkar Timur;
- b. Jalan Patte'ne - Kuri - Matana - Bontobireng - Kampala - Data - Kassi dan/atau Lingkar Barat;
- c. Jalan Benteng Gajah - Parangloe di Kabupaten Gowa;
- d. Jalan Moncongloe - Antang di Kota Makassar;
- e. Jalan Moncongloe - Kawasan Perumahan BTP di Kota Makassar;
- f. Jalan Belang-belang - Bontoa - Pa'jukukang;
- g. Rencana pembangunan jalan Lingkar Tengah;
- h. Rencana pembangunan ruas jalan Pantai Utara Mamminasata; dan
- i. Rencana pembangunan ruas Jalan KIWA-KIMAS.
- (6) Rincian jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, yang ada di Kabupaten Maros tercantum pada lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (7) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang ada di Kabupaten Maros merupakan jalan bebas hambatan antar kota meliputi :
- a. Jalan Maros - Mandai - Makassar;
- b. Jalan Pangkaje'ne - Maros; dan
- c. Jalan Makassar - Mandai.
- (8) Jaringan jalan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, yang ada di Kabupaten Maros merupakan jalan khusus yang menghubungkan kawasan industri pengolahan semen Bosowa ke pelabuhan khusus Bosowa.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 14

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, yang ada di Kabupaten Maros meliputi:
- a. Trayek angkutan; dan
- b. Terminal.
- (2) Trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Trayek angkutan barang, terdiri dari:
- a. dari sentra-sentra produksi di Kabupaten Maros menuju ke Kawasan Industri Maros; dan
- b. dari Kawasan Industri Maros - KIMA - Pelabuhan Sukarno Hatta.
- b. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), terdiri atas:
1. Terminal Maros-Lau-Bontoa-Pangkep;
2. Terminal Maros-Bantimurung-Simbang-Cenrana-Camba-Mallawa-Kab. Bone;
3. Terminal Maros-Lau-Bontoa;
4. Terminal Maros-Mandai-Marusu;
5. Terminal Maros-kawasan potensi ekonomi Marusu, Maros Baru, Lau, dan Bontoa;
6. Terminal Maros-Bantimurung-Simbang-Cenrana-Mallawa;
7. Terminal Maros-Mandai-Moncongloe (kota baru)-Tanralili;
8. Terminal Mandai-Tanralili-Tompobulu-Cenrana-Camba-Mallawa;
9. Terminal Tompobulu-Malino di Kabupaten Gowa;
10. Terminal Mallawa-Ladange-Kabupaten Pangkep;
11. Terminal Bantimurung-Ballocci di Kabupaten Pangkep;
12. Terminal Moncongloe-Antang di Kota Makassar; dan
13. Terminal Moncongloe-BTP di Kota Makassar.
- c. Trayek angkutan penumpang perdesaan.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Terminal penumpang tipe B Marusu di Kecamatan Turikale;
- b. Terminal penumpang tipe C, terdiri dari:
1. Terminal Tetebatu di Kecamatan Mandai;
2. Terminal Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe;
3. Terminal Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru;
4. Terminal Patene di Kecamatan Marusu;
5. Terminal Barandasi di Kecamatan Lau;
6. Terminal Panjallingang di Kecamatan Bontoa;
7. Terminal Pakalu di Kecamatan Bantimurung;
8. Terminal Bantimurung di Kecamatan Simbang;
9. Terminal Ammarrang di Kecamatan Tanralili;
10. Terminal Pucak di Kecamatan Tompobulu;
11. Terminal Cempaniga di Kecamatan Camba;
12. Terminal Bengo di Kecamatan Cenrana; dan
13. Terminal Ladange di Kecamatan Mallawa.
- c. Terminal barang Kawasan Ekonomi Khusus (Marusu, Maros Baru, Lau, dan Bontoa) di Kecamatan Marusu.
- (4) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Maros tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan berupa pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) di Kabupaten Maros dikembangkan di Sungai Maros, Sungai Pute, dan Sungai Kalumpang;
- (2) Penyelenggaraan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) di Kabupaten Maros dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dengan pusat permukiman di Kota Makassar dan pusat kegiatan pariwisata bahari di pulau-pulau kecil lainnya;
- (4) Simpul transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelabuhan Sungai Maros di Dermaga Kassi Kecamatan Turikale, Pelabuhan Sungai Pute di Dermaga Pattene Kecamatan Marusu, dan Pelabuhan Sungai Kalumpang di Dermaga Kalumpang Kecamatan Lau;
- (5) Penyelenggaraan transportasi penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan di Kabupaten Maros tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, di Kabupaten Maros ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi, dan Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jaringan jalur kereta api umum antar kota yang meliputi:
-
- a. Jaringan jalur kereta api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah -Provinsi Sulawesi Barat Pare-Pare - Barru - Pangkajene - Maros - Makassar - Sungguminasa - Takalar Bulukumba - Watampone - Pare-Pare;
- b. Jaringan jalur kereta api yang menghubungkan pusat kegiatan kawasan perkotaan dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin; dan
- c. Jaringan jalur kereta api dari kawasan Industri Maros ke Pelabuhan Utama Soekarno Hatta di Kota Makassar.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lainnya; dan
- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tatanan kepelabuhanan; dan
- b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagi tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan, industryi perkapalan, dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) beserta zona penyangganya;
- (3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Rencana pembangunan pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan Pajjukukang Kecamatan Bontoa;
- b. Rencana pembangunan terminal peti kemas Tanetea di Kecamatan Marusu yang terpadu dengan kawasan industri dan pergudangan serta terintegarasi dengan Pelabuhan Sukarno Hatta di kota Makassar; dan
- c. Terminal khusus yaitu terminal khusus Bosowa di Pantai Kuri Kecamatan Marusu yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran regional yang menghubungkan Pelabuhan Pajjukukang dan pelabuhan pengumpan lainnya;
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Tatanan kebandarudaraan; dan
- b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
- a. bandar udara umum yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer untuk pelayanan pesawat udara dengan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri; dan
- b. rencana pengembangan bandar udara khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
- (5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
- b. ruang udara di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
- c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (6) Ruang udarauntuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan kemanan negara; dan
- (7) Ruang udara untuk penerbagan diatur sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c di Kabupaqten Maros terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik; dan
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kawasan Ekonomi Khusus Marusu, Maros Baru, Lau, dan Bontoa di Kecamatan Marusu; dan
- b. jaringan pipa minyak dan gas bumi yang dilayani oleh terminal pusat distribusi di Kota Makassar.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) mega watt di Kawasan Perkotaan Maros Kecamatan Turikale;
- b. PLTD dengan kapasitas 13,4 (tiga belas koma empat) megawatt di Desa Baruga, kecamatan Bantimurung;
- c. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu;
- d. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Benteng di Kecamatan Camba;
- e. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 X 65 (dua kali enam puluh lima) watt di Kecamatan Bontoa;
- f. Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Maros terdiri atas:
1. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTHM) dengan kapasitas 5 (lima) megawatt di Kecamatan Mallawa, PLTHM Sungai Lekopancing dengan kapasitas 10 (sepuluh) megawatt di Kecamatan Tanralili, dan PLTMH berkapasitas 30 (tiga puluh) kilowatt di Desa Patanyamang di Kecamatan Camba; dan
2. rencana pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bonto Somba dengan kapasitas kapasitas 2.500 (dua ribu lima ratus) watt di Kecamatan Tompobulu, PLTS Bonto Matinggi dengan kapasitas 2.500 (dua ribu lima ratus) watt di Kecamatan Tompobulu, PLTS Cenrana dengan kapasitas 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) watt di Kecamatan Camba, dan PLTS dengan kapasitas 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) watt di Kecamatan Mallawa.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi;
1. SUTT kapasitas 70 (tujuh puluh) KV yang menghubungkan GI Pangkep GI Mandai - GI Daya dan SUTT kapasitas 70 (tujuh puluh) KV yang menghubungkan GI Pangkep - GI Maros - GI Tello;
2. SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Pangkep - GI Bosowa - GI Tallo;
3. Rencana pembangunan SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Maros - GI Sungguminasa; dan
4. Rencana pengembangan SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Pangkep - GI Mandai - GI Daya dan SUTT kapasitas pembangunan SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Pangkep - GI Maros - GI Tello.
- b. Sebaran Gardu Induk (GI) yang meliputi GI Mandai dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Mandai, GI Bosowa dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Maros Baru, dan GI Maros dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Bontoa.
- (5) Rincian sIstem jaringan energi di Kabupaten Maros tercantum dalam Lampiran I.1 dan tercantum dalam Lampiran Tabel II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi;
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jaringan teresterial; dan b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan teresterial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Based Transceiver Station (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Stasiun Telepon Otomat (STO) Maros di Kecamatan Bontoa; dan
- (7) Rincian sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Maros tercantum dalam Lampiran I.1 dan tercantum dalam Lampiran Tabel II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdir atas konservasi sumber daqya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendlaian daya rusak air;
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, bendungan, bendung, embung, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Wilayah Sungai (WS), yang meliputi:
1. WS Walannae Cenranae merupakan wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Cenrana;
2. WS Jeneberang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Maros; dan
3. WS Saddang merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Kalibone.
- b. Bendungan, yaitu Bendungan Carangki di Kecamatan Tanralili, Bendungan Bantimurung di Kecamatan Bantimurung, dan Bendungan Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu;
- c. Bendung, yaitu Bendung Lekopaccing di Kecamatan Tanralili, Bendung Batubassi di Kecamatan Bantimurung, Bendung Cambajawayya dan Bendung Leang-Leang di Kecamatan Bantimurung, Bendung Cenrana di Kecamatan Camba, Bendung Mallawa di Kecamatan Mallawa, dan Bendung Bulumarapa di Kecamatan Tanralili;
- d. Embung, yaitu Embung Bonto Manai dan Embung Toddolimae di Kecamatan Tanralili, Embung Taman Safari 1 dan Embung Taman Safari 2 di Kecamatan Tompobulu;
- e. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Pangkajene yang melintasi Kecamatan Tanralili, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Bantimurung
- f. Daerah Rawa (DR) adalah daerah rawa di Kecamatan Maros Baru seluas kurang lebih 3.613 (tiga ribu enam ratus tiga belas) hektar;
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai;
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Maros;
- (7) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah yaitu DI Bantimurung dengan luas pelayanan 6.513 (enam ribu lima ratus tiga belas) hektar dan DI Lekopancing dengan luas pelayanan 3.626 (tiga ribu enam ratus dua puluh enam) hektar;
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Cambajawayya dengan luas pelayanan 1.000 (seribu) hektar dan DI Laiya dengan luas pelayanan 1.000 (seribu) hektar;
- c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 105 (seratus lima) DI meliputi luas total pelayanan kurang lebih 12.308 (dua belas ribu tiga ratus delapan) hektar terdapat di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Cenrana,
Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Camba, Kecamatan Simbang, Kecamatan Mandai, dan Kecamatan Bontoa.
- (8) Jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. Rencana pembangunan waduk Lekopancing di Kecamatan Tanralili;
- b. Rencana pembangunan bendungan Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu;
- c. Rehabilitasi dan pengembangan terhadap Bendungan Bantimurung di Kecamatan Bantimurung dan Bendungan Carangki di Kecamatan Tanralili;
- d. Normalisasi pembangunan waduk tunggu pada hulu dan hilir Sungai Lekopancing, Sungai Maros, Sungai Kalumpang, dan Sungai Pute;
- e. Pengendalian terhadap luapan air Sungai Lekopancing, Sungai Maros, Sungai Kalumpang, dan Sungai Pute untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan;
- (10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dant/atau penguatan tebing pantai;
- (11) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Maros di Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Bontoa; dan
- (12) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 23

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- c. sistem jaringan drainase;
- d. sistem jaringan air limbah;
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana;
- f. pengelolaam bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- g. manajemen proteksi kebakaran perkotaan.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud ayat (2) di Kabupaten Maros meliputi TPS sampah organik dan TPS sampah anorganik direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan di kawasan perkotaan PKN, PKLp, PPK, dan PPL;
- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Maros berada di Kawasan Perkotaan Maros Kecamatan Bontoa;
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Maros ditetapkan di Bonto Ramba Kecamatan Mandai yang dikembangkan menjadi Stasiun Pengalihan Antara (SPA) dengan luasan kurang lebih 3 (tiga) hektar untuk mendukung industri pengelolaan sampah regional Kawasan strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- (6) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Maros diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) Rincian sistem pengelolaan persampahan tercantum dalam Lampiran Tabel II.8, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 25

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Maros;
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Maros dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas:
- a. unit air baku yang bersumber dari:
1. sungai, yaitu Sungai Lekopancing, Sungai Kalumpang, Sungai Pute, dan Sungai Maros;
2. air tanah pada CAT Pangkajene di Kecamatan Tanralili, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Bantimurung; dan
3. bendungan, yaitu Bendungan Carangki di Kecamatan Tanralili dan Bendungan Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu.
- b. Unit produksi air minum meliputi::
1. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Bantimurung untuk melayani Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Marusu;
2. IPA Pattontongan melayani Kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kecamatan Mandai; dan
3. IPA Maros melayani Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bantimurung, kecamatan Simbang, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Tanralili.
- c. Unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Mandai dan Kecamatan Bantimurung.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Rincian sistem penyediaan air minum tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Darah ini.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 26

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder, dan system saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Maros, Sungai Pate dan Sungai Kalumpang yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Maros;
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman;
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksnakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir; dan
- (6) Rincian sistem jaringan drainase tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 27

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukakan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah terpusat Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang di Kecamatan Turikale;
- b. sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Makassar - Maros di Kecamatan Marusu; dan
- c. sistem pembuangan limbah terpusat kawasan perkotaan Maros di Kecamatan Turikale.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- (9) Rincian sistem jaringan air limbah tercantum dalam Lampiran II.11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 28

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (escape way) dan ruang evakuasi bencana (melting point).
- (3) Jalur evakuasi bencana (escape way) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan rencana ruang jalan khusus Semen Bosowa di Kecamatan Maros Baru, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata di Kecamatan Lau, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata di Kecamatan Marusu, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata Bontoa, dan ruas jalan poros Bantimurung di Kecamatan Bantimurung;
- b. jalur dan ruang evakuasi bencana longsor meliputi ruas jalan Poros Bantimurung-Camba di Kecamatan Camba, ruas jalan Poros BantimurungCamba di Kecamatan Mallawa, ruas jalan Poros Bantimurung-Camba di Kecamatan Cenrana;
- c. jalur dan ruang evakuasi potensi bencana tsunami dan gelombang pasang meliputi rencana ruas jalan rencana ruang jalan khusus semen bosowa di Kecamatan Maros Baru, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata di Kecamatan Lau, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata di Kecamatan Marusu, rencana ruas jalan Lintas Utara Mamminasata Bontoa, dan ruas jalan poros Bantimurung di Kecamatan Bantimurung;
- (4) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c direncanakan mengikuti/menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana;
- (5) Ruang evakuasi bencana (Melting point) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lapangan Sepak bola di Kecamatan Moncongloe, Stadion Olahraga di Kota Maros Kecamatan Turikale dan Lapangan kantor Bupati Maros di Kecamatan Turikale;
- (6) Rincian jalur dan ruang evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran II.12, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 29

- (1) Sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, ditetapkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 serta memulihkan kualitas lingkungan yang sudah tercemar;
- (2) Sistem pengelolaan B3 serta limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3; dan
- (3) Sistem Pengelolaan B3 serta limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 30

- (1) Manajemen proteksi kebakaran perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, ditetapkan dalam rangka mewujudkan kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- (2) Pelaksanaan ketentuan manajemen proteksi kebakaran perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- (3) Penyelenggaraan manajemen proteksi kebakaran perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Maros ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tamping lingkungan;
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya; dan
- (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 dan Lampiran Tabel II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kawasan Lindung
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 32

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsure hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan;
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan hutan lindung; dan
- b. Kawasan resapan air.
- (3) Rincian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II.14, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 34

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, dengan luas 14.611 (empat belas ribu enam ratus sebelas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung dengan luas 2.417 (dua ribu empat ratus tujuh belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa dengan luas 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hektar; sebagian wilayah Kecamatan Cenrana dengan luas 4.972 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar; sebagian wilayah Kecamatan Mallawa dengan luas 87 (delapan puluh tujuh) hektar; sebagian wilayah Kecamatan Simbang seluas kurang lebih 574 (lima ratus tujuh puluh empat) hektar; sebagian wilayah Kecamatan Tanralili dengan luas 16 (enam belas) hektar; dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas 6.222 (enam ribu dua ratus dua puluh dua) hektar; dan
- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, ditetapkan di bagian hulu DAS Maros.
Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 35

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, danau atau waduk, dan RTH kawasan perkotaan dari segi budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya;
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kawasan sempadan pantai;
- b. Kawasan sempadan sungai;
- c. Kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- d. Ruang Tebuka Hijau kawasan perkotaan.
- (3) Rincian kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran Tabel II.15, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 36

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, ditetapkan disepanjang pesisir pantai Kabupaten Maros di Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Bontoa, dengan ketentuan:
- a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 ayat (2) huruf b, ditetapkan di Sungai Lekopancing, Sungai Bantimurung, dan Sungai Maros dengan ketentuan:
- a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (3) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, ditetapkan di Waduk Lekopancing Kecamatan Tanralili dan Bendung Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu dengan ketentuan:
- a. Daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
- b. Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- (4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKN, PKLp daan PPK di Kabupaten Maros.
Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 37

- (1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan keanekaragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan
- ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (2) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kawasan Taman Nasional;
- b. Kawasan pantai berhutan bakau; dan
- c. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (3) Rincian kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Tabel II.16, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 38

- (1) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, merupakan Kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Maros dengan luas 28.610 (dua puluh delapan ribu enam ratus sepuluh)hektar, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung dengan luas 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) hektar; sebagian wilayah Kecamatan Camba dengan luas 3.623 (tiga ribu enam ratus dua puluh tiga) hektar; sebagian wilayah Kecamatan Cenrana dengan luas 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar; sebagian wilayah Kecamatan Mallawa dengan luas 10.024 (sepuluh ribu dua puluh empat) hektar; sebagian wilayah Kecamatan Simbang dengan luas 4.184 (empat ribu seratus delapan puluh empat) hektar; dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas 1.204 (seribu dua ratus empat) hektar;
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dengan luas 135 (seratus tiga puluh lima) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa dengan luas 5 (lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Lau dengan luas 14 (empat belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru dengan luas 56 (lima puluh enam) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu dengan luas 60 (enam puluh) hektar; dan
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Bangunan dan lingkungan arkeologi ditetapkan di kawasan situs prasejarah Leang-Leang di Kecamatan Bantimurung, dan situs Leang Rammang-Rammang dan situs Bulu Sipong di kecamatan Bontoa
- b. Bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di kawasan Rumah Adat Karaeng Loe di Pakere di Kecamatan Simbang; kawasan makam Kassi Kebo di Kecamatan Maros Baru, dan Kawasan makam Karaeng Simbang di Kecamatan Bantimurung.
Paragraf 4 Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 39

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya;
- (2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan rawan bencana banjir; dan
- b. Kawasan rawan tanah longsor.
- (3) Rincian kawasan rawan bencana alam sebagaiman dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Tabel II.12, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 40

- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang;
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, dan sebagian wilayah KecamatanTompobulu.
Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 41

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah;
- (2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kawasan cagar alam geologi berupa keunikan bentang alam;
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan tsunami; dan
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan seempadan mata air.
- (3) Rincian kawasan lindung geologi sebagaiman dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Tabel II.17, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 42

- (1) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi kawasan karst di tetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa;
- (2) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu;
- (3) Kawasan rawan tsunami dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi pantai dengan elevasi lebih rendah dari permukaan air laut dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian
- wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu; dan
- (4) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dan merupakan wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana.
Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 43

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- (2) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- (3) Rincian kawasan lindung lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran Tabel II.18, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 44

- (1) Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi kawasan yang memiliki cirri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- (2) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas zona inti,zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
- (3) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau di sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Lau, dan sebagian wilayah Kecacmatan Bontoa; dan
- b. Kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan di Kawasan Maros Kecamatan Maros Baru, dan Kecamatan Marusu.
Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 45

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. Kawasan peruntukan perikanan;
- d. Kawasan peruntukan pertambangan;
- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. Kawasan peruntukan pariwisata;
- g. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. Kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, terdiri atas :
- a. Kawasan produksi dengan 15.364 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh empat) hektar di tetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung dengan luas 94 (Sembilan puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa seluas 2.473 (dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Simbang dengan luas 561 (lima ratus enam puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili dengan luas 543 (lima ratus empat puluh tiga) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan 10.022 (sepuluh ribu dua puluh dua) hektar;
- b. kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 6.434 (enam ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Camba dengan luas 1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana dengan luas 2.244 (dua ribu dua ratus empat puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa dengan luas 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) hektar.
- (2) Rincian kawasan peruntukan hutan produksi, tercantum pada Lampiran I.2 dan Lampiran Tabel II.19, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Pertanian
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
- c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 28.688 (dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan
- Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale;
- b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 29.344 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale;
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 11.681 (sebelas ribu enam ratus delapan puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7.165 (tujuh ribu seratus enam puluh lima) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa. Sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe;
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu; dan
- b. Kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale;
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luas 20.222 (dua puluh ribu dua ratus dua puluh dua) hektar; dan
- (7) Rincian kawasan peruntukan pertanian tercantum pada Lampiran I.2 dan Lampiran II.20, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- b. perikanan peruntukan budidaya perikanan ; dan
- c. kawasan pengembangan minapolitan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontoa, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Marusu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan lau, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Maros Baru;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan budidaya perikanan laut komoditas rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu;
- b. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, dan sebagian wilayah Kecamatan marusu; dan
- c. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah kecamatan Camba. Sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan lau, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale.
- (4) Kawasan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan disebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Lau, dan sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru;
- (5) Kawasan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan Pelabuhan Perikanan (PPI) Bontoa di Kecamatan Bontoa; dan
- (6) Rincian kawasan peruntukan perikanan tercantum pada Lampiran II.21, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara;
- (2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam terdiri atas:
1. komoditas emas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa; dan
2. komoditas galena ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Camba.
- b. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa oker ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Camba, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana;
- c. Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan terdiri atas:
1. komoditas marmer, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, dan sebagian wilayah Kecamatan Camba;
2. komoditas lempung, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale;
3. komoditas batu gamping, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe;
4. komoditas pasir kuarsa, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa;
5. komoditas basalt, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
6. komoditas andesit, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana;
7. komoditas diorite, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana;
8. komoditas granodiorit, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Camba, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa;
9. komoditas trakhit, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa;
10. komoditas kerikil galian dari bukit, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marusu;
11. komoditas pasir pasang, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale; dan
12. komoditas kerikil berpasir alami, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang.
- d. Wilayah usaha pertambangan batubara ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang.
- (3) Rincian kawasan peruntukan wilayah pertambangan tercantum pada Lampiran II.22, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri besar;
- b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
- c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung;
- b. Kawasan peruntukan industri manufaktur ditetapkan di Kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu;
- c. Kawasan peruntukan industri pengolahan marmer ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, dan sebagian wilayah Kecamatan Lau; dan
- d. Kawasan peruntukan industri peleburan di tetapkan di Kecamatan Bontoa.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas perikanan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, dan sebagian wilayah Kecamatan Lau; dan
- b. Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas peternakan ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe,, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale; dan
- (5) Rincian kawasan peruntukan industri tercantum pada Lampiran Tabel II.23, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, meliputi:
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan upacara adat Appalili, Katto Bokko, dan Mappadendang di Kecamatan Maros Baru;
- b. Kawasan perlombaan perahu hias di Kecamatan Bontoa;
- c. Kawasan kompleks makam Kassi Kebo di Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru;
- d. Kawasan kompleks makam Karaeng Simbang di Desa Samangki Kecamatan Simbang;
- e. Kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru;
- f. Kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (Istana raja Marusu) di Pakere Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang; dan
- g. Kawasan budaya Khalawatiah Sammang di Patte'ne Desa Temmappaduae Kecamatan Marusu, Leppangkomae Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru dan Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan wisata alam Bantimurung di Kecamatan Bantimurung;
- b. Kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri di Kecamatan Marusu;
- c. Kawasan wisata Cagar Alam Karaenta di Kecamatan Cenrana yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang di Kecamatan Cenrana dan Goa Liku Makallang Kecamatan Simbang;
- d. Kawasan wisata alam Goa Pattunuang di Desa Samangki Kecamatan Simbang;
- e. Kawasan wisata alam air terjun Bonto Somba Kecamatan Tompobulu;
- f. Kawasan wisata alam air panas di dusun Reatoa di Desa Samaenre Kecamatan Mallawa;
- g. Kawasan wisata Leang PanningE (goa kelelawar) di Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa;
- h. Kawasan wisata arung jeram di Sungai Maros;
- i. Kawasan wisata air terjun Lacolla' di Kecamatan Camba;
- j. Kawasan taman prasejarah Leang-Leang di Kelurahan Leang-leang Kecamatan Bantimurung; dan
- k. Kawasan situs prasejarah Leang Akkarrasa Rammang-Rammang di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan agrowisata Tanralili yang merupakan kawasan pengembangan wisata pertemuan, konvensi, dan pameran (MICE) yang terpadu dengan kawasan agro wisata Pucak di Kecamatan Tanralili;
- b. Kawasan agrowisata Bantimurung di Kecamatan Bantimurung; dan
- c. Kawasan wisata kuliner di Jalan Topaz dan Jalan Gladiol di kawasan taman hutan kota dan kolam di Kecamatan Turikale dan rencana kawasan wisata kuliner di sempadan sungai Sungai Maros di Kecamatan Turikale; dan
- d. Kawasan wisata Sungai Maros di Kecamatan Turikale, Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Marusu.
- (5) Rincian kawasan peruntukan pariwisata tercantum pada Lampiran II.24, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g, terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
- a. Kawasan permukiman Perkotaan Baru Maros - Gowa yang merupakan kota satelit KSN Perkotaan Mamminasata Bagian Timur di Kecamatan Moncongloe;
- b. Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Moncongloe di Kecamatan Moncongloe;
- c. Kawasan permukiman Kota Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai;
- d. Kawasan perkotaan Baru Maros di Kecamatan Turikale;
- e. Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor bypass Mamminasata di Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Mandai dan Kecamatan Turikale; dan
- f. Kawasan permukiman di pusat kegiatan PKN, PKLp dan PPK.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun;
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di:
- a. Kawasan permukiman transmigrasi di Kecamatan Tompobulu; dan
- b. kawasan permukiman di pusat kegiatan PPL di sebagian wilayah Kecamatan Camba, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa.
- (6) Rincian kawasan peruntukan permukiman tercantum pada Lampiran Tabel II.25, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Lainnya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
- e. Kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).
- (2) Rincian kawasan peruntukan lainnya tercantum pada Lampiran II.26, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 54

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Komando Distrik Militer 1422 Maros di Kecamatan Turikale;
- b. Komando Rayon Militer di Kecamatan Mandai, Kecamatan Camba, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Marusu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tompobulu, KecamatanLau, Kecamatan Moncongloe, dan Kecamatan Turikale;
- c. Batalyon Infantri L-433 Julu Siri di Kecamatan Simbang;
- d. Kompi Zeni dan Tempur A, B, dan C dan Batalyon Zeni dan Tempur 8 Sakti Mandraguna di Kecamatan Tanralili;
- e. Kepolisian Resort Maros di KecamatanTurikale;
- f. Kepolisian Sektor di Kecamatan Mandai, Kecamatan Camba, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Marusu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tompobulu, KecamatanLau, Kecamatan Moncongloe, dan Kecamatan Turikale; dan
- g. Pangkalan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Mandai.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- b. Penataan kawasan pertahanan dan keamanan negara.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan;
- (2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan peruntukan pasar tradisional;
- b. Kawasan peruntukan pusat perbelanjaan; dan
- c. Kawasan peruntukan pertokoan modern.
- (3) Kawasan peruntukan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di :
- a. Kawasan perkotaan Tetebatu di Kecamatan Mandai;
- b. Kawasan perkotaan Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe;
- c. Kawasan perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru;
- d. Kawasan perkotaan Pattene di Kecamatan Marusu;
- e. Kawasan perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau;
- f. Kawasan perkotaan Panjallingang di Kecamatan Bontoa;
- g. Kawasan perkotaan Pakalu di Kecamatan Bantimurung;
- h. Kawasan perkotaan Parang Tinggi di Kecamatan Simbang;
- i. Kawasan perkotaan Ammarrang di Kecamatan Tanralili;
- j. Kawasan perkotaan Pucak di Kecamatan Tompobulu;
- k. Kawasan perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba;
- l. Kawasan perkotaan Bengo di Kecamatan Cenrana;
- m. Kawasan perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa;
- (4) Kawasan peruntukan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di :
- a. Kawasan pengembangan Pasar Induk Regional/Pasar Tradisional Modern (Tramo) Kota Maros di Kecamatan Turikale;
- b. Kawasan Pengembangan Pasar Sentral Kota Maros di Kecamatan Turikale;
- c. Kawasan perdagangan skala Kabupaten di Kecamatan Lau dan di Kota Baru Satelit Moncongloe di Kecamatan Moncongloe;
- d. Kawasan perdagangan pasar tradisional skala kecamatan di PPK Cempaniga di Kecamatan Camba dan PPK Ladange di Kecamatan Mallawa;
- e. Kawasan perdagangan pasar tradisional skala lingkungan di Pusat Kegiatan PPL di Kecamatan Camba dan PPL Kecamatan Mallawa;
- f. Kawasan pasar induk pertanian Maros di Kecamatan Turikale; dan
- g. Kawasan pasar grosir Maros di Kecamatan Turikale.
- (5) Kawasan peruntukan pertokoan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
- a. Kawasan pengembangan Pasar Induk Regional/Pasar Tradisional Modern (Tramo) Kota Maros di Kecamatan Turikale;
- b. Kawasan Pasar Sentral Kota Maros di Kecamatan Turikale;
- c. Kawasan Kota Kota Baru Satelit Moncongloe di Kecamatan Moncongloe;
- d. Kawasan Kota Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; dan
- e. Kawasan pengembangan ekonomi Marusu, Maros Baru, Lau, dan Bontoa di Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Bontoa.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan; dan
- b. Kawasan peruntukan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten di kawasan perkotaan Turikale Kecamatan Turikale;
- b. Kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan di kawasan perkotaan Tetebatu di Kecamatan Mandai, kawasan perkotaan Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe, kawasan perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru, kawasan perkotaan Patene di Kecamatan Marusu, kawasan perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau, kawasan perkotaan Panjalingang di Kecamatan Bontoa, kawasan perkotaan Pakalu di Kecamatan Bantimurung, kawasan perkotaan Parang Tinggia di Kecamatan Simbang, kawasan perkotaan Ammarrang di Kecamatan Tanralili, kawasan perkotaan Pucak di Kecamatan Tompobulu, kawasan perkotaan
Cempaniga di Kecamatan Camba, kawasan perkotaan Bengo di Kecamatan Cenrana; dan kawasan perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa;
- (3) Kawasan peruntukan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Turikale Kecamatan Turikale;
- b. Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Tetebatu Kecamatan Mandai;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Barandasi Kecamatan Lau;
- d. Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru; dan
- e. Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Panjallingang Kecamatan Bontoa.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
- b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
- c. Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; dan
- d. Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum.
- (2) Kawasan peruntukan pelayanan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kabupaten diarahkan di pusat kegiatan PKN di Kecamatan Turikale; dan
- b. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.
- (3) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional di arahkan di pusat kegiatan PKN di Kecamatan Turikale; dan
- b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala kabupaten dan/atau kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.
- (4) Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan di kawasan perkotaan Turikale Kecamatan Turikale, dan kawasan perkotaan Mandai di Kecamatan Mandai.
- (5) Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan peruntukan pemakaman umum skala regional diarahkan di kawasan perkotaan Tetebatu Kecamatan Mandai.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 58

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, merupakan kawasan udara sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP yang sudah ditetapkan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin pada wilayah Kabupaten Maros.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 59

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 - 58 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Maros.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 60

- (1) Kawasan Strategis di Kabupaten Maros merupakan bagian wilayah Kabupaten Maros yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
- (2) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Maros terdiri atas:
- a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (3) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Maros, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.3 dan tercantum dalam Lampiran II.27, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 61

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) huruf a, adalah Kawasan Perkotaan Mamminasata yang merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 62

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale;
- b. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale
- c. Kawasan industri manufaktur ditetapkan di Kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu; dan
- d. Kawasan industri Semen Bosowa di tetapkan di Kecamatan Bantimurung.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan wisata bahari ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoa;
- b. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
- c. Kawasan penambangan kapur ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana;
- d. Kawasan penambangan marmer ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang;
- e. Kawasan Taman nasional Bantimurung - Bulusaraung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana; dan
- f. Kawasan Kebun Raya Pucak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanralili.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 63

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf kterdiri atas:
- a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
- c. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- d. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- e. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau;
- b. Kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Mandai Kabupaten Maros;
- c. Kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa;
- d. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Maros Baru;
- e. Kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili;
- f. Kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri Kecamatan Marusu;
- g. Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros di Kecamatan Turikale;
- h. Kawasan Perdagangan Pasar Induk Pertanian Kabupaten Maros di Kecamatan Turikale;
- i. Kawasan Kota Baru Moncongloe di Kecamatan Moncongloe;
- j. Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; dan
- k. Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros di Kecamatan Turikale.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru;
- b. Kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (Istana Raja Marusu) di Desa Pakere Kecamatan Simbang; dan
- c. Kawasan budaya Khalawatiah Sammang di Patte'ne Desa Temmappaduae Kecamatan Marusu, Leppangkomae Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru dan Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Rencana pembangunan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Tompobulu;
- b. Rencana pembangunan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTHM) di Kecamatan Mallawa;
- c. Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Bontoa;
- d. Kawasan Pabrik Semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung; dan
- e. Kawasan penambangan marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang.
- (5) KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan wisata Alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan Bantimurung;
- b. Kawasan wisata Cagar Alam Karaenta yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang Kecamatan Cenrana; dan
- c. Kawasan wisata alam air panas di Dusun Rea Lolo Kecamatan Mallawa.
- (6) KSK dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan Lapangan Udara (LANUD) Hasanuddin di Kecamatan Mandai;
- b. Kawasan KOSTRAD Batalyon Infantri L-433 Julu Siri di Sambueja Kecamatan Simbang; dan
- c. Kawasan KOSTRAD Kompi Zeni dan Tempur A, B, dan C dan Batalyon Zeni dan Tempur 8 Sakti Mandraguna di Kariango Kecamatan Tanralili.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 64

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Maros berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang kabupaten terdiri atas:
- a. Indikasi program utama;
- b. Indikasi sumber pendanaan;
- c. Indikasi pelaksana; dan
- d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang program utama perwujudan pola ruang, dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau masyarakat;
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupapten Maros, yang meliputi:
- a. Tahap pertama, pada periode tahun 2012-2017;
- b. Tahap kedua, pada periode tahun 2018-2022;
- c. Tahap ketiga, pada periode tahun 2023-2027; dan
- d. Tahap keempat, pada periode tahun 2028-2032.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 65

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan PKN sebagai pusat pemerintahan Kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat pertanian pertanian;
- b. Pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan PPL sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri rumah tangga, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
- d. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
- e. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- f. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi terrestrial dan jaringan telekomunikasi satelit;
- g. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, bending dan bendungan, cekungan air tanah, sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai;
- h. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana yang meliputi sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan; dan
- i. Pengembangan dan peningkatan fungsi lokal dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), padatahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. Pengembangan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan PKN sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
- b. Pengembangan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan PKLp sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industry perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan pusat kegiatan pertanian;
- c. Pengembangan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
- d. Pengembangan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan PPL sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri rumah tangga, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
- e. Pengembangan dan pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi sungai dan
- penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
- f. Pengembangan dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- g. Pengembangan dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi teresterial dan jaringan telekomunikasi satelit;
- h. Pengembangan dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, bendung dan bendungan, cekungan air tanah, sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir; dan sistem penagaman pantai;
- i. Pengembangan dan pemantapan sistem jaringan prasarana yang meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan B3 dan limbah B3, dan manajemen sistem proteksi kebakaran perkotaan; dan
- j. Pengembangan dan pemantapan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) pada tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. Pemantapan fungsi Pusat Kegaiatn PKN sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdaganagn dan jasa, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan indutri manufaktur, pusat kegiatan industry perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegaiatan pertanian;
- b. Pemantapan fungsi Pusat Kegiatan PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
- c. Pemantapan fungsi Pusat Kegiatan PPL sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdaganagn dan jasa, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri rumah tangga, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
- d. Pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, dan sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
- e. Pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- f. Pemantapan sistem jaringan telekomunikasi teresterial dan jaringan telekomunikasi satelit;
- g. Pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, bending dan bendungan, cekungan air tanah, sstem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai;
- h. Pemantapan sistem jaringan prasarana yang meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, sistem
pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan B3 dan limbah B3, dan jaringan air limbah, sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), dan manajemen sistem proteksi kebakaran perkotaan;
- i. Pemantapan dan pemeliharaan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.
Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 66

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3, pada tahap pertama dan kedua diprioritaskan pada:
- a. Rehabiltasi, revitalisasi, fungsi-fungsi lindung pada kawasan dan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
- b. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi;
- c. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
- d. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertanian;
- e. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perkebunan;
- f. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
- g. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan peternakan;
- h. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
- i. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertambangan, mineral, dan batu bara;
- j. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan;
- k. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta;
- l. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan skala lokal;
- m. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pendidikan dan pendidikan tinggi;
- n. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan olah raga skala kabupaten dan skala kecamatan;
- o. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan;
- p. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
- q. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
- b. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi;
- c. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
- d. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertanian;
- e. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perkebunan;
- f. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perikanan'
- g. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan peternakan;
- h. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
- i. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara;
- j. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan;
- k. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan dan swasta;
- l. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala lokal;
- m. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan dan pendidikan tinggi;
- n. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pelayanan olah raga skala kabupaten dan skala kecamatan;
- o. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan;
- p. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
- q. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan
kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
- b. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi;
- c. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
- d. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertanian;
- e. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perkebunan;
- f. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perikanan'
- g. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan peternakan;
- h. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
- i. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara;
- j. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan;
- k. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan dan swasta;
- l. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala lokal;
- m. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan dan pendidikan tinggi;
- n. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pelayanan olah raga skala kabupaten dan skala kecamatan;
- o. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan;
- p. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
- q. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 67

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- b. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan lahan pangan berkelanjutan;
- c. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan;
- d. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri manufaktur;
- e. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan industri semen;
- f. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan wisata bahari;
- g. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- h. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;
- i. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- j. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- k. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pada tahap ketiga dan tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsifungsi KSK Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- b. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan lahan pangan berkelanjutan;
- c. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan;
- d. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan industri manufaktur;
- e. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan industri semen;
- f. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata bahari;
- g. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- h. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;
- i. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- j. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- k. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 68

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. Ketentuan perizinan;
- c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. Ketentuan pengenaan sanksi.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Umum
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi dan dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Ketentuan umu peraturan zonasi terdiri atasi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Jenis kegiatan yang diperolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- b. Intesitas pemanfaatan ruang;
- c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
- d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
Paragraf 2
Ketentuan umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan dan pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri skala menengah dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan permukiman, kegiatan pertemuan, pameran, dan social budaya, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, kegiatan pertanian, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
2. Penerrapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 80% (delapan puluh persen).
- e. Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- f. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
- 2) Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sector informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- 3) Kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir; dan
- 4) Tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, dan jalan bebas hambatan;
- b. Arahan peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe B, terminal penumpang tipe C, dan terminal barang;
- c. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan sungai;
- d. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api dan untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api;
- e. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan dan untuk alur pelayaran; dan
- f. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandara umum dan ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai peraturan perundangundangan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- d. Pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
- e. Pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang Tipe B dan terminal penumpang tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
- d. Terminal penumpang tipe B, terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pembangunan kawasan terminal barang;
- b. Kegiatan yang diperperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
- d. Terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasionalstasiun kereta api, kegiatan penunjang operasinal stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
- d. Kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan rung milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
- d. Pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
- e. Pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan, terminal peti kemas dan terminal khusus meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP dan DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTU, PLTA, dan PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- c. Kgiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Marossebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bending, embung, dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, system pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
- d. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana diaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peeraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalu lintas laut/ udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestrian, dan perlindungan kawasan resapan air;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengansyaratmeliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kawasan lindung; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai,
- kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (5) Ketentuan umum petraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional; dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembanagn ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, wisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energy air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
- d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
- 2) penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
- 3) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
- d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
- 2) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keunikan bentang alam;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami; dan
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budi daya;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan keunikan bentang alam; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemic kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan keunikan bentang alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
- d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliput kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengaman pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
- d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- 2) pembangunan bangunan penyelamatan; dan
- 3) pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f merupakan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau keci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
- 1) melindungi habitat dan populasi ikan, arus migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya atau adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;
- 2) perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
- 3) rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, dan ekosistem pesisir pada zona lainnya.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang alami dan terumbu karang baru, kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu
Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. Pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
7. Pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang
3. mendukung pelestarian hutan produksi;
4. Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.