PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 23 Februari 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa SeKabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SE-KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakaratan dan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Dana Desa sebesar Rp171.469.372.000,00 (Seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :
- a. W = (0,25 *Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) Keterangan :
2. W = Dana Desa setiap Desa
3. Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
4. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
5. Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
6. Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima direkening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester II.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi :
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi;
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 23 Februari 2016
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 24 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 8
N/A
Pasal 1

Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Darr Belanja Negara Tahun Anggaran 2OL6 sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisatrkan dengan Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 2

Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung secara berkeadilan berdasarkan : a. alokasi dasar;
alokasi formula.
N/A
Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 24L6.
N/A
Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan memperhatikan jumlatt penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geogralis setiap desa yang bersumber dari kementerian yang benvenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang statistik.
N/A
Pasal 5

Penglritungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- \d,/ = [(0,25 xZll + (0,35 xZ2l + (0,10 x Z3l + (0,30 xzall x (DDkab- ADkab)
Keterangan:
W
- ZL
- = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
Z2
Z3
- = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional.
- = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- 24
- = rasio luas wilayatr Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa.
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten.
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.
N/A
Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang bemrenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
N/A
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarr pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada t""ss.l O 1 DEC 2015
PJ. BTIPATI SITTTBONDq
I
ZAIITAL MIITITADIEIY
Diundangkan di Situbondo pada tat ssal 0 1 DEC 2015
STKRETARIS DAERAII KABTIPATEIT SITUBO1TDO
BERITA DATRAII KABI'PATEil SITI'BOITDO TAHUIT 2015 NOMOR 4q
I"AMPIRAil Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal' 0I'DEC 2015
Nomor
PENEIAPAN RINCI,AN DANA DESA SEII.AP DESA DI KABTIPATEil SITI'BOITDO YANG BERSIIMBER DARI AITGGARAN PEIYDAPATAN DAIY BTI,AITJA ITIGARA TAHUN AITGGARAIT 2OL6
| NO. | KECAUATAIT | DESA | BESARAIT DD lRp.l |
|-------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1, | Sumber Malang | Desa Alas Teneah | 643,725,000 |
| 1, | Sumber Malang | Desa Baderan | 637,449,000 |
| 1, | Sumber Malang | Desa Taman Kursi | 677,398,000 |
| 1, | Sumber Malang | Desa Sumber Arso | 696,429,000 |
| 1, | Sumber Malang | Desa Kalireio | 64t,082,000 |
| 1, | Sumber Malang | Desa Taman Sari | 630,426,000 |
| 1, | Sumber Malang | Desa Tlogosari | 62L,988,000 |
| 1, | Sumber Malang | Desa Taman | 721,153,000 |
| 1, | Sumber Malang | Desa Plalangan | 679,126,000 |
| 1, | Sumber Malang | TOTAL | 5r948r77610,00/ |
| 2. | !atibanteng | Desa Patemon | 663,993,000 |
| 2. | !atibanteng | Desa Kembangsari | 675,970,000 |
| 2. | !atibanteng | Desa Pategalan | 652,036,000 |
| 2. | !atibanteng | Desa Semambune | 673,1 14,000 |
| 2. | !atibanteng | Desa Sumber Anyar | 642,277,OOA |
| 2. | !atibanteng | Desa latibantens | 632,31 1,000 |
| 2. | !atibanteng | Desa Wrinein Anom | 652,002,000 |
| 2. | !atibanteng | Desa Curahsuri | 664,177,AOO |
| 2. | !atibanteng | TOTAT | 51255rt8OrOOO |
| 3. | Banyuglugur | Desa Tepos | 663,357,000 |
| | Banyuglugur | Desa Kalisari | 678,O49,000 |
| | Banyuglugur | Desa Lubawang | 633,859,00O |
| | Banyuglugur | Desa Kalianeet | 649,985,000 |
| | Banyuglugur | Desa Tlempong | 630,052,000 |
| | Banyuglugur | Desa Selobanteng | 632,429,000 |
| | Banyuglugur | Desa Banyuglugur | 783,339,000 |
| | Banyuglugur | TOTAT | 4167LrO7OrOOO |
| 4. | Besuki | Desa Bloro | 664,988,000 |
| 4. | Besuki | Desa Langkap | 645,797,000 |
| 4. | Besuki | Desa Blimbine | 715,165,000 |
| 4. | Besuki | Desa Widoro Payuns | 70L,327,OOO |
| 4. | Besuki | Desa Sumbereio | 634,4O1,000 |
| 4. | Besuki | Desa letis | 662,634,000 |
| 4. | Besuki | Desa Kalimas | 767,749,000 |
| 4. | Besuki | Desa Demung | 651,693,000 |
| 4. | Besuki | Desa Pesisir | 773,2O2,000 |
| 4. | Besuki | Desa Besuki | 646,059,000 |
| 4. | Besuki | TOTAL | 618631015rO(X) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------------|-----------------------|------------------|
| 5. | Suboh | Desa Cemara | 654,O55,O00 |
| 5. | Suboh | Desa Moiodunekol | 622,4O1,000 |
| 5. | Suboh | Desa Gunung Putri | 638,450,000 |
| 5. | Suboh | Desa Gununs Malang | 673,6A6,000 |
| 5. | Suboh | Desa Dawuhan | 650,907,000 |
| 5. | Suboh | Desa Suboh | 649,444,000 |
| 5. | Suboh | Desa Buduan | 669,315,000 |
| 5. | Suboh | Desa Ketah | 649,368,000 |
| 5. | Suboh | TOTAI, | 6120.7r546rO(X) |
| 6. | Mlandingan | Desa Selomukti | 656,082,000 |
| 6. | Mlandingan | Desa Sumber Pinang | 637,814,000 |
| 6. | Mlandingan | Desa Alas Bayur | 640,761,000 |
| 6. | Mlandingan | Desa Sumber Anyar | 644,457,000 |
| 6. | Mlandingan | Desa Campoan | 64L,150,000 |
| 6. | Mlandingan | Desa Trebungan | 671, L93,000 |
| 6. | Mlandingan | Desa Mlandingan Kulon | 625,131,000 |
| 6. | Mlandingan | TOTAL | 4r5161588r()(}(} |
| 7. | Bungatan | Desa Selowogo | 636,898,000 |
| 7. | Bungatan | Desa Sumber Tengah | 632,331,000 |
| 7. | Bungatan | Desa Patemon | 658,443,000 |
| 7. | Bungatan | Desa Pasir Putih | 666,937,000 |
| 7. | Bungatan | Desa Bungatan | 658,012,000 |
| 7. | Bungatan | Desa Bletok | 617,928,000 |
| 7. | Bungatan | Desa Mlandingan Wetan | 640,2O3,000 |
| 7. | Bungatan | TOTAT | 4r51Or752rOOO |
| 8. | Kendit | Desa Raiekwesi | 651,034,000 |
| | Kendit | Desa Tambak Ukir | 654,565,000 |
| | Kendit | Desa Bugeman | 651,357,000 |
| | Kendit | Desa Kendit | 677,182,000 |
| | Kendit | Desa Balung | 659,883,000 |
| | Kendit | Desa Kukusan | 669,927,000 |
| | Kendit | Desa Klatakan | 687,743,000 |
| | Kendit | TOTAL | 416511691'OOO |
| 9. | Panarukan | Desa Kilensari | 673,226,000 |
| 9. | Panarukan | Desa Paowan | 7+4,922,000 |
| 9. | Panarukan | Desa Sumber Kolak | 644,01 1,000 |
| 9. | Panarukan | Desa Wrinein Anom | 733,573,000 |
| 9. | Panarukan | Desa Peleyan | 644,867,000 |
| 9. | Panarukan | Desa Alas Malang | 630,778,000 |
| 9. | Panarukan | Desa Duwet | 647,058,000 |
| 9. | Panarukan | Desa Gelung | 644,858,000 |
| 9. | Panarukan | TOTAT | 513631293,OOO |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------|----------------------|-----------------|
| 10. | Situbondo | Desa Kalibagor | 634,966,000 |
| 10. | Situbondo | Desa Kotakan | 664,945,000 |
| 10. | Situbondo | Desa Talkandang | 667,379,000 |
| 10. | Situbondo | Desa Olean | 648,739,000 |
| 10. | Situbondo | TOTAT | 21616rOilgrOOO |
| 11. | Mangaran | Desa Trebungan | 642,5O0,O00 |
| 11. | Mangaran | Desa Mangaran | 645,279,000 |
| 11. | Mangaran | Desa Taniuns Kamal | 727 ,331,000 |
| 11. | Mangaran | Desa Taniung Glugur | 629,223,000 |
| 11. | Mangaran | Desa Taniung Pecinan | 700,999,000 |
| 11. | Mangaran | Desa Semirine | 652,006,000 |
| 11. | Mangaran | TOTAL | gr997r327rom |
| 12. | Panii | Desa Sliwune | 643,406,000 |
| 12. | Panii | Desa Battal | 663,342,000 |
| 12. | Panii | Desa Klampokan | 642,137,000 |
| 12. | Panii | Desa Iuglangan | 626,557,000 |
| 12. | Panii | Desa Panii Kidul | 640,945,O00 |
| 12. | Panii | Desa Panii Lor | 62L,544,000 |
| 12. | Panii | Desa Curah Ieru | 607,942,O4O |
| 12. | Panii | Desa Tokelan | 681,763,000 |
| 12. | Panii | Desa Tenegir | 67 L,324,000 |
| 12. | Panii | Desa Kayu Putih | 628,614,000 |
| 12. | Panii | TOTAL | 614!27r574r(XX) |
| 13. | Kapongan | Desa Kandanq | 656,059,000 |
| | Kapongan | Desa Curah Cotok | 625,330,000 |
| | Kapongan | Desa Peleyan | 643,443,000 |
| | Kapongan | Desa Wonokoyo | 625,555,000 |
| | Kapongan | Desa Seletreng | 653,225,000 |
| | Kapongan | Desa Landang?n | 636,052,000 |
| | Kapongan | Desa Kapongan | 607,663,000 |
| | Kapongan | Desa Kesambirampak | 625,460,000 |
| | Kapongan | Desa Gebangan | 652,847,000 |
| | Kapongan | Desa Pokaan | 651 ,651 ,000 |
| | Kapongan | TOTAT | 6rg77r285rOOO |
| t4. | Arjasa | Desa Curah Tatal | 734,O50,000 |
| t4. | Arjasa | Desa Iatisari | 639,557,000 |
| t4. | Arjasa | Desa Kayumas | 666,281,000 |
| t4. | Arjasa | Desa Bayeman | 634,844,000 |
| t4. | Arjasa | Desa Ketowan | 738,254,000 |
| t4. | Arjasa | Desa Kedung Dowo | 699,140,000 |
| t4. | Arjasa | Desa Lamongan | 639,363,O00 |
| t4. | Arjasa | Desa Ariasa | 633,92O,O00 |
| t4. | Arjasa | TOTAT | 5r384r4O9rO0O |
a
I
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 15. | fangkar | Desa Sopet | 738,875,000 |
| | | Desa Curah Kalak | 634,769,000 |
| | | Desa Palangan | 677,309,000 |
| | | Desa Ianekar | 706,684,000 |
| | | Desa Gadingan | 622,801,000 |
| | | Desa Kumbans Sari | 642,889,000 |
| | | Desa Pesanggrahan | 620,399,000 |
| | | Desa Asel | 651,484,000 |
| | | TOTAL | 5r295r21O'OOO |
| 16. | Asembagus | Desa Moiosari | 684,030,000 |
| | | Desa Kertosari | 692,436,000 |
| | | Desa Kedunglo | 652,874,000 |
| | | Desa Bantal | 645,894,000 |
| | | Desa Awar-Awar | 622,29L,000 |
| | | Desa Perante | 662,714,000 |
| | | Desa Triqonco | 652,052,000 |
| | | Desa Asembagus | 656,793,000 |
| | | Desa Gudang | 646,429,000 |
| | | Desa Wrinein Anom | 652,841,000 |
| | | TOTAT | 61568r354rOOO |
| t7. | Banyuputih | Desa Banvuputih | 660,389,000 |
| | | Desa Sumbereio | 860,902,000 |
| | | Desa Sumber Anyar | 857,686,O0O |
| | | Desa Sumber Waru | 675,583,000 |
| | | Desa Wonoreio | 750,919,000 |
| | | TOTAL | 3rgo5r479,O(x) |
| TOTAL KESELURUHAN | TOTAL KESELURUHAN | TOTAL KESELURUHAN | 3g,9621693'OOO |
*t.
ZAIITAL UTIHTADITIT
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA KHUSUS BAHULUANG KECAMATAN BONTOSIKUYU DAN DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKA BONERATE SERTA DESA LAMANTU KECAMATAN PASIMARANNU, DESA GARAUPA RAYA KECAMATAN PASILAMBENA, DAN DESA TELUK KAMPE KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah desa, dinamika dan aspirasi masyarakat desa, maka dipandang perlu melakukan upaya pemekaran desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Khusus Bahuluang Kecamatan Bontosikuyu dan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate serta Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu, Desa Garaupa Raya Kecamatan Pasilambena, dan Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 15);
Menetapkan
:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KHUSUS BAHULUANG KECAMATAN BONTOSIKUYU DAN DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKA BONERATE, SERTA DESA LAMANTU KECAMATAN PASIMARANNU, DESA GARAUPA RAYA KECAMATAN PASILAMBENA, DAN DESA TELUK KAMPE KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Camat adalah Camat Bontosikuyu, Camat Taka Bonerate, Camat Pasimarannu, Camat Pasilambena, dan Camat Pasimasunggu.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah.
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan penghapusan.
7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam wilayah Kecamatan Bontosikuyu dibentuk Desa Khusus Bahuluang, dalam wilayah Kecamatan Taka Bonerate dibentuk Desa Khusus Pasitallu, dalam wilayah Kecamatan Pasimarannu dibentuk Desa Lamantu, dalam wilayah Kecamatan Pasilambena dibentuk Desa Garaupa Raya, dan dalam wilayah Kecamatan Pasimasunggu dibentuk Desa Teluk Kampe.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 3

- (1) Desa Khusus Bahuluang merupakan hasil pemekaran dari Desa Appatanah Kecamatan Bontosikuyu yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Pasir Putih; dan
- b. Dusun Karang Indah.
- (2) Wilayah Desa Khusus Bahuluang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Appatanah.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Khusus Bahuluang, maka wilayah Desa Appatanah meliputi :
- a. Dusun Bungin;
- b. Dusun Kanawe; dan
- c. Dusun Balabara.
- (4) Batas wilayah Desa Khusus Bahuluang adalah :
- Sebelah Utara : Desa Bontoborusu
- Sebelah Timur : Desa Appatanah
- Sebelah Selatan : Desa Tambolongan
yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
- -Sebelah Barat : Selat Selayar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 4

Ibukota Desa Khusus Bahuluang berkedudukan di Bahuluang.
Bagian Kedua
Desa Khusus Pasitallu
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 5

- (1) Desa Khusus Pasitallu merupakan hasil pemekaran dari Desa Tambuna Kecamatan Taka Bonerate yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Utara; dan
- b. Dusun Selatan.
- (2) Wilayah Desa Khusus Pasitallu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Tambuna.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Khusus Pasitallu, maka wilayah Desa Tambuna meliputi :
- a. Dusun Kampung Baru; dan
- b. Dusun Kampung Kalumbe.
- (4) Batas wilayah Desa Khusus Pasitallu adalah :
- Sebelah Utara : Desa Bonea
- Sebelah Timur :
Desa Karumpa
- Sebelah Selatan : Desa Rajuni
- Sebelah Barat : Desa Bontobulaeng
yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 6

Ibukota Desa Khusus Pasitallu berkedudukan di Pasitallu Timur.
Bagian Ketiga
Desa Lamantu
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 7

- (1) Desa Lamantu merupakan hasil pemekaran dari Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Lamantu;
- b. Dusun Tunggua; dan
- c. Dusun Miantu'u.
- (2) Wilayah Desa Lamantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bonerate.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Lamantu, maka wilayah Desa Bonerate meliputi :
- a. Dusun Ero Ihu Barat;
- b. Dusun Ero Ihu Timur; dan
- c. Dusun Waikomba.
- (4) Batas wilayah Desa Lamantu adalah :
- Sebelah Utara : Desa Tambuna
- Sebelah Timur : Desa Batu Binkung
- Sebelah Selatan :
Desa Bonerate
- Sebelah Barat : Desa Lambego
yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 8

Ibukota Desa Lamantu berkedudukan di Tunggua.
Bagian Keempat
Desa Garaupa Raya
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 9

- (1) Desa Garaupa Raya merupakan hasil pemekaran dari Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Garaupa Barat;
- b. Dusun Garaupa Timur; dan
- c. Dusun Garaupa Utara.
- (2) Wilayah Desa Garaupa Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Garaupa.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Garaupa Raya, maka wilayah Desa Garaupa meliputi :
- a. Dusun Buranga;
- b. Dusun Kawawu; dan
- c. Dusun Gonda (dusun persiapan).
- (4) Batas wilayah Desa Garaupa Raya adalah :
- Sebelah Utara : Desa Garaupa
- Sebelah Timur : Desa Kalaotoa
- Sebelah Selatan : Desa Pulo Madu
- Sebelah Barat : Laut Flores/Kecamatan Pasimarannu
yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 10

Ibukota Desa Garaupa Raya berkedudukan di Garaupa.
Bagian Kelima
Desa Teluk Kampe
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 11

- (1) Desa Teluk Kampe merupakan hasil pemekaran dari Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Kampung Tangga;
- b. Dusun Kampung Camba.; dan
- c. Dusun Eremata.
- (2) Wilayah Desa Teluk Kampe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Maminasa.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Teluk Kampe, maka wilayah Desa Maminasa meliputi :
- a. Dusun Labuang Marega; dan
- b. Dusun Labung Pakangkang.
- (4) Batas wilayah Desa Teluk Kampe adalah :
- Sebelah Utara : Desa Massungke
- Sebelah Timur : Desa Maminasa
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Barat : Desa Labuang Pamajang
yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 12

Ibukota Desa Teluk Kampe berkedudukan di Kampung Tangga.