PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
Berlaku: 12 TAHUN 2015
N/A
Pasal 8

- (1) Penyaluran ADN dapat dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ditetapkan.
- (2) ADN selain Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari, disalurkan dari rekening Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari secara bertahap.
- (3) Tahap penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 30%;
- b. Tahap II sebesar 40%; dan
- c. Tahap III sebesar 30%;
- (4) Penyaluran ADN Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Permintaan Pencairan dari Pemerintah Nagari;
- b. APB Nagari tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan;
- c. Laporan Realiasasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah diverifikasi di tingkat kecamatan;
- d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADN yang telah disalurkan dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- e. Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN.
- (5) Penyaluran ADN Tahap II sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Permintaan Pencairan dari Pemerintah Nagari;
- b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADN yang telah disalurkan sekurang-kurangnya 80% dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- c. Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap II.
- (6) Penyaluran ADN Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Permintaan Pencairan dari Pemerintah Nagari;
- b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADN yang telah disalurkan sekurang-kurangnya 80% dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- c. Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap Tahap III.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

A
- (1) Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disalurkan ke rekening Kas Nagari secara berkala setiap triwulan.
- (2) Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari disalurkan setelah Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ditetapkan.
- (3) Dalam hal Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari belum ditetapkan, penyaluran Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari dapat dilakukan setelah Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari serta Operasional Nagari.
- (4) Peraturan Walinagari tentang Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari serta Operasional Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai syarat penyaluran Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari triwulan II.
Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 25 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, ttd
SYAFIRMAN, SH
NIP. 19580524 198611 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 N0M0R 12
N/A
Pasal 8

C
- (1) Bagi Nagari yang telah menerima penyaluran ADN sebesar 15% (Lima belas perseratus) sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku digunakan untuk belanja Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Bamus Nagari serta belanja operasional nagari.
- (2) Bagi Nagari yang telah menerima penyaluran ADN sebesar 45% (Empat puluh lima perseratus) sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku digunakan untuk belanja Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Bamus Nagari sampai dengan triwulan II serta belanja untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (3) Bagi Nagari yang telah menerima penyaluran ADN sebesar 45% (Empat puluh lima perseratus) sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku persentase penyaluran ADN Tahap II dan Tahap III dihitung berdasarkan sisa dana.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.
Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 25 Mei 2015
BUPATI AGAM
INDRA CATRI