PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 2006
Tentang No Description
Berlaku: 22 September 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka perlu pengaturan kembali Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI);
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan . . .
:
:
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI), yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kepengurusan Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
5. Pengurusan adalah kegiatan perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha dan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.
7. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan usaha yang diberi tugas melaksanakan pencetakan uang rupiah Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal keadaan mendesak dan/atau secara teknis Perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencetakan uang rupiah Republik Indonesia dapat dilakukan pada perusahaan lain dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Menteri.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan melaksanakan tugas mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 4

Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI).
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 5

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang di wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 6

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Kedua Sifat, Maksud dan Tujuan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 7

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan juga untuk mendapatkan laba agar mandiri serta dapat hidup berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ) dengan mengutamakan segi keamanan (security ) terhadap hasil cetak dan/atau produknya.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 8

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dengan mengadakan usaha di bidang pencetakan uang, barang dan/atau jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi demi keamanan dan kepentingan negara.
Bagian Ketiga
Kegiatan dan Pengembangan Usaha
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan menyelenggarakan usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang;
- b. mencetak dokumen sekuriti lainnya dan barang cetakan logam non uang;
- c. mencetak uang dan dokumen sekuriti negara lain atas permintaan negara yang bersangkutan;
- d. menyediakan jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan
- e. usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 10

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perusahaan dapat:
- a. melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. membentuk anak perusahaan; dan/atau
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
Bagian Keempat Modal
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 11

- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Banyaknya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan sebanyak nilai penyertaan modal negara yang tertanam dalam Perusahaan yaitu Rp 363.573.454.896,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara dalam Perusahaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (4) Setiap penambahan dan penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 12

- (1) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu.
Bagian Kelima Organ Perusahaan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 13

- (1) Organ Perusahaan adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Selain organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan.
Bagian Keenam
Menteri
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pembinaan Perusahaan.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil usaha Perusahaan, dan kebijakan pengembangan usaha lainnya.
- (5) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.
- (6) Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan usaha, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 15

Menteri tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila:
- a. Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan; atau
- c. Menteri baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.
Bagian Ketujuh Direksi
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 16

- (1) Direksi melakukan pengurusan Perusahaan.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perusahaan paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang di antaranya sebagai Direktur Utama.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 17

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang:
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan Perusahaan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 18

- (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan keluarga yang timbul karena perkawinan.
- (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dapat melanjutkan jabatannya.
- (3) Permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya hubungan keluarga.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan.
- (6) Dalam hal Keputusan Menteri belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 19

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap :
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri, apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:
- a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- c. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- f. mengundurkan diri.
- (2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menjalankan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 22

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 23

- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;
- b. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- c. mengusulkan kebijakan pengembangan usaha yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas kepada Menteri;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah ditetapkan Menteri;
- e. menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang, dan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- f. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- g. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- i. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- j. menetapkan kebijakan Perusahaan dalam mengurus Perusahaan berdasarkan pedoman kegiatan operasional, sesuai kebijakan pengembangan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- k. melakukan kerja sama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri;
- l. mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- m. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua, penghasilan/bentuk kesejahteraan lainnya bagi karyawan Perusahaan serta mengatur semua hal ketenagakerjaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam rapat Direksi;
- b. setiap Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, sesuai bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Direksi berhalangan sementara, maka Direktur Utama menunjuk anggota Direksi lainnya untuk menjalankan tugas dan kewenangan anggota Direksi yang berhalangan.
- (3) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap untuk menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang, dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka untuk sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada:
- a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi;
- b. seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
- c. orang atau badan lain;
yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 26

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 27

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan besarnya tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 28

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 29

- (1) Rancangan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e sekurangkurangnya memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi perusahaan saat Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
- d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Menteri untuk disahkan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 30

- (1) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:
- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan pokok perusahaan dan anak perusahaannya; dan
- d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Menteri.
- (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 31

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan paling sedikit 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 32

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:
- a. memenuhi kriteria integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 34

Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur pejabat Departemen Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan dan unsur independen yang berasal dari profesional.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap:
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;
- b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (4) Apabila dianggap perlu, dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. melakukan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; atau
- f. mengundurkan diri.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan oleh Menteri.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi; dan
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- b. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri untuk setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan; dan
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 40

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. melihat buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- g. berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Menteri, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
- h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 41

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 42

Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan waktu tertentu yang diikat dengan kontrak atas beban Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 43

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 44

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurangkurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan.
Bagian Kesembilan Satuan Pengawasan Intern
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 45

- (1) Perusahaan membentuk Satuan Pengawasan Intern yang melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 46

Satuan Pengawasan Intern bertugas:
- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran perbaikannya; dan
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 47

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 48

Atas permintaan tertulis dari Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 49

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Bagian Kesepuluh Komite Audit dan Komite Lain
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 50

- (1) Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Pengawas.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 51

Komite Audit bertugas :
- a. menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern atau auditor eksternal;
- b. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- c. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan
- d. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas dan tugas Dewan Pengawas lainnya.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 52

Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu tugas Dewan Pengawas.
Bagian Kesebelas Sistem Akuntansi dan Pelaporan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 53

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 54

Laporan Keuangan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 55

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h kepada Menteri, yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku, laporan perhitungan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas Laporan Keuangan Tahunan tersebut;
- b. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 56

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 57

- (1) Laporan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada auditor eksternal yang ditunjuk oleh Menteri, untuk diperiksa.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri untuk disahkan.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam surat kabar harian.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 58

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) membebaskan Direksi dan Dewan Pengawas dari tanggung jawabnya terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Laporan Keuangan Tahunan tersebut.
- (2) Dalam hal dokumen Laporan Keuangan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 59

- (1) Laporan berkala, baik laporan triwulan, laporan semester, maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 60

Laporan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam bagian ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keduabelas Karyawan Perusahaan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 61

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada karyawan Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Bagian Ketigabelas Penggunaan Laba
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 62

- (1) Laba bersih Perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh Menteri, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan untuk dividen, cadangan umum, cadangan tujuan dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Menteri.
- (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk investasi.
Bagian Keempatbelas Penggunaan Dana Cadangan
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 63

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal Perusahaan, hanya digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal Perusahaan, maka Menteri dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perusahaan.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
Bagian Kelimabelas Kewajiban Pelayanan Umum
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 64

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.
- (2) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan penugasan khusus pemerintah, Perusahaan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perusahaan.
Bagian Keenambelas
Ketentuan Lain-lain
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 65

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 66

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Direksi menetapkan tata cara pengadaan barang dan/atau jasa Perusahaan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan prinsipprinsip efisiensi dan transparansi.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 67

- (1) Departemen/instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.
- (2) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran departemen/instansi pemerintah.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 68

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 69

- (1) Anggota Direksi dan semua karyawan Perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Menteri, sedangkan terhadap karyawan Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 70

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 71

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pembubaran Perusahaan diikuti dengan tindakan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Penunjukan likuidator dilakukan oleh Menteri.
- (4) Apabila Menteri tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator.
- (5) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik negara.
- (6) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana maksud pada ayat (1), sisa hasil likuidasi disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (7) Likuidator mempertanggung jawabkan likuidasi kepada Menteri.
- (8) Menteri memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan likuidator.
BAB II - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 72

Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
HAMID AWALUDIN
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,
M. Sapta Murti, SH., MA., MKn.
BAB M - BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

- (1) Gaya perlatanan cknas dgolongkan berdasantan,
- a. labalan (Jabalan PubBOAnggola DPRD).
3. b rabatan struktural
4. C iabetan turgsronal don
5. d rebatan non tungsronatrnon struktural (petaksanarsta0
- (2) Braya dertatanan (liras untuk Petabat publikranggota DPRD drabs sebagar bencut
7. a untuk pimp:tan DARE) cksamekan dengan tan? perialanan dinas Walikola/ Walul Waerkota,
8. b unluk anggola DPRD asamakan dengan tan? penalanan dines Sekretans Daerah Kole, (3) play a penalaran dinas untuk pepbal lungstonal ckatur sebagat benkut
9. a Pejabat ?ungsionai goiongan IV ddemakan dengan petabat eselon
10. b Palatal fungsionai golongan III dtsamakan dengan petabat &amp;salon IV. dan
- c. Pedabat fungsronal gocongsd II daNatau I disamakan dengan pelaksana golongan It daolatau I.
- (4) Blaya pogatanan anas untuk Pegawat Tdak Tetap dan Honorer taanya diatur sebagai berkul
- a unIuk Regatta Teat leap dan Honorer lannya Dergendidthan Sartana (Sr-Sr) disanmkan dongan lard pogalanan dams Pogawat Neve) Sipil gotongan III,
- b unluk Pegawat Tidak Tense don Honorer lannya becpenclyakan Sagan)) Muda/D 3 dan SMULSLTA dtsamakan dengan lard perplanan anas Pegawa Nogon Sipil potato - man II, dan
- c. untuk Pegawal Tidak Total] dan Honorer !Tanya berperldithkan SLTPISD Sederaat dtsarnalsan dengan tare peratanan does Papa/ rat Mogen Steil golongan I
nasal 5
- (1) Boys Pegaanan Deas abenkan set:elan pertalartan dna% chlaksanaltan
- (2) Dalarn ha porstanan dna, hartra segera drlaksanakan sedang thaya pegalartan atlas belum Itasca° alau ban) dapal thbayarkan. maka thaya pegalanan dams dapal attayarkan setelah poriaanan nnos setesat dan climatal dalam buku kegatan penatanan dinar
BAB IV - PERJALANAN DALAM DAERAH
Pasal 7

- (1) Penatartan dean saw orary atau lobth dongan Imam yang sama dalam rangka pelaksa.naan tugastkocoatan dongan menggunakan kendaraan dines darValau kendaraan sowa chbenkan brays bahan bakar dongan pernlungan 1 (satin Itler bahan baker mayak (BBM)untuk 'mak 5 Km
- (2) Soprr yang telugas meLayant !emu dalam kcsta mengantar dan atau mentomput tarn° ke/dan bandana °monk:in uang hanan yang besarnya sobagatmana tercantum dala-n Lampmran VII Bagman C dan nieupakan baglan yang teak terprsahkan dan Poraturan Waikato mm
BAB V - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 8

- (1) WMkOIS/VtlakIl Wahkota. PImputantAnggola DPRD. PNS don Non PNS yang meaksanakan ponalanan dams luar ctnerah ckbenkan uang Noon uang ponginapantakomodast. Playa transport (Mot PP) yang besarannya sebagatmana 'meanly()) dalam Lampmran I II dan IV Poraturan Waltkota
- (2) Uang penginapantakomodaSi dmbayarkan secara at cost (Nays rill) sedangkan homponen hays perialanan dinar luar daorah lannya dtbayanan secara lumpsum
- (3) Tani Para pengtnapaniakornodast setagatmana tercantum dream Lampmran II Peraturan Walikota n merupakan besaran maksmmal sedangkan sohtsth brays perginapani akomodast yang meletrn !ant sebagaimana chatur dalam poraluran nm meniad langgung 'swab petabat yang bersangkutan
- (4) Taut pengnapaNakOmodasi sebagatmana climaksud ayal (3) dibenkan setaaga bankut Jurniah hart per r alanan dings (lit kurang I Luau H - I x Tan? Baya
Pasat 9
- (1) Dalam hal regaianan dinas jabatan chtakukan secara bersawasarna untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu maka untuk seluruh bajada negarapagawat dapat mengsnap pada hotel/pengnapan yang sacra, sesual dengan tare kamar yang telah daritapkan untuk masing-maseg pejabai negara/pegawa' negon
- (2) Dalam nal suatu kegatan telah deentukart holstapengnapan rich penyolenggara maka back faeklbat yang dipenntahkan untuk mengtkub kegiatan dimaksud dapal melaksanakan peryalanan dinas iabatan dan dtbenkan uang pengnapartlakomodast sosuai dengan tatd hoteUpengtnapan tempat peaksanaan kegiatan
- (3) Perjalanan dinas abatan piang dan perg yang rnemakan waktu kurang dart 6 (enam) jam, dibenkan btaya penalanan dna, sabnggi4ingginya sebesar 60 % (enam NILO persen) dart uang hanan
- (4) °Wan hal pada daorah tujuan pegatanan anal ttclak terdapat kolas hotel sebagaimana tercanium datam Lampaan II Peroluran Walikota nit make palatal yang bersanglcutan dapat dbankan Lard Nana: hotel tertaggs yanng tersedia pada daerah tujuan penal:man dinas
- (5) Pejabat yang pada daerah tujuan penalartan &amp;nag disediakan rumah labatan/ ponginapan tidak dibenkan uang penginapantakomodass
BAB VI
Pasal 10

- (1) Peabat NegaraPNSIbion PNS yang mentnggal dunia sedang atau daarn metaksanak an lugas ketuar daetah bag ketuarga alau pet' iempuinya dapat dibenkan Peralanan L)tnas penjemputan jenazah
- (2) Biaya penjemputan kmazan d , maksud ayat (1) termasuk btaya
3. a ',Jaya perneban jenazah
4. b baya angkutan jenazah
- (3) Biaya angkutan clan pernaban jenazah &amp;Myna sesual kebutuhan
- (4) Biaya pep/anon dinas penjemputan jenazah Pejabal NegararPegawai Negen atau Non PNS yang rneninggal dunia di War damn dimaksud ayat (1) dibenkan maksenal untuk 3 (h9a)orane anggola koksama selama 4 (empati hart
- (5) Bays petiatanan (bras drnaksud ayat dtalas chbetankan pada APED Kota Bartjarcam matelot Pos Anggaran Biaya Pejabat Pengelota Keuangan Daerah (PPM))
BAB VIII - Pasat 12
Pasal 13

lard Paya transport pesawat udara puling perg( (PP) untuk penalanan atlas luar daerah dan tempat keduarkan ke tempat lujuan bag( WaltkolsWVaui Walgota clan Pimpinan DPRD dengan cesaran sebagamana tercantum dalam Lampran IV hum? A dan merupakan bagman yang tidakteepsahltan dan Peraturan Watauga In(
- 12) Taut Paya transport pesawat udara Wang pens: (PP) untuk penatanan dnas luar daerah dan lempat kedudukan ke temp.? lujuan bag Pejabat Esoton II ketyawah / Anggola OPRO. PNS Pegawa( Talak Tetap dan Honorer lainnya dtsamakan besarannya sebagaimana lercantum dalam Lampran IV huruf B dan merupakan tannin yang tide* terptsahkan dan Peraturan Waldwick in,
- (3) Daerah 1ujuan yang bdak terrnasuk dalam Lampran Peraturan Wahkota In( lanlnya thlenlukan sesua. dongan tare yang benaku untuk daerah htuan letSebUI
BAB VIII - Pasat 12
Pasal 14

Pejabat Negara Pegawal Negev Stan Pegawa ild3k Tetap dan Honorer lannya yang akan melaksanakan penalanan ones harus terieba danulu mendapatkan parsettsivanipenntah clan Potabal yang benvenang.
BAB VIII - Pasat 12
Pasal 15

Daam penertgan SPPD hams dgethatikan barns" Palatal yang betwenang hanya dapal rnenandatangant SPPD visual dengan pelimpahan wewonang yang tel.!) chbenkan ogh Watikota Banjarbaru
Para 16
- 11) Petabat yang berwenang membenkan penntah penalanan dews agar memperhalkan kesethaan Liana yang aperlukan untuk polaksanaan penalanan dinas
- (2) Untuk memperoleh data akurat polaksanaan perialanan dines. pelabat berwenang dapat ntemben penntahtmemInta penglasan anggar an yang lersodma pada Pejabat Petaksana Teknms (PPTK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- (3) Pelaksana tokens kwgratan dan atau kuasa pengguna arggaran wait), mombenkan Simian arggaran (emcee dan atau telah terpaka, kepada Pengguna Anggaran &amp;Ong&amp; basso perhmbangan pengamocan keputusan periaksanaan Perplanan Dmas
BAB VIII - Pasat 12
Pasal 17

Pejabal Nagar&amp; Pegawar Negen Srprl Pegawai Tidak Tetap clan honorer tainnya cuiarang menenma boya pertalanan dinars jatatan rangkap (dua kak atau tebthl untuk per)alanan dross yang dilakukan dalam waktu yang becsarnaan
BAB VIII - Pasat 12
Pasal 18

- Ill Datam hal jumlah Kan anti :Harlan has temyata meiebthr jumlah han yang deetapkan dalam Surat Penntah Pegalanan Dinas (SPPD). rebatel yang berwenang dapat m-empertimbargkan tambahan uang hanan braya pengmapan dan uang retresentatif sopantang kelegnan lusting bukan chsebatkan kesalahanketagian petattat Negararlaegawal Negen yang bersangkutan
- (2) °Wan) hal jurnlan han pegalanan dwas tcmyata kurang dan jumlah nn yang ditempkan dalam SPPD. malua pejabat negara/pegawat yang bersangkulan wapb menyetantan kemball kelebrhan uang hanan. tkaya peng)napan dan uang retresentahl yang teiah drtenrnanya.
BAB VIII - Pasat 12
Pasal 19

- 11) Bag( pejabat yang akar melaksanakan tugas penatanan dinars luar daerah ditenkan gaya perjalanan drnas dengan besa.an makaanal 75 % dan total Maya pehalanan dins atau sesual keterseaptan Jana di masogrmasing SKPD dan chcatat sobagal panjar
- (2) Seirsth braya periatanan Onto dtperhnungkan kemball setelah yang bersangkutan salami melaksanakan pertalartan dins
BAB VIII - Pasat 12
Pasal 20

- (1) Perjalanan dins cblakukan berdasarkan SPPD yang ditettatkan oleh Petabal yang berwonang
- (2) Pojabat yang terwenang nanya dapat monad:Akan SPPD untuk pertatanan cknaS yang ogyanya dmbebankan pada arggaran yang tersedta pada Kantot/Satuan Keit( Perangkai Daerah (SKPD). kecuall berkenaan untuk Ern Kelp /Ten Unitas SeMoral yang pembentukannya dde•.apkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Pejahat yang terssenang dalam menottalkan SPPD sekaligus menetapkan tingkal golongan perpLanan dittos dan alat transport yang digunakan untuk metaksanakan perplanan yang bersangkutan dengan mempethatikan keperthrgan sane %wan gehalanan dines lersebut
- (4) Pejabal yang terwenang isapat membatasi pelaksanaan pacialanan dinas untuk nalrhal yang mompunyza pnorclas nogg( dan panting sent mengadakan pengnematan dengan menguf ging: frekuenst. umlah orang dan lamanya pegatanan dims
BAB VIII - Pasat 12
Pasal 21

- (1) Perja ) anan dmas chLskukan berdasarkan Surat Ponntah Penalanan Dave (SPPD) oleo palatal yang benvenang mensal canoe pada tamptran VIII clan IX pada Peraluran Via((Kota in
- (2) SPPD chmaksud ayat (1) untuk eresrensi dapat chcetak dan kertaS teentassincr
BAB VIII - Pasat 12
Pasal 22

Besarnya ivrntan braya perstanan dines dituangkan dalam 'moon boya potialanan cl(nats TOnutUt COMO), sebagaimana tercantum pada lamprran X Paraturan Wa likota in(
9
BAB VIII - Pasat 12
Pasal 23

&amp;Malan melaksaraisan pega:anan dinas. Papstrat Negara. Pegawai Wager Spa Pegawas Tidak Tetap dan Honorer yang bersangkuten wajib membuat laporan tertulss sobagas panangeungsawaban secara adminetrasi kepada Peiabat pernbon pecintah pensianer dins deng an melam Oran
- a Swat Permian Perjalanan Dula ISPPD) yang sudah drsa . skan oth Pepital yang dituju sesual dengan SPPD tompal tunsim
- b Surat Togas can Laccian Hasil Perjalanan Daum
- c Boarding Pass Pusang Pergi (PP)
- d Bukt: dan Hotel lempat mengsnap
BAB X - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 75

Bags Pejabal Negara Pegawai Negen Sips , Pegawas Tidak letap dan Honorer lannya yang melaksanakan persatanan dinas dengan menggunakon data APBS), maka pelaksanaan don Pertarggurgawaban perjalanan dsnas datur bordasarkan Peraturan Walskota ins selangkan petaranan &lt;Silas yang mersgsgurtakan salami dew APED. rnaka petaksanaan don pertanggunthavaban porpanan okras diatur berdasartan ketentuan [ran Peraturan yang berlaku
BAB X - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 26

- (1) lath Walskola sin Walul Wakkota, Ian Angolan DPRD dan Ls:ro Sekrelans Daerah yang melaksanakan tugas kellinasan atau atau densnla secara resmi rnandampingiPejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas ds dalam daorah maupun ke rue daerah dibenkan ['Jaya pegatanan dmas yang besarannya soma dengan lard peuaLanan dmas pejabat yang bersangkutan
- (2) Ism Walskota. Isar Waled Walaota. Istrs Pimpsnan DPRO dan min Sekietans Daman Kota Bantarbaru yang melaksanakan togas kerkrussan dtmaksud ayat (1) klak tags dibenkan (kayo akomodas 3 prtgsnapan.
- 12) Metakanakan tugas kedinasan atau mendamrangs melaksanakan tugas dsmaksud ayat (11 acialah lugas seams berdasarkah Ondangan rearm (telek) dal rlsbukhkan dengan Surat tugas etch pojabat yang berwenang
BAB X - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 27

ADC·Ajudan Walskola. ADC/Ajudan Woks! Walskota. ADCIAjudan Kew.; DPRD clan ADC/Ajudan Sekretans Daerah soda stal Khasi,* dan PeJabat eksekutd yang sedarg mendarnping! Pejabal yang bessangkutnn dalam melaksanakan lugas ke soar daerah dbenkan besaran tort uang penginagantakomodasi untak kamar standar pada pengsnapan yang same designs , pejabat yang chd3mptrigo
Diundangkon al Banjarbon pada tangos,' -!I
SEKR
DR. H. SY HRIANI, 14i Pemba U · ma Muds NIP 19600 12 196503 1 024
BERITA DA: ; · H KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR
BAB X - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 29

Biaya PageIran Mars bag' Peyabet Negara, Pogawm Megan, Pagan Tidak Tetep den Honorer kwnnya untuk mengrautl pendidguiniptatauaVsossalisasabembingan Itainaisamnar yang jargka waktu pelakaanaamya Jobb den 4 (empan raft datur tereendin denten Peraturan Weekota Bareartaiu
BAB X - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 30

Baya kontribuN ttniuk mdrgkwt pendicskanpetairhan'sosialisasobentengan telinis: seminar ChabkaSakai pada kegmlanacciatan SKPD yang beesangkutan sonar dengenkOdt rehiring
SAS X
PENUTUP
BAB X - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 31

Oongen dtbortakukannya Peraturan YVaiaota int maka Peraturan Wakko(a Banaroaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tans Baya Pegslanan DrasJabaten EL* Peiabat Negara Prnonan den Anggota DPRO, Pagan,/ Heger' Sipa, Pegawai Teti* Tetap den Honorer Lawny* soda Urine Lembur Lingkup Pemorintah Kota Barearbacu dinyatakan dicatot dan Pdak bertaku loge
BAB X - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32

Peraturan Walikota mi mulai berteku sego. binges , 1 April 2011 Agar sebap orsmg depart mengetehurnya, marnenedahlkan pengundangan Peraturan aengan penempatennya delam Banta Daerah Kota Ramarbaru
Oitetapkan ci Baron:Law Dade tanggal -;:-. a-, - 2011 VVALIKOTA ANJARBARU
se
ykra. RUZ AID?" r,1COR
LamWan I
06966r:en Wa01(08 8.03168026.• NOcra •
TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI
| 115 | | UANG HAMAN IRP) | UANG HAMAN IRP) | UANG HAMAN IRP) | UANG HAMAN IRP) | UANG HAMAN IRP) | UANG HAMAN IRP) | UANG HAMAN IRP) |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 115 | ProWnel | 601107441 Reba OPRO | MAIMS Wall IOW OPRD | Saba/ 6 099014 DPRO | E481441 wb | Eaton aw Got , | Falai IV. V Col NI | 044.154 |
| | 2 | 3 | 4 | 1 3 | 6 | 7 | 5 | . 1 - 1 -.. |
| | 11060164 A441.0 | 850.000 | 660.000 | 450600 | 400.030 | 376 000 | 350.000 | 300.000 |
| | Swats Ulm | 650.000 | 600.000 | 450000 | 400 000 | 375.000 | 350.003 | 30D 000 |
| | Rim | .__ 860000 | 600 000 | 460 000 | 400 GOO | 375.000 | 350.000 | 300.000 |
| | 160puIeuan Rau | 650.000 | 600 000 | 450.000 | 400 000 | 315000 | 350.000 | 300000 - |
| | bra | 650 000 | 600 .000 | 450.0D0 | 400 000 | 375.000 | 360000 | 300 oar |
| | Suraotioca Berm | 650 000 | 600 000 | 450.000 | 400 000 | 976 000 | 350.000 | 300000 |
| | S r er/ Selman | 650 000 | 600000 | 450.000 | 400000 | 376000 | 360.000 | 300.000 |
| | rival° | 650.000 | 600000 | ss0000 | 400 000 | 375000 | 350 000 | 300.000 |
| | aangEub. | 650000 | 600.060 | 460000 | 400 000 | 378.000 | 350 000 | 300.000 |
| 1 | Baneta Screwy | 830 000 | 000.000 | 460l00 | 400 000 | 376 000 | 350.000 | 300.000 |
| 1 | 118nIen | 560 000 | 003.000 | 450.000 | 400 000 | 376.030 | 350.000 | 300.000 |
| 1 | Ann Baal | 660000 | 600.000 | 460.003 | 400.000 | Or | On50.030 | 300.000 |
| 1 | 010 Jaueta | 450.000 | 500 000 | 460.000 | 400.000 | 376003 | •COO | 300.000 |
| 1 | Jan 1'm9h | 650.000 | 600.000 | 450.003 | 400.000 | 375 000 | 360000- | S00100 |
| I | DI V 1 946148 | 850.000 | 600 000 | 450/300 | 400.000 | 375903 | 350.000 | 300.000 |
| 1 | awe Tenor | 650.000 | 500 000 | 450004 | 400.000 | 375.000 | 350.000 | 300 000 |
| 1 | Rah | 650 000 | 600000 | 450.000 | 400 030 | 375003 | 360.000 | 300000 |
| 1 | Nuas Tenggara Bars? | 650.000 | 600 000 | 460 000 | 400 030 | 375.000 | 350.000 | 300 000 |
| 1 | Nina Tenggara Thum | 650000 | 600.000 | 450.000 | 400.000 | 376.000 | 350.000 | 300000 |
| | KaIrnar06 Oar* | 650 000 | 600.090 | 450.000 | 400 000 | 376.000 | 350 000 | 3130 - 100 |
| 21 | Salmons= Tanga.; | 650.003 | 600.000 | 450.000 | 400 003 | 375.000 | 360.000 | 300.000 |
| 22 | Kotenersan Tenor | 660.000 | 000.000 | 450.000 | 400.000 | 375.000 | 350000 | 300.000 |
| 29 | 591464,6 Ulia | 660.003 | 600.000 | 450.000 | 400000 | 376,000 | 360.00D | 300.000 |
| 24 | Goranialo | 660-000 | 600.000 | 450.003 | 400000 | 375.000 | 360000 | 300.000 |
| 26 | Sursr•m• 64411 | 860000 | 600.000 | 450.000 | 400.000 | 5.0017 | 350.000 | 300 000 |
| 26 | $.awns Salmon | 650.000 | 600 000 | 450,030 | 400 000 | 375000 | 350.000 | 300 000 |
| 27 Sulawv Ten044 | 27 Sulawv Ten044 | 660.000 | 600 000 | 450.000 | 403.000 | 376003 | 360.000 | 300.000 |
| 24 Sens Tenon | 24 Sens Tenon | 650.000 | 600 000 | 4.50.000 | 403.000 | 376000 | 350.003 | 300 000 |
| | | | | 450.000 | 403.030 | 375.000 | 350.000 | |
| 3B 30 | S4IM+ 1.14t *u Umre | 650.000 e50.000 | 600000 600 000 | 450.000 | 400.000 | 375.000 | 350000 | 300.003 300.000 |
| 31 | 080,8 | 660.000 | 600 000 | 450.000 | 400 000 | 375.000 | ]60000 | 300 060 - |
| 32 | 8anJoya On | 650.000 | 600.000 | 450.000 | 400 000 | | | 300 000 |
| | | | | | - | 376.000 | 350.003 | |
gelerancban
0 20 9 6 -1 020 loran dan 2200 Glakart tang Baku San tritn80or1 kkal
?
WAIJKOTA 13ANJARBARU 7 r
(
LaTplIfl II
:1 Het. t I/
Pelt:nen Waikota eaniattatu
Nemec
R Tto,.
1
ranggal
3
PERKIRMN BIAVA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI BERDASARKAN TARIF RATA - RATA HOTEL
-
| | | BIAVA 41(05000431/TARIf | BIAVA 41(05000431/TARIf | BIAVA 41(05000431/TARIf | BIAVA 41(05000431/TARIf | BIAVA 41(05000431/TARIf | BIAVA 41(05000431/TARIf | BIAVA 41(05000431/TARIf |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| N0. | PaPAterl | %%Mot& Kowa DPRO | Mac WaHKOW Wail Ketuo | Sawa/ Anggota OPRO | Ewan wb | 6tokon moot w | Col foolon IV. 9 NI | CALM |
| I | 2 | 3 | OPRO 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ronan Han D | 1.150000 | 500.000 | 100.000 | 650000 | 550 000 | 305000 | 250.000 |
| 2 | Secnoton inn | 1.000.000 | 600.000 | 700.000 | 650000 | 550.000 | 400 003 | 250000 |
| 3 | Rum | 1000.000 | 600.000 | 700.000 | 650.000 | 550.006 | 350.000 | 250.000 |
| 4 | rapulioon Riau | 1.000.003 | 720.000 | 850.000 | 580.000 | 500.000 | 350.000 | 25000:7 1 |
| 5 | ace | 1 000000 | 600.000 | 700 000 | 650.000 | 550 000 | 350.000r | 250.000 |
| 6 | Canaan Bata) | 1.030000 | 800.000 | 700.000 | 650 000 | 593 COO | 350.000 | 250.000 |
| 7 | 'Somas's Sotatan | 1 000 000 | 600.000 | 700.000 | 850000 | 660 000 | 350.000 | 250000 |
| 3 | Lamprq | 600.000 | 700.000 | 600000 | 560000 | 500.000 | 350.000 | 250.000 |
| 9 | litangbelu | 790.000 | 650.000 | 555.030 | 500 000 | 450.000 | 350.000 | 250.003 |
| 10 | 841184•3 &wake | 1 GOO 003 | 750.000 | 806.000 | 550 000 | 450.000 | 350.000 | 250.000 |
| 11 | Bann | 1 200 000 | 600000 | 700.000 | 600000 | 550.000 | 400.000 | 300.000 - |
| - ir | Baal * Tama | 1 200 COO | boo 000 | 700.000 | ab6 000 | sSo.obo | . .5 - 6116 6 | 300.000 |
| 13 | 010 JOON | 1 000 000 | 600 000 | 650.000 | 600.000 | 550 000 | 450.000 | 350.000 |
| 14 | Jrra7atgan | 1 100 003 | 900000 | 700 000 | 830.000 I | 450.000 | 400000 | 280 000 |
| 15 | 131 Yogyoksna | 1.000 000 | 660000 | 1300030 | 550.000 | 450.000 | 400 000 | 275.000 |
| 16 | -WW2 Trion | 1 000 000 | 650 000 | 750.000 | 550000 | 450.000 | 400 000 | 275 000 |
| | IT'Itio | 1200 000 | 1 000 000 | 640.000 | 700.000 | 550.000 | 500.000 | 403.804; |
| 18 | Nina TenggaraAn | 1 000 000 | 800 000 | 700.000 | 600.000 | 460.030 | 400.000 | 215.000 |
| 19 | Nina Tinware nritur | 1000.000 | 800000 | 700.000 | 600.000 | 460.000 | 450.000 | 350.000 |
| 20 | KalkTRICIUM Eland | 930 003 | 850.000 | 700 . 000 | 800.000 | 450.000 | 400.000 | 220.000 |
| - IV - | Kolanonlan 1 °near | 1.000000 | 750.000 | 000.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 | 230.000 |
| 22 | Kaienntall Tens | 1230 000 | 000.000 | 750.000 | aefl000 | 450.000 | 430.000 | aoaodo |
| 23 | &casino Ma | 1 240 000 | 600 003 | 100000 | 600.000 | 450.000 | 345.000 | 250000 |
| 24 | Gotoaf/0o | 1000000 | 800 000 | 700000 | 800.000 | 4500000 | 400.000 | - 240.000 |
| 25 | Sulawesi Bored | 670 000 | 600 003 | 550000 | 500.000 | 450.000 | 33 1 5010 | 250.000 |
| 20 | Sulowinu &Aston | 1000WO | 800 000 | 700.000 | 60.000 | §.€11§ | 350000 | 25 0 . 000 |
| 27 | Sulawesi Tongan | 1 010 000 | 900 000 | 600 000 | 40.000 | | 205 000 | 200 000 |
| M | Sulowo8 74099091 | 900.000 | 600000 | 600 000 | 400000 | | w0000 | iso ode |
| 39 | Maluku | 1.020 000 | 600003 | 600000 | 450.000 | § | 281666 | 200 .000 |
| 30 | Maluku triers | L1 .000.003 | 800.000 | 800.000 | 550.000 | 400 003 | 320.000 | 250.000 |
| 31 | Popuo | . 1.060000 | 000.000 | 600.000 | 550.003 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |
| 32 | Ins" Jaya Bawl | 1.060000 | 800.000 | 800.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 | 380.000 |
Itelorangan :
- 1 P9.3hal Es&amp;on o ke aus 1 (saw Omar Lino* 1 (wh) orang
- 2 Pei.obal Etelon III ke bawah 1 lostul kamar until( 2 (dual agog luntuk Iona 'telecom yang O ral
*'" WALIKOTA JARBARt
A. RUZAIDIN N003%
Larnpiran
PnittirAn WaI1Itota BaRarbiku
N.' 411)1
i
Tr. I..
0
41
ran0OW
114-1 - et 3(11
UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
| NO | PEJABAT NEGARA DAN PEGAINAI NEGERI SIPIL | BESARAN PER HARI |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| | WAUKOTA/ KETUA DPRD | Rp, 400.1300,- |
| | WAKIL WALIKOTA/WAKIL KETUA DPRD | Rp 300.000: |
| 3 | SEKRETARI$ DAERAH/ ANGGOTA DPRO | Rp. Isacoo,- |
| ! 4.PEJABAT ESELON IIb | ! 4.PEJABAT ESELON IIb | |
WWALIKOTA BANJARBARU9/
RUZAIDIN NOOR
Langan fie PERARIRAN WAUKOTA BANJARSARV
NOW
1 3 Mho.. 5431
Tangy)
1*1 'ter ge
A TAME BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK WALIKOTAMETUA OPRO DAN WAKE- WALIKOTAMAKIL KETUA DPRD.
p a Mdb r
Ow 3406r
| Na | Tomo | Trans | Tantrespot 19P ) WilikPatietue | Tantrespot 19P ) WilikPatietue |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 2 | £4111.5100t1.1 - ..4.0111.• I BOP* Bandung (Welty Npa MP OceiremEctebeN Oen MN | | DPRD - 15 - 1.2i01507 | YlaillWePotahVikil Kama DPRD Rp i 00006i - |
| - 2 | Beeipabatu - Bamboo | | Rp 2 4rq O : A- | RR 7 KO 000. |
| 3 | lianpnuau -Yogyakarta | | RP 2550000- | R0 - 3 750 000.- |
| 4 | Samarium - "Sewn | | RP *MOM- | Rp 2050000- |
| - r - | W---Nanpn3ApaDarussaum | Jana | Rp 4950 000 - | Rp 4 '.000: |
| 1 - 1 -- | rraarbem- Madan | mini | Rp 46 1 36 . - | paMdbr |
| - 7r | Thappxeru - Rs4 | Marta | Hp 4 ow 00S- | I000 - 31.0.1b00.- |
| nrrtiniirr.cHttpulat.ran Palacio:on | nrrtiniirr.cHttpulat.ran Palacio:on | Marts | Rp 4000900 • - | Pp 3 WO 000.- |
| 0 | banpagbani - Pant. | Anima | Rp ISO 000 - | Rp 1450.010. . ,.. |
| 16 | Baiclum - OW , Ille , 9 80IGIT rp | Anew | Hp ; | |
| - | friftrtanum.- army* Sewn | ANSA | Rp 1650020.- | Rp 1450 ' ebb,- |
| 12 | Barpreart. - tamping | abafai | lip 3.650000; | Rp 3450000- |
| 13 | -- ntarten. - denguau | Jiaiitia | - lip 3 550 COO.- | Rp 1 4kC06.- |
| 14 | Elaiwurt. - Bova Benue; | Thad. | - Op 3iar .00.- | Rp 1 450.1i$0.- |
| 13 | Saiwbeav - Bei | Bbralpya | eppaoNe; | Pp 14. 4 / 1 630,- |
| 16 | Elarawimm-N.Warn | T1np.Ja | Rp 3650200 • - | RP 1450 . 000 . |
| 17 | Ballitt11411- 4/ I Kiang | 6uap.yt | Rp 4 co0.0.0C | Rp.3foCa |
| 10 | Banputan. - Kelntn Spat F-31111afial , | gaaN | Np 003 .- | Np 1460000; |
| r i | nantaitem - kawmpran Tonga& Palartgastaia | | RP 2400.0001- | Rp220000b- |
| - 30 | Ramat:um - KiliST/ Szaapepan | | Rp. 2450:000. | Rt. 1 350 000. |
| 21 | Semaioatu - Samanrcia | Saia | RD. 2550.000.• | Rp. 2 260 COT- |
| 23 | BaNartutu - Tarn,. | | An INSCONf.- | Rp 3 463 OW |
| 27 | &Theban. - Salve | | Rp2655r15 | - 1361666667- |
| 74 | Samweam7Sg11 1 / 1 4.0C ara | | 42550Kr . | -- 130. 4 ascrtik- |
| 2B | Banpirtum -Ornmale | BKmabaya | - 72!i606 7- | "hp 4 663 05 - |
| 26 | Bariptrber..- %lawn , Irwin | thempla | Rp 40000M . . | Ow3406r |
| 12 | Banitripm. - Oulases. Oral | 60 1 04.10 | RP •War- | lip I P66 MS- |
| | Nam= - Sulawesi Seer | tluratorm | Rp4Ottn31600 | 1 W- |
| 29 | Ilikaropr nsstwac Tenggara | Gaye | - 10 - 1703 000.- | Pp Imam |
| iti | T.rpirbetu- LIPRItu | &mays | , | MD .- |
| 3 | ilartiarnaru - 1.141uhu Wee | stomp | pp 5930000- | Rp - O0.1000.- |
| W | eamarttaru- papa | 0wWwit | Rp 6 450000 - | RP 6,5 7 /666: 7- |
| 51 | ainforbani - men aps Demi | 6aaDnya | Np 6D50 WO- ' | -- RP 6750000, |
Itetensgan : Tort/ Pesomil I PP I wain an tans Drumm pane, part as
- B TARIF BIAYA TRANSPORTASI DEWAR PESAWAT UDARA UNTUN SEKRETARIS DAERAWANGGOTA OPRD DAN PEJABAT ESELON Ilb NE BAWAH, PNS, PTT DAN HONORER LAINNYA :
Rp 3 - 01 -O r rdir
| | | Ti a r a° | Taal Pampa! i PP i | Taal Pampa! i PP i |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------|
| | 1 up.5n | Ti a r a° | 5eaaa Antra OPRO | Pnaasiton 80 Ri Ban, MR PIT Can Honoree |
| I | Banorparu - turns i Soong Pan Bandung Roratu ivy unit. nap 13 41Thafu-Sceaccia | | | 1W2 . 54538QC |
| 2 | Bayamon.- SuraDava | | RD. 2100 000 | Rp 2000 000. |
| 3 | Doi4aten - Yopylkn | | | |
| 4 | Ball/DWU - Sermang | | Rp. 2.360 000 - | RP 2.480300.- |
| 4 | Orsiiiim - ru -7 1ianpro Aix* Canalair | JOWL. | p.4155825- | |
| 4 | 13inprbani - Medan | i nns | - 14p 3400 MO.- | 0 3 WO 000.. |
| 4 | ifieparlans - Rinu | Jana | `M . | RP 3660000.• |
| 4 | Bahaman.- K an on | Jatiam | Rp 3.&000, | . 3 - 01-Or Rp |
| 4 | Ilionpinsani-...anC | !liana | Rp 3366000- | Op 15$1.668: |
| 10 | einem - Surges Ono | )44.44 | | AP 3 020 OM/ |
| 1. | Binh. St aan | MOMS | Rp, 3350001- | Rp 1750 COO.- |
| 1. | Denaraara - Lamotaro | i nns | - ft - 3 - 1.53:640: | Rp 3 ZO 000: |
| 1 | manna - 8enpiv<r | Adana | W11.50 000: | Rp 8250.000.- |
| 14 | Banjartou MN • mac | bbd | Rp 3350000.- | W1 250MC |
| t. 18 | Banbane - Sal | &nail | RP 3260.000,- | p 1330.000: |
| t. 18 | Wean.- NY11/4 1 .41sarn | Oulatrays | RP 3300 000- | Rp 3253000- |
| 1 | ..m-HYT/Kvpang | Swain | • | RP 3.05 MOO,. |
| 18 | 8440,54/4 - PanTartan Bin Ponutna4 | .kkait• | it | Rp 3.050.004• |
| 18 | Blinnilan1- nabmantan Tennasnf Pthingsarays | | RP 2 103 | Pp 1652 - 060- |
| | pnlani - Kaanw 804.psaan | | 15ITIM 00Q: | Rp rdir |
| I. | taiiiiiria=tiinitinZa | | Rp 2.360 006, | Pp .±4t0.000.. |
| | Relporowu - Ina* | | Rp 1.150000.- | RP 3.000 000.- |
| , | -pmparu - Sams | | Rp 2.100000- | Rp . .- |
| , | Bannnbaru • &Cana nig | Swann | Rp 3750 OOP | RP 850800.- |
| 7 | BenniniOna - GOIOnSIO | Sunny, | Rp. 103000, | RP 1450,000, |
| 7 | eapproaru - SilinvenJ Taltgal | Swan | nor! YO6 ooA | Ri 3 POO 000.- |
| 2r | banprna- SgilliVS. BIM | 1180•My• | RP 3106000- | RP 1500000: |
| 28 | Benin; - gaisrprti Sin | Sunny | RP. 3.760000.- | Rp 1044.054.- |
| 28 | - Oanortacu - Suns. Teapots | Sunny. | lip 166406:' | Rp 3620000.- |
| . | Warn - Mama | 5440483.1 | - RP 6t. ' | 74o (SO 60 - |
| fi | Banaltanl - Mikan UW• | Su ram | Rp656R000' | RP 5. .- |
| 72 | 844)arzon apie | Sunnis | Rp 6080 OOP | Rp 1630 MO, |
| 31 | ban/tuba u - uun JaysBfl | eu naps | irp - i450 - W3. | RD 820008 |
Katarangan Tenf POW•Vel I R0 } lenin den tent pespvtal thin WW1 tax
eyVALIKOTA BANJARBARUr
l
Lampean V
Pranican WalikoLl BandAb Noma TaNg&amp;
- A. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
- B. TARIF TRANSPORTASI OARAT (MOBIL) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (P.P)
| NO | JABATAN | UANG MARIAN |
|------|---------------------------------|---------------|
| I | 2 | 3 |
| CT - | WAUKOTAMETUA DPRD | Rp. 250.000,- |
| 2. | NINCIL WA1JKOTN WWI KET1JA OPRO | Rp. 225.000.- |
| | SEKRETARIS DAERAW ANGGOTA CORD | Rp. 175.030.- |
| 4. | Elden II b | Rp. 150.008- |
| 5. | ES81011111/G4404044 IV | Rp 125.008- |
| 6. | aon 1 V/G 01 0 1 b34 11 III | Rp. 100.000.- |
| 7. | Woman II | RP. 80.030.- |
| 6. | Golfing', I | Rp 70.003.- |
| NO | KOTA TUJUAN | UANG TRANSPORTASI |
|------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | KABUPATEN BANJAR | RP. 58000.- |
| 2 | KOTA BANJARMASIN | Rp. 75000.- |
| 3 | )(ABU PATEN BARITO KUALA | Rp. 125003.- |
| 4 | KABUPATEN TARN | Rp. 150.000.- |
| 6 | KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN | Rp. 200.000.- |
| 6 | KABUPATEN HULL: SUNGAI TENGAH | Rp. 250.000.- |
| 7 | KABUPATEN HULL, SUNGAI UT ARA | Rp. 303.000,- |
| 8 | KABUPATEN BALANGAN | Rp. 325.000.- |
| 9 | KABUPATEN TAGALONG | Pp. 350.003,- |
| 10 | KABUPATEN TAXAN LAUT | Rp 125000.- |
| 11 | KABUPATEN TANAH BUIABU Rp. 400.000.- | |
| 12 | KABUPATEN KOTA BARU | Rp. 700.008- |
- C. TARW BIAVA TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN DIMS LUAR DAERAH PROVINS1 (P.P)
| NO | KOTA TUJUAN | UANG TRANSPORTASI |
|------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1. | KOTA PALANGKARAYA | Rp. 1000.000,. |
| 2. | KABUPATEN SARNO SELATAN j BUNT0/9 | Rp. 1 100 000.- |
| 3. | KABUPATEN BARITO TIMUR (TAMIANG) | Rp. t c00c00.- |
| 4. | KABUPATEN SARNO UTARA jMUARA TEWEHJ | Rp. 1200.000,- |
| S. | KABUPATEN KOTA WA/MGM TIMUR (SAMAR) | Rp. 1200E00: |
| B. | KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT pANGKALAN BUN) | Rp. 2.000E00.- |
| 7 | KABUPATEN GUNUNG MAS (KUALA MURUN) | Rp. 2.000 000.- |
| S. | KABUPATEN KAPUAS k__ (UALA KAPUAS) | Rp. 500.000,- |
| 9. | KABUPATEN KATINGAN 0(ASONGANJ | Rp. 1.200.000c |
| 10. | KABUPATEN LAMANDAU (NANGA BMA) | Rp. 2000000; |
| 11. | KABUPATEN MURUNG RAYA (PURUK CAHU) | RP. 2000.0000 |
| 12. | KABUPATEN PULANG PISAU | Rp 1.000.000.. |
| 13. | KABUPATEN SUKAMARA | Rp. 2.400.000.- |
| 14. | KABUPATEN SERUYAN (KUALA PEMBUANG) | Rp 1E00.000.- |
W WALIKOTA BANJARBARU r
RUZAIDIN NOOR
Limpuan VI
Pealuran WalOsta BanialDatu
51650*
1 3
Ithyp}¢I
J
tanOtial
a
t 2t it .
PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU ()ALAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| rdo, | KatnealGn | Wslikotal NNW OPRO | Wail VI alikrzled Wako Kowa onto | at io : C: AJpgeta DPRID | e N9 | 99 («ion 04A At | Eseion IV/EAV/ 001111 | 007. 126 |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|-------------------------|------------|
| I | 11/44.0RIAASIN | 450900 | 450 000 | 350.000 | 300 030 | 359000 | 225000 | 150 003 |
| 7 | fiARiTO Au6A | 450.000 | 450.000 | 390.033 | 303 000 | 1260,003 | 225.000 | 150 000 |
| 3 | 'LAPIN | 4 50.000 | am 000 | 360000 | ]00000 | 200000 | 226000 | 150000 |
| 4 | law SUI" EfELATN9 | ott000 | 450000 | 709.000 | 300 000 | 250.000 | 225 000 | 1 50000 |
| 0 | IVIA-1 11 SUIns4 TENG | 460.000 | 460000 | 370000 | 303.000 | 793 000 | 225.090 | 150 000 |
| 6 | HI *" a4" UTAAA | 450.000 | 450 000 | 363.000 | N0000 | 200.000 | 231900 | 150 003 |
| 1 | CA4ANCAP1 | 0000lO | 00000 | 351000 | 'OD 0013 | '2 69.000 | 225000 | 150000 |
| 6 | IARALONG | 600900 | 450 000 | MOW | 300000 | 250000 | 225000 | 150 000 |
| 0 | IMAM LAUT | 400000 | 400.000 | 360.000 | 700000 | 260 000 | 225 003 | 152 000 |
| 10 | TAKAS BULIOU | 450 003 | 450000 | 350.000 | 300 000 | 250.009 | 225.000 | 150 000 |
| II | KOTA ELAM | 450 000 | 430000 | 350.000 | 330 000 | 250 000 | 225010 | 150 000 |
WALIKOTA BANJARBAR
1 / 2 1 9- L \_\_
RUZAIDIN NOOR
tampon° VII
I
Permian WS*o(a Bantattom
Nomor ' 1 S
TrViiiri 2e11
Ta ng &amp;
2..
Men/ L
A. TARIF UANG HARIAN B1AYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAI4 KOTA BANJARBARU
| NO | URAIAN | BESARAN PER HARI |
|------|----------------------------------------|--------------------|
| | WALIKOTAANAIOL IIVALIKOTAIPIMPINAN DPW | Rp 00.000.- |
| 2 | SEKRETARLS DAERaf•GANGGOTA DPRO | Rpso.opo • |
| 3 | PEJABAT MELON II | Rp 45.000 |
| a | GOLONGAN IV /III | Rp 95 000 • |
| 5 | GOLONGAN I | Rp 30 002- |
B TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN DILUAR JAM KERJA
1. UANG LEMBUR ( diktat jam aegis pada had Mega )
a Gotongan I
Rp.
5.000
Diamflarn
0 GoIdnoon 0
Rp 6500
'rang /Lam
C. Gobegan Di
Rp.
0
000 ming / pain
d
Gobungun IV
Rp. a 500 mum; / mitt
2. UANG MAKAN LEMBUR
Uang makan Iambus Merkel Sateen bets), lernbur rekmarigikurangnya 2 I dud) alm soma bethali'luFF
Rp 10.000 per army unluk Semi's GOIOngan/Pangkal
at g\_tran
- a pacui ban Leda badman walu keria leaven maksanal 3 nal PIM Segall Mau 1 4 (emPal bake) lam datam Deming:1u sedangkan pada han libur 03031 Melebh13 jam aerbsii
- b. peas bail RAM Laill uang lento/ dibtung 200 % Mel lard lembul ban Pieria
- c unluk pekereian di hoe lam Leda Chulerria/Lan 0801 pekrlryaan yang eleanya Ulnae panting soda monaemk ponyolosaloannyn. leak depot ddangguhkan don baru dapal dilalcconakort semlan moreapat pomelimian ledulis dan Mabel yang Lomgrenang dalam pal ini kopola SKPO mtrang·masina dengan chlonglcapt St11111 Damn metini lembw don loporml naelmelakaanalum iembui
C. TARIF UANG MARIAN SOPIR
NO
URAIAN
BESARAN PER HARI
Damn Kota Guniarbaningenopury Bamormason den atau ha flanbara Synontmcidin Neat Aka meiebth Siam ditomban 01 100 %
Rp 35 000,-
D TARIF UANG MARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK PTT DAN HONORER LAINNYA DISESUAIKAN DENGAN TINGSAT PENDIDIKAN SEBAGAI BERIKUT :
- I Sariana / S1 alav S 2 OiSotarahan dorwan PNS Go
III
- 2 Sagan Muda / 0.3 dan SMU SLTA thsetarakan dengan PNS Gol II
- 3 SLIP so bitoetaisian dengan PNS GM I
WALIKOTA SANJAREIARU
f -M, RVZAIDIN N
Lampran VIII
Poraturan Watikota Etaryarbang
Nomor
Tan gg
al o
KOP SURAT
( disestamkan dengan Pejetat yang berwerkeng memben perintah )
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor
| 1. | Pekabat yang berteenang memben perintah _.. | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 2. | Noma! NIP pegawsi yang dIgenntshkan | | |
| 3. | a Pangkal clan golongan ruang gap rnenurut PP Nomor 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instanso | | |
| 4. | Maksua Penalanan Dines | | |
| 6. | Alat angkutan yang digunakan | | |
| 8. | a Tempat berangkat | | |
| | b Teapot tuaum | | |
| 7. | a. Lemony* penalanan dams | | |
| | b Tanga* berangket | | |
| | a Tanggal liana kombali | | |
| 8. | Panalkut | Tanggal lair | Keterangan |
| | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| tJ | Pembebanan anggatan | | |
| | a Instans | | |
| | 0 Kale rekening | | |
| 10 | Ketetangkan tarn - lam | | |
Dikeluarkand Banjarbaru
Palial 99 9g 8
( Neat
Yang beAvenan9 Name NIP
?f, 6 WAUKOTA 8ANJAR8ARU,
M. RUZAIDIN
Laroiran IX
Perste' an Maths Banlarberu
Nem , '
1 3
T enggal
Nktmt 'ail
1. Berangkal 011
Sanlarbaru
- ( Tempel kedudukan ) Pact, tanggal Kepae
MP
Ito dl Pada tame! Kertela
Berangkal den Pada loop! 'South
NIP
NIP
III npa eh Path languid Kepata
Boangkal con Pada langgsl stoma
NIP
NIP
IV. Teo dl
Belong's' On Pada Wendel Kapaa
Padatanggal Kerma
(.
NIP
NIP
v noe Pada Owe Kepala
Eleongkal earl Pads loos' Kepala
NIP
NIP
• Teian dpentsa dengan ketorangan canna penalenan temente alas pennlah den ornate - male onus kepentingan jabalen dalarn waklu yang smooth, - undkainya
Pemba( yang Lenvenonapeparal lam yang diluniuk
NIP
VII Catalan lain -Lain
VIII. PERHAM'S
Pejatal yang terworlang menarbaluin SPPD, gegawal yang rrIHSHIStad Penalanan galas. Othesel yang merpesahkari magi neonatal Rant Oda bendahataron bertanggung 'swab benlasethan parmesan lusuanuan negara /UM!' spelt mom !damn ruo atbal kesalallan. kelahKen Gan keaKiaannya,
ALIKOTA 9ANJARBARU,C
RUZAIDIN NOOR
Lampran X
Petaluma vYalkota Bartiarteru Noma I;
Tan gg al
ley 61occ t aele
KOP SURAT
1 aSaSuaikan dengan palatal yang berwenang /Pamper' penman
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lamptran SPPD Nomor
Tanggal
| No. | Penman Biaya | Jundth | Kmerangan |
|----------|----------------|----------|-------------|
| 2 | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5- | | | |
| b | | | |
| Jumlah | | | |
| Teraiang | | | |
Baniarbaru
2011
Telah atayx seguniah Rp
Tatar' mene -
Rendahara
NIP
tma Ratan uang %beta Rp Yang menrnma
NIP
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Diletapkan seiumlah Yang telah d'bayae semula $153 kurang / loth
Rp
Rp
Rp
Pejabal yang berwenang palatal an yang aturguk
NIP
S WALIKOTA BANJARBARIt
RUZAIDIN NOOK
-FM.