PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor BIARO Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 21 Januari 2011
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa guna membantu dan meringankan beban Pejabal, Pegawai Negeri Sipil dan Penduduk yang dilimpa duka di Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro, maka dipandang perlu memberikan bantuan duka;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a diatas. perlu ditetapkan dalam Peraluran Bupa!1 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor s. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOIT'IOf 4355);
3. 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
4. 4 Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana lelah diubah beberapa ka1i. terakhir dengan Undangundang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); '
5. Undang-undangNornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Repubtrk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);
6. 6 Undang-uodang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biam di Provins! Sulawesi utara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4691): '
| | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Oaerah Otonomi (Lembaran Negara Republ!k Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); a. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan lembaran |
| | Negara Repub.11k Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerinlah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara I Daerah (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4738): • 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis |
| ' | dan Bentuk Produk Hukum Daerah: 12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah: 13. Peraluran Oaerah Kabupalen Kepulauan Si.au Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Oaerah Kabupaten |
| | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 3): 14. Peraluran Oaerah Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Biaro NorTIOf 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Penciapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Oaerah Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11); |
| | 15. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 T.:thun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Blaro Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010Nomor22). |
| . . | |
| I | |
,-,
,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG 81ARO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DUKA. Menct.tpk.ln:
N/A
Pasal 14

Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan Alokasi Dana ==. (A\_DD) maka dapa! diberikan sanksi administratif berupa tunlutan ganti rugi dan atau seJemsnya serta eanksl pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
N/A
Pasal 15

setiap orang dalam Serita Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan . dengan penetapannya Oaerah Kabupaten Keputauan Siau Tagu\andang 81aro.
Drtetapkan di Ondong Siau pada tanggal21 Januari 2011
��
�
Diundangkan di Ondong Siau tanggal ?1Januari 2011 DAERAH SEKRFTARIS pada
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SlAU TAGULANOANG BIARO
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENT ANG
PEMBERIAN BANTUAN DUKA
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO,
- ## BAB I KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 2 . Pejabat Daerah adalah Sekretaris Daerah. A � isten,KaKbepala B � dan1 I D1; � s. Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Carnal Pemenntah upaten epu auan eu Tagulandang Biaro.
- 1 . Pejabat Negar3 adalah 8up3ti. W31&lt;ll Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupa\en Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. . .
- PNS adalah PNS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. !: Anggota OPRD adalah anggota OPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Dewan Peiwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disebut DPRO, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 6.
- Perangkat Kampung adalah Perangkat Kampung Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 5.
- Pensiunan adalah Pensiunan PNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 7.
- Keluarga adalah Keluarga dari sa!ah satu Keluarga yang terdaflar pada kartu keluarga Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Dewan atau Peranqkat Kampu � . 9.
- Mantan Perangkat Kampung adalah Mantan Perangkat Kampung Kabupalen Kepulauan SiaU Tagulandang Biaro. 8.
- Meninggal dunia adalah penstiwa kematian yang menenpa � !lap PNS. An\_ggo\a OPRO, Perangkat Kampung f Kelurahan Siau Tagulandang atarc yang men1nggal secara wajar, dengan pengecualian tidak meninggal akibat melawan Hukum sepert,: bunuh diri. menJlggal sebelum lahir. 10.
13. Penduduk kurang mampu adalah peocluduk yang kurang mampu berdasarlc.an keterangan Lu-ah, Kapitalau mengetahui Carnal dan memihki KTP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
14. Bantuan duka aclalah bantuan yang d1berikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Smu Tagulandang Biaro yang dialokasikan dalam APBO Tahun Anggaran 2011 dan diperuntukan bagi setiap penduduk yang meninggal dunia Tahun 2011 yang pembayarannya sampai dengan bulan Januari 2012 dari Anggaran yang tertata pada APBO Tahun Anggaran 2012.
BAB IV - TATA CARA PEMBERlAN BANTUAN
Pasal 5

Apabila persetujuan pembenan banluan duka ditetapkan oleh Wakil Bupati dan atau Sekretaris Oaerah , maka pejabat yang diberl wewenang tersebut berkewajiban :
1. Bertang.gungJawab baik secara administrasi. penyalu,an dan pertanggungjawaban pembenan bantuan,
2. Melapor kep.Kla Bupati alas bantuan yang diberikan.
P � ayaran bantuan duka dtlakukan secara lunai oleh Pemenntah Oaerah kepada ahli wans setelah � ua per.;yaratan dtpenuhi melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretar:,at Daerah Kabupalen Kepulauan Siau T3guJandang Btaro.
.,
'
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - TATA CARA PEMBERlAN BANTUAN
Pasal 7

orang Bcri!a Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar seuac mengatahuinya, memerin!ahkan pengundangan � engan penampat.tmnya da!am Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Btaro
D1tetapkan di O!'ldong Srau
pada tanggal
24 Jtcnuarl
2011
2011
.
SERITA OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SlAU TAGULANOANG BlARO TAHUN 2011 NOMOR 15
·-
Tembusan
Yth . 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
2. Wakil Bupali Kepulauan Siau Tagutandang Bmro di Onclong - Stau
2. 3 Pimpinan DPRO Kab. Kepi. Siau Tagulandang Biaro di tnu Siau
4. Kepala lnspektorat Kab. Kepi. Siau Tagutandang Biaro dt Ondong- Siau
5. Kepala Oinas PPKAD Kab. Kepi Siau lagulandang 13iaro di Ondong -Siau
Menimbang
Mengingat
:
aUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
-
pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 16 TAHUN 2011
TENT ANG
PEOOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD,
- a. bahwa ,.mtuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Perat1.1ran Pemerinlah Nomor 72 Tahun 2005 lenlang Cesa. maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Oesa;
2. c bahwa untuk maksud pada huruf a d1 atas, per1u ditetapkan dengan Peraturan Bupali Kepulauan Siau Tagulanclang Blaro.
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom � r 125. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor f437): Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas lpdang - undang Nomot 32 Tahun 2004 lentcmg Pemerintahan 9aerah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun '2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4844):
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbt1ngan Keuangan Antara Pefflenntah Pusat dan Pemerinlahan Qaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesra Nomor 4438);
3. Undang - undang 15 Tahun 2007 tenlang Pembentukan Kabucaten Kepulauan Siau Tagulandang arerc di Provinsi Sulawesi IUtara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomot 17, Tambahan Lembaran Negara Repub!1k Indonesia Nomor 4691);
5. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerinlah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenilngan Pemerlntah dan Kevtenangan Provinsi sebagai Oaerah Otonom {Lembaran Negara Republ1k lnd()(lesia Tahun 2000 Nomqr 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerin\ah Nomor 72 Tahun 2005 tenlang Desa (Lembaran Negara Republik lnclonesla Tahun 2005 Nomor 158, Tam � ahan lembaran Negara Republik Indonesia NOO'IO( 4857):
7. Peraturan Menleri Oalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan De$a/Kampung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Si.au Tagulandang Blaro Nnmrv 11 T:,h"n ?11111 '·"'"'"" A,,...""'"''" C&gt;on,h""''"" ti,,,., Ar':,nb