Unknown Unknown Nomor 03 Tahun 2016
Tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 03 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu
Mengingat
:
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 1.Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5 Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN ;
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 Daerah adalah Kabupaten Gowa.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4 Bupati adalah Bupati Gowa.
- 5 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku.
- 6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.
- 8 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.
- 7 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
- 9 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 11 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang­undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 10 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 12 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 14 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib serta pengawasan penyetorannya.
- 13 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 15 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang terutang.
- 16 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang seharusnya tidak terutang.
17 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang­undangan retribusi daerah.
19 Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4

- 1 Subjek retribusi adalah setiap oramg atau badan yang melakukan usaha penyediaan menara telekomunikasi dengan memanfaatkan ruang dalam Wilayah Daerah.
- 2 Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang Pribadi atau Badan yang membayar jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
Pasal 7

- 1 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- 2 Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan menyelenggarakan pelayanan.
BAB VI - BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan rumus TP X TR = RPMT
Keterangan :
RPMT
: Retribusi Pengendalian menara
Telekomunikasi
TP
: Tingkat Penggunaan Jasa
TR
: Tarif Retribusi
- (2) Formulasi perhitungan tariff Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- 1 Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- 2 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- 3 Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah di Kabupaten Gowa.
BAB IX - MASA RETRIBUSI
Pasal 11

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun
setelah terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - MASA RETRIBUSI
Pasal 12

Saat terutangnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - PEMANFAATAN
Pasal 14

- 1 Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 11
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2 Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menutupi biaya administrasi, biaya penyuluhan, biaya transfortasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB XII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 15

- 1 Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- 2 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
- 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­undangan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan­alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- 1 Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 4 Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
- 3 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- 6 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- 5 Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- 1 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling sedikit menyebutkan:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XV - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- 1 Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 1 (satu ) bulan setelah saat terutangnya retribusi.
- 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 2 Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23

- 1 Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- 3 Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat­ lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- 2 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai.
- 4 Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
BAB XVII - SURAT TAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 24

Bupati dapat menerbitkan STRD jika:
- a retribusi tidak atau kurang dibayar;
- b dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
BAB XVIII - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- 1 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu
- 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- 2 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi,baik langsung maupun tidak langsung.
- 3 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- 4 Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 5 Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIX - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 26

- 1 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- 2 Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA
Pasal 27

- 1 Keringanan dan pengurangan retribusi terutang diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.
- 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan / atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 2 Pembebasan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
BAB XXI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

- 1 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 2 Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XXII - PENYIDIKAN
Pasal 29

- 1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Hukum Acara Pidana.
- 2 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­undangan.
- 3 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
- dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan;
- g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- 4 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­undangan.
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah inin harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.
Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal
BUPATI GOWA,
ADNAN PURICHTA IHCSAN YL
Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,
MUCHLIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.2.25.16