Unknown Unknown Nomor ~() Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 8 Talrun 1974
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7

KJ:pala Kantor mcmpunyai tugas memimpin, melalcubn koordinasi dan -pcngendnlr.i.n da\-.rm peu:,cl~ \legiallm di b\dang pcrp&amp;ssakaan umum dan arsip daemh.
Bagian Kalua
SUB BACJAN TATA USAHA
Pual3
Sub Bagian Tata Usaba mempunyai tu.gas memberibn pclayaoan ieknis administmif.~ seluruh S4ttrmr ~ d.dsm liagtwrgm Kantor:
Pasa19
D:ilam meloksoookao fl.lgas sebagaimana terscbut dalam Pe.&lt;al 8, Sub Bagian Tata Usaha me.lllpWlylli fungi.i :
- a. pclaksanaan tara usaha kantw, pcr)mgtapan, IIJtlSilD duJam dAO administrasi di lingkungan Kantor;
- b. pcnyusunan ICDCaDa kegiatan tabunan Kantor;
- c. pclaksanaan urusan keuanpi;
- d. pelalcsaoaao urusan bina program;
- e. pellksllflMII urvsan~;
- f. pclaporan has.ii pelakslm.aan togas; dan
7. 1,1. pelabaoaan tugas kedinasan lain yang dibc:ribn K.epala K:inmr.
llai:i••~
SEKSI PEMBINAAN DAN -PELI\ YANAN DAHAN PUST AKA
l'asal 10
Seksi Pembina.au daD Pelmyan.m Ruhan Pustaka .mc:mpuDyai tugas mmibantu Kepala Kantor dalam melaks:anllkan togas Kan1ar Perpust.akaan Umum dan Arsip Daemh di bidang pembmaan, pelay3naR bahan pUS!ab dim, referemi.
Pasa111
Dalam melaksanakan tugas sebogainrana dimabud dalam Pasa1 10, Seksi Pembinaan dan Pcl8)'alWI Bahan Pustaka menyelenggarabn fimgsi :
- a. pea,=man program kerja seksi pem~ dan pclayanau. babaa pusmka;
- b. pelaksanaan pembinaan telmis ke semua je71is rerpustakaan;
- c. pelAlcsaDaao h:rjarnna dan jaringan perpustakaan;
- d. pelaksanaan )ltlblilcasi dan. promosi Perpu.mkaan;
- e. pelak.w111.an lomlla di bidang perp~1llban;
- f. pendataanjellis lembaga pe-rpustakaan;
- g. -pclayanan mi1'at. b84a dan. sit-la.tla'li hohan JIU-smka;
- b. pcnyusuoao babao. pusiaka;
1. pengenib.1mgan mina.t ba.:a;
- j. Pelaksarwm pemberian jasa informasi pcrpustakaan;
- k. Pcnyiapan bahan layarwn siJkolosi, referen:,; dim el:.stensi;
8. \. pe1ak~ kegwnm '--~;
9. nL pclaporan basil pelsksan·an tugns; don
- n. pelaks-waao tugas kcdinasan bin yang dihmkan 1&gt;ldt Kqiafa Kanlor.
Bagi.an Keem.pat
SEKSIPENGEMBANGANDANPENGOLAIIAN BARAN PUSTAKA
Seksi Pengemhangan dan Pel')golahan Dahan P1L-1taka memptm)-ai tu~ membautu K~\a 'KantOT da\am melal&lt; 'IIW4Ymn. tug;as K:m!m P~~laban Umum dan Arsip Daerah dibi.dang pent.&gt;emhang;m dan pcngo.lahao. bahan J)l!Slaka
Plti.al 13
Dalnm melaksanakan tugas sebasMiroaoM dimaksud dalsm Pasol 12, Seksi l'cngcmbatigan dan 'l"engolarum B-.man Puslalr.:a menyele~ flm£$i-:
- llpeny@mao ,Jan pelabooa·n program kaja bidang pengembangao. dan pcngolahlln ~Lalaim;
- b. pengcmbaogan koleksi bohan pustaka;
- c. pengolohan bahan pustak.a;
- d. ren:,iang;m oohan pusiaka~
- e. pcr8Wlltan dan pel~1.Jrian bahan pustaka;
- f. pengrmbmgan sist.ctnjai:ing;m otomasi JXtl)IISlllkawv.›
- g,
- peloksanaan k.egiatnn kelllta1Lsaha:.m;
- h. pelapomn basil peh1ksllnllll11 tugas; dan
- i. P"laksaoaao tugas kcdinasan Jilin yang dillerikim oleh Kqr.da Kantor.
BauHIDKtlana ..
SEKSI KEARSIPAN
l':ual 14
Sel:si Kearsipan mempunyai tugas memoontn Kepala Kamur unluk melak~anakan togas Kalil.or Pcq,uatakaao Umom. dlll:I ~ Oaer.ah di bidaog pengelolaan dan peogembangan kelll"Sipoo.
Dalam roclaksaollkan tugas sebagaimaua dimllk~wl dalaiD J&gt;asal 14. Scbi Kearsipnn men\_yelenggarakan fungsi :
- a. pcnJ11.S11JW1-dnnpelabonaan progr.im .k.aja di wdang kem:sipim;
- b. ]lelJlbinaao leknis daa JlCUi.Qgkafan SOM Pengelola Arsip;
- c. penge1olaan arsip stlrtis l'lll".mgkat Dacrah, BUMD, Perusahaan Swasm dan T'eroranglln bcJskala Kaoopateo;
•
- d. rielatsanaan aluisisi, peleswim dai1 pembcro11.yaan arsip sratis;
- e. pembeuahan, pemindahan, pclDl·snahan penyimpcmgan, pemeliharaan, penyelematan dan pcleslarian a.Dip;
3. t: pelal:sanaan hubungan kerjasama dan jaringan teknis pengelolaan arsip;
4. g, pcngkajian. ,PeDYempumaan pmgembangan pcrbaibn sistan administrasi &lt;hm o!Dma.~i kearsipan;
- h. pc:ncrimaan, pendataan., penilaian dan penymutan lll'Sip;
- i. pengidentifi'kasian, pe11gembangan clan penetipn jadwa} retensi arsip;
- j. pe=JlllII 1eknis penataan arsip dioarois dalam rmgka tertib administrasi;
- k. p:ng,:mhapgan 1111111118 dan pruanma barsipan;
- I. pdal:s;maan kegiat.an penyeleoggaraan permasyarakat clan penyulllhan ki:iar.ripan;
- m. pclaksaoaan pengawa-;anlsupervisi tau kearsipan;
- n. pelaksanaan k.egiatan ketataw;ahuan;
- o. pel8JJ018D basil pclabaMan lugas; dan
- p. pelaksanaan tugas b:dina5an Jain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
KETl:NTIJAN PENUTUP
Dengan berlakunya PeCBtunll::I Bupati ini, mllka Peraturan Bupati Situboodo Nomo1 60 Tah.Wl 200&amp; IC'lltang Unian T-ugas dan Fun~ Kanto1 Pcrp11-&lt;lakaan d1111 Arr.ip T&gt;aenih Kabupaten Situboado dicabul dml dinyatabo tidak herlaJru.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 17

Penturm Bupati ini mulai berlaku J)Qdo tanggal diwtdangkan
Agar seuap orang dapa1 mengetahuinya, rnemerintahbn penglllldang1111 Peraturan Uupmi ini dengan pcnempatannya dalam Herita Daerah Kabupaten Situboodo.
,
Diunwmgkan di Situbondo pada tanwl " □ 5 } .. :: i 2 OJ Q Pit. SEKllETARIS DAERAII KABUPAllN SITUBONDO, l,.H.,~MM
l'emlliD· Ulam■ Muda
NIP. 19S70104191l.1a.l1010
BERffADAl:KAH KABUPATEN SfflJRONDOTAHUN '.!OJONOMOR ~0
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan pemerintahan Kotapraja Surabaya, dipandang perlu batas dan wilayah Kotapraja Surabaya dimaksud pada Undang-undang (Republik Indonesia Jogyakarta) No. 16 tahun 1950 ditinjau kembali dan diperluas;
- b. bahwa untuk keperluan perluasan tersebut, wilayah dari Daerah Tingkat II Surabaya dimaksud pada Undang-undang (Republik Indonesia Jogyakarta) No. 12 tahun 1950 perlu dikurangi memisahkan sebagian wajahnya yang terletak berbatasan dengan Kotapraja Surabaya, yaitu wilayah yang meliputi kecamatan:
1. Wonocolo,
2. Sukolilo,
3. Rangkut,
4. Tandes dan
5. Karangpilang,
untuk dijadikan dan dimasukkan kedalam wilayah Kotapraja Surabaya;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kotapraja Surabaya dan Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya telah bersepakat untuk mengadakan perubahan batas wilayah tersebut;
Mengingat
Mengingat :
1. pasal 5 ayat 1, 18, 20 ayat 1 dan 21 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1959 No. 129);
4. Undang-undang (Republik Indonesia Jogyakarta) No. 12 tahun 1950;
5. Undang-undang (Republik Indonesia Jogyakarta) No. 16 tahun 1950;
6. Undang-undang No. 13 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 40);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
Memutuskan:
Menetapkan :
Undang-undang tentang perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dan lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

- (1) Memperluas wilayah Kotapraja Surabaya dimaksud dalam Undangundang (Republik Indonesia Jogyakarta) No. 16 tahun 1950 dengan wilayah yang meliputi wilayah kecamatan:
- a. Wonocolo,
- b. Sukolilo,
- c. Rangkut,
- d. Tandes dan
- e. Karangpilang,
yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Surabaya dimaksud dalam Undang-undang (Republik Indonesia Jogyakarta) No. 12 tahun 1950.
- (2) Mengubah wilayah Daerah Tingkat II Surabaya dimaksud dalam Undang-undang (Republik Indonesia Jogyakarta) No. 12 tahun 1950 dengan memisahkan sebagian wilayahnya dimaksud ayat (1).
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 2

.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan dan keputusankeputusan Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya, pada saat Undangundang ini berlaku tetap terus berlaku bagi wilayah yang termasuk dalam batas wilayah Kotapraja Surabaya dimaksud pada pasal 1 ayat (1), sebagai peraturan perundangan dan keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Kotapraja Surabaya, sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 3

.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 4

- (1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang perluasan Kotapraja Surabaya".
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan-nya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1965. Presiden Republik Indonesia. ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 19
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dengan Surat Keputusan tanggal 27 Nopember 1962 U/19/D/Dprdgr telah menetapkan tidak keberatan untuk memisahkan sebagian wilayahnya dan menyediakan kepada Kotapraja Surabaya untuk dimasukkan kedalam lingkungan wilayahnya.
Selanjutnya antara Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dan Pemerintah Daerah Kotapraja telah mengadakan persetujuan mengenai pengalihan penguasaan suatu wilayah yang meliputi 5 (lima) kecamatan.
PENJELASAN
Pasal 2

Untuk menjaga agar tidak timbul kesulitan-kesulitan sebagai akibat perobahan status suatu wilayah, perlu diatur bahwa ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan dan keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II masih tetap berlaku atas bekas sebagian wilayahnya yang telah dipisahkan hingga saat Kotapraja Surabaya merasa perlu mengubah dan mengaturnya kembali.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2730