PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
Berlaku: 18 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 17);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa di dalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan pelaksana Teknis yang diangkat oleh kepala Desa.
12. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Operasional.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan;dan
- c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Bagian Kedua
Sekretariat Desa
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan dan paling banyak 3 (tiga) urusan.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu:
- a. urusan umum dan perencanaan; dan
- b. urusan keuangan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu:
- c. urusan tata usaha dan umum;
- d. urusan keuangan; dan
- e. urusan perencanaan;
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.
Bagian Ketiga Pelaksana Kewilayahan
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.
Bagian Keempat
Pelaksana Teknis
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
- a. seksi pemerintahan; dan
- b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
- a. seksi pemerintahan;
- b. seksi kesejahteraan; dan
- c. seksi pelayanan.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 6

Struktur organisasi pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi:
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi:
1. tata praja Pemerintahan;
2. penetapan peraturan di desa;
3. pembinaan masalah pertanahan;
4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
5. melakukan upaya perlindungan masyarakat;
6. administrasi kependudukan; dan
7. penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, meliputi:
1. pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
2. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, meliputi:
1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2. partisipasi masyarakat;
3. sosial budaya masyarakat;
4. keagamaan; dan
5. ketenagakerjaan.
- d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat, antara lain melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum yang meliputi penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan yang meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Kepala Urusan
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum, memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi:
1. menyiapkan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
2. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
3. melaksanakan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
4. melaksanakan dan menyiapkan rapat;
5. melaksanakan pengadministrasian aset dan inventarisasi aset Desa;
6. melaksanakan penatausahaan perjalanan dinas;
7. melaksanakan pelayanan umum; dan
8. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
- b. Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan yang meliputi:
1. melaksanakan pengurusan dan penataan administrasi keuangan;
2. melaksanakan pengadministrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
3. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
4. melaksanakan pengadmnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
5. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan yang meliputi:
1. melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
3. melakukan monitoring dan evaluasi program;
4. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan; dan
5. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi memiliki fungsi:
- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
1. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
2. menyusun rancangan peraturan di desa;
3. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
4. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
5. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
6. melaksanakan pendataan kependudukan;
7. melakukan penataan dan pengelolaan wilayah;
8. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
9. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
2. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;dan
4. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
- c. Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2. melaksanakan peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
3. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan;
4. melaksanakan pendataan ketenagakerjaan; dan
5. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun mempunyai fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB V - JENIS DESA
Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu :
- a. Desa Swasembada;
- b. Desa Swakarya; dan
- c. Desa Swadaya.
- (2) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB V - JENIS DESA
Pasal 14

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. susunan organisasi pemerintah Desa;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi perangkat Desa; dan
- c. tata kerja.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
BAB VI
Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung, meliputi:
- a. surat permohonan kepala Desa dan Camat kepada Bupati;
- b. rancangan peraturan desa disertai softcopy ; dan
- c. dokumen persetujuan bersama antara BPD dan Kepala Desa.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (4) Bupati dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi hukum.
BAB VI
Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada kepala Desa melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa dimaksud dapat langsung ditetapkan.
- (4) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rancangan Peraturan Desa dimaksud dapat diperbaiki oleh kepala Desa bersama BPD.
BAB VI
Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya setelah diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
BAB VI
Pasal 18

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI
Pasal 19

Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkan dalam Lembaran Desa.
BAB VI
Pasal 20

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Desa yang baru dibentuk dan belum mempunyai BPD, pembentukan organisasi pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan penjabat kepala desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan pertimbangan dari kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang ada sebelum Peraturan Desa tentang organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya keputusan pengangkatan perangkat desa yang baru.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih memenuhi persyaratan setelah Peraturan Desa tentang organisasi dan tata kerja pemerintah desa diundangkan, dilakukan penyesuaian kembali setelah mendapat rekomendasi Camat.
- (3) Penyesuaian kembali perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan nomenklatur jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- (4) Pengisian jabatan perangkat desa yang lowong setelah Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa diundangkan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 18 Mei 2016
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 18 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HILARIA YUSNANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 17
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
A. DESA SWASEMBADA DAN DESA SWAKARYA
B. DESA SWADAYA
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID