Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 38 Tahun 2012
N/A
Preamble

Menimbang
[ SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.56,2015
PROVINSI BANTEN
BEMERINTAIT KOTT TNOETANG SELRTN Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, a.
- bahwa pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kata Tangerang Selatan telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian atas pergeseran anggaran, perjalanan dinas, pengadaan tanah dan laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan;
l
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16);
6. 1 1 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 20);
Menetapkan
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
Pasal I
- 1 . Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut:
- a. Ketentuan Lampiran I
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketetatanegaraan pembentukan Daerah Tingkat II Banjar, Daerah tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 27), perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahna serta adanya persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari masing-masing wilayah Daerah tingkat II Banjar, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara yaitu wilayah "bekas Kewedanaan" Tanah Laut, Tapin dan Tabalong perlu dipisahkan untuk dijadikan masing-masing sebagai Daerah Tingkat II yang baru, yaitu Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 18, 20 dan 21 ayat I Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6), seperti itu telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1959 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
4. Undang-undang No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 72);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan :
Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
- (1) Membentuk Daerah Tingkat II Tanah Laut yang meliputi wilayah Kecamatan:
1. Pleihari,
2. Takisung,
3. Jorong,
4. Kurau dan
5. Bati-bati,
yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Banjar, dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959.
- (2) Daerah Tingkat II Banjar dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959, diubah menjadi Daerah Tingkat II Banjar Baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1).
- (3) Membentuk Daerah Tingkat II tapin yang meliputi wilayah Kecamatan:
1. Tapin Utara,
2. Tapin Selatan,
3. Tapin Tengah,
4. Binuang,
5. Candi Laras utara, dan
6. Candi Laras Selatan,
yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dimaksudkan dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959.
- (4) Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dimaksud dalam Undangundang No. 27 tahun 1959, diubah menjadi Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (3).
- (5) Membentuk Daerah Tingkat II Tabalong yang meliputi wilayah Kecamatan:
1. Haruai,
2. Muara Uja,
3. Tanta,
4. Tanjung,
5. Keluh dan
6. Pasar Arba,
yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959.
- (6) Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara dimaksud dalam Undangundang No. 27 tahun 1959, diubah menjadi Daerah tingkat II Hulu Sungai Utara Baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (5)
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut berkedudukan di Pleihari.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar berkedudukan di Martapura.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin berkedudukan di Rantau.
- (4) Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan berkedudukan di Kandangan.
- (5) Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong berkedudukan di Tanjung.
- (6) Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara berkedudukan di Amuntai.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1957, pasal 7 ayat (1), juncto Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II:
- a. Tanah Laut terdiri atas 15 orang anggota,
- b. Banjar terdiri atas 25 orang anggota,
- c. Tapin terdiri atas 15 orang anggota,
- d. Hulu Sungai Selatan terdiri atas 16 orang anggota,
- e. Tabalong terdiri atas 15 orang anggota,
- f. Hulu Sungai Utara terdiri atas 22 orang anggota.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 4

.
Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 27 tahun 1959, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB 11 - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 5

.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah-daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara mutatis-mutandis berlaku bagi Daerahdaerah Tingkat II Tanah Laut, Tapin dan Tabalong sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.
BAB 11 - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 6

.
Kepala Daerah Tingkat II Banjar Lama, Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan lama dan Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara lama pada saat Undang-undang ini berlaku, masing- masing tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Banjar, sebagai Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan sebagai Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara.
BAB 11 - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 7

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong daerah Tingkat II Banjar lama, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan lama dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara lama, masing-masing tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Banjar, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara, dengan ketentuan bahwa:
- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Banjar, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara yang masing-masing bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong berhenti sebagai anggota.
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Banjar, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Banjar, Daearah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.
BAB 11 - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 8

.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong masingmasing oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.
BAB 11 - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 9

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Banjar Lama, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan lama dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara masing-masing tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Banjar, Daerah Tingkat I Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara, dengan ketentuan bahwa
:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Banjar, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara lama yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena ## Pasal 10.
- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat II Banjar menyerahkan kepada KepaIa Daerah Tingkat II Tanah Laut, begitu pula Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan kepada Kepala Daerah Tingkat II Tapin dan begitu juga Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara kepada Kepala Daerah Tingkat II Tabalong;
- a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh masing-masing Kepala Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan;
- b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya, yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh masingmasing Daerah Tingkat II Banjar, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara apabila barangbarang itu terdapat, terletak atau berfungsi masing-masing dalam Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- c. alat pengangkutan di laut atau di sungai dan perlengkapannya;
- d. alat pengangkutan di darat;
- e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutine yang telah tersedia;
- f. perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang-barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Selatan.
BAB 11 - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 11

.
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun akan diusahakan pembiayaannya.
- (2) pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatanjawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah yang baru itu.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12

.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 13

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 51
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

dan 2
Lihat penjelasan umum.
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu.
PENJELASAN
Pasal 4

, 5 dan 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut.
Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada rangka 5 penjelasan umum, harus diberhentikan.
Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
Dalam hal tidak terdapat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Banjar, Daerah Utara lama yang harus diperhentikan sehingga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Banjar. Daerah Tingkat II Hulu Sungai dan Daerah Tingkat II Sungai Utara menurut ketetapan dari Undang-undang ini, akan berlebih.
Untuk pertama kali pada saat berlakunya Undang-undang ini keadaan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong yang berlebih demikian adalah wajar bila diteruskan.
Untuk waktu yang akan datang dalam penyusunan dan perubahan kemudian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dari Daerah yang bersangkutan jumlahnya disesuaikan menurut ketentuan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlakukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
PENJELASAN
Pasal 10

,11, 12 dan 13.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2756
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA KENDAR:
PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 3 3 TAHUN 2013
T E N T A N G
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,
- Menimbang: a. sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Kendari, perlu adanya keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Kendari
Bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk keselarasan tersebut, dipandang perlu adanya pedoman yang digunakan untuk menyusun RKASKPD sesuai Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta capaian indikator kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.2/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
34. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 Tahun 2001 tentang Sewa Rumah Negara;
35. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 11 ).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. DPRD adalah DPRD Kota Kendari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Kendari yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Pejabat fungsional adalah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh KB, ADC, Sopir Pejabat
Daerah yang berstatus PNS dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Keija Perangkat Daerah,
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan keija pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan, kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah,
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit keija SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
27. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
28. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran atau pengurusan gaji.
29. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan keija perangkat daerah/unit keija.
30. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
31. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan keija perangkat daerah.
32. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
33. Unit keija adalah bagian SKPD selaku pengguna barang.
34. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/j asa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh satuan keija perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
35. Pejabat pengadaan adalah personil yang memilik sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
36. Panitia/pejabat penerima hasil pekeijaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekeijaan.
37. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di satuan keija perangkat daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kota Kendari yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/j asa secara elektronik.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
40. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
42. Tim Peneliti adalah kelompok keija (team work) yang diberi tugas melakukan penelitian pada lingkup Pemerintah Kota Kendari.
43. Tim Ahli adalah tim yang bertugas untuk melakukan pendampingan pada kegiatan tertentu yang bersifat khusus dalam lingkup SKPD Pemerintah Kota Kendari dan DPRD.
44. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
46. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
47. Rencana Keija dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
48. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
49. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
50. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,
51. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program inovatif untuk mewujudkan visi dan misi.
52. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
53. Kineija adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
54. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensej ah terakan masyarakat.
55. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
56. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit keija pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
57. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
58. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
59. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
60. Keija Lembur adalah segala pekeijaan yang harus dilakukan oleh seorang pada waktu-waktu tertentu di luar waktu keija sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.
8. 6 L Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan keija diluar jam keija selama paling sedikit 2 (dua) jam penuh.
62. Daftar Hadir Lembur adalah yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir dan melaksanakan keija lembur.
63. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
64. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
65. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
66. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
67. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
68. Harga Satuan adalah uang lembur, uang makan, biaya sewa, iuran, honorarium, biaya perjalanan dinas, honorarium narasumber dan instruktur, honorarium pelaksanaan seminar, honorarium bendahara, honorarium pemeriksa barang, standar harga gedung dan sewa rumah, biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya pengadaan barang/jasa.
69. Biaya Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung dengan buktibukti yang sah.
70. Dana cadangan adalah dana yang disisipkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
71. Analisa Standar Belanja adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Keija dalam satu tahun anggaran.
72. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
73. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
74. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
75. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
76. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
77. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
78. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
79. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
80. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
81. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
82. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
83. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah.
84. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
85. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
86. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
87. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
88. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
89. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja dan/atau inovasi yang tinggi.
90. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
BAB II - KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2014
Pasal 2

Kebijakan Umum Program dan Strategi Prioritas Tahun Anggaran 2014, disusun melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dan diintegrasikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan program Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota serta Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2013-2017, yang disesuaikan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara rasional dan terukur.
BAB II - KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2014
Pasal 3

- (1) Dalam upaya implementasi program yang mengarah pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang didasari dengan tolak ukur yang jelas, akan dilakukan evaluasi pengukuran
serta pembobotan dilihat dari tingkat capaian masing-masing indikator yaitu : masukan, keluaran, manfaat dan dampak terhadap setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
BAB II - KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2014
Pasal 4

- (1) Prioritas pembangunan tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Kota Kendari yaitu "Mewujudkan Kota Kendari Tahun 2020 sebagai Kota dalam taman yang bertaqwa, maju, demokratis dan sejahtera'.
- (2) Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan Kota Kendari tahun 2014, adalah tetap mengacu pada kerangka '3 - 4 - 5'.
- (3) Kerangka '3-4-5' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RPJMD Kota Kendari.
- (4) Kerangka '3 - 4 - 5', adalah suatu strategi pendekatan pembangunan yang komprehensif dan berjenjang, dengan memfokuskan manusia sebagai pusat dan awal dari orientasi pembangunan (3), kemudian dilanjutkan dengan pembangunan dan pengembangan kelembagaan di tingkat lingkungan (4) dan selanjutnya harapan sasaran di tingkat Kota (5)»
- (5) ## Pasal 10
- (1) DPRD dalam mengemban tugas dan fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD.
- (2) DPRD dibantu Sekretariat DPRD merencanakan pembiayaan tahunan kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan keuangan DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kota Kendari, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 11

- (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP dan RKPD provinsi Tahun 2014.
- (3) Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 1 Kebijakan Pemerintah Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Nasional
| | | Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | Jumlah |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| No. | Prioritas Nasional | Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; | | | |
| 2 | Pendidikan; | | | |
| 3 | Kesehatan; | | | |
| 4 | Penanggulangan Kemiskinan; | | | |
| 5 | Ketahanan Pangan; | | | |
| 6 | Infrastruktur; | | | |
| 7 | Iklim Investasi dan IklimUsaha; | | | |
| 8 | Energi; | | | |
| 9 | Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; | | | |
| 10 | Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik; | | | |
| 11 | Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Teknologi; | | | |
| 12 | Prioritas Lainnya: a. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b. Bidang Perekonomian; dan c. Bidang Kesejahteraan Rakyat. | | | |
Tabel 2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi.
| | | Anggaran Belanja Dalam RancanganAPBD | Anggaran Belanja Dalam RancanganAPBD | |
|-----|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| No. | Prioritas Provinsi | Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3+4 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Dst | | | | |
Bagian Kedua
Prinsip Penyusunan APBD 2014
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 12

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kota berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
Bagian Ketiga
Kebijakan Penyusunan APBD 2014
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 13

Kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 14

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- (2) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- c. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Keija Asing dan/atau telah dibatalkan;
- d. Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, agar memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kota Kendari;
- e. Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Keija pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- f. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud;
- g. Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
1. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
2. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public Service oriented) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.
- h. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima;
- i. Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
- (3) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan, DBHPajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014;
- b. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2013, dengan
memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2012 dan 2011;
- c. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-Pajak tersebut di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka harus dilakukan penyesuaian alokasi DBHPajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- d. Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014;
- e. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-SDA Tahun Anggaran 2012 dan 2011 serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/ lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2014;
- f. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan, ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah Kota Kendari harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- g. Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA diluar perkiraan alokasi DBH-SDA tahun 2014 seperti penerimaan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih penerimaan tahun 2013, maka penerimaan lebih tersebut juga dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- h. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014;
- i. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran
Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI;
- j, Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2012;
- k. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Kendari harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- 1 . Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014;
- m. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan UndangUndang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI;
- (4) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;
- b. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2013;
- c. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- d. Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014;
- e. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah Kota Kendari harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- f. Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2014;
- g. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- h. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2014;
- i. Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2014 mendahului penetapan APBD provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012, sedangkan bagian pemerintah Kota Kendari yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- j. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD pemerintah Kota Kendari, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan;
- k. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah Kota Kendari harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- 1 . Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan;
- m. Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud;
- n. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima;
- o. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan;
- p. Dalam hal pemerintah Kota Kendari memperoleh dana darurat dari APBN dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 15

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam Upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
- (4) Pemerintah Kota Kendari menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- (5) Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- (6) Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai
1. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014;
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4. Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
5. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
Belanja Bunga
Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
Belanja Subsidi
- Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya teijangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Walikota yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah Kota Kendari harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah Kota Kendari ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA apabila Pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Dari aspek teknis penganggaran,
pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah Kota Kendari dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah Kota Kendari selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.
Belanja Bantuan Keuangan
1. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundangundangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik;
2. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Walikota Kendari, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Kendari. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan teijadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintah Kota Kendari, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- b. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
dan keberpihakan Pemerintah Kota Kendari kepada kepentingan publik,
- c. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan dan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- d. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- e. Pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD.
- g. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.
- h. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.
- i. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dimana alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- j. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.
- k. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- 1 . Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kota Kendari.
- n. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- o. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- p. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah Kota Kendari, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.
- q. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.
- r. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah Kota Kendari.
- s. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Keija Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- t. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- u. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- v. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- w. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- x. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah Kota Kendari menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 16

- Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan.
1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013;
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan* kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;
4. Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
Pengeluaran Pembiayaan
1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Kendari dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah Kota Kendari, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima;
3. Penyertaan modal Pemerintah Kota Kendari pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal;
4. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal;
5. Dalam hal Pemerintah Kota Kendari akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Kota Kendari melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut;
6. Pemerintah Kota Kendari dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang;
7. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;
8. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan;
10. Selain itu, Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) sesuai target Millenium Development GoaVs (MDG's) tahun 2015 dapat segera tercapai;
4. 11* Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Kota Kendari harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
12. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Beijalan
1. Pemerintah Kota Kendari menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2014 bersaldo nihil;
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Beijalan positif, maka harus dimanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan;
3. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Beijalan negatif, maka dilakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah,
pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya,
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota Kendari dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui keijasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah Kota Kendari.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Kota Kendari bertanggung jawab atas pengelolaan sumbersumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 18

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, pemerintah Kota Kendari dapat melakukan pinjaman, yang dilakukan secara selektif.
- (2) Dalam hal pemerintah Kota Kendari akan melakukan pinjaman, terlebih dahulu harus dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD, dengan memperhitungkan waktu pengembalian pinjaman yang kurun waktu pelunasannya tidak boleh melebihi sisa masa jabatan Walikota.
- (3) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengolakasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, maka penyediaan dana pendamping yang bersumber dari APBD atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Teknis Penyusunan APBD
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 20

- (1) Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2013.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD adalah sebagai berikut: (2)
| NO. | URAIAN | WAKTU | LAMA |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 . | Penyusunan RKPD | Akhir bulan Mei | |
| 2. | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Walikota Kendari | Minggu I bulan Juni | 1minggu |
| 3. | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Walikota Kendari kepada DPRD | Pertengahan bulan Juni | 6 minggu |
| 4. | Kesepakatan antara Walikota Kendari dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS | Akhir bulan Juli | 6 minggu |
| 5. | Penerbitan Surat Keputusan Walikota Kendari perihal Pedoman penyusunan RKA- SKPD dan RKA-PPKD | Awal bulan Agustus | 8minggu |
| 6. | Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan PerdatentangAPBD | Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September | 8minggu |
| 7. | Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD | Minggu I bulan Oktober | 2 bulan |
| 8. | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Walikota Kendari | Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan | 2 bulan |
| 9. | Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada GubemUr UntUk dievaluasi | 3hari keija setelah persetujuan bersama | |
| 10. | Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD | Paling lama 15 hari keija setelah Rancangan Perda tentangAPBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD diterima oleh Gubernur | |
| 11. | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentangAPBD | Paling lambat 7hari keija (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) | |
| 12. | Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur | 3 hari keija setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan | |
| 13. | Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota | Paling lambat akhir Desember (31 | |
| | tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi | Desember) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Penyampaian Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur | Paling lambat 7hari keija setelah Perda dan Peraturan Walikota ditetapkan |
- (3) Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, maka penyampaian rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Walikota Kendari dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 akan lebih efektif.
- (4) Substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro Kota Kendari;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi Kota Kendari;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2014 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Kota Kendari dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
- (5) Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait.
- (6) Prioritas program dari masing-masing SKPD selain disesuaikan dengan urusan pemerintah Kota Kendari yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2014 juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2014.
- (7) PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.
- (8) Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD /Perubahan APBD disetujui bersama antara Walikota Kendari dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Walikota Kendari menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (9) Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Walikota Kendari dan DPRD, Walikota Kendari menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (10) Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kineija dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar satuan harga,
- (11) RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
- (12) RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (13) RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (14) Dalam kolom penjelasan pada Peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung, dan khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK,
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya.
- (15) Untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Walikota Kendari dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (16) Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah Kota Kendari harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (17) Substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD diuraikan sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (18) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD telah disampaikan oleh Walikota Kendari kepada DPRD paling lambat Minggu I bulan Oktober 2013, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013, maka Walikota Kendari menyusun Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang APBD harus memperhatikan :
- a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau APBD Tahun Anggaran 2013 apabila tidak ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk teijaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2014; dan
- c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target
pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2014.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 22

- Penyusunan Rancangan APBD dilakukan dengan proses sebagai berikut : 1)
- a. Pemerintah Kota Kendari membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tugas pokoknya menyiapkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. TAPD menyampaikan pagu Anggaran kepada SKPD yang selanjutnya oleh masing-masing SKPD akan dituangkan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 yang disusun dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
- c. RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing SKPD akan dilakukan telaah oleh Tim Asistensi guna melihat adanya kesesuaian dengan visi, misi dan renstra, RPJM, RKPD, Rencana Keija (Renja), KUA dan PPAS serta usulan masyarakat melalui hasil Musrenbang termasuk kegiatankegiatan lanjutan;
- d. Usulan program yang telah ditelaah sebagaimana tersebut pada huruf C , akan menjadi rancangan APBD yang akan dibahas pada tingkat TAPD Tahun Anggaran 2014.
- Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah : (2)
- a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, Prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun beijalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. Kelengkapan instrument pengukuran kineija yang meliputi capaian kineija, indikator kineija, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- c. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bersama TAPD melakukan penyempurnaan. (3)
- Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: (4)
- a. Lampiran I tentang ringkasan APBD;
- b. Lampiran II tentang ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III tentang rincian APBD menurut urusan
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya.
- (15) Untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Walikota Kendari dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (16) Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah Kota Kendari harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (17) Substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD diuraikan sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (18) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD telah disampaikan oleh Walikota Kendari kepada DPRD paling lambat Minggu I bulan Oktober 2013, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013, maka Walikota Kendari menyusun Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang APBD harus memperhatikan :
- a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau APBD Tahun Anggaran 2013 apabila tidak ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk teijaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2014; dan
- c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target
pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2014.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 22

- (1) Penyusunan Rancangan APBD dilakukan dengan proses sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kota Kendari membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tugas pokoknya menyiapkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. TAPD menyampaikan pagu Anggaran kepada SKPD yang selanjutnya oleh masing-masing SKPD akan dituangkan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 yang disusun dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
- c. RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing SKPD akan dilakukan telaah oleh Tim Asistensi guna melihat adanya kesesuaian dengan visi, misi dan renstra, RPJM, RKPD, Rencana Keija (Renja), KUA dan PPAS serta usulan masyarakat melalui hasil Musrenbang termasuk kegiatankegiatan lanjutan;
- d. Usulan program yang telah ditelaah sebagaimana tersebut pada huruf c, akan menjadi rancangan APBD yang akan dibahas pada tingkat TAPD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
- a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, Prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. Kelengkapan instrument pengukuran kineija yang meliputi capaian kineija, indikator kineija, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- c. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bersama TAPD melakukan penyempurnaan.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
- a. Lampiran I tentang ringkasan APBD;
- b. Lampiran II tentang ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III tentang rincian APBD menurut urusan
- pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV tentang rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V tentang rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI tentang daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII tentang daftar piutang daerah;
- h. Lampiran VIII tentang daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran XI tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Lampiran XII tentang daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 1 . Lampiran XII tentang daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII tentang daftar pinjaman daerah.
- (5) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran A.XV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 23

- (1) Sebelum rancangan APBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas secara bersama, terlebih dahulu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan konsultasi dengan Walikota Kendari.
- (2) Apabila rancangan APBD telah dikonsultasikan dengan Walikota Kendari dan dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan, maka TAPD berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kota Kendari untuk dilakukan pembahasan, yang terlebih dahulu diawali penyerahan secara resmi melalui Rapat Paripurna DPRD.
Bagian Kelima
Proses Penetapan APBD
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD, paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota Kendari paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Kota Kendari menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kendari.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota Kendari bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Kendari dan DPRD, dan Walikota Kendari tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
6. ( 6 ) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Kendari.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan teknis pengelolaan APBD.
Bagian Keenam
Perubahan APBD
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 26

- Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. (1)
- Persetujuan bersama antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2014. (2)
- Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan : (3)
- a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kota Kendari yang bersifat strategis;
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan; dan atau
- c. Teijadinya kebutuhan yang mendesak.
- Tahapan penyusunan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD 2014 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini: (4)
| No. | URAIAN | WAKTU | LAMA |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1 | Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Walikota Kendari | Paling lambat minggu I bulan Agustus | |
| 2 | Kesepakatan antara Walikota Kendari dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan | Paling lambat minggu II bulan Agustus | 1minggu |
| 3 | Penerbitan Surat Edaran Walikota Kendari perihal Pedoman penyusunan RKA- SKPD, RKA-PPKD dan DPPA- SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran PerubahanAPBD | Paling lambat minggu I bulan September | 3 minggu |
| 4 | Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD | Paling lambat minggu II bulan | 3minggu |
| | kepadaDPRD | September |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Walikota Kendari | Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir |
| 6 . | Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi | 3 hari keija setelah persetujuan bersama |
| 7. | Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD | Paling lama 15 hari keija setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD |
| 8 . | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD | Paling lambat 7 hari keija (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) 7 hari keija |
| 9. | Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Gubernur | 3 hari keija setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan |
| 10 . | Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi | |
| 1 1 . | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan | Paling lambat 7 hari keija (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) |
Rancangan
Perda
Perubahan APBD
tentang
Bagian Ketujuh Anggaran Pemberdayaan
BAB III - PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD /APBD-P
Pasal 27

- (1) Anggaran pemberdayaan adalah anggaran yang diperuntukan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan, partisipasi dan peran serta masyarakat serta mengoptimalkan potensi lokal, dimana dana ini dikelola langsung oleh unit keija teknis atau oleh masyarakat itu sendiri.
- (2) Anggaran pemberdayaan dimaksud pada ayat (1) adalah belanja langsung yang teralokasi pada Kecamatan dan Kelurahan atau unit keija terkait lainnya serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- (3) Pengelolaan keuangan atas program dan kegiatan dimaksud ayat (1) dan (2) beserta hasil kegiatannya, wajib dilaporkan kepada Walikota Cq. Kepala Satuan Unit Keija diatasnya, untuk setiap bulannya sebelum tanggal 1 0 (sepuluh) bulan berikutnya dan tembusannya disampaikan kepada Walikota, Bappeda dan PM, Inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan 85 Aset Daerah serta unit keija terkait lainnya.
BAB IV - STANDARISASI BIAYA
Pasal 28

- (1) Keija lembur hanya dapat dilakukan untuk pekeijaan yang ## BAB V
BIAYA UMUM
BAB IV - STANDARISASI BIAYA
Pasal 45

Dalam penyusunan DPA diperkenankan memperhitungkan biaya umum yang diatur sebagai berikut:
- a. £ Rp. 200 juta &lt;
- b. &gt; Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta &gt;
- c. &gt; Rp. 500 juta s/d Rp. 5 milyar &gt;
- d. &gt; Rp. 5 Milyar &gt;
6 % - 7 %
5 % - 6 %
4 % - 5 %
Rp. 250 juta
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46

- (1) Wakil Walikota memberikan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh Satuan keija perangkat daerah/lembaga teknis daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Setiap Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah, wajib memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas dilingkungan instansinya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (3) Setiap Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah, bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaannya secara kumulatif setiap triwulan kepada Walikota.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

- (1) Proyek-proyek bantuan untuk Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN yang pelaksanaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sepanjang tidak diatur dengan ketentuan khusus terhadap bantuan dimaksud, tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/j asa, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari pada tanggal 2013
WALIK JJKQXA KENDARI, ENI
H. ASRUN
Diundangkan di Kendari pada tanggal 16 - g - 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,
ALAMSYAUJLOTUHANI
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR
33