Unknown Unknown Nomor DAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 57 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/2700/LITBANG Tanggal 1 September 2016 tentang Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang di lingkungan Pemda Sesuai PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:
- a. sekretariat;
- b. bidang Sosial dan Pemerintahan;
- c. bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. bidang Inovasi dan Teknologi ;
- e. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTB.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara yang menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
BAB V - BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
Pasal 12

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
Pasal 13

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang Sosial dan Pemerintahan.
BAB V - BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang sosial dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Sosial dan Pemerintahan
BAB V - BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
Pasal 15

Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri atas:
- a. subbidang Sosial dan Budaya ;
- b. subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- c. subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbidang Sosial dan Budaya
BAB V - BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
Pasal 16

- (1) Subbidang Sosial dan Budaya berada dibawah Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Subbidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (3) Subbidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan.
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BAB V - BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
Pasal 17

- (1) Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (3) Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa .
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
BAB V - BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
Pasal 18

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berada dibawah Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (3) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
BAB VI
Pasal 19

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI
Pasal 20

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan.
BAB VI
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
BAB VI
Pasal 22

Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas:
- a. subbidang Ekonomi;
- b. subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- c. subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Ekonomi
BAB VI
Pasal 23

- (1) Subbidang Ekonomi berada dibawah Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Subbidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah .
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BAB VI
Pasal 24

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berada dibawah Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Subidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Subbidang
Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
BAB VI
Pasal 25

- (1) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana berada dibawah Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.
BAB VII
Pasal 27

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi.
BAB VII
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Inovasi dan Teknologi
BAB VII
Pasal 29

Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri atas:
- a. Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- b. Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Subbidang Diseminasi Kelitbangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
BAB VII
Pasal 30

- (1) Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi berada dibawah Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (3) Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan dibidang inovasi dan teknologi.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
BAB VII
Pasal 31

- (1) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi berada dibawah Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (3) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Subbidang Diseminasi Kelitbangan
BAB VII
Pasal 32

- (1) Subbidang Diseminasi Kelitbangan berada dibawah Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Subbidang Diseminasi Kelitbangan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual .
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 33

- (1) Di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - UPTB
Pasal 35

- (1) Di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Badan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta dengan instansi lain diluar lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 37

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 39

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 40

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan, secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 41

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
BAB X - TATA KERJA
Pasal 42

Kepala Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 43

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Badan yang menyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan di Provinsi dan instansi lainyang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian/lembaga teknis terkait, dan Badan yang menyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan di Provinsi.
BAB XI - JENIS JABATAN
Pasal 44

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Badan terdiri atas;
- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTB Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTB Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XI - JENIS JABATAN
Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada perangkat daerah pemerintah Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 57
SALINAN
20
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 57 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
N/A
Pasal 3

- (1) Bclanja Daerah sebagaimana dimaks~ dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Bclanja Tidak Langsung sejumlah ~p.720.773.246.082,24
- b. Belanja Langsung scjumlah Rp.656.824.958.571,23
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dirnaksud pada ayac ( 1) huruf a terdiri dari jcnis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.545, 170.336.234,74
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
- b. Bclanja bunga sejumlah Rp. 0,00
- d. Belanja hibah sejumlah Rp.3.613.! 14.900,00
- f. Belanja bagi basil sejumlah Rp.:2.299.783.347,50
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.2.647.037.500,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejurnlah Rp.166.042.974.100,00
- h. Belanja tido.k torduga sejurnlah Rp.1.000.000.000,00
- (3) Bclanja Langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja. pegawai sejumJah Rp.70.494.502.438,00
- c. Belanja modal sejumlab Rp.358.902.268.479,00
- b. Bclanja barang dan jasa sejumlah Rp.227.428.187.654,23
N/A
Pasal 4

- {l) Pcmbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerirnaan sejumlah Rp.49.375.515.638,47
- b. Pengeluaran sejurnlah Rp.11.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 49.375.515.638,47
- c. Ha:sil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
- b. Pencairan dana cadangan sejurnlah Rp. 0,00
- d. Penerirnaan pinjaman dacrah sejurnlah Rp. 0,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejurnlah Rp. 0,00
- e. Penerirnaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pern biayaan :
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- b. penyertaan modal [invcstasi] perncrintah daerah sejumlah
- Rp.11.000.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang scjumlah Rp. 0,00
- d. Pemberian pinjaman dacrah sejurnlah Rp. 0,00
N/A
Pasal 5

\ Uraian lebih lanjut Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercanrum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terd iri dari :
6. Larnpiran Vl Daftar Jumlah Pegawai Per Oolongan dan Per .Jabatan:
7. Lo.mpiran VU
8. Larnpiran Vlll Dafta.r penyertaan modal (invesrasi) daerah;
9. Larnpiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan psngurangan aset
- 11.
- Larnpiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
Ringkasan APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pcmerintahan Daerah,
- Orgunisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 3. Lampiran III
- Rekapitulasi Belanja rncnurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program clan Kegiatan: 4. Larnpiran TV
- Rekapitulasi 5. Larnpiran V
Belanja Daerah Unruk Kesclarasan don Keterpacluan Urusan Pemerintahan Dacrah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar piutang daerah;
lainnya;
yang belurn dise.lesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Larnpiran Xll
Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XTII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- Ringkasan APBD; 1. Lampiran I
2. Larnpiran II
N/A
Pasal 6

Bupati rnenetapkan Pcraturan Bupati lentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opcrasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
...
i
Agar seuap orang mengctahuinya, mernerintahkan pengundungan Peraturan Daerah ini dcngan pencmpatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Merangin.
Dlundangkan di Bangko pada tanggal 3.1 -\ ~ -~CJ I 5
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALU&lt;OTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2011
TENT ANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
OENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
WALlIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa dalam upaya meningkalkan penyelcnggaraan tugas-lugas pemerinlahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta lertib administrasi pengelolaan keuanqan daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kera Tomohon,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebacatmana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walik?la;
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tamabahan t.ornoaran Nc9uro Rcpublik Nomor 3851 };
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembenlukan Kabupaten Minahasa Selatan dan l&lt;ola Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4273};
3. Undang-undang Nomor 17 T ahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia, Nomor 42e6);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 \entang Pernoendaharaan 1'-Jegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanqan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200'1 tent.ang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437) sebaqairnana telah diubah beberapa kali, lerakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tanun 2008 \&lt;:.:n\.:in~ Pcrubanan Kedua A\as UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '1'184};
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tenlang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Daorah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nemer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadl Kewenangan Pemerintah Kota Tomohon;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
N/A
Pasal 1

1. Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud : Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota T omohon;
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Tomohon serta Pejabat Negara lainnya;
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangl&lt;at atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersif at teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungari Pemerintah Kota Tomohon;
6. Perjalanan Dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentlngan negara atas perintah pejabat yang berwenang;
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalan dinas;
8. Tempat kedudukan adalah tempatlkota dimana Dinas/ Sadan/Kantor/Unit Kerja/Program/Kegiatan berada;
N/A
Pasal 2

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan Daerah apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serla dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.
N/A
Pasal 3

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan P·egawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perinlah dari pejabat yang berwenang.
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 3 di atas, yaitu :
- 1) Bagi Walikota dan Wakil Walikota, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Walikota, atau dalam hal Walikota berhalangan ditandatangani oleh Wakll Walikota dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat dilandalangani oleh Sekretaris Oaerah atau Asisten Sekretaris Daerah alas nama Walikota Tomohon.
- 2) Bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Oaerah Pemerintah Kota Tomohon, Surat Penntah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Walikota, atau dalam hal Wahkota berhalangan ditandatangani oleh Wakil Walikota dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah atau Asisten Sekretaris Daerah alas nama Walikota Tomohon.
- 3) Bagi Pejabat Eselon Ill dan IV d1 lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kola Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Omas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan atas nama Wahkota T omohon.
- 4) Bagi Pejabat Eselon II pada Dinas/Badan/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda\angani oleh Sekretaris Oaerah l&lt;ota Tomohon, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan dilandatangani oleh Asisten Sekrelaris Daerah alas nama Walikota Tomohon dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
- 5) Bagi Pejabat Eselon Ill dalam hal ini Carnal, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandalangani oleh Sekretaris Daerah Kota T omohon. a tau dalam hal pejabat terse but berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPO) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
- 6) Bagi Pejabat Eselon Ill dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang berada pada Dinas/Badan/Kantor/Untit Kerja, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Oinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
- 7) Bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kola Tomohon yang berada pada Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oteh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
Pasa15
Bagi Pegawai Negeri Sipil non eselon dimungkinkan melakukan perjalanan dinas atas izin pejabat yang berwenang.
- i) Besamya Saluan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Fasilitas Transport Perjalanan Oinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II per.aturan ini.
- 2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 ), terdiri dari :
- a. Biaya penginapan;
- b. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport local.
- 3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Eselon IIA dan Pejabat Negara lainnya;
- b. Tingkat 8 untuk Pejabat Eselon 118 dan Pejabat Negara lainnya;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon Ill/ Gol. IV;
- d. Tingkat O untuk Pejabat Eselon IV I Gol. Ill;
- e. Tingkat E untuk PNS Gol. II dan I.
- 4) Biaya Perjalanan Oinas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Biaya Penginapan dan Uang Harian, sebagaimana tercantum pada lampiran I;
- b. Fasilitas Transport,sebagaimana tercantum pada lampiran II.
- 5) Biaya Penginapan dan Uang Harian dibayarkan secara Jumpsum sesuai dengan jumlah harian (tanggal tiba berangkat) dalam tiket perjalanan dan udak melalui jumlah hari dalam Sµrat Perintah Tugas (SPT}, serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD}, kecuali Perjatanan Dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (force major}.
N/A
Pasal 7

- (1} Biaya tiket Perjalanan Oinas (angkutan darat, laut dan udara) pelaksanaanya dibayar seluruhnya sesuai yang tercanlum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax } atau pass masuk lainnya.
- (2) Biaya angkutan (darat, taut, dan udara) merupakan tarif perjatanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan Bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu} kali perjalanan sebesar Rp 200.0006'/ kecualr untuk perjalanan dinas dibawah 6 (enam) jam.
- (3) Biaya angkutan Perjalan Dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayarkan secara Jumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran Ill.
Kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II diberikan uang Representasi per hari masing-masing sebesar Rp. 200.000.
- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan Perjalan Dinas wajib menyampaikan Ookumen Pertanggungjawaban Biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas terdiri dari; Surat Perintah Tugas (SPT), Sura\ Perintah Perjalanan Dinas {SPPD) rampung, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP}, tiket {pesawal udara, kapal laul, bus dan kereta api), bukli naik pesawat (boarding pass), serta bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airporttax) atau pass masuk lainnya.
- (3) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada pejabal yang berwenang.
- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas tertentu;
- (2) Walikota selaku pemegang kekuasaan pegelolaan keuangan daerah dapat menetapkan lain dengan pertimbangan tertentu.
N/A
Pasal 11

- (1) Ketentuan Perjalanan Dinas dalam peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandalangani oleh pejabal yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 4.
N/A
Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawa, Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Oalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perinlah Perjalan Dinas (SPPD) adalah pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- (3) Besarnya Saluan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
N/A
Pasal 13

- ( 1) Perjalanan Dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat yang baru bagi Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas pindah alas dasar permohonan sendiri tidak diberil&lt;an Biaya Perjalan Dinas.
N/A
Pasal 14

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama
N/A
Pasal 15

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, sementara Biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan. Maka Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
N/A
Pasal 16

Datam hat jumlah han peqalanan dinas temyata kurang dari jumlah hari dan ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali Kelebihan Uang Harian dan Biaya Penginapan yang telah diterimanya.
N/A
Pasal 17

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP) di lingkungan Pemerintah Kata T omohon sebagaimana tercantum dalam lampiran IV V dan VI Peraturan ini. 1
Pasal18
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.
Ditetapkan di Tomohon pada tanggal l't~ Maret 2011
Pit.
TA TOMOHON
WALIKOTA,
~
»&gt;:
JIMMY F. EMAN
Diundangkan di Tomohon padatanggal 15 Maret 2011
Pit. SEKRET ARIS DAE RAH
Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019
SERITA OAFRAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011NOMOR 6
-c o a:: &lt;( ::&gt; ...J w :::.:: z &lt;( 0 ~ &lt;( o w z I-&lt;( OJ &lt;( ..., w a, o &lt;( OJ (f) ~ 0 a. Cl) z &lt;( a:: 1-(/) &lt;( 1::i (/) &lt;( u,
| <( >- z z 3 | c co co iii >, c Q) ~ 'co ::, (/) (1) Cl) | c co (0 iii >, c Q) :::.:: 'ni ::, (/) (1) Cl) | c co (0 iii >, c Q) ~ 'ni ::, Cl) Q) Cl) | c co co iii >, c Q) ~ ·co ::, Cl) (1) Cl) | c co (0 iii >, c Q) ~ 'ni ::, Cl) (1) Cl) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - 0:: (f) <( ;5 <( Cl) a:: I- ::, 0 w OJ a:: a.. (f) ~ z <( a:: | ... :;:. ::, ~ (1) Cl) ~ ~ co 'in Q) a. Cl) | !€: :5 ~ (1) (/) ~ w | !t:: :5 ~ Q) Cl) ,:,i: w | ... ~ ~ (1) (/) ..:.:: w | ~ :5 ..:.:: (1) Cl) ..:.:: w |
| I- <( 0 I- 0 ::, ~ <( -' ...J < a.. ~ | <( - Cl) co Q) ~ -- a.. > | <( - - (/) co Q) ~ | <( - - Cl) ('O Q) ~ | <( - - (/) co Q) ~ | <( - - Cl) (0 Q) ~ |
| I- < <( 3: a:: << (f) 0 w :J a.. | Cl) ·c (/) iii | ·e 0 c 0 ~ w | ·e 0 c 0 ..:.:: w | .E 0 c 0 ~ w | ·e 0 c 0 ..:.:: w |
| z I- <( ~ z (/) (!)j~ z <( - - ci O I- w a. | <( | 00 | o | 0 | w |
| z <( o z 0 ...J 0 o | - co ..0 C'O 'a, a.. -- s c 0 Q) ~ Cl) c WC -·- C'O ..!!! - co ~ ·~ co Q) ~z :.2 co ~ ro - 0 ~ ~ | co >, c c ~ (0 ... (0 g> z - <ti .D <ti 'a, a.. -- 00 - - c 0 Q) Cl) w | > c co 0) c 0 0 o -- - - - c 0 Q) (/) w | - - - c co 0) c 0 0 o -- :! c 0 Q) Cl) w | ~ ~ c 0 ~ co 0) co c ~ c <ti "O - - - c <ti 0) c 0 0 o Cl) z o, |
| 0 z | ,- | N | (") | v | II) |
~ ,..., 0 C\J +&gt; c: Ci) o S.. s: C;l ~:i: ~I!\ 'o r-l c:11) 11) .Y. O&gt; O&gt; O&gt; c: c cos -0 co § 'O ·-11) 0 0..
:J: ~ w &lt;( 0 Cl) ~ &lt;( tu a:: ~ w (I) ~ a..
n:
en
~00
&lt;(
&lt; ...
:c:::, ...
&lt;I&gt;\_~~
-
&lt;(
0..
5
:E ~
0 ...
&lt;( ...
..J:::,
II)
...
0&lt;(~
ex: - zzn
&lt;(
(0
.~"':
CD en f w
0
Z
z 0 :c 0 ~ 0 1-\0 ~ oa:: ~~ ::c O ~~ Wr-l &lt;(Q 0(\J ~z \_::, a:: ::c W&lt;( CD ...
{ =
ci: w e w z ~ &lt; ..J &lt; 0 V) -c z 0 ~ z &lt; cl ..., 0:: w Cl. z &lt; ~ -c :c (.!) z &lt; ::, z &lt; 0 z &lt; a. -c z &lt;3 z w Cl. &lt; &gt;-s CD z &lt; ::, ~ so
| 0 0 0 ci 0 ... | 0 0 0 ci 0 ... |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0 0 0 vi N ... | 0 0 0 vi N ... |
| 0 0 0 g ... | 0 0 0 g ... |
| §§§§§§ ggs;i~g~ ~coio..,.M..- ..- 0 0 0 ci 0 N | §§§§§§ ggs;i~g~ ~coio..,.M..- ..- 0 0 0 ci 0 N |
| §§§§§§ ioggggg ~~(011),q-..- ... 0 0 0 0 Ill N | §§§§§§ ioggggg ~~(011),q-..- ... 0 0 0 0 Ill N |
:c ~ w &lt; 0 (/) ii: &lt; tii 0:: ~ UJ (/) .J a: 5 4
1 HH
:E &lt; -, CD a:: &lt; 0 e z ~ :::&gt; ~ Cl) &lt; z 0 z &lt; z :s &lt; -, a:: w a. la:: 0 a.. Cl) z ~ I-
| z 3 ' 0 - 0 CJ) 0 ~ U") ... a:: 0 ci. a.. a:: CJ) z | I 8 0 0 'If ci. a:: | ' 0 0 q 0 (") ci. a:: | I 0 0 q 0 N ci. a:: | I 0 0 0 U") '<:r ci. a:: | I 0 0 q 0 <O ci a:: | ' 6 0 0 U") ,-.. ci a:: |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| i ' <( 0 Q 0 z ~ w ,-.. ~ ('I') z ~ ci a:: ~ | I 6 0 q 0 0 ,... ci. a:: | ' 6 0 0 I() ,... ci a:: | I 6 0 ~ N I() ci a:: | ' 6 0 'i) N ... ... ci. a:: | I 6 0 0 II') N ... ci a:: | I 6 0 0 0 'i) .,... ci. a:: |
| CD ! z 0 0 ~ :r: 0 ~ 0 I- ~ 0 ~ | <( CJ) ~ ~ - ~ cri ~ | 0 Q ~ ~ ~ 0 ~ | ~ ~ ::> -c CJ) ~ -c z ~ CD ~ | o z ::> I- CD ~ 0 ~ | z s ~ w CJ) <( CJ) ~ <( z ~ CD s | ~ -c o o z w I- <( CJ) ~ <( z ~ cri ~ |
&lt;
::;
0
t-1
0
M
C\J
+&gt;
c
II)
s:
...
II)
{=.
gz l.f\
:s,...
c-
.:it!
ro ro
0)
c c
"O
ro g
(0
·-
§ -0
O
ro a.
::c ~ w &lt; 0 "' a: &lt; ljj a:: ~ w "' .J a:
Q. O&gt; &lt; &lt; ... :Ee o x-:&gt; ... (I)\_ :le g -&lt;co 5~~ Q. &lt; ... c ... II) ..J :::&gt; ... O&lt;~ ZZM 0:: -CD &lt;men · ::E ~ e w a. CQ.Z
z 0 :r: 0 ~ 0 I\.0 ~ O a:: ~~ z o ~z wrl &lt;M a~ ~z -::::&gt; a:: ::c ~~
,.
Diundangkan di Tomohon pada tanggal 15 Maret 2oll
Pit. SEKRET ARIS DAERAH
Dra.ARNOLDPOLI,SH,MA~
PEMBINA UT AMA MUDA
NIP.196308151988031
019
SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUll(?.0~1hJOMOR
6
LAMPIRAN IV
: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
: 6
TAHUN 2011
TANGGAL :
u;
MARET 2011
DINAS I SADAN I KANTOR I UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor:
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm
MENUGASKAN:
Ke pad a
'Nama
.NIP
Jabatan
Untuk
Lamanya
Pembabanan Siaya
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm.
Ditetapkan di Tomohon pada tanggal
PEJABAT YANG BERWENANG
~ PANGKAT NIP.
Diundangkan di Tomohon
pada langgal
l~ Maret
2011
PIL SEKRETARIS DAERAH
Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP. PEMBINA UT AMA MUOA NIP. 196308151988031 019
SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN2011.NOMOR
6
LAMPIRAN V
: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
:
6
TAHUN 2011
TANGGAL: lly MARET 2011
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJAIPROYEK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON Lembarke Koda No Nomor
SURAT PERINTAH PERJALANAN OINAS
(SPPD)
| 1. | PEJABAT YANG BERWENANG YANG MEMBERI PERI NTAH | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2 | NAMAINIP PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN | |
| 3 | a. PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG GAJI b. JABATAN/INSTANSI c. TINGKAT MENURUT PERATURAN PERJALANAN OINAS | |
| 4 | MAKSUO PERJALANAN OINAS | |
| 5 | ALAT ANGKUT YANG DIGUNAKAN | |
| 6 | a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN | |
| 7 | a. LAMA PERJALANAN DINAS b. TANGGALBERANGKAT c. TANGGAL HARUS KEMBALlfTIBA DI TEMPAT BARU*) | |
| 8 | PENGIKUT NAMA 1. .. 2. .. | UMUR HUBUNGAN KELUARGAIKET |
| 9 | PEMBEBANAN ANGGARAN a. INST ANSI b. KODE REKENING/MMATA ANGGARAN | a. b. |
- ·) coret yang tldak oettu
Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal
:
·
· ·
.:-:..-
I
•
-
I
PEJABA T YANG BE RWE NANG
NAMA PANGKAT NIP.
Dilelapkan di Tomohon pada langgal \i.{ t./\ar~t. l011
Pit.
TATOMOHON
,.
Olundangkan
di Tomohon
pada tanggal
15
Maret
2011
Pit SEKRETARIS
DAERAH
Ors. ARNOLD POU, SH, MAP. PEMBINA UT AMA MUDA
NIP.19630815
198803 1 019
SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUl'eOllNOMOR 6
LAMPIRAN VI
: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
:
6
TAHUN 2011
TANGGAL :
li~ MARET 2011
SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN NOMOR:
Yang bertandatangan dibawah inf
Nam a
NIP
Jabatan
Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengn
SPT Nomor
SPPD
tanggal
tanggal
Jumlah Dana
Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas disampalkan ketentuan yang berlaku untuk keperluan adminlstrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
.
Manado, .. Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,
NIP
.
Ditetapkan di Tomohon pada tanggal
Pit
TATOMOHON
,,. ... ,, • .,.,.ALJKOT A,