UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA
Berlaku: 19 tahun 1964
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR1TAHUN1969 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk Propinsi Jawa Barat yang sekarang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta;
- b. bahwa berhubung dengan huruf a di atas perlu diadakan perubahan pada Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta;
- 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9);
3. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107);
4. Undang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara tahun 1965 No. 70);
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut segala peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
Menetapkan
:
Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta.
N/A
Pasal 1

.
Pada saat Undang-undang ini mulai bertaku dibentuk, Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Bandung.
N/A
Pasal 2

.
Daeah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi jawa Barat.
N/A
Pasal 3

.
Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta dikurangi dengan Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat.
KETENTUAN PERALIHAN.
N/A
Pasal 4

.
Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat, yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Bandung.
KETENTUAN PENUTUP.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH.Jenderal TNI
Major Jenderal TNI
Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1969.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jendral T.N.I
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Pengadilan Tinggi Bandung mulai saat ini meliputi Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri Bandung, Cirebon, Purwakarta, Indramayu, Kuningan, Garut, Majalengka, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Cianjur, Ciamis, Bekasi, Krawang, Bogor, Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung.
PENJELASAN
Pasal 3

, Pasal 4 dan Pasal 5.
Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG