PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2017
Tentang RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 - 2036
Berlaku: 8 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 - 2036
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2036.
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
SALINAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Minum dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016-2036
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat RI SPAM adalah rencana jangka panjang untuk periode 15 sampai 20 tahun meliputi perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
5. RI SPAM Daerah adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai 2036.
6. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
8. Pelaksana penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Unit Pelaksana Teknis / koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya.
N/A
Pasal 2

RI SPAM Daerah ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi daerah Dharmasraya, yang disusun dengan dengan memperhatikan kebijakan dan strategi daerah berdasarkan RTRW Daerah.
N/A
Pasal 3

- (1) RI SPAM Daerah memuat perencanaan pengembangan SPAM secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun non jaringan perpipaan untuk jangka panjang berikut pendanaannya sebagai pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPAM.
- (2) RI SPAM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.
N/A
Pasal 4

- (1) RI SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periode perencanaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2036.
- (2) RI SPAM Daerah yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah daerah.
- (3) Tanggungjawab peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Daerah.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pokja yang dibentuk oleh Bupati.
N/A
Pasal 5

Pelaksana RI SPAM adalah Penyelenggara SPAM dan Pemerintah Daerah.
N/A
Pasal 6

- (1) RI SPAM memuat program kerja dan rencana kerja strategis pengembangan SPAM.
- (2) Sistematika dokumen RI SPAM meliputi :
- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya
- c. Bab III Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Dharmasraya
- d. Bab IV Standar Krteria Perencanaan
- e. Bab V Proyeksi Kebutuhan Air
- f. Bab VI Potensi Air Baku
- g. Bab VII Rencana Pengembangan SPAM
10. h.Bab VIII Rencana Pendanaan / Investasi
- i. Bab IX Pengembangan Kelembagaan
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Diundangkan di Pulau Punjung Pada tanggal 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
ttd.
LELI ARNI
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 8
N/A
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya
Ditetapkan di Pulau Punjung Pada tanggal 3 Februari 2017
BUPATI DHARMASRAYA
ttd.
SUTAN RISKA