PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 14 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Berlaku: 5 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
Menetapkan
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
6
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
8. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
10. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Pelayanan metrologi legal adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT yang meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).
12. Laboratorium metrologi legal yang selanjutnya disebut laboratorium adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan metrologi legal dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
17. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
19. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) UPT Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) UPT Metrologi Legal melaksanakan tugas pokok pelayanan tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja UPT Metrologi Legal;
- b. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
- c. penyusunan rencana/program tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. pelaksana tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- e. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap peralatan dan perlengkapan tera;
- f. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Metrologi Legal;
- g. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- i. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Koordinator Rumpun Tugas Urusan Massa dan Timbang;
- d. Koordinator Rumpun Tugas Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB V - URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada dibawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.
Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha
BAB V - URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang pengelolaan UPT Metrologi Legal;
- b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.
Bagian Ketiga Koordinator Rumpun Tugas Urusan Massa dan Timbangan
BAB V - URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Koordinator Rumpun Tugas Urusan Massa dan Timbangan melaksanakan tugas pokok :
- a. menyusun rencana program kerja Rumpun Tugas Urusan Massa dan Timbangan;
- b. melaksanakan tera dan/atau tera ulang ukuran massa dan timbangan;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian standar ukuran massa dan timbangan;
- d. melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera dan/atau tera ulang di bidang massa dan timbangan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi lain dalam bidang massa dan timbangan;
- f. melaksanakan tera dan/atau tera ulang di tempat yang ditentukan;
- g. mengelola, pemelihara dan bertanggung jawab terhadap peralatan dan perlengkapan tugas urusan massa dan timbangan;
- h. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.
Bagian Keempat Koordinator Rumpun Tugas Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume
BAB V - URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Koordinator Rumpun Tugas Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume melaksanakan tugas pokok :
- a. menyusun program rencana kerja Rumpun Tugas Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- b. melaksanakan tera dan/atau tera ulang ukuran arus, panjang dan volume;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian ukuran arus, panjang dan volume;
- d. melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera dan/atau tera ulang di bidang ukuran arus, panjang dan volume;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait dengan tera dan/atau tera ulang ukuran arus, panjang dan volume;
- f. melaksanakan tera dan/atau tera ulang di tempat yang ditentukan;
- g. mengelola, pemelihara dan bertanggung jawab terhadap peralatan dan perlengkapan tugas urusan ukuran arus, panjang dan volume;
- h. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 11

Pejabat struktural pada UPT Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 12

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2016
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 14
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
12 TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ttd.
MOCH. ANTON