PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2013
Tentang BATAS MAKSIMUM JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku: 2 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATIKEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS MAKSIMUM JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara tertib, efektif, efesien, transparan dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu menetapkan batas jumlah pengajuan Surat PeimintaanPembayaran setiapbulandaribendahara pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Batas Maksimum Jumlah Pengajuan Surat Peimintaan Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013.
1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembenrukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 2002 tentang Pembenrukan Kabupaten Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembenrukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, TambahanLembaranNegaraRI Nomor4691);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali feraldiir dengan [Wflflg-
n
r
Menetapkan
- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembenrukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5234);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 11 Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
- 13 Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5); 'Mt&gt;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedpman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakmr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6Tahun 2012 tentang 'Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan SangAe Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012
- 15 PeTm^Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23); .
- ,6. P JLan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2012 ,entang Penjabamn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan SangAe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangure Tahun 2012 Nomor 34).
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMUM JUMLAH PP^TmAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DALAM ^S^SliAPBD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2013
^
n
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan:
1. DaerahadalahKabupatenKepulauanSangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, yang juga melaksanakan PengelolaKeuanganDaerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan Uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara UmumDaerah.
12. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengunaan anggaran untuk tugas pokok danfungsi SKPD yangdipimpinnya.
13. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
15. Kuasa Pengguna anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
18. Surat Peimintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
19. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan denganpembayaranlangsung.
20. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantll untuk peimintaan tanMail liailg
^-v
r
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
BAB II - BATAS JUMLAH MAKSIMUM
Pasal 2

- (1) Batas jumlah maksimum Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), ditetapkan berdasarkan besaran pagu anggaran untukbelanja langsung khususnya rekening belanja pegawai dan barang dan jasa yang tersedia dalam 1(satu) tahun anggaran yang bersangkutan;
- (2) Batas jumlah maksimum Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah sebagaimana dalam daftar berikut:
- (3) Batas jumlah maksimum Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP) yang ditetapkan pada ayat (2) diatas, adalah batas jumlah pengajuan SPP-UP satu kali dalam satu tahun anggaran.
| No. | Pagu Anggaran | Pagu Anggaran | Pagu Anggaran | Pagu Anggaran | Jumlah Maksimum | Keterangan |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | <25 25 50 100 250 500 1 5 10 21 | Juta Juta Juta Juta Juta Juta Milyar Milyar Milyar Milyar | s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d | 50 Juta 100 Juta 250 Juta 500 Juta 1 Milyar 5 Milyar 10 Milyar 20 Milyar 30 Milyar | Rp. 5.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Rp. 75.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 | |
BAB III - PENUTUP
Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Jumlah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakantidak berlaku.
/-^
BAB III - PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkandi Tahuna
padatanggal,
3 Jaauari 2013
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA
Diundangkan di Tahuna
padatanggal
3 Jaamftri
2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS
BERITADAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2012NOMOR 2