UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1969
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970
Berlaku: 1 April 1969
N/A
Preamble

Menimbang :
1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1969/1970 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
2. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 sebagai penuangan dari pelaksanaan tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan dalam tahun anggaran 1969/ 1970, yang merupakan tahun pertama daripada pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, memerlukan adanya "performance budget";
3. bahwa dalam masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 bidang pertanian dalam rangka penentuan skala prioritas sebagai sasaran pembangunan menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 pasal 25 ditentukan sebagai titik sentral pembangunan;
4. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 selain merupakan kelanjutan daripada hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun sebelumnya, juga merupakan landasan pelaksanaan pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya.
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/ 1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/ 1968;
4. Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970.
N/A
Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun 1969/1970 terdiri atas:
- a. Anggaran Belanja Routine dan
- b. Anggaran Belanja Pembangunan
- (2) Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (1) Sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 204.044.000.000,-;
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 123.374.430.000,-;
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun 1969/1970 menurut perkiraan berjumlah Rp. 327.418.430.000,-;
- (5) Perincian Pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan Routine.
- b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,
- c. Anggaran Belanja Routine,
- d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Kebijaksanaan perkreditan.
- b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) Dalam laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk setiap triwulan mendatang.
- (4) Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan pemeriksaan terhadap laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat GotongRoyong.
- (5) a. Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
- b. Selambat-lambatnya sebulan setelah berakhirnya tiap triwulan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat GotongRoyong, khususnya Panitia Anggaran, dibahas perkembangan dari realisasi dan pelaksanaan Undang-undang ini.
- c. Waktu pembahasan pelaksanaan Undang-undang ini dapat dipercepat, jika yang sedemikian dikehendaki oleh Pemerintah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
- (6) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
N/A
Pasal 4

.
Selambat-selambatnya pada akhir tahun anggaran 1969/1970 oleh Pemerintah harus diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 berdasarkan kepada perubahan/tambahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Setelah tahun anggaran 1969/1970 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong untuk mendapatkan penilaian seperlunya.
N/A
Pasal 6

.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 7

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1969. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1969 Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH
Major Jenderal T.N.I.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1969.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
Maksud dari pada adanya ketentun, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan pemeriksaan atas tiap Laporan Triwulan ini, yang hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, ialah bahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Panitia Anggaran, bila diadakan pembahasan sesuatu Laporan Triwulan oleh Panitia Anggaran.
.
Pembahasan dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip dalam menentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berikutnya sesuai dengan pasal 5 ayat (1) jo. pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Prosedure pembahasan perhitungan anggaran menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini dilaksanakan menurut ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet sebelum ada Undang-undang perbendaharaan yang baru.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG