PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON
Berlaku: 26 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5494);
..
'-
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buton
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. W akil Bupati adalah W akil Bupati Bu ton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah K.abupaten Bu ton.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bu ton.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
10. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Buton.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah K.abupaten Buton.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Buton.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melak:sanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Buton, merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Buton merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Buton, terdiri dari:
1. Satuan Polisi Parnong Praja Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Parnong Praja);
2. Dinas Pariwisata K.abupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan K.abupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak K.abupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
7. Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
14. transmigrasi; Tipe B, bidang 10. Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton, menyelenggarakan urusan pemerintahan
11. Dinas Pertanian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
12. Dinas Perindustrian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
13. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
15. Dinas Sosial Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hid up;
18. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Statistik;
19. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
27. Tipe B, bidang 23. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton, menyelenggarakan urusan pemerintahan perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
28. Tipe C, bi dang 24. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, menyelenggarakan urusan pemerintahan ketenagakerjaan;
29. Tipe C, bidang Ka bu paten Bu ton, urusan pemerintahan 25. Dinas Perdagangan menyelenggarakan perdagangan;
26. Dinas Perumahan dan Kawasan Pennukiman Kabupaten Buton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pennukiman; dan
27. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bu ton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
Badan Daerah,terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan;
2. Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten But.on, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Buton, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan; dan
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Pasarwajo dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Wabula dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Wolowa dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Siotapina dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Lasalimu Selatan dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Lasalimu dengan Tipe A; dan
- g. Kecamatan Kapontori dengan Tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:
- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.
BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
..
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah indulmya.
- (3) Pembentukan Unit PelaksanaTeknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l)ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
BAB VI - STAF AHLI
Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
..
- susunan Staf Ahli (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KEPEGAW AIAN
Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupat.i sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan polit.ik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana dan Korpri, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana dan Korpri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
'
.
:
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bu ton;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton; dan
f
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling cepat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
-
BY!ATI BUTON,
I
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 26 September 2016
'
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling cepat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 26 September 2016
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
..
'
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling cepat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 26 September 2016
BUPATI BUTON, ttd
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
KABUPATEN BUTON,
Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 27 Septe er 2016
KASIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 116
NOREG PRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR: 6/2016