Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 23 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 23 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan ...
SALINAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas:
- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. hasil kerja sama desa; dan
- f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tempat penyeberangan;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan;
- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik desa; dan
- i. lain-lain kekayaan asli desa.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (3) Wewenang dan tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- b. menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa;
- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berupa kekayaan asli desa.
- (5) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (6) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
- b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai pengurus aset desa.
- (7) Pembantu pengelola aset desa dan Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Pembantu pengelola aset desa dan Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan honorarium.
- (9) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari APBDesa dan besarannya diatur dengan Peraturan Bupati tentang standar biaya tertinggi di Desa.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
- b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;
- b. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
- c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
- b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. melakukan inventarisas aset desa;
- d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
Bagian Kedua
Asas-Asas Pengelolaan Aset Desa
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 5

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalahmasalah dibidang pengelolaan aset desa yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, pembantu pengelolaan aset desa dan pengurus aset desa sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masingmasing;
- b. asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus transparan terhadap hak masyarakat desa dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. asas efisiensi, yaitu pengelolaan aset desa diarahkan agar aset desa digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa secara optimal;
- e. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa; dan
- f. asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai aset desa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset desa serta penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.
Bagian Ketiga
Pengelolaan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 6

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.
Paragraf 1
Perencanaan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 8

Perencanaan kebutuhan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari ;
- a. perencanaan Kebutuhan aset desa untuk 6 (enam) tahun dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); dan
- b. perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan dianggarkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.
Paragraf 2
Pengadaan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 9

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Tata cara Pengadaan aset desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Paragraf 3
Penggunaan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
Paragraf 4
Pemanfaatan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurangkurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek perjanjian sewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurangkurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
- c. jangka waktu pinjam pakai;
- d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan serta tanah kas desa dan/atau tanaman tumbuh diatasnya dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
- b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan, tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan/atau bangunan tersebut;
- (3) Kerjasama Pemanfaatan aset desa berupa tanah kas desa dan/atau tanaman tumbuh diatasnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah kas desa dan/atau tanaman tumbuh diatasnya tersebut; atau
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sumber daya aparatur pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan tanah kas desa dan/atau tanaman tumbuh diatasnya; dan
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan;
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
- b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
jangka...
-
- c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (6) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan serta tanah kas desa termasuk tanaman tumbuh diatasnya ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek kerja sama pemanfaatan;
- b. jangka waktu;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- f. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
- b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Bangun...
-
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek bangun guna serah/bangun serah guna;
- c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- d. penyelesaiaan perselisihan;
- e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- f. persyaratan lain yang dianggap perlu;
- g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun guna serah harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 17

- (1) Pemanfaatan melalui sewa dan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Camat.
- (2) Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.
Paragraf 5
Pengamanan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 19

- (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
- d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.
Paragraf...
-
Paragraf 6 Pemeliharaan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.
Paragraf 7
Penghapusan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 21

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
- a. beralih kepemilikan;
- b. pemusnahan; dan/atau
- c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- c. desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
- a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
- b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. hilang;
- b. kecurian; atau
- c. terbakar.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 22

Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 24

- (1) Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan, uang penggantinya menjadi pendapatan desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
- (4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.
- (5) Aset milik desa sebagai dampak pembangunan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, uang penggantinya menjadi pendapatan desa.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 25

- (1) Aset Desa dari Desa hasil perubahan status menjadi kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Aset Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.
- (3) Aset Desa dari Desa hasil pembentukan desa maka pembagian asetnya dilakukan melalui pembentukan tim yang difasilitasi oleh Camat.
- (4) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari perwakilan masingmasing desa.
- (6) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
Paragraf 8
Pemindahtanganan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 26

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
- a. tukar menukar;
penjualan...
-
- b. penjualan;
- c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan, atau tanah kas desa dan/atau tanaman tumbuh diatasnya milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 27

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, apabila :
- a. aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing
- c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;
- g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 28

Proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. membentuk panitia lelang ;
- b. panitia lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
1. Sekretaris Desa sebagai Ketua Panitia Lelang ;
2. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai Sekretaris Panitia Lelang; dan
3. Perangkat Desa lainnya sebagai Anggota Panitia Lelang.
- c. panitia lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- d. dilaksanakan secara terbuka di balai Desa;
- e. diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- f. dapat diikuti peserta lelang dari masyarakat desa lain;
- g. peserta lelang menyerahkan jaminan berupa uang kepada panitia lelang pada saat mendaftar;
- h. nilai jaminan ditetapkan oleh panitia lelang;
- i. biaya pelaksanaan lelang dibebankan pada APBDesa.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 29

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.
Paragraf 9
Penatausahaan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 30

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.
- (3) Pengurus Aset Desa menyampaikan laporan aset semesteran dan tahunan kepada Kepala Desa.
Paragraf 10
Penilaian
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 31

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 32

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan serta tanah kas desa dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 33

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 34

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah milik desa yang berada di luar desa.
Bagian Kesatu...
-
Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 35

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
- b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
- c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
- d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
- e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 36

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dengan tahapan:
- a. bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
- b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
- c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf d, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
- d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 37

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
Verifikasi...
-
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
- a. hasil musyawarah desa;
- b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
- c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 38

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 39

Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Menteri.
- (1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
- b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
apabila...
-
- c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 41

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa;
- b. peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
- c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
- d. tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa; dan
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin .
- (2) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah milik desa, sebagaimana ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 42

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
- a. hasil musyawarah desa;
letak...
-
- b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
- c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 43

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.
Bagian Ketiga
- (1) Tanah milik Desa yang berada di luar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
- b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa; dan
- c. peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 45

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 40, dan Pasal 44 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.
BAB III - TUKAR MENUKAR
Pasal 46

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 40, dan Pasal 44 dibebankan kepada pihak pemohon.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 48

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

- (1) Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekening Giro Tanah Kas Desa yang berada di Bank dilakukan penutupan dan selanjutnya seluruh uang yang berada di rekening tanah kas desa tersebut dipindahkan ke rekening kas desa.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Camat.
- (4) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pengguna Hasil Produksi Tanah Kas Desa (TKD) Dalam Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di : Muara Bulian
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di
: Muara Bulian
Pada tanggal
: 15 Maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR: 23
-