PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor MOR Tahun 2014
Tentang PINJAMAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PENDIDIKAN.
Berlaku: 28 Maret 2014
N/A
Preamble

Mengingat
~
BUPATIBANGKALAN PROVI1'SX JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN , , NOMQ~ 1 ~f'\ljIUN 2014 · TENTANG
PINJAMAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2014, telah dialokasikan pembiayaan untuk percepatan pembangunan. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan yang berasal dari Pinjaman Daerah;
- b. bahwa mengingat. keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam haruf a dipandang perlu melakukan pinjaman daerah kepada Pemerintah;
- c. bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka diperlukan adanya jaminan sumber pembayaran pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ·pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (~erita·, Negara Tahun 1950 Nomor 41Y sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
FC
''
3. Undang-Undang ·: No~br '28 Tahun 1999 ten~g Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 T~un 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . (~pib~an . Neg~~ \_ Tahun 2004 Nomor ~25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437} sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Ta.mbahan Lembaran NegEµ"a Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang \_ Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor · 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten~g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
.
• ,
'
3
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005. Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tam~ahan I:,embaran Negara Republik Indonesia Nomo 5261); 18. Peraturari· Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjamkn · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); .
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Me~kes/ PER/ 111/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; .
21. P~ratµrEµl Daerajl Kabup~ten Bangkalan Nomor 5 Tahun , , · I . 2010 tentang,Investasi Pemerintah Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E);
9. 22, Peratu.ran Qaerah ~bupat~n. B~gkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah · Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 . (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor ,1/E).
I
'
I
I
4
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATIBANGKALAN
!. '
MEMUTUSKAN ;
' ,1 I
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH UNTUK PEMBANG;UNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B . . , PENDIDIKAN.
BAB II - JENIS DAN PENGGUNAAN PINJAMAN Pasal 2
Pasal 3

Pinjanian digunakan untuk p~mbangunan sarana, prasarana, dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan yang merupakan aset daerah, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
BAB Ill - JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU, DAN BUNGA PINJAMAN Pasal 4
Pasal 5

- {1) Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun termasuk masa. tenggang .(grace petj9d) selama 24 (dua puluh empat) bulan dunulai sejak tanggal pencairan tahap I.
,,
.
7
- (2). Apabil~ j~gka waktu pinjarnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, narnun masih ada kewajiban yang harus pipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah tetap harus rrtemenuhi seluruh ke~ajibannya kepada PIP.
BAB Ill - JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU, DAN BUNGA PINJAMAN Pasal 4
Pasal 6

- {1) Bunga pinjaman sebesar 9,50 % (sembilan koma lima puluh p~rse~) . \_ efektif P,er tahun, 1 Bunga pinjaman dihitung dari . juri:ilah dana pinjaman yang dicairkan.
- (2) Bunga pinjarnan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, yaitu dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal pencairan tahap I dan dibayarkan .paling lambat setiap ~ggal 25 (dua puluh lima) . bulan jatuh tempo.
- (3)
- Bunga dihitung berdasarkan hari kalende~ dengan ketentuan . 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga · ratus enam puluh) hari
- sebagai faktor pembagi tetap.
I',,
I
BAB Ill - JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU, DAN BUNGA PINJAMAN Pasal 4
Pasal 7

. •
Keseluruhan penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah dan Belanja serta pembayaran kewajiJ:?an dialokasikan dalam APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan selama jangka waktu pinjaman sebagaimana diniaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
BAB IV - PENCAIRAN PINJAMAN Pasal 8
Pasal 9

Persyaratan pencair~ 'pfu.jkra~ y~g tc;rdiri dari tahap I dan tahap selanjutnya adalah sebagai benkut:
- a. untuk tahap kesatu sebagai berikut:
1. bukti pembayaran biaya manajemen dan biaya administrasi;
2. surat permohonan pencairan dana pinjaman dari Kepala Daerah selaku Pemerintah Daerah;
3. rencana penggunaan dana pinjaman oleh Pemerintah Daerah terhadap penarikan yang dilakukan;
4. surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana pinjaman;
5. adanya pemenuhan kewajiban pinjaman. b. untuk tahap kedua dan tahap selanjutnya adalah sebagai
7. berikut:
1. terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah kepada PIP;
2. surat permohonan pencairan dana pinjarnan dari Pemerintah Daerah;
3. laporan penggunaan penarikan pmJaman tahap sebelumnya yang telah disahkan oleh konsultan pengawas;
4. rencana penggunaan dana pinjaman oleh Pemerintah Daerah terhadap penarikan yang dilakukan;
5. laporan nilai kemajuan prestasi pekerjaan;
6. asli kwitansi yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah;
7. surat · pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana pinjaman.
- (1) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada PIP meliputi:
- a. pokok\_ pinjain.an;•
- b. bunga pinjaman;
- c. biaya manajemen (Management Fee);
- d. biaya administrasi (Administration Fee);
- e. biaya kesepakatan/komitmen (Upfront Fee); dan
- f. &amp;anksi d~/atau denda keterlambatan.
9
- (2) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah keseluruhan dana pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah dipindahbukukan oleh PIP kepada Pemerintah Daerah.
2. (3} Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 9,50 % (sembilan koma lima puluh persen) efektif per tahun yang dihitung dari jumlah dana pinjaman yang dicairkan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya manajemen (Management Fee) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya administrasi (Administration Fee) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selambat› lambatnya 14 (empat belas) hari.
- (6) Pembayaran kewajiban Pemerintahan Daerah berupa biaya kesepakatan (Upfront Fee) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (7) Pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari RKUD ke RIDI sejumlah nilai kewajiban pengembalian pokok ptnJaman sesuai pencairan pmJaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan diterima di RIDI pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan jatuh tempo;
- b. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari RKUD ke rekening PIP sejumlah nilai kewajiban bunga sesuai terminasi pembayaran dan diterima di Rekening Pendapatan PIP pada setiap tanggal 25 (dus puluh lima) bulan jatuh tempo;
- c. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari RKUD Ke Rekening Pendapatan PIP sejumlah nilai biaya manajemen, biaya administrasi dan biaya kesepakatan setelah ditandatangani perjanjian pinjaman.
- (8) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari PIP.
- (9) Pembayaran kembali pokok pinjaman yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagaimana climaksud pada ayat (7) huruf a, merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.
BAB IV - PENCAIRAN PINJAMAN Pasal 8
Pasal 11

Apabila kemampuan keuangan daerah mencukupi, Pemerintah Daerah dapat melunasi pokok pinjaman sebelum jangka waktu pinjaman berakhir.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 28 Maret 2014
Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 28 Maret 2014
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2014 NOMORl/E .
.. .
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menentukan bahwa: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Kemudian dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 ditentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah-daerah (pemerintahan daerah) yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itu dapat dikatakan bahwa politik hukum Indonesia mengenai hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah mengambil bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi serta asas otonomi luas yang memperhatikan asal-usul kekhususan daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menuntut kemandirian daerah dalam menggali, mengeksplorasi dan mengelola seluruh potensi yang ada di daerah dalam mencapai cita-cita nasional.
Terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dalam hal ini, yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola pelayanan di bidang kesehatan. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melakukan percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan.
Kebutuhan pembiayaan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan tersebut dihadapkan dengan keterbatasan sumber pembiayaan Pemerintah Daerah I baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari PAD. Kondisi yang demikian menuntut Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan dalam membiayai pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan tersebut. Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan memerlukan anggaran/ dana investasi yang sangat besar, maka salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk I membiayai dan mempercepat proses pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan dana pinjaman daerah yang berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diderivasi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 menentukan bahwa: "Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah". Pinjaman daerah tersebut harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesua1 dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman daerah yang bersumber dari P,emerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pmJaman daerah tentunya disertai dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.
PENJELASAN
Pasal 1 memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan malaksanakan Peraturan Daerah

Pasal ini 1n1.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal8Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.

• "'14
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 23.