PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 26 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 27 Juli 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
.
Mengingat :
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang No 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2012;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB II - CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah tingkat kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
BAB II - CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
Pasal 3

pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan :
- a. meningkatnya penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta anstisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
- c. instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transier terutama pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
:
BAB III - SASARAN
Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami;
- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % dari harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
BAB IV - PENGADAAN DAN PENGGANTIAN CADANGAN PANGAN
Pasal 5

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyaluran, identifikasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BP2KP pada tahun anggaran berjalan.
BAB VI - PENYEDIAAN
Pasal 7

Jumlah cadangan pangan berupa kuota stock sebanyak 100 (seratus) ton ekuivalen beras.
BAB VI - PENYEDIAAN
Pasal 8

Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus pada Tahun Anggaran berjalan.
BAB VI - PENYEDIAAN
Pasal 9

Kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (Empat Belas Persen) butir patah maksimum 20% (Dua Puluh Persen), kadar menir maksimum 2% (Dua Persen) dan drajat sosoh minimum 95% (Sembilan Puluh Lima Persen).
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 10

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 11

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah, atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksanan Kabupaten
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah.
- (2) Apabila jumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (Iron Stock) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 13

- (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala BP2KP mengeluarkan Delivery Order (DO) kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Kepala BP2KP mengeluarkan Perintah Logistik (Prinlog) kepada Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang di mohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Kepala BP2KP kepada Bupati disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, maka pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala BP2KP kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Pekon dan/atau Kelurahan, serta sisa cadangan beras di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.