PERATURAN DAERAH Unknown Nomor L5 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Berlaku: 5 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN DAERAHKABUPATEN SITUBONDO NOMOR l5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahunn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan perlu disesuaikan;
- h. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Dacrah tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan.
l.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pcmbentukan Daerah-daerah Kahupatcn dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun I 965 (Lcmharan N~gara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l...embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembemukan Pcraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sehagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telllang Pcmerintahao Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcnta.ng Perubahan Kedua Arns Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub;ik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tent.mg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempal Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenlang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelcnggaraan Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Pcrikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 lentang Tata Cara Pcmberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.5/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.12/Men/2009;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.02/Men/2011 tentang Jalur P1·nangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Tkan di Wilayah Pengelolaan Pt:rikanan Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Kelau tan dan Perikanan Nomor : Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02):
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupatcn Situhondo Tahun 2008 Nomor 03):
17. Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERA TUAAN PERIKANAN.
DAERAH TENT ANG
RETRIBUSI IZIN USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
- l. Daerah adalah Kabupaten Situbondo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatcn Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang mcliputi Perseroan Terhatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lernbaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bcntuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tcrtcntu di bi dang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pcngclolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
9. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. I 0. lkan adalah segala jenis organisme yang scluruh atau schagian siklus dalam hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi. analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mcncapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tu,iuan yang telah disepakali.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di pcrairan yang tidak dalam kcadaan dibudidayakan dcngan alat dan cara apapun termasuk kegialan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mcndinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawelkannya.
13. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk mcmelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
14. Pernbudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudiyaan ikan.
15. Nelayan adalah orang yang mata pcncahariannya menangkap ikan .
4. .16. Pembudidaya ikan/nclayan kecil adalah orang yang mata pcncahariannya mclakukan pembudidayaan ikan/menangkap ikan untuk mcmcnuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan armada perahu sampai dengan 5 GT.
17. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan/koperasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumbcrdaya ikan.
18. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan usaha memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan, dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkul, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komcrsial.
19. Usaha pembudidayaan ikan adalah kcgiatan untuk mcmelihara, membiakkan, membesarkan dan memanen hasilnya dcngan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
20. Surat lzin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau hadan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Surat lzin Penangkapan lkan adalah, yang selanjutnya disebut SIP! adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan bcrbendera Indonesia untuk mclakukan usaha penangkapan ikan di wilayah pcrairan Kabupaten Situbondo.
22. Surat Izin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki oleh sctiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Situbondo.
23. Surat Pembudidayaan Ikan, yang sclanjutnya disebut SPI adalah surat yang hams dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk mclakukan kegiatan budidaya ikan di Kabupatcn Situbondo.
24. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum\_Daerah Kabupatcn Situbondo.
25. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan olch Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Wajib Retrihusi adalah orang prihadi atau hadan yang menurut pcraturan perundang-undangan relribusi diwajibkan unluk melakukan pcmbayaran retribusi, termasuk pemungut atau pcmotong rctribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu lertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pernbayaran atau penyetoran retribusi yang Lelah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat kctetapan n.:lribusi yang mencnlUkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjulnya &lt;lisingkat SKRDLB, adalah sural ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pcmhayaran rctrihusi karena jumlah kredit retrihusi lchih bcsar
I""'\
- daripada retribusi yang terutang alau seharusnya tidak terutang.
- 3 l. Surat Tagihan Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mcngolah data, keterangan, dan/alau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional bcrdasarkan suatu standar pcmeriksaan untuk menguji kepatuban pemenuhan kewajiban rctribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka rnelaksanakan ketentuan peraturan pcrundang· undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tcrang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten yang diberi wcwenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan pcnyidikan terhadap pelanggaran Pcraturan Daerah.
Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut rctribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- ( l) Obyek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah:
- a. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan herukuran 5 (Iima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
- b. Pembudidayaan ikan.
- c. Surat Izin Usaha Perikanan (SlUP) di bidang pcmbudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mill laut.
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan kepad~ setiap orang yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. dengan menggunakan kapal pcrikanan dcngan bcrukuran di atas 5 GT sampai dengan 10 GT, dan berpangkalan di wilayah daerah
- (2) Tidak termasuk obyek rctribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Nelayan kecil, dan
- b. Pembudidayaan kecil.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- ( 1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Sadan yang mempcroleh lzin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retrjbusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk mclakukan pembayaran retribusi izin usaha perikanan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur bcrdasarkan atas luasan lahan, ukuran kapal yang digunakan, waktu, alat yang digunakan dan harga jual produk hasil perikanan.
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau scluruh biaya pcnyclcnggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya pemberian izin usaha perikanan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah lfll.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indcks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - WILA YAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah dacrah.
BAB VIII - MASA DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

- (1) Masa Retribusi terutang adalah selama berlakunya usaha sebagaimana terscbut pada izinnya dengan ketentuan Wajih Rctribusi wajib melakukan daftar ulang izin usahanya.
- (2) Daftar ulang ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan scbcsar 50 % dari tarif dasar
- (3) Kctcntuan mengenai daftar ulang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - MASA DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan.
KETENTUAN PERIZINAN
BAB VIII - MASA DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Hal-hal yang mengatur tentang tata cara dan pedoman pemberian perizinan usaha perikanan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di pe rsamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipcrsamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat berupa karcis atau kwitansi
- (3) Hasil Pemungutan retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar t~pat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi herupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bu Ian dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditctapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Pembayaran Rctribusi terutang harus dilakukan sckaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selarnbat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditcrbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi dibcrikan tanda bukti pembayaran Retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam ha! pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil peneriman Retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar rctribusi terulangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tenlang pokok retribusi dan sanksi administratif berupa bunga 2o/c (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
4. ( 4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam a yat ( l) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
INSTANSI PEMUNGUT
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17

Menunjuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu scbagai instansi yang herwenang memungut Retribusi lzin Usaha Perikanan di Kabupaten Situbondo.
BAB XII - PEMANl&lt;'AA TAN
Pasal 18

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan diperuntukkan untuk mendanai kegi,itan yang berhubungan dengan pclayanan pemberian izin usaha perikanan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tcrtulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tcrtcntu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajih Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retrihusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas kcbcratan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima sduruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
3. (.3) Apabila dalam jangka waktu sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dcngan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) scbulan untuk paling lama 12 (dua bclas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan a tau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kcmampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
4. ( 4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan a tau pembebasan retribusi diatur dengan Pcraturan Bupati.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (l) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Rctribusi dapal mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupali.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak membcrikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Rctribusi lainnya, kclehihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk mclunasi terlebih dahulu utang Retribusi tcrschut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengcmbalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebcsar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pemhayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KEDALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan pcnagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa sctelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Rctribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Rctribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tcrtangguh apabila:
- a. ditcrbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat tcguran schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ke&lt;laluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengaj uan perrnohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keheratan oleh Wajib Rctribusi.
BAB XVI - KEDALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- Piutang Rctribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kare11a hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapal dihapuskan. (1)
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l \.
- . ,.,) l . \_:, Tatu cara penghapusan piut,111g Retribusi v:111g .;,udah kcdaluwarsa diatur dengan Pcraturan Bupati.
BAB XVIII - INSENTIF PEMUNGUT AN
Pasal 26

- (1) Bupati dapal memberikan insentif kepada ins1ansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atas dasar pencapaian kinerja terlentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan inscntif dimaksud pada ayat (1) diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
RAB XIX PENYIDIKAN
BAB XVIII - INSENTIF PEMUNGUT AN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Relribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabal pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat olch pejabat yang berwenang scsuai dengan kctcntuan peraturan perundang› undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterang,m atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersehul menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tenlang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retrihusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain bcrkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukli pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersehut;
- f. meminta bantuan tcnaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti atau mclarang scscorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan mcmcriksa identitas orang, benda, dan/alau dokumen yang dibawa;
- h. memotret scseorang yang bcrkaitan dengan tindak pidana Rctribusi;
1. memanggil orang untuk didcngar kctcrangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. ( 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan kctentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Rctrihusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 31 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Diundangkan di Situbondo
l
LEMBARAN DAERAII KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NO.MOR IS