PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2017
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 5 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.
6. Camat adalah pimpinan di wilayah kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN DANA DESA
Pasal 2

- (1) Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Dana Desa adalah digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.
BAB III - RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA
Pasal 3

Besaran Dana Desa Kabupaten Wakatobi adalah sejumlah Rp. 59.944.401.000,(lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah) dengan rincian dana desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA
Pasal 4

- (1) Besaran Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis/Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB III - RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA
Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung dengan cara :
W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)
Keterangan:
- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan
BAB III - RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA
Pasal 6

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas :
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur;
- c. aksesibilitas/transportasi.
BAB IV - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
BAB IV - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBD diundangkan dengan mengikuti tahapan penyaluran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
BAB IV - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dapat dilakukan setelah dituangkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Syarat umum penyaluran Dana Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APBDesa.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.
BAB IV - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 10

Tahapan penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyaluran tahap I sebesar 60% (enam puluh persen), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan melampirkan :
1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2017;
2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2017 paling lambat bulan Maret;
3. laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya;
4. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
5. salinan foto copy rekening kas umum desa.
- b. penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah penyerapan tahap I minimal 90% (sembilan puluh persen), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan melampirkan laporan realiasasi dana desa tahap I tahun anggaran berjalan.
BAB V - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), RKPDesa dan APBDesa.
- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 12

Pengelolaan dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
BAB VII - SANKSI
Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-2-2017
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
ARHAWI
Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-2-2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
JUHAIDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 5