Unknown Unknown Nomor 97 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Pasal 2

Anali~is Jabatan pada. Sa.tuan Polisi Pamong Pr11ja scbagaimana dimaks11d dalwn r~sal 1, 1crdiri dad :
- a. Bagan Jabatan;
- b. Fonnasi Jabatan: dam
- c. llraian Jahalan.
sebagaimana re,sehm dalam lampira11 l sampai deogan Lampiran Ill dan merupakan bagian yang 1idak teipis11hlu111 dc11gi111 Peraturan Bupali ini.
[wsul 3
Bagan .lahaLan ~eh,1gaimana. dimaksud dalam Pa~al 2 hurur a dimaksudk.au uotuk mcnjclask.a11 jrnis jahalan fung~ional, umum yang haru~ ,ula pa1la jahalan :-1.ruklur:,1 di :itasny:1.
Forrnasi Jabatari ~bagaimana dimaksud dalam Pa~al 2 huruf h dimaksudka.11 u11luk meuje1askall/mem.le~kripsikan syaral jabatan scrla \_jumlah pe\_jabat yang hams dipenuhi guna menjabat ~uatu jabalan tertentu pada Saluan Polisi Pamong l'raja Kabupatcn Situbondo.
Uraian Jabatan ~ebagaimaua dimaksud dala111 l'asal 2 huruf c dimaksudkan ·uni.Ilk menJ?llranRi tunas \_jahatan strulnural dan fongsional umun1 pada Satuan l'olisi !'among Prajtt Kabupa1en Silubondo.
Pa.~al 6
Peratur;111 Rupati ini 1m1 lai l&gt;erlalm pada rnnggal diut1da11gkan.
Agar ;,ctiiip orang d21pal 1nc11gctahui11)a, memerintahkan prngundangan Peralur2111 Bupali ini deugan peu~mpatannya dulam Bcrira Dacrah Kabupaccn Situbondo
Uilct1:1pk1:111 di Situbondo
P ada Lan.,.,al •.:. bb
, • • "
!~
!jiJ
BI:RITA DAERAH KAUUPATEIS SlTUDOJliUU TAIIUN 201.0 NOMOR 97
I
BAGAN JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUB0ND0
LAMPIRAN I
PERATURAN Bl,IPATI .SJ:n,JBONDO
GGA TAN L
• -
•
,.,,,..,
.. ' C, : 97
.. .
.
/1 "'J
NOMOR
t
..
~
- c. Pendidikan dan Pelalihan
2. -Pimpinan
- T eknis/Fungsiooal
4. d
5. Pengelahuan
- e. Keterampilan
- f. Pengalaman kerja
- g. Kondisi Fisik
- h. Baka1 yg pe,tu dimiliki
10. i.
11. Minat kerja
- j. Temperamen
13. Pengumpulan dan Pengolal! Data
14. Analisa dan E~aluasi Program
15. Penyusuoan Laporan
16. Peraturan Perundang-unclangan tenfa"I) Peraturan Daerah
17. Tel&lt;nis Penyusunan Program
18. Tellnis Pengumpulan dan Pengalahan Dala
19. Mampu mengen&lt;lallkan situasi yang terjadi d~apangan lefhadap pelanggar PERDA.
20. -Pam Swakarsa, Deteksi dini, Wawasan kebangsaan dan Penanggulangan Bencana.
21. -Mampu berkoordinasi dengan baik, intern maupun ekstern organlsasi.
Se hat Jasmani dan Rohani
- I/ = Kemampuan umuk memahami kata-kata dan menggunakannya secara efek1if, berbicara dan menuis;
- Q = Kemampuan unluk mengetahui sdanya perbedaan huruf cl!ll angKa (keteli~an).
- 1 b = Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data ;
- 3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur.
- P = Kemampuan menyesuaikM din dalem barhubungan dengan orang lain;
- R = Kemampuan menyesuaikan di~ untuk kegiatan berula~› ulang, rulin.
- M = Kemam?uan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuam perlinbangan, atau pembantu keputusan bBrclas..-kan criteria yang di ut&lt;ur atau yang dapal diuji.
- T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan lepal menunrt perangkap ba!as, tcleransi atau standar -standar lertenru
t
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN, a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (3) dan pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menerapkan Peraturan Bupati Selatan tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukkan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Menetapkan
:
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (BN RI Tahun 2016 Nomor 138);
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
5. 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
6. 10 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM 72 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kementrian Perhubungan;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Kepala Dinas/Badan/Sekrtariat/Kantor/Bagian adalah Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dinas/Badan/ Sekretariat/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau digunakan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, dan sepatu beserta atributnya.
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari:
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- h. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
- g. Pakaian Dinas Kemeja Putih
- i. Pakaian Dinas Olahraga;
- k. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN.
- j. Pakaian Dinas Khusus;
Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian (PDH)
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 3

Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a terdiri dari :
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu (Pakaian Pamong);
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kuning Khaki;
- c. Pakaian Dinas Kemerja Putih, Rok hitam/ gelap; dan
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Besurek.
Paragraf 1 Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kuning Khaki
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 4

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kuning Khaki sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :
1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. celana panjang sesuai warna baju;
- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
- c. kerah baju berdiri;
- e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- d. saku atas dua;
- f. Tanda Jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kiri;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Bengkulu Selatan;
- j. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
- k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
- l. sepatu kulit tutup warna hitam.
- a. Kemeja lengan pendek/panjang dimasukkan;
2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
- d. saku atas dua;
- c. kerah baju berdiri;
- e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- f. tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- j. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
- i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Bengkulu Selatan;
- k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
- l. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.
Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu (Pakaian Pamong)
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 5

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu (Pakaian Pamong) sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :
1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. celana panjang sesuai warna baju;
- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
- c. kerah baju berdiri;
- e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- d. saku atas dua;
- f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Bengkulu Selatan;
- k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
- j. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
- l. sepatu tutup warna hitam.
- a. kemeja lengan pendek/panjang dimasukkan;
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan baju;
- d. saku atas dua;
- c. kerah baju berdiri;
- e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten
24. Bengkulu Selatan;
- k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
- j. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
- l. sepatu tutup berhak warna hitam.
Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Rok Hitam/ Gelap
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 6

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja utih, Rok Hitam/ Gelap sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja Panjang/ Pendek berwarna hitam dikeluarkan;
1. ASN Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- b. Kera berdiri;
- d. Kancing baju berwarna hitam 6 buah
- c. Saku satu terletak di sebelah kiri baju
- e. celana dasar berwarna hitam;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang disebalah kanan baju;
- f. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
- h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KOPRI; dan
2. ASN Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- i. sepatu kulit tutup warna hitam.
- a. Kemeja Panjang/ pendek berwarna hitam dikeluarkan;
- c. Saku satu terletak di sebelah kiri baju;
- b. Kera rebah;
- d. Kancing baju berwarna hitam 6 buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- e. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
- g. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
- i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- j. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.
Paragraf 4
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Besurek
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 7

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Besurek sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut :
- a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik Besurek;
1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. kerah baju berdiri;
- d. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- c. celana panjang warna gelap;
- e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- f. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik Besurek;
- c. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata
- b. kerah baju berdiri;
12. kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
- e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- d. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- f. sepatu kulit tutup berhak warna hitam.
Bagian Kedua Pakaian Sipil Harian (PSH)
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 8

Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut
- a. Jas lengan pendek warna gelap;
1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. celana panjang warna sama dengan jas;
- d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- c. kerah baju berdiri dan terbuka;
- e. kancing lima buah;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- h. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- a. jas lengan pendek/panjang warna bebas
2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
- d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
- c. Kerah baju berdiri;
- e. Kancing lima buah;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
- h. sepatu kulit tertutup.
Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 9

Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut :
1. ASN Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- b. celana panjang warna sama dengan jas;
- a. jas lengan panjang warna gelap;
- c. kerah berdiri dan terbuka;
- e. kancing lima buah;
- d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- h. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
2. ASN Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
- a. j jas lengan panjang warna gelap;
- c. kerah berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- e. kancing lima buah;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
- h. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.
Bagian Keempat Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 10

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna bebas;
1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. Saku dua dibawah kanan dan kiri;
- d. kemeja, berdasi;
- c. celana panjang sesuai warna jas;
- e. Memakai Peci Warna Hitam;
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- f. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- a. jas lengan panjang warna bebas;
- c. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
- b. Saku dua dibawah kanan dan kiri;
- d. Kemeja, berdasi panjang; dan
- e. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam.
Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 11

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e sebagai berikut :
- a. Topi
1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. baju lengan panjang;
- d. berlidah bahu;
- c. kerah berdiri;
- e. saku atas dua;
- g. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
- f. tanda lokasi dipasang dilengan kiri diatas logo Kabupaten Bengkulu Selatan;
- h. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- j. celana panjang sesuai warna baju;
- i. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
- k. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana panjang; dan
- a. topi
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. baju lengan panjang;
- d. berlidah bahu;
- c. kerah berdiri;
- e. saku atas dua;
- g. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
- f. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Bengkulu Selatan;
- h. lencana KORPRI dipasang di kedua ujung krah baju;
- j. celana panjang sesuai warna baju; dan
- i. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
- k. sepatu tutup warna hitam.
Bagian Keenam Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 12

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f sebagai berikut :
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. Tutup kepala/Topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
- d. Tanda pangkat camat/lurah dipasang dilidah bahu;
- c. Celana panjang warna putih;
- e. Tanda Jabatan camat/ lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan dengan lambang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- f. Logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
- h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
- j. Kaos kaki warna putih dan sepatu putih, semua berwarna putih.
- i. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana; dan
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. Tutup kepala/ Topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
- a. Kemerja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
- c. Rok Panjang (Berjilbab) dan rok 15 cm dibawah lutut (tidak berjilbab) warna putih
- e. Tanda jabatan camat/ lurah dipasang di bawah saku dada sebelah kanan dengan lambang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- d. Tanda jabatan camat/ lurah dipasang dilidah bahu;
- f. logo Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang dilengan kiri;
- h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang diatas saku kanan;
- g. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
- i. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang dipinggang;
- k. sepatu pantovel warna putih.
- j. Kerudung warna putih;
Bagian Ketujuh Pakaian KORPRI
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 13

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g adalah sebagai berikut :
1. ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
- a. Peci berwarna Hitam
- c. kerah baju berdiri;
- e. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- d. saku satu di dada kiri;
- f. papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- h. sepatu tutup berwarna hitam.
- g. celana panjang warna biru donker; dan
2. ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. kerah baju rebah;
- a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
- c. saku dua di bawah;
- e. papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- f. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
- g. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
Bagian Kedelapan Pakaian Dinas Olahraga
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 14

1. Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h, dipakai setiap hari jum'at pada saat melaksanakan kegiatan olahraga
Bagian Kesembilan Pakaian Dinas Khusus
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 15

1. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan Peraturan Kementerian yang menaunginya dan satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh Pegawai pada : a. OPD yang diberi kewenangan pada urusan pendidikan
2. Penggunaan Pakaian Dinas Khusus harus mendapat persetujuan tertulis dahulu dari Bupati Bengkulu Selatan dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
4. meliputi :
2. Pengawas Sekolah;
1. Guru, SD, SMP, SMA, SMK;
3. Guru Pamong;
- b. OPD yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan, Meliputi :
4. Guru Pendidikan Luar Sekolah.
1. Dokter; dan
- c. Rumah Sakit meliputi :
2. Paramedis.
1. Dokter;
3. Penunjang Medis.
2. Paramedis; dan
- d. Dinas Kominfo;
- f. Dinas BPBD;
- e. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Satpol PP dan PBK;
- h. Dinas Pariwisata;
- j. OPD yang diberi kewenangan pada urusan protokol Pemda yang sedang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler; dan
- i. OPD yang diberi kewenangan pada petugas Kebersihan;
- k. OPD terkait yang dianggap perlu.
4. Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Pegawai non ASN
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 16

1. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
2. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. Baju kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
3. Saku satu di dada kiri;
2. Kerah baju berdiri;
4. Papan Nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. Celana panjang warna hitam;
5. Lambang Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang di lengan kiri;
7. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
- b. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
8. Sepatu tutup berwarna hitam
1. Baju Kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
3. Saku satu di dada kiri;
2. Kerah Baju berdiri;
4. Papan Nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
6. Kerudung Warna putih polos dimasukka ke dalam baju;
5. Lambang Kabupaten Bengkulu Selatan dipasang dilengan kiri;
7. Rok panjang sampai mata kaki/ rok pendek 15 cm warna hitam; dan
8. Sepatu tutup berwarna hitam
Bagian Kesebelas Waktu Penggunaan Pakaian Dinas
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 17

1. PDH Warna Khaki dipakai setiap hari senin dan selasa.
3. Pakaian Dinas Olahraga dipakai setiap hari jum'at
2. Pakain Dinas Kemeja Putih dipakai setiap hari rabu dan kamis.
4. Pakaian Dinas Barik Besurek dipakai setiap hari Sabtu
5. Pakaian seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/ atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya. Bagi OPD yang bersifat teknis khusus sebagaimana dimaksud
6. pada Pasal 15, digunakan sesuai dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Belas Atribut
7. Pakaian Dinas Pagawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada hari jumat tetap menggunakan setelah berolahraga.
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 18

1. Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Selatan ini dipakai bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
3. Tanda Atribut dan Pangkat Jabatan Struktural eselon I, II, III, dan IV Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dipakai sesuai dengan golongan dan disesuaikan warna baju khaki di pasang di kedua lidah bahu.
2. Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
4. Topi Peci untuk pakaian dinas korpri dipakai saat upacara terbuat dari bahan dasar warna hitam.
5. Topi lapangan Korpri dipakai pada pakaian dinas korpri pada saat mengikuti paltihan dan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 1

- 2 Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri
1. Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali pada pakaian Olahraga
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 20

1. Model Bentuk Pemakaian Atribut Pangkat dan Kelengkapan lainnya serta ketentuan pemakaiannya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga Belas Papan Nama
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 21

1. Papan nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini menunjukkan nama seseorang yang dipakai di kanan 1 cm (satu centi menter).
- a. Bahan dasar Ebonit/ Plastik, warna hitam dangan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PDL dan PSR dan kain besurek
2. Papan nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari :
- b. Bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan Bordir warna hitam untuk PDL.
Bagian Keempat Belas Tanda Pengenal
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 22

1. Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini untuk mengetahui Identitas seorang pegawai.
2. Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
3. Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini dipasang pada kantong/ saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.
4. Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus Laminiting Plastik.
5. Dengan ukuran :
- b. Plastik Laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm (Sembilan koma dua centi meter) dan Lebar 6,5 cm (enam koma lima centi meter).
- a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan Pas photo ukuran 8,5 cm (delapan koma lima centi meter) dan lebar 4,5 cm (empat koma lima centi meter).
BAB II - JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 23

1. Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terdiri dari :
1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna Khaki.
- a. Bagian Depan :
2. Lambang daerah.
4. Nama Unit Organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah.
3. Nama Instansi dan Nama Pemerintah Daerah.
- b. Bagian belakang :
2. Nomor Induk Pegawai (NIP)
1. Nama Pegawai.
3. Eselon jabatan Struktural atau nama jabatan Fungsional.
5. Alamat Kantor.
4. Golongan Darah.
6. Tanggal dikeluarkan.
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
7. Pejabat yang mengeluarkan.
9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
2. Warna dasar Photo Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) diatas didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. Warna dasar tersebut terdir dari :
- b. Warna merah untuk Pejabat eselon II.
- a. Warna coklat untuk Pejabat eselon I.
- c. Warna biru untuk Pejabat eselon III.
- e. Warna kuning untuk Pegawai non eselon; dan
- d. Warna hijau untuk Pejabat eselon IV.
- f. Warna abu-abu untuk pegawai / pejabat fungsional.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus sesuai den berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Ditetapkan di Manna pada tanggal 01 Juli 2017
BUPATI BENGKULU SELATAN,
H. DIRWAN MAHMUD
Diundangkan di Bengkulu Selatan pada tanggal 01 Juli 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
H. DARMIN, SE Pembina Utama Muda NIP. 19581206 198102 1 004
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 17
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
HENDRI DONAN NIP 19750825 200502 1 005
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan dan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan perparkiran di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2407 );
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Mengingat :
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN
BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Fasilitas parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat berupa taman parkir dan atau gedung parkir, baik yang dbuat khusus maupun yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri maupun menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
18. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :
- (2) Bagi pemilik toko, gudang atau sejenisnya yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) yang terletak di lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,- / bulan.
- (3) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
| No | Jenis Kendaraan | Jenis Kendaraan | Ukuran Kendaraan | Tarif |
|------|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Kendaraan Roda 4 (Empat) | Sedan Pick Up | 0 s/d 1 ton | Rp. 2.000,- / sekali parkir |
| 1 | Kendaraan Roda 4 (Empat) | Taksi Mini Bus | 0 s/d 1 ton | Rp. 2.000,- / sekali parkir |
| 1 | Kendaraan Roda 4 (Empat) | Mikrolet | 0 s/d 1 ton | Rp. 2.000,- / sekali parkir |
| 1 | Kendaraan Roda 4 (Empat) | Bus | 17 s/d 28 tempat duduk | Rp. 3.000,- / sekali parkir |
| 1 | Kendaraan Roda 4 (Empat) | Bus | 30 lebih tempat duduk | Rp. 6.000,- / sekali parkir |
| 1 | Kendaraan Roda 4 (Empat) | Truck | 1 s/d 2 ton | Rp. 3.000,- / sekali parkir |
| 1 | Kendaraan Roda 4 (Empat) | Truck | 2 ton lebih | Rp. 6.000,- / sekali parkir |
| 2 | Kendaraan Roda 2 (Dua) | Motor | semua cc/ukuran | Rp. 1.000,- / sekali parkir |
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di lokasi objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Lokasi pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu sekali/setiap parkir atau jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat diterbitkan/ dikeluarkannya karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat dan/atau Perangkat Daerah tertentu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 18

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Dinas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVII - PEMANFAATAN
Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
BAB XVIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 21

Setiap pejabat dan/atau Dinas dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Ditetapkan di Curup Pada tanggal 9 Juni 2011
BUPATI REJANG LEBONG,
SUHERMAN
Diundangkan di Curup pada tanggal 13 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,
SUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2011 NOMOR 45 SERI C