PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 9 Tahun 2014
Tentang PERUSAHAAN DAERAH PASIR. PUTIH KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 9 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASIR. PUTIH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- · Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pclayanan kcpada masyarakat di bidang pariwisata, tcmpat hiburan umum, rumah makan dan tcmpat pcngmapan scrta pcrhotclan yang bersifat umum, maka Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupatcn Silubondo pcrlu dikclola sccara profesional;
- b. bahwa bcrdasarkan Keputusan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah scrta mcmpcrhatikan pcrkcmbangan dunia usaha, maka kctcntuan-kctcntuan yang mcngatur mcngcna1 Pcrusahaan Daerah Pasir Putih Kabupatcn Silubondo sebagaimana diatur dalarn Pcraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat JI Situbondo Nornor 12 Tahun 1985 tcnlang Pendirian PerusahaHn Daerah Pasir Putih Kabupatcn Daerah Tingkat II Situbondo, pcrlu ditinjau kcmbali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, pcrlu mcrnbcnluk Peraturan Dacrah tcntang Perusahaan Dacrah Pasir Putih Kabupalen Situ Londo.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara .Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang Pcmbentukan Dacrah-dacrah Kabupatcn dalam Lingkungan l'ropins1 ,J;nva Tm1ur {Lt.:mlJaran Negara l&lt;t.:publik lndo11csia
Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasitubondo.go.id
•.
Tahun I 950 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 9 dan Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) scbagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tcntang Perusahaan Oacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3014) scbagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tcntang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nornor 39, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana tclah bebcrapakali diubah, tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 );
11. Undang-Undang Nomor ?.5 Tahun 2009 tcntang Pelayanan Publik (Lembaran Negara l&lt;cpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang-Undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 · tentang Perubahan Nama clan Pcmindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedoman Pcmbinaan dan Pengawasan Pcnyclenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Mcnlcri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah tcrakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngclolaan Kcuangan Dacrah;
17. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 23 Tabun 2007 ten tang Pedoman Tata Cara Pcngawasan Atas Pcnyelenggaraan Pemcrintah Dacrah;
18. Keputusan Mentcri Oalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kcpengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Mcnlcri Dalam Ncgcri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dcngan Pihak Kctiga.
,-...
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan :
1. Dacrah adalah Kabupatcn Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pcmerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya discbut DPRD adalah DPRD Kabupatcn Situbondo.
5. Pcrusahaan Dacrah Pasir Putih Kabupatcn Situbondo, yang selanjutnya disebut Perusda Pasir Putih adalah Pcrusahaan Dacrah Pasir Putih Kabupatcn Situbondo yang didirikan bcrdasarkan Pcraturan Dacrah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pcndirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Dacrah Tingkat II Situbondo.
6. Dircksi adalah Organ Pcrusda Pasir Putih yang bertanggungjawab atas kepengurusan Perusda Pasir Putih untuk kepentingan dan tujuan Perusda Pasir Putih baik di dalam maupun di luar pcngadilan.
7. Sadan Pcngawas adalah Organ Perusda Pasir Putih yang bertugas melakukan pengawasan dan mcmberikan saran dan pertimbangan scrta pcrsctujuan kcpada Direksi dalam menjalankan kegiatan kcpcngurusan Pcrusda Pasir Putih.
8. Pegawai adalah karyawan dan karyawati Pcrusda Pasir Putih.
9. Pengurusan adalah kcgiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
10. ,,...,,
5
10. Rcncana Kcrja Pcrusahaan adalah rcncana kcrja 5 (lima) tahunan Perusda Pasir Putih.
11. Rcncana Kcrja J\nggaran Pcrusahaan yang sclanjutnya discbut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perusda Pasir Putih.
12. Pembubaran adalah pcngakhiran Pcrusda Pasir Putih yang ditetapkan dcngan Pcraturan Dacrah.
13. Usaha Kawasan Pariwisata Pasir Putih adalah usaha yang dilaksanakan olch Pcrusda Pasir Putih untuk membangun dan/ atau mcngclola kawasan dengan luas tcrtentu untuk memenuhi kcbutuhan pariwisata.
14. Pcmakai Tcmpat Usaha adalah sctiap orang atau badan yang memperolch persetjuan dari Pcrusda Pasir Putih untuk mcnggunakan tern pat usaha clan/ atau melakukan kegiatan usaha yang dikclola oleh Perusda Pasir Putih.
15. Tcmpat Usaha adalah sebagian atau seluruh tempat yang di kuasai dan dikelola oleh Perusda Pasir Putih.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Perusda Pasir Putih adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan kctcntuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pcndirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Dacrah Tingkat II Situbondo.
Bagian Kedua Tempat Kedudukan, Wilayah Usaha dan Jangka Waktu
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3

- (1) Pcrusda Pasir Putih bcrkedudukan di Situbondo.
- (2) Wilayah Usaha Pcrusda Pasir Putih meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4

Pcrusda Pa sir Putih didirikan un tuk jangka waktu yang tidak ditcntukan.
Bagian Ketiga Sifat, Mak.sud, dan Tujuan
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5

Sifat usaha Perusda Pasir Putih adalah mcnyediakan pelayanan jasa bagi kcmanfaatan umum dcngan mcmpcroleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan pcrusahaan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6

Maksud clan tujuan pcndirian Pcrusda Pasir Putih :
- a. menyediakan pelayanan kcpada masyarakat scsuai dengan ruang lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pcndapatan asli daerah;
- c. ikul scrla bcrpcran aktif dalam mclaksanakan pcmbangunan daerah;
- d. ikut melaksanakan kesinambungan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka mcningkatkan kepariwisataan nasional.
Bagian Keempat Ruang Lingkup Usaha
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 7

- ( l) Untuk mencapai maksud dan tujuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusda Pasir Putih dapat melaksanakan kcgiatan usaha scbagai bcrikut:
- a. mcndirikan, mcmbangun, dan/atau mengelola usaha kawasan pariwisata pasir putih yang terletak di Desa Pasir Putih Kecamalan Bungatan Kabupaten Situbondo, yang meliputi wilayah daral clan scpanJang pantai yang terbentang dengan batas-batas :
- 1) Scbelah Utara : Sclal Madura
- 2) Scbclah Timur : Sungai Batu Kcnong
- 3) Scbelah Sclatan : cJalan Raya Surabaya-Banyuwangi
- 4) Scbclah Baral : Sun~ai Pandan Sari
7
- b. melakukan usaha-usaha di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tcmpat pcnginapan serta bidang usaha lainnya yang tidak bcrtentangan dengan maksud dan tujuan Pcrusda Pasir Putih;
- c. melakukan kerjasama dcngan pihak ketiga.
- (2) Bidang usaha lainnya scbagaimana dimaksud huruf b ditetapkan lcbih lanjut dcngan Pcraturan Bupati.
Bagian Kelima
Permodalan
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 8

Modal Perusda Pasir Putih adalah seluruh harta kekayaan bersih Perusda Pasir Putih yang dihitung sejak didirikan berdasarkan ketenluan Pasal 7 Peraturan Dacrah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pendirian Perusahaan Dacrah Pasir Pulih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo sampai dcngan tahun bcrjalan.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 9

- (1) Bupati memberikan persetujuan kepada Direksi alas kegiatan usaha Perusda Pasir Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diusulkan oleh Direksi kcpada Bupati setclah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 10

Bupati lidak bcrtanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukurn yang dibual Pcrusda Pasir Putih dan lidak bertanggungjawab alas kerugian Pcrusda Pasir Pulih, apabila:
- a. baik langsung maupun lidak langsung dcngan itikad buruk mcmanfaatkan Pcrusda Pasir Putih scmata-mata untuk kcpentingan pribadi;
8
- b. terlibat dalam pcrbualan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusda Pasir Putih; atau
- c. baik langsung rnaupun tidak langsung sccara mclawan hukum menggunakan kekayaan Pcrusda Pasir Pulih.
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Pengurus
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 11

Organ Pcrusda Pasir PuLih Situbondo adalah Direksi dan Sadan Pengawas.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 12

- ( 1) Pengurusan Perusda Pasir Putih dilakukan oleh Dircksi.
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusda Pasir Putih untuk kepentingan dan tujuan Perusda Pasir Putih serta mcwakili Perusda Pasir Putih, baik di dalam maupun di luar pcngadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dircksi harus mematuhi peraturan-pcraturan Perusda Pasir Putih dan peraturan . perundang-undangan yang berlaku scrta wajib mclaksanakan prof csionalisme, cfisicnsi, transparansi, prinsip-prinsip kemandirian, kewajaran. akunlabilitas, pcrtanggungjawaban, serta
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 13

- ( 1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, setelah mendcngar pertimbangan DPRD dari Dacrah yang mendirikan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi dalam mcnjalankan pcngurusan pcrusahaan bcrtanggungjawab kcpada Bupati mclalui Badan Pcngawas.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 14

- (1) Masa jabatan Dircksi ditetapkan selama 4 (cmpat) tahun dan dapat diangkat kcmbali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kcmbali scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan apabila Direksi tersebut tclah menunjukkan prestasi.
- (3) Penilaian atas prestasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan olch Bupati sctclah memperoleh pertimbangan dari Sadan Pengawas.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 15

- ( 1) Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Badan Pengawas melalui selcksi yang diumumkan secara terbuka.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyara tan sc bagai beriku t :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pendidikan Sekurang-kurangnya Sarjana (S 1);
- c. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta mcmiliki dedikasi untuk mcngcmbangkan usaha guna kcmajuan pcrusahaan;
- d. mampu mclaksanakan pcrbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu pcrusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak pcrnah dihukum karcna melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pcngadilan yang tclah mempunyai kckuatan hukum tetap;
- f. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
- g. tidak tcrikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik garis lurus kc atas maupun garis kc samping tcrmasuk menantu dan ipar;
- h. mcnandatangani Pakta lntcgritas dan kontrak manajemcn sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi; dan
1. pcrsyaratan lainnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan keadaan yang diperlukan.
- (3) Pcrsyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak berlaku bagi Dircksi yang diangkat kcmbali untuk masa jabatan berikutnya.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 16

- ( 1) Calon Direksi yang lulus sclcksi dan/ alau cal on Dircksi yang akan diangkat kcmbali untuk masa jabatan berikutnya diajukan olch 13adan Pcngawas kepada 13upati paling lambat 60 (cnam puluh) hari scbclum bcrakhirnya masa jabatan Dircksi yang masih aktif.
- (2) Pengangkatan Dircksi oleh Bupati dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari scbclum masa jabatan Direksi yang masih aktif berakhir.
- (3) Masa kcrja Dircksi yang baru diangkat scbagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif tcrhitung sejak tanggal pclantikan.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 17

Direksi dilarang mcmangku jabatan rangkap scbagai:
- a. direksi pada pcrusahaan lain, baik milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pcmerintah daerah/kota, badan usaha milik swasta, pcngurus harian parlai politik dan jabatan lain yang dapat menimbulkan bcnturan kcpcntingan;
- b. jabatan struktural dan f ungsional Iainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Pcngurus Partai Politik, Anggota TNI dan Anggota POLRI.
Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 18

- (1) Dircksi mempunyai tugas, wewenang, dan Langgung jawab:
- a. memimpin, mcngurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan basil guna dari perusahaan;
- b. menguasai, mcmelihara dan mengurus kekayaan Perusda Pasir Putih;
- c. menctapkan kebijakan Pcrusda Pasir Putih sesuai dcngan pcdoman kcgiatan operasional yang ditelapkan oleh I3upati;
- d. mclakukan kcrjasama usaha, mcmbcntuk cabang dan mclakukan pcnycrtaan modal dalam badan usaha lain dengan pcrsctujuan Bupati;
11
- c. mcwakili l'crusda Pasir Putih baik di dalam maupun di luar pcngadilan;
- f. mcncrima, mengangkat, mcmpckcrjakan, memberhentikan, dan mcnjatuhkan sanksi pcgawai Pcrusda Pasir Putih bcrdasarkan pcraturan kepegawaian yang berlaku;
- g. menctapkan gaji, jaminan hari tua dan pcnghasilan lain bagi para pcgawai scrta mengatur semua hal kepcgawaian lainnya scsua1 dcngan pcraturan kcpegawaian yang bcrlaku;
- h. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun kepada Supati mclalui l3adan Pcngawas untuk mcndapat pcngesahan;
1. mcngadakan dan memclihara pembukuan dan administrasi Perusda Pasir Putih sesuai dcngan kclaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
- J. mcnyampaikan laporan bcrkala (triwulan dan tahunan) mcngenai seluruh kegiatan Perusda Pasir Putih kepada Bupati mclalui Sadan Pcngawas;
- k. menyusun dan menyampaikan rcncana kerja dan anggaran Perusda Pasir Putih kcpada Bupati melalui Sadan Pengawas;
1. menyampaikan perubahan anggaran kcuangan yang terjadi dalam tahun berjalan kcpada Bupati melalui Sadan· Pengawas untuk mendapatkan pcrsctujuan;
- m. mcnyampaikan laporan kcuangan tahunan Perusda Pasir Putih yang tclah di audit kcpada I3upati melalui Sadan Pcngawas; dan
- n. menetapkan pembagian Jasa produksi untuk Direksi, Sadan Pengawas dan Pegawai.
- (2) Ketcntuan mengcnai pclaksanaan wcwcnang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f, huruf g dan huruf n diatur dengan Peraturan Direksi.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 19

- (1) Dircksi mcrnerlukan persctujuan Bupali setclah mendapal pertimbangan Badan Pengawas dalam hal:
- a. mcngadakan kerjasama usaha palungan Uoint venture) dan kerjasama opcrasional Uoint operation);
- b. mengikat Pcrusda Pasir Putih scbagai pcnjamin;
- c. memperoleh, menghapus dan/ atau memindahtangankan benda-bcnda tidak bergerak;
- d. mcngadakan invcstasi modal dan/atau pcnycrtaan modal pada badan usaha lain.
- (2) Persetujuan Bupati dalam hal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibcrikan setclah mcndapat pcrsetujuan Pimpinan DPRD.
Bagian Ketiga Pemberhentian
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberhcntikan Dircksi dcngan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatan telah berakhir;
- d. kcschatan schingga tidak dapal mclaksanakan lugasnya selama 60 (enam puluh) hari bcrturut-turut atau 90 (scmbilan puluh) hari tidak bcrturut-turut dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
- e. mclakukan tindakan yang merugikan Perusda Pasir Putih;
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling scdikit 4 (empat) tahun bcrdasarkan putusan pengadilan yang tclah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- g. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui tanpa alasan yang bisa di pcrtanggungjawabkan.
- (2) Direksi yang dibcrhcntikan karena alasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d dibcrhcntikan dengan horma1..
- (3) Direksi yang diberhcntikan karcna alasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c, huruf f atau huruf g diberhcntikan tidak dcngan hormat.
- (4) Pembcrhcntian karena alasan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan dapat mcngajukan pembelaan diri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.
- (5) Selama permasalahan terscbut pada ayat (4) belum diputus, Bupali dapat mcmbcrhcntikan untuk sementara waktu Direksi yang bersangkutan.
- ( 1) Dircksi yang mengundurkan diri wajib mcngajukan surat pcrmohonan kcpada Bupati.
- (2) Pcrmohonan pcngunduran diri scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapal diajukan sctclah Oircksi mclaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan tcrhitung scjak pelanlikan.
- (3) Sural permohonan pcngunduran diri dimaksud diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum langgal pengunduran diri.
- (4) Apabila lcwat waktu 90 (scmbilan puluh) hari sejak diterimanya pcrmohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati bclum mcncrbitkan kcputusan pembcrhentian maka pcngunduran diri terscbut dianggap Lelah diselujui.
- (5) Direksi yang berhcnti karcna mcngundurkan diri memperoleh hak-hak sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 22

- (1) Sadan Pcngawas dapat mcminta auditor independen untuk melakukan pcmcriksaan paling lama 60 (cnam puluh) hari kepada Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e.
- (2) Sadan Pengawas mclaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati paling lambat 12 (dua bclas) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan selesai.
- (3) Dircksi yang tcrbukti bcrsalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, maka Bupati memberhcntikan yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja tcrhitung sejak ditcrimanya laporan dari Sadan Pengawas.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 23

- (1) Apabila tcrdapal Dircksi yang menjalani hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf f, Sadan Pengawas segera mclaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati mcmbcrhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 12 (dua bclas) hari kcrja setelah
mcncnma laporan Badan Pcngawas scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (3) Pcmbcrhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dcngan Keputusan l3upati.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 24

- (1) Dalam hal Dircksi tidak menjalankan tugas dan kcwajiban karcna alasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, maka Bupati dapal menunjuk pejabat lain sampai dcngan diangkalnya anggota Dircksi yang baru.
- (2) Pcnunjukan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pcngawas.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab pcjabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenang Direksi yang diatur di dalam Pcraturan Dacrah ini.
- (4) Bupati dalam waktu paling lama 90 (scmbilan puluh) hari setelah menunjuk pejabat scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib mengangkat dan mcnctapkan Direksi yang baru secara definitif.
Bagian Keempat Penghasilan
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 25

- ( 1) Pcnghasilan Oircksi tcrdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direksi ditctapkan paling tinggi scbcsar 4 (empal) kali gaji pokok pegawai yang tertinggi.
- (3) Tunjangan Dircksi berupa:
- a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
- b. tunjangan kesehatan;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan hari raya keagamaan; dan/atau
- f. tunjangan transportasi dan komunikasi.
- (4) Bcsarnya gaji dan tunjangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pcrtimbangan Badan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan kcuangan Pcru~;da Pasir Putih.
- (5) Dalam hal Pcrusda Pasir Putih mcmperoleh laba, maka Dircksi mcmperolch bagian dari jasa produksi.
Bagian Kelima Hak Direksi
Paragraf 1
Hak Cuti
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 26

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai bcrikut:
- a. cuti tahunan sclama 12 {dua bclas) hari kerja;
- b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali dalam masa jabatan;
- c. cuti bcrsalin sclama 3 (tiga) bulan;
- d. cuti alasan pen ting;
- e. cuti sakit.
- (2) Cuti bcsar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diambil setelah 24 (d ua puluh cm pat) bu Ian mclaksanakan jabatan.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sctclah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Pelaksanaan hak cuti scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mcndapat persetujuan Badan Pcngawas.
- (5) Apabila permohonan hak cuti bcsar scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak disctujui dalam masa jabatan maka akan mendapat uang pengganti sebcsar I (satu) kali penghasilan terakhir yang dibayarkan pada akhir masa jabatan.
- (6) Dircksi yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (7) Direksi sclama menjalankan cuti mcndapatkan penghasilan penuh.
,,-...
Paragraf 2 Uang Penghargaan dan Pesangon
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 27

- (1) Dircksi yang habis masa jabalannya dan tidak diangkat kembah, dibcrikan uang pcnghargaan yang bcsarnya 2 (dua) kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir dan discsuaikan dcngan kcmampuan Pcrusda Pasir Putih.
- (2) Direksi yang habis masa jabatannya dan diangkat kcmbali menjadi Dircksi diberikan uang pcnghargaan yang besarnya ditetapkan sccara proporsional sesuat dcngan masa jabatannya.
- (3) Direksi yang dibcrhcntikan karcna alasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf a, diberikan uang pcnghargaan yang bcsarnya ditctapkan sccara proporsional scsuai dcngan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang dibcrhcntikan karcna alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf d, selain diberikan uang pcsangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang ditcrima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan sccara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhcntikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir ditambah uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dcngan masa jabatannya.
- (6) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 3 Dana Representatif
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 28

Dana representatif Direksi disediakan dari anggaran Perusda Pasir Putih paling banya.k 75%, (tujuh puluh lima pcrscn} dari jumlah pcnghasilan Dircksi dalam l (satu) tahun yang diterima sctiap bulan dan penggunaannya diatur olch Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusda Pasir Putih.
Bagian Keenam Badan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 29

- (1) Badan Pcngawas diangkat dan dibcrhcnlikan olch Bupali.
- (2) Ketentuan lcbih lanjut mcngena1 pengangkatan dan pcmberhentian Badan Pcngawas diatur dcngan Peraturan Bupati.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 30

- (1) Badan Pcngawas paling banyak tcrdiri dari 3 (tiga) orang, scorang di anlaranya dipilih mcnjadi kctua merangkap anggota, scorang lainnya diangkat scbagai sekrctaris mcrangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.
- (2) Badan Pcngawas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesional dan akadcmisi scsuai dcngan bidang usaha Perusahaan Dacrah Pasir Putih.
3. (3} Untuk dapat diangkat scbagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai bcrikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pcndidikan sckurang-kurangnya Sarjana (S 1);
- c. mcnycdiakan waktu yang cukup untuk mclaksanakan tugasnya;
- d. bagi unsur masyarakat profcsional harus mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun;
- e. tidak menjadi pengurus harian partai politik;
- f. Lidak Lcrikal hubungan kckerabalan dcngan Bupati, Dircksi atau anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping;
- g. tidak pcrnah dihukum karcna melakukan tindak pidana dcngan ancaman pidana paling scdikit 4 (cmpat) tahun, bcrdasarkan pulusan pcngadilan yang telah mempunyai kckualan hukum tctap;
- h. tidak tcrikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, anggota Badan Pengawas dan Dircksi sampai derajat ketiga
- baik garis lurus ke atas maupun garis ke sampmg termasuk menantu dan ipar;dan
1. tidak bcrkcdudukan scbagai anggota DPR, DPl&lt;D, DPD, PNS, Pcngurus Partai Politik, Anggota TNI dan Anggota POLRI.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 31

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan sclama 3 (tiga) tahun.
- (2) Sadan Pengawas hanya dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pcngawas untuk yang kcdua kali dilakukan apabila:
- a. mampu mcngawas1 Perusda Pasir Putih sesuai dengan program kerja;
- b. mampu mcmberikan saran kcpada Dircksi agar Perusda Pasir Putih dapal bcrsaing dengan pcrusahaan lain ;
- c. mampu mcmberikan pcndapat mcngcnai peluang usaha yang mcnguntungkan di masa yang akan datang.
Paragraf 2 Tugas dan Wewenang
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 32

Badan Pcngawas mcmpunyai tugc1s:
- a. mcngawasi kegiatan operasional Perusda Pasir Putih dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- b. membcrikan saran clan pcrtimbangan kepada Bupati tcrhndap :
1. pcngangkatan dan pembcrhcntian Direksi;
2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
3. laporan kcuangan Pcrusda Pasir Put:ih;
4. laporan kinerja Pcrusda Pasir Putih;
5. pcmindahtanganan, pembebanan hak tanggungan atau pcnggadaian aktiva tctap miJik Pcrusda Pasir Putih;
6. rcncana kcrjasama usaha dan/ atau pinjaman yang dapat berakibat berkurangnya modal dan/atau aktiva tctap milik Pcrusda Pasir Pulih; dan
7. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- c. mengadakan rapat dcngan Dircksi paling scdikil 1 {satu) bu Ian sekali;
- d. mcmberikan laporan hasil pclaksanaan tugas kcpada Bupati sctiap 3 (tiga) bulan sckali;dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang ditcntukan olch Bupati.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 33

Badan Pengawas mcmpunyai wcwcnang :
- a. memberi pcringatan kcpada Dircksi yang tidak mclaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang tclah disctujui;
- b. mcngawas1 Direksi yang diduga mcrugikan Perusda Pasir Putih;
- c. mcngesahkan RKAP Pcrusda Pasir Putih dan perubahannya untuk mcndapatkan persetujuan I3upali;
- d. menerima atau menolak pcrtanggung jawaban kcuangan dan program kcrja Direksi tahun bcrjalan;
- e. mcmberikan · persctujuan kcpada Direksi dalam hal mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja Pcrusda Pasir Putih sebclum ditetapkan olch Bupati;
- f. mcmberikan persctujuan kcpada Bupati dalam hal pelaksanaan hak cuti Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dan huruf c;
- g. mengusulkan auditor indcpcnden kcpada Bupati untuk mcndapatkan persetujuan.
Paragraf 3 Penghasilan
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 34

Badan Pengawas karcna tugasnya mcncrima honorarium dan hak atas jasa produksi.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 35

- (I) Ketua Bad an Pengawas mcnerima honorarium paling banyak scbesar 40% (empat puluh pcrscn) dari penghasilan Dircksi.
- {2) Sekretaris Sadan Pcngawas menerima honorarium paling banyak scbesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Dircksi.
- (3) Anggota Badan Pcngawas mcnenma honorarium paling banyak scbesar 30% (tiga puluh perscn) dari pcnghasilan Direksi.
- (4) Bcsarnya honorarium scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ayat (2) dan ayal (3) ditctapkan olch Bupati.
Paragraf 4
Pemberhentian
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 36

Anggota I3adan Pcngawas dapat bcrhcnti atau dibcrhentikan dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatan telah berakhir;
- d. kesehatan sehingga tidak dapat mclaksanakan tugasnya;
- e. tidak mclaksanakan Lugas dan wewcnang yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. Lcrlibat dalam tindakan yang mcrugikan Pcrusda Pasir Putih;
- g. dihukum karcna mclakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling scdikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kckuatan hukum tetap.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 37

- ( 1) Apabila anggota Bad an Pengawas diduga melakukan salah satu pcrbuatan scbagairnana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e clan huruf f, Bupati segcra melakukan pcmeriksaan tcrhadap yang bcrsangkutan.
- (2} Apabila berdasarkan hasil pcmcriksaan terhadap anggota Hadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja sctelah dikctahui adanya pcny1mpangan segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dan huruf f.
- (3) Apabila bcrdasarkan putusan pcngadilan yang mempunya1 kekuatan hukum tetap, anggola Badan Pengawas terbukti melakukan pcrbuatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36
,•
.
huruf g, maka Bupati mcngcluarkan kcputusan tcntang pembcrhentian.
- (4) Sclama permasalahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bclum diputus, l3upati dapat memberhentikan untuk scmcntara waktu J\nggota Barbin Pengawas yang bcrsangku tan.
Paragraf 5
Sekretariat Badan Pengawas
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 38

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pcngawas, dibentuk sckrctariat dcngan pegawai yang tcrdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yang diangkat olch Badan Pcngawas.
- (2) Honorarium Sekretariat Badan Pcngawas ditetapkan oleh Sadan Pengawas atas usulan Direksi dan dibebankan pada anggaran Pcrusda Pasir Putih.
- (3) Sckretariat l3adan Pcngawas bertempat di kantor Pcrusda Pasir Putih.
- (4) Biaya operasional Sekrctariat Sadan Pcngawas dibebankan pada anggaran Pcrusda Pasir Putih.
TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 39

- ( 1) Tahun buku pcrusahaan adalah tahun Lakwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan scbclum tahun buku berakhir, Direksi wajib mengirimkan RKAP tahun anggaran bcrikutnya untuk dimintakan persetujuan Supati setelah mendapat pengesahan dari Sadan Pengawas.
- (3) Persetujuan 13upati sebagaimana dimaksud ayat {2) diberikan paling lambal pcrtanggal ~31 Dcscmbcr tahun berkenaan.
- (4) Laporan kcuangan tahunan dibuat scsuai dengan Standar Akuntansi Kcuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 40

- (1) Pcrubahan RKAP dapat dilakukan apabila:
- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan alokasi biaya;
~
22
- b. Keadaan yang menycbabkan harus dilakukan pcrgescran anggaran anlar kcgiatan dan antar jcnis bclanja;
- c. Kcadaan darurat;
- d. Kcadaan luar biasa;
- (2) Rancangan perubahan RKAP scbagaimana dimaksud ayat ( 1) disampaikan kcpada Bupati paling lambat bulan ,Juli tahun anggaran bcrjalan.
- (3) Perubahan RKAP yang tcrjadi dalam lahun buku berjalan, harus mcndapat pcrsctujuan Bupali setelah mcmperoleh pengesahan dari Badan Pengawas.
- (4) Pcrsclujuan Bupati tcrhadap pcrubahan RKAP paling lambat pada akhir bulan september tahun anggaran berjalan.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah bcrakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan (unaudit) kepada Bupati mclalui Badan Pcngawas.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sctclah bcrakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyerahkan laporan kcuangan tahunan yang sudah diaudit oleh auditor indcpcndcn kcpada Bupati melalui Sadan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctujui olch Bupati.
- (4) Laporan keuangan tahunan paling scdikit memuat :
- a. laporan kcuangan terdiri dari ncraca, laporan laba/ (rugi), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan kcuangan;
- b. laporan manajcmcn yang mcmuat tentang kcadaan dan jalannya Pcrusda Pasir Putih scrta hasil yang telah dicapai, yang terdiri dari :
1. kcgintan utama Pcrusda Pasir Putih dan pcrubahan sclama tahun buku;
2. Rincian masalah yang timbul sclama tahun buku yang mcmpcngaruhi kcgiatan Pcrusda Pasir Pulih;
3. Nama Direksi dan Sadan Pcngawas; dan
10. 4 . Gaji dan tunjangan bagi Dircksi dan Badan Pengawas.
- (5) Laporan kcuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani olch Dircksi.
'•--
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 42

A\_pabila dalam waktu 60 (cnam puluh) hari sctclah penyerahan laporan keuangan tahunan Bupati bclum mengcsahkan laporan kcuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 l ayat (2), maka laporan kcuangan tahunan terscbut dianggap telah disahkan.
BAB III - KEWENANGAN BUPATI
Pasal 43

- (1) Dircksi wajib mengajukan RKAP paling lambat 3 (tiga) bulan scbclum tahun anggaran berakhir kcpada Bupati melalui 13adan Pcngawas unluk mcndapat pcngcsahan.
- (2) Apabila sampai dcngan tanggal 31 Descmbcr tahun bcrjalan Bupati belum mengesahkan RKAP yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKAP terscbut dianggap tclah disahkan.
BAB VI - LAPORAN KEGIATAN USAHA
Pasal 44

Laporan kegiatan usaha Perusda Pasir Putih disampaikan sctiap 3 (tiga) bulan sckali olch Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
BAB VII - PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 45

- (1) Setiap tahun buku, Perusda Pasir Putih wajib menyisihkan jumlah tcrtcntu dari laba bcrsih unluk cadangan tujuan ditctapkan scbagai berikut :
- a. sebesar 55 % (lima puluh lima perscn) disetorkan kepada Pcmcrintah Daerah scbagai setoran PAD atau dcvidcn;
- b. sebesar 45% (empat puluh lima pcrsen) digunakan oleh Pcrusda Pasir Putih dengan pcrincian scbagai bcrikut :
1. cadangan umum sebcsar 25% (dua puluh lima perscn);
2. dana sosial dan pcndidikan scbcsar 2,5% (dua koma lima pcrsen};
3. jasa produksi scbesar 7,5% (tujuh komalima pcrscn);
4. dana pcnsiun scbcsar 10°/4i (scpuluh pcrscn).
- (2) Penyeloran bagian laba kcpada Pcmcrintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {I) huruf a paling lam bat 1 (satu) bulan sctclah laporan Kcuangan diaudit oleh Auditor Indcpcndcn.
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 46

- (1) Pcncrimaan pcgawai diumumkan sccara terbuka olch Direksi.
- (2) Tata cara dan persyaratan dalam sebagaimana dimaksud pada ayat Peraturan Dircksi yang disctujui Bupati. . . pencnmaan pcgawa1 ( 1) diatur dalam
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 47

Untuk kcpcntingan pcrusahaan, Dircksi dapat mcmpekerjakan orang per orang atau badan hukum tcrtcntu.
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 48

- (1) Pelamar yang ditcrima scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipckerjakan berdasarkan Pcrjanjian Kerja untuk jangka waktu tertcntu.
- (2) Pelamar yang telah sclesai dipckerjakan, sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat diangkat menjadi calon pegawai perusahaan dcngan masa pcrcobaan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Calon pcgawai perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat scbagai pcgawai pcrusahaan.
- (4) Calon pcgawai pcrusahaan yang tidak dapat diangkat mcnjadi pcgawai pcrusahaan, dibcrhcntikan dcngan hormal tanpa ganti rugi atau kompensasi apapun.
Bagian Kedua Penghasilan
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 49

- ( 1) Penghasilan pcgawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Jenis-jenis tunjangan antara lain :
- a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
- b. tunjangan pangan;
- c. tunjangan jabatan;
- d. tunjangan kcsehatan;
- e. tunjangan pelaksana.
- (3) Besaran pcnghasilan pegawa1 ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persctujuan Bupati mclalui Sadan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dengan mempcrhatikan kemampuan kcuangan Perusda Pasir Putih.
- (4) Dalam hal Pcrusda Pasir Putih memperolch laba, maka Pcgawai mcmpcrolch bagian dari jasa produksi.
Bagian Ketiga
Cuti Pegawai
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 50

- (1) Pegawai mcmpcrolch hak cuti scbagai berikut:
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti bersalin sclama 3 (tiga) bulan;
- c. cu ti alasan pen ting;
- d. cuti besar sclama 2 (dua) bulan;
- c. cuti sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mcngcnai tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dcngan Peraturan Dircksi sctdah disctujui olch IJadan Pengawas.
Bagian keempat Pemberhentian
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 51

Pcgawai diberhenlikan dcngan alasan :
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- C. mcncapai balas usia pcnsiun;
- d. adanya pcnataan organisasi;
- C. karena kesehatan dan/ a tau bcrhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. meninggalkan tugas sccara bcrturut-turut maupun tidak bcrturul-lurut sdama 5 (lima) hari kcrja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat ditcrima;
- g. mclakukan tindakan yang mcngaki ba lkan kerugian Perusda Pasir Putih; alau
- h. dihukum pidana karcna mclakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling scdikit 4 (empat) tahun bcrdasarkan putusan pengadilan yang Lelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 52

- ( 1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat ( 1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf c dibcrhcntikan dcngan hormat dan kcpadanya diberikan hak-hak kcpcgawaian sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku.
- (2) Pegawai yang dibcrhcntikan karcna alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat ( 1) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan tidak dengan hormat.
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 53

Kctentuan lcbih lanjut mcngcnm hak-hak kepcgawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dircksi dcngan tcrlcbih dahulu mendapat pcrsctujuan Hadan Pengawas.
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 54

- (1) Pegawai yang tclah mcncapai us1a 56 (lima puluh cnam) tahun dibcrhcntikan dcngan hak pcnsiun.
- (2) Pcgawai yang telah mcncapai batas usia pcnsiun scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat &lt;lipcrpanjang kcmbali paling lama 2 (dua) tahun sctclah mendapat pcrsctujuan Bupati.
BAB IX - PENGELOLAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA
Pasal 55

- (1) Direksi mclakukan pcnataan tcmpat usaha, jcnis usaha dan/ atau kegiatan usaha.
- (2) Direksi melakukan perJanJ1an dcngan orang atau badan untuk pcmakaian tcmpat usaha dalam bentuk sewa menyewa.
- (3) Direksi melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan pemakaian tcmpat usaha.
- (4) Direksi melaksanakan pemungutan tertentu dalam pengelolaan tempat usaha.
- (5) Jenis dan besaran biaya dalam pcngclolaan tcmpat usaha scbagairnana dimaksud pada ayat (4) ditctapkan olch Dircksi atas pertimbangan Sadan Pcngawas dan disahkan oleh Bupati.
- (6) Setiap pengalihan hak sewa, pcmindahan tempat usaha, perubahan luasan tcmpat usaha, pcrubahan bentuk tempat usaha, perubahan jcnis usaha, pcmasangan tclcpon, listrik, air, reklame, peralalan mekanikal atau perbaikan tempat usaha harus mendapat persctujuan dari Direksi.
- (7) Setiap pcrsctujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dikcnakan biaya.
- (8) Jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat. (7) ditelapkan olch Direksi at.as pcrtimbangan Badan Pengawas.
BAB IX - PENGELOLAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA
Pasal 56

- {l) Direksi mclakukan pcngclolaan tcmpat usaha dalam bentuk sewa mcnycwa dan/ a tau pcngclolaan sccara strata title.
- (2) Pengelolaan secara strata title sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan sesuai dcngan pcraturan perundang› undangan.
BAB IX - PENGELOLAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA
Pasal 57

- ( 1) Perusda Pasir Putih dapat bckcrjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama Perusda Pasir Putih dcngan pihak kctiga dilakukan scsua1 dcngan peraturan pcrundang› undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. peningkatan cfisiensi dan produktifitas Perusda Pasir Putih atau pcningkatan pclayanan kcpada masyarakal;
- b. pcningkatan pengamanan modal alau asset Pcrusda Pasir Putih;
- c. mcnguntungkan Perusda Pasir Putih.
- (4) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dcngan rcsiko ytmg mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun sctclah berakhirnya perjanjian kcrjasama.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bcntuk akta notaris.
PEMBUBARAN
BAB IX - PENGELOLAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA
Pasal 58

Pcmbubarnn Pcrusda Pasir Putih ditctapkan dengan Peraturan Daerah kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang› undangan.
I"'"\ ..
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - PENGELOLAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA
Pasal 59

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai bcrlaku maka :
- ( 1) 1z1n atau perpnJmn yang pcrnah dikcluarkan oleh Perusda Pasir Putih untuk pemakaian tempat usaha, dinyatakan masih tctap bcrlaku sampa1 dengan berakhirnya masa 1zm atau pcrJanJ1an terse but, dengan ketentuan pada saat izin atau pcrjanjian berakhir harus discsuaikan dengan peraturan pcrusahaan yang berlaku pada Perusda Pasir Putih.
- (2) 1zm atau perjanjian yang pcrnah dikeluarkan oleh Pcrusda Pasir Putih unluk pcmakaian tempat usaha yang tidak ditcntukan batas waktunya, dinyatakan berakhir lcrhitung 1 (satu) tahun scjak bcrlakunya Pcraturan Daerah llll, untuk disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang bcrlaku pada Pcrusda Pasir Putih.
- (3) ketentuan mengcnai status, gaji scrta hak-hak lain pegawai honorer masih 1:ctap bcrlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak bcrlakunya Pcraturan Dacrah ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pcndirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupatcn Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo Tahun 1986 Nomor 8/C) dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku, kecuali ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 lctap bcrlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Situbondo Nomor 22 Tahun 1995 tcntang Rctribusi Obyek Wisata Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo Seri B Nomor 4/B), dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 4 AUG 2J 14 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2014 NOMOR ;lO
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengctahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Pcraturan Dacrah ini dcngan pencmpatannya dalam Lembaran D~erah Kabupalen Situbondo.
Ditctapkan di Situbondo pada Langgal 3 O JAN 2014
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO