Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Berlaku: 15 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari bertanggungjawab melindungi segenap warga masyarakat di Daerah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Batang Hari memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti: tanah longsor, kekeringan, angin topan dan lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di Daerah, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terencana, terpadu dan komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan Daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Mengingat. . . . . . . . . .
SALINAN
1. Mengingat :
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
Dengan. . . . . . . . . .
Menetapkan :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan
BUPATI BATANG HARI,
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD atau nama lain adalah lembaga Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10.Bencana. . . . . . . . . .
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,teror, kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran rumah penduduk.
11. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Peran serta masyarakat adalah Proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko dan dampak bencana
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
16. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20.Rekonstruksi. . . . . . . . . .
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya, termasuk barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako, obatobatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (sleeping bag), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga seperti pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk dan lain-lain.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anakanak, ibu hamil, atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
31.Lembaga. . . . . . . . . .
31. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat panitia dan program kegiatan.
32. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar PBB.
34. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pagawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang penanggulangan bencana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat, atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah .
BAB II - HAKEKAT, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penanggulangan bencana pada hakekatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari akibat bencana.
BAB II - HAKEKAT, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Asas Penanggulangan Bencana :
- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
keseimbangan. . . . . . . . . .
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dari kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana.
- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskrimitatif; dan
- i. nonproletisia
BAB II - HAKEKAT, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penananggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya daerah dan kearifan lokal
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
pengurangan. . . . . . . . . .
- c. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;
- e. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- f. pemeliharaan arsip/dokumen otentik yang kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsurunsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
- f. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
- g. menetapkan status dan tingkat bencana daerah.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 8

Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ORGANISASI PENYELENGGARA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 9

- (1) Organisasi Penyelenggara penanggulangan bencana daerah adalah Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu dan berkoordinasi dengan SKPD teknis dan lembaga vertikal terkait yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 10

Masyarakat berhak :
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khusunya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan; keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 11

Masyarakat berkewajiban:
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Oragnisasi Kemasyakatan
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 12

Organisasi kemasyarakatan berhak:
- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 13

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
BAB VI - PERAN SERTA LEMBAGA USAHA
Pasal 14

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
BAB VI - PERAN SERTA LEMBAGA USAHA
Pasal 15

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatan dengan kebijakan penyelenggaraan penaggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Bencana Daerah serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
- a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat :
- a. melakukan kerjasama dengan daerah lain;
- b. menetapkan status keadaan darurat bencana; dan
- c. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Tahapan
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :
- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :
- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :
- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 21

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapsiagaan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (5) Pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 22

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 23

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alami secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 24

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 25

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimasud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pemenuhan syarat analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 26

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengurangi resiko yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang pemenuhan standar keselamatan.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 27

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pendidikan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
- (3) Materi pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal terintegrasi.
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 28

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 29

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi yang berpotensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat potensi meliputi :
- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 31

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 32

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pengamatan gejala bencana;
- b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 33

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada dikawasan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pelaksanaan penataan ruang;
- b. pengaturan pembangunan, pengembangan infrastruktur, tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelematan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 35

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi :
- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kebutuhan dasar
- d. kerusakan sarana dan prasarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 36

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
- a. pengerahan sumberdaya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan;
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga; dan
- j. mengaktifkan sistem peringatan dini.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 37

Dalam hal ditetapkannya status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya :
- a. masyarakat dan relawan;
- b. search dan resque (SAR);
- c. tentara nasional indonesia (TNI);
- d. kepolisian republik indonesia (POLRI)
- e. palang merah indonesia (PMI);
- f. perlindungan masyarakat (Linmas); dan
- g. lembaga sosial keagamaan.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 38

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui upaya :
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 39

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan sosial psikologis; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 40

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pencarian, pertolongan, penyelamatan, pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 41

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan sosial psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bayi, balita dan anak-anak;
- b. ibu hamil atau menyusui;
orang sakit. . . . . . . . . .
- c. orang sakit;
- d. penyandang cacat; dan
- e. orang lanjut usia.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 42

Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, bertujuan agar berfungsinya sarana dan prasarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 43

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :
- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 44

Rehabilitasi sebagaimana dimaskud dalam Pasal 43 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonstruksi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
BAB VII - PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 45

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
BAB VII - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 46

- (1) Dana Penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
BAB VII - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan Anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
BAB VII - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 48

- (1) Pada status keadaan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan APBD dan Bantuan atau hibah yang tidak mengikat.
- (2) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam penanganan penanggulangan bencana daerah dapat menggunakan dana APBN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengeloaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana
BAB VII - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 49

Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
BAB VII - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 50

Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua pihak terkait tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumberdaya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan.
BAB VII - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan kepada korban bencana;
- (2) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGAWASAAN
Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dan/atau lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan Badan Penaggulangan Bencana Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. penyaluran dan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.
BAB IX - PENGAWASAAN
Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar di audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpul sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan atas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 55

Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 57

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dalam melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan, memperhatikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 58

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di : Muara Bulian pada tanggal : 17-11-2016 BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan : di Muara Bulian pada tanggal : 17-11-2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 15 ), ( 15 ) /2016;
salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd
MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I NIP. 196909291994031005
24
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah, antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU-PB), yang menyatakan, penanggulangan bencana bertujuan untuk, antara lain, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kehadiran UU-PB ini sendiri telah membawa angin segar dalam kaitan dengan penanganan bencana di Indonesia. Berbagai peraturan kebencanaan yang ada selama ini belum bisa menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan bencana, serta sering tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat upaya penanggulangan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.
Dari sisi pemerintah, UU-PB dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum ( legal framework ) untuk tindakan penanggulangan yang mencakup masa sebelum bencana, saat tanggap darurat serta periode pasca bencana. Termasuk di dalamnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam penataan kelembagaan untuk respons bencana, tindakan-tindakan kesiapsiagaan, tindakan tanggap darurat, dan lain-lain. Dengan demikian UU-PB ini akan memberikan kepastian hukum kepada pemerintah dalam melindungi negara dan warganya dari akibat bencana.
Dari sisi masyarakat, UU-PB memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana. Hal ini sejalan dengan pergeseran pendekatan penanggulangan bencana dari perlindungan masyarakat sebagai perwujudan kekuasaan pemerintah kepada perlindungan sebagai hak azasi. Selain itu, pergeseran pendekatan pun terjadi pada penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah semata kepada keterlibatan masyarakat lewat strategi manajemen risiko bencana berbasis masyarakat ( community based disaster risk management ). Dalam kaitan ini, semua aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan serta mekanisme harus membuka akses untuk peran serta masyarakat luas. Di atas daerah, pemerintah daerah perlu juga melihat perlindungan warganya sebagai suatu mandat yang sama dengan mandat lain seperti peningkatan kesejahteraan. Sekarang saatnya bagi pemerintah daerah mengintegrasikan upaya mereduksi risiko bencana ke dalam berbagai aspek pemerintahan di daerah, termasuk penyusunan suatu peraturan daerah (PERDA) sebagai implementasi dari UUPB di daerah.
Pelajaran yang dipetik dari penanganan berbagai bencana di daerah selama ini adalah diperlukannya suatu dasar hukum yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana. Dengan ini diharapkan dapat dikurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. PERDA adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.
Dalam konteks Kabupaten Batang Hari, diperlukan suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilatar belakangi pemikiran bahwa Kabupaten Batang Hari dikategorikan sebagai kawasan yang rentan bencana. Kombinasi berbagai karakter geografis, klimatologis, geologis dan demografis, menempatkan provinsi ini sebagai salah satu provinsi dengan potensi ancaman bencana paling kompleks di Indonesia.Secara historis, kejadian bencana terus terjadi secara berulang di hampir seluruh kabupaten.
Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuanketentuan pokok sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau BPBD. Karena itu tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; pelindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, karena itu Pemerintah Provinsi mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat antara lain dalam: kegiatan pencegahan; pengembangan dan penerapan upaya untuk mengurangi risiko bencana; pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal; pemanfaatan dan pengembangan teknologi modern dan lokal dalam sistem peringatan dini; penyediaan dan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana; mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim.
4. Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan penganggarannya diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APBN dan APBD. Pemerintah Daerah pun dapat menerima bantuan dari masyarakat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Penggunaan dana secara rutin dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana siap pakai untuk penanganan tanggap darurat.
5. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.