PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 35 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 03.A TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan Pelayanan Publik serta memperhatikan karakteristik pekerjaan dan beban tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah ,maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Pegawai Negeri Sipil.Dan Pegawai Tidak tetap Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu untuk diadakan perubahan kembali karena ada ketentuan dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
o
^
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerinatahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
^
^
Menetapkan
:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah daerah dan Pimpinan Serta Anggota DPRD;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01 /PM/2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25 );
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18):
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25).
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.
^
O
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Pegawai negeri Sipil, Dan Pengawai TidakTetap Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin ( Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 35 ) diubah sebagai berikut:
1. KETENTUAN UMUM pada Pasal 1 ditambah (5) Lima angka yang semula (13) tiga belas angka menjadi 18 (delapan belas ) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil.dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara,Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Anggota DPRD Kota Banjarmasin;
6. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Tidak Tetap atau pejabat lainnya yang disamakan baik secara perseorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ketempat yang dituju;
7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerahKabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota ketempat kedudukan;
8. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
9. Ad Cost (Biaya Riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
10. Lumsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya;
11. Datasering adalah penugasan sementara waktu;
12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke kota tujuan;
13. Perjalanan Dinas Khusus Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kota Banjarmasin;
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik;
15. 15.Surat Izin Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas keluar negeri;
16. Izin adalah izin pemerintah terkait perjalanan dinas ke luar negeri;
17. 17.Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri yang selanjutnya disebut paspor dinas adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat pemerintah daerah yang berangkat keluar negeri dalam rangka tugas resmi yang bersifat diplomatik;
18. Exit Permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas;
19. ^
r^
- 19.Visa adalah dokumen pemberian izin masuk suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuantertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
2. Ketentuan pada BAB II, Pasal 2 ayat (1) ditambahkan satu (1)hurup dan satu (1) Pasal, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana ayat (1) hurup c dilakukan dalam rangka:
- a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Studi banding;
- d. Seminar/lokakarya/konferensi;
- e. Promosi potansi daerah;
- f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- g. Pertemuan internasional; dan/atau
- h. Penandatanganan perjanjian internasional.
3. Ketentuan pada BAB IV tentang PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH, Pasal 14 ayat (2) dihapus dan ditambahkan 4 (empat) ayat , sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 14

- (1) Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk Perjalanan Dinas ke luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD disediakan biaya tarif tiket kelas bisnis, sedangkan bagi Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT)dan pejabat lainnya disediakan biaya tariftiket kelas ekonomi.
- (2) Tarif Perjalanan Dinas dengan pesawat udara untuk Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD dengan biaya tarif tiket kelas bisnis disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggung jawaban hams melampirkan tiket, kuitansi pembelian tiket, boarding pass keberangkatan, kedatangan transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit
3. (3)Tarif Perjalanan Dinas dengan pesawat udara untuk Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Pejabat Eselon, Staf dan PTT dengan biaya tarif tiket kelas ekonomi disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggung jawaban hams melampirkan tiket, kuitansi pembelian tiket, boarding pass keberangkatan, kedatangan transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.
- (4) Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Asisten, StafAhli, Pejabat Eselon dapat menggunakan tiket pesawat udara kelas bisnis apabila keadaan pada saat itu dianggap mendesak.
- (5) Daerah tujuan Perjalanan Dinas dengan menggunakan pesawat udara adalah sebagaimanateriampir dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
o
4. Ketentuan pada BAB VI Pasal 20 ditambahkan satu (1) Pasal sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 20

A
Perjalanan Dinas Luar Negeri khusus Walikota disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 kolom 5 dihapus dan dirubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
| | | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | TINGKAT BIAYA | |
|----|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| NO | URAIAN | WALI/ WAWALI | PIMP.DPRD | SEKDA/ ANGGOTA DPRD/ ESELON II | ESELON III | ESELON IV | STAF/PTT | KET |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | (Jang Harian | 900.000,- | 900.000,- | 700.000,- | 500.000,- | 400.000,- | 400.000,- | |
| 2. | Transport Lokal | 150.000,- | 150.000,- | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- | (H-2T/ orang |
| 3. | Transport Bandara | 500.000,- | 500.000,- | 400.000,- | 400.000,- | 400.000,- | 400.000,- | Per orang sesuai |
| 4. | Tiket Pesawat Udara (PP) | - | - | - | - | - | - | Lampiran III |
| 5. | AirPort Tax | 80.000,- | 80.000,- | 80.000,- | 80.000,- | 80.000,- | 80.000,- | |
| 6. | Uang Penginapan | 1.100.000,- | 1.100.000,- | 950.000,- | 600.000,- | 500.000,- | 400.000,- | (H-I)T |
6. Lampiran III Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengn ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
/I
Ditetapkan diBanjarmasin
Pada tanggal 27 Januari eloi 1
.
WALIKOTA BANJARMASIN,^
at. UHIDIN
*r
"
0&gt;
Diundangkan diBanjarmasin Pada tanggal 28 Januari 2011
^SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, /
BERITA DAERAH KOTABANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 3.A
r^
r\
RUTE PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK SEKRETARIS DAERAH, ANGGOTADPRD, ASISTEN, STAF AHLI, PEJABATESELON, STAF DAN PTT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
| NO. | KOTA | TRANSIT | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Banjarmasin - Jakarta | - | Berlaku juga untuk rute Bjm Botabek |
| 2 | Banjarmasin - Surabaya | - | Berlaku juga untuk rute Bjm-Semarang/Solo |
| 3 | Banjarmasin - Jogjakarta | - | Berlaku juga untuk rute Bjm - Samarinda |
| 4 | Banjarmasin - Balikpapan | - | |
| 5 | Banjarmasin - Palangkaraya | | |
| 6 | Banjarmasin - Denpasar | Transit | |
| 7 | Banjarmasin - Makasar | Transit | |
| 8 | Banjarmasin - Mataram | Transit | |
| 9 | Banjarmasin - Kupang | Transit | |
| 10 | Jakarta - Pontianak | Transit | |
| 11 | Jakarta - Bandung | Transit | |
| 12 | Jakarta - Banda Aceh | Transit | |
| 13 | Jakarta - Medan | Transit | |
| 14 | Jakarta - Pekan Baru | Transit | |
| 15 | Jakarta - Padang | Transit | |
| 16 | Jakarta - Palembang | Transit | |
| 17 | Jakarta - Bengkulu | Transit | |
| 18 | Jakarta - Bandar Lmpung | Transit | |
| 19 | Jakarta - Batam | Transit | |
| 20 | Jakarta - Dumai | Transit | |
| 21 | Jakarta - Bangka Belitung | Transit | |
| 22 | Jakarta - Jambi | Transit | |
| 23 | Banjarmasin - Manado | Transit | |
| 24 | Banjarmasin - Gorontalo | Transit | |
| 25 | Banjarmasin - Kendari | Transit | |
| 26 | Banjarmasin - Jayapura | Transit | |
| 27 | Banjarmasin - Timika | Transit | |
| 28 | Banjarmasin - Manokwari (Papua Barat) | Transit | |
| 29 | Banjarmasin - Ternate (Maluku Utara) | Transit | |
| 30 | Banjarmasin - Ambon | Transit | |
| 31 | Banjarmasin - Mamuju (Sulawesi Barat) | Transit | |
| 32 | Banjarmasin - Palu (Sulawesi Tengah) | Transit | |
WALIKOTA BANJARMASIN,
r
H. MUHIDIN
n
n
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
:
03.A Tahun 2011
TANGGAL
: 27 Januari 2011
RUTE PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA
| NO. | KOTA | TRANSIT | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Banjarmasin - Jakarta | - | Berlaku juga untuk rute Bjm Botabek |
| 2 | Banjarmasin - Surabaya | - | Berlaku juga untuk rute Bjm-Semarang/Solo |
| 3 | Banjarmasin - Jogjakarta | - | Berlaku juga untuk rute Bjm - Samarinda |
| 4 | Banjarmasin - Balikpapan | - | |
| 5 | Banjarmasin - Palangkaraya | | |
| 6 | Banjarmasin - Denpasar | Transit | |
| 7 | Banjarmasin - Makasar | Transit | |
| 8 | Banjarmasin - Mataram | Transit | |
| 9 | Banjarmasin - Kupang | Transit | |
| 10 | Jakarta - Pontianak | - | |
| 11 | Jakarta - Bandung | - | |
| 12 | Jakarta - Banda Aceh | - | |
| 13 | Jakarta - Medan | - | |
| 14 | Jakarta - Pekan Baru | - | |
| 15 | Jakarta - Padang | - | |
| 16 | Jakarta - Palembang | - | |
| 17 | Jakarta - Bengkulu | - | |
| 18 | Jakarta - Bandar Lampung | - | |
| 19 | Jakarta - Batam | - | |
| 20 | Jakarta - Dumai | - | |
| 21 | Jakarta - Bangka Belitung | - | |
| 22 | Jakarta - Jambi | - | |
| 23 | Banjarmasin - Manado | - | |
| 24 | Banjarmasin - Gorontalo | - | |
| 25 | Banjarmasin - Kendari | - | |
| 26 | Banjarmasin - Jayapura | - | |
| 27 | Banjarmasin - Timika | - | |
| 28 | Banjarmasin - Manokwari (Papua Barat) | - | |
| 29 | Banjarmasin - Temate (Maluku Utara) | - | |
| 30 | Banjarmasin - Ambon | - | |
| 31 | Banjarmasin - Mamuju (Sulawesi Barat) | - | |
| 32 | Banjarmasin - Palu (Sulawesi Tengah) | - | |
WALIKOTA BANJARMASIN,
MUHIDIN
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENT ANG
INVESTASI PEMERINTAH OAERAH
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efekti( maka perlu melakukan lnvestasi Oaerah dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebagai bagian dari penerimaan daerah:
- b. bahwa untuk tertib admln1s!rasi dalam pengelolaan keuangan dacrah berdasarkan Pasa1 41 aya\ (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat 7 Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penge!olaan Keuangan Daerah scbagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pertu membentuk peraturan daerah:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana denaksud pada hurur a dan huruf b di atas. perlu membenluk Peraturan Oaerah tentang lnvastasl Pemerin\ah Oaerah.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepo!isme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahon 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355);
Menimbang
Mengingat
·
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR TAHUN 2011
TENT ANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- a. bahwa da!am rangka mengoptima!kan pengelolaan keoangan daerah secara efisien dan efek!if, maka per1o melakukan lnvestasi Oaerah dengan tojuan mendapatkan keuntongan sebagai bagian dari penerimaan daerah:
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta ontok melaksanakan ketenluan pasal 71 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di obah dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 59 Tahon 2007 per1u membentok peraturan daerah,
3. c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di alas, per1u membentuk Peraturan Oaerah lentang lnvestasi Pemerintah Oaerah.
4. 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-ondang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keoangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
3. Undang-undang Nomor 1 Tahon 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahon 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355):
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400):
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004- Nomor 125, Tambahan lembaan Negara Republtk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana te!ah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Penggan11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); yang telah diubah dengan Undang·undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemenntahan Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844):
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republrk Indonesia Nomor 4438).
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 lentang Pembentukan Kabupaten Kepu!auan Siau Tagulandang Biaro di Provmsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOOlOr 17, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4691).
13. 10.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesm Nomor 4576),
14. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 lentang Pengelolaan Sadan Layanan Umom (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
15. 12.Peraturan Pemerintah Nomoe 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia NomOf 4503).
16. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. 14.Peraturan Pemerinlah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. 15.Peraturan Pemerintah NomOf 56 Tahun 2005 tenlang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4576). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 lentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Repubkk Indonesia Nomor 4576),
19. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republ,k Indonesia Nomor 4577);
20. 17.Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Penge1olaan Keuangan Oaerah (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578);
21. 18 Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mmimal (lembaran Negara Repubhk lndOflesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4585);
22. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pe!aporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerinlah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubt1k Indonesia Nornor 4614);
23. 20.Peraturan Pemennlah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Repullk Indonesia 4738);
24. 21 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerinlah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
Menetapkan
- 22.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mente,i Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
23. Peraturan Oaerah Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sadan Usaha Milik Oaerah (lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Ta9ulandang aero Tahun 2009 Nomor 5).
Oengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO
dan
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO
MEMUTUSKAN ;
PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
SABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 6

- (1) lnvestasi jangka peodek merupakan investasi yang dapat segera dipeljua1betikanldicairkan, diluJukan da1am rangka manajemen kas dan befesiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) butan.
- (2) lnveslasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito beljangka waktu 3 (tiga) bulan aampar dengan 12 (dua belas) bulan yang dapal diperpanjang secara otomatis. pembeban Surat Utang Negara (SUN), Sertifik.al Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
N/A
Pasal 7

- (1) lnvestasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk d1miliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang te1diri dari investasi permanen dan non permanen.
- (2) lnvestasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemihkan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibel1 Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan unluk dicairkan dalam memenuhi kebuluhan kas jangka pendek.
N/A
Pasal 8

lnvestasi pennanen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) bertujuan untuk dimilik1 secara berkelanjutan tanpa ada nial untuk diperjualbel1kan atau lidak d1tarik kembali. seperti kerjasama daerah dengan pihak keliga dalam bentuk penggunausahaanlpemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD danfatau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dim1liki Pemerintah Daerah untuk menghas1lkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
N/A
Pasal 9

lnvestasi non permanen sebagaimana dmaksud pada pasa1 7 ayat (1) bertujuan untuk dimihki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau sural utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jaluh tempo, dana yang disisihkan pemenntah daerah da!am rangka
I
pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
Pasat 10
Divestasi ada!ah pengurangan, penjualan danla\au pengalihan investasi Pemerintah Daerah alas penjua!an kekayaan daerah.
N/A
Pasal 11

- (1) Dwestast Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaall pembiayaan pada jenis hasil penjua1an kekayaan daerah yang d1p1sahkan.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah yang dial1hkan unluk d1investasikan kemball dianggarkan dalam penge!uaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
N/A
Pasal 12

Sumber dana investasi berasal dart :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belaraa Oaerah.
- b. Keuntungan dari investasi terdahulu.
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah.
N/A
Pasal 13

- ( 1) lnvestasi Pemerintah Dae rah dapat dianggarkan paling tinggi 1 (satu) persen dari total Pendapatan Asl1 Daernh, Dana Bagi Hasif dan Dana Alokasl Umum setelah dikurangi belan1a pegawai dan belanja operasionat tahun berkenan.
- (2) lnveslasi Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
N/A
Pasal 14

- (1) Sumber dana investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasa! 12 huruf a d1tempalkan pada rekening kas umum daerah.
- (2) Sumber dana investasi pemerintah sebagaimana dimak.sud dalam pasal 12 huruf b, dan huruf c dikelOla oleh PPKO.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan. dan pengelolaan dana dalam rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur dengan Peraturan Bu pan
KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH OAERAH
N/A
Pasal 15

- (1) Kewenangan pengelolaan investasi daerah me!iputi kewenangan regulasi. supervisi, dan operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan regulasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), pengelolah investasi daerah berwenanq dan bertanggungjawab :
3. a Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi daerah.
- b. Menetapkan kriteria pemenuhan kriteria perjanjian dalam pelaksanaan inveslasi daerah.
- c. Menetapkan tate cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi dalam hal terdapat penggantian alas hak kekayaan lntelektual. pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisr sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan investasi daerah berwenang dan bertanggungjawab;
- a. Melakukan kajian kelayakan dan membenkan rekcrnendasr alas pelaksanaan investasi daerah:
- b. Memonitor secara aktif pelaksanaan investasi daerah yang lerkait dengan dukungan pemenntah daerah:
- c. Melakukan pengendalian alas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan investasi daerah:
- d. Mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan alas pe1aksanaan investasi daerah dalam rangka waktu tertentu; dan
- e. Metakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi daerah termawk apabila terjadi kegagalan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pengelola investas1 daerah beiwenang dan bertanggungjawab:
- a. Mengelola dana investasi daerah;
- b. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana inveslasi dari instansi yang mengelola dana bergulir:
- c. Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi daerah yang berasal dariAPBD:
- d. Menetapkan status dan keb11akan penempatan dana danlatau barang dalam rangka evestasr daerah;
- e. Melakukan perjan1ian investasi dengan pihak ketiga terkail penempatan dana investasi:
18. Mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi dcierah;
19. g Mewakili dan me!aksanakan kewapban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
- h. Menyusun dan menandatangani perjanjian tnvestasf:
21. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
- j. Melakukan linclakan untuk dan alas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa alas perselisihan dalam pelaksanaan investas1: dan
- k. Melaksanakan investasi daerah dan divestasinya.
- (5) Untuk melaksanakan kewenangan dan pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bupati menunjuk Sekretans Oaerah sebagai kooromatcr Tm anggaran Pemerintah Oaerah. dan PPKD sebaqai Pejabat Pengelola Keuangan Oaerah.
HASIL INVEST ASI PEMERINT AH DAERAH
N/A
Pasal 16

- (1) Penerimaan Hasil lnveslasi Pemerinlah Daerah berupa deviden. bunga, keuntungan. dan bonus adalah merupakan pendapatan daerah yang sah.
2. {2) Penerimaan Hasil lnvestasi Pemerintah Daerah sebagaimana d1maksud ayat (1) dianggarkan pada APBD dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
I.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal2
Cukup jelas
Pasa!3
Cukup Jelas
Yang dimaksud dengan ·manfaat ekonomi" adalah keontungan berupa deviden, bunga, capital gain, dan perlumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan lnvestasr Pemerinlah Daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
Ayal (3)
Yang dimaksud dengan manfaat ekonoml, sosia! dan/atau manfaat lainnya adalah:
1. Keuntungan berupa deviden, bunga dan pertumbuhan ralai perusahaan yang mendapatkan mvestes! Pemerintah Daerah sejumtah da!am 1angka waktu tertentu.
2. Peningkatan berupa jasa dan keunlungan bagi hasil !nvestasi sejumlah tertentu dalam 1angka waktu tertentu.
3. Peningkatan pemasukan pajak bagi daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan danlatau
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejum!ah tertentu dan jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investas1 bersangkutan.
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal5
Cukup jelas
Pasa! 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
| Pasa.19 Cukup | • - | | | jelas | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|------|-------|
| Pasal 10 Cukup jelas | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO | | | | | |
| Pasal 11 Cukup jelas PaSaJ 12 Huruf a Penggunaan dana Anggaran Peodapatan dan Belanja Oaerah sebagai sumber dana investasi dapat dilakukan sebatas alokasi yang telah disetujui Rakyat Oaerah dalam Anggaran Pendapatan | dan ', PERUBAHAN STATUS KAMPUNG ONOONG, KAMPUNG PANIKI, KAMPUNG PASENG, KAMPUNG BEBALI, KAMPUNG BAHOI DAN KAMPUNG BALEHUMARA MENJAOI KELURAltAN ONOONG, KELURAHAN PANIK!, KELURAHAN PASENG, KELURAHAN BEBAU, KELURAHAN BAH01 DAN KELURAHAN BALEHUMARA | PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BlARO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG | b | Dewan Perwakilan Belanja Daerah | oleh | Huruf |
| Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud sumber lainnya dapat berupa dana yang berasal dan masya,akat/swasta untuk pemyediaan infrastruktur dan bidang lainnya Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas | OENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA; BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepalan polaksanaan pembangunan, peningkalan pelayanan masyarakat. optimalisasi polaksanaan fungsi pemerintahan dan pembefdayaan masyarakat da!am rangka | | | | | |
| Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jetas Pasat 17 | percepalan torwujudnya kosejahteraan. maka Kampung Ondoog, Kampung Panlki, Kampung Paseng. Kampung Bebali, Kampung Bahoi. Kampung Balehumara berdasarkan prakarsa masyarakat dengan momperhatikan syaral pembentukannya sesual kondisl SOSlal budaya setempat. memenuhi syarat untuk diubah sla\usnya menjadi Kelurahan Oodong, Kelurahan Panik!. Kelurahan Paseng, Kelurahan Bebah, Keltr.1han Bahoi dan Kelurahan Balehumara; | | | | | |
| Cukup je1as Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 | | | | | | |
| | b. bahwa perubahan status Kampung tcrsebut di atas menjadi Kelurahan telah diselujui lebih dari 213 (dua per tiga) penduduk dari masing-masing Kampung yang mempunyal hak pihh; c. bahwa untuk melaksanakan kelenluan Peraturan Manieri Oalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Ponghapusan | | | | | |
| Cukup jelas Pasal 21 | | | | | | |
| | dan Penggabungan Cesa scrta Pcrubahan Status Cesa menjad! Kelurahan pada Pasal 13 ayat (1) pefiu menetapkan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarl!.an perbmbangan sebagaimana dimaksud pada | | | | | |
| Cukup )elas | huruf a. hurur b dan hurul c. periu menetapkan Peraluran Ooorah Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Blaro tentang Perubahan | | | | | |
| LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO | Slatus Kampung Ondong. Kampung Panikl, Kampung Paseng, | | | | | |
| | Kampung Bebali. Kampung Bahol. Kampung Balehumara menjadl | | | | | |
| TAHUN 2011 NOMOR . | Kelurahan Oodong, Kelurahan Panlkl, Kelurahan Paseng, | | | | | |
| TAMBAHAN | | | | | | |
| | Kelurahan BebaU, KOU'ahan | | | | | |
| | | Bahol dan Keh.Kahan | | | | |
| | Balehumara. | | | | | |