Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa berdasarkan pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, telah dialokasikan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang; '
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan diperlukan pedoman/petunjuk teknis;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
-
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas D8;11 Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 \_Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemermtah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 1 1 · Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Seoagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;
- 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan Dan. Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan · Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Menetapkan
20. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
2. 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
23. Peraturan .Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang {Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 {Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN W AKIL KE PALA DAERAH KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

'
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil.Bupati Sintang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
•
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sm tang.
6. Ben�ahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wak1l\_Kep�a Daerah Kabupaten Sintang.
6. Bel�Ja Tidak Langsung adalah Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- ( 1 ) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini guna menciptakan tertib administrasi pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Sasaran dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- b. Meminimalisasi terjadinya penyimpangan penggunaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- a. Terwujudnya daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Terwujudnya tertib administrasi dan prosedur dalam pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 4

Penganggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 5

Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati dan Wakil Bupati.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 6

Besamya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi atau target Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi 3% (tiga per seratus).
- b. diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua per seratus).
-
·
·
- c. g�atas Rp 10.000.000.000,oo (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp (d .ooo.ooo\_.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 200.000.000,00 d·ut ratusJ.uta rupiah) dan paling tinggi 1,5% (satu koma lima per seratus).
- d. ia as Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 5 ( ?.000.000.?00,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 300.000.000,00 tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,80% (no! koma delapan no! per seratus).
- e. diatas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,40% (no! koma ei:npat nol per seratus).
- f. diatas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 60\_0.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0, 15% (no! koma satu hma per seratus). ·
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 7

P�mbagian alokasi biaya penunjang operasional antara Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan proporsi 60% (enam puluh per seratus) untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan 40% (empat puluh per seratus) untuk mendukung pelaksanaan tugas Waki! Bupati.
Sekretaris Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah menyusun anggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
BAB III - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
BAB III - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- ( 1 ) Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditampung dalam APBD pada Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. '
- (2) Penyusunan perencanaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 1

1
Pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :
- b. Bendahara Pengeluaran Kepala Daer.ah dan Wakil KepahaladDaerahaki�le�as�k didalamnya biaya penunjang op�ras1onal Kepala Daer an W ep a Daerah berkedudukan di Sekretanat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- a. Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termasuk didalamnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
,
- c. Untuk proses pencairan biaya penunjang operasional Kepala Da.erah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Setiap pengeluaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuktikan dengan daftar tanda terima yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diketahui oleh Pengguna Anggaran
BAB III - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban biaya\_ penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati diberlakukan sama dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan, di Sin tang pada tanggal,� Januari 2014
��TANG,t
�
/
ff11L TON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal,� Januari 2014
SEKREMARIS DAERAH KABUPATEN SINTANGE
ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR4