PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2 Tahun 2017
Tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
Berlaku: 2 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonnesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
SALINAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Institusi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Badan Narkotika Nasional Kota yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Jambi dalam hal ini adalah Wilayah Kota Jambi.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
10. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
12. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tibatiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
18. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan dan bidang sosial.
22. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
24. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang. dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Kota Jambi.
26. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha perusahaan di seluruh wilayah Kota Jambi.
27. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya. dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Kota Jambi.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kota Jambi.
29. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam prosses komunikasi massa seperti media massa cetak, dan media massa elektronik.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi :
- a. kemanusiaan;
- b. perlindungan;
- c. keadilan;
- d. pengayoman, dan
- e. kepastian hukum.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.
BAB IV - ANTISIPASI DINI
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan.
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Jambi dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pencegahan primer;
- b. pencegahan sekunder; dan
- c. pencegahan tersier.
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini;
- b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan. keagamaan dan kelompok Rawan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota .
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 9

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Sasaran
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 10

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :
- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.
Bagian Ketiga
Pencegahan melalui keluarga
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. membawa anggota keluarga yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.
Bagian Keempat Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 12

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Agama, Tokoh Adat danTokoh Masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL; dan
- c. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pihak Berwenang setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Bagian kelima Pencegahan melalui Satuan Pendidikan
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 13

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. Dalam rangka operasi pencegahan dapat dilakukan tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing yang dibiaya oleh APBD Kota Jambi;
- c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- d. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- e. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
- f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- i. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada IPWL; dan
- j. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 14

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 15

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 16

- (1) Apabila peserta didik terindikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program IPWL .
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.
Bagian Keenam Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 18

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain :
- a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah Daerah serta pihak swasta.
Bagian Ketujuh Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 19

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:
- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
- a. mewajibkan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara, antara lain :
- a. memiliki surat keterangan bersih dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik pemerintah daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang meyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. sewaktu-waktu dapat melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.
Bagian Kedelapan Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 23

Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain :
- a. mewajibkan kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman, spanduk, famplet yang menyatakan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya; dan
- f. dilarang menyediakan tempat/menfasilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Bagian Kesembilan
Pencegahan melalui Pemondokan dan/atau Asrama
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 24

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara:
- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan Sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak berwajib; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.
Bagian Kesepuluh Pencegahan melalui Media Massa di Daerah
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 25

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:
- a. melakukan Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. tidak menyajikan informasi, iklan dan tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Bagian Kesebelas
Pencegahan melalui Tempat Ibadah
BAB V - PENCEGAHAN
Pasal 26

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dilaksanakan melalui:
- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.
BAB VI - PENANGANAN
Pasal 27

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika; dan
- b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
- a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
7. b.
8. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika;
- c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
- d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.
BAB VI - PENANGANAN
Pasal 28

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesment.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.
BAB VI - PENANGANAN
Pasal 29

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib melakukan asesment terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.
BAB VI - PENANGANAN
Pasal 30

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orangtua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.
Bagian Kedua Rehabilitasi
BAB VI - PENANGANAN
Pasal 31

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
- c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut :
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Bagian Ketiga Tempat Rehabilitasi
BAB VI - PENANGANAN
Pasal 32

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENANGANAN
Pasal 33

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika dapat menunjukan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera
2. dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
- a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan
- b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.
BAB VI - PENANGANAN
Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitas.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 35

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
- (2) Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
- a. IPWL yang berada di wilayah Kota memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan Kota untuk rehabilitasi medik dan Dinas Sosial Kota untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNN Kota;
- b. data/informasi Kegiatan IPWL dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi; dan
- c. dalam hal BNN Kota menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota.
- (4) Walikota melaporkan Kegiatan IPWL di wilayah Kota Jambi kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada:
- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan
- b. Kapolda Jambi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan.
- (6) Data/Informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
- a. jumlah pecandu narkotika yang ditangani;
- b. identitas pecandu narkotika, usia dan jenis kelamin dan jenis zat narkotika yang disalahgunakan;
- c. lama pemakaian;
- d. cara pakai zat;
- e. diagnosa; dan
- f. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.
BAB VII - PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 36

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.
Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi
BAB VII - PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 37

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Walikota dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten, SKPD yang membidangi Kesbangpol dengan beranggotakan Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial Kota, BNNK, Polresta Jambi dan yang membidangi.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan prosedur wajib lapor;
- b. cakupan proses wajib lapor;
- c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
- d. kualitas layanan IPWL;
- e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
- f. jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba.
BAB VIII - PASCA REHABILITASI
Pasal 38

- (1) Terhadap pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikut sertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Walikota melalui SKPD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNNK dan beranggotakan SKPD terkait.
BAB VIII - PASCA REHABILITASI
Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
- a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
- b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
- c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sosial.
BAB IX - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat berwenang atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika;
- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada Aparat berwenang atau BNNK;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

- (1) Walikota melalui SKPD yang mebidangi Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Walikota melalui SKPD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat membentuk tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan walikota
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 42

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 43

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif; dan
- e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Diundangkan di Jambi pada tanggal, 2 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd
DARU PRATOMO
LEMBARAN DAERAH JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (2/2017)
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi
Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 2 Februari 2017
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA