Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 13 Tahun 2002
N/A
Preamble

Mengingat
5. Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat 4188);
2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/PER/ M.KUKM/11/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUMKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN W ALIKOTA TENTANG PENGALIHAN PENGURUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA, UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masingmasing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pasar adalah pasar yang ada di Kota Bima
9. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Bima.
10. Pusat Layanan Usaha Terpadu yang selanjutnya disingkat PLUT adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Bima.
11. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat Pembuangan Akhir sampah Kota Bima.
12. disingkat UPT Dinas dalam Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya mempunyai tugas membantu Kepala melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas. 12.
BAB II - PENGALIHAN PENGURUSAN
Pasal 2

Dengan Peraturan W alikota ini, mengalihkan pengurusan:
- Kawasan Permukiman. a. Unit Pelaksana Teknis Rusunawa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Perumahan dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Pasar dan Unit Pelaksana Teknis PLUT dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Unit Pelaksana Teknis TPA Sampah dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman ke Dinas Lingkungan Hidup.
BAB II - PENGALIHAN PENGURUSAN
Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
BAB III - PENGALIHAN KEPEGAWAIAN, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang dialihkan.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kedua Aset dan Dokumen
BAB III - PENGALIHAN KEPEGAWAIAN, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 5

- (1) Seluruh aset dan dokumen pada UPT tersebut dialihkan menjadi aset dan dokumen pada Perangkat Daerah yang dialihkan.
- (2) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. barang milik/ dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak atau yang dimanfaatkan oleh UPT;
- b. hutang piutang UPT yang kegunaannya untuk daerah; dan
- c. dokumen yang karena sifatnya dibutuhkan oleh Pemerintahan Daerah.
- (3) Pengalihan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0
BAB IV - PENDANAAN
Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang baru, gaji dan tunjangannya dibebankan pada Perangkat Daerah yang dialihkan.
BAB IV - PENDANAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat dari pengalihan pengurusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pelaksanaan pengalihan pengurusan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
/- 'M. QURAIS H. ABIDIN
j\_
Ditetapkan di Kota Bima padatanggal 3 3-omu&lt;11r'1 2017
~ALIKOTA
BIMA, ~
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 3 ~nvar ·1 201 7
KOTA BIMA,
MUKHTAR
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR ~