PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 47 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR47 TAHUN 2015
TENT ANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa Kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Men ten Keuangan/Gubernur/Bupati/ Walikota, dan berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa pengadaan barang dan atau/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat ( 1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalarn rangka efektifitas dan efisiensi dalarn memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dari kegiatan Pengadaan Barang dan jasa, di pandang perlu ditetapkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pad huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapk a dengan Peraturan Bupati Sintang; an
I
r..1engingat
1. 195 9 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun t Nomor 3 d oarura . k t Penetapan Undang-Un ang Daerah Ting a Tahun 1953 tentang Pembentukan ara Republik II Di Kalimantan (Lembaran Neg9 Tambahan Indonesia Tahun 1953 Nomor · � Nomor 352) Lembaran Negara Republik Indonesi Negara . d (Lembaran 2 Sebagai Undang � Un ang 59 Nomor 7. , Republik Indonesia Tahun 19 blik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Repu Nomor 1820);
2. n 1999 ten tang Undang-Undang Nornor 28 Tahu lh Dan Bebas Penyelenggaraan Negara Yang B � rsi e (Lembaran Dari Korupsi, Kolusi D'.'111 Nepotis;9 Nomor 75, Negara Republik Indonesia Tahun 1 blik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Repu Nomor 3851);
3. Tah 1 999 ten tang Undang-Undang Nomor 31 un . L baran Pemberantasan Tindak Pidana xorupsi ( em 140 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor . ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 � , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan Sistem Perencanaan Pembangunan (Lemb g Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor roa: Tambahan Lembaran Negara Republik lndon ·' Nomor 4421); eaia
.. ·.
]'
8. 20 04 tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun . tah pusat P . a Pemenn enmbangan Keuangan Antar Negara D . ah (Lembaran an Pemermtahan Daer 4 Nomor 126, Republik Indonesia Tahun 200 bl'k Indonesia Tambahan Lembaran Negara Repu 1 Nomor 4438);
9. 2009 tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun blik Indonesia Kesehatan (Lembaran Negara Repu Lembaran Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. ah 2009 tentang Undang-Undang Nomor 44 T un blik Indonesia Rumah Sakit (Lembaran Negara Repu 1 baran Tahun 2009 Nomor 153, Tarnbahan Lem Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l\_ l Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tent � g Aparatur Sipil Negara (Lembaraan Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200 5 tentang Sistem Inform � si Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 05 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republ'k Indonesia Nomor 4576); 1
Menetapkan :
23. p . Nomor 1 eraturan Daerah Kabupaten Smtang · tah Tahun 2008 tentang Urusan Pemenn ten � bupaten Sintang (Lembaran Daerah Kab �� an Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tam . Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l) '
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor k � Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perang h Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daera2 Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nom&lt;?r ' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah denga � Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No1:1or Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sint � Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daer Kabupaten Sintang Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILA! PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang;
7. Rumah Sa.kit adalah Rumah Sa.kit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang;
8. Rumah Sa.kit umum adalah rumah sakit yang 1:Ile � yelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jerus penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya;
9. Direktur adalah D · M hammad trektur Ruman Sakit Umum Daerah Ade u Djoen Sintang;
10. Badan Layanan Um . BLVD adalah Satuan Keria p um Daerah yang selanjutnya dismgkat kerja ·J erangkat Da ah U it K la pada satuan pemgkat daerah ct· L" er atau m erj d"b tuk untuk memberikan 11 ingkungan Pemerintah Daerah yang t en n ediaan · pe ayanan kepada masyarakat berupa pe Y � ,:ang/Ja � :{ang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntu � gar:1 �� am d ktr:ifie ukan kegiatannya didasarkan pada prinsif efes1ens1 pro u 11tas.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang -z: L � yanan\_ Umum Daerah (BLUD) pada batas-batas tertentu y g dikecualikan dari ketentuan b lak yang er u umum.
4. . b t 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah PeJa a pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
15. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Konsultansi/ Jasa lainnya.
16. Kelompok Kerja Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
17. Jenjang Nilai adalah nilai rentang nilai pekerjaan yang digunakan sebagai dasar dalam menetukan metode pengadaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
18. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ J asa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
19. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Ba � an Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang.
1
I
·
'
- (2) Tujuan ditetapkannya Pera . . a. turan u:u\_adalah:
- b. � eIJarnmnya ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih mu � : engan pr?ses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mu ; � ::::ik � B dengan kebutuhan untuk mendukung ! ��� c::: � Daerah Ade M h adan Layanan Umum Daerah Rumah S u ammad Djoen Sintang.
3. tercapainya efektifi . an umum kepada masyarak tas dan efls1ensi serta kual1tas pelayan an dari kegiatan Pengad at tanpa mengutamakan pencarian keuntung tjmum Daerah Ru ah � barang dan jasa pada Badan Layan � . · · m Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang,
BAB III - PELAKSANAAAN PENGADAAN BARANG / JASA
Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang /Jasa pada BLUD RSUD Ade Muhammad Djoe°: Sintang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang I jasa. '
- (2) Penga � an Barang /Jasa dilakukan berdasarkan pinsip-prinsip :
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- d. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persayaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yangjelas dan transparan;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengad � bar � ng/jasa yan � ditetapkan pemimpin BLVD RSVD Ade Muhammad Djoen Smtang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan b\_arang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLVD.
r
I
BAB III - PELAKSANAAAN PENGADAAN BARANG / JASA
Pasal 4

- (1) BLUD RSUD Ade M h nuh dapat diberikan fleksibilit u bammad Djoen Sin tang dengan statusl pe nnya dari ketentuan yang as erupa pembebasan sebagian ata � se uru merintah . umum ba . d b rang/Jasa pe sebagrumana ct· gi penga aan a t alasan efektifitas dan/ � ts � d \_dal".1111 Pasal 3 ayat (1, ap'.3-bil � � d;t � o RSUD Ade Muhamm d D' si � ms1 yang ditetapkan oleh pimpm � a roen Sm tang yang disetujui oleh Bupat1.
- (2) Fleksibelitas sebagaiman ct· (l) diberikan terhadap pengadaan b . a imaksud pada ayat , arang/Jasa dengan sumber dana dari:
- b. Hibah tidak terikat·
4. J L a. asa ayanan;
- c. Hasil kerja sarna d � ngan pihak 1 .. d d Lai 1 run,
6. 1 · an ) g sah · n- run pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD yan
·
- (3) Untuk � engadaan barang/jasa dengan sumber dana dari hib3!1 teri ��� d � pat dilakukan dengan berdasarkan ketentuan pengadaan dari pemb h1b � , atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
BAB III - PELAKSANAAAN PENGADAAN BARANG / JASA
Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja pada Rumah Sakit Umum daerah Ade Muhammad Djoen Sintang berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.
BAB IV - JENJANG NILAI
Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah penyediaan barang/jasa rutin untuk menunjang operasional pelayanan rumah sakit.
- (2) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut
- a. untuk pengadaan barang atau jasa lainnya, terdiri dari:
- 1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- 2) Pengadaan barang/Iasa deng � nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai ?engan\_ Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dil � ukan dengan metode penunjukan langsung k � pada penyedia barang /jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan kecuali pengadaan obat dan bahan alat kesehatan habis pakai dilakukan dengan metode penunjukan langsung/ pengadaan Langsung dengan tidak mengikutijenjang nilai tersebut;
I'
I
- 3) Pengadaan b . . . 1 500.000.000,oo (satu mil � ang/Jasa dengan nilai d13:tas Rp. · dengan metod � Pelelan var hma ratus juta rupiah) d1laln � kan memenuh1 gan Umum kepada penyedia barang /Jasa yang syarat Yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- 4) Pengad · . . ai dengan Rp. aan raea konsultan dengan nilai satnP adaan f 00.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaku � an �� f yang 9:11gsung kepada penyedia jasa yang memenuh1 sy ditentukan dalam dokumen pengadaan;
3. b unt k . d an ketentuan · u pengadaan pekerjaan konstruksi sesuru eng I· sa yang Peraturan Perundang-Undangan tentang pengadaan barang ja berlaku.
4. ) P d . . ebagaimana (3 roses an mekan1sme pengadaan barang I jasa lrunnya s 3) dimak � ud pada ayat (2) huruf a angka 1), angka 2) dan angk �� sebagaimana \_tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merup bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Dal . . · dimaksud (4) am penetapan penyedia barang ctan/atau jasa sebagrumana . . pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dan P\_eJabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLVD RSUD Ade Muhammad Djoen Sm tang dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (l) Sebagai Petunjuk Pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2012 Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1317, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - PENUTUP
Pasal 8

peraturan ini berlaku sejak t . anggaI diundangkan.
Agar setiap orang mengetah . . dangan Peraturan ini dengan penem umya, memenntahkan pengun ' patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal ,o .:J t.t.h'
�
AN
�
J.MILTorf CROSBY
2015
Diundangkan di Sintang
pada
tanggal ?io :::Jul,'
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, rOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 't7
07453
TANGGAL
TENT ANG
- PERATURAN
BUPATI SINTANG
NO MOR
A7 , TAHUN 2015
&gt;c, ::JUl..\
TAHUN 2015
JENJANG NILA! PENGADAAN BARANG/JASA P::firi BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH S UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
PROSES DAN MEKANISME PENGADAAN BARANG / JASA LAIN NY A PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
LAMPIRAN
A. KETENTUAN UMUM
1. Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan u � ur � Daerah (BLUD) Ruman Sakit Umum Daerah Ade Muhammad D3oe . Sintang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku b?-g 1. pengadaan barang/jasa Pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/ jasa lainnya.
2. Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk:
- (a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/PekerJailll: Konstruksi/ J asa Lainnya yang bernilai paling tmgg � Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015;
- (b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari hasiljasa layanan Tahun 2015;
- (c) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 dan dari hasil jasa layanan Tahun 2015.
3. Penunjukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk:
- (a) Pengadaan langsung atau penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp. 500.000.000.,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 1.500.000.000.,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari hasiljasa layanan Tahun Anggaran 2015;
- (b) Pelelangan Umum untuk paket Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.1.500.000.000,00 ((satu milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari hasil jasa layanan Tahun Anggaran 2015;
- (c) Pengadaan langsung untuk jas � konsult � dengan n\_ilai di atas Rp. S0.000.000,00 (lima pulu � juta . rupiah) sampai ctengan Rp. 20o.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang bersumber dari hasil jasa layanan Tahun Anggaran 2015;
'
., ' ., ! .
�
3
- c) keselamatan/perlindungan masyarakat yang � ;laksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus 1
2. -akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
3. ak';lkan segera, termasuk:
4. -dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
5. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat meng-hentikan kegiatan pelayanan publik.
6. B � ang/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya � apat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lamnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. 2.
- e. Kriteria B � ang khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang meT?ungkmkan dilakukan Penunjukan Langsung . adalah kegiatan yang mendukung operasional rumah sakit yang tertuang didalam Rencana Bisnis dan Anggaran Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR '?-8 TAHUN
2013 TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURA TENTANG STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013 BAGI PEJABAT NEGARA A PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NEGERJ SIPJL ' PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI ' D A N PEGAWAJ TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTAN0,
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka ' menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat lainnya yang setara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Kebijakan Pemerintah terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak yang mempengaruhi harga barang dan jasa, maka dipandang perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat La\_innya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
O Ol�3
Mengingat
- d. bahwa unt k huruf u melaksanakan maksud tersebut pada denga \; huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan n eraturan Bupati Sintang;
2. 1 · Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang ����tapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun K li tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 1 a imantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 953 Nornor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); .
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak . Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 ter.tang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
8. Undang-Undang ...
- 8 Und · ang-Und Pemeriksaa ang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keua n Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Tahu�g� Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia RepubJ'k o 4 Noi:nor 66, Tambahan Lembaran Negara I Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-U d . p . n ang Nornor 32 Tahun · 2004 tentang 1;:enn \_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ne onesia Tahu\_n 2004 Nomor 125, Tambahan Lem\_baran gara Repubhk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 1 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemermtah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712);
- 1 5 .
- Peraturan p . Pengelolaan emermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Republik Ke�angan Daerah (Lembaran Negara Lemb Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan aran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l6. Peraturan p · p d emenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang p e o�an Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan emermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54 Tambahan Lembaran N , ' egara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17· Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik , Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomo/4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ;
- 21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat oaerah Ka bu paten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 ) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
Menetapkan
23. Peraturan D i 2006 tent aerah Kab�paten Sintang Nomor 8 Tahun Lingkung ang Peny1d1k Pegawai Negeri Sipil Di Daerah �nb Pemerintah Kabupaten Sin tang (Lembaran Tambahan aL upaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9, 8); embaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
24. Peraturan D ah 2006 aer Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun D aJientang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Taer Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 amb h ' 25 s a an\_Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor ) ebaga1mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang {Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang tentang Peruba\_han At P turan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Standar Biaya as era . 8 · p · b N p · b · P · 1 Dinas Dalam Negen agi eja at egara, eja at Lainnya Yang erJa anan . . . S t p wai Negeri Sip1l dan Pegawai Tidak Tetap Atas Behan Anggaran p e :a, tega dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (;;ri:ao:rah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 14) telah diubah sebagai berikut:
- 1 . Ketentuan Pasal 6 ayat (2) berikut : diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
Pasal 6
- ( 1 ) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
- ' c. biaya penginapan;
- b. biaya taksi·
'
- d · uang harian yan k . an k g menca up uang makan, uang saku dan biaya . g utan setempat (transportasi lokal];
- . e Ian an angkutan jenazah;
- e. biaya pem ti d
'
- f. biaya transportasi keluarga;
- (2) Biaya Transp\_ortasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya tiket moda transportasi udara, moda transportasi 18:ut dan I?oda transportasi darat yang diperlukan untuk perjalanan dinas dan tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, yang terdiri dari biaya pembelian tiket dan airport tax moda angkutan udara, tiket moda angkutan laut dan/atau tiket moda angkutan darat yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah.
- (3) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan/terminal, diberikan untuk perjalanan dinas ke luar daerah dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut : . . . .
- a. pelaksana Perjalanan\_ Dinas d1benk8:n biaya. penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan perjalanan dinas dengan besaran biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum d\_alam La�piran IV Peraturan ini.
- b. Biaya penginapan sebaga1mana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
8. Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat k�tempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat d1ba�arkan/ diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan. (6)
- (7) Biaya transporta\_si dan angkutan. sete�pat bagi Ajudan/ supir / Motons yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (8) Biaya tran . 0 01. 9 9 sportas1 an k bandara/terminal b . g \_utan setempat dan taksi dari dan ke perjalanan dina k rgi AJudan/Supir/Motoris yang melaksanakan menggunakan k:nde uar daerah kabupaten tidak dibayarkan selama araan dmas jabatan.
- (9) Biaya transportasi k Negara/Pejabat L . e luar daerah kabupaten bagi Pejabat dapat menggu kamnya Yang Setara, Pejabat Eselon II dan Ajudan na an moda transportasi udara.
12. ( 10) Selain Pejabat b . perjalanan di se agaimans dimaksud pada ayat (9) melakukan trans t . nas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda ting par asib udara, maka biaya transportasi dibayarkan setinggiginya se esar standar biaya moda transportasi darat.
13. ( l l) Standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a tercantum dalarn Lampiran I Peraturan ini.
14. ( 1 2) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan lII Peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 13 huruf d diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

3
Disamping Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka untuk perjalanan dinas ke luar Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ke luar Daerah Kabupaten Sintang dan Ke Dalam Daerah Kabupaten Sintang:
- a. apabila Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan hanya dibayarkan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang akan diternpuh, sedangkan biaya transportasi, biaya angkutan setempat dan biaya taksi dari dan ke bandara/ pelabuhan/ terminal tidak dibayarkan;
- b. apabila Pejabat Negara/P�jabat Lai:-nya Yang Setara serta Pejabat Eselon II melakukan Perjalanan Dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda angkutan transportasi udara, maka biaya bahan bakar minyak tidak dibayarkan; ·
- c. biaya bahan bakar minyak �anya dipen:1ntukan bagi kendaraan dinas jabatan berdasarkan penunJukan sesuai keputusan Bupati;
- d. apabila perjalanan �iina� menggunakan k�ndaraan dinas operasional atau kendaraan pnbad1, maka uang hanan dan biaya transportasi tetap dibayarkan;
5. untuk Perjalanan dinas Lanjutan diberikan biaya transportasi sesuai kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini; e.
- f. perjalanan dina . 0 o\_� 0 0 b di s Plndah d .b . b arang 1sesuaikan d 1 en antuan untuk biaya angkutan engan moda transportasi yang digunakan.
3. Ketentuan Pasal 25 ay t ( l . berikut : a l) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai
N/A
Pasal 25

- ( 1 ) SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas· '
- (2) Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan atau cacatcacat dalam �ulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang;
- (3) Pen:ibayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalarian dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (4) Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK) memeriksa dan menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas;
- (5) Pada SPD mencantumkan:
- a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk;
- b. tanggal tiba di tempat tujuan dan tanggal berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi yang dikunjungi;
- c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 6 {enam) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat Lain yang dituju diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran;
- (7) Perjalanan dinas ya?g telah selesai dilaksanakan\_ oleh s�tia� :ejabat Negara, Pejabat Lamnya Yang Setara, Pegawai Negen S1p1l, dan Pegawai Tidak Tetap pada saat penyerahan SPD diwajibkan menyampaikan laporan singkat secara tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Y�� berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bup�tl, Ajudan dan Sopir tidak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud;
- (8) Pertanggungjaw bs . 0 0201 dinas dalam r� :n biaya\_ ko?tribusi pada pelaksanaan perjalanan diklat, sosialisasig d: mengikuti. kegiatan s�minar, bim\_bingan tekrris, undangan ke . n a�au kegiatan sejcrus dilerigkapi dcngan surat kontribusi J 1atan dan penyelenggara, kwitansi/bukti setor biaya keterangan 1 . an pen!'elenggara dan sertifikat / piagam/ surat amnya has1l kegiatan dari penyelenggara kegiatan;
- (9) Perjalanan dina d I daerah waiib s a am\_ rangka kaji terap/studi banding keluar banding k� dmenyampa1kan laporan lengkap hasil kaji terap/studi pa a Bupat1 Smtang;
3. Pertanggunoiawab bi . . . p 1 6 bl an iaya transportasi sebagairnana dirnaksud pada d asa . ayat ( 10) Peraturan ini wajib dilampirkan tiket, boarding pass an airport tax asli dan/ atau bukti moda transportasi umum lainnya; ( 10)
4. Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d Peraturan ini wajib dilampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak di kota tempat tujuan perjalanan dinas, dan kh�sus\_ untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi wajib d1lampirkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas; ( 1 1 )
5. ( 12) Untuk transportasi perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi yang menggunakan moda transportasi angkutan darat, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan iru;
6. ( 1 3 ) Untuk penginapan perjalanan dinas ke luar daerah kabupalen dan keluar daerah provinsi, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibai dari perjalanan dinas tersebut biaya penginapan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
7. ( 1 4) Khusus perjalanan dinas keluar daerah provinsi yang menggunakan moda angkutan udara/laut, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, boarding pass, airport tax (Pajak Bandara) dan pass pelabuhan asli pergi pulang dan tiket untuk moda transportasi angkutan Jaut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercanturn dalam tiket dan airport tax maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini;
- ( 1 5) Pejabat Ne Sipil/ Pegawar��:egawai N\_�geri Sipil/ Calon Pegaw� Negeri diterima ke d k Tetap WaJ1b menyetorkan kelebihan biaya yang Pembantu pp: � Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengduaran a. Biaya Tr:n: KPD�Umt Kerja yang menerbitkan SPD dalam hal;
- dit ta k pan Yang digunakan dibawah standar harga yang . e P � dalam Peraturan ini·
- stand h ponas1 \_Angkutan Darat yang digunakan dibawah b. Biaya �e:g�:\_Yang d1tetapkan dalarn Peraturan ini;
- c. Biaya T1ket A ku ' . h . ng tan Udara yang digunakan dibawah standar arga yang ditetapkan dalarn Peraturan ini.
- ( 1 6) D�am hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket, maka Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada Bendahar�wan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Urnt Kerja yang menerbitkan SPD, setinggi-tingginya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai Lampiran I Peraturan mi;
- ( 1 7) Dalarn hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi temyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, apabila kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Te tap yang bersangku tan;
- ( 18) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi temyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerbitkan SPD;
- ( 19) Dalam hal perjalanan dinas ke luar provinsi di luar tujuan sebagaimana tercantum di dalam SPT dan SPD, maka biaya transport pegawai di luar yang tercantum di dalam SPT dan SPD tidak dibayarkan.
4. Ketentuan dalam Lampiran I , Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Bupati Sin tang Nomor 1 4 Tahun 2013 ten tang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 14) diubah sehingga Lampiran I, II dan IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan-Ketentuan yang diatur dalam Peraturan mi mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2013.
Peraturan Bupati ini mu! · b I ai er aku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang meng t h · · . . . d e a umya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati iru engan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal \ luli 2013
Diundangkan di Sintang pada tanggal
2013
DAERAH KABUPATEN SINTANG,{
,.
..
}·
'
ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR teos-
0 0203
LAMP/RAN
IV
: PERATURAN BUPATI S!NTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
TENT ANG
2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAVA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAJ TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
RINCIAN BIA YA PENGINAPAN DAN UANG HARIAN
| | RJNC!AN BIAYA | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | TUJOAl'I | BUPATI I WAKIL DPRD | ESELON D.a | | ESELON W | ESELON W | ESELON IV I Fungslonal Ahli | ESELON IV I Fungslonal Ahli | PNS GOL rv /Fung•iooaJ TerampU | PNSGOL W/Funcuoaal Terampll/CPNS/ PTT | PNSGOL D/FuncsJoaal TerampU/CPNS/ PTT | PNSGOL l/ FuncsJoaal /PTT |
| NO | | BUPATI/PIMP. | | ANGGOTA DPRD DAN ESELON 11.b | GOL. IV | GOLW | GOL.IV | GOL.W | | | | Terampll/CPNS |
| | | | TINGKAT B | TINGKAT C | TINGKAT D | TINGKAT E | TINGKAT F | | TINGKAT H | TINGKAT I | TINGKAT .J | TDIGKAT K |
| | | TINGKAT A | | | | | | TINGKAT G | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 2 | KE LUAR DAERAH PROVINS! a. Pen&tn•pan b. Uui1 Harian · Makan · Uang Saku - Angkutan Setempat | 1,200,000.00 970,000.00 185.000.00 600,000.00 185,000.00 | 1,000,000.00 840,000.00 185,000.00 470,000.00 185,000.00 | 1,000,000.00 830,000.00 185,000.00 460,000.00 185,000.00 | 650,000.00 690,000.00 185.000.00 320.000.00 185.000.00 | 650,000.00 680,000.00 185.000.00 310.000.00 185,000.00 | 610,000.00 670,000.00 185,000.00 300,000.00 185.000.00 | 610,000.00 660,000.00 185,000.00 290,000.00 185,000.00 | 610,000.00 660,000.00 185,000.00 290,000.00 185,000.00 | 610,000.00 650,000.00 185,000.00 280,000.00 185,000.00 | 450,000.00 640,000.00 185,000.00 270,000.00 185.000.00 | 450,000.00 630,000.00 185.000.00 260,000.00 185,000.00 |
| 3 | KE LUAR DAERAH KABUPATEN a. PenCin•pan . . b. tJan& Harian · Makan - - Uang Saku - Angkutan Setempat DALAJI DAERAH KABUPATEN | 1,000,000.00 710,000.00 125,000.00 460,000.00 125.000 00 | 800,000.00 600,000.00 125.000 00 350,000.00 125.000.00 | 800,000.00 590,000.00 125.000.00 340.000 00 125.000 00 | 600,000.00 4�0.000.00 125.000 00 230.000 00 125.000 00 375,000.00 80,000.00 | 600,000.00 470,000.00 125,000.00 220,000 00 125.000.00 365,000.00 | 400,000.00 460,000.00 i25,000.00 210,000.00 115,000.00 335,000.00 - 00,000.00 | 400,000.00 450,000.00 125,000.00 200,000.00 125,000.00 325,000.00 | 400,000.00 450,000.00 125,000.00 200,000.00 125.000.00 | 400,000.00 440,000.00 125,000.00 190,000.00 125,000.00 315,000.00 60,000.00 | 300,000.00 430,000.00 125.000.00 180,000.00 125.000.00 305,000.00 60,000.00 | 300,000.00 420,000.00 I 125.000.CI) I 170,000.0v 125,000.00 295,000.00 |
| | KE a. Penctnapan b. ua.a, Harian · Makan - Uang Saku - Angkutan Setempat | 525,000.00 145,000.00 380 O()r,.00 95.000.00 220,000.00 65.000.00 | 475,000.00 115,000.00 360,000.00 95.000.00 200,000 00 65.000 00 | 425,000.00 95,000.00 330,000.00 95.000.00 170.000.00 65.000.00 | 295,000.00 95,000 00 135.000.00 65,000 00 | 80,000.00 285,000.00 95,000.00 125,000.00 65.000.00 | 275,000.00 95,000.00 115,000.00 65.000.00 | 60,000.00 263,000.00 95,000.00 105,000.00 65,000.00 | 325,000.00 60,000.00 265,000.00 95,000.00 105,000.00 65,000.00 | 255,000.00 95.000.00 95.000.00 65.000.00 | 245,000.00 95.000.00 85.000.00 65,000.00 | 60,000.0v 235,000.00 95,000.00 75,000.00 65,000.00 |
0205 0
PERATURAN BU
NOMOR
. PAT! SINTANG
TANGGAL
.
TAHUN 2013
TENTANG
.
2013
. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 1 4 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PLl.'\BA: NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAl NEGERI SJPIL DAN PEGAWAl TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
1,AMP!RAN II
RINCIAN BIAVA TAKSI DARI DAN KE BANDARA/PELABUHAN KHUSUS PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI
| HO | PROVINS! | SATUAN | BIAVA TAKSI pp IRpl | KETERANGAJf |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| J. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ACEH SUMATERA UTARA R I A U KEPULAUAN R!AU J A M B I SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU | OT OT OT OT OT OT OT OT OT | 220,000 200,000 180,000 220,000 150,000 310,000 220,000 270,000 200.000 | LUMPSUM |
/ Cf MIL TON CROSBY
XBUPATI SINTANG;
PERATURAN BUPATI S!NTANG
NOMOR
.
TANGGAL
:
TAHUN 2013
TENTANG
.
2013
J,.AMPIRAN I
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 20I3 TENTANG STANDAR BIAYA PER.JALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEOAWAI NEGERJ SIPJL DAN PEG�WAJ TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SJNTANO TAHUN ANGGARAN 2013.
RlNCIAN BIAVA TRANSPOkTASI
A, JCELUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
-
| IIO | TUJUAft' | TUJUAft' | PERJALANAN | BANTUAN BIAYA TRANSPORT PP (RPI | KETERAHGAN |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| I 1. | I 1. | I 1. | | 3 | 4 |
| 2 MODA TRANSPORTASI UDARA | 2 MODA TRANSPORTASI UDARA | 2 MODA TRANSPORTASI UDARA | 2 MODA TRANSPORTASI UDARA | | |
| | PONTIANAK | | JAKARTA | 2,780,000 | |
| | PONTIANAK | | YOGYAKARTA | 5,040,000 | |
| | PONTIANAK | | MEDAN | 5,200,00(1 | |
| | PONTIANAK | - | BATAM | 4,390,000 | |
| | PONTIANAK | | BALIKPAPAN | 6,570,000 | |
| | JAKARTA | - | BANDA ACEH | | |
| | JAKARTA | | LOKSEUMAWE | 4,490,000 | |
| | JAKARTA | | MEDAN | 5,385,000 3,800,000 | |
| | JAKARTA | - | PADANG | 2,950,000 | |
| | JAKARTA | - | BENGKULU | 2,620,000 | |
| | JAKARTA | - | BATAM | 2,880,000 | |
| | JAKARTA | | PEKAN BARU | 3,000,000 | |
| | JAKARTA | | J A M B J | 2,460,000 | |
| | JAKARTA | | TANJUNG PANDAN | 1,321,000 | |
| | JAKARTA | | PANGKAL PINANG | 2, 130,000 | |
| | JAKARTA | - | PALEMBANG | 2,260,000 | |
| | JAKARTA | | TANJUNGKARANG | 709,000 | |
| | JAKARTA | - | PALANGKARAYA | 2,980,000 | |
| | JAKARTA | | BANJARMASIN | 2,990,000 | |
| | JAKARTA | | BALIKPAPAN | 3,790,000 | |
| | JAKARTA | | SEMARANG | 2, 180,000 | |
| | JAKARTA | - | YOGYAKARTA | 2,260,000 | |
| | JAKARTA | | S O L O | 2,340,000 | |
| | JAKARTA | - | MALANG | 2,690,000 | |
| | JAKARTA | - | SURABAYA | 2,670,000 | |
| | JAKARTA | - | TARAKAN | 2,836,000 | |
| | JAKARTA | | DENPASAR | 3,260,000 | |
| | JAKAl?TA | | MATARAM | 3,230,000 | |
| | JAKARTA | | KUPANG | 3,670,000 | |
| | JAKARTA | | M/\K/\SS/\R | 3,450,000 | |
| | JAKARTA | - | P A L U | 5, 110.000 | |
| | JAKARTA | | KENDARI | 4, 180,000 | |
| | JAKARTA | | GORONTALO | 4,820,000 | |
| | JAKARTA | - | MIINADO | 5.100.000 | |
| | JAKARTA | - | AMBON | 7,080,000 | |
| | JAKARTA | | JAY/\ PURA | 8,190,000 | |
| | JAKARTA | | MANOKWARI | 3,020,000 | |
| IIODATRANSPORTASILAUT | IIODATRANSPORTASILAUT | IIODATRANSPORTASILAUT | IIODATRANSPORTASILAUT | | |
| | PONTIANAK | - | JAKARTA/SEMARANG KLS I/VIP B | | |
| | PONTIANAK | - | JAKARTA/SEMARANG JEKONOMI KABIN) | 1,500,000 | |
| | PONTIANAK | - | SURABAYA KLS I / VIP A | 1.200.000 2.100.000 | |
| | PONTIANAK | - | SURABAYA KLS I / VIP B | 1,980,000 | |
| | PONTIANAK | | SURABAYA JEKONOMI KABIN) | 1.500.000 | |
O 0207
| rt i ...- IIODA TRAIISPOIIITA81 DAJlAT IBUS/K&llff ,. | J | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| JAlvlRTA A APII HANOUNG JAKAIHA l!O{l()I( JAKAl(TA - SUI.O JAlvlRTA YOOYl\lv\l(TA JAMl(TA SEMAl(ANU JAMl(TA SUl(l\111\YA JAKAl<rA Cll(�:ltoN JI\Kl\trrA Miii.ANG JAMl('J'/1 CII.AC'AP | 300.000 100,000 57u.UOO ssz.ooo 5.JM.UOO JOU.UOU I , u.lKJO t,UO.UOU JIJ,000 | |
a. KELUAR DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PROVINS! KALIMANTAN BARAT
| 10 | TUJUAN PERJALAIIAN | TUJUAN PERJALAIIAN | TUJUAN PERJALAIIAN | KETERAJIOAJI |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| I | 2 | 2 | J | 4 |
| | SINTANG SINTANG SI NT/ING PONTIANAK SINTANG SINTANG SINTANG SINTANG SINTANG SI NT/ING SINTANG SINTANG SJNTANG SJNTANG SINTANG PONTII\N/\K | l'ONTIANAK PUTUSSIOAU Kt'TAPANG KE.'TAPANG PUNTIANAK SINliKA\IJANG UENGKA\ANG SAMIIAS �H:.Ml't\\VAII Nl i1\I IA (; SAN(iLi1\U SJ:.)\.1\I l1\U NANCI\ f'INUII PUTUSSIIJ1\U KUIJU l(AYA h:l::'fl\PANLi | 1.!:IOU.000 500.UOO bOo.OUU 1.200.llOO J70 000 37U.OUU 550,000 070 00U JIOllOU ld:.,U()U 175.\KlO Ioo Ul)O I !5 L\Oll J-;'t.) L)d(} 1-t\ Ui)(I S�,l\ ooo | •·r::iA\I. :\T UD:\R \ |
| | | | | J,,,.J::NDARA. L) \R\T |
| | PONTIANAK | lv\YONG UT,\RI\ | l•.!ll uoo | |
C. KEDALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG
| NO | TUJUAN Pt.:RJA!.ANAN | TUJUAN Pt.:RJA!.ANAN | TUJUAN Pt.:RJA!.ANAN |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I | 2 | 2 | .I |
| I. | KE DA!.AM D.U:RAH KABUPATEN SINTANO | KE DA!.AM D.U:RAH KABUPATEN SINTANO | KE DA!.AM D.U:RAH KABUPATEN SINTANO |
| | SINTANG | Kl-:11\JN(; | .!;;-- , t)UU |
| | SINTANG | IIINJ/\J IIULU | .1: .uuu |
| | SI NT/ING | SUN\,/\J Tl-.111,LIAN | 2 .uuu |
| | SINTANG | NANUA Tlc.Ml'UNAI( | IJU,UOl) |
| | SINTANG | NIINUA SEPAUK | 120.uuu |
| | SJNTANG | NANO/I U�,JJAJ | (}(1,UUCI |
| | SINTANG | NANGA MAU | I lU.UUll |
| | SINTANG | NANG/\ TEI II Lll\H | no.,1uu |
| | SINTANG | NAN(,A Kl".TUNUAU | JOll ,UUO |
| | SJNTANG | NANUA MEl<Al(.AJ | tlU\1.UOO |
| | SINTANG | �ENANINU | 700,000 |
| | SINTANG | NANGA SEl(AWAJ | 700, l)()(I |
| | SJNTANG | NANG/I l(J::MIINUAI | 'JOO •UU\J |
-
o 0208
| -KE DALAM | KABUPATEN | 2 SUIT | 3 | 4 |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|
| DAERAH SINTANG | | ANG DARJ ICECAMATAN KE DESA TERTONG | | |
| SINTANG | - | TELUK | 30,000 30,000 | |
| SINTANG | - | KELANSAM MUNGGUK BANTOK | 35,000 | |
| SINTANG | - | SUNGA! ANA | 25,000 | |
| SINTANG | - | MERTI GUNA | 25,000 | |
| SINTANG | - | TANJUNG KELANSAM | 35,000 | |
| SINTANG | - | ANGGAH JAYA | 45,000 | |
| SINTANG | - | LALANG BARU | 50,000 | |
| KEBONG | - | MERPAK | 20,000 | |
| KEBONG | - | BANING PANJANG | 50,000 | |
| KEBONG | - | ENSAJD PANJANG | 60,000 | |
| KEBONG | - | ' - SUNGA! MARAM | - 60,000 | |
| KEBONG | | SEPAN LEBANG | 75,000 | |
| KEBONG | - | PEI.IMPING | 50,000 | |
| KEBONG | | BENGKUANG | 90,000 | |
| KEBONG | - | NANGA LEBANG | 125,000 | |
| KEBONG | - | SUNGA! PUKAT | 80,000 | |
| KEBONG | | GEMBA RAYA | 35,000 | |
| KEBONG | - | KARYA JAYA BAKTJ | 125,000 | |
| KEBONG | - | MANDIRI JAYA | 125,000 | |
| KEBONG | - | LANDAU KODAM | I 10,000 | |
| KEBONG | - | SUNGA! LABI | 110,000 | |
| KEBONG | - | SUNGA! LAIS | 75,000 | |
| BINJAI HULU | - | BINJAI HILIR | 20,000 | |
| BINJAI HULU | | MENSIKU | 20,000 | |
| BINJAI HULU BlNJAI HULU | | TELAGA SATU | 25,000 30,000 | |
| BINJAI HULU | - | TELAGA DUA SUNGA! RISAP | 25,000 | |
| | | | 20.000 | |
| BINJAI HULU | | DAKJAYA | 40,000 | |
| BINJAJ HULU BINJAI HULU | - | AMl'AR BEDANG SUNGA! RISAP MENSJKU BERSATU | 40,000 | |
| BINJAI HULU | - | EMPAKA KEBIAU RAYA | 40,000 | |
| | - | SIMBA RAYA | 25.000 | |
| BINJAI HULU | | | | |
| SUNGA! UKOI SUNGA! UKOI | - | RANSIDAKAN GURUNG KEMPADIK | 4,000 80.000 | |
| SUNGA! UKOI | - | - BANCOH | 80,00IJ | |
| SUNGA! UKOI | - | NOSAL | 80,000 | |
| SUNGA! UKOI | | BAYA BETUNG | 120,000 | |
| SUNGA! UKOI | - | BONET ENGKABANG | 120,000 | |
| SUNGA! UKOI | - | BONET LAMA | 120,000 | |
| SUNGA! UKOI | - | RARAI | 160,000 | |
| SUNGA! UKOI | | SARAI | 80,000 | |
| SUNGA! UKOI | | MELAYANG SARI | 120.000 | |
| SUNGA! UKOI | | LEBAK UBAH | 135,000 | |
| SUNGA! UKOI | | SOLAM RAYA | 120,000 | |
| SUNGA! UKOI | - | MERARAf SATU | 65,000 | |
| SUNGA! UKOI | - | MERARAI DUA | 50,000 | |
| SUNGA! UKOI | | KAJANG BARU | 65,000 | |
| SUNGA! UKOI | - | MANTER | 80,000 | |
| SUNGA! UKOI | - | PAREMBANG | 80,000 | |
| SUNGA! UKOI | | PANJERNANG | 120.000 | |
| SUNGA! UKOI | - | PENJERNANG HULU | 125,000 | |
| SUNGA! UKOI | - | RJAM KIJANG TANJUNG PERADA | 30,000 | |
| NG.TEMPUNAK | - | GURUNG MALI | 125,000 | |
| NG. TEMPUNAK | - | SUKAJAYA | 375,000 | |
| ) NG. TEMPUNAK | - | BENUA | 90,000 250,000 | |
| NG. TEMPUNAK NG. TEMPUNAK | - | BARU PULAU JAYA | | |
| NG. TEMPUNAK | - - | KUALA TIGA -- - ----· - | 250,000 25,000 | - -- - - - |
| NG. TEMPUNAK | - | -- ·- MERTI JAYA | ------- 310,000 | --- - - |
| NG. TEMPUNAK | - | -·------ BENUA | -------· | --------- |
| | - | KENCANA | 375,000 | |
:c
-
-r
o 0209
| | | 2 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NG. TEMPUNAJ< NG. TEMPUNAK NG. TEMPUNAK NG. TEMPUNAK NG. TEMPUNAK NG.TEMPUNAK NG. TEMPUNAK NG. TEMPUNAK | | MENSIAP BARU TAWIING SIIRJ | 3 250,000 125,000 185,000 185,000 185,000 250,000 185,000 155,000 75,000 40,000 375,000 65,000 150,000 125,000 375,000 30,000 290,000 145,00() 145,000 200,000 145,000 145,000 240,000 290,000 50.000 210,000 260,000 250,000 290,000 CJ0.000 1,000.000 170,000 185,000 80.000 100,000 145,0UO 70.000 40,000 245,000 210,000 'l5CI.OOO 210,00t) 90,000 360,000 360,000 145,000 35,00C 250.000 150,000 185,000 270,000 335.000 150,000 185.000 185,000 2'../5,000 150,000 45,000 150,000 185,000 185,000 335,000 |
| | | PARIDANG BARU | |
| | - | TINUM BARU | |
| | | KENYABUR BARU | |
| | - | PAGAL BARU | |
| | - | PANGKAL BARU | |
| | - | REPAK SARJ | |
| NG. TEMPUNAK | | MENGKURAT BARU | |
| NG. TEMPUNAK | - | BALA! HARAPAN | |
| NG. TEMPUNAK | - | TEMPUNAK KAPUAS - | |
| NG. TEMPUNAK | - | RIAM BATU | |
| NG.TEMPUNAK | | PUDAU BERSATU | |
| NG. TEMPUNAK | - | KUPAN JAVA | |
| NG. TEMl'UNAK | | SUNGA! BULUH | |
| SEPAUK | - | JAVA MENTAR! | |
| SEPAUK | | TANJUNG RJA | |
| SEPAUK | | ENSABANG | |
| SEPAUK | - | TEMIANG KAPUAS | |
| | - | l{J,;NYAUK | |
| SEPAUK | | NANG/\ LlBAU | |
| SEPAUK | - | MAIT lilL!R | |
| SEPAUK | | SIR/ING SITAMBI\NG | |
| SEPAUK | - | SEKUO/\NG | |
| SEPAUK | | SEMUNTAJ | |
| SEPAUK | | LENGKEN/\T | |
| SEPAUK | - | SEKUJI\M TIMOAJ | |
| SEPAUK | - | BERN/IYAU | |
| SEPAUK | | SINAR PEKAYIIU | |
| SEPAUK | - | NANG/\ PARJ | |
| SEPAUK SEPAUK | - | MANIS RAYA OULUH KUNING | |
| SEPAUK SEPAUK | - | TEMIIWIING MUNTAI | |
| SEPAUK | - | GERNIS JAY/\ | |
| | - | | |
| SEPAUK | | PAOH BENU/1 | |
| SEPAUK | | BEIJIIYIIN | |
| SEPAUK | | SUNG/II RAYA | |
| SEPAUK | | TANJUNG HULU | |
| SEPAUK | | BIINGUN SEKAYU | |
| SEPIIUK SEPAUK | - | SUKAU BERS/ITU KEMANTAN | |
| SEPAUK | | PENINGSUNG | |
| SEPAUK | | SEPULUT | |
| Sl,Pl\lJK SEPI\UK | - | TEMAWANG BULA! SUNGAISEGIIK | |
| SEPIIUK | | TI\NJUNG HALAi | |
| SEP/IUK | | NG. SEPIIUK | |
| | | LANDAU PANJIING | |
| SEPAUK | | | |
| NG.KETUNGAU | | KENU/\K | |
| NG. KETUNGAU | | NANG/\ MERKAK | |
| NG. KETUNGAU | - | NR NYUIWK SUNGA! MALI | |
| NG. KETUNG/\U | | | |
| NG.KETUNGAU | - | SETUNGKUP | |
| NG.KETUNGAU | - | Ni\NGA SE.JIRAK | |
| NG.KETUNGI\U | - | SUNGIIU DERAS SEMUNTI\J | |
| NG.KETUNGAU | | | |
| NG. KETUNGAU | - | SENIBUNG | |
| NG.KETUNGAU | - | TANJUNG BAUNG | |
| NG.KETUNGAU | | BAUNG SENGATAP | |
| NG.KETUNGAU | | SEM/\JAU MEKAR | |
| | | BELUH MULYO | |
| NG.KETUNGAU NG.KETUNGAU | - | BATU AMPAR | |
| NG.KETUNGAU | - - | BUKIT SIDIN | 270,000 |
| NG.KETUNGAU | | | |
| | - | DETUNG PERMI\J | 185,000 |
O 0210
| NG. M£RAK,\J | | -----======���������-.--�--;---�;-�:.----i 1_�----------;ic:-.;Eii�:;j"��::---;-;i2�:::-::-:--=:::::::::=:::=:::=:::=:::=:::::::::=::::==.::-i-------�J-:::::--::::::::f-------��: ________________------1 | |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | - | TA..�\;NG S. -\RI | 135.000 |
| NG. MERAIW | | PANDING JAVA | lT5.000 |
| NG.MERAKAI | | TER'TA KARY!\ | 175.000 |
| NG.MERA.lv\l | | WAN.-\ BH- .\1,.,i | l75.000 |
| NG. MERAK.-\! | - | SWADAYA | 200.000 |
| NG. MEDOL••• """"' | | cur JAYA BH_-U.. rn | .US.000 |
| NG. MERAIW | - | MARGA HA.YU | .110.000 |
| NG. MERAlv\J | - | su�mER S. -\RI | 240.000 |
| NG. MERAKAJ | | ARGO MULYO | 100.000 |
| NG. MERAK.-\! | - | PANGGI AGUI\G | 2-40.000 |
| NG. MER-\Ju\l | _ | KERTA SAR.I | 3.W.000 |
| NG. MERAlv\l | - | LANDAU BUAVA | 310.000 |
| NG. MERAKAJ | - | KAYU DWUNG | 185.000 |
| NG. MER-\Ju\l | - | SENANG.-\l' KECIL | ll5.000 |
| NG. MERAKA.1 | - | S NG..\J .-\REH | - 3�0.000 |
| NG. MERAN\I | | MUNGGUK GEl.OMR�G | 265.000 |
| NG. MER.\KAJ | - | LULUN L-\WANG | 2$5.000 |
| NG. MERAKAJ | | NANG.\ KEL\PAN | 300.000 |
| NG. SENANING | | RAS..\U | 125.000 |
| NG. SENANING | - | JASA | 250.000 |
| NG. SENANING | | NANG.\ BAYAN | 400.000 |
| NG. SENANING | | SEPILUK | \ \0.000 |
| NG. SENANING | - | SUNG..\J SERL\ | 135.000 |
| NG. SENANING | | SEBAD.\K | 245.00(\ |
| NG. SENANING | | EMPURA | 150.000 |
| NG. SENANING | | SUAK �\EDASG | 2 ' .000 |
| NG. SENAl'ING | - | SUNGA! BUGAU | !S5.000 |
| NG. SENANING | - | NA.NG.� BUGAU | IS5.000 |
| NG. SENANING NG. SENANING | | EMPUN.\K T.\PANG KELA.DAS SEBETUNG PALUK | 135.000 375.000 |
| NG. SENANING | | MA KAN PETINGGI | 135.000 |
| NG. SENANING | | | 1-5.00ll |
| | | NANG.\ SEBAW.\NG | |
| NG. SENANING | | SEK..\JH | 375.000 |
| NG. SENANING NG. SENANING | | BEKUAN L\YANG | 60.000 25.000 |
| NG.DEDAJ | | SUNGA! PIS.\U NANG.\ JET.\K | 30.000 |
| NG. DEDAJ | | G.\NDIS | 60.000 |
| NG. DEDAJ | | SUNGA! �uu | 75.000 |
| NG.DEDAJ | | PENGK.,illAN B.\RU | 75.000 |
| NG.DEDAJ NG. DEDAJ | | LUND.\NG BARU RJGUK | 30.000 105.000 |
| NG. DEDAJ | | TAUK | 70.000 |
| NG.DEDAJ | | EMPACI | 75.000 |
| | | MENAONG 8.\RU | so.ooo |
| NG.DEDAJ | | BARAS | ioo.ooo |
| NG. DEDAJ NG. DEDAJ | | EMP.\RU BARU | ,5.000 |
| NG. DEDAJ | | MANGAT BARU | '0.000 |
| | | PENYAK L\L\NG | ao.ooo |
| NG. DEDAJ NG. DEDAJ | | PENGKADAN SUNGA! RUPA | ss.ooo |
| | | KUMP.\NG | ro.ooo |
| NG. DEDAJ | | UMIN JAVA | ioo.ooo |
| NG. DEDAJ | | | |
| NG. DEDAJ | | MEREMPIT BARU | 115.000 |
| NG. DEDAJ | | SUNGA! TA.PANG | 30.00ll |
| NG.MAU | | JAMBU | 5;',.000 |
| NG.MAU | | MENTUNAI | ss.oou |
| NG.MAU | | NATAi TEBEDAK | 115.000 |
| NG.MAU | | TUGUK | 70 .ooo |
| NG.MAU | | NYANGKOM | 105.000 |
| NG.MAU | | NANGA Tllv\N | 3- .000 |
| NG.MAU | | MELINGK.-\T | JI s.ooo |
-
O 021.1
.
| NG.MAU | | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----|
| | - | PELAJK | 85,000 | |
| NG.MAU | - | KERAPAN SEPAN | 105.000 | |
| NG.MAU | - | SUNGA! BUAVA | 360,000 | |
| NG.MAU | - | PAKAK | 215,000 | |
| NG.MAU | - | TERTUNG MAU | 140,000 | |
| NG.MAU | - | SUNGA! SINTANG | 50,0(10 | |
| NG.MAU | - | SUNGA! GARONG | 40,000 | |
| NG.MAU | - | PAOH DESA | 60.000 | |
| NG.MAU | - | JAVA SAKTI | 40,000 | |
| NG.MAU | . | MEKAR MANDIRI | 25,000 | |
| NG.MAU | . | LANDAU BERINGIN | 60,000 | |
| NG.MAU | - | KARVA BARU | 60,000 | |
| NG.MAU | . | BUKIT SEGALOH | 40,000 | |
| NG.MAU | . | ENGKERANGAN | 60,000 | |
| NG.MAU | - | LA!.ANG INGGAR | 60,000 | |
| NG.MAU NG. MI\U | - | LINGGAM PERMAI SUNGl\l MENUI\NG | 40,000 40,000 | |
| NG.MAU | - . | | | |
| NG. TEBIDAH | - | NATAi L.ESUNG ENTOGONG | 60,000 45,000 | |
| NG. TEBIDAH | . | TANJUNG SUNGA | 90,000 | |
| NG. TEBIDAH | . | | 150,000 | |
| | | NANGA PAVAK | | |
| NG. TEBIDAH NG. TEBIDl\1-1 | . | NANGATORAN | 225,000 | |
| NG. TEBIDAH | | TANJUNG LALAU | 150,000 | |
| NG. TEBIDAH | | l..JNTANG TUMBUK | 180,000 | |
| NG. TEBIDAH | - | NANGA MASAU | 525,000 | |
| NG. TEBIDAI-I | - | NANGA UNGA! | 110,000 | |
| NG. TEBIDAI-I | | NANGA Al3Al | 525.000 | |
| NG. TEBIDAI-I | - | NANGGA LAAR | 600.000 | |
| NG. TEBIDAH | | RIAM MUNTIK | 675.000 | |
| NG. TEBIOAH | - | NANGA TONGGOI | 75.000 | |
| NG. TEBIDAH | | NANGA ORAN | 125.000 | |
| NG. TEBIDAH | . | TONAK GONEI-I | 25.000 | |
| NG. TEBIDAH | | NANGKAK L.ESTARI | iss.ooo | |
| NG. TEBIDAH | | TOPAN NANGA | 40,000 | |
| NG. TEDIDAI-I NG. TEBIDAH | - | MAPAN JAVA TANJUNG MIRU | 30.000 | |
| TEBIDAH | - | MERINDU | 675,000 | |
| NG. | | BUL.UH | 250,000 | |
| NG. TEBIDAH NG. TEDIDAH | | EMPAKAN | 185,000 | |
| NG. TEBIDAH | . | EMPOVANG MARAHAU PERMAI | 110,000 160,000 | |
| NG. TEDIDAH | - | TANAH MERAH | | |
| NG. TED!DAH | | KERAPUK JAYA | 125,000 | |
| NG. TEBIDAH | | MERAH ARAI | 560,000 | |
| NG. TEBIDAH | . | TAPANG MANUA | 435,000 435,000 | |
| NG. SERAWAI | . | NANGA MENTATAI | 150.000 | |
| NG. SERAWAI NG. SERAWAI | . | BEDAHA | 75.000 | |
| | | BEGOR! | 90,000 | |
| NG. SERAWAI | - | PAGAR L.EBATA | 120,000 | |
| NG. SERAWAI | | TONTANG | 150,000 | |
| NG. SERAWAI | . | KARVAJAVA | 180,000 | |
| NG. SERAWAI | | NANGA RIYOI | 300,000 | |
| NG. SERAWAI | | BUNTUT PONTE | 225,000 | |
| NG. SERAWAI | . | DERAS NABUN | | |
| | | NANGA SEOUL.ANG | 375,000 225.000 | |
| NG. SERAWAI NG. SERAWAI | - | NANGA JEL.UNDUNG | 450,000 | |
| NG. SERAWAI | . | TANJUNO RAYA | 75.000 | |
| NG. SERAWAI | . | TAHA! PERMAI | 150,000 | |
| NG. SERAWAI | . | MERAKO JAVA | 225,000 | |
| NG. SERAWAI | | SAWANG SENGHIANG | 90,000 | |
| NG. SERAWAI | | TUNAS HARAPAN | 150,00') | |
�-
-
o 021-2
�ANG,-+
| | | 2 | 3 | 4 |
|--------------|----|-------------------|----------|-----|
| NG. SERAWAJ | - | TELUK HARAPAN | 125,000 | |
| NG. SERAWAJ | - | GURUN SENGH!ANG | 60,000 | |
| NG. SERAWAI | - | T/\NJUNG HARAPAN | 100,000 | |
| NG. SERAWAI | | RANT/IV MAL/\M | 475,000 | |
| NG. SERAWAI | | MENTAJOI | 225.000 | |
| NG. SERAW/11 | - | N/\NGA BlHE | 90,000 | |
| NG. SERAWAI | - | NANG/\ TEKUNGAJ | 250,000 | |
| NG.KEMANGAI | - | NANGA AMBALAU | 125,000 | |
| NG. KEMANGAI | - | NANGA SAKE | 250.000 | |
| NG. KEMANGA! | - | TANJUNG ANDAN | 500.000 | |
| NG. KEMANGAI | - | BUNTUT PIMPIN | 375.000 | |
| NG. KEMANGAI | | KEPALA JUNGAl | 750,000 | |
| NG. KEMANGAI | - | NANGA KESANGE | 435,000 | |
| NG. KEMANGAl | | NANGA MENAKON | 500,000 | |
| NG. KEMANGAI | - | l:IUNTUT SABON | 625,000 | |
| NG. KEMANGAl | | NANG/\ KEREMOl | 3 10,000 | |
| NG. KEMANGAI | - | N/\NG/1 MEN/\NTAK | 685,000 | |
| NG. KEMANGAJ | | BUNTUT PURUN | 750,000 | |
| NG. KEMANGAI | - | NANGA SAKAI | 375,000 | |