PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AL BANTANI KABUPATEN SERANG
Berlaku: 23 Desember 2015
N/A
Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 180.500.000.000 (Seratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pemilik modal lainnya kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebesar Rp. 107.500.000.000 (Seratus Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yaitu sebesar Rp. 40.000.000.000 ( Empat Puluh Milyar Rupiah ).
- (5) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 Desember 2015 Pj. BUPATI SERANG, ttd
HUDAYA
Diundangkan di Serang pada tanggal 23 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd
LALU ATHARUSSALAM, R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 05
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SYAMSUDDIN, SH., M.Si NIP. 19690424 199901 1 001
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sejalan dengan perkembangan kebijakan Pemerintah terhadap otonomi daerah, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai implementasi dari pembentukan Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ( medebewind ), yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, merupakan asset Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan air minum terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang, namun seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Serang juga dalam rangka mendukung kegiatan operasional serta meningkatkan pelayanan serta pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian.