Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2001
Tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Berlaku: 27 Februari 2001
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan Retribusi Kabupaten;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomr 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahu 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) juncto Undang-undang Nomor 2000 Tahun tentang Perubahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 507 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Tanah Milik/Hutan Rakyat.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan atas setiap persil yang ada di Daerah/Kabupaten Muaro Jambi.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan persampahan/kebersihan.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya antara lain biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi pembuangan akhir dan biaya operasional dan pemeliharaan.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan Persampahan/kebersihan Pemerintah Kabupaten menggunakan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan dimaksud pada huruf a pasal ini dikenakan kepada semua pemilik atau pemakai persil dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Besarnya pengenaan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dimaksud pada huruf a pasal ini, didasarkan atas penggolongan dengan menitik beratkan pada faktor-faktor letak, guna bangunan, nilai jual bangunan serta ketentuan pada peraturan yang berlaku;
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

Bupati mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
- a. tempat Sampah di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan umum yang dipandang perlu.
- b. TPS, Transfer depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan
- c. saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu.
- d. angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Transfer depo atau TPA.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksu dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan koordinasi Ketua RT/RW di wilayah masingmasing.
- (2) Dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ketua RT/RW harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten tempat pelayanan diberikan.
BAB VIII - MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
BAB VIII - MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

Surat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XIV - KEBERATAN Pasal 20
Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XV - PENGEMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Permohonan pengambilan kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XV - PENGEMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurangkurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pegembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau memilih pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XV - PENGEMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang -undangan yang berlaku.
BAB XVII - DALUARSA
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang melakukan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah .
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapka oleh Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
Z.BACHRI SALEH, SH
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
DTO
Drs. MUCHTAR MUIS.
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001
LAMPIRAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR
: 12 TAHUN 2001
TANGGAL
: 27 FEBRUARI 2001
TENTANG
: RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
| NO | OBJEK RETRIBUSI | BESARNYA RETRIBUSI |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PERUMAHAN : a . Perumahan A/Kelas 1 Jalan Protokol | Rp.750,-/ bulan |
| 2. | b. Perumahan B/Kelas II dan III Jalan Protokol c. Perumahan C/Kelas IV Jalan Penghubung PEDAGANGAN Sedang | Rp.500,-/ bulan |
| | a.Pedagang Lesehan,Bakul Pk 5 b.Toko Kecil c.Toko d.Toko Sandang,Grosir dan Travel Biro e.Toko Swalayan,TokoEmas perunit HOTEL / LOSMEN a. Hotel b. Losmen | Rp.250,-/ bulan Rp.250,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan Rp.5000,-/ bulan Rp.7.500,-/ bulan |
| 3. 4. | RUMAHMAKAN, RESTORAN/WARUNG a. Rumah Makan /Restoran | Rp.7.500,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan Rp.5000,-/ bulan |
| 5. | PERUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI : Penggilingan Padi | |
| 6. | | Rp.5000,-/ bulan |
| | USAHA TONTONAN, HIBURAN REKREASI DAN TEMPAT-TEMPATUMUM: a. Bioskop b. Salon Kecantikan/Tukang Gunting | Rp.7.500,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan |
| 7. | c. Tempat Rekreaksi BANGUNAN DAN TEMPAT USAHA LAINYA : a . Bengkel Mobil (Show Room) b. Bengkel Sepeda Motor | Rp.7.500,-/ bulan Rp.7.500,-/ bulan |
| | c. Gudang PERKANTORAN a. Pemerintah | Rp.3000,-/ bulan Rp.7.500,-/ bulan |
| 8. | | Rp.5000,-/ bulan |
| | | Rp.10.000,-/ bulan |
| | b.Swasta | |
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
Z.BACHRI SALEH, SH
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

```
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
```