PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2014
Tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG
Berlaku: 9 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
:
:
- a. bahwa Desa atau Lembang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu dipimpin oleh seorang Kepala Lembang yang profesional dan punya kemampuan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban Lembang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
- tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
Dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut BPMPL.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
9. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat dengan BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintahan Lembang dan disahkan oleh Bupati untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan untuk mengawasi pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan sekaligus memfasilitasi masalah-masalah yang timbul akibat pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang, yang terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disebut APB Lembang, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
BAB II - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
Pasal 2

- (1) Kepala Lembang dipilih langsung oleh penduduk Lembang.
- (2) Pemilihan Kepala Lembang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
BAB II - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Lembang secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lembang dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Lembang serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Lembang.
- (4) Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Tahapan Pemilihan
BAB II - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
Pasal 4

Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
BAB II - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
Pasal 5

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Lembang kepada Kepala Lembang tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang oleh Badan Permusyawaratan Lembang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Lembang kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Lembang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Lembang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Lembang mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Lembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Lembang; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Lembang terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Lembang dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
Pasal 6

- (1) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Lembang, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
BAB II - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
Pasal 7

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Lembang lebih dari 5 (lima) orang maka penetapannya dilaksanakan melalui pra pemilihan.
- (2) Pra pemilihan dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Lembang dan difasilitasi oleh panitia pengawas tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Biaya pelaksanaan Pra Pemilihan bakal calon
Kepala Lembang dibebankan kepada masing-masing Bakal Calon.
BAB II - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
Pasal 8

- (1) Dalam hal bakal calon hanya 1 (satu) orang sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, maka Panitia Pemilihan Kepala Lembang mengusulkan penetapan Calon Kepala Lembang menjadi Kepala Lembang kepada BPL.
- (2) BPL mengajukan Kepala Lembang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Lembang Antarwaktu Melalui Musyawarah Lembang
BAB II - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG
Pasal 9

Musyawarah Lembang yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Lembang diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Lembang, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Lembang paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Lembang diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Lembang oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Lembang paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Lembang paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon
- Kepala Lembang oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan calon Kepala Lembang antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Lembang untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Lembang.
- b. Badan Permusyawaratan Lembang menyelenggarakan musyawarah Lembang yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Lembang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Lembang yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon Kepala Lembang yang berhak dipilih oleh musyawarah Lembang melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Lembang oleh panitia pemilihan melaui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Lembang;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Lembang oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Lembang;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Lembang;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Lembang melalui musyawarah Lembang kepada Badan Permusyawaratan Lembang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Lembang mengesahkan calon Kepala Lembang terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Lembang terpilih hasil musyawarah Lembang oleh Ketua Badan Permusyawaratan Lembang kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Lembang terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Lembang; dan
9. pelantikan Kepala Lembang oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Lembang terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERSYARATAN CALON KEPALA LEMBANG
Pasal 10

Calon Kepala Lembang wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Lembang;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Lembang setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran atau warga masyarakat yang berketurunan di Lembang setempat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
- pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. dikenal dan mengenal wilayah dan masyarakat Lembang setempat.
BAB III - PERSYARATAN CALON KEPALA LEMBANG
Pasal 11

Kepala Lembang yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
BAB III - PERSYARATAN CALON KEPALA LEMBANG
Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Lembang harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
BAB III - PERSYARATAN CALON KEPALA LEMBANG
Pasal 13

- (1) Perangkat Lembang yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Lembang diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Lembang sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Lembang lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang.
Bagian Kedua
Calon Pemilih Kepala Lembang
BAB III - PERSYARATAN CALON KEPALA LEMBANG
Pasal 14

Yang berhak memilih Kepala Lembang adalah penduduk Lembang setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai penduduk Lembang setempat secara sah paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus;
- b. telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. Calon Kepala Lembang.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS
Pasal 15

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang, BPL membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Lembang, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Ketua dan anggota BPL tidak dapat menjadi Panitia Pemilihan Kepala Lembang.
- (3) Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang dimuat dalam Berita Acara musyawarah BPL dan ditetapkan dengan Keputusan BPL yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Susunan panitia pencalonan pemilihan di Lembang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota-anggota.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota.
- (6) Panitia pencalonan dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang kepada BPL.
- (7) Panitia pemilihan Kepala Lembang wajib bersikap obyektif dan memperlakukan semua calon Kepala Lembang secara adil dan tidak memihak kepada salah satu calon tertentu.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS
Pasal 16

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Lembang :
- a. mengumumkan kepada masyarakat Lembang tentang akan diadakannya pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang selama 12 (dua belas) hari, di tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, upacara adat dan atau media lainnya;
- b. membuka peluang kepada setiap masyarakat untuk menjadi bakal calon (balon) Kepala Lembang dan didaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Lembang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja;
- c. menerima, meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Lembang;
- d. memperlakukan seluruh bakal calon Kepala Lembang secara adil dan tidak memihak kepada salah satu bakal calon tertentu;
- e. menyampaikan hasil seleksi Bakal Calon Kepala Lembang kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai calon kepala Lembang dengan Keputusan Bupati;
- f. mengumumkan di Papan pengumuman, tempat-tempat ibadah, upacara adat dan/atau media lainnya, nama calon yang berhak untuk dipilih sesuai dengan hasil verifikasi yang telah disahkan oleh Bupati;
- g. membuat rencana kerja dan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang dan mengajukan kepada BPL untuk ditetapkan;
- h. membuat perencanaan biaya pemilihan dan diajukan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- i. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati yang diajukan oleh Panitia disetujui Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia;
- j. menyiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk kebutuhan pemilihan Kepala Lembang;
- k. membuat dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang kepada panitia Pengawas pemilihan Kepala Lembang
- di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- l. Panitia Pemilihan Kepala Lembang bertanggungjawab atas Pemilihan Kepala Lembang mulai dari proses pencalonan sampai dengan selesainya pelaksanaan pelantikan Kepala Lembang;
- m. mengadakan pendaftaran pemilih;
- n. meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada BPL;
- o. mengumumkan di papan pengumuman dan/atau media lainnya mengenai daftar pemilih sementara;
- p. mengumunkan di papan pengumuman dan/atau media lainnya mengenai daftar pemilih tetap yang disaksikan oleh para calon tetap dan ditetapkan oleh BPL;
- q. menerbitkan surat panggilan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan daftar wajib pilih yang telah ditetapkan;
- r. mengadakan persiapan pelaksanaan pemilihan agar berjalan dengan tertib, lancar, aman, teratur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- s. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaaan pemungutan suara kepada BPL;
- t. melaksanakan pemungutan suara pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- u. membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara kemudian melaporkan kepada BPL untuk ditetapkan sebagai calon terpilih; dan
- v. melaksanakan pra Pemilihan jika bakal calon Kepala Lembang lebih dari 5 (lima) orang.
Bagian Kedua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS
Pasal 17

- (1) Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan diangkat oleh Camat.
- (2) Panitia Pengawas Kecamatan berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan.
- (3) Tugas Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan adalah :
- a. memfasilitasi proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Lembang;
- b. mensosialisasikan pra pelaksanaan pemungutan suara dan pemilihan Kepala Lembang bersama Panitia tingkat Kabupaten;
- c. meneliti dokumen dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Lembang;
- d. memfasilitasi pra pemilihan bakal calon Kepala Lembang jika jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
- e. menyampaikan Bakal Calon Kepala Lembang yang ditetapkan oleh BPL untuk diverifikasi oleh Bupati; dan
- f. melaksanakan pra Pemilihan jika Bakal Calon Kepala Lembang lebih dari 5 (lima) orang.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS
Pasal 18

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten disusun oleh BPMPL dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya panitia pengawas Pemilihan Kepala Lembang tingkat kabupaten dan kecamatan dibebankan pada APBD.
- (4) Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten adalah :
- a. memfasilitasi pra-pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Lembang;
- b. menyiapkan kartu suara Pemilihan Kepala Lembang sesuai jenis dan jumlah daftar pemilih tetap, yang telah disahkan oleh BPL;
- c. memberikan sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang dalam hal penggunaan Kartu Suara dan penjelasan aturan menyangkut pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang;
- d. menentukan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang setelah
berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Lembang dan Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
- e. menyusun standar biaya honor Panitia Pemilihan Kepala Lembang.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS
Pasal 19

Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang mempunyai kewajiban :
- a. memfasilitasi permasalahan yang timbul sebelum dan sesudah Pemilihan Kepala Lembang, memberikan sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang dalam hal penggunaan Kartu Suara dan aturan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang; dan
- b. mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang.
BAB V - PELANTIKAN KEPALA LEMBANG
Pasal 20

- (1) Calon Kepala Lembang terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Lembang terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
4. 'demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Lembang dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Lembang, Daerah, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB VI - PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA LEMBANG
Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang, Kepala Lembang yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Lembang.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.
BAB VI - PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA LEMBANG
Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Lembang paling sedikit wajib memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Lembang.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang bersumber dari :
- a. APBD; dan/atau
- b. APB Lembang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
- a. pencetakan/penggandaan kartu suara;
- b. pengadaan Kotak Suara;
- c. biaya Panitia Pengawas Kabupaten dan Kecamatan.
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 10 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR 6 TAHUN 2014
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 9 Oktober 2014
BUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK BATTI SORRING
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
1. Desa atau yang disebut Lembang telah mempunyai susunan asli sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah Kabupaten Toraja Utara terbentuk. Susunan asli ini memiliki karakteristik dari Desa lain di Indonesia sehingga dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
2. Keberadaan Lembang di Kabupaten Toraja Utara telah diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan :
- a. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 b ayat (2) UUD 1945;
- b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c. Pasal 4 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Pemerintah Lembang dilaksanakan oleh Kepala Lembang dan dibantu oleh Perangkat Lembang. Untuk mengisi Jabatan Kepala Lembang dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung oleh dan dari penduduk Lembang. Pemilihan Kepala Lembang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
5. Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan secara serentak dengan mempertimbangkan jumlah Lembang dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sehingga memungkinkan pelaksanaan secara bergelombang. Untuk menuju pemilihan Kepala Lembang secara serentak, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Lembang menggantikan Pejabat Kepala Lembang yang berhenti atau diberhentikan.
6. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Bakal Calon Kepala Lembang lebih dari 5 (lima) yang pelaksanaannya melalui Pra Pemilihan. Pra Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan pembiayaannya dibebankan pada masing-masing Bakal Calon.
7. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai mekanisme pemilihan Bakal Calon hanya 1 (satu) orang atau calon tunggal.
8. Panitia Pemilihan Kepala Lembang dibentuk oleh BPL. Panitia Pemilihan terdiri atas unsur Perangkat Lembang, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat. Ketua dan Anggota BPL tidak dapat menjadi Panitia Pemilihan. Panitia Pemilihan bertanggungjawab mulai dari proses pencalonan sampai dengan selesainya pelaksanaan pelantikan Kepala Lembang. Panitia Pemilihan dalam tugasnya diawasi dan difasilitasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang.
9. Calon Kepala Lembang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pelantikannya dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
PENJELASAN
Pasal 1

dimaksud pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan Kepala Lembang yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Lembang dan kemampuan biaya pemilihan.

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gYang dimaksud terdaftar sebagai penduduk Lembang adalah orang yang berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus sebelum penjaringan bakal calon Kepala Lembang. Yang dimaksud orang yang berketurunan di Lembang setempat adalah mempunyai darah daging asal mula nenek moyangnya di lembang setempat dan masuk dalam silsilah tongkonan.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.Huruf lCukup jelas. Huruf m Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah adalah orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara (pemilihan). Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah Tokoh Keagamaan, Tokoh Adat (Toparengnge'), Tokoh Pendidik dan Tokoh Masyarakat lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

<!-- formula-not-decoded -->Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang adalah pembiayaan yang dianggap penting yang tidak termuat dalam APBD. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 43