PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 24 November 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal, maka perlu adanya sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, transparan dan bertanggungjawab sehingga perlu membentuk peraturan daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Pasal 18 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 1
- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 3
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).
12. 37.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Dan Sistem Penganggaran
Partisipatif Kabupaten Bantaeng ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 4).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Dengan Persetujuan Bersama : DAN BUPATI BANTAENG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 5
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disingkat Rencana Kerja
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 6
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas meyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
35. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
36. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan Dinas Pendapatan, Pengelolalaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
37. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
38. Prakiraan maju ( forward estimate ) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
39. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
40. Penganggaran Terpadu ( unified budgeting ) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
41. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
42. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
43. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
44. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 7
- keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
45. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan.
46. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
47. Hasil ( outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
48. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
49. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
50. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
51. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
52. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
53. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
54. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
55. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
56. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
57. Sisa Lebih Perhitungan Angaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
58. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
59. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.
60. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
62. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
63. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 8
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
65. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan, dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
66. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
67. Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
68. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
69. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
70. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan pembayaran langsung.
71. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya ditetapkan oleh PPTK.
72. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
73. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
74. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
75. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
76. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
77. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 9
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
78. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
79. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
80. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
81. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
82. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
83. Ekuitas adalah modal atau kekayaan entitas yang terdiri dari selisih jumlah aktiva (aset) dikurangi dengan pasiva (kewajiban)
84. Divestasi adalah pengurangan/pelepasan beberapa jenis aset baik dalam bentuk uang atau barang.
85. Obligasi adalah surat berharga/utang atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan utang.
86. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
87. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
88. Devisa adalah adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :
- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 10
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan APBD;
- e. penetapan APBD;
- f. pelaksanan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
11. k pengelolaan piutang daerah;
- l. pengelolaan investasi daerah;
- m. pengelolaan barang milik daerah; dan
- n. pengelolaan dana cadangan;
- o. pengelolaan utang daerah;
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- q. penyelesaian keuangan daerah;
- r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- s. pengelolaan Dana BOS.
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 11
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 12
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah (TAPD);
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA- SKPD dan DPPA- SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.
Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. menerima pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. menerima pendapatan daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 13
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. menggunakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- l. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. menerima pajak dan bukan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA-SKPD;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 14
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. menandatangani SPM;
- g. melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;
- h. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Bagian Kelima Pejabat Kuasa Penggunan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugastugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggara unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 15
pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13

Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14

- (1) Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya;
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja;
- b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15

- (1) Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagai PPK-SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKSKPD bertugas :
- a. Meneliti kelengkapan dan melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS Gaji dan Tunjangan dan SPP LS Barang dan Jasa;
- b. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- c. Menyiapkan SPM;
- d. Melakukan verifikasi dokumen dan keabsahan bukti-bukti atas Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
- e. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- f. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 16
- (3) PPK SKPKD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
Bagian Kedelapan
Bendahara SKPD
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 16

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 17

- (1) Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewenangan menerima, menyimpan, menyetorkan, uang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD bertugas :
- a. Menerima pembayaran sejumlah uang atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDaerah) dan/ atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRDaerah) dari Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- b. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP Daerah yang diterimanya dari PPKD;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR Daerah yang diterimanya dari Pengguna Anggaran;
- d. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan sesuai, bendahara penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- e. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan tidak sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran Kurang Setor/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- f. Menyimpan seluruh penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a);
- g. Menyetorkan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja menggunakan Surat Tanda Setoran (STS);
- h. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan Pendapatan yang diterima melalui rekening Bank Bendahara Penerimaan dan/ atau rekening Kas Umum Daerah;
- i. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; dan
- j. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Bendahara penerimaan pembantu SKPD mempunyai kewenangan menerima, menyimpan, menyetorkan, uang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor melalui Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD bertugas :
- a. Menerima pembayaran sejumlah uang atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan/ atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah) dari Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- b. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP Daerah yang diterimanya dari PPKD;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR Daerah yang diterimanya dari Pengguna Anggaran;
- d. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- e. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan tidak sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran Kurang Setor/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- f. Menyimpan seluruh penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a);
- g. Menyetorkan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja menggunakan Surat Tanda Setoran (STS); dan
- h. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 19

- (1) Bendahara pengeluaran SKPD mempunyai kewenangan menerima dan menyimpan, membayarkan, uang persediaan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah pada SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen kelengkapannya;
- b. Menerima Nota Perintah Pembayaran dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan menggunakan Nota Penolakan Perintah Membayar;
- e. Menerima dan mengevaluasi kelengkapan dokumen SPP LS Barang dan Jasa yang diberikan oleh PPTK;
- f. Mengembalikan dokumen SPP LS Barang dan Jasa apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan
- g. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.
- h. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 20

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu SKPD mempunyai kewenangan menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran SKPD, menerima dan menyimpan tambahan uang persediaan serta membayarkan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah pada unit kerja SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD bertugas :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen kelengkapannya;
- b. Menerima Nota Perintah Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan menggunakan Nota Penolakan Perintah Membayar;
- e. Menerima dan mengevaluasi kelengkapan dokumen SPP LS Barang dan Jasa yang diberikan oleh PPTK;
- f. Mengembalikan dokumen SPP LS Barang dan Jasa apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan
- g. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah.
Bagian Kesembilan Bendahara PPKD
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 21

- (1) Bendahara penerimaan PPKD mempunyai kewenangan mengelola penerimaan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pendapatan dana perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 19
Bendahara Penerimaan PPKD bertugas :
- a. Mendapatkan bukti transaksi atas Pendapatan yang diterima melalui Bank; dan
- (4) Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran PPKD mempunyai kewenangan menerima, menyimpan serta membayarkan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah pada SKPKD sebagai PPKD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran PPKD bertugas :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen kelengkapannya;
- b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP;
- c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- d. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.
Bagian Kesepuluh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 23

`
- (1) Susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari :
- a. Penanggung jawab
- b. Wakil Penanggung jawab
- c. Ketua
- d. Wakil Ketua
- e. Sekretaris
- f. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya TAPD dapat dibantu staf teknis dan staf administrasi.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 24

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 20
distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 25

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 26

- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 27

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 28

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 29

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 30

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Bagian Kedua Struktur APBD
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 31

- (1) Sruktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;
- c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 32

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
- (4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 22
- (5) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
- (6) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
Bagian Ketiga Pendapatan Daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 33

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dikelompokan atas :
- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 34

- (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
- a. pajak daerah
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan;
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
- g. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 23
- i. pendapatan denda pajak;
- j. pendapatan denda retribusi;
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l. pendapatan dari pengembalian;
- m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 35

- (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum; dan
- c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. dana bagi hasil pajak;
- b. dana bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci ke dalam obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 36

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 37

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 38

- (1) Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang ditransfer langsung ke Kas Daerah, dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Retribusi Daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, Pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 24
kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna Anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.
Bagian Keempat Belanja Daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 39

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 40

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan rakyat;
- e. Penataan ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman modal;
- q. Kebudayaan;
- r. Kepemudaan dan olah raga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 25
- u. Ketahanan pangan;
- v. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- w. Statistik;
- x. Kearsipan;
- y. Komunikasi dan informatika; dan
- z. Perpustakaan.
- (3) Klasifikasi belanja daerah menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pertanian;
- b. Kehutanan;
- c. Energi dan Sumberdaya Mineral;
- d. Pariwisata;
- e. Kelautan dan Perikanan;
- f. Perdagangan;
- g. Industri;
- h. Ketransmigrasian.
- (4) Belanja menurut urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 41

Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :
- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan ketentraman;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 42

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 43

Klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 44

- (1) Belanja Daerah menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung; dan
- b. belanja langsung.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 26
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Paragraf 1 Belanja tidak Langsung
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 45

- (1) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan;
- h. belanja tidak terduga.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, dan h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 46

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 27
- ayat ( 3 ) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (9) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai seperti pemberian uang makan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 48

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang ( principal outstanding ) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 49

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/ lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan Bupati.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 50

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
- perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 51

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah dan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dan bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (6) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 52

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, dan jumlah uang yang dihibahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 53

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit selektif, memenuhi persyaratan penerimaan bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bantuan yang diberikan tidak secara terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang diberikan bantuan telah lepas dari masalah/resiko sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 54

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Daerah kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 55

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan.
- (4) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah/desa penerima bantuan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 56

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan ganguan terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 30
- stabilitas penyelengaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
Paragraf 2 Belanja Langsung
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 57

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 58

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 59

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan harihari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 60

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 61

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 62

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat mengikat dana anggaran:
- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
- b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service .
- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya memuat:
- a. nama kegiatan;
- b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- c. jumlah anggaran; dan
- d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.
Bagian Kelima Surplus/(Defisit) APBD
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 63

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (4) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 32
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 64

- (1) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 65

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
Bagian Keenam Pembiayaan Daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 66

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 67

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mencakup:
- a. SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- f. penerimaan piutang daerah;
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang;
- d. pemberian pinjaman daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 68

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 69

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 33
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
Paragraf 2 Dana Cadangan
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 70

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola PPKD.
- (8) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran peraturan daerah tentang APBD.
- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 71

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b
2. digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 72

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 34
Paragraf 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 73

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
Paragraf 4 Penerimaan Pinjaman Daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 74

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
Paragraf 5 Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 75

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
Paragraf 6 Penerimaan Piutang Daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 76

Penerimaan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.
Paragraf 7 Investasi Pemerintah Daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 77

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 78

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 35
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/ atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 79

- (1) Investasi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 36
dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Paragraf 8 Pembayaran Pokok Utang
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 80

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Bagian Ketujuh Kode Rekening Penganggaran
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 81

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintaan daerah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek serta kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 82

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintah daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek serta rincian obyek.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 83

- (1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kode dan klasifikasi fungsi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 37
- (6) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Daftar nama rekening dan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) bukan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 85

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 86

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 87

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka otonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 38
partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 88

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD dan PPAS
Paragraf 1 Kebijakan Umum APBD
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 89

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. teknis penyusunan APBD; dan
- d. hal-hal khusus lainnya.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 90

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Juni.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 91

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkahlangkah konkrit dalam mencapai target.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 92

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
Paragraf 2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 93

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 94

- (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
Bagian Keempat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 95

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
- b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 40
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 96

- (1) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan prestasi kerja.
- (2) Jadwal penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 97

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 98

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 99

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, indikator kinerja, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 100

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memuat kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 41
- (2) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memuat kelompok belanja langsung dan tidak langsung yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja.
- (3) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan untuk memanfaatkan surplus APBD yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.
- (4) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (5) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (6) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
- (7) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) memuat nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 101

- (1) Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (2) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (4) RKA PPKD digunakan untuk menampung:
- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
- c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 102

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
- a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKASKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
- c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 42
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 103

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- d. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- e. daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
- f. daftar piutang daerah;
- g. daftar penyertaan modal ( investasi) daerah;
- h. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- j. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- k. daftar dana cadangan daerah;
- l. daftar pinjaman daerah.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 104

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran APBD; dan
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut:
- a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
- b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan
- c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 105

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 43
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 106

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 107

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 108

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 44
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 109

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (5) Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah peraturan Bupati tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 110

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Pengesahan rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- I. daftar dana cadangan daerah;
- m. daftar pinjaman daerah.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 45
- (5) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) . hari kerja Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan peraturan Bupati dimaksud menjadi peraturan Bupati.
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 111

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 108 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.
Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 112

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
- a. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD;
- c. Risalah sidang jalannya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
- d. Nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- (4) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 113

- (1) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD yang dijadikan dasar penetapan Peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 46
daerah tentang APBD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.
Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 114

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Peraturan daerah APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam l embaran daerah.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 115

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama (1) satu hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 47
- pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (10) Pengeluaran anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (8) menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
Paragraf 1
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 116

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 117

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 118

- (1) TAPD melakukan Verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima betas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil Verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
Paragraf 2 Anggaran Kas
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 119

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran Kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPASKPD
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 120

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 121

- (1) Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 122

- (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 123

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 49
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 124

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 125

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 126

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1),dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang/jasa yang diterimanya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Bupati.
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 127

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, bencana sosial, yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Kepala SKPD/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 128

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 129

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 130

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 131

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
- a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
- b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
- c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
- a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;
- b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan namun karena akibat dari force major.
Paragraf 2 Dana Cadangan
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 132

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah yang dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 133

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rdeposito;
- b. sertifikat bank indonesia (SBI);
- c. surat perbendaharaan negara (SPN);
- d. surat utang negara (SUN); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 52
- e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.
Paragraf 3 Investasi
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 134

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada penyertaan modal (investasi) daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
Paragraf 4
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 135

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- (3) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (4) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (5) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 136

- (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jumlah penerimaan pinjaman;
- b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
- c. sisa pinjaman.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 137

- (1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.
- (3) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD atau dalam laporan realisasi anggaran.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 138

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 139

- (1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
- a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;
- b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
- c. penerbitan obligasi daerah;
- d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
- e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
- f. pelunasan; dan
- g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.
Paragraf 5 Piutang Daerah
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 140

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.
- (3) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Piutang daerah jenis tertentu mempunyai prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 141

- (1) Penyelesaian piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan dari pembukuan secara mutlak atau bersyarat, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang menyangkut piutang daerah, ditetapkan oleh:
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 54
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Tata cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 142

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.
- (3) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Bupati.
- (4) Bukti-bukti pendukung penyetoran atas penerimaan piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti-bukti penerimaan kas atas pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 143

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat, dan
- e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Bagian Kedua Kebijakan Umum serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 144

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya indikator-indikator ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara lengkap penjelasan:
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 55
- a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai.
- d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 145

Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 146

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan kepala SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD
- b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
- c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 147

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 148

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 149

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- b. melunasi seluruh kewajiban pokok utang dan bunga;
- c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
- d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPASKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 57
- e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
- f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaranpengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
Bagian Kelima Pendanaan Keadaan Darurat
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 150

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 58
tanggap darurat bencana.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana maksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (11) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
- f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (13) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
- (14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 151

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana pada ayat (1) adalah merupakan selisih ( gap ) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 59
belanja dalam APBD.
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 152

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/ atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian terget kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 153

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam DPPA-SKPD.
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.
Bagian Ketujuh Penyiapan Raperda Perubahan APBD
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 154

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKASKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 155

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 60
SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.
Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBD
Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 156

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 157

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. ringkasan perubahan APBD;
- b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. daftar pinjaman daerah.
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 158

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 terdiri dari rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
- b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 61
Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Raperda Perubahan APBD
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 159

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Paragraf 3
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 160

Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD berlaku ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113.
Paragraf 4 Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
BAB IX - PERUBAHAN APBD
Pasal 161

- (1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan.
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran sebelum dilakukan perubahan dan setelah dilakukan perubahan.
- (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah.
BAB X - PENGELOLAAN KAS
Pasal 162

- (1) BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Untuk mengelola kas daerah, bendahara umum daerah membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank sebagai penempatan rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
BAB X - PENGELOLAAN KAS
Pasal 163

Untuk mendekatkan pelayanan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD dan masyarakat , BUD dapat membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Kedua Pengelolaan Kas Non Anggaran
BAB X - PENGELOLAAN KAS
Pasal 164

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
- a. potongan Taspen
- b. potongan Askes
- c. Potongan PPh;
- d. Potongan PPN;
- e. Penerimaan titipan uang muka;
- f. Penerimaan uang jaminan;
- g. Penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Penyetoran Taspen;
- b. Penyetoran Askes;
- c. Penyetoran PPh;
- d. Pemyetoran PPN;
- e. Pengembalian titipan uang muka;
- f. pengembalian uang jaminan;
- g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
BAB X - PENGELOLAAN KAS
Pasal 165

Mekanisme dan tata cara pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 63
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 166

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran d an orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 167

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- d. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
- e. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- f. bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- g. bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu;
- h. bendahara pengeluaran yang mengelola bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan untuk SKPD.
- i. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bupati mendelegasikan kepada kepala SKPD untuk menetapkan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mencakup:
- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu porgram sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
- e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sebelum
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 64
dimulainya tahun anggaran berkenaan.
Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 168

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.
- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
- (4) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertangungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertangungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilampiri dengan :
- a. Buku kas umum;
- b. Buku rekapitulasi penerimaan bulanan;
- c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (8) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis LPJ bendahara penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (9) Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis Laporan Pertanggungjawaban bendahara ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 169

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan :
- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas penerimaan harian pembantu.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan atas penerimaan menggunakan :
- a. Surat ketetapan pajak daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 65
- b. Surat ketetapan retribusi;
- c. Surat tanda setoran
- d. Surat tanda bukti pembayaran;
- e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 170

- (1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, Badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.
- (4) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran
Paragraf 1 Penyediaan Dana
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 171

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD yang diterbitkan setelah penetapan anggaran kas.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
- (3) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
Paragraf 2 Permintaan Pembayaran
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 172

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
- d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 66
- diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (4) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 173

- (1) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Surat Pengantar SPP-UP
- b. Ringkasan SPP-UP
- c. Rincian SPP-UP
- d. Salinan SPD
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- f. lampiran lain yang diperlukan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-GU;
- b. ringkasan SPP-GU;
- c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
- d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
- e. salinan SPD;
- f. draft surat pernyaterdiri daritaan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- g. lampiran lain yang diperlukan.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 174

- (1) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-TU;
- b. ringkasan SPP-TU;
- c. rincian rencana penggunaan TU;
- d. salinan SPD;
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengiasian tambahan uang persediaan;
- g. lampiran lain yang diperlukan.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 67
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 175

- (1) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS;[
- d. lampiran SPP-LS.
- (2) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan pengadaan barang/jasa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 176

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah memperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 177

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
- a. buku kas umum;
- b. buku simpanan/bank;
- c. buku pajak;
- d. buku panjar;
- e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
- f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
- (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.
Paragraf 3 Perintah Membayar
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 178

- (1) Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah,
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 68
pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 179

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (2) SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
Paragraf 4 Pencairan Dana
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 180

Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D terdiri dari:
- a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan
- tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
- a. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 181

- (1) Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran terdiri dari :
- a. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
- b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 69
- c. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
- d. Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
- e. Register penutupan kas.
- (3) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen LPJ mencakup :
- a. Buku kas umum;
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran;
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara;
- d. Register penutupan kas.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 182

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:
- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 183

Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 184

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
Bagian Kelima
Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan
BAB XI - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 185

- (1) Bupati menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, PPTK dan Bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan provinsi dilakukan secara terpisah dari Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban APBD.
- (3) Pelaksanaan penatausahaan pendanaan tugas pembantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 186

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer.
- (3) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan yang meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan yang meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca; dan
- c. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
- b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
- d. prosedur akuntansi selain kas.
- (6) Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh PPKD.
- (7) Sistem akuntansi Pemerintahan daerah pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh PPK-SKPD
- (8) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 187

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah menetapkan kode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran,
- (2) Kode rekening untuk menyusun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.
- (3) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (4) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 71
daerah/negara.
Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 188

- (1) Bupati menetapkan kebijakan akuntansi yang dijadikan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan; dan
- b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi aset.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 189

- (1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada Bupati dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD
Paragraf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 190

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 191

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 mencakup :
- a. Surat Tanda Bukti Pembayaran;
- b. STS;
- c. Bukti Transfer;
- d. Nota Kredit Bank.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan:
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 72
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- c. Bukti Transaksi Penerimaan Kas Lainnya.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 192

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 dilaksanakan oleh PPK SKPD.
Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 193

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas langsung; dan
- b. Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 194

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) mencakup :
- a. SP2D;
- b. Nota Debet Bank;
- c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
- d. SPM;
- e. SPD; dan
- f. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 195

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK SKPD.
Paragraf 3
- (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.
- (2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
- (3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.
- (4) Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 73
- (5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 197

- (1) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.
- (2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:
- a. Metode Garis Lurus;
- b. Metode Saldo Menurun Ganda; Dan
- c. Metode Unit Produksi.
- (3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.
- (4) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membeBankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.
- (5) Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membeBankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan.
- (6) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 198

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan:
- a. Berita Acara Penerimaan Barang;
- b. Berita Acara Serah Terima Barang; dan
- c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 199

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dilaksanakan oleh PPK SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 200

- (1) PPK SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 74
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.
Paragraf 4 Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 201

- (1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
- b. Koreksi kesalahan pencatatan;
- c. Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
- d. Pembelian secara kredit;
- e. Retur pembelian kredit;
- f. Pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik Daerah tanpa konsekuensi kas;
- g. Penerimaan aset tetap/barang milik Daerah tanpa konsekuensi kas.
- (3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SP]) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.
- (4) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.
- (5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi Pemerintah Daerah.
- (6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
- (7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
- (8) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- (9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar ( ruitslaag ) dengan pihak ketiga.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 202

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan :
- a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
- b. Berita acara penerimaan barang;
- c. Surat keputusan penghapusan barang;
- d. Surat pengiriman barang;
- e. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);
- f. Berita acara pemusnahan barang;
- g. Berita acara serah terima barang; dan
- h. Berita acara penilaian.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 203

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 dilaksanakan oleh PPK SKPD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 204

- (1) PPK SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.
Paragraf 5 Laporan Keuangan pada SKPD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 205

- (1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi :
- a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
- b. Neraca SKPD; dan
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
Bagian Keempat Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD
Paragraf 1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 206

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 207

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup :
- a. Bukti transfer;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 76
- b. Nota kredit Bank; dan
- c. Surat perintah pemindahbukuan.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada yata (1) dilengkapi dengan:
- a. Surat Tanda Setoran (STS);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah);
- c. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
- d. Laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan
- e. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 208

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 209

- (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 210

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 211

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi mencakup :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- b. Nota debet Bank.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
- b. Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Laporan Pengeluaran Kas Dari Bendahara Pengeluaran; dan
- d. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 212

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 merupakan fungsi akuntansi SKPKD.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 77
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 213

- (1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 214

- (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 215

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan :
- a. Berita acara penerimaan barang;
- b. Surat keputusan penghapusan barang;
- c. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
- d. Berita acara pemusnahan barang;
- e. Berita acara serah terima barang;
- f. Berita acara penilaian; dan
- g. Berita acara penyelesaian pekerjaan.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 216

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 217

- (1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 78
Paragraf 4 Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 218

- (1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. Koreksi kesalahan pembukuan;
- b. Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada Akhir Tahun;
- c. Reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
- d. Reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 219

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial dilampiri dengan :
- a. Berita acara penerimaan barang;
- b. Surat keputusan penghapusan barang;
- c. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
- d. Berita acara pemusnahan barang;
- e. Berita acara serah terima barang;
- f. Berita acara penilaian; dan
- g. Berita acara penyelesaian pekerjaan.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 220

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 221

- (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Paragraf 5 Laporan Keuangan pada SKPKD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 222

- (1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada Bupati.
- (2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.