PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2017
Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
Berlaku: 20 Maret 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
- Pemerintahan Desa yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat desa, maka perlu pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal Negara
- 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundangundangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
4. Desa adalah seluruh desa di Kabupaten Gresik.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Sekretariat desa adalah perangkat desa sebagai unsur penunjang yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.
11. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Perangkat Desa yang bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam tugas operasional.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam lingkup 1 (satu) wilayah yang disebut Dusun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat desa.
16. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi, dan hubungan kerja.
17. Bagan Organisasi adalah gambar struktur organisasi yang disusun menurut kedudukannya, yang masingmasing memuat fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan dengan garis-garis saluran wewenang.
BAB II - PEMERINTAH DESA
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Teknis; dan
- c. Pelaksana kewilayahan.
- (3) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Perencanaan.
- (4) Unsur Pelaksana Teknis terdiri dari :
- a. Seksi Pemerintahan;
- b. Seksi Kesejahteraan; dan
- c. Seksi Pelayanan.
- (5) Unsur Kewilayahan adalah Dusun.
BAB II - PEMERINTAH DESA
Pasal 3

Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEMERINTAH DESA
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA
Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APBDes;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagaimana berikut :
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
- q. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- r. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- s. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- t. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun angggaran.
BAB IV
Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang administrasi Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Pelaksanaan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian dan inventarisasi aset, administrasi perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Pelaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan, belanja desa, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
- d. Pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana kerja pemerintah Desa, APBDes, inventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.
Paragraf 2
Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
BAB IV
Pasal 7

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam menyelenggarakan urusan ketatausahaan, dan pelayanan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan tata naskah dinas Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan arsip/dokumen milik Desa, mensistematisasikan buku-buku inventaris, daftar hadir perangkat desa, dan memberikan pelayanan administratif Pemerintahan Desa;
- c. Penataan administrasi aparatur pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana kerja kepala desa dan perangkat desa;
- e. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan rapat, menerima tamu dinas dan kegiatan rumah tangga desa;
- f. Pengadministrasian dan inventarisasi aset desa.
- g. Pengadministrasian perjalanan dinas;
- h. Penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai bidang tugasnya.
Paragraf 3
Kepala Urusan Keuangan
BAB IV
Pasal 8

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan pemerintahan Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi keuangan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.
Paragraf 4
Kepala Urusan Perencanaan
BAB IV
Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang perencanaan Pembangunan Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi urusan perencanaan pembangunan desa;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana APBDesa;
- c. pelaksanaan inventarisasi data-data dalam rangka perencanaan pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan dan pengembangan Pendapatan dan kekayaan desa;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanan dan evaluasi sumber-sumber pendapatan desa;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemerintahan Desa; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.
Bagian Kedua Pelaksana Teknis Paragraf 1 Kepala Seksi Pemerintahan
BAB IV
Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;
- b. pelaksanaan pembinaan masalah pertanahan;
- c. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
- g. pelaksanaan pengelolaan Profil Desa;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.
Paragraf 2 Kepala Seksi Kesejahteraan
BAB IV
Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- b. pelaksanaan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemuda, olahraga, karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan perkoperasian, usaha mikro dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- g. pelaksanaan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh;
- h. pelaksanaan koordinasi pelayanan dibidang keagamaan, kematian dan administrasi Nikah, Talak, dan Rujuk (NTCR); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.
Paragraf 3 Kepala Seksi Pelayanan
BAB IV
Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyuluhan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pelaksanaan upaya pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
- d. pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Kepala Dusun
BAB IV
Pasal 13

- (1) Kepala Dusun berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Pelaksanaan pengawasan pembangunan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. melaksanakan kegiatan di bidang pelestarian adat istiadat dan pengembangan kehidupan gotong royong di wilayahnya;
- f. melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
BAB V - TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi.
BAB V - TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 15

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
BAB V - TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa.
BAB V - TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (5) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Seksi dan Kepala Dusun melalui Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat administratif.
BAB VI - HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, Pemerintah Desa dapat dibantu Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, Kepala Desa dapat dibantu oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam rangka penanggulangan berbagai masalah sosial, pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda, Kepala Desa dapat dibantu Karang Taruna.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam rangka ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, kepala desa dapat dibantu oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pemerintah Desa melakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan namanama jabatan Perangkat Desa paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 20 Maret 2017
BUPATI GRESIK,
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T. M.Si.
Diundangkan di Gresik pada tanggal 20 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 36-1/2017
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
BUPATI GRESIK,
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini penyusunannya mengikuti tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan di Desa.
Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 : Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas.
```