PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 5 Tahun 2014
Tentang PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
Berlaku: 24 Janvari 2014
N/A
Preamble

Mengingat
Tg
GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
- Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan rujukan utama dalam kebijakan akuntansi: a
- bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan blaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan: b.
- bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu ditetapkan suatu pedoman dalam melakukan penyusutan tersebut: c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap: d.
- Undang -Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambanan Lembaran Negara Nomor 1646): 1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2
'a
- Undang-Jndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 3
- Undang-Undarg Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5 nomor 4844):
- Peraturan Pemerintah Ncmor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 5340):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dsngan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), 4.
- 10.
- Peraturan Pemerintah Nomur 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
'
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemsrintah Pusat:
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah:
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 Tahun 2013: 18
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat:
10. 20, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengslolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP.,
A
'
BAB | KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Pengertian
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang selanjutnya disebut SAP Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan eku'tas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 4 ditetapkan dalam APBD.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutrya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 5.
6. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 6
7. Aset Idle adalah pendayagunaan barang milik daerah yang dikuasai oleh pengguna barang tetapi tidak dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut Juga tidak 7. dimanfaatkan pihak lain.
8. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 8
9. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 4.
10. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang barang milik daerah yang berada dalam penugasannya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
12. Aset dimanfaatkan pihak lain adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
a
- 13, Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
- 14, Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
15. Nilai residu adalah nilai sisa suatu barang yang sudah habis umur ekonomisnya.
16. Nilai buku adalah nilai aset yang tertera pada catatan /informasi akun -perakun dalam daftar asset, umurnnya tidak sama dengan nilai pasar, biasanya yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut diteli.
17. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
18. Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
19. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
20. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Salao Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
21. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
N/A
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur in! mengatur penyusutan Aset Tetap, yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
- (2) Aset tetap yang berada dalam penguasaan pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang diserahkan kepada Pengelola Barang (Aset Idle).
Bagian Ketiga
Tujuan
N/A
Pasal 3

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:
- a, menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:
a
- mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan: b.
- memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang c sudah dimiiiki.
BAB II
Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
2. gedung dan bangunan: a.
- b. peralatan dan mesin:
- c. jalan, irigasi, dan jaringan: dan
- d. Aset Tetap lainnya berupa aset tetap renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Denyan Pihak Ketiga dan Aset yang dimanfaatkan pihak lain disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya: dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
BAB II
Pasal 5

- Aset Tetap Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap.
BAB II
Pasal 6

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a:
- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan Aset Lainnya dl Neraca:
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan LBMD: dan
- C. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
a
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang dan dari Aset Lainnya di Neraca.
BAB II
Pasal 7

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b:
- a, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan Aset Lainnya di Neraca:
- b. tidak dicantumxan dalam Laporan Barang Pengguna dan LBMD: dan
- C. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB II
Pasal 8

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hliang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
- a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap: dan
- b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.
BAB III - NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampal dengan 31 Desember 2013.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan,
- (8) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
BAB III - NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nila' Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
'a
'A
- Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SAP. (2
BAB III - NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Asa: Tetap sebagai akibat koreksi nilai yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantumai. .iilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
- a. nilai yang dapat disusutkan: dan
- b. nilai akumulasi penyusutan.
BAB III - NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
Pasal 12

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
3. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya (3 penyusutan.
BAB IV - MASA MANFAAT
Pasal 15

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menanibah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
2. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi renovasi dan restorasi. (2
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV - MASA MANFAAT
Pasal 16

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan perubahan oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebabsebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,
BAB V - METODE PENYUSUTAN
Pasal 17

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan me'ode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
Penyusutan per Periode
-
Nilai Yang Dapat Disusutkan
Masa Manfaat
Ta
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN
BAB V - METODE PENYUSUTAN
Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Pengguna Barang.
BAB V - METODE PENYUSUTAN
Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain. (2
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.
BAB V - METODE PENYUSUTAN
Pasal 20

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (1
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
BAB VII - PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 21

- @ Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan SAP Berbasis Akrual.
- Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun. (2
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan,
- (4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos diinvestasikan dalam Aset Tetap di Neraca.
BAB VII - PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 22

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nilai penyusutan:
- b. metoce penyusutan yang digunakan:
- C. Masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan: dan
4. d nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
BAB VII - PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 23

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaxsud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB VII - PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 24

- (1) Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap.
2. Modul Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan, tidak dapat langsung dilakukan penghapusan, (1
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1). Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap.
ON
'
- (2). Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca:
- b. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan:
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Penyusutan BMD berupa Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sudah dapat dimulai Tahun Anggaran 2014 dan berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2015.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Diundangkan di Padang pada tanggal 24 januari 2014
Ditetapkan di Padang pada tanggal 24 Janvari 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
LN
$
(IkwAn
pravirko
/
la
P
TI,
N
V
'
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5 TANGGAL 24 YJANVARI 2014.
'
'
LAMPIRAN |
PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR
:5 TAHUN 2014
TANGGAL: 24 JANUARI 2014
TENTANG PENYUSUTAN ASET BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
TABEL MASA MANFAAT
| KODE REK. | KODE REK. | URAIAN | MASA MANFAAT |
|-------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|
| 113 11302 | | ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN | |
| 113 | (02/01100| | Alat-alat Besar Darat | 10 |
| | 113102102100| | Alat-alat Besar Apung | 8 |
| | 113102103J00| | Alat-alat Bantu | 1 |
| 113 | 102/04100| | Alat Angkutan Darat Bermotor | 8 |
| 1/3 | 102/05100j | Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 2 |
| 1/3 | 1021061001 | Alat Angkut Apung Bermotor | 10 |
| | 113102107100! | Alat Angkut Apung Tidak Bermotor | 3 |
| 113 | /02/08/001 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 1 | 3102/09100| | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 1/3 | 1021101001 | Alat Bengkel Tidak Bermesin | 5 |
| 1/3 | 1021111001 | Alat Ukur | 5 |
| | 11302121001 | Alat Pengolahan Pertanian/Peternakan | 4 |
| 1 3 | 02'13100| | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan | 4 |
| | 113102/14/00| | Alat Kantor | 5 |
Aa
| KODE REK, | KODE REK, | URAIAN | MASA MANFAAT | KODE REK, |
|-------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| | 113021151001 | Alat Rumah Tangga | 5 | |
| | 113102116100 | Peralatan Komputer | 4 | |
| 113 | 1021171001 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 | |
| 113 | (02118|00| | Alat Studio | 5 | |
| 113 | 102119100| | Alat Komunikasi | 5 | |
| 113 | /02/20100| | Peralatan Pemancar | 10 | |
| 1/3 | 102/21100| | Alat Kedokteran | 5 | |
| 1| | 3102/22100| | Alat Kesehatan | 5 | |
| 113 | /02/23/00| | Unit-unit Laboratorium | 5 | |
| | 113102124001 | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 10 | |
| 113 | 02125100) | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 | |
| | 1|3102126/00| | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronik | 15 | |
| 1 | | 3/02/27/00| | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 10 | |
| 113 | |02128'00| | Radiation Aplication And Non Destructive TL | 10 | |
| 1/3 | /02/29/0Gj | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 | |
| 1 3 | 102/30100) | Alat Laboratorium Hidrodinamika | 15 | |
| 113 | /02j31/00| | Senjata Api | 10 | |
| | 1|3102/32/00| | Persenjataan Non Senjata Api | 3 | |
| 1 | 3 | (02133100J | Alat Keamanan dan Perlindungan | 5 | |
'
A
| KODE REK. | KODE REK. | URAIAN | MASA MANFAAT |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 11303 | | GEDUNG DAN BANGUNAN | |
| 43 | lo3lo1lo0| | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 113 | lo3lozlooi | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |
| 113 | |o3I93100| | Bangunan Menara | 40 |
| 413 | loslo4ioo| | Bangunan Bersejarah | 50 |
| 113 | 103l05100| | Tugu Peringatan | 50 |
| 113 | 103lo6|00| | Candi | 50 |
| 113 | lo3lozlool | Monumen / Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 |3 | toglogiooj | Tugu Peringatan Lain | 50 |
| 113 | lo3loglool | Tugu Titik Kontrol / Pasti | 50 |
| 113 | lo3/12l00| | Bangunan Gedung Non Permanen | 5 |
| | 113032116) | Bangunan Kandang Hewan/Ternak Kecil/Unggas | 3 |
| 1/3 113 | 04 (04101/00| | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan | 10 |
| 113 | 041021001 | Jembatan | 50 |
| | 113104103100| | Bangunan Air / Irigasi | 50 |
| 113 3 | lo4lo4loo| | Bangunan Pengairan Pasang Surut | 50 |
| 113 | lo4losloo| | Bangunan Air Pengembang Rawa | 25 |
| 413 | JodlogI00! | Bangunan Pengamaan Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana | 10 |
'
'
| | KODE REK. | URAIAN | MASA MANFAAT |
|-------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| 113 | 104107109) | Bangunan Pengembangan Sumber Air | 30 |
| | 11304108100/ | Bangunan Air Bersih / Air Baku | 40 |
| 113 | 1041091001 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 113 | 1041101001 | Bangunan Air | 40 |
| 113 | 104111100| | Inatalasi Air Minum/ Air Bersih | 30 |
| 113 | (041121001 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 113 | 104/13100| | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 113 | 104114100) | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1 | 3 | 104/15/00| | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 113 | |04/16J00j | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| | 113041171091 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| | 11310418100) | Instalasi Gas | 30 |
| 113 | J04119100j | Instalasi Pengaman | 20 |
| 1/3 | 04/20100| | Jaringan Air Minum | 30 |
| 1) 3 | 104/21100| | Jaringan Listrik | 40 |
| | 113104122100! | Jaringan Telepon | 20 |
| 11 | 3104/23100| | Jaringan Gas | 30 |
| 11305 | | ASET TETAP LAINNYA | |
| 113 | loslo3lo3| | Alat Kesenian (Alat Musik Modren/Band) | 5 |
| 113 | 105104 00| | Alat Olahraga | 8 |
Aa
| - | KODE REK. | URAIAN | MASA MANFAAT |
|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 3 05 04 os | Peralatan Olahraga | 3 |
A
LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR
5 TAHUN 2014
TANGGAL: 24 JANUARI 2014
TENTANG PENYUSUTAN ASET BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
TABEL MASA MANFAAT
| KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ DARI NILAI BUKU ASET' TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | | 2 3 | 4 | 5 |
| | | | ASET TETAP | | |
| 1| | 11303 | GEDUNG DAN 1031011001 | BANGUNAN Renovasi | » 04 sid 304 | 5 |
| | 3 | Bangunan Gedung Kerja | Tempat | » 3016 sid 454 | 10 |
| | | | | » 4594 sid 75 | 15 |
| | | | | » 7549 sid 10044 | 50 |
| 1 | 3 | 103|02100| | Tempat Tinggal Renovasi | » Oa sid 30 | 5 |
| | | Bangunan | Gedung | » 3014 sid 454 | 10 |
| | | | | » 454 sid 65Y | 15 |
| 11 | 3 | 03103100 | Bangunan Menara Renovasi | » 04 sid 3044 | 5 |
| | | | | » 3094 sid 4542 | 10 |
| | | | | » 45 sid 6544 | 15 |
| | 113 | 10310415) | Bangunan Bersejarah Renovasi | » 0th sid 305 | 5 |
| | | | | » 3016 sid 45K | 10 |
| | | | | 2 45 sid 65K | 15 |
| | 113 | 103105100 | | » sid 30Y4 | 5 |
| | | | | » 3046 sid 45 | |
| | | | | 2 454 sid 65 | 15 |
| | | | Tugu Peringatan Renovasi | 09 | |
| | | | | | 10 |
| | 113 | 103106100) Candi | Renovasi | » 09 sid 3045 | 5 |
| | | | | » 301 sid 45K | 10 |
| | | | | 2 459 sid 65K | 15 |
| | 113 | 103|07J00) | Renovasi | 2 044 sid | 5 |
| | | | | » sid 454 | 10 |
| | | | | » 45 sid 65K | 15 |
| | | 113037081001 | Monumen/Bangunan Bersejarah | 3044 » 754 sid 1004 | 50 |
| | | | | 30 | |
| | | Tugu Peringatan Lain | Renovasi | » 0 sid 304 | 5 |
| | | | | » 3015 sid 454 | 10 |
| | | | | » 45K sid 6594 | 15 |
A.
| mek ODE s ( KE | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/ DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 1031091001 | Tugu Titik Kontrol Pasti | Renovasi | » 04 sid 3046 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | » 304 sid 454 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | » 0Y sid 3045 » | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 |
| 3 1031121001 | Bangunan Gedung Non Permanen Lainnya | Renovasi | 301 sid 454 » 45 sid 754 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 |
| 3 (04 3 104101100| | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan sernbatan 104/03100| Bangunan Air Irigasi | Renovasi Renovasi | » 0Ya sid 3044 » 3015 sid 604 » 6096 sid 100 » 04 sid 304 2 3016 s/d 45Y4 » 454 sid 654 » 08 sid 54 » 594 sid 1044 » 10x sid 201 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
| 3 104102J00| 3 | Bangunan Pangairan Pasang Surut Bangunan Air Pengembang Rawa | Renovasi | ? 0th sid Sya 2 504 s/d 1046 2 1044 sid 2014 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 | 2 5 10 5 10 |
| 3 |04|0400| 3 104105100) 3 104/06/04j) | Bangunan Pengamaan Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Bangunan Pengembangan Sumber Air | Renovasi | '5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 104J08100| | | Renovasi Renovasi | 2 Oto sid 5" » 54 sid 104 » 1004 sid 20 » Oa sid 5 » 544 sid 1094 2 10446 sid 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 104107001 | | | | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 |
| 3 | Bangunan Air Kotor | | » 045 sid 30x » 3014 sid 45K 2 454 sid 654 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 |
| 104)09/001 | / Air | Renovasi | 2 0Y sid 30K | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | | Renovasi | » sid 659 2 0Y sid 304 » | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Bangunan Air | | 3014 sid 45Y4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | » 301 sid 454 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| | Bangunan Air Bersih Baku | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Renovasi | Oh SId 59 » 59 sid 1040 21014 sid 204 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 |
| | | Renovasi | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | » 494 sid 65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104|10y00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Aa
'
| | Kobe REKENING | URAIAN | JENIS | PRESENTASE RENOVASI/RESTORASII DARI NILAI BUKU ASET' TETAP (DILUAR PENYUSUTAN) | PENAMBAHAN | MASA MANFAAT (TAHUN) |
|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Fi | 1 | 4 | 5 |
| 113 | Jaringan Gas | | P3 Overhaul | » 049 sid 30' | 2 |
| | |04/23|O0| | | 5 3074 sid 4599 | 7 |
| | : | | » 450p sid 65Y6 | 10 |
| L ! | | | | |
Lean