Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2016
Tentang PEREITCAIIAAN PEMBAITGIIIIAN DESA IIMUU
Berlaku: 2 Tahun 1950
BAB I - KEirEIYTUAil IIMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daeratr ini yang dimaksud dengan:
1. Daeratr adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalatr Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Situbondo.
4
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain addah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 7.
3. Pemerintahan Desa adalatr Penyelenggaraan urusan Pemerintatran dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintatran Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 10.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategrs. L2.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalatr musyawaratr antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintatr Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 13.
5
- L4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibatras dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan Desa adalatr upaya peningt&lt;atan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejatrteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalatr prroses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintatr Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- Pembangunan Partisipatif adalatr suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, darr kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. L7.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa adalatr upaya mengembanglmn kemandirian dan kesejatrteraarr masyarakat dengan meningkatkan pengetatru€ul, sikap, keterampilan, perilalm, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan keb{iakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 18.
- Pengftajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyelctif masyarakat, masalarr, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 19.
- Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya marrusia, sumber dana, kelembagaarl, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan tekrrologi, serta permasalatran yang dihadapi desa. 20.
- Rencana Pembangunan Jangfua Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalatr Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangla waktu 6 (enam) tahun. 2L.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanl'utnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa unttrk jangka waktu 1 (satu) tatrun. 22.
- Daftar Usulan RKP Desa adalatr penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk janska waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintatr Daeratr Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 23.
6
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewqiiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 26.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipemntukkan bagr Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintatran Desa, pelaksanaan pembangunErn Desa, pembinaart kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 27.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurans Dana Alokasi Khusus. 28.
6. Iembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan narna lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 29.
7. Pemerintatr Pusat selartjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Repubtik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintehan negara Republik Indonesia sebagaim€ura dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 30.
PEIYnISUil PERTITCANAAIT PTMBAITGI'ITAN DESA
BAB II - Pasal 2
Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang :
- penyelenggaraan pemerintahan Desa; a.
- pelaksanaan pembangunan Desa; b.
- pembinaan kemasyarakatan Desa; c.
- pemberdayaan masyarakat Desa;dan d.
- arah kebirjakan desa. e.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tatrunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 5

- (U Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
- a. penyusunan RPJM Desa; dan
- b. penyusunan RKP Desa.
3. (21 RPJM Desa sebagaimarua dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa disusun oleh pemerintah Desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
5. (41 Musyawarah desa sebagaima.na dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.
Baglan Kedua
- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. (21 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. Pengembangan sistem administrasi dan pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraa.n perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kedasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- j. pembentukan organisasi pemerintah desa;
- k. penetapan peraturan desa;
- t. pemberian win hak pengelolaan atas tanah desa; dan
- m. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanflaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;
4. pengelolaan tanaman obat keluarga (toga);
5. pengembangan pos kesehatan dan polindes; dan
6. pengembangan tenaga kesehatan desa;
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaa,n antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegratan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pembibitan lahan pertanian dan kehutanan;
9. pengelolaan usatra hutan Desa;
10. kolam ikan dan pembenihan ikan;
11. kapal penangkap ikan;
12. cold storage (gudang pendingrn);
13. tempat pelelangan ikan;
14. tambak garam;
15. kandang ternak;
16. instalasi biogas;
17. mesin pakan ternak;
18. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghtiauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karangi dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentrarnan dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pelatihan usatra ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologr tepat guna;
- c. pendidikan, pelatitran, dan penyuluhan bagr kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usatra ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda;
10. kelompok pelestarian lingkunga hidup;dan
32. 1 1. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
2. (21 Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Pen5rusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan aratr kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- g. penetapan RPJM Desa.
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawaratr perencanaan pembangunan Desa; dan
Paragraf 2
- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
2. (21 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, tokoh perempuan dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling barryak 11 (sebeLas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (U didampingr oleh pendamping desa atau konsultan perencana.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 9

Tim penJrusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
Pamgraf 3
- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a.
2. (21 Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan progrErm dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah keb{jakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sekurangkurangnya meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
- e. renc€ula pembangunan kawasan perdesaan; dan
- f. rencana pengembangan ekonomi wilayah.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 1

1
- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.
2. (21 Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintatran Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
4. Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkqiian keadaan Desa. (41
- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
2. (21 Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkart kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan data Desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
7. la.poran hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. (4)
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan pada huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
- b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
4. (21 Data Desa sebagaimErna dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan datam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perenc€uraan pembangunan Desa.
- (6) Batrwa mekanisme penyelerasan data desa melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan BuPati.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
2. Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bag masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. (21
3. Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (3)
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 15

- Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. (1)
- Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. (21
- Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain: (3)
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- tokoh masyarakat; c.
- tokoh pendidikan; d.
- kelompok tani; e
- kelompok nelayan; f.
- kelompok perajin; g
- kelompok perempuan; h
- kelompok pemerhati dan pelindungan anak; i
- kelompok masyarakat miskin;dart j.
- kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. k.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 16

- (u Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (21 Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menarnbahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, menjadi Lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa dan dituangkan oleh tim penyusun dalam Berita Acara.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. (2)
3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen: (s)
- a. data Desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
2. (21 Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawaratr Desa.
Paragmf 5
Pen5rusunan Rencana Pembangunan Desa melalul Musyawarah Desa
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 2

O
- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkqjian keadaan desa.
2. (21 Musyawaratr Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. (21 Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkqiian keadaan Desa;
- b. prioritas renc€ula kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) talrun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L, dituangkan dalam berita acara.
2. (21 Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagr Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
Paragraf 6 Pen5rusunan Rancangan RPJM Desa
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
2. (21 Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.
Paso,l24
- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
2. (21 Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalul Mus5rawarah Perencanaan Pembangunan Desa
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 25

- (U Kepala Desa menyelenggarakan musyawaratr perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati ra.ncangan RPJM Desa.
- (21 Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badarr Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. penvakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
- j. perwakilan kelompok pelestari lingkungan hidup;
- k. perwakilan kelompok pemuda; dan
1. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- Selain unsur masyarakat sebagaima.na dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (41
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 25

- (U Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (21 Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
Penetapan dan penrbahan RPJM Desa
Paragraf 8 Pag€,l27
- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah penencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2t Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (3)
- Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. (41
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. tedadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. (21 Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. (21 RKP Desa disusun oleh Pemerintatr Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun be{alan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 3

O
- (U Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (21 Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencerrnatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Paragraf 2
- (1) BPD menyelenggarakan musyawaratr Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
2. (21 Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun bedalan.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencerrnati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
5. (21 Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau dapat meminta bantuan dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2]l, menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
Paragraf 3 Pembentukan Tlm Pen5rusun RI(P Desa
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 33

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku Pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
- d. anggota yang meliputi : perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, unsur perempuan dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaima,na dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjdan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencerrnatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
Paragraf 4
- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang: a. pagu indikatif Desa; dan
- b. rencana program /kegpatan Pemerintah, Pemerintah Daeratr Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa.
2. (21 Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencerrnatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
- a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
- b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagran dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daeratr kabupaten.
6. (21 Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
- b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat ddam pokokpokok pikiran DPRD.
10. Hasil pencerrnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa. (3)
11. Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. (4)
12. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaim€u1a dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam ranca.ngan RKP Desa. (5)
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 37

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal tedadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (21 Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. (3)
- Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tatrun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. (1)
- Hasil pencerrnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagr tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. (21
Paragraf 6 Pen5rusunan Rancangan RIIP Desa
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
4. d". rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daeralr Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
5. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD; e.
6. hasil pencerrnatan ulang dokumen RPJM Desa; f.
7. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan g.
8. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. h.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 4

O
- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
2. (21 Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), sekurang-kuranglya meliputi:
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
2. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; a.
3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; b.
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggar€rn Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas nnsure perangkat Desa danlatau nnsure masyarakat Desa.
7. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2)
8. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaima,na dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daeratr kabupaten yang membidang pembangunan infrastruktur dan / atau tenaga pendamping profesional. (3)
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format ranc€Lngan RKP Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 42

- Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. (1)
- Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ke{asama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sarna antar Desa. (21
- Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi. (3)
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Tim penJrusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (21
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. (3)
4. Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. (4)
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 44

- Tim penlrusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancErngan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa. (1)
- Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa. (2t
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 45

- Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (1)
- Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (21
- Dalam hal Kepala Desa telatr menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan pembangunan Desa. musyawarah perencanaan (3)
Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 46

- (1) Kepa1a Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembanguna.n Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada alrat (21 terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- g. perwakilan kelompok perqiin;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
- j. perwakilan kelompok pemerhati pelestari lingkungan;
- k. perwakilan kelompok pemuda; dan
- l. pennrakilan kelompok masyarakat miskin.
15. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (41
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 47

- Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (U memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (1)
- Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai: (2t
- a. pagu indikatif Desa;
- b. pendapatan asli Desa;
- c. swadaya masyarakat Desa;
- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- Prioritas, prograrn dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: (3)
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan telcris dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhart masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 48

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
2. (21 Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.
Paragraf 8
- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosid yang berkepartjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebiiakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. (21 Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKp Desa yang terkena dampak tedadinya peristiwa khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubatran.
7. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (s)
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintatr, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten;
- b. mengkqji ulang kegiatan pembangunan dalam RKp Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintatr Daerah Kabupaten;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 5

O
- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
2. (21 Penyelenggaraan musyawarah perenca.naan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal a9 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.
Paragraf 9 PengaJuan Daftar Usulan RIIP Desa
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui camat.
2. (2t Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tatrun bedalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawaratr perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. (s) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada talrun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 53

- (1) Pembangun€m Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. (21 Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor darr/atau program daeratr di Desa dicatat dalam APB Desa.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. (s)
4. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. (4)
5. Dalam hal pembatrasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagran dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud. (5)
6. Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui camat. (6)
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 54

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
2. (21 Pelaksanaan program sektor danlatau program daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baglan Kedua Tahapan Persl,apan Paragraf 1 Umum
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi:
- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.
Paragraf 2 Penetapan Pelaksana Keglatan
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 56

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
2. (21 Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hat pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
2. (21 Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
- a. uraian kegiatan;
- b. biaya;
- c. waktu pelaksanaan;
- d. lokasi;
- e. kelompok sasaran;
- f. tenaga kerja; dan
- g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana keda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana keda untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Paragraf 4 Soslallsasl Keglatan
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 59

- (t) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerl'a kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (21 Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
- a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
- b. musyawarah dusun;
- c. musyawarah kelompok;
- d. sistem informasi Desa berbasis website;
- e. papan informasi desa; dan
- f. media lain sesuai kondisi Desa.
Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Keglatan
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 6

O
- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
2. (21 Pemerintatr, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pmerintah Daerah Ihbupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
4. (41 Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. BPD;
- d. pelaksana kegiatan;
- e. panitia pengadaan barang dan jasa;
- f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dart
- g. lembaga pemberdayaan masyarakat.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 61

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
- a. pengelolaan keuangan Desa;
- b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
- c. pembangunan Desa.
5. (21 Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain telmis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungiawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
7. (41 Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf Keenam Penylapan Dokumen Admlnlstrasl Kegtatan
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 62

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
2. (21 Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
- b. dokumen APB Desa;
- c. dokumen administrasi keuangan;
- d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
- e. daftar masyarakat penerima manfaat;
- f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
- g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas Lah;an/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
2. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; h.
3. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; 1.
4. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugl atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;dan j.
5. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan. k.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 64

- Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangtya melakukan: (1)
- a. pendataan kebutuhan tenaga ke{a;
- b. pendaftaran calon tenaga kerja;
- c. pembentukan kelompok kerja;
- d. pembagian jadwal kerja; dan
- e. pembayaran upah dan/atau honor.
- Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. (21
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 65

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
- a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
- b. penentuan material /ba}ran yang disediakan dari Desa; dan
- c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
3. (21 Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 65

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kuranglya melakukan:
- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
- b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
- d. pembentukan kelompok tenaga keda sukarela; dan
- e. penetapan jadwal keda.
7. (21 Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 67

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
- a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa danlatau pihak Lgtiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;
- b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembartgunan Desa.
4. (21 Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 68

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa memgikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan /atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
2. (21 Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
- b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak mmatr tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugl sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 69

- (1) Kepda Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
2. Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengad aan barang dan / atau jasa. (21
3. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
Baglan Ketlga
Tahapan Pelaksanaan Keglatan Paragraf 1 Umum
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 7

O
Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kuranglya meliputi:
- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusuna.n laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemcmfaatan hasil kegiatan.
- Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembatrasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. (1)
- Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa. (21
- Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangrya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. (3)
Pagp,l72
- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7L, membahas antara lain:
2. perkembangan pelaksanaan kegiatan; a.
3. pengaduart masyarakat; b.
4. masalatr, kendala dan hambatan; c.
5. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan d.
- e. perubahan kegratan.
7. Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanacrn kegiatan yang ada di Desa. (21
- Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tatrap akhir kegiatan infrastrr.rktur Desa. (1)
- Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. (21
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
2. (41 Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidang pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 74

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagran dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
2. (21 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. tatrap pertama : penilaian dan pemeriksaan terhadap 4OVo (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
- b. tahap kedua : penilaian dan pemeriksaan terhadap 8Oo/o (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
- c. tatrap ketiga : penilaian dan pemeriksaan terhadap LOOo/o (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tatrapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) I"aporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi batran pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.
Paragraf 4 Penrbahan Pelaksanaen Keglatan
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubatran pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal te{adi:
- a. kenaikan harga yang tidak wajar;
- b. kelangkaan bahan material; dan/atau
- c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan [nsure.
2. (21 Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 76

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubatran pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
2. (21 Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan / a[au Pemerintah Kabupaten.
- b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
- c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mepghentikan proses pelaksanaan kegiatas dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21.
Plasal TT
- (U Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (21 Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (L), dituangkan dalam berita aca.ra.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana arrggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (41 Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2]|, menjadi dasar basl Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesalan Masalah
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 78

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
2. (21 Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
- a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
- b. pencerrnatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
- c. penetapan status masalah; dan
- d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
- c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
- d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
- e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
Paragraf 5
- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
2. (21 Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tatrapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) la.poran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungiawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 8

O
- (1) la.poran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
2. (21 Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kuransrya meliputi:
- a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
- b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi oo/o, 4oo/o, 8oo/o dan Laoo/o yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
- c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan / atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
- d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
- e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
- f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Mus5rawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan
Paragraf 7 Pembangunan Desa
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 81

- (U BPD menyelenggarakan musyawaratr Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (21 Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tatrun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan nnsure masyarakat Desa.
2. (41 Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaima.na dimaksud pada ayat (3).
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 82

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).
2. (21 Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. (41 Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Paragraf 8 Pelestarian dan Pemanfaatan Hasll Keglatan Pembangunan Desa
BAB III - PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA
Pasal 83

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfiaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
2. (21 Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
- b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanflaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
- c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. (s) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB I
Pasal 85

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunEm Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. (21 Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.
BAB I
Pasal 86

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencernaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
- a. mema.ntau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan ApB Desa;
- c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
6. (21 Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagrimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintatr Desa, Bupati melakukan:
- a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
- b. membina dan mendamping pemerintatr desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
- c. membina dan mendampins pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
PEMBAITGUNAN KAITASAIT PERDESAAIT
- Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. (1)
- Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: (2t
- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- c. penguat€.n kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastrtrktur antarperdesaan.
5. (s) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.
6. Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. (4)
7. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (5)
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daeratr melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (6)
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintatr Daerah dan pihak ketiga wqiib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (7)
BAB I
Pasal 88

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaapn dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
- c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
- d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telatr ditetapkannya kepada Gubernur Jawa Timur dan kepada Pemerintatr melalui Gubernur Jawa Timur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah kovinsi Jawa Timur dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
4. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati. (s)
5. Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat. (6)
6. Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wqiib diserahkan/ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. (7)
BAB I
Pasal 89

- (1) Perencarraan, pemanf,aatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
2. (21 Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wqiib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
- a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
- c. mengembangkan mekanisme perselisihan sosial. penanganan
BAB V - PEMBERI'AYAAIT UASYARAKAT DAIT PENDAUPIITGAN UASYARAKAT DESA Baglan Kesatu Pemberda5raan Mas5rarakat Desa
Pasal 9

O
- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan meningkatkan kemampuan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga. (2t
3. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintatran dan pembangunan pada umumnya. (3)
BAB V - PEMBERI'AYAAIT UASYARAKAT DAIT PENDAUPIITGAN UASYARAKAT DESA Baglan Kesatu Pemberda5raan Mas5rarakat Desa
Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
2. (21 Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. men5rusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. mendayagunakan lembagakemasyarakatan Desa;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebiqiakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa; g.
- menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa; h.
- melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan 1.
- melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. J.
Bagian Kedua Pendamplngan MasSrarakat Desa
BAB V - PEMBERI'AYAAIT UASYARAKAT DAIT PENDAUPIITGAN UASYARAKAT DESA Baglan Kesatu Pemberda5raan Mas5rarakat Desa
Pasal 92

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara bedenjang sesuai dengan kebutuhan. (1)
- Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U secara teknis dilaksanakan oleh satuan keda perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. (2)
- Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayatrnya. (3)
BAB V - PEMBERI'AYAAIT UASYARAKAT DAIT PENDAUPIITGAN UASYARAKAT DESA Baglan Kesatu Pemberda5raan Mas5rarakat Desa
Pasal 93

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (21 terdiri atas:
- a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam mengkaji, menganalisa, dan merumuskan penyelenggaraan Pemerintatran Desa, kerja s€una Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- b. pendamping teknis yang bertugas mendampingr Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (21 Pendampins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21 berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
BAB V - PEMBERI'AYAAIT UASYARAKAT DAIT PENDAUPIITGAN UASYARAKAT DESA Baglan Kesatu Pemberda5raan Mas5rarakat Desa
Pasal 94

- (1) Pemerintatr Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
BAB VI - SISTEM IilFOR}IASI PF,MBANGUITAN DESA DAIT PEMBAITGUIYAIT KAITASAIT PTRDESAAI{ Pasal 95
Pasal 96

Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan melalui:
- a. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- b. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan penganggaran desa;
- c. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- d. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- f. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- g. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
BAB VIII - KT,TEITTUAIT PERAI,IHAfi
Pasal 97

- (1) Pada saat Peraturan Daeratr ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
2. (21 Pada saat Daerah ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tatrun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB X
Pasal 98

Petunjuk teknis pen5rusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X
Pasal 99

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor LT Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X
Pasal 1

OO
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X
Pasal 1

O1
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran daeratr Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 0 7 DEC 2015
PJ. BTTPATI SITITBOtrDO,
ZAIITAL MT'HTAT'IIIT
Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 1 4 DEC 2016 SEKRTIARIS DATRAII KABI'PATTIY SITT'BOIIDO,
LEMBARAIT DATRAH KABITPATEIT SITUBOTYDO TAHUIY 2OL6 TOMOR lO
NORTG PTRATURAN DATRAII KABTIPATEN SITUBOITDO PROVIilSI JAWA TIMITR ITOMOR z 447-1U2O15
PEIT.'ELITSAN
ATAS
PERATI'RAIT DATRAII KABTIPATEIT SITUBOITDO IYOMOR U TAIIT'il 2()15 TTNTANG
PEREITCAIIAAN PEMBAITGIIIIAN DESA
IIMUU
Pemberdayaan masyarakat diupayakan untuk keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu mengenali potensi-potensi yang ada dan mendayagunakan secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam merencanakan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan desa. Perencanaan pembangunan desa dilakukan atas prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisifatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
Da1am rangka mewujudkan pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa di Kabupaten Situbondo yang memiliki potensi andalan/unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak pembangunan ekonomi desa sekitarnya, dituntut pemberian ruang partisipatif masyarakat melalui perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, keuangan desa, potensi desa, kelancaran investasi kawasan perdesaan, kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, keserasian kepentingan, kepentingan umum, kondisi sosial budaya dan ciri ekolog desa.
Berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangun€m Desa.
BAB X
Pasal 1

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 2

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga", antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusaha€u:r., yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dxr/atau Desa.
Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 1O Cukup jelas. Pasal 1 1 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan okondisi objektif Desa" adatatr kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupurr sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagr masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah mengikutsertakan masyarakat dan kelembaga€rn yang ada di Desa. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
BAB X
Pasal 16

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 17

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 18

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 19

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 20

Cukup je1as.
BAB X
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal22
Cukup jelas.
BAB X
Pasal 23

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 24

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 25

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 26

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 27

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasa1 29
Cukup jelas.
BAB X
Pasal 3

O
Cukup jelas.
BAB X
Pasal 31

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 32

Huruf c
Yang dimaksud dengan masyarakat desa adalah warga masyarakat desa setempat yang memiliki keatrlian dalam bidang perencanaan pembanguna.n dan kepedulian terhadap pembangunan desa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten adalah dinas/kantor /baglan teknis yang membidangr perencana€ul pembangunan.
BAB X
Pasal 33

Cukup jelas.
| Pasal 34 Cukup jelas. |
|------------------------------------|
| Pasal 35 Cukup jelas. |
| Pasal 36 Cukup jelas. |
| Pasal 37 Cukup jelas. |
| Pasal 38 Cukup jelas. |
| Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 |
| Cukup jelas. Pasal 41 |
| Cukup jelas. Pasal 42 |
| Cukup jelas. Pasal 43 |
| Cukup jelas. Pasal 44 |
| Cukup jelas. Pasal 45 |
| Cukup jelas. Pasal 46 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 47 Cukup jelas. |
| Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 |
| Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. |
| Pasal 51 Cukup jelas. |
| Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 54 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 55 Cukup jelas. |
| Pasal 56 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 57 Cukup jelas. |
|--------------------------------|
| Pasal 58 Cukup jelas. |
| Pasal 59 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 6O Cukup jelas. |
| Pasal 6 1 Cukup jelas. |
| Pasal 62 Cukup jelas. |
| Pasal 63 Cukup jelas. |
| Pasal 64 Cukup jelas. |
| Pasal 65 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 66 Cukup jelas. |
| Cukup jelas. Pasal 68 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 69 Cukup jelas. |
| Pasal 70 Cukup jelas. |
| Pasal 71 Cukup jelas. |
| Cukup jelas. Pasal 73 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 |
| Cukup jelas. Pasal 76 jelas. |
| Cukup Pasal 77 |
| Cukup jelas. Pasa1 78 |
| Cukup jelas. Pasal 79 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 8O Cukup jelas. |
|------------------------------------|
| Pasal 81 |
| Cukup jelas. Pasal 82 |
| Cukup jelas. Pasal 83 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 84 Cukup jelas. |
| Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. |
| Pasal 87 |
| Cukup jelas. |
| Cukup jelas. Pasal 89 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 9 1 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 92 Cukup |
| jelas. Pasal 93 Cukup jelas. |
| Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 96 Cukup |
| Pasal 97 Cukup |
| jelas. Pasal 98 |
| Cukup jelas. |
| 99 |
| Cukup jelas. |
| Pasal |
| jelas. |
TAMBAHAIY LEMBARAIT DATRATI KABI'PATEN SITIIBOITDO ITOMOR IO