Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2023
Tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOT A.AN
Berlaku: 1 Januari 2014
BAB II - NAMA, OBYE~ DAN SUBYEK P A.JAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Bmni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau B~ kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perbutaoao, clan pertambangan.
Pasa13
- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dim.iliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Sadan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Tennasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel. ~ clan emplasemennya. yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut ;
- b. jalan Toi
- c. kolam renang ;
- d. pagar mewab.;
- e. tern.pat olah raga ;
- f. galangan kapal, dennaga ;
- g. taman mewah ;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air clan gas, pipa minyak; clan
- i. menara.
- (3) Tidak tennasuk objek Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan clan Perk.otaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bumi clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang :
13. a Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi clan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. Digunakan semata-mata untulc melayani kepentingan umum di bidang ibadab., sosial, kesehatan. pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak. dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ;
- c. Digunakan untuk kub~ peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hut.an lindung, hutan suak.a alarn, hutan wisa~ taman nasionaJ, tan.ah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, clan tao.ah Negara yang belum dibebani suatu hak ;
- (4) Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
-
7
Pasa14
- (1) Subjek Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak. atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BUIIli dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki. menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 9

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat› lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 10

- (l) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluar.kan SKPD dalam haJ-hal sebagai berikut:
- a SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain temyata jumlah pajak yang terutang lebib besar dari jwnlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
INSTANSI PEMUNGUT
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 11

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adaJah instansi yang berwenang rnemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
PEMUNGUTAN PAJAK
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarlran SPPT atau SKPD.
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
2. a SKPDKB dalam hal, jika berdasarlran ha.ffl pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
- b. SKPDK.BT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belwn terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
9
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kek:urangan pajak yang terutang dalarn SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayst (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wsktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SK.POK.BT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebessr 100%, (seratus persen) dari jumlah kelrurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaiksn sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
Puall4
- ( l) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDN SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian clan penyampaian SPPT, SKPD. SKPDN SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimans d:imaksud dalam Pasal 12 ayat (2) clan Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19

- (I) Bupati daJam jangk:a waktu paling lama 12 (dua betas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan at.as keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati at.as keberatan dapat berupa menerima selW'Uhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) teJah Jewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pual21
- (l) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permobonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. dengan alasan yangjelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak k.eputllSan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan pennohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pual22
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian at.au seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambab imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan tmtuk paling lama 24 (dua puluh em.pat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam ha1 keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 500/4 (lima puluh persen) dari jumlab pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan pennohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (liina puluh persen) sehagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dik.enakan.
- (5) Dalam bal permobonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dilrurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mcngajukan keberatan.
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF
- (1) Atas pennohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya; Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD. SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SK.PON atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan basil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN
- (1) Atas kelebihan pembayaran paj~ Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sr.bagaimaoa dimaksud pada ayat ( 1 ), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pernbayaran pajak dilalrukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan atas keterlambat.an pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUW ARSA PENAGIHAN
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terut.angnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sehagaimana dimaks·ld pada ayat (1) tertangguh apabila :
3. a diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ~ kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian smat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb dapat diketabui dari pengajuan, permohonan, angsuran at.au pemm.daan pembayaran dan pennohonan keberat.an oleh Wajib Pajak.
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagibao sudab kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksaoaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
I
r
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO T AHUN 2011 NOMOR 19
•.~
.
.
.. ..
,
' ,.
.
... •----
i
¥!~
P:w
-•• -
i
~bt. H\J~NI
&lt;:\
A~•~
~o..n
~J.
~cb