PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor (O1-TAHUN Tahun 2017
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN K.AWASAN PERDESAAN K.ABUPATEN BANYUASIN TAHON 2016 -2021
Berlaku: 6 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PROVINS! SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR (o1-TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN K.AWASAN PERDESAAN K.ABUPATEN BANYUASIN TAHON 2016 -2021
DENGAN RAHMAT TtJHAN. YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
- a. bahwa ekselerasi pembangunan desa diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan;
- b. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan amanat
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Maksud
Maksud Pembangunan kawasan adalah Pembangunan antara beberapa desa minimal 2 (dua) desa, yang diharapkan akan terbentuk SINERGI, saling melengkapi, saling memperhatikan dan terbentuk EFISIENSI, pembangunan dan pemanfaatan fasilitas antar desa secara bersama.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Tujuan
Tujuan Penetapan Kawasan Perdesaan :
- a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. pengembangan ekonomi;
- c. pemberdayaan Masyarakat desa, dan;
- d. pengembangan potensi desa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

Sasaran
Sasaran Pembangunan Kawasan meliputi:
- a. kegiatan Pertanian;
- b. kegiatan Perkebunan;
- C. pengelolaan Sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- d. tempat permukiman perdesaan;
- e. tern pat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- f. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- g. keserasian pembangunan antar kawasan dala wilayah kabupaten/kota;
- h. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
1. keterpaduan dan keberlanjutan pembangun
I
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 5

Setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan ntuk selanjutnya memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen a Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dengan Koordinasi Tim Koordi asi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP)
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 6

Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi kegiatan
- a . pengusulan;
- b. p~netapan dan Perencanaan;
- C. perencanaan Pembangunan;
- d. pelaksanaan Pembangunan;
- e. pelaporan;
- f. pengendalian Pembangunan;
- g. pembinaan Pembangunan;
- h. evaluasi
Pengusulan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 7

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa;
- (2) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mendapat persetujuan Kepala Desa yang wilayahnya diusulkan rnenjadi kawasan perdesaan.
Penetapan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 8

- ( 1) Penetapan kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten Banyuasin dan RPJMD Kabupaten terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan;
- (2) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaa.-ri merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan;
- (3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP;
- (4) Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 9

Yang harus diperhatikan dalam penetapan kawasan adalah :
- a. kegiatan Pertanian;
- b. kegiatan Perkebunan;
- c. pengelolaan Sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- d. tempat permukiman perdesaan;
- e. tern pat pelayanan jasa pemerintahan, social dan ekonoi perdesaan;
- f. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- g. keserasian pembangunan antar kawasan dala wilayah kabupaten/kota;
8. h . kearifan local dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
1. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
Perencanaan
Pasa.1 10
- ( 1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan Rencana Pembangunan jan.gka menengah yang berlaku sela a 5 tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan;
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidak-tidaknya memuat program pembangunan;
- a. isu strategis kawasan perdesaan;
- b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
- d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan
- f. indikator capaian kegiatan tahunan.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. Penggunaan dan pemanfaatan Wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan Infrastruktur , peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi;
Dokumen ...
- e. Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan perdesaan disajikan sebagai lampiran yang tidak terpisah dengan peraturan Bupati ini.
Pelaksanaan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBA KAWASAN PERDESM
Pasal 11

- ( 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan/ atau desa berdasarkan penunjukkan TKPKP;
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota;
- (3) TKPKP menunjuk satuan kerja perangkat daerah atau desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dala hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (4) TKPKP dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 12

- (1) TKPKP merupakan lembaga yang terdiri dari unsure pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan tokoh Masyarakat;
- (2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah desa Suka Damai, desa Suka Tani, desa Bangunsari, desa Banyu Urip, desa Sri Menanti, desa Terlangu, Langkan, dan desa Pulau Harapan;
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pembangunan kawasan yaitu BAPPEDA, BPMD, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinad Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Hukujm Setda, Kecaatan Tanjong Iago, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Sumbawa;
- (4) Tim Koordinasi sebagamana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati ;
- (5) Tim msebagaimana dimaksud dalam mayat (1) mempunyai tugas antara lain:
- a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- c. nenunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. melaksanaka arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 13

Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan perdesaan.
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan pembangunan kawasan dibentuk Tim dengan keputusan Bupati;
- (2) Tugas Tim Koordinasi Pembangunan kawasan Perdesaan, selanjunya disebut TKPKP adalah memiliki fungsi koordinasi dalam hal:
- a. pengusulan;
- b. penetapan dan perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan;
- e. evaluasi
Bagian ketiga
Pengawasan
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 15

Pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan eliputi:
- a. pengawasan dilakukan oleh kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
.
- b. :ptT1{?;flWf: ________________-SflP dilalrukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemertntah qe&amp;~ 4~n tr@!:iP~PHl~i; . '
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Camat, SKPD, dan Inpektorat Kabupaten.
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya qalam berita Daerah kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada Tanggal ¢i9- $f f bn•nb,r 2017 PLT. BUPATI BANYUASIN,
S.A. SUPRIONO
Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 3-1 $(fl,~btr 2017 SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR to l .