PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 95 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak diberikan kepada:
- a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. Tenaga pendidik/guru/kepalasekolah/ pengawas sekolah/penilik sekolah/pamong belajar;
- c. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- d. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/ dititipkan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun;
- h. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- i. PNS pindahan dari instansi lain di tahun anggaran berjalan.
- (2) Bagi PNS yang memiliki beban kerja lebih yaitu pns yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dinilai melampaui beban kerja normal dapat diberikan tambahan penghasilan lebih berdasarkan beban kerja.
- (3) PNS yang memiliki beban kerja lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat eselon II, meliputi:
1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- b. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III, meliputi:
1. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Bagian Hukum;
2. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Bagian Organisasi;
3. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Bagian Umum;
4. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Bagian Hubungan Masyarakat;
5. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Inspektorat;
6. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
7. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
8. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Badan Kepegawaian Daerah.
- c. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV, meliputi:
1. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Inspektorat;
2. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Badan Kepegawaian Daerah;
5. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Bagian Hukum;
6. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Bagian Organisasi;
7. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Bagian Umum; dan
8. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Bagian Hubungan Masyarakat.
- d. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum, meliputi:
1. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Inspektorat;
2. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah;
5. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Hukum;
6. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Organisasi;
7. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum tertentu pada Bagian Umum; dan
8. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum tertentu pada Bagian Hubungan Masyarakat.
- (4) Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 7 dan angka 8 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 95
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 95 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- A. PEJABAT PELAKSANA/PEJABAT FUGSIONAL UMUM TERTENTU YANG MEMILIKI BEBAN KERJA LEBIH PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
1. Ajudan Walikota Malang;
2. Sekretaris Pimpinan Walikota Malang;
3. Ajudan Wakil Walikota Malang;
4. Sekretaris Pimpinan Wakil Walikota Malang;
5. Sekretaris Pimpinan Sekretaris Daerah;
6. Pelaksana Tata Usaha
7. Pelaksana Kepegawaian;
8. Bendahara Pengeluaran;
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- B. PEJABAT PELAKSANA/PEJABAT FUGSIONAL UMUM TERTENTU YANG MEMILIKI BEBAN KERJA LEBIH PADA BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH
1. Pranata Humas;
2. Protokol;
3. Bendahara Pengeluaran;
4. Konseptor Sambutan;
5. Petugas Dokumentasi;
6. Penyusun Rekapitulasi Data Kepegawaian; dan
7. Petugas Peliputan.
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON
Salin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019