PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2013
Tentang TATA CARA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
Berlaku: 6 Maret 2013
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 38 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan penasehatan hukum kepada aparat pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk memberikan pedoman dalam pelayanan dan kepenasehatan hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Permasalahan Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK PERKARA
Pasal 3

- (1) Setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi penanganannya dikoordinasikan oleh Bagian Hukum;
- (2) Permasalahan hukum yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perkara perdata dan perkara tata usaha negara yang dihadapi Bupati dan/atau SKPD/Unit Kerja.
BAB IV - TATA CARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM
Pasal 4

- (1) Bupati dapat bekerjasama dengan advokat/lawyer atau Kejaksaan sebagai Pengacara Negara untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi bersama pihak advokat/lawyer atau Kejaksaan.
BAB IV - TATA CARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM
Pasal 5

- (1) Kepala SKPD dapat bekerjasama dengan advokat/lawyer untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi SKPD/Unit Kerja dengan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandangani oleh Kepala SKPD bersama advokat/lawyer;
- (2) Kepala SKPD dapat berkoordinasi kepada Kepala Bagian Hukum untuk memilih advokat/lawyer yang akan ditunjuk sebagai kuasa hukum.
BAB IV - TATA CARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM
Pasal 6

- (1) Apabila Bupati dan Kepala SKPD/Unit Kerja menghadapi permasalahan hukum yang sama, dapat menunjuk advokat/lawyer yang sama sebagai kuasa hukum.
- (2) Penunjukan advokat/lawyer yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala SKPD/Unit Kerja bersama advokat/lawyer secara terpisah.
- (3) Penunjukan advokat/lawyer yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak dan kewajiban semua pihak.
BAB IV - TATA CARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM
Pasal 7

- (1) Dalam hal tertentu, Bupati menunjuk Bagian Hukum sebagai kuasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Bupati tanpa melibatkan advokat/lawyer atau Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.
- (2) Dalam hal tertentu, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk menunjuk Bagian Hukum sebagai kuasa hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi SKPD/Unit Kerja tanpa melibatkan advokat/lawyer.
- (3) Permohonan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasannya, resume permasalahan hukum dan data/dokumen/bukti pendukungnya.
- (4) Berdasarkan penunjukan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Hukum melaksanakan pendampingan dan advokasi atas permasalahan hukum yang dihadapi Bupati dan/atau SKPD/Unit Kerja berupa konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Bupati dan/atau SKPD/Unit Kerja baik di dalam maupun di luar persidangan.
- (5) Bagian Hukum memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang permasalahan hukum dimaksud berada dalam lingkup pelaksanaan kebijakan sesuai dengan wewenangnya serta sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit Kerja.
BAB V - PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI HUKUM
Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa yang menghadapi permasalahan hukum dapat mengajukan pendampingan dan advokasi kepada Bupati;
- (2) Permohonan pendampingan dan advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, dengan tembusan dikirimkan kepada Kepala Bagian Hukum;
- (3) Permohonan pendampingan dan advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasannya, resume permasalahan hukum dan data/dokumen/bukti pendukungnya.
BAB V - PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI HUKUM
Pasal 9

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bagian Hukum memberikan pendampingan dan advokasi atas permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Desa berupa konsultasi, koordinasi dan bantuan hukum lain untuk kepentingan Pemerintah Desa di luar persidangan.
- (2) Kepala Bagian Hukum melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan pendampingan dan advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bupati, pembiayaannya menggunakan anggaran yang dialokasikan pada Bagian Hukum;
- (2) Penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh SKPD/Unit Kerja, pembiayaannya dapat menggunakan anggaran yang dialokasikan pada Bagian Hukum;
- (3) Pembiayaan penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang permasalahan hukum dimaksud berada dalam lingkup pelaksanaan kebijakan sesuai dengan wewenangnya serta sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit Kerja.
- (4) Pembiayaan penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Penggunaan anggaran yang dialokasikan pada Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD mengajukan permohonan bantuan dana penyelesaian permasalahan hukum kepada Bupati secara tertulis untuk mendapat persetujuan;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
- 1) Resume permasalahan hukum yang dihadapi dan data/dokumen/ bukti pendukungnya;
- 2) Perjanjian Kerjasama penyelesaian permasalahan hukum antara Kepala SKPD dan advokat/lawyer yang mencantumkan besaran biaya penyelesaian permasalahan hukum yang disepakati;
- 3) Nomor Rekening advokat/lawyer;
- 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas penggunaan dana dimaksud, yang ditandatangani oleh advokat/lawyer diatas kertas bermaterai cukup;
- c. Berdasarkan persetujuan Bupati, Bagian Hukum mempersiapkan kelengkapan berkas administrasi pencairan dana dan dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Pencairan dana penyelesaian permasalahan hukum dapat dilakukan setelah memasuki masa persidangan atau setelah adanya putusan atas permasalahan hukum dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.
- (3) Dalam hal tertentu, pencairan dana penyelesaian permasalahan hukum dapat dilakukan pada awal masa perjanjian kerjasama setelah ditanda tanganinya surat kuasa.
BAB VII - PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Bagian Hukum wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas penanganan permasalahan hukum yang dihadapi Bupati sampai ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) SKPD wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas penanganan permasalahan hukum yang dihadapi sampai ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Pemerintah Desa wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat atas penanganan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Desa sampai ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Penanganan permasalahan hukum yang dihadapi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dilaksanakan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 6 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 8
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 6 Maret 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS