PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 1 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHON 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 1 TAHON 2014
TENT ANG
TATA CARA PEMBERIAJ,J TAMBAHAN PENGHASiLAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPI L DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DENGAN RAHMAT 'TUHAN YANG MAHA EBA
WALIKO TA TOMOHON ,
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pernerintahan, Pembanguoan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta dalam rangka memotivasi kincrja Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan Pemerintah Kota Tornohon;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana diruaksud dalam huruf a, diharapkan Pegawai .Ncgeri Sipil mampu bercangguagjawab dalarn pelaksanaan tugas-rugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikot.a tentang Tata Cara .Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pcgawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon:
1. Undan.g-undang Nomor S Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diuhah dengan Undang-undang Nornor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nornor 10 1'.ahun 2003 tentang Pembentukan f&lt;.abupaten Minahasa 8elatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar1 Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nornor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang·Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4844);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5234);
5. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan, Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Meuteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Aias Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pcngelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja clan Jam Kerja di Lingkungan Pernerintah Kota Tornohon (Serita Daerah Kota Tomohon Nomor 2013 Nomor 78);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENT~G TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGER .I SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH E'. OTA TOMOHON .
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Toruohon;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
3. Pemerinrah Daerah adalah Pernerintah Kota Tomohon;
4. AP.BO adalah Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Kota Tomohon;
5. Pegawai \!egeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuh.i syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan perangkat daerah yang ada pada Pernerintah Daerah selaku Pengguna Angga.ran/Pengguna Barang;
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna Barang;
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubu.ngan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur;
9. Tambahan Penghesilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif untuk meniugkatkan kesejahtetaan dan motiva.si kerja PNS di Iingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
.·
- l 0. Masa Kinerja adalah jumlah hari kerja setiap bulan;
11. Hari Kerja adalah jumlah hari dalarn melaksanakan rugas kedinasan selama 1 (satu) masa kinerja;
12. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan dalam melak:sanakan pekerjaan;
13. Tim Penilai Kinerja Daerah (TJPEKIDA) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengevaluasi dan menilai kinerja PNS, serta rnelaksanakan monitoring dan verifikasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP bagi PNS di lingkungan Pernerintah Kota Tom.ohon;
14. Sekretariat TTPEKlDA adalah unsur pembantu pejabat TIPEKIDA dalam melakukan verifikasi terhadap jumlah TPP yang akan diterima PNS;
15. Pelaksana Tugas yang disingkat Plt., merupakan pejabat seruentara padajabatan tertentu yang mendapat.pelimpahan wewenang penandatanganan/1oenandatangani naskah. dinas karena pejabat definitif belum dilantik;
16. Pondidikan clan lalihan yang selanjutnya disingkat DIKLAT adalah proses penyelengga.raan belajar mengajar dalam rangka rneningkatkan kemampuan PNS;
- 1 7. Togas Luar adalah pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PNS baik didalam daerah rnaupun diluar daerah yang disertai dengan surat tugas dari atasan sebagai pejabat yang berwenang;
18. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokurnen yang diterbitkan oleh pejabat yang bcrtanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan pennintaan pembayaran;
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya diaingkat SPM adalah dokumcn yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ .kuasa pcngguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bcban pengeluaran DPA-SKPDi
19. Surat ijin yang sah adalah surat ijin dokter kesehatan dan atau surat ijin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- z i. SPP Langsungyang selanjutnya disingkat SPP-LS gaji adalah dokumen yang diaj ukan oleh bendahara pengeluaran untuk perrnintaan pembayaran langsung kcpada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, -perunrukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPI'K.
BAB IV - KRIT ERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PASAL4
PASAL 5

- 1) TPP diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas seharihari di SKPD Kota. Tomohon;
- 2) PNS Kot.a Tomohon y1;1ng melaksanakan Tugas Belajar, berstatus titipan, dan/a.tau dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Pusat, instansi vertikal atau daerah Jain tidak menerima pembayaran TPP;
- 3) TPP dapat dibcrikan kepada PNS yang berstatus titipan dan Zatau dipekerjakan/diperbantukan dari Pcmerintah Pusat, Pemcrintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainrfjt yang melaksanakan tugas di Pemerintah Kora Tomohon.
- l) Bagi PNS yang rnelaksanakan tugas DlKLAT, Tugas Luar (TL) yang dibuktikan dengan Surat Togas yang ditandatangani pejabat berwenang disamakari dengan melaksanakan tugas kedinasan secara pcnuh;
- 2) Bagi PNS yang tidak hadir karena ijin alasan penting yang sah, seperti ijin sakit bagi PNS yang bersangkutan dan keluarga terdekat, ijin duka bagi keluarga dekat PNS yang bersangkutan, maka pernbayaran TPP diatur sebagai berikut:
- a. Maksimal 2 (dua) hari ijin karena sakit tidak dikenakan pengurangan TPP, apabila yang bersangkutan merniliki surat ketcrangan sakit ·dad atasan langsung dan/ a tau surat keterangan dokter;
- b. Apabila 3 (tiga) hari atau lebih ijin karena sakit, rnaka TIP dibayarkan dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus melaksanakan hak cuti sakit dan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang rnemberikan cuti dengan melampirkan surat kcterangan dokter;
- c. Maksimal 2 (dua) hari ijin karena sakit yang dialami keluarga terdekat (suami/tstrl, anak, orang tua kandung) tidak dikeri.akan pengurangan TPP apabila yang ber.sangkutan rnemiliki surat keterangan dari atasan langsung;
- d. Maksimal 2 (dua) hari ijin karena duka yang dialami keluarga terdekat (suami/rstri, anak, orang tua kandung/mcrtua dan saudara kandung] tidak dikenakan pcngurangan, TPP apabila yang bersangkutan .mcmiliki surat keterangan dari atasan langsung;
- e. Apabila 3 (tigaJ hari atau lebih ijin karena sakit/duka yang thalami keluarga terdekat, rnaka TPP dibayarkan dcngan ketenruan PNS yang bersangkutan harus melaksanakan hak cuti karena alasan penting berdasarkan ketentuan cuti.
- a. Terlambat 1 menit s/ d &lt; 31 menit dikenakan pengurangan 0,5% dari nilai TPP;
- 3) Bagi PNS yang l (satu) kali tidak hadir tepat waktu dikenakan pemotongan TPP diatur sebagai berikut:
- b. Terlarnbat 31 menit s/d &lt; 61 rnenit dikenakan pengurangan 1 % dad nilai TPP;
- c. Terlambat 61 menit s/d &lt; 91 menit dikenakan pengurangan 1,25% dari nilai TPP;
12. d.Terlambat ~ 91 dan/atau tidak melaksanakan, sidik jari masuk kerja atau tidak mengisi daftar hadir dikenakan pengurangan 1,5% dari nilai TPP.
- 4) Bagi PNS yang 1 (satu) kali pulang sebelum waktunya pemotongan TPP diatur sebagai berikut:
- a. Pulang sebelum waktunya I menit s/d &lt; 31 menit dikenakan pengurangan 0,5% dari nilai TPP;
- b. Pulang sebelum waktunya 31 menit s/d &lt; 61 menit dikena kan pengurangan l % dari nilai TPP;
- c. Pulang sebelurn waktunya 61 menit s/ d &lt; q l menit dikenakan pengurangan 1,25% dari nilai TPP;
- d. Pula.ng sebelurn waktunya :?: 91 dan/atau tidak melaksanakan sidik jari pulang kantor atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor dikenakan pengurangan 1,5°~ dari nilai TPP.
- 5) Bagi PNS yang 1 [satu] kali meninggalkan tempat kerja pada jam kcrja tanpa disertai surat tugas/sUrat ijin yang sah, maka pernbayaran TPP dikenakan pengurangan sebesar 3% dari nilai TPP;
- 6) Bagi P-"IS yang rnclaksariakan cuti selain cuti besar dan cuti diluar tangungan Negara, maka TPP dibayarkan secara penuh sesuai jumlah hari kerja yang bersangkutan melaksanakan cuti;
3. 7j Bagi PNS yang melaksanakan ijin, rnaka TPP dibayarkan berdasarkan sisa hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja, dengan perhitungan jurnlah sisa hari kerja dibagi jumlah hari 'kerja dikali nilai TPP;
- 8) Bagi PNS yang 1 (satu] kali tidak hadir Lappa ijin atau tanpa keterangan, maka pembayaran TPP dikenakan pengurangan scbesar 5% dari nilai TPP;
- 9) Hadir, tetapi tidak ruelaksanakan sidik jari l (satu) kali pagi dan l (saun kali sore/siang dikenakan pengurangan sebesar 5% dari nilai TPP; ,
- 10) Bagi PNS yang tidak mengikuti Apel Perdaria awal tahun, maka pembayaran TPP dikenakan pengurangan sebesar 10% dari nilai TPP;
- 11) Pengurangan sebagairnana dimaksud dalam ayat (8J diatas ticlak dikenakan bagi PNS yang tidak mengikuti Apel Perdana karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pcraturan ini;
- l) PNS pindahan dari Instansi Pusat, Daerah Propinsi/Kabupaten/Kola lainnya dalam tahun berjalan dapat menerirna TPP apabila telah melaksanakan tugas yang dibuklikan dengan Surat Perintah Penugasan, ma ka pembayaran, TPP bagi PNS tersebut diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya;
- 2) PNS yang pindah antar- SKPD di lingkungan Pernerintah Kota Tornohon, apabila pernindahannya sebelum dan/ata,u pada pertengahan rnasa kinerja, rnaka TPP dibayarkan oleh Sl&lt;PD yang bM4; ,.
- 3) PNS yang pindah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tornohon, apabila pemindahannya setelah pertengahan masa kinerja, maka TPP dibayarkan oleh SKPD yang lama;
- 4) PNS yang diangkat dalam jabatan baru atau diangkaL sebagai Pelaksana Togas (Plt) dan pengangkatannya sebelum atau pada rnasa pertcngahan masa kinerja, maka TPP 'dibayarkan sesuai jabatan baru atau jabatan Pit yang diberikan kepadanya;
- 5) PNS yang diangkat dalam jabatan baru atau diangkat scbagai Pelaksana Tugas (Plt) dan pengangkatannya setelah pertengahan masa kinerja, maka pembayaran TPP dalam jabatan baru atau jabatan Plt d:iperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya;
- 6) Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Pelaksana Togas (Pit) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau serendahrendahnya kepala SKPD;
- 7) PNS yang melaksanakan jabatan rangkap sebagai Plt, m~ pembayaran TPP hanya dibayarkan untuk saru jabatan saj+
'
•
- 8) Sen111a kriteria dan tatacara pembayaran yang diberlakukan bagi PNS Kota Tornohon sebagaimana diatur dalam peraruran uu, juga berlaku sama bagi PNS yang dipekerjakarl/diperbantukan pada Pcmerintah Kota Tomohon,
BAB IV - KRIT ERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PASAL4
PASAL 8

Proses pernbayaran TPP sebagai berikut :
- l) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan pernbayaran kepada Ketua TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEltIDA untuk diverifikasi, dengan rnelampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghastlan:
- 2) Permintaan pembayaran untuk Sekretariat Daerah Kota Tomohon, rekapitulasi daftar 'hadir dibuat oleh Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon dan disampaikan kepada I&lt;etua TTPEKIDA melalui Sekretariat TJPEKIDA untuk diverifikasi dengan melampirkan Daftar Perhirungan Tambahan Penghasilan;
- 3) TIPEKIDA melalui Sekretariat Tl P~KIDA melakukan verifikasi pada setiap permintaan pernbayaran dari Pejabat Pengguna Anggaran;
- 4) Hasil verifikasi sebagairnana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kernbali kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk dijadikan dasar pernbayaran TPP;
- 5) Waktu pelaksanaan verifikasi tanggal 1 s/d 15 bulan berikutnya.
- 1) TPP dibayarkan setiap bula.n berdasarkan jum.lah kehadiran PNS dan diba.yarkan pada bulan berikutnya;
- 2) Khuaus TPP bulan Desernber, pembayaran TPP dilaksanakan pacla bulan Desember disesuaikan dengan batas akhir waktu pengajuan dokumen SPP/SPM-1.,S gaji/tunjangan akhir tahun pada Bendahara Umum Daerah,
BAB VI - PEMBIAYAAN
PASAL 10

Pembayaran TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, rnaka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pcmerintah Kota Tornohon dicabut dun dinyatakan tidak berlaku. c;.
.,
("
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 12

Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah/7 Kota Tomohon. I.,&gt;
Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal
3 Je.nuari.. 2014
WALIKO A TOMOHON,
EMAN
JIMMY
FEIDIE
Di undangkan di Tomohon /'TJada tangga! 3 JamBi::i 201:4
SEKRETARIS DAERAH,
~~
ARNOLD POLI
BERI1'A DAERAHKOTA TOMOHONTAHUK 2014 NOMOR ~00
---