PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2016 Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG "I, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE.:RAH KABUPATEN BOMBANA
Berlaku: 29 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMB A PROVINS! SULAWESI TE G r RJ
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR~JTAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG "I, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE.:RAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 eraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 201 -tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , erta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perw ilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indone ia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta g Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
.
'
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah KabupatenBombana Nomor 3 Tah n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, st SUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT I AERAH KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah KabupatenBombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanj.rtnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombans
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat - a rah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana;
8. Bagian dan sub bagian adalah bagian dan sub bagian pada sekretariat DPRD Kabupaten Bombana;
9. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelornpok jabatan fungsional;
10. Jabatan struktural adalah suatu kedud kan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan sekretariat DPRD.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyel nggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melaya i, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintah n yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah:
14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
BAB II
Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten yang cliwadahi dalam bentuk kesekretariatan.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimak ud dalam Pasal 2 adalah Sekretariat DPRD Kabupaten.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas ti pe C;
- (2) Penentuan tipe Sekretariat DPRD Kabupaten Bornbana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasa kan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi pengelolaan fungsi manajemen dan unsur manajemen pada sekretariat DPRD dan fungsi pendukung penyelenggaraan tugas DPRD Ka.bupaten Bombana;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan uru.san pemerintahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANlSASI
Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris D RD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Kabupaten dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kab .rpaten.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANlSASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Born ana, terdiri atas :
- b. bagian Administrasi Kesekretariatan, Pro ram dan Keuangan;
- a. sekretaris D PRD;
- c. bagian Hukum dan Persidangan;
- d. bagian Penganggaran dan Pengawasan;
- e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks id pada ayat (1), Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretaria ai DPRD kabupaten;
- b. penyelenggaraan administrasi keuanga n DPRD kabupaten;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten;
'
.
- d. penyediaan dan pengoordinasian teriaga ah li ya g diperlukan oleh DPRD kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleb Bupati dan pimpinan DPRD.
Bagian Kedua
Bagian administrasi kesekretariatan, program dan ke-uarigan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Bagian administrasi kesekretariatan, prog am dan keuangan mempunyai tugas membantu Sekret ris DPRD melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesckretariatan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan DPRD.
- (2) Bagian administrasi kesekretariatan, prog run dan keuangan dipimpin oleh Kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dim ks ud dalam Pasal 8 ayat (1), Bagian administrasi kesekretariatan, program dan keuangan mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan ketatausahaan;
- b. pengelolaan kepegawaian;
- c. menyelenggarakan pengadaan dan pe ae iharaan kebutuhan rumah tangga;
- d. menyelenggarakan
5. pengadaan perlengkapan;
dan perneliharan
- e. menyusun perencanaan anggaran;
- f. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
- g. menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
1. mengkoordinasikan pengelolaan anggaran;
- J. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- k. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretanat DPRD;
1. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- m. pengevaluasian pengadaan barang dan j asa;
- n. mengevaluasi laporan keuangan;
- o. melaporkan kinerja;
- p. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- q. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan;dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Bagian administrasi kesekretariatan, prog am dan keuangan terdiri atas :
- a. Sub bagian Administrasi kesekretaria tan dan perlengkapan;dan
- b. Sub bagian program dan keuangan;
'
.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud tersebut diatas, dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian administrasi kesekretariatan, program dan keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sub bagian administrasi kesekretariatan dan perlengkapan mempunyai tugas membantu kepala bagian melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan administrasi kesekretariatan dan pengelolaan pemeliharaan perlengkapan sek etar:iat DPRD.
- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dii aksud pada ayat (1), kepala sub bagian administrasi kesekretariatan dan perlengkapan mempunyai fungsi :
- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. mengatur dan memelihara kebersihan kanto kornplek Sekretariat DPRD;
1. mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD;
- J. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- k. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
1. mengadakan barang dan jasa kebutuhan per Iengkapan sekretariat DPRD
- m. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perleng apan;
- o. menyediakan, mengurus, menyimpa dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPHD dan Sekretariat DPRD;
- p. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- q. mengatur penggunaan kendaraan dina dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dart ,'ekretariat DPRD;
- r. melaksanakan pemeliharaan sarana, prass rana dan gedung; dan
- s. melaksanakan tugas dinas lain yang diberi an kepala bagian administrasi kesekretariatan, program dan keuangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Sub bagian Program dan Keuangan mernpunyai tugas membantu kepala bagian melaksanakan penyusunan program kegiatan dan penatausahaan adm nistrasi keuangan sekretariat DPRD.
- a. menyusun bahan perencanaan;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi:
- b. menyusun RKA dan DPA baik murrn 1 aupun perubahannya;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- d. merencanakan kebutuhan perlengkapan iekretariat DPRD;
- f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- e. merencanakan pemverifikasian keuangan;
- g. mengkoordinasikan kepada PJYI'K, Benda ara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM t. P / GU I TU I LS;
1. memverifikasi kebutuhan perlengkapan ekretariat DPRD;
- h. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- J. merencanakan penatausahaan keuangan;
1. mengkoordinasikan kepada PJYI'K dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
- k. menyusun pengadministrasian dan p mbukuan keuangan;
- m. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- n. menganalisis laporan keuangan;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;dan
- o. menganalisis laporan kinerja;
- q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberi an kepala bagian administrasi kesekretariatan, program dan keuangan.
Bagian Ketiga
Bagian hukum dan Persidangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Bagian Hukum dan Persidangan mernpunyai tugas membantu sekretaris DPRD dalam mengkoordin. sikan dan memfasilitasi penyusunan rumusan peratur perundangundangan, kajian dan telaah hukum dan peyelenggaraan rapat/sidang DPRD dan sekretariat DPRD.
- (2) bagian Hukum dan Persidangan dipimpin oleh Kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl dal m Pasal 13 ayat (1), bagian hukum dan p rsidangan menyelenggarakan fungsi :
- b. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- c. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan-,
- d. mengumpulkan bahan penyiapan draf Perda lni siatif;
- e. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda;
- g. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mcngevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- f. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan perda;
- h. menyelenggarakn persidangan;
- J. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
1. menyusun risalah;
- k. menyelenggarakan publikasi;
1. menyelenggarakan keprotokolan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Bagian Hukum dan Persidangan terdiri atas:
- a. sub bagian hukum dan Perundang-undangan
- b. sub bagian Persidangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud tersebut diatas, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Hukum dan Persidangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Sub bagian Hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas membantu kepala bagian hukum dan persidangan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, mengkaji an menelaah serta mengevaluasi pelaksanaanya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaiman· imaksud pada ayat (1), kepala sub bagian hukum dan erundangundangan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kajian perundang-undangan;
- b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
- e. merancang bahan pembahasan Perda;
- f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM)
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian hukum dan persidangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Sub bagian persidangan mempunyai tugas mernbantu kepala bagian hukum dan persidanga dalam merencanakan pelaksanaan rapat/ sidang, menyusun risalah rapat, mendokumentasi dan mengarsi kan hasil rapat serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran DPRD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimaru dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian persidangan mempunyai fungsi:
- a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-ra. at;
- c. menyiapkan materi / bahan rapat DPRD;
- d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- e. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- f. merencanakan kegiatan D PRD;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rancangan encana kerja DPRD;
- h. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
1. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- J. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- k. merencanakan kegiatan D PRD;
1. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD
- m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian hukum dan persidangan.
Bagian Keempat
Bagian penganggaran dan pengawasan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Bagian penganggaran dan pengawasan rnernp nyai tugas pokok membantu sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan dan memfasil tasi pen ye le nggaraan kegiatan penganggaran dan pengawasan.
- (2) Bagian penganggaran dan pengawasan dipimpin oleh Kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 18 ayat (1), bagian penganggaran dan pengawasan menyelenggarakan fungsi :
- a. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan KUA PPAS;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordina: ikan dan mengevaluasi Pembahasan APBD / APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordina ikan dan mengevaluasi pembahasan perda pertangung jawaban keuangan;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordi iasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
- e. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan m ngevaluasi
- rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordina ikan dan mengevaluasi rapat rapat internal DPRD;
- g. memfasilitasi, memverifi.kasi, mengkoordina sikan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan kode etik PRO;
- h. memfasilitasi, memverifi.kasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
1. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinas .ikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- J. memfasilitasi, memverifi.kasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pokok Pikiran DPRD
- k. memfasilitasi, memverifi.kasi, mengkoordina sikan dan mengevaluasi kerjasama;
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Bagian penganggaran dan pengawasan terdiri a· s:
- a. sub bagian Penganggaran;
- b. sub bagian pengawasan;
- (2) Sub bagian sebagaimana tersebut di atas, dipimpin leh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian penganggaran dan pengawasan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Sub bagian penganggaran mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian penganggaran dan engawasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penganggaran DPRD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian penganggaran mempunyai fungsi:
- a. merencanakan pembahasan KUA PPAS;
- b. menyusun bahan pembahasan APBD / APBDP;
- c. merencanakan pembahasan perda pertanggung jawaban keuangan;
- d. memfasilitasi reses DPRD;
- e. menganalisis data/bahan dukungan jaringan a spirasi;
- f. menyusun pokok pikiran DPRD;
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian penganggaran dan pengawasan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- engawasan kegiatan pokok (1) Sub bagian pengawasan mempunyai tu as membantu kepala bagian penganggaran dan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan DPRD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian pengawasan mempunyai
fungsi:
- b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD,
- a. mengkaji ulang rumusan rapat dalarn rangka pengawasan;
- c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijaka ;
- f. merencanakan kegiatan hearing/ dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- g. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD an DPRD;
- h. melaksanakan tugas dinas lain yang diberiks n kepala bagian penganggaran dan pengawasan.
Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Sekretariat DPRD ses ai bidang keahliannya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah Aparatur ~ipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanak n tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaks d pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TATA KERJA
- . . masmg-masmg. (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar sat.uan I rganisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai de ngan t gas
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris D. RD dan Kepala Bagian menerapkan prinsip koordinasi, i tcgrasi dan
sinkronisasi baik internal maupun an tar · nit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing a. 'mg.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan engawasan melekat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

Sekretaris DPRD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi pe yimpangan agar mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

Sekretaris DPRD, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbi gan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
Kepala bagian dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggug jawab pads atasannya masing-rnasing dan menyampaikan laporan berkal· tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris D. RD dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan u tuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris DPRD dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam angka pemberian bimbingan kepada bawahannya waji b mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

· epal a bagian ses at de gan Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, melakukan tugas-tugas Sekretaris DPRD perundang-undangan yang berlaku;
'
.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupat:en dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISA,IDA PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhen ian dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat D RD Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (3) Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana merupa an jabatan eselon lib.
4. {4) Kepala bagian lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illa.
- (5) Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (6) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Bombana Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabars n Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana d n ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
'
I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di n · angkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pen mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Pj. BUPATI BOMBANA,
Hj.Sl~EHA
Ditetapkan di Rumbia pada tanggal t'v ,z.- 20 16
Diundangkan di Rumbia pada tanggal 1,1, n. -2016
SEKR ARIS DAERAH,
.r\~'1-,-
H. BURHANUDDIN A. HS NOY
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR ~\