PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
Berlaku: 4 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA dan BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA.
KETENTUAN UMUM
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini, dibentuk perangkat daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.
BAB IV - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
Pasal 4

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - STAF AHLI
Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf ahli bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.
BAB VII - UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 7
Pasal 8

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas Daerah dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) Pembentukan UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 7
Pasal 9

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat UPT Dinas Daerah dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 16

Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima serta pengisian jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Bima sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan diberlakukannya penataan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di : Bima
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Diundangkan
: di Bima
pada tanggal
: 20 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA
H. M. TAUFIK HAK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 76
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan bersifat wajib dan urusan pemerintahan bersifat pilihan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, serta unsur penunjang urusan pemerintahan. Di samping perangkat daerah tersebut, juga dapat dibentuk perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti.
Perangkat daerah yang dibentuk melalui peraturan daerah ini didasarkan pada variabel umum dan teknis, dengan penentuan tipe perangkat daerah mengacu pada skor masing-masing urusan pemerintahan.
PENJELASAN
Pasal 1 Angka 1 Angka 2 Angka 4 Angka 5

``````Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas```Angka 6Cukup JelasAngka 7Cukup jelasAngka 8Cukup jelasAngka 9Cukup jelasAngka 10Cukup jelasAngka 11Cukup jelasAngka 12Cukup jelasAngka 13Cukup jelasAngka 14Cukup jelasAngka 15Cukup jelasAngka 16Cukup jelasAngka 17Cukup jelasAngka 18Cukup jelasAngka 19Cukup jelasAngka 20Cukup jelasAngka 21Cukup jelasAngka 22Cukup jelasAngka 23Cukup jelasAngka 24Cukup jelasAngka 25Cukup jelasAngka 26Cukup jelasAngka 27Cukup jelasAngka 28yang dimaksud dengan "tipelogi perangkat daerah" dalam ketentuan ini adalah tipelogi dinas dan badan berdasarkan hasil skoring dari urusan pemerintahan ataupenggabungan urusan pemerintahan dengan tipe A, Tipe B atau tipe C
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukup jelas yang dimaksud dengan "pejabat fungsional dokter atau dokter gigi" adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigiAyat (9)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR

```76