PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 24 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 24 TAHUN 2014
N/A
Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
N/A
Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rind dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2014-2018.
N/A
Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi disusun sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk Hrna tahun mendatang, serta untuk memberikan arahan mengenai peru bahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
N/A
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Diundangkan c;ij Banyuwangi Pada tanggal ?; ~h« 8'lllf
DAERAH
WANG!,
T KARIYONO M.Si. Madya NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR ~
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR
: 24 TAHUN 2014
TANGGAL: 8 Agustus 2014
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan pasti akan terjadi terhadap setiap bentuk kehidupan, tidak terkecuali organisasi pemerintah / birokrasi. Perubahan birokrasi yang diharapkan melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuwangi adalah birokrasi yang berkinerja tinggi, yang diwujudkan melalui kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik clan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, melalui reformasi birokrasi praktek-praktek KKN akan berkurang dan bahkan tidak ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Kerja / Unit Kerja, serta adanya peningkatan bpasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai aebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan.
,
:
Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuwangi, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map mormasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan rencana ldmis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2014 2018. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah untuk memberikan arahan mengenai )ler'Ubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, )l8itu : terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, tawujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan : weoingkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
: "5iyusunan Road Map reformasi birokrasi dilakukan dengan · aemperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan · 41mgan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memenuhi ' mnginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi birokrasi Pemerintah : Sabupaten Banyuwangi disusun dengan mengutamakan prioritas jangka ' 11£D(lek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu ·, &amp;ma tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 1 llanyuwangi bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan · tlilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang : alnltegis pada tahun-tahun pelaksanaannya.
Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Banyuwangi saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.
Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu dilakukan diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jika dilihat dari sisi sasaran dapat diuraian sebagai berikut:
- a. Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN, antara lain :
2. -BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. -Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, suluruh pimpinan SKPD /Unit Kerja diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sudah diserahkan kepada KPK.
4. -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terus dikembangkan;
5. -Dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan bagi pengelola keuangan negara, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
6. -Dalam rangka meningkatkan komitmen yang kuat untuk menegakkan kejujuran bahwa semua PNS dan Kepala Desa menandatangai Pakta Integritas.
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat, antara lain:
8. Salah satu gebrakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah memberikan akses internet secara gratis kepada masyarakat pada beberapa spot atau taman-taman kota. Akses ini merupakan strategi Pemerintah daerah untuk memberikan hiburan, sarana komunikasi dan media pengembangan pengetahuan dan ekonomi di Kabuoaten Banyuwangi.
9. Agenda pemerataan ekonomi dan menjaga budaya ekonomi lokal ditunjukkan dengan ketatnya pemberian ijin untuk pembangunan mall.:. mall (pendirian Mall tidak diijinkan).
10. -Penambahan dan pengembangan beberapa kawasan hijau juga menjadi keberhasilan Kabupaten ini dalam melestarikan lingkungan.
11. Pengembangan budaya lokal juga menjadi perhatian Kabupaten ini dengan aktifnya event-event budaya yang secara rutin dijadwalkan dan mendapatkan support baik financial maupun pelaksanaannya.
- -Pembangunan Bandar Udara juga menjadi prioritas sebagai penunjang pengembangan ekonomi dan aktivitas penduduk Kabupaten ini.
- -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah membuka sarana pengaduan masyarakat melalui SMS Center: 082131545555 / Website : www.banyuwangikab.go.id.
- -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara On Line dan gratis.
- Telah melaksanakan kerja sama dengan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) untuk melihat tingkat persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan pu blik yang clilakukan oleh Pemerintah Ka bu paten Banyuwangi.
- -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan pelayanan One Stop Service, yaitu : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di semua SK.PD / Unit Pelayanan Publik, dan pelayanan surat-surat keterangan yang mengetahui camat, tidak perlu ke kecamatan, namun cukup di laksanakan di kelurahan / desa dengan menggunakan IT.
- -Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan e-office, sebagai bagian dari pengembangan e-govemment.
- c. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, antara lain:
- -Dalam rangka pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-governmet), khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah mulai perencanaan, penganggaran dan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (e-planning, e-budgeting, e-audit) / SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) dengan alamat akses : sikd.banyuwangikab.go.id. Selain itu, juga mengembangkan e-procurement.
- Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Evaluasi SAKIP pada SK.PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran dan pelaporan).
- Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyusun Penetapan Kinerja (PK)/Kontrak Kinerja, dan akan dikembangkan.,
- Nilai CC hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2012 yang dievaluasi/dinilai tahun 2013.
- Peringkat 16 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2012 yang dinilai tahun 2013.
Berbagai capaian di atas menjadi motivasi untuk terus memperjuangkan · Jdormasi birokrasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah .Kabupaten Banyuwangi.
Berbagai hal-hal yang sudah dicapai tersebut akan terus dipelihara bahkan ten.ls ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
~laksanaan reformasi birokrasi harus berfokus pada kebutuhan para p,nangku kepentingan. Dari hasil identifikasi harapan-harapan pemangku laepen tingan, antara lain sebagai beriku t :
- Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN :
- a. Pemangku kepentingan ekstemal / masyarakat
- -Masyarakat sangat mendambakan adanya birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang pofesional, berintegritas dan berkinerja tinggi, jujur dan netral.
- -Masyarakat mengharapkan birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya para pejabat/pimpinan SKPD/Unit Kerja menjadi teladan dalam berbagai tindakan / pola tindak bagi masyarakat dan menjadi penggerak dan pelopor dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan be bas KKN.
Pemangku kepentingan internal/ birokrasi sendiri
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan PNS sebagai bagian dan upaya mengurangi bahkan menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait KKN, serta adanya reward dan punisment yang jelas (reward bagi PNS yang berprestasi dan punisment bagi PNS yang melanggar).
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pu blik kepada masyarakat -Masyarakat mengharapkan perbaikan pelayanan perijinan. Secara spesifik, perbaikan atas pelayanan diharapkan prosedumya lebih jelas dan juga integrasi beberapa unit organisasi yang berkaitan dengan pengurusan perijinan (masyarakat membutuhkan pelayanan perijinan disemua bidang dilaksanakan dalam satu atap/pintu).
- -Masyarakat mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
- -Masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah daerah lebih responsif dan Komunikatif dengan masyarakat. Masyarakat masih mengeluhkan lambannya respon pemerintah daerah dalam memberikan jawaban terhadap berbagai pengaduan.
- -Akses dan standar pelayanan pada daerah-daerah pelosok yang belum sama dengan daerah-daerah sekitar pusat pemerintahan.
I
•
- Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi -Terkait dengan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, keluhan stakeholders berkisar pada rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai-pegawai yang melayani secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat. Belum maksimalnya pelayanan aparat Kabupaten Banyuwangi disinyalir turut dikontribusikan dari aspek sumber daya manusia yang belum melayani dengan baik, sehingga masyarakat masih menuntut dilakukannya perbaikan pelayanan. Kebutuhan atau permalahan lain yang diinginkan segera diperbaiki oleh pemerintah adalah pembenahan kapasitas Pemda dalam hal organisasi. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggap belum bekerja dengan maksimal, bahkan keberadaannya belum memberikan kontribusi yang diharapkan.
- -Akuntabilitas. Terkait akuntabilitas, kebutuhan stakeholders lebih berfokus pada perbaikan penyediaan data dan informasi berbagai aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah sehingga dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat luas.
lleskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya aewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, antara lain:
- -Masih adanya beberapa peraturan perundang-undangan daerah yang tidak sinkron dan harmonis, terutama terkait dengan beberapa perijinan dan kegiatan strategis. Kondisi ini seringkali menimbulkan potensi munculnya KKN.
- -Transparansi kinerja pemerintah daerah juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dalam pengembangan strategi dan cara melakukan transparansi.
Dalaro kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang sih dihadapi antara lain:
- -Masih rendahnya integritas dan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan pada stakeholders, terutama pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintah;
- -Jaminan atas pelayanan kepada stakeholders masih kurang jelas karena minimnya Standard . ,Operating Procedure (SOP) yang baik dan jelas.
- -Masih banyaknya Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kualitas dalam pemberikan pelayanan pada masyarakat.
- -Sarana dan lingkungan kerja yang belum mendukung pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:
- -Kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- -Disiplin pegawai masih rendah;
- -Belum dikembangkannya sistem manajemen kinerja individu;
- -Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik;
- -Belum maksimalnya upaya dan komitmen dalam pengendalian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- -Indikator Kinerja Utama belum mencerminkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan dan masalah yang seharusnya diselesaikan pemerintah daerah
Berdasarkan kondisi umum sebagaimana telah diuraikan di atas, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi difokuskan pada empat fokus peru bahan sebagai beriku t:
L Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah
Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:
Penataan Perundang-undangan
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
- a) Identifikasi dan inventarisasi atas berbagai Peraturan Perundang› undangan Daerah belum pemah dilakukan, sehingga antar SKPD belum memahami kebijakan satu sama lain yang saling berkaitan. Kondisi m1 memunculkan berbagai permasalahan ditingkat pelaksanaan, seperti munculnya ketidakharm.onisan, tumpang tindih dan over-regulasi.
- b) Penegakan hukum juga seringkali masih menjadi pertanyaan / belum optimal.
. ,
21 Sumber Daya Manusia Aparatur
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
- a) Masih rendahnya kompetensi pegawai yang mengakibatkan kualitas pelayanan yang belum maksimal dan mampu memuaskan kebutuhan stakeholders.
- b) Penempatan pegawai belum mempertimbangkan kompetensi pegawai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Selain berakibat pada rendahnya kualitas kerja pegawai, juga pada masih rendahnya disiplin dan komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
- c) Informasi kepegawaian belum dilakukan dengan baik.
- d) Penilaian kinerja pegawai belum maksimal dilakukan.
- e) Penyelenggaraan berbagai diklat bagi PNS yang belum berbasis kebutuhan dan cenderung bersifat rutin.
- f) Distribusi PNS yang belum dilakukan secara baik.
- g) Disiplin dan etika pegawai yang belum menjadi bagian budaya organisasi.
Tatalaksana
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
- a) Penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b) Beberapa Satuan Kerja Instansi pemerintah belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP).
- c) Gagasan penciptaan sistem elektronik government untuk meningkatkan kualitas pelayanan belum menjadi kebutuhan dan komitmen berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan.
Pengawasan
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
- a) Pengembangan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan setara maksimal.
- b) Peran pengawas internal belum maksimal dalam upaya tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c) SDM aparatur pengawasan belum\_ cukup dan mampu untuk dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan.
Empat prioritas tersebut di atas akan menjadi agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyuwangi.
.. luritaa yang harus terus dipelihara.
Hal-hal yang sudah mencapai basil yang baik jika tidak dipertahankan kinerjanya cenderung mengalami penurunan bahkan cenderung tidak mendapatkan perhatian. Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuwangi memasukkan unsur pemeliharaan untuk memastikan bahwa kualitas yang sudah baik ini tetap terjamin kesinambungannya. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:
a). Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas KKN
- Mempertahankan opini WTP dari BPK.
- -Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan SKPD / Unit Kerja untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- -Peningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
- b). Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat
- Perluasan jangkauan fasilitas internet gratis bagi masyarakat.
- Menjamin kualitas transaksi masyarakat dan juga kepuasan masyarakat, berbagai fasilitas ekonomi (pertokoan dan pasar) perlu ditingkatkan kualitasnya baik secara sarana prasarana maupun pelayanannya.
- -Penambahan dan pengembangan beberapa kawasan hijau.
- Penyediaan sarana pengaduan pelayanan publik secara on line.
- Pelayanan kesehatan prima khususnya pelayanan kesehatan gratis (J amkesmas dan Jamkesda).
- Pelayanan pendidikan gratis bagi anak yang berprestasi dari keluarga miskin dan kurang mampu.
- Pengembangan Bandar Udara.
- Pelayanan pengurusan Akta Kelahiran Secara On Line.
- -Pelayanan one stop service pada semua SKPD / Unit Pelayanan Publik dan pada Kelurahan/De$8..
- Pengembangan e-office.
c).Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
- Pengembangan · e-governmet khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (e-planning, e-budgeting, e-audit) / SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan).
~
- Peningkatan evaluasi Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD di lingkungan Pernerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Kerja sarna dengan Badan Perneriksa Keuangan (BPK) dalarn pengelolaan keuangan daerah.
- Kualitas penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah (LAKIP).
- -Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
1 &amp; Prioritas yang terkait dengan peningkata. n kualitas pelayanan.
Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:
Pertama, pelayanan adrninistrasi kependudukan, mengingat bidang ini sangat penting dan strategis bagi pembangunan dan juga menjadi prioritas pernerintah pusat. Kondisi urnurn pelayanan adrninistrasi kependudukan adalah bahwa masyarakat rnasih membutuhkan waktu yang masih relatif lama untuk mengurus administrasi kependudukan. Kondisi ini menimbulkan penumpukan masyakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Kondisi ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- -SDM Aparatur yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi kualitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan mentalitas, komitmen dan integritasnya dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang tidak berkualitas, berbelit-belit dan lama menjadi salah satu keluhan yang disarnpaikan oleh masyarakat.
- -Disinyalir salah satu pemicu masih rendahnya kualitas SDM adalah masih rendahnya kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja yang tidak memiliki hubungan dengan reward and punishment.
- Manajemen administrasi kependudukan juga masih belum maksimal. Tantangan masih dihadapi dalam menciptakan kondisi tertib adrninistrasi, serta fungsi · · pengendalian dan pengawasan yang sangat lernah sehingga berbagai praktek yang seharusnya dapat diperbaiki dengan segera tidak tertangani dengan baik dan berkontribusi pada ketidakpuasan rnasyarakat.
Kedua, Salah satu agenda penting dalam Reformasi Birokrasi adalah penetapan Quick Wins. Sasaran utama penetapan quick wins adalah memilih kegiatan yang dengan cepat memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Satu quick wins yang dipilih Kabupaten Banyuwangi untuk tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi adalah : Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara On Line dengan Moto "Lahir Procot, Pulang Bawa Akta.
'
'
t
f
f
!
Sebagai wujud niat / komitmen untuk memberantas korupsi atau mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) / wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka untuk tahun pertama akan ditetapkan SKPD sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yaitu : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian dan Diklat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, Dinas Pendapatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan RSUD Blambangan. SKPD yang ditetapkan sebagai Zona lntegritas menuju WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi contoh SKPD lainnya sebagai SKPD yang betul-betul bebas korupsi dan menjadi SKPD yang bersih dan melayani. Dan untuk tahun-tahun berikutnya akan dikembangkan/ diperluas dengan menetapkan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani .
. &amp; Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing› masing SKPD. Fokus perubahan ini dipilih karena menjadi keinginan stakeholders untuk segera diperbaiki dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Dalam sebuah proses identifikasi yang melibatkan para pemangku kepentingan. Prioritas tersebut antara lain :
Pemenuhan tenaga pendidlk
Pendidikan sangat penting dalam pembangunan bangsa. Dalam kaitan ini pemenuhan tenaga pendidik harus menjadi prioritas. Adapun tenaga pendidik yang menjadi prioritas di Kabupaten Banyuwangi adalah Guru SD dan Guru Produktif di SMK.
Peningkatan mindset "melayani" bagi tenaga media dan non media di Rumah Sakit dan Puskesmas
Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan selain ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang representatif juga sangat ditentukan oleh petugas yang melaksanakan pelayanan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diperlukan adanya mindset "melayani" bagi tenaga medis di Rumah Sakit dan Puskesmas.
Perbaikan / penyediaan sarana dan prasarana publik
Jenis-jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :
a) Listrik / Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
- Pelayanan penyediaan listrik / Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Selain juga untuk menjaga kelancaran aktivitas dan keamanan lingkungan masyarakat.
b) Instalasi Air Bersih
Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air besih sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penyediaan instalasi air bersih.
c) Jalan Kabupaten
Jalan kabupaten akan terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Banyuwangi.
d) Jembatan
Kondisi demografis Kabupaten Banyuwangi yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
~
e) Sanitasi
Sanitasi merupakan salah satu komponen kesehatan lingkungan yang sangat penting. Kondisi saat ini masyarakat masih banyak yang terbiasa untuk buang air besar di sembarang tempat, seperti di kebun, empang, sungai dan bahkan dilahan terbuka disekitar rurnah tinggal sehingga menyebabkan lingkungan kurang sehat dan menimbulkan munculnya berbagai macam penyakit. Untuk itu, perlu disediakan tern pat ( sanitasi) agar perilaku masyarakat yang kurang sehat tersebut dapat dikurangi dan lama-lama dapat berperilaku sehat dengan buang air besar pada tempatnya. Hal ini juga mendukung program pemerintah yaitu Indonesia bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di era Milenium Development Goals.
f) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau
- Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.
Perbaikan / penyederhanaan pelayanan perijinan
Pelayanan perijinan selalu menjadi sorotan masyarakat baik terkait proses, biaya, kepastian hukum, kemudahan, dan waktu penyelesaian. Perbaikan / penyederhanaan pelayanan penJ1nan diharapkan selain meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan juga diharapkan dapat menarik para investor untuk berinvestasi ke Banyuwangi. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas bidang ini antara lain :
- a). Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b). Izin Gangguan
- c). Izin bidang Kepariwisataan
- d). Izin Jasa Usaha
- e). Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi
- f). Izin bidang perhubungan.
Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RepUblik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun· 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran · Negara Republik Intj.onesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenfang Pen1bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang .Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dala.ITI: Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran · Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 64).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu. oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan;dan
- c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan·urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 4

- ( 1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 5

- ( 1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
Bagian Kedua
Tu.gas dan Fungsi
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial . budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga · hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa mempunyai hak:
- a. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerjaPemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan·penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/ atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 9

- ( 1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a.
- Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 10

- ( 1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 11

- ( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 12

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban, Kepala Desa dapat mendelegasikan kepada Perangkat Desa yang lain.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan 1embaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Kepala Seksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
BAB II - STRUKTUR ORGANISASI, TOGAS, DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
BAB III - JENIS DESA
Pasal 18

- ( 1) Susunan organisasi Pemerintah Desa dengan tingkat perkembangan desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. disesuaikan yaitu Desa
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang› undangan.
BAB III - JENIS DESA
Pasal 19

Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TATAKERJA
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - TATAKERJA
Pasal 21

Camat wajib melakukan pembinaan· dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Kepala Desa mengatur penempatan kembali Kepala Urusan nomenklatur lama kc jabatan berdasarkan nomenklatur baru yang setara/ sesuai.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Sebelum ditetapkannya klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) maka susunan organisasi pemerintah desa ditentukan berdasarkan Desa Swadaya yaitu memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 10 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
MASRADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 38
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 10 November 2016
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
NURULEDY
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
NURULEDY
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002
N/A
Preamble

Mengingat :
LAMPIRAII II Peraturan Bupati Situbondo
ranggal' 30 JUN 2016
Nomor : tF Tahun 2016
COITTOH FORMAT PTRATT'RAIT DESA TEIYTAITG RTITCAITA KTR.IA PEMTRIITTAII DESA
PEUIRIITTAII XABIIPATEN SITUBONDO
rEcAlIA:rAN...
DESIA ...
Alamat 3...TGIp: ________________
PERATITRAIY DESA ...
IIOUOR ... TAIflrtrr ...
TTITTAIYG
RTNCAITA K.ER.IA PEMTRINTAII DESA TAITTIIII ...
DIITGAIY RAIIUAT TI'HAN YAIYG MAIIA ESA
I(tpALlI DESA ...t...,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Ayat (3) undang-undang Nomor 6 Tahun 2ot4 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Rencana Kerja pemerintah oesa Tahun ...;
1. lJndang-undang Nomor 12 Tahun 19so tentang Pembentukan Daeratr-daerah Ifubupaten dalam ringkungan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19so Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1gs0 Nomor 4Ll sebagaimana telah \_diubah dengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara -RepubHf Indonesia Tahun 196s Nomor 19, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2ao4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembarai Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor i0+, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor a22Ll; 2.
5. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang ferimbang€u:r Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g); 3.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO5 tentang Pengesahan lrternational couenant on fuonomic, Sociat Ard culfitral RUhrs (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20os Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45571;
2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2ol4 Nomor 7, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 5.
3. undang-undang Nomor 2s rahun zot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi[ Indonesia Tahun 2o14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582); 6.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200s tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor L4a, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aszgl; 7.
5. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 20og tentang Tahapan, Tatacara pen5rusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaa.n Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonJsia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a%Tl; 9.
6. Peraturan Pemerintah Nomor T9 Tahun 200s tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara depublik Indonesia Tahun 2o0s Nomor 16s, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 8.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4s rahun 2oL4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa (LemLaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 123,Tambahan krnbaran Negara Republik Indonesia Nomor SS39); 10.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun zot4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendap"t"i lan Belanja Negara (Iembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambarran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor S55g); 11.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa; L2.
10. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 113 tatrun 2oL4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 13.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l,l4 tahun zo!4 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 14.
12. Peraturan Daerah Kebupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah \_ Desa (Lembaran Daeratr KabupatJn Situbondo Tahun 2}rc Nomor 1); 15.
13. Peraturan Daerah Kebupaten situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2oor Nomor os); 16.
- L7. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor L2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OAT Nomor O8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber pendapatan Desa (Irmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2oo7 Nomor 09) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor LT Tahun 2006 tentang Perencana€ul pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo tahun 2oa7 Nomor 13); 19.
20. Peraturan Bupati situbondo 2l Tahun 2oL2 tentang Pedoman umum penyelenggaraan program solusi Kemiskinan (pouertyl solution program (psp) di kabupaten situbo\_ndo (Berita oaeiah rauupaten Situbondo Tahun 2Ot2 Nomor 2ll.
(Ketenfrian dalam Konsldenart Mengtngat dlsesualkorn dengan perkenbangan rcgala,st petztttnart penutdangunda ngon gortg berlakul
Dengan Kesepakatan Bersama BADAIT PERMUSYAWARATAIT DESA ... dan KtPALlt DtsA ...
MEMUTUSI(AIII:
KIR.'A
MENCTAPKAN : PERATIIRAIT DESA TENTANG RTilCATA
PEItrERIIYTATI DTSA TAIII'III ...
BAB I - KETENTUAIT T'MUM
Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyelengaraa.n Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Diundangkan di-litubondo pada tanggal 3 E' tUt't 2016
BAB I - KETENTUAIT T'MUM
Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyelengaraan Musyawaratr Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagr Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Ifubupaten Situbondo dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa di Kabupaten Situbondo.
BAB I - KETENTUAIT T'MUM
Pasal 4

Keluaran dari penyelenggaraa.n Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berupa Peraturan Desa tentang RKPDesa, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB I - KETENTUAIT T'MUM
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 3 0 JUN 2010
BI'PATI SITI'BONDO,
SEI(RETARIS DAERAII I(ABT'PATEIT SITT'BOIIDO, et SYAIFIILI,AH
BTRITA DATRATI KABTIPATTN SITI'BOITDO TAHI'N 2OL6ITOMOR Ib
LAMPIRAN I Peraturan B.upati Situbondo
ranggal'3Q-JUN 2016
ttomor : l9
Tahun 2016
PEIT'ITJIIK TEKITIS PEIYY-ELEITGGARAAIY MUSYAWARA}I PERTIYCAIYAAIY PTMBAITGTIIYAIT DESA DI KABUPATEN SITT'BOITDO
I. MUSRTITBAIYG DESA.
TuJuan A.
Musrenbang Desa diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:
- Merumuskan prioritas kegiatan pembangunan skala kewenangan Desa untuk RKPDesa setiap tatrun yang akan dibiayai melalui APBDesa Tahun berjalan; a.
- Merumuskan prioritas pembangunan skala antar Desa yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan melalui sumber dana percepatan membangun Desa dan pagu SKPD maupun sumber pendanaan lainnya dalam APBD Kabupaten Situbondo; b.
- memilih dan menetapkan Delegasi Desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan. c.
B. Masukan
Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa, adalah :
2. Identifikasi daftar nama Calon Peserta dan Narasumber,
1. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDesa.
3. Hasil evaluasi RKPDesa dan APB-Desa tahun sebelumnya,
5. Informasi prioritas kebi$akan pembangunan daerah dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Situbondo yang akan datang,
4. Hasil evaluasi RPJM-Desa untuk prioritas kegiatan pembangunan Tahun be{alan dan analisa prioritas program dan kegiatan dalam RPJM Desa untuk yang akan dilaksanakan.
6. Informasi pagu anggaran dari ADD, Bag Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa, Dana Desa dari APBN, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
7. jumlatr kepala keluarga miskin; a.
7. Data hasil analisa keadaan darurat bencana alam dan kerawanan sosial khususnya mengenai masalah dan prioritas kegiatan Desa sebelumnya, disamping itu juga sebagai alat mengkqii ulang dokumen RPJM-Desa, data yang diperlukan antara lain:
9. jumlah pengangguran; b.
10. jumlah angka kematian ibu, bayr dan balita; d.
11. jumlah anak putus sekolah dan/atau rawan putus sekolah; c.
12. jumlah kasus grzl buruk dan kekurangan gzt terutama bag ibu, bayi dan balita; e.
- g. data lain yang dianggap sebagai isu-isu strategis.
- f. data kejadian bencana misalnya, banjir, longsor, kekeringan, kejadian Luar Biasa dan kerawanan sosial lainnya; dan
C. Keluaran
1. Untuk Desa, berupa :
- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan skala kewenangan Desa beserta Desain pagu anggaran yang disusun 13,#.ffffitr#:n.fftr RKPDeSa yang akan dibiayai melalui
- b. Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan antar Desa dalam satu wilayah kecamatan yang bersumber dari dana percepatan membangun Desa untuk penyusunan RKPD Tahun bersangkutan yang akan dikawal dalam musrenbangcam tahun berjalan, meliputi
- 1) Pembangunan Infrastruktur dasar Jdan antar Desa meliputi: Jalan poros Desa; Jalan membuka akses Desa tertinggal/perbatasan; jalan membuka akses pelayanan publik
- 2) Pembangunan Jembatan penghubung antar Desa;
- 3) Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Desa dan antar Desa, seperti : Pasar milik pemkab di Desa; Irigasi Desa yang mencakup antar Desa; terminal Desa, dll)
- 4) Infrastruktur Kesehatam, meliputi : Rrstu, Ponkesdes; dll.
- 5) Insfrastruktur pendidikan Dasar, meliputi : Rehab SDN/ SMpN, dll.
- d. Berita Acara dan daftar hadir Musrenbang Desa beserta 1ampiran pendukungnya.
- c. Daftar narna Delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang di Kecamatan dengan jumlah sebanyak 6 (enam) orang yang terairi dari Kepala Desa, BPD, Unsur tembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Masyarakat Miskin yang ada di Desa dengan ketentuan sebanyak 3Oo/o (tiga puluh perseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan yang hadir dan dipilih secara Musrenbang Desa,; partisipatif dalam
Mekanlsme D
Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa terdiri dari beberapa tahapal yaitu :
- a. Kepala Desa menetapkan Tim Penyusun RKPDesa. dengan jumlah ganjil Paling kurang 7 (tujuh) orang dengan ketentu an 3oo/o (tiga puluh perseratus) keterwakilan dari unsur perempuan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan, antara lain sebagai berikut :
- 1) Kepala Desa sebagai Pengendali Kegiatan;
- 3) 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan;
5. 2l Selcretaris Desa sebagai Penanggungiawab Kegiatan;
6. 41 4 {empat) orang dari unsur Masyarakat yang berkompeten dalam pembangunan sebagai Anggota dan mengakomodir unsur perempuan.
7. U Menyrapkan keleng]&lt;apan pelaksanaan Musrenbang Desa;
- b. Tugas Tim Penyusunan RKPDesa adalah sebagai berikut:
9. 2l Menyusun jadwal kegiatan Desa;
- 4) Melakukan identifikasi Caton Peserta Musrenbang Desa;
- 3) Menyusun tata tertib pelaksanaan Musrenbarrg Desa;
- Mengumumkan secara terbuka mengenai jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Musrenbang Desa dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilakukan, &amp;gtr peserta dapat melakukan pendaftaran dan/atau diundang; s)
- Membuka pendaftaran darrtl atau mengundang Calon Peserta Musrenbang Desa dan Narasumber; 6)
- Memandu dan memfasilitasi setiap tahapan Musrenbag Desa mulai dari persiapxr/pra Musrenbang Desa, pelaksanaan Musrenbang Desa sampai dengan penJrusunan dokumen RKPDesa. 7l
- 8) Merumuskan hasil Musrenbang Desa dalam bentuk Berita Acara beserta kelengkapannya;
- 9) Mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca Musrenbang Desa.
2. Tahap Pelaksanaarr, antara lain sebagai berikut :
- b. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembanguan Desa;
- a. Pendaftaran peserta;
- c. Khusus Desa pemaparan prioritas program dan kegiatan didasarkan pada kewenangan Desa dan antar Desa;
- e' Pemaparan Kepala SKPD atau yang mewakili mengenai informasi prioritas program dan kegiatan SKpD;
- d. Pemapara.n Camat mengenai prioritas permasalahan dap rencana prioritas kebijakan pembangunan daerah;
- f' Pemaparan Tim Penyusun RKPDesa melalui Koordinator pelaksa,a Kegiatan mengenai matrik rencana program dal kegiatan beserta pagu indikatif berikut sumber dananya, baik kewenangan Desa maupun kewenang€u:r antar Desa;
- h' Pemilihan dan penetapan Delegasi Desa sebanyak 6 (enam) orang dengan ketentuan sebanyak 3Oo/o (tiga puluh perseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan, dengan tugas sebagai berikut :
- g. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKPDesa Tahun yang akan datang untuk dijadikan pembahasan bersama BpD dalam penetapan Peraturan Desa tentang RKpDesa;
- 1) Menyempurnakan Rancangan RKPDesa bersama Tim Penyusun RKpDesa sesuai hasil musrenbang Desa;
- 2l Mengikuti Musrenbang Kecamatan sesuai dengan pilihan bidangnya;
- 3) Menyampaikan hasil pengawalannya kepada Kepala Desa dan masyarakat pada forum-forum pertemuan di Desa.
- i' Penandatanganan Berita Acara oleh Peserta Musrenbalg desa oleh Kepala Desa, 1 (satu) orang unsur l-embaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, 1 (satu) orang unsur dari Delegasi Dusun dag 1 (satu) orang unsur Kecamatan.
3. Tahap Pasca Musrenbang Desa, dilakukan melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut :
- b. Pengiriman dokumen Peraturan Desa RKPDesa ke Bappeda Kabupaten Situbondo sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD;
- a. Penyempurrraan rancangan RKPDesa berdasarkan hasil masukan dari Musrenbang Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa RKPDesa Tatrun yang akan datang, serta prioritas program kegiatan antar Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan baik yang pembiayaannya bersumber dari dana percepatan membangun Desa dan atau pagu SKPD tatrun yang akan datang;
- c. Mensosialisasikan kepada masyarakat dan/atau pertemuan di Desa, papan pengumuman dan/atau bentuk lain sesuai kondisi Desa;
- d. Melakukan pengawalan pada Forum Musrenbang Kecamatan agar usulan Desa dapat masuk dalam rencana kegiatan pembangunan Kecamatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
Peserta dan Narasumber
1. Peserta.
Peserta Musrenbang Desa adalah perwakilan dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa, meliputi Delegasi Dusun, Wakil RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Pengurus TK/PAUD unsur Masyarakat Miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tarti/Nelayan, Buruh, Komite Sekolatr, Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lain-lain sesuai kondisi Desa.
2. Narasumber.
Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi, meliputi Kepala Desa, Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan Aparat Kecamatan, UPT Dinas, Kepala Sekolah, dan Fasilitator/Konsultan Program dan lembaga lain yang berada di Desa atau Kecamatan yang bersangkutan.
F. I[aktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan Musrenbang Desa dan penyusunan RKPDesa dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan. Sedang!&lt;an penetapan Rancangan RKPDesa mer{adi Peraturan Desa tentang RKPDesa selambatlambatnya pada Minggu Pertama Bulan September tahun berkenaan.
G. Pemblalraan
PembiayaarL pelaksanaan Musrenbang Desa bersumber dari APBDesa dan/atau sumber lainnya yang sah.
Pelaporan H.
RKPDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa selanjutnya disampaikan kepada Camat paling lambat 31 Desember talrun berjalan dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk Desa, Kecamatan, Pemerintahan Desa dan Bappeda berikut So,p Copynga sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan (Musrenbang Kecamatan).
Menlmbang :
BAB I - KETEilTUAN T'UUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerinta-tran dan kepentingan masyarakat ""G*p"t dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Desa adalah Desa ... (nama desa)
3. Pemerintah Desa adarah pemerintah Desa (nama desa)
4. Pemerintah adalah pemerintah Rrsat. 5.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang seranjutnya disebut BpD adarah rembaga yang melaksaiakan ru"g*i pemeri"Bh3, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketemrakilan wilayah d; ditetapkan secara demokratis.
6. Daeratr adalah Kabupaten Situbondo. 6.
7. Pemerintahan Daerah addah Pemerintah Daerah dan Dewan Pemrakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerinta.tran menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Pemerintah Daeratr adalah Pemerintatr Kabupaten Situbondo.
10. Kecamatan adalah Wilayah Ke{a Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. 1 1. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelatr dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubung€rn dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Pembangunan Desa adalatr upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejatrteraan masyarakat Desa. L4.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 15.
10. Pemberdayaan Masyarakat Dega adatah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetatruan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampu€u3., kesadaran, serta memanf,aatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 16.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 17.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalatran dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 18.
5
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lhbupaten.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa; 20.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka wal&lt;tu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, p€ffibinaan kemasyarakatan, dan pemberd ay aarl masyarakat De sa. 2L.
4. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan basr masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagun€ran teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. 22.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 23.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagr Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembe rdayaan masyarakat. 24.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangr Dana Alokasi Khusus. 25.
8. Profil Desa adalah gambaran menyelumh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemqiuan dan permasalahan yang dihadapi di desa. 26.
6
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
2. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. 28.
BAB II - SISTETUATIKA PElYn SUIIAII RI(P Desa
Pasal 2

- (U RKP Desa Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
- 1.1
- t.2
- 1.3
Dst. (sesual Sfstemad,ka Hasll Pendamptngan To,lutn Berkena.an / sesrral dengan ketentttqn dalam petufrtnan penntdang-undangan gang berlaku).
- Penjabaran sistematika RKP Desa Tatrun ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam La.mpiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. {21
BAB II - SISTETUATIKA PElYn SUIIAII RI(P Desa
Pasal 3

RKP Desa Tahun ... merupakan landasan dan pedoman bagr Pemerintahan Desa, Iembaga Kemasyarakatan Desa dan ::syarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun
BAB II - SISTETUATIKA PElYn SUIIAII RI(P Desa
Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menJrusun Rencana Ke{a dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungiawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
BAB II - SISTETUATIKA PElYn SUIIAII RI(P Desa
Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebiiakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
Diundangkan di .. pada tanggal
BAB II - SISTETUATIKA PElYn SUIIAII RI(P Desa
Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal S dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB III - KE,TEilTUAIT PIITUTUP
Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tatrun Anggaran ...
BAB III - KE,TEilTUAIT PIITUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam kmbaran Desa.
Ditetapkan di pada tanggal
rEPAL/r DESA...,
(rsAMA LrtYcr(aP/ TANPA ctl"aRl aaaaaaaaaaaaaaaat
::::T*SDESA
(NAMA LENGKAP/TAfiPA GTLAR}
LEMBARAIY DESA ... TATIIIN ... NOMOR ...
Catatan :
Ketenfiiqn garlg diafir .dalam raperdes ini bisa berubah ses4ai dengan peykembangan regilasi / peraturan perund,ang-undangan AarW bertatcu poao tahun berkennnn RKPdes ditetapkan.
BI'PATI SITT'BOIIDO,
DADAITG WIGIARTO