PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 30 Tahun 2013
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT DAN FASILITAS UMUM TERTENTU SEBAGAI KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 23 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penetapan TempatTempat dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyuwangi perlu mengatur kembali dengan menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Berita daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1990 Nomor 8/B);
1
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/E).
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 13/D).
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penetapan tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kabupaten banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 nomor 27/E).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TEMPATTEMPAT DAN FASILITAS UMUM TERTENTU SEBAGAI KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN BANYUWANGI
Pasal I
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tempat-Tempat Dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 1 angka 9 diubah dan ditambah satu angka yaitu angka 10, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah semua pedagang atau penjual yang menjual barang dan/atau jasa yang dalam menjalankan usahanya mempergunakan jalan umum atau trotoar dan/atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
5. Lokasi kegiatan adalah lokasi atau tempat yang telah ditetapkan penggunaanya atau fasilitas umum tertentu sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima;
6. Kawasan relokasi adalah kawasan alternatif yang dipergunakan untuk menampung pengalihan kegiatan usaha pedagang kaki lima;
7. Kawasan penyangga adalah kawasan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
9. Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat TDPKL adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati kepada Pedagang Kaki Lima sebagai tanda bukti (Identitas) bahwa Pedagang Kaki Lima diperbolehkan berjualan pada tempat yang telah ditetapkan.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi;
2. Ketentuan pasal 5 angka 1 (satu) huruf a dihapus, dan angka 3 ditambah 2 (dua) Huruf baru yaitu huruf d dan huruf e, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu yang boleh digunakan sebagai kegiatan usaha PKL, meliputi:
1. Kawasan Relokasi untuk pemusatan kegiatan usaha PKL, meliputi:
- a. Jalan Agus Salim kanan kiri;
- b. Jalan Brigjen Katamso sebelah Utara dan Selatan;
- c. Jalan Letjen Sutoyo kanan kiri;
- d. Jalan M.H. Thamrin Sebelah Barat Jembatan;
2. Kawasan penyangga meliputi jalan umum, trotoar dan atau fasilitas umum tertentu di luar kawasan larangan bagi PKL;
3. Penggunaan kawasan relokasi diatur sebagai berikut:
- a. PKL yang melakukan kegiatan usahanya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk pendataan/inventarisasi;
- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diketahui oleh Ketua RT/RW dan Lurah setempat serta dilampiri surat tidak keberatan dari pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, serta tempat usaha dan bangunan lainnya yang langsung berhadapan dengan trotoar yang akan digunakan oleh PKL;
- c. Memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan ini.
- d. Surat pernyataan membongkar sendiri tempat yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- e. Pedagang Kaki Lima Harus Menyediakan Tempat sampah.
4. Penggunaan kawasan penyangga diatur sebagai berikut:
- a. PKL yang melakukan kegiatan usahanya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diketahui oleh Ketua RT/RW dan Lurah setempat serta dilampiri surat tidak keberatan dari pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, serta tempat usaha dan bangunan lainnya yang langsung berhadapan dengan trotoar yang akan digunakan oleh PKL;
- c. Memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan ini.
5. Untuk wilayah kecamatan di luar kawasan relokasi dan kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, pengaturan PKL diserahkan kepada masing-masing Camat dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat serta berpedoman pada peraturan ini.
3. Ketentuan pasal 6 angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

Kawasan yang tidak diperbolehkan/dilarang bagi semua PKL adalah:
1. Kawasan Pasar Banyuwangi meliputi:
- a. Jalan Susuit Tubun;
- b. Jalan Diponegoro;
- c. Jalan Banterang.
2. Kawasan Jalan Protokol Poros Utama Kota meliputi:
- a. Jalan S.Parman;
- b. Jalan Adi Sucipto;
- c. Jalan Ahmad Yani;
- d. Jalan P.B.Sudirman;
- e. Jalan Basuki Rahmat;
- f. Jalan RA Kartini dan
- g. Jalan Dr. Sutomo.
3. Kawasan RTH Taman Sritanjung Banyuwangi kecuali yang telah ditetapkan;
4. Kawasan RTH Taman Blambangan Banyuwangi kecuali yang telah ditetapkan;
4. Ketentuan Pasal 7 ditambah 3 (tiga) angka baru setelah angka 4 yaitu angka 5, angka 6 dan angka 7, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 7

Dalam melakukan kegiatannya, setiap PKL dilarang:
1. Berjualan atau berdagang di lingkungan instansi pemerintah dan swasta;
2. Berjualan atau berdagang di pintu masuk toko, rumah tempat tinggal dan atau tempat strategis lainnya;
3. Berjualan atau berdagang menggunakan sarana yang bersifat permanen atau menetap, kecuali pada lahan-lahan di luar jalan umum atau trotoar atau tempattempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum dengan seizin pemilik lahan;
4. Meninggalkan sarana berdagang atau gerobak dorong pada tempatnya setelah melakukan kegiatan.
5. Menutupi rambu lalu lintas dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas.
6. Berjualan disekitar daerah persimpangan, kecuali pada jarak radius 25 meter dari daerah persimpangan.
7. Memungut biaya parkir di daerah lokasi usahanya.
5. Diantara BAB IV dan BAB V, pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 1 (satu) BAB baru dan pasal baru yaitu BAB IVA dan pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IV - TANDA DAFTAR
Pasal 8

A
- (1) Setiap PKL wajib memiliki TDPKL dari pejabat yang ditunjuk;
- (2) TDPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis ditanda tangani oleh Ketua Paguyuban PKL dengan melampirkan Rekomendasi Camat setempat, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas photo berwarna ukuran 3x4;
- (3) Dalam TDPKL tercantum ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh PKL;
- (4) Setiap PKL hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) TDPKL pada setiap lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- (5) TDPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi perizinan yang dipersyaratkan oleh instansi lainnya.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 Juli 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 23 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 30