Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA GUNA KAWASAN KAMPUNG COKELAT
Berlaku: 29 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewuj udkan kolaka sebagai kota
- cokelat (Cacao City), perlu dilakukan upaya pengembangan, pengolahan serta peningkatan produksi hasil penen serta menjamin kwalitas mutu biki kakao yang dilakukan secara berkelanjutan ;
- b. bahwa perlu penataan dan pengaturan Kawasan Kampung Cokelat Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka sebagai area! pengembangan biji cokelat sebagai komoditas pangan, pengembangan usaha berbasis komoditi kakao, agrowisata dan ekowisata, pelatihan wirausaha berbasis komoditi perkebunan dan peternakan, pendidikan ekstra kurikulum pelajar dan mahasiswa serta sekolah alam ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Keputusan Bupati Kolaka tentang TATA GUNA KAWASAN KAMPUNG COKELAT di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang -Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; ÿ
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
2. 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48 /Permentan/0T.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang baik (Good Agriculture Practices/GAP On Cocoa)
3. 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 51 /Permentan/0T.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kakao
4. 7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 314 /Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi,
5. Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman
6. 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA GUNA KAWASAN KAMPUNG COKELAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini di maksudkan sebagai Pedoman Teknis Pengelolaan dan atau Tata Guna Kawasan Kampung Cokelat sebagai pusat pengembangan Komoditi Kakao dan Kawasan Agrowisata dan Ekowisata serta wahana peningkatan sumber manusia, petani; pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Kolaka. daya
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tata Guna Kampung Cokelat bertujuan untuk
- b Sebagai kawasan percontohan kebun kakao di kabupaten kolaka.
- a Sebagai pusat pengembangan dan pengelolaan komoditi kakao dari hulu kehilir berbasis ekonomi kreatif:
- C Sebagai wahana pendidikan dan pelatihan masyarakat petani kakao untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kakao.
- e Meningkatkan kualitas dan ketersediaan bibit unggul kakao yang produktif dan berkualitas unggul.
- d. Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab Kolaka sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- f. Mendorong keyakinan wirausaha dan/atau stakeholder terhadap penanaman Investasi berbasis Agrowisata dan Ekowisata di Kabupaten Kolaka.
- g Meningkatkan citra dan kinerja organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka dalam menciptakan peluang Agrobisnis Agrowisata dan Ekowisata yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
BAB III - CAKUPAN KAWASAN
Pasal 3

Kawasan Kampung Coklat mempunyai fungsi
- (2) Sebagai pusat kegiatan pelatihan dan pendidikan petani.
- (1) Sebagai destinasi wisata edukasi siswa dan mahasiswa.
- (3) Sebagai tempat kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi petani dan warga masyarakat, dan/atau Kelompok Usaha Binaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
- (5) Sebagai wahana riset dan /atau penelitian di bidang Perkebunan dan Peternakan.
- (4) Sebagai wahana pengembangan bibit kakao.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Kawasan Workshop dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan/atau Organisasi masyarakat, pelajar, mahasiswa dan LSM lainnya.
- (3) Pengelolaan Kawasan Penggunaan Kampung Coklat dapat di kerjasama dengan pihak ketiga. dan
- (2) Penggunaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka ditunjuk sebagai Instansi pengelola Kampung Cokelat ditetapkan dengan SK Bupati Kolaka.
- (4) Perjanjian kerja sama pengelolaan kampung cokelat diatur dalam kontrak antara pihak pengelola kampung cokelat (Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka) dengan pihak ketiga.
5. Kerusakan danlatau cacatnya barang milik pengelola yang timbul akibat kegiatan menjadi tanggung jawab pengguna.
- (5) Bagi semua pengguna kawasan yang mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada (1) dilarang mengambil dan/atau merusak buah, tanaman barang yang ada di kawasan workshopayat
7. Bagi Instansi swasta dan organisasi masyarakat yang mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan jumlah peserta yang banyak diharuskan mendapat izin keramaian dari instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. pada
BAB V - PENETAPAN FUNGSI
Pasal 6

Kawasan Kampung Cokelat mempunyai fungsi
- (2) Sebagai pusat kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Peningkatan SDM, khususnya yang berhubungan kegiatan perkebunan dalam arti luas.
- (1) Sebagai wahana Pendidikan dan Pelatihan Wirausaha dan Ekowisata
- (3) Sebagai tempat kegiatan pengembangan usaha lain dalam rangka Pendapatan Asli Daerah.
- (5) Dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. dan
- (4) Sebagai tempat kegiatan kepariwisataan berbasis Ekowisata dan Agrowisata.
BAB VI - PEMBIAYAAN KEUANGAN
Pasal 7

Pengelola Keuangan /Pembiayaan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 dan Pasal 4 terdiri dari
- a Pengelolaan Keuangan cokelat (Agrobisnis) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Kolaka
- b yang ditimbulkan akibat penggunaan kawasan workshop sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditentukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ;dan Biaya
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. pada
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.
Ditetapkan di Kolaka pada tanggal BUPATI KOLAKA
AHMAD SAPET
Diundangkan di Kolaka
tanggal
7
Aqusts
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA
Ual -
POITU MURTOPO
pada
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR