PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 94 Tahun 2000
Tentang No Description
Berlaku: 26 Oktober 2000
N/A
Preamble

Mengingat:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2000 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 sampai dengan Tahun Anggaran 1994/1995 yang berupa kendaraan bus beserta suku cadang dan pelatihan teknik, dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa kendaraan bus beserta suku cadang dan pelatihan teknik, yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 sampai dengan Tahun Anggaran 1994/1995.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp38.359.786.217,42 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah empat puluh dua sen), dengan rincian sebagaimana terlampir.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MARSILLAM SIMANDJUNTAK
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI BUTON PROV1NSJ SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUl'ATI BUTON NOMOR 0::&gt; TAHUN 2016
TENT ANG
PERUBAHAl\ ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 41 TAHL.N 2016 T � NTJI.NU IIBOUDUKAN, SUSUNAN ORGA 'llSASl, TUOAS DAN F'UNGSJ, SERT"TAT"- KERJA 01',/\S PEM/\DAM KEBAKARAN KADUPATEN DUTON
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBLTON,
h"hwn hrrrlasr,rkan prrt,mhHnr,Hn kf'mflmpur,n keuangan daerah serta unruk efckuvitas dan cfisicnsi pelaksanaan tugas dan fungar Dmas Pemadan Kebakdran Kabupaten Buton, certu menetapkan Peratun,n Bupah Buton tcntang Pcrubahan Atas Pcraturan Bupah Buton Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan s'ungsr. Serta Tata KeIJa umas Pemadam Kcbakaran Kabupaten Buwn,
- l. Pasal 18 ayat (6) Uncang-Undang Dasar Negara Repubbk Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbcntukan Daerah-dacrah Tingkat JI di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republ,k Indonesia Nomor 74, Tambahan Lernba ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. 3 Undang-Undane Nomor 33 Tahun 2004 tentane Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta!-. Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lcmbcran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 4438),
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201'tentang Aparatur Sipil Negara {Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nornor 6. Tambahan Lembaren Negara Rcpublik lndonesra Nornor 5494);
5. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dacrah ILernbaran Negara Rcpublik Indonesia Taht.n 2014 Nomor 244, Tambahdll Lembaran Negara
Menetapkan
Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana tclah beberapa kah drubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ':i TM1Wl 2015 tent.mg Perubahan Kedua at.as Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemcnntaha11 Dac, .. h [kmU,uau Nq,:o1n1 Repubhk Indonesia Tahun 2015 Norr.or 58, Trunbahan L&lt;:mbaran Negara Repubhk lndone&amp;ia Nomor 5679);
7. P&lt;:1a.ur � r1 Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik 1111.luu&lt;:Md Tahun 20 16 Nomor I H \;
8. Pera:uran Prcsi&lt;1cn Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Orgamsesr Kc111cnte,i .. ,, Ne � ,,. (L&lt;::11,Uttrttl. Nq. � w-u Rt:µu\Jlik hi&lt;lor,eMtt Tahun 2015 Nomor6);
9. Peraturan Daerah Kabupatcn lSuton Nomor l. Tahun '.lUlb LeuLdug Uru,v\_,r, Pl.. .. n&lt;.rintahan Yang Mt:njd.&lt;li Kt:wenangan Pcn � crintah Kabupatcn Butm. Scbagai Dae,ah Otonom {Lcmbaran Do.oro.h Kobuoaten Buton Tuhun 2016 Nomor 112),
10. Peraunan Dae,ah Kabupateu Butun Nomor (, Tahun 201(, ten1:flng Pembentukon don Susunan Perongkat Daernh Kabupaten Buton {LemblU"an Daerah Kabupa.ten Buton TahLn 2016 Nomor l 16);
W.EMUTUSKAN
PERATURAN BUPATT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 41 TAHUN 2016 Tli:NTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAST TUGo\S DAN FLTNGSI, SERTA TATA Kli:R,JA 011\AS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON.
Pasal I
Bebarapa ketentuan dalam Pera:uran Bupat.i Buton Nomor 41 J"ahun 2Ulb tentang Keductukan , Susunan organtsasi, Tugas dan Fung:"11, Scrta Tata Kc".)a Dmas Pemado.m Kebulmran {Bento Daerah Kabupaten Bulon Tahun 2016 Nomor 133), diubah sebagar benkut
- Ketr-ntuan calam Pasal 3, ayat (4). ayat (5) , ayat (6) dan Lampiran ayat !7) diubah, sehmgga berbunyi scbagai berikut:
Pasal 3
- (I) nmae Pc madam Kcbak.aran adalah Dinas Dae rah T1;,e B.
- (2) Oma:,, Pcmadam Kcbakaran :scbagaimana dimak:sud pado ayat ( 1) lerdm utus:
- a Kcpa.a Dinas;
- b. Sekretanat:
- c. B,dang Pencegahan dan lnvesngasi,
- d Bidang rcrrbcrdaya:m Masyarakat;
- f. UP'TD; clan
- "· Btcl"---" � 3"--"'--""u..\_\_u p,..\_\_.,d.Ht.ua,
- g. Ko,lompok Jabatan Fungb10nal.
- (3) Sckrctariat sctegairoana dirnaksud pada ayat (2) humf U, Lt:1t.!1ri alas.
- a. Sub Oagian Umum dan Kcpcgav.aian; dan
- b Sub Bagi;;,n Perenc;;,n;;,;;,n cl;;,n Kcu;;,ngan
- (4) Brdang Pentegahan C:an Invesugasr sebagaimana drmaksud pada A.yat (2) Hurni c terdin atas :
- a. Seksr Inveangasr dan Jnformas,;
- b. Scksi Pcmbcrclayaan Ma.syru-akat
- (5) Bidang Opcrasi dan pengedalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas ·
- a. Scksi Kcsiapsiagaan dan Komurukasr;
- b. Scksr 1-'cmac.aman, 1-'cnyelamatan dan Pencegahan
- (6) D,dang Sarana clan l'ra=rana :,cb,,.ga1m1U1a d1mak:mcl paclc, Ayat (2) Huruf e terdin at.as:
- a Sek,;1 P..nyed;,.,,n Perg\l&lt;l;.ng:,n &lt;l:,n f"'ny:,lnr,.n;
- b. Sckar Pcrawatan Peralatan dan perlcngkapan Perbengke\an
- 17) S·ruktur Orgamsasi Dinas Pcmadam Kebakaran lercantum dalam Lampircn Peraturan Bupat.J ini.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 bcrbunyi � &lt;..Wg;,i lxrikul.
N/A
Pasal 11

Kepala Sekei tnvestiaesr dan lnronnasi sebagaimana dimaksud, mempunyat tugas:
- "-· Mcnyiaplmn da, menyu,,un n,ncarn1, program,dan kegiatan seks1 ln\'cstl.gaqi dan infonnasi;
- h Mr-nyuwun bahan petunjuk tekhnis lingkup tnves-masr clan informasr,
- c. Mengumpulkan data gedung dan/atau tcmpat rawan kcbakaran;
- cl. Mengumpulkan data sarana pruteksi kcbakaran aktif clan pamf pada sctiap bangunan gedung dan/ atau tcmpat yang rawan ancaman bahaya kcbakaran sesuai dcngan y&lt;1Hg 0Crlt1ku,
- dokumentasi untuk drbuatkan stauauc dan kesimpu)an e. Mcmclihara dan menyajikan data ke � ndenmgan pen:,ebab lcebakaran;
- f. Mcnyu:'i.lfl pola operas10nal inveshgas, pasca kebakaran
- g. »teiaxusan evaluasi ternactep selwuh pelaksanaan kegiatan.dan
- h. Membuat laporan tc-hadap pelaksanaan kcgiatan.
- 3 Ketentuan Pae.al 13 dihapus, schingga Pasal 13 bcrbunyi 5&lt;"bRgai benkllt ·
N/A
Pasal 13

Di ha pus
- 4 Kctentl .. an Pa:ml 16 dmbah, =hingga Pasal 16 bcrbuny1 sebagru b.,nl.ut:
N/A
Pasal 16

Kepala Seksi Pemadaman Penyelamatan dan Pcncegahan mempunyai rugas
- 1 Menyusun rencana program dan kcgiatan seksi Pemadarnan. Penyclamatan dan Pencegahan;
2. mengumpulkan bahan peU.mJuk tckni � sesuai b:da.':lg tuga � nya,
3. melaksanakan cperes.onat pcmadam kebakaran;
4. mcngadakan hubungan infonna&amp;1 dan kornunikasi terjadmya kebakaran;
- 5 melaksanalrnn JmntuRn f('khnis "P"Y" prn,inp2,u1Hn kebakaran;
- e. Mcmbuat, mengupayakan dan mcmclihara dokumentasi kcgiatan pencegahan kebakaran.
7. menyusun dan rncngatur pola kegiatan pcncanan dan penyclamatan.
8. melakeanakan tugas pencanan dan penyclamatan korban J!Wa dan harta bcndd.
9. Menyrapkan pcralatan pendukung xcgratan pencanan dan penyelamatan,
- JO. Menyrapkan Um yang tcrdin dan personil yang terampi! dalam pencanan dan penyclamatan:
11. Melakulmn koordinasr dengan brdang tugas lam terkait kegiatan pencarian dan penyelamatan,
- 12 Mdakukan evahtasr terhadap schn-uh f&gt;"l"lr&lt;,..'lnaan kcgiatan;dan
- !3. Membuat laporan terhadap pdaksanaan tugas.
5. Ketentuan Pasal 17 di hapus, sehmgga Pasal 17 berbunyi scbagm bcrilrut:
N/A
Pasal 17

DihatJUS
6. Ketentuan Pasal :20 dmbah, sehmgga Pasal '..!U bcrbunyr sebagar benkut:
Pai.al 20
Kepara Seks, Perawatan Pe:Rlatan dan Perkngkap.u, Pet b&lt;:ngkdan mcn1punyd1 tugas .
- I menyusun rencana program dan xegratan seksr Pcrawaian Perelatu-r dan Pcrlcngkapan Pcrbcngkelan
2. rnengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuar btdang tugasnya,
- 1. mcnyu,.un rcn � ana kcbun.han Pcrolnton don Perleni;)&lt;af"Il Pertengkcl;;n
- 4 memcriksa sccara rutin dan berkala kcndaraan operasi pemdaman dan pcnanggulangan kebakaran;
5. mentaga dan mcnjamin keslapsragaan peralatan dan perlcngk,;,pan operas,:
6. urelaksanakan mob1hsds1 peralai.an dan pcrlcngkapan operas, seauar perr-uruaan dan keburuhan;
7. mendt.kung dan membantu keberhasilan operasr pencegahan, pcmadaman, dan pcnyclamatan pada saat kcjadian;
8. melulrnnm:ikan peraw-dt.an mobil p&lt;Jmadam kebakanm, kcndaraan dmas, dan alat-alat beral tlina",
9. me!aksanakm pemehharaan dan perbarjcan alat mekanik dinas;
10. mclakukan penehtian dan perencanaan kebutuhan bah:rn n,rn p,-rAlatan;
•·
'
�
11. mdabanakan pckerjaan perbengkelan dan pertukangan lain gu-ia memenuhi kcbutuhan perbaikan dan p,'."mel.hararu1 alat mekanik dmas;
2. 12, rneny,apkan bahan monitoring, evalua"i dan pclaporan petaksanaan tugas;dan
13. melaksanakdn tugas lam yang dibenkan kepala brdang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasaj 21 di ha.pus, sel-.ingga pasal 2 I bcrbunyi sebagar t&gt;cnlrut :
N/A
Pasal 2

I
Dihapus
Peraturan BupatJ ini mulai bcrlalru pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengeta.'i.uinya, memerintahkan peng,..ndangan Prmtnran R11fl'lti mi rll"ng,;n penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton.
=
·PE:JABAT
PAl!ll.f
-·
�
�
M.\lq"l'tJ
Hi
I
i::4
.e
�
eD
�
•
��
,
�
1,..,,..,
Pit. BUP TT BUTON,
EFFENDI
Diteto.p!mn d, Po.sarwo.jo pada tanggal, ) 1 Dese:nber 2016
11. melaksanakan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan lain guna memcnuhi kcbutuhan pcrbaikan dan pl'nl('lihAra,an ,alilt m.-k:,nik- rlina«;
12. mcnyiapkan bahan morntonng, &lt;.-valua � i dan pclaponm pclaksanaan rugas;dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala tndang eeauar dengan tugas dan fungsinya
7. Kctcntuan Pasal 21 di hapus, seh.ngga pasal 21 berbunyr sebagai benkut ·
Pasa.l 21
Dihapus
Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal drnndangkan
Agar seuap orang mengetahumya, rncmerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini dcngan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Buton.
Duetapkan di PasarwajD pada tangga., � 9 1),- � ,-rnht&gt;r ?01f,
Pit lclUl-'A'fl lclUTUN,
Cap/TIO
EFFENDI KALIMVDDIN
Diundangkan
pada tanggal ,
Pit. SEKRETA
· Pasarwajo
DAERAH KABUPATEN
Pembina Utam Muda, IV /c Nip. 19580101 198903 I 012
DeseMBeR
2016
SH
BERJTA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR \ !.i � ... ' ... '
•
'
I