PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 10 Tahun 2016
Tentang SISTEM PENANGANAN PENGADUAN ( WHISTLEBLOWER SYSTEM ) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Berlaku: 24 Maret 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN ( WHISTLEBLOWER SYSTEM ) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
:
:
- a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Penanganan Pengaduan ( Whistleblower System ) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 48);
Memperhatikan
Menetapkan :
:
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan ( Whistleblower System ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN ( WHISTLEBLOWER SYSTEM ) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan dengan denda paling sedikit 200 (dua ratus) juta rupiah dan paling banyak 1 (satu) miliar rupiah.
7. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
8. Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
9. Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Pemerintah Kota Pontianak.
10. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Pontianak yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari Whistle Blower , menyelidiki, memproses, dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kota Pontianak.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan dibentuknya sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak adalah :
- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas Whistle Blower .
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. batasan;
- b. mekanisme pengaduan;
- c. tindak lanjut;
- d. ekspose hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan whistle blower;
- e. perlindungan terhadap whistle blower; dan
- f. ketentuan penutup.
BAB III - BATASAN
Pasal 5

- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Whistle Blower harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
- a. masalah yang diadukan ( What ) : berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundan-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
4. atau melakukan perlu
- b. pihak yang bertanggungjawab ( Who ): berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan kemungkinan siapa saja yang dapat diduga penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang dimintakan keterangan/penjelasan.
- c. lokasi kejadian ( Where ):
7. berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja), Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
- d. waktu kejadian ( When ):
9. berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- e. mengapa terjadi penyimpangan ( Why ): berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat ( intent ).
- f. bagaimana modus penyimpangan ( How
12. berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut Informasi ini membantu dalam penyusunan modus penyimpangan tersebut serta untuk meyakini ( concealment ), dan pengkonversian ( convertion ) hasil penyimpangan.
13. ) : terjadi, operandi penyembunyian
BAB IV - MEKANISME PENGADUAN
Pasal 6

- (1) Setiap Whistle Blower dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (2) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui:
- a. kotak Pengaduan yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak; atau
- b. melalui e-mail whistleblower@kotapontianak.com.
BAB V - TINDAK LANJUT
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota Pontianak.
- (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W ( What, Where, When ), pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan Whistle Blower jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Whistle Blower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.
- (5) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.
- (6) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistle Blower diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (7) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
- a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
- b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (8) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistle Blower sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
- b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
- c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.
BAB V - TINDAK LANJUT
Pasal 8

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Walikota Pontianak.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihakpihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihakpihak lainnya yang relevan dan hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- (6) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (7) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.
- (8) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviuw, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahanpermasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.
BAB VI - EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN WHISTLE BLOWER
Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan pejabat-pejabat Pemerintah Kota Pontianak lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidak sepakatan dan selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Walikota.
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
- b. ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- c. tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
- d. kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;
- e. pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal, dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan dan hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan;
- f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan; dan
- g. laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.
- (8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
- (9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraaan Akhir yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (10) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidak setujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.
- (11) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertangggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.
BAB VI - EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN WHISTLE BLOWER
Pasal 10

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan Whistle Blower dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Walikota, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviuw.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Whistle Blower disampaikan kepada Walikota.
BAB VI - EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN WHISTLE BLOWER
Pasal 11

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER
Pasal 12

Perlindungan atas kerahasiaan identitas Whistle Blower akan diberikan kepada Whistle Blower yang memberikan informasi tentang adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Kota Pontianak selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Maret 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 24 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 10