PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2017
Tentang I. UMUM
Berlaku: 5 TAHUlf 2017
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12
Pasal 3

Perbaikan gizi dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12
Pasal 4

Perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui:
- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan giz1 sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 11

- (1) Pelacak KLB Gizi merupakan kegiatan penelusuran secara langsung (investigasi) terhadap setiap balita dengan indikator KLB Gizi untuk menentukan tindakan yang cepat dan tepat.
- (2) Indikator KLB Gizi sebagaimana dimakud pada ayat (!) apabila ditemukan balita dengan tanda-tanda berat badan menurut umur atau berat badan menurut tinggi badan dibawab standar yang ditentukan.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 12

- g&gt;Zl buruk dilaksanakan dengan (1) Perawatan tatalaksana anak gizi buruk rawat inap dan rawat jalan.
- (2) Gizi buruk dengan komplikasi dilakukan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumab Sakit atau Rumab Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Cente,j.
- (3) Gizi buruk tan pa komplikasi dilakukan rawat jalan di Puskesmas, Pondok Kesehatan Desa pemulihan gizi berbasis masyarakat Feeding Cente,j. atau Pos (Community
- (4) Dalam rangka pelayanan gizi komprehensif dilakukan rawat jalan di Rumah Pemulihan Gizi, sebagai fungsi fasilitasi.
- (5) Ketentuan tentang Rumab Pemulihan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (I) Penanggulangan masalah gizi darurat dilakukan dengan pemberian makanan darurat dan sistem surveilans gizi pada pengungsi.
- (2) Penanggulangan masalah gizi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerab.
- (3) Sasaran intervensi gizi darurat diutamakan pada kelompok masyarakat rawan gizi.
- (4) Penanggulangan masalab gizi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh tenaga gizi yang terlatih beserta tim penanggulangan bencana lainnya.
- (5) Penanganan gizi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengawasan Mutu Makanan dan Keamanan Makanan
Dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan, Pemerintah Daerah menentukan arah kebijakan yang meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran produsen, importer, distributor dan ritel terhadap keamanan pangan;
- b. meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan; dan
- c. mendorong pengembangan teknologi pengawet dan pewama makanan yang aman dan memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau oleh usaha kecil dan menengah produsen makanan dan jajanan.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 15

- ( 1) Setiap produsen yang memproduksi makanan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem pengawasan mutu makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem pengawasan mutu makanan meliputi komposisi zat gizi, angka kecukupan gizi dan bahan tambahan makanan.
- (3) Komposisi zat gizi dan sebagaimana dimaksud angka kecuku pan gizi pada ayat (2) harus direkomendasikan oleh tenaga gizi terlatih.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 16

- ( 1) Pengusaha dan/ a tau setiap orang yang memproduksi dan/atau memperdagangkan makanan dan jajanan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.
- (2) Bahan yang dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (I) Perbaikan gizi makro meliputi:
- a. peningkatan ketahanan pangan rumah tangga ditingkatkan melalui upaya pemenuhan kesehatan dan gizi;
- b. peningkatan pemberian AS! terutama AS! Eksklusif, serta Makanan Pendamping AS! (MP› ASI) untuk bayi di atas 6 (enam) bulan dalam jumlah dan mutu yang tepat;
- c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan pola pengasuhan anak;
- d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi buruk dan ibu hamil yang kurang energi kronis;
- e. pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; dan
- f. penurunan kasus kejadian gizi lebih dan obesitas.
- (2) Perbaikan gizi makro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan di berbagai sarana pelayanan kesehatan dan posyandu, disertai dengan adanya peningkatan upaya penyadaran gizi masyarakat.
- (3) Perbaikan gizi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diikuti dengan upaya komunikasi, informasi dan edukasi gizi menuju keluarga sadar gizi kepada masyarakat.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 18

- ( 1) Sistem kewaspadaan pang an dan gizi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I) huruf e diselenggarakan secara teratur dan terus menerus untuk perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan tindakan, dan evaluasi program bidang pangan dan gizi.
- (2) Sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui kegiatan analisis situasi pangan dan gizi berdasarkan data/laporan rutin yang tersedia, atau berdasar hasil survey-survey khusus.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 19

- (1) Penurunan kejadian kasus gizi lebih dan obesitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (II huruf f dilakukan melalui pemantauan secara berkala berat badan dan tinggi, manajemen terpadu penanganan kasus gizi lebih dan obesitas, dan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Penurunan kejadian kasus gizi lebih dan obesitas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diikuti dengan promosi pola makan rendah lemak, garam dan gula terutama pada orang yang beresiko tinggi mengalarni kejadian penyakit degeneratif.
- ( 1) Perbaikan gizi mikro meliputi:
- a. penanggulangan masalah gizi GAKY dilaksanakan melalui penguatan berbagai upaya fortifikasi, suplementasi yang didukung dengan strategi kampanye dan monitoring garam yang efektif;
- b. pencegahan kekurangan Vitamin A dan munculnya kasus rabun senja (xeropthalmia) dilakukan dengan upaya penyadaran gizi kepada masyarakat;
- c. penanggulangan anemia gizi besi pada ibu hamil dan wanita usia subur dalam rangka menekan angka kematian ibu dan meningkatkan produktivitas kerja; dan
- d. Penanggulangan kekurangan seng (Zn), selenium (Se) dan magnesium (Mg).
- (2) Perbaikan gizi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, diversifikasi konsumsi pangan, suplementasi dan fortifikasi yang didukung dengan upaya advokasi yang efektif.
BAB VI - UPAYA PERBAIKAN GIZI Pasal 9
Pasal 21

Dalam ha! penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan upaya yang meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan tentang penanggulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium;
- b. fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan GAKY;
- c. koordinasi pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar termasuk pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia; dan
- d. koordinasi penanggulangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY.
- (1) Perbaikan gizi klinik meliputi:
- a. peningkatan kualitas pelayanan gizi bagi pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan di rumah sakit dan puskesmas perawatan melalui pelayanan gizi yang professional serta berorien tasi pad a kebutuhan dan kepuasan pasien;
- b. peningkatan asuhan gizi di rumah sakit dan puskesmas perawatan yang merupakan bagian dari sistem terapi kesembuhan pasien melalui kerja sama dengan asuhan medis, asuhan kefarmasian dan asuhan keperawatan rum.ah sakit; dan
- c. penyelenggaraan penelitian aplikasi di bidang gizi dan dietetic.
- (2) Kebutuhan dan tersedianya tenaga gizi terlatih di rumah sakit dan puskesmas perawatan ditentukan berdasarkan rasio pasien rawat inap dan rawat jalan pada masing-masing rumah sakit sesuai dengan standar nasional yang ditentukan.
- (3) Peningkatan jenjang pendidikan bagi petugas gizi rumah sakit dan puskesmas perawatan perlu dilaksanakan sesuai kebutuhan dan perkembangan keilmuan yang terkait dengan peningkatan pelayanan gizi di rumah sakit dan puskesmas perawatan,
- (4) Penyelanggaraan makanan rumah sakit dan puskesmas perawatan dapat diselenggarakan secara swakelola dan/ atau oleh pihak ketiga ( autsaurching) dengan pengawasan tenaga gizi terlatih.
- (5) Perbaikan gizi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan upaya komunikasi, informasi dan edukasi gizi.
- (1) Bagi Institusi penyelenggaraan makanan banyak harus mendayagunakan tenaga gizi terlatih sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah yang dilayani sebagai konsultan.
- (2) Perbaikan gizi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menyediakan makanan yang berkualitas baik, memenuhi kecukupan gizi, bervariasi, dapat diterima dan menyenangkan konsumen/klien dengan memperhatikan standar sanitasi dan kebersihan.
- (I) Revitalisasi Posyandu pendekatan upaya dititikeratkan pada strategi kesehatan bersumberdaya masyararakat dengan akses pada modal sosial budaya masyarakat yang didasarkan atas nilai-nilai tradisi gotong royong menuju kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan dan mengkoordiansi pelaksanaan revitalisasi Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu dilakukan oleh Kader yang telah dilatih oleh fasilitator terlatih di bidang kesehatan dan gizi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai revitalisasi dan Penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TENAGA GIZI DAN PENDIDIKAN GIZI
Pasal 25

- ( 1) Perencanaan, pengadaan dan distribusi tenaga gizi di daerah disesuaikan dengan kebutuhan tenaga gizi dengan jumlah penduduk.
- (2) Tenaga gizi mempunyai kompetensi memberikan informasi dan pendidikan gizi kepada masyarakat.
- (3) Dinas secara rutin meningkatkan pengetahuan, pemaharnan dan keterampilan tenaga gizi dalam memberikan pelayanan dan penanganan gizi yang berkualitas.
- (4) Institusi Pendidikan Gizi milik Pemerintah Daerah diperlukan untuk mencetak tenaga gizi yang kompeten, professional dan beretika.
- (5) Pendidikan gizi wajib diintegrasikan pada kurikulum pendidikan anak sekolah dasar dan menengah agar mengenal gizi seimbang sejak dini.
- (6) Perencanaan, pengadaan dan distribusi tenaga gizi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB VIII - PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI Pasal 26
Pasal 27

- I 1 I Penyuluhan gizi kepada masyarakat diselenggarakan di dalam gedung dan diluar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagalmana dimaksud pada ayat (I) dilakukan di Pojok Gizi Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai bagian dari upaya kesehatan peorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi juga dilakukan di ruang rawat inap serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.
- (!) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menetukan upaya perbaikan gizi.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam mayarakat.
- (3) Ketentuan mengenai penelitian,pengembangan dan penerapan basil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (!) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan upaya-upaya pelestarian dan pengembangan makanan tradisional sebagai kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing.
- (2) Dinas menginvertarisir, mengkaji nilai gizi dan memperluaskan hasil kajian terhadap berbagai jenis makanan tradisional di daerah.
- (3) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kurang energikronis dan balita gizi kurang atau buruk diutamakan berbasis makanan tradisional setempat.
- (4) Pemerintah Daerah membuat program progresif yang memberikan insentif langsung kepada produsen makanan tradisional sehingga memiliki tata kelola yang baik.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada produsen makanan tradisional sehingga memiliki tata kelola yang baik.
TIM PANGAN DAN GIZI DAERAH
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kesepakatan global yang dituangkan Development Goals (MDGs) yang terdiri dari dalam millennium 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator, menegaskan bahwa tahun 2015 setiap Negara merupakan kerniskinan dan kelaparan seluruh dari kondisi pada tahun 1990. Dua dari lima indicator sebagai penjabaran tujuan pertama MDGs adalah menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita (indicator keempat)dan menurunnya jumlah produk dengan deficit energy (indikator kelima).
Sejalan dengan upaya mencapai kesepakatan global tersebut dan didasari oleh perkembangan masalah dan penyebab masalah serta lingkungan strategis, pemerintah telah menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 Bidang Kesehatan, yang mencakup program-program prioritas yaitu: yaitu program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; program lingkungan sehat; program pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan program Perbaikan Gizi Masyarakat. Salah satu sarannya adalah menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 20% (tennasuk penurunan prevelensi gizi buruk menjadi 5%) pada tahun 2014.
Di Kabupaten Situbondo gizi buruk (Berat Badan sangat kurang) tahun 2010 s.d 2014 menunjukkan trend yang menurun, yakni 4,1% pada tahun 2010 menjadi 2,6% pada tahun 2014, sedangkan gizi kurang (Berat Badan Kurang) terlihat masih statis di angka 15%, yakni 15,4% pada tahun 2010 menjadi 15,8% pada tahun 2014. Prevalensi Kurang Energi Protein (KEP) adalah penjumlahan kasus Berat Badan sangat kurang dan Berat Badan Kurang. Dengan demikian, Prevalensi KEP Kabupaten Situbondo tahun 2014 adalah sebesar 18,4% dan masih di atas target renstra (17%) dan MDGs (15%). Walaupun angka ini belum mencapai target, namun terlihat adanya penurunan trend prevalensi kurang gizi, yakni 19,5% pada tahun 2010 menjadi 18,4% pada tahun 2014.
Berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang amat berpengaruh terhadap kematian bayi. Dari laporan LB3 KIA Pu.skesmas se-Kabupaten Situbondo tahun 2014 diketahui bahwa jumlah BBLR di
Kabupaten Situbondo pada tabun 2014 sebanyak 533 bayi, yakni 5,85% dari bayi baru lahir ditimbang. Kasus BBLR tertinggi terjadi di Kecamatan Bungatan (10,81%) dan kecamatan dengan kasus BBLR terendah di Kecamatan Besuki, yakni 4,05%. Kasus BBLR masih menjadi penyebab kematian bayi terbesar, yakni sebesar 35%, kemudian disusul Asfiksia (23%) dan lain-lain (15%). Besamya kematian karena BBLR banyak disebabkan karena ANC yang kurang berkualitas serta kompetensi petugas dalam manajemen BBLR yang masih kurang
Di samping dampak langsung tehadap kesakitan dan kematian, giz1 kurang perkembangan juga berdampak terhadap pertumbuhan, intelektual dan produktivitas. Anak yang kekurangan gizi pada usia balita akan tumbuh pendek, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kecerdasan, karena tumbuh kembang otak 80% terjadi pada masa dalam kandungan sampai usia 2 tahun.
Di Kabupaten Situbondo telah terjadi perubahan pola makan seperti rendahnya konsumsi buah dan sayur, tingginya konsumsi garam dan meningkatnya konsumsi makanan yang tinggi lemak serta berkurangnya aktifitas olah raga pada sebagian masyarakat. Gaya hidup demikian akan meningkatkan gizi lebih yang merupakan faktor risiko terhadap penyakit tidak menular dan kematian.
Disadari atau tidak, telah banyak makanan dan minuman di Kabupaten Situbondo yang jauh dari standar keamanan pangan, contoh tingginya zat pewarna; zat pemanis; zat pengawet, telah dikonsumsi masyarakat terutama anak-anak sekolah dan ibu hamil yang pada gilirannya akan menurunkan kecerdasan anak.
Upaya perbaikan gizi di Kabupaten Situbondoakan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan SDM. Membiarkan penduduk menderita masalah kurang gizi akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan dalarn hal pengurangan kemiskinan. Berbagai pihak terkait perlu memahami problem masalah gizi dan dampak yang ditimbulkan begitu juga sebaliknya, bagaimana pembangunan berbagai sector memberi dampak kepada perbaikan status gizi, oleh karena itu tujuan pembangunan beserta target yang ditetapkan dibidang perbaikan gizi memerlukan keterlibatan seluruh sektor terkait.
Perbaikan gizi di Kabupaten Situbondo merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Pertama adalah karena perbaikan gizi memiliki 'economic returns' yang tinggi; Kedua intervensi visi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi; Ketiga membantu
menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan produktivitas kerja dan pengurangan hari sakit dan biaya pengobatan.
Atas dasar itu, untuk lebih mengoptimalkan perbaikan gizi di Kabupaten Situbondo perlu diatur dalam Peraturan Dearah.
PENJELASAN
Pasal 2

Hurufa

Yang dimaksud asas berpihak kepada masyarakat adalah dalam upaya perbaikan gizi di Kabupaten Situbondo harus memperhatikan hak setiap warga untuk meningkatkan kualitas hidup.## Huruf bYang dimaksud asas bertindak cepat dan akurat adalah dalam upaya perbaikan gizi, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi.## Huruf cYang dimaksud asas penguatan kelembagaan dan kerja sama adalah supaya perbaikan gizi tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sector dan program lain.## HurufdYang dimaksud asas transparansi adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala ha! yang berhubungan dengan perbaikan gizi harus dilakukan secara terbuka.## Huruf eYang dimaksud asas peka budaya adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala ha! yang berhubungan dengan perbaikan gizi harus memperhatiakan sosio budaya gizi daerah setempat.## HuruffYang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala ha! yang berhubungan dengan perbaikan gizi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.##
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pasal 12 Yang dimaksud standar yang ditentukan adalah penilaian status gizi pada anak dibawah lima tahun berdasarkan indeks berat badan disbanding tinggi badan yang dikonversikan dengan standar table resmi NCHS-WHO. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penanganan kasus giz1 buruk dengan komplikasi dilakukan melalui mekanisme secara berjenjang mulai dari sarana kesehatan tingkat bawah dan seterusnya. Rumah Pemulihan Gizi adalah pusat rehabilitasi gizi dengan pelayanan gizi secara komprehensif terhadap balita gizi buruk maupun gizi kurang, gangguan kekurangan yodium serta permasalahan gizi berdasarkan kondisi individual anak, keluarga dan masyarakat dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat. Ayat (3) Sumber dana untuk pos pemulihan masyarakat dapat melalui anggaran g= berbasis resmi dari pemerintah, swadana masyarakat, CSR, dan bantuan dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat(l) Surveilans Gizi pada pengungsi adalah proses pengamatan keadaan gizi pada pengungsi secara terus menerus untuk pengambilan keputusan dalam menentukan tindakan intervensi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat(l) Cukup jelas. Ayat (2)

Diversifikasi adalah penganekaragaman konsumsi pangan. Suplementasi adalah penambahan zat giz1 untukdikonsumsi. Fortifikasi adalah penambahan zat g121 esensial pada pangan tertentu yang sebelumnya tidak mengandung zat gizi yang bersnagku tan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan gizi dan perbaikan status gizi.
PENJELASAN
Pasal 28 Cukup jelas. Pasal29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Yang dimaksud sumber-sumber lain yang tidak mengikat misalnya pihak swasta di bidang makanan dan minuman, funding, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang kesehatan dan gizi atau sponsorship. Pasal 32 Ayat (I) Yang dimaksud masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Massa, sektor swasta, dunia usaha, lembaga donor, dan lain-lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cuku p jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 33 Ayat ( I) Cuku p jelas. Pasal (2) Yang dimaksud lembaga yang berwenang adalah BPOM, POLRI dan/ atau Pejabat Penerbit lzin Produksi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3