Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 33 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
b.
bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada pemerintahan desa dalam menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Ka bu paten Sin tang, perlu dibentuk Peraturan Bupati ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sin tang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang;
00923
1.
Undang-Und entang p,, "g Nomor 27 Tahun 1959 netapan U: d Nomor 3 Ta ndang-Undang Darurat D 1un 1953 t . aerah Ti· j. tentang Pembentukan I n gl a t II D; . Negara Repubj; '' {alimantan (Lembaran Nomor 9, \_ Indonesia Tahun 1953 Republik '~~'bahan Lembaran Negara Undang-Una\_sia Nomor 352) Sebagai Indonesia \_ ," 8 (Lembaran Negara Republik Lembaraj,"""Hn 1959 Nomor 72, Tambahan 1 8 2 0 ) "Cgara Republik Indonesia Nomor
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 999 tcntang Penyel · : c eienggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotis (I " "7 · me 'Lembaran Negara Republik Ind · ones1a T ahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1 999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang ...
r
7.
- Undang-Undan tentang p, '&amp; Nomor 32 Tahun 2004 Negara """tahan paerah (Lembaran Nomor ; &gt; i " li k Indonesia Tahun 2004 Republic ' Tambahan Lembaran Negara Sebagain. Indonesia Nomor 4437) teraki, ""a telah diubah beberapa kali Tah r2 engan Undang-Undang Nomor 12 un 1008 (L . I nd .:. emabaran Negara Repubhk , " C s t a Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan ~,,""""a Negara Repub 1n@doriesia Nomor
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan, p · p, ' 8 'erimbangan Keuangan Antara emerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 1 0 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
1 3.
- Peraturan p, 2005 enc~"""intah Nomor 79 Tahun Penyeleng.,,' 'embinaan Dan Pengawasan raan p, . (Lembaran y, emerintah Daerah Tahun 2o'8@ra Republik Indonesia Lembaran ya, Blomor 165, Tambahan 4593) &amp;ara Republik Indonesia Nomor
- 1 4 . Peraturan pe . 2007 emermtah Nomor 38 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tntang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 1 6 . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 1 7 . . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Menetapkan
19. Peraturan D l 1 Ta, 'aerah Kabupaten Sintang Nomor Peng., 2006 tentang Pembentukan, (Len\_,"Han Dan Atau Penggabungan Desa Tan,",,Pacrah Kabupaten siatang Lemb. )06 Nomor 12, Tambahan aran Da h . N era Kabupaten Smtang omor 1 1 ) ;
20. Peraturan D h
3. aera Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
4. 2 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENT ANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah D aerah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Penyelenggar Daerah adalah pemerintah �aan urusan pemerintahan oleh Otonomi · 'rah dan DPRD menurut asas prinsip~,""' 'gas pembantuan dengan sistem a4a," seluas luasnya dalam Republik I ,, Prins1p Negara Kesatuan ns to n e s i a .
3. 2.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang.
5. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Sintang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Sintang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sin tang.
8. Kccamatan adalah sebagai perangkat Sin tang. wilayah daerah kerja camat Ka bu paten
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. 1 0. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1 1. Pemerintah . . .
| I I. | Pemerintah D Pe ra, 1 k esa adalah kepala desa dan B .a t desa seba : pem · @gar unsur penyelenggara erIntahan desa. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Badan p I: ., ermusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyel eIenggaraan pemerintahan desa sebagai u, nsur penyelenggara pemenntah desa. |
| 13. | Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. |
| 14. | Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa adalah peraturan perundang­ undangan yang dibuat oleh Kepala Desa. |
| 15. | Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai clcngan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. |
| 16. | Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. |
| 1 7. | lokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Sintang. |
| 18. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. |
| 19. | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa didanai dari dan atas beban APB Desa. |
| 20. | Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di desa didanai dari dan atas beban APBN. |
| | Penyelenggaraan menjadi ke urusan pemerintah yang yang po_"""enangan pemerintah provinsi desa ,,,"anaannya dilimpahkan kepada Proving, "ai dari dan atas beban APBD I. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | Penyelengga : . raan urusan pemerintahan yang menjadi j ka b Kewenangan pemerintahan a ·upaten k yang penugasannya dilimpahkan epada desa didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten. |
| 23. | Pendapatan Desa adalah hak hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih desa. |
| 24. | Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan desa. |
| 25. | Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. |
| 26. | Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. |
| 27. | Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pcngcluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. |
| 28. | Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa lainnya, perusahaan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spcsifik tclah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus rnenerus yang bertujuan untuk rnenunjang penyelenggaraan urusan pernerintah desa. |
| 29. | Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung peneriamaan desa dan |
| | digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran. |
| 30. | adalah meliputi Desa yang Pengelolaan Keuangan keseluruhan kegiatan perencanaan penatc " penganggaran, ; 'sahaan, pelaporan, pertangguns Jawaoan dan • pengawasan keuangan desa. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. |
| 32 | Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. |
| 33 | Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. |
| 34 | Pegawai Honor/ Pegawai Non Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan dibebankan dalam APB Desa serta berlaku pada waktu tertentu yaitu untuk satu tahun. |
| 35 | Honor/ Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa (kehormatan) atas pelaksanaan tugas tertentu dan atau jabatan yang bukan penghasilan tetap. |
| 36 | Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendara desa/pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran. |
| 37 | Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. |
- 38.
- Surat Perintah pe ~ Selani· 'encairan Dana yang 9J u t n ya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunake . I, '5' an sebagai dasar pencairan "a yang diterbitkan oleh Bendahara mum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
39. Perjalanan Di . nas adalah perjalanan keluar �a�i tempat kedudukan ke tempat tujuan da am rangka melaksanakan tugas-tugas an k egiatan baik kedalam maupun keluar desa dalam wilayah NKRI atas perintah pejabat yang berwenang.
40. Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
41. Pengelola Barang Milik Desa selanjutnya disebut pengelola adalah perangkat desa yang yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik desa.
42. Pengelola Barang Milik Desa adalah perangkat desa yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarakan milik desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggungjawab kepala Kepala Desa.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
44. Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Tim Pelaksana Desa adalah tim kerja yang dibentuk oleh kepala desa terdiri dari perangkat desa dan masyarakat yang bertugas melaksanakan dan melaporkan hasil kcgiatan yang bersumber dari ADD dalam APB Desa.
46. Tim ...
/
46
Tim Pendamping 'T ti.in k · 1 g ingl«:ll Kecamatan adalah erja bertu Yang dibentuk oleh Camat yang l)enyugas melakukan veri!ikasi dari proses Sunan An Belanja D, garan Pendapatan dan Alok J . D esa, permohonan penyaluran pela:s1 ana Desa, melakukan evaluasi sanaan Alokasi Dana Desa serta melaksanakan 1bi pemnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
47. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah Tim Fasilt · T as ingkat Kabupaten Sintang yang dibentuk oleh Bupati Sintang serta bertugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
48. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB IV - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 5

- ( 1 ) Setiap urusan yang d;. Demerintah desa dan organisasi Icantumkan d .I menggu k lal a m APB Desa pemer,Kl["," kode an tasit«asi urusan Kode as~" {·sa dan organisasi.
- (2) d �las1fikas1 urusan pemerintah desa an organisas :b: : s1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ·b : L se aga1mana tercantum pada ampiran I Perat .. . k . uran mi, yang merupa.an bagian y: i d ang t la k terpisahkan dari Peraturan n1.
- ( 1 ) Pim pi nan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan/ atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini dianggarkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APB DESA
Bagian Pertama Azaz Umum APB Desa
BAB IV - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 7

- ( 1 ) APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Penyusunan ...
00936
- (2) Penyusunan AP Rencana Ke :. Desa berpedoman pada hasil %, 'TJa Pembangunan Desa (RKPDesa) rang """arah masyarakat desa dalam masyarate.,, "Judkan pelayanan kepada desa. 'a dan tercapainya pembangunan
- (3) APB Desa mempunyai perencanaan, pengawasan, dan stabilisasi. fungsi otorisasi, alokasi, distribusi
- (4) APB Desa, perubahan APB Desa dan PS'tanggungjawaban APB Desa setiap tahun tetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Serita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- ( 1 ) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APB Desa menjadi dasar melaksanakan pendapatan, belanja pada program dan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APB Desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan yang akan datang.
- (3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APB Desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegaiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APB Desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya serta meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat desa.
- (5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa APB Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan pada wilayah kerja desa.
- Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APB Desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian desa. (6)
BAB IV - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 9

- ( ) Penerimaan d ~. . dan esa terdiri dari pendapatan desa penerimaan pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan d ( 1 ), 1esa sebagaimana dimaksud ayat » merupakan perkiraan terukur secara 'as1onal yang dapat dicapai untuk setiap s u m/ e r pendapatan.
- (3) Penerimaan bi . di: pembrayaan sebagaimana Imaksud ayat ( 1 ) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
BAB IV - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 10

- ( I ) Pengeluaran desa terdiri dari belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1) merupakan perkiraan bcban pengeluaran desa yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam rangka pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan desa sebagaimana dimaksud ayat ( I ) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pacla tahun anggaran berikutnya.
BAB IV - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 1

1
APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal l Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagi an Kedua Struktur APB Desa
BAB IV - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 12

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari :
- a. pendapatan desa;
- b. belanja desa; dan
- c. pembiayaan desa.
BAB IV - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 13

- ( 1 ) Pendapata de . id n tesa sebagaimana dimaksu pada pasal 12 huruf a, terdiri dari:
- b b · h · ag1 asil pajak kabupaten;
- a. pendapatan asli desa:
- c. bagian dari retribusi kabupaten;
- d. dana perimbangan keuangan pusat ctan daerah:
- e. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerin tah kabupaten dan pemerintah ctesa lainnya;
- f. hibah; dan
- g. sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Bagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf d, adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai pemerintah daerah.
- (3) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf e,disalurkan melalui kas desa.
- (4) Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud 1 3 ayat (2) diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD, bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
- (5) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (6) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (7) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten.
- (8) Bagian desa d. dan retrit, 'ar1 perolehan bagian pajak Peratu\_,'si daerah ditetapkan dengan ditetap..\_'' aerah dan pengalokasiannya . .an lengan peraturan bupati.
- (9) Hibah d s an umbangan dari pihak ketiga j, " , d a k mengiat dapa~ berentik b a a, , donasi, wakaf, dan atau lain-lain entuk sumbangan.
3. ( 10) Kode R k . e enmg Pendapatan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 14

- ( 1 ) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b, terdiri dari :
- a. belanja langsung
- b. belanja tidak langsung
- (2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf b Pasal ini, terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. blanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, terdiri dari :
- a. belanja pegawai/ penghasilan tetap;
- b. belanja subsidi;
- c. belanja hibah;
- d. belanja bantuan sosial;
- e. bclanja bantuan keuangan;
- f. bclanja tak terduga.
- (4) Kode Rekening Belanja Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 15

- ( 1 ) Pembiayaan desa sebagaimana pasal 1 2 huruf c, terdiri dari: dimaksud
- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan ...
Penerimaan
.
- a. sis. '/ [ ," @ v a t ( ) huruf a, terdiri d a r i : . ,, 'b h perhitungan anggaran (SiLPA) an u n sebelumnya;
dimaksud a\_Pembiayaan
sebagaimana
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan:
- d. penerimaan pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, terdiri dari :
- a. pembentukan dana cadangan;
- c. pembayaran utang.
- b. penyertaan modal desa·
- (4) Kode Rekening Pembiayaan Desa sebagaimana
9. tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APB DESA
Pasal 16

- ( 1 ) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kcpala Dsa terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJM Desa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali untuk jangka waktu 5 ( l i m a) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana tersebut pada ayat ( 1 ) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa, yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk program dan kegiatan.
- (5) .Penyusunan lambat akhir sebelumnya. RKPDesa diselesaikan paling bulan Januari tahun anggaran
- (6) Contoh Program a. dimaksud ,~\_ 'an Kegiatan sebagaimana tercantum " ayat (4), sebagaimana yang P a da Lampiran V Peraturan ini, @er,»ia[Z."[; ""?"z 'bas» ans oa tar 'eraturan ini.
Pe Bagian Kedua enyusunan Rancangan APB Desa
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APB DESA
Pasal 17

- ( 1) �ekretaris Desa menyusun eraturan Desa tentang berdasarkan RKPDesa. Rancangan APB Desa
- (2) Sek te " re ans Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Surat Pengantar Kepala Desa.
- (5) Ketua BPD dalam rangka pembahasan bersama Kepala Desa membuat Surat Undangan tentang pembahasan Rancangan Peraturan Desa kepada Anggota BPD, Kepala Desa dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat bila diperlukan.
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa.
- (7) Sekretaris BPD mencatat seluruh proses pembahasan Peraturan Desa dan ditanda tangani oleh Ketua BPD.
- (8) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati Sintang untuk dievaluasi.
Rancangan . . .
00942
- (9) Rancangan p Desa se b. raturan Desa tentang APB di a .,t " a i m a n a dimaksud pada ayat (2) bulan "";'apkan paling lambat 1 (satu) setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
2. ( l 0) Format . d . c persetuJuan BPD sebagaimana maksud d . . t pa a ayat (3) Pasal int ercantum dala Le : . . m ampiran VI Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APB DESA
Pasal 18

- ( l ) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan :
- a. ringkasan APB Desa·
- b. rincian APB Desa:
- c. daftar jumlah perangkat desa dan anggota BPD;
- d. daftar penyertaan modal desa;
- e. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset desa;
- f. daftar dana cadangan desa.
- (2) Format rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Vlll, IX, X, XI, XII dan XIII Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APB DESA
Pasal 19

- ( 1 ) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan :
- a. ringkasan penjabaran APB Desa;
- b. rincian penjabaran APB Desa.
- (2) Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tercantum dalam Lampiran XIV, XV dan XVI Peraturan i ni, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
00943
E Bagian Ketiga valu. as1 Rancangan APB Desa
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APB DESA
Pasal 20

- ( I ) Rancangan p D " craturan Desa Tcntang APB esa yang te l clah disetujui bersama antara dP�merintah Desa dan BPD sebelum tetapkan le h . ~. Pe ol et Kepala Desa menjadi ST@turan Desa, paling lambat 3 (tiga) hari era disampaikan kepada Bupati Sintang untuk dievaluasi.
- Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 l , harus menetapkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Pera tu ran Desa tentang APB Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Apabila batas waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa ten tang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa rnenjadi Pcraturan Desa, Bupati Sintang dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Peraturan Bupati dan berlaku pagu anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling l ama 7 (tujuh) hari kerja oleh Kepala Desa dan BPD dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- ( 7 ) ' Pelaksanaa Desa pengeluaran atas pagu APB di t e t as . 'ahun anggaran sebelumnya P a n dengan keputusan kepala desa.
Bagian Keempat Penetapan Rancangan APB Desa
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APB DESA
Pasal 2

1
- ( 1 ) ' Penetapan R ancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh kepala desa setelah dievaluasi oleh Bupati Sintang serta diundangkan ke dalam Berita Daerah oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang telah ditetapkan kepada Bupati Sintang, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
Bagian Kelima
Pelaksanaan APB Desa
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APB DESA
Pasal 22

- ( l ) Semua penerimaan desa dilaksanakan melalui kas desa dan didukung dengan bukti penerimaan yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa dengan membubuhkan tanda paraf dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (4) Pemerinlah desa dilarang pungutan selain yang telah dalam Peraturan Desa. melakukan ditetapkan
- (5) Penganggaran Penerimaan Desa memiliki dasar hukum dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. harus dengan
- desa dengan APB Desa yang telah
- ( I ) Pelaksanaan harus sesuai ditctapkan. pengeluaran belanja
- (2) Pelaksanaa ke · dibi: u &lt;egiatan-kegiatan yang o r a y a i dari ADD dalam APB Desa dilaksanake le h an o e. Tim Pelaksana Desa dan atau masyarakat desa.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa dengan membubuhkan tanda paraf pada tempat tanda tangan Kepala Desa.
- (5) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh kepala desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (6) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib.
- (8) Bendahara desa scbagai wajib pungut pajak negara dan pajak daerah wajib menyetorkan scluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APB DESA
Pasal 24

- ( 1 ) Sisa l c bih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dipergunakan untuk :
- a. b. menutup de fi s :. bil realis .: en s i t anggaran a p al 1l a ~ \_ , ' 3 8 ' pendapatan lebih kecil dari aI s a s i belanja;
- c. mendanai k 3 ; b e . I h . ewa.i1 an lainnya sampa1 a . ir tah d. · un anggaran yang belum selesaikan.
3. mendanai ' . l: :. pelaksanaan kegiatan anjutan atas beban belanja langsung;
- (2) Pengalokasian dana cadangan desa dapat dilakukan dengan kctcntuan :
5. a . . · pengalokasian dana cadangan diperuntukan bagi kegiatan tertentu yang memerlukan dana tidak dapat dianggarkan pada satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan;
- b. dana cadangan dibukukan dan disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
- c. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan;
- d. kegiatan yang ditetapkan dalam Pera tu ran Desa ten tang dana cadangan, dilaksanakan apabila dana cadangan tersebut telah mencukupi untuk dilaksanakan.
BAB VII - PERUBAHAN APB DESA
Pasal 25

- ( 1 ) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. kcadaan yang mengakibatkan harus dilakukan pergeseran antar jenis bclanja;
- c. keadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan jumlah penerimaan dan atau belanja, setelah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disahkan;
- b. keadaan yang mengakibatkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat;
Perubahan .. .
- e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Tata cara penyusunan dan penctapan perubahan APB Desa berlaku secara mutatis dan muntadis dengan ketentuan Pasal l 7 , Pasal 1 8 , Pasal 1 9 dan Pasal 20 Peraturan i n i .
- (4) Format Persetujuan BPD tentang perubahan APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII XXIII, XXIV, XXV, XX.VI dan XX.VII Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Pasal 26

- ( l )
- Pena tausahaan penerimaan dilaksanakan oleh bendahara desa. wajib
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), menggunakan:
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian objek penerimaan;
- c. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara wajib menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan Kepala Desa setiap bulan, paling tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. laporan kepada lam bat
- Laporan pertanggungjawaban penerirnaan dilampiri dengan : (4)
- a. buku kas umum;
- penerimaan; b. buku kas pembantu perincian objek
- bukti penerimaan lainnya yang sah. c.
- (5) Format B3 le u :u Kas U B k Kas Pembant mum, u u Buk ,''' Perincian objck pencrimaan dan &lt;u .as I : terla .:. naran pembantu sebagaimana P mpir dalam Lampiran XXVIII XXIX, XXX eraturan . » · tidak t ,, m, yang merupakan bagian yang crprsahkan dari Peraturan ini.
Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran
BAB VIII - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Pasal 27

- ( I ) Penatausn] e sanaan pengeluaran dilaksanakan oleh bendahara desa.
- wajib
- (2) Dokumen Penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Langsung (per kegiatan) atau Belanja Tidak Langsung.
- (3) Pengajuan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi Langgung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kcpala Desa setiap bulan paling lambat tanggal I O (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Pengeluaran yang dilakukan Desa harus dilakukan pengeluaran yang sah. oleh Bendahara dengan bukti
- (6) Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran;
- buku kas harian pembantu. c.
- (7) Laporan pertanggungjawaban dilampiri dengan : pengeluaran
- buku kas umum; a.
- b. buku ke k as pembantu perincian obj Pengelua di; . ran li sertai dengan bukti-bukt Pengeluaran yang sah;
- C. bukti · . atas penyetoran pajak negara/daerah ke kas negara/kas daerah.
- (8) "ormat tanda bukti pembayaran, SPP, Buku as Ur · ' b;. 'um, Buku Kas Pembantu perincian ob j c k pcngeluaran dan Buku kas harian pembantu, Register Penutupan Kas, Buku Pajak PPN/PPh, Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak, Pengesahan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Bukti Setoran UUDP, Buku Simpanan Bank, Blanko Pembayaran Penghasilan Perangkat Desa, Blanko Pembayaran Tunjangan Anggota BPD,. scbagaimana tercantum pada Lampiran XXXI, XXXL, XXXII XXXIV XXXV XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, dan XLIV Peraturan i ni, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan I n 1 .
Bagian Pertama Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
BAB VIII - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Pasal 28

- ( 1 ) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
- (3) Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- () Jangka kt .. a di· wak t u penyampaian sebagaiman " " "sud pada ayat (2j, dilakukan paling b bat l (satu) bulan setelah tahun anggaran erakhir.
- (5) Format persetujuan BPD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran pertanggun£ Jawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVII dan LVIII Peraturan ini, yang rnerupakan bagian yang Lidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
BAB VIII - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Pasal 29

- ( I ) Peraturan Desa ten tang Pertanggungjawaban Pclaksanaan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), disampaikan kepada Bupati Sintang melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.
BAB X - ALOKASI DANA DESA
Pasal 30

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
meningkatkan ...
- d. e.
2. meningkatke . { i k .an pengamalan nilai-n1la Cagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. ' meningkatkan pelayanan pada masyaraka! desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
4. meningkatkan ketentraman d a n ketertiban masyarakat:
- g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong­ royong masyarakat:
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Bagian Kedua Pengelolaan Alokasi Dana Desa
BAB X - ALOKASI DANA DESA
Pasal 31

- ( l) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa menganut azas, yaitu :
- a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Dcsa Minimal (ADDM).
- b. . azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu,selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil scbagaimana dimaksud . pada ayat ( 2), adalah besarnya ADDM adalah 60% ( enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
Bagian Ketiga Pencairan Alokasi Dana Desa
BAB X - ALOKASI DANA DESA
Pasal 32

- ( I ) Pemerintah Desa membuka rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
Kepala ...
- (2) Kcpala D Penya], esa mengajukan permohonan P a Uran Alokasi Dana Desa kepada Pejabat ngelola K . SKPD euangan Daerah (PPKD) melalu1 Mas, Yang menangani Pemberdayaan }@kat dan Desa setelah ilakukan "{Ka s i oleh Tim Pendamping Kecamatan se e ah Pe t di' raturan Desa tentang APB Desa tetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Verifikasi sebagaimana ayat (2) dilakukan terh .d k ' a ap :elengkapan dan kesesuaian berkas Pengajuan anggaran dengan APB Desa.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah Kabupaten Sintang ke Rekening Kas Desa.
- (5) Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APB Desa dilakukan melalui II Tahap atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Syarat-syarat pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (5) khusus untuk Tahap I harus melampirkan :
- a. l aporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD);
- b. foto copy rekening kas desa;
- c. peraturan desa tentang APB Desa; dan
- d. peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa tahun bersangkutan.
- (7) Syarat-syarat pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (5), khusus untuk Tahap II harus melampirkan laporan perkembangan penggunaan ADD tahap sebelumnya.
- (8) Pengelolaan Rekening Desa pada Bank yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa agar mempedomani ketentuan perundang­ undangan yang berlaku.
Bagian Kecmpat Pelaksanaan Kegiatan
BAB X - ALOKASI DANA DESA
Pasal 33

yang i p g' j " y a bersumber dart ADD dalam sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim
- ( I ) Pelaksanaan ke · pembi &lt;egatan-kegiatan Pe j. . @, e ak s a n a Dcsa.
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat (2), digunakan untuk:
- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
- c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. teknologi tepat guna;
- f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. pengembangan sosial budaya;
- h. dan scbagainya yang dianggap penting.
Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pelaporan
BAB X - ALOKASI DANA DESA
Pasal 34

- ( I ) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pcrtan@gungjawaban APB Dcsa. ] it ?l
- (2) Bcntuk pclaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
- a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
- laporan khi d; al ur dari penggunaan alokasi " " d e s a mencakup perkembangan Del a :s a n a a d m I n an penyerapan dana, asalah yang dihadapi dan rekomendasi Denyelesaia h; : . ADD 'a n asil akhir penggunaan
- Penyampaian L imaksud p a d . aporan scbagaimana . va a ayat (2), dilaksanakan melalui Jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. (3)
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap mclaporkan kepada Bupati Sintang cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).
- (6) Format Laporan Berkala dan Laporan Akhir scbagaimana dalam Lampiran LVI, LVII dan LVIII, Peraturan i ni , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten b · m,., 1 ,a dimaksud dalam Pasal 35, se raga1 . dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mcliputi:
- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
memberikan . . .
00955
- b. memberikan b;· .: Penyelenc, 2mbingan dan pelatihan dan menca,raan keuangan desa yang Desa, ~]',PS"encanaan dan penyusunan APB dan ' ~' ' a K s a n a a n penatausahaan APB Desa ertanggu Desa: 'gJawaban pelaksanaan APB '
- d. memberika P I k 11 pedoman dan bimbingan eta, sanaan d. : . au m m n i s t r a s i keuangan desa.
- C. membina d keua 1an mengawasi pengelolaan ngan desa dan pendayagunaan aset desa;
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

keuangan desa Pengawas Keuangan, dan/atau lembaga Pengawasan pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Badan Pengawas Daerah pengawas pemerintah lainnya.
Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan yang meliputi:
- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APB Desa;
- e. verifikasi pengajuan pencairan ADD, Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
BAB Xll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

- ( 1 ) Hal-ha! yang secara teknis belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih l anjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai materi muatan yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan i n i , sepanjang tidak bertentangan dengan l ") c r a L uran 111 1 mas1h tetap berlaku.
'
.
'
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

- ( 1 ) Dengan be ·Ia b e rl a :u n y a peraturan ini, maka ? a h a r a desa tidak dapat diangkat bukan art perangkat desa
- (2) Bagi desa pemekaran, dalam APBDesa pada tahun pertama memprioritaskan penyediaan Sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

1
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.
Ditetapkan di Sintang. pada tanggal 4 Jus t BUPATI SINTANG, t 2012
Diundangkan di Sintang pada tanggal ui 2012
AERAH KABUPATEN SINTANG,M
Z KIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 3} 8 4