PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2012
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
Berlaku: 25 Juni 2012
N/A
Preamble

Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012- 2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAJO
Menimbang : a.
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Wajo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 - 2032
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi r.uang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarkat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukanpertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
25. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.
28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
31. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
32. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
33. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Wajo dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
34. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP' adalah: wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi Penyelidikan Umum; Eksporasi; Operasi-Produksi; dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak di batasi oleh wilayah administrasi.
35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
36. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
37. Fungsi Jalan adalah prasarana transportasi darat, yang terdiri atas jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder.
38. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
39. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 2

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten bermatra darat dan laut yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengusung potensi dan kearifan lokal yang didukung kondisi geostrategis wilayah yang memiliki kawasan pesisir berbasis kegiatan pertanian, perikanan, industri, pertambangan gas bumi dan pariwisata.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 3

Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas :
- a. keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan;
- b. peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata;
- c. pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
- e. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- f. pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal;
- g. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional;
- h. pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan;
- i. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan;
- j. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 4

- (1) Strategi keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
- a. mempertahankan keterkaitan antar sub pusat pelayanan kota (PKL, PKLp, PPK), terhadap wilayah di sekitarnya;
- b. menata dan mengendalikan pengembangan pusat-pusat pelayanan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan; dan
- c. mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi;
- b. mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di seluruh wilayah;
- c. mengembangkan prasarana transportasi laut untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah pesisir, yang menghubungkan kebeberapa wilayah Lainnya;
- d. mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
- e. mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air dan danau;
- f. mengembangkan pelayanan telekomunikasi yang merata hingga menjangkau seluruh kawasan;
- g. mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusatpusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air bersih;
- h. Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir;
- i. mengembangkan sistem pengelolaan limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan permukiman serta kawasan pesisir dari pencemaran; dan
- j. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana.
- (3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri atas:
- a. membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup;
- b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
- c. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah jangka panjang.
- (4) Strategi penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
- b. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya dengan peraturan zonasi;
- c. menyusun mekanisme dan peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, terutama pemanfaatan sempadan pantai dan sungai; dan
- d. menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.
- (5) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. mengembangkan potensi unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan;
- b. mengembangkan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kegiatan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, energi, pariwisata serta peruntukan lainnya;
- c. pengembangan pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan kawasan;
- d. pengembangan dan penataan kawasan pesisir menuju perwujudan kawasan minapolitan yang berkelanjutan;
- e. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian meliputi peruntukan budidaya tanaman pangan, budidaya hortikultura diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan;
- f. mendorong pengembangan kawasan budidaya melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
- g. mengendalikan kegiatan budidaya sesuai dengan peruntukan lahan, kemampuan lahan dan konflik pemanfaatan ruang.
- (6) Strategi pengembangan kawasan pariwisata dan obyek wisata yang berorientasi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan daya tarik wisata;
- b. mengembangkan obyek wisata yang memiliki potensi tinggi sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) terkemuka;
- c. mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan pertanian pada kawasan daya tarik wisata khusus dan daya tarik wisata;
- d. mempromosikan potensi wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan
- e. mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
- (7) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, terdiri atas:
- a. menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan tertentu sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah;
- b. meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu kawasan jasa dan perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional;
- c. meningkatkan kualitas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;
- d. mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentrasentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
- e. mengarahkan peruntukan permukiman perkotaan dengan konsep compact city dan permukiman perdesaan diarahkan mengikuti pola mengelompok, untuk menghindari perkembangan secara sporadis dan linier;
- f. memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut melalui pemanfaatan jasajasa lingkungan, potensi perikanan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
- (8) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h, terdiri atas:
- a. melestarikan dan merevitalisasi kawasan atau obyek yang memiliki nilai sejarah dan menjadikan sebagai salah satu obyek wisata; dan
- b. mendorong pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi wilayah.
- (9) Strategi pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i, terdiri atas:
- a. melestarikan dan merehabilitasi hutan lindung pada kawasan lindung;
- b. melestarikan dan merehabilitasi kawasan hutan mangrove;
- c. melestarikan dan melindungi sumber-sumber air bersih berupa mata air dan danau serta wilayah tangkapannya; dan
- d. mensosialisasikan pelestarian kawasan lindung serta pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana berbasis mitigasi.
- (10) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf j, terdiri atas:
- a. mengembangkan sumber daya alam yang tersedia dengan penggunaan teknologi tinggi; dan
- b. pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf k, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
- c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara; dan
- e. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemanfaatan ruang demi pertahanan keamanan.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi:
- a. pusat-pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp);
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Sengkang.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan perkotaan Siwa Kecamatan Pitumpanua, kawasan perkotaan Keera Kecamatan Keera dan kawasan perkotaan Anabanua Kecamatan Maniangpajo.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Paria dan Atapange Kecamatan Majauleng;
- b. Kawasan Perkotaan Doping Kecamatan Penrang.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Gilireng Kecamatan Gilireng;
- b. Menge Kecamatan Belawa;
- c. Tancung dan Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo;
- d. Kota Baru Kecamatan Sabbangparu;
- e. Maroangin Kecamatan Pammana;
- f. Solo Kecamatan Bola;
- g. Jalang dan Salo Bulo Kecamatan Sajoanging; dan
- h. Peneki dan Botto Kecamatan Takkalalla.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di daerah terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan jalan;
- b. Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
- c. Sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di Daerah, terdiri atas: a. jaringan jalan; dan
- b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di Daerah berupa pelabuhan sungai;
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di Daerah terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api;
- b. stasiun kereta api; dan
- c. fasilitas operasi kereta api.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan jalan arteri yang merupakan system jaringan jalan nasional yang ada di Daerah, terdiri atas:
1. Tarumpakkae - Batas Kab. Luwu sepanjang 50,081 Km;
2. Anabanua - Tarumpakkae sepanjang 17,310 Km; dan
3. Kalalo (batas Kab. Sidenreng Rappang) -Anabanua sepanjang 6,330 Km.
- b. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan system jaringan jalan nasional yang ada di Daerah, terdiri atas:
1. Pompanua - Ulugalung (Tampangeng) sepanjang 14,208 Km;
2. Ulugalung (Tampangeng) - Batas Kota Sengkang sepanjang 2,240 Km;
3. Jalan Bosowa sepanjang 2,227 Km;
4. Jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 1,489 Km;
5. Jalan AP. Pettarani sepanjang 0,500 Km;
6. Jalan Monginsidi sepanjang 0,600 Km;
7. Batas Kota Sengkang - Impa Impa sepanjang 1,972 Km;
8. Jalan Sudirman sepanjang 0,520 Km;
9. Jalan Andi Ninnong sepanjang 0,995 Km;
10. Jalan Supratman sepanjang 0,596 Km;
11. Jalan Budi Utomo sepanjang 1,152 Km;
12. Jalan AP. Pettarani sepanjang 0,100 Km;
13. Jalan Jend. Ahmad Yani sepanjang 0,500 Km;
14. Jalan Malingkaan sepanjang 1,700 Km; dan
15. Impa Impa - Tarumpakkae sepanjang 28,538 Km.
- c. jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan system jaringan jalan provinsi yang ada di Daerah, terdiri atas:
1. Batas Kab. Soppeng - Ulugalung sepanjang 12,16 Km;
2. Impa Impa - Anabanua sepanjang 16,93 Km; dan
3. Solo - Peneki - Kulampu sepanjang 45,81 Km.
- d. Jaringan jalan kolektor primer K4 dan jaringan jalan lokal yang ada di Daerah, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b di Daerah meliputi:
- a. Trayek angkutan yang meliputi:
1. Trayek angkutan barang;
2. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);
3. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
4. Trayek angkutan penumpang perdesaan
- b. Terminal yang meliputi:
1. terminal penumpang tipe B di kawasan perkotaan Sengkang Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe;
2. terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Sengkang Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe;
3. terminal pembantu terdapat pada setiap ibukota kecamatan; dan
4. terminal barang terdapat di Kecamatan Tempe dan Kecamatan Pitumpanua.
- c. Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi:
- a. Sistem jaringan transportasi sungai dan danau dikembangkan di Sungai Siwa Kecamatan Pitumpanua, Sungai Walanae, Sungai Cenranae, dan Danau Tempe; Kecamatan Tempe, Kecamatan Sabbangparu dan Kematan Pammana.
- b. Sistem jaringan transportasi penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan dikembangkan untuk yang melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang antara Daerah dengan:
1. Pusat permukiman di Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
2. pusat permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Simpul transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Pelabuhan Bangsalae di Kecamatan Pitumpanua, Pelabuhan Cenranae di Kecamatan Sajoanging, dan Pelabuhan Penrang di Kecamatan Penrang;
- (5) Penyelenggaraan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) di Daerah ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur Pulau Sulawesi, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api yang merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang menghubungkan Malili - Masamba - Palopo - Belopa - Parepare;
- b. stasiun kereta api direncanakan di Kawasan BangsalaE Kecamatan Pitumpanua dan Kawasan Cappabalatue Kecamatan Sajoanging yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fasilitas operasi kereta api yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b di Daerah terdiri atas:
- a. Tatanan kepelabuhanan; dan
- b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Siwa di Kecamatan Pitumpanua;
- b. Pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan BangsalaE di Kecamatan Pitumpanua, Pelabuhan Cenranae di Kecamatan Sajoanging, Pelabuhan Doping di Kecamatan Penrang, dan Pelabuhan Danggae di Kecamatan Keera; dan
- c. Pelabuhan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas:
- a. Alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan Siwa dengan pelabuhan pengumpan lainnya dan alur pelabuhan yang menghubungkan pelabuhan pengumpan di Daerah dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. Alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan BangsalaE dengan pelabuhan nasional lainnya.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. Pembangkit tenaga listrik; dan
- c. Jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Gilireng, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Takkalalla dan Kecamatan Bola.
- b. Jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas:
1. jaringan pipa gas bumi yang melintas dari Kampung Baru Kecamatan Gilireng ke Desa Patila Kecamatan Pammana melintas di wilayah Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Tempe, dan Kecamatan Majauleng, Kecamatan Keera dan Kecamatan Sajoanging (untuk pengembangan LNG);
2. jaringan pipa gas untuk distribusi rumah tangga yang melintas dari Desa Patila Kecamatan Pammana ke perkotaan Sengkang Kecamatan Tempe; dan
3. pembangunan SPDN di wilayah pesisir teluk Bone.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tonrongpatila dengan kapasitas 315 MW di Desa Patila Kecamatan Pammana; dan
- b. Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Daerah;
- (4) jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang menghubungkan Gardu Induk (GI) di Kabupaten Soppeng dengan GI di Daerah;
- b. Gardu induk (GI) Sengkang di Kecamatan Tempe
- c. Rencana Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang terdiri dari:
1. SUTT yang menghubungkan GI Sengkang dengan GI Siwa/Keera;
2. SUTT yang menghubungkan GI Siwa dengan GI di Kota Palopo; dan
3. SUTT yang menghubungkan GI Sengkang dengan GI di Kabupaten Sidrap.
- d. Rencana Gardu induk (GI) Siwa di Kecamatan Keera.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat
- (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan teresterial; dan
- b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Sengkang di Kecamatan Tempe.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, waduk, bendung dan bendungan, embung, danau, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Wilayah Sungai (WS) Walanae Cenranae sebagai sungai strategis nasional yang meliputi DAS Walanae, DAS Cenranae, DAS Awo, DAS Peneki, dan DAS Keera;
- b. Waduk yaitu Waduk Kalola di Kecamatan Maniangpajo;
- c. Bendung dan Bendungan, yang meliputi:
1. Bendung yaitu Bendung Cilellang di Kecamatan Sabbangparu, Bendung Gilireng dan Bendung Benteng di Kecamatan Gilireng, Bendung Alakarajae di Kecamatan Sajoanging, Bendung Bila di Kecamatan Maniang Pajo, Bendung Wetteli di Kecamatan Pammana, Bendung Bilokka di Kecamatan Sajoanging; dan
2. Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng;
- d. Embung, yang meliputi:
1. Embung Mamminassae di Kecamatan Gilireng;
2. Embung Uraiyang, Embung Teppo Pannasae, Embung Pasa Pasa, Embung Labukkang, Embung Kalidengnge, Embung Maroanging, Embung Botto Benteng, Embung Bontto Tanre di Kecamatan Majauleng;
3. Embung Bekke di Kecamatan Penrang;
4. Embung Kulampu, Embung Barangmamase, Embung Folla, Embung Lompo Mallopie, Embung Sakkoli di Kecamatan Sajoangingg;
5. Embung Keera, Embung Teppo Balanda di Kecamatan Keera;
6. Embung Lompo Labawi Masara di Kecamatan Pitumpanua;
7. Embung Malimongeng, Embung Tobatang, Embung Wecudai, Embung Palaguna di Kecamatan Pammana;
8. Embung Manurung, Embung Rajamawellang, Embung Aluppalang, Embung Tocule, Embung Pasir Putih di Kecamatan Bola;
9. Embung Soro, Embung Parigi, Embung Laceppung I, Embung Laceppung II, Embung Donri-Donri, Embung Jarakania di Kecamatan Tanasitolo;
10. Embung Sakkoli , Embung Saloampu di Kecamatan Sabbangparu; dan
11. Embung Ukka'e, Embung Lakadaung, Embung Lamate, Embung Callacu I, Embung Callacu II, Embung Lamessi, Embung Lapoloaju, Embung Lamaria di Kecamatan Maniangpajo.
- e. Danau yaitu Danau Tempe yang meliputi Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolo, dan Kecamatan Sabbanngparu;
- f. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Pinrang-Sidenreng di Kecamatan Maniangpajo, dan CAT Siwa-Pompanua di Kecamatan Pitumpanua
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai;
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Daerah;
- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
1. DI Awo seluas 5.254 Ha;
2. DI Kalola Kalosi seluas 4.317 Ha; dan
3. DI. Gilireng seluas 7.000 Ha.
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
1. D.I. Cilellang seluas 1,113 Ha;
2. D.I. Cenrana seluas 2,300 Ha; dan
3. D.I. Belawa seluas 1,620 Ha.
- c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 106 DI meliputi total luas 18.244 Ha.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: Sungai Walanae dan CenranaE, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, dan Sungai Keera;
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi sepanjang pesisir pantai timur di Daerah; dan
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 15

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan air limbah; dan
- e. Jalur evakuasi bencana;
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 16

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Pitumpanua yang dikembangkan dengan system transfer depo;
- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di Kawasan TPA Cempalagi I Kecamatan Tempe yang dilengkapi dengan kawasan industri pengolahan sampah;
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di Kawasan TPA Cempalagi II Kelurahan Cempagi Kecamatan Tempe;
- (6) Pengelolaan persampahan di Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan instalasi perpipaan dan bukan jaringan instalasi perpipaan;
- (3) SPAM jaringan instalasi perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah;
- (4) SPAM bukan jaringan instalasi perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit air baku yang bersumber dari:
1. Sungai Walanae, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, dan Sungai Cenrana'E; dan
2. mata air di Kelurahan Talotenreng dan SumpabakaE Kecamatan Sabbangparu dan beberapa mata air lainnya dalam wilayah Daerah.
- b. unit produksi air minum meliputi:
1. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Sengkang melayani Kecamatan Tempe dan Kecamatan Tanasitolo.
2. IPA Kalola melayani Kecamatan Maniangpajo dan Belawa, dan
3. IPA Siwa melayani Kecamatan Pitumpanua dan kecamatan Keera.
- c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Tempe
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai WalanaE yang melayani kawasan perkotaan di Daerah.
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman;
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri dan kawasan permukiman padat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri pengolahan gas alam di Kecamatan Gilireng;
- b. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri PLTGU Patila di Kecamatan Pammana; dan
- c. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan PKL, PKLp, dan PPK.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 20

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana longsor terdiri dari Kota Sengkang Kecamatan Tempe, Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Desa Lamata Kecamatan Gilireng, Desa Marannu dan Desa Tangkoro Kecamatan Pitumpanua; dan
- b. jalur evakuasi bencana banjir terdiri dari:
1. Kelurahan Laelo, Kelurahan Salomenraleng, Kelurahan Watanglipue, Kelurahan Siengkang, Kelurahan Wiringpalennae, dan Kelurahan SitampaE Kecamatan Tempe;
2. Kelurahan Tancung, Kelurahan Pincengpute, dan Desa Lowa Kecamatan Tanasitolo;
3. Kelurahan Macero, Kelurahan Belawa di Kecamatan Belawa, dan
4. Desa BaliElo, Desa Tadangpalie, Desa Lagosi, dan Desa Lampulung Kecamatan Pammana
- c. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 23

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan;
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Bola, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Penrang dan Kecamatan Sajoanging dengan luasan kurang lebih 7.679,93 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga) hektar.
Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan kawasan resapan air yang meliputi areal yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan selain kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dengan kemiringan lereng di atas 45%.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu, Kawasan Rawa Lampullung Kecamatan Tempe, dan Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng, dengan luasan kurang lebih 18.543 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar.
Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoangning, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla, dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Sungai Walanae, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, dan Sungai Cenrana'E dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Danau Tempe Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu, Kawasan Rawa Lampullung Kecamata Tempe, Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng, dan Kawasan Bendungan Kalola Kecamatan Maniangpajo, dan Kawasan Bendung Paselloreng di Kecamatan Gilireng dengan ketentuan:
- a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
- b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK.
Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 26

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan cagar alam laut;
- b. Kawasan pantai berhutan bakau;
- c. Kawasan wisata alam; dan
- d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Pantai Timur (Tanjung Tanah Merah) Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla dengan luasan kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoangning, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla;
- (4) Kawasan wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe, kawasan permandian Kalola Kecamatan Maniangpajo dan awo Kecamatan Gilireng; dan
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pegetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di Kawasan Gua Nippon di Kecamatan Tempe, situs Geddong'E di Desa Lagosi Kecamatan Pammana, situs makam raja-raja Wajo di Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe, Kawasan Desa Tosora di Kecamatan Majauleng, kawasan rumah adat Atakkae di Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe dan Makam Sultan Kutai di Akkotengeng Kecamatan Sajoanging.
Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan rawan banjir; dan
- b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian DAS Walanae dan Danau Tempe di Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Sabbangparu, muara sungai Siwa dan sepanjang WAS Cenranae di Kecamatan Bola, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Pammana;
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Gilireng dan sebagian Kecamatan Pitumpanua.
Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 28

- (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f terdiri dari atas:
- a. kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gas beracun; dan
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sempadan mata air.
- (2) kawasan rawan gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
- a. kawasan rawan gas beracun di Kampung Baru Kecamatan Gilireng dengan luasan kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) hektar;
- b. kawasan rawan gas beracun di Desa Patila Kecamatan Pammana dengan luasan kurang lebih 6,25 (enam koma dua puluh lima) hektar.
- c. Kawasan rawan gas beracun pengembangan sumur gas dan minyak bumi blok Sengkang (seismick Wasambo).
- (3) kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di kawasan cekungan air tanah (CAT) di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Keera, dan sebagian Kecamatan Maniangpajo; dan
- (4) kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di kawasan mata air Kelurahan Talotenreng dan Kelurahan SumpabakaE Kecamatan Sabbangparu dan beberapa mata air lainnya dalam wilayah Daerah.
Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 29

- (1) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g terdiri dari atas:
- a. kawasan wisata berburu; dan
- b. kawasan pengungsian satwa.
- (2) kawasan wisata berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kesinambungan kegiatan berburu dan kelestarian satwa dengan mengutamakan aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa ditetapkan di Kawasan Bendungan Kalola Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo dengan luasan kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
- (3) kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kelestarian satwa ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Keera dan sebagian Kecamatan Majauleng.
Bagian Ketiga Kawasan Budidaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan peternakan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 31

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging dan sebagian Kecamatan Gilireng dengan luasan kurang lebih 16.469 (enam belas ribu empat ratus enam puluh sembilan) hektar;
Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 37.988 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar.
Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura;
- c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Wajo ;
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, dan sebagian Kecamatan Tanasitolo dengan luasan kurang lebih 233.816 (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam belas) hektar;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan terdiri dari:
- a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 9.046 (sembilan ribu empat puluh enam) hektar;
- b. kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) hektar;
- c. kawasan peruntukan perkebunan kopi robusta ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, dan sebagian Kecamatan Sajoanging, dengan luasan kurang lebih 142 (seratus empat puluh dua) hektar;
- d. kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kapas ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 14.947 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektar;
- e. kawasan peruntukan perkebunan lada, pala, vanili dan tebu ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 28.599 (dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektardan
- f. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, jambu mete, dan kapok ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 8.384 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Belawa dengan luasan kurang lebih 183.907(seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh) hektar. Untuk peruntukan ternak kecil tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 180.000 (seratus delapan puluh ribu) hektar.
Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
- c. kawasan pengolahan ikan;
- d. kawasan pengembangan balai benih ikan; dan
- e. pelabuhan pendaratan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Teluk Bone yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Bola, kawasan pesisir Kecamatan Sabbangparu, kawasan pesisir Kecamatan Tempe, kawasan pesisir Kecamatan Pammana, kawasan pesisir Kecamatan Takkalalla, kawasan pesisir Kecamatan Majauleng, kawasan pesisir Kecamatan Tanasitolo, kawasan pesisir Kecamatan Belawa, kawasan pesisir Kecamatan Maniangpajo, kawasan pesisir Kecamatan Keera, kawasan pesisir Kecamatan Pitumpanua, kawasan pesisir Kecamatan Sajoanging dan kawasan pesisir Kecamatan Penrang dengan luasan kurang lebih 40.643 (empat puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) hektar;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Keera, dengan luasan kurang lebih 9.100 (sembilan ribu seratus) hektar; dan
- b. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagain wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Belawa, sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe dengan luasan kurang lebih 9.486 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam) hektar.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe;
- (5) Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan akan dikembangkan di BBI Bola Kecamatan Bola, BBI Kalola Kecamatan Maniangpajo, BBI Surae Kecamatan Tempe, BBI Kecamatan Takkalalla, dan BBI Kecamatan Keera; dan
- (6) Pelabuhan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Peternakan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 35

Rencana pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, meliputi :
- a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) di KKecamatan Maniangpajo , Kecamatan Majauleng, Kecamatan Pammana, Bola, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Penrang, Kecamatan Sajoanging, dan Kecamatan Belawa
- b. Pengembangan peternakan ternak kecil (unggas) di lakukan di seluruh wilayah kabupaten;
Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pertambangan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral; dan
- b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan wilayah usaha pertambangan rakyat;
- (3) Wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tempe, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Belawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoangning, sebagian wilayah Kecamatan Bola, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo; dan
- (4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak Blok Sengkang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo.
Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri besar;
- b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
- c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan industri manufaktur penghasil mesin dan atau alat produksi ditetapkan di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pammana; dan
.
- b. rencana pengembangan kawasan industri pengolahan nikel ditetapkan di Kecamatan Keera, dan kawasan industry batu bata di tetapkan di kecamatan Tanasitolo.
- (3) Kawasan peruntukan energi sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan kawasan industri kerajinan tenun dan kain sutera ditetapkan di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Sajoanging;
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, PKLp dan PPK.
Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pariwisata
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan Rumah Adat Atakkae di Kecamatan Tempe;
- b. Kawasan situs Geddong'E di Kecamatan Pammana; dan
- c. Kawasan Situs Makam Raja-Raja di Kecamatan Majauleng
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Gua Nippon di Kecamatan Tempe;
- b. Taman Wisata Danau Tempe di Kecamatan Tempe;
- c. Permandian alam di Kecamatan Maniangpajo; dan
- d. Tanjung Tanah Merah Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Bendungan Kalola di Kecamatan Maniangpajo;
- b. Kawasan Tepian Sungai CenranaE di Kecamatan Tempe;
- c. Kawasan Agrowisata Sutera SempangE Desa Pakkanna di Kecamatan Tanasitolo; dan
Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Permukiman
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf i, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Sengkang Kecamatan Tempe, Kawasan Perkotaan Siwa Kecanmatan Pitumpanua, Kawasan Perkotaan Keera Kecamatan Keera, Kawasan Perkotaan Anabanua Kecamatan Maniangpajo, Kawasan Perkotaan Paria Kecamatan Majauleng, dan Kawasan Perkotaan Doping Kecamatan Penrang;
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, dan sebagian wilayah Kecamatan Keera.
Paragraf 10 Kawasan Peruntukan Lainnya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan; dan
- c. Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
- a. Kantor Komando Distrik Militer 1406 Wajo di Kecamatan Tempe;
- b. Kantor Komado Rayon Militer di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tana Sitolo, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Bola, Kecamatan Pammana, Kecamatan Sabbangparu, dan Kecamatan Tempe; dan
- c. Kantor Kepolisian Resort Wajo di Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe.
- d. Kantor Kepolisian Sektor tersebar di 14 (empat belas kecamatan) dalam wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri atas:
- a. Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan perdagangan Sengkang Kecamatan Tempe, kawasan perdagangan Siwa Kecamatan Pitumpanua, kawasan perdagangan Keera Kecamatan Keera, kawasan perdagangan Anabanua Kecamatan Maniangpajo, dan kawasan perdagangan Atapange Kecamatan Majauleng; dan
- b. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tana Sitolo, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Bola, Kecamatan Pammana, Kecamatan Sabbangparu, dan Kecamatan Tempe.
- (4) Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana dengan asumsi lokasi yang direncanakan harus memiliki tingkat keamanan yang lebih terjamin, serta mempunyai akses yang cukup tinggi/terjangkau oleh bantuan dari luar daerah ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tana Sitolo, Kecamatan Tempe, Kecamatan Majauleng, dan Kecamatan Bola.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 41

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Daerah.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 42

- (1) Kawasan strategis yang ada di Daerah, terdiri atas:
- a. kawasan Strategis Provinsi; dan
- b. kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
- c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas tanaman pangan ditetapkan di di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasiotolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, dan sebagian Kecamatan Bola;
- b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kelapa sawit ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola;
- c. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, dan sebagian Kecamatan Sajoanging;
- d. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kakao ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola;dan
- e. Kawasan pengembangan budidaya udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Keera.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Penambangan Minyak dan Gas Blok Sengkang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo; dan
- b. Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Gas Tonrongpatila di Desa Patila Kecamatan Pammana.
- (4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, dan Kecamatan Sajoanging;
- b. Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Tempe; dan
- c. Kawasan Bendungan Kalola di Kecamatan Maniangpajo.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 44

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
- c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan strategis cepat tumbuh perkotaan, ditetapkan di Kecamatan Tempe dan Kecamatan Tanasitolo;
- b. kawasan strategis cepat tumbuh simpul transportasi layananan pelabuhan dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Siwa Kecamatan Pitumpanua;
- c. kawasan strategis cepat tumbuh simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Anabanua Kecamatan Maniangpajo, Kawasan Doping Kecamatan Penrang dan Kawasan Atapange Kecamatan Majauleng;
- d. kawasan strategis pengembangan lahan pertanian ditetapkan di Kecamatan Belawa, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Pammana, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Sajoanging dan Kecamatan Majauleng;
- e. kawasan strategis pengembangan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Penrang dan Kecamatan Takkalalla.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan rumah adat Atakkae di Kecamatan Tempe;
- b. kawasan pelestarian budaya dan pendidikan syar agama Islam di Sengkang Kecamatan Tempe, Menge Kecamatan Belawa, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Bola, Doping Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla; dan
- c. kawasan pengembangan wisata Danau Tempe di Kecamatan Tempe.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas;
- a. kawasan pertambangan dan pabrik pengolahan gas alam Gilireng di Kecamatan Gilireng;
- b. kawasan Pelabuhan Khusus LNG Keera di Kecamatan Keera; dan
- c. kawasan pemancar telekomunikasi di Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe.
- d. Kawasan Bendungan Pasellorng di Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Sajoanging dengan luas lahan lebih kurang 2.572,21 Ha
- (5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;
- a. kawasan sempadan Danau Tempe di Kecamatan Tempe;
- b. kawasan WS Walanae-Cenranae di sebagian Kecamatan, Kawasan WS Bila di sebagaian Kecamatan, kawasan WS Siwa di sebagian Kecamatan, Kawasan WS Gilireng di sebagian Kecamatan Gilireng, dan kawasan WS Keera di sebagian Kecamatan Keera; dan
- c. kawasan pengolahan tambang gas alam Gilireng di Kecamatan Gilireng.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 45

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah dapat disusun dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 46

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Wajo berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Wajo terdiri atas:
- a. Indikasi program utama;
- b. Indikasi sumber pendanaan;
- c. Indikasi pelaksana; dan
- d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat;
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Daerah; dan
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- b. Intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
- d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran x yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
- f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, dan jalan kolektor primer meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan ( street furniture ), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
5. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
4. terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
4. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan sungai dan untuk kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
4. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
4. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
5. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau dan waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system penyediaan air minum;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan drainase; dan
- d. Ketenetuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
- d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas laut/udara;dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau dan/atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam laut;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam; dan
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar alam laut; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan cagar alam laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman wisata alam; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman wisata alam.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gas beracun; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan gas alam, dan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya kebocoran gas alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebocoran gas alam; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. pembangunan bangunan penyelematan;
2. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan terjadinya kebocoran gas alam; dan
3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman buru; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pengungsian satwa;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata berburu, pendirian bangunan atau fasilitas penunjang kawasan taman buru, penelitian, serta pengembangbiakan dan pelestarian satwa;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman buru; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman buru.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pengungsian satwa; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pengungsian satwa.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat;
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Daerah;
2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau ( heritage );
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan,;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional,
- kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.
Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 73

- (1) Ketentuan perizinan dalam sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 74

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), terdiri atas:
- a. Izin prinsip;
- b. Izin lokasi;
- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
- d. Izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 75

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan perangkat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 76

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 77

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
- b. Kawasan Budidaya; dan
- c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentjif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. Pemberian keringanan pajak;
- b. Pemberian kompensasi;
- c. Pengurangan retribusi;
- d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- e. Kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinnsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
- a. Pengenaan kompensasi;
- b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Kewajiban mendapatkan imbalan;
- d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Arahan Sanksi
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 78

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal .47 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif;
- (3) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- e. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 79

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 80

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 81

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 82

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 83

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 84

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 85

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KELEMBAGAAN
Pasal 86

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 87

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 88

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 89

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 90

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:
- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 91

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai:
1. penentuan arah pengembangan wilayah;
2. potensi dan masalah pembangunan;
3. perumusan rencana tata ruang; dan
4. penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 92

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan Negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumberdaya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 93

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 94

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 95

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 96

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekaya teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di kabupaten Wajo yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hakhak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan:
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 99

- (1) Peraturan Daerah kabupaten Wajo tentang RTRW Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Wajo dan Album Peta skala 1: 50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Wajo dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Diundangkan di Sengkang pada tanggal 25 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH,
ANDI WITMAN HAMZAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 66
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Wajo, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wajo adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
- a. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan;
- b. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.
ditetapkan di Sengkang pada tanggal 25 Juni 2012
BUPATI WAJO,
ANDI BURHANUDDIN UNRU
PENJELASAN
Preamble

I.UMUM
Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupkan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten Wajo; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.
Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota , kondisi fisik wilayah kecamatan yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Kabupaten, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, penanganan kawasan perbatasan antar kabupaten, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.
Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan kabupaten Wajo ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWK.
Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek ganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
RTRWK memadukan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWK ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Wajo, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Wajo mencakup sistem pusat perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.
Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis kabupaten. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sangat berkaitan erat dengan RTRWP karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan perangkat untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan peraturan daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
PENJELASAN
Pasal 2

Yang dimaksud dengan 'aman' adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan 'nyaman' adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.Yang dimaksud dengan 'produktif' adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.Yang dimaksud dengan 'berkelanjutan' adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.##
PENJELASAN
Pasal 5

Yang dimaksud dengan 'rencana struktur ruang' adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 8

Huruf (1) a

Cukup Jelas.Huruf (1) bCukup jelasHuruf (1) cPengembangan jalur kereta api pada wilayah timur Kabupaten Wajo meliputi wilayah Kecamatan Bola, Takkalalla, Penrang, Sajoanging, Keera dan Pitumpanua, Pembangunan jalur kereta api tersebut telah tertuang dalam RTRW Propinsi Sulawesi Selatan.Huruf (2)Cukup JelasHuruf (3)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 12

Huruf (3) b

Pengembangan energy listrik dengan memanfaatkan energy terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Wajo. Diutamakan bagi desa-desa yang belum mendapatkan jaringan listrik, desa-desa yang mempunyai jarak dari jaringan kabel listrik dengan kondisi topografi alam yang sulit untuk dilalui jaringan listrik.##
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten apabila dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Nasional.Ayat (2)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 24

Kawasan lindung merupakan suatu kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat.

Pada wilayah atau kawasan yang mencapai kelerengan 40% dipertahankan sebagai kawasan lindung dan diupayakan untuk ditingkantkan perluasan kawasan lindung sehingga kawasan lindung yang ada di Kabupaten Wajo tidak berkurang.##
PENJELASAN
Pasal 38

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 42

Ayat (1)

Kawasan strategis berdasarkan undang-undang penataan ruang
PENJELASAN
pasal 5 ayat 5 bahwa kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

- a. Tata ruang di wilayah sekitarnya,- b. Kegiatan lain dibidang yang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya, dan atau- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.Nilai strategis kawasan diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.Ayat (2)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 67

Huruf a

Kegiatan yang dimaksud untuk mendukung pengembangan teknologi dan kegiatan peternakan.Huruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup JelasHuruf e## Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 75

Ayat (1)

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budidaya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.## Ayat (2)Ketentuan insentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.## Ayat (3)Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi atau mengurangi pertumbuhan, agar tidak terjadi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasanlindung maupun budidaya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.##
PENJELASAN
Pasal 76

Ayat (1)

Pemberian insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal ini pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.Ayat (2)Pemberian desinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) sehingga pemanfaat ruang membeyar lebih tinggi##
PENJELASAN
Pasal 85

## Ayat (1)

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi seperti pengalaman, pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.Ayat (2)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 87

Huruf a

Cukup jelasHuruf bMasyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah daerah berupa pemasangan peta rencana tata ruang wilayah di tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor secara resmi fungsional mengenai tata ruang tersebut.## Huruf cPertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan.## Huruf dYang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Huruf eCukup JelasHuruf fCukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 88

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang merupakan kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.## Huruf bMerupakan kewajiban untuk setiap orang memanfaatkan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang..## Huruf cPemberian akses yang dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum dengan syarat berikut :- a. Untuk kepentingan masyarakat umum;dan/atau- b. Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud##
PENJELASAN
Pasal 90

Huruf a

Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.## Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 103

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 10