PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 02 Tahun 2004
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 26 Juli 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi perlu membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu membentuk peraturan Daerah Kabupaten muaro Jambi tentang Pembentukan Rumah Sakit Umu Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
3. : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Unadang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambhana Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undan-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambhan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Puisat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambhan Lembaran Negara Nomor 3848 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambhan Lembaran Negara Nomor 3373 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambhan Lembaran Negara Nomor 4262 );
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri dan Kesejahteraan Sosial Nomor 191 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157 Menkes/SK/III/1999 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat provinsi/Kabupaten serta Rumah Sakit;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi, yang selanjutnya disebut RSUD.
- (2). Rumah Sakit Umum Daerah adalah berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah setingkat Kantor.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Kepala RSUD yang secara struktural bertanggungjawab kepada Buoati.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Muaro Jambi terdiri dari :
- a) Kepala;
- b) Kasubbag Tata Usaha;
- c) Seksi Keperawatan;
- d) Seksi Pelayanan Medis;
- e) Seksi Penunjang Medis;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dalam upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 4 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit umum daerah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut;
- a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan Pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan rujukan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
Bagian Kedua
KEPALA
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Kepala Mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
KASUBBAG TATA USAHA
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administratif kepada selurh satuan unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diatas Kasubbag Tata Usaha mempunyai Fungsi;
- a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelola Keuangan;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas umum;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas umum;
- e. Pengelolaan Perlengkapan ;
- f. Penegelolaan urusan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Pengelolaan Kearsipan;
- h. Pengelolaan Naskah Dinas.
Bagian Keempat
SEKSI KEPERAWATAN
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan teknis di bidang keperawatan;
- b. Penyiapan pedoman standar keperawatan;
- c. Bimbingan pelaksanaan, asuhan dan pelayanan keperawatan;
- d. pemberian petunjuk, bimbingan, etika dan mutu keperawatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan teknis penyuluhan kesehatan.
Bagian Kelima
SEKSI PELAYANAN MEDIS
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Rumah Sakit Umum Daerah di bidang Pelayanan Medis.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, bidang Pelayanan Medis Mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan teknis dibidang Pelayanan Medik;
- b. Pelnyelenggaraan asuhan pelayanan medik;
- c. Penetapan Standar Pelayanan medik;
- d. Penyiapan pedoman teknis dibidang medik.
- e. Penyimpanan Pedoman Teknis dibidang pelayanan Medis
Bagian Keenam
SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai Tugas melaksanakan sebagai tugas Kepala Rumah Sakit Umum Daerah di bidang Penunjang Medik dan Non Medik dalam rangka menunjang penegakan diagnosis dan terapi serta pelayanan tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
- b. Pelayanan rujukan penunjjang medik;
- c. Pengembangan kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;
- d. Pendataan dan pelaporan;
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Muaro Jambi;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural, yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

Instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Instalasi Farmasi
- b. Instalasi Radiologi
- c. Instalasi Laboratorium
- d. Instalasi Gizi
- e. Instalasi Unit Gawat Darurat (UGD) dan Bedah
- f. Instalasi Rehabilitasi Medis
- g. Instalasi Poliklinik Kebidanan/Keluarga Berencana (KB)
- h. Instalasi Poliklinik Anak
- i. Instalasi Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- j. Instalasi Poliklinik Penyakit Dalam
- k. Instalasi Poliklinik Gigi dan Mulut
- l. Instalasi Poliklinik Umum
- m. Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam
- n. Instalasi Rawat Inap Bedah
- o. Instalasi Rawat Inap Anak
- p. Instalasi Rawat Inap Kebidanan
- q. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)
- r. Instalasi Kamar Jenazah
Bagian Kedela[an
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOMITE KLINIK DAN STAF MEDIK FUNGSIONAL
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Komite Klinik adalah Perwakilan Kelompok dari Jabatan Fungsional di Bidang Medis, Penunjang Medis dan Keperawatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- (2) Komite Klinik sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mempunyai tujuan membantu Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyusun standar
pelayanan dan membantu pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaa etika profesi, mengatur kewenanga profesi anggota staf medis fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan penelitian pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya komite klinik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri atas staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (4) Panitia-panitia tersebut dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi merupakan Kelompok kerja khusus didalam komite medik yang dibentuk untuk mengawasi masalah khusus, pembentukan komite Klinik ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
PARA MEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Para medis fungsional adalah para medis perawatan non perawatan yang bertugas pada instansi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya paramedis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada instansi.
- (3) Penempatan para medis perawatan dan perwatan dan para medis non perwatan dilakukan oleh kepala atas usulan kepala seksi yang terkait.
- (4) Tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya tenaga non medis yang bekerja didalam instansi bertanggung jawab kepada kepala instansi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada subbagian terkait.
- (6) Penempatan tenaga non medis dilakukan oleh Kepala atas usulan kepala sub bagian atau kepala seksi terkait.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan tugas, Rumaha Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan segenap satuan/unit organisasinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sebaik-sebaiknya, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instalasi lainya sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melaksankan tugasnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi secara fungsional dan teknis dibina oleh Dinas Kesehatan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan sebagai tembusan.
- (2) Laporan dibuat berkala dan atau apabila sewaktu-waktunya diminta.
BAB VI - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 22
Pasal 23

Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
BAB VI - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 22
Pasal 24

Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 26 Juli 2004
BUPATI MUARO JAMBI,
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 27 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
H. MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 30 SERI D NOMOR 7.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas