PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2017
Tentang PERLINDUNGAN LABAN PERTANIAN PANGAN BERKELAIIJlJTAN
Berlaku: 1 TAHUN 2017
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan secara berkelanjutan; pertanian pangan
- c. mewujudkan kemandirian, kedaulatan pangan; ketahanan, dan
- d. melindungi kepemilikan lahan milik petani; pertanian pangan
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlind ungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
1. mewujudkan revalitas pertanian.
Pual4
Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi :
- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. Penelitian dan lnformasi
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
9. L pembiayaan;
- J. peran serta masyarakat.
PualS
Laban pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa :
- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.
PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Baglan Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal6
- (I) Pemerintah Daerah· merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan terhadap :
- a. lahan pertanian pangan; dan
- b. lahan cadangan pertanian pangan.
- (3) Perencanaan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan beririgasi, lahan rekalamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan/atau lahan tidak beririgasi.
- (4) Perencanaan lahan cadangan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap :
- a. tanah terlantar;
- b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan;
- c. kawasan lahan marginal;
- d. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- f. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. kebijakan;
- b. strategi;
- c. program;
- d. rencana pembiayaan; dan
- e. evaluasi.
- (6) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu I (satu) tahun.
- (7) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Penyuaunan Perencanaan
Paragraf2 Paaal7
- (1) Pemerintah Daerah melalui Bappeda menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
- a. inventarisasi dan pembaharuan data;
- b. koordinasi dengan instansi terkait;
- c. menampung aspirasi masyarakat; dan
- d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
- a. kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani;
- b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) instansi dibantu oleh tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan :
- a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. unsur Pemerintah Daerah;
- c. pemangku kepentingan terkait;
- d. perguruan tinggi yang menguasai materi; dan
- e. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pengusulan Rencana
- (I) Perangkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk di bidang pertanian mengusulkan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Bappeda.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
- (3) U sulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
- a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
- e. pembiayaan.
- ( 1) Kriteria penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan minimal 5 ha sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional;
- (2) Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
- c. didukung infrastruktur dasar; dan
- d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (3) Kriteria lahan untuk ditetapkan sebagai Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai berikut:
- a. berada di dalam dan/ a tau diluar kawasan peruntukan pertanian;
- b. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- c. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/ a tau
- d. didukung infrastruktur dasar.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (5) Luas lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebar diseluruh wilayah Daerah.
- (I) Kriteria penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan minimal 5 ha sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional;
- (2) Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
- c. didukung infrastruktur dasar; dan
- d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (3) Kriteria lahan untuk ditetapkan Cadangan Pertanian Pangan ditetapkan sebagai berikut: sebagai Lahan Berkelanjutan
- a. berada di dalam dan/atau peruntukan pertanian; diluar kawasan
- b. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- c. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/ atau
- d. didukung infrastruktur dasar.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (5) Luas lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebar diseluruh wilayah Daerah.
- (6) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan pendataan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai perlindungan lahan pangan sawah di sekitar sarana irigasi dan lahan tegalan dengan luasan - 30.032 Ha (tiga puluh ribu tiga puluh dua hektar).
Optlmasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB IV - PEl'l'GEMBANGAlf Bagian Keaatu Paaal 10
Pasal 11

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (2) huruf a, dengan cara :
- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengelolaan air dan melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui;
- c. penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. penyediaan bibit unggul;
- e. penyediaan kebun induk;
- f. pengembangan seed center (pusat pembenihan);
- g. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- h. pengembangan irigasi;
1. pengembangan inovasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
- J. penyuluhan pertanian;
- k. jaminan akses permodalan.
BAB IV - PEl'l'GEMBANGAlf Bagian Keaatu Paaal 10
Pasal 12

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara :
- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman keras/tahunan.
BAB IV - PEl'l'GEMBANGAlf Bagian Keaatu Paaal 10
Pasal 13

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan cara :
- a. pola tanam;
- b. tum pang sari; dan/ atau
- c. sistem pertanian terpadu
Bagian Kedua
- (I) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan teriantar, dan lahan dibawah tegakan tanaman keras/tahunan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terhadap :
- a. lahan kering berupa tanah Ultisol dan Oxisol, pasir dan kapur /karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata;
- b. lahan basah berupa lahan gambut, lahan sulfat masam dan rawa pasang surut yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung kehutanan.
- (3) Pengembangan iahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (!) terhadap:
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
- b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. bekas galian tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan berkelanjutan pada lahan pertanian dibawah tanaman keras/tahunan pad a ayat (I) terhadap : sebagalmana pangan tegakkan dimaksud
- a. lahan yang tanaman keras/tahunan belum menghasilkan;
- b. lahan yang disela-sela tanaman keras/tahunan terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.
PEMAl'IFAATAlf
- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagalmana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan :
- a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan terlantar dan lahan marginal dengan didahului kajian daya dukungnya;.
- b. menanam tanaman pangan pokok guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
BAB IV - PEl'l'GEMBANGAlf Bagian Keaatu Paaal 10
Pasal 16

- ( 1) Pemerintah Daerah secara bersama masyarakat menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan :
- a. metode fisik dengan pengolahan tanah dan pengelolaan air;
- b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 19

Pengendalian lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi: berkelanjutan 18 ayat (I)
- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.
- ( 1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses infonnasi dan teknologi;
- e. fasilitas penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;
- f. penghargaan bagi petani berprestasi; dan/ atau
- g. tambahan memperoleh kemudahan bantuan sarana dan prasarana produksi.
- (2) Dalam ha! pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, instansi yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan :
- a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanah;
- d. kondisi Lahan terlantar dan Lahan marginal;
- e. tingkat fragmenetasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah Iingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
- (I) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam rangka :
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
- b. bencana alam.
- (I) Pengadaan tanah untuk kepentingan um um sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. pengembangan jalan umum;
- b. pembangunan waduk;
- c. bendungan;
- d. pembangunan jaringan reklamasi;
- e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;
- J. stasi un dan jalan kereta api;
- k. pengembangan terminal;
1. fasilitasi keselamatan umum;
- m. cagar alam; dan/atau
- n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (!) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam
rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti Juasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan dengan pertimbangan :
- a. luas hamparan lahan;
- b. tingkat pertumbuhan lahan dan;
- c. kondisi infrastruktur desa.
Pasa124
Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 25

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 26

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 27

- ( 1) Pengadaan tanah untuk kepentingan um um yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragra.f2 Tata Cara PengaUhfungsian Lahan Pertanlan Pangan Berkela,tjutan Paaa128
- I I I Pengalihfungsian lahan pertanian berkelanjutan diusulkan oleh pihak pangan yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan lintas kabupaten di daerah disertai rekomendasi dari Bupati.
- (2) U sulan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
Paaal29
- I I) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
- b. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
- d. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;
- e. Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian; dan
- f. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
Paragraf 3 Kompenaasl Pengallhfungslan Lahan Pertanian Pangan Berkelaajutan Pual30
Pengalihfungsian Jahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.
Pual31
- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
- b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
- c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan pertanian pangan berkelanjutan juga mengganti nilai investasi infrastruktur pada pertanian pangan berkelanjutan. pada lahan wajib Jahan
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang› undangan.
PElfGAWASAN
- (I) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
PaA133
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :
- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.
- ( 1) Pelaporan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
- a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwaki!an Rakyat Daerah dalam laporan tahunan.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD.
Paal35
- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan pelaksanaan di la pangan.
- (2) Apabila basil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh kecamatan.
- (3) Dalam ha! kecamatan melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF Pual43
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 2 9 MAY 2017 BUPATI SITUBOl!IDO,
DADANG WIGIARTO
t
Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 2 0 JUN 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
~
~~s;H:jt
~~l"'!:l
~ f-(Ui'&lt;J"'
~
~ 1',HJJ
U
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBOl!IDO TAHVN 2017 NOMOR '\ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINS! JAWA TIMUR : 138 - 4/2017
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.## Huruf bYang dimaksud dengan asas "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatanpangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.## Huruf cYang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.## Huruf dYang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.## Huruf eYang dimaksud dengan asas "kebersamaan dan gotong royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.## HuruffYang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.## Huruf gYang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan ke,,.dilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.## HurufhYang dimaksud dengan asas "keserasian, keselarasan dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.## Huruf iYang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.Huruf j Yang dimaksud dengan asas "desentralisasi" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah. Huruf k Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalahPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki Daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hurufl Yang dimaksud dengan asas "keragaman" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu. HurufmYang dimaksud dengan asas ·sosial budaya" adalah Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan yang n1emperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lab.an sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.Pasal3Cukup jelas.Pasal4Cukup jelas.Pasa!SCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cuku p jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Huruf aCukup jelas.Huruf bCuku p jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf d Cukup jelas. Huruf e berkelanjutan.Ayat (6)Yang dimaksud dengan "Masyarakat Petani" adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan diwilayahnya untuk lahan pertanian pangan Cukup jelas. Yang dimaksud "Tanaman Keras/Tahunan" adalah tanaman pangan yang berbentuk batang kayu yang berumur lebih dari Yang dimaksud dengan "Tanaman Pertanian Pangan Semusim" adalah tanaman pangan yang berusia pendek yaitu antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan seperti padi, jagung, kedele dan kacang-kacangan).```
PENJELASAN
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Pasal 13 satu tahun. Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd

``````Cukup jelas.```•
PENJELASAN
Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal24 Cukup jelas. Pasal25 Cukup jelas. Pasal 26 Yang dimaksud dengan "kriteria kesesuaian lahan" antara lain berdasarkan pada ketersediaan infrasrtuktur dan kesuburan !ahan. Yang dimaksud dengan "siap tanam" adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan reklamasi makro dan mikro serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal28 Cukup jelas. Pasal29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasa!32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal34

Cukup jelas.•
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal38Cukup jelas.Pasal39Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal42Cukup jelas.Pasal43Cukup jelas.Pasal44Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAl'f DAERAH KABUPATEl'I' SITUBONDO NOMOR -1