PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2016
Tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Berlaku: 11 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
:
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Tuban.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tuban.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Hari adalah hari kerja.
BAB II - KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 2

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
BAB II - KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, keterwakilan perempuan, luas wilayah dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan sebagai berikut:
- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
- c. Jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 9 (sembilan) orang.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 4

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. persyaratan Administratif lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pengisian Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa
BAB II - KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 6

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
BAB II - KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 7

Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
Bagian Ketiga
Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
BAB II - KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 8

- (1) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (2) Hasil musyawarah dari Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
BAB II - KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 9

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
- d. melanggar larangan dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
Bagian Kelima
Pengisian Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa Antar waktu
BAB II - KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 10

- (1) Apabila terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir, akan diisi melalui pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari keterwakilan wilayah/dusun yang sama.
- (3) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (5) Bupati menetapkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BADAN PERMUSYAWARTAN DESA
Pasal 11

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Bagian Kedua
Hak Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BADAN PERMUSYAWARTAN DESA
Pasal 12

Badan Permusyawaratan Desa berhak:
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Bagian Ketiga
Hak Pimpinan dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BADAN PERMUSYAWARTAN DESA
Pasal 13

Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- f. memperoleh tunjangan operasional;
- g. mendapatkan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Bagian Keempat
Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BADAN PERMUSYAWARTAN DESA
Pasal 14

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
Bagian Kelima
Larangan Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BADAN PERMUSYAWARTAN DESA
Pasal 15

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
BAB IV - PERATURAN TATA TERTIB
Pasal 16

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
BAB IV - PERATURAN TATA TERTIB
Pasal 17

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Camat.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- e. memberikan penghargaan atas prestasi Badan Permusyawaratan Desa; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; dan
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa keanggotaannya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006, Seri E Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Januari 2016
BUPATI TUBAN,
ttd.
H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tuban pada tanggal 10 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd.
BUDI WIYANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 07-3/2016
UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban
ARIF HANDOYO, SH
Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa guna menampung aspirasi yang berkembang pada masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, demokratis, dan bertanggung jawab serta dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan serta partisipatif ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan itu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa salah satu landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah otonomi, dimana mempunyai makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarhak asal usul dan hak tradisional menuju Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis.
Sehubungan dengan itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk memberikan pedoman pada Desa dalam hal keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa; fungsi, hak, kewajiban, dan larangan Badan Permusyawaratan Desa; peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; Pimpinan dan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, maka Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'dilakukan secara demokratis' adalah diproses melalui proses musyawarah perwakilan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'meminta keterangan' adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 59