PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1998
Tentang No Description
Berlaku: 31 Maret 1998
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional, perlu diberikan kesempatan kepada Perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 untuk melakukan kegiatan sebagai Distributor/Pedagang Besar atau Pengecer;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERNITAH NOMOR 42 TAHUN 1997.
N/A
Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
- (3) a. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan penjualan barang sebagai Pengecer.
- b. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang merangkap sebagai Distributor/Pedagang Besar (Wholesaler) dan sekaligus Pengecer."
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 31 Maret 1998.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO