PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ISTAHUN Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 20 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
·
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ISTAHUN 2017
TENT ANG
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa bantuan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membantu beban biaya bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sehingga dapat mengikuti perkuliahan atau menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya;
- b. bahwa untuk lebih tertibnya pemberian bantuan pendidikan beserta dengan segala syarat dan ketentuannya maka perlu ada aturan yang menjamin setiap mahasiswa untuk berhak mendapatkan bantuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pemberian Bantuan Pendidikan;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
Menetapkan
:
.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan .Pemerintah Nomor · 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia :Nomor 5157);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah . Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
8. Tim Seleksi dan Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pendidikan.
7. Bantuan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan dalam menempuh perkuliahan.
9. Mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin.
N/A
Pasal 5

- ( 1) Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan diberikan pada jenjang Diploma atau Sarjana atau Pascasarjana
- (2) Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besaran yang ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Bupati Buton Utara tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
BAB IV - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN Pasal6
Pasal 7

- ( 1) Pemerintah. Daerah mengadakan seleksi dan verifikasi calon penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan . prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.
- (2) Seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi tim seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dibentuk sekretariat tim. · 1
BAB IV - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN Pasal6
Pasal 8

Tata cara pemberian Bantuan Pendidikan adalah :
- a. Calon penerima mengajukan permohonan Bantuan Pendidikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraa.n Rakyat Sekretariat Daerah denga.n melampirkan: ·
- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa pemohon.
- 2) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS}.
'
r:
... ·
l
-···-·-----------· ----
- 3) Surat Keterangan Tidak Mampu clari Lurah atau Kepala Desa tempat tinggal mahasiswa pemohon khusus bagi mahasiswa tidak mampu atau mi skin. ·
- 4) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi setempat.
- 5) Surat Pernyataan belum pernah menerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- 6) Khusus mahasiswa yang sedang penelitian tugas akhir melampirkan proposal penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing atau promotor.
- b. Bupati menetapkan penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1);
BAB IV - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN Pasal6
Pasal 9

Pemberian Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan per orang per tahun.