Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR '~ TAHUN 2016
TENT ANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Bima Nornor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Peraturan Walikota yang rnengatur tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pernerintah Kota Birna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pernerintah Kota Birna;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kota Birna di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 26, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tanggal 24 Juli 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor161);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 138);
r=&gt;;
'-
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kata Bima Tahun 2014 Nomor 184);
MEMUTUSKAN :
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA. CARA TATA TENT ANG WALIKOTA PERATURAN
Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima. 2.
3. W alikota adalah Walikota Bima. 3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. 4.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaBima. 5.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 6.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima. 7.
8. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagianbagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 8.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah adalah W alikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelola Barang Milik Daerah.
11. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang karena jabatannya bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola barang.
5. 1 7. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangkawaktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
18. Bangun serah guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
19. Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/ atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.
BAB II - PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 2

- ( 1) W alikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
-...
- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ a tau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan W alikota;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh W alikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang
21. tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- (4) Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna barang.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah barang dan nilai barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objek tiflainnya.
- (6) Kuasa Pengguna Barang pada Unit Kerja dapat dijabat oleh:
- a. Kepala Bagian yang menangani pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah;
- b. Kepala Unit Pengelola Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bima yang menangani pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Puskesmas Kota Bima;
- c. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Bima;
- d. Lurah pada lingkungan Kantor Kelurahan Kota Bima; atau
- e. Pejabat lain dalam jabatan struktural yang ditunjuk Pengguna Barang.
BAB III - PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3

- ( 1) Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (;2) Tarrah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang wajib . diserahkan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.
- (3) Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Daerah bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
BAB III - PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4

Penggunaan Barang Milik Daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan oleh Walikota.
'
BAB IV - PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) tidak mengubah status kepemilikan Barang Milik Daerah.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
BAB IV - PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 6

- ( 1) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat ( 1) dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- b. Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b,huruf c, dan huruf d dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Penguasa Barang.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, huruf c, danhuruf d dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
BAB IV - PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunanyang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikotaini wajib diinventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembantu Pengelola dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Sertifikasi yang ditetapkan oleh Pengelola Barang setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
BAB IV - PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8

Tata Cara dan Tahapan Pelaksanaan Penggunaan danPemanfaatan Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, sepanjang belum diatur lebih lanjut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini masih tetap dapat dilaksanakan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ti3 MC\dt 2016
WALIKOTA BIMA, fa
C"7
...
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ~ M0rr{t 2016 SEKRETARIS DAERAHKOTA BIMA,
-
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR :J."TI
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NO MOR ,3 TAHUN 2016 TENT ANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA
TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
I. PRINSIP UMUM.
Status penggunaan barang ditetapkan oleh oleh W alikota.
II. KETENTUAN UMUM.
1. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang harus ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota, yaitu:
- a. barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang;
- b. barang-barang dengan nilai perolehan diatas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/ satuan.
2. Pencatatan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut:
- a. pencatatan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk seluruh Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- b. pencatatan oleh Pengelola Barang dilakukan dalam Daftar Barang Milik Daerah untuk tanah dan/atau bangunan, dan barang lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
3. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah atau dihibahkan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota dengan terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional.
4. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Walikota melalui Pengelola Barang.
5. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah.
6. Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, Pengelola Barang dapat mengalihkan status penggunaan Barang Milik Daerah dari suatu Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya.
7. Dalam hal Barang Milik Daerah berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, usulan penetapan status penggunaan bangunan tersebut harus disertai perjanjian antara Pengguna Barang dengan pihak lain tersebut yang memuatjangka waktu, dan kewajiban para pihak.
f,~v
III. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD.
1. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Tahap persiapan
- 1) Pengguna Barang a tau Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat tanah, IMB, dll.) atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, untuk dijadikan dasar pengajuan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang.
- 2) Penyelesaian dokumen kepemilikan atas tanah, berupa sertifikat atas nama Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud pada butir 1), diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat.
- 3) Penyelesaian dokumen perizinan atas bangunan sebagaimana dimaksud pada butir 1), dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai.
Tahap pengajuan usulan
- 1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang Daerah disertai dengan asli dokumen kepemilikan clan dokumen pendukung lainnya atas tanah dan/ a tau bangunan yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya dokumen kepemilikan.
- 2) Pengelola Barang Daerah mengajukan usulan penetapan status penggunaan kepada W alikota dengan disertai asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 ( satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- c. Tahap penetapan status penggunaan, Walikota menetapkan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dengan keputusan.
- d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan:
- 1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan atas tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah, dan menyimpan dokumen kepemilikan asli dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
- 2) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan tanah dan/ atau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan foto copy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusarr penetapan status penggunaannya.
7. penetapan status penggunaannya. 3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna atas tanah dan/atau bangunan dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan
2. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
- a. Tahap persiapan
10. Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen/ bukti kepemilikan atau berita acara serah terima barang dari pihak lain atas perolehan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
Tahap pengajuan usulan
- 1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang disertai dengan fotocopy dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima.
- 2) Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai fotocopy dokumen kepemilikan atau berita acara serah terima barang, paling lama l(satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang.
- c. Tahap penetapan status penggunaan
- 1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah diterimanya permintaan beserta dokumen pendukung secara lengkap dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- 2) Status penggunaan barang ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan:
- 1) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ a tau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaan.
- 2) Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna dan menyimpan asli dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaan.
- 3) Pengelola Barang melakukan pencatatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berupa barang yang mempunyai bukti kepemilikan dan barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah, serta rnenyimpan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
- 4) Pengelola Barang rnenghimpun laporan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
3. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
Tahap persiapan
- Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan dokumen kepemilikan atas perolehan Barang Milik Daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, sebagaimana diatur pada angka Romawi II angka 1 dan angka 2 diatas.
Tahap pengajuan usulan
Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah, yang akan dioperasikan oleh pihak lain, kepada Pengelola Barang disertai dengan penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan asli dokumen kepemilikan/ berita acara serah terima barang.
- c. Tahap penetapan status penggunaan
- 1) Pengelola Barang mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah yang akan dioperasikan oleh pihak lain dengan keputusan setelah diterimanya usulan secara lengkap dari Pengguna Barang.
- 2) Pengguna Barang menindaklanjuti keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dengan membuat:
- a) keputusan penunjukan pengoperasian; dan
- b) berita acara serah terima pengoperasian Barang Milik Daerah.
- 3) Dalam hal Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain akan dialihoperasikan kepada pihak lainnya lagi, maka pelaksanaan pengalih-operasian tersebut harus dilaporkan kepada Pengelola Barang.
- 4) Dalam hal Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain, kemudian akan digunakan kembali olehPengguna Barang, maka harus dimintakan persetujuan kembali untuk penetapan status penggunaan kepada W alikota melalui Pengelola Barang.
- 5) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dioperasikan kembali oleh pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Pengelola Barang.
- d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan:
- 1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain ke dalam Daftar Barang Milik Daerah dan menyimpan asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
- 2) Pengelola Barang menghimpun data Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
+·IVV
- 3) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan asli/fotocopy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.
4. Tata cara penetapan kembali status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang:
Tahap persiapan
- 1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola Barang, disertai penjelasan mengenai lokasi dan kondisi tanah dan/ atau bangunan.
- 2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas laporan yang disampaikan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- 3) Dalam hal terdapat permasalahan terkait dengan tanah dan/atau bangunan yang akan diserahkan, maka permasalahan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Pengguna Barang dan/ atau bersama Pengelola Barang sesuai batas kewenangannya dan dapat melibatkan instansi yang terkait.
Tahap penetapan penyerahan
- 1) Berdasarkan laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Walikota menetapkan keputusan mengenai penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- 2) Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menyampaikanlaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a poin 1, Walikota menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, berdasarkan:
- i. hasil inventarisasi tanah dan/atau bangunan;
- ii. hasil audit atas penggunaan tanah dan/ a tau bangunan; a tau
5. in. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT).
Tahap penghapusan
- Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Kuasa Pengguna berpedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Daerah.
Tahap penyerahan
- 1) Setelah dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai fotocopy dokumen kepemilikan, keputusan penetapan status penggunaan asli, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan penghapusan.
- 2) Penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam berita acara serah terima.
Tahap pencatatan
- Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan catatan pada daftar Barang Milik Daerah.
Tindak lanjut penyerahan
Atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana tersebut di atas, Pengelola Barang melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
- 1) Mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan status penggunaan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD lainnya;
- 2) memanfaatkan dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah;
- 3) mengajukan permohonan memindahtangankan kepada Walikota.
5. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah antar Pengguna Barang
- a. Tahap pengajuan usulan
- 1) Pengguna Barang mengajukan Permohonan pengalihan status penggunaan kepada Pengelola Barang Daerah, disertai dengan, penjelasan, pertimbangannya, dan dokumen pendukung, serta dokumen kepemilikan yang wajib disimpannya.
- 2) Pengelola Barang Daerah meneliti usulan pengalihan status penggunaan.
- 3) Pengelola Barang Daerah mengajukan usulan tersebut kepada W alikota, dengan disertai penjelasan dan pertimbangan, keputusan penetapan status penggunaan, serta surat pemyataan kesediaan menerima pengalihan Barang Milik Daerah dari calon Pengguna Barang baru.
Tahap persetujuan
- 1) W alikota berdasarkan usulan Pengelola Barang Daerah setelah diterimanya usulan secara lengkap, tennasuk melakukan peninjauan lapangan dalam hal diperlukan.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian di atas, Walikota menerbitkan surat persetujuan pengalihan status penggunaan yang disampaikan kepada Pengelola Barang Daerah dan disampaikan kepada Pengguna Barang lama dan baru.
- 3) Surat persetujuan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
1. kewajiban Pengguna Barang lama untuk menghapus barang tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan keputusan Pengguna Barang; dan
2. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima antara Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru.
Tahap penghapusan
- Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna berpedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Daerah.
- ,.~v d. Tahap penetapan status penggunaan Berdasarkan laporan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang lama, Pengelola Barang Daerah menerbitkan keputusan
penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang baru berdasarkan surat Persetujuan Walikota.
Tahap serah terima
- Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan dimaksud cliterbitkan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.
Tahap pencatatan
- 1) Berdasarkan keputusan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang baru mencatat ke dalam Daftar Barang Pengguna atas penyerahan barang tersebut untuk dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan menyimpan asli/fotocopy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.
- 2) Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan catatan dalam Daftar Barang Milik Daerah.
IV. Ke ten tuan Peralihan
1. Terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib dilakukan penetapan status penggunaan oleh Pengelola Barang. Dalam hal tanah dan/atau bangunan tersebut belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat, IMB, dll.) Pengguna Barang wajib menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum diajukan usulan penetapan status penggunaannya kepada Pengelola Barang.
2. Pelaksanaan penetapan status penggunaan dimaksud di atas dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota ini.
A. Contoh Surat Permintaan Penetapan Status Penggunaan BMD
... Kop Surat Satuan Kerja .
Permintaan Penetapan
Status Penggunaan BMD
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
Raba - Bima
Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima di-
Raba - Biina
Menunjuk Peraturan Walikota Bima Nomor ... tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Bima, bersama ini kami usulkan penetapan status penggunaan BMD pada ... Nama Satker ... , dan sebagai bahan pertiinbangan bersama ini dilampirkan :
1. Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan penetapan status penggunaannya.
2. Sertifikat, Ijin Mendirikan Bangunan, Kartu Identitas Barang (KIB) atas Tanah dan/ atau Bangunan.
3. Foto copy STNK, BPKB, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.
4. Foto Barang Milik Negara yang diusulkan status penggunaannya.
Demikian untuk menjadi maklum.
Tembusan:
Yth. 1. Walikota Bima, di Raba;
2. Sekretaris Daerah Kota Bima, di Raba;
3. Pertinggal.
Kepala Dinas/Badan/Kantor
...
narna
..
...
NIP
..
.
B. Contoh Lampiran Surat Permintaan Penetapan Status Penggunaan BMD
... Kop Surat Satuan Kerja .
DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIUSULKAN UNTUK DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA NAMA SATKER .
1. BMD berupa tanah dan/atau Bangunan
No.
Nama Barang
1
2
3
4
2. BMD berupa Peralatan clan Mesin
| No. | Nama Barang | Kode Barang | Merk/Tipe/bukti kepernilikan | Tahun perolehan | Nilai Perolehan | Kondisi/ Ket |
|-------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
Kepala Dinas/Badan/Kantor
...
nama
.
...
NIP
..
-.. f· WALIKOTABIMA ,~
M. QURAIS H. ABIDIN
Kode
Barang
No Bukti
Keoemilikan
Tahun perolehan
Nilai
Pero I eh an
Kondisi/
Ket
,,
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BIMA NO MOR 13 TAHUN 2016 TENT ANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA
TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
A. TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH
I. PRINSIP UMUM
1. Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan Pemerintah Kota dengan ketentuan:
- 1) Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- 2) Untuk sementara waktu barang milik daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD; dan
- 3) Mencegah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
2. Penyewaan Barang milik daerah sepanjang tidak merugikan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
II. OBYEK SEWA
Obyek barang milik daerah yang dapat disewakan adalah :,
1. Tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang dan sudah diserahkan kepada W alikota;
2. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dalam penggunaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
3. Selain tanah dan/atau bangunan yang masih dalam penggunaan Pengguna Barang yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000.(lima milyar rupiah ) ;
III. SUBYEK PELAKSANA SEWA
1. Pihak yang dapat menyewakan Barang milik daerah adalah :
- a. Pengelola Barang untuk tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk:
- a. Sebagian tanah dan/ atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;
- b. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
2. Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Daerah adalah:
- a. Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Hukum lainnya;
- d. Perorangan.
IV. SYARAT SEWA
1. Penyewaaan Barang Milik Daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
2. Untuk sementara waktu Barang Milik Daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD;
3. Jenis Barang Milik Daerah yang disewakan ditetapkan oleh Walikota;
V. TARIF SEWA
Besarnya biaya sewa Barang Milik Daerah dihitung dengan formula sebagai berikut:
1. Formula Sewa Tanah Kosong
St = 3,33 o/o x (Lt x Nilai tanah)
Keterangan:
- a. St
2. = Sewa tanah
Lt
= Luas tanah (M2)
Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per M2)
- b. Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dalam meter persegi.
2. Sewa Tanah dan Bangunan
Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) +( 6,64°/o x Lb x Hs x Nsb)
Keterangan:
- a. Lb = Luas lantai Bangunan (M2)
2. Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2)
3. -Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 °/o/ tahun
4. Nsb = Nilai sisa bangunan (%)
5. -Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 °/o/ tahun
6. -Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 °/o / tahun
7. -penyusutan maksimal 80 %
- b. Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- c. Harga satuan bangunan
- Harga Satuan bangunan per M2 sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan.
- Harga satuan tertinggi rata-rata per M2 bangunan bertingkat untuk Bangunan Gedung Daerah.
| Jumlah Lantai Bangunan | Harga satuan per M2tertinggi |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Bangunan 1 lantai | 1,000 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 2 lantai | 1,090 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 3 lantai | 1, 120 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 4 lantai | 1, 135 standar harga gedung bertingkat |
t-e
Bangunan 5 lantai
1,162 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 lantai
1, 197 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 7 lantai
1,236 standar harga gedung bertingkat
- d. Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut:
- baik = 85°/o s.d. 100 o/o siap pakai/ perlu pemeliharaan awal
- rusak ringan = 70°/o s.d. &lt; 85% rusak sebagian non struktur
- rusak berat = 55% s.d. &lt; 70°/o rusak sebagian non struktur / struktur
- rusak berat = 35°/o s.d. &lt; 55°/o rusak sebagian besar non struktur / struktur.
3. Sewa Prasarana Bangunan
Sp= 6,64°/o x Hp x Nsp
- a. Keterangan:
- Sp = sewa prasarana bangunan (Rp/tahun)
- Hp = harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp)
- N sp = nilai sisa prasarana bangunan ( 0 /o)
- b. Besar penyusutan / tahun dihitung dengan ketentuan:
- pekerjaan halaman = 5 %
- me sin/ instalasi = 10 °/o
- fumiture/elektronik
= 25 °/o
- penyusutan maksimal = 80 %
4. Penghitungan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penentuan besaran sewa minimum dilakukan sebagai berikut:
- a. penghitungan nilai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang;
- b. penghitungan nilai Barang Milik Daerah untuk sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/ a tau penilai;
- c. penghitungan nilai Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/ atau penilai.
5. Penetapan besaran sewa
- a. Besaran sewa atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai;
- b. Besaran sewa atas Barang Milik Daerah sebagian tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ataubangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
6. Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat penandatanganan kontrak.
7. Sela.ma masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola Barang hanya dapat mengubah bentuk Barang Milik Daerah tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi Barang Milik Daerah.
8. Selurub biaya yang timbul dalam rangka penilaian, dibebankan pada APBD.
9. Ru mah Daerah golongan I dan golongan II yang disewakan kepada pejabat Daerab/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah Daerah.
10. Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan Formula tarif sewa ditetapkan oleh masing-masing pengguna barang
8. berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
VI. PERJANJIAN SEWA
1. Perjanjian sewa ditandatangani oleh penyewa; dan
2. Dalam perjanjiaan sewa minimal memuat :
- 1) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa.
- 2) Obyek barang milik daerah yang disewakan
- 3) Jangka waktu sewa.
- 4) Hak dan kewajiban para pihak.
VII. JANGKA WAKTU SEWA
1. Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat diperpanjang dengan persetujuan pengelola barang.
2. Perpanjangan waktu sewa diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian sewa.
3. Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan setelah berakhirnya masa sewa, maka permohonan perpanjangan dilakukan prosedur baru.
VIII. TATA CARA PELAKSANAAN SEWA.
1. Penyewaan tanah dan/ atau bangunan oleh Pengelola Barang
- a. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai:
- a. kemungkinan penyewaan Barang Milik Daerah yang ada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang untuk melakukan penyewaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;
- b. kemungkinan kelayakan penyewaan tanah dan/ atau bangunan berdasarkanpermintaan pihak lain yang akan menyewa tanah dan/ atau bangunan dimaksud.
- b. Pengelola Barang menetapkan tanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan berdasarkan basil penelitian kelayakan tersebut.
- c. Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, yang akan melakukan penelitian dalam rangka penyewaan dimaksud terhadap tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis.
- d. Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan Barang Milik Daerah dalam rangka penentuan besaran tarif sewa minimum dan melaporkan basil penilaiannya kepada Pengelola Barang melalui Tim. f . ~ o/
- e. Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai laporan penilaian Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang.
- f. Pengelola Barang memutuskan untuk menyetujui atau tidaknya permintaan sewa Barang Milik Daerah dengan mempertimbangkan laporan Tim.
- g. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa, disertai alasannya.
- h. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang menetapkan surat keputusan penyewaan tanah dan/ atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, besaran sewa atas tanah dan/ atau bangunan, pihak penyewa dan jangka waktu sewa.
- r. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum Daerah, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani.
- j. Penyewaan tanah dan/ a tau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan pihak penyewa.
- k. Pengelola Barang menatausahakan pelaksanaan sewa tanah dan/ a tau bangunan.
1. Setelah berakhirnya masa sewa, penyewa menyerahkan tanah dan/ atau bangunan yang disewa kepada Pengelola Barang, yang penyerahannya dituangkan dalam berita acara serah terima.
- m. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya jangka waktu sewa.
- n. Pengelola Barang melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah.
2. Penyewaan sebagian tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- a. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan sebagian tanah dan/ atau bangunan dengan disertai pertimbangan penyewaan, bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas yang akan disewakan, nilai perolehan dan NJOP tanah dan/ atau bangunan, data transaksi sebanding dan sejenis, calon penyewa, nilai sewa, sertajangka waktu penyewaan.
- b. Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang tersebut.
- c. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya.
- d. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa, nilai sewa dan jangka waktu sewa. t·~V
- e. Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan yang sekurang kurangnya memuat informasi tentang tanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, calon penyewa dan jangka waktu sewa.
- f. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum Daerah, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani.
- g. Penyewaan tanah dan/ atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.
- h. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa sebagian tanah dan/ atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewamenyewa.
- i. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- j. Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk Tim dan/ atau menugaskan penilai untuk melakukan penelitian dan kajian atas usulan sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif sewa dimaksud.
3. Penyewaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang.
- a. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai dengan basil penelitian mengenai kelayakan kemungkinan penyewaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dimaksud, termasuk pertimbangan mengenai calon penyewa, nilai sewa dan jangka waktu penyewaan.
- b. Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan Barang Milik Daerah tersebut.
- c. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya.
- d. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan, yang sekurang-kurangnya memuat Barang Milik Daerah yang disewakan, calon penyewa, nilai sewa, dan jangka waktu sewa.
- e. Pengguna Barang menetapkan surat keputusan penyewaan yang sekurang-kurangnya memuat jenis, nilai, besaran sewa Barang Milik Daerah, penyewa, danjangka waktu penyewaan.
- f. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum Daerah, paling lambat pada saat surat perjanjian ditandatangani.
- g. Penyewaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurangkurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.
t·~V
- h. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan terse but kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.
- r. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnyajangka waktu sewa.
- j. Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk Tim dan/atau menugaskan penilai untuk melakukan penelitian dan kajian atas usulan sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif sewa dimaksud.
A. 1. Contoh surat Permohonan sewa BMD
Tembusan:
Yth. 1. Walikota Bima, di Raba (sebagai laporan);
2. Kepala SKPD terkait Kota Bima, di Raba;
3. Kepala Dinas PP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan perjanjian sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), adalah:
1. Sebagai tindak lanjut Surat Walikota Bima Nomor Tanggal .
2. ... Perihal Persetujuan Permohonan Sewa Tanah dan Bangunan.
2. Diperuntukkan bagi pelaksanaan Sewa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Bima yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1).
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA
- (1) Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu ( ) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir masa sewa dengan sendirinya pada tanggal 31 Desem ber .
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) PIHAK KEDUA hendaknya memperpanjang waktu sewa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk melakukan perpanjangan objek sewa dalam perjanjian ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
- (1) Harga sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. ( ) sesuai .
- (2) Harga sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus dibayar oleh penyewa dengan cara tunai paling lambat pada saat penandatanganan kontrak.
- (3) Angsuran pertama dan angsuran pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah pada rekening Kas Umum Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan objek sewa tersebut kepada PIHAK KEDUA setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani dan PIHAK KEDUA membayarkan 100°/o dari total harga yang sebagaimana sudah disetujui dan disepakati sebelumnya.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab atas objek sewa yang dimaksud kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan objek sewa tersebut yang meliputi
4. segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya, beserta salinan surat perjanjian ini.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengecekan terhadap objek sewa tersebut selama disewakan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran secara lunas harga sewa dari PIHAK KEDUA, sesuai dengan waktu dan cara pembayaran yang sebagaimana telah disepakati dan disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- (6) Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali obyek sewa dimaksud dalam keadaan baik dan terpelihara kepada PIHAK PERTAMA.
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
- (1) PIHAK KEDUA berhak atas objek sewa yang disepakati dan disetujui sebelumnya sesuai dengan harga, dan cara pembayarannya.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar harga sewa terhadap objek sewa, pada waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.
- (3) Segala kerusakan kecil, sedang maupun kerusakan besar dari tanah dan bangunan (obyek sewa) tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh PIHAK KEDUA (force majeun akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak.
- (4) Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memindahkan hak sewanya sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu sewa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan aturan yang mengatur dalam perjanjian ini dengan membuat perjanjian baru.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

PENGAWASAN PERJANJIAN
- (1) Pihak PERTAMA menunjuk Unit Pengelola Barang Milik Daerah/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk bertindak sebagai pengawas pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memperhatikan saran/usulan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

HAL-HAL SEBAGAI AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA PERJANJIAN
- (1) Apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini dan saran/usulan pengawas, maka PIHAK PERTAMA berhak menyampaikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA lalai dan/ atau tidak memperhatikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA.
- (3) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

KEADAAN KAHAR
- ( 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi sesuatu keadaan kahar (force majeun yang dapat mengakibatkan Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini, maka hal tersebut bukan merupakan kelalaian.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka Pihak yang terkena keadaan kahar dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam wajib melapor secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia, maka pelaksanaan kewajibankewajiban PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian ini menjadi tanggung jawab ahli waris PIHAK KEDUA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

SANKSI-SANKSI
- (1) Apabila pada saat berakhimya perjanjian mi, PIHAK KEDUA tidak menyatakan kehendaknya untuk memperpanjang perjanjian, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengosongkan obyek sewa/ tanah dan bangunan dari semua barang-barang atas biaya PIHAK KEDUA dan bilamana perlu dengan bantuan pihak terkait.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

BERAKHIRNY A PERJANJIAN
Perjanjian ini akan berakhir apabila kedua belah pihak telah melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, Pasal 3 ayat (1) surat perjanjian ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- ( 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan paham mengenai penafsiran terhadap isi/materi perjanjian ini , maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ternyata tidak mencapai mufakat a tau hasil musyawarah tidak memuaskan salah satu Pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
3
.
3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Staf Bidang Aset)
2
.
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Kasi Pemanfaatan dan Penerimaan Aset)
1.
.
.
SAKSI-SAKSI :
1.
(Kabid Aset Dinas PPKAD)
Pangkat (Gol)
NIP
.
••...•••••...••..•••.•.•...•.••••••
Meterai
PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BMD KOTA BIMA,
PIHAK KEDUA PENYEWA,
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

PENUTUP
Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK di Raba, dalam rangkap 2 ( dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibuat dengan tujuan dan itikat baik.
Demikian Perjanjian ini disetujui dan dibuat, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
- (1) Setiap terjadi sesuatu hal yang menghendaki perubahan terhadap isi/materi Perjanjian ini, maka perubahan dimaksud dapat dilaksanakan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas .dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perubahan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
B. TATA CARA PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
I. PRINSIP UMUM
1. Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. Mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
- b. Menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- c. Mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
2. Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan surat perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir barang milik daerah tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daer ah.
3. Tanah dan/ atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukandalam perjanjian pmjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan.
4. Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pin jam pakai menjadi tanggung jawab peminjam.
5. Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan Barang Milik Daerah yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian.
II. OBYEK PINJAM PAKAI.
Obyek pinjam pakai adalah barang milik daerah sebagai berikut:
1. Tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang dan sudah diserahkan kepala W alikota.
2. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dalam penggunaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
3. Selain tanah dan/atau bangunan yang masih dalam penggunaan Pengguna.
SUBYEK PELAKSANA PINJAM PAKAI. III.
1. Pihak-pihak yang dapat meminjam-pakaikan Barang Milik Daerah adalah:
- a. Pengelola Barang, untuk tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
- 1) sebagian tanah dan/ atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;
- 2) Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
2. Pihak yang dapat meminjam Barang Milik Daerah adalah pemerintah daerah.
IV. SYARAT PINJAM PAKAI
Syarat- syarat pinjam pakai barang milik daerah adalah:
1. Barang milik daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD;
2. Barang miik daerah yang dipinjam pakai tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukkannya;
3. Pinjam pakai tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok SKPD;
4. Barang milik daerah yang dipinjam pakaikan harus merupakan barang yang tidak habis pakai;
5. Peminjam pakai wajib bertanggungjawab atas keutuhan dan keselamatan barang;
6. Peminjam wajib memelihara dan menanggung seluruh biaya pemeliharaan yang diperlukan selama peminjaman.
7. Jangka waktu pinjam pakai maksimal 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang;
8. Pengembalian barang milik daerah yang dipinjam pakaikan harus dalam keadaan baik dan lengkap.
f·~V
V. JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI
1. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua) tahun sejak ditendatanganinya perjanjian Pinjam Pakai dan dapat diperpanjang.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum atau tidak dimanfaatkan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang .
3. Dalam hal jangka waktu akan diperpanjang, maka permintaan perpanjangan harus sudah diterima oleh Pengelola Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan.
4. pakai waktu pakai 4. Dalam hal permohonan perpanjangan waktu pmjam disampaikan kepada Pengelola Barang melewati batas sebagaimana disebut pada poin 3, maka proses pmjam dilakukan dengan mengikuti permohonan pinjam pakai baru.
VI. PERJANJIAN PINJAM PAKAI.
1. Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian yang bermeterei cukup serta ditandatangani oleh Peminjam pakai dan:
- a. Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang.
- b. Pengguna Barang untuk barang milik daerah yang ada pada Pengguna Barang.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada poin 1 sekurang-kurangnya memuat:
- a. Dasar perjanjian
- b. Identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian.
- c. Jenis, luas, atau jumlah barang yang dipinjamkan.
- d. Jangka waktu Pinjam Pakai.
- e. Tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan biaya operasional selama waktu peminjaman.
- f. Hak dan kewajiban para pihak.
3. Salinan Perjanjian Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola Barang.
4. Bentuk Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan W alikota ini.
VII. TATA CARA PELAKSANAAN PINJAM PAKAI.
Tata cara pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milkik Daerah pada Pengelola Barang
Permohonan
1. Calon peminjam pakai mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai kepada Penegelola Barang;
2. Permohonan persetujuan Pinjam Pakai sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Pertimbangan yang mendasari permohonan Pin jam Pakai.
- 2) Identitas peminjam pakai.
- 3) Tujuan penggunaan obyek pinjam pakai.
- 4) Rincian data obyek Pinjam Pakai yang dibutuhkan; dan
- 5) Jangka waktu pinjam pakai.
f·~V
...\_
..
3. Dalam hal obyek pmjam Pakai berupa tanah dan/atau Bangunan, atau sebagian tanah dan/ atau bangunan , rincian data obyek Pinjam Pakai termasuk luas dan lokasi tanah dan/ a tau bangungan.
Penelitian
1. Pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai barang.
2. Penelitian tersebut pada huruf a meliputi:
- 1) Kepasatian belum atau tidak adanya penggunaan BMD;
- 2) Tujuan penggunaan obyek pinjam pakai;
- 3) Jangka waktu pinjam pakai.
3. Penelitian menjadi dasar persetujuan/penolakan permohonan persetujuan pinjam pakai oleh Pengelola Barang
Persetujuan
1. Pemberian persetujuan/ penolakan oleh Pengelola Barang atas permohonan pin Jam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
- 1) BMD yang dimohonkan dalam kondisi belum a tau tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Barang.
- 2) BMD yang dimohon akan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Jangka waktu pinjam Pakai paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.
2. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam hal pengelola barang:
- 1) Menyetujui permohonan Pin jam Pakai, Penegelola menerbitkan surat persetujuan;
- 2) Tidak menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada calon peminjam pakai yang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai disertai alasannya.
3. Surat Pesetujuan sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Identitas peminjam pakai;
- 2) Data obyek Pinjam Pakai;
- 3) Jangka Waktu Pinjam Pakai;
- 4) Kewajiban Peminjam Pakai.
Pelaksanaan
1. Pelaksanaan pinjam pakai BMD dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai antara Pengguna Barang dengan peminjam Pakai.
2. Perjanjian ditindak lanjuti dengan penyerahan obyek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada Peminjam Pakai yang dituangkan dalam berita acara serah terima
3. Selama jangka waktu pinjam pakai wajib memelihara dan mengamankan obyek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai;
v
4. Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan pada Pengguna Barang akan mengakhiri dan/ atau memperpanjang Pinjam Pakai.
5. Dalam hal Pinjam Pakai akan diperpanjang, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola berdasarkan permohonan peminjam pakai.
6. Pengajuan persetujuan perpanjangan pinjam pakai dilampiri dengan:
- 1) Surat persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari Pengelola Barang ;
- 2) Surat Pernyataan dari peminjam pakai bahwa obyek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SK.PD;
7. Dalam hal pinjam pakai diakhiri sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang.
8. Dalam hal Pinjam Pakai berakhir dilakukan serah terirna SMD obyek Pinjam Pakai dari peminjam kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam Serita Acara Serah terima.
9. Bentuk Serita acara serah terirna sebagaimana terlampir.
Tata cara pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milkik Daerah pada Pengguna Barang.
- a. Permohonan
1. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai kepada Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam dengan dilampiri :
- 1) Surat permohonan pin jam Pakai dari calon peminjam pakai.
- 2) Surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SK.PD; dan
- 3) Data obyek Pinjam Pakai, antara lain kartu identitas barang untuk SMD yang memiliki kartu identitas.
2. Permohonan Persetujuan Pin jam Pakai dari Pengguna Barang sekurang- kurangnya memuat :
- 1) Pertimbangan yang mendasari permohonan Pin jam Pakai.
- 2) Identitas peminjam pakai.
- 3) Tujuan penggunaan obyek pinjam pakai.
- 4) Rincian data yang dibutuhkan termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
- 5) Jangka waktu pinjam pakai.
Penelitian
1. Pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai barang.
2. Penelitian tersebut pada huruf a meliputi :
- 1) Kepastian belum atau tidak adanya penggunaan SMD;
- 2) Tujuan penggunaan obyek pinjam pakai;
- 3) Jangka waktu pinjam pakai.
v
3. Penelitian menjadi dasar persetujuan/penolakan permohonan persetujuan pinjam pakai oleh Pengelola Barang
Persetujuan
1. Pemberian persetujuan/penolakan oleh Pengelola Barang atas permohonan pin jam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
- 1) BMD yang dimohonkan dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- 2) BMD yang dimohon akan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Jangka waktu pinjam Pakai paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.
2. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan, maka pengelola barang menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai, yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Identitas Pernin jam pakai.
- 2) Data BMD obyek pinjam pakai.
- 3) Jangka waktu pinjam pakai.
- 4) Kewajiban peminjam pakai.
3. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pinjam Pakai, maka Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya.
Pelaksanaan
1. Pelaksanaan pinjam pakai BMD yang berada pada pengguna barang dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai antara Pengguna Barang dengan peminjam Pakai.
2. Selama jangka waktu pinjam pakai wajib memelihara dan mengamankan obyek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai;
3. Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir peminjam pakai harus memberitahukan pada Pengguna Barang akan mengakhiri dan/ atau memperpanjang Pin jam Pakai.
4. Dalam hal Pinjam Pakai akan diperpanjang, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola berdasarkan permohonan peminjam pakai.
5. Pengajuan persetujuan perpanjangan pinjam pakai dilampiri dengan:
- 1) Surat persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari Pengelola Barang;
- 2) Surat Pernyataan dari peminjam pakai bahwa obyek pinjam pakai untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam hal pinjam pakai dilaksanakan oleh Pengguna Barang.
9. f.~v 6. Dalam hal pinjam pakai diakhiri sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang.
7. Dalam hal Pinjam Pakai berakhir dilakukan serah terima BMD obyek Pinjam Pakai dari peminjam kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah terima.
8. Bentuk Serita Acara Serah Teri.ma sebagaimana terlampir.
9. Dalam hal pinjam pakai berakhir, pengguna barang melaporkan kepada Pengelola Barang.
B. 1. Contoh surat Permohonan Pinjam Pakai BMD
Tembusan:
- Yth. 1. Walikota Bima, di Raba (sebagai laporan);
2. Kepala SKPD terkait Kota Bi.ma, di Raba;
3. Kepala Dinas PPKAD Kota Bima, di Raba;
4. Pertinggal.
...
nama
.
...
NIP
.
Kepala Dinas/ Badan/ Kantor
Menunjuk Peraturan Walikota Bi.ma Nomor ... tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Bima, bersama ini kami ajukan permohonan pinjam pakai Barang Milik Daerah Kota Bima berupa nama barang . . . . . . . . . spesifikasi / yang terletak di alamat.. . Barang Milik Daerah tersebut akan kami manfaatkan sebagai ... tujuan sewa .
Demikian untuk menjadi maklum.
Raba- Bima
Raba-Bima
.
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kota Bi.ma
di-
Permohonan Pinjam
Pakai BMD
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
... Kop Surat .
f·~V
SAKSI-SAKSI:
1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Kabid Aset Dinas PPKAD)
1.
.
2.
(Kasi Pemanfaatan dan Penerimaan Aset)
2
.
3.
(Staf Bidang Aset)
3
.
Contoh Surat Perjanjian Pinjam Pakai BMD
Pangkat (Gol)
NIP
.
...
Meterai
PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BMD KOTA BIMA,
PIHAK KEDUA PEMINJAM,
Selanjutnya segala biaya pemeliharaan, perbaikan dan sebagainya ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan terhitung sejak Berita Acara Pinjam Pakai ini ditanda tangani segala tugas/kewajiban serta tanggungjawab atas pengolahan barang tersebut beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara Pinjam Pakai ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan ketertiban administrasi pada ... ,PARA PIHAK telah mengadakan suatu perjanjian pinjam pakai BMD berdasarkan Perjanjian Pin jam Pakai Nomor . . . . . . . . . . . . . . tanggal , maka PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa tanah dan bangunan dengan kondisi baik yang berlokasi di Jalan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pangkat/ Golongan
Jabatan
Instansi/ tempat bekerja
Selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA
II. Nama
.
Tempat/Tgl. Lahir
.
NIP.
.
.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima.
Pangkat/ Golongan Jabatan
Pada hari ini,
tanggal
bulan
tahun
,
kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:
I. Nama
.
NIP.
.
.
BERITA ACARA PINJAM PAKAI
... Kop Surat Satuan Kerja .
... Kop Surat Satuan Kerja .
TENT ANG
SURAT PERJANJIAN
NOMOR:
.
PINJAM PAK.AI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Nama
.
Tempat/Tgl. Lahir
.
NIP.
.
.
Pangkat/ Golongan
.
Jabatan
.
Instansi/tempat bekerja
.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bitna.
Pangkat/ Golongan
Jabatan
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas, bertempat di ruang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kota Bima, . Nomor Telp. (0374) Fax. (0374) , , kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I.
Nama
NIP.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK telah mengadakan perjanjian pinjam pakai tanah dan bangunan berdasarkan:
1. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima;
2. Peraturan Walikota Bima Nomor ... Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Bima;
3. Surat Saudara Nomor tanggal 2015 perihal Permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bima.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan seluas . . . . . . . . . m2 (... meter persegi) yang terletak di JI. ... No .
- Bahwa PIHAK KEDUA memerlukan bangunan terse but untuk tern pat .
- Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia meminjarn-pakaikan bangunan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan ikatan dalam Perjanjian pinjam pakai tanah dan bangunan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

JANGKA WAKTU
Perjanjian Pinjam Pakai tanah dan bangunan ini berlangsung selama tahun, terhitung sejak tanggal dan berakhir pada tanggal
.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya atas biaya PIHAK KEDUA, dan menyerahkan apa yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini setelah Perjanjian ini berakhir kepada PIHAK PERTAMA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

JAMIN AN
PIHAK KEDUA berjanji terhadap PIHAK PERTAMA bahwa apa yang dipinjampakai-kan dengan Perjanjian ini hanya akan dipergunakan sebagai tempat tinggal.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

PERUBAHAN DAN PERBAIKAN
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan perubahan-perubahan pada apa yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini tanpa seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA. Apabila setelah ada izin dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan melakukan perubahan-perubahan pada apa yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini, harus dilakukan atas risiko dan biaya PIHAK KEDUA sendiri, dan sesudah habis waktu Perjanjian ini menjadi milik PIHAK PERTAMA tanpa sesuatu ganti kerugian apa pun juga kepada PIHAK KEDUA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

LARANGAN
PIHAK KEDUA tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apa pun, atau dengan dalih apa pun yang dipinjampakaikan dengan Perjanjian ini kepada orang lain atau pihak lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

BIAYA-BIAYA
Segala bentuk biaya rekening telepon, listrik, maupun PDAM dibebankan kepada Pihak Kedua seluruhnya selama PIHAK KEDUA meminjam-pakaikan rumah tersebut.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

HAL-HAL LAIN
Mengenai Perjanjian Pinjam Pakai tanah dan bangunan ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat mengesampingkan dengan tegas ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, karena hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bukan sewa-menyewa.
1.
(Kabid Aset Dinas PPKAD)
1.
.
2.
. . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
(Kasi Pemanfaatan dan Penerimaan Aset)
2
.
3.
..
(Staf Bidang Aset)
3
.
SAKSI-SAKSI :
Pangkat (Gol)
NIP
.
•...
Meterai
PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BMD KOTA BIMA,
PIHAK KEDUA PEMINJAM,
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.
Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan, apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Raba Bima.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

PENYELESAIAN SENGKETA
Apabila Perjanjian Pinjam Pakai Rumah ini berakhir pada tanggal . maupun apabila Perjanjian ini berakhir sebelum tanggal tersebut di atas menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau menurut ketentuan- ketentuan lain yang sah, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali rumah yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini dalam keaadaan kosong seluruhnya serta dalam keadaan terawat baik dan terpelihara kepada PIHAK PERT AMA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

BERAKHIRNY A PERJANJIAN
PIHAK KEDUA menerima penyerahan BMD sebagaimana dimaksud dalam pasal l dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan dalam tugas operasional ..
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bima yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai tanah dan bangunan Nomor tanggal .
PARA PIHAK telah sepakat mengadakan serah terima barang milik/kekayaan negara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK telah mengadakan perjanjian pinjam pakai tanah dan bangunan berdasarkan:
1. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima;
2. Peraturan Walikota Bima Nomor ... Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Bima;
3. Surat Saudara Nomor tanggal 2015 perihal Permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bima.
Pangkat/ Golongan
Jabatan
Instansi/tempat bekerja
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
II. Nama
.
Tempat/Tgl. Lahir
.
NIP.
.
.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima.
Pangkat/ Golongan Jabatan
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun dua ribu
,
bertempat di ruang
Kota Bima,
Nomor
.
Telp. (0374)
Fax. (0374)
,
, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:
I. Nama
NIP.
BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR :
.
... Kop Surat Satuan Kerja .
2
.
(Kabid Aset Dinas PPKAD)
1.
.
.
(Kasi Pemanfaatan dan Penerimaan Aset)
(Staf Bidang Aset)
3
.
3
.
1
.
2.
SAKSI-SAKSI :
Pangkat (Gol)
NIP
.
...•.•.•••.••••..•...
Meterai
PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BMD KOTA BIMA,
PIHAKKEDUA PEMINJAM,
Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

BMD tersebut selanjutnya dicatat dalam Buku/Daftar Inventaris Pemerintah Kota Bima yang dipinjam pakaikan kepada PIHAK KEDUA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Berdasarkan serah terima ini, PIHAK PERTAMA menyerahkan BMD Pemerintah Kota Bima kepada PIHAK KEDUA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

C. TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
I. PRINSIP UMUM.
- k. Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (KSP BMD) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
1. KSP BMD dilaksanakan dengan ketentuan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD.
- m. KSP BMD tidak mengubah status BMD yang menjadi obyek kerja sama pemanfaatan.
- n. Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan KSP adalah BMD sejak pengadaannya.
./
II. SUBYEK PELAKSANA KERJASAMA PEMANFAATAN Subjek Pelaksana Kerjasarna Pemanfaatan
1. Pihak yang dapat melakukan kerjasarna pemanfaatan Barang Milik Daerah:
- a. Pengelola Barang, untuk tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
- 1) sebagian tanah dan/atau bangunan yang berlebih dari tanah dan/ atau bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
2. Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasarna pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Hukum lainnya.
III. OBYEK KERJASAMA PEMANFAATAN
1. Obyek KSP meliputi BMD berupa :
- a. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Penggelola Barang/ Pengguna Barang.
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang
2. Obyek KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya.
IV. HASIL KERJASAMA PEMANFAATAN
1. Tanah, gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra KSP merupakan hasil KSP.
2. Sarana berikut hasil KSP antara lain:
- a. Peralatan dan mesin;
- b. Jalan, irigasi dan jaringan;
- c. Asetr tetap lainnya; dan
- d. Aset lainnya.
3. Hasil KSP menjadi bagian dari pelaksanaan KSP.
4. Hasil KSP menjadi BMD sejak diserahkan Kepada Walikota sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
5. Dalam hal KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/ a tau penambahan hasil KSP setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang dilakukan addendum perjanjian KSP.
V. JANGKA WAKTU KSP
1. Jangka waktu KSP BMD paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
2. Perpanjangan jangka waktu dilakukan dengan cara mitra KSP mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelumjangka waktu berakhir.
3. Perpanjangan jangka waktu dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
'v
- a. Sepanjang tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi SK.PD;
- b. Selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.
VI. PERJANJIAN KSP.
1. Pelaksanaan KSP BMD dituangkan dalam perjanjian KSP antara Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan mitra KSP BMD setelah diterbitkannya Keputusan pelaksanaan KSP oleh :
- a. Pengelola Barang untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang,
2. Perjanjian ditandatangani oleh mitra KSP dengan :
- a. Pengelola Barang untuk BMD yang berada pada Penegelola Barang;
- b. Pengguna Barang untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
3. Perjanjian sekurang - kurangnya memuat :
- a. Identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b. Obyek KSP;
- c. Hasil KSP berupa barang, jika ada;
- d. Peruntukkan KSP;
- e. Jangka waktu KSP;
- f. Besar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayaran;
- g. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian
- h. Ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
1. Sanksi;
- J. Penyelesaian Perselisihan.
4. Perjanjian KSP BMD ditandatangani setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
VII. KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
1. Penerimaan Daerah yang wajib disetorkan mitra kerjasama pemanfaatan selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari:
- a. kontribusi tetap; dan
- b. pembagian keuntungan basil pendapatan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah.
2. Penghitungan nilai Barang Milik Daerah Baik yang berada pada Pengelola Barang maupun yang berada pada Pengguna Barang, dalam rangka penentuan besaran kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.
3. Penetapan besaran kontribusi tetap
- a. besaran kontribusi tetap atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perbitungan penilai;
- b. besaran kontribusi tetap atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang berdasarkan basil perhitungan penilai.
v
4. Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra kerjasama pemanfaatan untuk pembayaran pertama harus dilakukan pada saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama pemanfaatan, dan bayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai berakhirnya perjanjian kerjasama pemanfatan, dengan penyetoran ke rekening kas umum Daerah.
5. Pembagian keuntungan hasil pendapatan harus disetor ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
6. Keterlambatan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari tanggal tersebut pada butir 12 dan butir 13 dikenakan denda paling sedikit sebesar 1 %0 (satu perseribu) per hari.
7. Mitra kerjasama pemanfaatan ditentukan melalui pemilihan calon mitra kerjasama pemanfaatan (tender) yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa, kecuali Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
8. Seluruh biaya yang timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, antara lain meliputi biaya penzman, konsultan pengawas, biaya konsultan hukum, dan biaya pemeliharaan objek kerjasama pemanfaatan, menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan;
9. Surat persetujuan kerjasama pemanfaatan dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu satu tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan.
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus atas nama Pemerintah Kota Bima.
VIII. TATA CARA PELAKSANAAN KSP
1. Kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/ a tau bangunan yang berada pada Pengguna Barang.
2. 1.1. Permohonan.
- a. Permohonan diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang disertai :
- 1) Pertimbangan yang mendasari usulan KSP;
- 2) Data calon mitra KSP;
- 3) Proposal rencana usaha KSP;
- 4) Data BMD yang akan dijadikan obyek KSP;
- 5) Usulan besaran kontribusi tetap dan prosentase pembagian keuntungan pelaksanaan KSP;
- 6) Jangka waktu KSP; dan
- 7) Surat pernyataan dari pengguna barang yang memuat bahwa:
- a) BMD yang akan menjadi obyek KSP tidak sedang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b) Peleksanaan KSP BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- b. Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui mekanisme penunjukkan langsung, permohonan pengguna barang disertai dengan data calon mitra KSP yang meliputi:
- a. Nama
- b. Alamat
- c. NPWP/NPWPD
- d. Bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, copy Izin Usaha atau sejenis untuk calon mitra usaha yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
Penelitian administrasi. 1.2.
- a. Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen BMD yang akan dilakukan KSP meliputi:
- 1) Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
- 2) Dokumen pengelolaan BMD;
- 3) Dokumen penatausahaan BMD.
- b. Dalam penelitian administrasi KSP BMD, pengelola Barang membentuk Tim KSP
6. Pembentukan tim dan Penilaian. 1.3.
- a. Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan instansi teknis yang berkompoten.
- b. Pengelola barang menugaskan Tim Penilai untuik melakukan Penilaian BMD yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar dari BMD.
- c. Tugas tim meliputi:
- 1) Menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan dalam KSP berdasarkan inisiatif Pengelola Barang dan nego operasionalkan BMD;
- 2) Menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/ atau mempertimbangkan hasil penilaian;
- 3) Menyiapkan perjanjian KSP;
- 4) Menyiapkan berita acara serah terima obyek KSP dari Pengelola Barang kepada Mitra KSP;
- 5) Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.
- d. Penilai menyampaikan laporan penilaian dan laporan analisis kepada Penegelola Barang sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP;
- e. Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan nilai tanah dan/ atau bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan.
- f. Berdasarkan surat penetapan tersebut, Tim melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Hasil pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan.
- h. Apabila telah memenuhi persyaratan dan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan keputusan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan dimaksud, sekurangkurangnya memuat objek kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, mitra kerjasama pemanfaatan, dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan.
1.4. Penerbitan keputusan
Pengelola Barang menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP, yang sekurang-kurangnya berisi :
- a. Obyek KSP;
- b. Peruntukkan KSP;
- c. Penerimaan daerah dari KSP;
- d. Identitas mitra KSP; dan
- e. Jangka waktu KSP.
1.5. Penandatangan perjanjian
- a. Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan oleh para pihak paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP;
- b. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keputusan pelaksanaan KSP, tidak dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian KSP, maka keputusan pelaksanaan KSP batal demi hukum;
3. mitra KSP tetap tahun c. Penandatangan Perjanjian dilakukan setelah menunjukkan bukti pembayaran kontribusi pertama.
1.6. Perpanjangan Jangka Waktu KSP.
- a. Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengelola Barang;
- b. Permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan harus disampaikan oleh mitra kerjasama kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan.
- c. Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan, berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
2. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/ a tau bangunan yang berlebih dari tanah dan/ atau bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang.
5. 2.1. Permohonan.
- a. Permohonan diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang disertai :
- 1) Pertimbangan yang mendasari usulan KSP;
v
- 2) Data calon mitra KSP;
- 3) Proposal rencana usaha KSP;
- 4) Data BMD yang akan dijadikan obyek KSP;
- 5) Usulan besaran kontribusi tetap dan prosentase pembagian keuntungan pelaksanaan KSP;
- 6) Jangka waktu KSP; dan
- 7) Surat pernyataan dari pengguna barang yang memuat bahwa:
- a) BMD yang akan menjadi obyek KSP tidak sedang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b) Pelaksanaan KSP BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- b. Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui mekanisme penunjukkan langsung, permohonan pengguna barang disertai dengan data calon mitra KSP yang meliputi:
- 1) Nama
- 2) Alamat
- 3) NPWP /NPWPD
- 4) Bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, copy Izin Usaha atau sejenis untuk calon mitra usaha yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
2.2. Penelitian administrasi.
- a. Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen BMD yang akan dilakukan KSP meliputi:
- 1) Bukti kepemilikan a tau dokumen yang dipersamakan;
- 2) Dokumen pengelolaan BMD;
- 3) Dokumen penatausahaan BMD.
- b. Dalam penelitian administrasi KSP BMD, pengelola Barang membentuk Tim KSP.
6. 2.3. Pembentukan tim dan Penilaian.
- a. Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan instansi teknis yang berkompoten.
- b. Pengelola barang menugaskan Tim Penilai untuik melakukan Penilaian BMD yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar dari BMD.
- c. Tugas tim meliputi: C
- 1) Menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan dalam KSP berdasarkan inisiatif Pengelola Barang dan nego operasionalkan BMD;
- 2) Menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/ atau mempertimbangkan hasil penilaian;
- 3) Meniapkan perjanjian KSP;
- 4) Menyiapkan berita acara serah terima obyek KSP dari Pengelola Barang kepada Mitra KSP;
14. 1.~v 5) Melaksanakan kegiatan lain uyang ditugaskan oleh Pengelola Barang.
- d. Penilai menyampaikan laporan penilaian dan laporan analisis kepada Pengelola Barang sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP;
- e. Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan nilai tanah dan/ atau bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan.
- f. Berdasarkan surat penetapan tersebut, Tim melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Hasil pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan.
- h. Apabila telah memenuhi persyaratan dan disetujui, Pengelola Barang menerbitkankeputusan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dimaksud, sekurangkurangnya memuat objek kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetapdan pembagian keuntungan, mitra kerjasama pemanfaatan, dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan.
2.4. Penerbitan keputusan
Pengelola Barang menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP, yang sekurang-kurangnya berisi :
- a. Obyek KSP;
- b. Peruntukkan KSP
- c. Penerimaan daerah dari KSP;
- d. Identitas mitra KSP; dan
- e. J angka waktu KSP.
2.5. Penandatangan perjanjian
1. Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan oleh Para Pihak paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP;
2. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keputusan pelaksanaan KSP, tidak dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian KSP, maka keputusan pelaksanaan KSP batal demi hukum;
3. mitra KSP tetap tahun 3. Penandatangan Perjanjian dilakukan setelah menunjukkan bukti pembayaran kontribusi pertama.
2.6. Perpanjangan Jangka Waktu KSP.
1. Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengelola Barang;
2. Permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan harus disampaikan oleh mitra kerjasama kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan.
3. Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan, berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagiandari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, dilengkapi dengan
v
dokumen terkait kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
D. TATA CARA BANGUN GUNA SERAH (BGS) DAN BANGUN SERAH GUNA (BSG) BARANG MILIK DAERAH
I. PRINSIP UMUM
- (1) BGS/BSG dilakukan dengan pertimbangan:
- a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi peyelenggaraan pemerintah negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangunan dan fasilitasnya menjadi bagian basil dari pelaksanaan BGS /BSG harus dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Kota Bima.
- (3) Biaya persiapan BGS /BSG yang dikeluarkan pengelola barang a tau pengguna barang sampai dengan penunjukan mitra BGS /BSG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dibebankan kepada mitra BGS/BSG.
- (5) Penerima BGS/BSG merupakan penerima daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Penetapan status penggunaan basil dari pelaksanaan BGS/BSG dilakukan setelah objek dan/ atau basil BGS /BSG diserahkan kepada pengelola barang.
- (7) Besarnya bagian objek BGS /BSG yang digunakan untuk tugas dan fungsi ditetapkan oleh pengelola barang/ pengguna barang
- (8) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian :
- a. Wajib membayar kontribusi tahunan ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan basil perhitungan tim yang di bentuk oleh pejabat yang berwenang;
- b. Wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
- c. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
1. Tanah yang menjadi objek BGS /BSG;
2. Hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah; dan/ atau
3. Hasil BSG.
II. PIHAK PELAK.SANA BGS/BSG.
- (1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah pengelola barang.
- (2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Swasta Kecuali Perorangan; dan/ atau
- d. Badan Hukum Lainnya.
- (3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.
III. OBYEK BGS/BSG.
- (1) Objek BGS/BSG meliputi:
- a. BMD yang berupa tanah yang berada pada pengelola barang; atau
- b. BMD yang berupa tanah yang berada pada pengguna barang.
- (2) Dalam hal BMD berupa tanah yang status penggunaanya berada pada pengguna barang sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan BGS/BSG setelah terlebih dahulu diserahkan pada pengelola barang.
IV. HASIL BGS/BSG.
- (1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG ), antara lain :
- a. Peralatan dan mesin;
- b. Jalan, irigasi dan jaringan;
- c. Aset tetap lainnya; dan
- d. Aset lainnya.
- (3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Kota Bima sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (4) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG setelah memperoleh persetujuan pengelola barang dan dilakukan addendum perjanjian BGS/BSG.
V. BENTUK BGS/BSG.
BGS /BSG BMD dilaksanakan dengan bentuk:
- a. BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada pengelola barang;
- b. BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada pengguna barang.
VI. PEMILIHAN DAN PENETAPAN MITRA BGS/BSG.
1. Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Rencana tender diumumkan di media massa nasional sebelum pelasanaan tender;
- b. Tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukan penawaran;
- c. Dalam hal calon mitra yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. Dalam hal setelah penggumuman ulang:
- 1) Terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
- 2) Terdapat dari kurang dari 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme:
- a) seleksi lanngsung, untuk calon mitra yang hanya 2 (dua) peserta; atau
- b) penunjukan langsung, untuk calon peserta yang hanya 1 (satu) peserta.
2. Hasil pemilihan mitra BGS/BSG ditetapkan oleh pengelola barang
VII. JANGKA WAKTU BGS/BSG.
- (1) Jangka waktu BGS/BSG paling lambat 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu BGS/BSG hanya berlaku untuk (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
VIII. PERJANJIAN BGS/BSG.
- (1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian ditandatangani antara pengelola barang dengan mitra BGS/BSG.
- (3) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
- a. Dasar perjanjian;
- b. Identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- c. Objek BGS /BSG;
- d. Hasil BGS/BSG;
- e. Peruntukan BGS/BSG;
- f. Jangka waktu BGS/BSG;
- g. Besar kontribbusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
- h. Besar hasil BGS/BSG yang digunakan langsusng untuk tugas dan fungsi pengelola/ pengguna barang;
- i. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- J. Ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
- k. Sanksi; dan
1. Penyelesaian perselisihan.
- (4) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada pengelola barang.
- (5) Bukti setoran pembayaran kontribusi tahunan pertama merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.
- (6) Perubahan kepemilikan atas mitra BGS/BSG dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan BGS/BSG.
- (7) Perubahan materi perjanjian BGS/BSG harus mendapat persetujuan dari pengelola barang.
IX. BERAKHIRNYA BGS/BSG.
1. BGS/BSG beakhir dalam hal
- a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS /BSG;
- b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Pengelola Barang;
- c. berakhirnya perjanjian BGS /BSG;
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan,
2. Pengakhiran BGS/BSG dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, antara lain:
- a. Mitra BGS /BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- b. Mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
3. Pengakhiran BGS/BSG dapat dilakukan oleh Pengelola Barang secara tertulis tanpa melalui Pengadilan.
4. Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Pengelola Barang dilaksanakan dengan tahapan:
- a. Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS /BSG;
- b. dalam hal mitra BGS /BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua;
- c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang meru pakan teguran terakhir;
- d. dalam hal mitra BGS /BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.
5. Pengelola Barang meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra BGS/BSG.
- a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS /BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG;
- b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian KSP; dan
- c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.
6. Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada Pengelola Barang dengan tembusan kepada mitra BGS /BSG.
7. Mitra BGS /BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada Pengelola Barang.
8. Serah terima objek BGS /BSG dilakukan paling lam bat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
9. Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah terima.
10. Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.
X. PELAKSANAAN BGS/BSG.
1. BGS /BSG atas tanah yang berada pada Pengelola Barang
2. dapat a. BGS/BSG atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:
- 1) Inisiatif Pengelola Barang, a tau
- 2) Permohonan dari Pihak Lain
- b. Inisiatif Pengelola Barang atas BGS/BSG BMD, dituangkan dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG BMD.
- c. Inisatif pengelola barang dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- d. Permohonan dari pihak lain diusulkan kepada Pengelola Barang yang dilengkapi dengan :
- 1) Data BMD yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG.
- 2) Data Pemohon BGS/BSG.
- 3) Proposal rencana usaha BGS/BSG.
- 4) Informasi lain yang berkaitan dengan usulan BGS /BSG antara lain informasi tentang:
- a) Rencana Umum Tata Ruang Kota dan penataan Kota; dan
- b) Bukti kepemilikan atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. BGS/BSG atas tanah yang berada pada Pengguna Barang
- a. BGS /BSG atas BMD yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan berdasarkan:
- 1) Inisiatif Pengelola Barang; atau
- 2) Permohonan dari Pihak Lain.
- b. Inisiatif Pengguna Barang atas BGS/BSG BMD, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS /BSG BMD yang ditujukan kepada pengelola Barang.
- c. Permohonan dari pihak lain diusulkan kepada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang yang dilengkapi dengan :
- 1) Data BMD yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG.
- 2) Data Pemohon BGS/BSG.
- 3) Proposal rencana usaha BGS/BSG.
- 4) Surat Pemyataan dari Pengguna yang memuat bahwa BMD yang akan dilakukan BGS / BSG tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan pelaksanaan BGS/BSG BMD tidak akan mengganggu peleksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- 5) Informasi lain yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG antara lain informasi ten tang :
- a) Rencana Umum Tata Ruang Kota dan penataan Kota; dan
- b) Bukti kepemilikan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- e. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, pengelola barang memutuskan disetujui atau tidaknya permohonan BGS/BSG.
- f. Dalam hal pengelola barang tidak menyetujui permohonan BGS /BSG, pengelola barang memberitahukan kepada pengguna barang dan disertai alasannya.
- g. Dalam hal pengelola barang menyetujui permohonan BGS /BSG, pengelola barang menerbitkan surat yang memuat bahwa pengelola barang menyetujui dan kewajiban dari pengguna barang untuk menyerahkan BMD yang akan dijadikan sebagai objek BGS/BSG kepada pengelola barang.
- h. Serah terima BMD yang akan dijadikan sebagai objek BGS/BSG kepada pengelola barang.
- I. Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan dibangun di atas objek BGS /BSG ditentukan bersama antara pengelola barang dan pengguna barang.
- J. Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP BMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 6 mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan objek BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada pengguna barang yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang.
~.
D. 1. Contoh Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah
PERJANJIAN KERJASAMA BANGUN GUNA SERAH PEMBANGUNAN ... DI LOKASI .
Nomor:
Pada hari ini
. . . . . . .
. . . .
tanggal
...
, bertempat di masing-masing sebagai berikut:
- I. Nama
Jabatan
: Bupati/ Walikota
Alamat
PIHAK PERTAMA. bertindak untuk dan atas nama Pemerintah dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Dalam hal ini
- II. Nama
.
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
.
Berdasarkan Akta Surat Kuasa pada Notaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor . tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Direktur Utama PT dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa berdasarkan Keputusan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor ... tanggal , maka PIHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah pembangunan , diatas persil tanah, Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Kota Bima di Lokasi ... dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN
- (1) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan di lokasi yang dibuat dengan Surat Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut perjanjian).
2. (2)
3. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun ... sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Bangun Guna Serah (untuk selanjutnya disebut BGS).
- (3) Bangunan
5. tersebut didirikan di atas sebidang tanah hak pakai PIHAK PERTAMA berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor . Tahun tanggal .
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 2

SYARAT-SYARAT PEMBANGUNAN
- ( 1) Spesifikasi bangunan terdiri dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seluruhnya kurang lebih senilai lebih kurang Rp (Dalam huruj}.
Pembangunan tersebut
harus dilaksanakan
sesuai dan berdasarkan:
- a. rencana Gambar;
- b. rencana Anggaran Biaya Proyek;
- c. spesifikasi yang disetujui kedua belah pihak.
.
. . . . . . . . . . . . . . .
bulan
.
. . . .
. . . . . . .
.
tah un
.
,
kami yang bertanda tangan dibawah ini
.
»&lt;
- (2) PIHAK KEDUA dapat menunjuk Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Setiap perubahan gambar/rencana proyek yang akan dilakukan PIHAK KEDUA, wajib mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Penunjukkan PIHAK KETIGA oleh PIHAK KEDUA wajib mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
- (1) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu termasuk waktu mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan sampai dengan waktu menyerahkan hasil pekerjaan selarnbat-lambatnya 12 (dua belas) bulan ditambah 2 (dua) bulan waktu pembongkaran dihitung sejak ditandatangani Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak menanggung segala biaya dalam bentuk apapun, dalam jumlah berapapun terhadap pembongkaran bangunan lama.
- (3) PIHAK PERTAMA bersedia memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA terhadap usaha mendapatkan izin-izin sepanjang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak berwenang.
- (4) Waktu penyelesaian tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diperpanjang oleh PIHAK KEDUA, kecuali PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan(Addendum).
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 4

WAKIL PARA PIHAK DAN WEWENANGNNYA
- (1) Guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara tertib dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang tercantum dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk dan memberi kuasa dari waktu ke waktu kepada wakil mereka masing-masing supaya segala yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan, dapat diputuskan menurut prosedur dan ketentuan dalam waktu yang singkat.
- (2) Wakil PIHAK PERTAMA dan wakil PIHAK KEDUA telah diberi batas-batas kuasa masing-masing pihak sehingga mereka mempunyai kewenangan yang jelas akan kebebasan dan batas-batasnya untuk segera mengambil keputusan mengenai masalah yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Wakil PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pengawasannya dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/ Pengawas yang khusus ditunjuk untuk tujuan tersebut dan wajib memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
- a. memberikan pendapat atas mutu gambar perancangan dan perubahannya.
- b. melakukan penilaian (evaluasi) dan tanggapan atas laporan PIHAK KEDUA tentang kemajuan atau kemacetan atau kelambatan atas pelaksanaan fisik dari kegiatan pekerjaan dan mutu pekerjaan serta bahan-bahan yang digunakan oleh Pemborong/ Kontraktor.
- c. mengadakan penelitian atas laporan Pengawas mengenai perkembangan dan kemajuan fisik pekerjaan dari segi kebenarannya, mutu dan kesesuaiannya dengan jadwal penyelesaian pekerjaan.
- (4) Wakil PIHAK PERTAMA berhak memberi teguran-teguran, pemberitahuanpemberitahuan dan penyampaian permintaan-permintaan koreksi dan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan jadwal dan mutu pekerjaan yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
f·~v
- (5) Apabila dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menyampaikan teguran-teguran, pemberitahuan-pemberitahuan dan permintaan koreksi dan penyesuaian tersebut dalam pasal 4 ayat (4) dari perjanjian mi, PIHAK KEDUA tidak mengambil langkah-langkah perbaikan, maka PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dari perjanjian ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 5

BIA YA PROYEK
Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Proyek menjadi tanggungan PIHAK KEDUA yang terdiri dari:
1. Biaya Perizinan seperti izin untuk Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Biaya pembangunan phisik proyek;
3. Bia ya sarana dan prasarana; dan
4. Biaya-biaya lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian mi sesuai spesifikasi yang disetujui oleh kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pelaksanaan pekerjaan pada saat perjanjian ditandatangani atau selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Surat jaminan tersebut dikeluarkan oleh Bank yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA senilai 5 (lima) persen dari nilai BGS yang disetujui atau setara dengan Rp . . . . . . . . . . . . . . . ( dalam huru!J
- (3) Jaminan sebagaimana di maksud pada Pasal 6 ayat (1) dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA setiap saat apabila selama dalam proses pembangunan proyek tersebut PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pada pasal 9 perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa selama pelaksanaan pembangunan Proyek tersebut dan selama berlangsungnya pengelolaan, PIHAK PERTAMA tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga dan menjamin bahwa segala biaya-biaya dan ongkosongkos atau pengeluaran dan beban lainnya yang timbul atau mungkin timbul terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan tuntutan atau tagihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju untuk membebaskan PIHAK PERTAMA atas segala tuntutan atau gugatan baik pidana maupun perdata, baik dari orang PIHAK KEDUA sendiri, agennya maupun Pihak Ketiga lainnya terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesengajaan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini.
- (5) PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor Tahun
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 7

HAK DAN KEW AJIBAN
- (1) Berdasarkan perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak memperoleh Hak Guna Bangunan selamajangka waktu 25 (Dua Puluh Lima) tahun.
,;:.e:,.
- (2) Hak Guna Bangunan {HGB) di peroleh setelah mengubah status Hak Pakai PIHAK PERTAMA, Sertifikat Hak Pakai Nomor Tahun Milik Pemerintah Kota Bima menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PIHAK PERTAMA dan segala biaya yang timbul atas pengurusan perubahan hak tersebut di tanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Berdasarkan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak memperoleh kontribusi atas pemanfaatan tanah tersebut selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan total keseluruhannya berdasarkan penawaran pelelangan PIHAK KEDUA sebesar Rp (dalam hurujJ, dan PIHAK KEDUA berkewajiban membayar dimuka uang kontribusi tersebut kepada PIHAK PERTAMA setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai.
- (4) Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak mengelola bangunan tersebut selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus terhitung sejak bangunan siap ditempati untuk digunakan sebagai yang penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-U ndangan yang berlaku.
- (5) Selama masa pengelolaan, dalam setiap pemanfaatan objek Bangun Guna Serah oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lainnya harus diketahui oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA atau wakilnya diberikan Hak Guna Bangunan yang dapat dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan selama 25 (dua puluh lima) Tahun.
- (6) Setelah masa pengelolaan Proyek oleh PIHAK KEDUA berakhir, hari pertama setelah selesai masa pengelolaan 25 (dua puluh lima) tahun, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Proyek tersebut kepada PIHAK PERT AMA dalam keadaan baik dan u tuh sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan gambargambar berkenaan dengan pembangunan Proyek dan bebas dari segala bentuk beban apapun juga, tidak dalam sengketa dan tidak dalam keadaan hendak dan a tau dikenakan sita jaminan maupun sita eksekusi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 8

SANKSI/DENDA
Apabila PIHAK KEDUA oleh sebab apapun juga terlambat menyelesaikan pembangunan Proyek tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui oleh para pihak, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp -(dalam hurujJ untuk setiap hari keterlambatan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 9

PERISTIWA CIDERA JANJI DAN AKIBATNYA
- (1) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melewati waktu 3 (tiga) bulan, kecuali force majeure merupakan dan selanjutnya disebut Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA. Dalam hal demikian setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut, masing-masing peringatan berlaku paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja, ternyata PIHAK KEDUA tidak atau belum melakukan tindakan untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan Proyek atas biaya PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Di dalam hal terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang diikuti oleh pemutusan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 ayat (1) di atas, maka kedua belah pihak setuju dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan perhitungan mengenai nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA hingga tanggal efektif pemutusan Perjanjian ini.
~
A
- (3) Pelaksanaan perhitungan dimaksud akan dilakukan oleh Tim Penilai. Dalam hal para pihak tidak mencapai mufakat dalam hal memilih Penilai dimaksud di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari takwim terhitung tanggal efektif pemutusan Perjanjian ini, maka Penilai tersebut akan dipilih/ ditunjuk oleh Ketua Badan Arbitrase atas permintaan tertulis dari para pihak secara bersama atau oleh masing-masing pihak secara sendirisendiri.
- (4) Penilai akan melakukan penilaian sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku di Indonesia terhadap pekerjaan penataan, pengembangan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA hingga tanggal efektif pemutusan Perjanjian, dan melaporkannya kepada para pihak secara tertulis.
- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari takwim setelah tanggal penerimaan laporan tertulis dari Penilai, PIHAK KEDUA wajib memutuskan dan memberitahukan keputusannya tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis sebagai berikut:
4. Memutuskan untuk menunjuk PIHAK KETIGA untuk melanjutkan penataan, pengembangan dan pembangunan Proyek dan penunjukkan PIHAK KETIGA untuk meneruskan Proyek tersebut harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
5. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan belum berhasil menunjuk PIHAK KETIGA untuk meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan, maka PIHAK PERTAMA berhak mengerjakan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan untuk membayar atau menganti seluruh kerugian yang sudah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 10

FORCE MAJEURE
- (1) Para pihak secara bersama-sama maupun masing-masing tidak akan bertanggung-jawab terhadap perubahan Peraturan Pemerintah atau dituntut untuk bertanggung-jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi suatu atau beberapa kewajibannya sebagaimana dirinci di dalam Perjanjian ini, apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan/ dielakkan atau berada di luar kemampuan para pihak untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa terse but (Force majeure).
- (2) Bilamana kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1). di atas terjadi, maka PIHAK PERTAMA dengan dilandasi itikad baik akan melakukan seluruh upaya dan usaha semaksimal mungkin untuk memberikan dispensasi dengan menambah masa kontrak yang akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 11

ASURANSI
- (1) PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan bangunan yang dibangun yang telah selesai dengan Contru.ction All Risk untuk jumlah dan syarat-syarat yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Setelah Proyek selesai dan dikelola oleh PIHAK KEDUA selama 25 (dua puluh lima) tahun, PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan bangunan dan sarana-sarananya dengan kondisi Property All Risk, untuk jumlah dan syarat-syarat yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA, dan apabila terjadi
\_ \_\_,.
C.-"'...;
musibah, maka claim asuransi yang didapat harus digunakan untuk memperbaiki/membangun kembali bangunan tersebut.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 12

PEMINDAHAN HAK
Masing-masing pihak berjanji dan mengikat diri tidak akan memindahkan haknya/bahagiannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) di atas.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- (1) Jika ada sesuatu hal yang tidak atau tidak cukup di atur dalam surat ini, maka hal itu akan diputuskan oleh para pihak secara musyawarah, jika dalam hal terse but tidak dicapai persetujuan atau jika diantara para pihak timbul perselisihan tentang arti atau bolehnya dijalankannya sesuatu peraturan yang tersebut dalam perjanjian ini, sedang mereka dengan cara lain tidak dapat menyelesaikan perselisihan itu, maka perselisihan itu akan diputuskan oleh satu orang Arbiter yang ditunjuk bersama oleh para pihak atau bilamana mereka tidak menyetujui satu orang Arbiter, oleh tiga orang Arbiter, yakni masing-masing pihak mengangkat seorang Arbiter ditambah dengan seorang Arbiter yang dipilih oleh kedua orang Arbiter yang diangkat oleh masing-masing pihak itu.
- (2) Jika dalam pengangkatan para Arbiter tidak ada persesuaian faham mengenai pengangkatan Arbiter yang ketiga atau jika dalam waktu dua minggu setelah diminta oleh pihak yang satu, pihak yang lain tidak menunjuk seorang Arbiter, maka salah satu pihak dapat minta kepada hakim yang berwenang untuk menunjuk tiga orang Arbiter. Dalam hal demikian, maka diserahkan kepada hakim yang berwenang untuk merumuskan dan memutuskan soal-soal yang menjadi perselisihan terse but.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 14

TENAGA KERJA
- (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan perlengkapan pengamanan untuk keselamatan tenaga kerja dan menyelenggarakan Asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) kecelakaan dan kematian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksana pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan pertolongan medis sepenuhnya terhadap korban, dan seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung PIHAK KEDUA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 15

KETENTUAN LAIN
- (1) Selama PIHAK KEDUA mengelola bangunan, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menjual atau menjaminkan tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Bilamana dalam pelaksanaan pembangunan, PIHAK KEDUA memerlukan pembiayaan berupa pinjaman dari pihak lain, maka yang boleh diagunkan/dijaminkan oleh PIHAK KEDUA adalah hanya berupa tagihan uang sewa atas bangunan yang akan diperoleh.
~.
- (3) Penunjukkan perusahaan yang akan melakukan Maintenance Service oleh PIHAK KEDUA harus mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (4) Perjanjian ini mulai berlaku setelah Bank Garansi sebesar 5 % (lima persen) dari nilai BGS yang disetujui sebagai jaminan pelaksanaan diterima oleh PIHAK PERTAMA atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak perjanjian ini ditanda-tangani, dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan tersebut pada waktunya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak, segala biaya yang telah dikeluarkan menjadi tanggung-jawab/beban PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA akan mendampingi PIHAK KEDUA dalam proses pembangunan mengenai mutu dan kwalitas bangunan serta berhak menolak apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui bersama.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyediakan perlengkapan pengamanan untuk keselamatan tenaga kerja dan menyelenggarakan Asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) kecelakaan dan kematian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksana pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan pertolongan medis sepenuhnya terhadap korban, dan seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung PIHAK KEDUA.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 16

PEMBERITAHUAN
Setiap pemberitahuan, surat-surat, tawaran, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis kepada alamatsebagaimana tercantum dibawah ini. Segala pemberitahuan menurut Perjanjian ini dianggap telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak bila disampaikan ke alamat sebagai berikut:
PIHAK KEDUA
Nam a
Alamat
PIHAK PERTAMA
Nam a Alamat
Setiap pihak dapat mengubah alamatnya dengan membuat pemberitahuan tertulis pada pihak lainnya.
Untuk pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini beserta segala akibatnya Kedua Belah Pihak telah setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Pengadilan Negeri Raba Bima di Kota Bima
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
PASAL 18

PENUTUP
- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
M. QURAIS H. ABIDIN
WALIKOTA BIMA,
2
.
- 2.
- Narna Kepala SKPD (Kepala Dinas PPKAD selaku Pernbantu Pengelola Barang Daerah)
1
.
1. N arna Sekretaris Dae rah (Sekretaris Daerah Kota Birna selaku Pengelola Barang Daerah)
Narna Walikota
Turu t disaksikan oleh :
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) berrnaterai cukup dan rnernpunyai kekuatan hukurn yang sarna, rnasing-rnasing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dirnaklurni dan dilaksanakan sepenuhnya.
~ M. QURAIS H. ABIDIN
I
C
t: WALIKOTA BIMA,),.,
•