PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2015
Tentang APBNAGARI
Berlaku: 3 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Menetapkan :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjunya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
6. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKPNagari, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
9. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Nagari yang selanjunjutnya disingkat ABHP/R adalah pengalokasian Dana untuk nagari bersumber dari APBD Kabupaten yang berasal dari hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Walinagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat Nagari yang membantu Walinagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari.
15. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
16. Penerimaan Nagari adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Nagari yang masuk ke APBNagari melalui rekening kas Nagari.
17. Pengeluaran Nagari adalah Uang yang dikeluarkan dari APBNagari melalui rekening kas Nagari.
18. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
19. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pedapatan Nagari dengan belanja Nagari.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
22. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah usaha nagari yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah nagari dan msyarakat.
BAB II - ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 2

- (1) Keuangan Nagari dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 3

- (1) Walinagari adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan.
- (2) Walinagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
- b. menetapkan PTPKN;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan nagari;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari.
- (3) Walinagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari, dibantu oleh PTPKN.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 4

- (1) PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Nagari,terdiri dari:
- a. Sekretaris Nagari;
- b. Kepala Urusan; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 5

- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari.
- (2) Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBNagari;
- b. menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, perubahan APBNagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 6

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang telah ditetapkan di dalam APBNagari;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walinagari; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 7

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari.
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 8

- (1) Struktur APBNagari terdiri atas:
- a. pendapatan nagari;
- b. belanja nagari; dan
- c. pembiayaan nagari.
- (2) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
Bagian Kedua
Pendapatan
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 9

- (1) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh nagari.
- (2) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Nagari;
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok Pendapatan Asli Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
- a. hasil usaha;
- b. hasil aset;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d. lain-lain pendapatan asli nagari.
- (4) Hasil usaha nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUMnag, tanah kas nagari.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar nagari, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan nagari.
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- a. Dana Nagari;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Nagari;
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan nagari yang sah.
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan nagari yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di nagari.
Bagian Ketiga
Belanja
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 12

- (1) Belanja nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari.
- (2) Belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari.
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 13

- (1) Klasifikasi belanja nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. pelaksanaan pembangunan nagari;
- c. pembinaan kemasyarakatan nagari;
- d. pemberdayaan masyarakat nagari; dan
- e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan nagari yang telah dituangkan dalam RKPNagari.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. pegawai;
- b. barang dan jasa; dan
- c. modal.
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 15

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan nagari.
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 18

- (1) Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. pencairan nana cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Nagari dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan.
BAB IV - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Pasal 19

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal nagari.
- (2) Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Walinagari.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 21

- (1) Sekretaris Nagari menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKPNagari tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari kepada Walinagari.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walinagari kepada Bamus Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan oleh Walinagari dan Bamus Nagari.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Walinagari kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walinagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 23

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Walinagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBNagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walinagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
- (4) Walinagari memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagari Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Walinagari bersama BAMUS Nagari mencabut Peraturan Nagari dimaksud.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 24

- (1) Dalam hal Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari telah ditetapkan, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke nagari disalurkan, maka perubahan diatur dengan Peraturan Walinagari tentang perubahan APBNagari.
- (2) Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Bamus Nagari.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 25

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan nagari dilaksanakan melalui Rekening Kas Nagari.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Penunjukan Rekening Kas nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 26

- (1) Khusus bagi nagari yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Pemerintah.
- (2) Penunjukan Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyimpan sementara Pendapatan Asli Nagari selama 1 (satu) bulan yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Nagari.
- (4) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyimpan sementara Dana Nagari yang dikeluarkan dari Rekening Kas Nagari untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan 1 (satu) bulan.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 27

- (1) Pengeluaran Dana Nagari dari Rekening Kas Nagari dilakukan berdasarkan Rencana Kebutuhan Dana untuk 1 (satu) bulan yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Walinagari melalui Sekretaris Nagari.
- (2) Rencana Kebutuhan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkap oleh Bendahara untuk diverifikasi oleh Sekretaris Nagari.
- (3) Rencana Kebutuhan Dana yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicairkan dari Rekening Kas Nagari setelah mendapat persetujuan dari Walinagari.
- (4) Rencana kebutuhan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembayaran atas kerjasama dengan Pihak Ketiga.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 28

Untuk pembayaran belanja nagari, Bendahara diizinkan memegang uang tunai setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 29

Belanja nagari yang mengakibatkan beban APBNagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari kecuali belanja penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Bamus Nagari dan belanja operasional perkantoran yang terdiri dari biaya listrik, air, telepon dan internet.
Paragraf 2
Pembayaran Dana
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 30

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan kepada Walinagari.
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Nagari dan di sahkan oleh Walinagari.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 31

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran dana kepada Walinagari.
- (2) Permintaan pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. surat permintaan pembayaran (SPP);
- b. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. lampiran bukti transaksi
- (3) Kelengkapan permintaan pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Nagari dan disetujui oleh Walinagari setelah barang dan/atau jasa diterima.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 32

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran.
- (2) Pelaksana Kegiatan mempertanggungjawabkan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 33

Dalam memverifikasi kelengkapan permintaan pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Sekretaris Nagari berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNag yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 34

- (1) Bendahara melakukan pembayaran atas SPP yang disetujui oleh Walinagari kepada Pelaksana Kegiatan.
- (2) Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang dilakukan sebagaimana pada ayat (1).
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 35

Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Penatausahaan
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 36

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Nagari.
- (2) Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Walinagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkonsiliasi ditingkat kecamatan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 37

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menggunakan:
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu pajak; dan
- c. buku bank.
Bagian Keempat
Pelaporan
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 38

- (1) Walinagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa:
- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBNagari.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (1) Walinagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.
Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, Kode Rekening, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 20, Pasal 30, Pasal 31 ayat ayat (2), huruf a dan huruf b, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Nagari, Alokasi Dana Nagari, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Nagari.
- (2) Pemerintah Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.
Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 29 Januari 2015
BUPATI AGAM, ttd
INDRA CATRI
Diund
Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 29 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM
SYAFIRMAN, SH
BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 NOMOR 3
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Nagari
Rp......
2. Belanja Nagari
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
Rp......
- b. Bidang Pembangunan
Rp......
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp......
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp......
- e. Bidang Tak Terduga
Rp......
- Jumlah Belanja
Rp......
- Surplus/Defisit
Rp......
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Nagari
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. ......
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. ...
- Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp......
= = = = = = = = = ======
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Nagari ini dalam Lembaran Nagari......
Telah di Evaluasi Bupati/walikota
a.n. Camat ...
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
WALINAGARI ...,
(...)
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
WALINAGARI ...,
...
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS NAGARI ...
.....
LEMBARAN NAGARI .....TAHUN ..... NOMOR....
ai
LAMPIRAN PERATURAN NAGARI NOMOR TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI... TAHUN ANGGARAN ...
RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI... TAHUN ANGGARAN....
| KODE | KODE | REKENING | REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KET |
|--------|--------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|
| | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN NAGARI | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Nagari | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Usaha Milik Nagari | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Nagari | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Dst | | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Nagari | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Pemandian Umum | | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi | | |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Dst | | |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | ..... | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Dst | | |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Nagari | | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Pungutan di nagari | | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Dst | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Nagari | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Nagari | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | | |
| 1 | 3 | | | | Pendapatan Lain-lain | |
|-----|-----|----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | | 1 | | | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | 3 |
| 1 | 3 | 2 | | | Lain-Lain Pendapatan Nagari yang sah | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | | Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | | Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari | |
| 2 | | | | | BELANJA NAGARI | |
| 2 | 1 | | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | |
| | 1 | 1 | | | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Belanja Pegawai | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan Anggota Bamus Nagari | |
| 2 | 1 | | | | Kegiatan penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari | |
| | | 2 | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Belanja alat tulis | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya | |
| | | | | | Dst... | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | Belanja Modal | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Belanja pengadaan mesin tik | |
| 2 | 1 | 2 | 3 - | 19 | Belanja pengadaan komputer/PC | |
| | | | | | Dst.. | |
| | 1 | 3 | | | Kegiatan penunjang Operasional Bamus Nagari | 2 |
| | 1 | 3 | 2 | | Belanja Barang Jasa | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | dan Belanja alat tulis | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya | |
| | | | | | Dst.. | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | | Belanja Modal | |
| | 1 | 3 | 3 | 27 | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat | 2 |
| | | | | | Dst... | |
| | | | | | Kegiatan ...(dst) | |
| 2 | 2 | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari | |
| | | 3 | | | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Nagari antar pertanian | 2 |
| | 2 | | | | pemukiman kewilayah Pembangunan jalan ... | |
| | 2 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan jasa | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Tim Pengelola Kegiatan | |
| | 2 | 3 | 2 | 48 | Pengadaan Barang/Jasa | 2 |
| | | | | | Dst... | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal |
|-----|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 1 | 3 | 37 | Belanja Modal pengadaan konstruksi |
| | | | | | jalan lingkungan |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 3 | | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari |
| 2 | 3 | 1 | | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
| | | | | | Pelatihan ...untuk PKK Nagari |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | Anggota Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan minuman rapat |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| 2 | 3 | 5 | | | Pembinaan Lembaga Adat Pembekalan tentang Fungsi |
| | | | | | Niniak Mamak dalam Kaum |
| 2 | 3 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan minuman rapat |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 4 | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 3 | | | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Walinagari dan Perangkat |
| | | | | | Pelatihan tentang penyusunan RKP Nagari |
| 2 | 4 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan rapat |
| | | | | | minuman |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 5 | | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | | | | | |
| | 1 | | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 3 | 1 1 | 1 2 | | | SILPA Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Nagari |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
WALINAGARI...
(....)
B. RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APBNAGARI
PERATURAN NAGARI ...
NOMOR ... TAHUN...
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.... TAHUN ANGGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI ...
- a. bahwa sehubungan dengan ..., maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp....
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp....
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp.....
2. Belanja
- a. Semula
Rp......
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp......
- Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp......
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. ......
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. ...
- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp......
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. ......
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. ...
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp......
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan
Rp...
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp...
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Nagari ini dalam Lembaran Nagari......
Telah di Evaluasi Bupati/walikota
a.n. Camat ...
(...)
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
WALINAGARI ...,
...
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS NAGARI ...
.....
LEMBARAN NAGARI .....TAHUN ..... NOMOR....
ai
LAMPIRAN PERATURAN NAGARI NOMOR TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI... TAHUN ANGGARAN ...
RINCIAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI...
TAHUN ANGGARAN....
| | | | | URAIAN | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | Bertambah/ (Berkurang) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | PENDAPATAN NAGARI | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Usaha Milik Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Pemandian Umum | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | ..... | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Pungutan di nagari | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Dst | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Nagari | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | |
| 1 1 | 2 2 | 3 | | | Alokasi Dana Nagari Bantuan Keuangan dari |
|-------|-------|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 5 | | | APBD Provinsi Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten |
| 1 | 3 | | | | Pendapatan Lain-lain |
| 1 | 3 | 1 | | | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga |
| 1 | 3 | 2 | | | Lain-Lain Pendapatan Nagari yang sah |
| 1 | 3 | 2 | 1 | | Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga |
| | 3 | | | | Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari |
| 1 | | 2 | 2 | | |
| 2 | 1 | | | | BELANJA NAGARI Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari |
| 2 2 | 1 | 1 | | | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Tunjangan Belanja Pegawai |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan Anggota Bamus Nagari |
| 2 | | | | | Dst.. |
| | 1 | 2 | | | Kegiatan penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Belanja alat tulis |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya |
| 2 | 1 | 2 | | | Dst... |
| 2 | 1 | 2 | 3 3 | 3 | Belanja Modal Belanja pengadaan mesin tik |
| 2 | 1 | 2 | 3 - | 19 | Belanja pengadaan komputer/PC Dst.. |
| 2 | 1 | 3 | | | Kegiatan penunjang Operasional |
| 2 | | 3 | 2 | | Bamus Nagari |
| | 1 | | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Belanja alat tulis |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya |
| | | | | | Dst.. |
| 2 | 1 | 3 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat |
| | | | | | Kegiatan ...(dst) |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari |
| 2 | 2 | 3 | | | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian |
| | | | | | Pembangunan jalan |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | Belanja makanan dan minuman rapat |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 48 | Belanja Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa |
| | | | | | Dst... |
| 2 | | | | | Belanja Modal |
| | 2 | 1 | 3 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 37 | Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 3 | | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari |
| 2 | 3 | 1 | | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ...untuk |
| | | | | | Pelatihan Anggota PKK Nagari |
| 2 | 3 | | | | Belanja Barang dan |
| | | 1 | 2 | | Jasa |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| | | | | | Belanja Penggandaan |
| 2 2 | 3 3 | 1 1 | 2 2 | 29 34 | Belanja Makanan dan |
| | | 1 | 2 | 42 | minuman rapat Belanja Jasa |
| 2 | 3 | | | | Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| 2 | 3 | 5 | | | Pembinaan Lembaga Adat |
| | | | | | Pembekalan tentang Fungsi Niniak Mamak dalam Kaum |
| 2 | 3 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan |
| | 3 | 5 | | | minuman rapat Belanja Jasa |
| 2 | | | 2 | 42 | Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 4 | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
|-----|-----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 2 | 4 | 3 | | | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Walinagari dan Perangkat |
| | | | | | Pelatihan tentang penyusunan RKP Nagari |
| 2 | 4 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan minuman rapat |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 5 | | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | | JUMLAH |
| | | | | | BELANJA |
| | | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | | | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | | | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | | | Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan ) |
| | | | | | JUMLAH ( RP |
| 3 | 2 | | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | | | Penyertaan Modal Nagari |
| | | | | | JUMLAH ( RP ) |
WALINAGARI...
(....)
C. KODE REKENING
C. 1. KODE REKENING PENDAPATAN
| 1 | | | | PENDAPATAN NAGARI |
|-----|----|----|----|-----------------------------------------------------|
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Nagari |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Usaha Milik Nagari |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Nagari |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Dst |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Nagari |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Pemandian Umum |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Dst |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 1 | 1 | 3 | 1 | ..... |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Dst |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Nagari |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Pungutan di nagari |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Dst |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Nagari |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Nagari |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain-lain |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-Lain Pendapatan Nagari yang sah |
| 1 | 3 | 2 | 1 | Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari |
C. 2 KODE REKENING BELANJA
| 2 | | | BELANJA NAGARI |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari |
| 2 | 1 | 1 | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan |
| 2 | 1 | 2 | Kegiatan penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari |
| 2 | 1 | 3 | Kegiatan Penunjang Operasional Bamus Nagari |
| 2 | 1 | 4 | Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari |
| 2 | 1 | 5 | Kegiatan Pendataan Nagari |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 6 | Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Nagari |
| 2 | 1 | 7 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari |
| 2 | 1 | 8 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Nagari |
| 2 | 1 | 9 | Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan Nagari |
| 2 | 1 | 10 | Kegiatan Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Nagari |
| 2 | 1 | 11 | Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama antar nagari |
| 2 | 1 | 12 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Walinagari |
| 2 | 1 | 13 | Dst |
| 2 | 2 | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari |
| 2 | 2 | | Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan Nagari |
| 2 | 2 | 1 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan tambatan perahu |
| 2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pemukiman |
| 2 | 2 | 3 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian |
| 2 | 2 | 4 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikro |
| 2 | 2 | 5 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat nagari |
| 2 | 2 | 6 | Dst |
| 2 | 2 | | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan |
| 2 | 2 | 1 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan air bersih berskala Nagari |
| 2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan |
| 2 | 2 | 3 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan nagari (Posyandu) |
| 2 | 2 | 4 | dst.. |
| 2 | 2 | | Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan |
| 2 | 2 | 1 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman bacaan masyarakat |
| 2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan anak usia dini |
| 2 | 2 | 3 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat |
| 2 | 2 | 4 | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengembangan dan pembinaan sanggar seni |
| 2 | 2 | | Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi |
| 2 | 2 | 1 | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pasar Nagari |
| 2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembentukan dan pengembangan BUM Nagari |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan Penguatan permodalan BUMNagari |
|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 4 | | Kegiatan Pembibitan Tanaman Padi |
| 2 | 2 | 5 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Penggilingan Padi |
| 2 | 2 | 6 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Lumbung Nagari |
| 2 | 2 | 7 | | Kegiatan Pembukaan Lahan Pertanian |
| 2 | 2 | 8 | | Kegiatan Pengelolaan Usaha Hutan Nagari |
| 2 | 2 | 9 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Kolam Ikan dan Pembenihan ikan |
| 2 | 2 | 10 | | Kegiatan Pemanfaatan dan pemeliharaan Kapal penangkapan ikan |
| 2 | 2 | 11 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Cold Storange (gudang pendingin) |
| 2 | 2 | 12 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan |
| 2 | 2 | 13 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Kandang Ternak |
| 2 | 2 | 14 | | Kegiatan Pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Instalasi biogas |
| 2 | 2 | 15 | | Kegiatan Pemanfaatan dan pemeliharaan Mesin Pakan Ternak |
| 2 | 2 | 16 | | Dst.... |
| 2 | 2 | | | Sub Bidang Pelestarian lingkungan hidup |
| 2 | 2 | 1 | | Kegiatan Penghijauan |
| 2 | 2 | 2 | | Kegiatan Pembuatan terasering |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan Pemeliharaan hutan bakau |
| 2 | 2 | 4 | | Kegiatan Perlindungan Mata Air |
| 2 | 2 | 5 | | Kegiatan Pembersihan daerah aliran sungai |
| 2 | 2 | 6 | | Kegiatan Perlindungan Terumbu Karang |
| 2 | 2 | 7 | | Dst... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban |
| 2 | 3 | 3 | | Kegiatan Pembinaan Kerukunan umat beragama |
| 2 | 3 | 4 | | Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olah raga |
| 2 | 3 | 5 | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat |
| 2 | 3 | 6 | | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan usaha ekonomi. Pertanian, perikanan dan perdagangan |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan Pelatihan teknologo tepat guna |
| 2 | 4 | 3 | | Kegiatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari |
| 2 | 4 | 4 | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat |
| 2 | 4 | 4 | 1 | Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari |
| 2 | 4 | 4 | 2 | Kelompok Usaha Ekonomi Produktif |
| 2 | 4 | 4 | 3 | Kelompok Perempuan |
| 2 | 4 | 4 | 4 | Kelompok Tani |
|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------|
| 2 | 4 | 4 | 5 | Kelompok masyarakat miskin |
| 2 | 4 | 4 | 6 | Kelompok nelayan |
| 2 | 4 | 4 | 7 | Kelompok pengrajin |
| 2 | 4 | 4 | 8 | Kelompok pemerhati dan perlindungan anak |
| 2 | 4 | 4 | 9 | Kelompok Pemuda |
| 2 | 4 | 4 | 10 | Dst..... |
| 2 | 5 | | | Bidang Belanja Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan dalam Keadaan Darurat |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
C. 3 KODE REKENING PEMBIAYAAN
| 3 | | | | PEMBIAYAAN NAGARI |
|-----|----|----|----|----------------------------------------------------------|
| 3 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya |
| 3 | 1 | 1 | 1 | Pelampauan Penerimaan pendapatan terhadap belanja |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Penghematan Belanja |
| 3 | 1 | 1 | 3 | Sisa dana kegiatan lanjutan |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Penjualan Kekayaan Nagari yang dipisahkan |
| 3 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan Desa |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa |
C. 4 KODE REKENING RINCIAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL
| KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1 | | Belanja Pegawai |
| 1 | 1 | Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari |
| 1 | 2 | Tunjangan Bamus Nagari |
| 1 | 3 | Uang Kesejahteraan |
| 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | Belanja Alat Tulis kantor |
| 2 | 2 | Belanja dokumen pengadaan barang dan Jasa |
| 2 | 3 | Belanja alat listrik dan elektronik |
| 2 | 4 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya |
| 2 | 5 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih |
| 2 | 6 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas |
| 2 | 7 | Belanja Bahan Baku / Material Bangunan |
| 2 | 8 | Belanja Bahan Obat-obatan |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 9 | Belanja Telepon |
| 2 | 10 | Belanja Air |
| 2 | 11 | Belanja Listrik |
| 2 | 12 | Belanja Surat Kabar / Majalah |
| 2 | 13 | Belanja Kawat / Faksimili/ Internet |
| 2 | 14 | Belanja Paket / Pengiriman |
| 2 | 15 | Belanja Sertifikat |
| 2 | 16 | Belanja pengganti transportasi |
| 2 | 17 | Belanja Dekorasi |
| 2 | 18 | Belanja Dokumentasi |
| 2 | 19 | Belanja Penghargaan/hadiah |
| 2 | 20 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan |
| 2 | 21 | Belanja Jasa Service |
| 2 | 22 | Belanja Penggantian Suku Cadang |
| 2 | 23 | Belanja pelumas |
| 2 | 24 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan |
| 2 | 25 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Rusak berat kendaraan dinas |
| 2 | 26 | Belanja Kelengkapan Komputer ( Flash disk, mouse, keybord ) |
| 2 | 27 | Belanja Perawatan Komputer |
| 2 | 28 | Belanja Cetak |
| 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 30 | Belanja Sewa Alat Berat |
| 2 | 31 | Belanja sewa meja kursi |
| 2 | 32 | Belanja sewa tenda |
| 2 | 33 | Belanja sewa Sound System |
| 2 | 34 | Belanja makanan dan minuman rapat |
| 2 | 35 | Belanja makanan dan minuman tamu |
| 2 | 36 | Belanja makanan dan minuman lembur |
| 2 | 37 | Belanja Pakaian Dinas Harian |
| 2 | 38 | Belanja perjalanan dinas dalam kecamatan |
| 2 | 39 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah |
| 2 | 40 | Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi |
| 2 | 41 | Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi |
| 2 | 42 | Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber |
| 2 | 43 | Biaya Jasa Cleaning Service |
| 2 | 44 | Belanja Uang Purna Bhakti |
| 2 | 45 | Upah |
| 2 | 46 | Belanja Lembur |
| 2 | 47 | Belanja Pengelola Keuangan Nagari |
| 2 | 48 | Belanja Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa |
| 2 | 49 | Belanja Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa |
| 2 | 50 | Belanja Penanggung Jawab Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa |
| 2 | 51 52 | Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Dst... |
| 2 | | |
| 3 3 3 | 1 2 3 | Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan kendaraan Bermotor Belanja modal Pengadaan mesin tik |
| 3 3 | 4 | Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy |
| 3 | 5 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput |
| 3 | 6 | Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan |
|-----|-------|--------------------------------------------------------|
| 3 | 7 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor |
| 3 | 8 | Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset |
| 3 | 9 | Belanja modal Pengadaan almari |
| 3 | 10 | Belanja modal Pengadaan brankas |
| 3 | 11 | Belanja modal Pengadaan filling cabinet |
| 3 | 12 | Belanja modal Pengadaan white board |
| 3 | 13 | Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor |
| 3 | 14 | Belanja modal Pembangunan Sistem Jaringan |
| 3 | 15 | Belanja modal Pengadaan Gorden |
| 3 | 16 | Belanja modal Pengadaan Karpet |
| 3 | 17 | Belanja modal Pengadaan Vacum Cleaner |
| 3 | 18 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Olahraga |
| 3 | 19 | Belanja modal Pengadaan komputer/PC |
| 3 | 20 | Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop |
| 3 | 21 | Belanja modal Pengadaan printer |
| 3 | 22 | Belanja modal Pengadaan scanner |
| 3 | 23 | Belanja modal Pengadaan monitor/display |
| 3 | 24 | Belanja modal Pengadaan CPU |
| 3 | 25 | Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer |
| 3 | 26 | Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer |
| 3 | 27 | Belanja modal Pengadaan meja kerja |
| 3 | 28 | Belanja modal Pengadaan meja rapat |
| 3 | 29 | Belanja modal Pengadaan kursi kerja |
| 3 | 30 | Belanja modal Pengadaan kursi rapat |
| 3 | 31 | Belanja modal Pengadaan sofa |
| 3 | 32 | Belanja modal Pengadaan rak buku/rak tv/rak kembang |
| 3 | 33 | Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer |
| 3 | 34 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor |
| 3 | 35 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi |
| 3 | 36 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih |
| 3 | 37 | Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan |
| 3 | 38 | Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan lingkungan |
| 3 | 39 | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman |
| 3 | 40 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon |
| 3 | 41 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi air minum/air bersih |
| 3 | 42 | Belanja Modal Pembangunan Pagar Kantor |
| 3 | 43 | Belanja Modal Pembangunan Pasar |
| 3 | 44 | Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan |
| 3 | 45 | Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman |
| 3 | 46 | Belanja Modal Pengadaan Software |
| 3 | 47 | Belanja Modal Pembangunan Kantor Walinagari |
| 3 | 48 | Belanja Modal Pembangunan Balai Ruang Nagari |
| 3 | 49 | Belanja Modal Pembangunan Balai Adat Nagari |
| 3 | 50 | Belanja Modal Pembangunan TK/MDA Nagari |
| 3 3 | 51 52 | Belanja Modal Pembangunan Jalan Usaha Tani Dst.. |
D. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
1. Bidang
: ________________
2. Kegiatan
: ________________
3. Waktu Pelaksanaan : ________________
Rincian Pendanaan :
| NO. | URAIAN | VOLUM | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |
..., tanggal ....
Disetujui/mengesahkan Walinagari
...
Pelaksana Kegiatan
....
Cara pengisian :
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja nagari.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNagari.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. Kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
E. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
1. Bidang : ________________
2. Kegiatan : ________________
3. Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan :
| NO | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA |
|------|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | JUMLAH | | | | | |
..., tanggal ....
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Nagari
...
Setujui untuk dibayarkan Walinagari
...
Pelaksana Kegiatan
....
Telah dibayar lunas Bendahara
....
Petunjuk pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Nagari.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNagari.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.
F. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
1. Bidang : ________________
2. Kegiatan : ________________
| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
...,tanggal ...
Pelaksana Kegiatan
...
Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja nagari.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNagari
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan
G. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
1. Bidang
:
2. Kegiatan :
| | | | Penerimaan (Rp) | Penerimaan (Rp) | Nomor Bukti | Pengeluaran(Rp) | Pengeluaran(Rp) | Jumlah Pengembalian ke Bendahara | |
|-----|---------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| No. | Tanggal | Uraian | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | | Saldo Kas (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | |
| | | | | | | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | |
Nagari....,Tanggal...
Pelaksana Kegiatan
Cara pengisian:
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBNagari.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
NAGARI..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN....
H. BUKU KAS UMUM
BUKU KAS UMUM NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
| N o | Tgl. | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO |
|--------|--------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 2 | | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp. | Rp. | | | |
...., tanggal ...
MENGETAHUI WALINAGARI,
BENDAHARA NAGARI,
.....
....
Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
Catatan :
sebelum ditandatangani Walinagari wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.
I. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp.) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Rp.) |
|--------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | | | |
...., tanggal ...
MENGETAHUI WALINAGARI,
...
BENDAHARA NAGARI,
....
Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
J. BUKU BANK NAGARI
BUKU BANK NAGARI
NAGARI ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
BULAN
BANK CABANG
REK. NO.
:
:
:
| N | | | BUKTI TRANSAKSI | PEMASUKAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------|
| o . | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSAKSI | BUKTI TRANSAKSI | SETORAN (Rp.) | BUNGA BANK (Rp.) | PENARIKAN (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINISTRASI (Rp.) | SALDO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | |
MENGETAHUI WALINAGARI,
...., tanggal ...
BENDAHARA NAGARI,
.....
Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.
....
- K. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
- a. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun ..... (Semester Pertama)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH NAGARI..... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET. |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | PENDAPATAN NAGARI | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Usaha Milik Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Pemandian Umum | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | ..... | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Pungutan di nagari | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Dst | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Nagari | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | |
| | 2 | 3 | | Alokasi Dana Nagari | | | | |
| 1 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | | | | |
| | | | | Pendapatan Lain-lain | | | | |
| 1 1 | 3 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-Lain Pendapatan Nagari yang sah | | | | |
| | 3 | 2 | 1 | Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | | | | |
| 1 1 | 3 | 2 | 2 | Bantuan Perusahaan yang | | | | |
| 2 2 | 1 | | | | BELANJA NAGARI Bidang Penyelenggaraan |
|-------|-----|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 1 | | | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan |
| 2 | 1 | 1 1 | 1 | | Belanja Pegawai Penghasilan tetap Walinagari |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | dan Perangkat Nagari Tunjangan Anggota Nagari |
| 2 | 1 | | 1 | 2 | Bamus Dst.. |
| 2 | 1 | 2 | | | Kegiatan penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari |
| 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 2 | 2 2 | 1 4 | Belanja alat tulis Belanja Perangko, materai dan |
| | | | | | Dst... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 2 | 1 1 | 2 2 | 3 | 3 19 | Belanja pengadaan mesin tik |
| 2 | 1 | 3 | 3 - | | Belanja pengadaan komputer/PC Dst.. Kegiatan penunjang |
| 2 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa Belanja alat tulis |
| | 1 | 3 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya Dst.. |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 3 3 | 27 | Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Dst... |
| | | | | | Kegiatan ...(dst) |
| 2 | 2 | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari |
| 2 | 2 | 3 | | | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian |
| | 2 2 | 3 | 2 | | Pembangunan jalan ... Belanja Barang dan jasa Belanja makanan dan |
| 2 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | |
| 2 | | 3 | 2 | 48 | minuman rapat Belanja Tim Pengelola Kegiatan |
| | | | | | Pengadaan Barang/Jasa |
| | | | | | Dst... |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 1 | 3 | 37 | Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
|
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Nagari
Rp......
2. Belanja Nagari
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
Rp......
- b. Bidang Pembangunan
Rp......
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp......
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp......
- e. Bidang Tak Terduga
Rp......
Jumlah Belanja
Rp......
Surplus/Defisit
Rp......
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Nagari
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. ......
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. ...
Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp......
= = = = = = = = = =====
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 3

Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke nagari tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari ...
Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
WALINAGARI ...
...
Diundangkan di
...
pada tanggal ...
SEKRETARIS NAGARI ...
.....
LEMBARAN NAGARI .....TAHUN ..... NOMOR....
ai
LAMPIRAN I PERATURAN NAGARI ... NOMOR ... TAHUN..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI TAHUN ANGGARAN ...
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI PEMERINTAH NAGARI ... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | PENDAPATAN NAGARI | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Usaha Milik Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Nagari | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Pemandian Umum | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | ..... | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Dst | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Nagari Pungutan di nagari | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | | | | | |
| | | | 2 | Dst | | | | |
| 1 1 | 2 2 | 1 | | Pendapatan Transfer | | | | |
| | 2 | | | Dana Nagari Bagian dari Hasil | | | | |
| 1 | | 2 | | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Nagari | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain-lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | | | | |
| 1 1 | 3 3 | 2 2 | 1 | Lain-Lain Pendapatan Nagari yang sah Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | | Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | | | | | BELANJA NAGARI |
| 2 2 | 1 1 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kegiatan Pembayaran |
| 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | Belanja Pegawai Penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan Anggota Bamus Nagari Dst.. |
| 2 | 1 | 2 | | | Kegiatan penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Belanja alat tulis |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya |
| | | | | | Belanja Modal |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | 3 | Belanja pengadaan mesin tik Belanja |
| 2 | 1 | 3 | - | 19 | pengadaan komputer/PC Dst.. |
| 2 | 1 1 | 3 | 2 | | Kegiatan penunjang Operasional Bamus Nagari |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa Belanja alat tulis |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya Dst.. |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 3 3 | 27 | Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat |
| | | | | | Dst... Kegiatan ...(dst) |
| 2 2 | 2 2 | 3 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari |
| | | | | | Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian |
| | 2 | 3 | 2 | | Pembangunan jalan ... |
| 2 | | | | | Belanja Barang dan jasa |
| 2 | | | | | |
| | 2 | 3 | | | |
| | 2 | 2 3 | 2 2 | 34 48 | Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Tim Pengelola |
| | | | | | Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa |
|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Dst... |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 37 | Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 3 | | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari |
| 2 | 3 | 1 | | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Pelatihan ...untuk |
| | | | | | Anggota PKK Nagari |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan minuman rapat |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber Dst... |
| 2 | 3 | 5 | | | Pembinaan Lembaga Adat |
| | | | | | Pembekalan tentang Fungsi Niniak Mamak dalam Kaum |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 5 | 2 | | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 34 | Belanja Makanan dan minuman rapat |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber |
| | | | | | Dst... |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 4 | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 3 | | | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Walinagari dan Perangkat |
| | | | | | Pelatihan tentang penyusunan RKP Nagari |
| 2 | 4 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | Belanja Transportasi |
| 2 2 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 29 34 | Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan minuman rapat |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 42 | Belanja Jasa Narasumber Dst... |
| | | | | | Kegiatan...(dst) |
| 2 | 5 | | | Bidang Tak Terduga |
|-----|-----|----|----|-------------------------------------------------|
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan |
| | | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Nagari |
| | | | | JUMLAH ( RP ) |
WALINAGARI ...
....
LAMPIRAN II PERATURAN NAGARI ... NOMOR ... TAHUN..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI TAHUN ANGGARAN ...
LAPORAN KEKAYAAN MILIK NAGARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...
| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Nagari b. Rekening Kas Nagari 2. Piutang c. Piutang Sewa Tanah d. Piutang Sewa Gedung e. dst... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst... | | |
| JUMLAH ASET LANCAR | | |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | | |
| JUMLAH ASET (A + B) | | |
| II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I - II ) | | |
WALINAGARI.....
....