UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1969
Tentang PERHITUNGAN ANGGARAN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969
Berlaku: 15 Tahun 1968
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
- 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1968.
Memperhatikan :
Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. K. 360/I.U./I/3/72 beserta lampirannya berupa Nota Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1968 dan Peralihan Triwulan I Tahun 1969 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969.
N/A
Pasal 1

- (1). Penerimaan Negara dalam Peralihan Triwulan I Tahun 1969 adalah sebesar Rp. 58.708.557.988,89 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan delapan puluh sembilan perseratus rupiah);
- (2). Pengeluaran Negara dalam Peralihan Triwulan I Tahun 1969 adalah sebesar Rp. 61.138.043.188,62 (enam puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan enam puluh dua perseratus rupiah);
- (3). Sisa kurang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969 adalah sebesar Rp. 2.429.485.199,73 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan tujuh puluh tiga perseratus rupiah).
N/A
Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO JENDERAL TNI
pada tanggal 13 Desember 1972.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SUDHARMONO, S.H. MAYOR JENDERAL TNI.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
Kutipan: TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG