PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 12 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
u
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2015
TENT ANG
PENETAPAN STANDAR HARGA BAHAN KONSTRUKSI, NON KONSTRUKSI, UPAH, ONGKOS ANGKUT, DAN SEWA GEDUNG PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan prinsip efisien, transparansi, dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Standar Harga Bahan-bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung untuk di gunakan dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Tim Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat Penyusunan Standar Harga, telah melaksanakan survey diberbagai tempat dan Kecamatan sebagai perbandingan standar harga bahan-bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung Pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Standar Harga Bahan-Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
SERI: E
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dae rah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengefofaan Keuangan Daerah sebagaiman telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengefofaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Sefatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Sefatan Provinsi Sumatera Utara;
16. Keputusan Menteri dafam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakif Bupati Nias Sefatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Sef a tan Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 T ahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Hilimegai, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pufau Batu Timur, Kecamatan Mazo dan Kecamatan Fanayama di Kabupaten Nias Se Iatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengefofaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan Huruna, Kecamatan O'o'u, Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Hilisafawa'ahe, Kecamatan Siduori, Kecamatan Somambawa, Kecamatan fdanotae, Kecamatan Ulu ldanotae, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onofalu, Kecamatan Simuk, Kecamatan Pufau-Pufau Batu Barat, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, dan Kecamatan Tanah Masa di Kabuten Nias Selatan.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemrintah Kabupaten Nias Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah Kabupaten Nias Sefatan Tahun Anggaran 2014;
Menetapkan
27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Se Iatan;
28. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
29. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Harga Dasar Nilai Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Nias Selatan;
30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA BAHAN-BAHAN KONSTRUKSI, NON KONSTRUKSI, ONGKOS ANGKUT, DAN SEWA GEDUNG PADA KEGIATAN
UPAH, PEMBANGUNAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :
- 1) Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
- 4) Standar Harga adalah satuan harga yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
- 5) Harga satuan adalah nilai suatu bahan yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan komponen biaya.
- 6) Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, upah, ongkos angkut dan sewa gedung adalah satuan harga, yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi dan Non Konstruksi
- 7) Satuan harga konstruksi dan Non Konstruksi adalah satuan biaya pekerjaan konstruksi dan non konstruksi
- 8) Pekerjaan konstruksi dan non konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pada kegiatan pembangunan atau pembuatan wujud fisik dan non fisik lainnya.
- 9) Tim penetapan standar harga adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk menetapkan Standar Harga.
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perhitungan jasa sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, maka perlu dilakukan perubahan;
- pelayanan Lampiran
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang
- Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.
N/A
Pasal 1

Lampiran Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang diubah sehingga diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
N/A
Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.
Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 30 Juli 2016
WALIKOTA TANGERANG,
Cap/Ttd
H. ARIEF R WISMANSYAH
Diundangkan di Tangerang pada tanggal 30 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
Cap/Ttd
DADI BUDAERI
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
FORMULASI PERHITUNGAN JASA PELAYANAN
1. Pay for Position (P1)
2.  Cara penghitungan :
3. P1 = Maksimal 30% x Nilai Jabatan x Poin Indeks Rupiah (PIR)
4.  Nilai Jabatan diperoleh dari penilaian evaluasi jabatan berdasarkan 10 faktor penimbang
5.  PIR = Anggaran Jasa Pelayanan per bulan
Total Job Value
-  Total Job Value didapat dari total nilai jabatan seluruh kelompok jabatan
2. Pay for Performance (P2)
-  Cara penghitungan :
P2 = Nilai Jabatan x Poin Indeks Rupiah (PIR) x IKI x IKU x70%
-  IKI : Indeks Kinerja Individu
-  IKU : Indeks Kinerja Unit
3. Contoh Perhitungan Honorarium Dewan Pengawas
Honorarium Ketua = (P1 + P2) Direktur x 40%
WALIKOTA TANGERANG,
H. ARIEF R WISMANSYAH
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR : 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
FORMULASI PERHITUNGAN JASA PELAYANAN
1. Pay for Position (P1)
2.  Cara penghitungan :
P1 = Maksimal 30% x Nilai Jabatan x Poin Indeks Rupiah (PIR)
-  Nilai Jabatan diperoleh dari penilaian evaluasi jabatan berdasarkan 10 faktor penimbang
-  PIR = Anggaran Jasa Pelayanan per bulan
Total Job Value
-  Total Job Value didapat dari total nilai jabatan seluruh kelompok jabatan
2. Pay for Performance (P2)
-  Cara penghitungan :
P2 = Nilai Jabatan x Poin Indeks Rupiah (PIR)
3. Contoh Perhitungan Honorarium Dewan Pengawas
Honorarium Ketua = (P1 + P2) Direktur x 40%
WALIKOTA TANGERANG,
Cap/Ttd
H. ARIEF R WISMANSYAH