PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 25 Tahun 2011
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
Berlaku: 2 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
WALIKOTA SINGKAWANG
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (3), pasal 60 ayat (4), pasal 62 ayat (5), pasal 65 ayat (1), pasal 65 ayat (2), pasal 67 ayat (4), pasal 73 ayat (3), pasal 74 ayat (7), pasal 76 ayat (3), pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet;
1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturtan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. 11.. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);
15. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 40);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Singkawang, selanjutnya disingkat DPPKA adalah dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pendaftar, pendata, penagih dan penerima pajak daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan
- objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pajak pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet adalah Harga Jual Sarang Burung Walet yang berlaku di pasaran.
17. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada wajib pajak dalam memunggut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
18. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
19. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut SKP adalah suatu sistem dimana petugas DPPKA akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Rampung.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Objek pajak sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan / atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
BAB III - NILAI JUAL
Pasal 3

- (1) Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual sesuai dengan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Kota Singkawang dengan volume produksi sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet di Kota Singkawang ditetapkan dengan berdasarkan kriteria jenis dan kualitas produksi sarang burung walet.
- (4) Harga pasaran umum dapat ditinjau kembali paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Penetapan dan Peninjauan harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Apabila Wajib Pajak dalam pelaporan SPTPD tidak mencantumkan jumlah omset penjualan, jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, DPPKA melaksanakan penghitungan nilai jual sarang burung walet dengan berpatokan pada harga pasaran umum sarang burung walet yang tertinggi.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK
Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah dalam hal ini DPPKA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila wajib Pajak tidak mendaftarkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, DPPKA akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
3. (3). Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan sebagai berikut:
- a. Pengusaha/penanggungjawab atas kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh DPPKA.
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKA dengan melampirkan :
- 1) Fotocopy KTP pengusaha/ penanggung jawab / penerima kuasa ;
- 2) Fotocopy Surat izin usaha dari instansi yang berwenang, jika ada;
- 3) Surat Kuasa apabila pengusaha /penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKA memberikan tanda terima pendaftaran;
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK
Pasal 5

- (1) Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPKKA menerbitkan :
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
- b. Surat Penunukan sebagai pemilik/penanggungjawab usaha Wajib Pajak;
- c. Kartu NPWPD;
- d. Maklumat.
6. (2). Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan maklumat kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran;
7. (3). Terhadap maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat atau orang yang berkepentingan.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 6

- (1). Atas usaha penyelenggaraan pengambilan sarang burung walet, DPPKA menetapkan tata cara pemungutan pajak sebagai berikut;
- a. Sistem Self Assesment;
- b. Sistem SKP.
- (2). DPPKA akan melakukan evaluasi secara periodik atas penetapan tata cara pemungutan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.
- (3). Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD.
Bagian Kedua
Pembayaran
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
BAB VI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 8

- (1) Waji Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akutansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksud untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas DPKKA dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seprti faktur penjualan dan lapoiran produksi yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh DPPKA.
Bagian Kedua
Pemeriksaan
BAB VI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 9

- (1) DPKKA berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan;
- (2) Apabila dibutuhkan akan dibentuk Tim Pemeriksa Lintas Sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VII - TATACARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Walikota karena jabatannya atau permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. Membetulkan SKPD dan SKPDKBT atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Walikota atau pejabat yang berwenang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Walikota atau pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dianggap dikabulkan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan walikota.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 2 Desember 2011.
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd HASAN KARMAN
Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 2 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2011 NOMOR 25