PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 2016
Tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIJINAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA
Berlaku: 28 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan bidang pendidikan, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
;
5
* .
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
e
s
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Y 1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangka.t daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas pendidikan Kabupaten Batu Bara.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
s
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Bupati dalam bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala SKPD.
3. 10.'Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enara tahurx yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan beijenjang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetppkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepada Dinas Pendidikan dalam penyelenggarakan pelayanan perijinan dibidang pendidikan di Kabupaten Batu Bara.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan percepatan pelayanan serta kemudahan perijinan di bidang pendidikan kepada masyarakat.
i
BAB III - BATASAN PELJMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Bentuk pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian kewenangan dari Bupati untuk penerbitan izin di bidang pendidikan yang terdiri atas:
- a. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Izin Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. if
- (2) Pelimpahan kewenangan perijinan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kepala Dinas Pendidikan.
BAB III - BATASAN PELJMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 5

Pelimpahan kewenangan perijinan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. menetapkan mekanisme perijinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan ijin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrsi perijinan;
- c. menandatangani perijinan atas nama Bupati;
- d. memberikan kelancaran pelayanan perijinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
BAB IV
Pasal 6

- (1) VPerizinan yang memerlukan survey lapangan dilalcukan oleh tim teknis terkait.
- (2) Tim teknis memberikan laporan hasil survey sebagai dasar penerbitan izin.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetaplcan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan berkewenangan melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perijinan yang diterbitkan sesuai kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap ketaatan permohonan atas segala ketentuan yang ada pada ijin yang diterbitkan.
- (3) Pelaporan ijin dilakukan setiap tahun sesuai dengan tanggal dan bulan ijin diterbitkan.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perijinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati secara berkala.
BAB IV
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perijinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perijinan dimaksud.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Batu Bara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
%
•
Diundangkan di Lima Puluh
- pada tanggal VI oaU 206
- Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, »
V-
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 20
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMADSIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlalcu pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 5uu
BUPATI BATU BARA,
i