PP Unknown Nomor 09 Tahun 2010
Tentang LEGISLASI DAERAH
Berlaku: 09 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 09 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG
LEGISLASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses Legislasi Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Hukum Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa Legislasi Daerah sebagai proses pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Legislasi Daerah;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Transparasi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG LEGISLASI DAERAH.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
Menetapkan :
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemeritah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang menangani fungsi Legislasi;
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Legislasi Daerah adalah Proses Pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari Perencanaan, Persiapan, Penyusunan dan Perumusan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan;
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah Instrumen Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
11. Lembaran Daerah adalah Penerbitan Resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
13. Peran serta Masyarakat adalah Keterlibatan Masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah;
14. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 2

- (1) Rencana Prolegda dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau DPRD untuk selanjutnya disepakati bersama.
- (2) Kesepakatan bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penetapan Prolegda dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyusunan Prolegda untuk Tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan setiap Tahun paling lambat pada masa persidangan ketiga DPRD atau sebelum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun berikutnya ditetapkan.
- (5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan skala prioritas.
- (6) Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah dan/atau DPRD mengajukan Rancangan Peraturan Daerah meskipun tidak masuk dalam Prolegda atas persetujuan bersama.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 3

- (1) Rencana Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasi oleh Badan Legislasi.
- (2) Rencana Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Program Legislasi Daerah, maka di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Legislasi Daerah yang berkedudukan pada Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Prolegda untuk Tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada awal masa persidangan ke-3 (tiga) DPRD Tahun anggaran barjalan.
Bagian Kedua
Tujuan Penyusunan Program Legislasi Daerah
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 4

Penyusunan Prolegda bertujuan agar :
- a. Peraturan Daerah tetap berada dalam satu kesatuan sistem Hukum Nasional;
- b. Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistematis berdasarkan Kebutuhan Daerah;
- c. Dapat memperlancar pelaksanaan Pembangunan Daerah;
Bagian Ketiga
Pengelolaan Program Legislasi Daerah
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 5

- (1) Pemeritah Daerah dan DPRD melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (2) Jika Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa dilaksanakan pada Tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan agenda Prolegda yang tersisa tersebut pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan perubahan Prolegda
- (2) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Prolegda.
- b. Keadaan dan/atau kebutuhan Daerah yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Prolegda.
- c. Keadaan darurat
- d. Keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (2) Usul Prakarsa pembentukan Peraturan Daerah disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa memuat dokumen antara lain :
- a. Naska Akademik Rancangan Peraturan Daerah atau Penjelasan atau Keterangan, dan b. Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Pimpinan DPRD menyerahkan Dokumen usul Prakarsa kepada Badan Legislasi untuk dikaji dan diteliti terkait urgensi materi usul prakarsa,
- (5) Mekanisme dan Tata Cara pengajuan usul prakarsa dilaksankan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Badan Legislasi berwenang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang dipersipakan oleh Pengusul.
- (2) Untuk keperluan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat, meminta Pendapat Tenaga Ahli dan Dapat mengundang Pengusul dan/atau alat pelengkapan lainnya.
- (3) Mekanisme pembahasan oleh Badan Legislasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila Badan Legislasi Menyetujui usul pembentukan Peraturan Daerah, maka selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rekomendasi.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati.
- (4) Penyampaian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Surat Pengantar.
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Badan Legislasi melakukan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa untuk mengetahui materi muatan Rancangan tersebut.
- (2) Badan Legislasi dapat mengembalikan dokumen Rancangan Peraturan Daerah pada pengusul prakarsa apabila dianggap belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Pengusul dapat melengkapi materi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan rekomendasi pembahasanya.
- (4) Tata cara mekanisme pengembalian serta penyempurnaan persyaratan Rancangan Peraturan Daerah sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan usul prakarsa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila Rapat Paripurna menyetujui usul prakarsa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka usul prakarsa tersebut berubah menjadi usul DPRD untuk selanjutnya mekanisme pembahasannya berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).
Bagian Kedua
Prakarsa dari Pemerintah Daerah
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Setiap SKPD dapat menyiapkan Rencana Prolegda setiap Tahun sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dikoordinasikan dan dicermati bersama.
- (3) Setiap SKPD dapat mengajukan usul Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (4) Usul Pembentukan Peraturan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum mengkaji usul Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 13

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) dilakukan bersama SKPD yang mengajukan usul.
- (2) Bagian Hukum menyampaikan hasil kajian atas usul Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretartis Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila Bupati menyetujui usul Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum Setda untuk melakukan koordinasi dengan SKPD yang mengajukan usul guna persiapan pembentukan Peraturan Daerah.
- (5) Persiapan Rancangan Peraturan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah atau penjelasan atau keterangan; dan
- b. Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Bentuk Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- (7) Dalam hal tertentu dan pertimbangan yang bersifat khusus, maka persiapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) tidak perlu didasari pada Naskah Akademik.
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 14

- (1) Bagian Hukum berwenang melakukan harmonisasi serta sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang dipersiapkan oleh SKPD.
- (2) Dalam rangka optimalisasi harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah maka di lingkungan Pemerintah Daerah di bentuk Tim sinkronisasi dan harmonisasi yang berkedudukan pada Bagian Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk keperluan harmonisasi serta sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat mengundang Akademisi / Tenaga Ahli, Asosiasi Profesi, Pimpinan Organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya.
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 15

- (1) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati Menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Surat Pengantar dengan Tembusan kepada Badan Legislasi.
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah pada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Apabila Badan Legislasi telah melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menilai memenuhi persyaratan maka diterbitkan Rekomendasi persetujuan pembahasan.
- (3) Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD.
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 17

- (1) Dalam hal Badan Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menilai Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Rekomendasi, maka dokumen Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu mengundang Pemerintah Daerah untuk membahas dan menjelaskan seperlunya.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang dikembalikan dapat diusulkan kembali setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan Rekomendasi persetujuan pembahasannya.
BAB IV - PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati / Pemerintah Daerah.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tingkattingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.
BAB IV - PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dapat ditarik kembali sebelum dibahas DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
BAB V - PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 20

Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD.
BAB V - PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 21

Badan Legislasi serta Bagian Hukum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas Rancangan Peraturan Daerah yang akan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
BAB V - PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
BAB V - PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanda tangani oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah itu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib di undangkan.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditanda tangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kalimat Pengesahannya berbunyi 'Peraturan Daerah dinyatakan Sah'.
- (5) Kalimat Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan Naskah Peraturan Daerah dimaksud kedalam Lembaran Daerah.
BAB V - PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 24

Dalam hal ini terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa Pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan/atau telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah Naskah yang telah disetujui bersama dan /atau telah mendapat evaluasi dari Gubernur dan Pemerintah Pusat.
BAB VI - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana tata Ruang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat untuk diadakan evaluasi.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dievaluasi, maka DPRD bersama Bupati menindaklanjuti dengan melakukan Penyempurnaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna berikutnya.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD, oleh Bupati kemudian disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian terkait.
BAB VI - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur selain keempat jenis Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), sebelum dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terlebih dahulu dapat dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah yang mengatur selain keempat jenis Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya.
- (3) Dalam Hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diadakan evaluasi oleh Gubernur dan ada koreksi, Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan yang dikemudian dilaporkan ke DPRD dan disampaikan kepada Gubernur.
BAB VII - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 27

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
BAB VII - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 28

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah sebagimana dimaksud dalam pasal 27, dilakukan setelah evaluasi dari Gubernur / Pemerintah Pusat.
- (2) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterima Gubernur, maka Peraturan Daerah tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
BAB VII - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 29

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum bersama SKPD terkait.
BAB VIII - PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
Pasal 30

Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dari suatu Peraturan Daerah.
BAB VIII - PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
Pasal 31

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas penetapan Peraturan Bupati.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32

- (1) DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Tata Cara pemberian kesempatan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui konsultasi publik, sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenis.
- (3) Tata cara pemberian kesempatan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat DPRD dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat dan /atau cara lain sesuai dengan Peraturan tata Tertib DPRD.
- (4) Orang Pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap Prolegda dan Pembentukan Peraturan Daerah dalam proses.
- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. Penyebarluasan Peraturan Daerah.
- (5) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan terhadap Prolegda, Rencana Pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33

- (1) Masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundangkan dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat, Seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pemerkarsa rancangan Peraturan Daerah.
BAB X - ANGGARAN
Pasal 34

- (1) Segala anggaran biaya yang diperlukan dalam bentuk Penyusunan Prolegda dan Pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Persiapkan setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses:
- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pembahasan; dan
- d. Penyebarluasan Peraturan Daerah.
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 21 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
R U S L A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 09
BAB X - ANGGARAN
Pasal 35

- (1) Pos Anggaran Biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) sebagai berikut :
- a. Pos Anggaran Sekretariat DPRD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD.
- b. Pos Anggaran SKPD bagi Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah (2) Selain melalui pos Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf b pengganggaran biaya penyusunan Prolegda dan pembentukan Peraturan Daerah dapat dianggarkan melalui Pos Anggaran Bagian Hukum.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 21 September 2010
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Cap/Ttd
RUSDI MASSE