PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 21 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA
Berlaku: 22 Mei 2017
N/A
Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Terhadap bangunan menara di atas bangunan gedung (roof top):
1. fotokopi IMB bangunan gedung;
[
[
2. fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
4. surat kuasa bermaterai dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa yang masih berlaku apabila permohonan dikuasakan;
5. surat pernyataan persetujuan pembangunan menara dari pemilik bangunan gedung atau surat bukti penguasaan area yang akan didirikan bangunan menara;
6. fotokopi asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
7. fotokopi surat rekomendasi mengenai zona pengaturan menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pejabat yang berwenang;
8. fotokopi surat rekomendasi ketinggian menara dari Dinas Perhubungan;
9. fotokopi surat rekomendasi dokumen lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup;
10. rencana teknis bangunan menara meliputi :
- a) gambar rancang bangun menara, berupa softcopy file CAD yang terdiri dari :
- (1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
- (2) gambar lay out/denah dan tampak (skala 1:100 / 1:200); dan
- (3) gambar konstruksi menara (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/ 1 : 20 / 1 : 10).
- b) perhitungan konstruksi menara dan konstruksi bangunan gedung akibat penambahan menara sebanyak 2 (dua) set.
11. Surat pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar.
- b. Bangunan menara di atas permukaan tanah (Green field):
1. fotokopi SKRK;
2. fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku apabila nama pemohon berbeda dengan SKRK;
3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan apabila nama pemohon berbeda dengan SKRK;
4. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa yang masih berlaku apabila permohonan dikuasakan;
5. fotokopi tanda bukti status kepemilikan atau penguasaan atas tanah antara lain berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan apabila bukti kepemilikan masih berupa Ikatan Jual Beli, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik tanah yang menyatakan tidak keberatan IMB Menara diatasnamakan pemilik lahan;
6. fotokopi asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
7. fotokopi surat rekomendasi mengenai zona pengaturan menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pejabat yang berwenang;
8. fotokopi surat rekomendasi ketinggian menara dari Dinas Perhubungan;
9. fotokopi surat rekomendasi dokumen lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup;
10. rencana teknis bangunan, meliputi :
- a) gambar rancang bangun menara, berupa softcopy file CAD yang terdiri dari :
- (1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
- (2) gambar lay out / denah dan tampak (skala 1 : 100/ 1 : 200); dan
- (3) gambar konstruksi menara (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/ 1 : 20 / 1 : 10).
- b) perhitungan konstruksi, baja/besi dan rencana pondasi, sebanyak 2 (dua) set; dan
11. surat pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2017
WALIKOTA SURABAYA, ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,
ttd.
HENDRO GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 21