PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor ALAM Tahun 2017
Tentang PENANGGULANGAN
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEl'f SITUBONDO IIOMOR "' TAHUll 2017 TENTAIIG PEIIAIIGGULAl'IGAII BEl'fCAIIA
DENGAII RAHMAT TUHAlf YAIIG MAHA EBA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa wilayah kabupaten Situbondo memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi resiko potensi bencana, tanggap darurat dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai› nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terenca.na, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penanggulangan Bencana;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun I 950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Intemasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sadan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. 1 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur {Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
6. Kepala Bad an adalah Ke pal a Bad an Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo yang membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
10. Bencana Non Alam adalah kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
12. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancarn, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat olehlembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangk:aian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Karban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai dampak buruk bencana.
21. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat terbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Situbondo.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal2
Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- e. meminimalisasi dampak bencana; dan
- f. mengurangt kerentanan dan meningkatkan kemarnpuan masyarakat dalarn menghadapi bencana.
"
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah penyelenggaraan penanggulangan meliputi: dalam bencana
- a. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukanunsur kebijakan penanggulangan bencana;
- b. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah;.
- c. pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten/ kota Jain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 8

- (I) Kepala Badan dijabat secara rangkap ( ex officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Bidang Rehabilita.si dan Rekonstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (!) Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai fungsi :
- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; dan
- b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas :
- a. perangkat daerah yang mempunyai tugas penanggulangan bencana; dan
- b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan f.fit and proper tes~ yang dilakukan oleh DPRD.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 10

- ( 1) U nsur Pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahDaerah.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tenaga profesional dan ahli.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 11

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf a meliputi:
- a. koordinasi penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
3. penentuan standar kebutuhan minimun;
4. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
5. pengurangan resiko bencana;
6. pembuatan peta rawan bencana;
7. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
8. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;dan
9. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/ simulasi penanggulangan bencana.
- b. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga intemasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 12

- ( 1) Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Oayat ( 1) huruf b dilakukan dalam status keadaan darurat bencana.
- (2) Komando Penanganan Darurat Bencana dilakukan oleh BPBD mempunyai tugas mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang memerin tahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
- a. penyelamatan;
- b. pengerahan sumber daya manusia;
- c. pengerahan peralatan; dan
- d. pengerahan logistik.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 13

Fungsi pelaksana dalam penanggulangan bencana di sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan dalam ha!: penyelenggaraan wilayah Daerah lOayat (1) huruf c
- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/ atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurasan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non› pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 14

- (I) Dalam status keadaan darurat, Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa kamanda untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu kamanda, untuk mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, lagistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala Badan dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lakasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan kamanda pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 15

- (I) Pada status keadaan darurat bencana, Kamandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pas kamanda sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pas kamanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang be1V1enang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 16

- ( 1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darn.rat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Togas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, infonnasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 17

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap daru.rat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 18

- (I) Komando tanggap darurat bencana mempunyaitugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
- b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumberdaya;
- d. untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
- e. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Koman.do tanggap darurat tingkat Kabupaten; dan
- f. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
Pua) 19
Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan ke bu tuhan dasar.
Pual20
Pemulihan fungsi pra sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 28

- (I) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Keanggotaan FPRB terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (!) mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, dan mengkomunikasikan mengkoordinasikan, data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- (4) Pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud (I) menjadi kewenangan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut menganai FPRB sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf2 Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 29

- ( I) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinir dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 30

- ( 1) Dalarn rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
- b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
- c.
- pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.
3
Paragraf
- ( 1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi kearnanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
- a. mengak.titkan kembali fungsi lernbaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
- c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Raglan Kesatu
Sumber Pendanaan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 32

- (1) Dana penyelenggaraanpenanggulangan bencana bersumber dari:
- a. APBN;
- b. APBD Provinsi; dan/ a tau
- c. APBD.
- (2) Selain dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat bersumber dari masyarakat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) BPBD menggunakan dana siap pakai sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) BPBD menggunakan belanja tidak terduga yang dapat disediakan dalam APBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (I) Pemerintah masyarakat Daerah mendorong partisipasi dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara:
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana; dan/atau
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana.
- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterima oleh Pemerintah Daerah dan dicatat di APBD.
- (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara penzman pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati.
- ( 1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Program/kegiatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara regular tahunan dalam APBD/Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (I) Dana penanggulangan bencana harus digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap tanggap darurat, pemulihan prabencana, saat dini dan / a tau pascabencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bencana dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional beru.pa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Paragraf 3 Mekanisme Pengunaan Dana
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 36

Mekanisme penggunaan dana tanggap darurat yang menyangkut keselamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasardilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa melalui mekanisme hibah.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 37

- (!) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemarnpuan anggaran yang tersedia.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk tanggap darurat bencana pada DPA/DPPA-BPBD dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 38

- (1) Pemerintah pemenuhan Daerah kebutuhan menyediakan bantuan dasar masyarakat yang terkena bencana di daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi :
- a. pendataan;
- b. identifikasi;
- c. verifikasi; dan
- d. penyaluran.
BAB VIII - KERJASAMA Pasal 39
Pasal 44

Lembaga kemasyarakatan wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
Pasa145
Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan melengkapi kegiatan dilaksanakan oleh sarana dan pelayanan untuk penanggulangan bencana yang masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
BAB VIII - KERJASAMA Pasal 39
Pasal 47

- (I) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga laporan usaha berkewajiban menyampaikan kepadaBPBD, serta menginformasikan kepada pu blik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan ekonominya dalam penanggulangan bencana. fungsi
- (I) Lembaga intemasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat Jamman perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lembaga intemasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.
BAB VIII - KERJASAMA Pasal 39
Pasal 49

- ( 1) Lembaga intemasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh BPBD.
- (2) Lembaga intemasional berkewajiban memberitahukan kepada BPBD mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang digunakan.
- (3) Lembaga intemasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan clan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga intemasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan kearnanan dan keselamatan.
- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan lembaga internasional diatur peraturan perundang-undangan. bencana oleh sesuai dengan
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan dan pengelolaan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Daerah melakukan tindakan penyelesaian terhadap sengketa penanganan bencana di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KERJASAMA Pasal 39
Pasal 53

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana didaerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
SANKSI ADMINISTRATIF
- (I) Setiap orang atau badan hukum mengakibatkan terjadinya potensi dikenakan sanksi administratif berupa : yang bencana
- a. pencabutan izin;
- b. penutupan;
- c. pembongkaran;
- d. penghentian kegiatan; dan/atau
- e. normalisasi fungsi lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 0 JUN 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR ~ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINS! JAWA TIMUR : 140 -6/2017.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 9 MAY 2017
BUPATI SITUBONDO,
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalarn alinea keernpat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraanumum dan seterusnya. Dalarn ha! perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kabupaten Situbondo, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah ten tang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Situbondo sebagaimana diarnanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Kabupaten Situbondo secara geografis terdiri dari pegunungan dan lautan adalah daerah yang sangat rawanterhadap bencana alarn. Tidak berbeda halnya dengan daerah lainnya. Kabupaten Situbondo juga rawan terhadap berbagai bahaya yang ditirnbulkan oleh teknologi,transportasi, gangguan ekologis, biologis serta kesehatan.
Sementara itu penanganan bencana di Kabupaten Situbondo masih kurang efektif.Hal ini disebabkan oleh berbagai ha!, antara lain paradigma penanganan bencanayang parsial dan bersifat ad-hoc, sektoral dan kurang terpadu, yang masihmemusatkan tanggapan pada upaya pemerintah, sebatas pemberian bantuan fisikdan dilakukan hanya pada fase kedaruratan.
Perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu pelaksanaankebijakan otonomi daerah serta semakin terlibatnya organisasi non-pemerintahtelah menimbulkan perubahan mendasar pada sistem penanganan bencana.Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerahdan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat,sekaligus mengelola sumber daya dan resiko bencana yang melekat padakebijakan otonorni daerah sering dipahami hanya sebagai keleluasaan untukmemanfaatkan sumberdaya tanpa dibarengi kesadaran untuk mengelola secarabertanggungjawab. Keadaan ini menjadi semak:in rumit apabila bencana tersebutrneliputi lebih dari satu daerah kecamatan dan desa/kelurahan. Di lain pihak, pada saat terjadibencana, kurangnya koordinasi antar tataran pemerintah desa/kelurahan dapat mengharnbat pemberian tanggapan yang cepat, optimal dan efektif.
Penanganan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam perlindungan rakyat, oleh karenanya rakyatmengharapkan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melaksanakan penangananbencana sepenuhnya. Dalam paradigma baru, penanganan bencana adalah suatupekerjaan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan terpadusemacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak, baik darisektor pemerintah pusat dan daerah provinsi/kabupaten/kota, lembaga-lembagamasyarakat, badan-badan internasional dan sebagainya.
Untuk itu diperlukan adanya peraturan daerah dibidangpenanggulangan bencana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum di Kabupaten Situbondo. Melalui peraturan perundang-undangan berupaPeraturan Daerah dibidang penanggulangan bencana, diharapkan adanya ide atautatanan yang dapat diwujudkan dan mampu mengakomodir seluruh masalah penanganan kebencanaan di Kabupaten Situbondo.
Materi muatan dalarnPeraturan Daerah ini mencakup segala pennasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari. Antara lain yang diatur adalah hal-hal menyangkut:
1. Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan aksi pra bencana, aksi tanggap darurat dan aksi pasca dikoordinasi, dikomando dan dikendalikan Penanggulangan Bencana Daerah; bencana yang oleh Badan
2. Mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepatasas dari segala sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Pengidentifikasian macam-macam bencana dan cara mengantisipasi risikonya;
4. Hak dan kewajiban masyarakat serta tanggungjawab mutlak korporasi;
5. Mobilisasi masyarakat guna membangun budaya kewaspadaan dini terhadap bencana;
6. Hal-ha! lain yang bertujuan memberikan pelayanan public secara optimal.
PENJELASAN
Pasal 2

ayat(l)

Huruf aYang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" tennanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikanperlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.## HurufbYang dimaksud dengan"asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.## Huruf cYang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.## Huruf dYang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerrninkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.## Huruf eYang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.## HuruffYang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.## HurufgYang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencanamencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.## HurufhYang dimaksud dengan "asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera ( early recovery) maupun pada tahap pascabencana.## ayat (2)## Huruf aYang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.## HurufbYang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.## Huruf cYang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.## HurufdYang dimaksud dengan "prinsip berdayaguna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.Yang dimaksud dengan "prinsip berhasilguna" adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.## Huruf eYang dirnaksud dengan "prinsip transparan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabel" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. bencana dapat## HuruffCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hYang dimaksud dengan "prinsip non-diskriminasi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.## Huruf iYang dimaksud dengan "non-proletisi" adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
PENJELASAN
Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.HurufbCuku p jelas.Huruf cYang dimaksud dengan pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.## Huruf dYang dimaksud dengan dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD, yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu› waktu apabila terjadi bencana.## Huruf eCukup jelas.Huruf fCuku p jelas.Huruf gCukup jelas.```
PENJELASAN
Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. Huruff Yang dimaksud dengan pengendalian adalah sebagai pengawas terhadap penyelengaraan pengumpulan uang atau barang yang diselengggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberisn ijin yang menjadi kewenangan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Hurufa Cuku p jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruff

```Cukup jelas.Huruf g```Yang dimaksud jasa lain adalah misalnya bertindak sebagai relawan.
PENJELASAN
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal29 Cukup jelas. Pasal30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33

```Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal38Cuku p jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Yang dimaksud dengan "instansi/lembaga" antara lain, Sadan SAR, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penat.aan Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan" antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kemandirian, keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal55Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR ~