PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2000
Tentang No Description
Berlaku: 26 Januari 2000
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Kabinet Persatuan Nasional, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas pembinaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) perlu dilakukan secara terencana dan terpadu guna meningkatkan kinerja BUMN dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional serta sejalan dengan upaya optimalisasi penerimaan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegangg Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal
Mengingat
:
Menetapkan :
dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
Mengingat: ________________
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
N/A
Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, diubah
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd. ALIRAHMAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3 - sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 2

Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak meliputi kegiatan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara tidak berikut perubahannya ke dalam PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang tetap dilaksanakan oleh Menteri Keuangan."
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas Badan Usaha Milik Negara di bidang Perikanan dipandang perlu untuk membubarkan Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Maluku yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1974 dan mengalihkan kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Maluku tersebut ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina serta melakukan penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tirta Raya Mina dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina;
- b. bahwa pengalihan kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Maluku yang dibubarkan dan penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tirta Raya Mina dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina mengakibatkan
Mengingat
- 2 - penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina;
- c. bahwa pembubaran Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Maluku dan penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tirta Raya Mina dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina, serta penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN MALUKU, PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIRTA RAYA MINA, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN SAMODRA BESAR KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT USAHA MINA SERTA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT USAHA MINA.
N/A
Pasal 1

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Maluku yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1974 dibubarkan tanpa mengadakan likuidasi.
- (2) Dengan pembubaran Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Maluku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban serta karyawan Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Maluku dialihkan kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina.
BAB II
Pasal 2

- (1) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikani yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tirta Raya Mina yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1974 dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1972 digabung ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1973.
- (2) Dengan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban serta karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tirta Raya Mina dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar beralih karena hukum kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina.
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT USAHA MINA
Pasal 3

- (1) Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina yang bersumber dari:
- a. kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Maluku yang dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- b. hasil penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tirta Raya Mina dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- c. kekayaan Negara yang berupa 7 (tujuh) buah kapal milik Departemen Pertanian yang diserahkan pengoperasiannya kepada Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Maluku pada tahun 1993 dan kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar pada tahun 1993 dan 1994.
- (2) Besarnya nilai kekayaan Negara yang dijadikan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 4

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Usaha Mina yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1973 diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Nusantara.
BAB III
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembubaran, penggabungan dan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1972 dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
pada tanggal 13 Pebruari 1998 REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 33.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO