PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2013
Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Berlaku: 12 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
BUPATITAMBRAUW
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TA..'VIBRAUW,
a
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah daJam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta. peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perhubungan, perlu diatur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- dimaksud Peraturan Pelayanan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana daJam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Daerah Kabupaten Tambrauw tentang Retribusi Kepelabuhanan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dar. Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851); .
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor64 , Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4849 );
7. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor4940
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
- 9, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Hukum Acara Pidana ;
11. Peraturan Pemerintah Republlik Indonesia Nomor 69 'Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4001);
12. Peraturan Pemerintah Nomor5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093):
13. Peraturan Pemerintah Nomor20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5108);
14. Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun '2010 te.rtang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Nep,araRepublik Indonesia Nomor 5102);
15. Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anglrutan Di Perairan,
16. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .58 Tahun 2007 · tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KeIja Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TAMBRAUW DAN BUPATITAMBRAUW
MEMUTUSKAN:
.. Menetapkan
PERATURAN
DAERAH
PEL~YANAN KEPELABUHANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan
TENTANG
:
- L Daerah adalah Kabupaten Tambrauw; 1
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daJam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3
4. Bupati adalah Bupati Tarnbrauw; 4
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adaIah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw;
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adaIah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tambrauw; 6
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi. yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnnya; 7
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut, sungai dan penyebrangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 8
9. Transportasi adaJah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin; 9
10. Perairan Daratan adalah perairan yang terdiri dati sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan;
11. PeJayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkur=n perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya;
di
RETRIBUSI
12. Keselamatan Pelayaran adaIah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraanangkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan;
13. Bangunan Air adalah setiap bangunan yang didirikan di wilayah Perairan untuk kepentingan tertentu dengan spesiflkasi tertentu;
14. Tatanan KepeIabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang danl atau bongkar muat barang.berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi;
16. Kepelabuhananadalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk roenunjang kelancaran.keamanan dan ketertiban arus Ialu lintas kapal, panumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau barang, keselamatan dan. keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau aritarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
17. PeIabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknyi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang serta· angkutan penyeberangan dengan jangkauan peIayanan antar provinsi;
18. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
19. Pelabuhan Pengumpang adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan -Iaut dalam negeri, alih .muat angkutan laut dalam negeri daIam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dari pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan I atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi;
20. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah 'dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi peraturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepeIabuhanan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
21. Badan Usaha Pelaouhan adaIah Badan usaha yang kegiatannya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas peIabuhan 1ainya;
22. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggarapeIabuhan kepada badan usaha peIabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan danl atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu;
23. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatanya melayani kegiatan Angkutan Penyeberangan;
I
r:
24. Pelabuhan Sungai dan Danau adaJah Pelabuban yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau;
25. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai;
26. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas koJam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turon penumpang, dan/ atau tempat bongkar muat barang;
27. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah LingkunganKepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Tambrauw untuk tipe TerminalPengumpan;
28. Terminal untuk Kepentingao Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan· KeIja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan . usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Tambrauw untuk tipe TerminalPengumpan;
29. Daerah Lingkungan Ke:rja (DLKR)adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
30. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk lllenjamin keselamatan pelayaran;
31. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah LingkunganKepentinganpelabuhan;
32. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut; .
33. Angkutan Sungai dan Danau adaJah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilaJrukan di sungai, danau, waduk, --r..,a, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;
34. PenyelenggaraPelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan;
35. Tempat Sandar/Tambat dan Labuh Kapal adalah tempat kegiatan bongkar muat dan naik turon penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah daerah dan/ atau oleh badan usaha/ pribadi;
36. Barang Khusus adaJah jenis barang karena sifat dan ukuranya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batarng reI, ternak, ikan beku, dan sebagainya;
37. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar, bahan kimia, radio aktif, dan sebagainya;
38. Kolam Pelabuhan adalah Perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sander dan olah gerak kapal;
39. Kolam Sandar adalah Perairan yang merupakan bagian dalam kolam pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan operasional roenyandarkanl menambatkan kapal di dermaga;
40. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindahpindah;
41. Angkutan di Perairan adalah Kegiatan mengangkut danl atau memindahkan penumpang danl atau barang deng~ menggunakan kapal;
42. Tempat Penimbunan Kayu ( logpond) adalah Tempat penimbunan kayu diperairan daratanypedalaman yang dipergunakan sebagai tempat penimbunan kayu (logpond)dengan spesifikasi tertentu;
43. Retribusi JasaUsaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya diseout SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adrninistrasi berupa bunga dan atau denda;
48. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan;
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi bedasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah;
50. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pernuatan, kesehatan dan kesejaht... raan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu;
51. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik.untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
,
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kabupaten Tambrauw, rneliputi :
- a.' Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau; dan
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan.
BAB II - NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

Dengan nama Rctribusi PeJayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas PeJayanan PenyelenggaraanKepelabuhanan;
Pasa14
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, darr/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepeJabuhanan yang disediakan, dimiliki danj'atau dikelola oleh Pernerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH
Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh peJayanan kepelabuhan dan rnemanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
2. merupakan darr/atau (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WajibRetribusi Kepelabuhanan.termasuk pemungut pemotong Retribusi.
BAB III
Pasal 7

- pelayanan, frekuensi dan
- Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan TarifRetribusi didasarkan pada tujuan untuk meroperoleh keuntungan yang layak. .
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRlBUSI
Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pelabuhan dilakukan.
SAATRETRIBUSIDAERAHTERHUTANG
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRlBUSI
Pasal 12

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan
TATACARAPEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRlBUSI
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersarnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRlBUSI
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRDatau dokurnen lain yang dipersamakan .
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati, 1
- (6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRlBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran danj'atau penundaan pembayaran -tapat diberikan dengan melihat kemampuan WajibRetribusi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati.
BAB Xl - PENAGIHAN
Pasal 16

- (1)Apabilawajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRDatau surat lain yang sejenis. ,
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
BAB XlI - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)dan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB);
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan -alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) , Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
5. (S)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak rnenunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;
BAB XlI - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diSjukan; 6
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat keputusan, surat keberatan tersebut dianggap dikabulkan;
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DANPEMBEBASAN RETRIBUSIDAERAH
Pasal 19

- dan keringanan, (1) Bupati Tambrauw dapat memberikan pengurangan, pembebasan Retribusi Daerah;
- pembebasan pasal ini (2)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
KADALUWARSA
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah mclampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tind.akpidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan SuratTeguran ayat (2) huruf a, kedaluwarsa diterimanya Surat Teguran tersebut:
.sebagaimana dimaksud pada penagihan dihitung sejak tanggal
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan beluni melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak Jangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran : dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi;
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DANPEMBEBASAN RETRIBUSIDAERAH
Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Plutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. (3)Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DANPEMBEBASAN RETRIBUSIDAERAH
Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah. .
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PIDA.&gt;.fA
Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana .kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (liga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.
3. (3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 24

- (I) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh :
- a.Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
- b.Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk Jainnya dari Otoritas PeJabuhan;
- (3)Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam mernbangun peJabuhan wajib:
- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama (dua) tahun sejak tanggal berlakunya jzin pembangunan; 2
2
- b. melaksanakan pekerjaan pembangunan peJabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang teJab ditetapkan;
- c. meJaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan c
- d. bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan;
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 25

Pengembangan pelabuban hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan;
PasaJ 26
- (1)Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan / Terminal dilakukan setelah diperoJehnya izin;
- (2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh· penyelenggara pelabuhan kepada Bupati;
- (3)Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) . diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan dan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen;
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 27

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun Terminal untuk kepentingan sendiri;
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan;
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 28

Pengelolaterminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang mernadai untuk kelancaran kegiatan pemerintaban; ,
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 29

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan :
- a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
- b. pemerintaban, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hams dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/ atau dokumen muatan barang;
- (3) Setiap pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berada di pelabuhan utama dan Pengumpul harus mendapatkan ijin dari Menteri atas rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- (I) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana climaksud da1amPasal 27 ayat (1) dapat dilakukan kegiatanuntuk kepentinganumum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara pelabuhan;
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
- b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
- c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
- e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan;
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 31

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri/Terminal Khusus wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:
- a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelo1a terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabubanan diberlakukan ketentuan pelay?~:m jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 32

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:
- a. bertanggungjawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan secara berkala;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
Pasa133
- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola:
melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal
28 ;
- b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi;
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggangwaktu masing-masing 1 (satu) bulan;
!Ii
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola terminal untuk kepentingan sendiri tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut;
Bagian Kedua
Pemanfaatan Alur Pelayaran Perairan Daratan
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 34

- (I) Setiap orang yang memanfaatkan tepi alur / Alur untuk membangun fasilitaa/Bangunan di perairan darr/atau melakukan kegiatan dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhanjterminal wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenanganya yaitu Alur Pelayaran Perairan Daratan/ Alur Pelayaran kelas III;
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas /Bangunan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan tambat labuh dikcnakan Retribusi;
- (3) Semua angkutan yang memasuki wilayah perairan /melakukan kegiatan di wilayah perairan harus mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 35

Bangunan di perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) meliputi :
- a.. Pelabuhan/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) /Terminal Khusus /Dermaga;
- b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB);
- c. Galangan/Bengkel Perawatan Kapal;
- d. KiosTerapung;
- e. Keramba;
- f. Rumah makan terapung;
- g., Gardu Pompa Air; h LogPond. '
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 36

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 diberikan berdasarkan permohonan yang harus dilengkapi dengan persyaratan :
- a. administrasi;
- b. teknis kepelabuhanan;
- c. keselamatan dan keamanan peJayaran; dan
- d. kelestarian lingkungan;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, meJiputi :
7. a, identitas jati diri pemohon;
- b. akte pendirian perusahaan;
izin usaha
pokok dari
instansi terkait;
Nomor PokokWajib Pajak;
- d. bukti penguasaan tanah;
- e. proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (3) Persyaratan Teknis Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus;
- b. tata letak bangunan air;
- c. perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;
- d. hasil survei kondisi tanah;
- e. hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur pelayaran;
9. titik akan Daerah f. batas-batas rencana wilayahdaratan dan perairan dilengkapi koordinat geografis serta rencana induk bangunan air yang ditetapkan sebagai Daerah Linglrungan Kerja dan Lingkungan Kepentingantertentu;
- (4) Persyaratan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. alur-pelayaran;
- b. kolam pelabuhan;
- c. rencana penempatan Sarana Bantu NavigasiPelayaran.
- (5) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Persyaratan kelestarian lingkungan berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 37

- (1) Tata cara pengajuan penzman Bangunan di Perairan adalah sebagai berikut :
- a. Permohonan untuk perizinan sebagaimana dimaksud di atas diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tambrauw dengan menyertakan persyaratan sesuai Pasal 36 ayat (1);
- b. Persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dimaksud, diberikan jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja, setelah pemeriksaan dan permohonan diterima secara lengkap oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tambrauw;
- c. Setelah berkas dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan studi kelayakanj survey lapangan oleh TimTeknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tambrauw untuk menentukan layak atau tidak layak pendirian bangunan air; c
- (2) Berdasarkan hasil penelitian. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Bupati dapat memberikan izin : Bangunan di Perairan;
- (3) Penetapan izin bangunan di Perairan seperti dimaksud pada pasal 35 khusus untuk pelabuhan/dermaga/TUKS, SPBB dan Galangan Kapal disertai dengan izin operasi dari Bupati;
- (4) Tim Teknis mengevaluasi Bangunan di Perairan setiap satu tahun sekali dan membuat berita acara evaluasi pada saat perpanjangan;
- (5) Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Bupati sesuai dengan kewenangarmya;
Pasai 38
- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tambrauw;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kepelabuhanan seauai dengan kriteria yang ditetapkan;
- (3) Kemampuan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepelabuhanan;
,.
Bagian Ketiga
Pengerukan dan Reklamasi
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 39

- (1) Untuk mernbangun dan memelihara aJur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekexjaan pengerukan dan reklamasi;
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan Bangunan Air;
- b. pembangunan penahan gelombang;
- c. penambangan; dan Zatau
- d. bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang dapat mengakibatkan terganggunya alur-pelayaran;
- (3) Pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat
8. (I) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
9. (4)pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis;
- (5) Persyaratan teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (4)meliputi : a.kesesuaian dengan Rencana· Induk Pelabuhan bagi kegiatan dalam kepentingan
11. pengerukan dan reklamasi yang lokasinya berada di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan pelabuhan atau rencana umurn tata ruang wilayah:
- b. keselamatan dan keamanan berlayar;
- c. kelestarian lingkungan; dan desain teknis;
- d. tata ruang perairan;
- e. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau;
- (6) Pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mendapat izin dan Bupati;
PasaJ 40
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) diajukan oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan :
- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki NomorPokok Wajib Pajak;
- c. memiliki akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
- d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi;
- f. memiliki peralatan pengerukan dan reklamasi; dan
- g. memiliki tenaga ahli di bidang pengerukan dan reklamasi;
PasaJ 41
- (1) Dalam hal pelaksanaan Pengerukan dan Reklamasi dilakukan di daJam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pada pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai, danau serta penyeberangan maka permohonon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika;
:1-
~.
- (2) Tata cara pengajuan perizinan Pengerukan dan Reklamasi adalab sebagai berikut :
- a. Perrnohonan untuk perizinan sebagaimana dimaksud di atas diajukan kepada Bupati melalui Kepa!a Dinas Perhubungan Komunikasi dan Inforrnatika Kabupaten Tambrauw dengan menyertakan persyaratan sesuai Pasa! 39 ayat (5) dan Pasal 40;
- b. Persetujuan atau penolakan atas perrnohonan perizinan dimaksud, diberikan jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja, setelah pemeriksaan dan permohonan diterima secara lengkap oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tambrauw;
- c. setelah berkas dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan studi kelayakanj'aurvey lapangan oleh TimTeknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Inforrnatika Kabupaten Tambrauw untuk menentukan layak atau tidak layak kegiatan pengerukan dan reklamasi; c
5. d.Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagainiana dimaksud pada ayat (1) telab terpenuhi, Bupati menetapkan izin kegiatan pengerukan dan reklarnasi;
6. e.TimTeknis Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Tambrauw melaksanakan pengawasan selama kegiatan pengerukan dan reklamasi dilakukan;
- f. Perrnohonan yang dikernbalikan dapat diajukan kembali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; f
8. (3)lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelab memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)dan Pasa! 40;
Bagian Keempat
Kegiatan Salvagedan Pekerjaan Bawah Air
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 42

- (1) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawab air yang dilakukan oleh badan usaha/perorangan harus mendapat izin dari Menteri atas rekomendasi Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bupati setelab rnernenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berbentuk badan hukum;
- b. memilki NomorPokokWajibPajak;
- c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
- d. memilikiketerangan domisili perusahaan;
- e. memilikitenaga ahli di bidang pekeIjaan bawah air:
Bagian Kelima Perairan Daratan
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 43

- (1) WilayahPerairan Daratan digunakan untuk kegiatan alur -pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, ternpat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Perairan Daratan tersebut berada pada sungai Arut, Sungai Lamandau dan Sungai Kumai dalam wilayah Daerah Kabupaten Tambrauw;
Bagian Keenam PeJabuhan Penyeberangan
BAB XVI - TATA CARA ADMINlSTRASI
Pasal 44

- (1) Pelabuhan penyeberangan rnerupakan Pelabuhan yang berfungsi sebagai jerribatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
- (2) Penetapan lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jaIur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
- b. fungsi sebagai jembatan;
- c. hubungan antara dua pelabuhan, antara Pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
6. d.tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antardan intramoda;
- f. Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur
9. (3)Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib :
- a. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- b. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
- c. Memilikimdanyatau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
- d. Memilikifasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
- e. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal;dan
- f. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa inggris;
16. (4)Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata organisasi dan kelembagaaan kegiatan penyeberangan diatur dengan Peraturan Bupati;
BAB XVII
Pasal 45

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk;
BAB XVIII
Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai NegeriSipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenangkhusus sebagai Penyidikuntuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan.ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (3) Wewenangpenyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)adalah :
- a. menerima, meneari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, meneari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; c
- d. memeriksa buku, eatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana . dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggaIkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i
- j. menghentikan penyidikan; darr/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. (4)Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (.1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melaIui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur daIam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Diundangkan di Sausapor pada tanggal 11-11-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
CAP/TTD
M. AMRI MASRI
LEMBARANDAERAH KABUPAT:ENTAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR
Salinan yang sah sesuai dengan aslirrya, a.m, SE S DAERAH KABUPATEN
KUM DANORGANISASI
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

dinyatakan berlaku dan diwajibkan Perijinan yang beluro habis masa berlakunya masih sampai perijinan tersebut habis masa berlakunya memperpanjang ijin sesuai ketentuan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan peneropatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Tambrauw.
Ditetapkan di Sausapor pada tanggal 11-11-2013.
BUPATI TAMBRAUW,
CAP/TTD
GABRIEL ASEM.
12
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah 'dan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.
Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten, Tambrauw tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas

Pasal4Ayat(1) CukupjelasAyat(2) Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat

(1)Cukup jelasAyat (2) CukupjelasPasal6Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8 |

|------------------------------|| Ayat (1) Cukupjelas || Ayat (2) Cukupjelas || Pasal9 Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 10 |

| Ayat (1) Cukup jelas || Ayat (2) Cukup || Jelas || Ayat (3) Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 11 Cukupjelas |

| 12 || Pasal Cukupjelas || Pasal13 Ayat I I] || Cukupjelas || Ayat (2) Cukup Jelas || Ayat (3) Cukupje1as || Ayat (4) Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 14 Ayat (1) Cukupjelas |

| Ayat (2) Cukup Jelas || Ayat (3) Cukupjelas || Ayat (4) Cukupjelas || Ayat (5) || Cukupjelas || Ayat (7) Cukup jeJas ||------------------------|| Pasa115 || Ayat (1) Cukupjelas || Ayat (2) Cukup Jelas || Ayat (3) Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 16 |

| Ayat (1) Cukup jelas || Ayat (2) Cukup Je1as || Ayat (3) Cukupjelas || Ayat (4) Cukupjelas || PasaJ 17 Ayat (1) || Ayat (2) Cukup Jelas || Ayat (3) Cukup jelas || Ayat (4) Cukup jelas || Ayat (6) Cukup JeJas || Pasal18 || Ayat (1) Cukup jelas |Ayat(3) CukupjeJas
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1) Cukup jeJas

Ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

CukupjelasAyat (2) Cukup JelasAyat (3) CukupjelasAyat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelasPasa! 21Ayat(l) CukupjeJasAyat (2) . Cukup JelasAyat (3) Cukup jelasPasal22Ayat (1)Cukup jelasAyat (2) Cukup JelasAyat (3) Cukup jeJasPasal23Ayat (1) Cukup jelasAyat(3) Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat

(1) CukupjelasAyat(2) Cukup JelasAyat(3) Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat

(1) Cukup jelasAyat(2) Cukup JelasAyat(3) Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat

(1) .Cukup jelasAyat(2) Cukup .Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat

(1) CukupjelasAyat(2) Cukup JelasAyat(3) Cukupjelas kepentingan sendiri ( TUKS ) wajib memiliki Rekomendasi dati Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tambrauw.Konsesi disini adalah perjanjian dengan yang dilakukan antara Pengguna Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan Pengguna yang akan melakukan Kegiatan Untuk Kepentingan UmumAyat(2)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (4) Cukupjelas

Ayat(3) CukupjelasAyat(2) Cukup JelasPasal35Cukup jelasPasal36Ayat (1) CukupjelasAyat (3) CukupjelasAyat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat

(1)CukupjelasAyat(3) Cukup jelasAyat(2) Cukup JelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukupjelas

Pasal33Ayat(1) Cukup jelas|
PENJELASAN
Pasal 37 |

|----------------------|| Ayat (1) Cukup jelas || Ayat (2) Cukup JeJas || Ayat (3) Cukup jelas || Ayat (4) Cukupjelas || Ayat (5) Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 38 |

| Ayat (1) Cukup jelas || Ayat (3) Cukup Jelas || Pasa139 || Ayat (1) Cukup jelas || Ayat (2) Cukup Jelas || Ayat (3) Cukup jelas || Ayat (4) Cukup jelas || Ayat (5) Cukup jelas || Ayat (6) Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 40 |

| Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 41 |

| Ayat (1) Cukup jelas |,.-Ayat(2) Cukup JelasAyat (3)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 42

Ayat (1) Cukupjelas

Ayat (2) Cukup JelasPasal43Ayat (1)CukupjelasAyat (2) Cukup JelasPasal44Ayat (1) CukupjelasAyat (2) Cukup JeJasAyat (3)CukupjeJasAyat (4) CukupjelasPasal45Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 46

Ayat (1) . Cukup jelas

Ayat (2) Cukup JelasAyat (3) CukupjelasAyat (4)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukupjelas

Pasal48CukupjelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR IL