Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 9 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 3, Pasal 8, Pasal -1.4, Pasal 26, Pasal 32, Pasai 38,dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nornor O\j Tahun 2011 tentanq Pajak Daerah, maka perlu menetapxan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa dengan perubahan nornenk'atur Dinas Daerah, yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nornor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiqa Atas Peraturan Daerah Kabupateri Meranqin Nornor Nornor 19 Tahun 2008 tentanq Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pernunqutan Pajak Hotei, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang 8urung Walef Kabupaten Merangin.
- 1. Undang-Undang Nornor ·12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam linqkunqan Daerah Provinsi Surnatera Tenqah (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sobaqaimana telah diubah dengan UndanqUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Sarolanqun Banqko dan Daerah Tingkat ll Tanjung Jabung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5'0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupa~en Te.bo, Kabupaten Muaro Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jaoung Timur (Lembar~n Negara Reoublil: Indonesia Tahun 1999 Nornor 182, 1 ambah~n Lembaran Negara Repub!lk tndonesia Nomor 390...;), sebagaimana telah diubah dengan Undang--Undang Nomor l! Tahun 2000 tentang Perubahan Atas U:ic!ang~Undani No~1or\_ 0 .. Tahun 1999 tontanq Pernbentukan Kabup\_aten 0~rol~ngun, Kabupaten Tebo, l&lt;abupaten Muaro Jamb, dan. r~abuoat~n Tanjung Jabunp Timur (Lembaran Negara Republrk ,~done~'.~ Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara epu , Indonesia Nornor 396D);
3. Undanq-Undanq Nomor ·14 Tahun 2002 tentanq Pengadilan Pajak (Lernbaran Neg2,i"a Republik lnconesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lernb aran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); '
4. u.ndang-Undang Nornor i7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ·
5. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negc1ra Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nornor 12 Tariun 2008 tentanq Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nornor 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nemer 4844);
8. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. · Undang-Undnng Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik lndonesla Tahun 2011 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5234);
11. Peraturan Pernerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Oalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian IJrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan . Lembaran Neg21ra Repub\iK lndonesia Nomor 4737);
- Peraturan Perr.edntah Nomor 4 i Tahun 2007 \_tentang O~gariisasi Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Repubftk lnd~~es,a Tah~n 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lernbaran Negara Repuohk tndonesia Nomor 4741); '13.
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemben.tukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Meranqin (Lembaran Daerah Kabupaten Meranqin Tahun 2008 Nomor ·19), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 20'14 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Oaerah Kabupaten Merangin Tahun 2014· Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahur 2011 Nomor 08), sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nornor 10);
MEMUTUSKAN:
; PERATURAN BUPATJ TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK · HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BU KAN LOG AM DAN BATU AN, PAJAK PARK\R DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET KABUPATEN MERANGIN
BAB! KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Merangin.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pernerintahar. Oaerah.
4. Pernerintahan Daerah adaiah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah da.i Dewan Parwakilan Rakyat Daerah Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebaga:mana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
6. lnstansi pemungut adalah Dinas Pendapatan Daerah.
8. Kas Oaerah adatah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Mera~g,n.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Meranqln .
9. Pernngkat Daerah adalah Unsur Pembantu ~~pat1 dal~m penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdirl ~ekretanat Oaerah, Sekretariat OPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekrns Daerah dan Kecarnatan.
10. ·10. l~ejab~t adalah · F'eqawai yang diberi tuqas tertentu di Bidang A Perpajakan l?aerah s~suai .dengan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Bendahara Khusus !-·enenrna adalah Bendat.ara Khusus Penerima pada lnstansi Pemungut.
12. Pajak Daerah, yang se!anjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kep~da Daerah y2ng terutang oleh oranq pribadi atau badan yang bersitat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluar. daerah bagi sebesar-besarnya kemaxmura» rakyat.
13. Pajak Hotel ada!ah pajak atas pelayanan yang dlsediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa tarkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang rnencakup juga motel, losrneri, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rurnah penginapan dan sejenisnya, serta rum ah kos dengan jumlah karnar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pefayanan yang disediakan ofeh Restoran.
16. ·16. Restoran adalah tasilitas penyedia makanar: dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang rnencekup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung. Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food Court), 88r dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau kerarnaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Hiburan ada!ah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dmasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan l.oqarn dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan, baik d;:iri surnber alsrn di dalam dan/atau permul&lt;aan bumi untuk dirnantaatkan.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar . badan jalan, baik yang disediakan cerkaitan dengan pokok usaha · · maupun yang disediakar. sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan baermotor. .
21. Mineral Bukan Logrn11 dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana c-J'1111aksud dalam peraturan perundang-. undangan di bidang mineral dan batubara.
23. Parkir adalah keacaan tidal&lt; berqerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sernentara.
25. Bi.Jrung Walet adalah satwa yang terrnasuk marga conocetle, yaitu · · co!ldcalia fuch!iaphaga, col!ocalia mexine. colkxatfa escutente; dan collocalialinchi.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarenq burung walet.
26. Wajib pajak adalah orang pribadi atau ~adan, meliputi pem~ayar pajak, pemotong pajak dan pemun~ut pajak, yang rnernpunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan parpajakan daerah. .
- 28 Tahun Pajak ada'ah jangka waktu yang Jamanya 1 (satu ~ u · kalencer, kecuali bila wajib pajak menggunalcan tahun buku yang
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan \_kale~dar atau Jan~ka waktu lain yang diatur dengan Feraturan Bup~tl pal\_1\_ng lan:1a 3 (t1ga) bulan kalender, yang rnenjadi dasar . baqi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. ) t h n
29-
- tidak sama dengan tahun kalend~r. , . d suatu ~:1~~ d~f i~ :;~~~~1Xa~~1~arftJ!l~u~a;~ta~~;r:u ~;!i:~~;~~~~~~~~ pajak sesuai dengan l~ett:mtuan pera uran p . ~
- perpajakan daerah. , ~ ranak'.:'.lian kegiatan mulai dari 30. Pemu~gutan ~d~lah b s~a~~n subyek pajak. penentuan besarnya ~:ra9:~~~n:ut:n~ ~~~~;i keglc.tan penagihan pajak kepada waJlb pajak sert.a pengawasan penyetorannya.
i ..
·:
--
·
- 3·1. Badan ad~la\_h sekumpu:c1r1 or~ng dan/atau modal yang merupakan kes~tuan, baik ya~1g melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yan.9. meiicuf perseroan terbatas, perseroan komanditer, P:~seroa\_r\ 1ainnta, oacan usana mifik negara (BUMN), atau badan usaha ~1l1K d;ae1ah (BU\_MD) denqan ~amc1 dan dalam bentuk apapun, firrna, kongs,, koperasi, dana pens:un, persekutuan, perkumpulan, yayasan, orqarusasi rnassa, o-ganisas1 sosial politik, atau organisasi Iainnya, lernbaca dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Su\_bjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
33. W~jib Pajak adalah or:9ng pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, per:r,otor:\_g2n P8Jak ... oan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.n perpajakan daerah.
34. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang setanjutnya disingkat SPTPD adalah surat y8ng oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitunqan dan/atau pernbayaran paja'k, obyek pajak. dan/atau bukan obyek p~Jjak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denqan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35.
36.
37. Surat Ketetapan Paiak Daerah Kurang Bayar, yang seJanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jurnlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok paiak, besarnya saknsi administratit, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
Surat Setoran Pajak Daerah, yc:ing selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah difakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Sur&amp;t Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentuk.an besarnya jumlah pokck pajak yang terutang.
\_
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang se!anjutnya disinqka: SKPDl&lt;BT, adalah surat ketetapan pajak yang ... rnenentukan tarnbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
39.
40. Surat Tagihan PaJak Daerah yang selanjutnya d1s1ngk~t s fPD,. adal~h surat untuk :11elakukan per,agihan paJak dan/atau sanxsr admrnrstrauf berupa bunga darvateu denda. .
Surat · Ketetapan Pajak Dae rah Lebih Bayar, yang selanjutnya disinqkat SKPDLB. adalah surat ketetapan pajak yang menentUkan jurnlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pe\_mbayaran lebih besar dari pada p\_ajak yang terutang ata~ seharusnya t1~d~~ terutang.~
41. Surat Keputusan Pernbetuian adaiah ~urat keputusan ya~g membetu\kan kesalahan ter..u\ls, kesalahan r.1tung dan/atau kskeliruan dalam penerapan kotentuan tertentu dalarn peraturan perundanqundangan perpajakan daerah yang terdapat catarn Sur~t Ketet~pan Pajak Daerah Surat Katetarran Pajak Daerah l&lt;urang Bayar, \_~ura! Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan , S!-lrat Ketetapar, Paiak Oaerah Ni, :I, Surat Ketetapan Pajak Oaerah Leb1h Bayar, Sur!t Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan at.au Sur cJ Keputusan Keberatc:m. t
2. 43 ~utusa~ Banding adala\_h putus2n badan per3:dtlan pa, Jahk at?bs baaJ.\_1~11ng · · t r ·i=be~atan yano d1a1ukan o e waJ1 P , ..
3. 42 Sur.at Keputusan l&lt;eberatan adalah surat kegutusan atas kebe~~-:~ . terhadap surat ketetapan Pajak. D~erap~'· klub~~r~~tt~fa~~ Batar daerat1 kurang Bayar, Surat Ketetapan aJa , . . · ... Tambah.an Surat Ketetapan pajak Oaerah N1h1I, Surat l&lt;'';tfa~~t:n Pajak Oaernh Lebih B~yar atau\_ . terhadap. pe\_motong~n ° cc.U emun utan o\eh pihak kc1t1ga yang d1aJukan W~JIO paJ\_ak. , .
4. terhadao surat kepu usan 1'·-1 - , ~ · · ... d·lakukan secara 44. Pembukucm ade.lah suatu ['!oses pe~':~a~~fofi~~~i keuangan yang tera\_tur . untuk men\_Q~1~pul~,an data hasHan dan biaya, serta jumlah mellput1 harta, kewaJ1ba~, I nogal, ~~n~t~u jasa. yang ditutup denga~ oer.alehan dan penyeranan ~! ·upa nenca ·dan \aporan label rug1 menyusun iapor3li ke~1angan .. r · I , ' . untuk priode Tahun PaJak tersi:,but.
45. Pemeriksaan ~d,=i!ah s,::;ra\_ng!-;2:an kegiata.n menqhirnpun dan rnenqolan data, Ket9r2ngc.m, dan/atau bukti yanu dilaksanakan secara obyektif dan \_\_ prof esiL'):121 bardasarkan suatu stancar pemeriksaan untuk menguJ1 kepstuhan pernenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tuiuan lain dalam ranqka meleksanakan ketentuan peraturan perundanq-uncanoan pffpci;:Jkan daer ah.
46. Pembay~ran .ads\ah jumla!l yang duerlrna atau seharusnya oiterlrna oleh waiib paiak atas usananya, berupa tunai, eek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kornpensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang ter-jadi sebelurnnya.
47. Bukti penerirnaan adalah salinan bukti pembayaran berupa bon penjualan (bw) faktur/invoice atas barang/jasa yang diterima oleh subyek pajak yang diberikan wajib pajak pada saat sebelum atau setelah baranqqasa di nikmati;
49. Maklum3t adalah surat P"'.:mber1tahuan kepada masyarakat atas usaha./kegiai.~Jr. teil1utang paisk.
48. Kartu N.omor Pokok 1Najib Pajak Oaerah yang selanjutnya disebut kartu NPV\/PD edalall kartu yang menyebutkan nomor pokok wajip pajak daerah, narna dan alamat -vajib pajak.
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 2

Jenis Pajak Oaorah datam Peraturan Bupati ini terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hibura11:
- d. Pajak Peneranqan jalan:
- e. Pa]ak 1\fa1('H3! bukan l.ocam can Batuan
- f. Pajak Perkir: dan
- g. Pajak Saranq Burunq V\/alet.
2/\B Iii PAJAK HOTEL
\3agian Kesatu Objek, Subjek can Wajib Pajak
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 3

- (1) Objek F'ajak Hotel ada!ah pelayanan yang disediaka~ oleh hot~! yang menc:akup motel, tosrnen, ·subuk wtsata, w.srna pariwisata, pr::5ang1·ahan, rurnah peilginapan dan sejenisnva, serta rurnah kos dengan karnar lebih dart 10 (sepuluh) denqan pembevaran, tcrmasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya mem~erikan kernudahan dan kenyamanan, termasul&lt;. fasilttas olah raga dan hlburan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dtrnaksud pada ayat (1) adalah Jumlah uang yang ouerima oieh pemil'IK hotel atas lrnbalan jasa yang disediakannya antara lain berupa uang tunai, eek, kartu kreoit, surat pernyataan hutang dan kornpensasijpengurangan kewaj'ban wajib pajak yang terjadi sebelumnya. . . .. -~ . ~ ,.·.
3. Tidal&lt;. termasu·r~ 0t1jek Pay.:ii&lt;. Hotel :)etiagaimana d1rnaksud paoa aya ·
4. Jasa penunjang sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) adal~h f~-~r'.~tas teteoon. t~x.lrride., teleks. (r.ternct., foto ccov, pelaya.nan cuo, se~et tka, tra~spo.rtasi dan fa'.:;iiitas sejenis lair\rrya yar1q dlsedlakan atau d1kelola denoan hotel. . ., t (3)
- (1) ada!ah :
6. IL' ; ···· rr·-, ·y·,-~r·1·-.,l 0!1',::,.i,.o,r.,.r,\_-\_,q,2ra, c kan oleh P. rernerintar, a. Jasa ternpaL ,11\JC}J1 2rsr t1 .1(, -, '--,\_ \_, - -at.au pemerintah dacr2,h:
- b. Jasa sewa Apartemen, Kondomlnium dan sejerusnva:
- c. Jasa ternpat tingga! dipusat Pendidikan ateu kegiatan keagamaan;
- d. Jasa ternpst tinggal dl rumah saklt, asrama perawat, Panti jornpo, panti asuhan dan panti sosia! lainnya yang sejenis;
- e. Jasa Biro Perjalanan atau oerjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dim2nfaatkan oleh urnum.
Pasa! 4
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribarf atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk wlsata, wisma, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenlsnya serta rumah kos dengan jumlah karnar lebih dari 10 (sepuluh).
3agian Kedua
Dasar Pengenaan, T arif dan Cara Perhitungan Pajak
Pasar 5
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
Pasai6
Tarif Pajak Hot1.-;I ditetapkan 10 % (sepuluh persen).
Pasa!7
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang d;hitung dengan cara rneriqalikan tarif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 5.
PA~JAK RESTORAN
·
Ba9ian Kesatu Objek, Subjek dan V'Jajib Pajak
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 8

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restorar mencakup rumah makan, xaretaria, kantin, warunq, Pusat Jajanan serba ada (Puiasera), bar can sejenisnya termasuk jasa bog.a/katering rneliputi penjualana makanan da~ minum~n.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebaoaimana dirnaksud pa\_d~ ayat ( 1) ad2\ah pe\aynnar. yang disedi3kan c\e~ rest?ran yang n\_1la1 penjualan tidak melebihi Rp.1 050.000,(satu juta lirna puluh ribu rupiah) perbulan
- (2) Petayanan yang disediakan restoran sebaqarnana d1maksu? pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makana\_n \_dan/atau rrunurnan yang di konsumsi oleh pernbeii. baik dikonsums: di tempat pelayanan maupun diternpat lain. . .
- (4) Selai11 Ketentuan paca ayat (21) Obje\&lt;'. P2jak dapat dijadikan sebagai Wajib Pajak yang· dianggap layak dengan kriteria Memiliki Meja Mak.=.in minimal 4 buah.
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 9

- (1) Subjek pajak retoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pujasera, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (2) Wajib pajak re storan adalah orang pibadi atau badan yang mengusahakan restoran yang mencakup rurnah makan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan, kaf.etaria, kantin, warung, oujasera, bar dan sejenisnya termasuk jasa bogaikatering yang nilai penjualannya sarna atau lebih dari Rp.1.050.000,(satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan atau dianggap layak.
Bagian
Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 10

Oasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, karrtin. warunq, pujasera, bar dan sejenisnya termasuk jasa boca/katerinc.
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 1

·1
Tarif. Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepu!uh persen)
Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksua dalam Pas8.I 11 dengan dasar penqenaan pajak pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
8agian Kesatu Objel&lt;, Subjek dan Wajib Pajak
Pasa! 13
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipunout bayaran. .
Hiburan sebagaimana ciimaksud pada ayat
(2.)
adalah.
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga;
- d. parneran, pasar malam; , e. diskotik, karaoke, kiab malam, pub aan bar;
- f. sirkus. akrobat, dan sulap;
- g. permainan bi!yar, golf, dan boting;
- h. pacuan kuda, kenc:araan bermotor, can permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, rnandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan oiahraga.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah yang diterin-·,a atau seharusrwa diterima oleh pemilik hiburan atas imbalan yang disediakannya, baik berupa uang tunai, eek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan i&lt;ewajiban wajib paja« yang terjadi sebefumnya.
- (4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian keseruan dan budaye tradisional daerah yang tidak dipungut bayaran dan diselenggarakan oieh pemerintah/pemerintah daerah.
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 14

- (1) Subjek paja« hiburan adalah orang oribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribaol atau badan yang orang pribadi atau badan yang rnenyelenocarakan hiburan.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghi:ungan Pajak
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang '.{ang diterima atau yanq seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterirna sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terrnasuk po tong an harga dan tiket cuma-cuma diberikan 'kepada penerima jasa hiburan.
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 16

Besarnva t::irif oajak 1111tuk ~i::iti::m jenis hiburan adalah · --7 ... ·· '-"J 1, ... · -J\_..\_, ... y ...\_\_ .' . ,..\_, ... '
- a. Urituk Pagelaran Kesenian Rakyat/Tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen):
- b. Untuk pageiaran tari, parneran/Pasar Malam, sirkus, akrobat, dan sulap, pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 15% (Lima belas persen);
- c. Untuk tontonan film, kontes kecantikan, permainan bilyar, golf, baling, balap kendaraan bermotor, binaraga dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 35% (Tiga puluh Jima persen);
- d. Untuk diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
Pa~al 17
Besarnya Pajak Hiburan terutang dihitung dengan cara mengalikan t~rlf sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 16 dengun dasar pengenaan pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 avat (1)
. B/\8 VI . . . P/\J,t11K PENERANGAN J.ALAN
EJ2.g12n f&lt;esatu
Objel\ Subjek dan \Najib Pajak
Pasa! 13
O b;~f' o,.\_;...,1, o, -, .-.,, ... ..,.,, ... -, ,,..·I·",... adalah ... , ... O""· ... ,,., ... ,,\_ ... ...,0"' :;,...~;1, ~...,;1, J \ 1 c:qc.n,. ! GI IC! c:u '~!C. 11 o.JCt O:t ! ".:i UO 01 I U\~l 1,..,t~Ld lOCI\ I lC! 10...\_\_,Cl 11.:&gt;l! 1r, : UO:lf"\ yang dihasiikan sendiri maupun yang diperoleh dari surnber lain.
- a. Listrik yang dihasilkan senciri secaqaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi seluruh pernb8J·.']kit. listrik.
- b. Dikecualik.an dari objek pajak pcneranqan jalan sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) ad al all :
1. , 0 enggu·r1aar1 teriece listriK cle,11 ir1sta-r13i pernerir:t a:11 dar1 pemerintah daerah.
2. Penggunaan listrik yang dihasi!kan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tld2.i&lt; rnemeriukan izm dari instansi terkait.
3. Penqour.aan tenaga listrik yang dikhususkan diqunakan untuk sosial keagam22n
Pasa! 19
- ( 1 '\ C~LJbJ"c,l., n:::,i::,\,oenerancan i::,l;:,n adalah crane nnbadl ata: I badan vane +) -1 .'-' ' t--' '-"J(.. ;1, }-''-' ll"...,..IVI ~,~11 J...\_.. 1\.111 . . . \_. a U I..\_,, -f-'' ,IU"-4 '-.a ... I.JU 11] i1i'::' dapat menqqunakan tenaga listrik.
- mengQunakar'. tenepa listrlk. (2) Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang
- !:-~ ... ;:,,. ,,,.\_ ·-----· ·---,'i, ... ,... ,\_ ... \_\_ -..1,,.i...: ________________ ,r.::,u '" l\.c: 1\_;r.::111:1':::lu11&lt;.;f "0; 1::,ur 11,:::; 1 0"1111. (3) Dalam Ital tenaga !isu-ik disediakan cleh surnber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penvedia tenaga listrik yang menjual tenaga
BagL:rn Kedua
oasar Pengenaan, tarlf dan Cara Penghitungan Pajak
- (1) Dasar cenoenaan pajc:,k penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai juai tenaga ii.strik berasai dar! sumber lain dengan pernbayaran, adalah jurnlah taqihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakalan kWh/vart:1be! yang ditcigih dalarn rekening listrik.
- (3) Perhitungan pajak atas penggunaan listrik sebagaimana dirnaksud pada avat (2) yaitu :
4. I ' k h .. dan lain .-lam diluar keoiatan a. Paia1&lt; terutanc i ... ntu, r~1T:3, langga ,..: , ~ , "----~ :ndust1'\., per(2,mtJ;:mgan minyak clan gas alam = tagihan penggunaan tenaga listrik x 5% (lima persen): . .
- b. Pajak terutang untuk kegiatcn industri, µertambangan minvak b~m1 dan gas alam :::: taqinan penggunaan tenaga istrik x 30% (tica puluh persen).
8. 1-&lt;apa8·1tas unit pernb;::inQkit ustrik:
7. (,4) Niiai iua: tenaga /istrii&lt; bei·asd dari sumber lain tanpa pembayaran, vang menjadi dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan memperr,ati!&lt;.an :
- b. Haroa satuan listrik,
- c. Jam ny::::!a/opeU:tSi unit oemt.anqkit calam 'I (satu) bu Ian.
,;1:
- (5) P\_emerinta~1 rnerurnuskar. pc-:,rh:tuilgan pajak terutanq sebaqavnana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, yaitu :
- a. yajak tsrutanq untuk run:ar: .t2:1Qga can lain-lain diluar kegiatan industri, pertamoanqan .n1ny2k bumi can gas a/am = OT x HSL x 10% (sepuluh person),
- b. Pajak terutang untuk l&lt;egiJtan industri, pertambangan rninyak bumi dan gas alarn 0-: DT :;c. H~-L x 300,&lt;., (tiga puluh per sen) x 10% (sepuluh perser.) Dimana:
1. OT :: Kapasitas unit pe.11bangkit listrik
2. HSL::: Harga satuan Isitrik (Rp.200/kWh)
- (6) Jam nyala sebaqarmana dirnaksud pada avata (5) huruf c). ditetapkan rata-rata sebanyak :J.50 jam per bu!an.
3. JN = Jam nyala/operasi unit pernbangkit dalam 1 bulan.
- (7) W;:1jib pajak dapat rnenggunakan jam nyala sesungguhnya dalam menetapkan pajak ten.rtang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepanjang dapat menunjukan bukti-bukf yang jelas dan sah,
- (8) Dalam hal tenaga !istrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pernakaiar, listrik dan harga satuan listrik.
Pasc1121
- (1) Harga satuan listrik ditetapkan sebesar Rp.200 (dua ratus rupiah).
- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi serta kebijakan Peme:-intah Kabupaten yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 22

- (1) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dlhasilkan sendiri, tarif pajak peneranqan jalan ditetapkan sebesar J.,5% (satu koma lima persen).
- (2) Penqqunaan tenaga listrik dari surnber lain oleh industri, pertarnbanqan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan dttetapkan sebesar 3% (tiga persen).
BAB II - JENIS PA.JAK
Pasal 23

- (1) Besaran ookok pajak peneranqan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebacaunana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebacalrnana dirnaksud dalam Pasal 20.
- (2) Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dlalokasikan untuk penvedlaan peneranqan jaian.
BAB Vii - PAJAK MINERAL. BUKAN LOGAM DAN BANTUAN
Pasal 24

- (1) ObJek pajak ~ineral bukan .oqarn d~? batuan ad~lah\_ .kegiatan penqambilan mineral bukan logam dan batuan yang rnellputl . a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah psrmata:
- d. batu kaour:
- e. batu ap'ung;
- g. bentonit:
- f. batu permata:
- h. dolornit;
- j. garam batu(halite);
- i. feldspar;
- k. grafit:
- m. gips;
- I. granit/andesit;
- n. kalsit;
- p. leusit;
- o. kaolin;
- q. maqnesit:
- s. marrner;
- r. rnika;
- t. nitrat;
- v. oker;
- u. opsidion;
- w. pasir dan kerikil;
- y. perlit;
25. . x. pasir kuarsa;
- z. phospat;
27. bb. tan ah serap(fu!!ersearth);
28. aa.talk:
- cc. tanab o.atcrne:
30. dd.tanah liat;
31. ee.tawas (aium);
32. gg. yarosif;
33. ff. tras:
34. hh zeoiit;
35. jj. trakkit; dan
- ii. basal;
37. kk.Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- a. keqratan pengambilan Mineral 8ukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidal( dimanfaatkan secara kornersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/te!epon, penanaman kabel listrik/teiepon, penanaman pipa air/gas;
- (2) Dikecu0\_1ika.r1 dari objek Pajak Mineral Bukan L.ogam dan Batuan sebagaimana dtrnaksud pada ayat (1) adalah:
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
Pesa! 25
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atae Badan yang dapat mengambi! Viineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineta! Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil rnineral bukan !ogam dan batuan.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan
Pajak
BAB Vii - PAJAK MINERAL. BUKAN LOGAM DAN BANTUAN
Pasal 26

- (1) oasar pengenaan Pajak Mineral Bukan l.oqam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan !ogam dan batua~; .
- (2) Nilai jual sebagaimanq dimak~ud pada . ayat (1) dJ,1\_1t~ng dengan menqalikan volume/tonase hasit pengambtlan dengan rnla1 pas~r atau harg; stander masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nllai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga ratarata rang berlaku di lokasi seternpat.
- (4) Da!api ha! nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan b~tupn sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, diqunakan harga standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasa: 27
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima b~l~s persen).
BAB Vii - PAJAK MINERAL. BUKAN LOGAM DAN BANTUAN
Pasal 28

Besaran I Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dlhltunq' dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 29

- (1) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di tuar . I badan jalan, baik yarig disediakan berkaitan dengan pokok usaha rnaupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian .. - . ternpat penitipan kendaraan berrnotor.
- (2) Tidak terrnasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pernerintah dan Pemerintah Dae rah;
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggaraan tempat parkir.
Bagian Kedua
Dasar Pengeoaan, Tarlf dan Cara Perhiturgan Pajak
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan pajak oarkir adalah jurnlah pernbavaran atau yang harus dibayar kepada penyelE:!nggara tempat parx.r.
- (2) Jurtilah yang seharusnya dibayar se?agaimana ?imaksud pada ayat (1): termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada cenerirne jasa parkir.
- (3) Pengenaan pajak parkir terhadap penyelenggaracn tempat parkir yang tidak melakukan pemungutan parkir/parkir curna-cuma dasar penQenaan dihitung Rp. l.000,(seribu rupiah) untuk setiap kendaraan roda 2 (dua) dan Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) untuk setiap kendaraan roda 4 (empat).
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 32

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar~(tiga puluh persen).
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 33

Besarannya pokok pajak parkir yang terutanq dihitung dengan cara meng~li~n tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pencenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ?asal 31.
BAB IX - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 34

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet alam ataupun buatan.
- (2) Pengambilan dan/atau pengusahaan saranc burung walet dimaksud pada ayat (1) adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haqa, collocalia maxina, coltccalia esculanta, dan co!localia linchi.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerirnaan negara bukan pajak.
BAB IX - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 35

- (1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan . yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang buri.mg walet.
- (2) WaJib pajak adalah pengusaha sarang burung walet yang menerima pembavaran dari hasil pengambilan dan/at:au pengusahaan sarang buri.mg walet.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, tarif dan Cara Penghitungan
Pajak
BAB IX - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang bur'ung walet.
- (2) NilEii jual sarang burung walet sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang buruno walet yang berlaku di daerah bersangkutan dengan volume s~rbng burung walet.
Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Besaran.pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengaikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.
' MASA PAJAK DAN ;AHUN PAJAK
- ("1) Wilayah Pemungutan Pajak acalah di vi/ilayah Kabupaten Merangin.
- (2) Buoati mempunyai kewenangan pemungutan paiak meliputi :
- a. Piendaftaraan dan/atau pendataan:
- b. Penetapan;
- c. Penyetoran;
- d. pembukuan dan pelaporan:
- e. Keberatan bading;
- f. Penagiha11;
- g. Pembetuian, pernbatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi admiistrasi; dan
- h. Pengembalian l&lt;elebihan pernbayaran.
- (3) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lnstansi Pemungut.
P3sal40
Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerar,gan Jalan, Pajak Parkir Jan Pajak Sarang Burung \Nalet adalah jangka waktu 1 (satu) butan takwirn atau jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
BAB XI - MEDI).\ PEMBAYARAN DAN PER.FORASI
Pasal 42

- (1) Untak Wajib Pcljak yang tela.h rnempunyai sistem pembayaran {!j~ng)\_ tersendin dengan menggunakari kornputer' untuk mencetak, perf ... ras: bukan merupa!&lt;.an kel1arusan.
2. '2) Waj'.ib Pajak sebaqaimana d1iT1aldud pada ayat (2), harus menqajukan permohcnan untuk tidal&lt;: rnenggunakan perforasl ke instansi Pernungut.
Bagian Kesatu Pencaftaran dan Pendataan
- ( 1) Untuk rnengetahui jurnlah potensi pajak, lnstansi Pemungut melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak.
- (2) Pendattaran dan pendataan jurnlah wajib pajak dilakukan untuk objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Ja!an, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Pendaftaran sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objel~ pajak o/eh wajib pajak yang belum rnemiliki NPWPD ke lnstansi r.)emungut dengan mengisi formulir pendaftaran dengan rnelarnpirkan :
- a. Fotocopy KTP Pengusalla/penanggungjawab/pener·ima kuasa;
- b. Fotocopy Surat !(eterangan dornlsili tempat usaha;
- c. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP;, jika ada;
- d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan, jika ada; dan
- e. Surat kuasa apablta pengusaha/penanggungjawab berhalangan · dengan disertai fotocopy KTP dari pemberl kuasa.
- (4) Sefiap orang atau badan yarig rnelakukan usaha dan .nerupakan objek pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calarn waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dimulainya usaha sebagai objek pajak dilakukan pendaftaran objek pajak secara jabatan oleh dinas.
- (5) Berdasarkan forrnulir pendaftaran sebaqairnana dimaksud pada ayat (3):dan ayat (4) diterbit!&lt;.an NPWPD kepada wajib Pajak dan dicatat dalam daftar indu-; wajib pajak sesuai dengan jenis objek pajak.
- (6) Ber.dasarkan NP\NPD yang telah diterbitkan, lnstansi Pemungut menyampaikan kepada wajib pajak:
- a. Kartu NPWPO; dan
- b. Maklumat untuk dipasanq pada tempat yang mudah dilihat oleh pe!anggan.
- (7) Pendataan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) adalah kegiatan p~~dataan wajib pajak baru maupun wajib pajak yang telah memiliki NPWPD.
Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDf&lt;B dan SKPDKBT
BAB XI - MEDI).\ PEMBAYARAN DAN PER.FORASI
Pasal 44

- (1) Pemungutan Pajak dilarang oiooronckan. , .,. . (2) Pajak dipungut dengan "Self Assessr~?ent' yang memb~nkan kepercayaan kepada Wajib Pajak untu~ .; , r:nengh1tung, memperhitungkan, mernbayar dan rnelaporkan sendiri pajak terutang kepada lnstansi Pemungut . . \_
- (3) Setiap wa.iib pajak wajib meng1s1 SPTPU.
'
:i
.
•.
!
- ( 4) ?PTPD sebaqairnana cimaksuo paca ayat (3), harus diisi dengan jelas, bena~ dan \_!eng!(ap serta .~Mandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran yang diperlukan.
- (5) SPT:PD yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kembali ke lnstansi Pemungut selambat-larnbatnya tanggal 1 O (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Wajib pajak yang mernenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana paca ayat ( 4) membayar pajaknya denqan menggunakan SSPD atau dokumen lain y-ang dipersamakar..
BAB XI - MEDI).\ PEMBAYARAN DAN PER.FORASI
Pasal 45

- (1) lnstansi Pemungut menerbitkan Sl&lt;:PD (berdasarkan isian SPTPD yang dilaporkan/disampaiknn oleh wajib pajak), STPO atau dokumen lain yang dipersamak:an berdasarkan dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak.
- (3) De.lftm hal lain, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat lainnya denqan atas narna Kepala Dinas.
- (2) SK!t&gt;D atau dokumen iain yang dipersamakan ditandatangani oleh Pejabat setingkat Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi yang melekat pada jabatan tersebut tugas pokok dan tuncsi Penetapan perhitungan Pajak dengan atas narna Kepala Dinas . . f
- (4) Dalam jangka waktu 5 (Iirna) tahun sesudah terutangnya pajak, lnstansi Pemungut capat menerbitkan :
SKPDKB:
1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kuranq dibayar;
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada lnstansi Pemungut dalam jangka waktu 30 (tigG puluh) hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalarn surat teguran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bu Ian dihitung sejak saat terutanonya pajak;
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pu!uh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
SKPDKBT:
- (5) SKPDKBT sebagaimana dirnakaud pada ay~t (4) nurut b, tldak dapat d\terbitkan sebelum didahului dengan penerbtt~n S~PDKB. . (6) S~PDKBT dapat diterbitkan lebih dar! 1 (sa~u) kal1 untuk \_masa pajak
2. Apabila diternukan data baru atau data ya\_ng sem~I~ belum terungkap yang mer.yebabkan penamba~an J\_umlah pajak y\_ang terutang, akan drkenakan sanksi adr:;1\_n1stras1 1 berupa kena1~an sebesar 100 % (seratus persen) dari jurnlah Ke\_kurang.~n pajak tersebut. f&lt;enaikan tersebut tidak dil&lt;enakar. blla waJ1? pajak melaporkan sendiri kepada lnstansi Pemungut sebelum dilakukan pemeriksaan. .
3. atau tahun pajak yang sama sepan.1ang d1t1:;mukan la~1 data ya.~g belum terungkap yang menyebabl-&lt;.an penambahan jumlah pajak terutanq.
.
.
- (7) Tata: car a pengisian dan penyarnpaian SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan dokumen lain yang dipersarnakan ditetapkan oleh lnstansi Pemungut.
- (1) Pajak terutang dihitun!J secara jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh l&lt;epala Dinas, berdasarkan data yang ada atau keteranqan lain yang dimiliki lnstansi Pemungut.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 j.dapat dilakukan aoabila :
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pernbukuan dan pencatatan omzet usahanya; I
- b. Wajib Pajak menyelenggaral,an pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lenqkap dan/atau tidak benar;
- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk ciper.ksa dan/ateu menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- d. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD masa pajak terutang.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas perneriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-unc!angan yang berlaku.
- (1) Kepata Dinas dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak d a lam tahun berjalan tidak atau kuranq dibayar;
- b. Qari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebacai akibat salah tulis dan/atau salah hitung: dan
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi oerupa denda dan/atau bung a.
- (2) Juni!ah kekurangan pajak yang terutang dalarn STPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan nuruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (cua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (Iirna be!as) bulan sejak saat terutangnnya pajak.
BAB XIII - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 50

Wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dapat memperhatikan hal sebaqai berikut :
- a. P errnohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Din as dergan alasan yang jelas dan dapat dipertanqqunqjawabkan;
- b. Berdasarkan permohonan tersebut pada huruf a, Kepala Dinas rnelakukan penetitian kepada Wajib Pajak;
- c. P ali'(1g lama 12 (dua be/as) hari ~erja sejak diterimanya permohonan sebaqaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana oirnaksud pada nurut c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban,maka perrnohonan dianggap dikabulkan;
- e. Apabila perrnohonan dikabulkan, rnaka Wajib Pajak harus memenuhi anqsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.
Baqian Kedua
T ata Cara Penagihan Pajak
BAB XIII - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 51

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebaqai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tuiuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Oalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Perinqatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
BAB XIII - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 52

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi da/am jangka waktu sebagaiman~ dalarn surat teguran atau , surat peringatan maka jumlah pajak yang terutang berdasar~an SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan dokumen lain yang di :ersamakan dapat ditagih dengan Surat Paks~.
- (3) ~!%~~f ~!~ a~aaja~ur~~~~r~ia~~r~~Je~~sksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- (2) Ktpala Oinas atau Pejabat ya.ng .cltunjuk menerbitkar! surat paksa · t~lah 21 t dua puluh satu) han sejak tanggal Surat teguran atau urat sec \ . .
- (4) Apabila jurniah paja« ym1g rnasih harus dibayar tidak dilunasi calarn jang~a waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera rnenerbitkan sura,t perintah rnelaksanakan penyitaan atau penyegelan dan/atau penutupan tempat usaha, yang pelaksanaanr-ya dibantu lnstansi terkait dan/atau aparat keamanan.
BAB XIV - PEf\,18ETULAN, Pf.MBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAt( DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINlSTRASI
Pasal 53

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 'Kepala Dinas dapat :
- a. Membetulkan Sl&lt;PD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDLB yang dalarn penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung oan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. Mengurangkan atau rnenqhapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, don kenaikan pajak yang terutano menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hak sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. Mengurangkan atau rnernbatalkan SKPO, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SK.POLS yang tidak benar;
- d. · Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- e. Mernbatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang oitentukan: dc111
- f. Menquranqkan ketetapan pajak terutang berda.sarkan pertirnbanqan kemampuan rnernbayar wajib pajak atau kondisi terteritu objek.
- (2) Permohonan pembetulan sebaqaimana dirnaksud pada ayat (1) harus mernenuhi persyaratan sebaqai berikut :
- a. Setiap permohonan hanya dapat diajul&lt;an untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagairnana dimaksud pada ayat t i):
- b. Diajukan sejara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendul&lt;ung permohonannya;
- c. Oiajukan kepada Kepala Oinas; dan
- d. Surat permohonan ditanda tangani oleh wajib pajak/kuasanya.
- (3) Kepala Oinas harus memberi keputusan atas permo\_honan pembetulan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dalam janqka waktu paling lama 3 (tiga) bu\an sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. \_ . ==
- (4) Apabila jangka waktu ssbaqairnana ~1maksud ayat (3) tarfarnpau., perrnohonan pembetulan dianqqap dikabulkan, = Kepala Oinas wajib rr.enerbitkan s~'.at keoutusan pembetulan sesuai oanqan permohonan wapb pajak pai1ng lama 1 (satu) bu\an.
- (5) Keputusar. sebagaiman:-:l dimaksud pada ayat (4) ~apat ber~pa menambahl,an, mengurangkan atau menghapusk\_a~1 jurnlah paiak ya;g terutang, atau sanksi administrasi, memper~a1k1 ~esalahan dan kekeliruan lainnya. Atau rnenolak permohonan wajib pajak.
BAB XV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 54

Wajlb Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini. Kepala Dinas Instansi Pernunout atas suatu SKPDKB SKPDKBT . -I I SKPDKL~, atau STPD Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerariqan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.
BAB XV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 55

- (1) Proses penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan pajak sebeqalrnana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan oleh Instansi Permmqut dalam ini Kepala Bidany terkait Pengelolaan Pajak Daerah Instansi Pemungut sesuai dengan betas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Perrnohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- b. Dalam ha! Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketldakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- d. Surat ·Permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopinya; dan
- c. Surat Permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal perrnohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
- e. Permohonan keberatan cllajukan dalarn jangka waktu paling lama (3) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuaf acabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
P2sal 56
- (1) Pengajuan keberatan yang tidak mernenuhi persyaratan sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 55 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Da\am ha\ pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapl masih dalam jangkc waktu sebagairnana dimaksud dalam Pasal 55 · ayat (2) huruf e, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak melengkap: persyaratan tersebut.
BAB XV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 57

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelc.1ks.::inaa11 penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (1) Dalam jangka waktu 12 (due belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Instansi Pemungut harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang ditu~mgkan dalam Surat l&lt;eputusan keberatan.
- (2) Surat Keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka wak.tu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat, dan Kepa!a Instansi Pemungut tidak memberikan jawaban, rnaka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
4. ( 4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk merigajukan permohonan mengangsur pembayaran.
BAB XV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 59

- (1) Dalam hal Surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :
- a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Bidang terkait pengelola Pajak Daerah untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalzrn Laporan Hasil Pemeriksaan; dan/atau
- b. Terhadap Surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnva dituangkar. dalam taporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasi! Perneriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a . \_dan: huruf b, Kepala Bidang terkait pengelola Pajak Daerah membuat telaanan · stat · yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada avat (2), kepala Dinas rnenqeluarkan rekornendasi atau disposisi kepada Kepala Bidang terkait Instansi Pemungut untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebaqian permohonan keberatan Wajib Pajak.
Bagian Kedua Banding
BAB XV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 60

- (1) W,ajib Pajak dapat menqajukan pe.rmohonan banding hanya kepada Perigadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang dltetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud paca avat (1), diaj~kan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterirna, dengan dilampirkan salinan Sui-at Keputusan tersebut.
- (3) Pe11gajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penaoinan pajak.
- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Waji~ Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan pencabutan kepada Penqadnan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari dartar sengketa dengan:
- a. Penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan pencabutan diajukan sebelurn sidang dllaksanakan: dan/atau
- b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui perneriksaan dalam Surat Pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbandinq,
- (4) Ban9ing yang telah dicobut mclalui penetapan atau putusan sebaqalrnana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.
BAB XV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 62

Selaln dari persvaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dalam hal banding/ hanya dapat ciiajukan apablla jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% (.ima puluh persen).
Bl""B XVI
PENGEMBALiAN KELE8lHAN PEMBAYARAN
BAB XV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 63

- (1) Wajib pajak dapat menqajcl-an permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disarnpaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi denqan persyaratan:
- a. Bukti SKPD yang asli;
- b. Bukti pembayaran pajak yang asli; dan
- c. Perhitungan menurut 'Najib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, nstansi Pemungut tidak memberikan keputusan rnaka permohonan dianagap dikabulkan.
- (2) Atas dasar cerrnohonan penqernbalian kelebihan pembayaran pajak, lnstansi Pemungut menerbitkan Sl(POLB dalam jangka waktu pali\_ng lama 12 ( dua be las) bu Ian terhitunq sejak citerirnanya surat pertnohonan.
7. ( 4) Pe~1gembalian kelebihan pernbayara0 paj~k d)lakukan dalarr, jangl&lt;a waktu paling lama 2 (dua) bulan seJak citerb.tkannya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan ur.tuk pernbayaran pajak pada masa pajak oerikutnya (bila perpanjanqan ma\_sa pejak) atau \_langsung dipArhitungkan untuk rnelunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersanqkutan.
BAB XVII - KfiiOAUJWARSA PEN.AGIHAN
Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penaqihan pajak rnenjadi kadaluwarsa sele\_lah malarnpaui 5 (lirna) tahun terhitung sejak saat tarutanqnya pajak, kecuali apabila wajb p8jak melakukan tindak pidana d1 bidanq perp~jak,;m daarah.
- (2) Kadaluawarsa penagihan pajc1!, sebaqaimana dirnaksuo pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa;.
- b. Ada penqakuan utang rajak dari wajib pajak, baik langsung rnaupun tidak langsung.
5. (3} D\_a!a:m ha! diterbitkan surat teguran atau surat paksa sebagaimana dt~aksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung seJak tanggal penyarr.paian surat paksa tersebut.
6. ( 4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mernpunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan anqsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan dari wajib pajak. ·
- ( 1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena ha! untuk mel~kukan penaqihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKt=)DKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau piutang pajak menurut data adrninistrasi lnstansi Pemungut yang tidak dapat atau tidak mungkin lagi ditagih, : disebabkan karena wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- ( l) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian adrninistrasi oleh lnstansi Pemungut dan nasunya dilaoorkan dalam laporan hasil penelitian. .
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir tahun mer;,yusun daftar penghapusan piutang. . . .
- (2) Apabila alasan penghapusan piutang pajak adalah selain yang dimaksud dalam Pasal 66, maka laporan hasil penelitian harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang melekat tugas pokok dan fungsi penagihan. . .
- ( 4) Daftar usulan penghapusan piutang pajak seb~ga1ma~a dirnaksud pada ayat (3) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas. . ..
- (5) Kepala Dinas menyampaikan Daftar ~sulan P~ngh\_apusan P1utang Paj~k yang telah diteliti kepada Bupati untu~ d1terb1tkan ~ep\_utusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah tidak dapat ditaqih dan kadaluwarsa.
.
BAB XVIII - PEMBUKUAN., PEMEl3-IKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 68

- (1) Waj!b Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih darl Rp.300.000.000,00 (U;Ja ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuanqan Indonesia atau prinsip pembckuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajjb Pajak dengan peredaran usana atau omzet sarnpai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan seoaqaimana dimaksud paca ayat (2) diselenggarakan dennan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau keqiatan usaha sebenarnya.
4. ( 4) Pelljlbukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan · dencan kegiatan usaha atau pekerjaan dar: Wajib Pajak harus dlslrnpan selama 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasal G9
- (1) Dalam ranqka pemeriksaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Dinas atau Bidang tevkait Pengelola pajak Daerah dan/atau petugas perneriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalarn rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa, dengan:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya atau dokurnen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
- b. memberi kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan \angsung untuk dapat mengetahui taksiran rata-rata; dan
- (3) Dalarn hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksudpada ayat (2), yang ~enyeba.b~n petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam mengh1t~ng nilai peredaran bruto maka untuk pengenaan besarnya pzjak terutang dapat dilak~kan dengan metode penghitungan laporan omz:t pe\_nj.uala~ dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksl .adm1rnstras1 berupa kenaikan sebesar 4 ( em pat) k&amp;li jumlah pajak terutang yang. seharusnya cinavar.
- c. memberikan data dan keterangan lainnya yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
!I
?
- ( 4) Hastl penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk dltetapkan secara jabatan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pernbukuan atau audit, atas persetujuan Bupatl, pejabat dapat menunjuk Konsu!tan Pajak atau Auditor, Pen,fidik Pajak dan Penyid'ik Pegawa'i Negeri Sipil bidang perpajakan untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (6) Untuk kepentinqan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak Instansi Pemungut dapat meminta bantuan penqarnanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait !ainnya sesuai dengan peraturan oerundanq- undangan yang berlaku. ·
- (7) Apabila dalarn pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang dirninta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kew?jiban untuk merahasiakannya maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan o!eh permintaan untuk keper!uan pemeriksaan.
Bagian Ketiga Pengawasan
BAB XVIII - PEMBUKUAN., PEMEl3-IKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 70

- (1) Dalam ranqka pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Instansi Pemungut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan penqarnbnan atau rnernanen sarang burung walet.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Mineral bukan loqarn, 1ntansi Pemungut dencan atas nama Bupati dapat meminta kepada Instansi terkait untuk tidak mencairkan termyn/SP2D Wajib pajak yang bersanqkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Penerangan .ialan, Intansi Pemungut dengan atas narna Bupati dapat meminta kepada Instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengoperasian usaha penggunaan \'strik dan izin usaha penggunaan tenaga listrik.
- (3) Dalarn melaksanakan tuqasnya lnstansi Pemungut dapat bekerja sama dengan peranqkat daerah atau lembaga lain terkait.
5. ( 4) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas bervvenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dilokasi wajib pajak.
- (5) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilokukan dengan mabud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan bata\_s waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan--pertimbangan teknis tertentu
- (6) set~lah dilakukan penga~asan denoan batas waktu tertentu yang di.tetapkan oleh J&lt;epala Dinas atau peiabat yang dituniuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Serita Acara Hasil Pengawasan.
I,
I
l
I
I
j
- (7) Apabila te1jadi peno!akan Wajib Pajak, atas pengawasan oleh Petugas P~ng.~was sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak diwaiibkan untuk mernbuet Surat Pernyataan Penolakan Penempatan Petugas Pengawas dengan dibubuhi kertas bermaterai cukup.
- (8) Apabila dalarn rne!akukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang di\akukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar.
BAB XIX - JENIS FORMULIR
Pasal 71

- (1) Jenis Forrnulir yang dipergunakan yaitu:
- a. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- b. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- c. Formulir Surat .Oemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- d. Forrnulir Surat Tagihan Pajak lJaerah (STPD);
6. e . Forrnutir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- f. Formu\ir Surat Ketetapan F'aja\&lt;.. Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- g. Forrnulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- h. Surat Peringatan;
- i. Surat Tequran;
- j. Surat Paksa.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lnstansi Pemungut.