Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 10 Maret 2011
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian yang membahas permasalahan biodiversity, climate change, dan food security, dipandang perlu diselenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Food and Agriculture Organization (FAO);
- b. bahwa berdasarkan hasil keputusan sidang The 3 rd Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) di Tunis, Tunisia pada tanggal 1-5 Juni 2009, Food and Agriculture Organization (FAO) menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggara The 4 th Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Food and Agriculture Organization (FAO) dalam rangka Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) DALAM RANGKA SIDANG KEEMPAT BADAN PENGATUR PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN UNTUK PANGAN DAN
PERTANIAN.
N/A
Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri NegaraNegara Anggota Food and Agriculture Organization (FAO) dalam rangka Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
N/A
Pasal 2

- (1) Panitia Nasional mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan:
- a. Pertemuan Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota FAO;
- b. Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian;
- c. Konsultasi Regional (Regional Consultation).
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 18 Maret 2011 di Nusa Dua, Bali.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
N/A
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.
N/A
Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:
- a. Ketua
- Menteri Pertanian;
- b. Wakil Ketua I
:
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
- c. Wakil Ketua II
: Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ;
- d. Wakil Ketua III
: Gubernur Bali;
- e. Sekretaris I
: Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- f. Sekretaris II
: Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. Bidang Substansi :
Ketua
: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
- Wakil Ketua I
: Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
Wakil Ketua II
: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pemerintahan;
- h. Bidang Acara dan Persidangan :
- Ketua
- Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
Wakil Ketua
- Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- i. Bidang protokol dan Konsuler :
- Ketua
- Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,
Kementerian Luar Negeri;
- Wakil Ketua
- Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Kementerian Sekretariat Negara;
- j. Bidang Kunjungan Lapangan dan Promosi Pariwisata :
Ketua
- Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
Wakil Ketua
- Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Bidang Sekretariat, Perlengkapan, Akomodasi dan Transportasi :
Ketua
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
Wakil Ketua
- Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- l. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi :
Ketua
- Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Wakil Ketua
: Direktur Jenderal Informasi dan
Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
- m. Bidang Keamanan :
Ketua
: Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Wakil Ketua
: Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.
N/A
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia memperhatikan arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari:
- a. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan;
- c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. Menteri Dalam Negeri;
- e. Menteri Luar Negeri;
- f. Menteri Pertahanan;
- g. Menteri Keuangan;
- h. Menteri Perhubungan;
- i. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- l. Menteri Kesehatan;
- m. Menteri Lingkungan Hidup;
- n. Menteri Riset dan Teknologi;
- o. Menteri Kehutanan;
- p. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- q. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
- r. Menteri Sekretaris Negara;
- s. Sekretaris Kabinet;
- t. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- u. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Panitia Nasional.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertindak sebagai koordinator Panitia Pengarah.
N/A
Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional, dibentuk Tim Penyelenggaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.
N/A
Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Nasional dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2011;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian Tahun 2011;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2011;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2011;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait Tahun 2011;
- f. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 8

Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
N/A
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.
N/A
Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Perekonomian dan Industri Sekretariat Kabinet, ttd
Ratih Nurdiati
N/A
Preamble

Mengingat sifat-sifat ksrahasiaan kalvasan pefiahanan keamanan dilakukan sec&amp;ra koordinatif Pen]'usunan Rencana Tata Ruang Wilal';ifi Pertahanan clan Keamanan dengan RTR\\? i TR\\ryi agar dapat clinrmuskan lokasi, langkah pengembangan dan pemanfaatan karvasan pada rvaktu darnai dan dalam keadaan darurat.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 6

- (1) Llnfuk merwju...i.an tujuan pemanfa:,' r nlang ,. rv&amp;h sebagaimana climaksud pada pasal 5 Ayat (2) ditetap, ln strategi pelaksar: pemanfaat;: ,,rflg rvilayah.
- (2) Strategi pelaks .n pemanfaatan r', rvilayah seb;, nana climaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ,trahan pengr-lolaan kan inil.
;
- h. Arrhan pengelolaan ,r Budr r-\,&amp; i
{rahan.
- c. Arahan pengembangan Sistirn Pusat I'c.rmukiman Perctesaan dan Perkotaan ;
- d. Arahan pengembangan Kalvasan Tert,;nfu ;
3. e . Arahan pengembangan sistem prasarana dasar rvilayah ;
- f. Aralian pengembangan kawasan yang diprioritaskan ;
- g. Arahan kebijaksanaan tata guna tanair. tata guna air. tata guna udara dan tata guna sumber daya lainn],a.
Arahan Pengel olaar, Kawasan Berfrurgsi Lindung
- (1) Karvasan berfungsi lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup \/ung rneilclkup sumber da1r3 alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingrr: pembangunan berkelan-jutan. Arahan pemanfaatan katvasan bci'fungsi lindung sebagaimana dimaksucl pada pasal 6 huluf a adalah:
- a. I(egiatan pcnnukiman dalarn kan'asan linJung.
3. Apabiia terdapat kegiatan perrnukinian didaiam kawasan lindung, diusahakan agar perkembanqan kflwasan permukiman tiilak berkembang secara spasial mengganggu fungsi lindung, perlu dilakukan secara bertahap. sesuai dengan kemampuan pendanaan, teknologj dan kondisi sosial budaya untuk mengembalil,an fungsi linclung.
- b. Kegiatan pengentbangan prasarana clasar .hlam karvasan berfungsi linclung :
5. L apabila clibutuhkan, jaringan prasnrana dasar seperti jaringan transportasi, jaringan kelistrikan, jarhgan telcliomunikasi. prasaralla dan sarana clistribusi air bersih serta bangunan pengendali gempa dan bencana alam dapat dibangun melalui atau dalarn karvasan tindung dengan tetap memperkrirankair lbngsi kawasan lindung ;
2. Untuk pembangunan prilcarana pada ;ingka 1 pacia kar.vasan lindung diwajibkan melakukan peneiitian penciahuluan clengan tetap tnernpertahankirn agar firtrgoi lindung dari kawasan tffsebut tidak teruangzu.
t2l Pengembangan.
- (2) Pengembangan kawasan tertentu claiam k:rwasan linclung.
2. Apabila sesuai kfiteria penentuan kawasan tertentu maka perlu clikembangkan kawasan tertentu. Di dalam kan'asan linclung dilvajibkan mclakukan penelitiarq pengembangan untuk rnewujudkan
pengernbangan kawasan tertentu dengan tctap mempertahankan fungsi lindungnya.
- (3) Perfahanan keamanan dalarn kawasan linciung.
2. a' Seluruh kawasan lindung dapat digunakan untuk pertahanan keamanan, lamun tetap diarahkan unruk memeliirar.a fungsi linclungnya ;
3. b' Dalam kondisi darnai dimungkinkan untuk melakukan penelitian-penelitian clan latihan di kawasan lindung clengan tetap memperrahankan fungsi linclungnya.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 8

Arahan Pengelclaan Kawasan Budidaya
Arahan pengembangan dan pemanfaatan kaw:rsan budidaya meliputi :
- a. Pemanfaatan rtang dan sumber daya unfuli kegiatan produksi cialam kawasan budidaya di dar-at dan di sungai, diutarnakan unfuk kermkmuran masyarakat malalui upaya peningkatan keterkaitan vang saling menguatkan dengan kegiatan lainnya vang berdekatan, serta upaya mengurangi semaksimal mungkin dampak negatif terhadap kelsstarian lingkungan dan kehidupan sosial budaya nasyarakat sekitlinya ;
2. b' Kawasan budiclaya di darat clan cli sungai clikembangkan saling menguatkan, serasi clan selaras dengan peiliembangan sektor-sektor procluksi, jasa dan permukiman dengan mempei-hatikan potensi sunber daya alarn, surnber daya buat;rr, prasarlna pendukrurg, kemarnpuan investasi, kondisi ekonorni daerah dan nasional ;
- c. Pengembangan kegiatan-kegiatan budida3'a beserta prasarana ilenunjangnya di darat dan di sungai dilakukan dengan mempethatikan ketentuan pengaturan penggunaan ruang udara dan ruang sungai yang berlaku agar dapat rnerighasilkan sinergi antar kegiatan dalam rnewujudkan tata ruang yang terlib, terafut, efisien. selaras dan serasi dalam menunjang kegiatan pembangunan;
Diupal'akan.
'
.
'
- d' Diupayakan untuk rnenyebarkan perkernbangan kawasan-karvasan andalan dengan sektor unggulannya untuk mendorong pettumbuhan dan pemerataan perkembangan antar rvilayah. Perkembangan tersebut clilakukan dengan memperhatikan potensi daerah, permukiman penduduh, kemampuan inr,'estasi daerah cl;ln nasional, sumber daya buatan dan kondissi ekonomi claerah ;
- e' Diupayakan unfttk meningkatkan keferk:ritan yang saling menguatkan antar kawasan dalam wila1'ah kabupaten untuk meningkatkan sirergi perkembangan sebesar-besamya.
- (i) Arahan pengembangan karvasan bucliclal,ri rneliputi sektor pertanian, kehutanan, pertambangan dan enetgi, perindustrian, parilisata, perfulianan kearnanan sefia pennukiman.
- (2) Budidaya dibidang llertartian rneliputi perlanian tanaman pangan, perkebunaq petemakan dan perikanan.
lrasal 10
- (1) Arahan pengembangan ltawasan buclidrrya tanaman pangan. perkebunan, peternakan clan perikanan rneliputi :
2. a' Pengembangan kawasan budidaya tana.man pangan lahan basah sesuai clengan claya dukung lahan dan perluasan jaringan irigasi dan pencetakan lahan banr ;
- b. Pengernbangan kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering melalui diversifikasi tanaman yang mempunyai daya saing tinggi dan bernilai ekonomi tinggi ;
4. c, Pengembangan kawasan budiclaya iarlalnan tahunan clan atau perkebunan melalui ekstensifikasi, diversilikasi dan rehabiiitasi tanarnan perkebunan yang kompetitif mampu bersaing serta mempunyai nilai ekonon;i tinggi ;
- d. Pengembangan budidaya peternakan dan perikanan melalui peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia dan atau petani. penyecliaan bibit unggul clan obat-obatan, prasarana dan salana produksi, kelembagaan dan j)ennoclalan.
- (2) Llntuk rnendukug penrberdal'aan stunber cirl'a perdesaan dengan basis pertanian rakyat, strategi 1'ang perlu dilaksanakan adaiah :
- a. Pengembangan pola atau sistem agri bisnis yang meliputi semua aktifitas pertanian mulai dari pengadaan dan penl'aluran sarana produksi sampai pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ;
- b. Penumbuhan clan pengernbarlgan sentra komoditas pertanian unggulan wilayah andalan ;
- c. Peningtrlalrn produksi untuli mempertaliankan srvasembada dan kebutuhan pangan ;
- d. Pemberdayaan ekonomi n-rasyarakat perlanian ;
- e. Pengembangan industri kecil dan menengali dalam mengolah hasil pertanian ;
- f. Perencanaan pembangunan pefianian rekyat secara terpadu ;
- g. Penyediaan sararu dan prasarana pertanian secara memadai, tepat guna dan tepat waktu ;
- h. Pengamanan pasca panen dan pemasar;rn hasil pertanian tennasuk menjaga harga pasar ;
- i. Adanya kepastian lahan usaha dengan t)enerapan secara konsisten pada rencana tata ruang,
- (3) Arahan pengembangan perkebunan besar rneliputi :
11. iL. Peningkatan perluasan dan pemanfaaian lahan tidru' serta melnpermudah pemberian izin kepada para investor ;
- b. lntensifikasi, ekstensifikasi, diversifik,rsi dan rehabilitasi dalam usaha pengembangan dan perluasan kornoditi perkebunan ;
13. c, Peningkatan koordinasi dibidang pelkebunan terhadap instansi terkait dan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk setempat unfuk dilibatkan dalam kegiatan usaha perkebunan besar I
- d. Peningkatan pencarian pemasaran hasil-ha.sil produksi komoditas perkebunan climanca ncgara atau pasar luar negeri sebagli n:itra usaha perkebunan ;
- e. Pengembangan pengelolaan perkebunarr yangn efisien clalam pemanfaatan sumber daya alam clan mengurangi resiko dampak negatil terhaclap lingkungan hidup.
i)asal 11
- (1) Arahan pengembangan budidaya kehutanan meliputi :
Pemanfaatan.
- a. Pemanfaatan hutan harus mengacu dan clisesuaikan dengan fungsi hutan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang seirerti hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan konr,crsi agar terjemin keseimhangiln dan kesinambungan dalam pernanfaatan dan kele starian sumbel daya hutan ;
- b. Pemantapan usalu peningkatan p€r'an clan fungsi kelembagaarL usaha penyediaan sumber daya manusia yang belkualitas, sisteni pengenclalian pemanfaatan sumber daya hutan serta sistem infotmasi sumber daya hutan agar terwrujudnya efektifitas clan efesiensi dalam pengendalian pemanfaatan sumber dar.r hutan ;
- c. Peruenuhan kebutuhan b;rhan baku in.tustri perkayuan yang rnakin berkembang dan usaha peningkatan prociuksi dapat dilakukan rnelalui pernbangunan Flutan Tanaman Industri (HTi) clengan berbagai pola dan sistem 1'P1'l vang tepat terhadap hutan produksi non HfI ;
- d. Peningkatart partisipasi rnasyarakat sekitar hutan (huLin kemasyarakatan) untuk me4iamin kelestarian huian clan fungsi hutan r ang ac14 dengan derriikian usaha penyuluhan dan pemtrinaan seaara teqtadu melalui pernanfaatan sarana dan meclia yang tepat. harus terus clitingkatkan dan diintensifkan, schingga pada gilirannl'a masyarakat mampu mengembangkan hutan ralq,31 untuk kcsejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup ;
- e. Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah untuk menghijaukan kembali hutan-hutan yang teiah gundul dan pernanfaatan lahan kritis dengan konversi kegiatan lain seperti H'fi dan perkebunan ;
- f. Pengembang:m zona penyangga pacla kawasiur hutan yang berb;rtasan clengan kawasan linclung;
- g. Pemantauan dan pcngendalian kcgiatan usrha hutan serta perladangan berpindah.
- (2) Arahan pengembangan kaw'asan budiclaya hutan procluksi terbatas mcliputi :
- a. Pengusahaan hutan produksi melalui pernberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ;
- b. Pengusahaan hutan produksi terbatas dungan menerapkan pola tebang pilih ;
- c. Pembatasan dan pengendalian pemberian izin HPH dan penetapan batas FIPH yang jelas dengan menghindari tumpang tindih untuk menjaga kelestarian kawasan-kawasan hutan 1,ang berfirngsi lindung ;
- d. Reboisasi dan rehabilitasi iahan bekas rcbansan.
I'asal 12
Arahan pengembangan sektor pertambangan dan energi melipuri :
- a. Penetapan batas secara jelas katvasan-li.rwasan potensi pertarnbangan, baik yang sudah dimanlaatkan rnaupun yang masih teridenlLfikasi dalam rangka meminimalkan resiko dampak negatif 1'2ng diakibatkan oleir kegiatan pertirrnbangan tersebut baift secara langsung maupun tidak langsung ;
2. b' Inlentarisasi kernbali sumber-sumber brh,rn tambang dan galian rnelalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pcrguruan tinggi, len-rbaga penelitian dan clinas/instansi terkait ;
3. c' identifikasi sumber-sumber bahan tamlranl cian galian baru melaiui penelitian terpadu antar pihak-pftak terkait ;
4. d' Promosi kcpilralt irtvestor dan srvasta untr;k clapat menananikan moclafurya i in'vestasi clalam rangka rnengeksploitasi surnbeL-surnber bairan tambang dan galian yang berbasis industri yang telah diketahui rnutu cadangan tersedia, terurarna golongan A, IJ clan c l
5. e' Memberikan penprluhan, bimbingan &lt;lan ketrampiian kepacla para penambang rakyat, serta pengendalian lingltungan clan reklamasi k'han lambang pasca penambangan unluk menjaga kemungkinan dampak negatif terhadap lingl&lt;:ingen l
- f. Pembangunan energi kelistlikan dengan mcirHnfaatkan sumber daya energi yang tersedia seperti panas bumi, tenaga air, gas alam, bafu bara s,:fia gulma air clirujukan unfuk pemerataan pelayanan kelistrikan sampai ketingkat perclesaan serta menclorong cian msningkatkan ekonomi clengan menunjang sektor perinclusrrian clan pembangunan perclesaan ;
- g. Pengembangan kelistlikaur nielalui petnerinkrh, srvasta dan masyu'aliat rurtuk rneningkatkiur mufu pelayanan dan daya jangkauan peiayanan serta rnenclukung pengembangan sektor-sektor lain.
P;rsal 13
Arahan pengembangan sektor industri rneliputi .
- a. C)rientasi pembangunan karvasan industri kcpacla potensi clan kondisi sumber claya alam vairu industri pengolahan hasil hutan, hesil peltanian dan industri kerajinan yang terhrmpu pada traclisi dan kebudayaan daerah l'ang produknya s,.ialu chkaitkan clengan pernenuhan keburuhan lokal reg.ional dan ekspor untuk rneningkatkan penclapatan derisa daerah .
Pembangunan .
- b. Pembangunan industri tetap clitujukan untuk industri pengolahan barang jadi rnaupun setengah jadi yang mampu mengolah hasil hutan dan pefianian serta bahan galian ;
2. Pernbangunan industri diarahkan untuk rnemberikan nilai tambah hasil budidaya dan memperluas kesempatan kerja clan penyeciiaan lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga ker3a indrxtri, baik cli,sekitar hulu maupun idlir ; c
3. Pengembangan industri kecil yang nrocler:r clan inclustli kecil kerajinan ciengan lebih menyeba|kan kewilayah perclesaan tnelalui kegiatan penyrluhan &lt;ian pernbinaan, promosi clan inforrnasi pernasaran dan penciptaan peluang ekspor ; d.
4. Pengembangan inclustri pertanian cliclasai-kan keterkaitan baik kcbelakang maupun kedepan diarahkan unfuk mengetnbangkan inclustii hilir &lt;lan memperkuat inclustri hulu, dan pemasaran produk merupakan lnata rantai yang saling terkait clalam pembangunan sel,tor pertanian sacar.a terpadu dan dinamis. e.
i'asal 14
- Arahan pengembangan sektor pariwisata meiiputi :
- a. Penataan ruang kaw'asan par.iwisata ;
- b. Peiestarian objek pariwisata ;
- Pengernbang;ur objek f iurs, sc-suai crengan s;flrt dan karakter.istiknya ;
- l'cnt'ediaan fasilitas-f-asilitas penunjang :larr pelayanan kegiatan rvisata sesuai dengan kebutuhan dan pengernbangan paket-pakef wisata ; rl.
- Pengembangan pariwisata clilanclaskan pacla asas pengelolaan lingkungan dan pelestarian nilainilai budava daerah ttntuk mendukung perkimbangan kepariwisataan yang berkelanjutan ; e
- Pengembangan Pariwisata diselaraskan cletgan pertumbuilan clan perkembangan sektor-sektor lainnya dan menciptakan kesempatatr kerla clan lapangan kerja cli sektor pariwisata dan sub sektor penclukung lairurl,a : f.
- g. Pengembangan palin'isata diarahkan unfuk pengembangan paser rvisatalan nusantara dan secara benahap meningkatkan kunjungan rvisatal'an manca negara melalui promosi kegiatan wisata, pengembangan fasilitas rvisata, objek-objetrll'isata dan fasilitas penunjang n.isata lainnya ;
PensEmbangan.
-
'
- h. Pengembangan pariwisata diarahkan kepade pasar wisatawan nusantara unfuk kunjungan bisnis dan kepentingan pekerjaan, sekaligus seb:rgai embrio menarik dan meningkatkan kunjungan wisatarvan manca negara ,
- i. Pengembangan atraksi wisata difokuskan pada wisata budaya dan alam dengan dukungan kepada rvisata tirta ( sungai dan pantai), wisrta agro dan eco wisata sebagai pendukungnya.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 15

Arahan Pcngembangan Kalvasan Pertahanmr dan Keamanan
Arahan pengembangan ltarvasan budida-va untul: pertahanan dan keamanan meliputi :
- a. Pengembangan kawasan pertahanan kearrianan diupayakan untuk dapat mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakvat ;
- b. Pengembangan kawasan pertahanan dan l..eamanan diupayakan sedapat mungkin serasi dan saling menguatkan dengan kegiatan budidal a ;
- c. ## Pasal 16
Arahan Pengembangim Kawasan Permukiman
A'ahan pengembangan clan petranfaatan karvasln pennukiman meliputi :
- a. Kawasan permukiman diupayakan rlapat belfungsi sebagai pusat pelayanan l
1. Eltonorni,v;urg mcliputi produksi, simpr,l dan jasa lr'anspoltasi, serta keuangan ;
2. Jasa pemerintahan : dan
3. Ja.sa pelayanan sosial menunjang kegiat:rn budiclaya di dalam kawasan-kawasan permukiman maupun untuk daerah sekitarnr,a.
- b. Diusahakan agar pusat petmukiman terkait secara selaras, saling menguatkan dan serasi ,Jalam Iuang rvila1'ah, sehingga pusat-pusat pemrr:kiman dapat membenruk suaru k;sen:an d:;r .fup;: ncnuqiang perrurnbulian 1;en1'cbaran kegiai.rn brididal a dalln ruf,ng n ilai'air ka'eup;i:n :
: l:-::":1"::
.
'
- c. Diupavakan asar pusat - pusat permukiman membentuk suafu sistem yang moncerminkan :
1. Fungsi dan hir.uki pusat sesuai dengan wilayah pelayanannya ;
2. Pola keterkaitan pusat-pusat permukim;rn.
- d. Diupayakan unfuk rneningkatkan keterk;ritan permukiman perkotaan clan perclesaan clengan kaw'asan sekitarnya yang selaras dan saling rnenguatkan ;
- e. Diupavakan agar pengembangan lokasi permukiman baru, seperti permukiman transmigrasi clan kota baru, memperhatikan sistem perrnukinan yang acla clan katvasan-kawasan buctidaya yang aclr maupun yang direncanakan, agar peng;rnbangalmya clapat saling menguatkan dengan pusatpusat pennukirnan -vang ada dan kalasan budidaya ;
- f. Dalam pusat-pusat permukinran perkotaan dan perdesaan cliupal,akan pengembangan kawasankarvasan untuk perlindungan lingliungan rnfara lain hutan kota, tamiin terbuka, jalur hijau dan lain-lain ;
- g. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu cliclukung oleh ketentuan tata bangunan agar dapat mevnrjuclkan bangunan perumahan :tan gedung dalam permukiman yang sesuai dengan ch1'a dukung, ltarmonis dan serasi salu sa:na lain, membentuk tata lingkungan, tata udara dan ahaya y,ang baik.
]'asal 17
Aralun Pengembangan Sistem pusat permukiman
- (1) .,\rahan pengeinbangan sistem pusat pemruliiman meliputi :
2. a, Ivlemacu pertumbuhan cii pusat perturnbuhan utama vang terkait clengan pengembangan ekonomi progresif melalui peningkatan fasilitas clan infia struktur wilayah clan kota ;
- b. Evaluasi, revisi dan penyusunan Re.cana Tata Ruang Kota ;
- c. Intensifikasi pemanfaatan lahan permrrkiman clengan beberapa bangunan beberapa lantai terutama pada hirarlii I, II dan iII ;
5. d' Peningkatan fasilitas dasar untuk pengernbangan sektor - sektor strategis :
6. . Pengembangan fasilitas tclekornunikasr dan sistem infonnasi clengan jangkauan pela1'anan rubungan yang luas ; e
- i. P:nr-=til:r^'l--.
.
- f' Pengefektifan rencana tata nlang }'an-- ada clalarn usaha pengafuran dan penataan ruang dan penyediaan fasiliras * fasilitas secara br.rjenjang ;
- g' N4erninimalkan darnpak negatif pelken,bangan kclta ctengan mekanisrne yang sesuai 6engan perafuran perundane - undangan \_vang l,erlaku.
- (2) Arahan pengernba'gan kawasan pennukirn;rn ciesa n-reliputi :
- a. Pengembangan pusat-pusat permukfurtrr,r yang beracla pacla sentra-sentra procluksi clan lintas pusat-pusat pern*rukiman dialalikan dal.rm langka menyelaraskan peningkatan pro{uksi clan produktifi tas clcngiln upay a rncmperlanc. ar penrasar.an ;
- b. Pengembattgan desa-desa disekitar pr:sat lrennukiman yang merupakan sentra produksi dengan pcnckanan pada kegiatan yang i:crbasis produksi ;
- c. Pengembangan clesa-desa pusat pertumhuhan ;
Arahan Peirgemb;ngan Sistein Kota-kota
- (1) LInruk mencapai keseimbangan pola pernanfaatan ruang, pernerataan perkembangan wilavah dan memaksimalkan potensi perkemlrarrgan rvilayah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin peluangleluang yang ada, ma!.a konsep sfrategi pengembangan sistem kota-kota adalah sebagai bcrikut :
- a. Sistem kota-kota bukan hanya untuk p,.:lavanan internal tetapi terutama sebagai titik pusat perftrmbuhan:
- b. Titik pusat pertumtruhan tersebut harus berada clalam sistern yang mengaitkan fi,urgsi, peran dan jangkauan pelayanan dari setiap titik tersebut, sehingga clidapat optimasi pelayanan dari titik pusat pertumbuhan ;
- c. Koruep sistern kota-kota diclasark;i,r pacla penclekatan pemerataan clan sekaligus pertumbuhan dengan melihat peiuang ekonomi Singapura, Batarn dan Johor (SIBAJO) ke serasian pemanfaatan ruang dan respon kecendrungan perkembangan kota-kota :
- d. \Ieri,ujudkan Kabupaten Batang Hari d.,ian-r satu kesatuan ekonomi, sekaligus memanrapkan eksistensi Kabupaten tsatang Hari s.bagai penglubuno anrara nilavah panrai Timur sumatera dengan kawasan Singapura. B.rlam dan Johor iSIBfrOi
- (2) Berdasarkan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka arahan pengembangan sistem kota-kota di Kabupaten Batang Hari adalah :
- a. Ivlen'rantapkan llngsi Kota Muara Bulian sebagai pusat pertumbuhan utama, sekaligus sebagai pusat pelayanan administrasi, sosial dan ekonomi dengan meningkatkan fasilitas kota sesuai deirgan f,rngsi dan perananni'a ;
- b. lvleningkatkan {ungsi dan peranan Kota lvluala Tembesi, Simpang Sungai Rengas sebagai prxat per-tumbuhan hilarki II ;
- c. Meningkatakan fungsi dan peranan Kota Jembatan lv{as, Muara Jangga dan Kembang Paseban sebagai pusat Ibukota Kecamatrin unfuk menjadi kota hirarki III ;
- d. Meningkatkan fungsi dan peranan Kotr Terusan sebagai pusat Ibukota Kecamatan unfuk menjadi kota Hirarki fV ;
- e. lvlenerapkan sistem interaksi arrtal kawasan dengan model pertumbuhan segitiga (triangle growth) dalarn pembentukan nrang wilayah yang saling terangkai clalam sistem mata rangkai yang saling keterkaitan antara satu karvasan segitiga perlumbuhan dengan kawa,san pertumbuhan segitiga lairurva mulai dari hulu sampai ke hilir.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 19

Arahm Pengelolaan Kawasan -I'ertentu
Arahan pemanfaatan dan pcngenrbangan kaivas;rn tefientu rneliputi :
- a. LTntuk optimasi peningkatan kesejahteraan masvarakat clan pertahanan keamanan, maka suatu karvasan Jrang memiliki satu atau beberala kegiatan budidaya dan atau permukiman yang filempun)'ai dampak pcnting terhaclap tata iuang rvilayah seliitarnl'a clrn atau uffuk kegiatan sejenis lainnya yang mernpunl'ai pengaruh terhadap kesejahtelaan dan pcrtahanan keamanan ditetapkur sebagai karvasan tertcntu ;
- b. Kawasan yang mempunyai dampak penting bagi peningkatan kesejahteraan dan pefiahanan keamanan adalah katvasan 1'ang memililii saidr satu atau beberapa ciri-ciri sebagai berikut :
1. Kan'asan yang cepat fumbuh ;
2. Karvasan 1,ang potcnsial lunrbuh ;
3. Kaq-asan
3. Kawasan yang krit:is lingkungan :
4. Karvasan pelbatasan I
5. Karvasan sangat tertinggal ;
6. Kawasan yang bernilai slratcgis bagi per,ahanan kearnanan.
5. Karvasan terlentu cliprioritaskan pengembanrrannva pacla tingkat Iiabupaten clan Keoamatan serla dikembangkan secara serasi ctan selaras denlan karvasan sekitarnya.
P;rsal 20
Arahan Pengembangarr Prasarana Dasar Wilayah
A'ahan pengernbangan prasarana dasar rvilayah rneliputi :
- (1) Pengernbangan jarinsan transpoi'tasi regional rneliputi :
2. a^ \,ieningkatkan keterkaitan wilavah Kabuyraten Batang l{ari dengan Wilayah lainnya terutama ke kawasan segitiga pedumbuhan Singapura. Batam clan Johor (SIB.t.fo) dengan membentuk strukrur transporiasi regional \/ang tcryaclu ;
- b. Pengernbattgan stt'ulifr-rr tlanslrortasi li:i:' rnll l{abupaten Ratang l{ari dengan iliewujuclkan intelalisi antat' l,.lu ri:lrrr rlalanr pcrnbuuiukan ruilng rvilayzh 5'ang saiing telangkai dalam sisicrn urata rantai yang saling berkaitar. antara satu kawasan segitiga pertumbuhan dengan kawasan segitiga pcrturnbuhan lainnya rnulai clari hulu kawasan lincluns f'aman Nasional Kerinci Sebeiat (I'NKS) sampai ke peiabrrhan h4uara Sabak I
- c. Pengcrirbangan jalingan transportasi rr:gional yang dapat rnemberikan jasa pelayanan transportasi untuk melayani kegiatan srisial ekonclmi, mendorong pengembangan wilayah cian kesatuan wilayah melalui clukungal terhadap kawasan-kawasan budidava clan pusatpu.sat perrnukiman. term:isuk permukimal r transmigrasi I
- d. Pengembangan jalingan tlansportasi regi&lt;lnal dengan rnenujudkan keterkaitan fungsional antara pusat-pusat perrnukirnan dengan '"vilayah belakangnva dan keterkaitan antar sentra plocluksi. pusat pengoiahan dan pemasar;ln agar terbentuk kesatuan ekonomi dan pelayanan sosial rvilavah ;
- e. Pengetnbangan jalingan transporl.asi di.olaraskan dan dipadukan dengan pengembangan sisiem permukintan clengan menggunaka,r perlimbangan :
Pu.sat.
1. Pusat -pusat permukirnan sebagai sirnpul perayanan transportasi ;
2. 2' i{ebutuhan pclalanan dan jenis uroda pacla rnasing-masing sirnpui didasarkan pada hirarki dan fungsi peu-nukitnan sertii tingkat perkernbangan karvasan ;
3. -1. \'lenjangkau sentLa-sentra produksi - ang terisolir atau masih sulit clijangkau.
4. f' I)iupayakan untuk mengembangakal tlansportasi secara e{rsien clan efektif clengan mengoptimalkan keteqracluan antar intlr mocla. baik untuk jaringan transportasi clalam kota maupun antar kota dengrn mempc:rhatihrn 1:erkembangan buclidr,va yang acla d-,rlam kota dan daerali sekitarnl.'a ;
5. g' Diupayakan asar disetiap rvilavah. sciuruh pusat permukiman clan kawasan bucliclaya di1a1'ani oleh suahr jaringan transporta-ri clengan tingkat pelayanan jaringan sesuai dengan kebunrlun dan tefap mempedratikan skala ekonorni,vang memadai ;
6. ir. Diupayakart mettgembangkan jaringan {rlnsporlasi vang efisien pada kota-kota utama melaui penggunaan moda -vang tlapal melavani angkutan ufitum masal clengan memperhatikan efisiensi penggunaan ruang dan memper-timbangkan kemungkinan penggunaan ganda (multi use) clari su[u orang.
- (2) Pengernbangan -jaringan kelistrikan meliputi
8. :
- a. Pengembangan juingan kelistrikan diupr,l';rkan untuk menunjang kegiatan Idioologi, politik, [,konorni. Sosial Ruclal'a. I{can-rlnarr Negara clan Pengembangan \\rila}.ah ( IPOLEI( s o sB LIDKr\lriNIl G) &amp;ur penu c'ba'g:rn rvilay'ah ;
- b. Pengernblngan jarirrgan kelistrikan clilakukan clengan pcrngemtlangan pusat\_pusat pcrnrr:liimln cian lialr,asan-kaivasan bucli,iaya ;
11. c' Pengembangan pembangkit tenaga listrrk clilal&lt;ukan clengan mcnrperhalikan sumber clal,a elam van.' clepat cligunakln sebagai hahrn baku, teknologi ,vang terseclia, kelistrikan lingkurigan clan kentampuan inr,,cstasi ;
- d. Pengembangan -jaringan distribusi clilaLukan clengan menq&gt;erhatikan perkembangan dan persebaran permr-rkiman dan karvasan br:,Jidava serta geografis wilayah nasional, teknologi vang terseclia dan kemamltuan ilvestasi.
- (3) Penuembangan prasarana dan salana ciistlrbtr.i au.nrelipuri :
Pi'asalana
- a. Prasarana drn sarana distribusi air ciikemrrangkan untuk :
1. \{emenuhi kebutuhan air baku bagi p;n1'cciiaan ail bersih dan kegiatan bucliclaya ;
3. 2, I\4elestar.iltan sumtrer daya air ; cian
4. -1. fu{clindungi kar,vasan pennukinran.
- b. Pertgembangan Prasat'ana clan samna rlistrjbusi air clisclarasltan clengan pengembangan sistem permukiman, kan'asan buclidaya cr:rn kawasan lindung ;
6. c' Pengembangan Prasarana clan sirrilna rlistribusi air cliclasarkan pacla keseimbangan antara kebunthan air baku untuk pennuliirnan clan kegiatan budiclar,a clengan ketersediaan sutnber clal'a air, dengln mempcrl'atikan teknologi, invcstasi, lingkungan fisik dan hidlologi rvilal.'ah ;
- d. Penentuan kebutuhan air didasarkan pad:r perkembangan sosial ekonomi clari kegiatan buclidaya, jasa dan pcnnukiman dalan suatu wilayah, seclangkan penentuan kesediaan air cliclasalkan pacla potctisi air' )'ang terscciia rnelalui peng;rinalan wilayah kesatuan hidri-rlogis ;
- o. l)iupayaltan menyiapkan informasi ketersediaan air pacla masing-masing wilayah kesatuan hidrologi beserta batasan-l",atasan pengembrngannya, agar dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan penr;ombangan kegiatan bucliclaya dan air bersih dalam rvila\_v-ah Kabupatcn.
- (4) Pengembangan jeringan telekomunikasi meliputi :
- a. Prasat'ana clan .sarana telekornunikasi dikcrnbangkan untuk menclukung kegiatan bu&lt;liclaya, jasa clan permukiman ;
11. b' Pengembangan pl'asarana clan salanr telckomuniliasi diselaraskan clengan pengembangarr sistem permukirrurn dan kawasan budi..la1,.l ;
- c. Pengembangan prasarana dan sarana telekomunikasi clisamping unfuk rnenunjang perkembangan katvasan dan permuliiman juga diarahkan untuk mendoronq perkembangan wilal'ah;
- d. Pengembanuan prasarana dan sarana relekomunikasi diuper akan unruk rnenrngka:k;:r keterl::rit:rn antar kar.,,a.san dan kesatuan \.,'ln'ah prcpinsi dan nasicn:l"
---l -r :,:r'-i, -r
.
.
'
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 2

l
Arahan Pengembangan Karvasan Yang Diprioritaskan
- (1) Kawasan prioritas adalah kawasan yang kar',:rra potensi dan fungsi tertentu yang berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi n'rlayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai ef-ek genda terhaclap perl:embangan wilayah secara keseiuruhan dar,Jatau unfuk kepentingan pertahanan dan lisamanar rvila1,xfu dan negara, maka diprioritaskan unfuk dikernbangkan lcbilr dairulu ;
- (2) Arahan pcngembangan kalvasan prioritas scbi;gaimana dimalisuci pada Pasal 6 ayat (2) hunrf f Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Pengemlrangan infra struktur sebagai l;inclasan pengembangan pusat pennukiman dan inclustr:i pada tr;arvasan ]iang turnbuh ccpal ;
- b. Pensemtrangan infia stnrktul sebagar larclasan pengembanuan pusaf - pusat pelayanan transmig'asi. perketrunan, pelTnukiman ilan titik penghutrung I-intas Sumatera Bagian Tcngair dan Timur pacla jalur Lintas Suniliera Bagian Tengah ;
- c. Pengembangan infra struktur untuk mencftrkung interaksi clalam karryasan dan antar kawasan dirvilavah Kabupaten Ratang Hari 1,ang n'endukung kelancalan 1;ergerakan barang dan jasa mulai dari rvila],ah darat sarnpai ke pelab;lhan tr4uara Satrak sebagai pinnl gerbang eksport Propinsi Jambi ;
- d. Pengembangan fasilitas terminal darr sub tenninal untuk mendukung pergerakan penumpang trarang dan jasa ;
- e. Pengembangan wisatr alarn serkr pen6:emtrangan budi daya vang tidak mengganggu kelestarian alanr pada karvasan'laman Nasionai I
- f. Petrgembangan infra strulitur sebagai lar:Jasan pcngcmbangan klwasan yang berkembang larnbat.
Par.il72
Arahan Kebi-iaksanaan'I-atz (iuna 1-anat1 '['ata Guna Air, 'fata Guna Udarq dan Tata Guna Su,-nber f)aya Lainnya
- (1) .u'ahan itebijailsanaan Tata Guna Tanablal;an sebagairnana climaksud pacla Pasal 6 ayat (2) hurug g ureiiputi :
- a. \'ieningkatkan ketelsediaan tanah ,i lahrin bagi kegiatan pcmbangunan yang dibuful'rkan srvasta dan nrasl,arakat dengan harga yang layak ;
- b. irleningkatkalr produktifitas tanah, menirrgkatkan intensitas kegiatan sesuai dengan firngsi kawasan dan nreningkatkan fungsi kav,'asan sesuai dengan lencaila struktur dan pola pemanfaatan ruang ;
- c. Memperlahankan clan meningkatkan kelestarian lingkungan.
- (2) Arahan Kebijaksanaen Tata Guna Air meliputi :
- a. lv{eningkatkan ketelsediaan dan supplai arr baku sesuai dengan kebutuhan },ang diantisipasi sarnpai akhil tahun perenciunan bagi kegir,Lur - kegiatan pennukimaq jasa dan produksi ;
- b. Pemeliharaan dan periirldungan surnbe r surnber ail untuk mempertahankan dan meningkatkan iumiah kualitas air.
- (3) Arahan kebijaksanaan Tata (iuna Udara meliputi :
- a. Udara sebagai ruang sudah diakomodasikan didalam pola pemanfaatan ruang (misalnya untuk jalur penei'bangan, bangunan lrertinghat, jlrringan telkorn dan listrik ;
- b. Uclara sebagai sumbrjr daya dapat dimi:nfaatkan sebagai sumbsr daya untuk kehidupan nunusia dan rnakliluk hidup lainnya sclta bahan baku kegiatan produksi dan tujuan utamanya adalah untuk menghindari polusi uclara.
- (4) Arahan kehiiaksanaan I'ata Guna Sumber Dava Alam lainnya meliputi Pengafuran, penguasaan, peruntulian pemanfaatan dan penggunaan sulnbeL daya alam lainnya yang mempunyai potensi bagi pcngembangan !vi1a1,3l / katvasaii chla:n rangka pengendalian pemanfaatan ruang unfuk menujudkan Rcnc;rna Tata Ruang \Vilayah \_yang benvawasan lingkungan demi tercapain)'a pernb:urgruran yang berkelanj utan :
B.,\B [V
STRI]KTTJR DAN POLA PEMANFAATA}I RUANG WILAYAH
Bagiair Pertarna
Sfukfur Pemanfratan Ruang Wilayah
Pay,al 23
- (1) Shuktur pemanfaatan luang ivilayah sebagairnana clirnaksucl clalam pasal 3 hulrf b diwujuclkan bei'dasatiian at'ahan pengeinbangan sistern pusat - pusat per:nukirnan per.clesaan dan arahan pengembangan sistetn pusat - pusat permukiman per'triotaan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 6 ayat (2) hurufc.
- (2) Strukfur pemanfaatan ruang wilayah sebagairnana dirnaksu&lt;l pa&lt;1a ayat (1) meliputi pusat \_ pusat permukiman perclesaan, pusat - pusat permukiman perkotaan dan prasarana wilayah.
Pa*rl 24
Sistem Pusat Pennukiman perdesaan
- (1) Pengembangan tlesa - clesa pusat pcrhrrrbrrhan clisepanjang jalan Kolektor Kabupaten untuk memacu pengembangan u'ilayah di koridor jrlan tersebut.
- (2) Pengembangan pusat -'- pusat perdesaan di pecialaman sebagai sentra * sentra produksi dan pengolahan dengan meningkatkan prasaranr clasar seperfi air bersih. listrik, drainase, MCK, plasarana perhubungan dan tclekornunikasi.
- (3) Pengernbangan desa - clesa tertinggal dan ti:r.!sog, clari potensi sebagai sentra \_ sentra produksi peitanian dan industri.
- (4) Pengembangan desa .' desa cli separ{ang Surrgai Ratang tlali clengan tctap memberikan oiri khusus sebagai &lt;lcsa nelaYan yang berbasis kcgialrn pcrikanan dan pertanian lahan basah.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 25

Sistem Pusat Pennukiman Perkotaan
Dengan memperhatikan konclisi geog'afi. sristem adminisu'asi pe mbangunan dan konsep pengembangan rvihl,ah I(abupaten Ilatang II:r"i, lularki fungsional kota clalam ruang rvilayah regional dan nasional adalah sebegai berikut :
- a. Hirarki I vaitu Kota N4uara tsulian I
- b. Hirarki II l,airu Muara Ternbesi, Simpang Sungai Rengas, Rajubang ;
- c. Hirarki III yaitu Kota Jembatan it{as, Ivluara Jangga dan Kembang Paseban.
- d. I{irarki rV yairu Kota Teiusan.
Pas:rl 26
S istem Pras lrana Wilayatr
Pengembangan sistem prasarilna dan sarana perhrrbungan aclalah sebagai berikut :
Pengernbangan clan atau peningkatan ru.:rs jalen \_r'ang akan menghubungkan satu pusat perhrmbuhan dengan pusat perturnbuhan lairurya.
- a. Agar terciptanya kescirnbangln dan pcmeraiaan perkembangan antar kawasan, maka strategi pengcrnbangarm)'a adalah :
1. Pembangunan dan atau peningkatan llrasarana dan sarana transportasi darat untuk mewujudkan keterkaitan produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran didalam kawasan dan antar knvasan ;
2. Pembangunan ctan atau peningkatan l)rar1al'ana dan sarana transportasi darat unfuk meu,uiudkan keterkaitan fungsional anlera pusat - pusat permukiman dengan wilayah belakangnya agar terbenfuk kesatuan ekonomi clan pelayanan sosial rvilayah ;
3. Pembangunan clan peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat untuk menjangkau sentra-sentra produksi vang terisolir atau rnasih sulit dijangkau.
- b. Pembangunan sistem tran:iportilsi perkeretaaoian sesuai dengan rencana pengembangan Trans Sumalera R:tilv,av'.
. Pembangunan...
- c' Pernbangunan dan atau peningkatan sistem transportasi angkutan sungai untuk mewujudkan sistem angkutan antar moda.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 27

Pola pemanfaaian Ruang Wilayah
Pola pemanfaatan tuang lvilayah sebagaimana climaksucl dalam pasal 3 liuruf b menggambarkan sebaran kaivasan lindung cian karvasan bucli clavl
Bagian Pertama
Kawasan Lindung
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 28

Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Batarrg Hari sebagaimana dimaksucl clalam pasal 27 meliputi :
- a' Kawasan 1'ang mernberikan perlinclungan terliaclap kawasan batvahannl,a ;
- b. Kawasan perlindungan setempat ;
- c. Kawasan suaka alatnr clan cagar alam ;
- cl. Kawasan ratvan trencana.
Par,;al29
Kawasatt yang memberikan perlinclungan teriradap kawasan baw:lhannl'a yaitu hutan lindung tersebar cli :
- a. Kecarnafan lr{aro Sebo LUu ;
- b. Kecamatan \,{uara 'fenrbesi ;
- c. Kecamatan lr,lersam ;
- d. Kecamatan Batin XXIV ;
- c. Kecamatan N,{uara Bulian ;
6. f . Kecamatan Pernayung ;
- g. Kecarnatan Bajubang ;
- h. Kecamatan lr{alo sebo ilir.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 30

Kawasan yang nemberikan peliindungan seternltat meliputi ;
- a. Kawasan Senryadan Smgil, nreliputi kawa.;an sepan-jang kir"i kanan sungai termasuk sungai buatan ikanal / saluran iligasi primer selebar'50 meter untuk sungai keoil dan 100 meter untuk sungai besar tersebar di selunrh rvilat'ah Kec;rmalan. dengan arahiln pemanfaatan :
1. \'Iempertahanltan dan melestarikan konsc,wasi ekologi sungai yang masih ufuh dan asli y,ang belum terinter.vcnsi olch kegiatan budidaia ;
2. Kegialtr budiclaya yang acla saat inr jika trerdasarkan Analisis \,,{engenai Darnpak Lingkungan (,4,j\,ID.\L) menirnbulkan rlimpali negatif penting yang tn€nurunkan kualitas lingkungan hidup sekital sungai, nraka liudidaya tersebut harus dihentikan dan perubahan iingkrurg;ur yang telah ter,jadi akibat kegiaLan tersebut harus dir"ehabilitasi untuk memuliN&lt;an fungsi lindunggrya ;
3. Kegiatan budidal'n yang bersifat r,'ital scperti pelabuhan atau dermaga dapat dengan tetap mempcrtahankan daya dukung Daera;r Aliran Sungai clari te{adinya longsclr dan pendangkalan;
4. Upa,va rehabilitasi diperlukan bagi l:aivasan sempadan pantai yang telah mengalami perubahan atau longsor dan pendangkalar ;
5. I3udidaya perikanan dapat dilakukan clengan menggunakan sisfem tambak, kolam dan kerambah di sungai atau dengan memanJiratkan derasnya ail sungai yang tidak menurunkan kekuatan tebing sungai ;
6. Pennukiman yang ada sepaniang sungai dikendalikan perkernbangannya dengan membuat jalan inspeksi solebar 10 meter sampai derrgan 15 meter ;
7. Kawasrut atau zona inclustli yang acla clisepanjang sungai diw:rjibkrn untuk mengelola lirnbahnya sehingga berada d:ilarn tinlrkat tidak berbahaya bagi perairan sungai atau sekitarnya ;
8. Unluk tnencegah terjadinya penclangtri;ilan sungai dari longsoran tebing sungai maka diseparjang lepi sungai yang terdapat kegiatan budida-r'4 harus dibangun suafu bangunan teknis yang lrlempelkuat tebing sungai.
Kan-x;ati
- b. Kaw,A.can Sempadan Danau. rneliputi kawas;'n sepanjang tepi danau selebar minirnal 50 meter dari air pasang terringgi dengan arahan pengelolaan '
1. \,{empertahankan clan melestarikan konserrrasi ekologi danau \_vang rnasih ufuh dan asli yang belum terintenrensi oleh ltegiatan budi da-,'a ;
3. 2, PLrmantAuan perketnbangan liegiatan sekii:r tepi danau unhrli mencegah terjadinya kerusakan clan longsol sct'ta pctlccmilran ail'darrru :
4. -1. Itcgiaran budidal'a i'alig saat ini bcr';rd;r ci. dalanr kawasan senrpacl;in clanau clapat diteruskan apabila bct'clasarlian hasil ,,\nalisis iii;ngenai Dampali Lingkungan (AN,{DAL) tidak tnenintbullau ciarupali ncgatrf pcnling yaru rrrellurunkan daya clukung lingkungannya ;
5. '1. Apabila pcrtilan danau terclapat satrva l,iias atau langka atau hampil punah, kawasan ini dapat ditetapkan scbagai Llagar .r\larn :rtau Suaka Ivlarga Satrva.
- c. Katwtsan Sekitar Mata,4it', aclalah kawasan clisekitar mata air clengan raclius minimal200 meter tersebar c1i kabupaten ),tng mempunlrai mate ;ril re sapan, dengan alahan pernanfaatan :
1. Kawnsan sekitar ntala ail vang penting baqi iiehiclupan pencluchik sekitar clan atau bagi satw.a di karvasan lcsapan di sekitar mata air, daiam radius 200 meter dibatasi clengan batasan yang :",1^^ -Jr.rdJ t
2. Karvasan budida-v-a yang berada didalanin.,'a harus dilteluarkan ;
3. 'fidak diperkenanl;an adattya kegialan burridaya clalarn bentuk apapun di karvasan mata air.
- cl. Kawasan J)etgambut vang meliputi karvasarr bergamtrut dengan ketebalan 3 meter atau lebih clengan arahan ltemanfaatan :
- i. lvlempcilahankan clan tnelestarikan kow'aliill lindung garnbut yang rnasih utuh dan asli 1'ang belun tethrtervensi oich kcgiatan budidal,r ;
2. Rehabilitasi untuli rnemulihkan fungsi .rcr'linclungan pacla morfologi setempat, tata air. lian'asan rrtsi,U)i,rrt, pe nf irt4r;irtarl ait', s:ko,;islcin khas clan pcrnanfaatan gambut yang telah Iticngaiaini keluslkln akibat kegiatair burlidal'a pada karvasarr tcrsebut :
13. -1. Pemantauan fungsi perlinclungan. pengerdalian dan pencegahan kegiatan trudidavr epapun r.ang dapat nengganggu fungsi lindung kl,ivasan.
?a=:i-il
..
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 31

Karvasan Suaka Alam dan Cagar Budaya rneliputi :
- a. Kawasan Suaka Alam terdiri dari :
1. Cagar Alarn Durian Luncuk di Kecarnatau Batin XXIV ;
3. 2, Kebun Raya Rukit Sari Maro Sebo LIlu ; chn
3. Taman Nasional Bukit Dua Bel;rs.
- b. Karvasan Cagar Buda3,a terdiri d.rri :
- l. Taman I{ekreasi Rengas Condong, Seni Budaya Suku Anak Dalam dan Kerajinan flkiran :
7. 2' Peninggalan Sejarah (Artefact) h4eriam Kuno di Desa Peninjauarg Tanggo Batu di Kelurahan Sirnpang Sungai Rengas, Geilung Penyerahan Keclaulatan RI clan Benteng di Kelurahan Pasar Muara T'embesi I
3. Lokasi situs purbakala (candi i menapo) Ivlelako Kecik, Rantau Kapas Tuo I
4. l)esa - desa tradisional I' desa aclat.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 32

Kawasan Rawiln Bencana. meliputi :
- a. Karvasart ralvan bencana banjir dan longsor s.;panjang alur sungai Batang Tembesi dan sungai Batang Hari;
- h. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan 1ahan.
Bagjan Kedua
Kawasan iludidaya
Pasai 33
Karvasan Budida1,3 di Kabupaten Batang Hari terdiri ciari :
- a. Karvasan bucli da1'a Pcfianian dan non per-taniarr;
- b. Kawasan Hutan produksi
3. :
- c. Kawasan Perindustrian dan pariwisata ;
Kawasan.
- d. Kawasan Permukiman; dan
- e. Karvasan lairurya.
Pasai 34
Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 33 hunrf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Karvasan Pertanian Tanaman Pangan I-ahan Basah yang terletak di :
1. Kecamatan N{uara Bulian :
2. Kecamatan Pemal,ung ;
3. Kecamatan X,{aro Sebo L}Iu ;
4. Kecamatan lt{ersarn ;
5. Kecanratan lt,{uara lembesi ;
6. Kecarnatan hrlaro Selro Xil I
7. Kecamatan Batin X,Xil/ I
8. Keoamatan Bajubang.
- b. Kawasan Pcrtanian Tanaman Pangan Lahan }lering yang terletak di :
1. Kecamatan \,{uara llulian :
2. Kecamatan \4ersam ;
3. Kecamatan Pemay'ung ;
4. Kecarnatan Bajubang ;
5. Kecarnatan Batin XXIV ;
6. Kccarnatan t\'laro sebo Ulu ;
7. Kecamatan Lzlaro sebo Ilir I
- t3. Kecarnatan ]r,{uara Tembesi.
- c. Kalvasan Pertanian Tanaman Pangan Tahunan / Perkebunan menyebar cliseluruh kecamatan ;
- d. Kawasan Perikanan dan Peterlakan yang tersebar disetiap Kecamatan.
Pa.qal 35
- Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 hunrf b pada Perafu.ran Daerah ini terdiri dari :
Kawasan
'
- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas ;
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
Pas;ll 36
Kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c Peraturan Daorah ini adalah kawasan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Pasid 37
Karvasan Pariwisata sebagaimana dirnaksud pada pasal 33 huruf o Peraturan Daerah ini terletak di :
- a. Kecamatan Muara Bulian ;
- b. Kecamatan lt4uara Tembesi ;
- c. Kecamatan Batin X)il!' ;
- d. Kecamatan Pemayung ;
- e. Keoamatan Maro Sebo LIlu ;
- f. Kecamatan hdersam ;
- g. Kecamatan Bajubang ;
- h. Kecamatan Maro Sebo Ilir',
Pasr,al38
Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal -33 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Kawasan permukiman berdasarkan hirarki sistem kota;
- b. Kawasan permukiman kota terletak di ibukota kecamatan.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 39

Karvasan laimya sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf e Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Kawasan pertambangan minyak dan gas burni terletak di Bajubang Penerokarg Kecamatan Bajubang dan dalam Karvasan Kecamatan Maro Sebo Illu dan Kecamatan Muara Bulian ;
- b. Kawasan pertambangan logam mulia di Desa Terusan Kecarnatan Maro Sebo ILir, Muara Tembesi dan Muara Bulian ;
- c. Kawasan pertambangan bahan galian Golongan c di sehuuh kecamatan ;
- d. Kawasan perLambangan Gas dan Bafu Bara di Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Batin .LrilV' dan Kecamatan Bajubang.
"
.
.
Bagran Ketiga
Pernanfaatan Ruang Daerah
Pesal 40
Untuk mewujudkan pola pernanfaatan ruang rvilayah scbagaimana dimaksud dalam pasal 27, penranfaatan ruang daerah dilaksanalian berdas;rrkiur arahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 per':rturan daerah ini.
Kawasan Prioritas
Pengembangan kawasan prioritas pada daszuny'e mengacu pada kepentingan sektor dan atau sub sektor atau permasalahan yang mendesak.
Pa:;al42
Kawasan clengan perlurnbuhan cepat terletak di :
- a. Kota lvluara Bulian ;
- b. Kota Muara Tembesi ;
- c. Kota Simpang Sungai Rengas ;
- O. Kota Bajubang.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 43

Kawasan dengan perlurnbuhan lambat terletak di :
- a. Kota Jernbatan lv{as ;
- b. Kota lVluala.Tangga ,
- c. Kota Kernbang Paseb:rn ;
- d. Kota Terusan.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 44

- (1) Pengendalr.rr; ,;urn?flfdafan ruang kabupaten diselenggar. ',clalui kegiatan pengawasan dan penertt, terhadappemanftralanruang.
- (2) Pengawa :r terhaclap pemanfaatan nlang cliselenggaraf. alam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 45

'
'
o
,
t
- (1) Pengendalian pemanlaatan mans wilar-ah kabupaten g;una menjamin pencapaian tujuan clan rrasaran rencana sebasaimana dimaksud dalarn pasal 3, pasal 4 clan pasal 5 Peraturan Daerah ini pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati menyelengsarakan koordinasi teqraclu aras penataan ruang claer&amp;h kabupatel.
- (3) Pemantauan dan atau pencegahan segala kcgiat;in penrbangunan yang betentangan dengan Perafuran Daerah ini dilakukan oleh Bupati aLau pejabat yang clitunjuk.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 46

- (1) Pengendalian pembangunan fisik clikawasan bucliclaya clilakukan melalui perizinan yang ad"1 pada instarrsi pemerintah baili di Kabupaten maupun Kecamatan clan rtau kota sesuai ciengan Peraturan Penurdang-undangan yang beriaku.
- (2) Pelaksanaan tinclakan penertiban clilakukan olch Kepala Daerah atau pejabat yang clituniuk.
- (3) Pernantauan clan pencegahan segala kegiatan pemtrangunan yang bertentangan dengan peraturan oaerah ini menjacli tugas tanegung jawab camat setempat clan clalam waktu selambat-lambatnya 3 x24jam rvajib melaporkan pelanggaran yang terjadi kepacla Bupati Batang Hari.
BAJ} V
HAK KEWAJIBAN DAN PIT,ITAN SERT'A MASYARAKAT
Pasatr 47
Dalam kegiatan penataan ruang rvilayah Kabupateir I):rtang Hari, I\,{asyarakat berhak :
- a' Betperan serta daiarn proses Pelencanaan tata rllang, 1:ernarrthatan ruang cian lrengendalian pemanfaatan ruang ;
- b' N'lengetshui secara tet'buka roncana tata rul,rg Kabupaten Batang IIu.i, rencana tata mang karvasan" rencana tata rinci tata r.uang kalasar, ;
- c' \4enikmati manfaat ruang dan atau perlambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan mang 1
- d' \Icrnperoleir penggaurtian yang lavak atas kondisi 1.ang ,Ciaiaminva sebagai akibat pelaksanaan kesiatan pernbangunan vang sesuai densan r.er.ana tata ruans.
- (1) Untuk menget'ahui rencana tata ruang sebagaimana dirnaksud clalam pasal 3 peraturan Daerah ini selain masyarakat rnengetahui rencana raia ruang Kabupaten Batar-rg Hiu-i clari Lembaran Daerah Kabupaten Batang Han, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah clitetapkan melalui pengumuman cian penvebslluss.r oleh pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari pacla tempat - tempat yang mefi]ungkinkan masyarakat mengetahui clengan muclah.
- (2) Pengumulnan clan penyetrarluasan sebagaimana ciirnaksuil pacla ayat (1) 4iketahui masyarakat dari penempelan i pemasangan peta rencana iata ruang yang bersangkutan pada tempat - tempat umum dan kantor-kantor yang socara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 49

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pefiambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksucl dalarn pasal l3 Perafuran Daerah ini pelaksanaaflnya dilakukan sesuai dmrgan lietentuan Peralur an perunclang-undangan yang berlaku.
- (2) tlntuk menikmati dan memanfa;rtkan rurng beserta sumber claya alam 1,ang terkanclung didalatnnl'x sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) yang clapat berupa ekonomi, sosial clan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak terfenfu berdasarkatr ketentuan Poraturan Perundang-irnrlangan ataupun atas hukurn adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pa&amp;r masyarakat sete rnpllt,
Pas:rl 50
- (1) Hak memperoleir penegantian yang la-vak atas krirugian terhaclap perubahan status semula yang dimiliki oleh masvarakat sebagai akibat pelel&lt;sanaan rencana tata ruang \4zilayah Kabupaten Batang HaIi, iliselenegarakan clengan cara mr:s\rawarah ilntara pihak 1,ang berkepentingan.
- (2) Dalam hal ticlak teroaPai kescl;akatnn nlengsriri penggantian yang la\_yak sebagaimana dirnaksucl pacla ayat (i) rnaka penYelesaiitnnlrs 4i1'uul,an sesuai clengan Perafuran perunclang-undangan 1,ang berlaku.
Pas:rl 5l
Dalam kegiatan penataan manq lvilavah Kabupaten Batang Hari. masvarakat najib :
Berp;ran
- Berperan serta daiam memelihara kualitas niang ;
- b. Berlaku tertib dalarn keikutsertaann)'a clalani proses percncanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaalan ruang ;
- c. I\:Ientaati rencana tflta ruitng 1.rng telah clitetlrltkan.
Pesal52
- (1) Pelaksanaan kervajibln masl'amkat clahm p''nalaan ruang sebagaimana 6irnaksucl dalam paal 51 dilaksanakan dengan mematuhi dan rncnerupkan klitcria, kaidah, baku rnutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapk a' de'g an per.a iura, perunclang-uncJan&amp;rn.
- (2) Kaidah dan ahrran pemanfaatan ruang dip:.aktekkan lnasYarakat secara turun temurun clapat diterapkan sepanjang rncrnperhatikan fektor-faktor cla1,a clukung lingkungan, estetika lingkurigan, lokasi clan stfuktur pernanfaatan ruang serta clai:at rneqjamin pemanfaatan ruang yang seras| selaras clm seirnburg.
Pas.al 53
- Dalam pemanfaat;rn ruang cli claerah, peran serta rnasyarakat clapat membenfuk
-
- a' Pemaniaatan nmng daratan. ruang sungai d;rn guan* uclara berclasarkan peraturan perunclangundangan, agama, aclat atau kehiasaan yang b:rlaku ;
- c' Penyelenggalaan kegiatan pembangrman trerd:rsa[kan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bat:rng Hari clan fencana tata t'uang k:rlasan yang meliputi lebih dari satu wilavah kecamatan dan at;ru kota cli daerah l
- b' Brntuan pernikiran clan 1;crtimbangan berl..;naan clengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah clan kaivasall )/ang tnencakup letrih c1:,r'i satu wilayah Kabupten dan atau kota cli daerah ;
- d' Perubahan atau konversi pemanfa;ltAn rLranrr sesuai clengan Rencana 'l ata Ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan.
- e' Bantuan teknik dan pcngelolaan dalarn p,rmanfaatan nung dan atau kegiatan meqjaga, memelihara da' rneningkatkan kclcstarian fun.asi li'gkungan hiclup.
Pasl 54
- (1) Tata cara peran serta nuls1'arakat clalam penranfaatan ruang cli ciaerah sebagarmana dimaksud dalam pasal 46 diiakukan sesuai dengan perar(iran perundangan \-ang beriaku.
Pelaksanaan .
- (2) Pelaksanaan peran Serta masl,srakat sehagainana dimaksud p:rcla ayat (l) pasal ini dikoordinasi oleh Bupati.
Pa:;al 55
Dalam pengendalian pctnanfaatan ruang peran s-:rta masyalakat dapat berbentuk :
- ii. Pengarvasan terhadap pemanfaatan luarig u ilayah dan kawasan yang meliputi lebih clar.i safu rvilayah kecatrLatan dan aL:ru kota, tennasuk pemberian inforrnasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang karvasan cfun-raksud ; clan ;rtau
- b. Bantuan perniliiran atau pertimbangan berkenan dengan penertiban pemanfaatan ruang,
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 56

Peran serLa masyal'akat dal:un pengendaliui penimfaatan ru:rng sebagairnana climaksud dalam pasal 46, disarnpaikan secara lisan atau ter-tulis kepada Bupati dan pejabat yang trerwenang.
B;iIl VI
KE-IEN'N.]AN PIDANA
Pa;;al57
- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini &lt;liancam clengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknr a Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagairnana dimaksucl pada a\_v-at (l) adalah pelanggaran.
BAB VII - PENYTDIKAN
Pasal 60

Rerlcana Tata Ruang \\rilavah sebagairnana ilin-urksucl dalam pasal Z ber-fungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabrrpaten Batiurg l{ru'i unfuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun pacla pcriocie berikutrva.
pa,;al6l
Rencana Tata Ruang Wilavah sel:agaimana climaksucl clalam pasal 2 cligunakan sobagai. pecloman bagi :
- a. Penrmusan kebiiaksanaan pokctk pemanfaatiijr ruirng Kabupaten Batang Hari ;
2. b' N'{ewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Batang Hari serta keserasian antar sektor ;
- c. Pengerahan lokasi investasi 1,ang dilaksanakan Pemerintah clan atau masyarakat ;
4. d' Penataan Ruang \Ililayah Kabupaten yang merupakan clasar rlalam pcngawasan terhadap 1:erizinan lokasi p embangunan.
Pa\_cal62
- Kefentuan mengenai irenataan ruang sungai clan ruang uclara akan cliatur lebih lanjut sesuai dengan P*rafuran Perundang-unclangan yang berlaku.
BAB VII - PENYTDIKAN
Pasal 53

Peninjauan kernbali dan atau penyernpurnaan Rencan a Tata Ruang !\'ilayah slvbagairnana climaksud clalarn pasal2 dapat dilakukan paling ticlak 5 (lima) rahun sekali.
BAB D - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 64

Pada saat mulai berlakun't'a Peraturan l)aerah ini. maka semua Rencana 'Iata Ruang l\iiiayah Kabupaten dan atau kota dan sektoral yang berkaitar-r dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bcrtentangan dengan Rsncana T;:ta Ruang Wila),ah Kabupaten Bafang Hari sesuai O*ngan Peratulan Daeiah ini.
ts.A"B X
KE TENTU,I,}I PENLTI IJP
Jangka rvaklu Rencana Tata Ruang Perafuran Daerah ini diundanskan. \\zilayah Kabupaten batang Hari adaiah l0 (sepuluh) tahun sejak
BAB D - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini sepanjang mengonai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
Perafuran Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal tliundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui mernerintahkan pengundangan Perafuran Daerah ini dengan penetapannyn dalam I-.emtraran l)aerah Kabupaterr Batang Hari.
f)isahkan di Muara Bulian. L&gt;adatanggdl 2Z lHet ?,A03.
Diundangkan di fu{uara Bulian.
Pada tangs.al 22 Hel 2OO3.
SEKRETAIUS DAEI{AH KAB A'ILN BATANG HARI
ITRI
T,{HUN 2OO3 NOMOR 13
TIPATEN BATANG HARI
PENJ}.,LASAN
A'i-A S
PE RAl- Tnt AN DAER AH K ABI'PA'I-EN I} A'I'ANG HARI
NOMOR 13 'TAHUN 2OO3
T F-N i' ANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAHKABUPATEN BATANG I-IARI
I. PENJE,LASAN T]MIJM.
Peratui'an Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Batang Hari yang tnerupakan tindak lanjut dali pelaksanaan Unclang - unclang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dimana mernungkinkan bagi Daerah Kabupaten Batang Hari untuk mclaksanakan penataan t.rrang wilayahnya yang meliputi perencanaan tata ruang, strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah. Diclalarn pelaksanaan tersebut diharapkan dapat berlangsung clalam suafu sistim pengelolaan ]/ilng tsrkoorclinasi dengan tertib dan tcrpadu ditingkat pusat maupun di tingkat rvilayalu-daerah.
iv{engingat lugas Penataan ruairg ber:ifat strategis dan kegiatamya melibatkan banyak Instansi terkait maka pengelolaan penataan i ual1g di Kabupaten Batang Hari perlu clilakukan secara koordinasi agar diperoieh kesatuan prindangan, gerak angkah dan kelancaran operasional, terutama untuk mengafasi kendala-kendala r.an.' dianggap clapat mengakibatkan terjadinva hamtratan dalam pelaksanaan operasional cl;in hubungan kerja clari rnasing-masing lembaga Pemerintah Daerah clalam kegiatan pen:rtaan ntang.
Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang \vila1,fl1 Kabupaten Batang Hari ini dirnaksudkan agar dapat menjarnin tirrlaksananya usaha Pernerintah l(abupaten Batang Hari didaliun rnelaksanak;u Rencana'fata Ru.urg Wilayah (RTR\\) Kabupaten Batang Hari dan tnerupakan ilasal dan petloman daiarn prose.s y,cjztnan bangunan.
II PENJELASAN
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup -jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cultup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Llukup jclas.
Pmal 63 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

.1 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas,
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas,
- Pasal 67 Cukup jelas.