PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 22 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BATU BARA
Berlaku: 22 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau manusia
perlakuan yang merendahkan derajat martabat khsusnya perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan mendapatkan pelayanan yang memadai;
- b. bahwa agar perlindungan dapat terlaksana, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Batu Bara;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
•
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Menetapkan :
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Keijasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang PedomanPelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BATU BARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
5. Perlindungan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang teijadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan anak korban yang mengalami kekerasan dalam ranah publik dan domestik.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kineija unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan / atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
14. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi / entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
15. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
16. Unit Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat URC adalah Unit pelaksana kegiatan operasional yang dibentuk oleh P2TP2A dan berkedudukan di Kantor Camat.
17. Pekeija Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekeijaan social serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan / atau pengalaman praktik pekeijaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
18. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dibentuknya P2TP2A adalah dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

P2TP2A bertujuan untuk:
- a. Mendampingi perempuan, Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, di semua tingkatan;
- c. menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat untuk pencegahan teijadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. memberikan upaya pemulihan, perlindungan perempuan, pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
BAB III - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A yang merupakan organisasi nonstruktural.
- (2) P2TP2A merupakan organisasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.
- (3) P2TP2A berkedudukan di Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi BPPKB.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) yang berkedudukan di Kantor Camat se Kabupaten Batu Bara.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

P2TP2A mempunyai tugas :
- a. memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengrusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. memberikan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan disemua tingkatan;
- c. melakukan koordinasi di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan dengan satuan keija perangkat daerah terkait serta jajarannya, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- d. merumuskan SPM (standart pelayanan minimal) Pusat Pelayanan Terpadu korban kekerasan anak;
- e. menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengaduan, medis (termasuk medikolegal), psikologis, rehabiltasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. membentuk URC Perlindungan Perempuan dan anak yang bertugas
- h. melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pertanggungiawaban penyelenggaraan sebagai urusan wajib dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
BAB V - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri :
- a. Pelindung;
- b. Kordinator
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Bendahara;
- g. Bidang-bidang meliputi :
1. bidang Advokasi, Informasi dan Komunikasi;
2. bidang Pendampingan dan Layanan;
3. bidang Pembinaan;
- h. Unit Reaksi Cepat (URC)
- i. Pos pengaduan masyarakat di desa dan kelurahan.
- (2) Struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Struktur organisasi URC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (4) Di desa dan kelurahan dibentuk Pos Pengaduan masyarakat di kantor desa dan kelurahan setempat.
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Pelindung mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.
Bagian Kedua
Koordinator
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Koordinator mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Divisi agar dapat beijalan dengan baik;
- b. mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait;
- c. menyiapkan pendanaan / budgeting; dan serta sarana prasarana
- d. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- e. menyusun rencana program dan kegiatan P2TP2A;
- f. menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kineija divisi - divisi;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah secara periodik;
- i. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga;
- j. menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2TP2A.
Bagian Ketiga
Ketua
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan petugas pelaksanal
- c. pendamping korban dalam melaksanakan tugasnya;
Bagian Keempat
Wakil Ketua
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :
- a. memimpin P2TP2A dalam hal ketua berhalangan dan membantu / mewakili ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan P2TP2A;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua;
Bagian Kelima
Sekretaris
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mendistribusikan laporan - laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat beijalan dengan baik;
- b. pendistribusian laporan kasus yang masuk kepada bidang bidang;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkp tgasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam Bendahara
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Bendahara mempunyai tugas :
- a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan penggunaan uang untuk kepentingan P2TP2A;
- b. mempertanggungjawabkan penggunaan uang kepada Ketua;
Bagian Ketujuh
Bidang Advokasi, Informasi dan Komunikasi
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

Bidang Advokasi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan;
- b. melaksanakan penyuluhan;
- c. menyelenggarakan kehumasan;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan latihan;
- e. membantu dalam penyediaan data dan informasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Bagian Kedelapan
Bidang Pendampingan dan Layanan
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Pendampingan dan Layanan mempunyai tugas :
- a. menerima pengaduan bagi korban kekerasan perempuan dan anak;
- b. menangani penyelesaian permasalahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. memberikan pelayanan kesehatan (medis dan medikolegal) di rumah sakit / puskesmas;
- d. menyiapkan administrasi rujukan / keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. memberikan pelayanan rehabilitasi social (layanan psikossosial) dan bimbingan rohani (konseling);
- f. mengupayakan pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak akibat korban kekerasan serta pemberdayaannya;
- g. memberikan bantuan hukum;
- h. mengajukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur ke Aparat Penegak Hukum;
- i. mengupayakan pemulangan dan reintegrasi social.
Bagian Kesembilan Bidang Pembinaan
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

Bidang Pembinaan mempunyai tugas :
- a. memberikan pelatihan kemandirian bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan penguatan korban baik dari aspek psikologis, spiritual, intelektual maupun ekonomis;
- c. mengajukan pendidikan non formal bagi perempuan dan anak ke Dinas Pendidikan.
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bidang-bidang bertanggungjawab langsung pada ketua.
- (2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, P2TP2A menyusun prosedur standart operasional yang ditanda tangani oleh ketua.
Bagian Kesepuluh Unit Reaksi Cepat (URC)
BAB VI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

Unit Reaksi Cepat mempunyai tugas :
Tugas rutin:
1. melaksanakan Patroli dari rumah ke rumah di lingkungan desa dan kelurahan yang menjadi wilayah keijanya;
2. melaksanakan Penyuluhan bagi generasi muda di sekolahsekolah serta penyuluhan bagi masyarakat di kantor desa dan kelurahan.
3. Mengadakan kegiatan promotif dan preventif terkait perlindungan dan pembinaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Tugas Insidentil :
1. memberikan layanan langsung terhadap korban tindak kekerasan yang sudah dilaporkan ke P2TP2A / URC untuk penanganan awal di puskesmas terdekat.
2. Untuk penanganan lanjutan URC membawa ke rumah sakit yang berkompeten.
3. Memberikan layanan langsung kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemukan pada saat patroli dilaksanakan.
BAB VII - KEPENGURUSAN
Pasal 18

- (1) P2TP2A ini terdiri dari unsur instansi pemerintah / SKPD yang terkait / lembaga / organisasi peduli perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (2) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan URC di angkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - TATA KERJA
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi / organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 20

Segala biaya penyelenggaraan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara dan sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di lima puluh pada tanggal, \3 &gt; yv . vd \ 2o\ fe&gt;
BUPATI BATU BARA,
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal, \3 Juni
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR luj
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RAH3VLAD SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR
:
3a
TANGGAL :
M xc&gt; ( s Juni
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BATU BARA
UNIT REAKSI CEPAT (URC)
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR
: n
TANGGAL :
\l ys * \ Oo\ ( &gt;
STRUKTUR ORGANISASI UNIT REAKSI CEPAT (URC)
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK