Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 22 Tahun 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPA'l'l KO'l'AWANlNGlN BANA'l' PNOVlNSl KALlMAN'l'AN 'l'ENGAH
PENA'l'UNAN BUPA'l'l KO'l'AWANlNGlN BANA'l'
NOMON 3 'l'AHUN 2016
'l'EN'l'AN G
'l'A'l'A CANA PEMHAGlAN DAN PENE'l'APAN NlNClAN DANA DESA SE'l'lAP DESA KABUPA'l'EN KO'l'AWARlNGlN BANA'l' 'l'AHUN ANGGANAN 2016
DENGAN NAHMA'l''l'UHAN YANG MAHA ESA
BUPA'l'l KO'l'AWANlNGlN HANA'!',
a. bahwa berclasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015~ tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dim.aksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016
1. Undang-Undang Nomor 27 'l'ahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 'l'ahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 'l'ahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 'l'ahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggarnn Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 'l'ahun 2014 tentang JJana JJesa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
7. Peraturan Menteri JJesa, Pembangunan JJaerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 T~ntang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
10. Peraturan JJaerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah KabupatenKotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHON ANGGARAN 2016
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa · di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 6

Penghitungan · alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
W = [(0,25 x Zl) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDkab - ADkab)
Keterangan:
- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di kabupaten Kotawaringin Barat
- Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
Z2
- = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Z4 = rasio 1KG setiap Desa terhadap total 1KG Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
- DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 8

- ( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada bupati.
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 9

- Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:
- (1) a. pembangunan desa ; dan b. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- e. pembangunan dan pengembangan saranaprasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terutama untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain melalui :
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; yang Desa atau
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Bela jar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PELAPORAN
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 12

- ( 1) Kepala Des a dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 13

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - SANKS!
Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I dalam hal:
- a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap III dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
BAB VI - SANKS!
Pasal 16

Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa akhir tahun lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2017 akan dilakukan penundaan dengan ketentuan:
- a. Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumya.
- b. Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- c. Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaanya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- d. Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
BAB VI - SANKS!
Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
BAMBANG PURWANTO
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
MASRADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR
,•, I
| KBCAMATAII DBSA | PAGU DAIIA DBSA PBR- DB&A, ' . |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | :, 3 ., |
| 9 Tempayung | 627.666.000,00 |
| 10 Baboal Baboti | 644.778.000,00 |
| 11 Sumber Mukti | 626.630.000,00 |
| 12 Suka Makmur | 614.005.000,00 |
| 13 lpuh Barnrun Java | 622.124.000,00 |
| 14 Palih Baru | 619.706.000,00 |
| 15 Sagu Suka Mulya | 632.990.000,00 |
| Sub Total | |
| Keeamatan Arut Utara | 9.321.089.000,00 |
| 1 NangaMua | 671.350.000,00 |
| 2 Sukarami 3 Gandis 4 | |
| | 630.044.000,00 |
| | 626.859.000,00 |
| Kerabu 5 | 618.931.000,00 |
| Sambi Penvombaan | 638.710.000,00 |
| 6 | 618.085.000,00 |
| 7 Pandau | 608.046.000,00 |
| 8 Riam | 613.957.000,00 |
| 9 Panahan 10 Sungai Dau | 606.041.000,00 628.670.000,00 |
| Sub Total | 6.260.693.000,00 |
| Kee. Pangkalan Lada 1 Pandu Saniava 2 Pangkalan Tiga | 700.475.000,00 648.300.000,00 |
| 3 Lada Mandala Java | 718.055.000,00 |
| 4 Makarti Jaya Sumber Agung | 619.214.000,00 |
| 5 | 665.551.000,00 |
| 6 Purbasari | 709.085.000,00 |
| 7 Sungai Rangit Jaya | 687.800.000,00 |
| 8 Pangkalan Dewa | 649.101.000,00 |
| 9 Kadipi Atas 10 Pangkalan Durin | 621.130.000,00 656.230.000,00 |
| 11 Sungai Melawen | |
| Sub Total Kee. Pangkalan Banteng | 684.395.000,00 7.359.336.000,00 |
| 1 Pangkalan Banteng | 620.910.000,00 |
| KebunAgung | 673.018.000,00 |
| 2 Karang Mulya 3 Sidomulyo | 631.920.000,00 |
| 4 | 625.977.000,00 |
| 5 Marga Mulva | 609.476.000,00 |
| 6 AminJaya | 704.259.000,00 |
| 7 Arga Mulya | 638.573.000,00 |
| 8 MulvaJadi | 630.744.000,00 |
| 9 Natai Kerbau | 636.047.000,00 |
| Simpang Berambai | |
| Sungai Hiiau | |
| Sungai Bengkuang | |
| Sungai Kuning | |
| Sungai | 615.534.000,00 |
| Pulau | |
| 15 | |
| | 664.021.000,00 |
| 14 Sungai Pakit | |
| | 659.773.000,00 |
| 13 | |
| | 641.639.000,00 |
| 12 | |
| | 656.489.000,00 |
| 11 | |
| | 628.008.000,00 |
| 10 | |
| | 618.058.000,00 | |
|-----------------|-------------------|----|
| Berambai Makmur | 617.598.000,00 | 17 |
| Sub Total | 10.872.044.000,00 | |
| TOTAL | 52.549.903.000,00 | |
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
BAMBANG PURWANTO
I
I'
.,
1"1-
LAMPIRAKII PERATURAK BUPA11 KOTAWARllfGllf BARAT ~:.:&gt;l:.o 3 TAHUJf 2016 TATA CARA PEMBAGIAlf DAlf PElfETAPAlf RllfCIAlf DANA DESA 8JtTlAP DESA KABUPA'!Elf KOTAWARllfGllf BARAT TAHUJf AlfGGARAK 2016
LAPORAK REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP ······· TAHUN ANGGARAK 2016 PEMERll'fTAH DESA ... . KECAMATAN ···········
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Pagu Dana Desa Rp ... .
| KODE REKElffllG | URAIAN | NOMORDAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2DI | JOMLAB PENERIMAAN (DEBET) Rp. | JOMLAB PENGELUARAN (KREDIT) Rp. | BALDO | KET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| | 2 | 3 | 4 | II | Rp. 6• 4.5 | 7 |
| 1.2 1.2.1 ::u 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 1. 2. | PENDAPATAN Pendapa.tan Transfer • TAHAP PERTAMA -TAHAPKEDUA - TAHAPKETIGA BELANJA BANTUAN KE DESA ... Bfdang PenyeZ.nggaraan Pe~rlntahan Kegiatan.••..•..•••...•.••••.•.•••..•...••. Kegiatan... dst ... BfdangPelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan.••...•...••...••...•. Kegiatan..•••••.••••••••••••••.•.••••••••••••••• dst •... BfdangPemhrdayaan Jlaayarakat Kegiatan.•.••.••.•..••••••.••.•.•••••...••.••.•. Kegiatan... dst ... Bfdang Pembfnaan Jremasyanzkatan Kegiatan... Kegiatan••..•••••••••.•••.••••.••.••••.••••..•.• dst ... JUJILAH | | | | Ro... | |
Keterangan
- SP2D penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa
BENDAHARA DESA ... .
(
)
...
Disetujui oleh, KEPAIA DESA ... .
(
...
)
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
~
| Kecamatan / De• | DBH PAJAKDAERAH | DBH RETRIBUSI DAERAH | JUMLAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| :I | 3 | 4 | s | 6 |
| Kee. Panpalan Banteng | 29.239.000 00 | 10.715.300 00 | 39.954.300 00 | |
| l Pamzkalan Bantenu 2 Karaniz Mulva | 59.386.200 00 | 21.763.400 00 | 81.149.600 00 | |
| 3 KebunA,mm, | 46.441.800 00 | 17.019.700 00 | 63.461.500 00 | |
| 4 Sldoni\llvo | 38.156.800 00 | 13.983;400 00 | 52.140.200 00 | |
| 5 M 0 =aMulva | 39.575.600 00 | 14.503.400 00 | 54.079.000 00 | |
| 6 AmlnJava | 30.603.000 00 | 11.215.100 00 | 41.818.100 00 | |
| 7 Aroa Mulva | 38.609.400 00 | 14.149.300 00 | 52.758.700 00 | |
| 8 MulvaJadl | 33.009.700 00 | 12.097.100 00 | 45.106.800 00 | |
| 9 Natal Kerbau | 31.517.400 00 | 11.550.300 00 | 43.067.700 43.343.500 00 | 00 |
| 10 Simnano Berambai | 31.719.300 00 | 11.624.200 00 | | |
| 11 Sun<Zai Hllau | 32.976.600 00 | 12.085.000 00 | 45.061.600 00 | |
| 12 Snnoai Bemzlo.umo | 30.281.900 00 | 11.097.500 00 | 41.379.400 00 | |
| 13 Sunoal Kunlniz | 24.111.800 00 | 8.836.300 00 | 32.948.100 00 | |
| 14 Suni,ai Paklt | 29.909.800 00 | 10.961.100 00 | 40.870.900 00 | |
| 15 Sunizai Pulau | 24. 111.800 00 | 8.836.300 00 | 32.948.100 00 | |
| 16 Karaniz Sari | 24. 111.800 00 | 8.836.300 00 | 32.948.100 00 | |
| 17 Berambai Makmur | 24.111.800 00 | 8.836.300 00 | 32.948.100 00 | |
| Jumlah | 56T.8T3.T00,00 | 208.ll0.000,00 | TTS.983.T00,00 | |
| | 3.255.095.T00,00 | l.192.902.600,00 | 4.44T.998.300,00 | |
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
BAJIBANG PURWANTO
.,
| | | ALOKASI DAKADNA(ADD) | ALOKASI DAKADNA(ADD) | ALOKASI DAKADNA(ADD) | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| IIO | KNamataa / DNa | ADD IIIRIIIAI, | ADD • PROPOR8101'AL | JUIILAII | KBTB1tA1fGAK |
| l | 3 | a | (4 | IS | 6 |
| 5. Kee. p---•-•~.. Lada | 5. Kee. p---•-•~.. Lada | 5. Kee. p---•-•~.. Lada | 5. Kee. p---•-•~.. Lada | 5. Kee. p---•-•~.. Lada | |
| | Pandu Sanjaya | 540.731.700 00 | 1.238.502.200,00 | 1.779.233.900,00 | |
| 1 ! 2 | Pangkalan Tiga | 540.731.700,00 | 338.258.100,00 | 878.989.800,00 | |
| 3 | Lada Mandala Java | 540.731.700,00 | 489.494.000,00 | 1.030.225.700,00 | |
| 4 | Makarti Java | 540.731.700,00 | 214.199.400,00 | 754.931.100,00 | |
| 5 | Sumber A1Z1mg | 540.731.700,00 | 533.333.600,00 | 1.074.065.300,00 | |
| 6 | Purbasari | 540.731.700,00 | 438.090.500 00 | 978.822.200,00 | |
| 7 | Sungai Ran2it Jaya | 540.731.700,00 | 392.366.200,00 | 933.097.900,00 | |
| 8 | Pangkalan Dewa | 540.731.700.00 | 323.298.600,00 | 864.030.300,00 | |
| 9 | KadipiAtas | 540.731.700,00 | 187.753.100,00 | 728.484.800,00 | |
| 10 | PanfZkalan Durin | 540.731.700,00 | 272.140.500,00 | 812.872.200,00 | |
| 11 | Sungai Melawen | 540.731.700,00 | 499.403.800,00 | 1.040.135.500,00 | |
| | Jumlah | 5.948.048.700,00 | 4.926.840.000,00 | 10.874.BBB.700,00 | |
| 6. Kee. PanglraJan Banteng | 6. Kee. PanglraJan Banteng | 6. Kee. PanglraJan Banteng | 6. Kee. PanglraJan Banteng | 6. Kee. PanglraJan Banteng | |
| 1 | Pangkalan Banteni;i: | 540.731.700,00 | 742.919.200,00 | 1.283.650.900,00 | |
| 2 | Karang Mulya | 540.731.700,00 | 406.156.700,00 | 946.888.400,00 | |
| 3 | Kebun AfZllng | 540.731.700,00 | 358.148.100 00 | 898.879.800,00 | |
| 4 | Sidomulyo | 540.731.700,00 | 358.791.900,00 | 899.523.600,00 | |
| 5 | Marga Mulva | 540.731.700.00 | 289.276.200,00 | 830.007.900,00 | |
| 6 | Amin Java | 540.731.700,00 | 532.934.900 00 | 1.073.666.600,00 | |
| 7 | ArgaMulva | 540.731.700,00 | 464.979.300,00 | 1.005.711.000,00 | |
| 8 | MulyaJadi | 540.731.700,00 | 258.713.500,00 | 799.445.200,00 | |
| 9 | Natai Kerbau | 540.731.700 00 | 243.942.000,00 | 784.673.700,00 | |
| 10 | Simpang Berambai | 540.731.700 00 | 293.961.200,00 | 834.692.900,00 | |
| 11 | Sungai Hiiau | 540.731.700 00 | 279.874.100,00 | 820.605.800,00 | |
| 12 | Sungai Bengkuang | 540.731.700,00 | 423.608.500,00 | 964.340.200,00 | |
| 13 | Sungai Kuning | 540.731.700,00 | 198.609.200,00 | 739.340.900,00 | |
| 14 | Sungai Pakit | 540.731.700,00 | 393.183.200,00 | 933.914.900,00 | |
| 15 | Sungai Pulau | 540.731.700,00 | 223.521.700,00 | 764.253.400,00 | |
| | 16 Karang Sari | 540.731.700,00 | 181.573.900,00 | 722.305.600,00 | |
| 17 | Berambai Makmur | 540.731.700,00 | 186.378.600,00 | 727.110.300,00 | |
| | Jumlah | 9.192.438.900,00 | 5.836.572.200,00 | 15.029.011.100,00 | |
| | Total | 43.799,267.700,00 | 29,199.516.700,00 | 72.998.784.400,00 | |
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
~
BAMBANG PURWANTO