UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1968
Tentang TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968
Berlaku: 13 tahun 1967
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR8TAHUN1969 TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1968 menunjukkan perkembangan yang dalam beberapa hal tidak sesuai dengan perkiraan yang dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan guna lebih memperkokoh landasan bagi pembangunan, maka dianggap perlu untuk menambah dan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968;
- c. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang.
- 1. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Pasal 5 Undang-undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 33).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Menetapkan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
- Undang-unang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968.
N/A
Pasal 1

.
- (1). Pendapatan Negara tahun 1968 diperkirakan bertambah dengan Rp. 55.335.000.000,- yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Routine sebesar Rp. 52.510.000.000,-.
- b. Pendapatan Pembangunan sebesar Rp. 2.825.000.000,-.
- (2). Perincian Pendapatan Tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b masing-masing dimuat dalam Lampiran I dan II Undangundang ini.
N/A
Pasal 2

.
- (1). Anggaran Belanja Negara tahun 1968 ditambah dengan Rp. 55.375.711.800,- yang terdiri dari:
- a. Anggaran Belanja Routine sebesar Rp. 52.510.463.800,-
- b. Anggaran Belanja Pembangunan sebesar Rp. 2.865.248.000,-
- (2). Perincian pengeluaran tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b, masing-masing dimuat dalam Lampiran III dan IV Undangundang.
N/A
Pasal 3

.
Ketentuan-ketetuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 4

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1968.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan ...
REPUBLIK INDONESIA
pada tanggal 5 Juli 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia
ALAMSJAH.
Major Jenderal T.N.I.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1969. Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

.
.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG