Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 9 Mei 2012
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI
Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk bagi para petani dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, serta untuk mendukung ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu mengatur alokasi kebutuhan dan penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 4/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Pupuk;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/SR-140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
4. Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;
5. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang;
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu
9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
12. Produsen adalah produsen pupuk yang memproduksi dan/atau mengadakan Pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri;
13. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor;
14. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan;
15. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen;
16. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor;
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten dibentuk oleh Bupati.
BAB II - PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;
- (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan per bulan pada 24 (dua puluh empat) Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi menurut Jenis dan Jumlahnya, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Koordinator Penyuluh setempat yang disusun dan diajukan berdasarkan rencana tanam per bulan dari kecamatan baik Jenis dan Jumlahnya.
BAB III - ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah/kecamatan terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3), dapat dipenuhi realokasi antar wilayah/kecamatan;
- (2) Realokasi antar wilayah/kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Banyuwangi berdasarkan rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banyuwangi, sambil menunggu penetapan oleh Bupati Banyuwangi guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
BAB III - ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan di Kabupaten Banyuwangi pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KPPP Kabupaten Banyuwangi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen;
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik.
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:
'PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH' Barang Dalam Pengawasan
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya yang telah disusun menjadi rencana tanam kecamatan dan dengan menyesuaikan alokasi dari pemerintah;
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah sesuai dengan alokasi dari pemerintah;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pendataan RDKK di wilayahnya oleh petugas teknis pertanian, yang dijadikan rencana tanam untuk menentukan kebutuhan pupuk dan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh petugas teknis pertanian;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas dari KPPP di Kabupaten Banyuwangi.
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea seharga
Rp 1.800,00 per kg;
- b. Pupuk SP-36 seharga
Rp 2.000,00 per kg;
- c. Pupuk ZA seharga
Rp 1.400,00 per kg;
- d. Pupuk NPK seharga
Rp 2.300,00 per kg;
- e. Pupuk Organik seharga
Rp 500,00 per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea
: 50 kg;
- b. Pupuk SP-36
: 50 kg;
- c. Pupuk ZA
: 50 kg;
- d.
- Pupuk NPK
: 50 kg atau 20 kg;
- e.
- Pupuk Organik
: 40 kg.
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan monitoring terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banyuwangi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tersebut dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas teknis pertanian.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banyuwangi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Banyuwangi;
- (2) Laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tersebut.
BAB VI
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 Mei 2012
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 Mei 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
Ttd.
Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 13/E
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi daerah harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- b. bahwa pembangunan suatu kawasan yang memiliki aktifitas tinggi akan mempengaruhi kinerja lalu lintas disekitarnya, akibat adanya peningkatan volume lalu lintas dan pejalan kaki, kebutuhan ruang parkir, konflik lalu lintas di ruas dan simpang jalan, dan akibat-akibat lainnya sehingga dapat menimbulkan kemacetan, hambatan, antrian dan kerawanan lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 ten tang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1Tahun2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-20132 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40 );
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
5. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/ atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan atau lokasi
..
8. Tim evaluasi adalah adalah tim yang memenuhi persyaratan untuk menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata› rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ a tau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Kapasitas didefenisikan sebagai jumlah maksimum kendaraan yan&amp; melewati segmen ruas tertentu atau lajur tertentu selama periode waktu tertentu dalam kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
15. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan · fasilitas pendukung.
16. Pemrakarsa adalah pengembang atau pembangun baik berupa perorangan atau badan yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/ atau infrastruktur.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari pelaksanaan Studi Andalalin adalah untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu pengembang dan/ atau pengoperasian kawasan terhadap lalu lintas disekitarnya.
- (2) Tujuan dilakukan Andalalin adalah untuk :
- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/ atau pengoperasian kawasan
- b. menentukan bentuk peningkatan/ perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru maupun pengoperasian kawasan;
- c. menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta altematif peningkatan/ perbaikan;
- d. mengindentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
••
BAB III - PELAKSANAAN ANDALALIN
Pasal 3

- ( 1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
BAB III - PELAKSANAAN ANDALALIN
Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa bangunan untuk:
- a. pusat perbelanjaan (malij;
- b. pusat pertokoan;
- c. kegiatan perkantoran;
- d. kegiatan industri;
- e. pergudangan;
- f. fasilitas pendidikan;
- g. pusat kesehatan;
- h. pusat perbankan;
- i. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- J. gedung pertemuan;
- k. hotel dan sejenisnya;
- I. fasilitas olah raga (indoor atau out door); dan/atau
- m. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen;
- c. asrama; dan/ atau
- d. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
- a. akses ke dan darijalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum;
- h. infrastruktur lainnya yang menimbulkan Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas.
- (4) Ukuran Minimal peruntukan lahan yang dilakukan penyusunan dokumen Andalalin adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Dibawah ukuran minimal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan penyusunan dokumen Andalalin.
BAB IV - PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 5

- ( 1) Andalalin dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli di bidang transportasi dan/ atau manajemen rekayasa lalu lintas untuk menyusun dokumen Andalalin.
- (3) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.
BAB IV - PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 6

- (1) Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pemrakarsa untuk memperoleh:
- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
BAB IV - PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 7

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pemrakarsa dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
BAB VI - PROSEDUR DAN MEKANISME ANDALALIN
Pasal 8

- ( 1) Pemrakarsa menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan kepada W alikota melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi dokumen hasil Andalalin.
- (3) Dalam hal dokumen hasil Andalalin memenuhi persyaratan dan/ atau kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Andalalin.
- (4) Tim evaluasi dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta kehadiran pemrakarsa untuk memberikan penjelasan.
- (5) Dalam hal dokumen hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan. Tim Evaluasi menyampaikan konsep surat persetujuan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikeluarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (7) W alikota dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Dinas.
- (8) Sebelum Walikota memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemrakarsa wajib membuat surat pemyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (9) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus ditandatangani pemilik, direktur atau pimpinan cabang dari pemrakarsa.
- (10) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
BAB VI - PROSEDUR DAN MEKANISME ANDALALIN
Pasal 9

- (1) Dalam hal dokumen hasil Andalalin tidak memenuhi persyaratan dan/atau kelengkapan administrasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Dinas mengembalikan dokumen hasil Andalalin kepada pemrakarsa melalui surat Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal dokumen hasil Andalalin tidak memenuhi persyaratan secara teknis, Ketua Tim Evaluasi mengembalikan dokumen hasil Andalalin secara tertulis kepada pemrakarsa untuk disempumakan.
- (3) Pemrakarsa diberi kesempatan untuk menyempumakan dan menyampaikan kembali dokumen basil Andalalin dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
.
'
- (4) Dalam bal pemrakarsa tidak mengembalikan dokumen basil Andalalin dalam waktu 15 (lima belas) bari kerja, Walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat penolakan dokumen hasil Andalalin kepada pemrakarsa.
BAB VI - PROSEDUR DAN MEKANISME ANDALALIN
Pasal 10

Dalam rangka penilaian dokumen basil Andalalin dapat dilakukan peninjauan lapangan.
BAB VII - TIM EVALUASI DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 11

- (1) Untuk melakukan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin terdiri atas unsur:
- a. instansi yang bertanggungjawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. instansi yang bertanggungjawab di bidang jalan;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. Instansi Terkait.
- (3) Tim evaluasi mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terbadap basil analisis dampak lalu lintas; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam basil analisis dampak lalu lintas.
BAB VIII - PERSYARATAN PERSETUJUAN ANDALALIN
Pasal 12

Untuk memperoleb persetujuan dokumen basil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pemrakarsa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. foto kopi KTP;
- b. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
- c. surat kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. foto kopi Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi;
- e. gambar rencana/ denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
- f. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
- g. surat penugasan tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen basil Andalalin;
- h. surat pernyataan dari tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya.
BAB VIII - EVALUASI
Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin.dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada W alikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Walikota dapat memberikan kewajiban› kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - EVALUASI
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh W alikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
SANKS I
BAB VIII - EVALUASI
Pasal 15

- (1) Setiap pemrakarsa yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pembatalan izin; dan/ atau
- e. pencabutan izin.
- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemrakarsa tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan, pemrakarsa tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibatalkan atau dicabut.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 24 November 2014 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 24 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 25
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
Lampiran I
Peraturan Walikota. Singkawang
Nomor
: 25 Tahun 2014
Tanggal : 24 November 2014
UKURAN MINIMAL PERUNTUKAN LAHAN YANG WAJIB MELAKUKAN ANDALALIN
| No | •... •. Jenis Rencana Pembangwiail •• . . . .• . | Ukuran Minimal. • . ' |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pusat Kegiatan | 1. Pusat Kegiatan | |
| a. Kegiatan Perdagangan | a. Kegiatan Perdagangan | |
| Pusat perbelanjaan/ritail | Pusat perbelanjaan/ritail | |
| | | 500 m2 luas lantai bangunan |
| Kegiatan Perkantoran | Kegiatan Perkantoran | 1000 m2luas lantai bangunan |
| Kegiatan Industri | Kegiatan Industri | |
| | Industri dan pergudangan | 2500 m2 luas lantai bangunan |
| Fasilitas Pendidikan | Fasilitas Pendidikan | |
| 1). Sekolah/universitas | 500 siswa | |
| 2). | Lembaga kursus | Bangunan dengan 50 siswa/waktu |
| e. Fasilitas Pelayanan Umum | e. Fasilitas Pelayanan Umum | |
| 1). Rumah | sakit | 50 tempat tidur |
| 2). | Klinik bersama | 10 ruang praktek dokter |
| 3). | Perbankan | 500 m2 luas lantai bangunan |
| f. Kegiatan Lain | f. Kegiatan Lain | |
| 1). | SPBU | wajib |
| 2). | Hotel/penginapan | 50kamar |
| 3). | Hotel / Penginapan dengan tempat pertemuan | Wajib |
| 4). | Stadion Olah Raga | Wajib |
| 5). | Restauran | 100 tempat duduk |
| 2. Permukiman | 2. Permukiman | |
| a. Perumahan dan Permukiman | a. Perumahan dan Permukiman | |
| 1). | Perumahan sederhana | 150 unit |
| 2). | Perumahan menengah-atas | 50 unit |
| b. Rumah Susun dan Apartemen | b. Rumah Susun dan Apartemen | |
| 1). | Rumah susun sederhana | 100 unit |
| 2). | Apartemen | 50 unit |
| c. Permukiman lain | c. Permukiman lain | |
| | Ruko | Luas Lantai keseluruhan 2ooom2 |
| 3. Infrastruktur | 3. Infrastruktur | |
| Infrastruktur | Infrastruktur | |
| 1). Akses ke dan dari | jalan tol | Wajib |
| 2). | Pelabuhan | Wajib |
| 3). | Bandar udara | Wajib |
| 4). | Terminal | Wajib |
| 5). | Stasiun kereta api | Wajib |
| 6). | Pool kendaraan | Wajib |
| 7). | Fasilitas parkir untukumum | Wajib |
| b. Infrastruktur Lainnya | b. Infrastruktur Lainnya | |
| 1). | Bengkel kendaraan bermotor | 2000 m2 luas lantai bangunan |
| Pencucian mobil | 2000 m 2 luas lantai bangunan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bangunan lainnya : | Bangunan lainnya : |
| Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila temyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan•(kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya. | Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila temyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan•(kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya. |
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundangcundangan,
Lampiran II
Peraturan W alikota Singkawang
Nomor
: 25 Tahun 2014
Tanggal : 24 November 2014
FORMULIR PERMOHONAN PENILAIAN STUDI ANDALALIN
Nomor:
Singkawang, Kepada Yth. Walikota Singkawang Cq. Kepala Dishubkominfo Di-
SINGKAWANG
Dengan Hormat,
Dengan ini, kami sampaikan bahwa Studi ANDALAIN Pembangunan
... yang berada di Jalan ...
Kelurahan
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . .
Kecamatan . . . . . . . . . . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . .
Ko ta Singkawang telah selesai kami susun dan selanjutnya mohon untuk dinilai guna mendapatkan Rekomendasi ANDALALIN dari Bapak W alikota Singkawang. Sebagai bahan penilaian kami lampirkan Dokumen ANDALALIN sebanyak 7 (tujuh) buku.
Demikian surat permohonan lmmi buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Hormat Kami, Pemohon
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK
Kep~la
Salinan Sesuai dengan Aslinya Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
.
.
Lampiran III :
Peraturan W alikota Singkawang
Nomor
: 25 Tahun 2014
Tanggal
: 24 November 2014
BERITA ACARA PENILAIAN DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)
,
Pada hari ini : ________________ , tanggal : ________________ , bulan : ________________ , tahun : ..•.•...••.
bertempat di ... .
Kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim evaluasi Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan ... di jalan
. .
. .
. .
. . . . . . . . . . . . . Kelurahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan Singkawang ... .
Ko ta Singkawang oleh ... .
Tim evaluasi Kelengkapan Dokumen ANDALALIN :
| No | Nama | Instansi | Kedudukan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| 1 | NIP... | | | |
| 2 | NIP. ... . | | | |
| 3 | NIP... | | | |
| 4 | NIP... | | | |
| 5 | NIP... | | | |
| 6 | NIP... | | | |
| 7 | ··~································· NIP. ... . | | | |
Telah mengadakan pemeriksaan, penelitian dan Penilaian bersama-sama atas
kelengkapan
Dokumen
Analisa
Dampak
Lalu
Lintas
(ANDALALIN)
Pembangunan ... di jalan ... Kelurahan ... .
Kecamatan Singkawang ... Ko ta Singkawang oleh ... .
Saran clan arahan yang perlu di perhatikan oleh pengembang :
a...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1::&gt;. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
... dst.
Dari basil pengarahan clan pemeriksaan, pihak pemrakarsa atau penanggung jawab usaha clan/ atau kegiatan menyatakan bahwa ;
c.
. ...
. dst.
Demikian Berita Acara ini dibuat, dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pemrakarsa Usaha dan/ atau kegiatan
A.n. Tim evaluasi Dokumen ANDALALIN
...
NIP ... .
Mengetahui :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO KOTA SINGKAWANG
.•••...•••••.•...•.••...•...
Pembina ... .
NIP ... .
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISBAK
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,