PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 24 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BERITA DAERAH .. KABUPATEN NIAS. SELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR: · 35.TAHUN 2011
TENT ANG·
KEPADA PEGAWAi KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS . KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG-MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dibidang perlzinan dan non perizinan diperlukan upaya pernberian pelayanan prima sebagai wujud '"1l. tanggung jawab terhadap kepentirroan masyarakat pada urnurnnya:
- b. bahwa · untuk mernotlvasl pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan dalam upaya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat perlu diberikan insentif khusus sebaqaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 lentang Pedoman Orqanisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pemberian lnsentif Khusus Kepada Pegawai Kantor. Pelayanan Perizinan Terpacu Kabupaten Nias Selatan.
1.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentt:kan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4272);
,, i.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepUblik lndonesiaNomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor · 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia\_Nomor4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Oaerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan · Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara· I
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara· I
i
Menetapkan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Oaerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Se Iatan;
21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Selatan;
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS KEPADA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN NIAS SELATAN.
N/A
Pasal 1

· Memberikan lnsentif Khusus kepada Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
lnsentif Khusus sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini diberikan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor
Rp. 1.000.000,- I bulan
Rp. 700.000,- /bulan
- b. Kepala Sub Bagian I Seksi
- c. Staf
Rp. 1.500.000,- I bulan
N/A
Pasal 3

lnsentif Khusus diberikan kepada Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan berdasarkan masa k · kt"f d. K erja a 1 1 antor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Se Iatan.
Masa kerja akti.f sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, dibuktikan dengan Surat Keterangan Akt1f yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwewenang.
.1 ·· Diundangkan di Teluk Dalam : ' tanggal 4 November 2011
RETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN;
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2011
Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Pos Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.
Pasal6
Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2011
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan
di Teluk Dalam 2 November 2011
pada tanggal
BUPATI NIAS SELATAN, ttd.
IDEALISMAN DACHI
·
·
l
I
.
~
.::
·•.
-3
1
'
i
:
Diundangkan di Teluk Dalam ' tanggal 4 November 2011
.
. .= Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd.
'· ASA' ARO LAIA
-
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2011
, SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,
, . KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,
·.
. : FIRMAN IAWA, SH ·. PENATA Tk. I NIP. 19720222 200112 1 004
Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Pos Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.
Pasal6
Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2011
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Oitetapkan di Teluk Oalam pada tanggal 2 November 2011
BUPATI NIAS SELATAN,
IDEALISMAN DACHI
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada program kerja sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas, dan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- d. penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya di lingkup kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- e. penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen; dan
- h. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan egoverment.
- (3) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (2), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian Dinas;
- b. membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian Dinas;
- c. memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian Dinas;
- d. mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian Dinas;
- e. mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang perencanaan.
- (4) Kepala sub bagian perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan perencanaan Dinas;
- b. menyusun laporan standar pelayan minimal bagi Perangkat Daerah pengampu;
- c. membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, penyusunan dokumen rencana kerja anggaran/dokumen pelaksana anggaran, rencana kerja perubahan anggaran/dokumen pelaksana perubahan anggaran, fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. menyusun usulan, perbaikan, dan perubahan anggaran kegiatan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, penyusunan dokumen rencana kerja anggaran/dokumen pelaksana anggaran, rencana kerja perubahan anggaran/dokumen pelaksana perubahan anggaran, fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan kinerja instansi pemerintah;
- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan egoverment;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait perencanaan dengan sub bagian perencanaan;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan, yang meliputi monitoring dan evaluasi, laporan kinerja intansi pemerintah, fasilitasi perencanaan, e-reporting, riviu penyerapan anggaran, dan data pembangunan Perangkat Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang keuangan.
- (4) Kepala sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan keuangan Dinas;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan, yang meliputi pencatatan, pembukuan, pencairan, pengajuan surat perintah membayar uang persediaan, ganti uang, tambah uang, belanja langung bendahara, belanja langsung pihak ketiga dan ganti uang nihil, cash opname serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan, yang meliputi pencatatan, pembukuan, pencairan, pengajuan surat perintah membayar uang persediaan, ganti uang, tambah uang, belanja langung bendahara, belanja langsung pihak ketiga dan ganti uang nihil, cash opname serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan, yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan cash opname ; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian.
- (4) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, organisasi ,dan tata laksana Dinas;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum, yang meliputi surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah Dinas, inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan Dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi Dinas dan stock ;
- c. membimbing pelaksanaan kegiatan Kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah Dinas, inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan Dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi Dinas dan stock ;
- d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian, yang meliputi mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, daftar usulan penetapan nilai angka kredit, penetapan nilai angka kredit, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepegawaian, bezetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pensiun pegawai;
- e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum, yang meliputi surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah Dinas, inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan Dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi Dinas dan stock opname ;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas umum dan kepegawaian;
- g. melaksanakan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pasal 10
- (1) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala bidang.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4
Pasal 11

- (1) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Kepala bidang pelayanan pendaftaran peduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. penyiapan rencana dan program kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. penyiapan pengendalian bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan program bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pengelolaan administrasi bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; dan
- g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk.
- (3) Kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas:
- a. merumuskan program bidang pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi pelayanan indentitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk;
- b. membagi tugas program bidang pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi pelayanan indentitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk;
- c. memberi petunjuk program bidang pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi pelayanan indentitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk;
- d. mengatur program bidang pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi pelayanan indentitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk;
- e. mengevaluasi kegiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi pelayanan indentitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Identitas Penduduk Pasal 12
- (1) Seksi identitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Seksi identitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi identitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan indentitas penduduk.
- (4) Kepala seksi identitas penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi identitas penduduk;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi identitas penduduk meliputi pendaftaran orang asing, penerbitan surat keterangan tempat tinggal untuk penduduk orang asing tinggal terbatas dan penerbitan kartu identitas orang asing, kartu keluarga, kartu tanda penduduk untuk penduduk orang asing tinggal tetap;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi identitas penduduk meliputi pendaftaran orang asing, penerbitan surat keterangan tempat tinggal untuk penduduk orang asing tinggal terbatas dan penerbitan kartu identitas orang asing, kartu keluarga, kartu tanda penduduk untuk penduduk orang asing tinggal tetap;
- d. menyusun prosedur dan persyaratan pendaftaran penerbitan dokumen penduduk warga negara Indoensia dan penduduk orang asing;
- e. melaksanakan pemeriksaan kepemilikan identitas kependudukan;
- f. melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam pembuatan berita acara pelanggaran peraturan Daerah kependudukan dan pengajuan pengusutan ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memeriksa keabsahan dokumen kependudukan;
- h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan dengan instansi/lembaga lainnya terkait pendaftaran penduduk warga negara Indonesia dan penduduk orang asing;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Pindah Datang Penduduk Pasal 13
- (1) Seksi pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Seksi pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan pindah datang penduduk.
- (4) Kepala seksi pindah datang penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi pindah datang penduduk;
- b. melaksanakan penerbitan surat keterangan pindah keluar negeri dan surat keterangan datang dari luar negeri untuk warga negara Indonesia, penerbitan surat keterangan pindah dan surat keterangan datang untuk penduduk orang asing;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perpindahan penduduk;
- d. melaksanakan pemeliharaan arsip, penyusunan data, dan evaluasi;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Seksi pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pendataan penduduk.
- (4) Kepala seksi pendataan penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi pendataan penduduk;
- b. melaksanakan pendataan penduduk warga negara Indonesia dan penduduk orang asing, pendataan dan pendaftaran pengungsi, pendaftaran penduduk rentan, dan penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas bagi pengungsi dan penduduk rentan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pendataan penduduk warga negara Indonesia dan penduduk orang asing;
- d. melaksanakan pemeliharaan arsip, penyusunan data, dan evaluasi;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4
Pasal 15

- (1) Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala bidang.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4
Pasal 16

- (1) Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Kepala bidang pelayanan pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. penyiapan rencana dan program bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. penyiapan kegiatan bidang pelaksanaan pencatatan sipil;
- d. pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang pelaksanaan pencatatan sipil;
- e. pengelolaan administrasi kegiatan bidang pelaksanaan pencatatan sipil;
- (3) Kepala bidang pelayanan pencatatan sipil dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan perumusan kebijakan program bidang sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pencatatan sipil, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
- b. membagi tugas program bidang pelayanan pencatatan sipil memberi petunjuk program bidang;
- c. memberi petunjuk program bidang pelayanan pencatatan sipil;
- d. mengatur program bidang pelayanan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan pencatatan sipil, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan sipil, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Seksi kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi kelahiran.
- (3) Seksi kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan pencatatan kelahiran.
- (4) Kepala seksi kelahiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi kelahiran, yang meliputi pelayanan pencatatan kelahiran;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi kelahiran;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi kelahiran;
- d. menyusun dan melaksanakan sistem dan prosedur pencatatan kelahiran, pemeriksaan kelengkapan, keabsahan persyaratan penerbitan akta kelahiran, perubahan dan pembatalan akta kelahiran;
- e. melaksanakan penginformasian mutasi data pencatatan kelahiran;
- f. menyusun risalah penyerahterimaan berkas dokumen pencatatan kelahiran untuk pendokumentasian akta;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pencatatan kelahiran;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Perkawinan dan Perceraian Pasal 18
- (1) Seksi perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Seksi perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi perkawinan dan perceraian.
- (3) Seksi perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- (4) Kepala seksi perkawinan dan perceraian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian, yang meliputi pencatatan perkawinan dan kelahiran;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian;
- d. menyusun prosedur dan persyaratan untuk akta perkawinan dan akta perceraian;
- e. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, pencatatan dan keabsahan persyaratan penerbitan akta perkawinan, dan akta perceraian;
- f. mengesahkan surat keterangan kelahiran, perkawinan ditambah dengan lahir mati, dan keterangan belum kawin;
- g. menerbitkan akta perkawinan dan akta perceraian;
- h. melaksanakan penginformasian mutasi data pencatatan perkawinan dan perceraian;
- i. melaksanakan penyusunan risalah penyerahterimaan berkas dokumen pencatatan perkawinan dan perceraian;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pencatatan perkawinan dan perceraian;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian Pasal 19
- (1) Seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.
- (4) Kepala seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan pencatatan seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
- d. menyusun prosedur dan persyaratan untuk akta kematian, pewarganegaraan, penetapan pengakuan, dan pengesahan anak;
- e. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, pencatatan dan keabsahan persyaratan penerbitan akta kematian, pewarganegaraan, penetapan pengakuan, dan pengesahan anak;
- f. mengesahkan surat keterangan kelahiran, kematian, dan lahir mati;
- g. menerbitkan akta kematian, pewarganegaraan, penetapan pengakuan, dan pengesahan anak;
- h. melaksanakan penginformasian mutasi data pencatatan kematian, pewarganegaraan, pengakuan, dan pengesahan anak;
- i. melaksanakan penyusunan risalah penyerahterimaan berkas dokumen pencatatan kematian, pewarganegaraan, pengakuan, dan pengesahan anak;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pencatatan kematian, pewarganegaraan, pengakuan, dan pengesahan anak;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 20
- (1) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala bidang.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4
Pasal 21

- (1) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Kepala...
- (2) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. penyiapan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta koordinasi pelaksanaan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan bidang pengelolaan informasi, yang meliputi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi administrasi, yang meliputi sistem informasi kependudukan, pengolahan dan penyiapan data serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi, dan komunikasi;
- b. membagi tugas program bidang pengelolaan informasi administrasi, yang meliputi sistem informasi kependudukan, pengolahan dan penyiapan data serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi, dan komunikasi;
- c. memberi petunjuk program bidang pengelolaan informasi administrasi, yang meliputi sistem informasi kependudukan, pengolahan, dan penyiapan data serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi;
- d. mengatur program bidang pengelolaan informasi administrasi, yang meliputi sistem informasi kependudukan, pengolahan dan penyiapan data, serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi;
- e. mengevaluasi kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi, yang meliputi program sistem informasi kependudukan, pengolahan dan penyiapan data serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 22
- (1) Seksi sistem informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- (2) Seksi sistem informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi sistem informasi dan administrasi kependudukan.
- (3) Seksi sistem informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- (4) Kepala seksi sistem informasi administrasi kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dengan kegiatan penyusunan bahan, tata cara, jadwal, lokasi, dan media penyuluhan kependudukan;
- e. melakukan pembinaan dan koordinasi seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi pengolahan dan penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- (2) Seksi pengolahan dan penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi pengolahan dan penyajian data.
- (3) Seksi pengolahan dan penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pengolahan dan penyajian data.
- (4) Kepala seksi pengolahan dan penyajian data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan pengolahan dan penyajian data;
- b. melakukan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data;
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan pengolahan dan penyajian data;
- d. melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- e. melaksanakan pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi pengolahan dan penyajian data, yang meliputi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Daerah;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi,
Paragraf 3 Informasi, dan Komunikasi Pasal 24
- (1) Seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- (2) Seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (3) Seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (4) Kepala seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan komunikasi;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan komunikasi;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan komunikasi;
- d. melaksanakan penyediaan perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi dan administrasi kependudukan;
- f. melakukan koordinasi pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
- g. melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Bagian Keenam Pasal 25
- (1) Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala bidang.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4
Pasal 26

- (1) Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
- (2) Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. penyiapan rencana dan program bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. penyiapan pengendalian kegiatan bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. penyiapan bimbingan pengendalian kegiatan bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. pengelolaan administrasi kegiatan kegiatan bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- (3) Kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan program bidang kerjasama, pemanfaatan data, dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan;
- b. membagi tugas program bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan;
- c. memberi petunjuk program bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan;
- d. mengatur program bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan;
- e. mengevaluasi kegiatan program bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada Kepala Dinas;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
- (2) Seksi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi kerjasama.
- (3) Seksi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan kerjasama.
- (4) Kepala seksi kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi kerjasama;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi kerjasama;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi kerjasama;
- d. menyiapkan draft nota kesepahaman untuk tiap-tiap kerjasama dengan instansi/badan/lembaga terkait;
- e. melaksanakan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. melaksanakan koordinasi dalam rangka kerjasama antar instansi/badan/lembaga terkait;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 28
- (1) Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
- (2) Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- (4) Kepala seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. menyusun prosedur dan persyaratan penyerahterimaan berkas dan dokumen kependudukan;
- c. menyusun data dan evaluasi, informasi, dan laporan mutasi data kependudukan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dokumentasi kependudukan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Inovasi Pelayanan Pasal 29
- (1) Seksi inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
- (2) Seksi inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan inovasi pelayanan.
- (4) Kepala seksi inovasi pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi inovasi pelayanan;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi inovasi pelayanan;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi inovasi pelayanan;
- d. melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. melaksanakan percepatan pelayanan dengan cara peningkatan pendukung pelayanan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi seksi inovasi pelayanan;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi inovasi pelayanan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 31
Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh seorang kepala UPT.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jenis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 38
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 5 Desember 2016
BUPATI TANGERANG,
Ttd.
A. ZAKI ISKANDAR
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG.