Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 15 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
W ALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERA TURAN W ALIKOTA BITUNG NOMOR 15 TAHUN 2017
TENT ANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Dae rah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung;
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. ,3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 26);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Bitung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tab1man Peroerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksana.kan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yangjuga melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja/SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. ·
20. Kebijakan Umum APBD 1 yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
24. Sasaran (target) adalah hasil yang dihasilkan diharapkan dari suatu program atau keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
'·
-
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
BAB II - MEKANISME PERGESERAN
Pasal 2

- (1) Dalam keadaan tertentu dan mendesak, Pemerintah Kota dapat melakukan pergeseran anggaran yang meliputi :
- b. pergeseran an tar obyek belanja dalam. jenis belanja berkenaan; dan
- a. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- c. pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- c. adanya dana-dana khusus yang diterima Pemerintah Kota yang belum ditampung dalam APBD, yang berdasarkan aturan harus disesuaikan dan dipulihkan dalam Perubahan APBD.
- d. adanya program dan kegiatan pemerintah yang belum teranggarkan dalam APBD dan harus dianggarkan karena apabila tidak teranggarkan dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan.
BAB II - MEKANISME PERGESERAN
Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk pergeseran anggaran untuk unit organisasi, program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja yang belum dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diformulasikan dalam DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD, RKA-SKPD dan/atau RKA-PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran yang belum ditampung dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penambahan program dan/atau kegi.atan atas penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukannya beserta dana pendampingnya apabila dipersyaratkan.
BAB III - PENGAJUAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a kepada PPKD.
- (2) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c kepada Walikota.
- (4) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memuat alasan dilakukan pergeseran dengan dilampiri RKA-SKPD atau RKA-PPKD atau DPPA-SKPD atau DPPA-PPKD.
BAB IV - PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 5

- (1) Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh PPKD dengan mempertimbangkan basil verifikasi.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh DPRD berdasarkan usulan tertulis Walikota.
- (2) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (4) Dalam keadaan mendesak dan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diverifikasi oleh T APD.
6. (6-) Usulan tertulis Walikota sebagaim.ana dimaksud pada ayat (3) dibuat setelah mempertimbangkan hasil verifikasi.
BAB V - PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 6

- � Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Walikota mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:
- b. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 41);
- a. Peraturan Walikota Bitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja . Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 70); dan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota Bitung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 15
Salinan sesuai dengi·n aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,
I.Uc
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP: 19741118 2001121 003