Unknown Unknown Nomor T8 Tahun 2023
Tentang 2. tenlnghatken upaye lrencegahan TPFO dan Eksploltasl seLsual perempuan dan anah Menlngkatkan kUalltas la5ranan kepada horban TPPO dan ELsploltasl Seksual Perempuan Dan Anak 3. 4. Mengembangkan berbagat keb{fakan dan Penegakan Aturan yang ada 5. Memlrcrkuat Iembaga Koordlnasl dan Jarlngan D. Matrtk Rencana Keglatan
Berlaku: 2 Tahun 1950
N/A
Preamble

mengingat banyak korban yang berasal dari daerah terpencil, yang seringkali kasusnya tedadi di tempat-tempat yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka.
Oleh karena itu perlu dikembangkan jaringan kerja antar pemerintah daerah unttrk mencegah, merehabilitasi, mereintegrasi serta mengembangkan dan menegald&lt;an hukum sehubungan dengan kasuskasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak yang sedang marak selrarang ini. Pengembangan dan penguatan jaringan keq'a ini krusial karena modus operandi yang selalu berubah dan proses kejahatan yang sangat terorganisir.
Di Ifubupaten Situbondo, telatr terbentuk jaringan lokal untuk penanganan korban, telah terbentuk Rrsat Pelayanan Terpadu penanganan korban, di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan telah terbentuk Pos Pengaduan untuk membantu, dan telah terbentuk Komisi Perlindungan Anak (KPA) dan Gugus Tugas Pencegatran dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
C. Pokok-pokok tasalah dan Isu Strategls
Berdasarkan paparan analisa situasi diatas dan juga respon yang telah ada, baik dalam bentuk kebirjakan maupun program, maka dapat digambarkan pokok-pokok permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Sihrbondo pada saat ini sebagai berikut :
1. Pokoh-pokok Masalah
- a. Kegiatan-kegiatan untuk penyadaran masyarakat belum semuanya tepat sasaran. Pihak berwenang belum mengetahui secara jelas persoalan, sehingga alternatif solusi yang dipilih masih bersifat pragmatis. Selain itu, masyarakat juga masih belum memiliki informasi yang jelas, terutama para tokoh dan pemimpin lokal, seperti ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, kepala dusun, lurah, tokoh agama dan lain sebagainya. Bahkan beberapa tokoh tersebut, tanpa disadari, ada yang diduga menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Unhrk itu, perlu ada pendidikan penyadaran bag kalangan Satuan Kerja Perangkat Daeratr terkait dan masyarakat umum agar persoalan ini bisa ditanggulang dari semua sisi;
- b. Kelembaglan dan profesional. Padahal jenis kejatratan ini termasuk kejahatan terorganisir yang dilakukan secara lintas daerah, bahkan Iintas negara. Di Kabupaten Situbondo, hampir semua Kecarrratan dan Desa/Keluratran sudatr memiliki Pos Pengaduan yang bisa bekerja sama secara institusional melalui berbagai jaringan. Jaringan dan lembaga lokal hi, temtama untuk pendampingan pencegahan dan penarikan korban eksploitasi seksual anak. Kelembagaan ini seharusnya juga bisa dibentuk di lokasi yang komunitasnya rentan penglrapusan tindak pidana perdagangan orang belum bisa dilakukan secara diperdagangkan atau dilacurkan. Ada beberapa Kecamatan dan Desa/Kelurahan kerjasama kelembagaan ini berjalan dengan baik, dan melakukan pembagian peran dengan jelas. Namun masih barryak yang belum bisa melakukan keq'asama institusional ini secara profesional dalam mencegah dan menangani korban perdagangan orang atau eksploitasi seksual anak;
- c. Terbatasnya akses perempuan terhadap ekonomi dan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan perempuan, mengakibatkan barryak perempuan tidak memiliki alternative pilihan dalam pekerjaan. Hal ini terjadi karena diskriminasi gender yang melekat kuat dalam wacana dan praktik-praktik budaya. Misalnya: keinginan sekolah anak perempuan biasanya dinisbikan melalui berbagai upaya bujuk rayu yang bertameng adat budaya. Barryak keluarga yang lebih memilih menyekolahkan anak laki-Iaki dan meminta anak perempuan untuk cepat bekerja membiayai saudara laki-lakinya. Bisa juga anak perempuan tersebut mengalah untuk tidak bersekolah meskipun ia tergolong raiin dan cerdas, &amp;gff saudara laki-lakinya bisa bersekolah;
- d. Diskriminasi gender banyak terjadi tanpa disadari oleh para pelakunya. Secara adat budaya, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi rentart dan sangat domestik. Contohnya: Perempuan walaupun bekerja, ia harus tetap menyelesaikan semua pekerjaan rumatr tanggarrya, anak perempuan wqiib membantu orang tua mengerjakan peketjaan rumatr tangga sesudah pulang sekolah, d11;
- e. Masih terjadi kesenjangan pembangunan dan kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, karena diskriminasi dan pembatasan akses. Contohnya dalam setiap musrenbang perempuan jarang dilibatftan, sebab biasarrya waktunya malam hari yang sulit dipenuhi
kaum perempuEul, sehingga pilihan pembangunan biasarrya lebih pada pembangunan fisik, dan pembangunan itu dianggap duniarrya laki-laki atau hal-hal yang bersifat publik dianggap dunianya laki-laki, dunia perempuan identik dengan dunia domestik;
- g. Belum optimalnya penegakan hukum, hal ini terbukti dari banyaknya laporan perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak yang belum bisa diproses sampai putusan vonis pengadilan. Proses litigasi yang cukup larna dan kemampuan para aparat penegak hukum dalam mengenali kasus-kasus ini harus diperbaiki, sehingga banyaknya angka dark-number bisa berkurang. Dalam hal fud, kepekaan dan kesadaran berperan signifikan dalam pengusutan kasus trafficking dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak yang sangat berbatraya tersebut. Bahkan keq'asama antar lembaga juga dibuhrhkan dalam pengusutan kasus, mulai dari kebutuhan praktis pengusutan sampai analisa kasus dan penentuan pasal;
- f. Belum semua layanan terpadu di Kabupaten memiliki mekanisme yang jelas dan dana yang memadai dalam penanganan korban. Belum semua KPA atau Institusi koordinasi untuk perlindungan anak dan perempuan memiliki rencana aksi yang dapat dipedomani semua stakeholders. Artinya lembaga layanan maupun jaringan tersebut sebagian hanya formalitas dan berhenti setelah disahkan oleh Bupati, tanpa melakukan apapun, bahkan tidak sedikit perwakilan dari stakeholders yang menjadi anggota PPT atau KPA tidak tatru kalau menjadi anggota;
- h. Beberapa kebijakan dan aturan terkait dengan perempuan dan anak banyak yang tumpang-tindih, sehingga menyebabkan kebingungan ditingkat pelaksananannya. Ini juga te{adi salah satu sebab banyaknya beda persepsi antar individu dan kelembagaan dalam menangani kasuskasus perdagangan orang dan eksploitasi seksual a.nak. Oleh karena itu wajar jika tidak ada mekanisme jelas dan pendanaan yang memadai dalam menangani kasus-kasus ini.
2. Isu Strategls
- a. Bagaimana meningkatJ&lt;an upaya penyadaran masyarakat, sehingga persoalan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak dapat difahami oleh seluruh masyarakat dan stakeholders di Situbondo;
- c. Bagaimana memberdayakan perempuan, sehingga memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai sumberdaya yang ada;
- b. Bagaimana mengembangkan Institusi lokal yang dapat mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang baik di daeratr pengirim, transit maupun tduan;
- d. Bagaimana meninglatkan penanganan korban perdagangan onang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak secara terpadu dan berkelanjutan;
- e. Bagaimana mengembangkan berbagai kebi$akan dan menegald&lt;an aturan yang ada, sehingga betul-betul dapat memberikan prlindungan terhadap anak dan perempuan;
- g. Bagaimana memperkuat Lembaga Koordinasi dan Meningkatkan Jaringan untuk peningkatan pencegahan dan penanganan perdagangan orang dan eksploitasi seksual penempuan dan anak di Kabupaten Situbondo.
- f. Bagaimana mendorong adarrya alokasi anggaran dari APBD yang cukup untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
BAB I - XEIEI{IUAIT UUUU
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sihrbondo.
2. Pemerintah Daerah adalatr Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalatr Bupati Situbondo.
4. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan, yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selan$utnya disingkat Disnakertrans adalatr Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan lfubupaten Situbondo.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorErngan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan unhrk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
8. Perguruan Tingg yang selanjutnya dising!&lt;at PT adalatt satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Dishub kominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
10. Kepolisian Resor, yang selanjutnya disingkat Polres adalah Kepolisian Resor Situbondo.
11. 1 1. Dinas Sosial, yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
12. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
13. Rumatr Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
14. Kementerian Agama, yang selar{utnya disingkat Kemenag adalatr Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
15. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalatr Pr.rsat Pelayanan Terpadu Kabupaten Situbondo.
16. Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya dising!&lt;at BLK adalah Batai Latihan Kerja Kabupaten Situbondo.
- L7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutrya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesahran Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
18. Bagian Hukum, yarng selanjutnya disingkat Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daeratr Kabupaten Situbond.o.
19. Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang Kabupaten Situbondo adalah suatu program daerah untuk mencegah dan menghapuskan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo.
20. Anak adalatr seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21. Perlindungan adalah segala upaya yang ditqiukan untuk memberikan rasa arnan kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OA2 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2AL4 tentang Perlindungan Anak.
22. Perfindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindung anak dan hak-hakrrya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimd sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dUamin, dilinduog, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
24. Perdagangan Orang adalah tindakan perekmtan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang d.engan ancaman kekeras€ur, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentam penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
25. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
26. E,ksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja paksa atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan pemerasan pemanfaatan fisik seksual organ reproduksi atau secaria melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
5
27. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksud atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan percabulan.
RTTCAITA AKSI DAERAII
BAB I - XEIEI{IUAIT UUUU
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksud Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo Tatrun 2015-2020, sebagaimana tersebut dalam La.mpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB III - U.AKSI'D DAIT TUJUAIT
Pasal 3

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai pedoman bag Pemerintah Daeratr maupun masyarakat Situbondo untuk melakukan upaya pencegatran, perlindungan dan penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Ekspolitasi Seksual Perempuan dan Anak.
BAB III - U.AKSI'D DAIT TUJUAIT
Pasal 4

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- b. Tujuan khusus adalatr dalarn rangka mengatasi berbagai permasalatran terkait dengan Pedagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo sebagai berikut :
- a. Tujuan Umum adalah menglrapus tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dart anak di I(abupaten Situbondo.
1. mencegatr segala bentuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo;
2. mening!&lt;atkan keterpaduan dan keberlanjutan dalam penanganan korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak sampai mandiri;
3. mengembangkan berbagai kebijakan dan menegakkan aturan yang ada, sehingga betul-betul dapat memberikart perlindungan terhadap pendudulorya ktrususnya perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.