PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Berlaku: 26 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa di dalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat.
5. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga Desanya dan melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan merupakan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan pelaksana Teknis yang diangkat oleh kepala Desa.
10. Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjtnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di teempat pemungutan suara yang dibentuk oleh panitia pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilihan Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenaranya serta ditambah dengan pemilih baru.
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilihan Sementara.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
BAB II - TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Tahapan pemilihan kepala Desa terdiri dari:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara;dan
- d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. persiapan tingkat kabupaten;
- b. persiapan tingkat desa; dan
- c. penetapan pemilih;
- (3) Tahapan pencalonan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengumuman pendaftaran calon;
- b. penelitian persyaratan calon;
- c. penetapan calon; dan
- d. kampanye dan masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. penyampaian undangan kepada pemilih;
- c. penyiapan TPS;
- d. pelaksanaan pemungutan suara;
- e. penghitungan suara di TPS;
- f. penghitungan suara di panitia pemilihan.
- (5) Tahapan penetapan suara pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. penyiapan berita acara penetapan calon terpilih; dan
- b. penyampaian laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 3

Tahapan persiapan pemilihan di tingkat kabupaten terdiri atas kegiatan:
- a. penganggaran biaya pemilihan;
- b. pembentukkan panitia pemilihan kabupaten; dan
- c. pengadaan/penyediaan peralatan dan perlengkapan pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 4

Penganggaran biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dianggarkan oleh SKPD yang menangani urusan bidang pemerintahan Desa.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 5

- (1) Pembentukkan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Bupati sebagai pembina;
- b. Wakil Bupati sebagai pengarah;
- c. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
- d. Kepala Badan yang menangani urusan pemerintahan desa sebagaiketua;
- e. Sekretaris Badan yang menangani urusan pemerintahan desa sebagai sekretaris; dan
- f. SKPD yang menangani urusan pemerintahan Desa, keuangan, administrasi kependudukan, hukum, dan pemerintahan sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia pemilihan kabupaten dibantu pihak kecamatan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 6

Pengadaan/penyediaan peralatan dan perlengkapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan bidang pemerintahan Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
Bagian Kedua Persiapan Tingkat Desa
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 7

Tahapan persiapan pemilihan di tingkat desa terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 8

- (1) Pemberitahuan BPD kepada kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, disampaikan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimasud pada ayat (1) memuat paling sedikit tangga, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan kepala Desa.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 9

- (1) Pembentukan panitia pemilihan ditingkat Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dibentuk oleh BPD.
- (2) Pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi pemerintah desa.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dengan unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa.
- (5) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. perangkat desa;
- b. lembaga kemasyarakatan; dan
- c. tokoh masyarakat desa setempat.
- (6) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota; dan
- d. beberapa orang anggota.
- (7) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (8) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 10

Panitia pemilihan kepala Desa ditingkat Desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membentuk KPPS sesuai dengan jumlah TPS di desa setempat.
- (2) Pembentukkan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu panitia pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS.
- (4) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap TPS paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- b. beberapa orang anggota termasuk petugas keamanan swakarsa.
- (5) Petugas keamanan swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berasal dari unsur perlindungan masyarakat atau sebutan lainnya yang ada di desa setempat.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 12

- (1) Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan akhir masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada BPD; dan
- b. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati.
Bagian Ketiga Penetapan Pemilih
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di Desa setempat.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa setempat;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi atau belum memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahanyang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 17

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 20

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah TPS disampaikan panitia pemilihan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diumumkan daftar pemilih tetap.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 21

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat luas dengan cara menempatkan pengumuman ditempat strategis yang mudah diketahui masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. persyaratan calon;
- b. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan bakal calon;
- c. tempat dan waktu pendaftaran; dan
- d. petugas panitia yang menerima pendaftaran.
- (4) Pengumuman dan penerimaan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal diumumkan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 23

- (1) Untuk dapat menjadi calon kepala Desa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat
- paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. tidak terlibat narkoba.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- e. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp.6000;
- f. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermaterai Rp.6000;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa bermaterai Rp.6000;
- h. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp.6000;
- i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit umum daerah atau dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;
- l. surat keterangan tidak terlibat narkoba dari dokter rumah sakit umum daerah atau dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;
- m. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- n. surat cuti dari Bupati bagi kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
- o. surat cuti dari kepala Desa bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri;
- p. surat pernyataan pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri bermaterai Rp.6000;
- q. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri;
- r. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mencalonkan diri;
- s. surat pernyataan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bermaterai Rp.6000 bagi yang pernah atau sedang bekerja di lembaga pemerintahan;
- t. surat keterangan dari Camat bagi kepala Desa yang mencalonkan diri kembali bahwa telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
- u. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar.
Bagian Kedua
Penelitian Persyaratan Calon
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala Desa menetapkan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Calon kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang mengundurkan diri.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan membuat Berita Acara dan disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir penerimaan pendaftaran bakal calon untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen persyaratan calon dan berita acara penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 28

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan panitia pemilihan diterima.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia; dan
- d. tes tertulis.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan bobot 15% (lima belas perseratus), dengan ketentuan:
- a. pemerintahan Desa paling kurang 1 tahun 40% (empat puluh perseratus); dan
- b. pemerintahan Daerah atau Pemerintah 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan ijazah terakhir ditetapkan dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus) dengan ketentuan:
- a. SLTP atau sederajat 60% (enam puluh perseratus);
- b. SLTA atau sederajat 70% (tujuh puluh perseratus);
- c. Diploma II atau Diploma III 80% (delapan puluh perseratus); dan
- d. Diploma IV atau Strata 1 keatas 100% (seratus perseratus).
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan bobot 20% (dua puluh perseratus) dengan ketentuan:
- a. usia 25 tahun sampai dengan 46 tahun 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. usia 46 tahun keatas 40% (empat puluh perseratus).
- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 29

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan panitia pemilihan kabupaten kepada panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan seleksi.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menetapkan calon yang berhak dipilih.
Bagian Ketiga Penetapan Calon
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 30

- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan nomor urut dan nama calon kepala Desa.
- (2) Penyampaian nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara penetapan calon kepala Desa.
Bagian Keempat
Kampanye dan Masa Tenang
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 32

- (1) Calon kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (3) Kampanye calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 34

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 35

- (1) Calon kepala Desa yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib menyampaikan jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye kepada panitia pemilihan.
- (2) Penyampaian jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kampanye.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 36

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksanakampanye dalam melaksanakan kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
- b. perangkat desa; dan
- c. anggota BPD;
- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana diaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan panitia pemilihan.
- (5) Dalam hal pelanggaran kampanye merupakan tindak pidana, dapat dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 37

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 38

- (1) Perlengkapan pemungutan suara pemilihan kepala Desa, terdiri dari:
- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. segel;
- e. amplop;
- f. paku untuk mencoblos;
- g. bantalan/alas coblos;
- h. tali pengikat alat coblos;
- i. berita acara pemungutan, penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara di TPS;
- j. kunci gembok kotak suara.
- k. lem/ perekat;
- l. spidol;
- m. ballpoint;
- n. stiker kotak suara;
- o. gembok;dan
- p. lembar cheklist perhitungan suara.
- (2) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, dengan ketentuan:
- a. panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan kepada panitia pemilihan; dan
- b. panitia Pemilihan mendistribusikan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara kepada KPPS.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 39

- (1) Jumlah surat suara yang didistribusikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan di setiap Desa sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap per Desa ditambah 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai surat suara cadangan.
- (2) Jumlah surat suara yang didistribusikan oleh Panitia Pemilihan kepada setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap per TPS ditambah 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai surat suara cadangan.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan wajib memeriksa dan meneliti perlengkapan pemungutan suara pemilihan kepala Desa yang diterima dari panitia pemilihan kabupaten sebelum diserahterimakan.
- (2) Serah terima perlengkapan pemungutan suara pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
Bagian Kedua Undangan Pemilih
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 41

- (1) Panitia pemilihan secara langsung atau melalui KPPS menyampaikan undangan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari, tanggal dan waktu pemungutan suara.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan pada kediaman atau domisili pemilih.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa pemilih dan diserahkan kepada petugas KPPS pada saat akan memberikan hak suara di TPS.
Bagian Ketiga Tempat Pemungutan Suara
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 42

- (1) Lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan panitia pemilihan.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 44

- (1) Pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dapat meminta bantuan petugas KPPS datang ke kediaman untuk memberikan suara sebelum batas akhir waktu pemilihan berakhir.
- (2) Petugas KPPS yang datang ke kediaman pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh saksi calon dan petugas keamanan.
- (3) Petugas KPPS yang membantu pemilih memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 45

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan apabila jumlah pemilih yang mempunyai hak pilih sedang menjalani hukuman penjara atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, paling sedikit 100 (seratus) pemilih.
Bagian Keempat
Saksi
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 46

- (1) Calon kepala Desa berhak hadir dan menyaksikan proses pemungutan suara di TPS.
- (2) Calon kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara di panitia pemilihan Desa.
- (3) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis dan ditandatangani calon kepala Desa bersangkutan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di tempatkan di TPS atau di tempat panitia pemilihan masing-masing 1 (satu) orang.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 47

- (1) Saksi calon kepala Desa di TPS atau di tempat panitia pemilihan wajib menyerahkan surat mandat kepada KPPS atau panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara berlangsung.
- (2) Saksi calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlambat menyerahkan surat mandat dapat ditolak oleh petugas KPPS atau panitia pemilihan.
- (3) Ketidakhadiran saksi calon kepala Desa di TPS atau di panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi jalannya pemungutan, penghitungan suara dan hasil pemilihan.
Bagian Kelima
Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 48

- (1) KPPS, petugas keamanan dan saksi dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa diberikan tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. judul pemilihan;
- b. logo daerah;
- c. jabatan;
- d. nama;
- e. nomor TPS;
- f. desa;
- g. kecamatan;
- h. kabupaten/provinsi; dan
- i. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- (3) Tanda pengenal KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemungutan Suara
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 49

- (1) Sebelum memulai pemungutan suara, panitia pemilihan atau KPPS dan para saksi di TPS diambil sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan disaksikan pemilih yang telah hadir.
- (2) Kalimat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
'Demi Allah/Demi Tuhan/Demi Ide Sanghyang Widhiasa/Demi Sanghyang Budha) saya bersumpah/berjanji,
Bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai (panitia pemilihan /KPPS) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadailadilnya.
Bahwa saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala Desa ...tahun...., dengan menjamin terselenggaranya azas pemilihan kepala Desa yakni langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil'.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 50

- (1) Pemungutan suara di TPS dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Setelah waktu pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS menutup kotak suara.
- (3) Penutupan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh ketua KPPS kepada saksi calon kepala Desa yang hadir di TPS.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan dan KPPS melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat disertai berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon yang hadir.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 52

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, KPPS melakukan persiapan sebagai berikut:
- a. setiap anggota KPPS menempati tempat kedudukannya sesuai yang ditentukan;
- b. anggota KPPS yang ditunjuk menyiapkan daftar hadir pemilih dengan berpedoman pada DPT per TPS;
- c. ketua KPPS memeriksa dan menandatangani surat suara;
- d. anggota KPPS yang ditunjuk memeriksa kesiapan bilik, kotak suara, tinta dan perlengkapan lainnya.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 53

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, KPPS melaksanakan:
- a. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih;
- b. menerima undangan pemilih dan pemilih menandatangani daftar hadir pemilih;
- c. memberi kesempatan kepada pemilih untuk memberikan hak suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- d. terhadap surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali; dan
- e. apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dicatat dalam berita acara oleh KPPS.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 54

- (1) Sebelum melakukan pencoblosan pada tanda gambar salah satu calon kepala Desa, pemilih wajib memeriksa keadaan surat suara.
- (2) Jika keadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak, maka pemilih berhak menukarkan surat suara yang rusak sebelum dicoblos kepada petugas KPPS.
- (3) Tanda keadaan surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya:
- a. terdapat coblosan pada salah satu photo calon atau pada garis pembatasphoto calon yang mengakibatkan apabila pemilih mencoblos menjadi suara tidak sah;
- b. pada bagian photo calon atau pada garis pembatas photo calon terdapat sobekan;dan
- c. tanda lainnya yang mengakibatkan suara tidak sah.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 55

- (1) Pemilih yang keliru memberikan hak pilih sebelum surat suara dimasukan kedalam kotak suara dapat meminta penggantian surat suara.
- (2) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 56

- (1) KPPS selama berlangsungnya pemungutan suara berwenang melakukan tindakan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keberlangsungan pemungutan suara.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat dibantu pihak keamanan dari unsur perlindungan masyarakat, Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 57

Surat suara pemilihan kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. surat suara dicoblos dengan menggunakan alat peraga yang disediakan oleh panitia pemilihan.
Bagian Ketujuh
Penundaan Pemungutan Suara
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 58

- (1) Penundaan pemugutan suara dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar atau kerusuhan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejadian luar biasa seperti bencana alam, banjir besar atau bencana lainnya pada salah satu TPS atau lebih, atau pada satu desa atau lebih yang mengakibatkan:
- a. terhalangnya pemilih untuk hadir ke TPS; dan/atau
- b. terhalangnya pendistribusian peralatan dan perlengkapan pemungutan suara ke TPS atau desa.
- (3) Kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peritiwa yang dapat mengganggu keamanan pelaksanaan pemilihan atau mengancam keselamatan pemilih.
- (4) Penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. jika terjadi keadaan kahar pada salah satu TPS atau lebih tetapi tidak berdampak pada seluruh TPS dalam satu desa, maka pelaksanaan pemungutan suara hanya ditunda pada TPS yang terkena dampak, dengan menunda waktu mulai dan berakhirnya pemungutan suara, pemungutan suara di TPS lainnya tetap dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu yang sama;
- b. jika terjadi keadaan kahar dan berdampak pada seluruh TPS di satu desa, maka pelaksanaan pemungutan suara di desa yang terkena dampak ditunda paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
- c. jika terjadi kerusuhan mengakibatkan kekacauan atau gangguan keamanan, sehingga pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemungutan suara tetap tidak dapat dilaksanakan karena situasi yang belum/tidak kondusif, maka pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Desa bersangkutan ditunda dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 59

Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara karena terjadi keadaan kahar atau kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) panitia pemilihan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Camat dilengkapi dengan berita acara penundaan pemilihan.
Bagian Kedelapan Penghitungan Suara di TPS
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 60

Penghitungan suara di TPS dilakukan dengan cara:
- a. petugas KPPS menyiapkan lembar cheklist perhitungan suara dan memasangnya ditempat yang dapat tterlihat dengan jelas oleh petugas KPPS dan para saksi calon kepala Desa;
- b. ketua KPPS membuka segel kotak suara, dilanjutkan dengan penghitungan jumlah surat suara di dalam kotak suara dan di cocokan dengan daftar hadir pemilih;
- c. penghitungan perolehan suara calon kepala Desa dilakukan dengan membuka surat suara dan menunjukkan kepada para saksi yang hadir;
- d. perolehan suara sah calon kepala Desa, dilafalkan dengan menyebut nama calon atau nomor urut calon, diikuti dengan pencatatan oleh petugas KPPS pada lembar cheklist dan formulir berita acara yang telah disiapkan;
- e. dalam hal terdapat tanda coblos yang diragukan keabsahannya, maka untuk memastikan sah atau tidaknya suara dimintakan pendapat para saksi calon yang hadir, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 61

- (1) Petugas KPPS melakukan rekapitulasi perhitungan suara di TPS, setelah mencocokkan data surat suara dan perolehan suara, meliputi:
- a. jumlah perolehan suara sah setiap calon;
- b. jumlah suara tidak sah;
- c. jumlah total suara sah dan suara tidak sah;
- d. jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS;
- e. jumlah surat suara yang terpakai;
- f. jumlah surat suara yang tidak terpakai;dan
- g. jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos.
- (2) Setelah mencocokkan data surat suara dan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas KPPS melakukan pengisian formulir berita acara.
- (3) Formulir berita acara yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan para saksi calon yang hadir.
- (4) Formulir berita acara yang telah ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan para saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) dengan peruntukkan:
- a. diberikan kepada saksi calon kepala Desa yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap;
- b. arsip KPPS 1 (satu) rangkap;dan
- c. selebihnya disampaikan kepada panitia pemilihan Desa.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 62

- (1) Dalam hal saksi calon kepala Desa yang hadir, salah satu atau semuanya tidak menandatangani berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), tidak mempengaruhi proses pemilihan dan hasil perhitungan suara yang telah dilaksanakan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS pada TPS berkenaan.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 63

- (1) KPPS menyerahkan seluruh dokumen bahan dan perlengkapan pemungutan suara kepada panitia pemilihan Desa, setelah proses administrasi selesai pada hari pemungutan suara.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
Bagian Kesembilan
Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 64

- (1) Penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan dilakukan setelah proses penghitungan suara di seluruh TPS telah selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. panitia pemilihan Desa menyiapkan lembar cheklist rekapitulasi penghitungan suara dengan memasang pada tempat yang dapat dilihat secara jelas oleh panitia pemilihan, saksi calon, undangan dan masyarakat yang hadir;
- b. pengisian lembar cheklist sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan formulir berita acara hasil penghitungan suara di setiap TPS, dimulai dari TPS dengan nomor urut terkecil; dan
- c. pemindahan data dari formulir berita acara rekapitulasi penghitungan suara di TPS dilafalkan dengan jelas oleh panitia dengan menyebutkan perolehan suara sah setiap calon dengan menyebutkan nama dan nomor urut calon.
- (3) Panitia pemilihan memplenokan pengesahan perolehan suara sah setiap calon setelah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh TPS pada lembar cheklist.
- (4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam formulir berita acara panitia pemilihan Desa.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 65

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Penetapan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno panitia pemilihan secara terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan laporan panitia pemilihan kepada BPD.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) dengan peruntukkan:
- a. saksi calon kepala Desa masing-masing 1 (satu) rangkap;
- b. panitia pemilihan;
- c. kepala Desa;
- d. kecamatan;
- e. panitia pemilihan kabupaten;dan
- f. BPD.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 66

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Panitia pemilihan wajib menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen pemilihan kepala Desa dan perlengkapan pemilihan kepala Desa di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
Bagian Kesepuluh
Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, calon kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada BPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Pengajuan keberatan hasil pemilihan kepala Desa hanya dapat diajukan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 68

- (1) Atas dasar pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), BPD melakukan rapat khusus untuk penyelesaian secara mufakat.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat dibantu oleh Camat.
- (3) Apabila BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Keputusan Bupati tentang penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
BAB VI - TAHAPAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 69

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan Panitia pemilihan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
BAB VI - TAHAPAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 70

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah setelah menerima laporan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala Desa.
Bagian Kedua
Penggantian Calon Kepala Desa Terpilih
BAB VI - TAHAPAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 71

- (1) Penggantian calon kepala Desa terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi kepala Desa.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c telah ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh Panitia Pemilihan dengan calon dari daftar calon tetap hasil pemilihan kepala Desa tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala Desa sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan Panitia Pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII - CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala Desa mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sebelum pendaftaran sebagai bakal calon.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
BAB VII - CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 73

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa mengajukan permohonan cuti kepada kepala Desa sebelum pendaftaran sebagai bakal calon.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menunjuk perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat Desa tersebut dengan keputusan kepala Desa.
BAB VII - CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 74

- (1) Dalam hal sekretaris Desa dan kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, maka kepala Desa mengusulkan perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas kepala Desa kepada Bupati atas rekomendasi Camat.
- (2) Usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak kepala Desa ditetapkan sebagai calon.
BAB VIII - PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.
BAB VIII - PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 76

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
- b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
- d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- f. Pembacaan Amanat Bupati.
- g. Pembacaan doa.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang telah dilantik melaksanakan serah terima jabatan dengan kepala Desa yang lama.
- (2) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon kepala Desa terpilih.
- (3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (4) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (5) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
- b. Monografi Desa;
- c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
- d. Rencana program yang akan datang;
- e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. Hambatan yang dihadapi; dan
- g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
BAB VIII - PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 78

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD Kabupaten/Provinsi dan APBN.
BAB VIII - PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 79

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten/Provinsi dan APBN.
BAB IX - BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN
Pasal 80

Bentuk dan format dokumen pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 81

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan pemilihan kepala Desa melalui :
- a. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- b. fasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan kepala Desa; dan
- c. fasilitasi tugas lainnya dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak diwilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan kepada Bupati.
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 26 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
HILARIA YUSNANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 26 Januari 2016
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID