Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 11 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang:
- Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENT ANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, serta transparan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam huruf a di atas, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu adanya Petunjuk teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang ;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35871·
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan � Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 44 21);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor · 125, Tambahan Lemb � an Negara ReJ?ublik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan .Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. U � dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi � Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara � Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah ' Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tan, se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,Tambahan Lemb � an Negara � epublik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
21 Peraturan
Menetapkan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan La po ran Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran ,Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nornor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tanun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPAT.I SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan mi adalah terwujud?ya pengelolaan APBD Kabupaten Sintang secara tertib, efiktif, efi � 1en, ekonomis dan akuntabel, serta transparan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III - AZAS UMUM DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan mempcrhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
- a. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran.
- b. pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.
Dengan ...
000123
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ·Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 5 Maret 20 14
( � TANG,ij
7
�
\)MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 5 Maret 2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, (
I
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 12
000125
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
11 TAHUN 2014
TANGGAL
5 MARET 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENERIMAAN DAERAH
A. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
1. Surnber-surnber pendapatan daerah terdiri atas;
- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perirnbangan;
- c. Dana Penyesuaian,dan
- d. Lain-lain Pendapatan;
2. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dilaksanakan pada SKPD yang rnendapat pelirnpahan wewenang dari Kepala Daerah untuk rnernungut penerirnaan daerah sebagairnana yang dirnaksud pada huruf la.
3. SKPD yang rnendapat pelirnpahan wewenang sebagaimana yang dirnaksud pada angka 2 rnengusulkan Bendahara Penerimaan yang kernudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Dana Perirnbangan yang bersurnber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam(DBHSDA), Dana Alokasi Urnurn (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) rnerupakan dana transfer dari Pernerintah Pusat dikelola oleh Kuasa Bendahara Urnurn Daerah.
5. Bendahara Penerirnaan wajib rnenyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerirnaan dan penyetoran atas penerimaan yang rnenjadi tanggungjawabnya.
6. Penatausahaan atas penerirnaan SKPD rnenggunakan :
- a. Buku Kas Urnurn.
- b. Buku Pernbantu per rincian obyek penerirnaan.
- c. Buku rekapitulasi penerirnaan harian.
7. Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan menggunakan:
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- c. Surat Tanda Setoran (STS);
- d. Surat tanda bukti pembayaran;
- e. Bukti penerimaan lainnya yang sah (seri karcis harus jelas untuk retribusi).
B. PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
1. Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS). Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lam bat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri :
- a. Buku Kas Umum (menggunakan aplikasi komputer);
- b. Buku rekapitulasi penerimaan bulanan;
- c. Bukti penerimaan lainnya yang sah;
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
- e. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
- f. Surat Tanda Setoran (STS);
- g. Bukti penerimaan lainnya yang sah (seri karcis harus jelas untuk retribusi).
4. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Format BKU, buku Pembantu per rincian obyek penerimaan, buku rekapitulasi penerimaan harian/bulanan, SKP-daerah, SKR, STS, Surat tanda bukti pembayaran dan laporan pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran 0.1, D.11 dan D.lll Permendagri 13 Tahun 2006.
PERATURAN BUPATI SINTANG
LAMPIRAN II
NOMOR
11 TAHUN 2014
TANGGAL
5 MARET 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGELUARAN APBD
1. Berdasarkan pada DPA-SKPD yang telah disusun, Kepala SKPD rnenyusun anggaran kas yang diserahkan kepada PPKD selaku BUD untuk disyahkan.
2. Kuasa BUD menyiapkan SPD setelah menerima Anggaran Kas SKPD, untuk diotorisasi dan ditandatangani oleh PPKD, dimana . SPD yang diterbitkan menggambarkan jumlah penyediaan dana yang d1 � :&gt;Utuhkan, baik untuk rnengisi Vang Persediaan (UP), Ganti Vang Persed1 � an (GU), Tambah Vang Persediaan (TU), dan belanja barang/jasa, bel.arija modal , maupun penggajian dan tunjangan (LS) yang kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.
3. Berdasarkan Anggaran Kas dan ketersediaan SPD pada triwulan yang berkenaan Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran melalui PPK.
4. Realisasi anggaran tidak dibenarkan melebihi anggaran belanja yang tersedia dalam l (satu) tahun anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
A. SPP- UP (VANG PERSEDIAAN)
1. SPP-UP (Vang Persediaan) yaitu dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
Kelengkapan dokumen SPP-UP terdiri dari :
- a. Surat Pengantar SPP-UP berikut lembar penelitian kelengkapan dokumen(Format Lampiran D.Xa Permendagri Nomor 59 Tahun 2007);
- b. Ringkasan SPP-UP (Lampiran D.Xa);
- c. Rincian SPP-UP;
- d. Salinan SPD;
- e. Surat Pemyataan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan (UP) (Lampiran D.IX Pennendagri Nomor 13 Tahun 2006)· f. Penelitian Kelengkapan SPP UP. '
- g. Salinan Berita Acara Serah Terima Barang
2. Besaran UP yang diberikan oleh Kuasa BUD dengan syarat tidak boleh lebih besar dari 1/ 12 pagu dana DPA SKPD (setelah total pagu anggaran SKPD dikurangi Belanja Langsung / LS ) dan ditetapka dengan Peraturan Bupati Sintang. n
B. SPP-GU (GANT! UANG PERSEDIAAN)
1. SPP-GU (Ganti Uang) yaitu dokumen yang diajukan oleh d1:3end � : � : Pengeluaran untuk permintaan pe\_nggantlan :1ang perse 1; � nk kan bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 1 a u ·· dengan pembayaran langsung.
2. Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari;
3. di b. Surat Pertanggungjawaban SP2D UP/GU yang lalu ter in atas:
4. d · N or 59 a. Surat Pengantar SPP-GU(Lampiran D.Xb Permen agn om Tahun 2007); ·
1. BKU;
2. Rincian realisasi belanja UP/GU dan LS perkegiatan;
3. Bukti transaksi yang sah dan lengkap; ib . 4. Bukti atas penyetoran PPN/PPH/PHR/Pajak G � l C/R � tri usr.
- d. UP/GU/TU sebelumnya (Lampiran D.VII). Draft Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pen � na di . t tidak Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang 1m11: a dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan; ..
- c. Rincian realisasi Surat Pertanggungjawaban (lampiran 6),
- e. Daftar Transaksi Harian (DTH) (Lampiran XX keputusan ini]
.
.
- f. Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) (Lampiran XXI keputusan mi )
- g. Penelitian Kelengkapan SPP GU;
- h. Laporan Bulanan persediaan Barang Pakai Habis dan Laporan Barang Inventaris yang telah diverifikasi oleh Bidang Aset Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
1. SPJ Fungsional bulan sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Korektor Bidang Akuntansi.
3. Kelengkapan dokumen SPP-GU yang dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b yang terdiri dari : Bukti transaksi yang sah dan lengkap disampaikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD untuk diverifikasi dan tidak disampaikan kepada BUD.
4. Pengajuan SPP-GU dapat diberikan apabila dana uang persediaan telah di pergunakan I di pertanggungj awabkan sekurang- kurangnya 80% dari uang persediaan yang diterima, dengan ketentuan SPP-GU yang disampaikan tidak boleh melebihi SPD yang tersedia pada triwulan bersangkutan.
5. Pejabat Penatausahaan \_\_ Keuangan atau staf verifikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pengujian terhadap bukti pembayaran dengan memberikan tanda bukti serta membubuhi tanda tangan pada Kuitansi sebagai bentuk verifikasi atas transaksi yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan atau staf verifikasi satuan keri a Perangkat Daerah wajib melakukan pengujian terhadap SPP SP � bese � kelengkapan pe\_nyampaian surat pertanggungjaw � ban fungsional den � an memben � an � da bukti serta membubuhi tanda tangan sebagai bentuk verifikasi yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
C. SPP-TU (TAMBAH UANG PERSEDIAAN)
1. SPP-TU (Tambahan Uang) yaitu dokumen yang diajukan ?leh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persed1aan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak da � tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persed1aan.
2. Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari : . 9 a. Surat Pengantar SPP-TU (Lampiran D.Xc Permendagn Nomor 5 Tahun 2007);
- b. Rincian rencana penggunaan TU;
- d. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan (Lampiran D.VIII );
- c. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan\_bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD (Lampiran D.IX Permendagri Nomor 13 Tahun 2006);
- e. Telaahan staf dari PPTK atau penanggungjawab kegiatan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.
3. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening Kas Umum Daerah, paling lambat sebelum penutupan kas bulan berkenaan.
D. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
1. SPP-LS yaitu dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga yang meliputi Perseorangan, Lembaga Pernerintah, Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruaan Tinggi, Kelompok Masyarakat, dan Pemerintahan Desa.
2. Lampiran dokumen SPP-LS untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan lainnya mencakup :
- a. Surat Pengantar SPP-LS (Lampiran D.Xc Permendagri Nomor 59 Tahun 2007);
- b. Ringkasan SPP-LS (Lampiran D.Xd);
- c. Rincian SPP-LS (Lampiran D.Xd\;
- d. Kuitansi;
- e. Daftar tanda terima pembayaran;
- f. Penelitian Kelengkapan SPP LS;
- g. Dokumen-dokumen pelengkap daftar gaji yang terdiri atas . 1. Pembayaran Gaji Induk; ·
2. Gaji Susulan;
3. Kekurangan Gaji;
4. Gaji Terusan;
.
5. 1 uan d gk/DGu � \_a 8 Waf 1 at/Tewas yang dilengkapi dengan daftar Gaji n u aJI usu an/Kekurangan Gaji/Uang Duka Waf t/T . 6. SK CPNS; a ewas,
7. SK PNS;
8. SK Kenaikan Pangkat;
9. SK Jabatan;
10. SK Kenaikan Gaji Berkala;
11. Surat Pernyataan Pelantikan;
13. Surat Pernyataan Melaksanakan Togas;
12. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;
4. 14.Daftar Keluarga (KP4);
16. Fotokopi Akte Kelahiran;
15. Fotokopi Surat Nikah;
7. 17.Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) GaJ1;
8. 18.Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas;
19. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah;
20. Surat Pindah;
22. SSP PPh Pasal 21 dan Peraturan Perundang-undangan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Gaji dan Tunjangan;
21. Surat Kematian;
23. Dokumen disesuaikan dengan kebutuhan SPP-LS.
3. Lampiran dokumen SPP-LS untuk Pembayaran belanja pegawar, belanja barang dan jasa dan belanja modal serta belanja pada PPKD mencakup:
- a. Surat Pengantar SPP-LS berikut Iembar penelitian kelengkapan dokurnen (Lampiran D.Xe Permendagri Nomor 59 Tahun 2007);
- b. Ringkasan SPP-LS (Lampiran D.Xd);
- d. Fotokopi rekening bank pihak ketiga yang\_ akan menerima pembayaran;
- c. Rincian SPP-LS (Lampiran D.Xd);
- e. Fotokopi kartu NPWP;
- f. Penelitian Kelengkapan SPP LS;
4. Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan belanja Fisik, Belanja Modal, dan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga, pengajuan dokumen SPP-LS wajib melampirkan Kartu Kendali Kegiatan.(lampiran IX Keputusan ini)
5. Bendahara Pengeluaran mencatat pengajuan SPP dalam Register SPPUP/GU/TU/LS (Lampiran D.XII).
E. SURAT PERINTAH MEMBAYAR
1. Surat Perintah Membayar diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah Surat Permintaan Pembayaran dinyatakan lengkap dan sah. SPM ini diterbitkan sebagai dasar Kuasa BUD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
2. PPK-SKPD menerima SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan dicatat dalam Register SPP-UP/GU/TU/LS (Lampiran D.Xll) yang terdiri atas 5 (lima) rangkap : ·
- a. Lembar asli untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD;
- c. Salinan 3 untuk Bendahara Pengeluaran;
- b. Salinan I dan 2 untuk Kuasa BUD (SPM lembar I, 2 dan 3 berikut Dokumen SPP (salinan 1 dan 2) beserta kelengkapan/lampirannya kemudian dis � paikan oleh PPK-� KPD kepada Kuasa BUD (SKPD) untuk penerbitan SP2D (Surat Penntah Pencairan Dana) dan akan dikembalikan kepada Pengguna Anggaran up PPK-SKPD setelah dibubuhi cap penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD;
- d. Salinan 4 untuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
000130
..
6. SP2D-UP/GU/TU dan LS disampaikan ke Bank paling lambat jam 12.00. wib dan jika lewat dari batas jam tersebut SP2D disampaikan ke Bank pada hari berikutnya (pada hari kerja) dengan batasan penerbitan SP2D sampai dengan 2(dua) hari kerja menjelang akhir bulan bersangkutan.
000132
LAMPIRAN Ill
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
11 TAHUN 2014
TANGGAL
5 MARET 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
PENGELOLAAN ATAS DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN PENGELUARAN SKPD
A. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
1. Prosedur penatausahaan pengeluaran pada bendahara pengeluaran terdiri atas :
- b. Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D tersebut ke dalam Register SP2D (Lampiran D.XVIII ) dan mencatat ke dalam Buku Simpanan/Bank (Lampiran D.Xll) jika pembebanan pada UP/GU/TU;
- a. PPK-SKPD setelah menerima SP2D lembar 2 yang telah dibubuhi cap, lalu kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran;
- c. Bendahara Pengeluaran mencatat Pengeluaran Kas ke dalam BKU (Lampiran D.I) dan Buku Panjar (Lampiran D.XII ) jika uang yang dikeluarkan belum disertai bukti transaksi kemudian mencatat pemunggutan dan penyetoran pajak ke dalam Buku PPN/PPh/PHR (Lampiran D.XX) setelah selesai dicatat ke dalam buku-buku dokumen tersebut, bendahara pengeluaran membuat Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek (Lampiran D.XII);
- d. Bendahara Pengeluaran wajib menutup BKU setiap akhir bulan yang diketahui/disetujui PA/KPA dilengkapi dengan Serita Acara Penutupan Kas dan Register penutupan Kas SPJ dibuat dalam 3 rangkap yaitu : ·
- 1) Asli untuk arsip SKPD;
- 2) Lembar 2 untuk PPKD;
- 3) Lembar 3 untuk Pemeriksa/BPK/lnspektorat;
2. Prosedur pertanggungjawaban keuangan pada bendahara pengeluaran terdiri atas SPJ administratif yaitu Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana UP/GU/TU kepada Kepala\_ SKPD melalui PPK SKPD berupa pembuatan dan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Khusus bulan Desember paling lam � at tanggal 31 Desember karena berhubungan dengan pencatatan JUr:11 � d � nerac � pada akhir tahun yang bersangkutan.
- a. SPJ adm1mstr � tif yaitu Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana UP/ GU /TU kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berupa pembuatan dan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling Iambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Khusus bulan Desember paling lambat tanggal 31 Desember kar � na berhubungan dengan pencatatan jumal dan neraca pada akhir tahun yang bersangkutan;
Dokumen ...
- b. Dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang disampaika � Bendahara Pengeluaran secara administratif adalah sebagai berikut:
- 1) 2) Laporan pertanggungjawaban secara administratif (Lamp D.XXA); . ·
3. Buku Kas Umum (BKU) (Lampiran D.I);
Ringkasan pengeluaran
per rincian
obyek yang
d1serta1
- dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah (Lampiran D.XII); Bukti atas penyetoran PPN/PPh/PHR (Lampiran D.Xll);
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Kas (Lamp D.XXI);
- 4) 5) Register Penutupan Kas (Lampiran D.XIX);
- 7) Rekening Koran;
- pertanggungjawaban dengan cara : 1) meneliti kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan \_bukt � -bukti pengeluaran (BKU dicross check dengan ku1tans1kuitansi yang dibuat dan dibubuhi tanda tangan PPK-S � PD);
- c. PPK SKPD melakukan verifikasi atas laporan .
- 2) menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per nnc1an obyek;
- 4) menguji kebenaran sesuai SPM dan SP2D yang ditertibkan pada periode sebelumnya;
- 3) menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;
- d. Hasil Verifikasi SPJ PPK SKPD :
- 2) Apabila belum sesuai, PPK SKPD membuat Surat Penolakan Pertanggungjawaban (SPJ) dan kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (Lampiran D.XIX);
- 1) Apabila telah sesuai, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (Lampiran D.VII);
- e. Buku-buku yang digunakan PPK-SKPD dalam Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengeluaran :
- 2) Register Pengesahan SPJ (Lampiran D.XIX);
- 1) Register Penerimaan SPJ (Lampiran D.XIX);
- 3) Surat Penolakan Pertanggungjawaban SPJ (Lampiran D.XIX);
- 5) Register Penutupan Kas (Lampiran D.XIX);
- 4) Register Penolakan SPJ (Lampiran D.XIX);
3. SPJ bendahara pengeluaran secara fungsional adalah laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, setelah Surat Pengesahan diterbitkan oleh Pengguna ".'-nggaran dengan melampirkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut (Format Lampiran D.XX B):
- a. Buku Kas Umum (Lampiran D.l);
- b. Laporan pertanggungjawaban secara fungsional (Lampiran DXXB);
- c. Ringkasan pengeluaran perkegiatan per rincian obyek (Lam · D JGI); piran
- d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh/PHR ke Kas Daerah (Lampiran DJGI);
- e. Register Penutupan Kas (Lampiran DJGX);
- f. Berita Acara Pemeriksaan Kas (Lampiran D.XXI).
B. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BELANJA PEGAWAI
1. Belanja pegawai yang dibayar dan dibebankan pada APBD terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan;
- b. Tambahan Penghasilan PNS;
- c. Honorarium Non PNS (Pegawai Tidak tetap, Insentif dan Pihak Ketiga);
- d. Honorarium PNS (PPTK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Tim dan Panitia);
2. Kelengkapan dokumen atas pertanggungjawaban belanja pegawai agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ..
- b. Pembayaran Tambahan Penghasilan wajib melampirkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS pada Jabatan struktural, fungsional atau surat tugas penempatan staf; . .
- a. Pertanggungjawaban atas pembayaran gaji PNS wajib melampirkan daftar gaji yang sudah ditandatangani oleh seluruh pegawai yang menerima gaji;
- c. Biaya perawatan dan pengobatan melampirkan bu kti tagihan dan keterangan dari pihak medis; . . .
- e. Pegawai Negeri Sipil berturut-turut tidak masuk kantor tanpa keterangan selama 15 (limabelas) hari tidak berhak menerima tambahan penghasilan;
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf admm1stras 1 kegiatan yang menangani beberapa kegiatan hanya dapat dibayarkan salah satu kegiatan;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar, tidak berhak menerima Tambahan Pengahasilan PNS;
- h. Honorarium pihak ketiga dibayar berdasarkan Perjanjian Kerja dan dilampirkan laporan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Jasa tenaga kebersihan dan penjaga malam (yang tidak termasuk dalam database honorer) dibayar berdasarkan surat lamaran dari petugas kebersihan, jawaban dari Kepala SKPD dan Surat Perjanjian Kerjasama antara pekerja dan Kepala SKPD yang memuat hak dan kewajiban antara pihak kesatu dan pihak kedua;
- i. Biaya Kepanitiaan, wajib dilampiri dengan surat Keputusan Bupati (kegiatan lintas sektoral);
- j. Bukti pendukung berupa daftar tanda terima kolektif wajib disertai dengan Kuitansi lnduk yang ditanda tangani oleh satu orang yang menerima dalam daftar yang dimaksud tanpa materai.
C. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BELANJA BARANG DAN JASA
1. Belanja barang d8:11 jasa yang dibebankan pada belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah barang yang nilai manfaatnya kurang clan 12 (dua belas)\_ bulan dan � atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program kegiatan pemenntahan yang terdiri atas ·
- a. belanja barang pakai habis;
·
- b. belanja bahan/material;
- c. jasa Kantor;
- d. premi asuransi;
- f. cetak/Penggandaan;
- e. pemeliharaan kendaraan bermotor;
- g. sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir;
- h. sewa sarana mobilitas;
- i. sewa Alat Berat;
- j. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- k. belanja makanan dan minuman;
- I. belanja pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
- m. belanja perjalanan dinas, Bimtek, pindah dan pemulangan;
- n. belanja pemeliharaan;
- o. belanja Jasa Konsultansi.
4. ha! dalam 2. Ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi pertanggungjawaban belanja barang dan jasa:
- b. Biaya bantuan pelatihan dan kursus ketramp1lan (Pend1dika � Non formal) wajib melampirkan Surat Perintah Tugas, \_SPD, Bukti Setoran [jika ada kewajiban menyetor biaya kona\_,bus1)'. sertifikat hasil pelatihan/Bimtek/ Kursus, dan laporan tidak d1benarkan untuk membiayai kegiatan lainnya seperti foto copy, At\_k, dan lainnya yang tidak diwajibkan oleh panitia pelaksa?a p � lat1han;
- a. Bantuan biaya siswa dan bantuan tugas belajar, keterangan yang menetapkan bahwa pegawai tersebut berhak menenma bantuan biaya siswa dan atau bukti terima uang dari yang berhak menerimanya; . . .
- c. Kegiatan pendidikan dan pelat.ihan formal yang diikuti � leh PNS wajib dilengkapi dengan surat berupa pembentahuan, pengumuman tentang pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
- e. Belanja LS Perjalanan Dinas wajib melampirkan Surat Pernyataan Pengguna Anggaran SKPD, yang menyatakan bahwa Kelengkapan Administrasi Pendukung disampaikan paling lambat 10 (hari) Sejak diterbitnya SP20-LS kegiatan yang bersangkutan. ( Lampiran III Peraturan ini );
- d. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Bupati Sintang yang berlaku;
- f. Perjalanan Dinas luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, PNS mengacu kepada Permendagri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil;
- g. Perjalanan Dinas konsultasi dan koordinasi Non teknis mengenai pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/pelatihan · lainnya yang dilaksanakan oleh pihak luar atau diluar daerah, tidak dibenarkan untuk dilaksanakan oleh SKPD , karena kegiatan yang dimaksud tidak memberikan kontribusi aspek efektif dan efisiensi anggaran;
- h. Perjalanan Dinas keluar daerah propinsi yang dilaksanakan oleh Camat yang bersifat teknis/non teknis wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati Sintang, dengan melampirkan telaahan staf mengenai maksud dan tujuan perjalanan dinas keluar daerah tersebut;
- i. Perjal � an Dinas dalam da.n keluar daerah propinsi yang men � kut sertak\_an T?\_koh masyarakat/non PNS yang bersifat t � kms/non tekms WaJ1b ?1endapatkan persetujuan dari Bupati Smtang,\_ dengan \_melampir � an telaahan staf mengenai maksud d � . tUJU � peIJal � an dm � s dimaksud dan hanya dapat diberikan biaya peIJal �� dmas sesuai tingkatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Smtang yang diberlaku;
S �� D rampung\_ adalah perhitungan nilai perjalanan dinas yang d1h1ID?g sesu � standar yang b\_erlaku, kelebihan/kekurangan atas biaya hanan dan transportasi diperhitungkan kembali.
Untuk biaya transportasi dapat dibayarkan secara keseluruhan sesuai standar atau sebagian.
Pada saat perhitungan keberangkatan :
Rincian perjalanan dinas diperhitungan sesuai dengan jurnlah hari lam � ya perjalanan dinas sesuai dengan SPT dan SPPD. dD\_apat dibayar secara keseluruhan sesuai standar perjalanan mas.
PPTK
PPTK membuat rincian perjalanan dinas, dan membuat perhitungan kembali setelah perjalanan dinas khusus keluar daerah provinsi dilaksanakan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pembantu pengeluaran.
Pada saat yg melaksanakan tugas kembali : Jika perhitungan kembali biaya perjalanan dinas oleh PPTK lebih besar darl. yang telah dibayar semula , maka bendahara pengeluaran/bendahara pembantu pengeluaran membayar selisih kurang.
- Jika perhitungan kembali biaya perjalanan dinas oleh PPTK lebih kecil dari yang telah dibayar semula. maka yang melaksanakan perjalanan . dinas wajib menyetorkan kelebihan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pembantu.
- k. Pegawai tidak tetap/ tenaga penyedia jasa khusus teknis tenaga ukur, tenaga penilai (taksasi) laboratorium, surveyor, medis, tenaga sopir, dan motoris dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sin tang yang berlaku;
- j. Pegawai tidak tetap / tenaga penyedia jasa diluar tenaga fungsional ttdak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi, pembinaan, dan pendampingan;
- I. Pertanggungjawaban atas biaya makan dan minum rapat wajib melampirkan daftar hadir rapat, notulen hasil rapat;
- m. Pengadaan barang atau jasa dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), wajib melampirkan :
- 1) Bukti berupa kuitansi dan materai secukupnya dari pihak ketiga;
- 2) Bon pembelian dari pihak ketiga;
- 3) Serita Cara Penyerahan Barang(Lampiran XIV peraturan ini);
- n. Pengadaan barang atau jasa dengan nilai pengadaan di atas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), wajib melampirkan :
- 1) Kuitansi dan materai secukupnya dari pihak ketiga;
- 3) Surat Pesanan barang dan jasa dari Pengguna Anggaran;
- 2) Son/faktur pembelian dari pihak ketiga;
- 4) Surat Jawaban Pesanan barang dari pihak ketiga kepada Pengguna Anggaran;
- 5) Surat Perintah Kerja (Lampiran XIX peraturan ini);
- 4) Serita Acara penyerahan barang(Lampiran XIV peraturan ini);
- 6) Serita Acara serah terima barang(Lampiran X.V peraturan ini);
0. Pengadaan barang atau jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. l 0.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). Untuk Pengadaan Barang dan Jasa, pengajuan SPP-LS dengan nilai belanja mulai dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan Lampiran sebagai berikut:
- 2) Surat permintaan penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pihak penyedia barang (Lampiran VIII peraturan ini);
- 1) Surat permohonan proses pengadaan dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pengadaan Sarang/ Jasa (Lampiran VII peraturan ini);
- 3) Surat jawaban kesediaan pengadaan barang dari Penyedia Barang kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (Larnpiran IX peraturan ini);
- 5) Surat Penetapan Penyedia Barang/ Jasa dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (Larnpiran XI peraturan ini);
- 4) Serita acara klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga (Larnpiran X peraturan ini);
- 6) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pengguna anggaran/Pengguna Barang (Larnpiran XII Peraturan ini);
- 8) Kuitansi berrnaterai (Larnpiran XVIII peraturan ini);
- 7) Bori/faktur pernbelian dari pihak ketiga;
- 9) Surat Perintah Kerja (Larnpiran XIX Peraturan ini);
- 10) Serita Acara Perneriksaan dan Penerirnaan (Larnpiran XIII peraturan ini); ·
- 11) Serita acara serah terirna barang (Larnpiran XV Peraturan ini);
- 12) Berita Acara penyerahan barang kepada penyimpan/pengurus barang (Larnpiran XIV peraturan ini);
- 13) Berita Acara pernbayaran (Larnpiran XVI Peraturan ini).
- p. Pengadaan barang /pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pengadaan Rp.50.000.000,00 sarnpai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan kelengkapan standar dokurnen sebagairnana diatur didalarn Peraturan Presiden Nornor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa rnilik pernerintah dilengkapi dengan :
- 1) Son/faktur pernbelian dari pihak ketiga;
- 2) Serita Acara Perneriksaan dan Penerirnaan (Larnpiran XIII peraturan ini);
- 3) Serita Acara penyerahan barang (Lampiran XIV Peraturan ini);
- 4) Serita Acara pembayaran (Larnpiran XVI peraturan ini);
- 5) Kuitansi dan rnaterai secukupnya dari pihak ketiga;
Pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) keatas dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/ jasa milik perrierin tah.
Pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme swakelola mengikuti proses dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa milik pemerintah ( Larnpiran VI Peraturan ini );
- q. Belanja pemeliharaan (servis peralatan, sarana dan prasarana kantor, dan kendaraan dinas) wajib melampiri dengan kuitansi dan bukti tagihan dari pihak ketiga;
- r. Proses pengadaan Jasa Konsultansi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku rnengenai Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah.
- s. Belanja jasa konsultansi wajib rnelarnpirkan laporan dari penyedia jasa dan disesuaikan dengan perjanjian kerja;
- � elanja\_ jasa konsultansi yang dilaksanakan swakelola kepada mstansi pemerintah lain/lembaga wajib melampirkan nota kesepahaman antara pengguna anggaran dan pihak pelaksana. t.
- u. Belanja sewa kepada perorangan wajib melampirkan fotocopy 1dent1tas dan status kepemilikan penyewa yang masih berlaku;
- v. Pengadaan barang/jasa khusus makanan dan minuman rapat, be!anja Penggandaan yang bersifat rutin kantor, dilakukan kontrak/perikatan diawal tahun anggaran,berdasarkan harga satuan pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan sesuai dengan tagihan/klaim dengan melampirkan:
- 2) Kuitansi senilai tagihan dari pihak ketiga;
- 1) Faktur / tagihan dari pihak ketiga;
- 3) Untuk tagihan makanan dan minuman kegiatan rutin rapat kantor melampirkan daftar hadir, notulen hasil rapat, dan makanan dan minuman kegiatan rutin kantor melampirkan dasar pelaksanaan kegiatan, daftar hadir serta laporan kegiatan yang dimaksud; ·
- 4) Makanan dan minum tamu, melampirkan tagihan dari penyedia barang, kwintansi, berita acara pembayaran,dan Laporan yang berkenaan dengan kegiatan makan minum tamu oleh PPTK.
- w. Penggunaan materai mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Transaksi dengan nilai diatas Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) wajib dikenakan bea materai senilai Rp.3.000,00.(tiga ribu rupiah);
- 2) Transaksi dengan nilai diatas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) wajib dikenakan bea materai senilai Rp.6.000,00.(enam ribu rupiah);
- 3) Materai dianggap sah penggunaannya bila terkena cap basah dan atau tanda tangan dan apabila cap basah dan/atau tanda tangan tidak mengenai materai maka dapat disyahkan pada kantor pos dan giro setempat;
- 4) Materai yang disusun saling tumpang tindih tidak dibenarkan;
- x. Bagi SKPD yang melakukan kontrak jasa perseorangan :
- a. Jasa Kebersihan kantor, Jasa Administrasi Kantor, maka untuk pembayaran upah atas imbalan jasa yang dimaksud maksima! disetarakan dengan standar tingkat pendidikan SLTA/ sederajat.
- b. Jasa penjaga malam dan jasa sopir untuk pembayaran upah atas imbalan jasa yang dimaksud menyesuaikan dengan standar biaya yang berlaku.
- c. Jasa teknis tenaga ukur, tenaga penilai (taksasi), laboratonum, surveyor, dan medis untuk pembayaran upah atas imbalan jasa yang dimaksud menyesuaikan dengan tingkat pendidikan yang terakhir.
D. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BELANJA MOQAL
- Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pe � bangunan aset tetap be.rwujud .atau tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (duabelas) bulan, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan diperoleh dengan maksud tidak untuk dijual kembali, dalam bentuk:
- a.Tanah
- b. Peralatan dan mesin
- d. Jalan,Irigasi dan jaringan,
- ' c. Gedung dan bangunan
- e. Aset tetap lainnya, dan
- f. Aset lainnya.
1. Pertanggungjawaban atas belanja modal terdiri atas :
- a. Selanja modal tanah dilengkapi dengan :
- 1) Fotocopy sertifikat tanah/surat pernyataan tanah;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Pengenal penjual dan pemilik disekitar tanah yg diperjualbelikan;
- 4) Serita acara pembayaran tanah;
- 3) Serita acara pembelian tanah;
- 5) Fotocopy tanda lunas PBB;
- 6) Kuitansi;
- b. Belanja modal Peralatan dan mesin:
- Belanja modal Peralatan dan mesin, atau belanja modal aset tetap lainnya denga
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dijelaskan Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang ditegaskan maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;
1.
2. Undang-Undang ...
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perund: .U Re ta tang-Hndangan (Lembaran Negara epubhk Indonesia Tahun 2011 N 82 Tambahan Lembaran . omor » 5234 ); Negara Republik Indonesia Nomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 t tan P b S . en g engem angan . 1stem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012); ,
"eapeas
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investas' p (Bernita Negara Repubu Indonesia Ta,,, [j""5,ah Daerah omor 754);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ti ze II : Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penainia,""} tang . . erusa aan aerah Air Minum (Lembaran Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1981 Nomor 7 Sen D Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- lJ Pe \_hi ,\_rtaan modal Pemerintah Daerah dmaksudkan untuk memenuh butuhan biaya operasional kepada PDAM Kabupaten Sintang dalam aemberikan pelayanan akan ketersediaan air minum kepada masyarakat.
- 3Me#, guna
- «~~"kuat struktur permodalan PDAM Kabupaten Sintang gkatkan kinerjanya dalam dalam mengembangkan perusahaan.
•
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

'an Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
$.
- ( 1) Mendorong ...
- eningkatan pelayanan air minum pertur1b ~adg"{s pciingkatan pendapatan asii aa"",Phan perekonomian l ae"nan daerah. guna menunjang ~mba"
- ., Aatnya kualitas jasa pelayanan bagi pemer th I n) ?Jen1ng yang terjangkau dan memenuhi standnu ank kebutuhan air l .;um ke r,\_ iar resehatan ' enggarakan remanfaatan umum bagi masyarakat Kab \_ &amp;una ~eny°' aoupaten Sintang.
BAB III - pENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Pasal 4

. tah Kabupaten Sintang memberikan penyertaan modal kepada PDAM em""\_, sintang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten a;%mor 12 iahun 1980. 5intan
BAB III - pENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Pasal 5

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang merupakan penyisihan dari Dana Anggaran pndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, itetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - pENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Pasal 6

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
BAB IV
Pasal 7

- (11 Rincian penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada PDAM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut:
1. Pembayaran Listrik Tenaga Pembangkit;
2. Pembelian Bahan Kimia;
3. Pembelian Bahan Bakar Minyak (Solar) dan Minyak Pelumas (Olie);
- Pembelian Pompa 50 L/D (1 Buah);
- Pembelian Pompa 30 L/D (1 Buah); 5
- Pembelian Pompa 20 L/D (1 Buah); 6
- embelian Komputer dan Printer; 7
8.p
- 9 7' Pember an Water Meter Pelanggan;
ember an Generator Set·
l ·an Water Meter lnduk 0 4";
,elian Water Meter Induk 06".
1"
pembel
1
1
.
pern
·, jan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) re""~ Bupat ini. " perat" tercantum dalam Lams: piran (2|
8
- pireksi PDAM Kabupaten Si!@8 aiib menyampaikan laporan seluruh egiatan Perusahaan, yang terdiri lari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari laporan ~giatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan pengawas. (2)
- 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tata cara dan waktu penyarnpaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Kabupaten Sintang dilakukan oleh Dewan Pengawas bersama Tim Pengelolaan dan Pengenadalian Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

:.:
lamp; ran merupakan kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- "8betum %%, \_\_,Dana Penyertaan Moda rlakunya Peraturan Bupati ini, Penggunaan Sintan dig.\_'emerintah Kabupaten Sintang Kepada PDAM Kabupaten ' bi.,""kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan man8
"3pit,,.
\_.
akan satu kesatuan yang
Vang terdapat dalam Peraturan ini, merup kcrpisahkan
dari
Peraturan ini.
de
BAB VII - KETENTUAN PENUTUp
Pasal 12

"
an ini berlaku sejak tanggal diundangkan tura ·tah· per' .cap orang menget uinya, memerintahkan Ag' "~%nempatannya dalam Berita Daerah Ka,~"""!dangan Peraturan ii enga ten intang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal ; · 2014 1(0
BUPATI SINTANG
'
•
2
� MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal Qui 2014 4
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
Y0SEPHA HASNAH
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR
3%
1
|
1
1
88
1
H
HI
| | | | | 8 0 8 c t | | | | | | ti |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | 3 8 0 $ | | 1/l cu 1/l c "' N i N | | | | | | | cu % 8 et 8 cu |
| | | § & c 00 | 1/l f::l .,; c cu ci u | | | | | | | cu 3 8 t 8 cu |
| | 3 ¥ 4 • £ 0 | 1/l cu 1/l o ( v cu N 8 o 0 00 | | | | | | | | N 0 o 8 t 8 (N |
| .¥ L • 2z "' £ "' rn | 3 8 0 c | 00 | | | | | | | | |
| | & 8 0 % | | p o ci t 0c C | | | | | | | |
| | 5 8 0 c 00 | | t o c t 0c C | | | | | | | |
| z 2 | 3 8 0 c 00 | 1/l f::l c t N v Nu | t o c f 0¢ C | | | | 8 8 0 c «t | 8 0 c 1/l | 8 0 8 0 c | cN e - |
| | 0 00 00 a (N cj t | 1/l 1/l 00 0 °' c cN | | 3 8 0 c t | 0 00 «t ui 0o 0 t- | 3 c c (N | 8 0 8 t £ | | | |
| | | 1/l 1/l 00 0 °' c cN | p t t 0c 1/l o t 00 | | | | | | | |
| | 0 (N 8 ci t | 1/l 1/l 0o 0 0 c Nu | | | | | | | | |
| | 8 (N 0c t t cv t | 1/l 1/l 00 0 °' c cu | t coy t 00 u) o t- a0 | | | | | | | |
| I | 8 00 $ 0 c 00 | u to 0o - 8 c cu | p co t o:i u) o t 00 | | | | | | | cN ± c t u $ - |
| i | i | (u | | | | | | | | |
\ l
c
z
z
z
77
200657
1