PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 105 Tahun 2000
Tentang PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 1 Januari 2001
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah Perubahan kedua Undang-Undang dasar 1945;
- dengan
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
6. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
7. Kas adalah tempat penyimpanan uang Daerah yangditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
10. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
11. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
13. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas daerah dalamperiode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
14. pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
15. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
16. Barang daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
20. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengeni tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
Bagian Kedua
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
Bagian Kedua ...
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adanya untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah.
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.
Bagian Ketiga Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14

- (1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur tentang :
- a. kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD;
- b. kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD;
- c. prinsip-prinsip pengelolan kas;
- d. prinsip-prinsip pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan;
- e. tata cara pengadaan barang dan jasa;
- f. prosedur melakukan Pinjaman Daerah;
- g. prosedur pertanggungjawaban keuangan;
- h. dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tatacara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
BAB III
Pasal 16

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.
BAB III
Pasal 17

Anggaran untuk pembiayaan pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.
BAB III
Pasal 18

- (1) Pengganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (2) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan inevstasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.
Bagian Kedua Proses Penyusunan APBD
BAB III
Pasal 20

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :
- a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
- b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
- c. bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
BAB III
Pasal 21

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah
Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.
Bagian Ketiga Proses Penetapan APBD
BAB III
Pasal 22

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.
Bagian Keempat
Perubahan APBD
BAB III
Pasal 23

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
- a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.
PELAKSANAAN APBD
Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD
BAB III
Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 25

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
BAB III
Pasal 26

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otoritasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.
BAB III
Pasal 27

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
-11 - pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.
BAB III
Pasal 29

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMN atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMN atau Unit Usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah.
BAB III
Pasal 30

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana idmaksud dalam Pasal 17 diberitahukan kepada DPRD.
Bagian Kedua Pengelolaan Barang Daerah
BAB III
Pasal 31

- (1) Kepala Daerah mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat Daerah/sekretariat DPRD/dinas Daerah/lembaga teknis Daerah yang dipimpinnya.
BAB III
Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB III
Pasal 33

Pengguna barang wajib mengenlola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 34

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.
Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
BAB III
Pasal 35

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntasi keuangan pemerintah daerah yang berlaku.
BAB V - PERHITUNGAN APBD
Pasal 36

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan apbd dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitungkan selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 38

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :
- a. Laporan perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 39

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VII - PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 41

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Propinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
BAB VII - PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 42

- (1) Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.
BAB VIII - PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 43

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 44

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan
dari pihak manapun.
BAB XI - KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 45

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perunang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 46

ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan daerah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Pada saat Peraturan Pemerintah ini, mulai berlaku :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
dinyatakan tidak berlaku.
BAB X
Pasal 49

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 November 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DJOHAN EFFENDI
PENJELASAN
Pasal 2

Secara Khusus Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut :
- a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut;
- c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan;
- d. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh Keuangan;
Oleh karena itu mengacu pada semangat kedua undang-undang tersebut maka pedoman pengelolaan dan pertangungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. dengan upaya tersebut diharapkan Daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi, penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi pembendaharaan, umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
Cukup jelas
Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentrasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentrasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah, mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola Keuangan daerah.
Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.
Sekretaris Daerah atau Pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah. Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 9

Ketentuan Pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
pasal 12

Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum daerah.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam huruf misalnya :
- a. Penyusunan rencana anggaran multitahunan;
- b. prosedur pergeseran anggaran;
- c. sistem penatausahaan Keuangan Daerah dan proses penyusunan perhitungan APBD;
- d. prosedur penggunaan anggaran untuk pengeluaran tidak tersangka;
- e. proses penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- f. jadwal dan garis besar muatan laporan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- g. persetujuan tentang investasi keuangan Daerah;
- h. proses perubahan APBD; dan
- i. proses penghapusan aset Daerah.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah.
Jenis pendapatan misalnya pajak Daerah, Retribusi Daerah, dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu Kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekretariat Daerah, serta dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja, yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.
Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan Daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset Daerah yang dipisahkan.
Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.
-6 - merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
...
PENJELASAN
Pasal 18

Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalam ayat ini adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Pinjaman Daerah.Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.
Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan didalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.
Cukup jelas
Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicacat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya.
PENJELASAN
Pasal 19

Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman daerah.
Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana taupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjsama dengan pihak lain termasuk masyarakat.
Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah.
Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan
PENJELASAN
Pasal 20

Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan Laporan Pertanggungjawab tentang kinerja Daerah.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara terhadap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
Huruf c
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat Daerah. Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing Daerah.
-8 - modal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui badan usaha milik Daerah.
Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat. Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.
Cukup jelas
Cukup jelas
...
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.
Jangka waktu 3 (tiga) bulan termasukd dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang foormasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila
-10 - rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
PENJELASAN
Pasal 26

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap
pengeluaran atas beban APBD.
PENJELASAN
Pasal 27

Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD ayang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.
Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.
Cukup jelas
Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.
Pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
Cukup jelas
Alasan harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.
PENJELASAN
Pasal 35

Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.
Sepanjang standar akuntansi keuangan pemerintah daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini. Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 36

Laporan dimaksud memeuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan.
Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf b
Nota penghitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serata kinerja Keuangan Daerah mencakup antara lain:
- a. kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan;
Cukup jelas
Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.
PENJELASAN
Pasal 42

- b. kinerja pelayanan yang dicapai;
- c. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk apartur Daerah dan pelayanan publik.
- d. bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretaris DPRD.
- e. Posisi Dana Cadangan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Penyusunan neraca Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pemeriksaan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam APBD.
PENJELASAN
pasal 41

Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisien,
-14 - efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah.
Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan dayaguna keuangan Daerah.
Cukup jelas
Apabila Sekretaris Daerah atau Pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal Keuangan, pejabat pengawas internal Keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan pembuatan yang melawan hukum.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4022