Unknown Unknown Nomor I:? Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 11 Mai 2004
BAB II - K -:WA.IIBAN PETERNAKAN
Pasal 2

Setiap Peternak diwajibkan memelihara ternak nv a sesuai dengan tcknis pctcrnakan
- a. Wajib mempunyai kandang:
- b. Digernbalakan ditempat yang telah diientukan ( Padang rc11g1..·rnhalc1an 1:
- c. Mengikat ternaknya apabila digernbalakan:
Kand mg ternak tersebut, harus dibuat sedcmik ian rupa :-;ehingga ternak tidak mengganggu ketertiban dan atau kebersihan Kelurahan. Desa Kccarnatan dan Kora.
BAB Ill
Pasal 3

Pada tempat-ternpat yang memungk inkun. maka Kepala 1 )csa a tau I .uruh setempat, setelah bennusyawarah dengan peternak dapat menunjuk sebidang tanah atau tempat pengembalaan sesuai dengan petunjuk dari Kantor Peternakan etiap ternak yang berada ditempat pengernbalaan. harus diawasi sedemikian rupa oleh pernilik atau pemelihara iernak sehrngga ternaknya tidak menganggu perianian penduduk disekirarnva dan atau kcbersihan l111gkungan
i; \II I\
- Uruu! 111c11\_1a111111 t1..·rLtk-,t111.1,1,&lt;1 l\:raturnr1 [)&lt;1...:rnli ui. Ka11tor l1ctcrnaL111 hcrt&lt;1n;:!~ jawab dalam meuerubkan tcrnak yang berkeliaran di kota Kabupaten da,, Kecamatan. I)
- 2) Kepala Kantor Perernakan dalarn rnelaksanakan penertiban ternak dapat dibantu 01 etim yang duetapkan dengan kepurusan Bupati
BAB V - SANKSl ADMINISTRASI
Pasal 5

Petugas atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat ( l) dan ayai (2) diatas wajib mernberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga secara tert hs kepada pemilik ternak yang tetap membiarkan ternaknya bcrkeliaran.
Apabila permgatan &lt;ebagaimana yang dimaksud pada avat t I J udak para pemilik ternak maka kantor peternakan bekerjasama dengan tim dapat mela .u ·a operasi vususi terhadap ternak yang berkeliaran
Bagi pernilik tcrnak vang ternaknva terjaring operas, yustisi sebagaimana dirna · pada A::,,11 ( 21 diadakan sidang diternpat.
BAB VI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

3agi peternak yang sudah sampai tiga kali tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebagairnana d.maksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan - ... lama-lamanya 3 (tiga) bulan atau diancam denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500 000.Jua juta lima rat us ribu rupiah) untuk seekor Kerbau, Sapi, dan Kuda dan Rp. 500 000.ima ratus ribu rupiah) untuk seek or Biri-biri dan Kam bing.
::. gi setiap peteruak yang ternaknya dibiarkan berkeliaran dan atau ditangkap pada ktu dilakukan penertiban dan dikarantina, bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) han zak diambil oleh 1·c111ilikrwa rnak a ternak tcrsehut akan dilelang dan hasilnya menjad: 'k Daerah
- 3) Bagi setiap orang yang dengan sengaja bertujuan menyiksa, melukai atau hal-hal lainnya yang sifatnya merugikan ternak, dengan alasan bahwa tcrnak menganggu pertanian dan perkebunannya atau alasan-alasan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku.
- 4) Bagi setiap petemak atau setiap orang yang tidak mengindahkan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan daerah ini, disamping diancam dengan ketentuau Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini dapat pula dituntut sesuai dengan Hukum Adat yang menjadi pegangan masyarakat seternpat.
BAB VI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

- -mdak pidana sebagaimana maksud pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan daerah ini zdalah tindakpidana Pelanggaran.
BAB VII - PENYIDIKAN
Pasal 8

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyisikan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana;
- Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturar Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksanaan ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. Memanggil orang untuk didenganr dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi Pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perneriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petuniuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
1. Mengadakan tindakan l.un menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) PPNS Daerah tidak berwenang untuk .nelakukan per,angkapan atau penahanan
- ~) Penyidikan sebagaimana dirnaksud pada Ayat (I) pasal ir.i mernberitahukan dimularnya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai rlengan ketentuan yang diatyur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIH,\N
Pasal 9

Jengan diberlakukannya peraturan ini rnaka peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II -arko Nomor 06 Tahun 1980 Tentang Penertiban Terna], dinyatakan dicabut dan tida · -erlaku lagi.
Pasal IO
- .:al-hal yang beluk diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tehnis pelaksanaannya akan · atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
: . undangkan di Bangko. · .:.da Tanggal 1 I Mai 200 4
\_::K.RET ARIS DAERAH -\BUPATEN MERANGTN
. H.M. AZIZ YUSUS \_.1BTNA UTAMA MUDA \_ 010 055 981
- : 1BARAN DAERAJ' KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2004, NOMOR 3 SERIE.
KETENTUAN PEf\JUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIH,\N
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan Perigundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembara Daerah Kabupater Merangin.
Ditetapkan di Bangko Pada Tanggal 11 Mai 2004
BUPATI MERA NGIN
H.ROTANIYUTAKA,SH
-· al 2.
: isal 3.
: zsal 4.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIH,\N
Pasal 5

.
Zasal 6
Zasal 7.
I 9.