PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor PEJABAT Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2013
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2012
TENT ANG
::, 1
STANDAR SATUAN BIAVA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Satuan
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Harga ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang serta guna keperluan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk · melaksanakan maksud terse but pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang;
- 1 . Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang ...
00062
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nornor I Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negar� Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang · Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerin\_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. 1 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
-
12. Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat. Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Peghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577); .
13. Peraturan Pernerintah, Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga' Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lernbaran .Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah ' Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 · '
20. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belarija Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan ...
Menetapkan
00066
21. Peraturan Da�rah' Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 1 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR SATUAN BIAVA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013;
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Pernerintahan . Daerah . adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
I
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
I
I
3. Daerah Otonom.: selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas atas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
I
5. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang­ undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
f:
6. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang.
7. Pejabat Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Eselon Ila, lib, Illa, Illb, !Va, dan !Vb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
8. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utarna mentransformasikan, · mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pakar/Praktisi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman spesifik dalarn suatu bidang.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
6. 1 1 . Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang­ undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tarnbahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalarn rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalarnnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang · meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.:
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab me\aksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
22. Kelebihan Jam Kerja adalah kelebihan jam kerja pada pekerjaan yang berada pada lingkungan Rumah Sak.it Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang yang melaksanakan pekerjaan/ piket malam.
23. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang meliputi pegawai tidak tetap bidang kesehatan, pendidikan dan tenaga kontrak daerah.
24. Insentif adalah tambahan penghasilan bagi tenaga medis dan bidan pegawai tidak tetap yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di daerah terpencil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
25. Guru Kontrak adalah guru kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
26. Dokter Pegawai Tidak Tetap adalah dokter yang diangkat oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas profesi untuk memelihara kesehatan masyarakat berdasarkan ikatan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur dan memandu suatu kegiatan.
28. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam suatu kegiatan.
29. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat Yang Berwenang dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah.
30. Instruktur adalah seseorang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya terhadap peserta dalam forum pelatihan.
31. Staf Teknis adalah staf yang bertugas membantu PPTK dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis dari suatu kegiatan.
32. Staf Administrasi adalah staf yang bertugas membantu PPTK dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi dari suatu kegiatan.
33. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
34. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjuan.
35. Uang Saku adalah uang yang diberikan kepada masyarakat/ Non PNS yang mengikuti/ mendampingi suatu kegiatan.
36. Tim/Kepanitiaan adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan dengan melibatkan beberapa SKPD. . . .
37. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
BAB II - STJ\NDAR SATUAN BIAVA
Pasal 2

- ( I ) Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2013 adalah merupakan biaya maksimal yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Besaran Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, sebagairnana tercantum pada Lampiran I sarnpai dengan Lampiran XII Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. ·
Besaran Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 dan sebagai pedoman pernbayaran.
BAB II - STJ\NDAR SATUAN BIAVA
Pasal 4

.
Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Biaya dan atau belum ditetapkannya beberapa besaran standar satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini, usulan biaya atau Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan hiayanya dilakukan secara profesional, proporsional dan objektif serta dapat dipertanggungjawahkan dengan menganut prinsip-prinsip efektif, efisian, bersaing, transparan, dan akuntabel,
BAB II - STJ\NDAR SATUAN BIAVA
Pasal 5

Standar biaya jabatan dalam Tim/Kepanitiaan hanya diperbolehkan untuk Tim/Kepanitiaan yang bukan merupakan tugas pokok SKPD yang bersangkutan dan atau kegiatan yang rnelibatkan pejabat/pegawai dari SKPD/Unit Kerja lain yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan serta ditetapkan oleh pejabat yang herwenang, kecuali Tim/Kepanitiaan yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang khusus.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- ( 1 ) Hal-hal yang belurn diatur dan atau belurn cukup diatur dalam Peraturan · ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 1
- (2) D\_engan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati S�ntang �o�or 50 Tahun 2011 tentang Standar Satuan B\_1aya di Lmgkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Smtang Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Bel · Daer� Kahupat�n Sintang Tahun Anggaran 2012 die::;�� dan dmyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang. pada tanggal {t, A Ct -u S fvs 2012 i
( BUPATI SINTANG,
��.
(f-MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang "" . -·
... . v· 1-A1:.-� lvS.
pada tanggal
2012
RAH KABUPATEN SINTANG, (
ZUL FLI HAJJ AHMAD DERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 78fl
•
,iPIRAN I
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
3 t"
TAHUN 2012
TANGGAL
:
y aC/1V i
2012
TENTANG
: STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHVN ANGGARAN 2013.
00071
GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP PER BULAN DI LIHGKUHGAJI PEMERIHTAH KABUPATEN SINTAJIG
| GOLONGAN/TINGKAT PENDIDIKAN I | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| SD SLTP SLTA D I D II Dill ) D I V / S l S 2 GURU KONTRAK PADA TK GURU KONTRAK PADA SD GURU KONTRAK PADA SLTP DAN SLTA DOKTER PTT | ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN · ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN I ORANG/BULAN ORANG/BULAN | 914,000 919,000 924,000 ; 929,000 I 934,000 i I 939,000 ' 944,000 949,000 825,000 920,000 925,000 3,500,000 | KHUSUS UNTUK HONOR DAERAH YANG SUDAH MASUK DI DALAM DATABASE KEPEGAWAIAN (DI LUAR TENAGA DI LAMPIRAN Ia DAN lb) |
I
t
vtPIRAN II
: PERATURAN BUPATI SINTANO NOMOR Jr ,
00072
TAHUN 2012
TANOOAL
:
'f :}I.NI
2012
TENTANO
: STANDAR SATUAN BIAVA DI LINOKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
GA.JI PEGAWAI TIDAi( TETAP PER BULAN UNTUK SATPAM, SATGAS PEMADAM !(EB.AK.ARAN DAN SATPOL PP DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN SINTANG
| GOLONGAN/TINGKAT PENDIDIKAN | SATUAN . | STANDAR BIAVA {Rp) | KETERANGAN |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| SD SLTP SLTA I D I D II D III DIV / S 1 8 2 | ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN | I 1,064,000 ' 1,069,000 I 1,074,000 1,079,000 1,084,000 1,089,000 1,094,000 1,099,000 | KHUSUS UNTUK HONOR DAERAH YANG SUDAH MASUK DI DALAM DATABASE KEPEGAWAIAN |
t
" �ILTON CROSBY
MPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 3t ,
00073
TAHUN 2012
TANGGAL
:
'-f �I.Av I
2012
TENTANG
: STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUFATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP PER BULAN UNTUK PARAMEDIS DAN TENAGA ADMINISTRASI DI RSUD ADE M DJOEN KABUPATEN SINTANG
| GOLONGAN/TINGKAT PENDIDIKAN ) | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| SD SLTP SLTA D I D II Diii ) D I V / S l S 2 | ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN | 1,164,000 1,169,000 1,174,000 1,179,000 1,184,000 1, 189,000 1,194,000 1,199,000 | KHUSUS UNTUK HONOR DAERAH YANG SUDAH MASUK DI DALAM DATABASE KEPEGAWAIAN |
1
,tP!RAN IV
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR :
31
,TAHUN 2012
: PERATURAN BUPATI SINTANG
00074
NOMOR :
31
,TAHUN 2012
TANGGA :
""/ DVNI
2012
TENTANI :
STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
SATUAN BIAYA BAGI MODERATOR, NARASUMBER DAN INSTRUKTUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| GOLONGAN/TINGKAT PENDIDIKAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| MODERATOR NARA SUMBER/WIDYAISWARA pEJABAT SETINGKAT : PEJABAT NEGARA - - ESELON I ESELON II - - ESELON III KEBAWAH WIDYAISWARA / DOSEN (PNS) - PAKAR/PEMBICARA | ORANG/JAM | 500,000 | HONOR MODERATOR DAN NARASUMBER TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA |
| | ORANG/JAM | 1,400,000 | MODERATOR DAN NARASUMBER YANG |
| | ORANG/JAM | i, 150,000 | BERASAL DARI |
| | ORANG/JAM | 850,000 | SATUAN KERJA YANG |
| | ORANG/JAM | 700,000 | BERSANGKUTAN |
| | ORANG/JAM | 700,000 | UNTUK KEGlATAN YANG BERLANGSUNG DI DALAM DAN DIIKUTI |
| KHUSUS/PRAKTISI (NON PNS) | ORANG/JAM | 1,000,000 | OLEH PESERTA |
| INSTRUKTUR | ORANG/JAM | 75,000 | SATUAN KERJA YANG BERSANGKUTAN. |
I
( BUPATI SINTANG,if
&amp; �
�
()--MILTON CROSBY
'
'
.
I
l
IPIRAN v
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
,TAHUN 2012
TANGGAL
3t
00075
l/ 'JvAi /
'
2012
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAVA DJ LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
STANDAR HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN STAF TEKNIB/ STAF ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| U R A I A N | U R A I A N | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------|
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK) | pEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK) | | | PEMBAYARAN HONOR |
| a. | Nilai Pagu Dana sd. Rp. 100 juta | Org/Bln | 420,000 | DISESUAIKAN DENGAN LAMANYA |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta | Org/Bln | 510,000 | PENYELESAIAN KEGIATAN MAKSIMAL |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | Org/Bln | 610,000 | JO BULAN PADA SUATU |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | Org/Bln | 700,000 | KEGIATAN DAN APABILA PPTK, STAF |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 rniliar sd. Rp. 2,5 miliar | Org/Bln | 820,000 | TEKNIS / STAF |
| r . | Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | Org/Bln | 930,000 | ADMINISTRASI |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar | Org/Bln | 1,050,000 | MENGELOLA LEBIH DARJ SATU KEGIATAN |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp.10 rniliar sd. Rp.25 miliar | Org/Bln | 1,330,000 | MAKA HONOR HANYA |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | Org/Bln | 1,610,000 | DIBAYARKAN PADA PAGU DANA KEGIATAN |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | Org/Bln | 1,890,000 | TERTJNGGJ. |
| K. | Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar | Org/Bln | 2,170,000 | |
| m. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar | Org/Bln | 2,590,000 | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) . | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) . | | | |
| a. | Nilai Pagu Dana sd. Rp. 50 juta | Org/Bln | 250,000 | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta | Org/Bln | 350,000 | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta . | Org/Bln | 410,000 | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | Org/Bln | 470,000 | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 mi1iar | Org/Bln | 530,000 | |
| f . | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 rniliar sd. Rp. 2,5 miliar | Org/Bln | 655,000 | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | Org/Bln | 715,000 | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar | Org/Bln | 775,000 | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | Org/Bln | 955,000 | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | Org/Bln | 1,015,000 | |
| K. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | Org/Bln | 1,080,000 | |
| I. | Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar | Org/Bln | 1,140,000 | |
| m. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 rniliar | Org/Bln | 1,380,000 | |
| STAF TEKNIS / ADMINISTRASI | STAF TEKNIS / ADMINISTRASI | | | |
| a. | Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta | Org/Bln | 250,000 | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta | Org/Bln | 300,000 | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | Org/Bln | 350,000 | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | Org/Bln | 400,000 | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 rniliar sd. Rp. 2,5 miliar | Org/Bln | 450,000 | |
| r . | Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | Org/Bln | 500,000 | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar | Org/Bln | 550,000 | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | Org/Bln | 700,000 | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 rniliar | Org/Bln | 850,000 | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | Org/Bln | 950,000 | |
| k. | Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar | Org/Bln | 1,100,000 | |
| I. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. Rp 250 miliar | Org/Bln | 1,350,000 | |
t
:vutTANO,
LAMPIRAN VI
: PERATURAN BUl;;'\Tl SINTANU
NOMOR
:
?f
TAHUN 2012
TANGGAL
:
l...f j(IN"I
2012
TENTANG
: STANDAR SATUAN BIAVA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
STANDAR SATUAN BIAVA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITIA PENERJMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN SINT.ANG
| NO | URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAVA KETERANGAN (Roi |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| I II | PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA Pejabat Pengadaan Barang / Jasa HONOR PANITIA PENERJMA HASIL PEKERJAAN a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan f . Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan h, Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan I. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 | Orang/Bulan Orang/Paket Orang/Paket _Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket. Orang/Paket - Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket | 510,000 330,000.00 Anggota Panitia Penerima 420,000.00 Hasil Pekerjaan / 520,000.00 Pengadaan Barang dan Jasa minimal 3 orang dan 620,000.00 maksimaJ berjumlah 5 770,000.00 orang pada setiap SKPD 910,000.00 berjumlah ganjil 1,060,000.00 1,260,000.00 1,450,000.00 1,650,000.00 1,840,000.00 2,100,000.00 |
J
MPIRAN VII
:
PERATURAN BUP,\TI SINTANG
NOMOR
:
°3 f-
,
TAHUN 2012
TANGGAL
:
C., Dv,,,.,,
2012
TENTANG
:
STANDAR SATUAN BIAVA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
00077
STAND.AR SA.TUAN BIAVA TIM/KEPAll'ITIAAN KEOIATAN tmTUK JANOKA WAKTU PEKERJAAII' DIATAS 6 (ENAMJ BULAN YANG KEAl'l'OOOTAA.lfflYA MELIBATKAJI' BEBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANO
. ,
!
I
| JABATAN DALAM KEGIATAN ) | SATUAN | STANDAR BIAVA (Rp) | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH : PENANGGUNG JAWAB KET VA WAKIL KETUA SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS KETUA BIDANG - WAKIL KETUA BIDANG - SEKRETARIS BIDANG ) ANGOOTA BIDANG . GOLONGAN IV • GOLONGAN Ill • GOLONGAN II , KOORJ)INATOR SEKRETARIAT WAKJL KOORDINATOR SEKRETARIAT ANGGOTA SEKRETARIAT . PEGAWAIGOLONGANIV . PEGAWAI GOLONGAN Ill . PEGAWAI GOLONGAN II . PEGAWAJ GOLONGAN I DAN PEGAWAI HONOR | ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG . ORG/KEG | 2,550,000 2,500,000 2,480,000 2,450,000 2,420,000 2,410,000 2,400,000 2,350,000 2,300,000 2,200,000 1,900,000 1,700,000 2,100,000 2,000,000 2,200,000 1,900,000 1,700,000 1,500,000 | PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG |
t
BUPATI SINTANO,
?J
/' MIL TON CROSBY
�PIRAN VIII
: PERATURAN BUPATI SINTANG
.
· NOMOR
:
3f
,TAHUN 2012
00078
TANGGAL
V 1VNt
2012
TENTANG
:
STANDAR · SATUAN BlAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
SATUAN BIAYA TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN UNTUK JANOKA WAKTU PEKERJAAN MINIMAL 3 (TIOA) SAMPAI DENGAN 6 (ENAM) BULAN YANG KEAl'fGGOTAANNYA MELIBATKA1' BEBERAPA SKPDDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANO
| JABATAN DALAM KEGIATAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH PENANGGUNG JAWAB KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS ) KOORDINATOR ANGGOTA - PEGAWAIGOLONGANIV - PEGAWAI GOLONGAN Ill - PEGAWAI GOLONGAN II - PEGAWAI GOLONGAN I DAN PEGAWAI HONOR | ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG | 2,290,000 2,260,000 2,230,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,170,000 1,900,000 1,600,000 1,400,000 | PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG |
I
.
\MPJRAN IX
· PERATURAN BUPATI SINTANG
. NOMOR
:
�1"
,
TAHUN 2012
00079
TANGGAL
't 'J1AJ1
2012
TENTANG
: STANDAR SATUAN BIAVA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
srANDAR SATUAN BIAYA TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN UNTUK JANGKA. WAKTU PEKERJAAN MINIMAL 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 3 (TIGA) BULAN YANG KEANGGOTAANNYA MELIBATKAN BEBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
-
| ::) JABATAN DALAM KEGIATAN | SATUAN | STANDAR BIAVA (Rp) | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH ! PENANGGUNG JAWAB KETUA l WAKILKETUA SEKRETARlS WAKIL SEKRETARIS ) KOORDINATOR ANGGOTA - PEGAWAI GOLONGAN IV - PEGAWAI GOLONGAN III - PEGAWAI GOLONGAN II - PEGAWAI GOLONGAN I DAN PEGAWAI HONOR | ; ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORO/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG | 650,000 640,000 630,000 ' 625,000 620,000 615,000 610,000 610,000 540,000 490,000 470,000 | PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG |
'
I
BUPATI SINTANG1
?J�
r
MILTON CROSBY
.AMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SINTANG
·
NOMOR
:
"3 f
TAHUN 2012
00080
• C., :ftA41
TANGGAL
:
2012
TENTANG
:
STANDAR SATUAN BIAVA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH . KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
STANDAR SATUAN BIAYA TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN UNTUK JANGKA WAKTU PEKERJAAN DIBAWAH 1 (SATUJ BULAN YANG KEANGGOTAANNYA MELIBATKAl'f BEBERAPA SKPD DI LI.NGKU.NGAN PEMERI.NTAH KABUPATE.N SI.NTANG
| "° | JABATAN DALAM KEGIATAN | SATUAN | STANDAR BIAVA (Rp) | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 KETUA 4 WAKIL 5 6 WAKIL "! .I 8 . • · . PEGAWAI | PENGARAH PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS SEKRETARIS i KOORDINATOR ANGGOTA PEGAWAIGOLONGANIV PEGAWAI GOLONGAN Ill PEGAWAJ GOLONGAN II GOLONGAN I DAN PEGAWAI HONOR | ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG I ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORO/KEG | ' 350,000 340,000 325,000 ' 310,000 295,000 I 270,000 ' ! 260,000 260,000 230,000 200,000 195,000 | PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG DAN BAGI KECAMATAN PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN CAMAT |
r-�ABG,t
/
MILTON CROSBY
,MPIRAN XI
:
PERATURAN BUPATI SINTANQ NOMOR : 1 r
00081
.
I TAHUN 2012
TANOOAL
y Jc.-1v,
2012
TENTANO
:
STANDAR SATUAN BIAVA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANO ATAS BEBAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANO TAHUN ANOGARAN 2013.
STANDAR UANO KELEBIHAN JAM KERJA DI RSUD ADE M. D.JOEII SIIITA.110
\
| URAIAN | ,SATUAN | STANDAR BIAYA (Roi | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| KELEBIHAN JAM KERJA DI RSUD AM. DJOEN I. Petugas UGO - Dokter - Perawat 2. Perawat Ruangan - Paramedis 3. Tenaga Administrasi RSUD ( Non Paramedis ) | ORG/JAM | 35,000 10,000 10,000 8,500 | |
| | ORG/JAM | | |
I
�INTANG,1
l!J .
/
�MILTON CROSBY
1p1RAN XII
: PERATURAN BU,J?ATI SINTANG
NOMOR
:
TANGGAL
TENTANG
00082
Cf j'e,,,,..i.1 2012
;f TAf,fUN 2012
. ,
.
,
: , : STANDAR SATUAN BIAVA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
NTIF BAGI TENAGA MEDIS, BIDAN, DOKTER, DAN APOTEKER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) SE EJ:.TUGAS PADA SARAHA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN DOKTER PEGAWAI TIDAK NG :ETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MOHAM.MAD DJOEN KABUPATEN SINTANG
| URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAVA (Rp) | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| KECAMATAN SINTANG | | | |
| - PARAMEDIS DI PUSKESMAS - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES | Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln | 400,000 450,000 1,500,000 1,500,000 750,000 420,000 472,000 1,675,000 1,675,000 925,QOO 440,000 495,000 1,850,000 1,850,000 460,000 517,000 2,100,000 2,100,000 | |
| - DOKTER UMUM PTT | | | |
| - OOKTER GIGI PTT | | | |
| -APOTEKER | | | |
| KECAMATAN TEMPUNAK, KELAM PERMAI, SEI. TEBELIAN DAN BINJAI HULU. | | | |
| - PARAMEDIS DI PUSKESMAS | | | |
| - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES | | | |
| - DOKTER UMUM PTT | | | |
| - DOKTER GIGI PTT | Org/Bln | | |
| -APOTEKER | Org/Bln | | |
| KECAMATAN SEPAUK, DEDAJ, KAYAN HILIR DAN | | | |
| KETUNGAU HILIR - PARAMEDIS DI PUSKESMAS | Org/Bln | | |
| - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES | Org/Bln | | |
| - DOKTER UMUM PTT | Org/Bln | | |
| - DOKTER GIGI PTT | Org/Bln | | |
| KECAMATAN SERAWAI, KETUNGAU TENGAH DAN KAYAN HULU | | | |
| - PARAMEDIS DI PUSKESMAS | Org/Bln | | |
| - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES | Org/Bln | | |
| - DOKTER UMUM PTT | Org/Bln | | |
| - DOKTER GIGI PTT | Org/Bln | | |
| KECAMATAN AMBALAU DAN KETUNGAU HULU | | | |
| - PARAMEDIS DI PUSKESMAS , | Org/Bln | 480,000 | |
| - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES | Org/Bln | 540,000 | |
| - DOKTER UMUM PTT | Org/Bln | 2,400,000 | |
| - DOKTER GIGI PTT | Org/Bln | 2,400,000 | |
| DOKTER PTT PADA RSUD ADE MOHAMMAD DJOEN SINTANG | | | |
| - DOKTER SPESIALIS | Org/Bln | 15,000,000 | |
| - RESIDENCE OOKTER SPESIALIS I | Org/Bln | 7,500,000 | |
| - INTERNSHIP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI | Org/Bln | 3,000,000 | |
1
I
'
NO MOR
TANG GAL
TENT ANG
:
"Jf TJ\HUN :.!U1:.!
:
Lj jUNi.
2012
: STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| NO | URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAVA (Rp) | KETERANGAN |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I II III N v | SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR - PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN - PEMERIKSAAN HASIL UJIAN - PENGAWAS UJIAN SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH (SLTP/SLTA) - PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN - PEMERIKSAAN HASIL UJIAN - PENGAWAS UJIAN - SETINGKAT PENDIDIKAN TINGGI - - - - PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN - PEMERIKSAAN HASIL UJIAN - . -- - PENGAWAS UJIAN . - . PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI - PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN -- PEMERIKSAAN HASIL UJIAN . - - - PENGAWAS UJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT - PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN - PEMERIKSAAN HASIL UJIAN - PENGAWAS UJIAN | NASKAH/PELAJARAN SISWA/MATA UJIAN ORANG/HAR! NASKAH/PELAJARAN . SISWA/MATA UJJAN - ORANG/HAR! . _NASKAH/PELAJARAN - SISWA/MATA UJIAN ORANG/HAR! NASKAH/PELAJARAN SISWA/MATA UJIAN ORANG/HAR! NASKAH/PELAJARAN SISWA/MATA UJIAN ORANG/HAR1 | 100,000 1,200 200,000 120,000 1,200 200,000 160,000 1,200 300,000 150,000 1,200 200,000 100,000 12,000 200,000 | - . - · . |
J
I
I
I
I
I
I
-·-
00084
!Pf RAN XIV
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
3t TAHUN 2012
TANGGAL
: tr :JVN lklL. H KABUPATEN : STANDAR SATUAN BIAVA DI L!NGKUNGAN PEMERINT�AN BELANJA SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
I
TENTANG
STANDAR BIAYA UANG SAKU UNTUK NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
-
:
· -
| RINCIAN UANG SAKU | SATUAN | STANDAR BIAVA (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| - UANGSAKUBAGIPESERTA J. Jangka Waktu Kegiatan 1 Hari 2. Jangka Waktu Kegiatan 2 Hari 3. Jangka Waktu Kegiatan 3 Hari 4. Jangka Waktu Kegiatan 4 Hari 5. Jangka Waktu Kegiatan 5 Hari 6. Jangka Waktu Kegiatan 6 Hari 7. Jangka Waktu Kegiatan 7 Hari 8. Jangka Waktu Kegiatan 8 Hari 9. Jangka Waktu Kegiatan 9 Hari 10. Jangka Waktu Kegiatan 10 Hari 1 1 . Jangka Waktu Kegiatan 1 1 Hari 12. Jangka Waktu Kegiatan 12 Hari 13. Jangka Waktu Kegiatan 13 Hari 14. Jangka Waktu Kegiatan 14 Hari . . 15. Jangka Waktu Kegiatan 15 Hari 16. Jangka Waktu Kegiatan 16 Hari 17. Jangka Waktu Kegiatan 17 Hari 18. Jangka Waktu Kegiatan 18 Hari 19. Jangka Waktu Kegiatan 19 Hari 20. Jangka Waktu Kegiatan 20 Hari 21. Jangka Waktu Kegiatan 21 Hari 22. Jangka Waktu Kegiatan 22 Hari 23. Jangka Waktu Kegiatan 23 Hari 24. Jangka Waktu Kegiatan 24 Hari 25. Jangka Waktu Kegiatan 25 Hari 26. Jangka Waktu Kegiatan 26 Hari 27. Jangka Waktu Kegiatan 27 Hari 28. JangkaWaktu Kegiatan 28 Hari 29. Jangka Waktu Kegiatan 29 Hari 30. Jangka Waktu Kegiatan 30 Hari 31. Jangka Waktu Kegiatan diatas 1 Bulan --·- --·-- - - . -- --- -- - ------ | Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang ' Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang | 30,000 55,000 80,000 105,000 130,000 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 370,000 390,000 410,000 430,000 450,000 470,000 490,000 510,000 530,000 545,000 560,000 575,000 590,000 600,000 650,000 ------ | |
--·-
I
-
| - - r RINCIAN UANG SAKU | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | J<OlJDgNGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | 3 | 4 | 5 |
| 2 u.ANG sAKU BAGI PENDAMPING / PELATIH 1 . Jangka Waktu Kegiatan 1 Hari 2. Jangka Waktu Kegiatan 2 Hari 3. Jangka Waktu Kegiatan 3 Hari 4. Jangka Waktu Kegiatan 4 Hari 5. Jangka Waktu Kegiatan 5 Hari 6. Jangka Waktu Kegiatan 6 Hari . . I 7. Jangka Waktu Kegiatan 7 Hari I 8. Jangka Waktu Kegiatan 8 Hari I 9. Jangka Waktu Kegiatan 9 Hari 10. Jangka Waktu Kegiatan 10 Hari 1 1 . Jangka Waktu Kegiatan 1 1 Hari 12. Jangka Waktu Kegiatan 12 Hari 13. Jangka Waktu Kegiatan 13 Hari 14. Jangka Waktu Kegiatan 14 Hari 15. Jangka Waktu Kegiatan 15 Hari 16. Jangka Waktu Kegiatan 16 Hari 17. Jangka Waktu Kegiatan 17 Hari 18. Jangka Waktu Kegiatan 18 Hari 19. Jangka Waktu Kegiatan 19 Hari 20. Jangka Waktu Kegiatan 20 Hari 2 1 . Jangka Waktu Kegiatan 2 1 Hari 22. Jangka Waktu Kegiatan 22 Hari 23. Jangka Waktu Kegiatan 23 Hari · 24. Jangka Waktu Kegiatan 24 Hari 25. Jangka Waktu Kegiatan 25 Hari 26. Jangka Waktu Kegiatan 26 Hari 27. Jangka Waktu Kegiatan 27 Hari 28. Jangka Waktu Kegiatan 28 Hari 29. Jangka Waktu Kegiatan 29 Hari 30. Jangka Waktu Kegiatan 30 Hari 31. Jangka Waktu Kegiatan diatas 1 Bulan | Orang Orar.g Orang Orang Orang Orang : Orang I Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang . Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang | 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 360,000 380,000 400,000 420,000 440,000 460,000 480,000 500,000 520,000 540,000 560,000 580,000 600,000 620,000 640,000 660,000 680,000 700,000 | |
1
(p-MILTON CROSBY