Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 8 Tahun 1974
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
Alarnal Kantor :1L. PangIrma gator No.1 Te4)40511)4774269 Fax. 0511) 4774269 Banjarbani KaIse!
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR cyr TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PEI aKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-ICANAK/SEKOLAH OASAR RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M.AHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU.
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksana tugas Unit Pelaksana TeknH Taman KanakiKanak/Sckolah Dasar Rintisan Sekolah Senate Intemaslortal pada Dinas Pendldikan Kota 8anjarbatu sehingga dapat berdava guna dan berhasll guna secara maksimal, dipandang perlu adanva tugas pokok, fungsi dan tan keg.);
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsidetan ni perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pervbahan atas Undangiundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik indonetia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1999 tentang Pembentukan Kotamadva Daerah Tingkat II Ranjarbaru (lembaran Negara Republik IndonesiaTabun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem PendIclikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Manor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301:
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana talon diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemcrintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam labatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noma/ . 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Menctapkan
Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Ir.doneSta Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pernenntah Daerah Propinu dan Pemenntah Daerah Kabupatert/Kota (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
2. /. Undang-Vnelang Humor 33 Tabun 2034 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan tembaran Nagar:. Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tabun 2037 tentang Organisau Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741),
9. Peratuvan Menteri Dawn Negev' Nomor 57 Tahun 2008 lenlang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah kola Banjarbaru Nomor 2 lahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota BanjarbaruIlembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 honor 01 Sen D Nomor 1);
6. IL Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Noma, 11 Tahun 2038 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Keep Dinas &lt;It logkungan Pernenntah Kota Banjarbaru (tembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri 0 Nomor Seel 5).
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pclaksanan Teknis Taman KanakXanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Beriara/ Internasional pada Dittos Pendidikan Kota Banjarbaru (Lembaran Berna Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor Seri E Humor Sen 4).
MEMUTUSKAN
PERATURAN WAUXOTA BANJARBARU TE NTANG TUGAS POKOX, FUNGSI DAN TATA KEILIA UNIT PELAICSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAN/SEKOLAH DASAR RINMAN SEXOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENOIOIKAN KOTA BAN/ARBARU
BAB 11 - Bagian Penama
Pasal 2

UPT TK/5111 Rintisan 501 merupakan unsur pelaksana Tekrus pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang diplmpin deb seorang Kepala UPT TK/SD Rintisan SEll berada d1 bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB 11 - Bagian Penama
Pasal 3

UPT TK/SD Rinusan SBI mempunyal tugas membantu Kebijakan Teknls di bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilImpahkan usual dengan karakteristlk dan kebutuhan daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
Paul a
Untuk menyelenp,garakan tugas tersebut pada pasal 3, UPT TK/SD Rintisan Sal mempunyal funs , -
- a penyusunan rencana dan program kerja dalam bldang penillellkan pada UPT TK/SD Rintisan 581 sesu al Canaan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b pengelolaan urusan kerumahlanggaan, keuangan dan pelayanan administrall umum di bldang pendidikan pada UPT TK/SD Rintisan 501;
- e perumusan dan penetapan kebijakan operational, pembInaan, pengaturan, pengembangan, dan pengendalian pendidikan pada UPT TX/SD Rintisan 581;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operassonal, pernbinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendallan tumber days manusia sena saran dan prasarana pendidikan pada UPT TX/SD Rintisan SBI;
- e pengelolaan urusan ketatausahaan.
MB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UPT TX/SD Flinttsan 5BI
!Sayan Pentarna
Unwr-unsur Organisasl
BAB 11 - Bagian Penama
Pasal 5

- (I) Unsur • unsur Organisasi UPT TIOS0 Rinttsan 581 sordid dais
Sub Bagian Tata Usaha :
Kelompok labatan Funguonal
- (2) Bagan Struktur organIsaO UPT TK/513 Rottman 5E11 sebagaintana terlamor dan mcrupakan bagran yang tidak terptsahkan dan Peraturan Walikota in/.
Baglan Kedua
Sub Bag= Tata Usaha
Pxal 6
Sub Ben Tata Usaha inempunyae togas pokok menyeknggatakan urusan penyusunan perencanaan, admanstrasi keuangan, artisan umum dan admIntstrasi kepegawaian casual petunjuk [Nulls dan ketentuan yang berlaku.
BAB 11 - Bagian Penama
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyal lungs&amp; .
Penyusunan program, pengolahan data admuustrau keuangan, rvaluasi dan pelaporan ;
- b. Penyusunan kebljaksanaan pongelolaan surat-menyurat/kears(pan,perlengkapan, numb tangga, kehumasan, penatausahaan dan admit:I:vas( kepegawaian :arta admInisttrav keslswaan;
- c Petaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, admaustraM umum dan kepegawaian sett a keslswaan,
Bagian Ketlga
Kelompok labalan Fungskonal
Pasal
Masinginoing Ktompok labatan Fungponal mempunyat tugas melaksanakan sebagian tugas UPT TK/SD Rintlsan S&amp; sesuai dengan keahlian clan krbutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang bertaku.
Paul 9
- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dtmaksud dalam pawl 8. terdlri dan sejumlah tenaga Pengajar profesional dalam jenjang Jabatan Fungslonal yang terbagi dalam berbagal kelompok bldang keahlian;
- (2) setiap Kelompok labatan Fungsional sebagaimana dimakwd dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fun/Atonal senior yang dItunjuk Web Kepala Dinas Pendldkan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT TK/S0 Rintiwn SW;
- (3) jurnlah dan jents Jabatan Fungsional sebagaimana dimainud ayat (1), dltentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keda;
- (4) jams dan jenjang Jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud ayat (1), diatur usual dengan peraturan perundangtundangan yang bedaku.
BAB IV - TATA KEFUA
Pasal 10

Sub Raglan Tato Usaha dipimpin oleh seorang Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dines Pendidikan.
Paul 11
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT TX/S0 Rintiwn 581. Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinask integrasi Can smkronlsas1 dilingkungan UPT TK/SD RIntisan SRI serta dengan sernua unsur Perangkat Doerah den Ingand terkad lalnnya dalam rangka peiaksanaan tugas rnatingtmasing.
Paul 12
Schap pimpinan satuan organlsasl dtlIngkungan UPT TI(/SD Rintiwn SW, wajlb mengawas1 bawahan mating-mm.0g dam jika terjadl penylmpangan agar mengambil longkatplangkah yang dIperlukan wsuai dengan peraturan dan perundang.undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KEFUA
Pasal 13

Setiap plmpInan satuan organlsasl dllingkungan UPT TK/S0 Rintiwn SRI, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordInastkan serta membenkan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KEFUA
Pasal 14

Setiap plmpinan satuan organitasi dilingkungan UPT TIC/SO Rintiwn SEP, wait mengikuti den memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan rnelaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masingtmating secara berkata dan tepat pada waktunya.
Sub Bagian Tata Usaha menyamparkan laporan pelaksanaan tugasnya kepada /Cedilla UPT TK/SD RintIsan SBI dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala UPT TK/50 Rintisan S81.
BAB IV - TATA KEFUA
Pasal 16

Sub Britian Tata Usaha menyampalkan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepa4 UPT 11(/5D Rintisan SBI dan selanlutnya diolah dan disusun untuk menjadi program UPT TX/SD Rintisan 581
BAB IV - TATA KEFUA
Pasal 17

- 11) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan UPT TK/SD Rintisan SBI, wajib mengikuti pedoman yang berlaku;
- (2) dalam hal Kepala UPT TK/SD Rintisan Sal berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (P11) Kepala UPT TX/51) Rintisan 561 sesual dengan peraturan yang berlaku,
- (3) dalam hal Kepala OPT 11(50 Rintisan SBI dan Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka drtunjuk sebagai Pelabat Pelaksana Tugas (Pit) sesual dengan peraturan yang bertaku.
BAB V - KETENTUAN UUN-LAIN
Pasal 18

- (1) dalam mempeniapkan rencana. program OPT TK/SD Rintisan SBI, tenantless rnemelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Penchdikan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dllingkungan Pernerintan Kota;
- 12) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, UPT TK/S0 Rintisan SBI mengusahakan keterpaduan antara kepentingan Internasional, nasional den daerah serta a ntar daerah,
- (3) OPT TK/SD Rintisan SBI bersarre Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guns dan berhaill guna.
MB VI KETENTUAN PENUTUP
Paul 19
Hal-hal lain yang belum dlatur dengan jets: dan bersilat teknis akan (haw, dalam Keputusan Kepala Dlnas Pend:dikan.
Paul 20
Peraturan Walikota Int mutat berlaku sejak tanggal diunclanglan
Agar seziap orang dapat mengetahutnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
RUDY RESNAWAN
Diundangkan di Banjarb
pada tanggal 2?) NN
9a9
SEKRETARIS DAERA. KOTA BAN RBARU,
BUN YAMIN
Banta Dae h Kota Baniatbaru Tabun 2009 N ° m91. Ftilattga 2p09 Cen 0 ND (err itp.
BAB VI - EHTUAN PcNUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mutai bertaku teiak tanggal diundanakan Apr ·etiap orang dapat mengetahuinya. mernenntthkan pengundangan Peraturan Walikoia ini dengan penempatannya dalam Perna Daerah *Ad Raniarbaru
Nei
Ipkan dl Banlarbaru
Pada la al
al l't Hiptenein
Ace]
WALIKO BANIARBARU
UDY RESNAWAN
Dundangkan dl Banjo
Rada tanggal ly
e•ir r 3c(fri
SEKRETARIS DAB
KOTA aANJARBARU.
BUM YAMIN
(*Ma Daerah Kota Banjarbaru Tabun 2009
Noc.or :
se'? r. so•-4/A ieF4 92.