Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2001
Tentang PERATIIRAN DESA. BAB I
Berlaku: 25 TAHUN 2001
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa rurtuk melaksanakm pasal lll Undang-undang Nomor 22 Tahwr lW tentang Penrcfintahan Daerdr pedu menetapkan Peraturan Daerah telrtang Peraturan Desa ;
- bahwa bordasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunrf a diatas pedu membecrtuk Peraf,ran Daerah tentang Peraturan Desa. b
- Mengingat
:1.
- Undang-undang Nomor 12 Tatrun 1956 teirtang Perrbeir&amp;rkan Daeratr Otonom Kabuparen Dalam lingkungan Daerah Propinsi sumatera Tengah (r,embarar Negara RI Talnrn 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah deirgan undangmdang Nomor 7 Talnn 1965 tentang Peinbentukan Daerah Tingkat tr sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Taqiung Jabrmg (Irnrbaran negaftr RI Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan lrnrbaran Negara Nomor 2755);
- undag-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negra RI Tatrur 1999 Nomor 60 Tanrbatran kmbaran Negara Nomor 3839); 2.
- Undang-undang Nomor 25 Tatnrn 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daeratr (r*mbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambatun Lembaran Negara Nomor 3843); 3.
- Keputusasn Presiden Nomor 44 Talnur 1999 tentang Teknik Peiryusrxran Peraturan Penmdang-undangan dan Benfuk Rancangan Undag-undag Rancmgan Perahrran Pemerintah, dm Racangm Ke,putusan Presiden (kmbarm Nqara RI Tahrm 1999 Nomor 70); 4.
Dengan
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILA}I RAKYAT DAERAH KABIIPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Mwtapkan : PERATURAN DAERAIT TENTANG PERATIIRAN DESA.
BAB V - PELAKSAI{AA}I
Pasal 10

- (l) Untgk melaksanakan Peraturan Des4 Kepala Dosa dapat menotapkan Keputusan kepala Desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini" tidak boloh be*entangan de4gan kepentingan urnw&amp; Peraturan Desa dan peraturan Perundang-rurdangan yarg lebih tingg.
BAB V - PELAKSAI{AA}I
Pasal 1

l
- (1) perau'an Desa dan Kepuhrsan Kepala Desa yang bersifat mengatur disosialisasikan dan diumumkan dengan menempatkannya pada papan pengunuman desa atau tempat-tempat strategis lainnya;
- (2) perannan Desa dan Keputusan kepala Desa memprmyai kekuatan hukum dan mengikat setelah 6fussialisasikan dm dirmrumkm sebagaimma dirnaksud ayat (1) Pasal inl
- (1) Penyi&lt;likm dan pnrmtutan terlndap pelanggaran atas keteirtuan Peraturan Desa dilakukan oleh pejaht I badn ymg ditunjuk;
2. {2} Penunj*m Pejabat / Badan penyidik sebagaimana dimalsud ayat (1) pasal ini, ditetapkan drrgen Perafiran Desa.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 13

Dalam rmgl&lt;a Fngawasan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati selambat-lambaftrya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Bqati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan kepala Desa yang bertelrtangan &amp;ngan kepentingan umum atau penurdang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- (2) Keprnrsan Pernbatalan Peraturan Desa dan Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintatr Desa yang bersangkutan dan BPD deirgan meiryebutkan alaean-alasatmya ;
- (3) Pemerintatr Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalail Peraturan Desa dan Ke'putusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini, dapat mengajukan keberatan kspada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setElah mengajukan kepada Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTT]P
Pasal 16

Flal-hal yang belurn diatur di dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih la4iur dengan Keputusan Bryati
BAB VII - KETENTUAN PENUTT]P
Pasal 17

Peratruan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agr setiap orang dapat mengetahuinyq mem€rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Batang tlari.
Disatrkan di
Pada Tangal
Muara Bulim
16 Juni 200f
Dhndangkan di
pada rrnggal
: MuaaBulie"
: 16 Jtmi 2001.
SEKRETARIS DAERA}I KABTIPATEN BATA}IG HARI
IN EFFM{DI
AERAH KABUPATEN BATA}IG HARI
TAHUN 2001 NOMOR :
25
PENJELASAN
Pasal 1

Cu*up jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cnkup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Pasal I Cuhry jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

C*up jelas
P al 12 Cukry jebs
Prrcrl 13 ektry Flat
C\rkup jelas
Cukup jelas
- Pasal L4 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukrry jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
'
LAI\{PIRA}I : PERATURAN DAERAII KABI.'PATEN BATANG HARI NOMOR : 25 TAHUN 2001.
PERATURAN DESA
| | PERATURAIT DESA... * 1) | PERATURAIT DESA... * 1) | PERATURAIT DESA... * 1) |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | KECAIVIATAN.. .*2) KABUPATENBATANNGHARI | KECAIVIATAN.. .*2) KABUPATENBATANNGHARI | KECAIVIATAN.. .*2) KABUPATENBATANNGHARI |
| | NOMOR: ________________ .*3) TAHUN ...*4) | NOMOR: ________________ .*3) TAHUN ...*4) | NOMOR: ________________ .*3) TAHUN ...*4) |
| | TENTANG | TENTANG | TENTANG |
| | ...*5) | ...*5) | ...*5) |
| | DENGAN RAHMAT TUHAN YA}IG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YA}IG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YA}IG MAHA ESA |
| | KEPALA ...*1) | KEPALA ...*1) | KEPALA ...*1) |
| | DESA. | DESA. | DESA. |
| Meirimbang | : | a. | ...*6) |
| | | b. | ...*6) |
| | | c. Dst | |
| Mengingat | | : (1)... | ...*7) |
| | | (2)... | ...*7) |
| | (3) | dst | |
| | Dengm persetujuan | Dengm persetujuan | Dengm persetujuan |
| | BADA}I | PERWAKILA}I DESA. | 't l) |
| | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERATURA}{ DESA ... 'rl) TENTAIIG | ,r5) |
| | BAB I | BAB I | BAB I |
| | Bagra Pertma | Bagra Pertma | Bagra Pertma |
| | + l1) | + l1) | + l1) |
| (2) | ... ...*10) | ... ...*10) |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (3) Dst | BAB M *8) *12) | BAB M *8) *12) |
| Keterangan: | : Nama Dosa. : NamaKecamatan. | : Nama Dosa. : NamaKecamatan. |
| *'2) 't3) | | |
| | trd *15) *16) | trd *15) *16) |
| *1) | | |
| | : Nomor Peraturan Deea | : Nomor Peraturan Deea |
| *4) | : Tattun Ditetapkannya Peraturan Desa. : Natna Peraturan Desa | : Tattun Ditetapkannya Peraturan Desa. : Natna Peraturan Desa |
| x5) | = Alasan-alasan/Pertimbangan-prtimbelga Pembuatm | = Alasan-alasan/Pertimbangan-prtimbelga Pembuatm |
| | = Dasax Hukum Peiretapan Perafirrao Desa | = Dasax Hukum Peiretapan Perafirrao Desa |
| 'rO *7) | Peraarm | Peraarm |
| | = Isi/ldateri Perafirran Desa" Ymg Terdhi Atag : *9) | = Isi/ldateri Perafirran Desa" Ymg Terdhi Atag : *9) |
| *t) | Pasal-pasal | Pasal-pasal |
| $/d | | |
| | *10) Ayat-a-vat | *10) Ayat-a-vat |
| 'r'13) | | |
3
Apabila materinya tuas dapat dibagi dalam :
- *8) Babbab
- *11) B4im$agian
- *12) Paagraf-paragraf
- *13)Uraie
- 14.) : Trya! bulan &amp; tahrn ditetapkannya Perahnan Dosa
- l5*) : Tandm tangflr Kepala Dea Yang Bersangkutan.
- l6*) : Nama Kepala Desa Yang Bersangkutm.