Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang IZIN TEMPAT USAHA
Berlaku: 29 Tahun 1959
N/A
Preamble

Mengingat
·suPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : , TAHUN 2011
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Menimbang a. bahwa dalam rangka menciptak:an ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam bidang usaha, perlu dilakukan pengaturan Izin Tern pat U saha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Izin Tern pat U saha.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4045 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4 725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Terluar (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4 739);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor . 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4 737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
18. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 ten tang Kawasan Industri (Lembaran Negara RI Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4987);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGmE TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai untuk penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
6. Wilayah Kabupaten adalah wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perijinan sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
8. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah suatu kegiatan Penyelenggaraan suatu Perijinan dan Non Perijinan yang mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memberi kewenangan Perijinan dan Non Perijinan yang Proses Pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai tahap terbitnya Dokumen yang dilakukan dalam suatu tern pat;
9. Badan adalah sekumpulan orang dari/ atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan U saha maupun yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koprasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
10. 10.Tempat Usaha adalah suatu tempat atau lokasi yang digunakan untuk melakukan suatu jenis / bidang usaha perdagangan dan jasa;
11. 11.Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha atau pribadi perorangan dalam menggunakan suatu tempat atau lokasi untuk melakukan suatu jenis usaha perdagangan dan jasa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Izin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi serta menata kegiatan U saha sesuai dengan peruntuhan kawasan dan zona yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Izin Tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam menjalankan U saha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dalam Kabupaten.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 5

Objek perizinan adalah Izin Tempat Usaha.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 6

Subjek perizman adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan memperoleh Izin Tempat Usaha.
PEMBERIAN IZJN
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 7

- (1) Setiap orang/ badan yang hendak membuka tempat Usaha/ Jasa dalam Wilayah Ka bu paten harus memperoleh Izin Tern pat U saha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Klasifikasi Izin Tempat Usaha ditetapkan berdasarkan Jenis Usaha.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 8

Izin ·sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah 1n1, dapat diberikan kepada:
- a. Perusahaan Negara;
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Badan Usaha / Koperasi;
- d. Yayasan;
- e. Usaha Perorangan;
- f. Usaha Jasa Konstruksi;
- g. Penanaman Modal Dalam Negeri.
BAB V
Pasal 9

- (1) Pemberian Izin Tempat Usaha dapat diberikan apabila ada permohonan tertulis dari yang bersangkutan dengan melampirkan sebagai berikut:
- a. Rekomendasi Lurah/ Kapitalaung mengetahui Camat;
- b. Surat Izin Gangguan;
- c. Akte Perusahaan, bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;
- d. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) Lembar;
- e. Meterai Rp. 6000 sebanyak 2 (dua) Lembar;
- f. Fiskal Daerah;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NP WP).
- (2) Setiap penerbitan Izin Tempat Usaha diberikan kode, nomor Izin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Jangka waktu berlakunya Izin dimaksud yaitu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan;
- (4) Izin tempat usaha yang masa berlakunya telah selesai, wajib menyampaikan permohonan untuk mendapatkan kembali izin dimaksud;
- (5) Penambahan / perubahan jenis usaha yang dapat merubah klasifikasi izin usaha dan apabila terjadi pengalihan hak atau pemindahan lokasi usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Pejabat yang diserahi tugas tentang hal dimaksud, serta surat permohonan untuk mendapatkan izin sesuai dengan keadaan usaha.
BAB V
Pasal 10

- (1) Izin Tempat Usaha sudah harus diproses dalamjangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen Permohonan Izin dinyatakan telah lengkap dan memenuhi Persyaratan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bila adanya hal-hal diluar kemampuan teknis pengelola.
BAB V
Pasal 11

Izin Tempat Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
BAB V
Pasal 12

Penentuan letak tata ruang perkantoran atau blok-blok tertentu untuk kegiatan jenis usaha tertentu dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Aspek Lingkungan Hidup.
BAB V
Pasal 13

- (1) Pejabat teknis mengembalikan dokumen permohonan Izin Tempat Usaha apabila salah satu persyaratan tidak dilengkapi dan atau karena tidak sesuai dengan kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan untuk dilengkapi atau disesuaikan;
- (2) Dokumen sebagaimana ayat (1) dapat diajukan kembali setelah dilengkapi/ disesuaikan oleh Pemohon.
BAB VI - KETENTUAN TIDAK BERLAKUNY A IZIN TEMPAT USAHA
Pasal 14

- (1) Pemberian Izin Tempat Usaha dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila:
- a. Tempat Usaha dan sistem kerja yang mengakibatkan Perusahaan berubah bentuk dan sifat perusahaan;
- b. Menambah unit-unit mesin, yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Izin;
- c. Meninggalnya Pemegang Izin;
- d. Menindahkan hak atas Izin Kepada pihak lain;
- e. Atas permintaan pemegang Izin;
- f. Telah habis masa berlakunya Izin.
- (2) Terhadap Pengusaha / Pemegang Izin Tempat Usaha yang terkena ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini wajib memperbaharui Izin Tempat Usahanya;
- (3) Apabila ternyata si pemohon memberikan keterangan / data palsu dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan usaha dimaksud.
- (4) Ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini dicantumkan dalam ketetapan Izin yang dikeluarkan Bupati.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembinaan / Pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Instansi / Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1n1 adalah:
- a. Menerima, rnencari mengumpulkan dan meneliti keterangan · atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan senubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
1. Menghentikan penyidikan;
- J. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
KETENTUANPENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna Pada tanggal, 31 hur1ber 2011
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal,
31 lesember 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
�
MAURITS BERHANDUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
-
TAHUN 2011 NOMOR '
•
I.
dalam suatu Peraturan Daerah yang baru sekaligus pelaksanaannya.
PENJELASAN
Pasal 5

•

Pasal6Cukupjelas