Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2014
Tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Berlaku: 4 September 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki berbagai dampak bagi masyarakat, baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- c. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen bisnis perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan usaha perusahaan di Kabupaten Bengkayang diperlukan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
17. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum maupun yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10. Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk:
- a. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar internasional terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengaturan mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan:
- a. memberikan batasan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- b. memberikan landasan/dasar dalam penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdayaguna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Wilayah Kecamatan yang tidak terdapat perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat mengusulkan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada perusahaan atau forum pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kabupaten dengan tembusan kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui koordinasi perusahaan atau forum pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (5) Forum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kabupaten dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan forum tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan perusahaan tingkat nasional.
Bagian Kedua
Pembiayaan
BAB III - RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih perusahaan setelah dipotong pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan menganggarkan biaya dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, perusahaan wajib:
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan; dan
- c. menetapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
Bagian Kedua Program
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi:
- a. program kemitraan dan bina lingkungan;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung pada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ketrampilan, dan infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan usaha perusahaan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, perusahaan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 9

Program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 10

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu, produk, dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 11

Program yang secara langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
Bagian Ketiga
Forum Pelaksana
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 12

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan forum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Pembentukan forum pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan setiap tahun dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 14

Dalam menyusun perencanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja, dan tanggungjawab forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, wajib membuat laporan yang memuat bentuk program kegiatan, nama penerima program, waktu, besaran biaya, output, outcome, dan dampak bagi perusahaan maupun masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, dan tembusan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGHARGAAN
Pasal 17

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguhsungguh melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Bupati mempublikasikan kepada masyarakat mengenai perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian, penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan, dan pubilkasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 18

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi).
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

- (1) Perusahaan atau forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. peringatan tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi dan penerapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dapat terus dilaksanakan sampai berakhirnya tahun berjalan, dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 4 September 2014
BUPATI BENGKAYANG,
Ttd,
SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 17 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
Ttd,
KRISTIANUS ANYIM
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Kepala Bagian Hukum,
BERNADETA,SH,MH
Pembina / IV.a
NIP.19710416 200003 2 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR : 11 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 10/2014
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbtas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan memenuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.
Kegiatan ekonomi perusahaan sangat simultan, sehingga dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai dampak hukum yang sangat luas, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Berbagai dampak atau akibat hukum itulah yang merupakan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab inilah yang sering dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan ( Corporate Social Responsibility ).
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa perusahaan merupakan bagian atau anggota dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat. CSR merupakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat, yang dapat diarahkan kepada kepentingan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah merupakan salah satu pemangku kepentingan dari perusahaan, sehingga perusahaan juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah baik secara yuridis maupun sosial. Wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah daerah di antaranya dengan melakukan kegiatan yang bersinergi dengan program pembangunan daerah.
Dalam mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara optimal di Kabupaten Bengkayang, diperlukan adanya mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang jelas dan bersinergi dengan pembangunan daerah, sehingga peraturan daerah ini sangat penting sebagai dasar dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Kepala Bagian Hukum,BERNADETA,SH,MH Pembina / IV.a NIP.19710416 200003 2 005TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR : 11