Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 Tahun 2015
N/A
Preamble

Menimbang
/ Mengingat
BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR \~TAHUN 2016
TENT ANG
TATA CARA PERPINDAHAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL /MASUK DAN KELUAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil egara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi pelaksanaan tugas/dinas;
- b. bahwa mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perpindahan Togas Pegawai Negeri Sipil Masuk dan Keluar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
I
I
I
4.
- Un~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ·
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- U dang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan p.,.mh,,.rl-,,,..,...t,ar, PPm::aur~i NPaPri ~inil fT .P.mh::ir::in NP.llRrA
I
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. eraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 omor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERPINDAHAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL MASUK DAN KELUAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.
N/A
Pasal 1

2. Peme~tah: Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pem~n1;1tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.
2. /4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Kepala Badan Kepegawaian aerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Pegawai Negeri. Sipil sela~j tnya disingkat dengan PNS adalah setiap Warga N\_egara Repub~ Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, d1ang~at oleh .PeJab-:t yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
- negen atau diserahi tugas riegara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi negara.
9. Mutasi Masuk adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya.
10. Mutasi Ke luar adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. I 12. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memuat Sasaran, Target, Capaian dan Hasil Penilaian Pelaksanaan Kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu} tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
BAB II - PERPINDAHAN PEGAW AI NEGERI SIPIL
Pasal 2

- (1) PNS Kabupaten Kerinci dapat mengajukan usulan permohonan perpindahan keluar.
- (2) Usulan perpindahan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. persetujuan pelepasan secara tertulis dari Kepala SKPD tempat tugas pemohon;
- b. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengeluarkan persetujuan pelepasan atas PNS yang bekerja pada UPTD / UPT / UPTB I UPTW setelah adanya rekomendasi dari Kepala UPTD /UPT / UPTB /UPTW;
- c. setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua} tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- d. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku;
- e. telah memiliki masa kerja/ pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Kerinci sekurang-kurangnya 5 (lima} tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS, , ,: -1:.-~~+-.,l,or, lo;n nlP.h neraturan perundang-undangan yang lebih
- f. bagi PNS: Togas Belajar harus telah selesai dan sekurang-kurangnya telah 10 (sepuluh) tahun kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan
- g. surat persetujuan isteri atau suami terhadap kepindahan pemohon mutasi yang bermaterai cukup;
- h. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berdasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.
- (3) Surat persetujuan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat pernyataan bahwa dengan perpindahan keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja SKPD yang bersangkutan.
- (4) Permohonan perpindahan keluar, setelah memenuhi persyaratan untuk pindah keluar melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat permohonan perpindahan dari pemohon ·kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD;
- c. surat rekomendasi menerima dari kepala daerah tujuan;
- d. fotokopi penilaian SKP alam 2 {dua) tahun terakhir dengan unsur penilaian bernilai baik yang telah dilegalisir;
- e. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala BKD;
- f. fotokopi sah Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- g. Daftar Riwayat Pekerjaan;
- h. fotokopi sah SK Pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisir;
1. fotokopi sah SK Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
- j. fotokopi sah pangkat/ golongan terakhir yang telah dilegalisir; dan
- k. fotokopi sah Kartu Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir.
Bagian Kedua Perpindahan Masuk
BAB II - PERPINDAHAN PEGAW AI NEGERI SIPIL
Pasal 3

- (1) PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat mengajukan usulan permohonan perpindahan masuk.
- (2) Pengajuan perpindahan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
- b. telah mendapat persetujuan melepas atau rekomendasi perpindahan dari daerah asal;
- c. tersedianya formasi yang bisa diisi dan tenaga atau keahliannya dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- d. pemohon perpindahan selama bekerja di daerah asal melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh Pejabat Eselon II;
- e. setiap unsur penilaian SKP · dalam 2 (dua} tahun terakhir sekurang-kurangnya b rnilai baik;
- f. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
- g. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata (111/c) kecuali tenaga atau keahliannya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- h. memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata Satu (Sl) atau sedang melanjutkan jenjang pendidikan sarjana bagi tenaga guru;
'h ... es ... A;o
1. memiliki Ijazah dengan indeks prestasi minimal 2,75 atau nilai rata-rata 7,5 kecuali tenaga atau keahliannya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci; -=--~-1--~~ ~~... A.tPnincitlrcin rlim:=m~ saia dalam wilavah 1
2. 1.
- m. tidak dalam proses lZlil perceraian; dan
- n. sehat badan dan rohani.
- (3) Permohonan perpindahan masuk PNS setelah memenuhi persyaratan / sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat rekomendasi perpindahan dari Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah asal ·
- b. surat keterangan tersedianya formasi pegawai dari Pemerintah Kabupate~ Kerinci;
- c. surat pemyataan dari 2 (dua) Pejabat Eselon II SKPD daerah asal dan BKD d~erah asal yang menyatakan bahwa pemohon perpindahan selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
- d. fotokopi sah SK Pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisir;
- f. fotokopi sah pangkat/ golongan terakhir yang telah dilegalisir;
- e. fotokopi sah SK Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
- g. fotokopi sah Kartu Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
- h. fotokopi penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan unsur penilaian bernilai baik yang telah dilegalisir;
- i. fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- J. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II;
- k. surat keterangan tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai egeri Sipil;
1. surat pemyataan tidak sedang berperkara dalam pengadilan yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- m. surat pemyataan siap bekerja dan bersedia ditempatkan dimana saja dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kerinci yang bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural atau jabatan tertentu yang bennaterai cukup;
- o. surat persetujuan dari suami/ isteri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
- p. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh yang membidangi kepegawaian;
- q. surat keterangan sehatjasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
- r. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan administasi keuangan yang mendasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.
BAB III - TIM PERTIMBANGAN PERPINDAHAN
Pasal 4

- (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam perpindahan masuk atau perpindahan keluar NS pada Pemerintah Kabupaten Kerinci, dibentuk Tim Pertimbangan Perpindahan Togas.
- (2) Togas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima berkas permohonan perpindahan tugas PNS;
- b. memeriksa kelengkapan dan keaslian berkas;
- c. melakukan analisis pertimbangan perpindahan tugas PNS; dan
- d. memberikan usulan rekomendasi atas perpindahan tugas PNS kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - TIM PERTIMBANGAN PERPINDAHAN
Pasal 5

- . (l) Analisis yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah aspek:
- a. formasi dan kebutuhan pegawai;
- b. penempatan pegawai;
- c. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi · d. pembinaan karir PNS; dan '
- e. kebutuhan khusus organisasi.
- (2) Hasil analisis Tim Pertimbangan Perpindahan Tugas adalah dalarn bentuk usulan rekomendasi.
BAB III - TIM PERTIMBANGAN PERPINDAHAN
Pasal 6

- (1) Rekomendasi untuk permohonan perpindahan masuk dan keluar disetujui oleh Bupati, selanjutnya diproses di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci.
2. 1 (3) Apabila rekomendasi untuk permohonan perpindahan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau belum ditindaklanjuti oleh pemohon, maka rekomendasi dianggap batal.
- (2) Jangka waktu rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku { selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang~ ~eraturan Bupati int dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.
-
. -Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 2016 I . . SEKRE'f ARIS DAERAH KERINCI,
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2016