PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2016
Tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 05 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan dengan lancar dan optimal perlu menetapkan kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Seruyan.
2. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan/atau Perikanan di Kabupaten Seruyan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan/atau Perikanan di Kabupaten Seruyan.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk, dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penyalur pupuk.
12. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia, perorangan dan/atau beserta keluarganya, yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
15. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau pekebun atau peternak atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani pupuk bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten.
BAB II - JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk;
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan kepada kepala Dinas Provinsi;
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, Kecamatan dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Kepala dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan dengan mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh kelompok tani didampingi oleh penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang diketahui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan;
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati Seruyan dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan masing-masing.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan bersama Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.
BAB IV - REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan, maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. realokasi antar Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. realokasi antar Kecamatan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu Kabupaten dan Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani;
- b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memerhatikan kebutuhan petani, petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
- c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan KPPP di Kabupaten;
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal;
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan;
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 11
Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :
Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan
- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 13
Pasal 14

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 13
Pasal 15

- (1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Perdagangan Koperasi Provinsi.