Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT
Berlaku: 6 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, maka beberapa wilayah strategis di Kabupaten Pesisir Selatan perlu disusun rencana pengembangannya secara menyeluruh dan terpadu sesuai arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. bahwa wilayah Kecama wilayahnya merupakan wilayah Kawasan Transmigrasi, yang secara geografis sangat strategis dan memiliki potensi sumber daya alam, maka wilayah tersebut dijadikan kawasan strategis cepat tumbuh; tan Lunang Silaut, yang sebahagian
- c. bahwa berdasarkan Keputus Transmigrasi Nomor: KEP.214/MEN/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi,maka kawasan Lunang Silaut sebagai eks. Kawasan Transmigrasi, perlu dil pengembangan kawasan an Menteri Tenaga Kerja dan akukan revitalisasi -kawasan transmigrasi
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas dipandang perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut.;
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Darurat. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
6. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/ Sijunjung dan Pasaman Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5005);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis cepat tumbuh di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.08/MEN/I/2005 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 214/Men/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.293/MEN/IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatt DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
8. Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
11. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
13. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
14. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.
15. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan
16. wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
17. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
18. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
19. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
BAB II - MAKSUD,TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang KTM Lunang Silaut adalah sebagai landasan hukum bagi pengembangan pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi dan kawasan sekitarnya.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - MAKSUD,TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 3

Tujuan pembentukan KTM Lunang Silaut adalah untuk menjadikan Kawasan Transmigrasi menjadi kawasan pengembangan strategis dalam pemerataan dan peningkatan pembangunan guna percepatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.
Bagian Ketiga
Sasaran
BAB II - MAKSUD,TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 4

Sasaran pembangunan KTM Lunang Silaut adalah :
- a. Meningkatnya akses transmigran dan masyarakat sekitar terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, olah raga, ibadah dan layanan umum lainnya.
- b. Meningkatnya sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investor untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- c. Meningkatnya pendapatan asli daerah;
- d. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar.
BAB III - TATA RUANG KTM
Pasal 5

- (1) Kawasan KTM Lunang Silaut merupakan kawasan strategis cepat tumbuh yang telah dituangkan dalam RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 20102030.
- (2) Secara administrasi kawasan KTM Lunang Silaut berada dan meliputi sebahagian wilayah Kecamatan Lunang Silaut.
- (3) Luas Kawasan KTM Lunang Silaut adalah 56.984 Ha. (lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat hekto are).
Bagian kedua
Struktur Ruang
BAB III - TATA RUANG KTM
Pasal 6

- (1) Struktur ruang KTM Lunang Silaut terdiri dari wilayah:
- a. Pusat KTM; dan,
- b. Penyangga KTM
- (2) Struktur ruang KTM Lunang Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dituangkan dalam suatu peta seperti tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf Kesatu Pusat KTM
BAB III - TATA RUANG KTM
Pasal 7

- (1) Pusat KTM adalah seluas 18 Ha (delapan belas hekto are) terletak di Kampung Silaut Satu wilayah Pemerintahan Nagari Lubuk Bunta (eks. Lokasi Permukiman Silaut I).
- (2) Fungsi pusat KTM meliputi :
- a. Pusat pelayanan pendidikan;
- b. Pusat Pelayanan kesehatan;
- c. Pusat Olah Raga dan senibudaya;
- d. Pusat perdagangan dan jasa; dan,
- e. Pusat pelayanan umum lainnya.
Paragraf Kedua Penyangga KTM
BAB III - TATA RUANG KTM
Pasal 8

- (1) Penyangga KTM adalah wilayah di sekitar pusat KTM dengan luas 56.966 Ha. (lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam hekto are).
- (2) Wilayah penyangga KTM berada pada :
1. Pemerintahan Nagari Lunang;
2. Pemerintahan Nagari Lunang Utara;
3. Pemerintahan Nagari Lunang Selatan;
4. Pemerintahan Nagari Lunang Barat;
5. Pemerintahan Nagari Sindang Lunang;
6. Pemerintahan Nagari Pondok Parian Lunang;
7. Pemerintahan Nagari Lunang Tengah;
8. Pemerintahan Nagari Lunang Satu;
9. Pemerintahan Nagari Lunang Dua;
10. Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;
11. Pemerintahan Nagari Silaut;
12. Pemerintahan Nagari Sungai Sirah;
13. Pemerintahan Nagari Sungai Sarik;
14. Pemerintahan Nagari Sungai Pulai;
15. Pemerintahan Nagari Pasir Binjai;
16. Pemerintahan Nagari Talang Binjai;
17. Pemerintahan Nagari Durian Seribu;
18. Pemerintahan Nagari Air Hitam; dan,
19. Pemerintahan Nagari Sambungo (eks lokasi pemukiman transmigrasi Silaut VI).
- (3) Fungsi wilayah penyangga KTM meliputi :
- a. Sebagai wilayah pemukiman;
- b. Sebagai wilayah budidaya;
- c. Sebagai wilayah/kawasan industri;dan,
- d. Sebagai ruang terbuka hijau;
Bagian Ketiga
- (1) Rencana Pembangunan KTM Lunang Silaut dituangkan dalam suatu Master Plan.
- (2) Master Plan KTM Lunang Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun dapat dilakukan revisi.
- (3) Dalam penyusunan baru dan revisi Master Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pihak swasta
- (4) Dokumen Master plan KTM Lunang Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - PELAKSANA PEMBANGUNAN
Pasal 10

- (1) Pembangunan dan pegelolaan KTM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau dengan nama lain.
- (3) Pembentukan Struktur Organisasi Lembaga Pengelola KTM Lunang Silaut mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB VI - JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 11

- (1) Pembangunan KTM Lunang Silaut merupakan upaya percepatan pemerataan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pelaksanaan pembangunan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan dituangkan dalam APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 12

Sumber pembiayaan pembangunan KTM Lunang Silaut bersumber pada:
- a. APBD Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. APBD Provinsi Sumatera Barat;
- c. APBN;dan,
- d. Sumber lainnya yang sah.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan KTM Lunang Silaut.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun oleh Kelompok Kerja (Pokja), baik oleh Pokja Pusat, Pokja Provinsi, maupun Pokja Daerah .
- (3) Kelompok Kerja (Pokja) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di : Painan pada tanggal : Juni 2012 BUPATI PESISIR SELATAN, ttd
H. NASRUL ABIT
Diundangkan di : Painan pada tanggal : Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, ttd
E R I Z O N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR: 6
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup jelas
Dokumen Masterplan merupakan hasil kajian berupa perencanaan yang dipergunakan sebagai acuan bagi instansi/sektor terkait dalam menyusun program perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah.
PENJELASAN
Pasal 9

Lembaga Pengelolaan KTM Lunang Silaut berdasarkan tugas pokok dan fungsinya merupakan bagian dari SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berbentuk unit pelaksana teknis daerah dan apabila dibutuhkan dapat dilakukan perubahan bentuk organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Per-Undang-Undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas.
Yang dimaksud dengan Pusat KTM adalah suatu kawasan baru atau yang sudah ada yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dan pengelolaan dalam lingkup kawasan KTM dan sekitarnya yang membawahi beberapa satuan kawasan pengembangan (SKP) dalam satu wilayah pengembangan transmigrasi (WPT).
Yang dimaksud dengan Desa utama adalah pusat desa dalam satu SKP, yang membawahi pusat-pusat desa lainnya dalam satu SKP, dan biasanya merupakan desa yang menjadi pusat ibukota Kecamatan, atau pusat SKP.
Yang dimaksud dengan Pusat desa adalah pusat kegiatan masyarakat dalam satu desa.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup jelas
Cukup Jelas.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 193