UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1985
Tentang PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION NAIROBI, 1982)
Berlaku: 11 TAHUN 1985
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa Republik Indonesia sebagai Negara Anggota Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union disingkat I.T.U) pada tanggal 6 Nopember 1982 telah menandatangani hasil-hasil Konperensi Para Wakil Berkuasa Penuh (Plenipotentiary Conference) I.T.U. yang berupa Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) beserta,3 (tiga) Lampirannya di Nairobi;
- b. bahwa konvensi tersebut telah menggantikan konvensi terdahulu yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi International (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973, sehingga Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas dipandang perlu mengesahkan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Nairobi, 1982, dengan Undangundang yang sekaligus menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 267);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION) NAIROBI, 1982.
Mengingat :
N/A
Pasal 1

Mengesahkan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Nairobi, 1982, beserta 3 (tiga) Lampirannya, yang telah ditandatangani di Nairobi pada tanggal 6 Nopember 1982 dengan pensyaratan (reservation) sebagaimana termuat dalam Nomor 29 dan Nomor 90 Protokol Akhir, yang sahamnya dilampirkan pada Undang-undang ini. Pasal 2 umham
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092), dinyatakan tidak berlaku lagi.
N/A
Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDHARMONO, S.H.
I.
UMUM umham
PENJELASAN
Pasal 1

- a. Walaupun Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi ini, tetapi bilamana terjadi hal-hal yang dianggap mengganggu kepentingan Nasional atau melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, maka Republik Indonesia berhak untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan.

- b. Republik Indonesia tidak bersedia mengikatkan diri pada ketentuan dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 50 ayat (2) Konvensi Telekomunikasi Internasional Nairobi, 1982, mengenai penyelesaian suatu sengketa melalui arbitrage,

- kecuali dengan persetujuan semua pihak yang bersangkutan dalam setiap sengketa. c. Republik Indonesia bersama-sama dengan negara khatulistiwa lainnya yaitu : Colombia, Congo, Equador, Gabon, Kenya, Uganda, dan Somali berpendapat bahwa dengan diterimanya Konvensi ini tidak membatasi hak mereka untuk memperjuangkan kepentingan khusus negara-negara yang bersangkutan atas Orbit Satelit Geostasioner (Geostationary Satellite Orbit).
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3308