Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 13 Tahun 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas peran fungsi Staf Ahli Walikota dalam memberikan telaahan kajian masalah Pemerintahan Daerah secara komperehensif sesuai bidang tugasnya, dipandang perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
2. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota dan secara adrninistratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Staf Ahli Walikota, terdiri atas:
- a. Staf Ahli Walikota Bidang Pernerintahan, Hukurn dan Politik;
- b. Staf Ahli W alikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pernbangunan; dan
- c. Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kernasyarakatan dan Surnber Daya Manusia.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Staf Ahli Walikota Bidang Pernerintahan, Hukurn dan Politik rnempunyai tugas rnernbantu walikota rnernberikan rekornendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- (2) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Walikota;
- b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- c. pengkajian dan analisis permasalahan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- d. perumusan telaahan/kajian di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- e. pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan terhadap isu-isu di bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota. terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- ( 1) Staf Ahli W alikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas membantu walikota memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota mengenai ekonomi, keuangan dan pembangunan.
- (2) Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Walikota;
- b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- c. pengkajian dan analisis permasalahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- d. perumusan telaahan/kajian di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- e. pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan terhadap isu-isu di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- (1) Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia mempunyai tugas membantu walikota memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli W alikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada W alikota;
- b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. pengkajian dan analisis permasalahan bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- d. perumusan telaahan/kajian di bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan terhadap isu-isu di bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Kesekretariatan Staf Ahli Walikota
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Staf Ahli Walikota dibantu oleh staf.
- (2) Penempatan Staf pada Staf Ahli Walikota berdasarkan surat tugas kepala bagian yang menangani urusan umum.
- (3) Rincian tugas staf pada Staf Ahli adalah sebagai berikut:
- a. pengadministrasian surat masuk dan surat keluar;
- b. pengadministrasian arsip dan data;
- c. mengurus pengetikan, ekspedisi dan pengantaran surat;
- d. mengatur penerimaan tamu-tamu;
- e. melakukan pencatatan kesimpulan rapat (notulen); dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.
~.v
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 170), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 3o Novethbtr 2016
4,
M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 30 \\lovetnber- 2016
I· WALIKOTA BIMA,
¥
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 2.0)Z
v
LAMPI RAN PERATURAN WALIKCYl'A BIMA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WAUKCYl'A
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI WALIKOTA
BAB 11 - KEDUDUKAN TUGAS DAN F'U.NGSl
Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr.t.'&gt;i ad11lab uosur pelaksa11a Pcmerin\llh D-.u."Tah ili hit.lang tenaga ke:,ja d:111 trmis~i.
- (2) Dinas Tena8!1 KCija dan Tnmsmigmsi dipimpi.n olcll Kepala Dinas yang berada di bawah don bernmggllllg jawab K.epada IlnpGti melaJui Sekretaris Dner:ih.
- (3) Dina.~ Tennga .Ke~ja dan TT.msmigra.~i dolam mclabanakan tuga.my11 di bidang tcknis administrasi dibina dan dikoordinasibn olch Selcretaris Dacrnh.
P:ual 3
Oinas Tenaga K.erja dan Tran~migrasi mempunyai togas membanl11 Bupati dabm mdalr,S21J1llbn kcweillm!,1an di bid:mg keh-~ dan kelransmigrasian,
Pasa14
Dal3l11 melaksanak1111 tuga.-, sebagailll311a ilimaksud dalam Pa.'ial 3, Dina~ Ten~ Kesja d?d'I Transmil!fZ,Si menyelenggmakan fungsi :
.
- a. pciumusan kebijakan tekni~ di bidang kctcnagakeijaan dan k. ... 1ransmigrnsian;
- b. pelaksanaan kerjasama antaT u.aerah dan lembuga di bidang ketcnagakcrjaim d1111 kctrnl!Smigrasian;
- C. pcnyu.=irm program di bidang k.i:tenagaketjaan dnn kemmsmigrasiao;
- d. pclatihDil kerja;
- e. pengkoordina!!ian, pengendnlian, pengawasa.o. dan cvaluasi program bidang ketenagakerjaan -dan ketmnsmigrJLo;ian;
- f. pelaksanaan program bidang ketenagakcrjaao dan ki:1:rammigrasian:
- g. pcmbil188Jl terh:idap Ullil Pelaksana Teknis Dinas dawn liDg)wp Dims Tenag11 Kcrja dan TranSJnigrasi;
- h. pengelolaan urusan k~tatausahaan;
- i. pelaponn ha:5il pel8\sanwm tug~ dan
- j. pcleksanann tug.tS li.edinasau lain yang diberiknn nleh Bupati.
BAB Ill - ORGANISASI
Pasal 13

Bidang Pelatihan dan Pencmpnt,m Tena!!,11 Kcrj11. 1Dcmpwtyai tug.as membantu Kepala Vinas dalam mdaksanaknn ~ Dinas Tcmage Kerja daa Transmigrasi di bidang pdatiban dan pc11empaum tennga kerja.
BAB Ill - ORGANISASI
Pasal 14

Dalam melaksanakan tuEa.~ sehagaimana dimaksud dalain Paso! 13, Bidang PeJatihan dan Penempatan Ten3~ Xeija menye.lffl8gamlan fi.mgsi :
- a. penyusunan r1mc~m1. dan program bidang pelatihan dan peoempatml tcnaga kerjn;
- b. pcngkoordinasian, pengendnlinn, pengawasan, dan e\.-aluasi program bidang pelalihan 11.m pcnanpalan tenaga kerja.;
- c. pelaksa»aan pembinnllD di bidang pelatiban d1111 pes,empaUm teDaga .kerja;
- d. pelaksan111111 bimhingon 11sahu. mandiri;
- c. pclaksanaan fasilitasi pencmp!llan tenaga kcrja;
- f. peloks-1n,.1an koordinasi dan konsultasi dalarn rangJm pengembangan pelat.ihan .ketrampilan dan produkth.iw rcnaga kcrja;
- g. pelak!lallaan kegiatan keta:tausahaan;
- h. pelaporan basil pclahanaan tugas: dan
- i. pelaksanaan tugas k.edinasa.n lain yang dib~kan oleh K.epala .Dinas.
Paragrafl
Sck.~i 'Pelatihan dao l"rodokttvitas
P1Ual lS
- (I) Sclcsi Pclatihan clan l'roouktivi~ sehagniJ1111113 dimaksud Llalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempuoyui tugos rudaksmak:m i&lt;ebagian mgas Bidang Pela.tihan dan l'enempatan Tenaga Kerja di hldang pelatihall dan produktivitas.
- (2) Daliun mda\&lt;'Wrihn tugns sebagaimana mma!(sud pooa ~)'lit (l}. ~i T'elatih:tn dan Produktivitas menyelenggamkan fungs.i ;
- a. pcnyusunan TI:llCllllff dan program Selcsi Pelatihan dim Pniduktivitas;
- b. pengkoordina~ian, pengendaJian. pcngawdSIIJI, dan cvaluasi program Sebi 1.-'elatihan dim Pmduktivitas:
- c. penyelengl!,lraan pclatihan ketrampilnn dan pcroagnngao;
- d. pelaksllllMn bimbin!lllJI tc:rhndnp Lcmbaga Lmihan Swasta (I.I ,S);
•
- C. pemherian n:k.ome1Ldasi ij.in pc11dirian Lembaga Latilwl Swasta (LLS);
- f. pcmfasilitasi pc:nyelenggaraan uji ketrampilan;
- g. Mengadakan sosiallsasi kegiatan pelatihan: lretrampilan;
- h. pela.ksanaan pcmwigutan dan penyetoran Iuran Wajib Larih Tenaga Kerjl {IWLTK I-');
- i. pelaksanaan k.el,daw.abaan;
- j. pelaporan basil pelalc.s.1naan tuga.~ kepada Kcpala Bidang Pelatihan dun Pcnempatan Tenaga l&lt;erja; dnn
- k. pclaksanami tugas koedfnasan lain yang dibcrikao oleh Kepnla Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Ketja in=~'!Jlli dengao tugas don fungsinyn.
Pa.-,agraf 2
Sek~i "'Pc:aempatan dau Perluasan Kerj•
Piulll 16
- (I) Sebi Pen.:mpatan dan Perlnasan Kerja sehagaimiina dimaksud dalmn Pasal 5 hurur c angka. 2. mcmpunyai tugas melnksonakan sebapllD lugas Bidang Pelmihan clan l'enempatan Tenaga K.elja di bidang pencmpatan dan perhmsan kerja.
- (2) Dalaln mclaksaDakan tugas selxlgaimana dimak.sud pada ayat (I) Seksi Penmipatan dan Perluasan Kaja menyefenggaralcao fungsi :
- a. penyu!i1lnan rem:ana Jan program Seksi Penempatan dan Pctluasan Kcrja;
- b. pcngk:oordinasian. pcngcndalian, pengawasan, dan evahaa pt"Ognnn Seksi Peneropatan dan PerlUllllaJl Kuja;
- i:. 11elaksa11aan pcndaftnmn pencari keija. (AK .I);
- d. pcnyusumm dan penyehm-l\JlJ.-.an lnfonn&lt;L~i P..s:.ar Keija (IPK~
- e. pe\w.maan penga...,-asao .RUisa ~ja dan Unit Pela~-1\1\, P'.:ndaJlaran daa Peru:mpatan Teuaga Keija Indonesia (UP31'Kl);
- f. pelaksanaan pcncmpatan melalui mckmisme 8nlarkaja;
- g. pemberian rekumenda.~i perpanjangan ijin penggunaan Tenaga. Kcrja Warga Negara A.sing;
- h. pelaksmwan kebwmsab·:in:
1. pelaporan hosil pe.laksnnaon tugasn}'Q lrepada Kepala Bidang Pelatiban dan.Penempatan Tenaga Keija; dan
- j. pelaksanaan tuga.'I kedina.~n lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihon dan Penempat.m Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan rungsinya.
Paragraf3
Selui Pcnz.:emha11gan Tenaga Ju:rja Mlllldiri
BAB Ill - ORGANISASI
Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Tenaga Kcrja Mandiri sebagaimana d.imabud dalam Pasal 5 hurul' c angka 3, mempuoyai toga~ melaksamkao sebagian rugas Bidang Pelatiban dan l'enempatao Tenaga Kerja di hidang pengembongan tenaga kcrja mamdiri.
- (2) DAlrun melaksanakan togas sehagnimana dimaksud pada ayllJ. (1 ), Seksi 'Pengcmbangan Tenaga Keij11 ~andiri menyclcoggar.akan fungsi :
- a. pcDYIJ:IWlan rmcann dan progra01 Seksi l'lmgmihongan Tenaga Kc:rja Mandiri;
•
•
- b. penglooordina~ian, pcngenda.lion, pcn11awasan, &lt;Ian cvaluasi progiam Sck~i Pc.ngembruigan Tena? Kcrja Mandiri;
- c. pengump11lan dan pcngolahan d.na SDA dan SDM dal&amp;n rangb pengcmbangnn tm~ kcrja numditi;
- d. penyelengsaraan pembentuklll\ dan pernbecdayaan usaba mandiri;
4. e, pemfasilitosi .kerja~ama dengan pengusaha sebagai bapak angknt;
- f. pelaksanaan kc::t.11ausruiaan;
- g. pelaporaa Iw:il tie~ tugasn~-a l,;epl!da. Kepala Bidrulg Pelatihan danPcnempiwm TcnagaKerja; dan
- h. pclakS811onn ~ kedioasan lain yang dibenbo oleh Kepala Bidang l'efatihan dan Penempatan Tenaga Kerju sesuai dcngan tugas dan fungsinya
Jlagian Keempat
BlDANG PT.R.LINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KEIUA
BAB Ill - ORGANISASI
Pasal 18

Bidang Perlindungim dan l'engawasan Tenuga Kerja mempunylli togas membantu K.epala Dina.~ dalarn melaks.makan tugas [)jnm; Tenaga K.etja daJi T.raosmigrasi di bidang \_pcdindungan d:m pengawasan tt:naga Jrerja
Plwll 19
JJalum melaksaoakan rugns sebagaimana dimalr.sud dalam P'asal 18, Bidarig PerlindUDgan dun Pengawasan Tenaga Kerjn mmyelenggarakan fungsi :
11. penyusunan rencana dan program Bidang Pcrlindungan daft P~ Tenaga Kerja;
- b. · penglcoordinasian. J)C'1gendalian, pcngawasan, dan evnluasi prognon Didang rmindongnn don Pengawa:1an T eoaga K.erja;
- c. J)C'lllhinwm hubuogan industrial dan syarat kerja;
4. d pcmbinaan Normn Ketia .:Ian Nonna Keselamatan dlu&gt; Kesebatan Ke,ija (K.3);
- e. pclaksanaan konroina~i dan konsul.tasi dalam tangka pengembangan p:rtiadungan dan pengawason renuga lu:lja;
6. £ pelakson1111n kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan ha.siJ pclruc.s111u11lll rugns; dan
- h. pelaksanakan tugas dinall lain yang diberikan oleh Kepalo Dinas.
P.11,agraft
S~ksi Hnb1111gan IndustriAI da· !Syan1t Kerja
BAB Ill - ORGANISASI
Pasal 20

- (I) Sebi Hubungao Industrial clan Syarat Kerja scbagaimana dimaksud da\am Pasal S hmu{ d angu \, mempunr-n tup me~ sebagian tugus Ridang PediDdungan dan Peogawasan Tenaga 'Kaja di hidang hubungan industrial d.m syarat kerja.
- (2) Dttlam melnk:mnakan tugns sebagoiawana dimaksud pada ayat (1 ), Scksi llubungan Ind1L,trial dun Syarat Keijn menyelcnggiirakan fuogsi :
- a. penyusunan ren~ana dan prol!,Cltll Seksi Hubunpn Industrial dan Sye.nu Kerjo;
•
•
- b. penglcoordinasian, pengendatian, pengawaaao, dan evaluasi program Seksi Hubungon lndwtrial dllll Syar:it Kerja;
- c. pembimlan hllbungan industrial;
- d. pemfasilitasi penyelesaian Pcrselisihan Huhungan IDdusttial (PHI) dan Pcmutll5all Hulnmgan Kaja (PHK);
- c. peI1gumpulan uan pcnganalisa data Kehutuhan Hid"up Layak (KHL) si:bi,gai bahan penyusw1ao dan penctapm Upah Minimum Knbnpaien (UMK):
5. -: pelaksaoaao ket.aLau."iihaan;
- g. pelnpur,m basil pclaksanonn tugasaya kepade. Kepala Bidane Perlindungim dan Pengawa~llll Teru!!,&gt;u Ki=rja; dan
- h. pelllksanalm tugas lcedinasan lain yang dibcrilam oleh Kepala .Bi dang Perlindunagn dan Pcl\gawntan Tenaga Kerja sesuai dengan bJgas dan fungsinya.
Paragraf2
Sebi Pcngawasan Tcnai=a Kerja
Pmal 21
- (I) Seksi l'mgawasan Teooga Kerja ~ehagairnaru, dimabud dalm:n Pasal 5 lnnuf d angk11 2, mempunyai tugas melalcsanakan sebagiao tugas bidang l'erlindWJgan don Pengawasan Tenaga Kerja di bid8Jlg pengawaga kett:""1glikcrjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tuwi~ sebagaimana dimaksud pnda ayat (I) Sebi Pengawa."311 Tenaga Kcrja menyelengg"drdkan fuogsi :
- a. pcoyusunon n:ncam1 dan program Scksi Pcngawuan Tenago. Kerja;
- h. pmgkoonlina.sian, pcnteMAlia,i, \_pe,lgBWIISl!D, dan evaJmsi pn&gt;gnim Seksi Pengawasan Tenaga K.~a;
- c. pembinaan dan J)Cllgawasan pelaki;1U1aan peraturan pcnmdang› undangan k:etenagakerja:rn:
- d. pelak.·a.naan tindalam penyidilcnn terhwlap pelaoggaran perarurao peJtJndang-undangam :k,.·r,;:n,gskcijaan;
- c. pclaksaoaan pemeriksaan dm pengujiaa seJ1a pembcrian pcogesaban terha.dap p.'Dlllkaian pcrafatlln tekllik dalam rangka Keselama:tBn dim Kesehat.m Xctja (K.3);
- f. pclaksanaan ketatnusahnllD;
- g. pelllpom» Jm~il pel.ak.'W&gt;33D ~y.a k~ .Kepa)a .Bidaug 'Pcrlindungan dan Pengo.will&gt;llll Tenaga Kerja;
- h. pelabamim Lug:i:; k.cdirumm lain ylWg dibcrikan olcb Kepala Bidang Perliodwigan dan rengaY.-asan Tenaga Kcga sesuai. deogan tugas d:m fungsinya.
Bagian Kelima
BIDANG TRANSMIGRASl
Bidang T1'81l81lligcasi mcmpunyai lugll.!I membantu Kepalo Dims dalmn rnel~ tugics Dinas Tenaga Kerja dan Tra11s11.1igu1:,i di bidaog transmigmsi.
•
•
[)aJam mc!Pks.malan tugas dim:iksud dalain Pasal 22, Bidang Transmignsi llltt1yelenggatakan fung.~i:
- a\_ penyusunan reocana dan prot![!Jm bid.mg transmigrasi;
- bpeny.oordinasian, pengendalian, pcngaWPsan, OOD evaluairi program BidaDg Transmigrnsi;
- c\_ pcnyelenggdl"Jllll pcmberdnyoan transmigran dan ~'Ipindahnn penduduk;
- d\_ pc~ lcoorninasi dan k.om°'\tasi dml\m t:mgka pengemb-.mgm ketransmigrasian;
- e\_ pe!aksmtaan kegiatan ketatausahaan;
- f. peLapol"dll ha.sil pclaksan811n togas; dnn
- I!· pdaksanaan tuga.~ kedinasan lain yang dibcrikan oleh KqrJla Dinas.
Paragnft
Seksi Penyiapt1a da· Pelayana■ T~i
BAB Ill - ORGANISASI
Pasal 24

- (I) Seksi Penyiapan dnn Pelayanan Trmsmigro1Si ~agairoaua diro·bxl pada Pa,ial 5 hutuf e angka 1, mempm,yai 1\~gas ,:ne',alc:s:makan :,,ebagian tugilS Bidaog Tr,wsnugrasi di bidang penyiapan dan pelayanan trallsmigra.,i\_
- (2) Dalam melaksaoak1111 tu.gas scbagaimana dimaksud pad4 ayat (I), Seksi Pen:i,iapan dan PelaynnlUI Trnnsmigrasi menyelenggarakan fwigsi :
- a. \)efl'}'\L~an rermm.a. d:m pro~ Seksi Pcnyia4)11.11. dan Pela.yanan Transmigra.~i;
- b\_ pcngkoordinasian, pengendalian, pengawnsaa, dan evaluasi progflllll Se.ksi Penyiapan dan. Pclayanan Transmigrruii;
- c. peogmnpulan, pengolahan mm peng:malisa data dalatn rangka penyiapan dan pelayanan transmigrasi;
- d. pcmbinaan dao koordina.~i dalam rangka penyiapan dau peJnyman transmigra..~i;
- e. pembinaan terbadap pcl.~as Pos Pe[ayllnall TnlDllmi~;
- f. pelaksanaar, ketnuiusahrum;
- g. pelapomn h:asil pel:aksanaan \u~nya kepada Kepala l\idang Transmigr.asi; dan
- h. pclaksarman tug::is kedina.~an lain yang diberikao oleh Kepab Bidaog Tran.~migrosi sesuni dengon tugn.~ dan fungsinya.
rangraf2
Sek.~i l'emhenla)'Jlan Tran!lmignai dm Pcrpindaba■ Peaduduk
- (I) Seksi Pemberdayaon T.raosmigrasi d:m Perpindahon Penduduk sebagaimana dimwud dalw:n Pasal 5 hmuf e 1mgka 2, mcmpunyai toga.~ melaksanakan §Chagian tugo.s Bidang Traosmigrasi di bidang pemherday:w, ITansmigrosi don perpindahan penduduk.
- {2) Drwuu melaksmiakaa lugllS scb1Jgmmana dimaksud pada #yat (l), Sebi Pembet'&lt;layaan J'ransrnigrasi da.n Pe1pindahan Penduduk menyele:nggarakan fungsi :
- a. pcnyusuvan rencaoai. dan program Scksi l'emherdayaan Trausmigrasi clan Perpindahan Peruluduk;
•
•
- b. penglcoordioasian, pengeudalian, penga.wasan, dan evaluasi program Seksi Pemberdayaao Transmigi=i dan Pe,pindahao Pendoduk;
- C. peogwnpulan, pengolahan dan penganalisa dala dalom rangka pembinaan dan pcmbcrdayaan traosmigrwri;
- d. pcmbinaan dim pengkoordinasian dalam rangka pemberdayaan wmgll neseftlemettt chi (;alOII lllmsmignrn;
- e. pcm.bi.na.m lmlBdap Petugas Pos Pela.yaoa.o Transmigrasi;
- r. pem.onitor perkembang,an trani.migran di lokasi transmigr.isi;
6. !l· pcla.ksanaan lceta!ausahaan;
7. h, pela\_poran basil pel:dcS3Dlll!D tugasnya kepada Kepala Bidaog Tnwsmigra.'&lt;i;
- i. pe-labaoaau tugas kedinaoqm lain yang diberika.u oleh Kc:pala Bidang Trausroigm.«i sa;uai deng/111 togas dan fUlll!,Sinyn.
KETENTUAN PENU'TUP
Dengan berlakwtya Peraturan Bupati ini, maka PmuuJaJ1 Bupati Situ.bondo Nomor 51 Tahun 2008 tenllmg lJraian Tugas dan Fungsi ~ Tenag.a Keija d:m Trmsmigrasi Kabupa!en Situbondo dicabut dan dinyatalam tidal; berlak.lL
Peroturan Bupaai ini mulai tJerllllru pada tanggal diundangbn.
Agar !llCtiap orang dapat mengetabuinya, memerintaJikao pcngundangan Peratunm Dupmi ini dengan ~ltmnya daJam &amp;rila Deemlt Xahupetm Situlxmdo.
Ditecapkan di SiitulJOOSIO-...
pada tanggal
O
l
O
1
0
NDO,
7 ~PR 20,0
Diundangkandi Situbondo pwa Lmtggw ·o rlL Slt.KRETARIS DAERAH KABUPATl.:N SITIJBONDO,
Ir, H. F ID HORRACHMAN. MM
Ptt11biaa Utama MIida NIP. 1957lJI04 198303 JOJO
HERITA DAERAH KABUPATEN SmrBONDO TAJIUN 1118 NOMOK I;{)
j~q•• .• ..
•:~.~
,
'
f
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2017
T E N T A N G
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi di bidang pelayanan perparkiran dan retribusi parkir, serta sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi pelayanan parkir di Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perparkiran dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir yang selanjutnya disingkat UPTD Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
8. Kendaraan adalah suatu alat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
11. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
12. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
13. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
16. Retribusi Pelayanan Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
17. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
18. Pembayaran non tunai adalah pembayaran retribusi parkir secara online melalui alat parkir meter dengan menggunakan uang elektronik yang tersimpan dalam kartu elektronik maupun fasilitas lain yang disediakan oleh bank.
19. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup retribusi pelayanan parkir yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
BAB III - KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Walikota berwenang menetapkan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Kewenangan Walikota dalam menetapkan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan melalui:
- a. pembayaran tunai; dan/atau
- b. pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pengguna jasa parkir melakukan pembayaran retribusi parkir ke juru parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir;
- b. juru parkir harus menyetorkan retribusi parkir yang telah dibayar oleh pengguna jasa parkir kepada koordinator juru parkir dan kepada juru parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti setoran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh koordinator juru parkir;
- c. koordinator juru parkir setelah menerima retribusi parkir dari juru parkir harus menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir dan kepada koordinator juru parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir menyetorkan retribusi parkir yang telah diterima dari koordinator juru parkir kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas untuk disetorkan ke RKUD.
- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pada titik lokasi parkir yang telah menggunakan alat parkir meter dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran retribusi parkir menggunakan kartu e-payment dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir yang dikeluarkan dari alat parkir meter.
Bagian Kedua Penyetoran
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Tanda bukti setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibuat 2 (dua) rangkap, yaitu:
- a. lembar pertama untuk juru parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. lembar kedua untuk koordinator juru parkir.
- (2) Tanda bukti penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dibuat 3 (tiga) rangkap, yaitu:
- a. lembar pertama untuk koordinator juru parkir sebagai bukti pembayaran;
- b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir;
- c. lembar ketiga untuk bukti pertanggung jawaban penerimaan.
- (3) Setiap penyetoran retribusi dicatat dalam rincian setoran retribusi oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir.
- (5) Penyetoran retribusi parkir ke RKUD dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (6) Dalam hal penyetoran retribusi parkir bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Untuk pembayaran retribusi parkir melalui non tunai, penyetoran retribusi parkir yang telah dibayar oleh pengguna parkir dilakukan oleh Bank umum dan/atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan Walikota ke rekening Penerimaan pada Dinas untuk selanjutnya disetorkan ke RKUD.
- (2) Penyetoran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal penyetoran retribusi parkir bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Besarnya penyetoran retribusi dihimpun dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (2) Atas dasar Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi Parkir.
Bagian Ketiga Tempat Pembayaran
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi parkir dari wajib retribusi parkir ke juru parkir dilakukan pada tempat dimana wajib retribusi parkir menggunakan jasa parkir.
- (2) Penyetoran Retribusi Parkir dari Juru Pakir ke Koordinator Juru Parkir dilakukan di masing - masing lokasi parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi Parkir dari Koordinator Juru Parkir ke Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir dilakukan di loket yang telah disediakan di kantor UPTD Parkir yang bersangkutan.
BAB V - DISTRIBUSI KARCIS PARKIR
Pasal 9

- (1) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi oleh BPKPD.
- (3) Karcis yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan oleh Dinas kepada juru parkir melalui koordinator juru parkir.
- (4) Karcis parkir hanya berlaku untuk 1 (satu) kali parkir sesuai dengan tanggal tercantum pada karcis.
- (5) Karcis yang tidak terpakai wajib dikembalikan juru parkir ke Dinas melalui koordinator juru parkir.
- (6) Karcis yang telah dikembalikan atau habis masa berlakunya akan dimusnahkan oleh petugas yang ditunjuk pada Dinas dengan dilakukan pencatatan dan dibuatkan berita acara bersama dengan BPKPD.