PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor : Tahun 1998
Tentang PAJAK PENERANGAN JALAN.
Berlaku: 7 TAHUN 1998
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1995, Seri A Nomor 1 ) dipandang untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Koatamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Pajak Penerangan Jalan.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3873);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pe,mungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1997 tentang Kreteria Wajib Pajak Yang wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingakat II Ujung Pandang M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2
Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asimng, dan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbale balik sebagaimanan berlaku untuk pajak Negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari inastansi tehnis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2
Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Wajib pajak adalah orang atau pribadi yang menjadi pelanggan liostrik dan atau pengguna tenaga listrik.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Tenaga Listrik;
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimanan dimaksud ayat (1) pasai ini ditetapkan :
- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, maka nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;
- b. Dalam hal tenaga listrik yang bukan PLN dengan tifak dipungaut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harhga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
- (3) Hasil satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dinyatakan dalam bentuk table dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai baerikut :
- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk Industri sebesar 7 % (tujuh persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 6 % (enam persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang bersal dari bukan PLN, bukan untuk industry besar 7 % (tujuh persen);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 6 % (enam persen).
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7
Pasal 8

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan mengunakan SPPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT;
- (4) Terhadap Waib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dapat diterbitkan STPD, surat kepurtusan pembatalan, surat kepuutusan keberatan, dan putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7
Pasal 9

- (1) Tata cara penerbitan SKPD dan atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, syarat Keputusan Pembetulan, dan surat Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian SPPD, Penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) diatur dengan keputusan Kepala Daerah.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7
Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteramngan lain, pajak yang teritang tidak atau kurang bayar;
- 2) Apabila SPPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
- 3) Apabila keawjiban mengisi SPPD tidak dipenuhi, pajak yang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yanhg menyebabkan penambahan pajak yang terutang;
- c. SKPD nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 ) dan (angka 2 ) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kutang atau lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruif b pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus pesen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (5) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihgitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7
Pasal 11

- (1) Kepala daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Data hasil peneliytian SPPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal in I ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERUTAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 13

Masa pajak adalah waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERUTAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 14

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun bukun yang tidak sama dengan tahun takwin.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERUTAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 15

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik,
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERUTAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 16

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagimanan dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) STPTPD sebagimanan dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus disampaikan kepada kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
BAB VII - TATACARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kutrang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sansi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
BAB VII - TATACARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 18

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) digumnakan untuk menghitung, memeprhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam janhgka qwaktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutrangnya pajak, Kepala Daerah Ddapat menerbitkan;
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, ditetrbitkan;
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk kjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan saksi administrasi berupa bunga sebeasar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. Apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang teruitang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lamam 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban mebayar ppajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf a dan b pasal ini tidakn atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkann STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 94) dalam pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 19
Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada awajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturutr-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memebreikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembyaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari umlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan Kepala Daerah.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 19
Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimanan dimaksud Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran adan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 23

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat terguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringtan atau surat lain yang sejenis.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 24

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 25

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 26

Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang , juru siyta memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB IX - TATACARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22
Pasal 27

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 28

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengutrangan, keringanan dan pemnbebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XI - TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pereundang-undangan perpajakan daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangkan keteapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal dsanksi tersebuyt dikenakan kehilapan wajib pajak atau bukan kerana kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keteapan dan penghapusan atau pengurangan sansi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alas an yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memeberikan keputusan.
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 30
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaiaan sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak;
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 30
Pasal 32

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 atau Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembatalan pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui dan Kepala Daerah atau pejabat tidak memeberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB drengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian lelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPLDLB, Kepala Daerah atau pejabat memebrikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 34

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan denga utang pajak lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), pembayran dilakukan dengan cara peminfdah bukuan dan bukti pemindah bgukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIV - K E D A L U A R S A
Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Wajib Pajak yang karena kalpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisih dengan tidak benar atau tindak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merigikan keuangan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling bvanyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tindak menyampaikan SPTD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merigikan keuangan daerah dapat dim pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda yang banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
Ditetapkan di Ujung Pandang pada tanggal 24 Agustus 1998
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG,
H. A. MALIK B. MASRY
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG KETUA,
Drs. BURHANUDDIN ALI
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : Tanggal :
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
Nomor
:
Tahun
Seri
Nomor
Tanggal :
SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG,
Drs. H. MAPPATOBA
Pangkat
: Pembina Utama Muda
: 010 027 065
N I P
P E J E L A S A N ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ii Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1995, Seri A Nomor 1) yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa penyesuaian tersebut disa,mping pada materi tata cara perpajakannya, juga pengaturan mengenai pengenaan pajak bagi penggunaan listrik bukan berasal dari PLN menjadi Sumber Pendapatn Asli Daerah.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 1

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 2

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 3

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 4

: Cukup jelas.
huruf a
: Cukup jelas
huruf b
- Yang dimaksud tenaga listrik adalah tenaga listrik berasal dari pembangkit listrik oleh orang pribadi atau Badan Usaha Swasta murni.
- ayat (3) : Harga satuan listrik sebelum ditetapkan kepala daerah terlebih dahulu dikonsultasikan denbgan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daereah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 6

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 7

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 8

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 9

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 10

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 11

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 12

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 13

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 14

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 15

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 16

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 17

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 18

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 19

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 20

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 21

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 22

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 23

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 24

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 25

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 26

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 27

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 28

: Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 29

: Cukup jelas.
| Pasal 30 | : Cukup jelas. |
|------------|------------------|
| Pasal 31 | : Cukup jelas. |
| Pasal 32 | : Cukup jelas. |
| Pasal 33 | : Cukup jelas. |
| Pasal 34 | : Cukup jelas. |
| Pasal 35 | : Cukup jelas. |
| Pasal 36 | : Cukup jelas. |
| Pasal 37 | : Cukup jelas. |
| Pasal 38 | : Cukup jelas. |
| Pasal 39 | : Cukup jelas. |
| Pasal 40 | : Cukup jelas. |