PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 4 Tahun 2011
Tentang PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
Berlaku: 4 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH SUNGAI PENUH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya kegiatan usaha penunjang kesehatan yang memenuhi standar kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha penunjang kesehatan yang diatur dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Keparmasian;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.
5. SKPD teknis adalah perangkat daerah Kota Sungai Penuh yang tugas pokok dan kewenangannya di bidang kesehatan.
6. Kepala SKPD teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang membawahi seluruh jajaran kesehatan yang ada di Kota Sungai Penuh.
7. Praktek Kedokteran adalah rangkaian yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
8. Praktek Bidan adalah tenaga bidan yang melaksanakan praktek perseorangan dengan pelayanan pemeriksaan, pertolongan persalinan dan perawatan dengan izin praktek.
9. Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
10. Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek keperawatan perseorangan/berkelompok.
11. Ahli Gizi adalah tenaga khusus dan mempunyai keahlian di bidang gizi yang memberikan pelayanan konsultasi gizi, yang melakukan penatalaksanaan diet penyakit tertentu dalam upaya membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit.
12. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
13. Asisten Apoteker adalah seseorang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.
14. Tenaga Teknis Keparmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
15. Apoteker adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
16. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan formal fisioterapi dan kepadanya diberikan kewewenangan tertulis untuk melakukan tindakan fisioterapi atas dasar keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Refraksionis Optisen adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisen minimal program pendidikan Diploma III, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
19. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktifitas bermakna (Okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktifitas kehidupan sehari-hari, produktifitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
21. Klinik adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi :
- a. Klinik 24 jam adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan selama 24 jam;
- b. Klinik Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik, tempat pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir; dan
- c. Poliklinik adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan (medik dasar) secara rawat jalan dengan jadwal tertentu.
22. Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
23. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan turun temurun yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
24. Toko obat (depot obat) adalah toko yang dimiliki orang atau badan untuk menjual Obat-obat bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) secara eceran di tempat tertentu.
25. Tukang Gigi adalah mereka yang melakukan pembuatan dan pemasangan gigi buatan dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi namun hanya otodidak dan pengalaman semata serta diperlukan izin untuk melakukan pekerjaannya.
26. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh kepada orang pribadi atau kelompok untuk menjalankan kegiatan praktek kedokteran, praktek keperawatan, bidan, ahli gizi, apoteker, pengobatan tradisional dan lain-lain yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
27. Rekomendasi kesehatan adalah pemberian surat keterangan dari Kepala Instansi Kesehatan kepada badan atau orang yang akan melakukan kegiatan usaha yang memerlukan persyaratan kelayakan kesehatan.
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
29. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Perizinan bidang kesehatan bertujuan agar orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bidang kesehatan memenuhi standar pelayanan dan persyaratan kesehatan.
BAB III - JENIS-JENIS PERIZINAN DAN SERTIFIKAT BIDANG KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Perizinan bidang kesehatan diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. Perizinan praktek swasta perorangan tenaga kesehatan, yang meliputi :
1. Praktek dokter umum;
2. Praktek dokter gigi;
3. Praktek dokter spesialis;
4. Praktek keperawatan;
5. Praktek bidan;
6. Praktek ahli gizi;
7. Praktek Fisioterapi
8. Praktek Apoteker; dan
9. Praktek Tenaga Teknis Keparmasian.
- b. Perizinan praktek swasta kolektif/badan, yang meliputi :
1. Klinik;
2. Klinik bersama;
3. Klinik bersalin;
4. Poliklinik swasta;
5. Balai pengobatan;
6. Izin pendirian rumah sakit swasta;
7. Fisioterapi;
8. Apotek;
9. Toko obat;
10. Optikal;
11. Okupasi Terapi;
12. Laboratorium kesehatan;
13. Tukang gigi; dan
14. Pengobatan komplementer alternatif, jamu tradisional, pengobatan tradisional, tabib dan sejenisnya;
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi dan atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha produksi makanan dan minuman wajib mendapat sertipikat kesehatan produk pangan.
BAB IV - PERSYARATAN DAN PROSEDUR Pasal 5
Pasal 6

Prosedur perizinan usaha praktek swasta perorangan dan kolektif/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya berlaku pada kesesuaian kepemilikan dan lokasi praktek swasta yang bersangkutan serta diproses lebih lanjut sebagai berikut :
- a. setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD Teknis melakukan penelitian ke tempat izin yang diberikan.
- b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam berita acara sebagai bahan Walikota dalam menerbitkan izin.
BAB IV - PERSYARATAN DAN PROSEDUR Pasal 5
Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka SKPD Teknis akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan.
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alasan penolakan atau peyempurnaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada pernyataan penolakan atau penyempunaan maka permohonan dinyatakan dikabulkan.
BAB IV - PERSYARATAN DAN PROSEDUR Pasal 5
Pasal 8

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh SKPD Teknis atau SKPD yang mengelola Pelayanan Perizinan Terpadu.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 9
Pasal 10

Setiap orang atau badan yang memiliki izin usaha praktek swasta perorangan dan kolektif/ badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan usaha, dilarang :
- a. Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis, Praktek Keperawatan, Praktek Bidan dan Praktek Ahli Gizi, dilarang melakukan penyimpanan (dispenssing) obat-obatan, kecuali dalam keadaan darurat pada jumlah batas tertentu sesuai peraturan Perundang-undangan kesehatan;
Apotek, dilarang :
1. melakukan penyimpanan dan penjualan obat-obatan yang telah rusak atau kadaluarsa;
2. melakukan pengadaan dan penjualan obat palsu;
3. menyalurkan obat tanpa izin edar (tidak terdaftar) seperti obat keras, psikotropika dan narkotika; dan
4. mengganti Obat Generik Berlogo (OGB) dengan obat merk dagang atau obat paten.
- c. Toko Obat, dilarang :
1. menyimpan dan menjual obat-obatan yang telah rusak atau kadaluarsa;
2. menyimpan, menjual dan menyalurkan obat keras;
3. melayani atau menerima resep dokter;
4. melakukan pengadaan dan penjualan obat palsu; dan
5. membuat dan meracik obat untuk dijual.
- d. Optikal, dilarang :
1. merubah resep dokter mata tanpa izin yang bersangkutan; dan
2. memperkerjakan tenaga yang tidak memiliki sertifikat refraksionis optisen.
- e. Okupasi Terapi, dilarang :
1. beroperasi tanpa dokter penanggungjawab;
2. memperkerjakan tenaga non medis pada pelayanan kesehatan terutama okupasi terapi; dan
3. memperkerjakan tenaga yang tidak memiliki ijazah okupasi terapi.
- f. Praktek Apoteker, dilarang:
1. beroperasi tanpa bekerjasama dengan dokter; dan
2. menolak pelayanan resep dokter.
- g. Praktek Tenaga Teknis Keparmasian, dilarang:
1. beroperasi tanpa bekerjasama dengan dokter; dan
2. melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian.
- h. Rumah Sakit Swasta, dilarang :
1. beroperasi tanpa dokter penanggungjawab;
2. memperkerjakan tenaga non medis pada pelayanan kesehatan; dan
3. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i. Klinik dan Klinik Bersama, dilarang :
1. beroperasi tanpa dokter penanggungjawab; dan
2. menolong persalinan kecuali dalam keadaan darurat.
- j. Poliklinik, dilarang :
1. melayani pasien rawat inap;
2. memperkerjakan tenaga non medis pada pelayanan kesehatan; dan
3. melanggar ketentuan lingkup pelayanan kesehatan dasar.
- k. Klinik Bersalin, dilarang :
1. melakukan pertolongan persalinan risiko tinggi (patologik);
2. menggugurkan kandungan (aborsi); dan
3. memperkerjakan tenaga non medis pada pertolongan persalinan.
- l. Fisioterapi, dilarang :
1. beroperasi tanpa dokter penanggungjawab; dan
2. memperkerjakan tenaga non medis pada pelayanan kesehatan.
- m. Radiologi, dilarang :
1. beroperasi tanpa dokter penanggungjawab; dan
2. memperkerjakan tenaga non medis pada pelayanan kesehatan.
- n. Laboratorium Kesehatan, dilarang :
1. melaksanakan pemeriksaan diatas kemampuan minimal pelayanan laboratorium yang telah ditentukan;
2. melaksanakan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya;
3. memakai reagensia yang sudah kadaluarsa; dan
4. mendiagnosa penyakit.
- o. Tukang Gigi, dilarang :
1. memakai papan merk selain 'Tukang Gigi' ;
2. mengerjakan pekerjaan di luar ketentuan/wewenang tukang gigi; dan
3. memperkerjakan tukang gigi yang tidak sesuai dengan Surat Izinnya.
- p. Pengobatan komplementer alternatif, jamu tradisional, obat tradisional, tabib dan sejenisnya, dilarang :
1. memakai papan merk selain 'Jamu Tradisional' dan 'Obat Tradisional' ataupun papan merk selain sejenisnya;
2. mengerjakan pekerjaan diluar ketentuan/wewenang pelayanannya;
3. meracik obat diluar obat tradisional; dan
4. mencampur pengobatan alternatif dengan obat-obatan bukan obat tradisional.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12

- (1) Setiap Pemilik usaha bidang kesehatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan apabila :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pelayanan;
- b. adanya pengaduan tertulis dari instansi/badan/anggota masyarakat tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan/atau tenaga kesehatan;
- c. tidak memasang papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setiap peringatan yang disampaikan kepada Pemilik Usaha;
- (4) Apabila peringatan secara tertulis setelah 3 (tiga) kali berturutturut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan selanjutnya dikenakan sanksi pembekuan Izin Usaha;
- (5) Ketentuan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. masa pembekuan izin usaha selama 1 (satu) tahun;
- b. apabila selama tenggang waktu melaksanakan dan melakukan di atas, perusahaan telah melaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan/pelanggaran yang dilakukannya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota cq. instansi yang ditunjuk, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak laporan diterima Walikota telah mengeluarkan surat pencabutan pembekuan izin;
- c. apabila sejak berlakunya masa pembekuan izin, Pemilik usaha tidak melaksanakan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan/ pelanggaran yang dilakukannya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah habis Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku/ batal sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (6) Dengan dinyatakan tidak berlakunya Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, maka apabila Pemilik usaha tersebut masih tetap menjalankan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Usaha bidang kesehatan yang perizinannya dinyatakan tidak berlaku/ batal sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, maka apabila ingin mengajukan permintaan Izin Usaha Bidang Kesehatan baru wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 27 September 2011
WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd
H. ASAFRI JAYA BAKRI
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 27 September 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,
ARFENSA SALAM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620807 199003 1 008
LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2011 NOMOR 4