PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 28 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MALUKU TENGAH,
a
bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Pemerintah .Negeri/ Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/ Negeri Administratif wajib memperoleh penghasilan yang bersumber dari Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif dan dianggarkan dalam APB Negeri/ Negeri Administratif; setiap tetap
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penetapan Besaran Pengahasilan Kepala Pemerintah Negeri /Negeri Administratif dan Perangkat Negeri /Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015; tentang Tetap
- 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat [I dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645); tentang
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undáng Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tehun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Nomor 3896 ); Bury
- tcntang 40 Kabupatcn Scram Aru di Provinsi Nomor 155, 4350); 2003 tentang 17 2003 Nomor ); 5. Tahun 2004 01 Negara Tahun Negara Nomor 4355 ); 6. 2004 tentang 5, 15 Jawab Keuangan Nomor 66, 7 4400); 2004 tentang 33 Pusat dan 2004 Nomor 125, 8 4438); 6 Tahun 2014 tentang Nomon 2014, Tambahan Lembaran 9 ); 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pembcntukan 2003 Tahun Nomor Bagian Timur, Undang Bagian Maluku Kcpulauan Seram Undaung-C Tambahan ten 2003 Kabupaten Kabupal Tahun dan Negara Barat Nomor (Lcmbaran Negara Keuangan Tahun Lcmbaran 47 , Tambahan Nomor Tahun Undang Ncgara 4286 (Lcmbaran Nomor Negara Ncgara tentang Lcmbaran Nomor (Lembaran 2004 Undang Negara Lembaran UndangPerbendaharaan Tambahan Pemeriksaan Tahun Nomor Nomor Negara Tanggung Undang Tambahan 2004 dan Undang-C Tahun Pengclolaan Ncgara Nomor (Lcmbaran Ncgara Perimbangan lcmbaran Tahun Pemerintahan Nomor Pemerintah Undang-Undang Tambahan Antara Tahun Negara Kcuangan (Lembaran Nomor Dacrah Negara Lembaran Desa Negara Undang-Undang Tahun Negara (Lembaran 5495\_
Undang-Undang
- Nomor 58 Tahun 2005 Daerah (Lembaran Indonesia Tahun Keuangan Lembaran Negara Nomor tentang Pemerintah Peraturan 11. Pengelaolaan 4578);
- NomoTelah diubah dengan Undang-Undang 10. Perubahan Kedua Atas 9 Nomor 9 Nomor 23 Tahun 2015 Nomor Tambahan Undang Negara Tahun Nomor 5679); Negara Nomor Sebagaimana Undang Daerah 2015 Tahun 58, (Lembaran Lcmbaran
- Nomor 79 Tahun 2005 12. Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Lembaran Negara Nomor 4593); 165, Tambahan tentang
- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 13. Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); tentang 123,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093); tentang
15. Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun Peraturan tentang 2014 2094);
Menetapkan
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Tahun 2015 Nomor 158); Negara
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tcntang Ncgcri (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Maluku Tcngah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D);
18. Peraturan Dacrah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
4. 19 Peraturan Dacrah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1l Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 174);
5. 20 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 163);
MEMUTUSKAN
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEMERINTAH NEGERI /NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Dacrah Kabupaten Maluku Tengah.
2. 2 Pemerintah adalah Pemcrintah Pusat.
3. 3 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan unsu Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. 4 Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Negeri adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat; berdasarkan Prakarsa, hak asal-usul dan adat istiadat setempat di Kabupaten Maluku Tengah yang di akui dan dihormati dalam sistim Penlerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Negeri adalah 6. oleh Pemerintah negeri Negeri / Saniri Negeri Masyarakat usul dan adat istiadat setempat Yang dalam Pcmcrintahan negeri Republik Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pemcrintahan dan dalam Badan Pcrmusyawaratan mengatur berdasarakan dan hak diakui dan asal dihormati Indonesia systcm
- Pemerintah Negeri adalah Pejabat 8 wewenang dan yang rumah tangga kewajiban melaksanakan Pemerintah Kepala Negeri mempunyai untuk Negerinya Pemerintah dan Daerah;
- Negeri adalah Kepala 7 Negeri sebagai Unsur Perangkat Pemcrintahan Ncgeri; Pemerintah Pemcrintah Negeri Penyelenggaraan dan
- Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah 9 Masyarakat Hukum Adat dan Kesatuan memimpin Negeri; Gelar Kepala Pemerintahan yang
- Badan Permusyawaratan Negeri/ Saniri 10. Lembaga /Badan yang merupakan perwujudan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Badan Legislatif Masyarakat di Negeri berdasarkan Keterwakilan ditetapkan secara Demokratis Kepala Pemerintah Negeri membentuk Mengawasi Pelaksanaan Tugas dari Kepala dalam memimpin Negeri sesuai wewenang,Hak Kewajiban. Negeri adalah Demokras: Negeri, berfungsi Wakil dari Wilayah yang bersama-= sama Peraturan Negeri, Pemerintah Negeri tugas, dan
- Perangkat Negeri adalah unsur pembantu kepala Negeri, yang terdiri dari Sekretariat Negeri; Kewilayahan dan Pelaksanana teknis. pelaksana Pemerintah
12. Sekretaris Negeri adalah pimpinan pada Sekretariat bantu oleh unsur staf pada Sekretariat yang di membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam administrasi pemerintahan. Negeri bertugas bidang
13. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis yang membantu Sekretaris Negcri dalam administrasi bidang tugasnya.
14. Kepala Dusun adalah Unsur pembantu Kepala Negeri dalam bagian wilayah Negeri yang Pemerintah
15. Penghasilan tetap adalah pencrimaan sah yang diterima bulan oleh Kepala Pemerintah Negcri dan yang dianggarkan tahun dalam Perangkat Negeri dan Belanja Negeri (APBNegeri) . Anggaran Pendapatan setiap setiap
16. Acggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Negeri adalah yang disingkat APB Rencana
17. Alokasi Dana Negeri /Negeri Administratif adalah Dana oleh Pemerintah Kabupaten dalam Dacrah Kabupaten Maluku Pcndapatan Dan Belanja Perimbangan Anggaran Dana AlokasilKhusus Kabupaten.
Il NEGERI/ BESARAN NEOERI ADMINISTRNTII
- (2) Pcnghasilan Administratif dipcrolch ditcrma 1 manyarakal dan pcrnblnsan Kcpala dan Pcmcrintah Pcrangkat dari Ncgcri / bcsaran Ncgcri / Ncgcri Ncgcri jumlah olch
2. Kepala 2 Ncperi/ [ penghuailan kemasyarakntan; Pcmcrintoh Ncgcri/ Ncgcri Adminiotrotif Iclap bcrhnk dnn jawabnyu bchun dolam ultuk pckerjnnn, Pembangunan mcmnpcrolch dan pcmbcrdayaan dun
- (3) Bcsaran Administratif scbagaimana mcnggunakan pada pasal 2 Ncgcri/ ayat (2) Ncgcri/ Ncgcri 500.000.000, (Lima maksima] 60% (Enam dari Rp. Kepala maka Perangkat Ncgeri/ Negeriæ penghasilan (4) Admniniotratil masing-masing ' Alokasi Dana Ncgcri/5 Pcnghasilan Ncgcri Ncgcri Tctap yang Kepala Dan Pcmcrintah Pcrangkat Ncgcri/ L dimaksud Ncgcri/1 'Ncgcri Ncgcri Administratil Pcrhitungan;yakni dihitung 'Ncgeri Administratif ~ dcngan Jika Alokasi yang ditcrima Administratif Dana oleh berjumlah masing;-masing Ratus kurang Juta Rupiah) Puluh Perseratus) tetap digunakan Pemerintah scbagai Ncgeri / Ncgeri Administratif Administratif. dan
a
- Kepala Pemcrintah Negeri / Negeri terdiri dari Negcri/Ncgeri Administratif Administratif dan Pcrangkat tetap yang memperoleh Penghasilan
Kepala Pemerintah
- Kepala Urusan dan atau Administratif.
- b Sekretaris Negeri/Negeri Negeri / Negeri Administratif .
- d. Bendahara Negeri/ lain. sebutan Negeri Administratif .
- (3) di bayarkan pada untuk ayat Tetap maksud setiap
- e. Kepala Dusun Besaran Penghasilan [Kampung:
- Kapalaisemerintah Negerifnegena sebesar Administratif masing; = masing
- (6) e. Kepala Dusun
- Rp 1.200.000,
- b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif
- Rp 850.000;
- Kepala Urusan
- d.
- Bendahara Negeri/ Administratil.
Rp 600.000,
Negeri
Rp 100.000;
- Rp 100.000.
pada ayat 4 huruf (b) adalah Sekretaris dimaksud Administratif yang bukan Pegawai Negeri Negeri/Negeri Sipil.
PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP
BAB III
Pasal 3

- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember berjalan.
- (1) Penghasilan Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif Dan Perangkat Negeri / Negeri Administratif diperolah selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan. Tetap
- (3) Penghasilan anggarkan dalam 1 di pada kode Administratif Penghasilan 21.1 Belanja Pegawai / tetap masing masing tetap.
BAB III
Pasal 4

- (2) Kepala Pemerintah Ncgeri/ Ncgeri Administratif dan Perangkat Ncgeri / Negcri Administratif yang mempcroleh pembayaran pcnghasilan adalah kcpala Pemcrintah Ncgeri / Negeri Administratif dan Perangkat Ncgeri/ Ncgeri Adminiscatif yang diangkat dan telah dilantik oleh pcjabat yang bcrwenang dan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. tctap
2. Kcpala Pcmcrintah Negeri /Ncgcri dan Pcrangkat Ncgcri/Negcri Administratif oleh bendahara Negeri / Negcri Administratif berlaku. sesuai Mekanisme Pcngclolaan Keuangan yang Tetap setiap
BAB III
Pasal 5

Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan administrasi atas pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Pemcrintah Negeri/ Negeri Administratif dan Perangkat Negeri /Negeri Administratif maka kepada masing-masing yang bersangkutan wajib mengembalikan Dana ke Kas Ncgeri/Negcri Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB III
Pasal 6

Alokasi Penghasilan Kepala Pemcrintah Negeri / Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/ Negeri Administratif dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran, jika tidak terserap akan menjadi SILPA untuk di masukan dalam APB Negeri/Negeri Administratif tahun berikutnya. tetap
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Agar setiap orang mcngctahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Maluku Tengah.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Masohi pada tanggal Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH 'KABUPATEN MALUKU TENGAH,
UMARELLA IBRAHIM DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR /97