PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang PERANGKAT DESA
Berlaku: 4 Juni 2016
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa, maka Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan
BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai.
5. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja kecamatan.
6. Sekretaris Desa adalah unsur staf Pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Hari adalah hari kerja.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Perangkat Desa;
- b. pengangkatan Perangkat Desa;
- c. larangan;
- d. pemberhentian Perangkat Desa;
- e. kekosongan jabatan Perangkat Desa;
- f. unsur staf Perangkat Desa;
- g. pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa;
- h. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- i. penghasilan tetap dan kesejahteraan Perangkat Desa; dan
- j. sanksi administratif.
BAB III - PERANGKAT DESA
Pasal 3

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
BAB III - PERANGKAT DESA
Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) urusan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Perencanaan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Urusan.
BAB III - PERANGKAT DESA
Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta
- memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (5) Penentuan jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PERANGKAT DESA
Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Seksi Pemerintahan;
- b. Seksi Kesejahteraan; dan
- c. Seksi Pelayanan
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Seksi.
BAB III - PERANGKAT DESA
Pasal 7

Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 8

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 9

- (1) Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terdiri dari:
- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. berkelakuan baik;
- b. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. tidak merangkap jabatan/pekerjaan.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan ayat (3), adalah sebagai berikut :
- a. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
- b. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang atau Surat Keterangan Bertempat Tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- d. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- f. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang
- bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. Surat Keterangan Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Surat Pernyataan Bersedia menetap di desa bersangkutan;
- j. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
- k. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan/pekerjaan.
Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 10

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota;
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk setiap jabatan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap salah satu calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk masingmasing jabatan sejak dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur
Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Kepala Desa .
BAB V - LARANGAN
Pasal 11

Perangkat Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilhan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 12

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi
dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf l.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa; dan
- c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dikembalikan kepada jabatan semula jika diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menerima penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa.
BAB VII - KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, karena berhenti dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
BAB VIII - UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 15

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Pelaksana Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja.
- (4) Masa kerja unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai bidang tugas yang dibutuhkan.
BAB IX - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
Pasal 16

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
Pasal 17

- (1) Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, APB Desa, dan sumber lain yang sah.
BAB XI - PENGHASILAN TETAP
Pasal 18

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Kesejahteraan Perangkat Desa
BAB XI - PENGHASILAN TETAP
Pasal 19

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah .
- (3) Perangkat Desa yang meninggal dunia diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji Perangkat Desa bersangkutan.
- (4) Jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang melanggar Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan rentang waktu 5 (lima) hari.
- (3) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka akan diberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan rentang waktu 5 (lima) hari.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka Perangkat Desa dimaksud dapat diberhentikan.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2006 Nomor 6 Seri F Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 14 Seri F Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016
BUPATI MANGGARAI, ttd
DENO KAMELUS
Diundangkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, ttd MANSELTUS MITAK,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 01/2016
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
BOUR MAXIMUS, SH Pembina TK. I NIP.19630224 199003 1 006
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Pedoman pengangkatan Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ('UU Desa') dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Pengangkatan Perangkat Desa di Desa diangkat dan dilantik untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa.
Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggara kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan 'rangkap pekerjaan' antara lain misalnya guru komite merangkap Perangkat Desa, tenaga harian lepas merangkap Perangkat Desa, tenaga medis sukarela merangkap Perangkat Desa dan lainlain yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)'teguran lisan' yang dilakukan oleh Kepala Desa dilakukan secara tertulis.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 01.