PP Unknown Nomor 08 Tahun 2010
Tentang PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 08 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 08 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
a. bahwa sebagai upaya untuk mensinergikan kebutuhan di bidang telekomunikasi dengan aspek kemanfaatan lingkungan sehingga tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan kenyamanan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka di pandang perlu untuk meletakkan landasan-landasan pengaturan peyelenggaraan telekomunikasi sehingga bisa terwujud pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009 dan Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
6. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain / bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7. Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaaan bersama dan / atau tunggal.
8. Menara bersama telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
9. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
10. Transmisi utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
Menetapkan :
11. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
12. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
13. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan tempat menara tersebut berada.
14. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
15. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional yang berlaku secara Nasional.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan dengan azas transparansi, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pengendalian menara telekomunikasi adalah :
- a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan telekomunikasi berwawasan lingkungan;
- b. Mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi;
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat;
- e. Menyesuaikan dengan rencana tata ruang kabupaten.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi aspek pengaturan, penataan, perizinan, pengendalian dan penggunaan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 5

Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang yang ada, kepadatan / populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 6

Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 7

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang yang tersedia dan kepadatan pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 8

- (1) Zona penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditentukan berdasarkan halhal sebagai berikut :
- a. Kepadatan penduduk;
- b. Kerapatan bangunan;
- c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan / perdagangan / jasa; dan
- d. Letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Zona I, dengan kriteria :
1. Kepadatan penduduk tinggi;
2. Kerapatan bangunan tinggi;
3. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/ jasa sangat memadai;
4. Terdapat akses jalan arteri dan ring road;
- b. Zona II, dengan kriteria :
1. Kepadatan penduduk sedang;
2. Kerapatan bangunan sedang;
3. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/ jasa sedang;
4. Terdapat akses jalan kolektor;
- c. Zona III, dengan kriteria :
1. Kepadatan penduduk rendah;
2. Kerapatan bangunan rendah;
3. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/ jasa sangat tidak memadai;
4. Terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor;
- (3) Rencana detail pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Desain dan Konstruksi Menara Telekomunikasi
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara bersama adalah berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator yang desain konstruksi menaranya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Struktur menara telekomunikasi yang dibangun, harus memenuhi SNI atau standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi standar mengenai :
- a. Penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. Ketinggian menara;
- c. Struktur menara;
- d. Rangka struktur menara;
- e. Pondasi menara; dan
- f. Kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya mempunyai karakteristik tertentu seperti hutan lindung, cagar budaya, kawasan pariwisata dan sebagainya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 10

- (1) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. Sarana pertanahan (grounding) ;
- b. Penangkal petir;
- c. Catu daya;
- d. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light) ; dan
- e. Marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking) .
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. Nama pemilik menara;
- b. Kontraktor menara;
- c. Nama pengguna menara;
- d. Tinggi menara;
- e. Lokasi dan koordinat menara;
- f. Tahun pembuatan / pemasangan menara;
- g. Beban maksimum menara; dan
- h. Izin Mendirikan Bangunan.
Bagian Ketiga Penggunaan Menara Bersama
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 11

Sebagai upaya penataan menara telekomunikasi, maka pembangunan menara telekomunikasi di Daerah diarahkan pada pembangunan dan pengembangan menara bersama.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 12

Penyedia menara telekomunikasi atau operator yang mengajukan permohonan pembangunan menara telekomunikasi baru harus menyiapkan rencana kostruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 13

Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, maka pemilik menara harus melakukan penyesuaian peruntukannya sebagai menara telekomunikasi bersama.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan menara bersama yang menggunakan / memanfaatkan asset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 15

- (1) Penyedia menara bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia menara bersama dalam pengoperasian menara wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 16

Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi dan / atau izin prinsip pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
BAB V - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 17

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, merupakan dasar dalam pemberian izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
BAB V - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 18

Untuk mendapat rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan;
- b. Foto copy surat domisili;
- c. Foto copy NPWP (nomor pokok wajib pajak);
- d. Foto copy KTP;
- e. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
- f. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- g. Tanda daftar perusahaan;
- h. Persetujuan warga sekitar dengan radius sesuai ketinggian menara yang diketahui Lurah/Kades dan Camat setempat;
- i. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
- j. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
BAB V - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 19

Untuk mendapat izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terlebih dahulu pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
BAB V - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 20

Persyaratan administrastif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi :
- a. Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi;
- b. Rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
- c. Rekomendasi kelayakan lingkungan;
- d. Rencana pembangunan menara bersama;
- e. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
- f. Izin gangguan dalam hal menggunakan genset;
- g. Gambar rencana teknis bangunan menara, yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan, dan detail serta perhitungan struktur;
- h. Spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi termasuk geoteknik tanah;
- i. Spesifikasi teknis atas menara, yang meliputi beban menara (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimun menara yang diizinkan, sistim konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir
- j. Persyaratan lainnya yang di butuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB V - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 21

- (1) Rekomendasi pembangunan menara bersama pada rencana persebaran dan penempatan menara ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan rekomendasi dan izin mendirikan bangunan, selanjutnya Bupati menerbitkan izin pembangunan menara telekomunikasi.
BAB V - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 22

- (1) Penyedia menara telekomunikasi, dapat menempatkan :
- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan / atau
- b. Antena yang melekat pada bangunan gedung lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri dan kolektor harus di kamuflase.
BAB VI - PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 23

Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan dalam rangka menjaga agar pelaksanaan pembangunan, penataan dan operasionalisasi menara telekomunikasi oleh penyedia menara telekomunikasi tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 24

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diselenggarakan dalam bentuk :
- a. Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi termasuk di dalamnya pemeliharaan menara telekomunikasi;
- b. Penertiban pembangunan dan operasionalisasi penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh penyedia menara telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian menara telekomunikasi, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 25

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi wajib mengasuransikan menaranya dan warga sekitar menara dengan radius sesuai ketinggian menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bertanggungjawab terhadap seluruh kecelakaan yang timbul akibat pembangunan menara telekomunikasi.
BAB VI - PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 26

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati melalui SKPD teknis secara berkala satu kali setahun.
- (2) Kententuan lebih lanjut mengenai pelaporan kelaikan fungsi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 27

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi dialokasikan ke menara bersama sesuai dengan rencana persebaran dan penempatan menara.
BAB VI - PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 28

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin jika dimungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.
BAB VI - PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 29

Menara telekomunikasi yang telah ada baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 30

- (1) Penyedia / pengusaha menara dalam pembangunan dan penataan menara telekomunikasi wajib bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk kerjasama pembangunan dan penataan menara menara telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.
BAB VII - KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan lokasi yang diperuntukkan untuk pembangunan menara sedangkan penyedia / pengusaha menara berkewajiban untuk melakukan pembangunan dan penataan menara setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang teleh ditetapkan.
- (2) Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Penyedia / Pengusaha menara telekomunikasi lebih lanjut dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.
BAB VII - KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama, penyedia / pengusaha menara telekomunikasi dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari keuntungan atas pemanfaatan menara telekomunikasi sebagai wujud kompensasi sosial dan peran serta dalam pembangunan daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimasukkan dalam APBD sebagai pendapatan daerah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
- (3) Besaran sumbangan sebagaimana dimasud pada ayat (1), dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1) Setiap penyedia menara telekomunikasi yang mengoperasionalisasikan menara telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) , dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan izin dan / atau pencabutan izin.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibekukan izinnya untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi yang tidak memberikan pelaporan dan data-data terkait pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a serta pelaporan kelaikan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), izinnya dibekukan sampai dengan dipenuhinya ketentuan dimaksud.
- (4) Penyedia menara telekomunikasi yang tidak mengasuransikan menara telekomunikasinya dan warga disekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dicabut izinnya.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan dan mengoperasionalisasikan menara telekomunikasi tanpa izin dari pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 21 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ,
RUSLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 08
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 21 September 2010
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Cap / ttd
RUSDI MASSE