PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 14 Februari 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Banyuwangi;
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. 10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. 12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. 13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. 16.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. 17.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
12. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. 19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengusaan Sungai dan Bekas Sungai;
14. 20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
Menetapkan
- 21.Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pariwisata(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002 Nomor E/8);
- 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/9);
- 23.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/12);
- 24.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor I/B);
- 25.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C);
- 26.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
- 27.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
- 28.Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tempat-tempat dan Fasilitas Umum Tertentu sebagai kegiatan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di Kabupaten Banyuwangi;
- 29.Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan / Atau Batuan di Kabupaten Banyuwangi;
- 30.Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BAnyuwangi;
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
7. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan dibantaran rel kereta api.
9. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
10. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, Karaoke, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
11. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
12. Penambangan adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batuan dan mineral ikutannya.
13. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Kerusakan Lingkungan adalah kerusakan akibat -akibat penambagan atau pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan jalan.
15. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
BAB III - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 3

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan menggunakan sarana penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
BAB III - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 4

Setiap pengguna kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas dilarang memberi uang kepada pengemis dan pengamen jalanan;
BAB III - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 5

Setiap Orang atau sekelompok orang dilarang mengamen dan meminta-minta di persimpangan jalan protokol, Traffic light atau didalam kendaraan umum serta menganggu arus kendaraan lalu lintas;
BAB III - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang:
- a. Mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
BAB III - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
- a. Membuang sampah di jalan dan tempat umum/sungai,selokan dan atau diluar tempat sampah yang tersedia;
- b. Meludah di jalan.
BAB III - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 8

- (1) Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN Pasal 10
Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang bertempat tinggal di pinggir Jalan dan di bawah Jembatan, Rel kereta Api, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman dan tempat umum.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN Pasal 10
Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:
- a. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, selokan, terminal, bandar udara, pelabuhan dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- b. Membuang air besar dan kecil di jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman, sungai dan saluran air.
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU
Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang Melakukan kegiatan usaha galian/ pertambangan mineral bukan dan/ atau batuan wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Pertambangan Mineral bukan logam dan/ atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu: asbes, batu logam tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu ( halite ), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap ( fullers earth ), tanah diatome, tanah liat, tawas ( alum ), tras, yarosif, zeolit, basal, traktit dan belerang ;
- (3) Dikecualikan dari objek Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (4) Pelanggaran yang ditimbulkan akibat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penghentian kegiatan dan penyitaan alat pertambangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pmong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis yang membidangi.
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU
Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang :
- a. Menggunakan/ Memanfaatkan jalan untuk kegiatan apapun yang dikomersialkan atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukan/ fungsi jalan.
- b. Berdagang atau menempatkan barang daganganya dipinggir jalan dan trotoar, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.
- c. Merubah atau membongkar trotoar untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU
Pasal 16

Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU
Pasal 17

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 maka barang dagangannya akan dilakukan penertiban.
- (1) Setiap pengelola atau pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya dengan disertai identitas masing-masing kepada Camat melalui Rukun Tetangga (RT) dengan tembusan Kepala Desa/ Lurah setempat.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU
Pasal 19

- (1) Setiap pemilik hotel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah Kost dilarang Menerima tamu yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan atau identitas lainnya;
- (2) Pemilik/ Manajemen Hotel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah kost dilarang menerima/ memasukkan tamu dibawah umur dan bukan muhrimnya didalam kamar;
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi pemilik dapat ditutup dan dicabut perizinannya, sedangkan kepada penghuni/ tamu yang bersangkutan akan diberikan pembinaan bersama orang tuanya.
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU
Pasal 20

Setiap orang/badan dilarang :
- (1) Menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, tama n, ruang tebuka hijau (RTH) dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usahausaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB VII - TERTIB BANGUNAN
Pasal 21

Obyek penertiban adalah bangunan berwujud fisik yang berdiri diatas tanah meliputi :
1. Bangunan Umum;
3. Bangunan Pendidikan;
2. Bangunan Perniagaan / Jasa;
4. Bangunan Kelembagaan;
6. Bangunan Menara, tower dan tugu.
5. Bangunan Rumah Tinggal;
BAB VII - TERTIB BANGUNAN
Pasal 22

Prosedur penertiban adalah tata cara penertiban bangunan yang meliputi :
1. Teguran lisan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis;
2. Usulan Penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
4. Pembongkaran dan Penyitaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Surat Teguran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
BAB VII - TERTIB BANGUNAN
Pasal 23

Prinsip Penertiban Bangunan
Prinsip penertiban bangunan adalah keselarasan perumahan dan kawasan pemukiman menurut aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesesuaian lingkungan;
BAB VII - TERTIB BANGUNAN
Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang :
1. Mendirikan bangunan tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Mendirikan bangunan di sebidang tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan;
3. Mendirikan bangunan diruang Sempadan Jalan, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Sempadan Jalan Kereta Api dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4. Mendirikan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
BAB VII - TERTIB BANGUNAN
Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower telekomunikasi dan menempatkan alat tower dibangunan tempat ibadah atau gedung -gedung bertinggkat, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi bangunan di sekitar menara/tower telekomunikasi tersebut.
- (3) Apabila orang atau Badan tetap membangun menara/tower telekomunikasi dan melanggar Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan melakukan pembongkaran dan penyitaan.
Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ( KKOP ) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII - TERTIB SOSIAL Pasal 27
Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang:
- a. Melakukan aktivitas Sex Komersial dan mucikari,
- b. Menjalankan kegiatan mengemis,mengamen dan berdagang dijalan protokol atau diTraffic light;
- c. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, Pekerja Sex Komersial(PSK);
- d. Memakai jasa pekerja seks komersial (PSK);
- e. Menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- f. Bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau di tempat-tempat umum lainnya;
- g. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan pengemis dan pengamen diJalan protokol atau Traffic light;
- h. Menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
- i. Mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dan bagi Pekerja Sek Komersial (PSK) yang berasal dari luar Kabupaten Banyuwangi akan dipulangkan ke daerah asalnya.
BAB IX - TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN
Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan Rekreasi dan Hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat sabagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Gelanggang Renang,
- b. Pemandian Alam,
- c. Kolam Memancing,
- d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan,
- e. Diskotik ,
- f. Bioskop,
- g. Teater atau Panggung Terbuka,
- h. Gelanggang Olah Raga Terbuka,
- i. Gelanggang Olah Raga Tertutup,
- j. Karaoke,
- k. Balai Pertemuan Umum,
- l. Kolam Renang,
- m. Warnet dan
- n. Café.
BAB IX - TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN
Pasal 30

- (1) Tempat hiburan umum Cafe dan Karaoke dilarang memperkerjakan pegawai dibawah umur;
- (2) Pengunjung dibawah umur dan berseragam sekolah dilarang melakukan kegiatan di dalam Cafe dan Karaoke;
- (3) Tempat hiburan umum Cafe dan Karaoke dilarang menjual minuman beralkhohol diluar izin penjualan minuman beralkhohol yang diperbolehkan;
- (4) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan Cafe dan Karaoke yang telah mendapat izin dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;
- (5) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat yang ditunjuk;
- (6) Setiap Pengelola tempat usaha Warung Internet (Warnet) dilarang menerima anak berseragam sekolah pada waktu jam pelajaran sekolah;
- (7) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) akan dihentikan kegiatan usahanya dan dicabut izinnya.
BAB X - TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang :
- a. Merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.
- b. Membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya;
BAB X - TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 14 Februari 2013
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 14 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 5