PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 1960
Tentang PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUSA TANAH UNTUK TANAMANTANAMAN TERTENTU
Berlaku: 14 Oktober 1960
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengatur penggunaan tanah secara effisien sebagai yang dimaksud dalam pasal 14 Undangundang No. 5 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan khususnya untuk melaksanakan program akan memenuhi sandang-pangan rakyat, perlu diadakan peraturan yang memberi wewenang, kepada Pemerintah untuk mengatur pemakaian tanah pertanian sedemikan rupa, hingga terdapat imbangan yang baik antara luas tanamantanaman yang penting bagi rakyat dan Negara;
- b. bahwa peraturan tersebut perlu, segera diadakan berhubung dengan adanya gejala-gejala dalam waktu yang akhir-akhir ini, bahwa tanaman-tanaman yang penting bagi rakyat dan Negara terdesak oleh jenis-jenis tanaman lainnya, sehingga membahayakan produksi tanaman-tanaman yang panting tersebut;
- c. bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat : 1. pasal 33 dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 14, 24 dan 53 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (LembaranNegara 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960:
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 September 1960;
Memutuskan :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Atas dasar penetapan dari Menteri Agraria tersebut pada pasal 1 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan, dalam desa-desa mana dan berapa luasnya tanah untuk tiap-tiap desa tersebut yang boleh ditanami dengan dan/atau harus disediakan untuk tanaman tertentu itu.
- (2) Dengan mengingat penetapan Kepala Daerah tingkat II tersebut pada ayat (1) pasal ini, letak dan luasnya tanah ditiap-tiap desa yang bersangkutan ditetapkan lebih lanjut oleh suatu Panitya yang terdiri dari Kepala Desa dan 2 orang wakil tani yang ditunjuk oleh Camat (Asisten Wedana) -selanjutnya disebut Panitya Desa -dengan mendengar fihak-fihak yang bersangkutan.
- (3) Letak dan luas tanah ditiap-tiap desa yang harus disediakan untuk tanaman-tanaman tertentu sebagai yang dimaksud ayat (2) pasal ini, sedapat mungkin dietapkan secara bergiliran, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan rakyat yang bersangkutan serta kelangsungan kesuburan tanahnya.
- (4) Kepala Daerah tingkat II menetapkan apa yang tersebut pada ayat (1) pasal ini setelah mendengar pejabat-pejabat Dinas Pertanian Rakyat, Dinas Pengairan, Kantor Agraria Daerah, Perwakilan Jawatan Perkebunan, wakil P.P.N. Baru setempat serta wakil organisasiorganisasi tani dan instansi-instansi lain yang dipandang perlu.
- (5) Penetapan Kepala Daerah tingkat II tersebut pada ayat (1) pasal ini memerlukan pengesahan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah dengan ketentuan, bahwa Gubernur dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Residen yang wilayah kekuasaannya meliputi Daerah yang bersangkutan. Penetapan Panitya Desa tersebut pada ayat (2) pasal ini memerlukan pengesahan lebih dahulu dari Camat (Asisten Wedana) yang bersangkutan .
N/A
Pasal 3

.
- (1) Barang-siapa melanggar atau tidak memenuhi penetapan Panitya Desa.tersebut pada ayat (2) pasal 2, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Dipidana dengan hukuman yang sama tiap orang yang menghasut untuk melakukan perbuatan pidana tersebut pada ayat (1)pasal ini.
- (3) Perbuatan pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Jika perbuatan pidana tersebut pada pasal 3 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perserikatan lain-lainnya maka tuntutan pidana ditujukan terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan tersebut ataupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu perbuatan pidana antara lain dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perserikatan lainnya jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perserikatan itu.
N/A
Pasal 5

.
Untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan perusahaanperusahaan besar yang berusaha dalam lapangan pertanian dan perekonomian rakyat didaerah wilayah kerjanya, pula demi kelancaran jalannya perusahaan, maka Menteri Agraria dapat mengadakan ketentuan-ketentuan agar perusahaan turut serta dalam usaha-usaha dibidang kesejahteraan - daerah yang bersangkutan.
pada tanggal 14 Oktober 1960.
Ajun Sekretaris Negara,
SANTOSO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 120.
N/A
Pasal 6

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia,
DJUANDA
PENJELASAN
Pasal 1

.
. Penetapan Menteri Agraria tentang maksimum luas tanah yang boleh ditanami dengan dan/atau minimum luas tanah yang harus disediakan untuk sesuatu jenis tanaman yang tertentu itu tidak perlu meliputi seluruh daerah Negara, tetapi dapat juga hanya mengenai daerah-daerah tertentu saja yang dipandangnya perlu untuk diadakan penetapan tersebut.
. Terdesaknya tanaman tertentu oleh tanaman lain seringkali disebabkan karena besarnya perbedaan antara hasil yang diperoleh dari kedua macam tanaman itu. Misalnya mengenai tebu pabrik dan tembakau virginia dalam contoh diatas yang menjadi sebab ialah karena dasarnya perbedaan antara jumlah sewa tanah untuk tebu dan hasil yang diperoleh dari tanaman atau persewaan tanah untuk tembakau. Berhubung dengan itu maka misalnya penetapan luas tanah yang harus disediakan untuk tanaman tebu pabrik dan luas minimun tanah yang boleh ditanami tembakau
- 4 -
virginia yang dimungkinkan oleh pasal 1 ayat (1), perlu dibarengi pula dengan penetapan jumlah sewa tanah untuk tebu pabrik yang dianggap layak.
Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) ini.
Selain itu sudah barang tentu oleh Pemerintah dapat diambil pula tindakan-tindakan lainnya untuk mengimbangi kerugian yang mungkin diderita oleh rakyat yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengusahaan tanah lainnya" ialah misalnya jika tanah yang bersangkutan diusahakan sendiri oleh yang empunya atau diusahakan dengan cara mengadakan perjanjian bagi-hasil. Untuk bentuk pengusahaan yang terakhir ini sudah ada ketentuan-ketentuannya yang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 2) tentang "Perjanjian bagi-hasil".
PENJELASAN
Pasal 2

.
.
"Wakil-wakil tani" yang dimaksud dalam ayat (2) ini bisa pemilik tanah, tetapi mungkin juga wakil-wakil organisasi-organisasi tani didesa yang bersangkutan, hal mana tergantung pada keadaan didesa itu dan terserah pada kebijaksanaan Camat (Asisten Wedana)"
.
Agar supaya kewajiban untuk menyediakan tanah untuk tanaman-tanaman yang tertentu tidak terus-menerus dibebankan kepada orang-orang yang tertentu saja, hingga mungkin merugikan mereka yang yang bersangkutan, maka ditetapkan dalam pasal ayat (3) ini suatu ketentuan, agar hal itu diatur secara bergiliran, dengan memperhatikan pula kepentingan perusahaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan letak dan macamnya tanah yang diperlukan serta kelangsungan kesuburan- tanahnya.
.
Yang dimaksud dengan "instansi-instansi lain" itu misalnya Kantor Urusan Perusahaan-perusahaan yang berada dalam pengusahaannya.
.
Didaerah-daerah dimana ada Residen (Kepala Keresidenan atau Residen Koordinator) sebaiknya wewenang ini diserahkan kepadanya.
PENJELASAN
Pasal 3

dan 4.
Agar supaya planning yang sudah ditetapkan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat pula sanksi pidana dalam pasal 3 dan 4 ini.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Agraria untuk mengikut-sertakan sesuatu perusahaan dalam usaha-usaha dibidang kesejahteraan daerah wilayah kerjanya, misalnya dalam pembuatan bangunan-bangunan pengairan, rumah-rumah sekolah dan lain sebagainya. Perusahaan itu dapat menyelenggarakan sendiri usahausaha itu atau bersama dengan instansi-instansi lain.
Adapun maksud dari pada mengikut-sertakannya perusahaan dalam usaha-usaha kesejahteraan daerah itu ialah agar terjaga keseimbangan antara perkembangan perusahaan dan perekonomian rakyat didaerah itu serta demi kelancaran jalannya perusahaan itu sejdiri, misalnya didalam hal mendapatkan tanah-tanah yang diperlukan untuk tanamannya.
Menteri Agraria dapat menggunakan wewenangnya tersebut dengan mengingat keadaan daerah dan perusahaan yang bersangkutan.
TAMBAHAN LEMBARN NEGARA NOMOR 2058.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG