PP Unknown Nomor 9 Tahun 2008
Tentang PEDOMAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
Berlaku: 9 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 9 TAHUN 2008
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negra Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
12. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan satu desa dengan desa lain.
13. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
14. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
BAB II - T U J U A N
Pasal 2

Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
BAB III - SYARAT-SYARAT
Pasal 3

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. Jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat
- c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri
- f. Meningkatnya volume pelayanan.
BAB IV - MEKANISME PERUBAHAN STATUS
Pasal 4

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. .
BAB IV - MEKANISME PERUBAHAN STATUS
Pasal 5

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ke-DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama;
- h. DPRD dan Bupati dalam melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila dipandang perlu dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
BAB V - PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
Pasal 6

Dalam hal perubahan status Desa menjadi Kelurahan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
BAB V - PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
Pasal 7

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 6, dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan jenis urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kelurahan.
BAB V - PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
Pasal 8

- (1) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa selain yang dimaksud Pasal 7, dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan jenis urusan pemerintahan yang diselenggarakan masing-masing.
- (2) Penetapan jenis-jenis kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 9

Administrasi pemerintahan dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, dikelola berdasarkan pengelolaan sistim administrasi pemerintahan daerah.
BAB VI - PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 10

- (1) Pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan jenis urusan pemerintahan yang diselenggarakan masing-masing.
- (2) Penetapan jenis-jenis administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 11

Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, menjadi milik Pemerintahan Daerah.
BAB VII - PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang bersifat menunjang penyelenggaraan pemerintah kelurahan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Lurah.
- (2) Sarana dan prasarana selain yang dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan masing-masing.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 2 April 2008
BUPATI SIDENRENG RAPPANG, Cap / ttd
H. ANDI RANGGONG
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 4 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 9
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR.....