PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2007
Tentang PUNGUTAN HASIL PERIKANAN
Berlaku: 27 Desember 2007
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,
:
- a. bahwa sumber daya ikan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dinikmati secara merata baik perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, diperlukan pengaturan dalam bentuk perizinan sesuai kewenangan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 94) dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pungutan Hasil Perikanan.
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LNRI Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Menetapkan
:
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 122);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 154);
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PUNGUTAN HASIL PERIKANAN .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
13. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
14. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
15. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang diberi wewenang khusus oleh Undangundang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
BAB II - T U J U A N
Pasal 2

Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan dengan daya dukungnya agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dinikmati secara merata baik oleh perorangan maupun dalam bentuk badan hukum.
BAB III - WILAYAH PERIKANAN DAERAH
Pasal 3

Wilayah Perikanan Daerah meliputi :
- a. Wilayah Laut seluas 4 mil dari garis pantai atau sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya dalam wilayah daerah.
BAB IV - USAHA PERIKANAN
Pasal 4

- (1) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan;
- c. Usaha Pengangkutan Ikan;
- d. Usaha Pengolahan Ikan; dan/atau
- e. Usaha Pemasaran Ikan.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b meliputi jenis kegiatan :
- a. Pembudidayaan ikan di air tawar;
- b. Pembudidayaan ikan di air payau;
- c. Pembudidayaan ikan di laut; dan/atau
- d. Pembenihan.
BAB IV - PERIZINAN USAHA PERIKANAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2 ) dan Ayat (3) wajib memiliki SIUP;
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan :
- a. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar;
- b. Pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di :
- 1) Air tawar di kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hektoare;
- 2) Air payau dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) Hektoare dan/atau dengan padat penebaran 50.000 (lima puluh ribu) benur per Hektoare ;
- 3) Laut dengan areal lahan atau perairan yang tidak lebih dari 0,5 (setengah) Hektoare.
BAB IV - PERIZINAN USAHA PERIKANAN
Pasal 6

- (1) Setiap kapal perikanan yang berpangkalan dan beroperasi di Wilayah Perairan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan ukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) Gross Tonase (GT) wajib memiliki SIPI;
- (2) Dalam SIPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan wilayah/daerah penangkapan ikan dan jenis alat tangkap serta spesifikasi kapal yang digunakan;
BAB IV - PERIZINAN USAHA PERIKANAN
Pasal 7

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) diberikan kepada setiap usaha perikanan dan berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha perikanan;
- (2) SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk penangkapan ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil dan ikan domersal, dan dapat diperpanjang;
- (3) Penerbitan SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan tekhnis dari Dinas Daerah;
- (4) Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh wewenang penerbitan SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) kepada Dinas Daerah;
BAB IV - PERIZINAN USAHA PERIKANAN
Pasal 8

Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, dalam pemberian izin perlu:
- a. mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan sebelum memberikan SIUP dan SIPI;
- b. mengevaluasi setiap tahun ketetapan mengenai jumlah kapal perikanan, daerah pengangkapan ikan, dan/atau jenis alat pengangkap ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI.
BAB IV - PERIZINAN USAHA PERIKANAN
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian serta bentuk SIUP dan SIPI ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundangundangan
BAB V - PENCABUTAN IZIN
Pasal 10

- (1) SIUP dapat dicabut apabila perusahaan perikanan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis Bupati;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. menggunakan dokumen palsu;
- e. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) SIPI dapat dicabut apabila perusahaan perikanan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
- b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. menggunakan dokumen palsu;
- e. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh Bupati; atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB V - PENCABUTAN IZIN
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VI - RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 12

- (1) Dengan nama Izin Usaha Perikanan dipungut pembayaran retribusi atas penjualan hasil usaha perikanan;
- (2) Obyek retribusi adalah hasil penjualan usaha perikanan meliputi :
- a. Usaha Penangkapan ikan;
- b. Usaha Pembudidayaan ikan;
- c. Usaha Pembenihan.
- (3) Subyek retribusi adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan.
Bagian Kedua
Golongan Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 13

Pungutan hasil penjualan usaha perikanan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Besarnya Tarif Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 14

Besarnya pungutan diukur berdasarkan volume hasil usaha perikanan yang dijual.
Bagian Keempat Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 15

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 16

- (1) Struktur tarif berdasarkan jenis hasil produksi yang dijual;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar diwilayah Daerah atau sekitarnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimakud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Usaha Penangkapan Ikan :
- 1) Bagi perusahaan perikanan skala kecil berdasarkan rumusan 1 % (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
- 2) Bagi perusahaan perikanan skala besar dengan rumusan 2,5 % (dua setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan sebesar 1 % (satu perseratus) dari nilai jual seluruh hasil produksi;
- c. Usaha Pembenihan sebesar 1 % (satu perseratus) dari nilai jual seluruh hasil produksi.
Bagian Keenam Wilayah Pemungutan
BAB VI - RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi hasil penjualan dilakukan di wilayah tempat penjualan dan/atau di wilayah perikanan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3;
- (2) Penerimaan pungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah penerimaan daerah yang seluruhnya wajib disetor ke Kas Daerah secara Bruto sesuai perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepada petugas pemungut dapat diberikan biaya penunjang kegiatan sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah penerimaan dalam per triwulan.
Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan
BAB VI - RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 18

- (1) Pungutan hasil Usaha Perikanan tidak dapat diborongkan ;
- (2) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pembayaran pungutan hasil Usaha Perikanan dibayar dimuka secara tunai/lunas;
- (4) Orang pribadi atau badan usaha yang yang termuat dalam SKRD ditetapkan sebagai Wajib Retribusi.
Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi
BAB VI - RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 19

Apabila wajib retribusi membayar lewat waktu yang ditentukan atau membayar kurang dari yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima perseratus) setiap bulannya dari pungutan yang ditetapkan dalam SKRD.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan agar dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Penyidik PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. Menyuruh seseorang berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan barang atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberitahukan waktu dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 94) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Peraturan Daerah ini efektif dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan;
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur/ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di JENEPONTO
Pada Tanggal 27 Desember 2007
BUPATI JENEPONTO
R A D J A M I L O
Diundangkan di JENEPONTO
Pada Tanggal 27 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. IKSAN ISKANDAR.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMOR 183