PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 14 Tahun 2015
Tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Berlaku: 9 April 2015
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,
:
- a. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan bentuk komitmen pelaku dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya yang bersendikan pada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara sistematis, serasi, seimbang serta memperoleh hasil yang optimal maka harus disinergikan dengan program pembangunan Kota Pasuruan;
- c. bahwa setiap perusahaan harus memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, serta diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
Mengingat
:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta mengingat belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
Menetapkan
:
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dana TJSLP adalah dana yang berasal dari perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk mendukung pembangunan Kota Pasuruan.
7. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dan bertugas membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan dalam memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
9. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut duta TJSLP adalah orang perorangan yang ditunjuk dalam rangka mempromosikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Pasuruan.
BAB II
Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berlandaskan pada asas:
- a. manajemen yang sehat;
- b. kesepakatan;
- c. kemandirian;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. kebersamaan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas;
- l. berwawasan lingkungan;
- m. berkelanjutan;
- n. kepastian hukum; dan
- o. partisipatif dan aspiratif.
BAB II
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
- a. memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP;
- b. memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri untuk memenuhi standar tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memberikan arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan;
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP;
- e. mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;
- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan; dan
- g. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar.
BAB II
Pasal 4

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:
- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;
- b. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- c. terwujudnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat;
- d. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan;
- e. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara perusahaan dan Pemerintah Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP;
- f. tercapainya tujuan pembangunan secara optimal; dan
- g. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program TJSLP.
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan program TJSLP, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
- a. peringatan lisan; dan
- b. peringatan tertulis.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan TJSLP meliputi:
- a. perencanaan;
- b. program;
- c. model;
- d. pembentukan tim fasilitasi;
- e. prosedur;
- f. duta TJSLP; dan
- g. pemantauan dan pengendalian.
Bagian Ketiga Perencanaan
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 7

- (1) Perencanaan penyelenggaraan program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:
- a. partisipatif;
- b. kemitraan; dan
- c. kesepakatan.
- (2) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kota dan peraturan perundangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Kota, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- (3) Dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
Bagian Keempat Program
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 8

Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
- a. sosial;
- b. lingkungan;
- c. kesehatan;
- d. pendidikan;
- e. peningkatan daya beli;
- f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
- g. sarana dan prasarana keagamaan;
- h. seni dan budaya;
- i. olahraga;
- j. penelitian dan pengkajian kebutuhan; dan
- k. inovasi dan kreatifitas.
Bagian Kelima Model
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan dapat melaksanakan program TJSLP dengan model sebagai berikut:
- a. mendirikan yayasan sendiri di bawah naungan perusahaan sendiri dan/atau grupnya;
- b. mendukung dan/atau bergabung dalam konsorsium dengan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu;
- c. secara mandiri; dan/atau
- d. bermitra dengan pihak lain melalui kerjasama.
- (2) Pelaksanaan program TJSLP dengan model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi.
Bagian Keenam
Pembentukan Tim Fasilitasi
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 10

- (1) Dalam rangka optimalisasi program TJSLP, dibentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketujuh Mekanisme dan Prosedur
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 11

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSLP yaitu:
- a. Pemerintah Kota melalui Tim Fasilitasi menyampaikan program prioritas kepada perusahaan;
- b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama program TJSLP;
- c. penanggung jawab perusahaan dan Walikota melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSLP;
- d. perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSLP sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
Bagian Kedelapan Duta TJSLP
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program TJSLP, Walikota dapat mengangkat duta TJSLP.
- (2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyebarluaskan informasi berkaitan dengan TJSLP;
- b. mendorong perusahaan di Kota untuk melaksanakan TJSLP; dan
- c. mempromosikan program prioritas pembanguan kepada perusahaan untuk dijadikan sasaran program TJSLP.
- (3) Penunjukan duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kesembilan
Pemantauan dan Pengendalian
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 13

- (1) Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Setiap perusahaan yang melaksanakan program TJSLP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - FORUM TJSLP
Pasal 14

- (1) Perusahaan dapat membentuk Forum TJSLP agar program TJSLP dapat dilakukan secara terencana, terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP.
- (3) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB V - PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
Pasal 15

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan program TJSLP.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, dan tenaga.
- (5) Tata cara pemenuhan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Penghargaan
BAB V - PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
Pasal 16

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berhasil menyelenggarakan program TJSLP.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mempublikasikan perusahaan yang berhasil menyelenggarakan TJSLP melalui media massa dan dapat menjadikan perusahaan dimaksud sebagai proyek percontohan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VI - SISTEM INFORMASI
Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. program prioritas pembangunan Pemerintah Kota;
- b. program yang telah didanai TJSLP;
- c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
- d. perkembangan pelaksanaan TJSLP.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah oleh badan perusahaan dan masyarakat.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka menunjang kinerja Tim Fasilitasi TJSLP, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1) Bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hibah;
- b. penghargaan;
- c. subsidi; dan
- d. bantuan sosial.
BAB IX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 20

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TJSLP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak tercapai maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan mediator.
- (3) Apabila mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka ditempuh upaya hukum dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Forum TJSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kegiatan TJSLP yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan peraturan daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.
Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 9 April 2015
WALIKOTA PASURUAN, ttd.
HASANI
Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 14 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd.
BAHRUL ULUM
LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 108-14/ 20150
SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku.
Gagasan TJSLP adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TJSLP, antara lain: (1) kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, Pemerintah, Pemerintah Kota, dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment) ; (2) kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal; (3) menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas usahanya; dan (4) transparansi aktivitas bisnis sebagai bentuk keterbukan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha.
Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas, dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP merupakan perwujudan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG's) .
Bagi perusahaan, manfaat TJSLP adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (stake holder) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan.
Adapun bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan. Sedangkan bagi Pemerintah Kota, TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah Kota dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan dengan 'manajemen yang sehat' yaitu pelaksanaan program TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) .## Huruf bYang dimaksud dengan 'kesepakatan' adalah komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.## Huruf cYang dimaksud dengan 'kemandirian' adalah pelaksanaan TJSLP merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan secara mandiri.## Huruf dYang dimaksud dengan 'keseimbangan' adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.## Huruf eYang dimaksud dengan 'kemanfaatan umum' adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku pentingan (stake holder) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.## Huruf fYang dimaksud dengan 'kebersamaan' adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.## Huruf gYang dimaksud dengan 'keserasian' adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Kota.## Huruf hYang dimaksud dengan 'keterpaduan' adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Kota.## Huruf iYang dimaksud dengan 'keadilan' adalah TJSLP dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.## Huruf jYang dimaksud dengan 'transparansi' adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilakukan.## Huruf kYang dimaksud dengan 'akuntabilitas' adalah TJSLP dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.## Huruf lYang dimaksud dengan 'berwawasan lingkungan' adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.## Huruf mYang dimaksud dengan 'berkelanjutan' adalah TJSLP dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang dan masa yang akan datang.## Huruf nYang dimaksud dengan 'kepastian hukum' adalah TJSLP dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.## Huruf jYang dimaksud dengan 'partisipatif dan aspiratif' adalah TJSLP dilaksanakan dengan mengikutsertakan semua pihak terkait dan menampung pendapat, kebutuhan, dan harapan masyarakat.##
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Huruf aYang simaksud dengan 'partisipatif' adalah pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan.## Huruf bYang dimaksud dengan 'kemitraan' adalah pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.## Huruf cYang dimaksud dengan 'kesepakatan' adalah pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 8

Huruf a

Program TJSL bidang sosial diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).## Huruf bProgram TJSL bidang lingkungan diarahkan pada penerapan produksi bersih, konservasi energi dan sumber daya alam, penerapan kantor ramah lingkungan (eco office) , pengelolaan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle) , penggunaan energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim, dan pendidikan lingkungan hidup.## Huruf cProgram TJSLP bidang kesehatan diarahkan agar seluruh wilayah Kota dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat.## Huruf dProgram TJSLP bidang pendidikan diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal.## Huruf eProgram TJSLP bidang peningkatan daya beli diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perikanan, pasar tradisional, kewirausahaan dan kemandirian.## Huruf fProgram TJSLP bidang infrastruktur dan sanitasi lingkungan diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan.## Huruf gProgram TJSLP bidang sarana dan prasarana keagamaan diarahkan untuk mengingkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan.## Huruf hProgram TJSLP bidang seni dan budaya diarahkan dalam kegiatan perlindungan pengetahuan tradisional dalam masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana seni dan budaya.## Huruf iProgram TJSLP bidang olahraga diarahkan dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan atlit olahraga berprestasi, serta penguatan sarana dan prasarana olahraga.## Huruf jProgram TJSLP bidang penelitian dan pengkajian kebutuhan diarahkan untuk merumuskan kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh perusahaan.Huruf kProgram TJSLP bidang inovasi dan kreatifitas diarahkan untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat khususnya yang terkait dengan teknologi.
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dModel TJSLP berupa bermitra dengan pihak lain dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi pemerintah, instansi pemerintah, universitas dan/atau media massa dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan program TJSLP.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 10