Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2007
Tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
Berlaku: 31 Juli 2007
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan Otonomi Desa, perlu memberikan penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Menetapkan
:
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DAN BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain,selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkayang;
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah bagian desa yang ada di Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dari penghasilan yang sah untuk diberikan serta digunakan secara teratur setiap bulannya.
15. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/ bantuan keuangan yang diberikan selain penghasilan tetap atau berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam peraturan desa.
BAB II - PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Besarnya penghasilan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam APB Desa.
BAB II - PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat dialokasikan dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dimungkinkan kenaikannya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
Bagian Kedua Tunjangan
BAB II - PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentiakn dengan hormat dan atau telah mengakhiri jabatannya, maka dapat diberikan tunjangan Purna Bhakti;
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, dapat diberikan bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia didalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan berupa uang duka yang diberikan kepada ahli waris yang berhak;
- (4) Ketentuan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa dan ditetapkan dalam APB Desa.
BAB II - PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 6

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 31 Juli 2007
BUPATI BENGKAYANG
JACOBUS LUNA
Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada tanggal 8 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
Drs. KRISTIANUS ANYIM,M.Si Pembina Tk.I NIP 010 182 156
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 6
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa, tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab serta peran aktif Pemerintah Desa yang dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sebagai upaya untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan dari tugas dan fungsi Pemerintah Desa, Kepala Desa beserta Perangkat Desa dipandang perlu diberikan stimulant, dorongan dan motivasi, sehingga dapat berperan secara aktif dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing secara baik, penuh konsentrasi dan bertanggung jawab serta dapat menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat.
Untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud harus disediakan dan diberikan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Disamping itu, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dimungkinkan diberikan dari alokasi penerimaan keuangan bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian dalam rangka memberikan kepastian dan pedoman pengaturan penghasilan Pemerintah Desa lebih lanjut, harus mengtur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Desa.