PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2017
Tentang KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN.
Berlaku: 11 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dalam suatu Peraturan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemabaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala BPPKAD.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan PPJ.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan perpajakan Daerah.
11. Wajib PPJ adalah pengguna dan/ atau penyedia tenaga listrik yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah.
12. Obyek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/ atau bukan obyek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
20. Perusahaan Listrik lainnya yang selanjutnya disebut penyedia tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik selain PT. PLN.
21. Kilo Watt Hour disingkat kWh adalah satuan daya listrik.
22. Tarif Dasar Listrik yang selanjutnya disingkat TDL adalah tarif listrik untuk k~nsumen yang disediakan oleh PT. PLN.
BAB II - PAJAK PENERANGAN' JALAN'
Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri dan / a tau yang diperoleh dari sumber lain.
BAB II - PAJAK PENERANGAN' JALAN'
Pasal 3

- (1) Obyek PPJ merupakan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri dan/ atau yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Tenaga Listrik dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun penyedia listrik lainnya.
BAB II - PAJAK PENERANGAN' JALAN'
Pasal 4

- ( 1) Subyek PPJ yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan dan / atau menyediakan tenaga listrik.
- (2) Wajib PPJ yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan
Pajak Penerangan Jalan.
BAB II - PAJAK PENERANGAN' JALAN'
Pasal 5

- ( 1) Dasar pengenaan PPJ merupakan Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik merupakan jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/ variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
BAB II - PAJAK PENERANGAN' JALAN'
Pasal 6

Tarif PPJ ditetapkan sebagai berikut :
- a. penggunaan tenaga listrik untuk golongan rumah tangga, golongan selain rumah tangga dan industri sebesar 10 % ( sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % ( tiga persen); dan
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
BAB II - PAJAK PENERANGAN' JALAN'
Pasal 7

- ( 1) Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
Bagian Ketiga
Ketentuan Jam nyala Listrik Bukan dari PLN
BAB II - PAJAK PENERANGAN' JALAN'
Pasal 8

- (1) Didalam pemakaian energi listrik dalam satuan kWh ditentukan oleh jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik bukan dari PLN ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan utama ditetapkan 240 jam/bulan;
- b. penggunaan cadangan ditetapkan 120 jam/bulan;
- c. penggunaan darurat ditetapkan 30 jam/bulan.
Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
BAB II - PAJAK PENERANGAN' JALAN'
Pasal 9

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak disampaikan SPTPD.
BAB II - PAJAK PENERANGAN' JALAN'
Pasal 10

Dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan menggunakan ketentuan sebagaimana Lampiran I, II dan III dalam Peraturan Bupati ini.
BAB Ill - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB Ill - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.
Ditetapkan di Tuban pada tanggal 28 Pebrum:-i 2017
H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Toban pada tanggal 28 l&gt;e brua.ri 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI B NOMOR 1
'LA'MPIRA."Nl
PERATURAN SUP.A.Tl TUB.AN
NOMOR 11
TAHUN 2017
TENTANG
KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN
PAJAK PENERANGAN JALAN
HARGA SATUAN LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
| NO. | GOWNGAN TARIF | BATAS DAYA | REGULER BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | PRABAYAR (Rp./kWh) |
|-------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | R-1/TR | 450VA | Blok I : 0 s/ d 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s/d 60 kWh: 360 Klok III : di atas 60 kWh: 495 | 415 |
| 2 | R-1/TR | 900VA | Blok I : 0 s/d 20 kWh : 275 Blok II: di atas 20 kWh s/d 60 kWh: 445 Blok III : di atas 60 kWh: 495 | 605 |
| 3 | R-1/TR | 1300 VA | 790 | 790 |
| 4 | R-1/TR | 2.200 VA | 795 | 795 |
| 5 | R-2/TR | 3.500 VA s/d 5.500 VA | 890 | 890 |
| 6 | R-3/TR | 6.600 VA Keatas | Blok I . Hlx 890 Blok II H2 x 1.380 | 1.33 |
11. l'ATBUL llUDA
LAMPIRAN'D PERA.TUR.AN BUPA.TI TUB.AN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PE?iERANGAN JAL.AN
BARGA SATUAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS
| NO. | GOWNGAN TARIF | BATAS DAYA | REGULER BIAYA PEMARAIAN (Rp./kWh) DAN | PRABAYAR (Rp./kWh) |
|-------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | B-1/TR | 450VA | Blok I: 0 s/d 30 kWh: 254 Blok II : diatas 30 kWh : 420 | 535 |
| 2 | B-1/TR | 900VA | Blok I: 0 s/d 108 kWh: 420 Blok II : diatas108 kWh: 465 | 630 |
| 3 | B-1/TR | 1300 VA | 795 | 795 |
| 4 | B-1/TR | 2.200 VA s/d S.500 VA | 905 | 905 |
| 5 | B-2/TR | 6.600 VA s/d 200 KVA | Blok I: Hl X 900 Blok II: H2 x 1.380 | 1.100 |
| 6 | B-3/TM | Diatas 200 K VA | Blok WBP i Kx 800 Blok LWBP : 800 kVArh : 905 ****) | - |
BUPATI TYBAN,
H FATHUL HODA
LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN
BARGA SATUAN LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
| NO. | GOLONGAN TARIF | BATAS DAYA | REGULER BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh) | PRABAYAR (Rp./kWh) |
|-------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | I-1/TR | 450VA | Blok I: 0 s/d 30 kWh : 160 Blok II : diatas 30 kWh : 395 | 485 |
| 2 | I-1/TR | 900VA | Blok I : 0 S/D 72 kWh : 315 Blok II : diatas 72 kWh : 405 | 600 |
| 3 | I-1/TR | 1300 VA | 765 | 765 |
| 4 | I-1/TR | 2.200 VA | 790 | 790 |
| 5 | I-1/TR | 3.500 VA s/d 14KVA | 915 | 915 |
| 6 | 1-2/TR | 14KVA s/d 200 KVA | Blok WBP : Kx 800 Blok LWBP : 800 kVArh : 875 ****) | - |
| 7 | I-3/TM | 200 KVA s/d 30.000 KVA | Blok WBP : Kx680 BlokLWBP: 680 kVArh : 7355 ****) | - |
| 8 | I-4/TM | 30.000 KVA Keatas | Blok WBP : 605 BlokLWBP: 605 kVArh : 605 ****) | - |
H. FATHUL BUDA