PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2014
Tentang PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
Berlaku: 18 Pebruari 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan agar lebih tertib, efesien, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta sesuai dengan asumsi ekonomi secara makro perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa perjalanan dinas dilingkungan Pemeriiuah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah,
Lampiran i
Peraturan Bupati Labuhanbata
Nomor
: 3 Tahun 2014
Tangga!
: 18 Pebruari 2014
i. FORMAT SPB
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU Lembar ke
Kode No.
Kode
SKPD
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
- j P&lt; iabat Yang; Member! Perintah
| j | P < iabat Yang; Member! Perintah | P < iabat Yang; Member! Perintah | P < iabat Yang; Member! Perintah |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2 | Nama / NIP Pegawai yang meiaksanakan perjalanan dinas | Nama / NIP Pegawai yang meiaksanakan perjalanan dinas | Nama / NIP Pegawai yang meiaksanakan perjalanan dinas |
| o | a . Pangkat dan Golongan b . Jabatan / Instansi c. Tingkat Biava | a . b . c. | a . b . c. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| O | Alat angkutan yang dipergunakan | | |
| 6 | a . Tempat berangkat b. Ternpat Tujuan | a. | a. |
| 7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas : b . tanggal berangkat c . Tanggal harus kembali / tiba di tempat tujuan | b. a. b. c. | b. a. b. c. |
| s . | Pengikut Nama | Tanggal laiiir | Keterangan |
| | 2 . 3. 4. 5. | | |
| 9 . | Pembebanan Anggaran : a. SKPD b. Kode Rekening | a . | a . |
| 10 | Keterangan lain-lain | b. | b. |
Dikeluarkan di
Pada tanggal
Kepala
Nama Jelas NIP.
&gt;
| I . Tibadi Pada tanggal : Kepala Nama Jelas NIP | Berangka ; (tempai kedudukan) Ke Pada tanggal Kepala Nama Jelas NIP |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II . Tibadi Pada tanggal : Kepala Nama Jelas NIP | Berangkat (tempat kedudukan) Ke Pada tanggal Kepala Nama Jelas NIP |
| III . Tiba di Pada tanggal : Kepala Nama Jelas NIP | Berangka ! (tempat kedudukan) Ke Pada tanggal Kepala Nama • Idas NIP |
| IV .Tiba di Pada tanggal : Kepala Nama Jelas NIP | Berangkat (tempat kcdudukanl Ke Pada tanggal Kepala Nama . Idas _ |
| V.Tiba di Pada tanggal Kepala Nama Jelas NIP | NIP Telah dipenksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnva dan semata- maia unttik kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnva. Kepala . . Nama Jrl . NIP iS |
VU. Perhatian
I
Kepala SKPD yang menerbitkan SPD. pegawai yang melakukan perjalanan dinas. para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba , serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rug ' akibat kesalahan , kelalaian. dan kealpaannya
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN
- 1 ) Diisi nama KPA / PA satuan kerja yang dibebani biava perjalanan dinasnya;
- Diisi NIP KPA / PA satuan kerja yang dibebani biava perjalanan dinasnya; 2 )
- Diisi nama Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 3)
- Diisi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 4 )
- Diisi nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. 5)
- Diisi NIP Pelaksana SPD 6 )
- Diisi jabatan Pelaksana SPD 7)
- Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD 8)
- Diisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah; 9)
- Diisi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 10 )
- Diisi transport yang digunakan 1 1 )
- Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat; 12 )
- Diisi nomor DPA / DPPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 13 )
- Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan 14 )
- Diisi tanda tangan dan nama jelas PA / KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya; 15 )
BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
1) Diisi nama atasan Pelaksana SPD, vaitu:
- Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan; a.
- b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja;
- c. Pejabat Eselon II / III untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup SKPDnya.
- d. Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah untuk Kepala SKPD.
- 2) Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
- Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD 3)
- Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD 4)
- 5) Diisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 6) Diisi NIP Pelaksana SPD
- Diisi jabatan Pelaksana SPD 7)
- Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD 8)
- Diisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah; 9 )
- 10) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- 11) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan
- 12) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD
- 13) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD
BUPATILABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
2. RINCIAN PERJALANAN DINAS
RINCIAN PERJALANAN DINAS
Lampiran SPD
Nomor
| No. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . | | | |
| | Jumlah | | |
| | Terbilang | Terbilang | Terbilang |
, tanggal, bulan, tahun
Telah dibayar sejumlah Rp..
Bendahara Pengeluaran
(
)
NIP
Telah menerima jumlah uang sebesar Rp
Yang Menerima
(
2. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM XABUPATEN LABUHANBATU.
| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabu paten | Jumlah yang Dibayarkan | Biaya Penginapan | Biaya Pemetian dan i Angkutari Jenazah |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| a. | Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan | | | | Sesuai Penugasan Type A 1 hari, Type B 1 Hari, Type C 2 (dua) hari dan Type D 3 (tiga) hari | Type C dan D sesuai pengugas an | 1 |
| b. | Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar sejenisnya. dan | | | | V 1 ) | Sesuai Penugasan Type A 1 hari, Type B 1 Hari, Type C 2 (dua) hari dan Type D ~ 3 (tiga) hari | Type C dan D sesuai pengugas an | |
| c. | Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas / jabatan . ujian | | Sesuai Penugasan Type A 1 hari, Type B 1 Hari, Type C 2 (dua) hari dan Type D 3 (tiga) hari | Type C dan D sesuai pengugas an | ; i |
!
| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten | Jumlah yang Dibayarkan | Biaya Penginapan | Biaya ;Pemetian dan jAngkutar ^ Jenazah |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| d . Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya | \ l | Sesuai Penugasan Type A 1 hari, Type B 1 Hari, Type C 2 (dua) hari dan Type D 3 (tiga) hari | Type C dan D sesuai pengugas an | |
| e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk rnemperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat pada cedera waktu / karena | | Sesuai Penugasan Type A 1 hari, Type B 1 Hari, Type C 2 (dua) hari dan Type D 3 (tiga) hari | Type C dan D sesuai pengugas an | |
| melakukan tugas. f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri . | \ ! | Sesuai Penugasan Type A 1 hari, Type B 1 Hari, Type C 2 (dua) hari dan Type D 3 (tiga) hari | Type C dan D sesuai pengugas an | |
| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | . Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten | Jumlah yang Dibayarkan | Biaya Penginapan | Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| g. Perjalanan Jabatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dinas untuk | | Sesuai Penugasan Type A 1 hari, T \ - pe B 1 Hari . Type C 2 (dua) hari dan Type D 3 ( tigaj hari | | Type D sesuai I pengugasa n | |
| h. Perjalanan Jabatan menjemput / memtantarkan ke tempat pemakaman peiabat negara / pegawai neper: yang meninggal dnnta dalam melakukan perjalanan dinas. Dinas untuk jenazah | v | Sesuai Penugasan Type A 1 hari. Type B 1 Hari. Type C 2 (dua) hari dan Type D 3 (tiga) hari | j j I j I j Sesuai Penguasa n | \ |
| Perjalanan Jabatan menjemput / mengantarkan tempat jenazah negara / pegawai yang meninggal dunia dan Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. Dinas untuk ke pemakaman pejabat negeri | v | - Sesuai Penugasan Type A 1 hari. Type B 1 Hari , j Type C 2 (dua) ! hari dan Type i D 3 (tiga) hari I | j Sesuai | Penugasa \ j j n | |
•
!
1
Keterangan :
- Rincian biava Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat. seminar, dan sejenisnya berciasarkan Larnpiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Biava Transport kegiatan dalam Kabupaten dibayarkan secara lumpsunip sesuai standar biaya dan tidak diberikan pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam Non Type; 2 .
- Pejalanan Dinas dalam Kabupaten dapat diberikan biaya sepanjang ticlak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin; 3 .
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf h dan i diberikan biaya transport pegawai keluarga paling banyak 4 jempat) orang. 4 .
- Lama pelnksanaan perjalanan dinas jabatan adalah maksimal. kecuali ada pengaturan tersendiri. o.
BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran II :
Peraturan Bupati l.abuhanbatu
Nomor
: 3 Tahun 2014
Tanggal : 18 Pebruari 2014
1. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN
| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Uang Sarian | Biaya Pengin apan | Biaya Tran sport 3 egawai | Jumlah Hari yang dibayar kan | Biaya Pemetian dan Ang kutan Jenazah i ; |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| a . | Dinas clalam Perjalanan Jabatan rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan | v | | | Sesuai penugas ! an paling laina 3 ; ( lima ) hari i | j ' |
| b . | Dinas untuk rapat, dan Perjalanan Jabatan mengikuti seminar sejenisnya. | V 1 ) | v i ) | x l l | 7 Sesuai penugas an . I | |
| c. | Dinas dalam Perjalanan Jabatan rangka Pengumandahan (detasering). | V | V 2) | | ! | |
| d . | Perjalanan Jabatan menempuh • dinas jabatait . Dinas u n t u k ujian ujian | V | V | | i Sesuai j penugas a ;; . 4 u - mpaij hari | : |
i
| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Uang Harian | Biaya Pengi napan | Biaya Transport Pegawai | Jumla h Hari yang dibay arkan | Biaya Pemetian dan Ang kutan Jenazah |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| e . | | Perjalanan Dinas ' Jabatan untuk j menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan atau | I | 1 ! j | | | Sesuai penug asan 4 I lempat j j hari | |
| f . | Perjalanan Dinas Jabatan untuk j memperoleh | pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat pada cedera waktu / karena melakukan tugas. | | | \ | Sesuai penug asan | |
| g - | Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. | v | i | \ ! | Sesuai penug asan 4 (empat ) hari | |
| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Uang Harian | Biaya Pengin apan | Biaya Tran sport Pegawai | Jumlah Hari yang dibayar , kan | Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah : I |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| h | Dinas untuk Perjalanan • Jabatan mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan | | | | Sesuai penugas an 4 (empat) hari | |
| 1 | Dinas untuk : Perjalanan : Jabatan mengikuti penhdikan pelauhan. dan | J 4) | \ 5) | | j Sesuai I penugas att | |
| j | Perjalanan Dinas ; Jabatan untuk i menjemput / \ mengantarkan ke i tern pat | pemakaman I jenrizah pejabat negara / pegawai negeri memnggal j dalarn melakukan perjalanan dinas. yang dunia | yi | J | | Sesuai penugas an j b (lima) hari | \ |
| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Uang Harian | Biaya Pengin apan | Biaya Transp ort Pegawa i | Jumlah Hari yang dibayar kan | Biaya Pemet ian dan Angku tan Jenaz ah |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| k . Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. | | \ | | 5 (lima) hari | |
Keterangan :
| | 1 ) | | Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat . seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran lersendiri sebagaimana tercantuni dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini . |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama selama masa Pengumandahan (Detasering) tidak tersedia rumah dinas. |
| 3. | v 3) | | Biaya transport pegawai diberikan untuk transport pada saat kedatangan dan kepulangan. |
| 4 . | \ 4) | : | Uang Harian diberikan bernpa uang saku sesuai standar biaya selama mengikiui kegiatan. |
| D. | ' 5) | : | Biaya Penginapan diberikan ! isatu ) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu ) hari pada saat kepulangan. |
| 6 . | | Biaya Transport Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transport kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya . | Biaya Transport Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transport kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya . |
| ~ | | Biaya Transport Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas. disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin . | Biaya Transport Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas. disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin . |
| 8 . | | Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transport pegawai / keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang. | Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transport pegawai / keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang. |
| 9 . | | Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan / ujian. | Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan / ujian. |
Lampiran III : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
: 3 Tahun 2014
Tanggal : 18 Pebruari 2014
1. FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA
| | | TINGKAT | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| NO | PEJABAT NEGARA | BIAYA PER JALANAN DINAS TYPE | SAWAT UDARA | PE | KAPAL LAUT | KE RETA API | BUS/ TARSI | LAIN NYA |
| I . | Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | A | Bisnis | VIP / jKelas I A | Spesial / Ekseku tif | Sesuai Kenyat aan | - 1 ! Menye! | suaik an |
| 2 . | Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD | B | Ekonomi | kelas I B | Ekseku tif | Sesuai Kenyat aan | Menye: suaik 1 : an |
| 3 . | Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV / PNS Golongan III dan Pimpinan Organisasi. | C | Ekonomi | < e!as II A | Ekseku tif | Sesuai kenyata an | Menyel suaik ' an |
| 4 . | PNS Golongan II , PNS Golongan I , Kepala Bidang Organisasi dan / atau sejenisnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pegawai Tidak Tetap | D | | Ekonomi | ; < elas II A | Bisnis | Bisnis | Menye suaik an |
2. SATUAN BIAYA TRANSPORT UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, KEPALA DESA DAN PENGURUS ORGANISASI / PERORANGAN.
| | | | ANGKUTAN UMUM | ANGKUTAN UMUM | KEND DINAS (LITER) | KEND DINAS (LITER) | KEND DINAS (LITER) |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NO | ASAL | TUJUAN | | EKO NOMI | 1 * 3 1.9 | 1 * 3 1.9 | > CC |
| | | | 2KSEKUTIF / BISNIS | | S.D 1.8 CC | cc 2,5 cc | 2.5 |
| 1 | RANTAU i PRAPAT ! | MEDAN / DELI SERDANG / SIBOLGA | 400.000 | 300.000 | 65 | 80 j | 95 |
| - 2 | RANTAU ' PRAPAT ! | BlNJAI / KARO / LANGKAT / MANDAILING NATAL | 400.000 | 350.000 | 75 | H j90 | 105 |
| 3 | _ I [ RANTAUj j PRAPAT | ! ; | TEB1NG TINGGI / LIMA PULUH / SERDANG BEDAGAI / PADA.NG SIDEMPUAN / PEMATANG SIANTAR | 400.000 | 300.000 | 45 | 160 | 75 |
| 4 | RANTAU PRAPAT | KISARAN / TANJUNG BALAI / GUNUNG TUA | 400.000 | 300.000 | 30 | 45 | 60 |
| 5 | RANTAU PRAPAT 1 | AEK KANOPAN / KOTA PINANG | 200.000 | 100.000 | 25 | 40 | | 55 |
| 6 | RANTAU | PRAPAT ; ' | TARUTUNG / SAMOSIR / PARAPAT / BALIGE / PEMATANG RAYA | 400.000 | 300.000 | 50 | i 65 1 | SO |
| | RANTAU ! PRAPATj ! | NIAS | 1.000 . 000 | 750.000 | i 0 | 0 | | 0 |
Lampiran IV : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
: 3 Tahun 2014
Tanggal
: 18 Pebruari 2014
1. FASILITAS HOTEL BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA
| | | JENIS PENGINAPAN | JENIS PENGINAPAN | JENIS PENGINAPAN | JENIS PENGINAPAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| NO | URAIAN | Bintang Empat | Bintang Tiga | Bintang Dua | Bintang Satu / Melati |
| 1 | 2 | 3 | 4 | o | 6 |
| 1 . | Bupati dan Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD | | | | |
| 2 . | Anggota DPRD. Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD | | 4 | | |
| 3 | Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV . Pejabat Eselon IV / PNS Golongan III dan Pimpinan Organisasi. | | | V | |
| 4 . | PNS Golongan II , PNS Golongan I , Kepala Bidang Organisasi dan / atau sejenisnya. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pegawai Tidak Tetap | | | | |
2. SATUAN BIAYA HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN LABUHANBATU.
| NO | PROVINSI | SA TUAN | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|------|---------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | BINTANG EMPAT | BINTANG TIGA | BINTANG DUA | VIELATI / SATU |
| 1 | ACEH | OH | 1.308.000 | 1.080 . 000 | 410.000 | 370.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 1.206.000 | 703.000 | 470.000 | 310.000 |
| 3 | RIAU | OH | 1.168.000 | 720.000 | 450.000 | 380.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 930.000 | 650.000 | j 380.000 | | 280.000 |
| r > | JAMBI | OH | 1.030.000 | 697.000 | 370.000 | 290.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 1.144.000 | 884.000 | 460.000 | 370.000 |
| | SUMATERA SELATAN | OH | 1.228.000 | 602.000 | ; 514.000 | 280.000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 1.299.000 | 770.000 | 374.000 | 356.000 |
| 9 L | BENGKULU | OH | 790.000 | 712.000 | 599.000 | 510.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 1.150.000 | 850.000 | 533.000 | 304.000 |
| 1 1 | BANTEN | OH | 1.430.000 | 1.024.000 | I 556.000 | 400.000 |
| | JAWA BARAT | OH | 1.753.000 | 949.000 | i 497.000 | 463.000 |
| | D . K . I JARARTA | OH | 1.000 . 000 | 650.000 | 610.000 | 400.000 |
| | JAWA TENGAH | OH | 1.452.000 | 1 750.000 | • 450.000 | 350.000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | OH | 1.248.000 | 670.000 | i 528.000 | ! 387.000 |
| 1 1 | JAWA TIMUR | OH | 1.359.000 | 841.000 | 485.000 | 286.000 |
| | BALI _ | OH | 1.810 . 000 | i 1.220 . 000 | j 904.000 | 658.000 |
| 18 | NCSA TENGGARA BARAT | OH | 1.222.000 | . : 737.000 | 540.000 | 360.000 |
3. BIAYA TRANSPORT LUAR KABUPATEN LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, KEPALA DESA DAN PENGURUS ORGANISASI / PERORANGAN.
| NO | KOTA | KOTA | SATUAN BIAYA TIKET | SATUAN BIAYA TIKET | SATUAN BIAYA TIKET |
|------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NO | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI | BUS / TAKSI |
| 1 | RANTAU PRAPAT | * AMBON | 18.500.000 | 10.000.000 | |
| 2 | RANTAU PRAPAT | ; BALIR ' UWN | 13.000.000 | 6.500.000 | |
| 3 | RANTAU PRAPAT | ; BANDA ACEH ' | 4.000.000 | 2.500 . 000 | 1.000.000 |
| 4 | RANTAU PRAPAT | BANDAR LAMPUNG | 8.500 . 000 | 4.500.000 | 1.500 . 000 |
| 5 | RANTAU PRAPAT | BAN . JARMASIN | 1 1.000.000 | 6.000 . 000 | |
| 6 | RANTAU PRAPAT | ; ! BATAM | 4.000.000 | 2.500.000 | |
| 7 | RANTAU PRAPAT | BENGKULU | 8.500.000 | 4.500.000 | 1.500.000 |
| 8 | RANTAU ! PRAPAT j | BIAK | 18.500.000 | 10.000 . 000 | |
| 9 | RANTAU PRAPAT | DENPASAR | li . ooo . ooo | 6.000 .000 | . |
| 10 | RANTAU _ PRAPAT | | GOR( JN ' TALC ) | 13.000.000 | 6.0 OO . OOO | |
| 11 | RANTAU IPRAPAT | JAKARTA | 7.750 .000 | 4.250.000 | 2.000.000 |
I
:
| NO | PROVINSI | SA TUAN | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| NO | PROVINSI | SA TUAN | BINTANG EMPAT | BINTANG TIGA | BINTANG DUA | V1ELATI / SATU |
| 32 | jMALUKU ; UTARA | OH | 1.512.000 | 600.000 | 420.000 | 380.000 |
| 33 | PAPUA | OH | 1.524.000 | 720.000 | 460.000 | 414.000 |
| 34 | j PAPUA BARAT | OH | 1.482.000 | 900.000 | 400.000 | 370.000 |
BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
-
| KOTA | KOTA | SATUAN BIAYA TIKET | SATUAN BIAYA TIKET | SATUAN BIAYA TIKET |
|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NO ASAL i : | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI | BUS/ TAKSI |
| 28 RANTAU | PONTIANAK | 10.000.000 | 5.650 . 000 | |
| ! PRAPAT 29 i RANTAU PRAPAT | SEMARANG | 9.500 .000 | 5.000.000 | |
| 30 RANTAU PRAPAT | SOLO | 9.500.000 | 5.250.000 | |
| 31 RANTAU PRAPAT | SURABAYA | 11.000.000 | 5.500.000 | |
| 32 RANTAU j PRAPAT | TIMIKA | 18.500.000 | 10.000.000 | |
3. TIPE KECAMATAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
| NO. | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | TIPE |
|-------|--------------------------------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kelurahan Bina Raga | Rantau Utara | Non Type |
| 2 | Kelurahan Cendana | Rantau Utara | Non Type |
| 3 | Kelurahan Sirandorung | Rantau Utara | Non Type |
| 4 | Kelurahan Siringo- ringo | Rantau Utara | Non Type |
| 5 | Kelurahan Rantauprapat | Rantau Utara | Non Type |
| 6 | Kelurahan Padang Matinggi | Rantau Utara | Non Type |
| - j | Kelurahan Pulo Padang | Rantau Utara | Non Type |
| 8 | Kelurahan Aek Paing | Rantau Utara | Non Type |
| 9 | Kelurahan Kartini | Rantau Utara | Non Type |
| 10 | Kelurahan Padang Bulan | Rantau Utara | Non Type |
| 1 1 | Kelurahan Sioldengan | Rantau Selatan | Non Type |
| 12 | Kelurahan Bakaranbatu | Rantau Selatan | Non Type |
| 13 | Kelurahan Urung Kompas | Rantau Selatan | Non Type |
| 14 | Kelurahan Ujung Bandar | Rantau Selatan | Non Type |
| 15 | Kelurahan Lobusona | Rantau Selatan | Non Type |
| 16 | Kelurahan Dano Bale | Rantau Selatan | Non Type |
| 17 | Kelurahan Sigambal | Rantau Selatan | Non Type |
| 18 | Kelurahan Pardamean | Rantau Selatan | Non Type |
| 19 | Kelurahan Sidorejo | Rantau Selatan | Non Type |
| 21 | Desa Janji | Bilah Barat | A |
| 22 | Desa Kampung Baru | Bilah Barat | A |
| 23 | Desa Perk. Afdeling 1 Rantauprapat | Bilah Barat | A |
| 24 | Desa Perk . Afdeling II Rantauprapat | Bilah Barat | A |
| 25 | Tebing Linggahara Baru | Bilah Barat | A |
| 26 | Desa Tebing Linggahara | Bilah Barat | A |
| 27 | Desa Lingga Tiga | Bilah Hulu | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------------|-------------|-----|
| 28 | Desa N - l Aek Nabara | Bilah Hulu | A |
| 29 | Desa N - 2 Aek Nabara | Bilah Hulu | A |
| 30 | Desa N-3 Aek Nabara | Bilah Hulu | A |
| 31 | Desa N -4 Aek Nabara | Bilah Hulu | A |
| 32 | Desa Emplasment Aek Nabara | Bilah Hulu | A |
| 33 | Desa Bandar Tinggi | Bilah Hulu | A |
| 33 | Desa Pondok Batu | Bilah Hulu | A |
| 35 | Desa Perbaungan | Bilah Hulu | A |
| 36 | Desa Sidorukun | Bilah Hulu | A |
| 37 | Desa Tanjung Medan | Bilah Barat | B |
| 38 | Desa Bandar Kumbul | Bilah Barat | B |
| 39 | Desa Sibargot | Bilah Barat | B |
| 40 | Desa Aek Buru Selatan | Bilah Barat | B |
| 41 | Desa Tanjung Siram | Bilah Hulu | B |
| 42 | Desa Gunung Seiamat | Bilah Hulu | B |
| 43 | Desa Kampung Dalam | Bilah Hulu | B |
| 44 | Desa Pematang Seleng | Bilah Hulu | B |
| 45 | Desa Meranti | Bilah Hulu | B |
| 46 | Desa N-5 Aek Nabara | Bilah Hulu | B |
| 47 | Desa N-6 Aek Nabara | Bilah Hulu | B |
| 48 | Desa N-7 Aek Nabara | Bilah Hulu | B |
| 49 | Desa N-8 Aek Nabara | Bilah Hulu | B |
| 50 | Desa S-l Aek Nabara | Bilah Hulu | B |
| 51 | Desa S-2 Aek Nabara | Bilah Hulu | B |
| 52 | Desa S-3 Aek Nabara | Bilah Hulu | B |
| 53 | Desa S-4 Aek Nabara | Bilah Hulu | B |
| 54 | Desa S-5 Aek Nabara | Bilah Hulu | B |
| 55 | Desa S-6 Aek Nabara | Bilah Hulu | B |
| 56 | Desa T. T Pangkatan | Pangkatan | B |
| 57 | Desa Perkebunan Pangkatan | Pangkatan | B |
| 58 | Desa Kampung Padang | Pangkatan | B |
| l | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------------|--------------|-----|
| 58 | Desa Pangkatan | Pangkatan | B |
| 59 | Desa Sennah | Pangkatan | B |
| 60 | Desa Tanjung Harapan | Pangkatan | B |
| 61 | Kelurahan Negeri Baru | Bilah Hilir | C |
| 62 | Desa Perkebunan Sennah | Bilah Hilir | C |
| 63 | Desa Perkebunan Negeri Lama | Bilah Hilir | C |
| 64 | Desa Perkebunan Bilah | Bilah Hilir | C |
| 65 | Desa Kampung Bilah | Bilah Hilir | C |
| 66 | Desa Negeri Lama Seberang | Bilah Hilir | C |
| 67 | Desa Sei Tampang | Bilah Hilir | C |
| 68 | Desa Selat Besar | Bilah Hilir | C |
| 69 | Desa Tanjung Haloban | Bilah Hilir | C |
| 70 | Desa Sidomulyo | Bilah Hilir | C |
| 71 | Desa Sei Tarolat | Bilah Hilir | C |
| 72 | Desa Sei Kasih | Biiah Hilir | C |
| 73 | Kelurahan Negeri Lama | Bilah Hilir | C |
| 74 | Desa Tanjung Sarang Elang | Panai Hulu | C |
| 75 | Desa Perkebunan Ajamu | Panai Hulu | C |
| 76 | Desa Teluk Sentosa | Panai Hulu | C |
| 77 | Desa Sei Sentosa | Panai Hulu ' | C |
| 78 | Desa Cinta Makmur | Panai Hulu | C |
| 79 | Desa Meranti Paham | Panai Hulu | C |
| 80 | Desa Sijawi-jawi | Panai Hulu | C |
| 81 | Kelurahan Labuhan Bilik | Panai Tengah | D |
| 82 | Desa Sei Pelancang | Panai Tengah | D |
| 83 | Desa Sei Siarti | Panai Tengah | D |
| 84 | Desa Sei Nahociaris | Panai Tengah | D |
| 85 | Desa Sei Merdeka | Panai Tengah | D |
| 86 | Desa Sei Rakyat | Panai Tengah | D |
| 87 | Desa Telaga Suka | Panai Tengah | D |
| 88 | Desa Pasar Tiga | Panai Tengah | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-------------------------|--------------|-----|
| 89 | Desa Selat Beiing | Panai Tengah | D |
| 90 | Dcsa Began Bilah | Panai Tengah | D |
| 91 | Kelurahan Sei Berombang | Panai Hilir | D |
| 92 | Desa Sei Lumut | Panai Hilir | D |
| 93 | Desa Sei Tawar | Panai Hilir | D |
| 94 | Desa Sei Sanggul | Panai Hilir | D |
| 95 | Desa Sei Sakat | Panai Hilir | D |
| 96 | Desa Sei Baru | Panai Hilir | D |
| 97 | Desa Sei Pegantungan | Panai Hilir | D |
| 98 - | Desa Wonosari | Panai Hilir | D |
BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran V
:
Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
: 3 Tahun 2014
Tanggal : 18 Pebruari 2014
UANG REFRESENTASI
| | | | BESARAN REFRESENTASE | BESARAN REFRESENTASE |
|-----|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| NO | PEJABAT NEGARA | SA- TUAN | DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA | LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA |
| | Bupati dan Wakil Bupati / Ketua dan Waki! Ketua DPRD | OH | 200.000 | 250.000.- |
| 2 . | Anggota DPRD , Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD | OH | 150.000 | 200.000 , - |
| 3. | Kepala SKPD Non Eselon II | OH | 100.000 | 150.000,- |
| 4. | Pejabat Eselon IV / Golongan III dan Golongan II | OH | | |
| D | Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap | OH | | |
BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran VI
:
Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
: 3 Tahun 2014
Tanggal : 18 Pebruari 2014
1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN LABUHANBATU.
| No. | Uraian | Non Type | Type A | Type B | Type C | Type D |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1. | BUPATI / WKL BUPATI / KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD | 100 | j 200.000 | 250 | 300 | 350.000 |
| 2 . | ANGGOTA DPRD/ ESELON 11 | 90 | ; 175.000 | 200 | 250 | 300.000 I |
| 3. | KEPALA SKPD NON . ESELON I I | 75 | 1 150.000 | 175 | 225 | 250.000 |
| 4. | ESELON I1I / GOLONGAN IV | 65 | ! 125.000 | 150 | 200 | 225.000 |
| 5. | ESELON IV / GOLONGAN III | 60 | : 100.000 | 125 | 175 | 200.000 |
| 6 . | GOLONGAN II , GOLONGANI DAN PEGAWAI T1DAK TETAP | 50 | 75.000 | 100 | 1150 | 175.000 |
2 . SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA.
| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN UANG HARIAN |
|------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 1 . | BU
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

- ( 1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi :
- a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- Perjalanan Dinas Jabatan di luar Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam Provinsi Sumatera Utara; b.
- c. Perjalanan Dinas Jabatan di Luar Kabupaten Labuhanbatu dan luar Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Batas Kabupaien Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada aval (1) huruf a merupakan batas kota terluar dari kesatuan wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabutan dilakukan dalam rangka :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, diklat, bimbingan teknis dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (Detasering);
- d. Menempuh ujiari dinas/ ujian jabatan dan / ' atau ujian vang dipersamakan:
- e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, u m u k mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan keterangan dokter karena mendapat cedera pada vvaktu / karena melakukan tugas; surat
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / ' Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
9. i . Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang
meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 6

- ( 1 ) Perjalanan Dinas Jabatan oleh pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) terlebih dahulu mendapat persetujuan dan / atau perintah atasannya / Pimpinan DPRD;
- ( 2) Persetujuan dan / atau perintah atasannya / Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Perintah / Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
- (3) Persetujuan dan / atau perintah untuk Kepala SKPD dan atau Eselon II yang tidak kepala SKPD terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Surat Perintah / Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh :
- a. Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, Kepala SKPD dan atau Eselon II yang tidak kepala SKPD;
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk PNS / CPNS pada satuan kerja berkenaan;
- c. Sekretaris / Kasubbag. Tata Usaha atas nama Kepala SKPD untuk PNS / CPNS pada satuan kerja berkenaan;
- (5) Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
- a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannva;
- b. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan / perintah atasannya.
- (6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan atau Pejabat lain sesuai dengan kewenangan maupun pendelegasian dari Pejabat yang berwenang.
- (7) Surat Perintah / Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemberi tugas;
- b. Pelaksana tugas;
- c. Waktu pelaksanaan tugas;
- d. Tempat pelaksanaan tugas;
- e. Maksud pelaksanaan tugas;
10. Lama pelaksanaan tugas; f.
- (8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 7

- ( 1) Dalam penerbitan SPD. PA / KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan
memperhaiikan kepentingan sena tujuan Pcrjalanan Dinas tersebut.
- ( 2 ) Dalam hal penerbitan sural perjalanan dinas jabatan dalam Daerah Kabupaten Labuhanbaiu dilakukan sesuai dengan klasifikasi tipe kecamaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraiuran ini yang berpedoman pada hasil perhitungan jarak rata- rata dari Tempat Kedudukan menuju Tempat Tujuan dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :
- a. Non Tipe dengan jarak antara U ( nol) kilometer sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer;
- b. Tipe A dengan jarak antara 10 ( sepuluh) kilometer sampai dengan 30 (tiga puluh ) kilometer;
- c. Tipe B dengan jarak antara 30 (tiga puluh) kilometer sampai dengan 65 (enam puluh lima ) kilometer;
- d. Tipe C dengan jarak antara 65 (enam puluh lima) kilometer sampai dengan 100 (seratus) kilometer;
- e. Tipe D dengan jarak lebih dari 100 (seratus) kilometer.
BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 8
Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1 ) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. dan c. dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 8
Pasal 10

- ( 1 ) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 ( tiga) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati. Ketua / Wakil Ketua DPRD;
2. Tingkat B Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD; b.
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV / PNS Golongan III , PNS Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap serta TNI / Polri yang diberdayakan Pemerintah Daerah, Kepala Desa dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan / Perorangan.
4. ( 2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk pegawai tidak tetap dan TNI / Polri yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah diteniukan oleh dengan pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan. PA / KPA sesuai tingkat
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 8 avat ( 1 ) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
7. biaya transport atau biaya bahan bakar minyak dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan besaran biaya sebagaimana tercantum daiam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; b.
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berdasarkan besaran biaya
9. sebagaiman daiam ! idak pengmapan Lampiran IV yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan ini kecuali iklak tercantum menginap;
- d. uang representasi dibavarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum daiam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini:
- e. sewa kendaraan dibavarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman kepada Lampiran HI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
12. biaya pemetian jenazah termasuk berhubungan dengan pengruktian / pengurasm jenazah dibavarkan sesuai dengan Biaya Rn! cian berpedoman kepada Lampiran VI! Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; f .
- g. biaya angkutan jenazah termasuk vang berhubungan dengan pengruktian / pengurusar . jenazah dibavarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman kepada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 8
Pasal 11

- ( 1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat , seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penvelenggara.
- ( 2 ) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak ditanggung oleh panitia penvelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana SPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dalam surat / undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel / penginapan yang sarna.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel / penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan ini, maka Pelaksana SPD menggunakan fasiUtas kamar dengan biaya terendah pada hotel / penginapan dimaksud.
BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 8
Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut / sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh cmpat) jam. selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.
BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 8
Pasal 13

- ( 1 ) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibavarkan sebeium Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- ( 2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dibavarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 8
Pasal 14

- jl ) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas / SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan / kelalaian, Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian. biaya penginapan, uang representasi.
- ( 2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dimint akan kepada PA / KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
- Surat keterangan kesalahan / kelalaian dari Syahbandar / Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya; a.
- b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- ( 3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA / KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan. uang representasi, dan
sewa kendaraan dalam Kota pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tidak dapat dipertimbangkan dimaksud dalam Pasal 5 huruf e. sampai dengan huruf i. untuk hal-hal sebagaimana
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota vang telah diterirnanva kepada PA / KPA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i .
( 7 )
BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 8
Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah penerbit SPD.
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16
Pasal 17

- ( 1 ) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP (Uang Persediaan). GL ( Ganti Uang) dan / atau mekanisme Pembayaran Langsung ILS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
- a. Perikatan dengan penyedia jasa;
- b. Bendahara Pengeluaran;
- c. Pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan cugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; a.
- Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. b.
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16
Pasal 18

- ( 1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- ( 2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA / KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Tugas yang bertandatangan;
- b. fotokopi SPD;
- c. kuitansi tanda terima uang muka;
- rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. d.
- ( 3) Besarnya uang muka yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran adalah paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan biaya perjalanan dinas yang dibutuhkan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegavvai Tidak Tetap, Kepala Desa dan Penguins Organisasi / perorangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16
Pasal 19

- Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan / penginapan. ! 1 )
- Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang / jasa pemerintah. 12)
- Komponen biava Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian / pengadaan tiket dan / atau biaya penginapan. ( 3)
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16
Pasal 20

- Kontrak / perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. ( 1 )
- Nilai satuan harga dalam kontrak / perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resrni yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan / hotel resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa penginapan / hotel. ( 2 )
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16
Pasal 21

- Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan kontrak / perjanjian. m diatur dalam sebagaimana
- ( 2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan. penvediajasa mengajukan tagihan kepada PA / KPA.
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16
Pasal 22

- ( 1 ) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui iransfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, Pihak Ketiga atau Pelaksana SPD .
- ( 2 ) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjavvabkan, kch Lilian biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PA / KPA.
- ( 3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
- a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahtin anggaran berjalan;
- b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lain.
- ( 4 ) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya kepada PA / KPA. *
- Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS. ( o) Pembayaran kekurangan t . i -. A
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16
Pasal 23

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA. ' KPA. pcngujian surat permintaan pembayaran (SPP), dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penanda- Tangan SPM SKPD berkenaan, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16
Pasal 24

- ( 1 ) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon 11 bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon 111 ke bawah. yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan vang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- c. Pernyataan / Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan / atau biaya penginapan dari
perusahaan jasa transportasi dan / atau penginapan yang disahkan oleh PA / KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan;
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / refund.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 25

- ( 1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA / KPA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA / KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. tiket pesawat, boarding pass , airport tax, retribusi dan / atau bukti pembelian bahan bakar minyak bagi pelaksana SPD dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
i
- d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
2. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penvewaan kendaraan; e.
3. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. f .
4. ( 3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan / atau penginapan / hotel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf c. huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungiawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 26

- ( 1) PA / KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- ( 2) PA / KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) PA / KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar / Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM / SP2D) LS Perjalanan Dinas. UP
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 27

- ( 1 ) Pihak- pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga scbenarnya ( mark up), dan / atau Perjalanan Dinas rangkap ( dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Kepala Desa dan Pengurus Organisasi / perorangan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannva dengan perjalanan dinas yang dilakukan.
- (3) Terhadap kesalahan kelalaian dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan / atau hukuman administrasi dan / atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . kealpaan
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

- Camat, Kepala Desa dan Aparatnya dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah Kecamatannya ditetapkan sebesar Non Type. ( 1 )
- Kepala Desa dan Sekreiaris Desa disetarakan dengan PNS Golongan II dan Aparatur Non PNS disetarakan dengan PNS Golongan I. ( 2 )
- PNS Golongan II , Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap hanya melaksanakan SPD dalam keadaan mendesak / khusus / ' teknis. ( 3)
- Organisasi menggunakan dana APBD baik dalam bentuk Hibah maupun bantuan lainnya untuk para Pimpinan Organisasi disetarakan dengan PNS Golongan III , Kepala Bidang dan / atari sejenisnya disetarakan dengan PNS Golongan II . ( 4) kemasyarakatan / perorangan yang
- Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentmgan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). ( 5)
- Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) ditentukan oleh PA / KPA mempertimbangkan pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan. ( 6 ) dengan tingkat
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan ditetapkannva peraturan ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 18 Pebruari 2014
BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 19 Pebruari 2014
Pit. S ^ KRETARIS DAERAH 'ATEN LABUHANBATU, KA
ALI USMAN HARAHAP PEMBINA TINGKAT I NIP. 19640910 199703 1 001