PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2016
Tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 18 Januari 2016
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,
Menimbang
:
- a. bahwa Camat sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dimana Camat secara spesifikasi tidak memiliki bidang kewenangan tertentu yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, dimana berfungsi atau tidaknya Camat akan sangat tergantung seberapa besar delegasi kewenangan yang diberi oleh Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, mutu pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pemberdayaan desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
:
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya menerima pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. Pelimpahan Wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan/penyelenggaraan, pengendalian/Pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG CAMAT Pasal 2
Pasal 3

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 camat mendapatkan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Tujuan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- c. memperpendek rentang kendali dari Bupati kepada desa/kelurahan;
- d. kaderisasi pimpinan daerah.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 5

- (1) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi aspek :
- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
- a. pembiayaan;
- b. kapasitas personil;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. karakteristik wilayah dan kependudukan;
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati ini meliputi bidang Perijinan dan non Perijinan:
- (2) Rincian urusan pemerintahan di Bidang Perijinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK);
- b. pemberian izin untuk penggunaan/pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan bagi pengguna/pemanfaatan di luar kepentingan pertanian;
- c. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk fungsi hunian di luar kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan luas maksimal 250 meter persegi dan kawasan perumahan yang sudah menjadi hak milik individu;
- d. pemberian pertimbangan teknis pengajuan izin untuk usaha perdagangan skala kecamatan;
- e. pemberian izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan dengan kapasitas maksimum 40 PK.
- (3) Rincian urusan pemerintahan di bidang non Perijinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan kegiatan mobilisasi dan pendistribusian bantuan sosial;
- b. pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) orang terlantar;
- c. melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
- d. penerbitan dan pencetakan Kartu Keluarga;
- e. pelayanan proses pengantar penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Penduduk;
- f. pelayanan penerbitan pengantar rekomendasi untuk kependudukan;
- g. pelayanan penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu
- h. pelayanan proses pengantar penerbitan Kartu Identitas penduduk Musiman;
- i. pelayanan Proses Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal;
- j. pelayanan Proses Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam wilayah;
- k. pelayanan Proses Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Bertempat Tinggal;
- l. pelayanan Proses Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Sementara;
- m. rekomendasi pemberian Surat Keterangan Domisili usaha perikanan;
- n. rekomendasi proposal dan usulan-usulan pembangunan saranan/prasarana di bidang perikanan;
- o. koordinasi dan fasilitasi berkenaan tugas dan fungsi penyuluh perikanan dan petugas teknis lainnya yang ditempattkan di wilayah kecamatan;
- p. rekomendasi tempat usaha isi ulang depot air minum mineral;
- q. rekomendasi administrasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan baru di atas 250 meter persegi;
- r. rekomendasi untuk pembangunan perumahan yang dibangun pengembang di atas 250 meter persegi;
- s. rekomendasi pengajuan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dananya bersumber dari APBD;
- t. rekomendasi Izin Usaha Peternakan;
- u. rekomendasi pengelolaan sarang burung walet dan lebah madu;
- v. rekomendasi usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang ada di wilayah kecamatan;
- w. rekomendasi izin dan pengawasan pendirian Stasiun Bahan Bakar Minyak;
- x. pemberian Surat Keterangan Domisili bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- y. pemberian Surat Keterangan Domisili bagi industri yang mengusulkan modal;
- z. pengantar pemberian izin keramaian; dan
35. aa. rekomendasi pendirian tempat/sarana ibadah.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 7

Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan di kecamatan dengan ketentuan:
- (1) pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) berdasarkan perundang-undangan serta pelaku usaha berkewajiban mematuhi kegiatan usaha sesuai Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
- (2) camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di wilayahnya.
- (3) camat dapat melakukan pencabutan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) apabila Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) melanggar Ketentuan perundang-undangan;
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang dilimpahkan, kecamatan menjabarkan kewenangan yang dapat dilaksanakan pada kecamatan dengan mengeluarkan peraturan kecamatan yang mencakup visi misi kecamatan dan Standar Operasional Prosedur layananan urusan yang dapat dilaksanakan;
- (2) Pemilihan dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan pada kecamatan didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 9

- (1) Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan pembinaan yang intensif agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal;
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan atau Camat yang dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati dapat menarik kembali kewenangan dimaksud.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 10

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat tidak dapat dilimpahkan kembali dari Camat kepada Lurah tanpa persetujuan Bupati.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB IV - KAPASITAS PERSONIL
Pasal 12

Kapasitas personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah kemampuan sumber daya manusia/aparatur dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - SARANA DAN PRASARANA
Pasal 13

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana antara lain tempat dan peralatan.
BAB IV - KARAKTERISTIK WILAYAH DAN KEPENDUDUKAN
Pasal 14

Karakteristik wilayah dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah letak geografis maupun letak astronomis yang berpengaruh terhadap iklim sementara, keadaan alam maupun penduduknya sehingga mempunyai hubungan yang erat dengan segala aktivitas pelayanan publik.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 18 Januari 2016
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd
MARIUS MARCELLUS TJ.
Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 19 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 3