Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor 40 Tahun 2023
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI.,ABUTIAN BEBAS KARIMUN
Berlaku: 48 Tahun 2007
N/A
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi dan ta,ta kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
2. (21 Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara..
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 4

A
Pada saat Peraturan Pemerintatr ini mulai berlaku, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata keq'a Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 4.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetatruinya, memerintdrkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Olrtober 2OLT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2OLT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL7 NOMOR 215
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
ArLgRa2
PENJELASAN
Pasal 4

A
Cukup jelas.
Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6128