PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Men · gingat
' BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR41 TAHUN
2012 TENT ANG
s1sTEM DAN PROSED UR PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENGANGGARAN DAN PENGADMN BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam upaya tertib administrasi dan fisik barang milik Pemerintah Kabupaten, Sintang, maka perlu disusun suatu pedoman mengenai sistem dan prosedur perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan barang/jasa agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melaksanakarr Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Pengadaan Barang Milik Daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan l&lt;epastian nilai, maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Pengadaan Barang Milik Oaerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sin tang;
1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Oarurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nornor 158);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Oarurat Nomor � T � un 1953 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II 01 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 � 3 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \_352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);
00281
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); ·
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. ten tang Republik Lembaran 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerirrtah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); .
9. 1 1. Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pennukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang ...
- ' I Undang-Undang. Nornor 12 Tahun 2011 tentang 12 · pembentukan � eraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); .
- Peraturan Pemerintah: Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 13, Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 14. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor , 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi,. Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- I Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20.
21.
Peraturan ...
etapkan
- peraturan Pemerintah· Norn 7 S dar Akuntansi p � r 1 Tahun 2010 tentang tan . . emenntahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 N T bah b N R bli omor 123, am an Lem aran egara epu lik Indonesia Nomor 4741); 21
I
22. Peraturan Presiden . Nornor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah· '
2. 23Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Nege.ri Nomor 7 Tahun 2006 rentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Ped om.an Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI ; TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENGANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Da!am Perat � ran Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , rnenurut asas otonomi dan tugas P � mbantuan dengan pr-irrsip otonomi seluas-luasnya dalam s1stem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. I.
Pemerintah ...
00285
- pernerintah Daerah adalah Pemerin. . . 2 · aupati dan perangkat daerah seb tah\_ Kabupaten Smtang yaitu pernerintahan daerah. · . agaj unsur penyelenggaraan
- aupati adalah Bupati Sintang. 3.
- Dewan Perwakilan Rakyat Dae ah 4 · PRO adalah Dewan Pe aki r yang selanjutnya disebut D rw Ian Rakyat Daerah Kabupaten Sin tang.
- s. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sin tang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sin tang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
8. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan.. penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- . . . ' ' 13. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bcrtanggungiawao mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang rnilik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pen �� a adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Kuasa pengguna barang milik daer � adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
16. Penvimpan
,
- 2 s. I{artU Inventan k is Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah \_...,, untu mencatat bar b k'" ·-. . ku ang- arang inventaris secara tersen � in atau mpulan/ � o � ektip dilengkapi data asal, volume, kapas1tas, merk, type, . mlai/harga dan data lain mengenai bar ang tersebut, yang d1perlukan untuk · tan' · un . . mven sas1 maup tujuan lam dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. .
- ' 29. I{artU Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
30. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah buku inventaris merupakan himpunan catatan data teknis dan administrative yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris.
31. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat Bii adalah buku induk yang merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyusuan Peraturan Bupati mi ialah untuk penyeragaman langkah dan tindakan yang diperlukan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/petugas pengelola barang milik daerah secara menyeluruh · sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalarn rangka melaksanakan perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan barang milik daerah.
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
- a. Sekretaris Daerah selaku. pengelola;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola; ·
- c. Kepala SKPD selaku pengguna;
- e. Penyimpan barang;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
- f. Pengurus barang; dan
- g. Pembantu Pengurus barang-
- ( l) aupati sebagai pem � gang kekuasaan pengelolaan barang milik oaerah berwenang dan bertanggungjawab .
- b. menetap an · penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan tanah dan bangunan;
- menetapkan kebijakan pengelolaan bar. 'l'k d ah a. k · ang rm 1 aer ;
- c. mene � pkan kebijakan � engamanan barang milik daerah;
- e. menyetuJ':1 � usu! pemindahtanganan dan penghapusan barang n:11I � k daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- d. mengaJukan usu! pemmdahtanganan barang milik daerah yang me7:1 � rlukan per � etujuan DPRD;
- f. menyetuJUl usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan,
- (2) Sekretaris \_Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggll.ng jawab:
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan barang milik daerah;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- f. melalukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pembantu Pengelola;
- (4) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola berwenang dan bertanggungjawab:
- a. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan Bupati;
- b. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD; dan
- c. membantu pengelola dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini.
- (5) Kepala SKPD s � laku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjaw'ab: · ..
- b. mengajukan permohonan penetapan .. status untuk penguasaan · dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dan beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola; . .
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- c. melakukan 'pencatatan · dan � nventansas1 barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
menggunakan
.
'
- rnenggunakan barang milik daerah yang berada dalam d. penguasaannya ur:ituk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok . dan . fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpmnya,
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; .
- f. mengajukanahudsul /pemindbahtanganan barang milik daerah berupa tan an atau angunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewa � Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah. selam tanah dan/atau bangunan kepada supati melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPf) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang· dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- (7) Penyimpan barang bertugas menyimpan barang milik daerah Yang berada pada SKPD, yang meliputi:
- a. melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali yang menyebutkan dengan jelas Jenis, jumlah, dan keterangan lain yang diperlukan;
- b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima· ' , ·
- d. me:1catat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku; kartu barang;
- ' I ' ' I · · c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterirna sesuai dokumen pengadaan;. . .
- e. membuat laporan . penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada pengguna;
- f. menghimpun s � luruh , tanda bukti penerimaan dan pen � eluaran/penyerahan barang eecara tertib dan teratur sehmgga. memudahkan untuk mencari apabila sewaktuwaktu diperlukan terutama dalam hubungannya dengan pengawasan; . ,
- g. maupun mengenru\_ pengurusan barang yang menjadi tanggun&amp;Jawabnya kepada pengelola melalui pengguna; dan h, meng � ankan barang milik daerah ada dalam
3. membua � laporan secara periodik insidentil
4. yang persed1aan.
- (8) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing SKPD, yang meliputi:
- b. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan;
- a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (Bl) dan Buku Induk Inventaris (Bil) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
- c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan serta Laporan Invenarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada di SKPD kepada pengelola melalui pembantu pengelola barang milik daerah;
- d. menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- (9) Pembantu pengurus barang bertugas membantu pengurus barang untuk mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada unit kerja SKPD tertentu.
- (10) Penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Sintang dan tidak boleh dirangkap oleh bendahara.
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5

- (I) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalarn rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
I
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan daerah sebagaimana dimaksud berpedoman pada : ' pemeliharaan barang milik pada ayat ( 1) dan ayat (2),
- a. standarisasi sarana dan prasarana daerah; dan kerja pemerintah
- b. standar harga. ;
Standaricac;
- standarisasi sarana dan prasarana serta standar harga ( 4 ) sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (S) peraturan Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan acuan dalan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan sarang Milik Daerah (RKPBMD). :
- ( 6) RKBMD dan RKPBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD yang merupakan bahan penyusunan Rencana APBD.
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 6

- (l) oalam melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yaitu:
- b. adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
- a. mengisi kebutuhan barang pada masing-masing Unit/Satuan Kerja , sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
- c. adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
- d. untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan
- e. pertimbangan teknologi.
- (2) Perencanaan · kebutuhan · barang merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemarnpuan/ketersediaan keuangan daerah.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dirinci dengan memuat banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan.
- (4) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun oleh SKPD sesuai RKA-SKPD dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7

- (l) Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggungjawab masing-masing SKPD sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: ·
- a. jenis barang yang dibutuhkan;
- b. tempat yang membutuhkan;
- c. waktu pengadaan;
·
- d. jumlah biaya yang dibutuhkan;
- e. pejabat/pegawai yang menggunakan·
00291
- f. a}asan-alasan kebutuhan; dan
'
- g. cara pengadaan.
2. h standarisasi dan . s � esifikasi b b ang · d'b t hkan b ik · · arangarang Y 1 u u , ai , jerus, macam maupun jumlah dan besamya barang · yang dibutuhkan. Standarisasi merupakan penentu � jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, · kuahtas; kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalarn .h � pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jems barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.,
i
;
'
- (2) Pengguna barang merighirnpun : usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya.
- (3) Pengguna barang ; menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang.
- (4) Pengelola bersama pengguna membahas usu! RKBD dan RKPBMD masing-rnasing SKPD dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
- (5) Tugas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dilaksanakan oleh pembantu pengelola.
- (6) Pembantu pengelola melaksanakan koordinasi, menyiapkan /menyusun dan menghimpun:
- a) rencana kebutuhan barang milik daerah untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD; dan
- b) standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga.
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan Barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalarri APBD dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap sebelum RAPBD ditetapkan dan setelah RAPBD ditetapkan.
- (2) Perencanaan sebelum RAPBD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang disusun oleh masing-masing SKPD dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran dengan memperhatikan ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada dan dibahas bersama. antara pengelola barang milik daerah dan Tim Anggaran Pemenntah Daerah.
3. ( 3 ) Perencanaan setelah RAPBD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- b. a. SKPD menyusun Daftar Kebutuhan Barang Unit Tahunan dengan berpedoman ' pada alokasi anggaran Yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan disampa.kan kepada pembantu pengelola; Pembantu
I
00292
'
•
.
i
- b. pemb � tu paf e ngelola 1;11enghimpun Kebutuhan Barang SKPD menjadi D . tar Kebutuhan Barang Milik Daerah dari masing-masmg SKPD; dan I
r
- c. Pengguna barang melaporkan Kebutuhan Barang SKPD kepada pernbantu pengelpla.
2. ( 4 ) setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun oKBMD dan DKPBMD, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
3. (S) oKBMD dan DKPBMD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. ( 6 ) oKBMD dan DKPBMD dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
5. ( 7 ) Format Rencana Kebutuhan Barang SKPD (RKB SKPD) (Lampiran 1), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD (RKPB SKPD) (Lampiran 2), Rencana Tahunan Barang SKPD (RTB SKPD) (Lampiran 3), dan Rencana Tahunan Pemeliharan Barang SKPD (RTPB SKPD) (Lampiran 4).
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 9

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 10

- (1) Pengadaan barang milik pemerintah daerah dilaksanakan oleh Unit Layanan . Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan tujuan:
- a. tertib administrasi pengadaan barang daerah;
- b. tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
- c. pendayagunaan pengadaan barang daerah; dan
- d. tercapainya tertib pelaksanaan penatausahaan barang daerah.
- (2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Pengadaan baning daerah dapat dipenuhi dengan cara :
- a. pengadaan/pemborongan pekerjaan;
- b. membuat sendiri (swakelola);
- c. penerimaan
11. (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban Pihak Ketiga);
- d. tukar menukar; dan
- e. guna susun.
14. ( 4) Administrasi Pengadaan 1 b � ang daerah yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan mencakup , seluruh kegiatan pengadaan barang daerah sesuai dengan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
·
- (5) Pengadaan ...
I
I
00293
- pengada � barang daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (5) (ULP)/Pepbat . Pengadaan, batasan dan cakupan kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 6 ) pelaksanaan te � is administrasi lebih lanjut dikoordinasikan dall dikonsultasikan ,dengan pembantu pengelola.
- 171 Kepala SKPD\_ bertanggungjawab baik tertib administrasi maupun kuahtas barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui pengelola.
- (B) Format Surat Penunjukan Pejabat Pengadaaan barang/jasa (LamPiran 5).
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 11

Tatacara pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 12

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/jasa.
- (2) Panitia pemeriksaan barang/jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 13

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang milik daerah dikirimkan kepada pembantu pengelola paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi dokumen pengadaan barang dan dibuat setiap 6 (enam) bulan. ·
- (3) Daftar h � sil pengadaan barang milik daerah memuat catatan seluruh barang yan � diadakan oleh SKPD dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.. , . '
- (4) Daftar hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis, dijadikan lampiran · Perhitungan pelaksanaan APBD tahun yang bersangkutan.
5. (S) Pengelola melalui pembantu pengelola membuat daftar hasil pengadaan barang setiap tahun anggaran.
I
- ( 5 ) Format laporan · daftar hasil pengadaan barang/ jasa (Lampiran 6).
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

a ketentuan yang mengatur perencanaan kebutuhan dan sernu b ilik d 0 ggaran arang · mi 1 aerah yang telah ada sebelum p � ngt apkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku d1te a . k b t t . . d J . ang tida er en angan engan Peraturan Bupati ini. sepan , .
BAB Vil - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
A,. r sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan p: � aturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. 1
Ditetapkan di Sintang padatanggal /0 �� flo/2,..
f
Diundangkan di Sin tang
,
pada tanggal UJ � � Po I'\.-
,
riE � DAERAH KABUPATEN SINTANG,
\
.
ZULKIFLI HAJI AHMAD
�� D . AERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 6c? �
00294
BAB VI - KELOMPOK JABATAR FUIIG8IONAL
Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf e terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Keahlian;
- b. Jabat.an Fungsional Ketrampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
9
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalatn jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang betwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan jabatan fungsional sebagairoana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEIIGAllGKATAB D.Allf PEIIBERHBIITIAII DAI.All JABATAN
BAB VI - KELOMPOK JABATAR FUIIG8IONAL
Pasal 12

- (1) Kepala UPT RPH diangkat dan cliberhentikan oleh Bupati ata.s usul Kepala Dinas Petemakan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
2. {2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT RPH ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabat.an fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
BAB VI - KELOMPOK JABATAR FUIIG8IONAL
Pasal 13

- ( 1) Kepala UPf RPH wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Petemakan.
- (2) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Petemakan.
- (3) Kepala UPf RPH berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT RPH wajib menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT RPH wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT RPH mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlalru.
r
N/A
Preamble

Menimbang agingat
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 2 &amp; TAHUN 2012
TENTANG
eTUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA 'NGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal, karena kesehatan merupakan hak asasi dan hak yang paling fundamental bagi setiap orang, dimana pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat;
b.
- bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang mendapatkan jaminan pelayanan lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang...
2. Undang-Undang No Penyelenggaraan N,.,""?8 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi Dan ,'g Bersih Dan Bebas Dari Republik Indonesia T.,"Potisme (Lembaran Negara b a un 1999 No 75 T bah Lembaran Negara Re ib]i' mor », ami 1an epul lik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomo Pemberantasan Tina ?l Tahun 1999 tentang Negara Re tb! Pidana Korupsi (Lembaran T g b h epu hk 1ndonesia Tahun 1999 Nomor 140 am a an Lembaran N R . ' 3874) b . egara epubhk Indonesia Nomor sebagammana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L b N ra Republik Indonesia Nomor 4844); em aran ega
10. Undang-Undang N P . omor 33 T h erimbangan Keuange ahun 2004 tentang Pemerintahan Dae � n Antara Pemerintah Pusat Dan Indonesia Tahn 2([,',(Hembaran Negara Republik Negara Republik Ina, 'omor 126, Tambahan Lembaran onesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 . . Jaminan Sosial y. !' Tahun 2004 tentang Sistem astonal (Lembx N, R :blik Indonesia Tahun 2004 aran legara epu Negara Republil , \_, Yomor 150, Tambahan Lembaran K Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang N K. h omor 36 Tahun 2009 tentang ese atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang -Undangan (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Wenetaplan
19. Peraturan Pemerintah N Organisasi Peran \_ 'omor 41 Tahun 2007 tentang Republik Indone"","?'Daerah, (Lembaran Negara a ahuun 2007 N 89. T: bah Lembaran Negar: R . omor , am an a 'epublik Indonesia Nomor 4741);
20. Keputusan Presiden Nom 42 Pedoman Pelakes; or Tahun 2002 tentang Belanja Ne.,,"anaan Anggaran Pendapatan Dan ge a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) :ba ., telah di bah beb : sebagammana tela ua eDerapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010: t
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 20 J 2 ten tang Retribusi Jasa Um um (Llembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR Dl KABUPATEN SINTANG
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- II) Maksud diselenggarakan Jamkesda pada tingkat pelayanan kesehatan dasar adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.
- [2) Tujuan diselenggarakan Jamkesda pada tingkat pelayanan kesehatan dasar adalah :
- a. untuk meningkatkan visit rate Puskesmas dan jaringannya;
- meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak;
- C. meningkatkan angka hunian rawat inap;
- meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
p
BAB III - ESERTA, RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

p
[»
a, n»
damkesda adalah seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Yang bukan merupakan peserta jaminan pelayanan kesehatan
/
jngkup penyelenggaraan Pelayanan K
- ~ag@""~a: s" ~enjan· ad?'
a,'~ea dimaksud dalam Pasal 3
m,,
Puti pelayanan kesehatan dasar
\_~..smas dan Puskesmas Rawat Inap;
- paindes&gt;
- puske' be it a. Pus! qesmas Pembantu;
- f paskesdes;
- d. gesmas Keliling. Pus
BAB III - ESERTA, RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

: elayanan kesehatan program Jamkesda meliputi : Jen1s ke ·h.ta .
- " pe' .jyanan kesehatan ibu dan anak; . :.
- pelayanan esenatan perorangan/ pengobatan dan tindakan ringan;
- 1y encegahan (imunisasi};
- d. p! . laboratorum;
- ° '~~mosi kesehatan;
- ; pencabutan gigi
- j. pembersihan karang gigi;
- g. penambalan g8
- i. perawatan inap pada puskesmas perawatan atau Puskesmas dengan fasilitas tempat tidur;
- j. tindakan medis lainnya.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 7

enyelenggaraan pelayanan kesehatan Jamkesda di Kabupaten Sintang atas eban APBD Kabupaten Sintang.
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

\_,"Ponen retribusi pelayanan kesehatan Jamkesda adalah jasa sarana jJasa pelayanan kesehatan.
Penetapan...
'
)
}"Sehatan dengan Jamkesda
etapan besaran retribusi 'esp,z,}eaam«an Feat+as .."z; sahaaoo aria» rahun ' ·aPupaten Sintang Nomor 4
BAB VI - OMPONEN PEMBAGIAN RETRIBUS; p ELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9

- Retribusi yang diterima oleh PP () I eserta :· iymaksud dalam Pasal 4 adalah kl.. Jajarannya sebagaimana ang diajukan oleh PPK. amm jasa sarana dan jasa pelayanan
- ) Retribusi yang diterima oleh pp erikut: peruntukannya adalah sebagai
- Jaerah sebagai Pendapatan Asli
- a. Jasa sarana wajib disetorkan ke Kas D: Daerah; ts
- b. Jasa pelayanan dapat dipergunakan lan pelayanan sebagai jasa pemberi pelayan. ~\_'bg untuk pemberi an ese atan.
- (3) Pemanfaatan dari Jasa Pelayanan Kesehatan leh PPK 5b ·+ annaksud pa«ta ayat (2) hurat v aibagnan "[[, "gana p1 be [ &lt; epata tenaga esehatan pada PK erdasarkan persentase dan berbasis kinerja.
BAB VIII - MEKANISME, TATA CARA DAN WAKTU PELAYANAN SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 10

- (l) Mekanisme penyaluran dana ke PPK/ Puskesmas dan Puskesmas Rawat nap untuk kegiatan pelayanan kesehatan Jamkesda dengan sistem klaim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset setelah melalui verifikasi oleh Dinas Kesehatan.
- 2 )PPK ] Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap mengajukan klaim daminan Kesehatan Daerah ke Dinas Kesehatan secara retrospektif sesuai dengan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Jamkesda.
BAB VIII - MEKANISME, TATA CARA DAN WAKTU PELAYANAN SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 11

- engajuan klaim pelayanan kesehatan Jamkesda dari PPK / Puskesmas � e D'inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset dilengkapi "ngan: ·
- a. tanda bukti b: ran sebagaimana tercantum pada Lampiran I ui a pembaya1 be · tidak terpisahk d: Peraturan ini yang merupakan agian tda can lari Feraturan Bupati ini;
- rincian klaim Jamkesda sebagaimana teran' Pada Lampiran I P k bao,an t1 a terpisahkan dari eraturan ini yang merupaan '' Feraturan Bupati ini; b
'
- tar tagihan rawat jalan Jamkesda b. . d?',An II Peraturan ini yang Sebagaimana tercantum pada La""",\_turan Bupati ini; merupakan bagian tidak terpisahkan dari 'er "
- pr tagihan rawat inap Jamkesd: ; dal\[V Peraturan ini yar 28da sebagaimana tercantumpada tamp!"",ean Bupati in; g merupakan bagian tidak terpisahkan ari Perat " t
- urat keterangan dirawat sebagaimana tercantum pada Lampiran V peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupat1 ini,
- Py kartu tanda penduduk k foto co . . . · a au artu keluarga dan atau surat terangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
- catatan asuhan keperawatan sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d sampai dengan l ~Ruf g adalah persyaratan klaim bagi Puskesmas Perawatan dan atau puskesmas yang menyediakan fasilitas tempat tidur.
- 3) Pengajuan klaim bulan Desember selambat-lambatnya tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya.
BAB VIII - MEKANISME, TATA CARA DAN WAKTU PELAYANAN SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 12

Waktu pelayanan kesehatan Jamkesda pada setiap jenjang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan rawat jalan diselenggarakan setiap jam kerja dan setiap hari kerja;
- b. Pelayanan rawat inap berlaku 24 (dua puluh empat) jam.
BAB VIII - MEKANISME, TATA CARA DAN WAKTU PELAYANAN SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 13

Pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Jamkesda dari PPK / Puskesmas dan Puskesmas rawat Inap ke Dinas Kesehatan setiap bulan terintegrasi dengan laporan rutin Puskesmas.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

peraturan Bupati ini mulai berlaku, ket .. Sebf\uf11 1 J&lt;sanaan Jaminan Kesehata 0· tentuan mengena1 Petun1uk . Pela» n aerah Pad; 'TJ J ~An? Dasar di Kabupaten Sintany a ingkat Pelayanan seh" ~ng berlaku. &amp; sesuai peraturan perundang d arigan y un
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sintang P"\_,8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan "",,ean Daerah Pada Tingkat Pelayanan Dasar Di Kabupaten Sintang Keser 2011 di b l : nahun Anggaran Ircabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Juli 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
iundangkan di Sintang mada tanggal
(/7U1
2012
ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, (
AHMAD HAJI ZULKIFLI
RITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 7@ 0
00811
1
LAMPIRAN
h Teri ma Dari
5uda ganyaknya Uang
Untu k P embayaran
PERATURAN BUPATI SINTAN
TANGGAL
:
H u]
NOMOR
:
2
TAHUN 201
2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG
TANDA\_BUKTI\_PEMBAYARAN
No. Rekening: ________________
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG
:. t Biaya Klaim Rawa1
Peserta Jamkesda
...
Puskesmas
Bulan
...2012
[lumnl.ah
Mengetahui / setuju dibayar K b paten Sintang Kepala Dinas Kesehatan a u dr, MARCUS GATOT BUD! P, M.Ke5 PEMBINA UTAMA MUDA NIP, 19631006 198903 1 014
.
Sintang,
...88...2012
Yang Menerima Uang Bendahara Pengeluaran Puskesmas
Lt+
Atttt.tAtttAtttt t-
A
NIP
.
s
00812
I
LMIPIRAN
p05KESMAS
BULAN
| | URAIAN | URAIAN | URAIAN | URAIAN | | |
|-----------------|-------------|----------------|----------|----------|--------|-----|
| JENIS KLAIM NO | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | BAKHP | 0BAT | JUMLAH | KET |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 --r awA JALAN | | | | | | |
| L | | | | | | |
| - RAWAT INAP - | | | | | | |
| 1 -- | | | | | | |
| JUMLAH | Rp | Rp - | Rp | Rp | Rp | - |
\_r
-
TOTAL KLAIM (1+2)
=
Rp
... ,
Bendahara Jamkesda
Puskesmas nama
NIP
2012
6,
PERATURAN BUPATI SINTAN
NOMOR
:
TANGGAL
4 0u;
TENTANG
:
2i
TAHUN 2012
2012
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG
RINCIAN KLAIM JAMKESDA
MENGETAHUI:
Kepala Puskesmas ...•
nama
NIP
00815
.
N
R
JI(
"
00814
PERATURAN BUPATI SINTANe
TANGGAL
NOMOR
:
2
:
TENTANG
TAHUN 201
40KN;
2012
PETUNJUK
TEKNIS
PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN
DAERAH
PADA
TINGKAT
PELAYANAN
KESEHATAN
DASAR
DI
KABUPATEN SINTANG
NSl pAFTAR TAGIHAN RAWAT JALAN JAMKESDA DI PELAYANAN DASAR : ��� MAS .
:
| g0Pl! TA ail9!- | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | dan | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ;,.- APASIEN N | NO KP/KK | ALAMAT | UMUR (Ihn) | JK (/P ) | TGL KUNJUNG AN | Pou KINIK | DIAGN 0SA | Pelayanan Kes Besaran Tarif Sesual TINDAKKAN dengan PERDA | (Rp) | JUMLAH | TANDA TANGAN | |
| -- � | | ALAMAT | | | | | | 1ASA SARANA | ASA PELAYANAN | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| ['I | | | | | | | | | | | | |
| -- | | | | | | | | | | | | |
| b ,... � | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Hp | | | |
| Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp | | | |
MENGE TAHU:
epal Puskesmas ...•
... 2012
Bendahara Pembantu
namna
NI
NIP
\
I
IV
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
00815
28
TAHUN 2015
1 Ou]
2012
PETUNJUK
TEKNIS
PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN
DAERAH
PADA
TINGKAT
PELAYANAN
KESEHATAN
DASAR
DI
KABUPATEN SINTANG
DAFTAR TAGIHAN RAWAT INAP JAMKESDA DI PELAYANAN DASAR
~on"
..
BULAN
:
PUSKESMAS
TAHUN : 2012
| j | | NO SURAT K£TE RANGAN | UMUR (Ih) | IK | | | | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | UMUA |
|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| | AuAMAI | | | ft/ | DIAGNO | JMUH HR | URA1AN | JASA SARANA | JASA SARANA | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | |
| u At * | | DI8AWAT | | P) | SA | RAWAT | | ]wow] | 'ARIF | JMLH | | [] | TAIUF j | MLM | |
| J ,.. 1 | 4 | $ | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 'L | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - |
| L | | | | | | | | | | | | | | | |
| r-, | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | |
| fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | p | I | Rp 1 1 | Rp 1 1 | Rp 1 1 | Rp 1 1 |
..
..
aw
Pembantu Bendahara
Puskesmas ..
MENGE TAHU:
epala Puskesmas.
... 2012
...
..
...
t
... )
nama
NIP
LMPIRAN
V
PERATURAN BUPATI SINTANG
TANGGAL
NOMOR
TENTANG
TAHUN 201
2012
PETUNJUK
2 Y A,
KESEHATAN
PELAYANAN
TEKNIS
DAERAH
00816
PELAKSANAAN JAMINAN
PADA
TINGKAT
KESEHATAN
KABUPATEN SINTANG
KOP PUSKESMAS
SURAT KETERANGAN DIRAWAT NOMOR :
Nam?
(Jmuf
pekerjaan
4lamat
b t diatas benar sakit dan dirawat: Nama terselu pi Puskesmas
Tanggal dirawat
Diagnosa Medis
Therapy
'-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-
2012
...
,
,
Yang Dirawat
...
Yang Merawat
Mengetahui: Kepala Puskesmas ...
nama
Nip
DASAR
DI
:
MILTON CROSBY
/
00817
,
'
N
VI
IR
vi''
PERATURAN BUPATI SINTAN
NOMOR
70
TAHUN 2012
TANGGAL
{ '0]
2012
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN
DAERAH
PADA
TINGKAT
PELAYANAN
KESEHATAN
DASAR
DI
KABUPATEN SINTANG
ASUHAN KEPERAWATAN
PUSKESMAS
uM
|--------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| o] AI/TGL | DIAGNOSA KEPERAWATAN | KRITERIA HASIL | RENC KEPERAWATAN | | KEPERAWATAN | | PARAF | PARAF | PARAF | PARAF | PARAF | PARAF | PARAF |
| f-L | | | | | | | | | | | | | |
| a - -- | | | | -- - | | | | | | | | | |
MILTON CROSBY
•
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan besarnya tunjangan perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 dalam Peraturan Bupati . ayat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 53,
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 4/A);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 31/E);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 8/A);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku.
BAB II - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- c. Anggota, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang;
BAB II - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 3

- (1) Tunjangan perumahan dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan untuk Tahun Anggaran 2011;
- (2) Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
BAB III
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 0 2011
BUPATI BANYUWANGI
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 0 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Pembina Utama Madya
NIP19560225 198212 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang
Mengi.ngat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 37 TAHUN 2015 TENT ANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAHA EBA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M­ DAG/PER/ 10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, untuk itu berdasarkan kewenangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan dalam upaya menciptkan kondisi tertib ukur guna tercapainya jaminan kebenaran, kepastian hukum dan perlindungan konsumen maupun produsen dalam kaitannya dengan pemakaian satuan ukuran, metode pengukuran serta alat­ alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga dapat terwujud pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian ' Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang;
- 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tru:iun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 T ah b u l � k 1 1 9 8 d l tentang Metrologi Le al (Lembaran Negara Repu 1 n onesia Tahun l 9B l No�or l l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
000350
- . . b oa.ftar 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wa�· Tahun Perusahaan (Lcmbaran Negara Republik Indones·;epublik 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3214)·
- , 1999 ten tang 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun . Korupsi, Penye�enggara Negara Yang Bersih Dan Bebas �;\ndonesia Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
- U d ' Perlindungan 4. n ang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang . Tahun Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonest�epublik 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821)·
- Keuangan 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten�ang un zooa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia �ah donesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk In Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t e n tan b l ' � P be dah N (Le b Negara Repu 1 er n araan egara m aran Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t e n ta n g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1 1 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 5492);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2?14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N gan b N R . omor 45, Tambahan Lem aran egara epubhk Indonesia N 5512); omor
- 4 tentallg 14. Und�g-Undang Nomor · 23 Tahun 20iik Indonesia Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repub Negara Tahun. 2014 Nomor 244, Tambahan. Lemb�:i diubah Republik: Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t Nomor 9 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang . Tahun Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndones1�epublik 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679)· if
- ' 983 ten tang Tan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1 . Tahun Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indones1�epublik 1983 N\_omor 35, Tambahan Lembaran Ne�ar:ah dengan Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah d1u baran Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lem 22 N R · · ah 1986 Nomor ' egara epubhk Indonesia T un . Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3329);
- 5 t tang Wajib 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 19� en Serta dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau D1tera Ulang d syarat-syarat bazi Alat Ukur Takar, Timbang 8:n .,. . ' lik I dones1a Perlengkapannya (Lembaran Negara Repub 1 n brk Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Nomor 3283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernb 1 lik I d . N aran Negara Repub n onesia omor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t t · d p en ang Pembinaan an engawasan atas Penyelengg Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndo�a� Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran N esia Republik Indonesia Nomor 4593); egara
Menetapkan :
- 2007 tent.ans 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun ..;ntah, P b . peme·· em agran Urusan Pemerintahan antara oaerah P · 'ntahan . emenntahan Daerah Provinsi dan Pemen . Indonesia Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor '4737);
- 07 57 Tahun 20 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . . erangkat tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi p Daerah;
- 2007 tentang 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun Negara P d . . h (Lembaran e oman Organ1sas1 Perangkat Daera Tambahan Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 41 . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 ),
- . so/M26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor . · ksana DAG/PER/ 10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pela Teknis Metrologi Legal;
- 1 Tahun 2008 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor b n tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lemb;a n Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tam a Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahu� 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA METROLOGI LEGAL PADA PERDAGANGAN, KOPERASI DAN KABUPATEN SINTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN USAHA KECIL MENENGAH
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan �rusan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi d ewan d · · . an tugas pembantuan engan pnnsip otonomi seluas-luasny d sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 1 � ala� sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Das n �nes1a Republik Indonesia Tahun 1945; ar egara
- 3· Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebag� unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
oaerah
4. B�pati adalah Bupati Sintang; Koperasi 5. Dmas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang; . dustrian,
2. 7 U it p lak ' · d1s1ng a · m e sana Teknis yang selanJutnya . 1 pada a�alah Unsur Pelaksana Togas Teknis Operasi�na Dmas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sintan�, Metrologi
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas �en�enengah Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kectl Kabupaten Sintang· . . k t UP'T
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Legal·
10. Perlindungan konsumen adalah segala upaya\_yang I?C:�n an adanya kepastian hukum untuk memben perhn g kepada konsumen · , · ·
6. , ak . barang dan 9. Konsu�en adalah setiap orang yang mern ai baik bagi atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,. upun kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain ma makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan; . arnin
7. k merev1s1, 1 1 . Standarisasi adalah proses merumus an, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak; . h
13. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondiisi tertentu. Dengan kata lain Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/ atau in temasional;
9. 1 12. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang d1lakukan ° e Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur den�� standar untuk satuan yang sesuai guna menetapkan sifa ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran;
14. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi;
15. Interkomparasi adalah salah satu cara uuntuk mengetahui unjuk kerja laboratorium penguji dengan cara pembandingan yang tidak terputus-putus;
16. Mampu Telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan ke standar-standar nasional/ intemasional u�tuk satuan ukuran dan atau sistem pengukuran �ang disahkan sec�a nasional maupun intemasional melalui suatu mata rantai perbandingan yan tak terputus-putus; g
17. Metrologi adalah ilmu pengetahuan ten tang ukur mengukur secara luas;
18. Metrologi Le ansatuan ukur gal adalah metrologi yang mengelola satu ukur yan an, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat berdasar g menyangkut persyaratan teknik dan pe�atur� kepentin kan Undang-Undang yang bertujuan mehndungt
- tandar Satuan Ukuran adalah standar besaran fisik dan satuan ukur . . . banding·
19. Pasar lan umum dalam hal kebenaran pengukuran; atau d� alah setiap tempat atau kawasan yang ditetapk� atau USahakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usah9: lam �rorangan yang dipergunakan untuk kegiatan :empeIJUalbelikan, mempertunjukkan dan mempromosikan 20 S arang dan atau jasa; . .
21. Alat an Yang sah dipakai sebagai dasar pe� . ' i ukur adalah alat yang diperuntukkan atau d1paka1 bag pengukuran kuantitas dan atau kualitas; . .
5. 23 · Ala� timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakru bagi pengukuran massa atau penimbangan;
6. 2 2· Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pen�kuran kuantitas atau penakaran; .
7. 24 · Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, �ar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera; . .
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
25. Pejabat Berhak adalah Pejabat Fungsional Penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan Metrologi Legal;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kemetrologian pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupate� Sin tang.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 4

- ( 1) UPT Metrolo · Le PT ang berada di b gr gal dipimpin oleh seorang Kepala U Y d Kepala D� awah d� bertanggung jawab langsung kepa a mas melalu1 Sekretaris Dinas.
- (2) !?ala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya J1 b an tu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok a atan Fungsional.
- (3) �ub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian . a ta Usaha Yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Metrologi Legal.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

UJYf Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang di bidang kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksan�an tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 UJYf Metrologi Legal mempunyai fungs� : unan rencana dan program umt; a. penyus b. perencanaan ...
- b. perencanaan k . penyusunan program . egi'.1tan yang berkaitan dengan serta ' monitonng evaluasi aparatur dan umum, pengelolaan k ' · euangan dan asset·
2. 1 1 dan · nge O aan standar ukuran tingkat III cap tanda tera sarana kemetr 1 . . , . o ogian lamnya;
3. d c. pen ataan dan d ' 1 . . d pe pen aftaran di bidang kemetro ogian:
- e. pemeriksaan pe . . . . d tingkat IV dan stand k . ' nguJ1an, verifikasi stan ar . dan ar erja untuk alat-alat ukur, takar, timbang kelengkapannya (UTTP) guna mendapatkan telusuram standar nasional ·
- f. pembinaan dan 'pelayanan kepada masyarakat dan duni� usaha dalam rangka kegiatan tera atau tera ulang alat-ra · ukur, takar, timbang dan kelengkapannya (UTTP) metro ogr legal serta kalibrasi UTTP bukan metrologi legal;
- h. �engam�tan dan pengawasan terhadap pelanggaran dan atau tindak pidana undang-undang metrologi legal;
- g. penyuluhan tentang kemetrologian kepada masyarakat;
- i. penganalisaan dan evaluasi data alat-alat ukur, rakar, timb�g dan kelengkapannya (UTTP) serta data lainnya yang berkaitan dengan kemetrologian; .
- j. pelaksanaan koordinasi yang berhubungan dengan kegtatan kemetrologian;
- k. pelaksanaan pengawasan di bidang kemetrologian;
- m. Pembenan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kemetrologian; dan
- I. pengen�alian pelaksanaan tugas di bidang kemetrologi�;
.
- n. Pelaksanaan tugas lain di bidang kemetrologian yang diserahkan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Kepala UPT
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinir, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT Metrologi Legal Kabupaten Sintang berdasarkan petunjuk teknis dan arahan dari Kepala Dinas baik umum maupun teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala UPT Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
- a: pelaksanaan penyusunan progr�m. dan kegiatan teknis operasional dan/ atau penunjang di w1l'.3-yah kerjanya;
- b. pelaksanaan kebijakan t b � kn d is otperas1onal dan/atau teknis [ang pada lingkup 1 ang ugasnya; penunJ . d ihak
- c. pelaksanaan koordinas1 engan . pr �erkait untuk kelancaran pelaksan� tugas t�kms operas1onal dan/atau teknis penunjang pada lmgkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan ngendalian . pemantauan, pengawasan, dan pe . ada :g� te�ms operasional dan/atau teknis penunJang p g P bidang tugasnya· d
- f. peme� ... :,�trologian lainnya; ti gkat IV dan tand ...\_.,, pengujian, verifikasi standar n dan s ar kerja untuk alat-alat ukur, takar, timbang m kelengkapannya (UTTP) guna mendapatkan telusura standar nasional.
- e. pengelolaan standar uku' ti . k t Ill cap tanda tera an saran k ran ng a ,
- g. penyusunan tah�pan dan jadwal pelaksanaan alat-alat ukUr, takar ti b TTP) serta data . · m ang dan kelengkapannya (U . · ah lau�nya Yang berkaitan dengan kemetrologian di wilay keIJanya;
- h. pelaksanaan pendataan dan pelayanan kegiatan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang ?an kelengkapannya (UTTP) serta data Jainnya yang berkaitan dengan kemetrologian di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan analisis dan penyelesaian masalah serta merespon keluhan/pengaduan masyarakat terhadap alat­ alat ukur, takar, timbang dan kelengkapannya;
- i. pelaksanaan penerimaan penyimpanan pengarnanan dan P e tu ' r ' · untuk nga ran penggunaan barang-barang inventans kegiatan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan kelengkapannya;
- k. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap bawahan·
- l. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan kelengkapannya (UTTP)
- m. penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur di bidang kemetrologian;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga
SUB BAGIAN TATA USAHA
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan: rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPI' Metrologi Legal.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

1
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sub Bagian T�ta Usaha mempu�yai fungsi:
- unan rencana kerja, program kerja dan jadwal a. ke ;,1 � tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. peny 1 . menyurat, � enggaraan kegiatan administrast surat otokolan, kears1pan, kepr ke . perpustakaan, kehumasan, tangga, :gawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah untuk pe yusunan dokumen perencanaan dan pelaporan menunj�g �l�sanaan kegiatan UPT Metro\_lo� Leg�;
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan saran · P . akan sesuai rasarana UPI' Metrologi Legal agar d1gun kebutuhan·
3. awai c. pembe:1an bimbmgan dan pembinaan admmistras� peg dan melalu] pembuatan penilaian pelaksanaan peke�aan na daf� lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian gu menmgkatkan disiplin pegawai; a dan
4. . ' . · guna e. pemenksaan kondisi dan jumlah barang m�entans . mengetahui kesesuaian dengan daftar inventans barang,
- g. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit keIJl'\ dengan lembaga masyarakat dan/ atau masyarakat te�kai. secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; .
- f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan da� pemuk�iran data yang berkaitan dengan tata usah sebagai bahan informasi dan analisis; ·
- h. penyampaian informasi kebijakan teknis UPI' Metrolo�1 Legal kepada pihak yang berkepentingan untuk mewuJudkan komunikasi yang sinergis;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Metrologi Legal sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPT Metrologi Legal sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sej�mlah tenaga dalam jenjan jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompof sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya. (1)
- (2) Jenis. Jabatan Fungsional dan jumlah ?t:me\_gandg j a : : : ; fun�sional ditentukan berdasarkan sifat, jerns an kerja.
- (3) J · · . · dengan ems dan JCilJang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku-
BAB VI - ESELONERING
Pasal 14

- ( 1) K al Struktural ep a UPT Metrologi Legal adalah Jabatan Eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV B.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 15

Kepala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tuga�nya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-rnasing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 17

- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Metrologi Legal, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing Kelompok kerja serta dengan semua Bidang di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat Struktural maupun Fungsional umum dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung ja�ab dan menyampaikan laporan kepada atasan masmg-rnasmg.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Us�a dan para pejabat Fungsional Umum wajib menyamprukan lapor� hasil kegiatan masing-masing kepada Kepala UPI' Metrologi Legal.
- (4) Kepala UPI' Metrolo� Legal �ajib menyampaikan laporan hasil kegiatan sebag�ana d1\_m�sud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas melalw Sekretans Dmas.
- (1) Kepala UPI' ·kan laporan Metrologi Legal wajib menyampru tepat tugasnya secara periodik rnaupun sewaktu-waktu dan waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setia · · u pada UPT P P�pman dan pejabat fungsional m�m telah �etrologi Legal wajib rnernatuhi petunjuk keIJa yang annya dit�tapkan dan rnenyarnpaikan laporan pelaks� tepat baik secara periodik rnaupun sewaktu-waktu d aktu k ai dengan w epada atasan rnasing-masing sesu ketentuan yang berlaku.
- (3) S ti · · d · terima dari e ap punpman wajib rnengolah laporan yang 1 . dan bawahan dan menggunakan sebagai bahan evaluasi . bahan pertimbangan dalarn rnemberikan petunjuk teknts kepada bawahan.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- ( 1) Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada UPT Metrologi Legal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.
- (2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja serta . . . . , mengutamakan pnnsrp orgamsasi yang efisien, efektif dan proporsional.
- (3) Sebagai petunj\_uk pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diat lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas. ur
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan­ ketentuan yang mengatur substansi y�g sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut d an dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Peraturan Bup ti · . . d kan a mi mulai berlaku pada tanggal diun ang ·
setiap . n'ntahkan orang mengetahuinya merne pengundangan Peraturan Bupati ini den�an penempatannya dalam Berita D ah aer Kabupaten Sintang. Agar
Ditetapkan di Sintang, pada tanggal .2.2&gt; .:, uh 2015
BUPATI SINTANG, tl-
k �
I"
V MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal .23 ..:&gt;uli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG ,
YOSEPHA HASNAH
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 37