PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 10 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan seca-ra transpalan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatal dan Belanja Negara;
2. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tangga,l 29 April 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintal Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber da,ri APBN, dicatat pada Irmbaran Negara Nomor 88 dan Penjelasan dicatat pada tambahan Lembaran Negara Nomor 5694; C.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Desa; d
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); h
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5)
2. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenltang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 terfiaag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5s39);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Ngmor 22 Tahur] 2Ol5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Iqdonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Iqdonesia Nomor 113 Tahun 2Ol4 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun teqtang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamobagu Tahun 2015; 2014 Kpta
10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2O14 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2Ol5;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA DESA.
N/A
Pasal 1

Ddam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemeritah Pusat
2. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah ke{a kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setetqpat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setelnPat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
2. '13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka walrhr 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu I (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah renc€rna keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sektretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa kbih Perhitungan Anggaran, yang selaqlutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran €rnggaran selama satu tahun anggaran.
N/A
Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 3

Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa, guna mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
Tujuan penggunaan Dana Desa sebagai berikut:
- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bag' masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatlan kemandirian desa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 5

Prinsip penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lskal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa
BAB III - PENCANGGARAN
Pasal 6

- (l) Pemerintah menganggarkan Dana Desa ditransfer melalui APBD Kota Kotamobagu untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.
PENGAIOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
BAB III - PENCANGGARAN
Pasal 7

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 9Oo/o (sembilan puluh perseratus) dibagi Desa; dan secara merata kepada seluruh
- b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa.
- c. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografrs setiap Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografrs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh falrtsr yang meliputi:
- a. ketersediaan pelayanan dasar;
- b. ksndisi infrastrukhrr;
- c. transportasi; dan
- d. komunikasi Desa ke kota.
- (4) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografrs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu.
BAB III - PENCANGGARAN
Pasal 8

- (1) Jumlah besaran Dana Desa Kota Kotamebagu Tahun 2O15 sebesar Rp.4.572.649.OOO,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- (2) Pembagian besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimatra dalam lampiran Peraturan Walikota ini
BAB V - PEI{YALURAN
Pasal 9

- (l) Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kota ketamebagu kepada Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan eara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan eara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
BAB V - PEI{YALURAN
Pasal 1

O
- (1) Penyaluran Dana Desa sebageim4rra dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 4Oo/o (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4oolo (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 2OYo (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (l) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud delam Pasal 1O ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa rlilekrrkan setelah APB Desa ditetapkan.
PENGGUNAAN
BAB V - PEI{YALURAN
Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan rnasyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
BAB V - PEI{YALURAN
Pasal 13

Penggunaan Dana Desa mengacu pa.da Rencana Fembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
BAB V - PEI{YALURAN
Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan masyarakat
- . kemiskinan. melalui: \-
- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
BAB V - PEI{YALURAN
Pasal 15

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf a, meliputi :
- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Folindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
(rt
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMI.| 2015-2O19 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.
BAB V - PEI{YALURAN
Pasal 17

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan saftrna dan prasarana produksi di Desa.
BAB V - PEI{YALURAN
Pasal 18

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahuonya, yang diantaranya dapa.t meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- d. pembuatan pupuk dan palan organi&amp; untuk pertanian dan perikanan;
- e. pengembangan benih lokal;
- f. pengembangan ternak seeara kolektif;
- g. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- h. pengernbangan Desa Wisata; dan
- i. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
BAB VII - PEIAPORAN
Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyarnpail€n laporan realisasi p€nggunaan Dana Desa kepada Walikota setiap semester.
2. (21 Penyarnpaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. semester I paling larnbat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
BAB VII - PEIAPORAN
Pasal 2

O
Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laperan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
BAB VIII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21

- \-(1) Pemerintah daerah melakukan p€mantauan das evaluasi atas penggunaan Dana Desa s€suai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap:
- a. penyampaian laporan redisasi; dan
- b. fXLPA Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyemPurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.
PasJ22
- (f) Dalam hal terdapa.t SiLFA Dana Desa secara tidak wajar' Walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknie kegiatan; atau
- b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan ssnksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - KETEMUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatsnnya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 7o April 2015
| NO | PENGELOLA | PARAF |
|------|--------------------------------|---------|
| 1 | Kepala BPMD,PP dan KB | ath |
| 2 | Kabag.Hukum dan Ortal | @1 |
| 3 | Asisten Pemerintahan dan Kesos | L |
| | Selrretaris Daerah | IA |
| 5 | Wakil Walikota | |
Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30
April 2O15
STXREf,ARIS DAERAH
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR
${VALIKoTA KoTAUOBAGUf(
| | | | | | | | | | | | | | | 2 o |
|----------|-------------|---------|-------------------|-----|-----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|---------|----------------|
| c E I | o z o E z I | e t F z | e E 2 o 2 o o o z | I | o o c E z | o o o o 2 | o 6l | o o o | o = o | o o = | o o = | z o z 6) o | o z o z | 0 |
| _t 8 | | | | | | | | 6 | | | | I | | 9> B3 se !3 TA |
| | | | | | | | | j! | | | | | | c9 E eEz JT?? |
| P E | | I | | 8 | | p | | | 9 | | | 9 | | Es |
| | | | | P I | | | | | :J 8 | 8 | 8 | 8 | e | a< -, I |
| I E | e I | e 8 | 9 I | 8 | g | | 9 | I g | | g | I | | E | :E i9 |
| | | | | | | | | | | | | | | :i :+ a! |
| 9 E | 8 | | | 9 8 | | | b | I | 9 | | p I | I E | | E. -l F |
| s ,8 E 8 | | | P | | t-r | | | | | | | I | | o o * |
| | f., | | t, !., | | I | | | ! | | i. | | | | {Er |
| I 15 | I 8 | I | 8 8 | 8 | 8 | 9 | 9 a x | | a 8 | | 8 | 9 I I 8 | E | |
| F t l'l | | | I | | | | :J | | | | !, I | :l | | o |
| s E | F | | :J | | | | !, }. | !, E I | | | P | :r | | o o t |
| P 8 '3 | | | :, | | | | | :J I | | | r 4., e | B | P | B= i= PI Eg 3c |
! 6) c E, 2 q an ! ii EE 2Z si r-lri x o { D -o -{ 3 o E o c
;;=E
zz=z
*giE
:;i...z
Fa"'E
BB s.
s==e
BgEl