PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang BUPATI SINTANG,
Berlaku: 1 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 79 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
- bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/ 15/DPRD/2015 tentang Persetujuan terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan perhitungan terpadu atas beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja, untuk itu perlu diatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
+
.
Mengingat
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara ' Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
''
- 7 Ude 'ah 2004 tentang . n«dang-Undang Nomor 15 T: mun b Pemeniksaan, Pengelolaan Dan Tanggung\_ ", Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 1
14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentan€ Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lemba?} Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 200 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara ' Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nv~nm%",[' Tambahan Lembaran Negara Republik Ind · ' ones1a Nomor 4593);
•
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 19);
Mengingat
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
10. Jabatan ...
- Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon Ill pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang. 10.
- Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang. 11.
- I2. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
13. Pejabat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunY Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawa terhadap pekerjaan tertentu.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
17. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai tanggung jawab jabatan berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku.
18. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
19. Jabatan Pelaksana Teknis meliputi PNS yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu.
20. Jabatan Pelaksana Operasional meliputi PNS yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin.
21. Jabatan Pelaksana Administrasi meliputi PNS yang melakukan kegiatan Tata Usaha.
- 22 J b I . ti PNS yang · Jabatan Pelaksana Pelayanan mel1put , guna membantu dan melayani dalam bentuk 1a5@» memenuhi kebutuhan internal maupun ekternal Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliput perencanaan, pelaksa"" penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
26. Petugas Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
27. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik.
28. Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD a., bertindak selaku bendahara umum daerah.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
31. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjitn disingkat Kuasa BUD adalah peijabat yang die.-,, untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. »a
- ahan Menyusun 32. Pejabat Yang Menerima Pelimp 1ar APBD Rancangan APBD an Rancangan Peru""",,to1aan adalah pejabat pada Satuan Kerja Bada\_Ang yang Keuangan an hset paerah Ka6upae" ?[ "~ti mendapat pelimpahan tugas dar APBD melaksanakan tugas menyusun rancanga ,pBD Kabupaten sintang dan rancangan Perub",anaan Kabupaten Sintang serta pengendalian P° APBD Kabupaten Sintang.
- 33 . . Pelimpahan/Kuasa . Pejabat Yang Menerima er da Melaksanakan Anggaran PPKD adalah Pejabat Pa S . Ke gan dan Aset atuan Kerja Badan Pengelolaan euan : ppKD Daerah yang mendapat pelimpahan tugas darl , untuk rnelaksanakan anggaran PPKD Pemennta Kabupaten Sintang.
34. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan sistem akuntans1 dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
35. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan kebijakan dan pengelolaan Aset/barang rnilik daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
36. Analis Produk Hukum Daerah adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang bertugas meneliti menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah. Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
37. Verifikator Rancangan APBD dan Perubahan APBD Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Angga d Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran an 1an . emerintah Kabupaten Smtang.
38. Ve if ·tah Pencairan Dana erifikator Penerbitan Surat Perint e1 »lolaan adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pen~"" ,~ng Kuangan dan hset Daerah Ka6upaten\_ Sin""lap diberi tugas untuk melaksanakan verifikas! :tah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemenn Kabupaten Sintang.
39. Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi ' untuk melaksanakan verifikasi terhadap Kas Daerah 1a Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
40. Verifikator Laporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan da Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untu melaksanakan verifikasi terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
41. Verifikator Penerimaan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
42. Verifikator Belanja PPKD adalah pejabat pada Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan verifikasi terhadap belanja Pemerintah Kabupaten Sintang. Satuan Daerah untuk PPKD
43. Pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
44. Pelaksana Teknis Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
45. Verifikator Produk Hukum Daerah adalah Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah y bertugas melakukan verifkasi terhadap Produkx [it"e' Daerah Pemenntah Kabupaten Sintang.
I
I
J
j
l
!I
I
I
I
I
I
'I
I
I
'
46. Korektor Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang.
47. Korektor Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Sintang.
48. Korektor Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
49. Korektor Laporan Keuangan Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
50. Korektor Penerimaan Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sin tang.
51. Korektor Gaji PNS adalah pegawai pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberikan tugas mengoreksi Gaji PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.
52. Pengelola Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
53. Pengelola Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
54. Korektor Produk Hukum Daerah adalah pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang bertugas mengadministrasi, mengoreksi dan mendokumentas1 Produk Hukum Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
55. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran adalah Pegawal Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang.
56. Petugas Khusus Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas mendata, mengelola, menata dan meny1mpan berkas surat dinas.
57. Korektor Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
58. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
59. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku.
60. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugastugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
61. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
62. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakap\_ 'gasnya berada pada lingkungan era yang memhki resiko tinggi.
63. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesl adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawa Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
64. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawa Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
65. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
66. Daerah terpencil atau terbelakang, adalah daerah/perdesaan atau pulau atau pesisir yang umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman/ perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses jaringan komunikasi dan transportasi.
67. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
68. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
69. Dokter Umum adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
70. Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Smtang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
00106%
71. Dokter Spesialis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jen1s penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
72. Dokter Hewan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikas1 pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan.
73. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 1 adalah PPKD.
74. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 2 adalah Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
75. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 3 meliputi Pengguna Anggaran pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Badan Kepegawaian Daerah, Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pengelola Perbatasan dan Sadan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
76. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 4 meliputi Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
77. Administrator Kelompok 1 meliputi Pejabat Penerima Pelimpahan Pelaksanaan Anggaran PPKD dan Analis Produk Hukum Daerah.
78. Ad . . . . K ala Kan tor Arsip ministrator Kelompok 2 meliputi .epe d dan Perpustakaan Daerah, Kepala Ba an Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Camat di Kecamatan Wilayah 2, Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat ·6 rakil Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perw an · pada Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretar1s Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanan, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
79. Administrator Kelornpok 3 rneliputi Camat di Kecamatan Wilayah 1, Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
80. Administrator Kelompok 4 rneliputi Kuasa BUD , Pejabat Yang Menerirna Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD , Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah.
81. Administrator Kelompok 5 meliputi Sekretaris Badan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan. Pertamanan dan Pe madam Kebakaran, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan ' ' . Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretar1s Kecarnatan Wilayah 2.
82. Administrator Kelompok 6 meliputi Sekretaris Kecamatan Wilayah 1, Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Sadan Satuan Polisi Parnong Praja, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
83. Pengawas Kelompok 1 meliputi Verifikator Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Verifikator Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah, Verifikator Laporan Keuangan Daerah, Verifikator Penerimaan Daerah, Verifikator Belanja PPKD Pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah, Pelaksana Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah, dan Verifikator Produk Hukum Daerah.
84. : rah, Kepala Sub Pengawas Kelompok 2 meliputi Lure » de Aset Bagian pada Badan Pengeloiaan Keuanga",\_,jg sub Daerah, Kepala Seksi Kecamatan Wilayah 2, F",,abat Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/ "l ,, Penatausahaan Keuangan pada Inspektorat, Sekretan1a . Umum Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan mr. B D ah m � adan Perencanaan Pembangunan laer ., . K . K h tan, Dinas ehutanan dan Perkebunan, Dinas .eseluar » Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindust3" Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Meneng » Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, . · . · Dinas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigras1, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pe madam Kebakaran, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pernberdayaan Perempuan, Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dan Rumah Sakit Umurn Daerah.
85. Pengawas Kelompok 3 rneliputi Kepala Seksi Kecamatan Wilayah 1, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/ Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Sadan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu, Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Sadan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
86. Pengawas Kelompok 4 meliputi Kepala Sub Bagian/Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan, Sekretaris/Kepala Seksi/Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan dan Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis.
87. Jabatan Fungsional Kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada bidang kesehatan yang bertugas di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
88. Jabatan Fungsional Aparat Pengawasan t li . p . n em Pemerintah meliputi egawai Negeri Sipil yang memili jabatan fungsional tertentu sebagai aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintan g.
89. Jabatan ...
f
'
- 89 J . . 1· uti Pegawai . labatan Fungsional Tertentu Lainnya mel1p Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
90. Kecamatan Wilayah 1 adalah Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak.
91. Kecamatan Wilayah 2 adalah Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
92. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS dan diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta setelah memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Sintang.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), hanya dapat menerima 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 4

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dal Pasal 2 ayat (1) bagi masing-masing jenis, diberikan berdasarkan st~ maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang men,~" bagian kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini. (an
- (2) Daftar Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Daftar ...
l
I
�
i'
- 3) Daftar Jabatan Fun · . s· -1 t rcantum dalam ( . gsional Umum Pegawai Negeri ipil te Lampiuran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat 1ni.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l), diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang masih aktif bekerja, tidak termasuk PNS yang sedang tugas belajar, pejabat yang bebas tugas dan cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas di luar Pemerintah Kabupaten Sintang tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (3) PNS di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, diberikan Tambahan Penghasilan selama yang bersangkutan tidak mendapat Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah asalnya.
- (4) Pegawai yang berstatus CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sejak penempatan yang bersangkutan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (5) Terhadap Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap harinya. yang dapat PNS dipotong
- (2) PNS yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 15 (lima belas) hari atau lebih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan bulan berikutnya tidak dibayarkan.
- (3) Absensi masuk kerja PNS bulan sebelumnya menjadi dasar perhitungan dan pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS.
- (4) Format absensi masuk kerja PNS sesuai dengan format absensi yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Kepala SKPD/Unit kerja membuat dan bertanggung jawab terhadap rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir pada bulan sebelumnya sebagai dasar pengajuan pembayaran.
PNS •.
- 6 PNS yang melaksanakan perjalanan dinas atau tdak masuk kerja d°"" memberikan keterangan atau menjalankan tugas luar atas perintah 8 atasannya tetap diberikan tambahan penghasilan secara penuh.
- M k ·s · he ilan oleh (7) lean1sme pengajuan pembayaran tambahan penghas1 bendahara pengeluaran SKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (8) Format rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama yang bertugas sebagai Guru di Wilayah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan besaran adalah selisih antara besaran uang lauk pauk ditambah dengan besaran uang kehormatan atas biaya APBN dengan besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, dengan besaran adalah selisih antara besaran uang makan atas biaya APBN dengan besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Para Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, tetap diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan struktural eselon llla.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (I) Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Smtang mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan ini mu!]P5Ia maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama tan/atau ertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Diundangkan di Sintang pada tanggal 1 7 Desem ber 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 79
- 001071
t
'
l
.
'·
1
we'
--
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
79 TAHUN 2015
TANGGAL: 17 DESEMBER 2015
1N BAGI PEGAWAI TENTANG: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASl � EN SINTANG NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPA TAHUN ANGGARAN 2016
!
DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINT AH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
| URALAN | HARGA SATUAN (Rp) 3 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| r% rt JABATAN STRUKTURAL | |
| A SEKRETARIS DAERAH | 10.000.000,00 |
| 8. PIMPINAN TINGGI PRATAMA | |
| a). Kelompok 1 | 4.430.000,00 |
| b). Kelompok 2 | 4.360.000,00 |
| c). Kelompok 3 | 3.570.000.00 |
| d). Kelompok 4 | 3.390.000,00 |
| c. ADMINISTRA TOR | |
| a). Direktur RSUO | 6.000.000.00 |
| b). Kelompok1 | 3.240.000,00 |
| c). Kelompok 2 | 2.890.000.00 |
| d). Kelompok 3 | 2.700.000.00 |
| e). Kelompok 4 | 2.670.000,00 |
| f). Kelompok 5 | 2.460.000,00 |
| g). Kelompok 6 | 2.360.000,00 |
| D. PENGAWAS | --- |
| a). Kelompok1 | 2.180.000,00 |
| b). Kelompok 2 | 1.970.000,00 |
| c). Kelompok 3 | 1.720.000,00 |
| d). Kelompok 4 | 1.630.000,00 |
| JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | --- - - |
| A JABATANFUNGSIONALKESEHATAN a). Dokter Umum | - |
| - Dokter Umum lnstalasi Gawat Darurat RSUD --------· | 5.250.000,00 |
| - Dokter Umum Non instalasi Gawat Darrat RSUD 1 | 5.000.000,00 |
| - Dokter Umum DinasKesehatan Wiayah | 4.250.000,00 |
| - Dokter Umum Dinas Kesehatan Wilayah2 | 4.000.000,00 |
| b). Dokter Gigi RSUD -·------ | - |
| - Dokter Gigi RSUD | 5.000 000,00 -- |
| - Dokter Gigi Dinas Kesehatan Wiayah 1_ -- | 4.250.000,00 |
| - Dokter Gigi Dinas KesehatanWilayah2_ - ---------- | 4.000.000,00 |
| c). Dokter Spesialis Medik Dasar RSUD RSUD | 18.000.000,00 |
| d). Dokter Spesialis Penunjang Medik - - | 16.500 000,00 |
| e). DokterHewan . | 1.800.000,00 |
| ). Ahli Utama --- | 2.430.000,00 - |
| g). Ahli Madya -- | -- - - 2.280.000,00 |
| h). Ahli Muda ). Ahli Pertama | --2.140.000,00 |
| j). Terampil Penyelia | -2.030.000,00 2.010.000,00 -- |
| k). Terampil Pelaksana Lanjutan | --1.930.000.00 |
| I). Terampil Pelaksana FUNGSIONAL APARA T PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH | --+-1.790.000,00 |
| B. JABATAN | - --- |
| a). Ahli Utama | +-2.010.000,00 |
| b). Ahli Madya | 1. 790.000,00 |
| c). Ahli Muda | 1.550.000,00 |
| d). Ahli Pertama | 1.420.000,00 |
| e). Terampil Penyelia f). Teramoil Pelaksana Lanjutan | 1.235.000,00 |
| g). Teramoil Pelaksana | 1.145.000,00 |
| | 1.000.000,00 |
-
C. JABATAN.
-
l
•
'a,... h BLAY
| z...5r lj L, + ? ['+e. us#N FuNGSioN TERTENT~LY~4.930.000.00 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1a). Ahli Utama | |
| | +745000,00 |
| t b). Ahli Madya :=------------· Lt c). Ahli Muda | 4470.000,00 ···----- - .l |
| 1 ). Ahli Pertama | 00000 4375L J |
| t e). Terampil | -4190.000.00 Penyoia--1.100.000,00 |
| 1. Terampil Pelaksana Lanjutan | |
| T g). TerampilPelaksana_.-.915.000.,00 | .-950.000.00 |
| 1 h). TerampilPemula | ] -.- |
| i). Kepala Sekolah SD/MI/SMP/MTS/SMAI SMK/Instruktur LK | !_98_o_.ooo_1 |
| | 775.000,00 |
| 1 -KecamatanWilayah1f | |
| . | 925.000,00 |
| amaw,jag______,, ]" j). Wakil Kepala Sekolah SD/MI/SMPI/MTS/SMA/ SMK/InstrukturLK | |
| .a} | 730.000.00 |
| ] - Kecamatan Wiayah 2 | insii |
| ). Guru SD/MI/SMPIMTS/SMAW | 6so.000,00 |
| SMKWinstruktrLK] - KecamatanWiayah1 | |
| ] • %camnatanwilayah2 | 825.000,00 |
| I zz.it]zme:l | |
| - Kecamatan Wilayah1 2 | |
| - Kecamatan Wilavah | 925.000,00 |
| 3. JABATAN FUNGSIONAL UMUM | |
| A JABATAN PELAKSANA TEKNIS | |
| a). | 1.530.000,00 Kelompok!]432000,00 |
| b). Kelompok2 | |
| c). Kelompok 3 | 1.270.000,00 |
| d). Kelompok 4 | 1 250 000 00 !""" |
| e). Bendahara Pembantu Pada Dinas Pendidikan | |
| Wilayah2 | 650.000,00 |
| Kecamatan | |
| ---Et,_]i I In. %omMinoan Barangpada CabangDinas & Sekola ] | ea% |
| ] ecamatanWilayah!l | 675.000,00 |
| - KecamatanWilayahl | g75000,00 } |
| l lg. MATAN PELAKSANA OPERASiONAL | - |
| K-:-e_lom,Npo _ �� k ..?.! 1 | 1.210.000,00 |
| 1---.--a= · ,.__ b). Kelompok 2 | oo |
| __ -_-_- I_ c) Kelompok3 | 955.000,00 |
| � -:--=- � - � - � - � -;;,;,-,-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Jez]ks | --r, |
| a). Kelompok1 | |
| � -L- ����� b). | -------------------,__ 825.000,00 |
| Kelompok2pod c). Kelompok | l55000,00 |
| d).Stat/PenjagaSek0lah}_ | _] |
| - Kecamatan Wilayah 1 | 600.000,00 |
| - Kecamatan Wiayah2 | 740.000,00 |
| f lo. AsAuvFeuAsANA PEu~YAN!'__~, | |
| a). Ayudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua t± | 1.500.000,00 |
| {zz.a | 1.100.000,00 |
| | 700.000,00 |
| h L·" | 675.000,00 |
| JABATAN LAINNYA | . |
| (uLP) BARANG/JASA ,A UNIT LA YANAN PENGADAAN( ~ mas s,, | - -·- -·- - - - --- |
| I | 4.000.000,00 ·----------- |
| b). Sekretaris ULP | 3.750.000,00 .---- |
| ]])Anggota KelompokKerjaULP | 3.250.000,00 |
| II ---r- ----... | |
I
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: 79 TAHUN 2015
TANGGAL : 17 DESEMBER 2015
a.
TENTANG : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAl NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
DAFT AR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL
| NO | URAIAN |
|---------|---------------------------------------------|
| 1. | ADIKARA SIARAN (AS) |
| 2. | ADMINISTRATOR KESEHATAN |
| 3. | AGEN |
| 4. | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN |
| 5. | ANALIS KEBIJAKAN |
| 6. | ANALIS KEPEGAWAIAN |
| 7. | ANDALAN SIARAN (AS) |
| 8. | APOTEKER |
| 9. | ARSIPARIS |
| 10. | ASISTEN APOTEKER |
| 11. | ASSESOR |
| 12. | AUDITOR |
| 13. | AUDITOR KEPEGAWAIAN |
| 14. | BIDAN |
| 15. | DIPLOMAT |
| 16. | DOTER |
| 17. | DOTER GIGI ----·-- |
| 18. | DOKTER PENDIDIK KLINIS ·- |
| 19. | DOSEN |
| 20. | - ---- EPIDEMOLOGI KESEHATAN - |
| 21. | ENTOMOLOGKESEHATAN - . ---- -- --- - ---- |
| 22. | FISIOTERAPIS - - ---- |
| 23. | FISIKAWAN MEDIS - -· |
| 24. | GURU --- |
| 25. | INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN GAS BUMI - -· |
| 26. | INSPEKTUR MINYAK DAN INSPEKTURTAMBANG ---- |
| 27. | INSTRUKTUR - -- ·- - - |
| 28. | - ----- - ----- |
| 29. | JAKSA ----- |
| 30. | KATALOGER . |
| 31. 32. | MEDIK VETERINER MEDIATOR HUBUNGANINDUSTRIAL |
| 33. | NUTRISIONIS |
| 34. 35. | OKUPASI TERAPIS OPERATOR TRANSMISI SANDI |
| 36. | ORTOTIS PROSTETIS |
| 37. | PAMONG PELAJAR |
| 39. | PARAMEDIK VETERINER |
| 38. | PAMONG BUDAYA |
| | PEKERJA SOSIAL |
| 40. | PEMERIKSA |
| 41. | PEMERIKSA BEA |
| 42. | DAN CUKAI |
| 43. | PEMERIKSA MEREK |
| 44. 45. | PEMERIKSA PAJAK PEMERIKSA PATEN |
| | PENATA RUANG |
| 46. 47. | PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN |
| 48. | PENILIK |
| 49. | PENELITE |
| 50. | PENERA |
51. PENERJEM~, n1075
�
-
I
l
1076
| NO | URAIAN | I' |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 51. | PENERJEMAH | -- - |
| 52 | PENGAMAT GUNUNG | ----· |
| 53. | PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | APl ---- |
| 54. | PENGANTAR | KER.J4 - |
| 55. | PENGAWAS BENIH | |
| 56. | PENGAWAS BIBIT | TANAMAN |
| 57. | PENGAWAS FARMASI | TERNAK |
| 58. | PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN | DAN MAKANAN |
| 59. | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| 60. | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN | --- |
| 61. | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | |
| 62. | PENGAW A SMUTU PAKAN | |
| 63. | PENGAWAS PERIKANAN | |
| 64. | PENGAWAS | |
| 65. | PENGAWAS RADIASI | PEMERINTAHAN |
| 66. | PENG4WASSEKOLAH | |
| 67. | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | |
| 68. | PENGENDALI EKOSISTEMHUTAN | |
| 69. | PENGENDALI FREKUENSI RADIO | |
| 70. | PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT | |
| 71. | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | IKAN |
| 72. | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | |
| 73. | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | |
| 74. 75. | PENGHULU | |
| 76. | PENGUJI MUTU BARANG | PENGU.JI KENDARAAN BERMOTOR |
| 77. | PENYELIDIK BUMI | |
| 78. | PENYULUHAGAMA - | |
| 79. | PENYULUH KEHUTANAN | |
| 80. | PENYULUH KELUARGA | - BERENCANA |
| 81. | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERINDUSTRIAN | DAN |
| 82. | PENYULUH | PERDAGANGAN |
| 83. 84. | PENYULUHPAJAK | PERTANIAN |
| | PENYULUH | |
| 85. | PENYULUH SOSIAL | -. |
| 86. 87. | PENYULUH PERIKANAN PERANCANG PERATURAN | - PERUNDANG-UNDANGAN - |
| 88. | PERAWAT | -------- |
| 89. | PERAWAT GIGI | - -- |
| 90. | PEREKAM MEDIS | -- - -- ·-- - |
| 91. | PEREKAYASA | ·- -- -- ------ . - - |
| 92. | PERENCANA | -- |
| 93. | POLISI KEHUTANAN | - - - |
| 94. | PUSTAKAWAN ..--. | .. - |
| 95. | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | . - ----- |
| 96. | PRANATA KOMPUTER -- KESEHATAN | -------- -- -- |
| 97. | PRANAT ALABORATORIUM | ----- |
| 98. | PRANATA NUKLIR | - -- -- --- |
| 99. | PRANATA LABORATORIUMPENDIDIKAN PSIKOLOGiS KILNIS | ---- - -- - ---- .. |
| 100. 101. | RADIOGRAFER | ------- --- --·-- - -- |
| | | ------ - ---- -- |
| 102. | REFRAKSIONIS OPTISIEN ---- SANDIMAN | - |
| 103. | | - - |
| 104. 105. | SANITARIAN | --- |
| | SURVEYOR PEMETAAN | --- ---- ---- |
| 106. | STATISTISI | ------ |
| 107. | TEKNISI TEKNISI GIGI | ELEKROMEDIS |
| 108. | TEKNIK JALAN DAN | ---- . |
| 109. | | JEMBATAN PENGAIRAN |
| 110. | TEKNIK | ---- |
| | TEKNISI | |
| | | ··-- - |
| 111. | | PENERBANGAN |
..
.j
| NO | NO | NO |
|------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 112 | URAIAN | LL |
| 113. | TEKNIST PNELTAN DAN PEREKMYASAAN PENYEA - | |
| 114. | TEKIK TAN LINGKUNGAN TEKNISISIA4N --- | |
| 115. | TA TA BA | |
| ' 116. | TEKNIK NGUNAN DAN PERUMAAN TEKNISITRANSFUSI - | - |
| 117. | DARA TERAPIS WICAA -;---- -- | |
| 118. ' | WIDYAISwARA4 | - |
| Sumbe r.: Prof Jabatan | Fun | -- |
| ·- p | ·- p | ·- p |
'77
{TANG, ;
gsional ?NS, Direktorat Jabatan Karie Sumbe r Badan Kepegagaian Negara 2012 r.: Prof Jabatan Fun p
�
\_AuPIRAN III
PERATURAN BUPAT suNrANo
NOMOR
- 79 TAHUN 2015
TANGGAL
- 17 DESEMBER 2015
TENTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
(()107 8
DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL
| URALAN | KTERANGAN |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 |
| JABATAN PELAKSANA TEKNIS | |
| a. Kelompok f | |
| 1 ). Korektor RAPBD, DPA, DPPA 2). Korektor Penerbitan SP2D | --- SKPD: - ··-- 1. BPKAD 2. Bagan Hokum Setda -- ---· ···- -·-- - - - --- . -· . ---·- -- -- ---- ----- ·-- - . - - -- -- - -· ---- -- -· ----- - ---- . SKPD: -- 1. Sekretarial Daerah - - 2. Sekretariat DPRD --- 3. Dinas PU -- ---- 4. Bappeda -- -- --- 5. Dishutbun ---·- 6. Dinas Kesehatan --- 7. Disdikbud - -- -· 8. Dispenindagkop ---- 9. Dishubkominfo 10. Dinsosnakertrans 11. Dinas Pertanian 12. Dispenda 13. Disdukcapil > 14. Inspektorat - 15. DKPPK / 16. BKD . |
| 3) Korektor Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah | |
| 4). Korektor Laporan Keuangan Daerah | |
| 5). Korektor Penerimaan Daerah | |
| 6). Korektor Gaji PNS | |
| 7). Pengelola Teknis Perencanaan dan Pengendalian Asetl | |
| Barang Daerah -- - | . |
| 8). Pengelola Penatausahaan an Penghapusan Asevvearang_ | |
| aerah | |
| 9). -- --- | |
| Korektor Produk Hukum . - .• ------ | |
| b. Kelompok 2 -- -- | |
| 1). Bendahara Pengeluaran | |
| 2). Bendahara Penerimaan ----- - --- | |
| 3) BenaharaPengeluaran Pembantu - ----- | |
| 4). Bendahara Penerimaan Pembantu - - -·-- -- -------- | |
| 5). AdministratorNerifikator SIAK | |
| | 17. BKBPP |
| | 18. BPP |
| | 19. BP4K2P |
| | 20. RSUD |
| | 21. BPKAD |
| C. Kelompok 3 | |
| 1). Bendahara Pengeluaran | SKPD: |
| 2). Bendahara Penerimaan | 1. Dispora & Ekonomi Kreatf |
| 3). Bendahara Pengeluaran Pembantu | 2. 8adan Satpol PP |
| 4). Bendahara Penerimaan Pembantu | 3. Dinas Pertamben |
| 5). Penyidik PNS | 4. BLH |
| 6). Analis Laboratorium | 5. BPMPD |
| 7). Analis Lingkungan Hidup | 6. BPMPTSp |
| 8). Penyuluh Kesehatan | 7. Kantor Arpusda |
| 9). Petuas Surveilens | 8. BPBD |
| 10). Pengelola Imunisasl | 9. Kantor Kesbangpol |
| 11). Pengelola Gudang Obat | 10. Kelurahan |
| 12). Analis Hukum Kesehatan | 11. Kecamatan Wilayah 1& 2 |
| | 13. Puskesmas wiayah1& |
15). Pembantu ...
\_
ems.wi t 0 n7 9
9. l Dishubkominfo ll
BKD
19. 8P4p
[
| | URAIAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r pa=sail..'1 ['} 15j Pembantu Bendahara Pengeluaran [sKPD:.-. | |
| | 5. DishutbunJ] as esehala" ll ngikbud l l 9. Dishubkominfoll 10. Dinsosnakertrans Pertanian 14. Inspekt0rat 16. BKD ll |
| Kelompok 4 1). PembantuBendaharaPengeluaran .-- | |
| [l i6). ]l ii senaha Psi~iaz;'7es | PembantuBendaharaPenerimaa] 4 sekretariatDae1a! laseetar at 0PR9 Dias PU j |
| ]1 18). Pengurus/Penyimpan Barana | 3. |
| I j r,kiss~u~.,,"" | l~sodsI |
| Lt 20). Kepala Pelabuhan/Terminal s:rzewwrewuww | |
| ylzf la p | |
| ] -'! ']= | |
| ] ls, m%emindagkop | |
| I] J] l, nyea | |
| g] 14 pigpendal] | |
| J1 14 psdukcapll[ | |
| } lq£ pPPK_ | |
| 1 | gyBPP |
| | 18. BPP |
| J }l4o | pp4p |
| | lQ,&buL) |
| J l [ | |
| | 21. BPKAD |
| d. | |
| | [ SKPD: |
| 2). Pembantu BendaharaPenerimaan l 1 3) Pengurus/Penyimpan Barang - | 1. Dispora & Ekonomi Kreatif ' 2. Badan SatpolPP |
| I ).PenyuluhKesehatan | 3. Dinas Pertamben 4. BLH |
| ?)_FetugasSurveilens | -5. BPMPD |
| I ').Pengelolalmunisasi | 6. BPMPTSP |
| ?) Pen gelolaGudangObat- | 7. Kantor Arpusda |
| 8). Analis Hukum Kesehatan ------------- | 8. BPBD |
| 9). • | 9. Kantor Kesbangpol |
| t--+--------------------·--- | 10. Kelurahan 1 |
| ------ | Ill.KecamatanWilayah |
| l | &2 13. Puskesmas Wilayah |
| ------ - - t---t---------------------- | 1&2 - ' |
| - - -•---·-· - - -· . -- 2 JABATAN PELAKSANA OPERASIONAL | |
| -,a.Kelompok 1 ----- | -- -- - SKPD: |
| I l). Pengelola Operator AplikasiK o mputer (Terprogram secara l daringa0) ...·-,2.SekretariatDPRD 2). Satuan PetugasPemadamKebaka"a ] | 1. Sekretariat Daerah 3. Dinas PU ----- |
| 3). Satuan Polisi Pamong Praja | 4. Bappeda |
| 4). | 5. |
| Patroli Pengawal 5). Voreder | Dishutbun 6. Dinas Kesehatan |
| 6). Satpam | 7. Disdikbud |
| Tata Boga | ,8. |
| I 7. 8). Petugas Khusus Kearsipan --- | 9. Dishubkominto |
| Petugas | Disperindagkop ,10. Dinsosnakertrans |
| 9). ) | |
| | 12 Dispenda |
| ]'lDinasPertanian | |
| [ l4 psulkeaj | |
| } ]le lspektores[ | |
| | 16.BKp |
| 1[boDKPp[ | |
| tj liiI | |
| | 19.8P4p[ |
| - - | |
| | ]loBp]] |
| | 1 |
­
| -rt URAIAN � | KETER~NGAN n t I K • 90 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 J.. | 3 |
| L - - ---- | 20. RSUD --- 21. BPKAD - |
| ,___.. . - | 22.8aan satoolPP -- - |
| ­­­­ 'j Kelompok 2 -- | ---- ---- |
| ­­­­ [... � 1). Pengelola Operator Aplikasi Komputer secara | SKPD: -----.- |
| (Terprogram L- Jarinaan) -- L | 1. Dispora & EkKonomi Kreatif_ |
| 2 Satuan Polisi Pamong Praia - | 2. Dinas Pertamben -- |
| 3» Satpam , | 3. BLH |
| 4). Petuaas SSB | 4. BPMPD - |
| - 5). Petugas Tata 866% | 5. BPMPTSP - |
| - 6). PenjagaSekolah | ,6. Kantor Arpusda |
| - 7 Korektor SPJ Bantuan Keuangan Desa � | 7. BPBD |
| 8). Op rator/Admin Aplikasi E­KTP | 8. Kantor Kesbang9pol |
| 9). Petugas Khusus Kearsipan | 9. Kelurahan |
| 10». | 10. Kecamatan Wilayah2 Cabang |
| | 11. Sekolah Wilayah2 |
| c. Kelompok 3 Aplikasi Komputer (Terproaram secara | |
| | 12. Puskesmas Wilayah 2 |
| n Pengelola Operator | SKPD: 1. Kecamatan Wilayah 1 |
| 2. Saluan Polisi Pamona Praia | 2. Cabang Sekolah Wilayah 1 |
| 31. Satpam | 3. Puskesmas Wilayah 1 |
| 4). Petugas SSB | |
| 5). Petugas Tata boga | |
| 6). Korektor SPJ BantuanKeuangan Desa n Operator/Admin E­KTP | |
| Aplikasi 8). Petuqas Khusus Kearsipan | |
| 3. JABATAN PELAKSANA ADMINISTRASI a. Kelompok 1 | SKPD: - ------ -- |
| n. | 1. Sekretariat Daerah |
| Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan | 2. Sekretariat DPRD |
| z. • | 3. Dinas PU |
| | 4. Bappeda |
| | 5. Dishutbun |
| | 6. Dinas Kesehatan - - |
| | 7. Disdikbud |
| | 8. Disperindaglkop |
| | 9. Dishubkominfo - |
| | 10. Dinsosnakertrans |
| ·- | 11. Dinas Pertanian |
| | 12. Dispenda - |
| ­ | 13. Disdukcapil - - . |
| | 14. Inspektorat ­ ·­ |
| ---- | ·--- 15. DKPPK ·-- 16. BKO ---- |
| ---------- | --- 17. BK8PP --- - - ---- ·­­ --- |
| ­· -- ­­­· ·­ ---- | 18. BPP 19. BP4K2P -- |
| ­ ··----- | 20. RSUD ----- |
| --- . ­ ­ | 21. 8PKAD |
| - | 22. Kecamatan Wilayah 2 |
| b. Kelomook 2 | |
| h... | --- |
| - 1). StafPeiabat Penatausahaan Keuangan - .. | -- ­ SKPD: -- . --- & Ekonomi |
| • 2. • | 1.Dispora Kreatf 2. Dinas Pertamben |
| | 3. Badan Satpol pp |
| I--. | |
| | 4.BL4 --- - - |
| 1-... | |
| ­­ • | |
5. BPMPD.
I
I
I
,,,.
�
9.
t
Dishubkominfo.
| 29,­ L' | KTERNGAN''' |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URALAN 2 [L L ,---- ,-- L --- ,-- --- � ] � i-- C � 3). Fungsional Umum | 3 5. BPMPD -- s. BPMPTSP --- -- 7. Kantor Arpusda 8. BP8D 9. Kantor Kesbangpol - 10. Kelurahan -- 11. Kecamatan Wilayah 1 --- --··· -------- SKPD: -_--- 1. Cabang Sekolah Wilayah 2 2. Puskesmas Wilayah 2Z --- 3. Kecamatan Wilayah 2 - - . ---- SKPD: 1. SekretariatDaerah -· - 2. Sekretariat DPRD ----- 3. Dinas PU ----- 4. Bappeda - 5. Dishutbun 6. Dinas Ke sehatan 7. Dsikbud 8. Disperindagkop 9. Dishubkominfo ---- 10. Dinsosnakertrans 11. Dinas Pertanian 12. Dispenda 13. Disdukcapi 14. Inspektorat - 15. DKPPK 16. 8KD 17. BK8PP 18. BPP 19. BP4K2P 20. RSUD - 21. BPKAD 22. Dispora & Ekonomi Kreatif 23. Dinas Pertamben 24. Badan Satpol PP 25. BLH 26. BPMPD 27. BPMPTSP . - . --- 28. Kantor Arpusda 29. BPBD - - .. 30. KantorK e sbangpol 31. Kelurahan 32. Kecamatan Wilayah 1 33. CabangSelolahwWiayah 1 34. Puskesmas Wilayah 1 SKPD: --- 1. Sekretariat Daerah |
| (stat) � 4). ') r Kelompok 3 c. 1). Fungsional Umum (stan 2). • | |
| 4. JABATAN PELAKSANA PELAYANAN Kelompok 1 I. 1). Sopir 2) Motoris 3) Sekretaris Dess 4).' � - | . - 2. Sekretariat DPRD -- --------- 3. Dinas PU 4. Bappeda ·--- 5. 0shuttuon .. |
-
| "jjo" URALAN vr | KERNG~N TL' |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| | ', 3 |
| | 9. Dishubkominfo |
| | 10. Dinsosnakertrans |
| | 11. Dinas Pertanian |
| | 12. Dispenda |
| | 13. Disdukcapi |
| | 14. Inspektorat |
| | 15. DKPPK |
| | 16. BKD |
| | 17. BKBPP |
| | 18. BPP |
| | 19. BP4K2P |
| | 20. RSUD |
| | 21. BPKAD |
| | - 22. Dispora & Ekonomi Kreatif |
| | 23. Dinas Pertamben |
| | --- 24.Badan Satpol PP |
| | - 25. BLH -- --------· |
| | 26. BPMPD --- . |
| | - 27. BPMPTSP - - |
| | 28. Kantor Arpusda - |
| | -- ----- 29. BPBD ----- --- 30. Kantor Kesbangpol |
| | - ------- -- 31. Kelurahan |
| | - --· 32. Kecamatan Wilayah 2 |
| | - - - 33. Cabang Sekolah Wilayah 2 - |
| | 34. Puskesmas Wilayah 2 |
| | --- - -· SKPD: |
| | - 1. Kecamatan Wilayah 1 |
| | 2. Cabang Sekolah Wilayah 1 --- |
| | 3. Puskesmas Wilayah 1 |
| | - |
- ) Apabila ada Jabatan Pelaksana yang belum terakomodir, agar menyesuai k an Rumpun batan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 20; ,
Keterangan.:
(AMPIRAN IV
: PERATURAN BUPATT SINTANG
NOMOR
:
79 TAHUN 2015
TANGGAL : 17 DESEMBER 2015 BAGI TENTANG: TAMBAHAN PENGHASILAN JNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKU PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TANHUN ANGGARAN 2016.
REKAPITULASI DAFTAR TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
SKPD/UNIT KERJA BULAN
.
··························
.
··························
| NO | NAMA, NIP DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG PNS | URAIAN JABATAN | WILAYAH/ KECAMATAN | JUMLAH HARI TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sintang,
2016
Kepala SKPD/Unit Kerja
Ttd/cap stempel
(nama) (pangkat)
(NIP)
Cara Pengisian Formulir :
- I. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi nama, NIP dan pangkat/ golongan ruang PNS yang tidak masuk kantor dalam bulan dimaksud;
3. Kolom 3 diisi uraian jabatan PNS (misalnya Pengguna Anggaran, Bendaha Pengeluaran, Kepala Sekolah, bidan, dll; ' ura
4. Kolom 4 diisi wilayah/kecamatan dimana PNS tersebut bertugas;
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah hari tide masuk kerja PNS dalam bulan dimaksud;