PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor G Tahun 2014
Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SlnJBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR G, TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
a.
- bahwa lingkungan hidup harus dimanfaatkan secara bijak serta dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup manusia saat ini dan masa mendatang dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan melalui pengembangan teknologi dan pemikiran yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan merupakan komponen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Situbondo yang disebabkan oleh perilaku masyarakat dan/ atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang cenderung kurang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa guna menjamin kepastian hukum kepada setiap orang yang berada di Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu diadakan pengaturan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
\
2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi ,Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia Nornor 19 Tahun 1950, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagairnancl tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tuhun 1965 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahun Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanc:i tclah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor SY, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Pcraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 1999 tcntang Pcngclolcwn Limbah Bahan Berbahaya dan Bcracun (Lcmb,uc.111 Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3815) scbagaimana telah beberapa kali diubah, t.erakhir dcngan Peraluran Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 lentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tcntang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Pemcrintah Nomor 19 Tahun 1999 ten tang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816 Tahun 1999);
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintaha n Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
9. Peraturan Pcmerintah Nomor 27 tahun 2012 tcntang Izin Lingkungan;
10. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pcngelolaan Keuangan Daerah sc bagaimana tclah diubah terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah;
11. Pcraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau La han;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidtip Nomor 12 Tah un 2010 ten tang Pelaksanaan Pengendalian · Pencemaran Udara di Daerah;
14. Pcraturan Mcnteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2011 ten tang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Dacrah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Mentcri Dalarn Ncgeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah { Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2};
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten \_ Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAl{ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan
BUPATI SITUBONDO
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan dilaksanakcm bcrdasarkan asas: lingkungan hidup
- a. tanggung jawab;
- b. kclcstarian dan keberlanjutan;
- c. kcserasian dan kcscimbangan;
- d. kctcrpaduan;
- e. kepastian;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
10. Jkecermatan;
- k. kcanckarngaman hayati;
- I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana kcadaan scmula);
- m. partisipatif;
- n. kcarifan lokal lingkungan hidup;
- o. tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
- p. otonomi dacrah;
- q. dcmokrasi;
- r. pcnghormatan terhadap HAM;
- s. pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
- t. cfisicnsi dan efektifitas.
BAB I - Pasal 1
Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
- a. melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelcstarian ekosistem;
- d. mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
- c. mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini dan gcncrasi masa depan;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manus1a;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
BAB I - Pasal 1
Pasal 4

Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pcngawasan;dan
- f. pencgakan hukum.
BAB IV - PEMANFAATAN Pasal 7
Pasal 10

- (1) Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air wajib untuk memiliki sistem pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang ditetapkan.
- (2) Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
- (3) Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
- (1) Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan pencemaran pada:
- a. udara ambien di wilayah Kabupaten;
- b. emisi udara dari sumber tidak bergerak dan bergerak;
- c. gangguan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi sumber pencemar udara sebagai acuan dalam melakukan identifikasi sumber pencemar udara di wilayah Kabupatcn.
- (3) Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas, setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1 mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.
- (4) Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau Pemcrintah Provinsi.
- (5) Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan, getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
BAB IV - PEMANFAATAN Pasal 7
Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dari Limbah B3.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
- (3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada pcraturan perundangan.
- (4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
- (5) Bupati limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan B3 dan pcngumpulan limbah sementara B3 skala kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
- (6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4 Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir dan Laut
BAB IV - PEMANFAATAN Pasal 7
Pasal 13

- ( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya sumberdaya pesisir dan laut.
- (2) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan pesisir dan laut dila kukan dengan menerapkan:
- a. baku mutu air laut;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan mangrove;
- d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
- (3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapka n status mutu laut dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan kua litas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan laut.
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
Paragraf 5 dan/ atau Lahan
BAB IV - PEMANFAATAN Pasal 7
Pasal 14

- (I ) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusa kan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan dan / atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya pencemarandan / a tau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kcbakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk mclaksanc1kcln penccgaha n penccmara n dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran hutan dan/ a tau la han melalu i:
- a. peringatan dini;
- b. deteksi dini; dan
- c. pengamatan lapangan.
BAB IV - PEMANFAATAN Pasal 7
Pasal 15

- ( 1) Masyara kat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) h ektar per kepala kelua rga untuk ditanami jcnis varietas lokal wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.
2. {3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
3. {4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6 Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
BAB IV - PEMANFAATAN Pasal 7
Pasal 16

- ( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat kegialan pertambangan bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran arr, pencemara n udara , kerusakan tanah dan kerusakan ckosistem akibal kegialan pertambangan.
- (2) Bupati melaksanakan ketetapan wilayah pertambangan di Kabupaten sesuai peraturan perundangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan melakukan kegiata n pertambangan pertambangan yang telah ditetapkan. usaha dilarang di luar wilayah
- (4) Setiap orang dan/atau pelaku u saha wajib mempcroleh 1zin dari Bupati untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten.
- (5) Sctiap orang dan/atau pclaku usa.ha yang melakukan kegiatan pcrtambangan di wilayah Kabupaten wajib mencrapkan upaya pcngcndalian pcnccmaran dc1n/atau kerusakan lingkungan sesuai dengan baku mutu dan kritcria baku kcrusakan yang ditctapkan olch pcraturan pcrundangan.
Paragraf 7 Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Tanah
Untuk Produksi Biomassa
BAB IV - PEMANFAATAN Pasal 7
Pasal 17

- ( 1) Pcncegahan penccmaran dan/ a tau kerusakan tanah untuk produksi biomassa dimaksudkan untuk penccgahan penccmaran dan atau kerusakan tanah pada kcgiatan pcrtanian,pcrkcbunan dan hutan tanaman.
- (2) Sctiap pcnanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.
- (3) Bupati menctapkan kondisi dan status kerusakan tanah di Kabupalen berdasarkan hasil pcngukuran kriteria baku kerusakan lanah unluk produksi biomassa.
- {4) Kondisi dan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media massa lokal dan/ atau media elektronik dan/ atau papan pengumuman dan/ atau website.
Paragraf 8
Pencegahan Pencemaran dan/ a tau Kerusakan Lingkungan Akibat Berubahan lklim
BAB IV - PEMANFAATAN Pasal 7
Pasal 18

- ( 1) Pcnccgc:ihan lingkungan penccmaran dan/ akibat perubahan atau kerusakan iklim dimaksudkan untuk mcnccgah a tau mcngurangi tcrjadinya penccmaran dan/ a tau kerusakan yang disebabkan faktor pcrubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu, kenaikan muka air laut, badai dan kekeringan.
- (21 Setiap orang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi terjadinya perubahan iklim.
- {3) Pcmerintah Kabupaten menyclcnggaran inventarisasi emisi gas rumah kc1ca di wilayah Kabupaten.
- (4) Pemcrintah Kabupaten wajib berperan aktif dalam upaya pcnurunan emisi gas rumah kaca.
- (5) Penurunan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan mclakukan:
- a. pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK yang rendah;
- b. mcngoptimalkan sumberdaya lahan dan air;
- c. mcngurangi laju deforestasi dan degradasi hutan;
- d. mcningkatkan ruang terbuka hija u untuk penyerapan GRK;
- e. pcningkatan penghcmatan energi;
- f. pcnggunaan bahan bakar bcrsih dan/ atau energi a ltcrnatif tcrbarukan yang ramah lingkungan;
- g. mcningkatkan pengclolaan sampah mclalui program 3R, peningkatan pcngclolaan TPA; dan
7. h . pcningkatan pcrbaikan sanitasi masyarakat.
Bagian Kedua
Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan media lingkungan dan ekosistem
BAB IV - PEMANFAATAN Pasal 7
Pasal 19

- {l) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup di kabupaten sebagaimana dima ksud pada ayat ( 1) dila kukan dengan:
- a. pemberian informasi pcringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b . pcngisolasic1n pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hidup;
- c. pcnghentian s umbcr pcncemaran dan/atau kcrusakan lingkungan hid up; dan/ a tau
- d. cara la in yang scsuai dcngan pcrkcmbangan ilmu pcngetahuan dan tcknologi.
- (3) Pcmcrintah Kabupaten dapat memcrintahkan penanggungjawab usaha dan/ atau kegjatan yang tidak melaksanakan penanggu]angan pencemarnn dan/ atau pcrusakan lingkungan hidup untuk melakukan penanggulangan.
- (4) Pemerintah Kabupa tcn dapal mcnunjuk pihak ketiga un tuk melakukan pcnanggulangan dengan be ban biaya pada pcnanggungjawab usaha dan kegiatan yang mclakuka n pencemaran dan/ a tau perusakan lingkungan hidup.
- (5) Jika dipandang perlu, menggunakan dana pencemaran dan/atau Pemcrintah Kabupaten dapat pen jam.in penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan atas kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.
- (7) Kctcntuan lcbih lanjut mcngcnai tata cara penanggulangan penccmaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dalam Pcraturan Bupati.
- (8) Kctcntuan lcbih lanjut mengenai penggunaan dana pcnJamm pcnanggulangan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pemulihan Lingkungan Hidup
BAB IV - PEMANFAATAN Pasal 7
Pasal 20

- ( 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan / a tau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pcmulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pcnghentian sumber pencemaran clan pembersihan unsur pencemar;
- b. n:mediasi;
- c. rchabilitasi;
- d. rcstorasi; dan/ atau
- c. cam lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pcngctahuan dan tcknologi.
- (3) Pcmcrintah Kabupatcn dapat memcrintahkan pcnanggungjc:1wab usaha dan/atau kcgiatan yang tidak mdaksanakan pemulihan pcnccmaran dan/ a tau perusakan lingkungan hidup untuk melaksanakan pemulihan.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk pihak keiiga untuk melakukan pcmulihan dcngan beban biaya pada pcnanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/ a tau perusakan lingkungan hidup.
- (5) Jika dipandang perlu Pemerintah Kabupaten dapat mcnggunakan dana penjamin pcmulihan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan atas kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayal (3).
- (6) Pemulihan lingkungan hidup atas pencemaran dan / a tau kerusakan lingkungan hid up tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kcgiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/ atau tuntutan pidana.
- (7) Kctcntuan lebih lanjut mcngcnai tata cara pemulihan atas pencemaran da n / atau kcrusakan lingkungan hidup scbagaimcina dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pcraturan Bupati.
- (8) Kctcntuan lebih lanjut mcngenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. (9} Kclentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana pcnjamin pcmulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupali.
BAB VI - PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 21

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup di Kabupaten dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi sumbcr daya alam;
- b. pcncadangan sumber daya alam; dan/ a tau
- c. pclestaria n fungsi atmosfir.
- (2) Sumbcr daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat
6. ( 1) huruf a dan huruf b adalah:
- a. sumbcr daya air;
- b. sumbcr daya hutan;
- c. sumbcr daya pcsisir dan laut; scrta
10. d . surnberdaya kcanckaragaman hayati.
- (3) Konservasi sumbcr daya alam sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) huruf a melipuli kcgiata n:
12. a . perlindungan sumber daya alam;
- b. pengawctan sumber daya alam; dan
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (4) Pencadangan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf b, merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat dikelola dalarn j angka waktu tertentu.
- (5) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. upuya mitigas i dan adaptasi perubahan iklim;
- b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (6) Pcmcrintah Kabupaten mcndorong keterlibatan masyarakat dalam kcgiatan pemeliharaan lingkungan hidup di kabupatcn.
BAB VI - PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 22

- (1) Pe meliharaan s umber daya air mcliputi upaya konscrvasi, pencadangan dan pclcstarian sumber daya air di wilayah Ka bupaten.
- (2) Pemerintah Ka bupaten melakukan pemeliharaan sumberdaya air mclalui:
- a. perlindungan s umber air dan mata air;
- b. pelaksa naan program hcmat air;
- c. p e nga tu ran lentang hak guna air;
- d. pengaturan penggunaan air tanah;
- e. melakukan rekayasa teknis untuk mengurang1 run off air hujan serta mela kukan upaya membuat imbuhan air ta nah;
- f. pemcliharaan kelangsungan fungsi resapan air clan daerah tangkapan air;
- g. pengendalian pemanfaatan sumber air;
10. h . pengisia n air pada s umber a ir;
1. pcngaturan prasarana dan sarana sanitasi;
- J. perlind ungan sumber a rr dala m hubungannya dengan kcgia tan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumbcr air;
- k. pcngcndalian pengolahan tanah di daerah hulu;
1. pengaturan dacrah sempadan sumbcr air; dan/atau m. rehabilitasi hulan dan lahan.
BAB VI - PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 23

- ( 1) Pemelihuraan s umber daya hulan meliputi upaya konservasi, pencadangan dan pelesta rian sumber daya hutan di wilayah Kabupalen yang bertujuan untuk menjaga hula n, kawasan hutan dan lingkungannya, a gar fungsi lindung, fungsi konscrvasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optim al da n lesta ri.
- (2) Upaya pemeliha raan sumber daya huta n dilakukan melalui:
- a . pe nctapan kawasan konservasi hutan diluar kawasa n lindung yang telah diteta pkan pemerintah;
penetapan hutan kota dan taman kota;
- c. pelaksanaan program rehabilitasi, reboisasi dan penghijauan di wilayah Kabupaten.
BAB VI - PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 24

- ( 1) Pemeliharaan sumber day a pesisir dan laut mcliputi upaya konservasi, pencadangan dan pclcstarian sumbcr daya pcsisir dan laut yang mcliputi kawasan hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, kawasan tangkapanikan.
- (2) Pcmcrinlah Kabupatcn dalam upaya pcmcliharaan sumber daya pesisir dan laut dilakukan melalui:
- a. penetapan kawasan pes1sir dan laut tertentu scbagai kawasan konscrvasi untuk:
- 1) ekosistem mangrove;
- 2) ekosisten padang lamun;
- 3) ekosistem terumbu karang;
- 4) kawasan Langkapan ikan;
- 5) kawasan wisata bahari;
- 6) ko.wasan pelabuhan dan perdagangan.
- b. melindungi kearifan lokal dalam masyarakat yang memberikan konstribusi dalam upaya konservasi kawasan pesisir dan laut.
- c. mclakukan upaya pelestarian pesisir dan teknologi dengan me man faa tkan pcrkcmbangan ilmu pcngctahuan. laut dan
- d. mclindungi pembucingan lingkungan. kawasan pcs1sir d&lt;:1n laut limbah yang mclcbih baku dari mutu
BAB VI - PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 25

- (1) Pemelih,1raan kcanekaragaman hayati di wilayah Kabupatcn mcliputi pcmliharaan keankaragaman hayati lokal di lingkup Kabupaten mencakup pcmcliharaan spesies atau sumber daya genetik tumbuhan dan satwa cndemik lokal yang hidup berkembang secara alamiah di wilayah Kabupaten di luar kawasan hutan.
- (2) Upaya pemeliharaan keanekaragaman hayati lokal kabupaten dilakukan melalui :
- a. invcnt:arisasi dan identifikma.i keanekaragaman hayali lokal di wilayah Kabupaten;
- b. mcnctapkan kawasan atau area tertentu sebagai Taman Keanekaragaman Hayati;
- c. penycdiaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah yang dikcrnbangkan untuk tanaman kehati.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 26

- (1) Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten berhak mendapalkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalarn memenuhi hak alas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang yang tinggal mcngajukan usu! dan/ a tau di Kabupaten berhak keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kcgiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk perlindungan dan pengclolaan berperan lingkungan scsuai dcngan pcraturan perundang-undangan. dalam hidup
- (5) Sctiap orang yang tinggal di Kabupatcn berhak melakukan pcngaduan akibat dugaan pcncemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupc.1tcn.
- (6) Kctcntuan lcbih lanjut mengcnai tata cara pcngaduan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dcngan Peraluran Bupati.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 27

Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun · digugat sccara perdata.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 28

Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 29

Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
- a. berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan pengendalian lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
- b. mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang› undangan;
- c. melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;
- d. melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/ atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di daerah;
- c. mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang mcnangani lingkungan hidup;
- f. mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan tepat waktu;
- g. menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di daerah; dan
- h. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditctapkan di daerah.
- ( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
- a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
- b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau mcngguno.kan dan/atau membuang bahan berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau menggunakan dan/atau membuang limbah yang berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan hidup di Kabupaten tanpa izin;
- d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar kecuali telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 15;
- f. melepaskan produk lingkungan hidup rekayasa genetik ke media yang bertcntangan · dcngan peraturan perundang-undangan;
- g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan peraturan pcrundang-undangan;
- h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan, mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 31
Pasal 32

- ( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungun hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
- a. status lingkungan hidup Kabupaten;
- b. peta rawa n lingkungan hidup;
- c. informasi lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup (PPLH);
3. lapora n dan cvaluasi hasil pcmantauan lingkungan;
8. 4 . pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 31
Pasal 33

- ( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air, pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan pa ntai, pertanian dan perencanaan pembangunan Dacrah.
- (2) Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bcrupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 31
Pasal 34

- (1) lnstitusi wajib mclakukan pemu takhiran data informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali seta hun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala s patial dapat dila kukan update le bih dari l (satu) ta hun sckali.
2. {2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan da la m jangka waktu L ertentu.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 31
Pasal 35

- (1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan h idup yang t idak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan Institusi.
- (2) Institusi dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa informcisi publik.
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat berupa:
- a. dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan {AMDAL);
- b. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
- c. Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 31
Pasal 37

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen AM DAL a tau UKL-UPL di Kabupaten wajib memiliki i, dn lingkungan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Izin lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usa ha dan / a tau kegiatan.
3. (3 ) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab atau pemrakarsa usa ha dan / a tau kegiatan bersamaan
- dengan dengan pengajuan penilaian dokumen AMDAL atau pemeriksaan dokumen UKL UPL.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangan bersamaan dengan kcputusan kelayakan lingkungan hidup atau rckomendasi UKl UPL.
- (5) Bupati scsuai clcngan kcwenangannya wajib mcnolak permohonan \_izin lingkungan apabila pcrmohonan izin tidak dilengkapi dcngan dokumcn AMDAL atau UKL UPL.
- (6) Muatan Izin lingkungan mcncakup:
- a. pcrsyaratan dan kcwajiban yang Keputusan Kelayakan Lingkungan Rekomendasi UKL-UPL; dimuat dalam Hidup alau
- b. persyaratan clan kewajiban yang ditetapkan Bupali;
- c. jumlah dan jcnis i::dn PPLH yang harus dipenuhi jika pclaku kegialan dan/ a tau usaha wajib memiliki izin PPLH;clan
- d. berakhirnya izin lingkungan.
- (7) {zin lingkungan berlaku selama usaha dan/ a tau kegiatan tetap berlangsung sepanJang tidak ada perubahan dan tidak dicabut.
- (8) Berakhirnya izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah iz;in lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/ atau kegiatan karena:
- a. bcrakhirnya kegiatan dan/ atau usaha;
- b. dicabutnya izin kcgian dan/ atau usaha;
- c. adanya pcrubahan tcrhadap kcgiatan clan/ a tau usaha, mcncakup pcrubahan kapasitas produksi yang signifikan, perubahan kepcmilikan pcrusahaan, pcrubahan lokasi dan perubahan lainnya yang ditcntukan dalam pcraturan pcrundang-undangan.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 31
Pasal 38

- ( 1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayal ( 1) dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin di Kabupaten mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumcn, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tcrnpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam ha! izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/ atau kegiatan dibatalkan.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/ atau kcgiatan di Kabupaten wajib mcmperbarui izin lingkungan.
Bagian Ketiga lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 31
Pasal 39

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan telah ditetapkan baku mutu lingkungan hidupnya wajib untuk memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- (2) Izin PPLH meliputi :
- a. izin pengumpulan limbah 83;
- b. izin pcmanfaatan limbah B3;
- c. izin pcngolahan limbah 83;
- d. izin operasi pcralatan pcngolahan limbah B3;
- c. izin opcrasi pcnimbunan limbah B3;
- f. izin dumping kc laut;
- g. izin penyimpanan scmcntara limbah B3 di industri atau usaha suatu kcgiatan;
- h. izin pcmbuangan air limbah ke air atau sumber air;
1. izin pcmanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- J. i,dn pcmbuangan emisi.
- (3) Pemerinlah Kabupaten mengeluarkan i2in Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk:
- a. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- b. izin pemanfaalan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- c. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dalam wilayah kabupaten kecuali minyak pelumas/ oli bekas;
- d. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau suat.u usaha/kegiatan.
- (4) Masa berlaku izin PPLH selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mcngacu pada perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
- ( 1) Izin Lingkungan ditcrbitkan oleh Bupati sesuai dcngc1n Kc\\tenanga n nya.
- (2) Surat Kclayakan dokumcn AMDAL dikeluarkan oleh Komisi Penilai AMDAL sesuai kewenangannya.
- (3) Rekomcndasi UKL-UPL dilerbitkan oleh Institusi sesuai dengan kewcnangannya.
- (4) lzin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten ditcrbitkan wajib didasarkan pada rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh lnstitusi.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata laksana penerbitan izin lingkungan dan izin PPLH diatur dalam Peraturan Bupati.
Pcmbiayaan yang dipcrlukan untuk pcrlindungan dan pcngdolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupatcn, dibcbankan pada :
- a. Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Kabupaten; dan
sumbcr lainnya yang sah dan tidak mcngikat.
PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
BAB XII - LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 42

Kegialan pembinaan PPLH meliputi :
sosialisasi;
banluan teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan d. pendidikan lingkungan hidup.
Bagian Kedua Sosialisasi
Paragraf 1 Umum
BAB XII - LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 43

Sosia lisasi PPLH hidup dilaksanakan mclalui kcgia tan:
- a. publikasi sistem inforrnasi;
- b. penyuluhan; dan
- c . konsultasi.
Paragraf 2
Publikasi Sistem lnformasi
BAB XII - LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 44

- ( 1) ln s ti tusi rnenyusun dan menctapkan rencana kebutuhan publikasi informasi Iingkungan hidup, yang mencakup:
- a. rencana kebutuhan publikasi sistem informasi hngkungan hidup;
- b. rcncana kcbutuhan penyuluhan;
- c. rencana a lokasi a nggaran; dan
- d. rencana alokasi sumbcrdaya manusia.
- (2) Publikasi sistem informasi lingkungan hidu p d ilakukan mclalui media yang mudah diakses masyarakat.
Paragraf 3 Penyuluhan
BAB XII - LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 45

- ( 1) Penyuluhan lingkunga n kelompok masyarakat, kcgialan di Kabupaten. hidup dilakukan kepada pelaku usaha dan/ a tau
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipriorilaskan pada wilayah yang memiliki potensi besar ter:jadi pence ma ran dan / a tau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Penyuluhan di\akukan sesuai dengan kebutuhan wilayah.
BAB XII - LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 46

- ( 1) Institusi mengembangkan dan menyusun materi penyuluhan sesuai dengan kondisi lokal, dan kelompok sasaran penyuluhan.
- (2) Ruang lingkup matcri penyuluhan mcnggambarkan:
- a. kondisi lingkungan hidup Kabupaten;
- b. pcrmasalahan lingkungan hidup di wilayah kdompok sasaran;
- c. mckanismc pcrlindungan dan pcngelolaan lingkungan hidup;
- d. hak-hak setiap ornng, masyarakat, tcrmasuk masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. kcbija kan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pcmerintah Kabupatcn dalam bidang lingkungan hidup.
Paragraf 4
Konsultasi
BAB XII - LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 47

lnstitusi memberikan konsultasi penanggungjawab usaha dan/ a tau masyarakat umum. atas permintaan kegiatan dan
Bagian Ketiga Bantuan Teknis
BAB XII - LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 48

- ( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberikan ba.ntuan teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro dan kecil dalam bentuk :
- a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/ a tau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak pcnting pada lingkungan;
- b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan · dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai kemampuan lcnaga dan atau biaya;
- c. sarana dan a tau prasarana pen golahan limbah dan atau emisi untuk kegiatan dan/ at.au usaha mikro kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
- (2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
- (3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan kctentuan tata cara untuk mendapatkan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dcngan peraturan perunda ng-undangan Peraturan Bupati. atau
Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan
BAB XII - LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 49

- (1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenangannya wajib unluk memberika n pendidikan dan/ atau pelatihan kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/ atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan pcrundang-undangan.
- (2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pela tihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da pat berupa pendidikan dan pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan da n pelatihan fungsional sesuai ketentua n perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
BAB XII - LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 50

- (1) Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi, dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak a tas lingkungan hidup yang buik dan sehat.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non formal dan jalur informal.
- (3) Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman t.crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas li ngkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditet.apka n sebagai muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN
Pasal 51

- ( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium lingkungan.
- (2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang› undangan.
- (4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi sesuai kctentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 52

- ( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
- a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
- b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. pcraturan perundang-undangan di bidang pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
- (5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 53

- {1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
- a. pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
- b. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan dan pcngclolaan lingkungan hidup;
- c. bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
- (2) Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan melalui mckanismc keberatan, pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan pcraturan perundang-undangan.
- (3) Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakal.
- (4) Ketcntuan pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara keberatan, saran, dan pengaduan dari masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 54

Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
- c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.
BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 55

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 56

Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak ncgatif tcrhadap lingkungan.
BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 57

- (1) Paksaan Pcmc.:rintah Kabupatcn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa:
- a. pcnghcntian semcntara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. pcnutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi mcnim bulkan pclanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kcgiatan; atau
- g. t.indakan lain yang bertujuan untuk mcnghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
,,,...,.,
- (2) Pengenaan paksaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup di daerah;
- b. dampak yang lebih bcsar dan lebih luas apabila tidak scgcra dihcntikan perusakannya di daerah; dan/atau
- c. kerugian yang lcbih bcsar bagi lingkungan hidup jika tidak scgcra dihcntikan penccmaran dan/ a tau perusakannya di dacrah.
BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 58

- ( l) Pcngenaan sanksi administralif yang dikeluarkan berupa pembekuan atau pcncabutan izin lingkungan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan di daerah tidak melaksanakan paksaan Pcmerintah Kabupaten.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya, wajib menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati sesuai kewenangannya, wajib menerbitkan kcputusan pcncabutan izin usaha dan/atau kcgiatan, dalam hal sanksi administratif yang dibcrikan bcrupa pcncabutan izin lingkungan.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 59

- ( 1) Penyelesaian scngketa lingkungan hid up di daerah dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di daerah dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di luar Pengadilan
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 60

Penyclcsaian scngkcta lingkungan hidup di luar pcngadilan dilakukan untuk mcncapai kesepakatan mengenai:
- a. bentuk dan besarnya ganli rugi;
- b. tindakan pemulihan akibal pencemaran dan/ atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk mcnJamm tidak akan terulangnya pencemaran dan/ atau perusakan;
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 61

- (1) Bupati mengkoordinasikan dan memfasilitasi pcnycksaian persclisihan kcwcnangan perlindungan dan pcngelolaan lingkungan hidup dan sengketa lingkungan hidup.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi pcnyclcsaian pcrselisihan serta pcnyelesaian scngkcta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan pclaksanaannya kepada Kcpala lnstitusi.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 62

- (1) Kepala Institusi melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyclcsaian pcrselisihan kcwcnangan perlindungan dan pcngclolaan lingkungan hidup, dalam bentuk: a. tindakan pemanggilan; aLau b. mcdiasi.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar atau tanpa pcrmintaan yang berselisih.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 63

- (1) Institusi melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terkait dengan perizinan dan persyaratan Iingkungan hidup skala Kabupatcn.
- (2) Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bcrupa menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berscngketa.
- (3) Fasilitasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dilakukan dalam bcn tuk mediasi.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 64

- ( 1) Dalam ha! para pihak mcmutuskan untuk menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kepala Institusi dapat bertindak scbagai mediator.
- (2) Apabila hasil mediasi tidak dapat diterima, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuh cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup lainnya, scsuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan
Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 65

- (1) Setiap penanggung jawab usc:1ha dan/atau kegiatan yang mclakukcm pcrbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan / a tau perusakan lingkungan hid up di daerah yang menimbulkan kcrugian pada orang lain dan/ atau lingkungan hid up wajib membayar ganti kerugian dan/ a Lau mclakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang mclakukan pemindahtanganan pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/ atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum di daerah tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/ a tau kcwajiban badan usaha terse but.
- (3) Pengadilan Ncgeri dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanmm putusan pcngadilan termaksud.
- (4) Bcsarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 66

Sctiap orang di Kabupatcn yang tindakannya, usahanya, clan/ a tau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mcngclola B3, dan/atau yang mcnimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup di daerah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 67

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang› Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hid up di dacrah.
- (2) Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 68

- (1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
- (2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi kcrugian lingkungan hidup.
- (4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan, Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
- (5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5 Hak Gugat Masyarakat
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 69

- ( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
- (3) Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang› undangan.
Paragraf 6 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 70

- ( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua) tahun.
Paragraf 7 Gugatan Administratif
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 71

- ( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara apabila:
- a. Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
- b. Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasal 73
Pasal 74

Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang bcrlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasal 73
Pasal 75

- ( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang membcri perintah untuk melakukan perbuatan pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam perbuatan pidana tersebut.
- (2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau bersama-sc1ma.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasal 73
Pasal 76

Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan sebku pelaku fungsional.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasal 73
Pasal 77

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat dengan sepertiga.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasal 73
Pasal 78

Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
- a. perampasan kcuntungan yang diperolch dari pcrbuatan pidana;
- b. penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha dan/atau kcgiatan;
- c. pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/ atau
- e. pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) Lahun.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasal 73
Pasal 79

- (1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
- (2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten berwcnang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah bcrkckuatan hukum tetap.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 81
Pasal 82

Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan Dacrah ini diundangkan.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 81
Pasal 83

Peraturan Daerah diundangkan. ini mulai bcrlaku pada tanggal
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap Pengundangan penempatannya Situbondo. Pera tu ran Dae rah 1 m dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo \_ , , , pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO,
Diundangkan di Sit.ubondo padatanggal,1 9 }' \_'; --~ ~'i
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p