Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2015
Tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KELEMBAGAAN ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Berlaku: 12 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KELEMBAGAAN ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATISINTANG,
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnyasepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pengakuan danperlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- b. bahwa setiap orang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang diakui tanpa perbedaan, dalam semua hak asasi manusia yangdiakui dalam hukum internasional dan nasional, dan memiliki hak kolektif yang sangat diperlukan untukpengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuhsebagai satu kelompok masyarakat;
- c. bahwa keberadaan Hukum Adat beserta Kelembagaan Adat Suku Dayak, Suku Melayu, dan suku-suku yang berada dan hidup di Kabupaten Sintang merupakan bagian dari kekayaan budaya yang berharga dan bermanfaat sehingga wajib dipertahankan, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh seluruh masyarakat hukum adat sebagai salah satu modal dasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa kelembagaan adat dan pengakuan masyarakat hukumadat di Kabupaten Sintang merupakan kebutuhan yang mendesakdan penting agar masyarakat hukum adat dapat menikmati hak mereka yang melekatdan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial danbudaya mereka, tradisi keagamaan, sejarah danpandangan hidup, khususnya hakatas tanah, wilayahdan sumber daya alam;
e. bahwa...
Mengingat
Menetapkan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATISINTANG
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KELEMBAGAAN ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalahBupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintangadalahlembaga perwakilan rakyat Daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul luhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik,sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turuntemurun.
7. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
8. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
9. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau sekelompok masyarakat dengan mengacu padaunsur keberadaan masyarakat hukum adat.
10. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepadamasyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak masyarakat hukum adat, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakandiskriminasi.
12. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
13. Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
14. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
15. Kearifan lokal adalah gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum adat dan diikuti oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
16. Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan atau sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,dan/atau penilaian ahli.
17. Perwakilan masyarakat hukum adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat hukum adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum penyelesaian sengketa.
18. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat.
19. Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah badan yang dibentuk untuk menjalankan urusan adat secara independen.
20. Badan Penyelesaian Sengketa Adat adalah suatu badan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari proses identifikasi dan/atau verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dan haknya, serta sengketa yang timbul dari pelanggaran atas hak masyarakat hukum adat oleh pihak lain.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat berasaskan:
- a. hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. transparansi;
- e. kesetaraan dan nondiskriminasi; dan
- f. keberlanjutan lingkungan.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adatbertujuan:
- a. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaankelembagaan adat dan masyarakat hukum adat besertahaknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan terhadap kelembagaan adat dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat;
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan perlindungan terhadap kelembagaan adat dan hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak masyarakat hukum adat; dan
- f. memberikan kepastian mengenai tanggungjawab Pemerintah Daerahterhadap penghormatan, pemenuhan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat besertahaknya.
BAB III - KELEMBAGAAN ADAT
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi keberadaan Kelembagaan Adat dan Hukum Adat Suku Dayak,Suku Melayu, dan sukusuku lainnya di Kabupaten Sintang.
- (2) Buku Adat Suku Dayak dan Suku Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - KELEMBAGAAN ADAT
Pasal 5

- (1) Buku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat yang berdampingan secara harmonis dengan penerapan hukum nasional.
- (2) Penerapan Hukum Adat yang terdapat di dalam Buku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijiwai semangat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persaudaraan, perdamaian, persatuan, dan keadilan yang dilaksanakan oleh fungsionaris adat (Temenggung dan Dewan Adat).
- (3) Keputusan yang ditetapkan oleh pengurus adat dan/atau perangkat adat yang berdasarkan Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihormati sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.
BAB III - KELEMBAGAAN ADAT
Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengurus adat dan/atau perangkat adat untuk melaksanakan kelembagaan adat dan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan uang pembinaan atau tunjangan kepada pengurus adat dan perangkat adat.
- (2) Pemberian uang pembinaan atau tunjangan kepada pengurus adat dan/atau perangkat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB IV - KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 7

- (1) Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 8

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, Masyarakat Hukum Adat berhak:
- a. mengatur kehidupan bersama di antara sesama warga masyarakat hukum adat dan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi, dan sistem peradilan adat.
BAB V - HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 9

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme lain yang sah.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang ada dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara lainyang sah.
BAB V - HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 10

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan dalam hukum adat setempat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat setempat.
BAB V - HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 11

Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat hukum adatdidasarkan pada kearifan lokal setempat.
BAB V - HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 12

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adilatas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yangdiambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.
- (2) Restitusi dan kompensasi dapat menjadi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan bersama yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Hak Atas Pembangunan
BAB V - HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 13

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentukpembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Apabila pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak lain akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan suatu program pembangunan diwilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkapdan benar kepada masyarakat hukum adat di mana rencana program pembangunan tersebut akandilaksanakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan keterangan yangterkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat hukum adat berhak untuk menolak,menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai denganaspirasi dan kebutuhannya.
Bagian...
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan
BAB V - HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 14

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan dan upacararitual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi dan adat istiadat yang meliputi hakuntuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) Masyarakat hukum adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan danmempraktekkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.
Bagian Keempat Hak atas Lingkungan Hidup
BAB V - HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 15

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan pendidikanlingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaandan perlindungan lingkungan hidup.
BAB V - HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 16

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yangmengalami kerusakan di wilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan denganmemperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan olehmasyarakat hukum adat yang terkena dampak termasuk di dalamnya mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokalsetempat.
Bagian Kelima Hak Mengurus Diri Sendiri
BAB V - HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 17

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melaluikelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun atau lembaga baruyang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusaninternal/lokal masyarakat hukum adat dan urusan eksternal yang berhubungandengan keberadaan masyarakat hukum adat dan haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanhak yang harus ada pada masyarakat hukum adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hakbawaan mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksudpada ayat (1), masyarakat hukum adat berhak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah,baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.
Bagian Keenam Hak Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat
BAB V - HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 18

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menjalankan hukum adatnya.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran atas hukum adat, masyarakat hukum adat berhak menyelesaikan melalui sistem peradilan adat.
BAB VI - TATA CARA PENGAKUAN KELEMBAGAAN ADAT
Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat, Pemerintah Daerah membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat koordinasi dan ex-officio.
- (2) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adatsebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pokok dan fungsi:
- a. memastikan berlangsungnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; dan
- b. menyalurkan aspirasi masyarakat hukum adat kepada Pemerintah Daerah dalam setiapperencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikanketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat.
- (3) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
- c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
- d. Camat sebagai anggota; dan
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - TATA CARA PENGAKUAN KELEMBAGAAN ADAT
Pasal 20

Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakathukum adat di Kabupaten Sintang.
Bagian Kedua Tahapan Pengakuan
BAB VI - TATA CARA PENGAKUAN KELEMBAGAAN ADAT
Pasal 21

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melaluitahapan:
- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
BAB VI - TATA CARA PENGAKUAN KELEMBAGAAN ADAT
Pasal 22

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat dan/ataukelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. wilayah Adat;
- c. hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi danvalidasi oleh Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepadaMasyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
BAB VI - TATA CARA PENGAKUAN KELEMBAGAAN ADAT
Pasal 23

- (1) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepadaBupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Rekomendasi Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupatiuntuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Bupatimenetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakathukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adatsebagaimana dimaksud pada ayat (2)dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 24

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adatmelakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 25

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dapat mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak masyarakat hukum adat yang diakui menurut Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Adat yang ditetapkan melaluiKeputusan Bupati.
- (2) Badan Penyelesaian Sengketa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap(permanen).
BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 27

- (1) Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Adatberjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang danpaling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. tokoh masyarakat hukum adat;
- d. akademisi; dan
- e. Organisasi nonpemerintah.
- (2) Keanggotaan Badan Penyelesaian SengketaAdat dipilih untuk jangka waktu 3 (tiga)tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.
BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 28

Sengketa yang diperiksa oleh Badan Penyelesaian SengketaAdat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26ayat (1) yaitu sengketa yang timbul dari pelanggaran hak masyarakat hukum adatyang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 29

Dalam penyelesaian sengketa hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Penyelesaian SengketaAdat berwenang:
- a. menerima laporan pelanggaran hak masyarakat hukum adat;
- b. memeriksa laporan dan dokumen lain yang diajukan pelapor;
- c. memanggil dan memeriksa para pihak;
- d. meminta keterangan dari pihak yang dipandang mengetahui masalah yang sedang diperiksa; dan
- e. memutuskan sengketa pelanggaran hak masyarakat hukum adat.
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa Lembaga Adat sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 30

- (1) Dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pelanggaran hak masyarakat hukum adatoleh pihak lain, Badan Penyelesaian Sengketa Adat wajib menggunakan hukum adat.
- (2) Jika sengketa terjadi antar masyarakat hukum adat, pilihan hukum adat yang digunakan dalammemeriksa dan memutus diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (3) Jika tidak mendapatkan kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang akandiberlakukan dan sengketa tersebut harus diselesaikan segera, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana danprasarana serta pendanaan bagi Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adatdan Badan Penyelesaian Sengketa Adatdalamrangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan Pusat Informasi dan Kepustakaanmengenai masyarakat hukum adat, lembaga adat, norma adat dan informasi lain yangterkait dengan masyarakat hukum adat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memastikan partisipasi penuh dan efektifmasyarakat hukum adat dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan programpembangunan khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mencegah setiap tindakan yangmengakibatkan hilangnya keutuhan dan keberagamanmasyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mencegah setiap tindakan yang mempunyaitujuan atau akan berakibat hilangnyahak masyarakat hukum adat atas tanah, wilayahatau sumber daya alam.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kebijakan yangsepadan atau sejalan dengan keberadaan (eksistensi) masyarakat hukum adat dengan seluruh hak danidentitasnya.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mencegah setiap bentuk pemindahanmasyarakat hukum adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar ataudikuranginya hak masyarakat hukum adat.
- (6) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasimasyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan atau advokasi terhadap masyarakat hukum adat.
- (7) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat hukum adat bertanggungjawab untukmemastikan bahwa perempuan dan anak menikmati perlindungan penuh danjaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.
BAB VIII - TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memastikan agar semua pihak yangterlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormatikeberadaan masyarakat hukum adat beserta haknya.
BAB VIII - TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan dan melaksanakan programdengan anggaran yang memadai untuk memberikan pelayanan yang optimalkepada masyarakat hukum adat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hukum adat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memfasilitasi pemetaan wilayahadat dan memastikan bahwa peta wilayah adat tersebut menjadi rujukan atau terakomodir dalampenyusunan/perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adatpaling lama1 (satu) tahunsejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Bupati membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Adat paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kelembagaan adat yang telah ada dan/atau akan dibentuk agar menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal27November 2015
PENJABAT BUPATI SINTANG,
AKIM
Diundangkan di Sintang pada tanggal27 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANGTAHUN 2015 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si
Pembina NIP. 19750403 200312 1 005
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (12/2015)