PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor \.F'1 Tahun 2013
Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS HARANG MILIK DA~RAH
Berlaku: 1 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR \.f'1 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS HARANG MILIK DA~RAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pcrlu mcmbcntuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah.
- I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Propinsi ,Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4-+37) sebagaimana tela h beberapa kali diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
..
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 ten tang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pcmcrintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
.,.
Menetapkan
11. Peraturan Presiden Rcpublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Bagian Aset adalah Seksi Asct Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yaitu Sat.uan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo yan g terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli a tau · diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo atau perolehan lainnya yang sah.
9. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/ kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/ha rga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan la in dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
10. Kartu Inventaris Ruangan yang sclanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan.
11. Buku Inventaris yang sela njutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data tcknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu inventaris barang sebagai hasil sensus di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
12. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BIi adalah gabungan/kompilasi dari buku inventaris.
13. Sensus Barang Milik Daerah adalah pelaksanaan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil inventa risasi semua barang milik/ dikuasai Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai dan kondisi barang milik daerah.
14. Pengelola barang milik dacrah yang dijabat olch Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Pengelola a dalah pejabat yang berwenang dan bertanggung ja\vab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
15. Pembantu pengelola barang milik daerah yang dijabat oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yan g berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Situbondo yang ada pada SKPD.
16. Pengguna barang milik daerah yang dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang millik daerah.
17. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam pcnguasaannya.
18. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menenma, meny1mpan dan mengeluarkan barang.
19. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD.
20. Pembantu Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mcmban tu men gurus barang milik daerah pada SKPD.
21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan nnc1an kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
22. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencataan clan pclaporan hasil pendataan barang milik daerah.
24. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik barang.
BAB II - SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 2

- (1) Maksud dari Pelaksanaan sensus barang milik daerah adalah guna mewujudkan terrib administrasi pengelolaan BMD.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sensus barang milik daerah adalah untuk mendukung perencanaan kcbutuhan BMD dengan memperoleh data
barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi, maupun harga/nilai dari setiap BMD.
Bagian Kedua Asas
BAB II - SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3

Pelaksanaan sensus BMD dilaksanakan sesuai dengan asas:
- a. Asas keseragaman yaitu adanya kesamaan dan keseragaman dalam melaksanakan sensus BMD;
- b. Asas fleksibilitas yaitu dapat dilaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat menampung semua data barang yang diperlukan serta dapat dilaksanakan dengan mudah oleh semua pctugas;
- c. Asas efisiensi dan cfektifitas yaitu dapat menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan;
- d. Asas kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi clan dapat dipergunakan secara berkelanjutan guna merencanakan kebutuhan selanjutnya untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah secara berencana bertahap;
- e. Asas kepercayaan yaitu data dan informasi hasil sensus barang oleh unit/ SKPD telah diyakini kebenarannya.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Sensus BMD rneliputi :
- a. BMD yang berada dan dikuasai SKPD, Unit Kerja atau UPTD;
- b. Barang rnilik Pernerintah Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;dan
- c. Barnng Milik Negara yang dimanfaatkan oleh Pernerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup Sensus BMD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak termasuk Barang Persediaan.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Sensus
BAB II - SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5

- (1) Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja sebagai pengguna/ Kuasa Pengguna Barang harus melaksanakan Sensus BMD di lingkungannya masing-masing.
- (2) Secara teknis pelaksanaan Sensus BMD dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang yang berada pada SKPD.
- (3) Hasil Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti dan diverifikasi oleh Tim Sens us BMD.
- (4) Tim Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretariat Sensus BMD berkedudukan di DPKD.
BAB II - SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 6

- (1) Prosedur pelaksanaan Sensus BMD dilaksanakan sebagai berikut:
- a. SKPD rnelakukan inventarisasi data barang milik daerah berdasarkan kartu inventaris barang hasil pencatatan SKPD per 31 Desember tahun sebelumnya;
- b. SKPD melakukan rekonsiliasi data barang inventaris, berdasarkan data inventaris hasil pencatatan SKPD dengan data yang diperoleh dari DPKD yang selanjutnya digunakan dasar pelaksanaan sensus;
- c. pelaksanaan Sensus BMD dilakukan dengan pencacahan terlebih dahulu tcrhadap seluruh barang inventaris sesuai kondisi yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan pencocokan dengan data inventaris hasil rekonsiliasi per 31 Desernber tahun sebelumnya;
- d. Pengurus Barang dan Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja menandatangani hasil sensus pada akhir pelaksanaan sensus;
- e. hasil sensus pada SKPD, selanjutnya dikirim ke Sekretariat Pelaksana Sensus BMD untuk dilakukan penelitian clan verifikasi terhadap hasil pelaksanaan sensus BMD, namun apabila masih terdapat selisih data atau perbaikan rnaka dikirim kernbali ke SKPD untuk dilakukan perbaikan dan ditandatangani kernbali oleh Pengurus Barang dan Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja;
- f. hasil sensus yang telah diperbaiki digunakan dasar sebagai koreksi data BMD dalarn aplikasi Sistem Informasi Manajernen Barang Daerah (SIMBADA) yang selanjutnya diterbitkan BI SKPD yang baru.
- g. BI SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f didistribusikan oleh Tim Sensus BMD ke SKPD untuk ditandatangani olch Pcngurus Ba.rang SKPD yang bersangku tan;
- h. Tim Sensus BMD mengkompilasi BI SKPD menjadi Bil Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD/Unit Pclaksana Tcknis mencatat seluruh barang inventaris hasil sensus sccara lcngkap sesuai dengan keadaan barang pada saat itu dalam bentuk:
- a. KIR dengan format scbagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. KIB dengan format sebagairnana tersebut dalam Lampiran III dan mcrupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
- 1) KIB
7. A : Tanah
- c. BI dengan format scbagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- 2) KIB B : Mesin dan Peralatan
- 3)
- KIB C : Gedung dan Bangunan
- 4) KIB
- D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) KIB
- E :
Aset Tetap Lainnya
- 6) KIB F : Kontruksi dalam pekerjaan
BAB II - SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7

- (1) Mekanismc pelaksanaan pcngumpulan data Sensus BMD yaitu semua Pengguna Ban-mg/ Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sensus BMD dengan tahapan dimulai dari SKPD terendah secara berjenjang.
- (2) Tahapan pclaksanaan scnsus BMD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. SKPD, Kuasa Pengguna Barang dan Unit Pengelola Teknis (UPT) mengisi:
- 1) KIR berdasarkan letak barang mcnurut ruangan masing-masing. Dalam penyusunan KIR memperhatikan KIR yang sebelumnya, dan penyusunan KIR baru merupakan langkah awal dari kegiatan sensus di &lt;lalam ruangan.
- 2) KIB yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan data dari Sekretariat Scnsus dan data BMD Audited tahun sebelumnvc1 digunakan scbagai dasar sensus.
- b. Pelaksana sensus memberikan kode tertentu sesua1 temuan sensus dengan daftar kode sensus sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- c. Pelaksana sensus membuat catatan scperlunya sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan. Data KIB yang digunakan sebagai dasar sensus sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b diisi sesuai dengan petunjuk dan masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua). Lembar ke-1 discrahkan kepada Tim Sensus untuk diteliti dan diverifikasi dan lembar ke-2 sebagai arsip pengelola barang SKPD dan Unit Pengelola Teknis/Unit Kerja.
- d. Pencatatan hasil sensus dalam KIB untuk setiap SKPD, Unit Kerja, dan UPT dipisahkan untuk :
- 1) Ba rang Milik Pemerin tab Dae rah;
- 2) Barang Milik Pcmcrintah Provinsi ,Jm 1 va Timur yang dimanfaatkan olch Pemerintah Daerah;
- 3) Barang Milik Negara yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Tim Sensus melakukan penelitian dan verifikasi hasil sensus yang dilakukan olch SKPD dan Unit Kerja. Dalam hal masih terdapat hasil temuan sensus yang belum sesuai dengan data inventaris hasil rekonsiliasi per 31 Desember 1.ahun sebelumnya, maka Tim Sensus melakukan klarifikasi dengan pengguna barang pada masing-masing SKPD dan Unit Kerja.
- f. Data utama hasil sensus adalah KIR dan KIB yang telah diperbaharui berdasarkan hasil sensus. KIR dan KIB hasil sensus di tandatangani oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang sebagai bukti alau lampiran Serita Acara Sensus.
- g. Berdasarkan KIB hasil sensus, selanjutnya SKPD menyusun BI barang.
- h. BI barang yang berada di Kuasa Pengguna atau UPTD dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan setelah diisi, kemudian digabung dcngan BI barang dari semua unit kerjanya menjadi BI barang Kuasa Pengguna Barang yang terdiri dari rekapitulasi dan KIB.
10. Lembar ke-1 disimpan oleh Kuasa Pengguna/UPTD sebagai arsip, lembar ke-2 disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan, sedangkan lembar ke-3 dan lembar ke-4 disampaikankepada DPKD.
11. BI barang pada Kuasa Pcngguna atau UPTD untuk:
- 1) Bl BMD dibuat scbanyak 3 (tiga) rangkap;
- 2) BI barang milik provinsi dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap;
- 3) Bl bc1rnng Milik/ Kekayaan Negara dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap.
Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, begitu juga untuk KIB dan KIR.
1. BI barang pada SKPD dibuat rangkap 2 (dua) dan digabungkan dengan BI dari semua Kuasa Pengguna/UPTD menjadi BI SKPD. Lembar ke-1 disampaikan/dikirimkan ke DPKD, sedangkan lembar ke-2 disimpan di SKPD sebagai arsip.
2. BI barang SKPD untuk:
- 1) BI BMD dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 2) BI barang milik provinsi dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap;
- 3) BI barang Milik/Kekayaan Negara dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- J. Pemerintah Daerah dalam hal ini DPKD melakukan aktivitas sebagai berikut:
- 1) menerima BI Barang dari semua SKPD, termasuk dari unit kerjanya;
- 2) mengkompilasi BI Barang dan menghasilkan:
- a) BIi BMD sebanyak 1 (satu) rangkap, disimpan oleh Pemerintah Daerah.
- b) BI Barang Milik Provinsi sebanyak 2 (dua) rangkap. Rangkap ke-1 (asli} disampaikan ke Provinsi Jawa Timur, sedangkan rangkap ke-2 disimpan oleh Pemerintah Daerah.
- c) BI Barang Milik Negara sebanyak 2 (dua) rangkap. Rangkap ke-1 (asli) disampaikan ke Pemerintah Pusat, rangkap ke-2 disimpan oleh Pemerintah Daerah.
- d) Bil BMD dilampiri daftar Rekapitulasi Induk untuk menggambarkan jumlah barang Pemerintah Daerah.
BAB II - SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8

Kegiatan pelaksanaan sensus dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun dengan Rincian ,Jadwal sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB Ill - TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
Pasal 9

- (1) Terhadap barang yang kondisinya rusak berat, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan dilampiri dokumentasi dan informasi yang cukup dari setiap barang yang diusulkan untuk dihapus.
- (2) Koreksi terhadap barang yang diusulkan untuk dihapuskan adalah sebagai berikut:
- a. Pengurus Barang/Pcmbantu Pengurus Barang melakukan rekonsiliasi ke R,igian Aset pada DPKD Kabupaten Situbondo;
- b. Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang melakukan koreksi dcngan memindahkan akun asct tetap terhadap barang yang bersangkutan menjadi aset lain-lain.
Bagian Kedua Barang Yang ditemukan Saat Sensus
BAB Ill - TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
Pasal 10

- (1) Pengguna Barang menginventarisasi secara tersendiri barang tersebut dalam Daftar Barang yang ditemukan (tidak tercatat di Daftar Inventaris Barang), dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim Sensus melakukan penelitian dan verifikasi hasil inventarisasi yang dilakukan oleh SKPD dan Unit Kerja dalam hal keberadaan, kondisi dan dokumen-dokumen pendukungn ~-a.
- (3) Pengurus Barang/Pcmbantu Pengurus Barang mencatat barang terscbut dalam KIB dan Daftar Inventaris melalui aplikasi SIMBADA.
- (4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan barang dari penggunaan dan/ atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak.
Bagian Ketiga
Aset yang Berdiri Di Atas Tanah Pihak Lain
BAB Ill - TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
Pasal 11

- (1) Dalam hal asct berdiri di atas tanah milik pihak lain yang tidak oisa dimanfaatkan dan hak penggunaan aset tidak dapat diperpanjang lagi atau tidak diperlukan perpanjangan, makn dilakukan koreksi dengan memindahkan aset tetap yang bersangkutan menjadi aset lain-lain.
- (2) Aset tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna Barnng / Kuasa Pengguna Ba rang, scrta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
Bagian Keempat Permasalahan Yang Tidak Dapat Diselesaikan
BAB Ill - TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
Pasal 12

Terhadap permasalahan/temuan kasus atas hasil sensus yang tidak dapat disdesaikan sampai berakhirnya pelaksanaan sensus maka Pcmerintah Daerah dapat membentuk Tim Internal yang terdiri dari unsur Sekretariat Dacrah, lnspektorat Kabupaten, DPKD dan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat.i.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan pcncmpatannya dalam Serita Daerah Kabupatcn Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 1 0 EC 2013
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 3 1 OE [ ?013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 4fo
LAMPIRAN
I Peraturan Bupati Situbondo Tanggal: 31 DEC 2013 Nomor : l{fJ Tahun 2013
DAFTAR KODE TEMUAN SENSUS
r--------------••• ---••
| Temuan | KIB ATANAH !--------~-----••-~--•-••----- ---------------1 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Tanah Tiga:_~ Dit~rn_ukan/Tida‰:{\da _____ |
| | 1-----0_l___+--T_a_n_a_h_T_idak Mcmiliki Sertifikat/Bukti Kepemilikan Lainnya |
| 02 | Dobel Pencatatan T_err.iadap Tanati Yang •s~~a ~ |
| 03 | Tahun Pcrolehan Tidak Diketahui 1----------1----- |
| 04 | ------••••--- Har a PerolehanTidak Ada r----------t--~--- |
| 05 | Har a Yan Tercatat Tidak_ Wajar/Logi~-- |
| 06 | Pencatatannya Glondongan/Gedung Yang Tanahnya Tidak Tercatat --- |
| ,_____0_7 | ___--t--_S_a_la_h_K_l_a_SI_• f_ik-9,~ij_Kude Rekening ___ _ |
| 08 | Pengisian Tidak Lengkap (luas tanah, tipc, cara perolehan, dll -------•---~-----•-•••••-•--------- |
| ____09 ____... | T_a_n_a_h_D_a_la_m_S_~~!!_g~eta _________ -----------: |
| ____ 10 | _____._T_a_n_a_h_T_i_d_a_k_d_i _P~l1~!Pi (Tidak Jelas Riw~yat Kepemilikannya) |
| KIB B PERALATAN DAN MESIN | KIB B PERALATAN DAN MESIN |
| | ,__K_o_d_e_T_e_m_u_a_n_,_____________Keterangan Kode Te_~~a~ ____________ |
| ____ | 0___--t--B_a_ra_n__,,_._Tidak Ditcmukan/ LokasLT_ig_~}{_-_J_e_la_s_• ---------1 |
| 01 | Barang Ditemukan,sebutkan kondisinya Baik Rusak Berat) (Baik/Kurang |
| 02 | Dobel Pencatatan Tcrhada_p_ Barang y 8:1'"!~.,._S_a_m_a______--i |
| 04 | 1---------+---- ••-•--• . -. Har a PerolehanTidak Ada |
| | 1----------t--------•-., -- |
| _ __0 _5 ___ 06 | ------... --t--H _ a_ r_a _ Y _ap._g_Tcrcatat Tidcik :',Yaj?~! L.ogis___________ Peralatan dan Mcsin Pcncatatann\•a Glondongan (tidak per. |
| 1--___ 0_7 | I---------+----'-"'----•. . . _____S_a_la_h_K_ •1a_sifikasi/ Kode Re ker:iA ng |
| ____0 _8 ___ | -+- 1 |
| 09 | J _e _n _1 _ • s_b _ar _a _n __ tidak jel<:-_s_____ ._ _____--------------, Pen isian Tidak Lengkap ( Tipe, Cara Perolehan, dll) |
| ____l_O | __ Y_a_n~1_TcrcatatJ.Ditemukan_Tidak_D~ip_a_h_a_m_i____ |
| ___~B_a_ra_n | |
| KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN 1--------~---- . -• ---------------, | KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN 1--------~---- . -• ---------------, |
| Kode Temuan . | Keterangan Kode Temuan |
| !---- 0 | -----+-----------••- -'.._.,_______...--------- Gedun 1)q 9 ]< __ Ditemukan/Tidak_f.ci_a _ 1----------t----~~ |
| Ol | Gedung ditemukan,sebutkan kondisinya (Baik/Kurang Baik Rusak Berag_ . . __ |
| ____0 _2 | ___-+--D _ o_ b_ e_ l _ P_ e_ nc_ ~~atan I ~rhadap Gedung Ya.ng San:i~ __ |
| 03 | Tahun Perolehan Tidak Diketahui 1---------+---- |
| 04 | Har a PerolehanTidak Ada 1---------+------••••-•- -••• ... •-• --- ------•.-----i |
| | ._____O_S___,__H_a_r_a_'(c:1!1g_ Tercatat Tidak V{ c:ij?-r/~~i.~ -------------< |
| 06 | Pencatatan Atas Gedung dan Bangunan er kode ban unan Glondongan (tidak ---------~- - -•-- .. ••-•• |
| ---- ---- 07 | Salah Klasifikasi Kade Rekenin ___________ |
,
~
i
I
08
09
•--...
Pengisian Tidak L engkap (Cara Perolchan, Jenis Peruntuka~ Gedung dll) -· Alamat Tidak Jela \_\_ s/Sal~h, Status\_Tanahnya Tidak Jelas --·-1
10
&lt;:atat/Ditemuk~!1 Tidak Di ahami Gedung Y~pg Ter
KIB D (JALAN DAN JARINGA N) dt1n KIB E{ASET TETAP LAINNYA)
1
| Kode Temuan | rangan Kode Temuan Kete |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0 ••-- - ---, ... ________ J | --- Barang Tidak_Dite --•--• •--•----•• muk.!D,/Lokasi Tidak ,Jelas |
| 01 an,sebutkan kondisinya ( Baik/Kurang | Barang Ditemuk Baik/Rusak Berat} |
| --. | 02 Dobel Pencatatan |
| ----- Tahun Perolehan | 03 |
| Harga PerolchanTi | 04 |
| Harga Y a~g_!_~:r:._cat | 05 |
| Pencatatannya Gl | 06 |
| Salah KlasifikasjLKodc_~ekening__ . ____________ | 07 |
| Jenis baran_g_!idak jela~_ __ _ __ ----••-~ | 08 |
| engkc:.ip ( Tipe, Cara Perolchan, Asal-usul, Pengisian Tidak L dll) - | 09 |
| Barang Yang Terca_t~!J_Ditc_~ukan Tislak Dipaha _m_i_______ .•~ | 10 |
KIB F KONSTRUK SI DALAM PENGERJAAN
Kode Temuan
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Kete ranga!\_! \_Kode Te~\_u\_a\_n \_\_ \_
Konstruksi / ~angu n\_?!l Tidak Dj.\_ten:!ukan(fidak Ada
Ditemukan,sebutk ankondisinya
(Baik/Kurang
Baik/Rusak
Berat)
-•
Dobel Pencatatan Terhadap Konstruksi/Gedung yang Sama
\_
Tanggal, \_!3ulan Ta 0un \_&lt;i!\_\_M~lai Pekerjaan \_'I'j\_g~k Diketahui
Harga/ N\_il?-J KDP
tid\_akWajar
\_\_
. \_
\_
\_\_\_ ---••
Yang
Harga
Tercat
Pencatatan KDP /
B~t~:~~:~~:~:~~~~:~n
\_J\_,
(tid~-k per kode)
.. -
-
Kacie Rekening
Salah Klasifikasi/
\_\_\_\_ \_\_\_\_
Pengisian Tidak Lengkap (Cara Perolehan, Jenis Peruntukan,
;
~~m
i
dll)
Alamat Tidak Jela
~y[ us•
'J'
anah yang di
-H•• -
•
•
9
••-
•
KDP tida!&lt; \_\_ di:12aha mi riwavatnva pa\_ti\_tj.c!,ikj~ la sJ
--------. \_ \_\_J
BUPATI SITUBONDO,
'1
'
..
'
I
!~\\\
~
-
- --
-
\_r
--
- -
It~.
~t
.t&gt; -- \_\_
IC]
'l~ ~u~\_ •~
\... f-U.
\al