Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 6 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATT'RAIT WALIKOTA KOTAMOBAGU rrouoR /8 rlrrur zors
TEITTAITG
PER^'ALIII{AT I'IIIAS BAGI SAITGADI, PERAIYGI(AT DESA, PIUPIITAIT DA"IT AITGICK)TA BADA.IT PERUUSYAWARATAI{ DESA DAIT PEIIGT'RUS/AI{GGOTA LTUBAGA KTUASYARANA.TAIT DESA DI KCYTA K(yTA.UOBAGU TAIII'T AI{(XiARAIT 2015
DEITGAIT RAIIUAT TI'HAIT YAI|G DIAIIA ESA
YALIKOTA KO(ATOBAGU
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan terlib administrasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan peq'alanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Sangadi, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus/Anggota kmbaga Kemasyarakatan Desa di Kota Kotamobagu, dipandang perlu mengatur pelaksanaan pe4'alanan dinas.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Renubtih*
Menetapkan
:
Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680 ); 4.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015. 7.
fEUUTUSKAIt
PERTIALIIIIAIY DIIIAST BAGI Stt"ttcADI, pERAIycKAT DESA, PIUPII|AIT DAil ArGG€rTA BADAIT PERIUSYAWARATAIT DESA DAr PEilGITRUS/AIICTG(}TA LEUBAGA XEUASYARAXA,TAfi DESA DI K(}[A KGyTAUOBAGU TAHIII{ AIT(X}ARAIT 2015
BAB II - ST'RAT PERIITTAII TUGAS DAIT SIIRAT PER.'ALAIIAII DII{AS
Pasal 2

- (1) Sangadi, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD dan Pengurus/Anggota kmbaga Kemasyarakatan Desa, yang akan melakukan pe{alanan Dinas, terlebih dahulu harus mendapat perintah atasannya dalam bentuk SpT sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. \-(2) Berdasarkan sPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diterbitkan spD Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
Paral 3
- (1) SPT untuk pe{alanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Sangadi, SPT ditandatangani oleh Camat;
- b. Untuk Perangkat Desa dan Pengurus/Anggota kmbaga Kemasyarakatan, SPT ditandatangani oleh Sangadi; dan
- c. Untuk Pimpinan dan Anggota BPD, SPT ditandatangani oleh Ketua BpD.
- (2) SPT untuk perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh camat dan \-dibuatkan Nota Dinas.
- (3) SPD ditandatangani oleh Sangadi yang bersangkutan.
7. (a) SPT dan SPD ditembuskan kepada:
- a. Sekretaris Desa; dan
- b. Bendahara Desa.
BAB I - BI,AYA PER.'ALAITAIT DII{AS
Pasal 6

- (1) Besamya Satuan Biaya perjalanan dinas bagi Sangadi, perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD dan kmbaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
2. (2t Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Ayat (l) terdiri atas komponenkomponen sebagai berikut:
- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan;
- (3) Uang harian dimaksud pada ayat (2) huruf a digolongkan sesuai dengan daerah tujuan pelaksanaan tugas, sebageimana tencantum dalam lampiran III Keputusan ini.
7. (41 Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai biaya rill (At Cost) yang terdiri atas:
- a. Peg'alanan dinas dari tempat Kedudukan sampai rempat T\rjuan keberangkatan dan kepulangan (biaya tiket angkutan udara/angkutan darat/angkutan laut) termasuk biaya ke terminar bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan.
9. b' retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
10. Biaya penginapan rlimaksud pada ayat (2) huruf c digolongkan sesuai dengan daerah tujuan pelaksanaan tugas, sebagairnana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini. (s)
11. Jenis fasilitas transportasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi sangadi, Pimpinan dan Anggota BPD, perangkat Desa dan pengurus/Anggota Irmboga Kemasyarakatan Desa adalah menggunakan Angkutan umum dengan Klas Ekonomi. (6)
Pa!.I 7
- (1) Biaya penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (21 huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya Rill (At Cost).
- 12) Dalam hal pelaksanaan peq'alanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 3O o/o (figa puluh persen) dari biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana peg'alanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
3. Biaya Tiket pe{alanan dinas (Angkutan Darat, Laut dan Udara), pelaksanaanya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya dari tempat pemberangkatan sampai di tempat tujuan. (3)
Pa$l 8
- (1) Biaya peq'alanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayar secara penuh apabila rincian perjalanan dinas telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Desa.
BAB I - BI,AYA PER.'ALAITAIT DII{AS
Pasal 9

- (l) untuk pet'alanan dinas dalam daerah di wilayah kecamatan hanya dibayarkan biaya transportasi sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)/hari
- (2) Untuk perjalanan dinas dalam daerah, dibayarkan biaya sebesar Rp. 10O.OOO (Seratus ribu rupiah)
pnranseraenBfle#ar,erarDrrrAs
BAB I - BI,AYA PER.'ALAITAIT DII{AS
Pasal 10

- (1) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas dilarang menerima biaya peq'alanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam waktu yang sama.
- (2) I^ama peg'alanan dinas sesuai kepentingan/urgensi dengan ## Pasal 12
- (1) sPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai arat/bukti pelaporan / pertanggungiawaban / pengawasan.
\,
- (21 Pada SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
Pada SPD dicatat :
- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tandatangan pejabat yang berwenang;
- b. tanegat tiba dan berangkat di dan dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tandatangan pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
- c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tandatangan pejabat yang berwenang.
4. (a) Pihak-pihak yang melakukan pe{alanan dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah kembari diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan SPI.
Pa:al 13
Ketentuan Pedalanan Dinas pada Peraturan Walikota Ini berlaku bagi pe{alanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (ApBDes) di Desa se-Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.
Parel 14
Sangadi, Pimpinan dan Anggota BpD, perangkat Desa dan pengurus/Anggota l€mbaga Kemasyarakatan yang melaksanakan perjalanan dinas selambatlambatnya 7 ( tujuh ) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis pada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.