PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 9 Tahun 2013
Tentang PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Berlaku: 28 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2013 NOMOR 9
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG
- a. bahwa Kabupaten Bantaeng adalah daerah agraris dan maritim merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian dan perikanan;
- b. bahwa sebagai daerah agraris dan maritim hasil pertanian dan perikanan merupakan tumpuan dan harapan bagi petani dan nelayan untuk mendapatkan hidup yang layak dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan petani dan nelayan;
- c. bahwa pemberdayaan petani dan nelayan dimaksudkan untuk melindungi para petani dan nelayan dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pra dan pasca panen yang sering merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat adanya keterkaitan dengan para pelaku ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan.
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3467);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5355);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
Menetapkan :
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694 ).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG DAN
BUPATI BANTAENG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Bantaeng.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bantaeng.
7. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wana tani, mina tani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
8. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonsia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
9. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Nelayan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
11. Pembudidaya adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pertanian, kelautan dan perikanan dan kehutanan.
12. Pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya beserta keluarga intinya.
13. Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
15. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
7. Sarana produksi yang selanjutnya disebut Saprodi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan dalam proses
16. untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
17. Pestisida adalah semua bahan kimia yang digunakan oleh petani- nelayan dalam memberantas hama penyakit dan gulma.
18. Perlindungan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan Nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
19. Pemberdayaan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani dan Nelayan, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani-nelayan guna meningkatkan kesejahteraan petani-nelayan.
20. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
21. Usaha Nelayan adalah campur tangan manusia terhadap alam dalam bidang pertanian mulai dari budi daya, sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil dan/atau jasa - jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
22. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
23. Komoditas Nelayan adalah hasil dari usaha nelayan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan Nelayan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan Perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum kabupaten Bantaeng Indonesia.
25. Kelembagaan Petani dan Nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani dan Nelayan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan bersama.
26. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani dan Nelayan yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
27. Kelompok Nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan yang terdiri dari sejumlah Nelayan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
28. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
29. Gabungan Kelompok Perikanan atau yang disebut Gapokkan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan yang sama.
30. Asosiasi adalah kumpulan dari Petani dan Nelayan, kelompok tani, kelompok nelayan, Gapoktan dan/atau Gapokkan.
31. Kelembagaan Ekonomi Petani dan Nelayan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani dan Nelayan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani dan Nelayan, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Badan Usaha Milik Petani dan Nelayan adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Petani dan Nelayan.
33. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau dari pihak lain dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya.
34. Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dan Nelayan dalam melakukan usaha tani.
35. Asuransi Pertanian dan Perikanan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada perjanjian dengan Petani dan Nelayan, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada Petani dan Nelayan sesuai risiko yang dipertanggungkan.
36. A'bulo Sibatang adalah wadah rembuk tani dan nelayan sebagai manifestasi kearifan lokal dalam rangka memusyawarahkan usaha tani dan nelayan yang akan dilaksanakan.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
Pasal 2

Pemberdayaan Petani dan Nelayan berdasarkan asas a. Kemandirian;
- b. Kedaulatan;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efesiensi; dan
- h. Berkelanjutan.
Bagian Kedua
Tujuan Pemberdayaan Petani dan Nelayan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
Pasal 3

Pemberdayaan Petani dan Nelayan bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan kemandirian Petani dan Nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani dan nelayan;
- c. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani dan nelayan;
- d. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
Bagian Ketiga
Lingkup Pengaturan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
Pasal 4

Lingkup Pengaturan Pemberdayaan Petani dan Nelayan meliputi :
- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petani dan Nelayan;
- c. Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
- d. Pembiayaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Peran serta masyarakat.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Perencanaan pemberdayaan Petani dan Nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan :
- a. Kondisi iklim dan/atau agroklimat pada setiap wilayah.
- b. Daya dukung Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- c. Kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan.
- d. Kebutuhan teknis, ekonomi, kelembagaan dan budaya setempat.
- e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai.
- f. Jumlah Petani dan Nelayan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
- a. Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Rencana Pembangunan Pertanian dan perikanan.
- c. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sekurang kurangnya memuat strategi dan kebijakan.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 7

- (1) Strategi dan kebijakan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
- a. Menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam sesuai dengan tingkah laku iklim pada setiap wilayah.
- b. Menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar.
- c. Menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi Pertanian dan perikanan untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya.
- d. Rancangan teknis pengelolaan usaha tani dan nelayan yang lebih menguntungkan.
- (2) Strategi dan kebijakan pemberdayaan Petani dan Nelayan dilakukan :
- a. Dirancang dan dirumuskan dalam pertemuan antara pemerintah daerah bersama petani dan nelayan yang selanjutnya disebut a' bulo sibatang yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pertemuan a' bulo sibatang dilaksanakan setiap tahun dengan teknis pelaksanaannya menjadi kewenangan dan tanggungjawab SKPD yang berwenang.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 8

- (1) Strategi dan kebijakan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan petani dan nelayan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
- a. Pemberdayaan Petani dan Nelayan dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyaakat yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait lainnya; dan
- b. Pemberdayaan Petani dan Nelayan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 9

Hasil kesepakatan a' bulo sibatang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diimplementasikan kepada kelompok tani dan nelayan di masing-masing Desa, yang selanjutnya kelompok tani dan nelayan menyusun RDK dan RDKK.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 10

RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah :
- a. RDK adalah Rencana Defenitif Kelompok, merupakan rencana kerja usaha tani dan Nelayan kelompok yang memuat rincian kegiatan kelompok tani dan Nelayan dalam satu tahun.
- b. RDKK adalah Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok merupakan pesanan kelompok tani kepada GAPOKTAN atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi.
- c. Penyusunan dan penetapan RDK sudah harus dilakukan sebelum agenda penyusunan KUA dan PPAS dan Raperda tentang APBD dilaksanakan setiap tahunnya, agar dapat menjadi rujukan kebijakan pemberdayaan Petani dan Nelayan dalam sistem penganggaran APBD kabupaten Bantaeng; dan
- d. Penyusunan dan penetapan RDK dilakukan oleh kelompok tani dan Nelayan dan/atau Gapoktan yang didampingi oleh anggota PPL yang disetujui oleh kepala desa/lurah.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 11

Strategi perlindungan Petani dan Nelayan dilakukan melalui fasilitasi :
- a. Prasarana dan sarana produksi pertanian dan Perikanan;
- b. Kepastian Usaha;
- c. Harga komoditas pertanian dan Perikanan;
- d. Asuransi pertanian dan Perikanan;
- e. Pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan kepada petani dan nelayan sesuai kewenangannya.
Bagian Kesatu Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan perikanan
Paragraf 1 Prasarana Pertanian dan perikanan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
- a. Jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan Desa.
- b. Dam pengendali, jaringan irigasi dan embung.
- c. Pergudangan dan pasar.
- d. Dermaga dan tempat pelelangan ikan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 14

Selain disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 15

Petani dan nelayan berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi Petani dan Nelayan.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Penyediaan benih/bibit, pupuk, obat-obatan pembasmi serangga dan lain-lain sesuai dengan standar mutu.
- b. Penyediaan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan diutamakan dengan menggunakan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah daerah mendorong Petani dan Nelayan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 17

Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan berupa benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan bertanggungjawab atas :
- a. Pembinaan kelompok-kelompok penangkar benih/bibit yang sudah ada;
- b. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan atau
- c. Pembuatan dan pengembangan benih/bibit pertanian dengan model demonstrasi benih/bibit unggul (Dembul) disetiap kelompok tani, yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih/bibit.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 18

Benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, b dan c berupa:
- a. Benih/bibit tanaman bahan makanan dan holtikultura.
- b. Benih/bibit ternak.
- c. Benih/bibit tanaman perkebunan dan kehutanan.
- d. Benih/bibit Ikan dan Rumput Laut.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 19

Selain merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani dan nelayan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit Ikan, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.
Bagian Kedua Kepastian Usaha
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 21

Untuk menjamin kepastian usaha tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pemerintah Daerah dapat:
- a. Menetapkan kawasan usaha tani dan nelayan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- b. Memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada petani dan nelayan yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah.
- c. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 22

Untuk menetapkan kawasan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan :
- a. Zonasi lahan pertanian dan Perikanan
- b. Pengwilayahan komoditas
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 23

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan hak petani dan nelayan untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. Melakukan pembelian secara langsung
- b. Menampung hasil usaha tani dan Nelayan atau sistem resi gudang
- c. Menyediakan akses pasar
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 24

Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan mengelola terminal agribisnis.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 25

Perwujudan mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan petani dan nelayan, serta tidak bertentangan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berusaha menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi Petani dan Nelayan sebagaiamana dimaksud Pasal 11 huruf c.
- (2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan :
- a. Persyaratan administrasi dan standar mutu;
- b. Struktur pasar produk pertanian dan perikanan yang berimbang; dan
- c. Dana penyangga harga pangan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 27

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan dana penyangga harga pangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Keempat
Asuransi Pertanian dan Perikanan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha petani dan nelayan dalam bentuk asuransi pertanian dan perikanan
- (2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dan nelayan dari kerugian gagal panen akibat :
- a. Bencana Alama;
- b. Ledakan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Wabah penyakit menular;
- d. Perubahan iklim global.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan dan memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian dan perikanan
- (2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 30

Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani dan nelayan menjadi peserta asuransi pertanian dan perikanan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian dan perikanan serta tata cara pembayaran premi untuk petani dan nelayan, diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
Bagian Kelima
Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 32

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan malakukan :
- a. Peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan menular;
okumentasi dan Informasi Hukum
- b. Upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit menular.
- c. Antisipasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 34

Strategi pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan melalui :
- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyuluhan dan pendampingan;
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan Perikanan;
- d. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- e. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- f. Penguatan kelembagaan petani dan nelayan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 35

Pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani dan Nelayan agar mampu mandiri dan berdaya saing.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 36

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemberdayaan petani dan nelayan sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani dan nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani dan nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan.
- b. Pemberian dukungan dana bagi petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang pertanian dan Perikanan.
- c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan keahlian dan keterampilan petani dan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Lembaga yang terakreditasi dapat memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 40

Petani dan nelayan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 41

Pelaku usaha dalam pemberdayaan petani dan nelayan dapat menyelenggarakan:
- a. Pendidikan formal dan non formal; dan
- b. Pelatihan dan pemagangan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 42

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan petani dan nelayan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Penyuluhan dan Pendampingan
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan nelayan.
- (2) Fasilitasi penyuluhan berupa penyediaan paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh pertanian dan perikanan dalam 1 (satu) desa yang termasuk di dalam kawasan usaha tani dan nelayan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian dan perikanan.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar petani dan nelayan dapat melakukan :
- a. Tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
- b. Analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
- c. Kemitraan dengan pelaku usaha.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 44

- (1) Penyuluh pertanian dan perikanan di dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) minimal 2 (dua) minggu sekali setiap kelompok tani dan Nelayan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Penyuluh pertanian dan perikanan dan/atau lembaga penyuluh pertanian dan perikanan dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi, metode dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian dan perikanan yang telah ditetapkan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 45

Penyuluhan pertanian dan perikanan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani dan nelayan melalui pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan :
- a. Mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum.
- b. Mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis.
- c. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan.
- d. Memfasiltasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian dan perikanan.
- e. Mengembangkan pola kemitraan usaha tani dan nelayan yang saling menguntungkan.
- f. Mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian dan perikanan.
- g. Mengembangkan pasar lelang.
- h. Menyediakan informasi pasar.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 47

- (1) Petani dan nelayan dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kemitraan usaha yang merugikan petani dan nelayan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 48

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian dan perikanan di terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pelelangan wajib menetapkan harga awal yang menguntungkan petani dan nelayan.
- (3) Penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian dan perikanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 49

- (1) Komoditas pertanian dan perikanan yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis komoditas pertanian dan perikanan sesuai kewenangannya.
- (3) Setiap petani wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 50

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkomsumsi komoditas pertanian dan perikanan yang memenuhi standar mutu.
Bagian Keempat
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani dan nelayan.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. Pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani dan Nelayan sesuai kebutuhan;
- b. Pemberian subsidi bunga kredit program pertanian dan perikanan;
- c. Pemanfaatan tanggungjawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
- (3) Pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Kerja sama alih teknologi; dan
- c. Penyediaan fasilitas bagi petani dan nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 53

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) paling sedikit berupa :
- a. Harga komoditas pertanian dan perikanan;
- b. Peluang dan tantangan pasar;
- c. Prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
- d. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- e. Pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Informasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani dan nelayan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.
Bagian Keenam Penguatan Kelembagaan
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani dan nelayan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 55

- (1) Kelembagaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas :
- a. Kelompok Tani dan Nelayan;
- b. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
- c. Gabungan Kelompok Perikanan (GAPOKKAN); dan
- d. Asosiasi.
- (2) Kelembagaan ekonomi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani dan Nelayan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 56

Petani dan nelayan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani dan nelayan dansebagaiamana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
Paragraf 1 Kelembagaan Petani dan Nelayan
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 57

- (1) Kelompok tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk petani dan nelayan.
- (2) Kelompok tani dan nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi dan komoditas yang diusahakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 58

Gapoktan dan Gapokkan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani dan nelayan yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 59

Kelompok tani dan nelayan serta Gapoktan dan Gapokkan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani dan nelayan sesuai dengan kedudukannya.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 60

Dalam melaksanakan fungsinya, kelompok tani dan nelayan serta Gapoktan dan Gapokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bertugas:
- a. Meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani dan Nelayan yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
- b. Memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok ; dan
- d. Membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani dan nelayan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 61

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani dan nelayan.
- (2) Petani dan nelayan dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikut sertakan pelaku usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani dan nelayan.
- (3) Asosiasi berfungsi memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 62

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) asosiasi berfungsi :
- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi petani dan nelayan;
- b. Mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani dan nelayan;
- c. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pemberdayaan petani dan nelayan;
- d. Memperomosikan komoditas pertanian dan perikanan yang dihasilkan anggota;
- e. Mendorong persaingan usaha tani dan nelayan yang adil;
- f. Memfasilitasi anggota dalam mengakses sasaran produksi dan teknologi; dan
- g. Membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani dan nelayan.
Paragraf 2 Kelembagaan Ekonomi Petani dan Nelayan
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 63

- (1) Badan usaha milik Petani dan Nelayan dibentuk oleh, dari dan untuk petani dan nelayan melalui Gapoktan dan Gapokkan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan dan Gapokkan.
- (2) Badan usaha milik petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani dan Nelayan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani dan nelayan.
BAB V - PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Pasal 64

Dalam menjalankan fungsinya sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) badan usaha milik petani dan nelayan bertugas :
- a. Menyusun kelayakan usaha;
- b. Mengembangkan kemitraan usaha;
- c. Meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 65

- (1) Pembiayaan pemberdayaan petani dan nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan untuk mengembangkan usaha tani dan nelayan melalui :
- a. Lembaga Perbankan yang ada; dan/atau
- b. Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan.
Bagian Kesatu Lembaga Perbankan
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan petani dan nelayan Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Lembaga Perbankan yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a.
- (2) Kemitraan dengan Lembaga Perbankan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan modal bagi petani dan nelayan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 67

- (1) Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) wajib melaksanakan kegiatan penyaluran kredit bagi Petani dan Nelayan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (2) Persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Pemberian Agunan dijamin oleh Pemerintah Daerah; atau b. Penyaluran kredit tanpa agunan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur pada ketentuan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Perbankan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 68

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit bagi petani dan nelayan bank berperan aktif membantu petani dan nelayan agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.
- (2) Selain malaksanakan penyaluran kredit, Pihak Bank berperan aktif membantu dan memudahkan petani dan nelayan melakukan kegiatan perbankan.
Bagian Kedua
Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 69

- (1) Dalam pemberdayaan petani dan nelayan, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
- (2) Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan melayani kebutuhan modal bagi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 70

Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan wajib melaksanakan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani dan Nelayan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan, pembentukan kelembagaannya dan kedudukannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 72

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
3. (3 Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 73

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan petani dan nelayan.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 74

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat dilakukan oleh :
- a. Perseorangan
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- c. Pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
- a. Penyusunan perencanaan;
- b. Perlindungan Petani dan Nelayan;
- c. Pemberdayaan Petani dan Nelayan
- d. Pembiayaan;
- e. Pengawasan
- f. Penyediaan informasi;
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 75

Masyarakat dalam perlindungan petani dan nelayan dapat berperan serta dalam:
- a. Memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. Mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan dalam negeri;
- c. Mencegah alih fungsi lahan;
- d. Melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Menyediakan bantuan sosial bagi petani dan nelayan yang mengalami bencana.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 76

Masyarakat dalam pemberdayaan petani dan nelayan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :
- a. Pendidikan non formal;
- b. Pelatihan dan pemagangan;
- c. Penyuluhan;
- d. Penguatan kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan;
- e. Fasilitasi sumber pembiayaan dan permodalan.
BAB IX - SANKSI
Pasal 77

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini akan diberi sanksi berupa :
- a. Sanksi Administratif;
- b. Sanksi Masyarakat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi kegiatan;
- e. Pencabutan usaha;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pencabutan insentif; dan/atau
- h. Denda administrasi.
- (3) Sanksi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
- a. Sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku;
- b. Sanksi berdasarkan kesepakatan pada saat musyawarah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan petani dan nelayan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi waktu penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.
Ditetapkan di Bantaeng Pada tanggal 28 Desember 2013
BUPATI BANTAENG Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH
Diundangkan di Bantaeng Pada tanggal 31 Desember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG
SUDARNI, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip
: 19561231 198303 1 206
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2013 NOMOR 9
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, Pembangunan Pertanian dan Perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya bagi kesejateraan Petani dan Nelayan.
Saat ini tidak sedikit program pemberdayaan masyarakat yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat, tetapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut, sehingga tidaklah aneh bila banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan yang salah atau pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari segolongan orang ?
Seiring dengan berjalannya waktu, maka sebenarnya sektor Pertanian dan Perikanan memiliki potensi untuk ditingkatkan apabila kita berhasil menangani kendala-kendala yang meliputi ; produktivitas, efesiensi usaha, keterbatasan sarana dan prasarana, serta terbatasnya kredit dan infra struktur Pertanian dan Perikanan. Selain itu, ada pula beberapa kendala dan masalah yang dihadapi antara lain :
1. Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar Petani dan Nelayan yang berakibat pada panjangnya tata niaga dan belum adilnya sistem pemasaran.
2. Akses Petani dan Nelayan ke sumber daya produktifitas termasuk permodalan dan layanan usaha masih sangat terbatas.
3. Masih rendahnya sistem alih teknologi pengolahan produk Pertanian dan Perikanan berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk Pertanian dan Perikanan.
4. Usaha perikanan budidaya yang belum optimal yang mengakibatkan rendahnya produktivitas.
5. Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut dan pesisir yang menyebabkan rendahnya produktivitas Nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap.
6. Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan Petani dan Masyarakat sekitar kawasan hutan.
7. Pemanfaatan hutan yang melebihi daya dukung sehingga membahayakan pasokan air yang menopang keberlanjutan produksi pertanian.
Sasaran pemberdayaan Petani dan Nelayan adalah Petani tanaman bahan makanan, perkebunan, peternak, nelayan, pembudidaya serta masyarakat di sekitar dan di dalam hutan.
Pemberdayaan Petani dan Nelayan dilakukan melalui (1) Pendidikan dan Pelatihan, (2) Penyuluhan dan Pendampingan, (3) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan, (4) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, (5) Kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan (6) Penguatan kelembagaan petani.
Pemberdayaan Petani dan Nelayan dilakukan dengan memperhatikan asas kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Upaya pemberdayaan Petani dan Nelayan selama ini belum didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif, holistik dan sistematik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Nelayan, serta pelaku usaha dibidang Pertanian dan Perikanan.
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Peraturan ini mengatur tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan secara komprehensif, holistik, sistematik dalam suatu Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas kemandirian' adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani dan Nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang dimiliki.## Huruf bYang dimaksud dengan 'asas kedaulatan' adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani dan Nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani dan Nelayan yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.## Huruf cYang dimaksud dengan 'asas kebermanfaatan' adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani dan Nelayan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup Petani dan Nelayan.## Huruf dYang dimaksud dengan 'asas kebersamaan' adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani dan Nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat.## Huruf eYang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani dan Nelayan harus memadu-serasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani dan Nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan Petani dan Nelayan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas efisiensi' adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani dan Nelayan harus efisien dan berkeadilan yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua Warga Negara sesuai kemampuannya.## Huruf hYang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan' adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Petani dan Nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteran Petani dan Nelayan.##
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Huruf aCukup JelasHuruf b Cukup Jelas## Huruf cKebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung infra struktur Pertanian dan Perikanan.Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 11 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c

```Cukup JelasHuruf dCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Huruf aCukup JelasHuruf bCukup JelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 'sarana produksi lokal' adalah sarana yang dihasilkan oleh orang-seorang, suatu kelompok atau badan usaha yang berada dalam wilayah kabupaten Bantaeng, yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.## Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'kelompok' adalah kumpulan Petani dan Nelayan yang menyepakati suatu kegiatan, tanggungjawab atau penanganan resiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas dan/atau kesamaan ekosistem.
PENJELASAN
Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas## Huruf bPengembangan perbenihan berbasis teknologi dimaksudkan adalah pengembangan perbenihan tanaman bahan makanan, peternakan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, ikan dan rumput laut.## Huruf cYang dimaksud dengan 'DEMBUL' adalah Demonstrasi Benih Unggul yang jelas benih sumbernya, yang hasil produksinya dapat menjadi benih, sekaligus sebagai sumber benih.
PENJELASAN
Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Huruf a Sonasi lahan Pertanian dan Perikanan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Huruf b Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Penghasilan dihitung berdasarkan keuntungan yang semestinya diterima dari mengusahakan komoditas Pertanian dan Perikanan. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 24 Yang dimaksud dengan 'terminal argibisnis' adalah infra struktur pemasaran untuk transaksi fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik (kontrak) pesanan future market, dan juga sabagai pusat informasi agrobisnis. Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Yang dimaksud dengan dana penyangga harga pangan adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk

menanggulangi apabila harga-harga komoditas tanaman pangan mengalami fluktuasi.
PENJELASAN
Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan dan tanah longsor. Huruf b Ledakan organisasi penganggu tumbuhan serangan organisme pengganggu tumbuhan yang berkembang dan menyebar luas sangat cepat, yang berakibat terjadinya kerusakan berat pada pertanaman bahkan dapat mengakibatkan fuso. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Yang dimaksud dengan perubahan iklim global adalah iklim yang tidak menentu seperti suhu dan curah hujan yang mengakibatkan kekeringan atau banjir. Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Huruf a

Cukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dPenyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya penyediaan bantuan kredit Alsintan.Huruf eCukup JelasHuruf fCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Pendidikan dan pelatihan diwujudkan antara lain dalam :- a. Pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C)- b. Sekolah Lapang- c. Pelatihan Usaha Tani (Kursus, Penataran, Studi Banding dan Pemagangan- d. Pelatihan Keterampilan di luar Usaha Tani- e. Pengembangan Forum Media (Kelompen Capir)
PENJELASAN
Pasal 39

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 43

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dan Nelayan dimaksudkan agar usaha tani yang dilakukan oleh Petani dan Nelayan dapat memenuhi kualitas komoditas Pertanian dan Perikanan yang sesuai dengan standar mutu, tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran yang baik.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Huruf aCukup JelasHuruf bAnalisis kelayakan usaha antara lain berupa analisis tingkat pengembalian suatu investasi ( Internal Rate of Return ), titik inpas ( Break Even Point ) dan nilai bersih saat ini ( Net Present Value )Huruf cCukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1)

Sistem latihan dan kunjungan (LAKU) adalah jadwal kerja Penyuluh Pertanian dan Perikanan untuk mengunjungi Kelompok Tani dan Nelayan di wilayah kerjanya dengan materi penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan Kelompok Tani dan Nelayan 2 (dua) Minggu yang akan datang.Ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Huruf aCukup JelasHuruf bPerwujudan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan sortasi, pemilihan dan pengemasan.## Huruf cFasilitas pendukung seperti lemasi timusin, jaringan listrik, air, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.Huruf dCukup JelasHuruf eCukup Jelas## Huruf fKetentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dan Perikanan dapat dikenal oleh konsumen, baik dalam daerah maupun di luar daerah.Huruf gCukup JelasHuruf hCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 47 (1)

Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Ketentuan larangan melakukan kemitraan yang berakibat kerugian bagi Petani dan Nelayan dimaksudkan agar praktek kemitraan berjalan dengan prinsip kesejajaran, keterbukaan, saling ketergantungan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dan / atau membesarkan.
PENJELASAN
Pasal 48

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variable produksi komoditas Pertanian dan Perikanan seperti benih, pupuk dan biaya lainnya.Ayat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Ayat (1)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Regional dan Lokal, akan ditetapkan oleh Instansi teknis terkait.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Dalam kerjasama alih teknologi termasuk kerjasama dengan sumber penyediaan teknologi seperti BPTP dan Balai Penelitian lainnya. Huruf c Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup JelasCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 72 Cukup Jelas Pasal 73 Cukup Jelas Pasal 74 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud perseorangan termasuk di dalamnya kelompok orang. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 75 Cukup Jelas Pasal 76 Cukup Jelas Pasal 77 Cukup Jelas Pasal 78 Cukup Jelas Pasal 79 Cukup Jelas

```## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9