UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1974
Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN
Berlaku: 26 Desember 1974
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa untuk memperkuat ikatan persahabatan serta kerj asama yang effektif dalam melakukan peradilan antara Indonesia dan Malaysia perlu diadakan perjanjian ekstradisi~
2. ditanda tangani Indonesia dan bahwa pada tanggal 7 Januari 1974 telah Perjanjian antara Pemerintah Republik Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi b.
- c. bahwa perjanjian tersebut pada huruf b perlu disahkan dengan Undang-undang.
Hengingat
:
1. Pasal 5 ayat (1) , Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang› Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Hajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Iv/MPRI 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
IIIJEMUTU SKAN
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI EKSTRADISI.
N/A
Pasal 2

undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat meriqe t ahu i ny a memerintahkan peng undangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Desember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SOEHARTO JENDERAL TNI.
Di1.lndangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SUDHARlVlONO, S H.