PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 32 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 16 September 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap penanam modal di daerah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Negara Republik Indonesia 5264);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :
- a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.
BAB II
Pasal 3

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :
- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II
Pasal 4

Setiap penanam modal berkewajiban :
- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II
Pasal 5

Setiap penanam modal bertanggung jawab :
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian Iingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
Pasal 6

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara :
- a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya;
- b. pembinaan melalui :
1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. pengawasan melalui :
1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
BAB III
Pasal 7

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh KPMP2T, sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha.
BAB III
Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh :
- a. KPMP2T terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal;
- b. Instansi teknis terkait terhadap permasalahan teknis kegiatan penanaman modal.
- (2) KPMP2T dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.
- (3) KPMP2T dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melakukan koordinasi dengan PDPPM Provinsi dan Pemerintah Pusat serta instansi daerah terkait.
BAB III
Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh :
- a. KPMP2T terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.
- (2) KPMP2T dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan PDPPM Provinsi dan Pemerintah Pusat serta instansi daerah terkait.
BAB III
Pasal 10

- (1) Dalam hal-hal tertentu KPMP2T dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan;
- b. keselamatan masyarakat;
- c. adanya permintaan dari perusahaan atau Pemerintah Daerah atau instansi terkait;
- d. adanya pengaduan masyarakat.
BAB III
Pasal 11

- (1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi antara KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu dengan :
- a. BKPM pada tingkat pemerintah pusat;
- b. PDPPM pada tingkat provinsi;
- c. Instansi teknis terkait.
- (3) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas dari KPMP2T menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TATA CARA PEMANTAUAN
Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang disampaikan kepada KPMP2T, dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal diterbitkan.
- (3) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala oleh perusahaan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran III, dengan periode laporan sebagai berikut :
1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan periode laporan sebagai berikut :
1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal, untuk kegiatankegiatan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
- (5) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
- (6) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
- (7) Perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
- a. dalam bentuk hard copy atau soft copy ;
- b. melalui surat elektronik, atau
- c. melalui SPIPISE atau portal Indonesia National Single Window (http://insw.go.id).
BAB V - TATA CARA PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) KPMP2T melakukan evaluasi LKPM terhadap Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. keterangan perusahaan;
- b. perizinan penanaman modal yang dimiliki;
- c. realisasi investasi dan permodalan;
- d. penyelesaian fisik;
- e. penggunaan tenaga kerja;
- f. produksi dan pemasaran;
- g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaftaran/ Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha atau ketentuan yang berlaku;
- h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPMP2T dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
BAB V - TATA CARA PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) KPMP2T membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat dengan tembusan kepada Kepala BKPM selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - TATA CARA PEMBINAAN
Pasal 15

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui :
- a. bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.
BAB VI - TATA CARA PEMBINAAN
Pasal 16

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) atau Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Administrator Awasan Ekonomi Khusus (KEK), atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM), atau Kepala BKPM cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Atas laporan permasalahan/kendala dari perusahaan penanaman modal, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, atau BKPM melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui :
- a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
- b. koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait.
BAB VII - BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK
Pasal 17

- (1) BAP diperlukan dalam rangka :
- a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan Pasal 9;
- b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
- c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan;
- d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;
- e. pengenaan sanksi;
- f. pembatalan sanksi.
- (2) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e didasarkan atas hasil evaluasi KPM2T, dan/atau instansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal.
- (3) Permohonan pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diajukan perusahaan kepada KPMP2T dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat pemerintah daerah dapat terdiri dari :
- a. Instansi perpajakan;
- b. Badan Pertanahan Nasional;
- c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- d. Kantor Lingkungan Hidup;
- e. KPMP2T;
- f. Instansi terkait lainnya.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh KPMP2T dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.
BAB VII - BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK
Pasal 18

- (1) KPMP2T atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) melakukan pemeriksaan proyek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (3) BAP sebagai hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembuatan BAP wajib dilaksanakan di lokasi proyek dan ditandatangani langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, KPMP2T dan instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan keperluan pembuatan BAP.
- (5) Hasil BAP diterima oleh KPMP2T u.p. Seksi Penanaman Modal serta instansi teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan proyek.
BAB VIII
Pasal 19

- (1) KPMP2T melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Bupati telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, pembatalan Izin Prinsip penanaman modalnya dilakukan oleh KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal
berupa :
- a. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
- d. Izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
- e. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) /HO.
- (4) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk :
- a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa :
1. pengadaan lahan;
2. pembangunan/ sewa gedung/ pabrik; atau
3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri.
- b. Bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa :
1. pengadaan lahan/tempat usaha; atau
2. pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
- c. Bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan.
- d. Bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.
- (5) Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
- a. Perusahaan kepada KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya dengan melampirkan kelengkapan data berupa :
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
2. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ pernyataan para pihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal;
3. Surat pernyataan dari kantor pusat di negara asal bagi kantor perwakilan perusahaan asing;
4. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak Iangsung oleh direksi perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. KPM2PT untuk Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (6) Bentuk surat permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Pendirian kantor perwakilan perusahaan asing adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPMP2T dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
- (8) Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX - PENCABUTAN IZIN USAHA
Pasal 20

- (1) KPMP2T melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Tetap yang diterbitkan KPMP2T yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau menjadi kewenangan pemerintah pusat, pencabutan Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetapnya dilakukan oleh KPMP2T.
- (3) Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
- a. Perusahaan kepada KPMP2T sesuai perizinan yang diterbitkannya dilengkapi dengan persyaratan :
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
2. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman dan/atau Izin Usaha;
3. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
4. LKPM periode terakhir;
5. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. KPMP2T kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM dengan melampirkan BAP.
- (4) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM atau PDPPM Provinsi atau PDKPM Kabupaten menerbitkan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha.
- (6) BKPM atau PDPPM Provinsi atau PDKPM Kabupaten melakukan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya atas penyimpangan yang dilakukan perusahaan berdasarkan BAP.
- (7) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (8) Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :
- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan bertahap sebagai berikut :
- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII, Lampiran XIV , dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
- b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada KPMP2T yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) KPMP2T yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa :
- a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
- b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk surat pembekuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada KPMP2T yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) KPMP2T yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (7) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh KPMP2T harus memberitahukan pembekuan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (9) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya, dengan menggunakan bentuk surat permohonan yang tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BAP oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (11) KPMP2T yang menerbitkan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP harus menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (12) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang :
- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) KPMP2T menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh KPMP2T harus memberitahukan pencabutan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, KPMP2T memberitahukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengembalian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XI - BIAYA
Pasal 27

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh KPMP2T.
- (2) Biaya yang diperlukan KPMP2T untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB XII - KETENTUAN LAIN
Pasal 28

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- b. menyampaikan LKPM.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang telah diterima oleh KPMP2T serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.
- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 16 September 2015
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd
MARIUS MARCELLUS TJ.
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 17 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 32
DAFTAR LAMPIRAN
| NOMOR | LAMPIRAN | JUDUL |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lampiran I | Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal |
| 2 | Lampiran II | Bentuk Berita Acara pemeriksaan Proyek |
| 3 | Lampiran III | Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal |
| 4 | Lampiran IV | Bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanaman Modal |
| 5 | Lampiran V | Bentuk Laporan Realisasi Penanaman Modal |
| 6 | Lampiran VI | Bentuk Surat Permohonan BAP |
| 7 | Lampiran VII | Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal |
| 8 | Lampiran VIII | Bentuk Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing |
| 9 | Lampiran IX | Bentuk Surat Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal |
| 10 | Lampiran X | Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap |
| 11 | Lampiran XI | Bentuk Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/lzin Usaha Tetap |
| 12 | Lampiran XII | Bentuk Keputusan Kepala BPMD dan PTSP tentang Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin usaha/ Izin Usaha Tetap |
| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Lampiran XIII | Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama |
| 14 | Lampiran XIV | Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan /Pemeriksaan |
| 15 | Lampiran XV | Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga |
| 16 | Lampiran XVI | Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha |
| 17 | Lampiran XVII | Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha |
| 18 | Lampiran XVIII | Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha |
| 19 | Lampiran XIX | Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal |
| 20 | Lampiran XX | Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha An. PT.... |
| 21 | Lampiran XXI | Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal |
| 22 | Lampiran XXII | Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal |
| 23 | Lampiran XXIII | Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pencabutan Kegiatan Usaha oleh BPMD dan PTSP |
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN/PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor
: ________________/..../...../20...
.....,.....20...
Sifat
: Segera
Lampiran
: -
Hal
: Pemberitahuan Pengawasan /Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Yth.
Direksi PT.....
Jl. ...
Sehubungan dengan surat ... (nama lembaga) ... tertanggal ...., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu bermaksud melakukan pengawasan ..... yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara, dengan petugas sebagai berikut :
1. .....
2.
.....
3. Dst.
Kami mohon, kiranya saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan/pemeriksaan tersebut. Apabila diperlukan infomasi lebih lanjut mengenai pengawasan/pemeriksaan ini Saudara menghubungi kami melalui telepon/fax .....
Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
KEPALA KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU,
...
Nama dan NIP
Tembusan :
1. .....
2. .....
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK
Nomor : ________________/..../.../20...
Pada hari .... tanggal .... kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap proyek penanaman modal untuk keperluan ....
I. KETERANGANPERUSAHAAN
1. Nama perusahaan
:
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
:
3. Alamat perusahaan
:
Jl. ....
KodePos
Telp.
Fax.
e-mail
4. Bidang Usaha
:
5. Lokasi Proyek
Jl. ....
- Alamat
:
Kota
Kode Pos ..... Provinsi ....
Telp. .... Fax. ...
e-mail
II. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIMILIKI (dilampirkan)
| 1. | a. Pendaftaran penanaman modal b. Izin Prinsip Penanaman Modal Persetujuan Usaha/Persetujuan Penanaman Modal | :No. :No. | Tanggal Tanggal |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 2 | Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap | :No. | Tanggal |
| 3 | Akte Pendirian dan Perubahan | : Notaris :No. | Tanggal |
| 4 | Pengesahan Menteri Hukum dan HAM | :No | Tanggal |
| 5 | a. SP Fasilitas Impor Mesin b. SP Fasilitas Impor Bahan Bahan | :No. :No. | Tanggal Tanggal |
| 6 | Angka Pengenal Importir Terbatas | :No. | Tanggal |
| 7 | Rencana Penggunaan Tenaga Kerja | | |
| 8 | Izin Lokasi | :No. | Tanggal |
| 9 | Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Bukti sewa | :No. | Tanggal |
| 10 | Izin Mendirikan Bangunan | :No. | Tanggal |
| 11 | Izin Undang-Undang Gangguan (HO) | :No. | Tanggal |
| 12 | Izin Teknis Lainnya | :No. | Tanggal |
III. KAPASITAS PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN/TAHUN
1. Produksi/Jasa
Jenis produksi/Jasa
Satuan
Kapasitas
Terpasang
Realisasi
Produksi
2. Pemasaran per Tahun
Nilai ekspor US$ .....
IV. DAFTAR MESIN/PERLATAN TERPASANG DAN BAHAN BAKU/PENOLONG*
A. Jenis Mesin/Peralatan
Jenis Mesin/peralatan
:No.
B. Bahan Baku/penolong
Jenis Bahan Baku/Penolong
Negara Asal Mesin
Negara Asal
:No.
- *) Diisi hanya untuk permohonan izin operasional/izin usaha tetap atau bagi proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas impor bahan baku/penolong.
V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA
Jabatan
Indonesia a.
Tenaga Ahli b.
Karyawan
:
:
Jumlah :
VI. INVESTASI
Investasi (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)
- a. Modal Tetap
2. -Pembelian dan pematangan tanah
3. -Bangunan / gedung
4. -Mesin-mesin / peralatan &amp; suku cadang
5. -Lain-lain
Sub Jumlah
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over )
Jumlah
Asing
| Sumber Pembiayaan (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan) | Sumber Pembiayaan (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| a. Modal | Sendiri |
| b. Laba ditanam kembali | |
| c. Modal Pinjaman | |
| Jumlah | |
| Realisasi Fisik | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Luas lahan - Sudah dibebaskan - Sudah disertifikatkan - Yang digunakan b. Luas bangunan | ... (Ha/M2) ... (Ha/M2) ... (Ha/M2) ... (M2) |
VII. PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN
1. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan :
- a. Sesuai dengan RKL / RPL
2. Limbah yang dihasilkan **)
3. Bila Ya, cara pengolahannya : **)
4. Baku Mutu Limbah (Standar effluent) yang digunakan **)
- (1) Ya
- (2) Tidak
- b. Sesuai dengan UKL / UPL
- (1) Ya
Tidak
- c. Tidak dipersyaratkan
- (1) Ya
Tidak
| a. Gas | (1) Ya | (2) Tidak |
|---------------|----------|-------------|
| b. Cair | (1) Ya | (2) Tidak |
| c. Padat | (1) Ya | (2) Tidak |
| d. Kebisingan | (1) Ya | (2) Tidak |
Dikeluarkan oleh :
5. Apakah dilakukan pemantauan**)
- a. Ya
Tidak
- 6.
- Bila ya**), sebutkan frequensinya : ________________ kali per ....
Lampirkan hasil pemantauan
- **) Diisi hanya untuk keperluan pembuatan BAP dalam rangka pembuktian penyimpangan pencemaran lingkungan hidup.
VIII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
Mengetahui
Pemeriksa,
Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan
1. Koordinator KPMPT
Nama
: ________________
Jabatan
: ________________
Tanda Tangan : ________________
2. Anggota
Nama Jabatan
: ________________
: ________________
Tanda Tangan : ________________
3. Anggota
Nama
: ________________
Jabatan
: ________________
Tanda Tangan : ________________
4. Anggota
Nama
: ________________
Jabatan
: ________________
Tanda Tangan : ________________
5. Dan seterusnya, disesuaikan dengan masalah/materi yang diperiksa.
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL PERIODE LAPORAN TAHUN : ________________
Tahap Pembangunan :
- Semester Pertama (1 Januari - 30 Juni)
:
( )
- Semester Kedua ( 1 Juli - 31 Desember)
: ( )
Tahap Produksi Komersial ( Telah Ada Izin Usaha) :
- Tahunan (1 Januari - 31 Desember)
:
( )
I. KETERANGAN PERUSAHAAN
| 1. Nama perusahaan | ..... | ..... |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. - Akta pendirian - Nama Notaris - Pengesahan Menteri Hukum danHAM | No.... No. | Tanggal... Tanggal |
| 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | ..... | ..... |
| 4. Alamat korespondensi | Jl...... Kota..... Telp...... e-mail..... | |
| | | Fax. |
| 5. Bidang Usaha | | |
| 6. Lokasi Proyek | | Jl...... |
| | Kota... | Provinsi... |
| | Telp.... | Fax.... |
II. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI
| 1. a. Pendaftaran penanaman modal b. Izin prinsip penanaman modal persetujuan penanaman modal | No. Tanggal No. Tanggal |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2. Fasilitas bea masuk impor : a. barang modal ( mesin peralatan) b. bahan baku/penolong | No. Tanggal No. Tanggal |
| 3. Fasilitas Fiskal Lainnya | No. Tanggal |
| 4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing | No. Tanggal |
| 5. Izin Lokasi | No. Tanggal |
| 6. SK Hak Atas Tanah | No. Tanggal |
| 7. Izin Mendirikan Bangunan | No. Tanggal |
|-------------------------------|---------------|
| 8. Izin UU Gangguan/HO | No. Tanggal |
| 9. Izin Teknis lainnya | No. Tanggal |
| 10. Izin Usaha | No. Tanggal |
- Hanya diisi sesuai Perizinan yang dimiliki.
III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.( ) atau US$. ( )]
| 1. | : | Investasi |
|--------------------------------|-----|-------------|
| Modal tetap | : | a. *) |
| Pembelian dan pematangan tanah | : | |
| Bangunan/gedung | : | |
| Mesin/Peralatan &Suku Cadang | : | |
| Lain-lain | : | |
| Sub Jumlah | : | |
| Modal Kerja (satu turn over ) | : | b. |
| Jumlah **) | : | |
- *) Untuk yang belum izin usaha diisi sesuai dengan nilai perolehan.
- **) Untuk perusahaan yang sudah izin usaha/izin usaha tetap hanya diisi sesuai total investasi yang tercantum pada izin usaha/izin usaha tetap.
- *) Diisi apabila menyertakan modal asing.
| 2. Sumber pembiayaan a. Modal sendiri b. Modal Pinjaman - Dalam Negeri - Luar Negeri c. Laba ditanam kembali | : : : : : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3. Permodalan Perseroan *) a. Peserta Indonesia | : |
| b. Peserta Asing | : |
IV. PENYELESAIAN FISIK
| 1. Luas Penggunaan Tanah | Ha/M² |
|--------------------------------|---------|
| 2. Pembangunan Gedung | (%) |
| 3. Pemasangan Mesin/ Peralatan | (%) |
V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA
| 1. Indonesia | : | Orang |
|----------------|-----|---------|
| 2. Asing | : | Orang |
VI. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN
VII. KEWAJIBAN PERUSAHAAN
| 1. Lingkungan : - UKL/UPL - ANDAL | Ada/tidak ada*) Pengesahan No. Tanggal |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. Kemitraan | Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan * Dengan kemitraan yang dilakukan |
| 3. Pelatihan tenaga kerj a Indonesia **) | Jenis pelatihan Jumlah yang dilatih ... orang |
| 4. Tanggungjawab sosial (CSR) | Sudah/belum dilaksanakan *) berupa ... |
| 5. Lain -lain | |
- *) Coret salah satu.
- **) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
VIII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Laporan ini disusun dengan sebenarnya .
... , .....20....
Penanggung Jawab,
Cap Perusahaan dan Tandatangan
Nama Jelas Jabatan
: ________________
: ________________
Petugas yang dapat dihubungi:
Nama Jabatan
: ________________
No. Telepon/HP
: ________________
Email
: ________________
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL
KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor
: ________________/..../...../20...
.....,.....20...
Sifat
: Segera
Lampiran Hal
: -
: Laporan Perkembangan Penanaman Modal
Kepada yang Terhormat.
Bapak Bupati Kapuas Hulu
Di Putussibau
Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan perkembangan realisasi penanaman modal tahun atau periode Januari s/d Juni Tahun .... atau periode Januari s/d Desember Tahun .... berdasarkan lokasi proyek di ... dan berdasarkan sektor usaha.........
Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.
KEPALA KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU
...
Nama dan NIP
Tembusan:
1. Kepala BKPM
2. Tembusan disesuaikan (Laporan Ka. PDPPM dengan tembusan kepada PDKPM, Laporan Ka. PDKPM tembusan kepada PDPPM).
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
Lampiran Surat No ..... tanggal ....
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL PERIODE 1 JANUARI S/D 30 JUNI ATAU PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER
TAHUN ...
Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN di Kabupaten Kapuas Hulu
| NO | LOKASI | JUMLAH PROYEK | NILAI INVESTASI | PENYERAPAN TENAGA KERJA | PENYERAPAN TENAGA KERJA | KET. |
|--------|----------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | | | INDONESIA | ASING | |
| Jumlah | Jumlah | | | | | |
Berdasarkan Sektor Usaha PMDN.
| NO | SEKTOR | JUMLAH PROYEK | NILAI INVESTASI | PENYERAPAN TENAGA KERJA | PENYERAPAN TENAGA KERJA | KET. |
|------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| NO | SEKTOR | JUMLAH PROYEK | NILAI INVESTASI | INDONESIA | ASING | KET. |
| I. | Sektor Primer | | | | | |
| 1. | Tanaman pangan & perkebunan | | | | | |
| 2. | Petemakan | | | | | |
| 3. | Kehutanan | | | | | |
| 4. | Perikanan | | | | | |
| 5. | Pertambangan | | | | | |
| II. | Sektor Sekunder | | | | | |
| 1. | Industri makan | | | | | |
| 2. | Industri tekstil | | | | | |
| 3. | Industri barang dari kulit &alas kaki | | | | | |
| 4. | Industri kayu | | | | | |
| 5. | Industri kertas & percetakan | | | | | |
| 6. | Industri kimia & farmasi |
|------|-------------------------------------------------------|
| 7. | Industri karet & plastik |
| 8. | Industri mineral non logam |
| 9. | Industri Logam, mesin &elektronika |
| 10. | Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam |
| 11. | Industri kendaraan bermotor &alat transportasi lain |
| 12. | Industri lainnya |
| III. | Sektor Tersier |
| 1. | Listrik, gas dan air |
| 2. | Konstruksi |
| 3. | Perdagangan & reparasi |
| 4. | Hotel &restoran |
| 5. | Transportasi, gudang &komunikasi |
| 6. | Perumahan, kawasan industtri &perkanto ran |
| 7. | Jasa Lainnya |
| | Jumlah |
Berdasarkan Nama Perusahaan PMDN.
NOMOR &amp;
NO
NAMA
PERUSAHAAN
Jumlah
TANGGAL
PENDAFTARAN/
IZIN PRINSIP
PENYERAPAN TENAGA
KERJA
BIDANG
REALISASI
USAHA
INVESTASI
INDONESIA
ASING
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PERMOHONAN BAP
KOP PERUSAHAAN
Nomor
: ________________/..../...../20...
.....,.....20...
Sifat
: Segera
Lampiran
: -
Hal
: Permohonan BAP
Yth.
Kepala KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu
Jl. Antasari No. 15 Putussibau
Yang bertanda tangan di bawah ini
:
Nama Perusahaan
: ________________
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : ________________
Alamat Kantor Perusahaan
: ________________
.... Telp/Fax .....
4. Lokasi Proyek
: ________________
Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan proyek atas pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal No ... tanggal ... dan/atau izin usaha/izin usaha tetap No... tanggal untuk keperluan
... , sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
...., .....20 ....
Pimpinan/Penanggung Jawab dan Cap Perusahaan
...
Nama Jelas
Tembusan:
1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BDPPM atau Kepala PDKPM.
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASA DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT KUASA PERMOHONAN PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL /PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL
SURAT KUASA
NOMOR : ________________
Yang bertanda tangan di bawah ini :
\_\_\_\_\_\_ , Warga Negara \_\_\_\_\_\_ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), bertindak dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_\_ dari dan karenanya untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_,perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara \_\_\_\_\_\_, berkedudukan di \_\_\_\_\_\_, dan beralamat di \_\_\_\_\_\_;
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh dengan/tanpa hak substitusi kepada :
\_\_\_\_\_\_, Warga Negara \_\_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), bertempat tinggal di
\_\_\_\_\_\_;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")
-----------------------------------KHUSUS-----------------------------------
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :
....
Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan
atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.
Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.
Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, \_\_\_\_\_\_,(tgl/bln/thn).
Pemberi Kuasa
Nama: ________________
Jabatan: ________________
Penerima Kuasa
Nama: ________________
Jabatan: ________________
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
Materai
LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK PERMOHONAN PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ATAU IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
KOP PERUSAHAAN
Nomor
: ________________/..../...../20...
.....,.....20...
Sifat
: Segera
Lampiran
: -
Hal
:
Permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing *)
Yth.
Kepala KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu
Jl. Antasari No. 15 Putussibau
Yang bertanda tangan di bawah ini
:
- 1.
- Nama
: ________________
- 2.
- Jabatan :
Direksi atau Yang Dikuasakan *)
3. Nama Perusahaan
: ________________
4. Alamat Kantor Perusahaan :
Jl. ....
Kota... Kode Pos ...
Telp ...Fax .....
e-mail ...
5. Lokasi Proyek
-
Jl. ....
Kota... Kode Pos ...
Telp ...Fax .....
e-mail ...
6. Pendaftaran Penanaman
Modal Izin Prinsip
Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman
Modal atau Izin Kantor
Perwakilan Perusahaan
Asing yang diajukan pembatalannya
:
Nomor ....Tanggal ...
Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dengan alasan ... Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :
1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pembatalan izin usaha/ persetujuan dan menunjuk penandatangan pengurusan pembatalan;
2. Surat pemyataan dari kantor pusat dinegara asal (khusus persyaratan bagi pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing).
*) Coret salah satu
Demikian permohonan ini kami sampaikan.
.... , ... , 20 ..
Meterai 6.000
Tandatangan dan Cap Perusahaan
Nama Jelas
Tembusan: (disesuaikan dengan tujuan surat)
1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Kepala PDPPM atau PDKPM
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL
KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor
: ________________/..../...../20...
.....,.....20...
Sifat
: Segera
Lampiran
: -
Hal
: Pembatalan Pendaftaran Penanaman
Modal/
Izin
Prinsip
Penanaman
Modal/
Persetujuan
Penanaman
Modal.
Yth.
Direksi PT. ...
Jl. .....
Sehubungan dengan surat Saudara No. ... tanggal .........., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No ...... tanggal ..... jo. No ... atas nama PT. .... di bidang usaha .... dengan lokasi proyek di Kota .... , Provinsi ..., dengan alasan ....., dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal., maka Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dimaksud dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
Demikian agar Saudara maklum.
KEPALA KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU,
...
Nama dan NIP
Tembusan:
Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman ModaliPersetujuan Penanaman Modal
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT KUASA PERMOHONAN PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/ IZIN USAHA TETAP
SURAT KUASA
NOMOR: ________________
Yang bertanda tangan di bawah ini :
\_\_\_\_\_\_ , Warga Negara \_\_\_\_\_\_ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP). / Paspor No. \_\_\_\_\_\_ ,
bertindak dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_\_ dari dan karenanya untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_
,perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara \_\_\_\_\_\_ ,
berkedudukan di \_\_\_\_\_\_ dan beralamat di \_\_\_\_\_\_;
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh dengan/tanpa hak substitusi
kepada:
\_\_\_\_\_\_ , Warga Negara \_\_\_\_\_\_ , pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. \_\_\_\_\_\_,
bertempat tinggal di \_\_\_\_\_\_
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")
------------------------- KHUSUS -------------------------
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan
Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh BKPM.
Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.
Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.
Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, \_\_\_\_\_\_ ,(tgl/bln/thn).
Pemberi Kuasa
Nama: ________________
Jabatan: ________________
Penerima Kuasa
Nama: ________________
Jabatan: ________________
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
Materai
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK PERMOHONAN PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/LZIN USAHA TETAP
KOP PERUSAHAAN
Nomor
: ________________/..../...../20...
Sifat
: Segera
Lampiran
: -
Hal
- Permohonan
Pencabutan
Pendaftaran
Penanaman
Modal/izin
Prinsip
Penanaman
Modal/persetujuan
Penanaman
Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin
Usaha Tetap
Yth.
Kepala KPMP2T Kab. Kapuas Hulu
Jl. .....
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
:
2. Jabatan
3. Nama Perusahaan
4. Alamat Kantor Perusahaan
4. 5.
5. Lokasi Proyek
6. Nomor Pendaftaran
Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/izin
Usaha Tetap yang diajukan
Pencabutan.
Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/izin Usaha Tetap, dengan alasan .......... Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :
1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/izin Usaha Tetap serta menyatakan penandatangan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
2. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
:
:
:
-
.....,.....20...
Direksi/Likuidator/Kuasa *) *) Pilih salah satu
Jl. ....
Kota .....Kode Pos ....
Telp ... Fax ...
e-mail. .....
Jl. ....
Kota .....Kode Pos ....
Telp ... Fax ...
e-mail. .....
: ________________
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. LKPM periode Terakhir;
5. Surat kuasa bagi penandatangan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan.
Meterai 6.000
Tandatangan dan Cap Perusahaan
Nama Jelas
Tembusan:
1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK KEPUTUSAN KEPALA BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/ IZIN USAHA TETAP
KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPUTUSAN
NOMOR : ________________/C/KODE BULAN/ /PMDN atau PMA/20 ...
TENTANG
PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/ IZIN USAHA TETAP
ATAS NAMA PT. ...
NKP : ________________
NPWP : ________________
Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/.Persetujuan Penanaman Modal No .....tanggal ... dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor .... tanggal ..... kepada PT. ... telah disetujui untuk berusaha di bidang ..., dengan lokasi di Kota ..., Provinsi ...;
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan PT ...
No .... tanggal
.....
dan kelengkapan
data tanggal
....
mengenai permohonan
pencabutan
Pendaftaran
Penanaman
Modal/izin
Prinsip
Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal No. ... tanggal
..... dan/atau Izin Usaha/izin Usaha Tetap Nomor ... tanggal
..... atas nama PT ....
, dengan alasan ..... ;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. ... yang dinyatakan dengan Akta Notaris ...., No. ..... tanggal .... di ..... , para pemegang saham menyetujui untuk ...;
- d. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) ..... tanggal .... oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Pendaftaran Penanaman Modal/ izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal No ...tanggal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomor... tanggal ....;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal No .... tanggal danl atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT ....
Mengingat
Memperhatikan
- 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Presiden No 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No ... /P/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No ... /P/2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No ... /P/2009 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 1. Surat Menteri Keuangan No. S-452/MK04/1988 tanggal 11 Mei 1988 tentang Pedoman Pengembalian Fasilitas Fiskal Bagi Perusahaan PMA/PMDN yang Dicabut Persetujuannya;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.298/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli 1997 Jo. No. 394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN dan Perusahaan Non PMA/PMDN.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP ATAS NAMA PT. ...
- Pertama : Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomor .... Tanggal ...20... atas nama PT. ...di bidang
Mencabut Pendaftaran Penanaman Modal Izin Pr