PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 03 Tahun 2023
Tentang TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSIIZIN GANGGUAN
Berlaku: 5 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA MANADO
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 03 TAHUN2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSIIZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di daerah, terutama mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah tidak semata-mata menganut prinsip komersial, namun memiliki fungsi sosial bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dalam wilayahnya, sehingga terhadap wajib retribusi perlu diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan kewajiban retribusi daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 68 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka diperlukan pengaturan khusus tentang tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi izin gangguan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf &amp;h dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomot 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Menetapkan :
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan mengenai:
- a. keringanan retribusi izin gangguan;
2. ( b. pengurangan retribusi izin gangguan;
- c. pembebasan retribusi izin gangguan.
BAB III - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 3

Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan penghapusan retribusi atas permohonan Wajib Retribusi
BAB III - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diberikan keringanan dan pengurangan dalam nal:
- a. Wajib Retribusi yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha, termasuk usaha-usaha yang baru dimulai;
- b. Wajib Retribusi yang membantu Pemerintah atau Pemerintah Kota dalam penanggulangan bencana Nasional/Daerah sehingga telah mempempengaruhi neraca keuangan usahanya;
- c. Wajib Retribusi yang memiliki jasa bagi Negara dan daerah, yang mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.
- d. Wajib Retribusi yang jenis usahanya merupakan fungsi pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Kota sebagai wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat; dan
- e. Wajib Retribusi yang jenis usahanya tergolong usaha ekonomi kecil.
- a. Wajib Retribusi yang jenis usahanya dengan memiliki luas lebih besar atau sama dengan 1000 M2.
- (2) Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diberikan pembebasan Retribusi dalam hal:
- a. Wajib Retribusi yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi force major keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi; dan
- b. Wajib Retribusi yang jenis usahanya berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan umum;
- c. Wajib Retribusi yang jenis usahanya mengalami pergantian Pimpinan dengan masa izin masih berlaku dan berada ditempat/alamat yang sama;
- d. Wajib Retribusi yang jenis usahanya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kotadianjurkan untuk tidak dipungut; dan
- e. Wajib Retribusi yang jenis usahanya tergolong usaha ekonomi mikro.
BAB III - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi beserta sanksi administrasinya kepada Walikota melalui instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SPRT/SKRD/SKRDKB/SDKRBKBT/SKRDLB/ SKRDN/STRD.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi yang terhutang kepada Walikota melalui instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesiadengan disertai alasan-alasan yangjelas dan melampirkan:
- a. foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- b. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan Retribusi yang terutang;
- c. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Daerah, masa Retribusi/Tahun Retribusi sebelumnya; dan
- d. SPRT/SKRD/SKRDKB/SDKRBKBT/SKRDLB/SKRDN/STRD.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis usaha dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan Wajib Retribusi ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
Bagian Kedua
Besaran Nilai Keringanan dan Pengurangan Retribusi
BAB III - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 6

Keringanan dan Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang;
- b. penetapan keringanan dan pengurangan atas jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), adalah kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Instansi Teknis sebagai SKPD yang dibebani PAD.
BAB III - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Instansi teknis mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan keringanan, pengurangan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Atas nama Walikota, Instansi Teknis harus memberikan jawaban atas permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan Retribusi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan kepada Wajib Retribusi.
BAB III - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Walikota/ Instansi Teknis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi yangdiajukan Wajib Retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota/Instansi Teknis tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB III - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Bagian Kesatu
Pasal 9

Keputusan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi disampaikan kepada Wajib Retribusi dan tembusannya diteruskan kepada Instansi yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- r Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
| BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIATDAERAHKOTAMANADO | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIATDAERAHKOTAMANADO |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| JABATAN | PARAF |
| WALIKOTA MANADO | Motion Untuk dl tandatanganl |
| WAKIL WALIKOTA MANADO | 7 V |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO | |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | s* |
| KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN | -J |
| KEPALABAGIAN ADMINITRASI PEREKONOMIAN | |
| KEPALASUB BAGIAN BADAN USAHA DAERAH | ¥ |
M
ado Diundangkan di
pada tanggal
OTA MANADO
SEKRETARI
2$
02
~
20/3
M. H. F. SENDOH
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2013 NOMOR o£
Ditetapkan di Manado pada tanggal O8-01-2&amp;13
WALIKOTA MANADO,
G. S. VICKY LUMEN' LUMENTUT