Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2015
Tentang PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
Berlaku: 20 April 2015
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
:
- a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
3. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai bidangnya.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R ( Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
23. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. maksud, tujuan, dan asas;
- b. tugas dan wewenang
- c. hak dan kewajiban;
- d. perizinan;
- e. penanganan sampah;
- f. pembiayaan dan kompensasi;
- g. peran masyarakat;
- h. larangan;
- i. pengawasan dan pembinaan;
- j. sanksi administratif;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan;
- o. ketentuan lain-lain; dan
- p. ketentuan penutup.
BAB III
Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga diharapkan dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.
BAB III
Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.
BAB III
Pasal 5

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang baik dan berwawasan lingkungan.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- g. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara baik dan berwawasan lingkungan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah.
- (3) Setiap produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (4) Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib :
- a. bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan; dan
- b. mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPS atau TPA.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah berhak melakukan :
- a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. menentukan besaran tarif retribusi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah wajib melakukan :
- a. menyediakan sarana pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala Kabupaten;
- b. menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman;
- c. menyediakan alat angkut sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
- d. melakukan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST;
- e. menyediakan dan mengoperasikan TPA dengan metode sanitary landfill ;
- f. memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
- g. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- h. menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 13

- (1) Objek Perizinan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah setiap kegiatan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengangkutan sampah;
- b. pengolahan sampah; dan
- c. pemrosesan akhir sampah.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 14

Subjek Perizinan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memiliki Izin usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. lokasi;
- b. jenis usaha;
- c. dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL/Amdal); dan
- d. kapasitas usaha.
- (4) Prosedur dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Izin
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 16

- (1) Izin usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berlaku :
- a. untuk pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 17

Penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 18

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 19

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 18 ayat (3) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- b. diberi label atau tanda; dan
- c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 20

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan: a. TPS;
- b. TPS 3R; dan/atau
- c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 21

TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. lokasinya mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 22

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 23

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
- b. pengomposan;
- c. daur ulang materi; dan/atau
- d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
- b. stasiun peralihan antara;
- c. TPA; dan/atau
- d. TPST.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 24

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
- c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau Daerah;
- b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
- c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
- b. hidrogeologi;
- c. kemiringan zona;
- d. jarak dari lapangan terbang;
- e. jarak dari permukiman;
- f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
- g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
- b. fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. fasilitas operasi; dan
- d. fasilitas penunjang.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 26

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 27

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
- b. pembangunan; dan
- c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
- b. supervisi; dan
- c. uji coba.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 28

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
- c. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 29

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditimbun di TPA.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang retribusi daerah.
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- c. sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Kompensasi
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
- a. pencemaran air;
- b. pencemaran udara;
- c. pencemaran tanah;
- d. longsor;
- e. kebakaran;
- f. ledakan gas metan; dan/atau
- g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan /atau
- e. kompensasi dalam bentuk lain.
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 33

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia lagi maka kompensasi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.
BAB X - LARANGAN
Pasal 35

Setiap orang dilarang :
- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah Kabupaten Sintang;
- b. mengimpor sampah ke dalam wilayah Daerah Kabupaten Sintang;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
BAB XI - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 37

Pembinaan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat dilakukan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi melalui:
- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
BAB XI - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 38

- (1) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dapat membentuk Tim Terpadu yang paling sedikit terdiri dari unsur-unsur :
- a. SKPD yang membidangi persampahan;
- b. SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
- c. SKPD yang membidangi pendidikan;
- d. SKPD yang membidangi tata ruang;
- c. SKPD yang membidangi pariwisata;
- d. SKPD yang membidangi kesehatan;
- e. SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban; dan
- f. SKPD/pihak/lembaga lain yang terkait.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi persampahan.
- (3) Kegiatan rutin Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 35, atau yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. uang paksa;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 40

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terdiri atas :
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. sengketa antara pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap produsen yang tidak mengelola kemasan dan/atau barang produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan insidentil yang tidak membersihkan lokasi penyelenggaraan kegiatan dan/atau tidak mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPS atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan pelanggaran.
- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa ## BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

Setiap orang yang sudah melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang belum menyediakan TPS, wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51

Segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Pembina NIP. 19750403 200312 1 005
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( 4 / 2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir ( end-of-pipe ), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, kegiatan pengurangan dan penanganan sampah perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengamanatkan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah. Melalui amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dimaksud, kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe) dengan mengandalkan keberadaan TPA, perlu diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R ( reduce, reuse, recycle ). Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini, seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.
Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Sintang.
PENJELASAN
Pasal 3

Yang dimaksud dengan 'proporsional' adalah adanya keseimbangan tanggung jawab, hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan dunia usaha.

Yang dimaksud dengan 'efektif' adalah berhasil guna.Yang dimaksud dengan 'efisien' adalah tepat guna, tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.Cukup jelas.Yang dimaksud dengan 'asas tanggung jawab' adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam
PENJELASAN
Pasal 28

H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Yang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan' adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.##
PENJELASAN
Pasal 8

Yang dimaksud dengan 'asas manfaat' adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta secara aktif dalam pengelolaan sampah.Yang dimaksud dengan 'asas kesadaran' adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.Yang dimaksud dengan 'asas kebersamaan' adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.Yang dimaksud dengan 'asas keselamatan' adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.Yang dimaksud dengan 'asas keamanan' adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.Yang dimaksud dengan 'asas nilai ekonomi' adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.Cukup jelas.Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eHasil pengolahan sampah misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi dan hasil daur ulang lainnya.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bPenyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.Huruf c...##
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengurangi sampah adalah meliputi kegiatan:a. pembatasan timbulan sampah;b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.Ayat (2)Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'mengelola kemasan' berupa penarikan kembali kemasan untuk di daur ulang dan/atau diguna ulang.Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'kegiatan insidentil' adalah kegiatan tertentu yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu misal: Expo/Pameran, Konser Musik, dan lain-lain.##
PENJELASAN
Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.## Huruf gRencana induk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga paling sedikit memuat:- a. pembatasan timbulan sampah;- b. pendauran ulang sampah;- c. pemanfaatan kembali sampah;- d. pemilahan sampah;- e. pengumpulan sampah;- f. pengangkutan sampah;- g. pengolahan sampah;- h. pemrosesan akhir sampah; dan- i.- pendanaan.## Huruf hCukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 17

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'pemilahan' adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.## Huruf bYang dimaksud dengan 'pengumpulan' adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.## Huruf cYang dimaksud dengan 'pengangkutan' adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.## Huruf dYang dimaksud dengan 'pengolahan' adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.## Huruf eYang dimaksud dengan 'pemrosesan akhir sampah' adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.##
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.## Huruf bYang dimaksud dengan 'kawasan permukiman' adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Yang dimaksud dengan 'kawasan komersial' antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.Yang dimaksud dengan 'kawasan industri' adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.Yang dimaksud dengan 'kawasan khusus' adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.Yang dimaksud dengan 'fasilitas umum' antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.Yang dimaksud dengan 'fasilitas sosial' antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.Yang dimaksud dengan 'fasilitas lainnya' adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.## Huruf cCukup jelas.Ayat (2)## Huruf aYang dimaksud dengan 'sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun' misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obatobatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.## Huruf bYang dimaksud dengan 'sampah yang mudah terurai' antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan 'kawasan permukiman' adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Yang dimaksud dengan 'kawasan komersial' antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.Yang dimaksud dengan 'kawasan industri' adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.Yang dimaksud dengan 'kawasan khusus' adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.Yang dimaksud dengan 'fasilitas umum' antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.Yang dimaksud dengan 'fasilitas sosial' antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.Yang dimaksud dengan 'fasilitas lainnya' adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.Huruf bCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Huruf aBahwa pengelompokan sampah dilakukan paling sedikit 5 (lima) jenis sampah, yaitu :1. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;2. sampah yang mudah terurai;3. sampah yang dapat digunakan kembali;4. sampah yang dapat didaur ulang;5. sampah lainnya.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'kawasan permukiman' adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Yang dimaksud dengan 'kawasan komersial' antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.Yang dimaksud dengan 'kawasan industri' adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.Yang dimaksud dengan 'kawasan khusus' adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.Yang dimaksud dengan 'fasilitas umum' antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.Yang dimaksud dengan 'fasilitas sosial' antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.Yang dimaksud dengan 'fasilitas lainnya' adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.## Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan 'metode lahan urug terkendali ( controlled landfill) ' yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup paling sedikit setiap 7 (tujuh) hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter ( sanitary landfill )Huruf bYang dimaksud dengan 'metode lahan urug saniter ( sanitary landfill ) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.Huruf cCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan 'aspek geologi' adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.## Huruf bYang dimaksud dengan 'aspek hidrogeologi' antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 (tiga) meter, kondisi kelulusan tanah yang tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.## Huruf cYang dimaksud dengan 'kemiringan zona' yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).## Huruf dYang dimaksud dengan 'jarak dari lapangan terbang' yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.## Huruf eYang dimaksud dengan 'jarak dari permukiman' yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.## Huruf fCukup jelas.## Huruf gCukup jelas.## Ayat (4)## Huruf aYang dimaksud dengan 'fasilitas dasar' misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor.## Huruf bYang dimaksud dengan 'fasilitas perlindungan lingkungan' misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas.## Huruf cYang dimaksud dengan 'fasilitas operasi' misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.## Huruf dYang dimaksud dengan 'fasilitas penunjang' misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir.
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan 'konstruksi' adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/ atau TPST.Huruf bYang dimaksud dengan 'supervisi' adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.Huruf cYang dimaksud dengan 'uji coba' adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Kompensasi diberikan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri apabila akibat negatif muncul dari kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri.Kompensasi diberikan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan pihak ketiga apabila akibat negatif muncul dari kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan pihak ketiga.Kompensasi diberikan oleh Pihak Ketiga apabila akibat negatif muncul dari kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh Pihak ketiga.Ayat (2)## Huruf aYang dimaksud dengan 'pencemaran air' adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan air tiak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.Huruf bYang dimaksud dengan 'pencemaran udara' adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.Huruf c Yang dimaksud dengan 'pencemaran tanah' adalah terjadinya kerusakan tanah untuk produksi biomassa, yang artinya berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan oleh akar, termasuk tanaman yang dihasilkan kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.## Huruf dYang dimaksud dengan 'longsor' adalah gerakan massa tanah atau sampah menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tumpukan sampah atau struktur tanah di bawah tumpukan sampah.## Huruf eYang dimaksud dengan 'kebakaran' adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar / sampah yang disertai dengan timbulnya api/pernyalaan.## Huruf fYang dimaksud dengan 'ledakan gas metan' adalah ledakan yang diakibatkan oleh gas metana (CH4) yang bersumber dari tumpukan sampah yang tidak diolah secara baik dan benar.## Huruf gYang dimaksud dengan 'hal lain yang menimbulkan dampak negatif' antara lain sumber penyebaran penyakit.## Ayat (3)## Huruf aYang dimaksud dengan 'relokasi' adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.## Huruf bYang dimaksud dengan 'pemulihan lingkungan' adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.## Huruf cYang dimaksud dengan 'biaya kesehatan dan pengobatan' berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat.## Huruf dCukup jelas.## Huruf eYang dimaksud dengan 'kompensasi dalam bentuk lain' antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal dan bantuan rehabilitasi jalan.##
PENJELASAN
Pasal 40

Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah' merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kYang dimaksud dengan 'tindakan lain' adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan- e. menghormati hak asasi manusia.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4