PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor L·R Tahun 2017
Tentang PENGEMBANGAN PROGRAM KAWASAN KUMUH PERKOTAAN MELALUI SISTEM PENGENDALIAN DIKABUPATENBOMBANA
Berlaku: 28 Tahun 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk menangani permasalahan kawasan kumuh perkotaan yang menyeluruh, terintegrasi .lengai sistem kota dan berkelanjutan yang dilaksanakan secara partisipatif sesuai amanat Undang-undang Nomor l Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan perrr ukiman , program penataan kawasan kurnuh perlu dibuit suatu sistem pengendalian kawasan kumuh pe kc ta. n di Kabupaten Bombana sesuai dengan kewenanganny i;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan seb gaimana d maksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan srnturan Bupati Bombana tentang Pengembangan Program } ~a asan Kumuh Perkotaan Melalui Sistem Pengendalian di Kabupaten Bombana;
:
1.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang B mgunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 1r, 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran egara {epublik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang rruturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Repu blik Ii idonesir Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negar Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tah n 200~3 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi r 'enggan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0.1 l omor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Ii id one sir Nomor 4399};
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik In done ia Tab un 2004 ~ Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Ii idonesir Nomor 4377); /
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun '.2001 re: tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Rep iblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbara n Negara Republik Indonesia Nomor 4 725); 5.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tah n 2008 tenta g Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tamba.han ~embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Teritang Pcrumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan .e.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ::01 L Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( .embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 1 Ne m or 52, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones a Norn r 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun '.2014, .: ntang Pemerintahan Daerah, sebagaima a telah dirubs h beberapakali, terakhir dengan Undang-Unclang t 'omor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem .rintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesra TaJ UJ. 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik ndonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mumm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik In ionesi 1 om r 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, T imbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4833 ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ornor 18/PRT /M/2007 tentang Penyelenggaraan Bistem Penyediaan Air Minum ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn Norr or 20 I PRT /M/2007 tentang Kebijakan dan fltrategi Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyed iaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn Norr or 01 I PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistern Pe nyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum Norn or 14 I PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minirru l Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan um um dan erumaha n Rakyat Rep:1blik Indone~ia Nomor 02/PRT/M/'.2016 tentang~ Peningkatan Kualitas terhadap Perrnahan Kun .uh dan Permukiman Kumuh;
/
17. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentanc Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Born ana Tah un 20132033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belan.a aerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Bombana Norn or 60 Tahun 201 6 ten tang Penjabaran Anggaran belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : BA.NGAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENGE PROGRAM KAWASAN KUMUH PERKOTAAN ELAL SISTEM PENGENDALIAN DI KABUPATE N BOMBAN
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah K ibupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik [ndon :sia yang memegang kekuasaan pemerintahan ne ~ara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presi en dan r. enteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undan; Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungs sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pe moinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai ba ian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilita s um um sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak nuni.
7. Kumuh adalah kesan atau gambaran secara urnun tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hun an yang terdiri atas lebih dari satu satuan perurnah.m yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umur 1, serts mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di xawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak laya huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kcpadatan~ bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan sert t sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syar t.
ii
- 10.Permukiman kumuh nelayan merupakan pt rmukiman kumuh yang terletak di luar arena ante ra ga 'is pass ng tertinggi dan terendah, dengan bangu an -bang man Y' ng langsung bertumpu pada tanah, baik itu bang 1 au rumah tinggal atau bangunan lainnya, Rata-rata lokas nya dit pi pantai.
11. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang s elanj itnya disebut IMB adalah perizinan yang diber kan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangu , .n gedung untuk membangun baru, mengu ah: mt mperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedi ng sesuai dengan persyaratan administratif dan persyara an teknis yang berlaku
12. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/ atau pemerintah yang melakukan pembangunan peru ial an dan permukiman.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan ab ru bad an hukum.
14. Badan hukum adalah badan hukum yang didii ikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan perrnu drnan.
15. Kelompok swadaya masyarakat adalah k.urnpu an orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yartu aoar ya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sarna, sehi gga kelompok tersebut memiliki kesamaan turuan ) ar.g ingin dicapai bersama.
16. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola per ianfaatan ruang, baik direncanakan maupun yar g tidak direncanakan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Pengembangan Program Kawasan Kumuh &gt;erkotaan Melalui Sistem Pengendalian di Kabupaten Bomb ta adalah sebagai acuan, panduan bagi semua pihak dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan di kawasan kumuh perkot aan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengembangan Program Kawasan Kumuh Per kotaa 1 melalui Sistem Pengendalian di Kabupaten Bombana bertujuun untuk:
1. Mewujudkan kawasan yang fungsional, efektif d2 n selaras denganlingkungan
2. Untuk mengatur dan mengendalikan pcm an ru.nai di kawasan kumuh perkotaan di Rumbia dan Ru.mbia Tengah
3. Mewujudkan perumahan dan perrnukirnan yang layak dalam lingkungan yang sehat, nyaman, aman, asri dan teratur.
4. Menyediakan sarana dan prasarana infra truk .u: guna mengatasi permasalahan kumuh yang ada diperkotaan.
5. Membuat suatu sistem kelembagaan pengendalian berdasarkan kewenangan guna mengatasi permasalahan di kawasan kumuh perkotaan.
BAB III - PENGEMBANGAN PROGRAM KAWASAN K PERKOTAAN MELALUI SISTEM PENGEND ... "" ... DI KABUPATEN BOMBANA
Pasal 4

Kawasan Kumuh Perkotaan yang berlokas. di Kecamatan Rumbia yaitu Kelurahan Lampopala dengan luas 4 .2 ha dan Kecamatan Rumbia Tengah yaitu Kelurahan Kami .u: g Bs ru dengan luas 7,2 ha dan Kelurahan Lauru dengan lu as 5,5 Ha, dengan kriteria kumuh nelayan adalah sebagaimana Iiutur dan ditetapkan dalam Dokumen Indentifikasi Kawa a 1 Kum uh pada lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi san kesatuan yang tidak terpisahkan.
BAB III - PENGEMBANGAN PROGRAM KAWASAN K PERKOTAAN MELALUI SISTEM PENGEND ... "" ... DI KABUPATEN BOMBANA
Pasal 5

Pengembangan Program Kawasan Kumuh Melal ii Sistem Pengendalian di Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksu pada Pasal 2 menjadi pedoman dan acuan yang ha u:, ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, iemberian perizinan, perolehan hak-hak atas tanah dan hal ls inya yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pe bangun n kawasan.
Pengembangan Program Kawasan Kumuh Melalui Si 'km Pengendalian di Kabupaten Bombana sebagaimana dirnaks d pada Pasal 2 tidak dapat diubah tan pa persetuju, m B pati berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENGEMBANGAN PROGRAM KAWASAN K PERKOTAAN MELALUI SISTEM PENGEND ... "" ... DI KABUPATEN BOMBANA
Pasal 7

Perencanaan dan pengendalian kawasan kum .. th per kotaan di Kabupaten Bombana secara teknis fungsional dilak ikan ol h Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Li agkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, adan Pei er canaan Pembangunan Daerah, Pihak Pemerintah setempat Camat/Lurah/Desa Rumbia dan Rumbia Tengah, Lem aga Pengabdian Masyarakat dan pelibatan seluruh mas\_ arakat di Kabupaten Bombana sesuai dengan Peraturan P1 .rundangundangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN SANKSI
Pasal 8

Setiap perencanaan, pelaksanaan dan pen gendal .an yang dilak:sanak:an tidak: sesuai dengan rencana yang t&lt; rn ua t di ~ Rencana Tata Ruang Wilayah dapat diberikan sanksi ses ai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
If