Unknown Unknown Nomor PERIZINAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 74 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang
,.
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN DAERAHKABUPATEN OGANKOMERINGILIR
NOMOR ITAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN DANPENGAWASAN PENJUALANMINUMAN BERALKOHOL
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukanpengendalian, dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minumanberalkohol sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
6. Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3.Undang-Undang ...
2
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11.Peraturan Presiden ...
3
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAGjPERj9j2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20jMDAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang darr/ atau Jasa;
4. 14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 201M DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjaualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06jMDAG/PER/ 1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALANMINUMANBERALKOHOL Menetapkan
BAB1. ...
4
BAB II - PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 11

Permohonan SIUP-MBuntuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
- a. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
- b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; b
- c. SIUP dan I atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang; c.
- d. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol; d.
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e
- f. NomorPokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. KTPatau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
- h. NomorPokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;dan h
1. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat. 1
Bagian Ketiga. '"
9
Bagian Ketiga SKPL-A
Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki SKPL-Adari Bupati.
Permohonan SKPL-Asebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; a
- b. KTPatau Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;
- c. Izin Teknis terkait; c.
- d. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A; dan
- e. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat. e
Bagian Keempat SKP-A
14
Setiap kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol golongan A untuk Pengecer di lokasi pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki SKP-Adari Bupati.
Bagian Kesatu Permohonan Perizinan
PasalI5
Untuk memperoleh perizman penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l l dan Pasal 13.
Bagian Kedua...
10
Bagian Kedua Verifikasi Permohonan Izin
- (1) Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi:
- a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
- b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/Iokasi yang menjadi objek Izin; dan Zatau
- c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Penerbitan Dan Penolakan Perizinan
- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (I), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
14
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (5) Dalam hal permohonan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin dianggap disetujui.
- (6) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
Pasal18 ...
11
- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
- b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
- c. memberi batasan waktu yang cukup. C
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen persyaratanizin tidak valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan perizman penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alas an penolakan.
- (1) Setiap perizinan penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan di-muat dalam register perizinan.
- (2) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Masa Berlaku, Perpanjangan, dan PerubahanPerizinan
Pasa120
SIUP-MB, SKPL-A,dan SKP-Aberlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dilegalisir setiap tahun melalui dinas terkait.
Pasa121
Perpanjangan SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A, dapat diajukan kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
Pasa122 ...
12
Pasa122
Dalam hal terjadi perubahan data danjatau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A, pemegang izin wajib melakukan perubahan darr/ atau mengganti SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A yang dimilikinya dengan rnelampirkan dokumen data pendukung perubahannya.
Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Pemegang Perizinan
Penjualan Minuman Beralkohol
- (1) Setiap pemegangperizinan penjualan minuman beralkohol wajib untuk:
- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizman penjualan minuman beralkohol; a
- b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas diri; b
- c. menjaga ketentraman dan ketertiban umum; C
- d. menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas; dan
- e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktuwaktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan. e
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
d,
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (1) Pemegang SIUP-MBdilarang menjual minuman beralkohol kepada Pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.
Pasa125
- (1) Setiap orang dilarang memproduksi danJatau mengimpor minuman beralkohol tanpa Izin dari Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan dan / atau mendistribusikan minuman beralkohol tanpa Izin edar dari Pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
Setiap...
13
- (3) Setiap orang dilarang mengecer dan menjuallangsung minuman beralkohol, pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) tanpa memiliki perizinan penjualan minuman beralkohol dari Bupati.
- (4) Setiap orang dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit;
- c. tempat resepsi pernikahan, tempat hiburan rakyat, dan ;
- d. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dapat dikenai sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sebagai pemberi izin.
- (2) Sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
- b. penghentian sementara;
- c. denda administratif; dan I atau
- d. pencabutan izin.
- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (I), dapat dikenakan secara:
- a. bertahap;
- b. bebas; atau
- c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan:
- a. tingkat atau berat-ringannya jenis pe1anggaran yang dilakukan oleh pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol; a
- b. tingkat penaatan pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin;
- c. rekam jejak ketaatan pemegang perizman penjualan mmuman beralkohol; dan I atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pada ketertiban umum dan ketentraman.
BABX...
15
Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (1) Setiap Orang yang me1akukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan atau minum minuman beralkohol dan/ atau mabuk di tempat umum sehingga menggangu ketentraman dan ketertiban umum, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan danjatau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran.