PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor / Tahun 2012
Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
Berlaku: 5 Desfcryibtr 2012
N/A
Preamble

Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : /1/
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR / 4 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,
:
a.
- bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada daerah diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
SERI : B
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah ' diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
126, . ' Nomor 4438); · Pembentukan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 8 .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 9.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PEDOMAN
PEMBENTUKAN
DAN
MEKANISME
PENYUSUNAN
PERATURAN DESA.
;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim -dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias ' Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah ' Kabupaten.
7.
- Carnat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai .Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
8.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam wilayah Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.
- Perangkat Desa ' adalah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13.
14.
15.
Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdin dan Sekretariat Desa. Pelaksana Teknis lapangan seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. .
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan vang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
*
3
-c
:
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perimdang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. ' Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
BAB II - ASAS PEMBENTUKAN
Pasal 2

Pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang " baik meliputi :
- a. kejelasan tujuan;
.
- c -b. kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.
BAB III - PERENCANAAN PENYUSUNAN
Pasal 3

- (1) Peraturan Desa dibentuk dalam Pemerintahan Desa. rangka penyelenggaraan
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa. Kepala Desa menetapkan. Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa. -
- a. Peraturan Desa;
- (3) Jenis Peraturan pada tingkat desa meliputi :
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.
BAB III - PERENCANAAN PENYUSUNAN
Pasal 4

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
.
MATERI MUATAN
BAB III - PERENCANAAN PENYUSUNAN
Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah- seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintalian Desa, pembangunati desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.
BAB III - PERENCANAAN PENYUSUNAN
Pasal 6

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 7

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 8

Rancangan Peraturan. Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. pungutaii, penataan ruang dan Peraturan Desa lainnya yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Anggaran Pandapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa) menjadi Peraturan Desa.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ' pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut. ' . .
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 12

Peraturan Desa wajib mencantumkan pelaksanaan.· batas waktu penetapan
BAB V - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 13

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinvatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana - dimaksud pada ayat ( 1) tidak boleh berlaku surut.
- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
BAB VI - TEKNIK PENYUSUNAN
Pasal 15

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII - PENYAMPAIAN PERATURAN DESA
Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
BAB VIII - PENYEBARLUASAN
Pasal 17

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.
,
BAB IX - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak ' memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),.dapat dilakukan dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana.dimaksud dalam ayat (1) ' terdiri atas :
- pemerintah Desa dan / atau BPD dapat juga melaksanakan sosialisasd Rancangan Peraturan Desa dengarf mengadakan pertemuan-pertemuan dengam masyarakat Desa untuk menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan materi Peraturan Desa;
- pertemuan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mengundang Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka .masyarakat lainnya;
- aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi bahan pertimbangan / masukan pada pembahasan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis ' pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
°
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai beflaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap \_ orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.
Ditetapkan di Lotu pada tanggal 5 Desfcryibtr 2012
BUPATI NIAS UTARA, ttd .
EDWARD ZEGA
Diundangkan di Lotu pada tanggal S Oescnife ^ r 2012
/\
y
t
\
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARATAHUN 2012 NOMOR Of SERI £
.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas 'kejelasah tujuan' adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai,
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas 'kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat' adalah bahwa setiap jenis Peraturan Desa harus dibuat oleh lembaga / pejabat yang berwenang. Peraturan Desa dapat dibatalkan . atau batal demi hukum, apabila dibuat. oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang. Dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah dari unsur Pemerintah Desa dan BPD.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas 'kesesuaian antara jenis dan materi muatan' adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturannya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas 'dapat dilaksanakan' adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa harus memperhitungkan efektifitas. Peraturan Desa tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
Huruf e
'
Yang dimaksud dengan asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' adalah bahwa setiap Peraturan Desa dibuat karena memang benarbenar .dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas 'kejelasan rumusan' adalah bahwa setiap Peraturan Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Desa, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas ' keterbukaan ' adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan-pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Desa.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas.
Cukup jelas
- Cukup jelas
Cukupjelas
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 9

Yang dimaksud dengan ' evaluasi' dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.
Cukupjelas
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 14

Berlakunya Peraturan Desa yang tidak sama dengan tanggal Peraturan Desa tersebut ditetapkan, dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur - pelaksana Peraturan Desa tersebut.
PENJELASAN
Pasal 7

Pasal .8
•
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 15

Dengan diundangkan / dimuatnya dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah, maka setiap arang dianggap telah mengetahui.
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 18

Yang diinaksud dengan 'menyebarluaskan' adalah agar khalayak mengetahui Peraturan Desa tersebut dan mengerti / memahami isi serta maksud-maksud yang tertampung didalamnya. Penyebarluasan Peraturan Desa tersebut dilakukan misalnya dengan melalui media elektronik seperti radio-radio Republik Indonesia, media cetak atau menempelkan di papan pengumuman Desa sehingga bisa dibaca oleh seluruh warga Desa. Pemerintahan Desa dapat juga melaksanakan sosialisasi Peraturan Desa dimaksud melalui musyawarah Desa.
PENJELASAN
Pasal 19

•
Cukupjelas
Cukupjelas
Huruf a
Cukupjeias
Huruf b
Rancangan Peraturan Desa disebarluaskan misalnya melalui media elektronik seperti radio Republik Indonesia, surat kabar, edaran yang ditempelkan di ' papan pengumuman desa sehingga masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Desa yang sedang disusun oleh Pemerintahan Desa. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
*
Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
/&lt; v
TAHUN 2012
5
OCVjmbt.r
2012
PEDOMAN
PEMBENTUKAN
MEKANISME
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
DAN
PENYUSUNAN
PERATURAN
DESA DI NIAS UTARA.
KABUPATEN
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,
PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
I. TEKNIK PENYUSUNAN
Kerangka Struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
- A; Penamaan / Judul;
- B. Pembukaan;
- C. BatangTubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).
Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :
A. Penamaan / Judul
1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan / judul.
2. Penamaan / judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan . Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh penulisan Penamaan / Judul :
- a. Jems Peraturan Desa
PERATURAN DESA AVORE NOM.OR 13 TAHUN 2006
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 A ,
Jenis Peraturan Kepala Desa
PERATURAN KEPALA DESA AVORE NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA
Jenis Keputusan Kepala Desa
KEPUTUSAN KEPALA DESA AVORE
NOMOR 44 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61
B. Pembukaan
1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
- a. Frasa 'Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa';
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
.
- e.
- Frasa 'Dengan persetujuan . bersama Badan
- Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa';
- f. . Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.
2. · Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari :
- a. Frasa ' Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa';
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
- a. Frasa ' Dengan R ' ahmat Tuhan Yang Maha Esa'; b. Jabatan \_ pembentuk Keputusan Kepala Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Memutuskan.
- a.
- Frasa * Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa'; Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa' merupakan kata yang hams ditulis dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca. Contoh :
Jabatan
'
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
Contoh : .
KEPALA DESA AVORE,
Konsiderans
Konsiderans hams diawali dengan kata ' 'Menimbang ® yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dimmuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan humf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;}.
Contoh :
Menimbang :
- a. bahwa
- b. bahwa
- c. bahwa
;
Dasar Hukum
1. Dasar Hukum diawali dengan kata ' MengingaC yang hams memuat dasar hukum bagi pembentukan.produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan pemndang-un ' dangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
2. Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
- a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- b. Landasan yuridis materi yang diatur.
Catatan :
3. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-midangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.
4.
5.
Keputusan yang bersifat, penetapan, Intruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila perundang-undangan · tersebut peraturan tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundangundangan tersebut dibe ' ntuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang - undangan tersebut. sama
6.
Penulisan dasar hukum dalam Peraturan Desa dan Peraturan -Kepala Desa harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lemabaran Daerah ( kalau add).
Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundangundangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) ·
Contoh penulisan Dasar Hukum :
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 53, Tambahan
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546).
3. Peraturan Menteri ... Nomor ... Tahun ... tentang ... ;
4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ...(Lembaran Daerah Tahun ...
Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) ;
5. Keputusan Bupati ... Nomor tentang Tahun
- e. - Frasa 'Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa'
3. Kata frasa yang berbunyi 'Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa', merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan.cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
1. Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
2. Kata 'Dengan Persetujuan Bersama', hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapitai;
3. Kata "antara' serta 'dan', semua ditulis dengan huruf kecil; dan
4. Kata 'Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa' seluruhnya ditulis dengan huruf kapitai. o Contoh : .
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AVORE dan
KEPALA DESA AVORE
9 Memutuskan :
- Kata 'Memutuskan' ditulis dengan huruf Kapitai, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.
- g. Menetapkan
Kata 'Menetapkan:' dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata 'Menimbang' dan 'Mengingat'. Huruf awal kata "Menetapkan' ditulis dengan huruf kapitai dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) ·
Contoh :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
dst.
Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan' dan cara penulisannya adalah :
.
- » Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul:
- » Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- » ' Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Pada Peraturan Desa sebelum kata 'MEMUTUSKAN' dicantumkan frasa : .
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AVORE dan
KEPALA DESA AVORE.
Contoh :
a) Jenis Peraturan Desa"
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DESA AVORE TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA AVORE
b) Jenis Peraturan Kepala Desa
MEMUTUSKAN :
.
Menetapkan
: PERATURAN KEPALA DESA AVORE TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH
c) Jenis Keputusan Kepala Desa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
Catatan :
Contoh pembentukan Peraturan Desa. Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :
Peraturan Desa
Menimbang
:
- a. bahwa
- b. bahwa
- c. bahwa
Mengingat
2
.
3
.
dst ;
1
Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AVORE
dan
KEPALA DESA AVORE
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DESA AVORE TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA AVORE.
Menetapkan :
- b. Peraturan Kepala Desa
Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usah diketik.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN ' SAMPAH.
KEPALA DESA AVORE TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG
Keputusan Kepala Desa
KEPALA DESA AVORE,
Menimbang
:
bahwa b. bahwa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan ;
Mengingat
:
1.
2 .
3.
dst ;
Menetapkan
:
KESATU
- KEDUA
:
KETIGA
:
dst
Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal - pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan . dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Beschikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.
C BatangTubuh
Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai beikut :
1. BatangTubuh Peraturan Desa
- a. Batang Tubuh Peraturan Desa
- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur; o
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.
Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
Jika Peraturan . Desa mempunyai materi yang ruang iingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.
Pengelompokkan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
Urutan penggunaan kelompok adalah :
- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal pasal.
'
.
- b.
J ?
- c. Tata cara penulisan Bab. Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan.judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital. Contoh :
PENJELASANBAB II - Bagian Kedua
Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannnya diberi nomor urut dengan angka arab di
2. antara tandda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca.
3. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.
Contoh :
PENJELASANBAB II - Bagian Kedua
Pasal 21

| (1) |
|---------|
| ( 2 ) |
| (3) ~ , |
Jika satu pasal atau ayat yang memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan bentuk tabulasi.
Contoh :
Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya haras memuat nama pedagang, jenis dagangan, besafnya iuran, alamat pedagang.
Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :
Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya haras memuat :
- a. namapedagang;
- b. jenis dagangan; .
- c. besamya iuran; dan
- d. alamat pedagang.
Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi. . hendaknya diperhatikan hal- hal sebagai berikut :
- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma
?
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (;);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapan pasal. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka . perlu ditambahkan kata 'dan' di belakang rincian kedua dari belakang.
Contoh :
- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.
; dan
( 4)
1 .
2 .
3.
.
.
1
.
2
; dan
; dan
; dan
; dan
3.
Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :
KETENTUAN UMUM