PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAMUN Tahun 2008
Tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 3 TAMUN 2008
N/A
Preamble

Mengingat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ),
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890): 2
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah: 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4578 ). 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593): 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
3. "3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
4. 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perobahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN E UTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB | KETENTUAN UMUM Pasa! 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: disebut
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:
5. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 46
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan:
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 7.
- Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan: 9
- Dinas Pendidikan asalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan: 8
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan:
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan:
11. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan:
13. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Sosiai, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Setatan:
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan:
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan:
16. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan: |
17. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan:
3. 18.. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan,
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan:
20. Dinas Pengeloiaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan:
21. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan:
7. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi adalah Dinas Koperasi UKM , Perindustrian dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan. 22 .
23. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan:
24. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan,
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan:
26. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
21. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
28. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pesisir Selatan:
29. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hottikultura adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hottikuitura Kabupaten Pesisir Selatan:
30. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan:
31. Kepala Dinas Petermakan adalah Kepala Dinas Petemakan Kabupaten Pesisir Selatan, |
32. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan:
33. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan:
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan: 34 ,
35. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
36. Dinas Perdagangan, Pasai uan Kebersihan adalah Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan,
37. Kepala Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan adalah Kepala Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan,
38. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas:
39. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
N/A
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
3. Dinas Pendidikan. 1
4. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ON
6. Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil. SA
7. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Mm
8. » Dinas Pekerjaan Umum.
7. Dinas Pengeloiaan Sumber Daya Air.
8. Dinas Koperasi UKM , Perindustrian dan Pertambangan Energi.
9. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
12. Dinas Petemakan.
13. Dinas Kelautan dan Perikanan.
14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
15. Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan.
BAB III - ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pendidikan :
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan,
5. Cc. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pendidikan:
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB III - ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dan :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan.
- C. Bidang Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah,
membawahi :
1. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan TK/SD.
2. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan SMP/SMA.
3. 3, Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Sekolah Kejuruan.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi :
4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK/SD.
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP dan Sekolah Menengah .
3. Seksi Pengendalian Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- e. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
2. Seksi Mutasi, Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Dan Kesejahteraan Pendidik dan Kependidikan.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal/informmal dan Kesiswaan, membawahi :
1. Seksi Kesiswaan dan Keaksaraan.
2. Seksi Dikmas dan Kesetaraan.
3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) Pada Dinas Pendidikan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - ORGANISASI DINAS KESEHATAN
Pasal 8

- (1). Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi
- (1). Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesehatan :
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan:
- C. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan:
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- d
BAB IV - ORGANISASI DINAS KESEHATAN
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.
Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan.
7. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus.
2. Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga.
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
11. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana, membawahi :
1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
2. Seksi Lingkungan Sehat.
3. Seksi Penanganan Masalah Akibat Bencana, KLB dan Surveilens.
- e. Bidang Promosi Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Promosi Kesehatan.
2. Seksi Sistim Informasi Kesehatan ( SIK ).
3. Seksi Pembiayaan Kerjasama dan Jamkesmas.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Farmakmin, Bahan Berbahaya dan Pembekalan Kesehatan.
2. Seksi Diklat dan Litbang.
3. Seksi Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) Pada dengan Peraturan Bupati. Dinas Kesehatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 13
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
BAB V - ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 13
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan :
- c. Bidang Penanganan Masalah Sosial membawahi :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Sosial.
2. Seksi Perencanaan Pelaksanaan dan Kerjasama Sosial.
3. Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Informasi.
- . Bidang Rehabiltas Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, membawahi : d
1. Seksi Rehabilitas Penyandang Masalah Sosial.
2. Seksi Penanggulangan Korban Bencana.
3. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan.
- Bidang Ketransmigrasian, membawahi : e
1. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pembinaan SDM Aparatur.
2. Seksi Penyiapan Permukiman, Penempatan, Pengarahan dan Perpindahan 1 ransmigrasi.
3. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- Bidang Ketenaga Kerjaan, membawahi : f
1. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pembinaan SDM Aparatur.
2. Seksi Pembinaan Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja.
3. Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
- . Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g
- . Kelompok Jabatan Fungsional. h.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk Unit Petaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
5. Cc. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB VI - ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dan :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi : i Ir
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengolahan Data Kependudukan, membawahi :
8. 1, Seksi Teknologi Informasi Kependudukan.
2. Seksi Perkembangan Kependudukan.
3. Seksi Pengolahan dan Analisis Data Kependudukan.
- d. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Pendaftaran Penduduk.
2. Seksi Pencatatan Sipil.
3. Seksi Pelayanan Dokumen.
- e. Bidang Pengembangan SDM, Penyuluhan dan Arsip, membawahi :
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM.
2. Seksi Penyuluhan dan Informasi Kependudukan.
3. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pemeliharaan Arsip.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII - ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 22

- (1)Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
- (2) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kapala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi:
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi :
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi:
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB VII - ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat, membawahi :
1. Seksi Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Darat.
2. Seksi Pengendalian dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Darat.
3. Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu lintas Angkutan Darat.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana dan Bina Usaha Angkutan Darat, membawahi :
1. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Terminal.
2. Seksi Pengamanan Jalan dan Parkir.
3. Seksi Bina Usaha Angkutan Darat.
- e. Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, membawahi :
2. Seksi Pengaturan Lalu Lintas Anakutan Laut.
1. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Laut.
4. 3, Seksi Bina Usaha Angkutan Laut.
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- f. Bidang Pos, Telekomunikasi, Komunikasi dan Informasi, membawahi :
2. Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi.
3. Seksi Usaha, Pengendalian dan Kelembagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dincz ! UPTD ).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB VII - ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 26

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan sebahagian tugas dinas yang bersifat teknis
BAB VIII - ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMU
Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.
Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdin dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Teknik, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Teknis.
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
3. Seksi Jasa Konstruksi.
11. d, Bidang Bina Marga, membawahi :
1. Seksi Bina Marga Wilayah |
2. Seksi Bina Marga Wilayah II
3. Seksi Bina Marga Wilayah III
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
1. Seksi Tata Ruang.
2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan.
3. Seksi Perumahan.
- f. Bidang Perkotaan dan Perdesaan dan Air Bersih, membawahi :
1. Seksi Perkotaan dan Perdesaan.
2. Seksi Air Bersih.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD).
- h. Kelompok Jabata. "ungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 32

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kapata Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air:
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air:
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air,
2. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dir.2s : d
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB IX - ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Irigasi dan Daya Guna Air, membawahi :
1. Seksi Pembangunan Irigasi dan Daya Guna Air.
2. Seksi Operasional, dan Pemeliharaan Irigasi.
3. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Irigasi.
- d. Bidang Sungai, Pantai dan Rawa, membawahi :
1. Seksi Sungai.
2. Seksi Drainase dan Rawa.
3. Seksi Pantai.
- e. Bidang Bina Teknik membawahi :
1. Seksi Perencanaan Teknis.
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
3. Seksi Survey dan Pemetaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dan Tata Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.
- (1) Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Bagian Kesatu
MENENGAH, INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN ENERGI
Kedudukan
BAB IX - ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 37

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Industri dan Pertambangan Energi adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Pertambangan Energi.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Industri dan Pertambangan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Industrian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Industri dan Pertambangan Energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) di atas, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Industrian dan Pertambangan Energi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Industri dan Pertambangan Energi,
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Industri dan Pertambangan Energi,
- C. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Industri dan Pertambangan Energi.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB IX - ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Industri dan Pertambangan Energi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
BAB IX - ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Industri dan Pertambangan Energi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
'
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi, membawahi :
1. Seksi Kelembagaan Koperasi.
2. Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi.
3. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Seksi Bina Usaha dan Pengawasan.
3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.
- e. Bidang Industri, membawahi :
1. Seksi Bina Usaha dan Teknologi.
2. Seksi Permodalan dan Pemasaran.
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi :
1. Seksi Pertambangan Umum.
2. Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi.
3. Seksi Ketenaga Listrikan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Industri dan Pertambangan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XI - ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pasal 41

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Pemerintah Kabupaten dibidang Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata,
2. Cc. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata :
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata :
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB XI - ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
1. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Pemuda.
2. Seksi Pembinaan Kreatifitas dan Aktivitas Kepemudaan.
3. Seksi Diklat dan Bina Lembaga Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
1. Seksi Pengembangan sarana dan Kemitraan Olah raga.
2. Seksi Diklatan Olahraga.
3. Seksi Bina Prestasi Olahraga.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
1. Seksi Budaya dan Tradisi Daerah.
2. Seksi Kesenian dan Perfilman.
3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- f. Bidang Kepariwisataan, membawahi :
1. Seksi Promosi dan Infomasi dan Penyuluhan Pariwisata .
2. Seksi Pengembangan SDM, Penelitian dan Destinasi Kepariwisataan .
3. Seksi Penyiapan Atraksi Budaya, Kesenian dan Hiburan Umum.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XII - ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 45

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
- (1) diatas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB XII - ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
BAB XII - ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian bLmum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan, membawahi :
1. Seksi Pajak Daerah.
2. Seksi Retribusi Daerah.
3. Seksi Pendapatan Lain-tain.
- d. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahi :
1. Seksi Kebijakan Anggaran .
2. Seksi Perencanaan Aryyaran.
3. Seksi Evaluasi Anggaran.
- e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi :
1. Seksi Perbendaharaan.
2. Seksi Verifikasi.
3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
- f. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah, membawahi :
1. Seksi Inventarisasi Evaluasi dan Pelaporan.
2. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan.
3. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
Pasal 49

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah unsur Pemerintah Kabupaten dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hottikuitura:
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura:
- C. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura :
3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas : d
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB XIII - ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hottikultura diatur dengan Peraturan Bupati.
Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, membawahi
1. Seksi Pengembangan Lahan dan irigasi.
:
2. Seksi Optimalisasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida.
3. Seksi Mekanisasi Pertanian.
1. Seksi Standar Mutu Senih dan Perlindungan Verietas.
- d. Bidang Peningkatan Produksi dan Pembinaan Usaha, membawahi :
2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Teknis Budi Daya.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha.
1. Seksi Panen dan Pengolahan Hasil.
2. Seksi Pemasaran.
3. Seksi Standarisasi Mutu.
- f. Bidang Penyuluhan, membawahi :
1. Seksi Tata Penyuluhan.
2. Seksi Kelembagaan.
3. Seksi Tenaga dan Sarana Penyuluhan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hottikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - ORGANISASI DINAS PETERNAKAN Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 54

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur Pemerintah Kabupaten dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi
- (1) Dinas Petesianan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Peternakan,
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan:
- c. Perabinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Petemakan :
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB XIV - ORGANISASI DINAS PETERNAKAN Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 56

lebih Pokok, dan Uraian
Ketentuan lanjut tentang Tugas Fungsi Tugas Dinas Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati
- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
-
- b. Sekretariat, membawahi :
2. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program
- (1) Pada Dinas Peternakan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Bagian Kesatu
Pasal 59

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur Pemerintah Kabupaten dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi
- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan :
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan :
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Kelautan dan Perikanan :
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB XV - ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Bagian Kesatu
Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dan :
- a. Kepala Dinas
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
- b. Sekretariat, membawahi :
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan .
- C. Bidang Kelautan dan Pesisir, membawahi :
1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut.
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bio Laut.
3. Seksi Pelestarian Ekosistim dan Lingkungan.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi
:
1. Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan.
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahi :
3. Seksi Pemberdayaan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan.
1. Seksi Perbenihan.
2. Seksi Teknologi Budidaya.
3. Seksi Hama, Penyakit dan Pakan.
- f. Bidang Pengembangan, Diklat dan Penyuluhan, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Teknis.
2. Seksi Diklat dan Litbang.
3. Seksi SDM dan Penyuluhan.
12. 9g. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ( UPTD ).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 64

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasai 65
- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan.
- a. Perumusan Kebijakan teknis Jibidang Kehutanan dan Perkebunan:
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan
- c. dan Perkebunan:
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Kehutanan dan Perkebunan :
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB XVI - ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri
dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program
3. Sub Bagian Kevangan .
- c. Bidang Pengamanan dan Penyuluhan, membawahi :
1. Seksi Perlindungan Tanaman.
2. Seksi Penyuluhan.
3. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Kebun.
- d. Bidang Produksi dan Pemasaran, membawati :
1. Seksi Produksi Perkebunan.
2. Seksi Produksi Kehutanan.
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Pengembangan dan Rehabilitasi, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Lahan.
2. Seksi Infentarisasi dan Tata Guna Hutan dan Lahan ( Intag).
3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- f. Bidang Pengelolaan dan Sarana, membawahi :
1. Seksi Sarana dan Prasarana
2. Seksi Bina Usaha.
4. 3, Seksi Pengelolaan Hutan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, PASAR DAN KEBERSIHAN
Pasal 68

- (1) Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Perdagangan, Pasar dan Kebersihan.
- (2) Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perdagangan, Pasar dan Kebersihan.
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Pasar dan Kebersihan :
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan, Pasar dan Kebersihan :
5. Cc. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perdagangan, Pasar dan Kebersihan,
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- e. Pelaksanaan tugas tain yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB XVII - ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, PASAR DAN KEBERSIHAN
Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Susunan terdiri dari
Organisasi Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan
:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan.
6. Bidang Perdagangan, membawahi :
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri .
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
3. Seksi Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Ekspor.
10. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, membawahi : d.
1. Seksi Metrologi.
2. Seksi Perlindungan Konsumen
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Monitoring Evaluasi
14. . Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi : e.
1. Seksi Pengembangan sarana Fisik dan Pemeliharaan Pasar.
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Pasar.
3. Seksi Penataan dan Penempatan Pedagang.
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pertamanan.
2. Seksi Operasional Kebersihan dan Pertamanan.
3. Seksi Pengaturan Limbah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB XVII - KELOMPOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD ) Pasal 72
Pasal 73

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB XVII - KELOMPOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD ) Pasal 72
Pasal 74

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dalam bentuk rincian tugas dari Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB XX - TATA KERJA Pasal 76
Pasal 77

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-iangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab meminpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XXI - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 78

Kepegawaian dan kepangkatan pada Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Eselonering pada Dinas Daerah adalah :
1. Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon Il.b
2. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon lli.a
101
3. Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
BAB XXI - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 80

Eselonering pada Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah :
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
BAB XXI - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 81

- (1) Eselonering pada Sekolah Lanjutan dan Kejuruan Negeri, Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Kejuruan Jabatan Struktural Eselon IV.b
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SMU) Jabatan Struktural Eselon V.a
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Jabatan Struktural Eselon V.a
- (2) Penetapan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Lanjutan dan Kejuruan, akan diatur dengan Peraturan Bupati