PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2010
Tentang I. UMUM
Berlaku: 5 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR :
5
TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NO MOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf b dan ayat (3) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 'fahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap prinsip, sasaran penetapan tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
,,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum '10, 'tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3'2091; ianuil 190 1
'1"'
'
I
,-,
T
T
Nornor 77, Tarnbahan Lembaran Negara Ki l'Wmor 0344) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Unda nvUsaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4380); Ncinìor 5 Talun Fcio'.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2C(&gt; � lcnln1 � g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 0'.2 'I'ah un Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); PI
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara t&lt;l Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabuparerr/ Kota (Lernbaran Negara t&lt;.l 'I'ahun '.20U'/ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahtm ?f""" 7 t,·,-.+ .. n, .. l...,·'"': ,-, .. ..., ,\_,' r, +.-Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara .1&lt;1 Nornor 4741); 2
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161 );
16. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdornan Pcngclolaan Keuangan Dacrah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 2002 tentn ng Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 4 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15};
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah clan Lembaga Lain (Lernbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet (Lembaran Daerah Ka1?upaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2009);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Dacrah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tuhun 2C 10 Nomor 6).
Dcngan Pcrsctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut:
- V':'. � 1 � ntuan Pasal 1 diubah d..n ditambah, sehingga b:.:.:'... .; .. .): berikut: 'r , ... o ... � ...
1. uaerah adalah Kabupaten Kepnlauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah 1embaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset / Dinas Pekerjaan Umum / Dinas Pertanian dan Kehutanan / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Unit Kerja lainnya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- 11.Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 12.Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta;
- 13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- 15.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang se\anjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- 16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
- 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- 18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau saksi administratif berupa bunga dan/ atau denda ;
- 19.Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerab atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telab ditentukan;
20. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKBT, atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
- 21.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
- 22.Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari Pihak lain untuk dipakai sebagai tempat pelelangan;
- 23.Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan lkan, ternak, basil bumi, dan basil hutan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 24.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah ;
25.Bibit Tanaman adalah bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif atau generatif yang telah mengalami proses penyemaian menjadi tanaman muda dan siap untuk disalurkan {transplanting);
- 26.Benih adalah bahan tanaman serta benih biota perairan dan benih biota darat dan benih ternak (sperma, embrio) yang disalurkan kepada petani dalam bentuk biji, ekor atau satuan lainnya yang dibudidayakan oleh Dinas;
27.Bibit temak adalah temak dengan ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan teknis sebagai bibit;
28.Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil · ikutan dan atau sampmgannya;
- 29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 30.Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Kendaraan adalah Suatu Sarana Angkut dijalan yang terdiri atas kendaran bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
32. Kendaraan Bermotor adalah Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
33. Kendaraan Bermotor Umum adalah Setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut biaya.
34. Terminal adalah Pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan mode angkutan.
35. Parkir adalah Keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
36. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta sampmg atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan-kegiatan penumpang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
38. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apung yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin dan/ atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah.
39. Penumpang adalah semua orang yang ada di atas kapal kecuali awak kapal.
40. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang wisata.
41. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
42. Wisatawan adalah Orang yang melakukan kegiatan di objek dan daya tarik wisata yang terdiri dari wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara.
43. Objek dan Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata minat khusus baik yang dikelola oleh pemerintah maupun perorangan atau badan.
44. Jasa usaha rekreasi adalah aktifitas yang dilakukan ditempat-tempat yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan.
45. Jasa Usaha Pariwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir yang menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
("'\
TT
,
2. Ketentuan Pasal 3 pada ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. Rctribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah dan jangka waktu.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan huruf b ditambah 3 (tiga} angka yakni angka 17, 18, dan 19, serta diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf bl sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai bcrikut :
- a. Pemakaian/pcnggunaan gudang/tempat penyimpanan dan atau dipersamakan dengan itu :
2. -Hasil Bumi dikenakan sebesar
Rp. 15.000,-/M3
- Rp. 100.000,-/M3 Hasil laut dikenakan sebesar
- -Barang-barang Kelontong/Elektronika dikenakan sebesar
Rp. 12.500,-/M3
- b. Pemakaian alat beratdan alat-alat lainnya:
1. Bulldozer "Komatsu"
2. Motor Grader "Mitsubishi"
3. Motor Grader "Komatsu"
4. Wheel Loader "Bo mag"
5. Concrete Mixer "Golden Leopard"
6. Pedestrian Roller "Meiwa"
7. Stamper
8. Dump Truck "Mitsubishi"
9. Dump Truck "Isuzu"
11. IO.Vibrator Roller MGBI "Barata"
Rp.110.000,-/,Jam
Rp.250.000,-/Jam
Rp.250.000,- / Jam
Rp.160.000,-/Jam
Rp. 15.000,-/Jam
Rp. 35.000,-/Jam
Rp. 15.000,-/Jam
Rp.
50.000,-/Jam
Rp. 50.000,-/ Jam
Rp. 85.000,-/Jam
- 11.Stone Crusher "Golden Star"
- 12.Mesin Las "Linear"
- 13.Excavator "Sumitomo"
- 14.Bechoe Loader
15.Teodolit
- 16.Altimeter
17.Ekskavator C 311 Cu
18.Wheel Loader 1,2 M3
19.Vibrator Roller 2,5 ton
b.1.Pemakaian Stadion Manente
Rp.170.000,-/Jam
Rp. 12.000,-/Jam
Rp.310.000,-/ Jam
Rp.350.000,-/Jam
Rp. 75.000,-/hari
Rp. 60.000,- / hari
Rp.350.000,-/ jam
Rp.250.000,-/ jam
Rp.200.000,-/ jam
Rp.200.000,-/hari
- c. Retribusi Jasa Angkutan Bus Pemerintah Daerah dengan tarif sebagai berikut:
1. Kegiatan Non Sosial :
- d. Gedung Bangunan
Sela tan Manganitu dan Tabukan Kecamatan Tabukan Tabukan Selatan meliputi Sela tan, Tengah, Tenggara Sela tan.
Rp. 750.000,-
- jarakjauh
- jarak menengah
- jarak Dekat
Rp. 600.000,-
meliputi Kecamatan Tamako dan Tabukan Tengah
Rp. 450.000,-
meliputi Kecamatan Manganitu, Tabukan Utara dan Kendahe.
- Dalam Kata
2. Kegiatan Sosial :
- Jarakjauh
- Jarak menengah
- Jarak Dekat
- Dalam Kota
Rp. 300.000,-
Rp. 600.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 400.000,-
Rp. 250.000,-
Bangunan Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) dan sejenisnya serta sarana dan prasarana lainnya :
- 1) Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) :
Rp. 500.000,- / kegiatan maksimal s/ d 2 hari
- 2) Aula SKB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga:
Rp. 300.000,- / kegiatan maksimal s/ d 2 hari.
Rp. 500. 000, - I kegiatan / 2 hari
Rp. 20.000,- / orang/ hari
- Tam.an Kota: 4)
- Sewa Kamar SKB 5)
- 3) Gedung Olahraga Baramuli Manente:
Rp.500.000,-/kegiatan/2 hari
- Lapangan: 6)
- Lapangan Terris Rumah Jabatan Rp.100.000,-/kegiatan/2 hari
- Lapangan Gelora Santiago Rp.200.000,-/keg maks. s.d 3 hari
- Lapangan Gesit
Rp.200.000,-/keg maks. s.d 6 hari
- Lapangan Terbuka lainnya Rp.150.000,-/keg maks. s.d 3 hari
- 7) Sarana dan prasarana lainnya yang 0;::\P.r;::\h · termasuk kekavaan Pemerintah
Rn 1 SO()()()\_ /\rpcri&lt;=&gt;t&lt;=&gt;n
- 8) Mess Tagaroa Manado :
- 9) Asrama Mahasiswa Pemda Sangihe di Manado :
- Untuk Mahasiswa
Rp. 75.000,-/orang/bulan;
- Untuk Umum/ Masyarakat Rp. 50.000,-/orang/hari;
- Untuk Pegawai Togas Belajar Rp. 150.000,-/orang/bulan
Rp. 100.000,- / orang /bulan.
1 O)Rumah Tern pat Tinggal :
- Rumah Dinas Tipe
- C Rp. 250.000,- / bulan
- Rumah Dinas Tipe D Rp. 200.000,- / bulan
- -Rumah Dinas Tipe E
Rp. 150.000,- / bulan
l l)Tenda 1 (satu) set ukuran 8x6 m:
- -untuk Duka
Rp. 250.000,- maks 2 (dua) hari/kegiatan
- kegiatan untuk Rp. 350.000,- maks 2 (dua) hari/kegiatan
- non profit
- kegiatan untuk Rp. 500.000,- maks 2 {dua) hari/kegiatan organisasi usaha
12)Komputer / Internet dan Perangkatnya:
- Komputer / Internet
Rp. 5.000,-/jam
- PrinterHitarrr/Putih Rp. 1.000,-/lembar
- Printer W arna Rp. 2.500,-/lembar
- e. Tarif Retribusi Sektor Perikanan dan Kelautan sebagai berikut:
1. Produksi Pabrik Es (Naha dan Dagho) 2,5 % dari Nilai Jual (per Kg).
2. Cold Storage (Naha dan Dagho) Sewa Ruangan Rp. 10.000/jam.
3. Pelabuhan Perikanan Pantai Dagho Sewa Tambat Labuh Rp.1.000/GT/jam.
5. Diantara ketentuan
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

B
Tarif Retribusi Terminal dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
- a. Kendaraan Bus/ non Bus Angkutan Perdesaan:
- 1) Jumlah kapasitas 11 s/d 18 tempat duduk
3. Rp. 3.000,-/hari
- 2) Jumlah kapasitas 19 s/ d 25 tempat duduk Rp. 3.000,-/hari
- 3) Jumlah kapasitas 25 tempat duduk keatas Rp. 4.000,-/hari
- b. Kendaraan Angkutan Kota \_
- 1) Kapasitas 8 s/d 10 tempat duduk (jenis mikrolet)Rp.25.000,-/bulan
- 2) Kapasitas 8 s/d 10 tempat duduk (jenis pick up) Rp.20.000,-/bulan
- c. Kendaraan Tidak Umum
- 1) Mobil Barang Tidak Umum setiap parkir Rp.2.000,-
- 2) Kendaraan Roda 2 (sepeda motor) setiap parkir
12. Rp.1.000,-
- 3) Kendaraan Bus / Non Bus Tidak Umum setiap parkir Rp.2.000,-
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

C
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.
PasaI 13 D
- (1) Retribusi dibayar/ dipungut pada saat kendaraan angkutan perdesaan masuk terminal dan kendaraan tidak umum menggunakan tempat parkir di Terminal sedangkan kendaraan angkutan kota penagihan pungutan dilakukan penagihan bulanan;
- (2) Setiap pemungutan retribusi diberikan tanda bukti berupa karcis atau kupon dan kartu langganan.
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

E
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan terminal.
Bagian Kedua B
Retribusi Tern pat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

F
- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (4) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi a tau badan yang menggunakan tern pat penginapan/pesanggrahan /villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

G
Besarnya Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah sebesar Rp. 50.000,- per orang/ hari.
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

H
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah tamu dan jangka waktu.
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

I
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah ternpat pelayanan penginapan/ pesanggrahan / villa.
.:
/
Bagian Kedua C
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

J
- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

K
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Gross Tonnage (GT), jenis kendaraan, dan jangka waktu. \_
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

L
Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
1. Tambat/ menggunakan dermaga :
Kapa! barang, penumpang dan kapal ikan:
- a. Grost Tonage (GT) 1 s/d 10 Rp. 1.000,-/jam
- b. Grost Tonage (GT) 11 s/d 30 Rp. 1.500,-/jam
- c. Grost Tonage (GT) 31 s/d 50 Rp. 2.000,-/jam
- d. Grost Tonage (GT) 51 s/d 100 Rp. 2.500,-/jam
- e. Grost Tonage (GT) 101 s/d 200 Rp. 3.000,-/jam
- f. Grost Tonage (GT) 201 s/d 500 Rp. 3.500,-/jam
- g. Grost Tonage (GT) 501 s/d lOOORp. 4.000,-/jam
- h. Grost Tonage (GT) 1001 keatas Rp. 4.500,-/jam
2. Setiap masuk / parkir kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan:
- a. Alat berat / Tracktor per unit / pengemudi tambah kenek satu kali masuk Rp.25.000,-
- b. Truck Bus besar perkendaraan / pengemudi tambah kenek sekali masuk Rp.10.000,-
- c. Mini Bus, Pick Up, Jeep, Super Kijang dan Sedan perkendaraan / Pengemudi sekali masuk Rp. 7.500,-
- d. Sepeda Motor perkendaraan / Pengemudi Rp. 2.000,-
- e. Setiap orang masuk di Pelabuhan Penyeberangan dikenakan Retribusi sekali masuk Rp.1000,-
3. Pclayanan menaikan kendaraan ke Kapal / menurunkan kendaraan dari Kapal Penyeberangan :
- a. Alat berat / Tracktor per unit / pengemudi tambah kenek satu kali masuk Rp. 1.000.000,-
- b. Truck Bus besar per kendaraan / pengemudi tambah kenek sekali masuk Rp. 250.000,-
- c. Mini Bus, Pick Up, Jeep, Kijang Station dan Sedan per kendaraan / Pengemudi Sekali masuk Rp. 100.000,-
- d. Sepeda Motor perkendaraan / Pengemudi Rp. 10.000,-
4. Masuk pelabuhan ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- setiap orang.
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

M
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kepelabuhanan.
Bagian Kedua D
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

N
- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 130

- (1) Besamya Retribusi mengunjungi objek dan daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- (2) Besarnya Retribusi penggunaan Perahu Katamaran Rp. 500.000,-/hari dan belum termasuk biaya 'bahan bakar;
- (3) Penggunaan Alat Selam Rp. 100.000,-/set/hari dan belum termasuk biaya pengisian tabung oksigen.
- a. Anak-anak
Rp. 1.000,-/orang/ 1 kali masuk
- b. Dewasa
Rp. 2.000,-/orang/ 1 kali masuk
- c. Kendaraan Roda dua
- d. Kendaraan Roda empat
- e. Kendaraan Truk dan Mini Bus
- f. Perahu motor wisata
Rp. 3.000,- tiap 1 kali masuk
Rp. 5.000,- tiap 1 kali masuk
Rp.10.000,- tiap 1 kali masuk
Rp. 500.000,-/ 1 kali kunjungan
- g. Kapal motor wisata
Rp. 1.000.000,-/ 1 kali kunjungan
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

P
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi perjenjang, jenis fasilitas, dan jangka waktu.
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

Q
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat rekreasi dan olahraga.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah produksi usaha daerah yang dijual.
7. Ketentuan Pasal 17 angka 4 (empat) diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5 (lima) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
PasaI 17
Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi U saha Daerah ditetapkan sebagai berikut:
1. BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN :
- a. Kelapa
.
- b. Cengkih
.
- c. Pala .
Rp.
1.000,-/ batang
Rp. 1.000,-/ batang
Rp.
1.000,-/ batang
- d. Kopi...
..
Rp.
1.000,-/ batang
- e. Kakao
Rp. 1.000,-/ batang
2. BENIH/BIBIT PERTANIAN TANAMAN PANGAN
- a. Jagung
..
..
Rp.
500,-/ Kg
- b. Padi...
Rp.
1.000,-/ Kg
- c. Kacang Kedelai...
Rp.
500,- / Kg
- d. Jeruk
Rp. 500,-/ batang
- e. Markisah... ..
Rp. 500,-/ batang
- f. Mangga .
- g.
- Durian .
- h. Sayuran .
- 1.
- Kacang Hijau .
3. BIBIT PETERNAKAN :
- a. Bi bit Temak Sapi
.
- b. Bibit Ternak Babi
'.
.
- c. Bi bit Ternak Kam bing
.
Rp.1.500.000,-/ ekor
Rp. 350.000,-/ekor
Rp. 350.000,- / ekor
Rp.
500,-/ batang
Rp.
500,-/ batang
Rp.
1.000,-/ons
Rp.
1.000,-/ kg
- d. Bibit Ternak Ayam Buras
Rp.
8.000,-/ ekor
- e. Bibit Temak Itik
Rp.
10.000,-/ ekor
- f. Bibit Temak Ayam Ras
..
Rp.
8.000,-/ekor
4. BE NIH IKAN
- a. Ikan Nila dan Mujair :
- Ukuran ikan 1 s / d 3 cm Rp. 100,-/ Ekor
- Ukuran ikan 3 s / d 5 cm Rp. 150,-/ Ekor
- Ukuran ikan 5 s / d 8 cm
Rp.
200,-/ Ekor
- Ukuran ikan 8 s/d 12 cm Rp. 300,-/ Ekor
lkan Mas
- Ukuran ikan 1 s / d 3 cm Rp. 200,-/ Ekor
- Ukuran ikan 3 s / d 5 cm
Rp. 250,-/ Ekor
- Ukuran ikan 5 s / d 8 cm
Rp. 300,-/ Ekor
- Ukuran ikan 8 s/d 12 cm
Rp.
400,-/ Ekor
5. Penjualan Produksi U saha Daerah berupa Sarang Burung Walet di Pulau Kalama dan Pulau Kahakitang ditetapkan melalui mekanisme lelang.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan produksi usaha daerah.
9. Diantara Ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 36 A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bab IV - Bagian Kedua ditambah 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kedua A, Bagian Kedua B, Bagian Kedua C dan Bagian Kedua D serta diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 130, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 131, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 130, Pasal 13P, dan Pasal 13Q sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 36

A
Dengan berlakunya Peraturan Daerah mi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nornor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Kepariwisataan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar. setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ka bu paten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna
Pad a tanggal, ; - , · ,; , .. , ''•'"::- 2011
Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, ;
.J
�
"
�
, 5:/::i
�
r
2011
P �� $,E � RETARIS DAERAH K.ABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa adanya objek Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana menurut golongan retribusi yang potensial di Kabupaten Kpeulauan Sangihe tetapi belum terakomodir didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diubah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten.
Objek Retribusi yang masih potensial dan termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha antara lain:
1. Retribusi Terminal merupakan objek potensial bidang Perhubungan;
2. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa bidang Pariwisata;
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan bidang Perhubungan;
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga bidang Pariwisata.