PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2014
Tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 2 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
- a.,,bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ,,,,,,,,,,,122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan dan ,,,,,,,,,,,Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor ,,,,,,,,,,,Pertanian Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan Gubernur ,,,,,,,,,,,Bengkulu Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan ,,,,,,,,,,,Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor ,,,,,,,,,,,Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka perlu pengalokasian ,,,,,,,,,,,pupuk bersubsidi se-Kabupaten Bengkulu Utara dan ,,,,,,,,,,,menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET);
- b. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan ,,,,,,,,,,,produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka ,,,,,,,,,,,mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bengkulu ,,,,,,,,,,,Utara;
- c.,,bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam ,,,,,,,,,,,penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi ,,,,,,,,,,,pupuk;
- d.,,bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf ,,,,,,,,,,,a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ,,,,,,,,,,,Bengkulu Utara.
- 1.,,Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang ,,,,,,,,,,,Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam ,,,,,,,,,,,Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran ,,,,,,,,,,,Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan ,,,,,,,,,,,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- 2.,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem ,,,,,,,,,,,Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia ,,,,,,,,,,,Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik ,,,,,,,,,,,Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan ,,,,,,,,,,,,,,,Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ,,,,,,,,,,,,,,,Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ,,,,,,,,,,,,,,,Nomor 3821);
- 4.,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ,,,,,,,,,,,,,,,Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 ,,,,,,,,,,,,,,,Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ,,,,,,,,,,,,,,,Nomor 4286);
- 5.,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha ,,,,,,,,,,,,,,,Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,,,,,,,,,,,,,,,2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik ,,,,,,,,,,,,,,,Indonesia Nomor 4297);
- 6.,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ,,,,,,,,,,,,,,,Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik ,,,,,,,,,,,,,,,Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara ,,,,,,,,,,,,,,,Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7.,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ,,,,,,,,,,,,,,,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, ,,,,,,,,,,,,,,,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,,,,,,,,,,,,,,,4411);
- 8.,Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ,,,,,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ,,,,,118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,,,,,4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ,,,,,Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia ,,,,,Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara ,,,,,Republik Indonesia Nomor 5073);
- 9.,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ,,,,,Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ,,,,,Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ,,,,,Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, ,,,,,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ,,,,,tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 ,,,,,Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ,,,,,Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan ,,,,,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan ,,,,,dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor ,,,,,84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
- 11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ,,,,,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ,,,,,132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,,,,,5170);
- 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ,,,,,Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik ,,,,,Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara ,,,,,Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk ,,,,,Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia ,,,,,Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik ,,,,,Indonesia Nomor 4079);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang ,,,,,Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, ,,,,,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah ,,,,,Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,,,,,2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ,,,,,Nomor 4737);
- 15.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan ,,,,,Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, ,,,,,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor ,,,,,15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden ,,,,,Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi ,,,,,Sebagai Barang dalam Pengawasan;
- 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 ,,,,,tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, ,,,,,Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
- 17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 ,,,,,tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Belanja ,,,,,Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum ,,,,,Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita ,,,,,Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
- 18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M,,,,,DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk ,,,,,Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor ,,,,,122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan ,,,,,Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor ,,,,,Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- 20.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ,,,,,634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara ,,,,,Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- 21.Keputusan Menteri Pertanian Nomor ,,,,,237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan ,,,,,Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 22.Keputusan Menteri Pertanian Nomor ,,,,,456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok ,,,,,Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung ,,,,,Ketahanan Pangan;
- 23.Keputusan Menteri Pertanian Nomor ,,,,,465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim ,,,,,Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
- 24.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2013 tentang ,,,,,Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk ,,,,,Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ,,,,,,,,,,ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR ,,,,,,,,,,PERTANIAN DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ,,,,,,,,,,ANGGARAN 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pelaksana Teknis Bidang ,,,,,,,,,,Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. 5.,,,Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam ,,,,,,penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau ,,,,,,tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika ,,,,,dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat ,,,,,pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri ,,,,,dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah ,,,,,melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan ,,,,,untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi ,,,,,tanah.
8. 8.,,Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai ,,,,,dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai ,,,,,produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. 9.,,Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ,,,,,ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di ,,,,,penyalur resmi di Lini IV.
10. 10.Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di ,,,,,kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh ,,,,,petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. 11.Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan ,,,,,penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan ,,,,,komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. 12.Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume ,,,,,Penyaluran Pupuk.
13. 13.Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman ,,,,,pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ,,,,,ikan dan/atau udang.
14. 14.Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan ,,,,,budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. 15.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan ,,,,,budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. 16.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan ,,,,,budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. 17.Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia ,,,,,yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ,,,,,ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
18. 18.Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ,,,,,Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ,,,,,ketentuan peraturan perundangan.
19. 19.Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) ,,,,,beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja ,,,,,Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk ,,,,,Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik ,,,,,yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
20. 20.Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri ,,,,,Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ,,,,,Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. 21.Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan ,,,,,Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk ,,,,,Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. 22.Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan ,,,,,kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja ,,,,,sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan ,,,,,anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada ,,,,,satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat ,,,,,yang ditunjuk.
23. 23.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan ,,,,,rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani ,,,,,berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, ,,,,,peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani ,,,,,dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. 24.Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi ,,,,,instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk ,,,,,oleh Bupati Bengkulu Utara.
25. 25.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian, ,,,,,perkebunan, peternakan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB II - PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang ,,,,,,mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per ,,,,,,keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 ,,,,,,(satu) hektar.
2. (2),,Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ,,,,,,diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, ,,,,,,perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan ,,,,,,berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan ,,,,,,yang diajukan oleh Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk ,,,,,,tahun 2014 untuk Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci ,,,,,,menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan ,,,,,,sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang ,,,,,,tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
3. (3),,Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,,,,,,memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, ,,,,,,pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui ,,,,,,oleh petugas teknis, penyuluh pertanian atau Kepala Pertanian ,,,,,,Kecamatan (KPK) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk ,,,,,,pada tahun berjalan.
4. (4),,Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk ,,,,,,menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan ,,,,,,penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten ,,,,,,Bengkulu Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat ,,,,,,dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten Bengkulu Utara ,,,,,,sebagaimana di maksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan harga ,,,,,,eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dalam ,,,,,,Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2014.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh melebihi alokasi ,,,,,,pupuk bersubsidi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2014.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud ,,,,,,pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari ,,,,,,Gubernur Bengkulu dan/atau Bupati berdasarkan rekomendasi dari ,,,,,,Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bengkulu Utara pada ,,,,,,bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi ,,,,,,pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan ,,,,,,sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak ,,,,,,melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwidjaja dan PT. Petrokimia Gresik.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke ,,,,,,penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ,,,,,,Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ,,,,,,Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV , ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:
3. ,,,,a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan ,,,,,,,,RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
4. ,,,,b.,penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a ,,,,,,,,memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing,,,,,,,,masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau ,,,,,,kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah ,,,,,,Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pendataan ,,,,,,RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian ,,,,,,pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ,,,,,,ayat (2).
6. (4),,Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat ,,,,,,petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan ,,,,,,pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani ,,,,,,dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan ,,,,,,dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten ,,,,,,Bengkulu Utara.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur ,,,,,di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan ,,,,,diwilayah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai alokasi yang telah ,,,,,ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat ,,,,,(1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan ,,,,,Kabupaten Bengkulu Utara untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ,,,,,realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai ,,,,,Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ,,,,,,pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ,,,,,,pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, ,,,,,,pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai ,,,,,,dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea
- = Rp.1.800; per kg;
- b. Pupuk SP-36
- = Rp.2.000; per kg;
- c. Pupuk ZA
- = Rp.1.400; per kg;
- d. Pupuk NPK
- = Rp.2.300; per kg;
- e. Pupuk Organik
- = Rp. 500; per kg;
- a. Pupuk Urea
- = 50 kg;
- b. Pupuk SP-36
- = 50 kg;
- c. Pupuk ZA
- = 50 kg;
- d. Pupuk NPK
- = 50 kg atau 20 kg;
- e. Pupuk Organik
- = 40 kg atau 20 kg;
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:
'Pupuk Bersubsidi Pemerintah' Barang Dalam Pengawasan
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) KPPP Kabupaten Bengkulu Utara wajib melakukan pemantauan dan ,,,,,,pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk ,,,,,,bersubsidi di wilayahnya.
2. (2),,KPPP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam melaksanakan ,,,,,,tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu ,,,,,,Tanaman (POPT) dan Koordinator Petugas Pertanian Kecamatan (KPPK).
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1),,KPPP Kabupaten Bengkulu Utara wajib menyampaikan laporan ,,,,,,pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya ,,,,,,kepada Bupati.
- (2) ,Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk ,,,,,,bersubsidi kepada Gubernur Bengkulu.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 10 Febuari 2014
BUPATI BENGKULU UTARA,
H. M. IMRON ROSYADI
Diundangkan di Arga Makmur Pada Tanggal 10 Febuari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
SAID IDRUS ALBAR .
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 2