PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 9 Juli 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik intansi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Menetapkan
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 'DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS, adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur ucapan maupun perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Kode Etik PNS dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Kode etik PNS bertujuan untuk:
- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.
BAB II - PRINSIP DASAR
Pasal 4

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya Korpri.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. menjungjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
- d. mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
- f. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
- g. penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia; dan
- h. netral dan tidak diskriminatif.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
BAB III
Pasal 5

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik PNS yang meliputi:
- a. etika dalam beragama;
- b. etika dalam bernegara;
- c. etika dalam berorganisasi;
- d. etika dalam bermasyarakat;
- e. etika terhadap diri sendiri; dan
- f. etika sesama PNS.
- (2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III
Pasal 6

Etika dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. menghargai dan memberikan tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi; dan
- c. menghargai perbedaan serta menghormati nilai-nilai keagamaan dari sesama pegawai maupun anggota masyarakat lainnya.
BAB III
Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku, etnis dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mengormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.
BAB III
Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan,
6. ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan fotokopi surat-surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- p. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
- r. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.
BAB III
Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.
BAB III
Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama
yang kooperatif sesama PNS.
Bagian Kedua Kode Etik di Lingkungan SKPD dan Masyarakat
BAB III
Pasal 11

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan di setiap lingkungan SKPD dan kehidupan bermasyarakat, wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik tingkat SKPD.
BAB III
Pasal 12

- (1) Kode Etik di lingkungan SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kode Etik di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.
- (3) Kode Etik di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 13

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Penegakan Kode Etik disesuaikan dengan tingkat jabatan PNS.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Majelis Kode Etik Kabupaten tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- b. Majelis Kode Etik SKPD tingkat SKPD.
BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik Kabupaten menegakkan Kode Etik terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
- a. pejabat struktural eselon II
- b. pejabat struktural eselon III; dan
- c. pejabat fungsional tertentu paling rendah golongan ruang IV/a.
- (2) Majelis Kode Etik SKPD menegakkan Kode Etik di lingkungan SKPD terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
- a. pejabat struktural eselon IV;
- b. pejabat fungsional umum;
- c. pejabat fungsional tertentu paling tinggi golongan ruang III/d.
BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
- b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. paling sedikit tiga orang sebagai anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
- b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. paling sedikit tiga orang sebagai anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang.
BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 16

- (1) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik Kabupaten dan Majelis Kode Etik SKPD tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang akan diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pangkat lebih tinggi dari pangkat anggota Majelis Kode Etik Daerah, Bupati membentuk Majelis Kode Etik Daerah yang bersifat ad-hoc yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemerikaan terhadap pegawai tersebut.
BAB IV - PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Majelis Kode Etik SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
BAB V - PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN
Pasal 18

Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:
- a. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- b. informasi dari media massa, baik media cetak dan/atau elektronik;
- c. pengaduan dari masyarakat; dan/atau
- d. informasi lainnya.
BAB V - PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN
Pasal 19

- (1) Setiap orang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan uraian jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor.
- (3) Atasan langsung pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggran Kode Etik wajib meneliti pengaduan dan/atau dugaan tersebut dan melaporkan kepada Majelis Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik yang menerima informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan belum ditindaklanjuti oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik, dapat memerintahkan atasan langsung dimaksud untuk meneliti dan melakukan pembinaan terhadap Pegawai tersebut.
- (5) Hasil penelitian dan pembinaan oleh atasan langsung pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Majelis Kode Etik.
BAB V - PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN
Pasal 20

- (1) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan pihak-pihak yang karena ketugasannya mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Pihak-pihak yang karena ketugasannya mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Setiap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
BAB VI - TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN
Pasal 21

- (1) Setiap pengaduan dan/atau laporan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dengan didahului pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Majelis Kode Etik.
BAB VI - TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN
Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (4) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa keterangan yang sah, Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
BAB VI - TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN
Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan secara tertutup kepada pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis Kode
Etik memberikan kesempatan kepada Pegawai yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Kode etik secara tertulis, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan dilakukan.
BAB VI - TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN
Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan membela diri kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
BAB VI - TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN
Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode etik.
BAB VI - TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN
Pasal 26

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan melalui Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, ditujukan kepada:
- a. Pegawai yang diperiksa; dan
- b. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
BAB VII - SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 27

- (1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pernyataan secara tertutup oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan pejabat lain yang terkait; atau
- b. pernyataan secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, dan media
massa baik media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Bentuk sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai yang melakukan pelanggaran.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan pemberian pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya, paling rendah pejabat struktural eselon III.
BAB VII - SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 28

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan kepada PNS yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik PNS berupa kewajiban untuk menyampaikan:
- a. permohonan maaf secara lisan;
- b. permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
- c. pernyataan penyesalan.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara terbuka dan/atau tertutup.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
BAB VII - SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 29

Apabila Pelanggaran Kode Etik termasuk dalam kategori hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 9 Juli 2015
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 10 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 27