PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2009
Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG
Berlaku: 22 Agustus 2009
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Menimbang : a. bahwa
PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang mempunyai fungsi usaha dalam bidang perbankan sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa dalam operasional dan pengembangannya, Pemerintah Daerah memberikan dukungan melalui penyertaan modal;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 1997 Nomor 10 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG.
:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
4. PT. BPR Pesisir Tanadoang adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang berkantor pusat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disingkat Perseroan;
5. Saham adalah bukti pemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Pesisir Tanadoang;
6. Modal dasar adalah modal yang ditentukan pada saat Perseroan didirikan;
7. Modal disetor adalah modal myang disetor penuh sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada saat Perseroan akan mengembangkan usahanya:
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah dengan pihak ketiga dengan inbalan tertentu:
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
BAB II - T U J U A N
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Pesisir Tanadoang adalah :
- a. Mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Membantu menggerakkan perekonomiaan daerah;
- c. Memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- d. Menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggungjawab dengan prinsip -prinsip usaha bisnis sesuai dengann ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebagai pemegang saham pada PT. BPR Pesisir Tanadoang;
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- (2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Modal dasar sebesar :
4. 1). Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2005;
5. 2). Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2006;
- b. Modal disetor sebesar :
7. 1). Rp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan melalui Perubahan APBD Kabupaten Selayar Tahun 2006;
8. 2). Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2008;
9. 3). Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009;
- c. sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Agustus 2009 adalah Rp. 3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Penambahan (investasi) atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 berdasarkan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pengurangan (divestasi) atas penyertaan modal dapat dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Pesisir Tanadoang.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Pesisir Tanadoang, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik secara berkala maupun insidentil.
BAB V - HASIL USAHA
Pasal 7

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Pesisir Tanadoang berupa deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran berjalan, wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ttd H. SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ttd
H. ZUBAIR SUYUTHI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 16
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara kumulatif sudah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang sebesar Rp. 3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Mengacu Pada Pasal 24 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Negara/Daerah yang terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD, dan dapat melakukan penjualan dan/ atau Privatisasi Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD;
Selanjutnya dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta yang selanjutnya (dari penyertaan modal yang sudah dlakukan Pemerintah Daerah) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan /atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
Sedangkan Pemindahan Hak Atas Saham dapat dilaksanakan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dengan melakukan permohonan yang ditujukan ke Perseroan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
Pejabat yang ditunjuk Pemerintah Daerah adalah Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang
PENJELASAN
Pasal 7

Bahwa menurut Pasal 3 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 16 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang intinya menyatakan semua penerimaan yang menjadi hak daerah harus disetor seluruhnya (secara bruto) ke kas Daerah pada waktunya.
Mengingat PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT), yang juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, terutama pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 yang intinya bahwa deviden tahun sebelumnya dapat dibagikan jika perseroan memiliki 'saldo laba yang positif' dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khususnya RUPS tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu palin lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan demikian, karena periode tahun buku Perseroan dan APBD adalah sama (1 Januari s.d. 31 Desember), maka bagian laba berupa deviden yang menjadi hak daerah dari tahun buku berjalan, wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas Pasal 9 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULUAN SELAYAR NOMOR 10