Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2023
Tentang PA,IAKDAERAII
Berlaku: 12 Tahuo 1950
N/A
Pasal 22

- (1) Objek Pajak Hiburan adalab jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksnd pada ayat (I) adalah~
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenillllt musik, uui, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. karaoke;
- f. sirkus, akro~ dan sulap;
- g. permainan bilyar;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan kP.tangkasao;
- i. reileksi, mandi uaplspa, dan pusat kebugaran (fitness cenler) clan;
- j. pertandingan olahraga.
- (3) Dikccualikan dari Objck Pajak Hiburan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalab pagelaran k.esenian dan pertandingan olaliraga yang tidak ditu.jukan untuk kepentinpn komersial dan kegiatan sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam bal bibman diselenggarakan melalui pihak. ketiga, maka pibak ketiga tenebut menjadi Wajib Pajak Hiburan.
Pual23
- (I) Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pnl&gt;adi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Bacbm yang menyelenggarakan Hiburan.
Bqi4nKedaa
Dasar Peagenaan
Paal24
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang sebarusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
i
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
Bagian Ketip
THH' dan Can Penpitlulpa.
Pual25
- (1) Tarif Pajak Hiburan untuk tontonan film, kontes binaraga. pagelaran tari, pusat kebugamn (fitness center), dan pacuan motor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hiburao untuk pertandingan olahraga. permainan ketangka~ pagelaran kesenian ditetapkan sebesar 15% (lima belas per.sen).
- (3) Tarif Pajak Hibman untuk pameran, pagelaran musik, karaoke, permainan bit~ sirkuas. akrobat, su1ap ditetapkan sebesar 20% ( dua puluh peisen).
- (4) Tarif Pajak Hiburan untuk mandi uap/spa, pagelaran busana, dan kontes kecantilcan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
Puall6
Besaran · pokok Pajak Hll&gt;uran yang terutang dibitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalaJn Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 24.
Bagian Keempat
Wilayah Pemaaptan
Pual27
Pajak Hibunm yangterutang dipungut di wilayah daerah.
Bagian Kelima
SWnl Pea1111pta Pajak llibana
Pajak Hiburan dipungut dengan si.stem Self Assesment yakni ·dihitung, dilaporkan dan disetolkan sendiri oleh wajib pajak.
Bagian Keenam
Masa Pajak daa Sut Pajak TffllDIII
Pual29
- (1) Mesa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamaoya I {satu) bulan kalender ,edangkan untuk kegiatan hiburan yang sifatnya insidentil, masa pajak adnbtb jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hll,unm.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hibman atau sejak diterbitkan SPTPD.
PA..JAK REKLAME
Bagian Kesatu
N..., Objek, da Sabjek Pajak
Dengan nama Pajak Reldame dipungut pajak a1as penyelenggaraan reldame.
- (1) Objek Pajak Reldame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
- a. Reklame paptmlbillboard/videotronlmegatron clan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker,
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berja1an, termasuk pada kendaraan;
- f. Reldame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
1. RekJame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reldame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radi~ warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada banmg yang dipcrdagan~ yang berftmgsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaba atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Penydmggatun ~ yang dipeigu,wkan uotuk keperluao amal, sosial dan politik yang tidak mclibatkan sponsor;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh PemeriD1ah, Pemerintah Provinsi dan ·Pemerintah ·Daerah.
Pual32
- (I) Subjek Pajak Reldame adatah Orang Pnl&gt;adi atau 8adan yang menggunakan Reldamc.
- (2) Wajib Pajak Reklame adaJah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reldame.
- (3) Dalam hal Reldame diseleoggarakan sendiri secara Janpmg oleh Omng Pribadi ataD Badan, Wajib Pajak Reklame adafah Orang Pribad:i atau Badan tersebut.
- (4) Dalain ha1 Reklame diselenggarakan melalui pihak. ketiga, pihak. ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
i"
B■gl·n Kedua Baur Pengen■■D Pasa133
- (I) Dasar pengenaan Pajak Reldame adalab Nilai 8ewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana djmakslld pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung deogan memperbatikan faktor jenis, bahan yang digwmakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyel~ jumlab. dan ulruran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa RekJame .sf!bagaiD18D8 dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau. dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sehagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (S) Cara perbitungan Nilai Sewa Reklame adalah sama dengan Nilai Jual Objek Reklame ditambah Nilai Strategis Reklame
- (6) Hasil perbitungan Nilai Sewa Reldame SMagaimaoa dimaksud pada (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagia· Ketip
Tarif MR Can Peaglnttsnp■
Paul 34
Tarif Pajak Reldame ditetapkan sebesar 25% ( dua puluh lima per.;en).
Ptial35
- (1) Besaran pokok Pajak lteldame yang terutang dalam hat Reldame diselenggarakan oleh pi.hak ketiga dihitung dengan cara mengalibn tarif sebagaimana dimaksud da1am Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dalam hal Reklame diselea@aarabn. sendiri dibihmg dengarJ cara rnenplikao 1arif sebagairnana dimakSlld dalam Pasal 34 dcngan dasar pcngenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
Digian Keempat
Wilayall Pr-■■pts·
Pua136
Pajak Reldame yang terutang d.ipungut di wilayah daerab.
Rapan Kelima
Sirtnr ·ew·agatw· Pajak Peklewe
Pasal37
Pajak dipungut dengan sistem Official Assesment yakni dipungut berdasarkan penetapan Bu.pan.
Bagi·o Kellma dan Sut Pajak Tenmllll
Mau Pajak Pual31
- (I) Masa Pajak Reklame yang sifatnya permaneo ada:Jab jangka waktu yang lamanya lebih dari 3 (tiga) bulan blender sedangkan untuk ma.,a pajak Rek1ame yang sifatnya insidenti.l adalab jangka waktu yang lamanya kurang dari 3 (tiga)'bldan .
- (2) Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelengpraan pemasangan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.
PAJAK PENKRANGAN JAIAN.
BagianKesatu
Nena, Oltjek. daa S.l,jek Pajak
Pual39
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipwigut · pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasifkan sendiri maupun yang diperoleh dari
- ~ sumbcrlain.
Pual40
- (1) Objck Pajak Pmenmgm Jalan adaleb pcnggunaan teap lmrik, baik yang dihasilkan sencliri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dibasilk.an sendiri sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecua1ikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana ctimekM plKia ayat (l) edaleh peogguman tenaga 1istrik oleh ins&amp;ansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
Pual41
- Badan yang
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adaJah Orang Pribadi atau dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jam adaJab Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam bal teoaga listrik disediakao oJeb sumber lain, Wajib Pajak Penenmgan Jalan adalab pe:nyedia tenap Iistrik.
.-Kmn
Duar Pengawm
P-..142
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penenmgan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud peda ayat (1) ditetapkan:
- a. - dalam bal tenaga l.istrik - bermal dari smnber lain - clengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listtik adaiah jumlah tagibao biaya bebanltetap ditambab dengan biaya pemakaian KWb/variabel yang d'itagibkan · "8Iam. reiening listrilc;
- b. dalam bal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan liSU'l14 jangia waktu pcmafcaian listrik. dan ·fiarga satuan listrii yang berlaku di Kabupaten Situbondo.
RagianKetip
Tarif clan Cara Penpitunpn
- (l) Pcngtmaan tenaga listrik dari sumber lain oleh indumi, pertambangan minyak bumi dan gas alaln, tarif Pajak Peneranpn Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik selain sebagaimana dimaksud ayat (I) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) PengglffllPD tcnaga 1istrik yang dihuilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan lalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
Pual44
- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikao tarif sehagaimaoa dimaksud dalmn Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagairoana dimaksud da1arn Pasal 42.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan peneranpnjalan
Raglan Keempat
Wilayall Pemllllptaa
Pajak Penerangan Jalan yang terumng dipungut di wtlayah daerah.
Bagian .Kelima
Sistem Pem1111pam Pajak Penerupa Jalan
Pajak dipungut dengan sistem Self Assesmenl yabi dihitung, dilaportan dan disetorkan sendiri oleh wajib pajak.
Baci■•
Masa Pajak daa Saat
- (l) Masa Pajak Penerangan Jalan adalab jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalendet.
- (2) Pajak. Penerangan Jahm yang tenmmg terjadi pada saat pengguoaan teuaga tistlik atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
PAJAK MINERAL BUKAN WGAM DAN BA TUAN Bagian Kesatu N~ Obj~ dan Subjek Pajak
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Butuan dipungut pajak ata5 kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalab kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. Asbes;
- b. Batu tulis;
- c. Batu ·setengah permata;·
- d. Batu kapur;
- e. Batuapung;
- f. Batupermata;
- g. Bentonit;
- h. dolomit;
10. i Feldspar;
11. j; Garam batu (halite);
- k. Grafit;
- I. Granit/andesit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
18. q, Magnesit;
- r. Mika;
- s. Manner;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan K.erikil;
- X. Pasir kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
28. aa. Talk;
29. bb. Tanah serap (Fullers Earth;
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah liat;
32. ee. Tawas-(ahun);
33. ff. Tras;
34. gg. y arosif;
35. hh. Zeolit;
- ii. Basal;
- jj. Trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang wtdangan.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ~bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkao secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rnmah tangga; pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, perumaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak ctimaufaatkao c;ecara komersial.
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pnl&gt;adi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Orang Pribadi
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah atau Badan yang mengamlril Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Bagian.Kedua
Dasar Pengenaan
- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengam.bilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihituog dengan mengalikan volume/tonase basil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar nwung-ma.migjenis Mineral Buba Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) adaJah harga rata-rata yang berlaku.
4. ( 4) Dalam hal nil.ai pa.m dari · hasir produksi · MinerafBukan Logam dan Batuan sehagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperole~ digunakan hmga st.andar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalmn bidang pertamhangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) 1nstaosi yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) adalsh Dinas Perindustrian dan Perdagangao
- (6) Tata cara perhitungan dan basil perhitungan sehagaimaoa dimaksud pada ayat (1 ). (2) clan (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BapaaKetip
Tarif dan Cara Pengbitnngan
PauJ•52
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Pasa153
Besanm pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ·yang· tennang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
Baglan Keempat Wdayala Pemunptu Pu■IS4
Pajak ~tneral Bukan Logam ·dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah› daerah.
BagianKelhu
Sistem Pemanptaa Pajak Miaeral Baku Lopm Pual5S
Pajak dipmigut dengan sistem Self Assesment yakni dihitung, dilaporbn dan disetorkan sendiri oleb wajib pajak.
"Bagian Keeaam
Maa Pajak dan Saat Pajak Tenatang
Pu■IS6
- (I) Masa Pajak Mineral Bu.kan Logam dan Batuan adaiab jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pengambilan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Pajak-Mineral Bubo Logmn.-dan Batuan yang terutaog terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan atau sejak diterbitkan SPTPD.
PAJAK PARl(IR
Bagtan.Kesatu
Nama, Objek. du Subjek Pajak
Pual 57
- tempat disediakan berkaitan dengan pokok termasuk penyediaan
Dengan ·nama Pajak Parldr dipungut pajak atas ·penyefengga..aan parkir di luar badan jalan, baik yang usaha maupun yang disediakan sebagai suatu ~ tempat penitipan kendaraan bennotor.
PaulSI
- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jal~ baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakao sebagai suatu usaha yang ·berdiri sendiri termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bennotor.
- (2) Te,snawk Objek Pajak Parkir srhagaitnana dimakSIJd pada ayat (l) adaJab Badan Usaha Mililc Negua, Swasta, Pertokoan, Perorangan. Hotel, Restauran untuk wnum termasuk penyedia layanan bebas parkir.
- (3) Tidak termasu.k objek pajak sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) adaiab ~
- a. penyeleoggaraan tempat park.ir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
I
.
•
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk. karyawannya sendiri.
Pual59
- (I) Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang-melakukan parlrir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parlrir adaJsb Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
BagianKedu
Daar Pengenaan
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaran tempat Padcir.
- (2) Jmnlah yang seharusnya dibayar sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) tennmuk potogan harga Parkir dan Padcir cuma-cuma yang diberibn kepada penerima jasa Patkir.
BagianKedp
Tarif du Can Peaghnnp·
Paul61
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua poluh persen).
N/A
Pasal 62

Besamya·pokok Pajak Parkir terutang dihitung dengan cara menga)ikao tarif sebagaimana dimakslJd dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
Bagian Keempat
Wilayah Peaumptan
Paat,2
PajakParlcir yanaterutang dipungut di wilayah daerah.
Bapn Kellina
Sistem Pem1111pam Pajak Parldr
Pasa163
Pajak Parm dipungut dengan sistem Self hsesmmt yakni dihitun&amp; dilaporkan dan disetorkan sendiri oleb wajib pajak.
BaginKecnam
Malla Pajak clan Sat Pajak Terutans
Paul'4
- (1) Masa Pajak Parldr adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satn) bu1an kalender.
.
I
- (2) Pajak Par1tir yang terutang terjadi pada seat penyelcnggaraan tempat parlcir atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokmnen lain yang dipersamakan.
PA.JAKAIRTANAH
RagianKesata
Nama,Objek,du Saltjek Pajak
Pual65
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaaum air tanah.
Pual66
- (1) Objek. Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pernaufaatan Air Tanah.
- (2) Dikec11alj1aut dari objek Pajak Air Tanah adalah;
- a. pengembalian dan/atau pemanfaaran Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dcngan tetap memperhatikan kelestarian Hnglomg,ao dan peraturan penmdang--nodangan;
- b. peogambilan dan/atau pemanfaatao Air Tanah untuk keperluan sosial keagamaao;
- c. Pengambilan dan/atau pemanfiumm Air Tanah oleh P ~ Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
Palal67
- (1) Subyek Pajak Air Tanah adalah Orang Pnl,adi atau Badan yang dapat melakukan pengamhilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau BDdan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
Dasar Pengenean
- ( 1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tarum.
- (2) Nilai Peroleban Air Tanah Sf'.bapimana dimaksnd pada ayat (1) dinyamkan dawn rupiah yang dihitung dengan mempel1imbangka sebagian atau seluruh faktor-falctor berikut :
- a. Jaus smnber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengam.bilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dunaofaatkan;
- e. Kualitas air;
- f. Tingkat ken1sakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengaoibilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dihitung dengan cara metlplikao volume air yang diambil dengan barga dasar air.
- (4) Harga dasar air sehegairo8D8 dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodi oleb Bupati dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besamya Nilai Perolehan Air Taoah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkao denpo Peraturan Bupati.
BapuKetip
Tuif du Cara Peqhitlutpll
Besamya tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dwq,ulub persen).
cara dasar
- Besanm. pokok Pajak Air Tanah ·yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalaJn Pasal 69 dengan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud da1am Pasal 68.
BagianKeempat
Wilayall Pemanptan
Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah.
Bagian Kelima
Si..tem Pemunptan Pajak Air Tanah
- Pajak dipungut dengan sistem Official Assesment yakni berdasarkan penetapan Bupati.
BagfanKee■am
Maa Pajak du Sat
- (I) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat pengam.bilan dan/atau pemaofaa1an air tanah atau sejak diterbitkan SKPD. .
INSTANSI PEMUNGUT
ra..174
Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuanpn Daerah sebagai instansi yang berwenang memungut Pajak Daerah.
dipungut
PEMUNGUTAN PAJAK
BagianKaatll
Tata Cara Pftlllaptu
Pual 75
- (l) Pmtuogutan - Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarbn peraturan penmdangundangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan pendapml Bupui dibaya, deogao mengguoakao ~KPD mu dokmoen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersam.akan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota pemlhmgan
- (S) Wajib Pajak yang mcmenubi kewajiban perpejakan sendiri dibayar dengao menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
Paw 76
- {l) Dalam jangka waktu S {lima) taboo sesudah seat - terutangnya pajak, Bupan dapat menerl&gt;idc.an:
- a. SKPDKB dalam bal:
- 1) jika berdasarkan basil pcmeriksaan a1au keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau lcurang dibayar;
- 2) jika SPTPD tidak disampnxan kepada Bupati da1mn jangb waktu tertmtu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sr.bagaimana ditmtukan dalain surat teguran;
- 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum tenmgkap yang menyebabkan peoamhahan jumlah pajak yangtenJtang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak. atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jmnlah kekuraogao pajak yang terutaog dalam SKPDKB sebapimana dimaksud pada ayat (I) huruf a angka 1) dan angka 2) dilccnakan sanksi admioistratif berupa bunga sebesar 2-/4 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang lrunmg atau terlambat dibayar untuk jaogka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihibmg sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebapimaoa dimabuct pada ayat (I) buruf b dibii■kan saobi administndif berupe kenaibn sebesar lOOt/o (seratus pene11) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Keoaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakao jib Wajib Pajak rnelaporkao sendiri sebelum dilakukan tindakan pemcriksaaD.
•
I
- (S) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% ( dua puluh Iima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebuJan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambet dtl,ayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Pml77
- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian ..\_ penyampaian SK.PD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB. dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 59 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BagianKedu
SantTagih,ePajak
- (I) Bupati dapat menerbitkan STPD jib:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari basil penelitian SPTPD terdapat kekuranpn pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ata.u sal.ah hitung; ·
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admim!ffl'atif berupa bunga sebesar '.l°/4 (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 1 S (lima betas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikeoskao sanksi administ:ratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebuJan dan ditagih melalui STPD.
Ragili•Kedp
T·ta Cara Pembayaru du Pm■..-·
Paal79
- (1) Bupeti menentukan tanggal jatuh tempo pembayanm dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga pulub) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang barus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak sctclah memenuhi persyaratan. yang ditentulcan dapat membenlcan persetujuan kepeda Wajib Pajak untuk mengangsut' atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
•
•
•
- ( 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati .
Pual80
- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagibao pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan penmdang.undangan.
Ba&amp;ia· Keempat
KebentaaduS.n«tia&amp;
Pual81
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SK.PDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN; dan
7. t: Pemotongan atau pemungutan oleh pihak. ketiga berdasarkan ketentuan peraturan penuvlaognndangsm perpajak.an daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan barus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaao di luar kekua.wtooya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sehagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak djanggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat kebemtan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan .surat keberatan.
- (I) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) ~ sejak tanggal Surat Keberatan diterima, barus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang tenrtang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana ctimaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut diangg;q, dibbulkan.
..
PuaJ.83
- (1) Wajib Pajak. dapat mengajllkan petmohona4 banding banya kepada Penpdilan Pajak terbadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam babasa Indonesia, dengan alasan yangjelas dalam jaugb waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salioan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan pennohonan banding menanggubkan kewajiban membayar pajak sampai dengan t (satu) bu1an sejak tangga} pencrbitan. Putusan Banding.
Paal84
- (1) Jilca pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabu1kan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jmhalan bunp st-bapimaoa dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelnnasen sampai dengan d.iterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlab pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi. dengan pajak: yang telah dibayar sebelum mengajukan teberatan.
4. ( 4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding. sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagairnsoa dimaksud pads ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal pennohonan banding ditolak atau dikabuJkan sebagian. Wajib Pajak dikenai sanksi adminicatif berupa denda sebesar t 00% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Bagia■ Keliaui
PembetalaD, Pembatalan, Peapnap· Ketetapu, du
Pengbaplllllll atau Penpnnpn Sankli Administratif
Pua185
- (l) Atas pennohonan Wajib Pajak atau kareoa jabatannl' Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kcsalahan tulis dan/atau kesalahao hitung dan/atau kekclirwm penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakao daerah.
Bupati dapat:
- a. mengurangk.an atau mengbapuskan sanksi administratif berupa bunga. denda, dan kenaikan pajak yang terutang mmurut peraturan pemndaogundangan perpajakan daerah, dala!n bal sanksi tersebut dik.enakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesdabanoya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau memhatalkan STPD;
- d. memhavdkao basil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilsksaoakan a1au diterbitkan tidak sesuai dengan tata csra yang ditentukan; dan
- e. meogmangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ke1Cntuan lebih lanjut mcngenai tata cara peogumngan. man pcnghapusan sanksi administraiif clan penguraDgm aiau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN
Pual86
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belu) bulan sejak diterimanya pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l }, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangb waktu xbagaimana ditnaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pennohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterhitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajai4 kelebihan pembayaran pajak sebegainuma dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungbn untuk mehmasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah Iewat 2 (dua} bulan, Bupati membermm imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratunm Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
- (1) Hak untuk melaki1kao pcaagihan Pajak menjadi kedaluwarsa set.elah melampaui waktu 5 (lima) tabun terhituog sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik lanpung maupun tidak langsung.
..
..
•,
- (3) DaJam ha.I diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) hmuf a, kedaluwarsa pmagihan dihitung sejak tanggal penyampa.ian surat paksa tersebut.
2. ( 4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hmuf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum mehmasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pengaklum utaog secara tidak langs11ng sebapimana dimeks11d pada ayat (2) huruf b du.pat diketahui dari pengajuan, pennobonan., angsunn atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
Paal88
- (1) Piutang pajak yang tidak omngkio ditagih lagi kamia hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dibapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan peogbapusan pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimena dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapllS811 piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Perawnm Bupati..
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Paal89
- (l) Wajib Pajak yang melakubn usaba dengan mmet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omz.et serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud peda ayat (1) diatur denpo Peraturan Bupati.
N/A
Pasal 90

- Bupati berwenang melalrukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan daerah dalaln rangka melaksaoakao
- (l) pemenuban kewajiban perpajakan peraturan perundsog-undangan perpajakan dacrah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlibatkan dan/atau menrinjamkao buku atau Qhda·', dokumen yang menjadi dasamya clan dokumcn lam yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau mangao yang diaoggap perlu dan memberikan bantuan guoa kehmcaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberi.kan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih laajut mengeoai tata cara pemeriksun pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
..
•
t
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pual91
- (1) Jnstansi yang mela1csanek:an pemungutan pajak daerah dapat diberik:an insentif atas dasar pencapaian lrlnerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebepimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggarao Peodapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sehagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
- (I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tenentu di linglrungan Pemerin1ah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik UDlUk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalmn Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalab pejabat pepwai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang dianglrat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan penmdangundanga.
- (3) Weweoang Penyidik .,hagaimaoa dirnabud pada ayat (1) adaJah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan 1indak pidaoa di bidang perpajakan Daerah agar ketenmgan atau laporan tersebut rnenjadi lebih Jengkap dan jelas;
- b. mcneli~ mencari, dan meogumpu1kan ketmmgan menga,ai orang pribadi atal· Badan tmtaog kebeoaran perbuatan yang dilakukan sehubungan deogan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan baban bukti dari. orang pribadi atau Sadan sehubungan dcngan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan denpn tindak pidaoa di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledabau untuk rneodapatkan bab8D bukti pembukuan. pencatatan. dan dokumen lain, Berta melakukan penyi1aan terbadap bahan bukti tasebut;
- f. rocmiob\ bantuan tt:oaga abli daJam nmgka pclakS8D88D tugm pcnyidibn tindak pidana di bidang perpajabn Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseonmg meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memcriksa identitas orang, ~ dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. manotret seseoiang yang berkaitm dmgan tindak pidana perpajakan Daerab;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya clan dipcriksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. meoghentikan penyidikan; dao/atau
- k. melakukan tiodakan lain yang pcrlu untuk kelancaran pcnyidikan tindak pidana di bidang petpajakan Daerah sesuai . dengan ketentuan peraturan penmdang-undaogan
•
..
•
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabet Polisi Negara Republik Indonesi3y sesuai dengan ketentuan yang diatur dalatn Undang·Undang Hukum Acara Pidana
KETENTUAN PIDANA
Paaal93
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengk.ap atau melampirkan keterangan. yang tidak ham sebingga merugikan keuanpn Daerab dapat dipidana dengan pidana kunmgan paling lama 1 (satu) talmn atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak tenJtang yang tidak atau kurang dloayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan ketenmgan yang tidak benar sebingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (cmpat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau lrurang dibayar. . . .
Paal94
Tindak pidaoa di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Ma.u Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahtm Pajak yang bersangkutan.
Paaal95
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PERALIHAN
Pua196
Pada saat Peraturan Daerah ini berl~ Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah ~bagaimana dimaksud Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak B88i terutang.
KETENTUAN PENUTIJP
Pan197
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan. Pengolahan Dahan Galian Golongan C;
,.
..
.
•
..
•
-•
JI&gt;
•
•
- 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
- 4 . Peraturan Daenlh Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahtm 1998 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 1998 teotmg Pajak Penerangan Jalan sebagaimana. telah diubah dengan Peratnnm Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 39 Tahun 2001;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tabon 1998 tentang Pajak Hiburan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepenjaog mengenai pelak:saoaannya ditetapkan lebih lanjut deogao Peraturan Bupati.
Pual99
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangpl d~mvJaogbo
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempataonya dalain Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
t
~
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2011 NOMOR 4