Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Pemerintah membentuk Unit Layanan Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalaaa huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simlungun tentaliIIn\_g Pembentukan Unit Layanan Pengadaan.
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pernbenrukam Mengingat
3. Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daeira&amp; Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahean 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessa Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1'999 tentang Jasa Konstnascai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 1999. Nornor .5:4l,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraam Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotissae (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor &amp; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. 4+77,.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N~ai. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaam Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noemerr 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)),;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnam 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah ~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441-]71)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan,&lt;gUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republlrik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negp:mn Republik Indonesia Nornor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Peri mbaregnn Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrcfh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor IlJ:~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentamg Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repub!nlK Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negaca Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diu~ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 201 O (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tamb~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); . ·
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaa Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagiem Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrattn Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambalham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ·.
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan KOOUlUI. Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaam Barang/J asa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tetlm!Y£ Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simaluegam (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri Il)) Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaaan Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peranaam Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi &lt;hni Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daeira:fu Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2); . ,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daflrafu Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2012 ten~ Angaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Angganam 2013 (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomeir llll seri '"D" Nomor 11 );
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian T~ Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf, Ahli Buwmtii dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungem (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 18);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedomwm Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik «ifii Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; :
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.iln Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinna$. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara £-Tendering; ,
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jassa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layawmm Pengadaan;
21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Am Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tu5H£\_, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupasen Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107;
22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor SS Tahun 2012 tentang Penjabaram Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahen Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 166),
MEMUTUSKAN :
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - MAK.SUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar Unit Lay an an Pengadaan, untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Simalungun y,~.g, dibiayai oleh APBD dan APBN.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk rncningkatkan efisiem, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskrirninatif dan akuntabel ct:illmr. pelaksanaan pengadaan Barang/J asa di lingkungan Pemerintah Kabupancn Simalungun.
BAB III - RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP
Pasal 3

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barangzjarsa ·melalui penyedia barang/jasa yang pembayarannya sebagian atau seluruhnya bersumber ,fr,n;j APBD/APBN. .
BAB III - RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP
Pasal 4

Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersarna PPK;
2. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
3. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah dan p:@J.lliH pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan da:lrum Portal Pengadaan Nasional;
4. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
5. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. menjawab sanggahan;
7. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihaan pen}1'f'll!fuJ barang/jasa kepada PPK;
8. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
9. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi td:rrra: pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; -
10. l 0. membuat laporan mengenai proses dan has ii Pengadaan kepada Bupati Simalungun metdw.i Sekretaris Daerah Kebupaten Simalungun;
11. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepu1Jw PAIK.PA;
12. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP;
13. melaksanakan Pengadaan Barang/ J asa dengan menggunakan system pengadaan secanai elektronik di LPSE;
14. melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan; clan
15. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang rnencakup dokumen pengadaan, ~ survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
BAB III - RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP
Pasal 5

Kewenangan ULP sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
- c. menetapkan pemenang untuk:
- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstilliibii Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. l 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); asam
- 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemiilhii paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Kepala Daerah untuk Penyedia Barang/Pekerjaam Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) daim Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh mi liar rupi:ailln)) melalui Kepala ULP;
- e. mengusulkan kepada PA/KP A agar Penyedia Barang/J asa yang melakukan perbuatan d:aD)ll tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- f. memberikan sanksi administraasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahua 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
BAB IV - KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAY ANAN PENGADAAN
Pasal 6

- (1) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Simalungun dibentuk oleh Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
BAB IV - KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAY ANAN PENGADAAN
Pasal 7

Fungsi Unit Layanan Pengadaan adalah sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAY ANAN PENGADAAN
Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Kelompok Kerja
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
- c. rnenyusun program kerja dan anggaran ULP;
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila a. penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati Simalungun melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- g. menugaskan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Kelompok Kerj a y.mqg ditugaskan di ULP kepada Kepala Daerah IP NKP A; dan
- i. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Keeja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (4) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat merangkap d!i3111!l bertugas sebagai anggota Kelompok Kerj a ULP.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaaen, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
- b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Keajja ULP;
- d. menfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa uang dilaksanakan oBdm. Kelompok Kerja ULP;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyediai barang/jasa;
- f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan unrulk: mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
1. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaaan barang/jasa.
- (6) Dalarn melaksanakan tugas, Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dibarenm oleh beberapa Anggota/Staf Sekretariat; .
- (7) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merangkap dhmm bertugas sebagai anggota Kelompok Kerj a ULP.
31. (8)Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyzai tugas:
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket .J'cHifg akan dilelang/seleksi;
- b. rnengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi tdkiriIB pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- c. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaam;
- d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi a:im]J pelelangan sampai dengan rnenjawab sanggah;
- e. rnengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerab dam papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE mnttrrlk diumurnkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- f. mengusulkan penetapan pemenang kepada Kepala Daerah untuk Penyedsa Barang/Jasa/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,,~ (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bemilai diatas Ryn.. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- g. menetapkan Pemenang untuk:
- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaam Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,00 (serataes miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- h. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
1. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
- J. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yanngg rnelakukan perbuatan seperti penipuan, pernalsuaan dan pelanggaran lainnya; dan
- k. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok Kerja dan setiap Anggota Kelompok K~ ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapsam berdasarkan suara terbanyak. .
46. (1 l)Anggota Kelompok Kerja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Penga.daan di luar ULP.
47. (IO)Penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP sebagaimana dirnaksud pada ayat (8) hurufii, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.
·
- (12)Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, dalam pelaksanaan tugasnya dibentuk menjadi kelompok-kelompok kerja dengan. susunan keanggotaan masing- masing terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Anggota.
- (8) Bagan Susunan Organisasi ULP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturam Bupati ini.
BAB VI - PERSY ARA TAN DAN LARANGAN MENJADI ANGGOTA ULP
Pasal 9

Persyaratan menjadi Anggota ULP, meliputi:
- (1) Anggota ULP berasal dari Pegawai Negeri Sipil, baik dari instansi sendiri maupun dari instansi teknis lainnya;
- (2) Anggota ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP ~ bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan berdasarkan Peraturana Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Alt!$ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaam Barang/Jasa Pemerintah;
- e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi ~ di persyaratkan; dan
- f. menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e ~ dikecualikan untuk Kepala ULP.
BAB VI - PERSY ARA TAN DAN LARANGAN MENJADI ANGGOTA ULP
Pasal 10

Larangan bagi Anggota ULP
Kepala dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:
- (1) PPK;
- (2) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
3. {3) Bendahara; dan
- (4) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejalhrat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.
BAB VI - MEKANISME DAN PROSEDUR
Pasal 11

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa melalui ULP Pernerintah Kabupaten Simalungun, tetap mengikuti mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturam Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
BAB VI - MEKANISME DAN PROSEDUR
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala, Sekretaris dan Anggota ULP, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungunserta diluar Pemerintah Kabupaten Simalungun;
Lampiran 2 Peraturan Bupati Simalungun
Norn or
Tanggal
:
HUB UN GAN KERJA SK.PD DENG AN SEKRET ARIA T DAN KELOMPOK KERJA ULP
SKPD
KELOMPOK KER.SA
SEKRET ARIA T ULP
- menyampaikan daftar paket pekerj aan/kegiatan/ proyek dengan nilai di atas Rp 200 Juta untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, serta di atas Rp. 50 Juta untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang akan dilelang kepada Sekretariat ULP; dan 1. Membuat
2. Menyampaikan daftar PNS yang akan menjadi pendamping pokja;
3. Berkoordinasi dan memenuhi kebutuhan Unit Lay an Pengadaan (ULP).
1. Menerima daftar paket pekerj aan/kegiatan/ proyek dengan nilai di atas Rp 200 Juta untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, serta di atas Rp. 50 Juta untuk pengadaan J asa Konsultansi yang akan dilelang dari SKPD;
- dan mendistribusikan paket kegiatan/proyek terse but kepada seluruh Pokja 2. Memilah
3. Memberikan pelayanan adminstratif logistik kepada Pokja.
4. Menetapkan Pemenang.
BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J. R. SARAGIH
~
1. Melakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa seseaa Peraturan Presiden Nomor 70 Tabun 1012 ten tang Perubaham Kedua Atas Presiden v Nomor 54 Tahun :MD(O) ten tang Pengadaarrn Barang/J asa Pemerintah·
2.
- Mengusulkan Ooorm Pemenang Le!ang sesuai hasil evahaasi kepada Kepala UI.P untuk ditetapkaa sebagai Pemenang,
Norn or
Tanggal :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAY ANAN PENGADAAN (ULP)
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BUPATJ SIMALUNGUN, dto
J. R. SARAGIH
Hubungan kerja SKPD dengan Sekretariat ULP dan Kelompok Kerja ULP.., sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.
BAB VII - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 13

Anggota ULP diberikan tambahan penghasilan setiap bulan dalam 4 (empat) bulan tahun anggaran berdasarkan beban kerja yang diemban.
BAB VII - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 14

Besaran tambahan penghasilan sebagimana dimak:sud dalam Pasal 13 tercantum dalam Surat Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebnlln lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlak:u pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan lil1l dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sirnalungun.
Ditetapkan di Pamatang Raya Pada tanggal 4 Pebruari 2013
BUP A TI SIMALUNGUN, dto
J. R. SARAGIH
diundangkan di
: Pamatang Raya
Pada tanggal
: 3 0 - Og - 2.-0 l 5&gt;
SEKRET ARIS DAERAH KABUP ATEN SIMALUNGUN,
GIDION PURBA
BERITADAERAHKABUPATEN SIMALUNGUNTAHUN 2013 NOMOR
BAB I - BAG II
Pasal 2

Kantor Ltngkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemenntan Oaerah yang Decade tlitawah dan benaroggurg anti kepada %cicala Dann matelot Sekretanat Daman
Bagian Xedus
Tugas Pokok
Pawl 3
Kantor Lngkungan Hdup mempunym tugas membantu Kepata Datenn dalam melassanakan ponyusunan clan potaksanaan keboakan Daerah d lawiang Ingkungan Moue sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaka
Bagian Kebga
Fungso
BAB I - BAG II
Pasal 4

Untuk melaksanakan togas setsagatmana dtmaksud pada 'main 3. Kegsla Kantor Ungkungan Manua mamptryai tuners
- 1 Perumusan kobaakan teknts itngkup Imoungan PKMu visual dongan kaotuakan Kotula Duran:
- 2 Pembenan alakungan ams ponyelenggaraan perneantanan Oboratt lingkup Imgkungan hcup.
- 3 Perencartaan, perumusan pembmaan den petaksanann pemantaan dan pemultnan Ingltungan.
- 4 Perancanaan, parumusan. pembnaan den petaksysnann pengendaltan pencomaran dan PongelMaan Itmbah.
- 5 Perannanaan. perumusan, pembmaan dan oelaksanaan penaulan Ingkungan
Pangebtaan Inman ketatausahaan bgkup Kantor Ungkungan Hdup
BAB III - Bagan Kedua
Pasal 7

Untuk rranyelenggarakan tugas thmaiduel pada nasal 6, Sub Bagian Tata usana rnangssrefai hmgv
- 1 Penyusunon program. pongolahan data, adrruntstrav kauangan, pangeiOsart rumen tangga dan pelaporant
- 2 Poloksanaan taxman surat menyurat. kearstpan, rumen tangga. partengkapan.
- 3 Pengololaan aclmrestrast kepectawatan
Ragan Nova
Seksi Pemanduan dan Pernuksnan Ungkungan
Pasai 8
Saks , Pemantauan dan Pernu·dan Lngkungan Mompunyai togas rretaksanakan pantinaa.n petbatken kuabtas SagIccrtgart konservasi Bombe: Playa slam. Wye:1 , 1 , 00w data con intormasi kuahtas lingkungan ntdmp unman panytapan bahan dan penyounan netodo prosecur serta slat dalam pemantauen Can pemultnan kuastas tingkungan bawd kotentuan yang berlaku
BAB III - Bagan Kedua
Pasal 9

Unit* melaksanakan togas chmaisud pasal 8 Saks , Pemantauan dan Pomultan Lingkungen meMpuOyar fungsr
- 1 Pelaksanaan penyusunan cancans program pemantauan. survey. pengumpuran data den Inform:or Walters bngkungan daeran
- 2 Peisksanaan gamble-Ban wasps tensed:1W konsenraw Imesungan dan parbarkan kuahtaft lingkungart Wog tert -adap sumber a r keanekaragaman Imo° dan ruang tensor° hsau
3. PeSrsanaan pembrnaan sumber aarya rnanuva tasatator bags upaya proaktir masyarakra untuk perungkatan sikata naman sngkungan dan pembangunan yang berkelaniutan,
- 4 P 41 '33 11 . 34 fl saran dan P r alar 4r41 Loh* menhniang parnantauan. pemushan sena perbouran krigkungan
Bagian Keempat
Sass/ Pengendahan Poncernaran don Parsgotanan Lrmbeh
Petal 10
Soksr Pengendalan Penconaran dan Pangolahan Umbah mempunyat tugas metaksartakan Danyusun program pongendahan pencemaran dan pergetolaan Ilrnban sesu.ir kutentuan yang Oerlaku
Pas* 11
Unbar menyeterggarakan togas tersetrut pasal 10 Saks] Pengeraaban Pencomnaran dan Pengotanan Irrnbah memponyar fungsr
- 1 Penzusunan rencana Wows program Pembnaan dan eintman Inns denbendalran Pentamaran dan pengelotaan ismtbah133, ems. gas denzsakan 'spurn ozon
- 2 Poiaksana.m perayanan IVns. Penman pembuangan irrnban calf lzln pangumptian atau penpropanan semontara Waxen 93
- 3 Rekomerszew penran bartentu bag , Regina:1 usenet
- 4 Peraksaneen evaluast nasa PangekNaan hngkungan tamadzsP kagratan pernbangunan den kogeban usana.
Began Kekma
Seksi Penataan ungkungan
BAB III - Bagan Kedua
Pasal 12

Sakai Penataan Lingkalgan Mampunyai tugas prmibmaan. pengawasal penegaltan para./ran mgkungan. anemia den menial kNayakiin linglaingan adult kegatan pembangunan dan kegratan usatta sesuai keterauan yang berlaku
BAB III - Bagan Kedua
Pasal 13

Untuk menyetenggarakan togas tersebut easel 12. Saks, Penetaan Lingkur•gan. marnpunym lungs!
- 1 Pemaksanaar. penyustnan program dan peraturanteraturan knoungan hm/up daerae
- 2 Petaksaraan ponyrapan pernanksaan pengfusian dan penaman kelayarusn ookuman iingkungran.
3. Paaksaraan pembinaan, pangawasan tingungan dolans upaya penaatan:penegekan peraturan bap kegratan usaha dan pembengunan
- 4 Pelaksanaan ponytoessaran kenos oencemaran Ingkungan
Began Koenam
Keorrook Jabatan Favaszonet
BAB III - Bagan Kedua
Pasal 14

MalSng 8 1 31 41 9 Ketempok Jabatan Furgszona; mempurtyar tugas malassanarran sebaguin tugas Kanto' Ungltursgan twdup snore dengan knanhan dun heOutuhen berdasarkan perattran Can Parasclartuneangen yang banaku
Paso; 15
- ill Kebornook Jabatan Fungsgnal bebegamana dirnaksud °atom pasal 14. Warn clan searnaah lenaga datam ieraang (Seaton Fungsionat yang :octopi dolam berbagat ketornpok scarab dengan bidang keelaan
- (2) Setae Kelompok Jabatan Fungwonat eabagamana Cartaksuo datam ayat a dicempin retert seorang tenaga tlingsional senior yang ctrasauk abet Katusia Kantor dan bertanggung ;swab kepada Kopola Kantor,
- (3) Ju.mian dart Ants Jabatan Fungsional sebagatanana thmaksud eyat a, ditentukan bercLasarkan kebutunan dan beban keda,
- (4) Janis clan jenjang Jabatan Fungsionat sabegatmana dimaksal ayat a. debar sesual dengan Peraturan ponaidarg-undangan yang bedalw.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 20

Setae emonan satuan orgarbsax dangxungan Komar Ling kurgan Hioup. berutrggung awao untuk mombata, mornmon dan margkoordfnastkan sane membenkan par:omen, btmbtngan dan potunjuk bags palaksanean togas bawahan
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 21

Sebap peapinan sultan oraamsast atitngkungan Kantor Ungkungan Ha:kg, waist, menglkub dan memanum ataxia* atasan sera bertanggung aaweb den melaporkab hap' peeksanaan lugasnya kepada atasan masmgmasng secara berkala den tepat pada waktunya
Paso+ 22
Rapala Sub Sagan Tata Usaha den Kabala Sake menyarnpaiken laporan pelaksanaan !unsay, kapada Kepala Kanto, dan setenjutnya datoun sebaga laporan berkala Kantor Lingkurgan H.dup
Pawl 23
Kepala Sub Sagan Tata Usaha dan Kepala &amp;Ass manyampatkan bahan-oshan perentanaannya kepada Kepala Kantor den selanjutnya oleh Keoata Sub Sagan Tata Usaha diotah dan disusun unbac Maniatli program Kanter Lingkungan Hldup
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14

- (I) Dam melsksanakan tugasnya sebop satuan orgamsau thangkungan Kantor Ungkungan ladula waao rnengadakan ropat beduars
- (2) Detain nal Kopala Kanter borhalangan make rktureuk Koval° Sub Bagan Tata Usaha sebagal fastabal Penggentt Sementara (Pgs).
- (3) Detain nal Kepata Kantor clan Kepala Sub Began Tata Usaha oetwatangan, make salmi *twang Kepala Seksi dituniuk sebaga Pejabal Pergganti Sementara (Pgs)
GAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 25

- rll Deism mernpersiapkan roncana program Kantor Lingkungan Haug, sananhaaa memetmera hubungan keno koorchruttif dengan instanst worked yang ado di Kabupaton/Kota
- CI Datain malakstinakan rancana sotto program perntang-tnan bicang tingkungan Maw Kantor UngLungen hidup mengusattakan katerpacluan °Mira kepenungan raapnal dan daeran sens antar caterer
- 0 , 1 KaMor Lingkungan Hiatus txtrsama Perengkal Darnall tannya sonanbasa melaksanakan pampa -lean dan pengembongan sacara berencana dan tornado
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- It) Dongan benakunya Peraturan Watikoto inl make sacral° peraturan den kthentuan Pelaksanaannya yang mongatur Tuges Pokok, rungs' den Tata Keno Kantor Lngkungan H4up Latiolumnya, diurnal.= dicabut dan Isclak benaku lags.
- (2) Hal-hal Ian yang bturn Malys dengan Mai dan bersrfat takrus akar diatur drawn Keputusan Kepaia Kantor
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan 'Naltkpla in, ma&amp; Snafu seal( tanggal aunctanglian
Agar satrap yang dapat mengetahLanya mernenntahkan pengundangan Peraturen Wabkota m. dengan penempaiannya dalam Banta Dataran Kota Banarbaru
Ddetapkan di Banarbaru
pada tanggal
1:wan t "eve
WAUK BANJARBARU.
RUDY RESNAWAN
UDI YAMIN
Diundangkan di Ban pods tanggal 2a
pep!
SEKRETA
KOTA
Santa Dae Kota Banjarbaru Tahun 2008 N 0010, 5 0 Sea D Nano- gm: 33
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS GELANGGANG OLAHRAGA KEN AROK PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
7. Unit Pelaksana Teknis Gelanggang Olahraga Ken Arok yang selanjutnya disebut UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok adalah Unit Pelaksana Teknis Gelanggang Olahraga Ken Arok pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
8. Kepala UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3

- (1) UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok, terdiri dari: a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.
Bagian Ketiga Uraian Tugas
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 5

- (1) UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Gelanggang Olahraga Ken Arok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. merencanakan program, kegiatan dan anggaran UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pengelolaan gelanggang olahraga yang berada di lingkungan Stadion Ken Arok;
- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan Gelanggang Olahraga Ken Arok ;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor serta administrasi kepegawaian;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan penggunaan Gelanggang Olahraga Ken Arok;
- g. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- i. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dalam melaksanakan tugas bertindak selaku Penanggungjawab.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan
secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Gelanggang Olahraga Ken Arok pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 76
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR
: 76 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA
TEKNIS
GELANGGANG
OLAHRAGA KEN AROK
PADA DINAS KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT GELANGGANG OLAHRAGA KEN AROK PADA DINAS KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
KEPEMUDAAAN DAN
KEPALA UPT
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON