PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 15 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 15 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bukit Kerman;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN BUKIT KERMAN.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bukit Kerman di Kabupaten Kerinci.
Kecamatan Bukit Kerman adalah berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Gunung Raya dan Kecamatan Batang Merangin, yang meliputi :
- a. desa Pasar Kerman;
- b. desa Lolo Gedang;
- c. desa Lolo Kecil;
- d. desa Lolo Hilir;
- e. desa Tanjung Syam;
- f. desa Talang Kemuning;
- g. desa Pondok;
- h. desa Muak;
- i. desa Pengasi Lama;
- j. desa Pulau Pandan;
- k. desa Pulau Sangkar;
- l. desa Bintang Marak;
- m. desa Karang Pandan; dan
- n. desa Pengasi Baru.
N/A
Preamble

Menimbang : a.
Pengelolaan
Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014 tentang lebih
ADD diatur
Pengelolaan
Pedoman
Desa,
Keuangan lanjut dengan Peraturan Bupati,
-
pertimbangan sebagaimana dimaksud berdasarkan
bahwa b.
Alokasi Dana
Pelaksanaan dan
Umum Alokasi
Pedoman dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Desa Kabupaten Kepulauan Aru,
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik |
:
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
yang dana
adalah
ADD
disebut selanjutnya
yang
Desa
Dana
Alokasi
1.
dari bersumber
untuk Desa yang
Daerah
Pemerintah oleh
dialokasikan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
unsur
Desa sebagai
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan penyelenggara Pemerintahan Desa.
.
|
3.
Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru.
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
4.
penyelenggaraan dalam
Bupati pembantu
unsur adalah
Camat
Pemerintahan Daerah.
adalah
BPD
disebut selanjutnya
yang
Desa
Permusyawaratan
Badan
6.
dalam penyelenggaraan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Desa sebagai unsur
APBDesa disingkat
Desa selanjutnya
Belanja dan
Pendapatan
Anggaran
.
7.
keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan adalah rencana
disetujui bersama oleh. Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
|
Peraturan Desa.
Perundang-Undangan yang dibuat oleh adalah Peraturan
Desa
Peraturan
8.
BPD bersama Kepala Desa.
oleh dibentuk
yang lembaga
adalah
Desa
Kemasyarakatan
Lembaga
.
9.
mitra Pemerintah kebutuhan dan merupakan
dengan sesuai
Masyarakat
Desa dalam memberdayakan Masyarakat.
BAB I
Pasal 2

Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru yang untuk menyelenggarakan Otonomi
dialokasikan kepada Pemerintah Desa
(1
keanekaragaman berdasarkan
berkembang dan
tumbuh agar
Desa
Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat.
Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten dari dana alokasi umum setelah dikurangi belanja Pegawai, diberikan kepada masing-masing
di
Desa. Alokasi Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan:
menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan,
pembangunan
|
penganggaran dan
perencanaan b. meningkatkan
tingkat Desa dan pemberdayaan Masyarakat,
Cc. meningkatkan pembangunan infrastruktur Perdesaan, sosial budaya dalam
meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, rangka mewujudkan peningkatan sosial,
rangka dalam
ketrentaman dan ketertiban Masyarakat,
Desa
Masyarakat pada
pelayanan meningkatkan
meningkatkan f.
Masyarakat, pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi Masyarakat,
mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong dan
meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa).
|
BAB III
Pasal 3

dengan kesatuan
satu merupakan
Desa
Dana
Alokasi
Pengelolaan
Desa yang harus dikelola dan
Desa.
Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan
Anggaran mekanisme
dari bantuan
dan sumbangan
melalui merupakan penerimaan
Alokasi Dana Desa
dipertanggungjawabkan penerimaan
sebagai
Desa
Belanja
Pemerintah Kabupaten.
Alokasi Dana Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif,
efisien dan ekonomis.
dipertanggungjawabkan dapat
harus kegiatan
Seluruh
administratif, teknis dan hukum.
BAB IV
Pasal 4

Penentuan besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa
(1
berdasarkan asas:
asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa
Minimal (ADDM): dan asas adil yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai
dan variabel tertentu yang dihitung dengan rumus
Bobot Desa (BDx)
Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi antara
Besarnya perbandingan
yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
adalah
ayat pada
dimaksud
Proporsional sebagaimana
Dana Desa dari jumlah
604 (enam puluh persen)
1
sebesar 404
Alokasi Dana Desa Minimal sebesar
Dana Desa Proporsional dan Alokasi
Dana Desa
Alokasi
(empat puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa.
BAB IV
Pasal 5

angka bobot oleh
ditentukan
Dana Desa Proporsional
Besarnya Alokasi
(1
AN
masing-masing variabel, yang berdasarkan pertimbangan prioritas maka
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menentukan bobot untuk masing-
.
masing variabel adalah sebagai berikut:
VARIABEL ANGKA BOBOT
Jumlah Gakin
Jumlah Sarana Pendidikan Dasar
.
Jumlah Sarana Kesehatan
Keterjangkauan Desa
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
Jumlah Pedukuhan
Jumlah Perangkat Desa
Jumlah
5
0,20 0,19 0,18 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 1,00
dimaksud pada ayat masing-masing variabel sebagaimana
Angka bobot
(satu).
1
ditambahkan barus berjumlah 1
kalau
Besarnya Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan menggunakan rumus:
ADDX - ADDM # ADDPX
:
Alokasi Dana Desa untuk Desa 'X'
Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa 'X'
ADDM :
ADDX :
|
- $ ADDM)
(ADD
ADDPKX :
BD XX
-
ADDPX
Keterangan untuk Desa 'X'
:
Alokasi Dana Desa Proporsional
ADDPX :
Keterangan
Nilai Bobot untuk Desa 'X'
:
BDX
Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
ADD :
Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal.
S ADDM :
beberapa berdasarkan
ditentukan
(BDx)
Desa
Bobot
Nilai
Penentuan variabel independen. Varibale independen terdiri dari variabel independen
digunakan yang
independen
Variabel tambahan.
variabel dan
utama ag
:
adalah variabel independen utama :
jumlah keluarga miskin,
1.
jumlah sarana pendidikan dasar,
2.
jumlah sarana kesehatan, dan
3.
keterjangkauan Desa.
4.
:
variabel independen tambahan b.
jumlah penduduk,
1.
luas wilayah,
2.
jumlah pedukuhan, dan
3.
4. jumlah perangkat Desa.
-
Besarnya Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus: BDX al KVIK # a2 KV2X #a3 KV3X #... tan KVnxX K 4
|
:
n
Keterangan
Nilai Bobot Desa untuk Desa 'X'
BDX :
dan kedua,...
pertama, variabel
Koefisien
:
KvVnX
KV2X,
KVIX,
|
seterusnya masing variabel
-
|
angka bobot masing
:
a3... an a2,
al, dihitung dengan
...)
KVIXI, KV2X2
(
Koefisien variabel untuk Desa 'X'
TUMUS:
KV11,2...X-
Keterangan :
kedua dan seterusnya pertama,
koefisien variabel
Nilai
:
...X
KV11,2
untuk desa 'X'
|
V1,2...X : Angka variabel pertama, kedua ...dan seterusnya untuk
Desa '2'
kedua dan seterusnya untuk
Jumlah angka variabel pertama,
:
S Vn seluruh Desa se Kabupaten Kepulauan Aru.
Desa ditetapkan dengan
Dana Desa masing-masing
Besarnya Alokasi
Keputusan Bupati.
BAB VI
Pasal 7

Daerah
Belanja dan
Pendapatan
Anggaran dalam
Desa
Dana
Alokasi
(1
dan Aset
Keuangan
Pengelolaan
Pendapatan,
Badan pada
dianggarkan
|
|
Daerah.
Daerah
Penyaluran dana Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap.
Bank Maluku Cabang Dobo.
Dana Alokasi
Penyaluran
Surat Permohonan ke rekening Desa di PT.
Mekanisme penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari kas umum
Desa mengajukan
Kepala
(3) (4)
Pengelolaan
Pendapatan,
Badan melalui
Bupati kepada
Desa
Dana
Keuangan dan Aset Daerah dengan syarat-syarat sebagai berikut:
Desa
Permusyawaratan
Badan tembusan
dengan
Camat melalui
dengan melampirkan :
D 1. Rencana Penggunaan Dana (RPD), 2. Surat persetujuan/rekomendasi Camat bahwa permohonan telah dilakukan verifikasi/ penelitian kesesuaian pengajuan Alokasi Dana Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan telah dilakukan verifikasi/penelitian terhadap Surat awaban tahap sebelumnya,
J
Pertanggung
sebagaimana
Pertanggungjawaban,
Surat
Rekapitulasi
3.
tidak bagian
merupakan yang
lampiran dalam
tercantum
|
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
Desa tentang dilampiri Peraturan
I
Untuk permohonan tahap
4.
dengan
(RKPDesa)
Desa
Pembangunan
Kerja
Rencana mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
:
Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah
Desa (RPJMDesa),
Desa dan/atau
Desa tentang Pungutan
Peraturan
Desa,
Kas
Desa,
Asli
Pendapatan
Sumber tentang
Desa
Peraturan
Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk
Tahun yang bersangkutan, dan
Laporan dilampiri
II
tahap penyaluran
permohonan
Untuk
5.
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun sebelumnya.
mengajukan
Desa
Masyarakat
Pemberdayaan
Badan
Kepala b.
|
permohonan penyaluran dana kepada Bupati cg. Badan Pendapatan, untuk ditransfer
|
(BPPKAD)
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke rekening Pemerintah Desa di PT. Bank Maluku.
BAB VI
Pasal 8

Desa dilaksanakan untuk masing-masing
Pencairan Alokasi Dana Desa
.
setelah adanya rekomendasi tertulis dari Camat dan Badan Pendapatan, setelah
Bupati, nama
atas
Daerah
Aset dan
Keuangan
Pengelolaan persyaratan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa
lengkap.
Pencairan dana di bank dilakukan oleh Bendahara Desa dengan bukti diri
.
dan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- dari Kepala Desa.
(tiga) tahap, sebagai berikut:
3
Pencairan dana dilaksanakan dalam 3
(lima puluh persen) pada semester I, tahap I sebesar 4076
tahap II sebesar 4074 (lima puluh persen) pada semester II, dan b.
tahap III sebesar 2046 (dua puluh persen) pada semester III.
15 Desember,
IV selambat-lambatnya tanggal
Pencairan dana pada tahap
(4
akan dicairkan
tidak yang
anggaran
'sisa terdapat
apabila dan
Desa
Dana
Alokasi alokasi
dalam pengurang
sebagai diperhitungkan
Tahun berikutnya.
BAB VII
Pasal 9

Desa
Peraturan dengan
sesuai
Dana Desa harus
Alokasi
Penggunaan
(1
dan
Desa (RPJMDes)
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RKPDesa),
Rencana Kerja Pembangunan
Desa tentang
Peraturan dan telah tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
|
dan Belanja Desa (APBDesa).
ketetapan berdasarkan
Desa
Dana
Alokasi penggunaaan
Presentase
penerimaan masing-masing Desa dengan rincian:
Badan dan
Desa
Pemerintah operasional
dan aparatur
belanja a.
Permusyawaratan Desa sebesar 3076 (tiga puluh persen), dan yang
persen)
puluh
(tujuh
7094
sebesar masyarakat
pemberdayaan b.
digunakan untuk :
Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan
1.
2. Belanj a Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
BAB VII
Pasal 10

9
dimaksud dalam Pasal
Dana Desa sebagaimana
Penggunaan Alokasi
dari Alokasi Dana Desa
(tiga puluh persen)
3070
sebesar huruf a
Badan dan
Desa
Pemerintah oleh.
proporsional secara
diatur
|
|
:
:
Permusyawaratan Desa, sebagai berikut
:
belanja aparatur, antara lain a.
honor kegiatan, dan
1.
2. lembur kegiatan.
operasional Pemerintah Desa, antara lain :
BBM,
1.
SPPD,
2.
alat tulis kantor, meterai/ benda pos lainnya,
:
kerja (meja, kursi, almari dll):
sarana komputer,
1
ketik: dan mesin
6
pemeliharaan/perawatan kantor Desa.
7.
biaya operasional Badan Permusyawatan Desa.
Cc.
dalam Pasal 9
- 1
sebagaimana dimaksud
Dana Desa
Alokasi
Penggunaan
dari Alokasi Dana Desa huruf b sebesar 70Y6 (tujuh puluh persen)
:
proporsional untuk diatur secara
Desa
Kemasyarakatan
Lembaga
|
Pemberdayaan/Pelatihan biaya
1.
:
yang meliputi
LPMD, a)
PKK, b)
RT, c)
karang taruna dan/atau organisasi kepemudaan, dan d)
9
dan lembaga lainnya.
e)
Desa
MH
Kemasyarakatan
Lembaga untuk
dana alokasi
besaran kebutuhan
dan ba
efektifitas memperhatikan
dengan ditentukan
lembaga yang bersangkutan, dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mendapat alokasi anggaran dan melaporkan
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
wajib menyusun pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
belanja pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat yang meliputi
:
antara lain a. penanggulangan kemiskinan (pendampingan terhadap kelompok gakin penerima bantuan, pemberian modal terhadap gakin, dll):
biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, b.
peningkatan pendidikan,
6
Desa
Ibu,
KP
DB4MK,
(pengusahaan
|
kesehatan peningkatan
Siaga), pengembangan sosial budaya:
6
biaya Perbaikan Sarana publik dalam skala kecil,
4
perbaikan lingkungan dan permukiman: dan penyertaan modal Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.
4
BAB VII
Pasal 11

:
Dana Alokasi Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk membangun Balai Desa/Kantor Desa dan/atau prasarana fisik lain dalam
aa.
skala besar,dan
Dinas/Instansi oleh
dibiayai sudah
yang program/kegiatan
membiayai b.
|
Pemerintah dan/atau pihak lain.
|
BAB VIII
Pasal 12

dengan terintegrasi
Desa
Dana
'Alokasi
Pertanggungjawaban
sehingga
Belanja Desa, pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Anggaran
Pertanggungjawaban adalah
pertanggungjawabannya bentuk
|
|
Pendapatan dan Belanja Desa.
Jenis Laporan :
setiap dibuat
Desa
Keuangan
Pertanggungjawaban
Laporan a.
atas bukti
dan
'sah pengeluaran
buktibukti dengan
bulannya penyetoran PPN dan PPH ke Kas Negara,
Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan b.
yang
Adapun bulannya.
setiap rutin
secara dibuat.
dana ADD
Alokasi
Penerimaan
Realisasi adalah
ini laporan
dalam dimuat
.
|
-
Dana Desa dan Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa, dan mencakup:
Desa,
Dana
Alokasi
Penggunaan
Akhir
Laporan c.
|
|
0
permasalahan perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,
akhir hasil
penyelesaian rekomendasi
dan dihadapi
yang penggunaan Alokasi Dana Desa, laporan dibuat pada akhir Tahun
anggaran yang bersangkutan.
|
:
Mekanisme pelaporan
huruf b penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pelaksana tim
dari yaitu
struktural jalur
melalui dilaksanakan
tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke tim pendamping tingkat berkala dilaksanakan setiap sebulan sekali,
Kecamatan secara laporan/rekapan
membuat
Kecamatan tingkat
pendamping tim
dari seluruh laporan tingkat Desa dilampiri rekapitulasi SPJ model bulan sekali
(tiga)
3
setiap secara berkala dilaksanakan
bend 25,
Desa
Dana
Alokasi anggaran
pencairan mengajukan
saat pada
kepada Bupati cg. tim fasilitasi tingkat Kabupaten,
tim pelaksana tingkat Desa menyampaikan Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Camat paling lambat 1 bulan setelah tutup Tahun anggaran: dan d. Camat menyampaikan Laporan Akhir Penggunaan Alokasi. Dana Desa kepada Bupati cg. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Aru paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari tim pelaksana tingkat Desa.
BAB IX
Pasal 13

tim oleh
dilaksanakan pengendalian
dan pengawasan
Pembinaan, tim
dan
Aru
|
Kepulauan
Kabupaten
|
Desa
Dana
Alokasi fasilitasi
(11
pendamping tingkat Kecamatan.
tingkat pendamping
tim evaluasi
dan pengendalian
rangka
Dalam
pelaksanaan koordinasi
rapat menyelenggarakan
wajib
Kecamatan dalam
kali
1
'
minimal
|
Kecamatan
Dana Desa tingkat
Alokasi kegiatan
setiap triwulan.
diselesaikan
Desa
Dana
Alokasi penyalahgunaan
dan
Penyimpangan
|
berjenjang.
secara
:
Pengawasan dilakukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut
dan
Pendapatan
Anggaran dengan
sesuai didanai
yang kegiatan
Belanja Desa, realisasi (daya serap) keuangan sesuai target,
O
miskin, kelompok
meningkatnya penerima manfaat dari meningkatnya swadaya Masyarakat,
meningkatnya Pendapatan Asli Desa, dan e.
'mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di £
Desa.
BAB IX
Pasal 14

Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa beseria kegiatan 'pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.
|
BAB X
Pasal 15

Bendahara Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran.
(1
karena anggaran
pelaksanaan dalam
penyimpangan terdapat
Apabila
pribadi menjadi tanggungjawab Bendahara Desa.
rugi ganti
tuntutan dan
Perbendaharaan tuntutan
Pelaksanaan
maupun tidak langsung
baik
Desa
Bendahara terhadap
diberlakukan
|
langsung yang merugikan Desa.
Informasi mengenai adanya kekurangan/penyimpangan perbendaharaan
(4
beberapa dari
diketahui dapat
Desa kerugian
:
mengakibatkan yang
hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Daerah, a.
sumber
hasil pengawasan dan pemeriksaan Kepala Desa, dan b.
informasi dari Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat.
melakukan dan
laporan kebenaran
memeriksa wajib
Desa
Kepala
pengembalian upaya
maupun pengamanan
rangka dalam
tindakan
Daerah dan Badan kerugian Desa dengan bantuan Aparat Pengawasan
Permusyawaratan Desa.
rugi ganti
tuntutan dan
perbendaharaan tuntutan
Penyelesaian
(6
dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara Desa dan/atau ahli waris baik sekaligus/tunai dan / atau angsuran.
Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya tidak berhasil maka proses
damai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
sesuai dilaksanakan
rugi ganti
dan tuntutan tuntutan perbendaharaan
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
kebijaksanaan adanya
disebabkan yang
penyimpangan hal
Dalam
mempertanggungjawabkan wajib
Desa maka Kepala
Desa,
Pemerintah kepada Bupati.
BAB KI
I
V
PENGHARGAAN DAN SANKSI
BAB X
Pasal 16

Bagi Desa yang dapat melaksanakan Alokasi Dana Desa dan dinyatakan
dalam dimaksud
sebagaimana memenuhi indikator keberhasilan
dapat penghargaan
diberikan akan
b
huruf dan
a
huruf
Pasal
|
berdasarkan pertimbangan dari tim fasilitasi tingkat Kabupaten.
berupa dapat
, ayat
pada dimaksud
sebagaimana
Penghargaan
penambahan Alokasi Dana Desa untuk Tahun berikutnya.
dengan
Dana. Desa melaksanakan Alokasi
dapat tidak
Desa yang
Bagi
|
baik sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku akan dikenai sanksi.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi Desa yang:
Pertanggungjawaban
Laporan menyampaikan
dalam terlambat
1.
|
Keuangan (SPJ),
9
Surat Pertanggungjawaban namun sudah membuat/ mengirimkan
2.
pendukungnya, dan belum lengkap bukti
diatur berikutnya
Tahun untuk
Desa
Dana
Alokasi pengurangan
tidak tertib administrasi.
3.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4.
BAB XII
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan pengundangan
memerintahkan orang mengetahuinya,
Agar setiap
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru.
kan di Dobo
26 prrobek 2015
al
BUPATI KEPULAUAN ARU
pai
2
9
ELUS RENJAAN
AUAN
angkan di Dobo cotropeh
2b
-
ETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
N
LAuh
ARENS UNIPLAITA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN207 NOMOR 42.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
ARU
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR Y2.TAHUN 206 TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN
| FORMAT | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN
KEPALA DESA
DISETUJUI OLEH
A. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
DESA
:
Bidang
Kegiatan
1.
2.
:
3. Waktu Pelaksanaan
AMA
Rincian Pendanaan
JUMLAH (Rp.
| JUMLAH (Rp.) | 5 |
|------------------|---------|
| N HARGA . SATUAN | (Rp.) 4 |
| VOLUME | 3 |
| URAIAN | 2 |
| NO. | 1 |
, tanggal
Pelaksana Kegiatan
|
Disetujui /mengesahkan Kepala Desa ia
kolom 1 diisi dengan romor urut
Cara pengisian : Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Desa. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. n 1 2.
kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
membayar besaran untuk
merupakan yang
satuan dengan harga
diisi
4
kolom kolom 3 diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/ barang.
orang/barang kolom 5 diisi denganjumlahperkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. N
B. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
- 1, Bidang
2. Kegiatan
| , Uraian | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | |
| Jumlah | | | | |
| Total Penerimaan | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran |
| | Total Pengeluaran t Saldo Kas | Total Pengeluaran t Saldo Kas | Total Pengeluaran t Saldo Kas | Total Pengeluaran t Saldo Kas |
.
Desa
Tanggal
Pelaksana Kegiatan
-
Cara pengisian:
2
- Bidang diisi berdasarkan Masifikasi kelompok,
- Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 3.
:
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 5.
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut, 4
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 6.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari Masyarakat. h: 5 8
- Kolom 4 diisi denganjumlah rupiah yang diterima Bendahara. .
- Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. 9.
10. Kolom 7 diisi denganjenis pengeluaran belanja barang dan jasa,
12. Kolom 9 diisi denganjumlah rupiah yang dikembalikan kepada Bendahara.
11. Kolom 8 diisi denganjenis pengeluaran belanja modal.
- 13, Kolom 10 diisi denganjumlah saldo kas dalam rupiah. 0
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
C. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
KECAMATAN
DESA
TAHUN ANGGARAN
Bidang
:
:
.
Kegiatan
1.
2.
Waktu Pelaksanaan
3.
.
Rincian Pendanaan
-
0 NAMA
| SISA DANA |
|-------------------------|
| JUMLAH SAMPAI |
| PERMINTAAN | SEKARANG |
| PENCAIRAN S.D. YG LALU! |
| PAGU ANGGARAN |
| URAIAN |
| NO. |
, tanggal
-
Pelaksana Kegiatan
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa
Telah dibayar tunas Bendahara
-
Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa
:
3:
dalam kegiatan
urutan dengan
klasifikasi kelompok belanja Desa.
sesuai rekening
kode dengan
diisi
Kegiatan
Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan
1.
2.
Petunjukpengisian:
APBDesa. Kolom 1 dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. Kolom 4 diisi dengan rincianjumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. Kolom 6 diisi denganjumlahpermintaan dana sampai saat ini. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. 5 6
D. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
-
Bidang
Kegiatan
1.
2.
tersebut di atas sebagai terlampir, untuk
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
dibuat dengan sebenarnya.
ja
Demikian surat pernyataan ini
CO,
A &amp;
tanggal
Pelaksana Kegiatan dalam APBDesa
Cara pengisian: | 0 Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kolom 2 diisi denganpenerimapembayaran yang ada di bukti belanja Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja kolom. 4 diisi denganjumlah belanja baris jumlah diisi jumlah. keseluruhan. 1 2 3 4 3 5. 6. Ji Z
'E. Format Penatausahaan
'
1. Buku Kas Umum
DESA
BUKU KAS UMUM KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
| No. | | Tgl. | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN . (Rp) | PENGELUARAN (Rp3 | NO BUKTI | JUMLAH. PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO |
|-------|----------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------|
| | | LW | | | 5 | 6 | | 8 | 9 |
| | | | | | | 7 | | |
| | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp. | Rp. | | | |
, tanggal
MENGETAHUI KEPALA DESA,
Cara Pengisian :
Kolom 2 diisi dengan tanggalpenerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi denganjumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 6 diisi denganjumlah rupiah pengeluaran kas 6
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatifpengeluaran kas 8
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 7
Kolom 9 diisi dengan saldo kas. 9
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.
Catatan :
BENDAHARA DESA,
2. Buku Kas Pembantu Pajak
DESA
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp:) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Rp.) |
|-------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 5 |
| | | | 4 | | |
| | JUMLAH | | | | |
,
tanggal
MENGETAHUI .KEPALA DESA,
Cara Pengisian :
Kolom Idiisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 4 diisi denganjumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 diisi denganjumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
BENDAHARA DESA,
3. Buku Bank Desa
BUKU BANK DESA
DESA
KECAMATAN
TAHUNANGGARAN
BULAN
BANK CABANG
REK. NG.
| | | | | PEMASUKAN | PEMASUKAN | ' PENGELUARAN | ' PENGELUARAN | ' PENGELUARAN | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|
| No. | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRAN SAKSI | BUKTI . TRANSAKSI | SETORAN (Rp.) | BUNGA BANK (Rp.) | PENARIKAN (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINI STRASI | SALDO | SALDO |
| Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | | |
| TRANSAKSI KUMULATIF | TRANSAKSI KUMULATIF | TRANSAKSI KUMULATIF | TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | | |
|
MENGETAHUI KEPALA DESA,
Cara Pengisian :
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom Idiisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 6 diisi dengan pemasukanjumlah bunga bank..
Kolom8 diisi dengan pengeluaran jumlahpajak. 8
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. 7
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.
, tanggal
BENDAHARA DESA,
dan Belanja
1
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Realisasi
Laporan
|
Format
Desa
F.
1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Tahap
Pertama)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHAP PERTAMA (Il) PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN
Tetap
Penghasilan
|-
| LEBIH/ KURAN G | (Rp) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| JUMLA H REALIS ASI | (Rp-) | : | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGAR 'AN | (Rp.) | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | | 2 PENDAPATAN. | Pendapatan Asli Desa | Hasil Usaha 1|1!2| 'Swadaya, Partisipasi dan | Gotong Royong | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa sah | yang Transfer | Pendapatan | Dana Desa | | Bagian dari hasil pajak & | retribusi Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa | 1 | Bantuan Keuangan il Bantuan Provinsi 2| Bantuan Kabupaten/ | Kota | lain | Pendapatan Lain | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | JUMLAH PENDAPATAN | BELANJA BidangPenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan : | | Penghasilan Tetap Tunjangan | 1| Belanja Pegawai: |
| KODE REKENI NG | | 1 | 1|1|1| | 1|3| | 1/2 | 1|2|1| | 1|2/2| 1213| | i|2|a4l | 2 4| | 1|3'1l | | 1(3f2| | | | 211 | 2lil1| | 1| |
| KODE REKENI NG | | | 1 | 111 | 1| | | | | 1214| 1 | 1/3 | | | | | 2 | | 2111| |
t
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 3 | |
| Kegiatan | JUMLAH BELANJA | SURPLUS/DEFISIT | PEMBIAYAAN - Penerimaan Pembiayaan | SILPA | Pencairan Dana | Cadangan 0. Hasil Kekayaan . Desa Yang dipisahkan | JUMLAH (RP) | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana | Cadangan 0 Penyertaan Modal Desa ' | JUMLAH (RP) |
|------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | 1 | 311 311 | 311 | | 312 | 312 | |
| 215 | | | 13 3| | | | | 312 | | |
KEPALA DESA
.
DISETUJUI OLEH
:
alel
2. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Tahap
Kedua)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 2. TAHAP KEDUA (II) PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN ||
Tetap Kepala
| KET. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| LEBIH/ KURAN G (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLA H REALIS ASI | Ca | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGAR AN (Rp-) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | 2 'PINDAHAN SALDO - (TAHAP PERTAMA) | PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli | Desa yang sah Pendapatan Transfer | Dana Desa Bagian dari hasil pajak & retribusi Daerah | Kabupaten/Kota | Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan | Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten/ | Kota | Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | Lain-lain Pendapatan | Desa yang sah | JUMLAH PENDAPATAN | BELANJA | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tetap dan | Penghasilan Tunjangan | Belanja Pegawai: - Penghasilan Kepala |
| KODE REKENI NG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KODE REKENI NG | | | | | 1 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| KODE REKENI NG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AN, | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----|------------------|
| Desa dan Perangkat | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | - Tunjangan BPD | Operasional Belanja Barang dan Jasa -#-Alat Tulis Kanor - - Benda POS | - Pakaian Dinas dan Atribut | - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan | Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan | - Air, Listrik dan Telepon | - Honor - ast | Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - | Operasional BPD. Belanja Barang dan Jasa - ATK - | Penggandaan .- Konsumsi Rapat | - dst Operasional RT/RW | Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan |- Konsumsi Rapat - dst | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja | |- Honor - dst | Belanja Modal ||' | | - Semen - | '. | Material - dst . |
|------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| Pengaspalan jalan Desa Belanja Barang dan Jasa | Aspal - Pasir - dst | Kegiatan | Kegiatan Kejadian Biasa Belanja Barang dan Jasa: | | Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - | - |
| 2 2 | | | | | |
| Kegiatan | JUMLAH BELANJA | SURPLUS/DEFISIT | PEMBIAYAAN | Penerimaan Pembiayaan | SILPA | Pencairan Dana Cadangan | Hasil Kekayaan Desa | Yang di pisahkan JUMLAH (RP) | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan | Penyertaan Modal Desa | JUMLAH (RP) |
|------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | | | |
3. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Ke Tiga (III) Akhir Tahun
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN | BELANJA DESA TAHAP KE TIGA (AKHIR TAHUN) PEMERINTAH DESA': TAHUN ANGGARAN.
| | LEBIH/ | KURAN G | (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| JUMLAH REALISA SI | (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | ANGGAR | AN (Rp) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | | 2 PINDAHAN SALDO | KE DUA | (TAHAP ) PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa | | Hasil Usaha | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | Pendapatan Transfer | | Dana Desa | Bagian dari hasil pajak & | retribusi Daerah Kabupaten/Kota | Alokasi Dana Desa | 112)4| | Bantuan Keuangan 1! Bantuan Provinsi 2| Bantuan Kabupaten/ Kota | | Pendapatan Lain lain | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | Lain-lain Pendapatan | Desa yang sah | JUMLAH | PENDAPATAN | BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | i Penghasilan Tetap dan | Tunjangan 1| Belanja Pegawai: |
| KODE REKENI NG | | 1 | 11 | | | | | 1/2/3| | 4| 4| | | | | | | | | H |
| KODE REKENI NG | | | | 1|1/2| | 1/113| | | 112 1|2j1| | 1/212| | 2| | | | 13/21) | | | | | 211|1) | |
| KODE REKENI NG | | | 1 | 1|1|1| | | | | | 1/21 1 | | | 1/3 1(3|1| | | | | | 2 211 | | 2/1| |
| Kegiatan | | Pembiayaan | SILPA | Pencairan Dana | Cadangan Hasil Kekayaan Desa ' | Yang di pisahkan JUMLAH (RP) | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana | Cadangan Penyertaan Modal Desa | JUMLAH (RP) |
|------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | JUMLAH BELANJA | PEMBIAYAAN Penerimaan | | | | | | |
| 2|5 | | 1 | 3111 : | | | 312 | 312 | |
| | | 3 3| | 31 | 31 | | 312 | | |
3. Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahap -
Anggaran Ke Tiga (II) Akhir Tahun LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN | BELANJA DESA | TAHAP KE TIGA (AKHIR TAHUN) PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN
| | KET. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| LEBIH/ KURAN G | (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | REALISA SI | (RP.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pn , JUMLAH | ANGGAR | AN (Rp.) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | 2 | PINDAHAN SALDO (TAHAP KE DUA ) PENDAPATAN | Pendapatan Asli Desa | |HasilUsaha | |Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | Pendapatan Transfer | Dana Desa hasil | | Bagian dari pajak & retribusi Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa | | | Bantuan Keuangan 4 1| Bantuan Provinsi 4| 2| Bantuan Kabupaten/ Kota | Pendapatan Lain lain (I Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | Lain-lain Pendapatan | Desa yang sah | JUMLAH PENDAPATAN | - | BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penghasilan Tetap dan | Tunjangan 1 | Belanja Pegawai: |
| KODE REKENI NG | 1 | | 1|1| | | | | | | | | | | | | | il |
| KODE REKENI NG | 1 | | | 1|ilil 1|112| | 1|1/3| | 1/2 1(2/1) | 2|2| | 2| | | 1/3|2| | | | 211 | 2|1i | | |
| KODE REKENI NG | 1 | | 1 | | | | | 11214 1|2| 1| | 1/3 1/31 | | | 2 | | | | 2/1 |
aa
| -dst | Kegiatan | JUMLAH BELANJA | SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN | Penerimaan Pembiayaan SILPA | Pencairan Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | Pengeluaran Pembiayaan | Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa | JUMLAH (RP) ' |
|--------|------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | | 3 | | | |
3.
.
DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
TAHUN ANGGARAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN . APBDesa PEMERINTAH DESA
| LEBIH/ KURANG (Rp. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| REALISASI | (Rp.) 4 | | | | NN) Fr | | | | | | | | | | | | |
| ANGGARAN | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | | 2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa | Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan 1 Gotong Royong Asli | Lain-lain Pendapatan Desa sah | yang | Pendapatan Transfer Dana Desa | Bagian dari hasil pajak & & | retribusi Daerah | Kabupaten/Kota | Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan | Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / | Kota Pendapatan Lain lain | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah n | JUMLAH PENDAPATAN BELANJA | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan | Tunjangan Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa |
| KODE REKENING | | 1 | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| KODE REKENING | | | | | | | | | | | 1 1 | | | | | | |
| KODE REKENING | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C
Modal:
| - Alat Tulis Kantor - | dan | | Bahan | | | | | BPD | Jasa | | Jasa | | Irigasi | | Pengaspalan jalan Desa dan Jasa : | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|
| | Benda POS - Pakaian Dinas Atribut P | - Pakaian Dinas - Alat dan Kebersihan | - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik dan Telepon | - Honor - dst | Belanja Modal - Komputer Meja dan Kursi | - - Mesin TIK | - dst Operasional | Belanja Barang dan - ATK - Penggandaan | - Konsumsi Rapat - dst | Operasional RT/ RW Belanja Barang dan - ATK - | Penggadaan : Konsumsi Rapat - dst | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Belanja Barang dan jasa ' Upah Kerja - Honor - | Semen - Material |-dst . | Belanja Barang -Upah Kerja - | Honor - dst | Belanj a |
Ga
-
4
AI
se
| - Aspal - | Pasir - dst | | | Kegiatan | Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan | Ketentraman dan Ketertiban | Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi | - Bahan Pelatihan | -dst | | Kegiatan | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan | Perangkat Belanja Barang dan Jasa: | - Honor pelatih . - | Konsumsi - Bahanpelatihan - dst | Kegiatan | Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa | dan | Belanja Barang Jasa: - Honor tim - Konsurnsi - Obat-obatan | - dst | Kegiatan | JUMLAH BELANJA | SURPLUS / DEFISIT | PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana' |
|-------------|---------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
TANGGAL
TTD (KEPALA DESA
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...
| TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | 2. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa IL, ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa | 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung. c. dst | 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai | C.dst JUMLAH ASET LANCAR | B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen | -Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah | - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi | - dst | 3. Dana Cadangan - | Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | JUMLAH ASET A18) H. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | JUMLAH KEKAYAAN BERSIH 1- II) |
)
TANGGAL TTD (KEPALA DESA
Penjelasan tabel:
.
1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas Desa. 3. Piutang Desa adalah tagihan uang Desa kepada pihak yang mengelola kekayaan Desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 fsatu) Tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut. 4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik Pemerintah Desa . yang dirulai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro. 5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. 6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun anggaran. 7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah. 8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Desa.
Catatan : tidak dibuka peluang untuk pinjaman.
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan
1 1 1 1
| KE DESA |
|-------------|
| YANG MASUK |
| DAERAH |
| DAN PROGRAM |
| SEKTORAL |
| PROGRAM |
ani
TE
-
Ki
-
Pa
Kp.
-
ea ak
--- aa
Hyuna jl
an
LS
REAL
Kania
Daan hate
.
k-
-
|
---T
Da
BL
IN
Ka ad
Pesenga
3
'
t
1
D
,
KI
|
--rk
-- aa.
anna anda
PN
1
:
"3
Sena
Da
Bh
SA
GA
Lha au
Ia
Ea
Ola Ot al
h
!
:
Fa
|
|
$
|
:
|
:
.
i
--T
wp.
ai
Tr
NN
Ban
Ps tdp
dulal
Sia
Ps
|
Sa
Lan
FI
Ta
EA
Bi
Pil mn
MA Sa ate
IP
Ah
MP
SAanaa GL
Lah
Dota tah
Es