PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2016
Tentang PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
Berlaku: 29 Juli 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Tingkat Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
2. Undang-Undang ...
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, dan konseling.
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural Eselon IVb.
11. Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Atas yang memiliki kekhususan Kejuruan tertentu yang dilaksanakan setelah lulus pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sussana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai componen pendidikan pada setiap jalar, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang memliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
24. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 2

- (1) Latar belakang didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia yang briman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bertujuan :
- a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Pertama guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
meningkatkan ...
- b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah/sederajat.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 8

- (1) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Pendidikan Bahasa;
- d. Pendidikan Matematika;
- e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
- f. Pendidikan Pengetahun Sosial;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- i. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- j. Muatan Lokal.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.
- (4) Sekolah Menengah Kejuruan dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional;
- (5) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Kejuruan seseorang harus :
- a. Tamatan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederajat;
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri melalui Dinas.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 10

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- e. pindah ke Sekolah Menengah Kejuruan yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati tenaga pendidik;
- d. menghormati tenaga kependidikan;
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta keberhasilan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan secara bertahap, bekesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 12

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
- a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
- b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban APBD Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah
- (2) Pembinaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
- b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. biaya perluasan dan pengembangan;
- d. biaya Pendidikan dan Pengajaran
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pengawas Sekolah Menengah Kejuruan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Dinas.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 29 Juli 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di sintang pada tanggal 29 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR
LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: TAHUN 2016
TANGGAL
: 2016
TENTANG
: PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: TAHUN 2016
TANGGAL
: 2016
TENTANG :
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
| NO | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SMK NEGERI 1 KETUNGAU HULU | KETUNGAU HULU | DESA ENGKERUH | TAHUN OPERASIONAL 2016/2017 |
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO