PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2016
Tentang PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 9 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016, a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016. b.
Mengingat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 1.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): 2.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): 3.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 5.
|
4400),
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54095):
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 8
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daeran,
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539): sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558): sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri don
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa,
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah:
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari,
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014: 1
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014:
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21
- Tahun 2014,
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat:
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat.
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - STANDAR BIAYA
Pasal 2

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2016.
2. Satuan harga yang terdapat pada lampiran keputusan ini secara utuh dapat dipedomani oleh Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai acuan Pelaksanaan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat. (2)
3. Selain berfungsi sebagimana dimaksud pada ayat (1), (3) dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 berfungsi:
- a. sebagai batas tertinggi .
- b. referensi penyusunan prakiraan maju, dan/atau
- c. bahan penghitungan pagu indikatif Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2016.
7. (H Standar Biaya yang belum diatur dalam peraturan ini disesuaikan dengan harga pasar.
BAB II - STANDAR BIAYA
Pasal 3

PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal O1 Januari 2016, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
| JABATAN | TANGGAL | |
|--------------|-------------|
| Wkl. Bupati | |
| SEKDA | H3 -H |
| Asisten I | PA |
| Kabag Pemnag | (Yi 4. fb |
| Kasubag | 4 IA, |
Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 21 Februari BUPATI PAS, BARAT
2016
H. SYAHIRAN
Diundangkan di Simpang Empat Padatanggal dl Tebnari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor
Y
Tahun
2016
HXASRIURIPSYAH
it
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR :
@ TAHUN 2016
TANGGAL »
AU Robuan 2016
PERIHAL
:
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.
ana aa
Aa
NM
IL, PENGHASILAN/TUNJANGAN TETAP DAN HONORARIUM
1. Penghasilan Wali Nagari dan Aparatur Nagari
| NO | PENGHASILAN TETAP | SATUAN | BIAYA |
|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1 | Wali Nagari | / OB | Rp. 3.500.000,- |
| 2 | Sekretaris Nagari | 7 OB | Rp. 2.450.000,- |
| 2 | Kepala urusan | / OB | Rp. 1.750.000,- |
| 4 | Kepala Jorong | / OB | Rp. 1.400.000,- |
| 6 | Staf | / 0B | Rp. 850.000,- |
Penjelasan :
- -Sekretaris Nagari ASN tidak menerima Penghasilan Tetap
- -Wali Nagari ASN tidak menerima Penghasilan Tetap
2. Honorarium Petugas Kebersihan , Keamanan, dan Ketertiban
| NO | HONORARIUM | 'SATUAN | BIAYA |
|------|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| | Petugas Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban | / OB | Rp. 500.000,- |
3. Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Aparatur Nagari
| NO | | TUNJANGAN | SATUAN | BIAYA |
|------|--------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 | | Wali Nagari | / OB | Rp. 1.000.000,- |
| 2 | | Sekretaris Nagari | / 08 | Rp. 800.000,- |
| 3 | Kepala urusan | / OB | Rp. 500.000,- |
| 4 | Bendahara | / OB | Rp. 750.000,- |
| 5 | | | Bendahara Penerima/Pengurus Aset | / OB | Rp. 500.000,- |
| 5 | Kepala Jorong | / 08 | Rp. 200.000,- |
4, Tunjangan BAMUS Nagari
| NO | TUNJANGAN | SATUAN | BIAYA |
|------|--------------------------|----------|-----------------|
| 1 | Ketua BAMUS Nagari | / OB | Rp. 1.500.000,- |
| 2 | Wakil Ketua BAMUS Nagari | / OB | Rp. 1.300.000,- |
| 3 | Sekretaris BAMUS | / OB | Rp. 1.250.000,- |
| 4 | Anggota BAMUS Nagari | /0B | Rp. 1.000.000,: |
5. Honorarium Pembahasan PERNA oleh BAMUS Nagari
| NO | | HONORARIUM | SATUAN | BIAYA |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | BAMUS Nagari : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota | / Perna / Pena / Pena | | Rp. 200.000,- | Rp. 150.000,- | Rp. 125.000,- |
AAN Na
AA
6. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN)
| No | | Satuan | Biaya |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Uraian | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar | | /0B /0B /OB | i|Rp. 600.000.- IRp. 800.000,- | Rp.1.000.000.- |
| 2 | Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) a. Koordinator (Sekretaris Nagari) - Nilai Pagu Dana s/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar b. Pelaksana Kegiatan (Kepala Urusan/ Seksi) - Nilai Pagu Dana s/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar . Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 | Milyar Cc. Bendahara - Nilai Pagu Danas/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Ro. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar d. Bendahara Penerima/ Pengurus Aset - Nilai Pagu Danas/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar 3 | /0B /0B /0OB / 8 / OB /0B /0B /0OB /0B /OB /0B | IRp. 400.000.- IRp. 600.000,- IRp. 800.000.- RP: 0000. P. menata | Rp. 250.000.- (Rp. 400.000.- IRp. 600.060,- (Rp. 800.000.- |Rp. 300.000.- |Rp. 500.000,- |Rp. 700.000.- |
7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Operasional TPK
| No | | Satuan | Biaya |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Uraian | | 1.1 Honor TPK untuk kegiatan Infrastruktur /Pembangunan Fisik : a. Ketua - Nilai Pagu Danas/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100jts/d Rp. 200jt - Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 jt b. Sekretaris - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100jt s/d Rp. 200jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 jt c. Bendahara - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. '00jt s/d Rp. 200jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 jt d. Anggota - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100jt s/d Rp. 200 jt | pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg | | Rp.1.200.000.- | Rp.1.750.000.- | Rp.2.250.000.- | Rp.1.000.000.- | Rp.1.500.000.- | Rp.2.000.000.- | Rp.1.000.000.- | Rp.1.500.000.- | Rp.2.000.000.- IRp. 800.000.- | Rp.1.250.000.- |
| 2 | 12.1 Honorarium TPK untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat : a. Ketua - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp. 60 jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60jt s/d Rp. 100jt - Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 jt b. Sekretaris - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp.60 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60jt s/d Rp.100jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 jt c. Bendahara - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp. 60 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60jt s/d Rp.100jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp.100jt d. Anggota - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp.60 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60jt s/d Rp.100jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 jt 2.2 Pembuatan | pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg | | Rp. 300.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 500.000,- | Rp. 250.000,- | Rp. 350.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 250.000,- |! Rp. 350.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 300.000,- |! Rp. 350.000,- j « |