PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR MODERN
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa dengan pesatnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangkalan dengan bermunculannya pasar› pasar modern maka perlu adanya perlindungan bagi pasar rakyat dan penataan pasar modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan guna melindungi pasar rakyat dan menata pasar modern.
3. Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
•.'
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 4742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
15. Peraturan Menteri Perdagagngan Republik Indonesia Nomor 36 / MDAG / PER/ 2007 ten tang Penerbitan Surat Izin U saha Perdagangan
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/ 2014;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR
Menetapkan MODERN.
KETENTUAN UMUM
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Pengaturan perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern mempunyai tujuan:
- a. memberikan iklim usaha yang kondusif bagi semua pelaku ekonomi;
- b. memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi pedagangannya yaitu usaha mikro dan koperasi, pasar rakyat, pusat perbelanjaan serta toko swalayan;
- c. memberdayakan pengusaha UMKM dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, mandiri dan dapat meningkatkan kesejah teraannya;
- d. memberdayakan pasar rakyat yang memiliki nilai historis sebagai aset pariwisata;
- e. menata dan mengendalikan pendirian pasar modern disuatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat dan UMKM yang telah ada;
- f. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pasar rakyat dan pasar modern dengan UMKM dan koperasi lokal sebagai pemasok barang;
- g. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat dan pasar modern; dan
mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar modern dengan pasar rakyat, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusai nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 5

- ( 1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan perencanaan perlidungan pasar rakyat.
- (2) Perencanaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi perencanaan fisik dan non fisik.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. penentuan lokasi;
- b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
- c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
- (1) huruf a antara lain:
- a. mengacu pada RTRW dan RDTR Daerah;
- b. jarak antar pasar rakyat minimal radius 3 Km. Jarak antar pasar tradisional dapat kurang dari radius 3 Km dengan syarat jam buka tidak bersamaan atau jenis barang yang dijual tidak sama.
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- d. memiliki sarana dan prasarana transportasi menghubungkan ibukota kabupaten dan ibu yang kota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:
- a. bangunan kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- C. tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/ drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
1. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- J. sarana komunikasi; dan
- k. area bongkar muat dagangan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. sistem penarikan retribusi;
- b. sistem keamanan dan ketertiban;
- c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- d. sistem perparkiran;
- e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. sistem peneteraan; dan
- g. sistem penanggulangan kebakaran.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pasal 11
Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pasar rakyat, Bupati melalui SKPD wajib melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai yang telah dianggarkan dalam APBD.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 12

- ( 1) Dalam rangka pelasaknaan pengelolaan pasar rakyat, Bupati menetapkan pengelola pasar rakyat.
- (2) Pengelola pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan SKPD terkait.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 13

Pendirian dan permodalan usaha pasar rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, BUMD termasuk kerja sama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 14

- ( 1) Pelaksanaan pendirian pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m 2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat; dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar rakyat dengan pihak lain.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 15

Pelaksanaan pemakaian tempat usaha pada pasar rakyat harus memenuhi persyaratan:
- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
- b. pedagang yang memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dilarang mengalihkan kepada pihak lain.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 16

Kewajiban pemakai tempat usaha, yaitu:
- a. menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban tempat usaha;
- b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
- c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
- d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
- e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.
Bagian Ketiga Pemberdayaan Pasal 17
- ( 1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Daerah, Bupati wajib memberdayakan pasar rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
- c. meningkatkan kuantitas dan kwalitas sarana dan prasarana pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 18

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf a melalui:
- a. penetapan visi, misi, dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 19

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf b antara lain:
- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 20

Peningkatan kuantitas dan kwalitas sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c an tara lain:
- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.
Bagian Keempat Perlindungan Pasal 21
Dalam rangka memberikan perlindungan pedagang lama dan penertiban dalam pasar tradisional, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/ a tau relokasi pasar rakyat;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/ assosiasi pedagang pasar.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 22

- (1) Keberadaan pasar tradisional yang telah ada wajib dilindungi oleh Pemerintah Daerah agar dapat tetap ada.
- (2) Perlindungan terhadap pasar rakyat meliputi aspek:
- a. lokasi yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat;
- b. kepastian hukum dan Jamman usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
- c. persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
- d. kepastian hukum dalam status hak sewa untuk menjamin keberlangsungan usaha jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Pasar rakyat yang mempunyai nilai historis tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern.
- (4) Terhadap pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan upaya revitalisasi agar menjadi pasar rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota dan memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
BABV
PENATAAN PASAR MODERN
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 24

- ( 1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan perencanaan pasar modern.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan lokasi dan zonasi pasar modern.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 25

- ( 1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) harus sesuai dengan dokumen rencana umum tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan pasar modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan yang meliputi aspek:
- a. aspek lingkungan;
- b. aspek sosial;
- c. aspek ekonomi; dan
- d. aspek budaya.
- (1) Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko swalayan, seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya yang dikelola secara modern.
- (2) Ciri-ciri pasar modern meliputi:
- a. penjualan secara swalayan atau pembeli dapat mengambil barang sendiri;
- b. penataan barang rapi;
- c. pelayanan professional; dan
- d. manajemen professional.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pasal 26
- (3) Usaha toko swalayan terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
- a. minimarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko kurang dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi );
- b. supermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko diatas 400 m 2 sampai dengan 5000 m 2 (lima ribu meter persegi);
- c. hypermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko di atas 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi);
- d. department store adalah toko swalayan yang luas lantai toko di atas 400 m 2 (empat ratus meter persegi); dan
- e. pusat perkulakan adalah toko swalayan yang luas lantai toko di atas 5.000 m 2 (1ima ribu meter persegi).
- (4) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern dan Toko swalayan. ditentukan sebagai berikut:
- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. departmen store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
- c. pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (5) Usaha pasar modern dapat dilakukan secara perorangan dan/ atau menggunakan sistem waralaba.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 27

- ( 1) Dalam rangka pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, lokasi pendirian toko swalayan ,v · aJIO mengacu paaa Rencana Tata Ruang \Vilayah daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk zonasmya.
- (2) Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko swalayan, seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya yang dikelola secara modern;
- (3) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil, menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya, minimal radius 3 Km. Jarak pendirian antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya dapat kurang dari radius 3 Km dengan syarat waktu buka tidak bersamaan atau jenis barang yang dijual tidak sama.
- c. menyediakan areal parkir paling sendikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m 2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pasar modern dan/ atau toko swalayan;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern dan toko swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- e. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada pos1s1 yang sama-sama menguntungkan;dan
- f. menyediakan pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran maupun pengguna pasar modern dan toko swalayan.
- (4) Khusus toko swalayan waralaba nasional harus memperhatikan keberadaan toko swalayan yang dikelola secara perorangan.
- (5) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar modern dengan pihak lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 28

- ( 1) Perkulakan harus berlokasi pada a tau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket dan departemen store:
- a. harus berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
- b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota; dan
- c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/ atau daerah baru dengan memperhatikan
keberadaan pasar rakyat sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
- (3) Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pendirian minimarket tidak boleh mengganggu penduduk dan merugikan toko yang ada disekitar rencana pendirian minimarket.
- (5) Pasar rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan-kawasan pelayanan atau lingkungan (perumahan).
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 29

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia barat.
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia barat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu Indonesia barat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja pasar modem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pengendalian
- ( 1) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pendirian pasar modern melalui izin yang dikeluarkan.
- (2) Pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan atau tidak memberikan izin dengan memperhatikan, sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk pada satu wilayah atau daerah yang akan didirikan pusat perbelanjaan dan/ atau toko modem;
- b. jarak pendirian pusat perbelanjaan dan/ a tau toko modem dengan pasar rakyat, toko dan/ atau pertokoan; dan
- c. jumlah pusat perbelanjaan dan/ atau toko modem yang telah ada sebelumnya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dilakukan perpanjangan izin kembali.
BAB IV - PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 31

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pendirian pasar modern diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - POLA KEMITRAAN DAN PEMBINAAN Pasal 32
Pasal 33

Hal-hal lain terkait pola kemitraan dan pembinaan pelaku usaha pasar modern dengan pelaku usaha disekitarnya lokasi pasar modern diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI
Pasal 38

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan lahan pertanian dan/ atau pengelolaan lingkungan hid up, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
8. f . memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.
- {4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
## 1. Dasar Pemikiran
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, arah pembangunan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang/ golongan tertentu saja. Sikap hanya mementingkan diri sendiri dan/golongan tertentu sangat bertentangan dengan konstitusi dan dasar negara kita yaitu Pancasila.
Kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat tercapai jika terdapat penataan perekonomian kerakyatan dan tidak berbasis kepada pemilik Indonesia dapat yang berbasis modal. Artinya pemerintah harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip kerakyatan dalam menata iklim perekonomiannya. Oleh karena itu, penataan kegiatan usaha yang ada di Indonesia sebagai penggerak roda perekonomian perlu untuk ditata agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat untuk menghindari pemusatan kekuatan perekonomian pada seseorang atau sekelompok orang yang diwujudkan dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sangat merugikan kepentingan masyarakat yang lebih besar dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial.
Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada hakekatnya adalah untuk menumbuhkan iklim persaingan yang sehat dalam usaha perdagangan. Mengingat daya saing pusat perbelanjaan dan toko modern yang lebih besar dari pada pasar Rakyat, maka penataan tersebut harus mengarah pada peningkatan daya saing pasar rakyat. Pasar rakyat di Kabupaten Bangkalan adalah pasar lokal yang mekanisme penjualan dan pembeliannya masih menggunakan prinsip-prinsip budaya Madura. Dengan penataan dan pemberdayaan yang baik serta manajemen yang profesional, diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat tanpa mengurangi ciri budaya lokal yang dimiliki. Dengan demikian, pasar rakyat dapat dikembangkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi lokal dan icon wisata belanja di Kabupaten Bangkalan.
## 2. Dasar Pengaturan
Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar rakyat dan pasar modem. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena pusat perbelanjaan dan toko modem di Jawa Timur baik yang berkelas minimarket, supermarket maupun hypermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modem juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan toko dan pasar rakyat yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modem, maka perlu ditata dan dibina agar toko dan pasar rakyat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.
Seiring dengan adanya peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tersebut di atas, pemerintah juga mempertegas keberadaan para usaha mikro, kecil dan menengah agar mendapat pembinaan yang berkelanjutan sehingga mampu bersaing dengan pedagang pusat perbelanjaan dan toko modem melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecil dengan berbagai jenis produk yang dihasilkan dengan kekayaan bersih dibawah lima puluh juta rupiah (Rp.50.000.000,-) dimana usaha ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat di Indonesia untuk menghidupi perekonomian keluarga. Salah satu jenis usaha mikro ini adalah dengan berdagang atau berjualan berbagai produk yang dihasilkan melalui toko dan pasar rakyat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab usaha mikro, kecil dan menengah ini sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.
Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ini merupakan upaya para pengusaha mikro, kecil dan menengah ini agar mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar. Oleh karena itu, pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 telah mempertegas bahwa lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk zonanisasi. Ketentuan ini juga telah dipertegas lagi dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 53/M› DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada pasal 2.
Tujuan dari pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pengusaha kecil juga telah dipertegas oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Perda Provinsi Jatim Nomor 3 Tahun 2008 telah menggolongkan pelaku dalam pasar rakyat dan pasar modern. Penggolongan ini akanmempermudah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti perda ini sebagai bentuk penjabaran lebih rinci dalam memberdayakan dan melindungi pasar rakyat serta menata pasar modern.
PENJELASAN
Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Asas dalam Penyelenggaraan perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern" adalah meliputi:

## Huruf a:Asas "kemanusian" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.## Huruf b:Asas "keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.## Huruf c:Asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan. pemberdayaan pasar rakyat dan penataan pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/ setara.
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

## Huruf aPasar lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari› hari.## HurufbPasar desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/ atau kebutuhan sembilan bahan pokok.## Huruf cPasar tradisional kota adalah pasa yang dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.## Huruf dPasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar burung dan sejenisnya.## Huruf ePasar rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan U saha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.## Ayat (2)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 15 Cukupjelas Pasal 16 Cukupjelas Pasal 17 Cukupjelas Pasal 18 Cukupjelas Pasal 19 Cukupjelas Pasal 20 Cukupjelas Pasal 21 Cukupjelas Pasal 22 Cukupjelas Pasal 23 Cukupjelas Pasal 24 Cukupjelas Pasal 25 Cukupjelas Pasal 26 Cukupjelas Pasal 27 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Huruf a Cukupjelas Hurufb Pengaturan jarak antara pasar / toko modern yang berwaralaba nasional dengan pasar rakyat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Huruf c Cukupjelas Huruf d Cukupjelas Huruf e Cukupjelas Huruf f Cukupjelas Ayat (4) Cukupjelas

Ayat (5)CukupjelasAyat (6)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 36