PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 59/2016 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 59 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Menetapkan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengolahan Air Limbah.
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3

- (1) UPT Pengolahan Air Limbah merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPT Pengolahan Air Limbah dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengolahan Air Limbah, terdiri dari:
2. a.
3. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Pengolahan Air Limbah dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.
Bagian Ketiga Uraian Tugas
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 5

- (1) UPT Pengolahan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengolahan air limbah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengolahan Air Limbah mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT Pengolahan Air Limbah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Pengolahan Air Limbah;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pembudidayaan, pengelolaan dan pemanfaatan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri;
- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengolahan air limbah;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha dalam hal pembuangan serta pemanfaatan air limbah;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pemasaran hasil pembudidayaan, pengelolaan dan pemanfaatan air limbah;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- j. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;
- k. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan UPT Pengolahan Air Limbah;
- l. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas UPT;
- m. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- n. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dalam melaksanakan tugas bertindak selaku Penanggungjawab.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupu antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Pengolahan Air Limbah secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala UPT.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 59
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 59 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGOLAHAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Menetapkan
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENGKELAN TAMAN DAN PENERANGAN JALAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.
5. Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan.
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3

- (1) UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan, terdiri dari:
2. a.
3. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan
Bagian Ketiga Uraian Tugas
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 5

- (1) UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan perbengkelan bagi kendaraaan operasional taman dan penerangan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- d. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pelayanan perbengkelan bagi kendaraaan operasional taman dan penerangan jalan;
- e. menyiapkan data terkait pelayanan perbengkelan bagi kendaraaan operasional taman dan penerangan jalan sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan di bidang penyelenggaraan pelayanan perbengkelan bagi kendaraaan operasional taman dan penerangan jalan guna meningkatkan kinerja pelayanan;
- g. melaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan operasional beserta peralatan mekanis taman dan penerangan jalan melalui perawatan secara berkala guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas perbengkelan dan pertukangan lain sesuai dengan rencana kegiatan guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan operasional beserta peralatan mekanis taman dan penerangan jalan;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- j. melaksanakan pembinaan kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 65
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 65 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENGKELAN TAMAN DAN PENERANGAN JALAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PERBENGKELAN TAMAN DAN PENERANGAN JALAN
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR l.f~ TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-U ndangan.
8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Teknis dan Legger Jalan;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
1. Seksi Tata Bangunan;
2. Seksi Air Minum; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air;
2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
3. Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- g. Kelompok J abatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; ~ VI/
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
BagianKedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan orgamsasr dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan dinas;
- c. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- d. pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan daerah di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program dan keuangan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
1. pelaksanaan administrasi dibidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Bina Marga
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- ( 1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program pembangunan di bidang bina marga;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta perijinan dalam bidang bina marga;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya pada ruas jalan kota;
- d. pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberikan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pekerjaan bina marga;
- e. fasilitasi kerjasama dalam pengembangan prasarana dan sarana jalan dan jembatan;
- f. penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- g. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Bina Marga, membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Legger J alan;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Paragraf 1
Seksi Perencanaan Teknis dan Legger J alan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Legger Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan di bidang teknis dan Legger jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis dan Legger Jalan mempunyai fungsi:
3. perencanaan sifat bentuk jalan, melakukan a. survei tentang struktur bangunan/ topologi serta mengenai geometrik jalan;
- b. pelaksanaan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. penyelenggaraan pemeliharaan dan pelaksanaan pemutakhiran data jalan dan jembatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi Pembangunan jalan dan jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan di bidang teknis pembangunan jalan dan jembatan dan penerangan jalan um um.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dan penerangan .jalan um um;
- b. pelaksanaan pemutakhiran program-program, estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dan penerangan jalan um um;
- c. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dan penerangan jalan um um;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan di bidang teknis pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
3. jembatan; a. Penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan
- b. pelaksanaan pemutakhiran program pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja kegiatan bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan anggaran kegiatan bidang;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang yang meliputi: Penyelenggaraan IMB, Sertifikat layak fungsi Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Pendataan bangunan, pembangunan gedung dan fasilitas umum, pengembangan sistem penyediaan air min um, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya;dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Cipta Karya membawahi:
- a. Seksi Tata Bangunan;
- b. Seksi Air Minum; dan
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
Paragraf 1 Seksi Tata Bangunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan dan pengendalian di bidang teknis tata bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kerja seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang yang meliputi: Penyelenggaraan IMB, Sertifikat layak fungsi Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Pendataan bangunan, pembangunan gedung dan fasilitas umum;
- e. pelaksana dan penyusunan bahan laporan kegiatan seksi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Air Minum
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- ( 1) Seksi Air Min um mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan dan pengendalian di bidang air minum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Air Min um mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis kegiatan;
- c. peyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan seksi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan anggaran kegiatan di bidang air minum; dan
- f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Penyehataan Lingkungan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Seksi Penyehataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan dan pengendalian di bidang di bidang penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis kegiatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan seksi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan anggaran kegiatan di bidang penyehatan lingkungan;dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Air
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina, pengawasan, pengendalian, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan sumber daya air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja operasional dan program pembangunan, Peningkatan/ Pemeliharaan di bidang sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta perencanaan dalam bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembangunan, peningkatan/ pemeliharaan saluran irigasi, Dam dan bangunan pelengkapnya pada perkuatan tebing sungai Kota;
- d. pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberikan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pekerjaan sumber daya air;
- e. fasilitas kerjasama dalam pengembangan prasarana dan sarana saluran Irigasi dan Dam;
- f. penanggulangan kerusakan Saluran Irigasi dan Dam akibat bencana alam;
- g. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sumber Daya Air membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air;
- b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
Paragraf 1
Seksi Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- ( 1) Seksi Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan prasarana sumber daya air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan survei tentang struktur sungai, bentuk sifat bangunan/topologi serta melakukan perencanaan mengenai geometrik sungai;
- b. pelaksanaan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan/ pemeliharaan saluran irigasi, Dam dan perkuatan tebing sungai;
- c. penyiapan bahan pemutakhiran data saluran irigasi, sungai dan Dam;
- pemeliharaan saluran irigasi, Dam sungai akibat bencana alam; pengawasan dan dan peningkatan/ dan perkuatan tebing bahan pembinaan, pembangunan d. penyiapan pengendalian
- e. pelaksanaan bimbingan dan pemberian petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan perencanaan prasarana sumber daya air; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. g.
Paragraf 2 Seksi Pembangunan Sumber Daya Air
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan sumber daya air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan saluran irigasi, Dam dan perkuatan tebing sungai;
- b. pelaksanaan pemutakhiran program-program, estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan saluran irigasi, Dam dan perkuatan tebing sungai;
- c. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningktan saluran irigasi, Dam dan perkuatan tebing;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan saluran irigasi, Dam dan perkuatan tebing sungai akibat bencana alam;
- e. pelaksanaan bimbingan dan memberikan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pembangunan prasarana sumber daya air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- ( 1) Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi, Dam dan perkuatan tebing sungai;
- b. pelaksanaan pemutakhiran program pemeliharaan saluran irigasi, Dam dan perkuatan tebing sungai;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran rigasi, Dam dan perkuatan tebing, serta upaya penanggulangan kerusakan saluran irigasi, Dam dan perkuatan tebing sungai akibat bencana alam;
- d. Penyiapan bahan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan saluran irigasi, Dam dan perkuatan tebing sungai akibat bencana alam;
- e. pelaksanaan bimbingan dan memberi petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Bidang Penataan Ruang
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program bidang pemanfaatan ruang, serta informasi dan bina masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja, Kinerja dan Anggaran tahunan Bidang Tata Ruang;
- b. penyusunan Rencana Umum dan Rencana Rinci, dan Rencana Detail Kota;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata ruang;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tata ruang, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang;
- e. penyelenggaraan pemberian arahan, pengaturan, dan penataan teknis keruangan terhadap pembangunan fisik kota;
- f. penyelenggaraan rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen teknis perencanaan tata ruang;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap strategi pengembangan daerah, penyimpangan serta dampak lingkungan yang disebabkan oleh pelaksanaan Rencana Umum, Rencana Detail dan Rencana Rinci Tata Ruang;
- h. penyediaan peta dasar untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau kalangan swasta;
11. i, penyiapan surat keterangan rencana kota yang secara deskriptif mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan, koefisien daerah hijau) dan ketentuan lainnya;
- j. penyelenggaraan evaluasi pemanfaatan ruang pembinaan dan memfasilitasi dan sinkronisasi penataan ruang perbatasan antar daerah;
- k. penyusunan prosedur penggunaan lokasi taman dan penebangan pohon;
1. pembinaan dan fasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya secara berjenjang yang melakukan pelanggaran disiplin dngan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
15. dan pelayanan m. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Bidang Penataan Ruang;
;-
- n. pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait pemberian bimbingan teknis di Bidang Penataan Ruang;
- o. pengawasan, pengendalian, pengkajian dan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan Ruang; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penataan Ruang, membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
- b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
- c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
Paragraf 1
Seksi Perencanaan Penataan Ruang
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- { 1) Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Penataan Ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan seksi perencanaan penataan ruang;
- b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan mengevaluasi penyusunan bahan penyelenggaraan, pemberian fasilitas, pembinaan dibidang perencanaan Penataan Ruang;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang kota;
- d. penyusunan bahan peraturan zonasi {zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang;
- e. penyiapan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
- f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- g. penyusunan Data Base penataan ruang;
- h. pelaksanaan diklat dan pembinaan dibidang penataan ruang;
- 1 penyusunan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang;
- J. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya {secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
- k. pemberian pelayanan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan penataan Ruang; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- ( 1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan tata ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pemanfaatan Ruang;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kerja;
- c. penyediaan pelayanan peta rencana tata ruang;
- d. penyusunan legalisasi produk-produk pemanfaatan ruang;
- e. penyusunan panduan teknis tentang pemanfaatan ruang Kota Bima;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Ruang;
- h. penyusunan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang tata ruang;
- L pembinaan dan fasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pengendalian Tata Ruang
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- ( 1) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pengendalian Tata Ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengendalian Ruang;
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kerja; kegiatan pengidentifikasian terhadap b. penyelenggaraan
- d. penyusunan legalisasi produk-produk pengendalian tata ruang;
- e. penyusunan panduan teknis tentang pemanfaatan dan pengendalian ruang Kota Bima;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Pengendalian Penataan Ruang;
- g. penyusunan pemetaan pemanfaatan ruang;
- h. penyusunan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang tata ruang;
1. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- ( 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
.(
M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 13
Pmmbt!f" 2016
WALIKOTA BIMA, ~
Diundangkan pada tanggal \1&gt; Deretnbw
di Kota Bima 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 300
LAMPI RAN PERATURAN WAL!KOTA BIMA NOMOR Y:t, TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG