PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor /Z Tahun 2010
Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
aa an Kena aa IA eU SD
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR
!&amp;
TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
a.
- bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 127 huruf g maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan,
- bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, C
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 2
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 3
Menetapkan
:
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969),
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015),
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) :
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang dipergunakan untuk memotong hewan sesuai peruntukannya yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
10. 10.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. 12.Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. 13.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. 15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
ME
TEE
IDAMAN ara aa
- 17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diajukan oleh wajib Retribusi Daerah.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan dan perundangundangan Retribusi Daerah.
- 20.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1). Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.
BAB V - PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong Hewan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan.
BAB VI - KETENTUAN PEMERIKSAAN
Pasal 8

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas dan diwajibkan melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting, petugas dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.
BAB VI - KETENTUAN PEMERIKSAAN
Pasal 9

- (1) Petugas melakukan pemeriksaan terhadap daging dan anggota badan lainnya darj hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian/anggota badan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda stempel, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oteh petugas atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - KETENTUAN PEMERIKSAAN
Pasal 10

Pemotongan hewan dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkkan bukti kartu pemeriksaan kesehatan hewan.
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Atas pemeriksaan hewan/daging hewan dan penggunaan Rumah Potong Hewan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
1. Biaya pemakaian kandang :
- a. Sapi, Kerbau, Kuda per ekor/hari
Rp. 5.000,-
- b. Kambing/Domba per ekor/hari
Rp.
2.000,-
2. Biaya tempat pemotongan :
- a. Sapi, Kerbau, Kuda per-ekor/hari
Rp. 15.000,-
- b. Kambing/Domba per-ekor/hari
Rp. 5.000,-
- c. Unggas per-ekor
Rp.
200,-
3. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan
- a. Sapi, Kerbau, Kuda per-ekor/hari
Rp. 10.000, -
- b. Kambing/Domba per-ekor/hari
Rp. 3.000,-
- c. Unggas per-ekor
Rp. 500,-
4. Biaya pemeriksaan daging.
- a. Sapi, Kerbau, Kuda per-ekor/hari Rp. 5.000,-
- b. Kambing/Domba per-ekor/hari
Rp. 5.000,-
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

- (1 Pemotongan hewan diluar khusus untuk keperluan hajat atau pemotongan terpaksa karena kecelakaan untuk usaha dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut pemotongan hewan diluar khusus untuk keperluan hajat atau pemotongan terpaksa karena kecelakaan untuk usaha dikenakan retribusi perekor :
- a. Sapi, kerbau, kuda per-ekor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- b. Kambing/domba per-ekor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- (3) Bagi pemotongan hewan yang dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan, kecuali sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (1) akan dikenakan denda sebesar tiga kali lipat dari jumlah yang telah ditetapkan. Sebagaimana tercantum pada lampiran Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Denda yang ditetapkan pada Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku bagi kecamatan yang belum ada rumah potong hewan.
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan adalah wilayah dalam daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati Sarolangun.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
4. . (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 245 (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2' (dua persen) setiap bulan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagimana dalam Pasal 18 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, kepada Wajib Retribusi diberikan Surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi,
- (2) Dalam jangka waku 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Retribusi atau kuasanya, maka tunggakan retribusi harus dilunasi:
- (3) Tunggakan retribusi ditagih dengan rnenggunakan STRD.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (t) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi,
- b. masa retribusi,
- Cc. besarnya kelebihan pembayaran,
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Imncur PERATURAN DAEF
LAN LL LL LA
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (ltiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) hufur b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVI - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga ) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
4. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut. b
5. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah:
6. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, d
7. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, e
8. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah: f
9. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini, 9.
10. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah: h
11. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
12. Menghentikan penyidikan:
13. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. k
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat peraturan ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
IMMUT PERATURAN DAERE
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun
padatanggal /3 nesember 2010
BUPATI SAROLANGUN,
sc
-
H. CEK ENDRA
Diundangkan Sarolangun padatanggal 13 pesembzr 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR (2
i
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal
3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Jenis pelayanan adalah meliputi sewa kandang, pemeriksaan kesehatan hewan, sewa tempat pemotongan dan pemeriksaan daging.
Pasal
7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dilakukan sebelum pemotongan dilakukan disebut sebagai pemeriksaan ante mortem yang meliputi :
1. Mengamati dengan seksama hewan yang akan dipotong mengenai :
- a. Sikap hewan pada saat berdiri dan bergerak yang dilihat dari segala arah,
- b. lubang kumlah selaput lender mulut, mata dan cermin hidung,
- Cc. kulit, kelenjar getah bening sub maksillaris, parotidea, prescapularis dan inguinalis,
- d. ada tidak adanya tanda-tanda hewan telah disuntik hormone,
- e. suhu tubuh.
5
2.1
|
2. Mengadakan pengujian laboratorium apabila terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat diketahui dalam pengamatan.
Ketentuan hasil pemeriksaan terhadap hewan yang akan dipotong adalah :
- a. diijinkan untuk dipotong tanpa syarat, apabila hewan tersebut betul-betul dalam keadaan sehat,
- b. diijinkan untuk dipotong dengan syarat,
- c. ditunda untuk dipotong:
- d. ditolak untuk dipotong.
Pada pemeriksaan kesehatan hewan, apabila hewan tersebut dalam keadaan sakit, maka berlaku ketentuan-ketentuan diijinkan dipotong dengan syarat, ditunda untuk dipotong, dan ditolak untuk dipotong.
- a. Diijinkan untuk dipotong dengan syarat, apabila dalam pemeriksaan dijumpai hewan tersebut menderita atau menunjukkan gejala-gejala penyakit Coryza gangrenosa bovum, Haemorhagic septicaemia, piroplasmosis, Sura, Influenza eguorum, Arthritis, Hernia, Fraktura, Abses, Ephitelmia, actinobacillosis, Actinornycosis, Mastitis, Septichemia, Cachexia, Hydrops, Oedema, Brucellosis, Tubercullosis.
- b. Ditunda untuk dipotong, apabila dalam pemeriksaan ternyata hewan tersebut sedang sakit dan belum dapat ditentukan jenis penyakitnya, yang mengakibatkan hewan tersebut harus diperiksa secara laboratoris dan harus diisolasi sementara.
3. Cc. Ditolak untuk dipotong, apabila dalam pemeriksaan ternyata hewan tersebut menderita atau menunjukkan gejala-gejala penyakit Ingus Jahat, Anemia contagiosa eguorum, Rabies, Pleuropneumonia contagiosa bovum, Morbus macullosus eguorum, Rhinderpesit, Variala ovina, Pestis Bovis, Blue tongue akut, Tetanus, Radang limpa, Radang paha, Busung gawat (Malignant oedema), Sacharomycosis, Mycotoxicosis, Collibacillosis, PMK, Botulismus, Listeriosis, Toxoplasma acut.
Hewan potong dalam keadaan bunting ditolak dipotong, hal ini mengandung maksud untuk kelestarian hewan itu sendiri.
Ketentuan hasil pemeriksaan hanya berlaku selama 24 jam terhitung sejak waktu pemeriksaan.
PENJELASAN
Pasal 9

Pemeriksaan daging dan anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong disebut sebagai pemeriksaan post mortem, dilakukan dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat.
Pemeriksaan post mortem dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dengan pemeriksaan secara mendalam.
1. Pemeriksaan sederhana meliputi :
- a. Pemeriksaan terhadap bau, warna, dan konsistensi.
- b. Pemeriksaan dengan melihat, meraba dan menyayat.
2. Pemeriksaan sederhana tersebut dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan kepala dan lidah yang dilakukan secara lengkap dengan cara melihat, meraba dan menyayat seperlunya alat-alat pengunyah (masseter) serta kelenjar-kelenjar sub maksilaris, sub parotidea, retropharingealis dan tonsil.
Pen aussesa mama maa
(mntit PERATURAN DAESA:
- Pemeriksaan rongga dada yang dilakukan dengan cara melihat, meraba dan menyayat seperlunya terhadap 1) oesophagus, 2) larynx, 3) trachea, ) paru-paru serta kelenjar paru-paru yang meliputi bronchiastinum anterior medialis dan posterior, 5) jantung dengan memperhatikan pericardium, epicardium, myocardium, endocardium dan katup jantung, 6) diaphragma. b
- Pemeriksaan organ perut yang dilakukan dengan cara melihat, meraba dan menyayat seperlunya terhadap 1) hati dan limpa, 2) ginjal yang meliputi capsul, cortex dan medullanya, 3) usus beserta kelenjar mesenterialis.
- Pemeriksaan alat genitalia dan ambing yang dilakukan apabila ada penyakit dicurigai. d
- Pemeriksaan karkas yang dilakukan dengan melihat, meraba dan menyayat seperlunya terhadap kelenjar praescapularis superfisialis, inguinalis profunda/supramammaria, axilaris, illiaca dan poplitea. e
- . Pemeriksaan mendalam dilakukan :
- a. Terhadap semua daging dan bagian yang disembelih tanpa pemeriksaan ante mortem
- b. Terhadap daging dan bagian hewan potong yang diijinkan dipotong dengan syarat, kecuali apabila dalam pemeriksaan sederhana ternyata bahwa penyakit yang dideritanya merupakan penyakit ringan dan bersifat lokal.
- Cc. Apabila berdasarkan pemeriksaan sederhana terdapat kelainan yang menyebabkan perlunya pemeriksaan mendalam.
- . Pemeriksaan mendalam berupa penerapan salah satu atau beberapa tindakan-tindakan sebagai berkut :
Opa
- Pengukuran pH daging.
- Uji permulaan pembusukan daging.
- Uji kesempurnaan pengeluaran darah.
- Uji memasak dan memanggang (untuk pejantan).
- Uji mikrobiologi dan parasitologi.
- Uji residu antibiotika dan hormone.
- Pemeriksaan zat warna empedu.
- . Dalam hal dilakukan pemeriksaan mendalam, maka keputusan mengenai peredaran daging dan hasil ikutannya yang berasal dari hewan potong yang bersangkutan ditunda sampai selesainya pemeriksaan.
- . Petugas mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagianbagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.
- . Keputusan pemeriksaan daging (post mortem) dinyatakan dengan :
- a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi, adalah daging yang sehat dan aman bagi konsumsi manusia, yaitu :
- 1) Daging dari hewan potong yang tidak menderita suatu penyakit.
- 2) Daging dari hewan potong yang menderita penyakit arthritis, hernia, fraktur, abses, epitelimia, actinomicosis, actinobacillosis, dan mastitis serta penyakit lain yang bersifat lokal setelah bagian-bagian yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia dibuang.
- b. Dapat diedarkan untuk dikonsmsi dengan syarat sebelum peredaran, adalah daging yang merupakan bagian dari hewan potong yang menderita penyakit dan harus mendapat perlakuan tertentu.
Mina stan Man Men Laku
- c. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran adalah daging yang warna, konsistensi atau baunya tidak normal, septicemia, kachexia, hydrops dan oedema, yang penjualannya dilakukan di RPH atau tempat pemotongan hewan atau tempat penjualan yang ditunjuk dan dibawah pengawasan petugas, setelah bagian-bagian yang tidak layak dikonsumsi dibuang.
2. . Dilarang diedarkan dan dikonsumsi adalah daging yang berbahaya bagi manusia karena berasal dari hewan potong yang menderita penyakit : Ingus Jahat, Anemia contagiosa eguorum, Rabies, Pleuropneumonia contagiosa bovum, Morbus macullosus eguorum, Rhinderpest, Variola ovina, Pesits Bovis, Blue tongue akut, Tefanus, Radang limpa, Radang paha, Busung gawat (Malignant oedema), Sacharomycosis, Myootoxicosis, Collibacillosis, PMK, Botulismus, Listeriosis, Toxoplasma acut Tubercullosis yang bersifat ekstensif, Salmonellosis, cysticercus dengan infestasi merata, trichinellosis dengan infestasi berat, mengandung residu pestisida, obat, hormone, atau bahan kimia lain yang membahayakan manusia,
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal
17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
aa
Mmuu7 PERATURAN UAS ari)
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR /2