UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 1951
Tentang PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN MENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG
Berlaku: 3 Oktober 1951
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa perlu diadakan peraturan tentang mata-uang Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan hal ini "Indische Muntwet 1912" (Staatsblad Negeri Belanda No. 325, Staatsblad Indonesia No. 610), seperti kemudian diubah dan ditambah, harus diganti dengan undang-undang yang baru;
- c. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mengingat :
- pasal-pasal 96 dan 109 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA-UANG.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Pada hari Undang-undang ini mulai berlaku "Indische Muntwet 1912" (Staatsblad Negeri Belanda No. 325, Staatsblad Indonesia No. 610) seperti kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 23 November 1944 (Staatsblad Indonesia No. 6), dihentikan berlakunya; akan tetapi ketentuanketentuan yang bersangkutan tetap berlaku sepanjang dan selama seperti ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut ini.
- (2) Sisa kekayaan dana (dana uang), yang dibentuk berdasarkan pasal 4 "Indische Muntwet 1912", diurus oleh Menteri Keuangan menurut peraturan yang akan ditetapkan tersendiri, sedangkan kewajiban-kewajiban yang masih ada timbalbalik antara dana tersebut dan Negara ditiadakan.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Mulai hari satu bulan sesudah Undang-undang ini mulai berlaku uang logam yang dikeluarkan berdasarkan "Indische Muntwet 1912", kecuali uang tembaga, dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah.
- (2) Sesudah hari tersebut dalam ayat 1 uang logam termaksud pertama tidak dapat lagi diberikan atau diterima untuk pembayaran, kecuali untuk pembayaran kepada Kas Negeri.
- (3) Pada suatu saat yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pasal yang berikut, uang logam yang termaksud dalam ayat 1 ditarik dari peredaran; untuk uang tembaga ini berarti bahwa uang itu dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Penarikan uang yang termaksud dalam pasal 2 ayat 1 dari peredaran akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- 2) Penarikan uang tersebut dari peredaran berakibat bahwa uang itu tidak dapat lagi dipakai untuk pembayaran kepada Kas Negeri, akan tetapi masih dapat ditukarkan pada Kas Negeri selama suatu waktu yang terbatas.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Satuan hitung dari uang di Indonesia adalah rupiah. Sebagai singkatannya harus dipakai tanda Rp.
- (2) Rupiah Indonesia terbagi menjadi 100 sen.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Uang logam Indonesia yang sah adalah
- a. dari nekel
:
uang lima puluh sen
- b. dari aluminium
:
uang dua puluh lima sen uang sepuluh sen uang lima sen uang satu sen Mata-uang-mata-uang ini mempunyai sifat alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan yang timbul pada suatu ketika dapat dikeluarkan uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,- dan Rp. 2,50.
- (3) Uang kertas Pemerintah dari lembaran selainnya Rp. 1,- dan Rp. 2,50 sementara tetap mempunyai sifat alat pembayaran yang sah, akan tetapi lambat-laun akan ditarik dari peredaran oleh Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dari 10 sen dan 25 sen sebagai tindakan peralihan, sampai di dalam peredaran ada cukup uang logam menurut ayat 1 pasal ini.
N/A
Pasal 6

.
Pembuatan uang logam dan uang kertas Pemerintah yang termaksud dalam pasal 5 hanya dapat dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah.
N/A
Pasal 7

.
- (1) Memberikan atau menerima uang logam dan uang kertas Pemerintah lain dari yang tersebut dalam pasal 5, sebagai pembayaran di Indonesia, dilarang, kecuali berdasarkan ketentuan di dalam pasal 11.
- (2) Uang logam yang palsu, dipalsukan atau rusak tidak diterima untuk pembayaran pada Kas-kas Negara. Tidak seorangpun dapat diwajibkan menerima uang-uang ini. Dalam arti uang logam rusak tidak termasuk uang yang semata-mata karena lama dipakai/ternyata menjadi kurang timbangannya.
- (3) Uang kertas Pemerintah yang palsu atau dipalsukan tidak diterima untuk pembayaran pada Kas-kas Negara. Untuk uang kertas Pemerintah yang hilang atau hancur sekali-kali tidak diberikan penggantian kerugian. Untuk bagianbagian dari uang kertas Pemerintah (uang kertas Pemerintah yang rusak) tidak diberikan pengganti kerugian kecuali dengan jaminan-jaminan sedemikian rupa yang dianggap perlu oleh Menteri Keuangan untuk menghindarkan kerugian bagi Negara.
- (4) Pegawai Negeri yang berkewajiban menerima uang untuk kas badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah diharuskan menyita uang logam dan uang kertas Pemerintah yang masuk dan diduga palsu atau dipalsukan dan dengan segera harus memberitahukan hal ini kepada jaksa dengan menyerahkan uang tersebut.
N/A
Pasal 8

.
Lukisan pada uang nekel dan aluminium ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 9

.
Uang logam yang tersebut dalam pasal 5 mempunyai kadar, berat dan garis-tengah, demikian pula keluasan di atas atau di bawah kadar dan berat yang diizinkan, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 10

.
Tiap perbuatan yang mengenai uang atau mempunyai tujuan pembayaran ataupun kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, jika dilakukan di Indonesia, dianggap dilakukan dengan uang rupiah Indonesia, kecuali jika dengan tegas diadakan ketentuan lain dan kecuali yang ditetapkan dalam pasal
N/A
Pasal 11

.
- Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, yang akan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah, dapat juga diterima atau diberikan untuk pembayaran uang logam lain dari yang tersebut dalam pasal 5, jika perlu dengan menyampingkan uang logam dan uang kertas Pemerintah yang termaksud dalam pasal 5 itu, akan tetapi hanya selama waktu yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut.
N/A
Pasal 12

.
Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang mata-uang 1951" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
MENTERI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 3 Oktober 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A PELLAUPESSY
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1951
PENJELASAN
Pasal 1

.
.
"Indische Muntwet 1912" bersama ini dihentikan berlakunya dan tidak dicabut, oleh karena dibutuhkan waktu peralihan sampai tercapai keadaan, di mana uang logam "lama" seluruhnya telah hilang dari peredaran. (lihat pasal 2 dan pasal 3 ayat 2).
Sepanjang ketentuan-ketentuan dalam "Indische Muntwet 1912" harus diganti dengan yang baru, maka hal ini terjadi dalam pasal-pasal yang berikut; dalam pada itu diambil pedoman bahwa sebanyak mungkin dasar-dasar umum dengan konkrit dimuat dalam Undang-undang, sedangkan peraturan pelaksanaannya -lebih dari yang sudah -diserahkan kepada Menteri Keuangan; dalam penjelasan mengenai pasal-pasal yang berikut hal ini akan diterangkan lebih lanjut.
.
Ayat ini menetapkan perlakuan terhadap apa yang disebut, Dana Uang, yang pembubarannya ditentukan dalam pasal ini, sedangkan suatu Dana Uang baru tidak akan didirikan. Hal ini perlu diterangkan lebih lanjut.
Undang-undang yang lama, pasal 4, mengadakan suatu rekening, yang berbunyi : "Dana dari untung bersih, yang didapat dari pembuatan uang untuk Hindia-Belanda" (apa yang disebut Dana Uang). Untuk Dana ini dibukukan keuntungan yang didapat dari pembuatan uang dan pada Dana tersebut dibebankan kerugian yang diderita berhubung dengan peleburan uang.
Menurut sistem ini pembuatan uang dimasukkan sebagai pendapatan dalam anggaran belanja sampai jumlah harga nominalnya dan ongkosnya serta keuntungan yang diserahkan kepada Dana Uang dimasukkan sebagai pengeluaran, sehingga akhirnya anggaran belanja menjadi "bersih".
Dalam hal peleburan uang terjadi sebaliknya, sedangkan dalam hal melebur dan membuat lagi uang itu kedua peristiwa tersebut terjadi bersama-sama. Hasil dari tindakan ini ialah bahwa pada saat ini - tidak terhitung hutang dan piutang terhadap Negara yang masih harus dibukukan secara formil.
Dana uang itu mempunyai kekayaan yang agak besar juga (nominal dalam obligasi Negara dan surat perbendaharaan kira-kira  . 53 juta di Negara Belanda dan kira-kira Rp. 3 juta di Indonesia), yang harus diselesaikan oleh Menteri Keuangan dan dengan begitu akhirnya akan menguntungkan anggaran belanja.
Dalam pada itu adalah menjadi maksud untuk memberati sisa kekayaan itu pada azasnya pertama-tama dengan ongkos-ongkos pembuatan uang logam Indonesia yang baru, dengan jalan membayarkan uang dari Dana Uang kepada anggaran belanja dan kemudian membayarkan uang lain untuk memperkuat keuangan Negara; di samping itu ada maksud untuk menyerahkan hasil penjualan logam uang (perak) di luar negeri kepada kekayaan Dana tersebut.
Selanjutnya ada maksud pula tidak mendirikan Dana Uang baru, oleh karena administrasi pengeluaran uang logan baru akan disamakan dengan cara yang dilakukan terhadap uang kertas Pemerintah. Dengan demikian harga nominal tiang yang beredar akan dimasukkan dalam hutang Negara berjangka pendek. Cara baru yang diusulkan adalah lebih baik dari yang lama oleh karena sederhananya; cara yang lama yang menghendaki kesempurnaan yang memerlukan macam-macam pembukuan administratif dalam anggaran dan tata-usaha comptabel istimewa yang sangat sulit, tidaklah dipakai lagi.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Masih sebulan sesudah Undang-undang ini berlaku uang "lama" tetap mempunyai sifat alat-pembayaran yang sah, jadi masih dapat dipakai sepenuhnya dalam peredaran uang.
Sesudah tanggal itu uang "lama" tidak dapat lagi dipakai sebagai alat pembayaran yang sah, kecuali untuk pembayaran kepada Kas Negeri, dan mulai saat yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan uang itu hanya dapat ditukarkan - jadi tidak untuk pembayaran - pada Kas Negeri.
Ini berlaku terhadap uang emas, uang perak dan uang nekel yang "lama".
Untuk sementara dipandang perlu tidak menghapuskan uang tembaga sebagai alat pembayaran yang sah, oleh karena uang sen itu juga dengan resmi tetap dipertahankan sebagai satuan hitung - yang terkecil dan belum dapat disediakan uang sen Indonesia yang baru.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Pasal ini memuat penyelenggaraan pasal 2, yaitu, untuk melancarkan pekerjaan diberikan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil tindakan yang perlu agar supaya uang logam "lama" lambat-laun dapat ditarik dari peredaran.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Singkatan Rp. dipilih sesuai dengan nasehat yang diterima dari De Javasche Bank dan beberapa bank lain.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Pembuatan uang lima puluh sen dari nekel dan satu sen dari aluminium belum berhasil; dalam hal ini Menteri Keuangan tetap berusaha. Oleh karena pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara uang logam dan uang kertas Pemerintah sebagai alat pembayaran atas dasar kepercayaan, yang dikeluarkan oleh Negara dan untuk kedua macam alat pembayaran akan dilakukan cara administrasi yang sama, maka rupanya adalah benar sebagai sistem, dan bahkan menjadi keharusan memasukkan pula dalam Undang-undang sekarang ini azas-azas dari pengeluaran uang kertas Pemerintah. Dengan ini diadakan garis batas yang prinsipiel, yaitu, bahwa hingga jumlah dari uang-tanda ("tekenmunt") "lama" yang tertinggi yakni Rp. 2,50, pembuatan uang dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan kebutuhan akan lembaran uang yang lebih tinggi, dipenuhi dengan pengeluaran uang kertas bank; garis batas ini diadakan berdasarkan pasal 14 "Javashe Bankwet 1922", di mana kepada De Javasche Bank diberikan kuasa mengeluarkan uang kertas sampai harga paling rendah  . 5,setiap lembaran.
PENJELASAN
Pasal 6

dan 7.
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 8

dan 9.
Faktor-faktor yang termuat dalam pasal-pasal ini sampai sekarang dimuat dalam Undang-undang; dalam rancangan ini, urusan ini diserahkan kepada Menteri Keuangan guna lancarnya pekerjaan pada waktu menyiapkan pembuatan uang.
PENJELASAN
Pasal 10

.
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 11

.
Pada saat ini didaerah Riau beredar uang Straits $ sebagai alat pembayaran; keadaan perekonomian di Riau tidak memungkinkan menjadikan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di sana. Pemerintah bermaksud tiap kali mempertimbangkan untuk masa satu tahun apakah Straits $ di Riau akan dipertahankan sebagai alat pembayaran yang sah atau tidak.
LN 1951/95; TLN NO. 158