Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 46 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
SALINAN
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 11)
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan peraturan perundang undangan dan bahan -bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas -tugas Dinas Perhubungan;
- b. pemberian tugas dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja kepada bawahan;
- c. pelaksanaan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan administratif kepada seluruh perangkat daerah, perangkat wilayah administratif dan instansi vertikal;
- d. pengoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan;
- e. perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program, petunjuk teknis serta penyelenggaraan tugas;
- f. penyusunan bahan dan koordinasi peraturan perundang -undangan yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan dibidang perhubungan sesuai dengan peraturan dan perundang -undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja yang terkait maupun dengan pejabat bawahan dibidang perhubungan;
- h. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian operasional dibidang tugasnya;
- i. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan dibidang tugasnya dalam lingkungan Dinas Perhubungan;
- j. pemberian bimbingan, pengarahan, petunjuk teknis dan melakukan pengawasan dibidang tugasnya kepada bawahan;
- k. pemberian pertimbangan dan saran kepada Bupati dibidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal;
- c. bidang Keselamatan Lalu Lintas;
- d. bidang Moda Transportasi;
- e. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTD.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan -bahan rumusan rencana kebijakan ketatausahaan Dinas Perhubungan;
- b. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan fasilitas Dinas Perhubungan;
- c. penyiapan materi/bahan -bahan rancangan peraturan serta menghimpun peraturan perundang -undangan yang berhubungan dengan tugas;
- d. pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
- h. pelaksanaan administrsi persuratan dan kearsipan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. subbagian Perencanaan dan Keuangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan kearsipan, pengetikan, penggandaan, pendistribusian surat menyurat dan keamanan dokumen serta melaksanakan urusan pengagendaan surat masuk dan surat keluar ke atau dari seluruh unit lingkungan dinas;
- c. menyusun perencanaan pengadaaan perlengkapan inventaris dan pengawasan;
- d. melaksanakan urusan perjalanan dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan fisik dan non fisik di lingkungan dinas;
- f. melaksanakan kegiatan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. mengawasi pelaksanaan pengamanan dan kebersihan lingkungan dinas;
- h. membuat daftar inventaris perlengkapan kantor, aset gedung, tanah, rumah dinas yang dimiliki dinas;
- i. menyiapkan sarana, prasarana pelaksanaan rapat dinas, upacara dan penyambutan tamu/ dinas di lingkungan dinas;
- j. penyiapan usulan pegawai yang akan pensiun, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah/izin belajar, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan, gaji berkala dan kenaikan pangkat;
- k. mempersiapkan dan mengevaluasi daftar hadir pegawai dilingkungan dinas;
- l. melaksanakan tertib administrasi kepegawaian dengan melayani pembuatan kartu pegawai, karis/karsu, taspen dan akses;
- m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian termasuk urusan SKP dilingkungan dinas;
- n. menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Daftar Susunan Pegawai (DSP) dilingkungan dinas;
- o. melaksanakan urusan kesejahteraan pegawai, pemberian cuti serta pengusulan pemberian tanda jasa pegawai;
- p. penyiapan dan pengusulan peningkatan kompetensi SDM, serta penyiapan bahan-bahan mutasi dan pemberhentian pegawai; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan berada dibawah Sekretariat
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas:
- a. perencanaan, pengaturan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga ;
- b. menghimpun dan menyusun program dan rencana keuangan di lingkungan dinas;
- c. penyiapan dan penyusunan laporan evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan;
- d. penyiapan, penghimpunan dan penataan dokumen -dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program/Kegiatan;
- e. penyusunan bahan evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- f. mengolah data untuk pengembangan dibidang perhubungan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan;
- h. menghimpun dan mengolah bahan pembuatan daftar usulan kegiatan, daftar isian kegiatan dan anggaran biaya untuk bahan penyusunan anggaran Dinas Perhubungan ;
- i. menyusun rencana bergulir ( rolling plan ) Dinas Perhubungan ;
- j. mengevaluasi pelaksanaan program dan data dibidang perhubungan ;
- k. menyusun dan menyiapkan bahan -bahan rapat tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional ;
- l. menghimpun bahan pelaksanaan program dan data kerja dari bidang -bidang guna penyusunan laporan tahunan ;
- m. membuat dan melaksanakan sistem informasi manajemen pelaporan kinerja Dinas Perhubungan ;
- e. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan kegiatan maupun keuangan Dinas Perhubungan ;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
BAB V - BIDANG PENATAAN LALU LINTAS DAN TERMINAL
Pasal 12

- (1) Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PENATAAN LALU LINTAS DAN TERMINAL
Pasal 13

Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal mempunyai tugas menyusun program rencana manajemen, rekayasa serta bimbingan keselamatan lalu lintas dan melaksanakan operasi dan pengawasan, keselamatan dan perpakiran serta terminal.
BAB V - BIDANG PENATAAN LALU LINTAS DAN TERMINAL
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan -bahan/ materi rapat serta perangkat peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan dan perpakiran;
- b. pemberian bimbingan pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas pada bawahan;
- c. penyusunan program pembinaan, penyelenggaraan dan manajemen lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan dan perpakiran serta pengelolaan terminal;
- d. pelaksanaan rekayasa lalu lintas sesuai dengan kondisi daerah;
- e. pelaksanaan bimbingan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat supaya tercipta tertib lalu lintas;
- f. pemantauan/mengawasi penyelenggaraan lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan, perpakiran dan pengelolaan terminal;
- g. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan, perpakiran dan pengelolaan terminal kemudian menyampaikannya kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban;
- h. pelaksanaan koordinasi intern antara unit kerja di lingkungan dinas serta instansi terkait dalam pelaksanaan agar ada keterpaduan;
- i. penetapan sasaran operasi dan pengawasan;
- j. penyusunan program pelaksanaan tugas lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan, perpakiran dan pengelolaan terminal;
- k. pemberian pertimbangan serta saran kepada Kepala Dinas dibidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal
BAB V - BIDANG PENATAAN LALU LINTAS DAN TERMINAL
Pasal 15

Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal, terdiri atas:
- a. seksi Operasional dan Pengawasan Lalu Lintas;
- b. seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- c. seksi Penataan Parkir, Pengelolaan Terminal dan Analisis Dampak Lalu Lintas.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Operasional dan Pengawasan Lalu Lintas
BAB V - BIDANG PENATAAN LALU LINTAS DAN TERMINAL
Pasal 16

- (1) Seksi Operasional dan Pengawasan Lalu Lintas berada dibawah Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal.
- (2) Seksi Operasional Dan Pengawasan Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal.
- (3) Seksi Operasional Dan Pengawasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyiapan bahan -bahan materi rapat serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang operasi dan pengawasan;
- b. penyusun kegiatan penyelenggaraan operasi dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang -undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan operasi dan pengawasan lalu lintas secara berkala berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan ;
- d. pengaturan dan menentukan mekanisme operasi dan pengawasan meliputi ;
1. batas wilayah operasi dan pengawasan ;
2. pengaturan teknis operasi dan pengawasan ; dan
3. pembatasan operasi dan pengawasan ;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan antar unit kerja di lingkungan dinas dalam pelaksanaan tugas agar ada keterpaduan dalam kegiatan operasional pengawasan;
- f. pelaksanaan inventarisasi jaringan operasi dan pengawasan;
- g. pendataan dan melakukan pemetaan jaringan operasi dan pengawasan;
- h. pelaksanaan pendataan dan peralatan operasi dan pengawasan lalu lintas;
- i. pembuatan, pemeliharaan dan merenovasi perangkat operasional dan pengawasan;
- j. penginvetarisiran ruas jalan dan lokasi sasaran operasi dan pengawasan;
- k. pemantauan dan mengawasi setiap pelanggaran dalam melaksanakan operasi dan pengawasan;
- l. penyusunan program operasional dan pengawasan;
- m. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan pada pelaksanaan operasi dan pengawasan menumbuhkan budaya tertib lalu lintas;
- n. pelaksanaan pendataan kecelakaan lalu lintas daerah ;
- o. Pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dibidang tugasnya; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
BAB V - BIDANG PENATAAN LALU LINTAS DAN TERMINAL
Pasal 17

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berada dibawah Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal.
- (2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal.
- (3) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyiapan bahan -bahan materi rapat serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan didaerah meliputi:
1. pemantauan volume/ intensitas kepadatan lalu lintas harian; dan
2. tingkat kecepatan kendaraan;
- d. pengaturan dan penentuan sistem dan mekanisme penyelenggaraan lalu lintas meliputi:
1. batas kecepatan maksimum;
2. pengaturan sirkulasi arus lalu lintas; dan
3. pembatasan penggunaan jalan terhadap jenis kendaraan tertentu;
- e. pelaksanaan pendataan dibidang manajemen lalu lintas dan memberikankan laporan secara periodik;
- f. pelaksanaan inventarisasi jaringan jalan;
- g. pendataan dan melakukan pemetaan jaringan jalan;
- h. pelaksanaan pendataan marka jalan, rambu -rambu serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
- i. pembuatan, memelihara dan merenovasi marka jalan, rambu serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
- j. penginventarisiran ruas jalan dan lokasi yang harus dipasang marka jalan, rambu -rambu serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. pemantauan dan alat mengawasi pemasangan, pemiliharaan dan perbaikan marka jalan, rambu -rambu serta alat pemberi isyarat lalu lintas lainnya;
- l. penyusunan program operasional manajemen lalu lintas kepada masyarakat;
- m. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dibidang lalu lintas guna menumbuhkan budaya tertib lalu lintas;
- n. pelaksanaan kerja sama dengan media cetak/ elektronik dibidang lalu -lintas;
- o. pelaksanaan pemantauan penelitian terhadap prilaku sosial masyarakat dalam tertib lalu lintas;
- p. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Penataan Parkir, Pengelolaan Terminal dan Analisis Dampak Lalu Lintas.
BAB V - BIDANG PENATAAN LALU LINTAS DAN TERMINAL
Pasal 18

- (1) Seksi Penataan Parkir, Pengelolaan Terminal dan Analisis Dampak Lalu Lintas berada dibawah Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal.
- (2) Seksi Penataan Parkir, Pengelolaan Terminal dan Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal.
- (3) Seksi Penataan Parkir, Pengelolaan Terminal dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. pengelolaan penataan perpakiran dan terminal;
- b. penetapan pengaturan, sitem dan mekanisme tingkat keselamatan dan pergerakan kendaraan di lokasi parkir;
- c. pemantauan dan mengawasi aktivitas lalu lintas di lokasi perpakiran;
- d. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pekerjaan dibidang tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja di lingkungan dinas serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengkajian guna menentukan lokasi perpakiran kendaraan;
- g. penyiapan surat -surat rekomendasi yang diperlukan untuk pengelolaan lokasi perpakiran kendaraan;
- h. penyusunan rencana dan menyiapkan bahan usulan penunjukan lokasi parkir;
- i. melaksanakan analisis terhadap dampak lalu lintas;
- j. pemberian pertimbangan dan saran kepada kepala Bidang; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
BAB VI - BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS
Pasal 19

- (1) Bidang Keselamatan Lalu Lintas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS
Pasal 20

Bidang Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan urusan keselamatan lalu lintas.
BAB VI - BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Keselamatan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan keselamatan dan teknik sarana;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional bidang keselamatan dan teknik sarana;
- d. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan program SAR;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan teknis dan analisa unjuk kerja sarana dan prasarana perhubungan;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang keselamatan dan teknik sarana;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang keselamatan dan teknik sarana;
- h. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan, perpakiran dan pengelolaan terminal kemudian menyampaikannya kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban;
- i. pelaksanaan koordinasi intern antara unit kerja di lingkungan dinas serta instansi terkait dalm pelaksanaan agar ada keterpaduan;
- j. menetapan sasaran operasi dan pengawasan;
- k. penyusunan program pelaksanaan tugas lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan, perpakiran dan pengelolaan terminal;
- l. pemberian pertimbangan serta saran kepada Kepala Dinas dibidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Bidang Keselamatan Lalu Lintas
BAB VI - BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS
Pasal 22

Bidang Keselamatan Lalu Lintas, terdiri atas:
- a. seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ;
- b. seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- c. seksi Penyediaan Perlengkapan Jalan dan sungai
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
BAB VI - BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS
Pasal 23

- (1) Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ berada dibawah Bidang Keselamatan Lalu Lintas.
- (2) Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas.
- (3) Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan investigasi terhadap keselamatan lalu lintas;
- b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian secara sistematis dan objektif tentang keselamatan lalu lintas;
- c. penyusunan laporan secara rutin dan berkala tentang keselamatan lalu lintas;
- d. melaksanakan monitoring/pemantauan terhadap keselamatan lalu lintas;
- e. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi kepada instansi baik pemerintah maupun pihak swasta dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan;
- g. pelaksanaan audit/pemeriksaan terhadap kendaraan yang menggunakan jasa transportasi /angkutan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
BAB VI - BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS
Pasal 24

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor berada dibawah Bidang Keselamatan Lalu Lintas.
- (2) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas.
- (3) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana kerja Pengujian Kendaraan;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan;
- c. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan;
- d. melakukan pendaftaran dan pengujian kendaraan;
- e. melakukan pemungutan retribusi dan administrasi pengujian kendaraan;
- f. melakukan penyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
- g. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan Pengujian Kendaraan;
- h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengujian kendaraan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- h. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Penyediaan Perlengkapan Jalan dan Sungai
BAB VI - BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS
Pasal 25

- (1) Seksi Penyediaan Perlengkapan Jalan dan sungai berada dibawah Bidang Keselamatan Lalu Lintas.
- (2) Seksi Penyediaan Perlengkapan Jalan dan sungai dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas.
- (3) Seksi Penyediaan Perlengkapan Jalan dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyiapan bahan -bahan serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya;
- b. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
- c. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja dilingkungan dinas serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf-staf Seksi Penyediaan Perlengkapan Jalan dan Sungai;
- e. penyiapan, penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan jalan dan sungai;
- f. penghimpunan, pengumpulan, pengolahan bahan kebijakan teknis dibidang penyediaan perlengkapan jalan dan sungai;
- g. menginventarisir segala kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan dan sungai;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
BAB VII - BIDANG MODA TRANSPORTASI
Pasal 26

- (1) Bidang Moda Transportasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Moda Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG MODA TRANSPORTASI
Pasal 27

Bidang Moda Transportasi mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, menyelenggarakan, mengelola, menyusun perencanaan dibidang Transportasi Angkutan Darat dan Angkutan Sungai serta Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Sungai.
BAB VII - BIDANG MODA TRANSPORTASI
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Moda Transportasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja dibidang Moda Transportasi Angkutan;
- b. menyiapkan bahan dan perumusan penataan dibidang Moda Transportasi;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Angkutan Darat Sungai dan Sarana dan Prasarana Angkutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan bahan analisa terhadap rasio penumpang dengan kendaraan yang harus disediakan guna keperluan angkutan darat dan sungai;
- e. penyiapan surat -surat dan rekomendasi yang diperlukan untuk penetapan tarif angkutan Kota, Pedesaan dan Sungai;
- f. pemantauan/Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan kota/pedesaan dan tarif angkutan sungai;
- g. pemberian bimbingan,arahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Moda Transportasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dibidang moda transportasi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Moda Transportasi
BAB VII - BIDANG MODA TRANSPORTASI
Pasal 29

Bidang Moda Transportasi, terdiri atas:
- a. seksi Angkutan Darat;
- b. seksi Angkutan Sungai; dan
- c. seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Sungai
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Angkutan Darat
BAB VII - BIDANG MODA TRANSPORTASI
Pasal 30

- (1) Seksi Angkutan Darat berada dibawah Bidang Moda Transportasi.
- (2) Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Moda Transportasi.
- (3) Seksi Angkutan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. pelaksanaan Peraturan perundang -undangan dan bahan -bahan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- b. penyusunan dan penetapan trayek angkutan darat;
- c. pelaksanaan analisis penumpang angkutan kendaraan yang harus di sediakan guna keperluan angkutan darat;
m enyiapkan...
- d. menyiapkan bahan pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan;
- e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin trayek angkutan antara kota dalam Propinsi (AKDP);
- f. pengawasan pelaksanaan tarif angkutan kota dan pedesaan dan angkutan barang;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan terhadap tugas dan fungsi diseksi angkutan darat;
- h. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan;
- i. menyiapkan bahan pemberian izin insidentil angkutan darat;
- k. menyiapkan bahan pemberian izin angkutan barang dan angkutan khusus;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Angkutan Sungai
BAB VII - BIDANG MODA TRANSPORTASI
Pasal 31

- (1) Seksi Angkutan Sungai berada dibawah Bidang Moda Transportasi.
- (2) Seksi Angkutan Sungai dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Moda Transportasi.
- (3) Seksi Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. pelaksanaan peraturan perundang -undangan dan bahan -bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis dibidang lalu lintas angkutan sungai di wilayah Kabupaten;
- c. penyusunan dan penetapan trayek angkutan sungai;
- d. pelaksanaan rasio penumpang penyeberangan yang harus disediakan guna keperluan angkutan sungai;
- e. penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan angkutan lintas dalam kabupaten;
- f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi lokasi pelabuhan khusus dan pelabuhan penyeberangan;
- g. pengawasan terhadap kapal sungai dan penyeberangan di wilayah kabupaten;
- h. pemberian rekomendasi untuk kapal angkutan sungai dan penyeberangan, surat keterangan kecakapan nahkoda, dan nahkoda motoris serta sertifikat kapal diatas 7 GT;
- i. memberikan bimbingan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Seksi Angkutan Sungai;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Sungai
BAB VII - BIDANG MODA TRANSPORTASI
Pasal 32

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Sungai berada dibawah Bidang Moda Transportasi.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Sungai dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Moda Transportasi.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyiapan bahan -bahan serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya ;
- b. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan ;
- c. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja dilingkungan dinas serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf-staf Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Sungai;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sarana dan prasarana angkutan darat dan sungai;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. penyiapan surat-surat rekomendasi yang diperlukan;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 33
Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - UPTD
Pasal 35

- (1) Di lingkungan Dinas Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas masingmasing.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 37

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 39

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 40

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 41

Dinas Perhubungan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 42

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Perhubungan untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 43

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan Perhubungan di Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait,dan Dinas yang menyelenggaran urusan Perhubungan di Provinsi.
BAB XI - JENIS JABATAN
Pasal 44

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan/ eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XI - JENIS JABATAN
Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari. ( Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 46
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 46 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
Menetapkan
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Perangkat Daerah adalah Perangat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan jenis perangkat daerah unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintah Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas :
- a. asisten Sekretaris Daerah;
- b. bagian pada Sekretariat Daerah; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.
Asisten . . .
- (2) Asisten Sekretaris Daerah terdiri atas :
- a. asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
- c. asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian pada Sekretariat Daerah terdiri atas :
- a. bagian Pemerintahan;
- b. bagian Kesejahteraan Sosial;
- c. bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- e. bagian Insfrastruktur Daerah;
- f. bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- g. bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- h. bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- i. bagian Hukum;
- j. bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- k. bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga; dan
- l. bagian Umum.
- (4) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat, serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan penunjang pemerintahan sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan, program dibidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, pengelolaan aset daerah / barang milik daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi tugas bagian-bagian Sekretariat Daerah meliputi bagian Pemerintahan, bagian Kesejahteraan Sosial, bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan aset daerah / barang milik daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
Paragraf 2
Susunan Organisasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 9

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian pada Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
- a. bagian Pemerintahan;
- b. bagian Kesejahteraan Sosial;
- c. bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Bagian Kedua
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 10

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 11

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, perekonomian, sumber daya alam serta pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan penunjang pemerintahan sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan program dibidang perekonomian, infra struktur dan sumber daya serta administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi tugas bagian-bagian Sekretariat Daerah, meliputi bagian Insfrastruktur Daerah, bagian Ekonomi dan Pembangunan, bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dan bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi perekonomian, administrasi infrastruktur dan sumber daya serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
Paragraf 2
Susunan Organisasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 12

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian pada sekretariat daerah, sebagai berikut :
- a. bagian Insfrastruktur Daerah;
- b. bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- c. bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
- d. bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Bagian Ketiga
Asisten Administrasi Umum
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Administrasi Umum
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 13

Asisten Administrasi Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 14

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, keprotokolan, kerjasama serta dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Sekretariat Daerah
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Asisten Administrasi Umum, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan program dibidang hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana, pelayanan publik, reformasi birokrasi, kepegawaian sekretariat daerah, perencanaan dan keuangan sekretariat daerah, administrasi aset sekretariat daerah, bidang umum;
- b. pelaksanaan koordinasi tugas Bagian-bagian Sekretariat Daerah, meliputi bagian hukum, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga, dan Bagian umum;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan, administrasi aset sekretariat daerah dan bidang administrasi umum; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
Paragraf 2
Susunan Organisasi Asisten Administrasi Umum
BAB IV - ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 16

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian pada Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
- a. bagian Hukum;
- b. bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- c. bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga; dan
- d. bagian Umum.
BAB V - BAGIAN PEMERINTAHAN
Pasal 17

- (1) Bagian Pemerintahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB V - BAGIAN PEMERINTAHAN
Pasal 18

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, persandian, administrasi perangkat kecamatan dan batas wilayah, pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi Forkopimda, kerjasama pemerintahan dan Pemilu, serta pemerintahan umum.
BAB V - BAGIAN PEMERINTAHAN
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, persandian, administrasi perangkat kecamatan dan batas wilayah, pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi Forkopimda, kerjasama pemerintahan dan Pemilu, serta pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, persandian, administrasi perangkat kecamatan dan batas wilayah, pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi Forkopimda, kerjasama pemerintahan dan Pemilu, serta pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, persandian, administrasi perangkat kecamatan dan batas wilayah, pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi Forkopimda, kerjasama pemerintahan dan Pemilu, serta pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, persandian, administrasi perangkat kecamatan dan batas wilayah, pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi Forkopimda, kerjasama pemerintahan dan Pemilu, serta pemerintahan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bagian Pemerintahan
BAB V - BAGIAN PEMERINTAHAN
Pasal 20

Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
- a. subbagian Pemerintahan Umum;
- b. subbagian Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat; dan
- c. Subbagian Kependudukan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Pemerintahan Umum
BAB V - BAGIAN PEMERINTAHAN
Pasal 21

- (1) Subbagian Pemerintahan Umum berada dibawah Bagian Pemerintahan.
- (2) Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
- (3) Subbagian Pemerintahan Umum melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Pengawasan Pemerintahan, Administrasi Perangkat Kecamatan dan Batas Wilayah, Fasilitasi Forkopimda, Kerjasama Pemerintahan dan Pemilu, Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat
BAB V - BAGIAN PEMERINTAHAN
Pasal 22

- (1) Subbagian Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat berada dibawah Bagian Pemerintahan.
- (2) Subbagian Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
- (3) Subbagian Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah / instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Persandian.
Kedudukan dan Tugas Subbagian Kependudukan
- (1) Subbagian Kependudukan berada dibawah Bagian Pemerintahan.
- (2) Subbagian Kependudukan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
- (3) Subbagian Kependudukan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Transmigrasi.
BAB VI - BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 24

- (1) Bagian Kesejahteraan Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB VI - BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 25

Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang Sosial, Kesehatan, Kebudayaan, Bina Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
BAB VI - BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Sosial, Kesehatan, Kebudayaan, Bina Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Sosial, Kesehatan, Kebudayaan, Bina Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Sosial, Kesehatan, Kebudayaan, Bina Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya dibidang Sosial, Kesehatan, Kebudayaan, Bina Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Sosial
BAB VI - BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 27

Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
- a. subbagian Sosial dan Kesehatan;
- b. subbagian Bina Kehidupan Beragama; dan
- c. subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Sosial dan Kesehatan
BAB VI - BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 28

- (1) Subbagian Sosial dan Kesehatan berada dibawah Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (2) Subbagian Sosial dan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Subbagian Sosial dan Kesehatan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah / instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Sosial dan Kesehatan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Bina Kehidupan Beragama
BAB VI - BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 29

- (1) Subbagian Bina Kehidupan Beragama berada dibawah Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (2) Subbagian Bina Kehidupan Beragam dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Subbagian Bina Kehidupan Beragama melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pembinaan hidup beragama.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan
BAB VI - BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 30

- (1) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan berada dibawah Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (2) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
BAB VII - BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu
Pasal 31

- (1) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB VII - BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu
Pasal 32

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, litbang, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga.
BAB VII - BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu
Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, litbang, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, litbang, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, litbang, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, litbang, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
BAB VII - BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu
Pasal 34

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
- a. subbagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. subbagian SDM Aparatur dan Tenaga Kerja; dan
- c. subbagian Kepemudaan dan Olahraga.
Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas
Subbagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
BAB VII - BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu
Pasal 35

- (1) Subbagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan berada dibawah Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pendidikan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan daerah.
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Subbagian SDM Aparatur dan Tenaga Kerja
BAB VII - BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu
Pasal 36

- (1) Subbagian SDM Aparatur dan Tenaga Kerja berada dibawah Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbagian SDM Aparatur dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbagian SDM Aparatur dan Tenaga Kerja melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, serta tenaga kerja.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Subbagian Kepemudaan dan Olahraga
BAB VII - BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu
Pasal 37

- (1) Subbagian Kepemudaan dan Olahraga berada dibawah Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbagian Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbagian Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepemudaan dan olahraga.
BAB VIII - BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Pasal 38

- (1) Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- (2) Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB VIII - BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Pasal 39

Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
BAB VIII - BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
BAB VIII - BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Pasal 41

Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), terdiri atas :
- a. subbagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD;
- b. subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD; dan
- c. subbagian Pengamanan dan Pendayagunaan BMD.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD
BAB VIII - BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Pasal 42

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD berada dibawah Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (3) Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
BAB VIII - BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Pasal 43

- (1) Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berada dibawah Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Subbagian Pemindah tanganan dan Penghapusan BMD dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (3) Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Pemindah tanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Pengamanan dan Pendayagunaan BMD
BAB VIII - BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Pasal 44

- (1) Subbagian Pengamanan dan Pendayagunaan BMD berada dibawah Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Subbagian Pengamanan dan Pendayagunaan BMD dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (3) Subbagian Pengamanan dan Pendayagunaan BMD melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan terkait dengan Pengamanan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah.
BAB IX - BAGIAN INSFRASTRUKTUR DAERAH
Pasal 45

- (1) Bagian Insfrastruktur Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- (2) Bagian Insfrastruktur Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB IX - BAGIAN INSFRASTRUKTUR DAERAH
Pasal 46

Bagian Insfrastruktur Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
BAB IX - BAGIAN INSFRASTRUKTUR DAERAH
Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Insfrastruktur Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bagian Insfrastruktur Daerah
BAB IX - BAGIAN INSFRASTRUKTUR DAERAH
Pasal 48

Bagian Insfrastruktur Daerah, terdiri atas :
- a. subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. subbagian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; dan
- c. subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BAB IX - BAGIAN INSFRASTRUKTUR DAERAH
Pasal 49

- (1) Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada dibawah Bagian Insfrastruktur Daerah.
- (2) Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Insfrastruktur Daerah
- (3) Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
BAB IX - BAGIAN INSFRASTRUKTUR DAERAH
Pasal 50

- (1) Subbagian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berada dibawah Bagian Insfrastruktur Daerah.
- (2) Subbagian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Insfrastruktur Daerah.
- (3) Subbagian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas
Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
BAB IX - BAGIAN INSFRASTRUKTUR DAERAH
Pasal 51

- (1) Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berada dibawah Bagian Insfrastruktur Daerah.
- (2) Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Insfrastruktur Daerah.
- (3) Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
BAB X
Pasal 52

- (1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- (2) Bagian Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB X
Pasal 53

Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata.
BAB X
Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.
<!-- formula-not-decoded -->
Susunan Organisasi Bagian Ekonomi dan Pemabangunan
BAB X
Pasal 55

Bagian Ekonomi dan Pemabangunan, terdiri atas :
- a. subbagian Evaluasi Pembangunan;
- b. subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- c. subbagian BUMD, Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Evaluasi Pembangunan
BAB X
Pasal 56

- (1) Subbagian Evaluasi Pembangunan berada dibawah Bagian Ekonomi dan Pemabangunan.
- (2) Subbagian Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbagian Evaluasi Pembangunan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
BAB X
Pasal 57

- (1) Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berada dibawah Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas
Subbagian BUMD, Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah
BAB X
Pasal 58

- (1) Subbagian BUMD, Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah berada dibawah Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Subbagian BUMD, Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbagian BUMD, Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Penanaman Modal dan Pariwisata.
BAB XI - BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 59

- (1) Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- (2) Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB XI - BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 60

Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
BAB XI - BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya dibidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
BAB XI - BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 62

Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
- a. subbagian Pertanian dan Pangan;
- b. subbagian Lingkungan Hidup; dan
- c. subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Pertanian dan Pangan
BAB XI - BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 63

- (1) Subbagian Pertanian dan Pangan berada dibawah Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbagian Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (3) Subbagian Pertanian dan Pangan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Lingkungan Hidup
BAB XI - BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 64

- (1) Subbagian Lingkungan Hidup berada dibawah Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbagian Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (3) Subbagian Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral
BAB XI - BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 65

- (1) Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral berada dibawah Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (3) Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
BAB XII - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 66

- (1) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- (2) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB XII - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 67

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan perencanaan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, pelaksanaan pelayanan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
BAB XII - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. pelaksanaan sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. penyelesaian sanggahan terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan serta sumber daya dibidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
BAB XII - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 69

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
- a. subbagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. subbagian Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah; dan
- c. subbagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
BAB XII - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 70

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa berada dibawah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan perencanaan dan pembinaan pengadaan Barang dan Jasa.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah
BAB XII - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 71

- (1) Subbagian Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah berada dibawah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Subbagian Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Subbagian Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi penyelesaian sanggah, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
BAB XII - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 72

- (1) Subbagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa berada dibawah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Subbagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Subbagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta pengelolaan sistem informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
BAB XIII - BAGIAN HUKUM
Pasal 73

- (1) Bagian Hukum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB XIII - BAGIAN HUKUM
Pasal 73

Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang -undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.
BAB XIII - BAGIAN HUKUM
Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;
- b. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan (regeling), penetapan (beschikking) dan perjanjian kerjasama;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten;
- d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Bagian Hukum
BAB XIII - BAGIAN HUKUM
Pasal 75

Bagian Hukum, terdiri atas :
- a. subbagian Penyusunan dan Implementasi Produk Hukum
- b. subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
- c. subbagian Bantuan Hukum dan Perjanjian Kerjasama
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Penyusunan dan Implementasi Produk Hukum
BAB XIII - BAGIAN HUKUM
Pasal 76

- (1) Subbagian Penyusunan dan Implementasi Produk Hukum berada dibawah Bagian Hukum.
- (2) Subbagian Penyusunan dan Implementasi Produk Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Subbagian Penyusunan dan Implementasi Produk Hukum melaksanakan tugas menyiapkan bahan pembahasan rancangan produk hukum kabupaten, bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum, fasilitasi kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah, fasilitasi kegiatan penyelarasan rancangan peraturan daerah, konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat dan menyiapkan bahan penyusunan administrasi pengundangan produk hukum.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
BAB XIII - BAGIAN HUKUM
Pasal 77

- (1) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum berada dibawah Bagian Hukum.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait infromasi hukum, bahan penyusunan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan informasi dan penyuluhan hukum.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas
Subbagian Bantuan Hukum dan Perjanjian Kerjasama
BAB XIII - BAGIAN HUKUM
Pasal 78

- (1) Subbagian Bantuan Hukum dan Perjanjian Kerjasama berada dibawah Bagian Hukum.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum dan Perjanjian Kerjasama dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum dan Perjanjian Kerjasama melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan telaahan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bantuan hukum dan perjanjian kerjasama.
BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
BAB XIV - Bagian Kesatu
Pasal 80

- (1) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB XIV - Bagian Kesatu
Pasal 81

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan, administrasi pelayanan publik, peningkatan kinerja organisasi, dan penguatan reformasi birokrasi.
BAB XIV - Bagian Kesatu
Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang organisasi, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi, reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi, reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi, reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi, reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
BAB XIV - Bagian Kesatu
Pasal 83

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, terdiri atas
- a. subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
- c. subbagian Reformasi Birokrasi.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
BAB XIV - Bagian Kesatu
Pasal 84

- (1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan berada dibawah Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan, melaksanakan penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan, standar kompetensi jabatan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
BAB XIV - Bagian Kesatu
Pasal 85

- (1) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik berada dibawah Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, manajemen mutu, standar pelayanan internal dan pelayanan publik.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbagian Reformasi Birokrasi
BAB XIV - Bagian Kesatu
Pasal 86

- (1) Subbagian Reformasi Birokrasi berada dibawah Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Subbagian Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Subbagian Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan reformasi birokrasi, pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan evaluasi pengembangan kinerja dan budaya kerja.
BAB XV - BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN RUMAH TANGGA
Pasal 87

- (1) Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB XV - BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN RUMAH TANGGA
Pasal 88

Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis bidang keprotokolan, ketatausahan dan rumah tangga.
BAB XV - BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN RUMAH TANGGA
Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang keprotokolan dan rumah tangga pimpinan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang penyelenggaraan rapat, pertemuan, pelantikan, acara kenegaraan serta upacara hari besar nasional, pengamanan pimpinan, perjalanan dinas pimpinan, pemeliharaan taman rumah jabatan pimpinan, kebutuhan ruang kerja pimpinan, kendaraan dinas pimpinan dan komunikasi pimpinan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rapat, pertemuan, pelantikan, acara kenegaraan dan upacara hari besar nasional, pengamanan pimpinan, perjalanan dinas pimpinan, pemeliharaan taman rumah jabatan pimpinan, kebutuhan ruang kerja pimpinan, kendaraan dinas pimpinan dan komunikasi pimpinan;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan rapat, pertemuan, pelantikan, acara kenegaraan serta upacara hari besar nasional, pengamanan pimpinan, kegiatan dan perjalanan dinas pimpinan, pemeliharaan taman dan rumah jabatan pimpinan, kebutuhan ruang kerja pimpinan, kendaraan dinas pimpinan dan komunikasi pimpinan;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi dan komunikasi pimpinan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga
BAB XV - BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN RUMAH TANGGA
Pasal 90

Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga, terdiri atas :
- a. subbagian Keprotokolan Pimpinan;
- b. subbagian Ketatausahaan Pimpinan; dan
- c. subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Pimpinan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keprotokolan Pimpinan
BAB XV - BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN RUMAH TANGGA
Pasal 91

- (1) Subbagian Keprotokolan Pimpinan berada dibawah Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga.
- (2) Subbagian Keprotokolan Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga.
- (3) Subbagian Keprotokolan Pimpinan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan layanan dibidang keprotokolan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Ketatausahaan Pimpinan
BAB XV - BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN RUMAH TANGGA
Pasal 92

- (1) Subbagian Ketatausahaan Pimpinan berada dibawah Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga.
- (2) Subbagian Ketatausahaan Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga.
- (3) Subbagian Ketatausahaan Pimpinan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah / instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan layanan ketatausahaan pimpinan.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Pimpinan
BAB XV - BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN RUMAH TANGGA
Pasal 93

- (1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Pimpinan berada dibawah Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Pimpinan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan layanan rumah tangga pimpinan.
BAB XVI - BAGIAN UMUM
Pasal 94

- (1) Bagian Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.
BAB XVI - BAGIAN UMUM
Pasal 95

Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan pelayanan teknis, administrasi ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan sekretariat daerah dan staf ahli Bupati.
BAB XVI - BAGIAN UMUM
Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Daerah;
- b. pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
- c. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Sekretariat Daerah;
- e. pengelolaan kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah;
- f. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di Sekretariat Daerah;
- g. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Sekretariat Daerah;
- h. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan staf ahli Bupati; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan atau Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi BagianUmum
BAB XVI - BAGIAN UMUM
Pasal 97

Bagian Umum, terdiri atas :
- a. subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. subbagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
- c. subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Staf Ahli Bupati.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
BAB XVI - BAGIAN UMUM
Pasal 98

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan berada dibawah Bagian Umum.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi dan penyelenggaraan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Keuangan yang menjadi tanggung Sekretariat Daerah.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
BAB XVI - BAGIAN UMUM
Pasal 99

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Perlengkapan berada dibawah Bagian Umum.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
- (3) Subbagian Administrasi Umum dan Perlengkapan melaksanakan tugas menyiapkanbahan kebijakan, koordinasi dan penyelenggaraan administrasi persuratan, perlengkapan dan aset, kerumahtanggan dan umum sekretariat daerah.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Staf Ahli Bupati
BAB XVI - BAGIAN UMUM
Pasal 100

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Staf Ahli Bupati berada dibawah Bagian Umum.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Staf Ahli Bupati dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Staf Ahli Bupati melaksanakan tugas menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah dan pelayanan ketatausahaan staf Ahli Bupati.
BAB XVII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 101

- (1) Di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 102

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII - TATA KERJA
Pasal 103

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XVIII - TATA KERJA
Pasal 104

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah:
- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII - TATA KERJA
Pasal 105

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XVIII - TATA KERJA
Pasal 106

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XVIII - TATA KERJA
Pasal 107

Sekretaris Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sekretariat daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB XVIII - TATA KERJA
Pasal 108

Sekretarias Daerah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah.
BAB XVIII - TATA KERJA
Pasal 109

Sekretaris Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Sekretarias Daerah dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggaran urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.
BAB XIX - JENIS JABATAN
Pasal 111

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas; Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan
- a. tinggi pratama.
- b. Asisten merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- c. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- e. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XIX - JENIS JABATAN
Pasal 112

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 113

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 35 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 115

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI,
ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 66
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. SARDJITO YOGYAKARTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada era globalisasi dipandang perlu mengalihkan status satuan kerja instansi Pemerintah menjadi badan usaha pelayanan yang secara otonom mengelola instansinya;
- b. bahwa Rumah Sakit dr. Sardjito sebagai salah satu unit pelaksana teknis Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pelayanan yang telah dicapai, dipandang perlu memiliki landasan kerja baru guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit dr. Sardjito secara ekonomis dan diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara maka dianggap perlu mengalihkan status Rumah Sakit dr. Sardjito menjadi suatu badan usaha pelayanan yang otonom;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan ketentuan tentang Pendirian Perusahaan Jawatan (PERJAN) Rumah Sakit dr. Sardjito Yogyakarta dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
1. dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890), tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. SARDJITO YOGYAKARTA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Jawatan Rumah Sakit dr. Sardjito Yogyakarta yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERJAN, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah berupa kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000.
2. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perumahsakitan.
4. Direksi adalah Direksi PERJAN yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN serta mewakili PERJAN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERJAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERJAN.
6. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PERJAN dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PERJAN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PERJAN dengan tujuan agar
PERJAN melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan.
8. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PERJAN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang harus dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
9. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian PERJAN sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan Jawatan Rumah Sakit dr. Sardjito Yogyakarta.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 3

- (1) PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, jasa pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan.
- (2) PERJAN mengelola kegiatannya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap PERJAN berlaku hukum Indonesia.
Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu
PERJAN berkedudukan dan berkantor pusat di Yogyakarta.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 5

PERJAN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Ketiga Sifat, Maksud, Tujuan dan Kegiatan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 6

Sifat kegiatan jasa PERJAN adalah berfungsi sosial, profesional, dan etis dengan pengelolaan yang ekonomis serta tidak semata-mata mencari keuntungan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 7

Maksud dan tujuan PERJAN adalah menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta usaha lain di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PERJAN menyelenggarakan kegiatan :
- a. pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna;
- b. pengembangan pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang geriatri, tumbuh kembang, infeksi, onkologi, kesehatan reproduksi, stroke, ginjal, maternal perinatal, dan jantung serta pelayanan penunjangnya;
- c. pelayanan kesehatan lainnya;
- d. pendidikan, penelitian dan usaha lain dalam bidang kesehatan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 5

...
Bagian Keempat
Sumber Penerimaan dan Pengembangan Usaha
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pembiayaan kegiatan PERJAN dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PERJAN :
- a. dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah berupa uang ataupun barang;
- b. berhak menerima pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;
- c. dapat menerima hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait.
- (2) Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan rumah sakit dan usaha lain, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 10

Dalam rangka pengembangan usaha, PERJAN dapat :
- a. menerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima pinjaman dari bank, lembaga keuangan lain dan atau pinjaman dari luar negeri berdasarkan usulan PERJAN atas persetujuan Menteri Keuangan;
- c. bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi.
Bagian Kelima Kekayaan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 11

- (1) Kekayaan PERJAN merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yang dikelola oleh PERJAN dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional PERJAN.
Bagian Keempat ...
- (2) Modal PERJAN tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Besarnya modal PERJAN pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada PERJAN, yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama Menteri.
- (4) Pengalihan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kekayaan PERJAN yang mengakibatkan pengalihan, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Bagian Keenam
Pembinaan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan keuangan PERJAN dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis oleh Menteri.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan untuk tercapainya pemerataan, efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan serta dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil usaha, serta kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan bagi Direksi dan Dewan Pengawas untuk menjalankan kegiatan operasional pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan PERJAN, Menteri Keuangan dan atau Menteri sewaktu-waktu dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.
Bagian Ketujuh
Direksi
- (1) Kepengurusan PERJAN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 14

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang :
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman di bidang perumahsakitan dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian PERJAN;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi :
- a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan jawatan;
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan jawatan.
- (4) Rencana pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada anggota Direksi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
- (5) Keputusan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b
-8 - dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) masih dalam proses maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat kepada Menteri mengenai rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- (9) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (10) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (11) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 16

Anggota-anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 17

Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk :
- a. memimpin dan mengurus PERJAN sesuai dengan tujuan PERJAN dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan PERJAN;
- c. mewakili PERJAN di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola PERJAN sebagaimana yang
-9 - telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijakan operasional PERJAN;
- f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi PERJAN sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi PERJAN;
- h. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja PERJAN lengkap dengan rincian tugasnya setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERJAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai PERJAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 :
- a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
- b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum memangku jabatan, kekosongan jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri dapat menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara pengelolaan PERJAN dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kuasa kepada :
- a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi;
- b. seorang atau atau
10. beberapa orang pegawai PERJAN, baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. orang dan atau badan lain, yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 20

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a, tidak berwenang mewakili PERJAN apabila :
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara PERJAN dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 21

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 22

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan PERJAN sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi PERJAN saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani oleh anggota Direksi bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rencana Jangka Panjang berlaku efektif.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat mengenai Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri paling lambat 30 hari sebelum Rencana Jangka Panjang berlaku efektif.
- (4) Pengesahan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pendapat berupa persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 24

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Rencana Kerja;
- b. Rencana Anggaran;
- c. Proyeksi Keuangan;
- d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan Menteri.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri dan Menteri Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat kepada Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN belum disahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN.
Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 25

Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan PERJAN paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 26

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang :
- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen PERJAN dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. Warga Negara Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 27

Dewan Pengawas PERJAN terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen yang membawahi PERJAN, Departemen Keuangan dan Departemen/ instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERJAN serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan usaha PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktu-nya dengan pengangkatan
anggota Direksi.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas :
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan jawatan; atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
- (2) Rencana pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih dalam proses maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat kepada Menteri mengenai rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (8) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk :
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan PERJAN yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan kepengurusan PERJAN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan :
- a. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN;
- b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN yang diusulkan oleh Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan PERJAN, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PERJAN;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PERJAN;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PERJAN.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 32

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan PERJAN;
- b. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan PERJAN;
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 31

...
- c. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- e. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 33

Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 34

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada PERJAN dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 35

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PERJAN sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
Bagian Kesembilan Satuan Pengawasan Intern
- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional PERJAN.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 37

Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional PERJAN, serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PERJAN serta memberikan saran-saran perbaikannya.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 38

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 39

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 40

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PERJAN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Bagian Kesepuluh Sistem Akuntansi dan Pelaporan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 41

Tahun buku PERJAN adalah tahun anggaran, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 42

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 43

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k, memuat sekurang-kurangnya :
- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan pendapatan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
- b. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja dan hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. laporan mengenai kegiatan utama PERJAN selama tahun anggaran;
- d. permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja PERJAN;
- e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN;
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 44

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 45

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
- (3) Pendapat Menteri Keuangan mengenai Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
- ayat (1) dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Menteri.
- (4) Laporan Tahunan yang telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disahkan oleh Menteri setelah mendapat pendapat berupa persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 46

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 47

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja PERJAN disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 48

Laporan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 49

- (1) Pegawai PERJAN adalah Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Direksi atas persetujuan Menteri dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keduabelas
Penggunaan Sisa Penerimaan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 50

Sisa penerimaan PERJAN pada akhir tahun anggaran ditetapkan penggunaannya oleh Menteri Keuangan.
Bagian Ketigabelas Tuntutan Ganti Rugi
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 51

- (1) Anggota Direksi dan semua pegawai PERJAN yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi PERJAN, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempatbelas
Ketentuan Lain-Lain
Tata cara untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang oleh PERJAN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 53

Pengadaan barang dan jasa PERJAN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 54

Selain Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan dan pengelolaan PERJAN.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rumah Sakit dr. Sardjito sebagai unit pelaksana teknis yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd
DJOHAN EFFENDI
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19S9 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas d.ari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
.
I
I
· 1 1 1
'
1
I
I
I
I
i
!
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. 1 1 . Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
13. 2 1 . Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 ten tang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 1 0 ) ;
.
1
:
I
'
I
I
I
I
I
I
j
I
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Alokasi Khusus Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Perat:uran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
29. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 332 Tahun 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Miriahasa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2007 Nomor 19);
8. 3 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028 ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nomor 2) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
36. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 tentang Sistem, Prosedur dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 7 Tahun 2 0 1 1 ten tang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Minahasa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nomor 7) ;
38. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;
.
I
i
I
MEMUTUSKAN :
I Menetapkan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PERGESERAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015
I
N/A
Pasal 2

Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dalarn Pasal 1 akan ditampung pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae ah Tahun Anggaran 2015.
Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) clan Pelaksanaannya akan ditampung pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015.
I
I
I
N/A
Pasal 4

Bupati Peraturan Bupati Minahasa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.
Ditetapkan di Tondano
pada tanggal ';;l.;z. ll&lt;lEt
2015
!
Ditetapkan di Tondano
pada tanggal ';;l.;z. ll&lt;lEt
,-----JWEA+I..M:INAHASA,
JANTJE WSAJOW
i
I
Diundangkan di Tondano pada tanggal �?-t,ew1
I SEKRET IS DAERAH TEN MINAHASA,
I
'
I
J. R KORENGKENG, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.I 19610427 198710 1 003 BE�ITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 49 TAHUN 2015.
I
2015
(0 "' (0 ll'l .c ... (0 0 ll'l c N ... ::E c 0 ::J N :.:; s: · a:; "' (0 I-� a. :::J a, N al sr N c (0 ... ... iii :::J ... 0 Cl (0 E Cl ... c (II 0 (0 Q. z I-
c
ro
·5.
...
E
-'
(0
| c cc , ] 0. < t( z � v, c( ·1� w V) 1,I� w C> r � Cl! ll'l ... z w 0 w 0. N ... z z � c( a. � < :::) l.:J l.:J cc < z I� <( cc z IJ: < ::::, I c( ,..., <( ... z I- z w ... c.. a:: w z � < w V) a. � | - ..., \!) z < Cl:'. | ,,e 0 | \0 | r-, 0 0 0 ll'l o' | 0 0 0 0 0 0 o' o' 0 | 0 0 o' | 0 0 0 0 0 o' | 0 0 0 0 o ' o ' | N 0 '° CX) 0 Ln N' o' '° - N N | a, CJ;_ sr | N 0 0 0 r-- ' o' | 0 0 0 ... 0 0 0 M o' o' a· r-- ' '° | 0 0 0 0 a· a· o ' | 0 0 0 0 0 0 0 o' | 0 0 0 | ,. iii E "' ro I |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| c cc , ] 0. < t( z � v, c( ·1� w V) 1,I� w C> r � Cl! ll'l ... z w 0 w 0. N ... z z � c( a. � < :::) l.:J l.:J cc < z I� <( cc z IJ: < ::::, I c( ,..., <( ... z I- z w ... c.. a:: w z � < w V) a. � | z < ... � :::, | | N | J: < Cl:'. w < 0 ... -' VI < � < z ... < < ... Q. < < Q. 0 < 0 z w z Q. w Q. | c "' -"" .c "' Vl ·5. i:5 CJ) c "' >- .c � (l) rn 0 c .c "' "' rn >- cii "' .c -"" "' "' (l) 0 cii � -"" "' "' c ro 0 "' "' a_ .iii 0 ::J c .0 cu 2 ·5 CJ) c "' (l) Cl) a. CY. a_ "' D c .iii .iii Cl) rn "' a_ ::c ::c | .c "' <fl CJ) c "' >- .c � (l) "' 0 vi <( z c < "' \!) 'iu z a. < "' D al c ::E (l) a_ ... Cl:'. c w .§ Q. c:: < iii z -' < 0 | -"" ro ·ro a_ c "' -"" ::J ro v\ "' I .°' "' E ro ::J -- E -"" "' ::::, ·ro .v\ a_ "' -"" .v\ 0 rn <! I "' °' c "' "' ro 0 | "' ::J Vl ::J .c � .iii rn -"" 0 <! rn c "' 0 | J: < VI \!) z < >- J: � w < 0 z < I- < Q. < 0 z w Q. z ... < -' . z ... < -' | "' >- c c iii -' .c "' cii "' 0 .c "' c ·� E (l) a_ "' c ::J "' Vl D ::J .c .v\ � c > .E e 0 a_ c .8 � 0 D c -°"' "' "' ro D c a_ rn .iii v\ "' ::J I "' (l) °' >- c "' (l) ro a_ "' rn < c c ..., "' "' z 0 0 < -' w al | \!) z :::, VI \!) z < -' � ro 3 < .c 0 "' "' ... CJ) .0 I- (l) i: a_ < rn "' ..., c c z "' "' < &l cu -' ro w al | 0 c "' "' .c Vl "' Cl) c 0 ii; .c "' E c Cl) ii; a_ E m ' Cl) 0 a_ � c -- "' c D � "' "' 0 a. ::J � .0 "' c � Cl) -- 'iu .iii a. c ::J .> .0 0 rn a: � -- "' v\ D c "' s a. 0 (l) a: -"" c "' "' D CJ) "' c "' a. "' .iii Cl) ::J 0 -"" Cl) ll'l � .v\ -"" c ro c . -e rn I rn ::J ::J 0 c °' c a_ "' rn "' iii ro ro ro t'. "' "' 2& c c "' "' "' c cu cu cu ro ro ro ro -o | "' CJ) \!) ::J z D :::, cii I- VI \!) -"" "' z D < i= -' < "' c I'"\ z "' cu < ro -' w al | "' Vl "' ..., c "' D ro 3 CJ) c ro "' � D CJ) 0 (l) "' � a_ ClJ "' "' "' c c c "' "' "' cu cu cu ro ro ClJ | 0 -- VI :::, -' Q. 0:: :::, VI | 0 <D c. <t |
| | Cl:'. I- 0 :, ::E Cl:'. 0 :::, z | | ... | | N (V) | sr N | N | N (V) N N | (V) | (V) tr (V) (V) N | sr N N N | Ln \!) r-- N N N | CX) N N N | N (V) N N N N N N | | |
--
| � 0 | I ! ID ' | 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 o ' | 0 0 o' |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... - . ··-·- l"'l � ' c. st a:: � II Lil | .\- --- I I I I I I | 0 0 o' - | ··---·-·--�-·-·· 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 o' |
| --· --·- z � w V) w l!) a:: w st Q. :r: <t _J w | ' i | | 0 0 sr- ' ,-< � a, N "" "" ,-< <r Lf) | 0 0 sr- ' ... \D a, N "" M ... "" Lf) | 0 0 o· |
| V) z � w V) w (.:, a:: w l"'l Q. � :::, _J w co UJ | I I I I I I j - | � | 0 0 sr- ' ... \D °' N "" "" ... "" Lf) | 0 0 sr- ' ... \D a, N "" "" ... =: Lf) | 0 0 o' |
| z <t ... <t a:: :::, -·-- N -· -·-·- | I i I I :r: � I UJ I <t 0 z <t <t >- <t ... co I z UJ Q. - . ·-·- | :r: � w <t 0 z <t <t >­ <( ... al � w 0. z � � ... a:: w z w Q. ·-- | ro >- c E :::, Q) .D (l) (fl c � ro c,, c,, c <( c :::, .c ro I- c ro ro c,, c,, c <( c ro en c .2 f (l) Q. s: i5 (l) ...J [)l vi .. | 0 l= w z z <t <t >- <t ... co � w Q. -- | z <t <t z w :.:: a: w co z :::, :r: <t I- z <t a:: <t (.:, (.:, z <t z <t <t >- <t ... co � UJ Q. :r: ________________ al w ...J <t l/) ... l/) --··- |
| I- :::, ... a:: :::, a: 0 � 0 z | I I I I "" | ,-< "" | "" | | |
.
I
I
,,
· 1
· �
N
ro
c
E
&lt;ii
(()
:r:
a
a.
a1
&lt;t
g
z
1/l t,
a.
�.
2
a:
&lt;t
-c
&lt;!
a, a.
z
&lt;!
z
1/l
o
�
c1
z
\_;
'
I
I
I
I
I
0 al 0.. &lt;( z � LI) w a (/) N w z &lt;.:, � � L3 w L:J 0.. � z 3 � � &lt;( al &lt;( I'"'\ z w 0..
&lt; V) &lt; J: &lt; 1 :5 1·,:� . I � &lt; 0. ::::, co &lt; :::.:: ' J: &lt; 1z 1-1 a:: w I � I �
c
ro ro
3:
O&gt;
ro
(l)
�
a.
.r::.
'
Q)
ro re
0
�
c
O&gt;
ro
0..
Q)
,,,
-
:::,
0
(l)
�
E
�
1
0
N
c:
It)
IQ
s:
�
QI
'i:
E
0..
QI
c
:::i
�
L.
:::&gt;
s: s:
(l)
Q)
:.:&gt;
ro ro
"'
0 0
Vl
Vl c c
z zs ro
ro
...
0
I.O
0
0
N
·.;;
Ill
�
.!!?
en
0
L.
I.O
0
0
N
·.;;
It)
c
.!:!!
IQ
0
e'
.µ
:::&gt;
c
.o vi
::J
| z < Vl < ..J LU ..., z LU 0.. | | | | | c a. <x: | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 0 0 c:i | 0 0 c:i | 0 0 O | ... ... 0 N c :::, s: ro ... | | 0 0 o' | 0 0 o' | | 0 0 c:i | | | 0 0 c:i 0 0 o' | |
| -- J: < al :E < ... a'. LU | | 0 0 o ' | 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 | c:i 0 0 o' | | 0 0 o' | | | 0 0 c:i | 0 0 c:i |
| al � c. ct ..., J: < ..J :E :::> ..., | z < a'. LU Vl w o ct w 0.. J: < ..J w tu Vl z � w Vl | 0 0 ci 0 ... c:i 0 0 0 0 o' 0 0 | 0 0 c:i 0 � 0 0 0 0 o' 0 0 | 0 0 ...; 0 0 c:i 0 0 0 0 o ' 0 0 | 0 0 ('"\ LI) 0 ('"\ 0 0 c:i 0 0 0 0 0 o' o' 0 0 O O | 0 0 0 0 LI) N 0 0 c: i 0 0 0 | 0 0 o' 0 0 0 0 o' 0 0 0 0 0 0 0 ('"\ | 0 0 o' 0 0 0 0 LI) N ('"\ I.O 0 0 c:i 0 0 | 0 0 0 0 c:i 0 0 0 0 lf) CX) <r | o' 0 0 | | ... I.O ('"\ 0 0 o' 0 0 0 0 o' 0 0 ci 0 0 | | 0 0 0 0 = 0 0 0 0 o' 0 0 ... ("'\ |
| | N | z < ... < 0.. < 0 z | J: � LU < 0 ... ..J Vl < z < ... < 0.. < 0 z LU | s: Ill L. QI Ill 0 "" Ill ... Ill 0.. | | | "' O> t-= O> c ro c cii a:; 0 I | "' :::, 0 O> c 2 c cii a:; 0 | | :::, ri:i Vl O> c "' c cii a:; 0 I | | a:; 0 I -"' ro ro 0.. QJ O> fl o . u | | Vl 0 ><:: s: "' E :::, � a:; t, 0 I -­ "' 76 O'l O> � � tD � o.. s ? � :g_ c "' QJ c E CTI Vl c O QJ _J 0.. |
| (!) w :s o z o w � � LU a'. | | 0 0 0 0 '° 0 ci N w 0.. | 0.. | | | 0 0 ci 0 "' 0 a N | e- 0 0 '° 0 ci 0 0 ci 0 | I N | 0 0 0 0 -o 0 0 '° 0 ci N | | | | '° 0 0 N 0 0 ci 0 | |
| | | | 0 0 0 0 "' 0 0 N | 0 0 ci 0 0 N '° 0 ci N | 0 C'! 0 N 0 0 ci 0 | | N | 0 N 0 0 ci 0 '° 0 0 N a | | N | 0 | a N | | -o a ci N a N 0 0 0 0 ci a |
c
E
ro ro
I
"'
2
1
1
| z < VI < ..J w ,., z w 0.. | � | jll 0 i 0 0 '; 0 ... 0 i;:;g :c � ::, 0 cc: 0 "' ... ,... . | .--< 0 N c :::, s: ro I- a, I- | | | | | ... 0 N c :::, .c ro I- | | 0 0 o ' 0 0 0 0 "' ,-: | | 0 0 o ' 0 0 6 0 D o o o "'o' X O c o ::, 0 r. 0 "' 0 f- 6 - "' | c ro E � ro I |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0 0 a.. | 0 0 ci | | 0 0 0 | 0 0 0 | | | | 0 0 0 0 a... a.. | 0 0 0 | |
| | | | | | | | 0 0 0 | | | | | 0 0 0 | |
| | | 0 0 0 0 0 6 0 0 6 M M | 0 0 o 0 0 0 O 0 <r r--, so | 0 0 o' 0 � 0 U) r-, M a, co | 0 =, 0 0 0 0 0 0 0 N N | 0 0 0 0 0 0 LI) N | | 0 0 0 0 0 0 0 O co | 0 0 0 0 0 0 0 LI) | | 0 0 0 0 0 6 0 0 6 LI) M 0 0 o· 0 0 0 0 0 0 N -e- | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LI) | |
| | | 0 0 o' 0 0 6 0 0 0 M M | 0 0 0 0 0.. 0.. 0 0 0 0 0 0 O U) 0 ... <r M ... a, '° co | | 0 0 o' 0 0 0 0 0 0 N N | | | 0 0 o' 0 0 0 0 O co | 0 0 o· 0 0 0 0 LI) | | 0 0 0 0 o· o' 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 N LI) <r M | 0 0 o' 0 0 0 0 0 0 LI) | |
| z < ... < 0:: � | N I | c ro a, c (11 u Vl o c--, '<'. .c .c � ro :::, § 2- a: � 0 ... -� u .c 15 � L.. ro E ro '<'. .c ro E :::, .-, | | | c ro --"' ro z; s: ro E :::, a: | ;l!:' ro u | | c ro :5 .D :i: -"'- ro 'if | c ro c ;,; E <ll Q. | c ro :5 .D :i: c ro � ro a, a, c (11 a} >­ c (11 Q. | di ..._ c ro a. ro Q. (11 E ro --"' :;;:; ro <ll ro a: Q. (11 E ro :;;:; (11 a: | | |
| l!l w � o z o w ::.:: ::.:: w 0:: | | 0 0 0 0 -o = 0 N 0 N t--; = ... = | 0 0 0 0 0 6 0 0 0 '° '° 0 0 6 0 N N | 0 "! N | -o 0 0 N 0 0 6 0 N = N <'! | 0 N M 0 N <'! 0 = 0 0 '° 0 0 N | 0 N 0 0 6 0 '° 0 6 N | 0 N 0 0 0 0 | 0 0 N 0 0 0 0 | 0 N 0 0 6 0 cc 0 0 N 0 N 0 ,...; 0 | 0 0 N N -s» -o 0 0 O ci N N - 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 N c:, <T 0 0 N '° 0 6 N | 0 co a. <( z <( L5 !{] l'.) � 0.. |
I:
I
,,
I
, I
| z <( VI s w ,.., z w a. | | -.i'. I I Ii <T ... | 0 o _ 0.. ·c: 0 0. 0 <( ci <T g ... | a, I- | 0 0 o ' 0 0 ci 0 0 en | 0 0 C) 0 0 ... 0 N c :::, s: ro I- | '§_ <( <T - | ... 0 N c :::, s: ro I- 0 z | 0 N c ::, s: (:!. | 0 0 6 0 0 M r, - - 0 0 N N "S "S ..-, \£) \£) N N a, 1-­ M | M c ro E ro "iii I |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 0 0 o ' | 0 0 o ' | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 o' | 0 0 0 0 0... 0... | | 0 0 0 0 0... c5 | 0 0 0 0 a· a· | 0 0 0 |
| -- | | 0 0 0 | 0 0 o' | 0 0 o ' | 0 0 0.. | 0 0 0... | 0 0 0 0 0... 0... | 0 0 0 0 o ' a· | 0 0 0 0 a· o' | 0 0 0 0 0... 0.. 0 0 o' | |
| a: 0:: w J: !C( � | -, srl ,,, z � w VI w (!I 0:: w a. J: :5 � | 8 o' 0 0 . 0 0 � | ------ 8 a · 0 0 . 0 0 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 Vl | 0 0 c: ) " 0 C? 0 0 0 co ... co <T | 0 0 ci 0 0 0 0 0 co - co <T | 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .o co N N | 0 0 0 0 o' a· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vl Vl | 0 0 0 0 0- 0.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LI) LI) N N | 0 0 r-- 0 0 0 0 D 0 D D D D D D D a, N D 0 0 0 0 0... C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \£) LI) | |
| ::::::, ,.., w � | j I M VI z � w VI w (!) 0:: w a. :E ::::::, ..J w cc | 0 0 o' 0 0 0 0 C? Vl , | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 o' 0 0 0 0 0 Lf) | 0 0 o' 0 0 0 0 0 co - � <T | 0 0 o' 0 0 0 0 0 co ... co <T | 0 0 0 0 o' a· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \£) -o N N | 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vl LI) | 0 0 0 0 o' o' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LI) LI) N N | D o' D D 0 D 0 0 D a, N 0 0 0 0 o' o ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \£) r-, lf"l N | |
| z <( � ::::::, | | | c � ro .0 Q) OJ Vl Q) E ro � Q) ct:. | c ro "iii ·� co Q) E re � Q) ct:. | c ro 0\ c � Q) c Q) a.. c re � | c -6 c Q) Vl c ro -"" vi ro s: 0 c ro � c ro 0\ c ro <ii c Q) a.. | :::, � c ro u "iii (.'.) c ro s: ro co c � 15 E ro 0\ c Q) a.. u c ro 0\ c 0 0 (.'.) c ',? | re ro c ro 1- .c ro � ro co .r:. ro c ro 1- s: ro � ro co | OJ "iii s 0\ c 2 :::, co 0\ c � ro Vl OJ "iii s 0\ c 2 :::, co | c ro ro Vl Q) u <ii a.. 0 :;,;, Q) Vl co co a.. c ro ro 0 -i': Q) a.. E -"" Q) Vl c ro c :::, 0\ c � c ro u E ::, co co co a.. | |
| (!I w � o z o w ::.:: ::.:: w 0:: | I , I I / I I ,� I | 0 0 0 0 0 "' "' 0 ci "' | 0 "' 0 0 ci 0 "' 0 0 N | 0 0 0 0 0 N v, 0 " 0 | v, 0 0 N 0 0 0 0 '° 0 0 N | 0 0 0 0 0 N "' 0 ci N | 0 0 0 0 co 0 ci N 0 N '° 0 ci N 0 0 ci 0 "' 0 | 0 0 ci 0 0 N 0 co 0 "' 0 ci N 0 0 0 0 00 0 '° 0 0 N 0 N | 0 0 ci 0 0 N 0 "' 0 "' 0 0 N ..; ,,i 0 0 ci 0 "' 0 0 N "' 0 ci N | 0 N 0 = 0 0 N 0 "' � 0 N _; _; 0 0 0 0 0 0 N "' 0 0 N 0 0 ci 0 0 N "' 0 c:i N | |
,
I
I
| z <( Vl <( ..J w ,..., z w a. | | - 0 N c: :J s: {;'. N 0 z Cl) ro .--4 � � ...-I a. QJ O Cl) | Q. N II 0 0 a ' 0 0 0 0 O o o o � 8 - - o x ci c o :::, 0 .c O "' 0 f- ": | | | | | | II 0 0 a ' 0 0 ci 0 0 ...; x c "' 0 � ci: -a "'o c . "' 0 � a O o .o '° °' o- I x 0.. | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | � | 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 0 0 c5 c5 | 0 0 c5 | 0 0 0 0 o' o' | 0 0 o' 0 0 a· | 0 0 a· | 0 0 0 0 a· o' | 0 0 a· |
| z | | 0 0 c5 | 0 0 c5 | 0 0 0 0 o' c i | 0 0 o' | 0 0 0 0 6 c5 | 0 0 c5 | 0 0 0 0 o o' | 0 0 0 0 0... 0.. | 0 0 c5 |
| � c. � t;j J: :5 :[ :::::, ,..., | � w Vl w I.!) a: w a. J: <( i:i:l | 0 0 0 0 0 0... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r-, r-, | 0 0 o 0 lf) 0-. � N <!" \D <r | 0 0 6 0 q 0 <r r-; N N O; | 0 0 6 0 q 0 -e- r-, N N O; | 0 0 0 0 6 c5 0 0 0 0 ci U') <r M r-, M N lf) N O � r.J | 0 0 o 0 0 Lf'I M M lf) O N | 0 0 0 0 o ' o' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N r-, r-, | 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 lf) lf) O lf) st: \D ,-._ N °' lf) °' | 0 0 0 0 0 0 0 r-; M co |
| Vl z � w Vl w I.!) a: w a. :[ :::::, ..J w cc w Vl | | 0 0 0 0 c5 c5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..._ ..._ | 0 0 0.. 0 Ln 0-. - � N SI" \D sr | 0 0 0- 0 O 0 "' r-, N N °' | 0 0 CJ .. 0 � 0 sr ,..., N N °' | 0 0 0 0 0 0 o"" a.. o... 0 0 0 0 0 0 O lf) lf) SI" M M I'- M M N lf) ln N O O 0-. N N | 0 0 a.. 0 0 0 0 0 0 N r-, | 0 0 o' 0 0 0 0 0 0 r-.J r-, | 0 0 0 0 o' o ' 0 0 0 0 lf) lf) O lf) <r \D ,-._ N °' lf) °' | 0 0 a· 0 0 0 0 ..._ M co |
| z <( ... <( a: :::::, | | sc Ill I c: Ill s: Ill "O c: E & c: Ill c: :J 0, c: ,!E c: Ill "O s: Ill c: Ill 1- Vl Ill 'it, -"' Ill I c: Ill s: QJ e QJ a. | <( ,..., z <( ..J w cc | I.!) z :::::, Vl I.!) z <( ...I � <( 0 ... I­ <( ,..., z <( ..J w cc | | c: Ill 0, c: re 2 :J I- | | Ill 2 Ill a) ID c: Ill s: Ill .0 E {;'. | s: Ill w Ill 0 c: 2 :J 0, c: :J E QJ a. s: Ill w Ill 0 :,,: -"" ro Ill ii, ii, a. a. c: Ill :5 0, c: :J E QJ a. '­ ,:::; c: QJ Vl .s | .s: Ill ii, a. s: Ill w Ill 0 -"" "' ii, a. c: Ill :5 0, c: :J E QJ a. c: '- [:' i s � Vl c: QJ - er: |
| | | 0 0 0 0 -o 0 0 N 0 N '° 0 ci N 0 0 ci 0 0 N | 0 <o 0 0 N 0 0 ci 0 | 0 0 ci 0 0 "! '° = 0 N N | 0 N 0 0 ci 0 '° 0 0 N | 0 0 ci 0 0 N M = 0 '° 0 ci N 0 0 0 0 -o 0 ci N 0 N 0 0 0 ci 0 .o 0 ci N 0 N | 0 0 0 0 -o 0 ci N 0 N N 0 '; | 0 N 0 0 ci 0 '° 0 ci N | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N r-, 0 VI VI 0 '=? '° "' 0 0 6 0 N N | 0 0 0 0 0:, 0 VI '=? «o 0 ci N 0 N |
I
'
I
Tl
11
I
| z < Ill :s w ,.., z w 0. | | c "' s � -"' | 0 0 0 0 0 g e­ II 0 0 o ' 0 0 c:i 0 <r x c s � - "' m' 0.. | 0 0 0 0 0 c:i 0 O o - 0 Cl) � 8... E c c, "' :, 0 .::L. I.:. 0 QI "' 0 a'. I- ...; -"' "' · ;;;- 0.. | 0.. | 0 0 0 0 0 0 0 v, N I I 0 0 o' 0 0 0 0 v, .c ,._; ;g x "' c I- :, .c < {!:. � ­ ;;;' | 0 0 0 0 0 c:i v, N | | | | | | c � "' Ol g' <! "' c :, O> Ol c QI 0.. :}l "' :, "' "' .0 "' QJ 0.. |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | ·--�+ | 0 0 o ' | 0 0 o' | 0 =. 0 | 0 0 o' | 0 0 a· | 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 0... | 0 0 0 0 0... 0.. | 0 0 0 0 ci O | 0 0 0.. |
| | | 0 0 o' | 0 0 o ' | 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 0 | 0 0 o' | 0 0 o' | 0 0 ci | 0 0 0 0 0... ci | 0 0 0 0 o o | 0 0 o |
| J: z < a: w Ill w � a: w 0. J: < � -' a. w !:. ti:i Ill | | 0 0 o' 0 0 0 0 <t | 0 0 o' 0 0 0 0 0 | 0 0 o' 0 0 0 0 a, 0 <t N | 0 0 0 0 0 0 0 u-, N | 0 0 o ' 0 0 0 u-, N | 0 0 o' 0 0 0 0 0 0 r') | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 co N | 0 0 o' 0 0 0 0 0 Lr) co | 0 0 ci 0 U-, o» ,-.. -o o- - r-, N | 0 0 0 0 0- 0... 0 0 0 0 Lr) Lr) '° '° Lr) u-, Lr) u-, '° '° '° co | 0 0 a:, °' <t 0 0 0 0 0... 0... 0 0 0 0 c::i 0 a:, °' <t | 0 0 '° 0 "" 0 0 0.. 0 0 |
| < -' � :::> ,.., z � w Ill w � a: w 0. � :::> -' w co w U) | M I I I . ·-1- . | 0 0 o ' 0 0 c::i 0 <t | | 0 0 o' 0 0 0 0 a, 0 <t N | 0 0 o' 0 0 0 0 Lr) N | 0 0 o' 0 0 0 Lr) N | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r') | 0 0 a· 0 0 0 0 0 0 co N | 0 0 a· 0 0 0 0 0 u-, co | 0 0 o' 0 u-, o- r-, '° °' - r-, N | 0 0 0 0 o' o' 0 0 0 0 | 0 0 0 0 ci O 0 0 0 0 0 0 0 0 � a:, °' °' <t <t | 0 0 0... 0 0 0 0 '° 0 "" |
| z < ... < a: :::> | I | .c ro OJ ro 0 .sc ro ro o, c ro :, Ol c :::, E QJ 0. ... c � � QJ :::, Vl .0 .s :i: | s: � QJ ro 0 -"" "' ro 0. c ro :, Ol c :::, E QJ e:. QJ ,:; E c "' 3p2 .5 .!!! | s: ro OJ ro 0 .sc ro � c "' :, c oi ro § � E c QJ ro 0. Ol ... c :p � c QJ Bl c .5 � | s: "' OJ ro 0 -" ro ro 0. c "' :, Ol c :::, E QJ 0. ... :g � QJ c 5 � | | s: ro OJ ro 0 -" ro c �3 c "' "' co =, c Ol "' c U � � QJ Ol 0. 0 ... -' � � � -s ,5 CD | | | c: ro ... 0 � c: ro � ... Cl) 0. � z :::> Ill � z :s < ,.., z < -' w co | | l/1 z 0. E :::, ·.::: � 0 c 0 I ro � ro Cl Cl) 0. ro ·2 ro ai co | c "' Ol c "' :::, QJ ><'. "' 0 cu Ol c QJ 0. c "' :::, ro l/1 E :::, ·� 0 c 0 I |
| | | c» C) en 0 0 N 0 C) 0 0 | 0 C) v, C) .o 0 c:i N 0 0 c:i 0 0 N | 0 0 c:i 0 0 v, 0 0 N '° 0 c:i N | 0 C) 0 0 0 N M 0 .,.; C) '° 0 0 N | 0 N 0 0 0 0 e- 0 v, 0 -o 0 0 N | 0 C) 0 0 "' 0 c:i N v, 0 .,.; 0 | -o 0 0 N 0 0 0 0 | 0 0 0 0 "' 0 0 N 0 N ,-.. 0 .,.; C) | 0 N "' 0 0 N N .,.; | C) 0 0 N '° 0 c:i N 0 0 N ...; "' 0 c:i N | 0 0 N "' 0 0 N 0 0 0 N N v, '° 0 0 N | 0 0 0 N "' 0 c:i N |
| z < Ill < ..J w '"' z w Q. | | | c ro E ro ro I 0 0 6 0 Ll'l N "' Ll'l 0 0 6 0 C) Ll'l Ll'l 0 0 6 0 Ll'l rsi 0 0 6 0 C) 0 0 Ll'l 0 0 6 0 0 Ll'l ... Ll'l r-i 0 0 6 0 0 vi sr 0 0 0 6 0 Ll'l ,-.. er­ N ---- ---- |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0: J | 0 0 0 - 0 0 ci | � 0 N 0 M ci ..-< � 0 0 0 0 ci 0 V'l N r-, | 0 '° - '<1' N � 0 0 0 V'l N r-, |
| IX | 0 0 0- 0 0 0 0 N 0-. | 0 0 ci 0 0 lJ) '° r-, V'l ..-< '° | '° '° 0 0 � N � 0 0 0 0 ci 0- V'l V'l r-, r-, r-; 00 V'l 0-. V'l ..-< 0 |
| z < IX w Ill w (:} IX w ,:t Q. ::i:: � < ..J Cl. w IX I- � w ::i:: Ill < z ..J � | | 0 0 0- | '° 0-. 00 |
| � ::::> w '"' Ill w (:} IX w Q. � ::::> ..J w co w Ill | 0 0 - 0 0 0 0 N � ro If) � c ro "Cl CJ) c ro | 0 0 0 lJ) '° r-- lJ) ..-< '° | 0 0 0 0 0 - ci 0 0 0 0 V'l 0 N '° r-; M N co N 0 ..-< |
| z < ... < IX ::::> | � ro 0 a:; CJ) c Q) c, c ro :::, ro l/) E :::, ·� 0 c 0 I | ttl "' ttl ..., c ttl "O Ol c ttl ... ttl co ttl 'c' ttl cii co Ll'l 0 0 N f'i rsi vi 0 0 "' 0 0 N ...; | If) L 15 .8 ro I c ro "<'. ro � s: ro :::, Cl.. I- r- ro ro s: <! ro (]) ro ro c ·2 ro ro a:; a:; (]) (]) |
| (:} w z ... 0 z 0 w ::,:: ::,:: w IX | | 0 0 "' C) 0 N 0 0 "! N | 0 0 C) N vi "' 0 0 0 0 -o "' 0 0 0 0 N N 0 0 N N |
1
1
- -
-
- - r-, c ru E re ro I
�
"'
�
cl
�
�
1!
"'
�
l
�
0
c..
z
"'
&lt;(
&lt;(
Vl
"'
"'
�
i:5
0.
�
z
&lt;(
:'!;
"'
"'
z.
I
| z < II) < ..J w ..., z w 0. | 0 0 0 0 a 0 0 0 0 a 0 a "' v, d 0 ,...: N 0 0 M "' 0 N co ,-.; � co 0 II N ,... 0 0 0 0 0 0 0 d 0 0 d 0 "' d 0 v, " 0 "' .,; co "' ,...: "' sr E x x x u x s: s: s: 0 s: "' B "' "' c -o "' :::, "' :::, :::, � :::, w D D - D i8 � D c v, 0 � ii\ "' co 12 " t c e- "' � 11) 0 a, (1_ a: � | 0 0 a 0 0 0 "' " vi 0 0 0 0 0 0 "' "' "' 0 0 a 0 0 6 '° r-, vi II 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 C? C? QJ � O o c o 1.1"'1 N O Lf'I CO M i- M )( )( c x s: .c O c: � Q) � -6 � .o .g' .o c .o M C 00 0 If) N 'ro - � V u ex: 0 | 0 0 0 0 0 0 '° 0 0 0 0 "' ... M | c "' s: "' eo c "' u c "' .c in w D QJ "' 0 0 0 0 0 0 0 0 M II 0 0 d 0 0 '° "' 0 a. "' -0 c QJ D c "' u '° w w 0 0 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... J: < co z < l­ o:: w co | --- c. 0:: Lil - --p-- | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 o· |
| a: 0:: ________________, J: < ..J � ::::, ..., | -T z � w II) w t., ..,.i 0:: w 0. I J: I < ..J w I- w | 0 0 ci 0 � co \D LJ') N | 0 0 ci 0 � 0 0 = M | 0 0 o· 0 = ..., a, t--; 0 |
| | II) ------- z � w II) I w 1 / t., 0:: w M 0. z ::::, ..J w co w !lL | 0 0 o · 0 0 co \D LJ') N | 0 0 o· 0 0 0 0 0 M | 0 0 ci 0 0 ..., a, r-, 0 |
| z < ... � ::::, | r!, I I I l j | '-- .� a: ::, a. E ro -' | "' 0 Q_ "' D c cu co c ro 0 iu a:; "cu ::;:: 6 -"" oi c e cu o, � � c c "' c w ·cu co -' | c ro s: ro co c ro 0 c re s: .vi a:; .D cu � 2 ro '° a:; s::. Q_ vi "' '-­ ·� cu c .D � E cu cu co Cl. |
| t., w z ... 0 z 0 w :.:: :.:: w 0:: | � | M 0 C) N 0 0 '° 0 0 N 0 N | -e- 0 0 N N vi 0 0 co 0 0 N 0 N | "' 0 0 N N 0 0 co 0 0 N 0 N |
| z <( v, <( ..J w '"' z w c. | D 0 d 0 D co a) N D 0 6 D 0 Ln N - ... 0 0 6 0 D Ln r-, (X) II D O O O C?_ c o.. o ... o ro o 0 0 O'I O Ln O'IO C i..n N E � r...: ';: a: x Cl'. x 8 � 8 § � � � � � B o => -r O'lo Ln � N � LJ"\ Vl o, 0 0 o ' 0 0 N - x .c V) "' g � 0 <ll 0 :, - V) i= D 0 6 D D 0 0 N 0 0 0 0 0.. 0.. 0 0 0 0 IJ) c:i Ln .,. N N I I It 0 0 0 0 0.. 0.. 0 0 Ln O N O '<T '<T x x .c .c O ro °' ro o � � E w i..o >- \0 :J 3 .'£ 0 0 6 0 0 .,; " I I 0 0 o ' 0 Ln N 0 0 6 0 0 0 a) D D 6 D Ln ,-.: 0 0 6 0 0 .,; � 0 0 6 Ln " 0 0 6 0 0 0 N D N x Q - :, o u .g § '° � "' D 0 6 D 0 ci Ln Ln II D 0 6 D 0 ci 0 Ln I I 0 0 6 0 Ln N D 0 6 D D ci Ln '<T x D D 6 0 D ci 0 Ln 0 0 6 0 "' D D 6 0 Ln r-, V) ... x :, x B f � � � a, cE � cE � E � � � � i.n D 0 6 D C) 0 '° ... II D c D D ro O � f [g <> I- C? D ·­ N U x 3 - c 0 <ll O c.. ID c ..,. � N ·re u D O 0 0 0.. 0... O D O O d O (X) a) r-, '<T 11 ,- II 0 19 O C o� g � IJ) � '° <ll x .0 � � :, c, .0 c N � - a D D 6 D D D Ln "' 0 0 6 0 Ln "' x f§ .c c "' "' :, -' .0 oi O c, 0 - "' < l I D 0 6 0 0 ci N '<T II D D 0 D l .c O "' "' 1 !2= "' 0 � .5 � I � � iil , If- f-- �---- | 0 0 6 D 0 ci 0 0 .o 0 0 6 0 0 ci D Ln x c � � <( � !2,N c "' oi ID | D 0 6 0 0 D D D (X) II 0 D 6 D C) g g c Ln "' "" -"' x .:: c tn "' .:J � !2,N c ro oi ID |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... (.!) � z <( 0 a: :::::, | I 0 0 0 0 0 0 ID I | 0 0 0 0 0 o· | 0 0 0 |
| ::,:: a: w CXl ... J: ________________ <( c.. CXl a: :E <( I- a: | 0 0 0 0 o' 0 LI') | 0 0 0 0 o· o' | 0 0 o' |
| | - - ---- -- ---- 0 0 0 0 o· o· 0 0 0 � 0 0 vr 0 ..,. I"; 0 0 \0 0 N | 0 0 0 0 o· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 co M ..., | 0 0 o· 0 0 0 0 0 0 Lr) |
| | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 �1 0 0 '<T 0 r-- 0 0 -n 0 I N | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 co M ... | 0 0 o· 0 0 0 0 0 0 Lr) |
| z <( ... <( a: :::::, 1 '1: | | .Y. E Vl ..:; fU 2 ro OJ en | .o |
| (.!) w � Cl z o w � � I | I N 0 ... ... O D N N N LI) tn �· 0 0 D O -o vo D O c:i O N N D N | O N ... D "" 0 N r-.i vi D D '° 0 ci N Ln 0 ... D N N Ln 0 0 '° 0 D N D N | 0 M 0 D - D -o 0 0 N 0 N |
| z ;]; :3 w � z w 0. | | 0 0 6 0 0 ci ..,. VI II 0 0 6 0 0 ci 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 "" II O O O O O o � 0 0 O .C O g � o )( � ci � � g �� 0 | | 0 0 6 0 0 ci 0 N 0 Q II E o ai O <D 6 � � "' 0 � o "' N "O . c: � x � c: "' � in � 0.. °' � � c: "' ni <D | II 0 0 6 0 VI 0 0 6 0 0 ci 0 C) 0 0 6 0 0 0 0 VI "' 0 0 6 0 0 ci 0 0 | 0 0 6 0 0 N 0 0 � II 0 0 6 0 N c: x "' "' "' .0 ;;l E °' QJ °' ---' � o 0.. 0 �o C: VI "' � |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 0 0 0 | | | | |
| | | | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 O C) 0... ci 0 0 CX) O' O' � | | |
| z � w VI w (.!) ci:: w 0. J: < ci: _. | | C) 0 0 0 C) C) 0 C) co ... | C) 0 C) 0 o ' o' 0 0 0 0 0 0 0 0 N N | 0 0 0 0 � N ll) "" '° CX) | 0 0 0 0 0 N 0 0 0 | |
| VI z � w VI w o ci:: w 0. z :::::) ...I w al w Cl} | | 0 0 0 0 0 0 0 0 co ... | 0 0 0 0 o' o' 0 0 O C) 0 0 0 0 N N | C) 0 0 0 0 0 ll) "" '° r-, | 0 0 o' 0 0 0 0 0 0 N | |
| z < � :::::) | | c ro s: ·� QJ .D QJ � 111 ro CJ\ :, OJ o, re 111 ro ..., ro c ro OJ co | 0 0 § QJ co c ro � ro D c QJ � .Y. ro "' 0.. ro c ro OJ co | c ro ro D c ro CJ\ CJ\ c QJ 0.. c ro D .Y. ro Q) u ro c ro OJ co .Y. ro Q) u ro c ro OJ co | � ro D c ro CJ\ CJ\ c QJ 0.. ro c ro OJ co | c ro E :, c i' c ro D c ro c ro .Y. ro L ro c ro OJ co |
| (.!) w � o z o w ::.:: ::.:: w ci:: | 0 0 -o 0 0 � 0 N | C) 0 ,. co 0 ci N | VI n N N vi C) 0 -o 0 ci N 0 N "' 0 VI 0 N N 0 0 '° 0 0 N | '° 0 N N vi C) 0 .o 0 0 N 0 .,; 0 C) 0 '° 0 0 N 0 N | N 0 '° C) N N vi 0 0 '° 0 0 N | 0 0 "' 0 0 N 0 N |
| z <{ VI <{ .J w ,.., z w a. | | 0 0 ci 0 0 B c "' >< | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | l o / 0 o' | 0 0 o' | | | 0 0 o ' 0 0 o ' 0 0 0 0 o' o' | 0 0 o' 0 0 o' 0 0 0 0 o' o' 0 0 0 |
| -- | 0 0 0 | 0 0 o' | 0 0 0 0 o o lf) 0 N O lf) 00 \!) "' o- \!) "' "" | 0 0 o' lf) N r-, so '° N | 0 0 o' | 0 0 o ' 0 0 0 0 o ' o' 0 0 o' 0 0 o' 0 0 0 0 o' o' 0 0 o' |
| z <{ 0:: w VI w I!) 0:: w a. J: ,..., <{ a. .J 0:: � w J: VI j | | 0 0 o' 0 0 0 0 0 0 lf) | 0 0 0 0 6 6 lf) 0 N O lf) 00 \!) "' "' -s: "' lfl N | 0 0 o' ..,., N r-, \!) ... | 0 0 0 0 o... ci 0 0 0 0 0 0 0 0 C> 0 0 0 "" "" M M 0 0 o ' 0 0 0 0 0 0 "" "" 0 0 o ' 0 0 C) 0 0 ,-.: 0 \!) | 0 0 6 0 0 0 0 lf) 0 0 0 0 ci c, ... 0 0 0 0 0 0 0 0 ..,., ..,., 0 0 r-, r-, 0 0 o' 0 0 0 0 ..,., 0 r-, 0 0 o"'" 0 0 0 0 0 0 "" rr , |
| z � � ::> w ,.., VI w I!) 0:: w a. � ::> .J *·· | 0 0 o ' 0 0 0 lf) r-, Sf" N M I --1 | 0 0 o' 0 0 C) 0 0 0 lf) | 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N | 0 0 o' 0 0