PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2012
Tentang KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI,DAN ANAK BALITA
Berlaku: 16 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
Set. DPRD Kab. Maros
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI,DAN ANAK BALITA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAROS,
- a. bahwa, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahirkan, dan gizi buruk;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, optimal, menyeluruh, dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3886);
SALINAN
1
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor: 1)
Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sebagai satuan perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita.
8. Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan di mana terjadi interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
9. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatandan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yanglebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosikesehatan.
10. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatanpencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
11. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatandan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yangditujukan untuk penyembuhan penyakit, penguranganpenderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, ataupengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapatterjaga seoptimal mungkin.
12. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatandan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikanbekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapatberfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang bergunauntuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkinsesuai dengan kemampuannya.
13. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatandan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacupada pengalaman dan keterampilan turun
Set. DPRD Kab. Maros
temurun secaraempiris yang dapat dipertanggungjawabkan danditerapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Tenaga KIBBLAadalah setiap orang yang mempunyai komptensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, maupun mandiri.
16. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang bertanggungjawabmenyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja.
18. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau di wilayah tertentu.
19. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
20. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana berupa alat, tempat, dan sumber daya yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
21. Fasilitas pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
22. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
23. Sektor Usaha Swasta adalah Kantor atau Perusahaan yang mempekerjakan perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui.
24. Desa terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau.
25. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Maros.
26. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
27. Bayi Baru Lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai 28 hari.
28. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
29. Anak Balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
30. Air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
31. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
32. pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau PONED adalah suatu informasi dan teknik pengelolaan pelayanan obsetetric dan neonatal emergency dasar yang terdiri dari 14 komponen di Puskesman;
33. pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensifatau PONEK adalah suatu pelayanan obstetri dan neonatal emergency komprehensif di rumah sakit, meliputi kemampuan untuk melekukan tindakan;
34. Emergency/ gawat darurat adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum on site 24 Jam dengan kualitifasi general emergency life support (gels) dan atau advance trauma life support (Atls) + advance cardiac life support (Acls) serta memiliki alat transportasi dan komunikasi;
35. Konseling adalahproses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada seseorang yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi.
36. Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas.
37. Keluarga miskin adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkelanjutan.
38. Pasangan usia subur disingkat PUS adalah pasangan suami isteri yang isterinya berusia 15 - 49 tahun.
39. Ambulance Desa adalah alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan di tempat pelayanan kesehatan. Ambulance Desa dapat berupa alat-alat transportasi yang memiliki tempat pelayanan kesehatan di desa tersebut, seperti gerobak, becak, andong, perahu, motor, mobil dan lain-lain.
40. Rumah tunggu kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Poskesdes) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/dukun/keluarga) selama beberapa hari saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelan bersalin.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, transparan, keadilan, kesetaraan gender, nondiskriminatif, dan norma-norma agama.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA bertujuan :
- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- b. tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga dapat mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- c. tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- d. terwujudnya pelayanan KIBBLA yang berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. terbukanya akses pelayanan KIBBLA bagi desa terpencil;
- f. terjadinya perubahan perilaku masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan KIBBLA yang lebih baik;
Set. DPRD Kab. Maros
- g. terciptanya kerjasama antar semua stakeholders dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- h. tercapainya peningkatan akses informasi dan konseling tentang pelayanan KIBBLA;
- i. tersedianya seluruh sumber daya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Setiap ibu berhak :
- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa kehamilan, nifas, dan menyusui;
- b. mendapatkan layanan persalinan dari tenaga kesehatan yang profesional;
- c. mendapatkan penanganan kesulitan persalinan sesuai dengan standar pelayanan;
- d. mendapatkan kontrasepsi yang berkualitas sesuai dengan kondisi ibu;
- e. mendapatkan informasi dan konsultasi dari tenaga kesehatan mengenai kontrasepsi yang akan diterima oleh ibu;
- f. mendapatkan informasi dan konseling mengenai KIBBLA dari setiap pemberi pelayanan kesehatan;
- g. bagi ibu dari keluarga miskin berhak mendapatkan pelayanan KIBBLA yang berkualitas yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- h. mendapatkan informasi asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu selama masa kehamilan, nifas, dan menyusui terutama ibu dari keluarga miskin;
- i. mendapatkan perlindungan rasa aman dan nyaman dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya;
- j. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga yang tidak professional dan sarana yang tidak memadai.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan :
- a. pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan meningkatkan kualitas hidup;
- b. Inisiasi menyusu dini (IMD);
- c. air susu ibu (ASI) eksklusif; dan
- d. imunisasi dasar;
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan :
- a. air susu ibu eksklusif selama enam bulan dan pemberian air susu ibu sampai dua tahun;
- b. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- c. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran;
Set. DPRD Kab. Maros
- d. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- e. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- f. perlindungan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman, dari orangtua dan masyarakat di sekitarnya.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Setiap tenaga kesehatan KIBBLA berhak mendapatkan :
- a. imbalan yang wajar sesuai dengan standar;
- b. tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil atau daerah sulit berhak memperoleh fasilitas dan insentif khusus;
- c. mendapat perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib :
- a. menyedikan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi;
- d. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
- f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA lintas sektor, lintas kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah;
- g. melakukan AMP pada fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. menjamin ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin yang beresiko tinggi;
- i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. menjamin pembiayaan secara keseluruhan pelayanan KIBBLA untuk keluarga miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;
- l. mengintruksikan kepada perangkat daerah, pemerintah desa untuk berperan aktif dalam pelayanan KIBBLA;
- m. menyediakan tempat menyusui dan tempat penitipan anak pada lembaga dan intansi pemerintah;
- n. mendorong sektor swasta untuk menyediakan tempat menyusui dan tempat penitipan anak;
- o. mengatur penempatan tenaga KIBBLA di daerah terpencil dan daerah sulit;
- p. mencegah tindak kekerasan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita.
Set. DPRD Kab. Maros
- q. mencegah terjadinya pernikahan dini.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib :
- a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan, dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;
- c. meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kesehatan yang dimiliknya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
- d. meningkatkan sarana pendukung pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
- e. memberikan informasi secara terbuka tentang KIBBLA kepada seluruh masyarakat,terutama kelompok masyarakat miskin;
- f. melakukan AMP dan menginformasikannya kepada pihak terkait;
- g. melayani ibu dan anak dalam keadaan darurat tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar;
- h. bagi fasilitas swasta yang melayani ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf g akan mendapat penggantian biaya dari pemerintah, jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu;
- i. mempunyai surat ijin profesi/ praktek;
- j. melaporkan hasil pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kepada Dinas Kesehatan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

Ibu wajib :
- a. segera memeriksakan diri ketika mengetahui tidak haid;
- b. memberikan ASI ekslusif;
- c. membawabayi dan balitanya kepos pelayanan untuk imunisasi.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

Masyarakat wajib :
- a. membantu memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi, dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- d. terlibat aktif terutama laki-lakidalam memberikan perhatian dan perlindungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- e. memberikan perlindungan dan rasa aman kepada ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- f. mencegah tindak kekerasan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita; dan
- g. mencegah terjadinya pernikahan dini.
- h. Calon pengantinwajib mendapatkan imunisasi.
- i. Mendorng partisipasi masyarakat dalam meyediakan ambulance berbasis desa.
Sektor usaha swasta wajib :
- a. memenuhi kebutuhan sarana pelayanan KIBBLA;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. memberikan perlindungan terhadap hak normatif buruh perempuan, cuti melahirkan dan pemberian tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan hak izin dan tunjangan kepada buruh laki-laki yang istrinya melahirkan sesuai aturan yang berlaku;
- e. menyediakan tempat menyusui dan tempat penitipan anak;
- f. memberikan tambahan gizi bagi buruh perempuan yang hamil dan menyusui;
- g. menyediakan sarana pelayanan KIBBLA yang berkualitas;
- h. mencegah tindakan kekerasan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita.
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan koordinasi dan melaporkan kepada pihak yg berwenang memberikan peringatan sebagai Tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA.
- (2) Bila terjadi kelalaian dalam halpenyelenggaraan pelayanan KIBBLA pemerintah berwenang melaporkan dan mengkoordinasikan kepada pihak yang berwenang;
- (3) Bila terjadi pelanggarandalam hal penyelenggaraan pelayanan KIBBLA,.....
- (4) Pemerintah Daerah memiliki wewenang mengatur penempatan tenaga KIBBLA di desa atau daerah terpencil.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tanggung Jawab
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.
- (2) Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya pelayanan KIBBLA sesuai standar dan terjangkau.
- (2) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan kesehatan bagi PUS;
- b. pelayanan kesehatanibu hamil;
- c. pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin dan ibu menyusui;
- d. pelayanan kesehatan ibu nifas;
- e. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, dan anak balita; dan
- f. pelayanan kontrasepsi.
Bagian Kedua
Bentuk Pelayanan KIBBLA
Paragraf 1 Pelayanan PUS
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, merata, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat kontrasepsi, obat efek samping akibat kontrasepsi dan pembiayaan komplikasi.
- (3) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi mengenai alat kontrasepsi dan efek samping kepada setiap perempuan usia subur yang membutuhkan.
Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan bagi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita kurang gizi dari keluarga miskin dan atau berada di desa terpencil.
- (3) Tata cara pelayanan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 18

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.
- (2) Tenaga KIBBLA, suami, keluarga, dan masyarakat harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
Paragraf 3 Pelayanan Ibu bersalin dan Ibu Menyusui
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan sarana kesehatan berkualitas sesuai standar dalam menunjang pelayanan persalinan.
Set. DPRD Kab. Maros
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pelayanan persalinan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi resiko akibat persalinan.
- (3) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik pemerintah maupun swasta harus segera ditangani oleh tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut sesuai standar opersional pelayanan persalinan tanpa membedakan status sosial.
- (4) Apabila tenaga KIBBLA tidak dapat memberikan pelayanan karena sesuatu hal, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan yang bersertifikat dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan penanganan selanjutnya diserahkan kepada tenaga Kesehatan KIBBLA.
- (5) Setiap Tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.
- (6) Untuk menghindari persalinan yang dilakukan di rumah, maka tenaga KIBBLA akan mendekatkan ibu yang akan bersalin ke sarana pelayanan kesehatan melalui Rumah Tunggu.
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terjaminnya ketersediaan darah yang cukup dan berkualitas untuk ibu yang membutuhkan ketika bersalin.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan darah pada PMI dan Bank Darah Rumah Sakit pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu bersangkutan.
- (4) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana pemeriksaan HIV dan Narkoba.
Paragraf 4
Pelayanan Ibu Nifas
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan sarana kesehatan yang berkualitas sesuai standar dalam menunjang pelayanan nifas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan.
Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, dan anak balita.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi bayi baru lahir, bayi, dan anak balita.
- (3) Pemerintah Daerah harus menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (4) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan air susu ibu (Inisiasi Menyusui Dini).
- (5) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu formula kepada bayi.
- (6) Pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat anjuran dokter.
- (7) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai 6 bulan.
Set. DPRD Kab. Maros
- (8) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
- (9) Tenaga KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan hal-hal yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya.
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 23

- (1) Tenaga KIBBLA yang melakukan tindakan pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir wajib menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan KIBBLA.
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 24

- (1) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah, Swasta, dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan balita sakit.
- (2) Tenaga KIBBLA harus mampu mendeteksi seorang bayi dan anak balita yang sakit.
- (3) Tenaga KIBBLA yang mendengar informasi adanya bayi dan balita yang kurang gizi atau gizi buruk harus segera menjangkau dan mengupayakan pertolongan secepatnya.
- (4) Masyarakat yang mendengar atau menemukan bayi atau anak balita penderita kurang gizi atau gizi buruk harus melaporkan kepada tenaga KIBBLA, tenaga medis lain, atau aparat pemerintah terdekat.
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan KIBBLA Pemerintah Daerah :
- a. menggalakkan pemberian ASI eksklusif;
- b. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita;
- c. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi, dan masyarakat;
- d. menggalakkan pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- e. Mencegah tindakan kekerasan terhadap bayi dan anak balita.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.
Paragraf 6
Pelayanan Kontrasepsi
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan :
- a. informasi intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. jaminan ketersediaan alat kontrasepsi yang berkualitas terutama pasangan usia subur keluarga miskin;
- c. jaminan pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin menggunakan cara kontrasepsi Medis Operatif Wanita dan Medis Operatif Pria; dan
- d. pelatihan Tenaga KIBBLA dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan penanganan komplikasi akibat kontrasepsi.
Set. DPRD Kab. Maros
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
Pasal 27

- (1) Ibu dapat menentukan pilihan kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya.
- (2) Tenaga KIBBLA dan atau tokoh masyarakat dapat memberikan informasi yang jelas untuk menentukan pilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisinya.
BAB VI - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 28

- (1) Setiap tenaga KIBBLA wajib memiliki surat tugas praktek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memberikan pelatihan atau pendidikan kepada tenaga KIBBLA untuk peningkatan kompetensi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan atau pendidikan kepada tenaga KIBBLA dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas.
- (4) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga KIBBLA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
BAB VI - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dapat merekrut dan mendidik tenaga KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari desa terpencil dengan perlakuan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya.
- (2) Bagi tenaga KIBBLA yang bertugas di desa terpencil diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi dan tempat tinggal.
- (3) Penentuan desa terpencil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita pada fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah.
BAB VI - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 32

Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan menggalakkan program kemitraan bidan dan dukun dalam hal pelayanan KIBBLA.
Set. DPRD Kab. Maros
Bagian Kedua Sarana Pelayanan Kesehatan
BAB VI - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 33

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah harus meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam PONED dan PONEK.
- (3) Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pembiayaan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
Bagian Ketiga Pendanaan Pelayanan KIBBLA
BAB VI - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 35

- (1) Anggaran KIBBLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
- (2) Biaya pelaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita bagi penduduk miskin dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan sistem jaminan asuransi kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pasal 36

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan KIBBLA;
- b. fasilitasi teknis pelayanan;
- c. konsultasi teknik pelayanan; dan
- d. koordinasi pelayanan
Set. DPRD Kab. Maros
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. perijinan;
- b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
- c. standar sarana pelayanan kesehatan KIBBLA;
- d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
Bagian Ketiga Pelaporan
BAB VIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pasal 38

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGADUAN
Pasal 39

- (1) Masyarakat termasuk ibu dan keluarga dapat melaporkan setiap pelayanan KIBBLA yang diterima dari pemerintah dan atau swasta.
- (2) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan
- (3) Dinas Kesehatan membentuk unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap pengaduan yang disampaikan pelapor.
- (4) Tata cara pengaduan, pembentukan unit pengaduan masyarakat, dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN SANKSI
Pasal 40

- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan ijin, penutupan kegiatan dan/ atau sanksi administrasi kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Set. DPRD Kab. Maros
Diundangkan di Turikale pada tanggal 7 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
Set. DPRD Kab. Maros
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

- (1) Peraturan Daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Perijinan untuk tenaga kesehatan yang telah dikeluarkan sebelum peraturan daerah diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu berakhirnya .
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Turikale. pada tanggal, 7 Desember 2012
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN