PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2015
Tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
Berlaku: 1 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR , 1 TAHUN 2015 I
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu diberikan tambahan penghasilan yang obyektif dalam rangka peningkatan kinerja pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa Pemerintah Ka bu paten Tulungagung dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tulungagung;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Menetapkan
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bu pati adalah Bu pati Tulungagung.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA› SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
BAB II - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

Tambahan penghasilan PNS diberikan dengan berdasarkan:
- a. Behan Kerja
- b. Kondisi Kerja; "-
- c. Prestasi Kerja; dan
- d. Pertimbangan Obyektif lainnya. v
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan
untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria sebagai berikut:
- a. Merupakan pekerjaan yang melebihi kapasitas kerja normal seorang pegawai;
- b. Merupakan pekerjaan yang mengharuskan melakukan aktifitas ke lapangan (pengecekan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan); pengawasan, pemantauan,
- c. Merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian dibidangnya;
- d. Merupakan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan ketelitian;
- e. Merupakan pekerjaan yang memerlukan fungsi koordinasi dan perencanaan;
- f. Merupakan pekerjaan yang mendukung pelaksanaan tugas pengendalian perijinan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- g. Merupakan pekerjaan staf khusus Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan staf khusus lainnya.
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria sebagai berikut:
3. a . Merupakan fungsi koordinator pada unit kerja sesuai pembidangan tugasnya;
- b. Merupakan pelaksanaan tugas yang mempunyai tanggungjawab penuh baik secara internal maupun eksternal terhadap unit kerja yang dipimpinnya;
- c. Merupakan pelaksanaan tugas dari Bupati di luar tugas pokok dan fungsi;
- d. Merupakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pasien yang mengidap penyakit menular/mengalami gangguanjiwa/orangjompo; dan
- e. Merupakan pekerjaan yang beresiko terhadap kesehatan dan keselamatan pegawai.
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja dan/ atau inovasi yang tinggi;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria sebagai berikut:
- a. Merupakan pekerjaan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah;
- b. Merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi dan dituntut pengamanan yang lebih besar;
- c. Merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian, ketekunan, kecermatan, ketelitian dan loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan;
- d. Merupakan pekerjaan yang memerlukan motivasi kerja yang tinggi;
- e. Merupakan pekerjaan yang memerlukan kreatifitas dan inovasi yang tinggi; dan
- f. Merupakan pekerjaan yang menuntut pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.
BAB III - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria sebagai berikut:
- a. Merupakan pekerjaan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan administrasi pada SKPD;
- b. Merupakan pekerjaan di bidang persandian;
- c. Merupakan penghargaan kepada seluruh PNS atas kontribusi kerja sesuai tugas pokok dan fungsi;
BAB IV - PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan PNS dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tulungagung dengan memperhatikan:
- a. Pertimbangan yang obyektif; dan
- b. Kemampuan keuangan daerah;
- (2) Nominal tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai dalam perincian pagu anggaran yang telah dialokasikan pada DPA-SKPD dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Nominal tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan azas rasionalitas, kepatutan, kewajaran dan proporsionalitas.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 07 Tahun 2010 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di
Tulungagung Januari 2015
pada tanggal ;J..
ULUNGAGUNG
f,
SYAHRI MULYO
Diundang an di Tulungagung pada tan al 2 Januari 2015 SEKRE ~ DAERAH
Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina U tama Mad ya NIP. 19590919 199003 1 006
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 1
/