Unknown Unknown Nomor BET Tahun 2023
Tentang PERATURAN DAERAH
Berlaku: 24 April 2007
N/A
Preamble

Menimbang:
bahwa Kendaraan Dinas yang terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas adalah merupakan Bagian dari Barang Milik Daerah:
- b. bahwa Barang Milik Daerah jenis Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional bYasainari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 yang telah berumur lebih
lambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4355):
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 ): 5.
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ): 6.
- . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daetah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ).: 7
- . Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 8 Tentang Penjualan Kendaraan:
- . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi 9 Daerah:
.
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) dan telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007:
11. Peraturan Pemerintah Nomor &amp;6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah :
- 12 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004:
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 152 lanun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa penghapusan/penjualan Kendaraan Dinas yang bernilai lebih Rp. 5.000.000.000,(lima miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diajukan oleh Bupati :
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa penghapusan / penjualan Kendaraan Dinas yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,(lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati
BAB VI - PENYETORAN Pasal 9
Pasal 11

Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tersebut diatas, dapat dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah.