PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA
Berlaku: 0 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang r a.
- c.
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 2 , 0 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07 / 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang berbunyi ' penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh peresen); dan
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaxan Dana Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.
j
- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); Mengingat : 1. : Undang
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan ICabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
3
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor -88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batu Baja .
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintaihan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pernerintalian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
:
*
\
•
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lambat minggu kedua bulan Februari; dan
- b. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal i io\b Agustus
BUPATI BATU BARA,
Diundangkan di Lima Puluh ' pada tanggal l Agustus 2016
Pit. SE: ' ARIS DAERAH KAEUPATEN BATU BARA
BERT1A DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR..H
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAG1AN HUKUM
RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001