Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 23 Maret 2015
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, dipandang perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Jambi Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Jambi tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK) Kota Jambi Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Kota Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
SALINAN
Memperhatikan
Menetapkan
:
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 20152018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KOTA JAMBI TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Jambi Tahun 2015, selanjutnya disebut AD-PPK Kota Jambi Tahun 2015 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Jambi Tahun 2015;
4. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Jambi, selanjutnya disebut TK-PPK Kota Jambi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kota Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Jambi;
5. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan selanjutnya disebut UKP-PPP
6. B03 adalah bulan ketiga pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. B06 adalah bulan keenam pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. B09 adalah bulan kesembilan pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. B12 adalah bulan kedua belas pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kota Jambi Tahun 2015 merupakan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dijalankan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Kota Jambi.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, AD-PPK Kota Jambi tahun 2015 memuat 6 (enam) aksi yang terdiri dari :
- a. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
- b. Melakukan penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedur dengan tersedianya SOP perizinan;
- c. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
- d. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa;
- f. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu.
BAB III - PELAPORAN
Pasal 4

- (1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Gubernur Jambi.
- (2) Penjabaran pelaporan AD-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - PELAPORAN
Pasal 5

- (1) Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan AD-PPK dilakukan setiap triwulan melalui website http://serambi.ukp.go.id.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari SKPD terkait kepada Bappeda Kota Jambi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
- a. Pelaporan B03, paling lambat tanggal 27 April 2015;
- b. Pelaporan B06, paling lambat tanggal 27 Juni 2015;
- c. Pelaporan B09, paling lambat tanggal 27 September 2015; dan
- d. Pelaporan B12, paling lambat tanggal 27 Desember 2015.
- (3) Penyampaian laporan oleh Bappeda Kota Jambi ke dalam sistem monitoring UKP-PPP dengan jadwal sebagai berikut :
- a. Pelaporan B03, dibuka tanggal 28 April 2015 dan ditutup tanggal 5 Mei 2015 pada pukul 23.59 WIB;
- b. Pelaporan B06, dibuka tanggal 28 Juni 2015 dan ditutup tanggal 5 Juli 2015 pada pukul 23.59 WIB;
- c. Pelaporan B09, dibuka tanggal 28 September 2015 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2015 pada pukul 23.59 WIB;
- d. Pelaporan B12, dibuka tanggal 28 Desember 2015 ditutup tanggal 5 Januari 2016 pada pukul 23.59 WIB.
BAB III - PELAPORAN
Pasal 6

Koordinasi pelaksanaan dan pelaporan AD-PPK Kota Jambi Tahun 2015 dilakukan melalui Tim Koordinasi dan Pelaporan Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (TK-PPK) yang dibentuk dengan keputusan Walikota Jambi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 23 Maret 2015
WALIKOTA JAMBI,
SYARIF FASHA
Diundangkan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
DARU PRATOMO
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 8
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH.MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7, maim Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
ISALINANI
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Bad an Lay an an Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 ten tang Tun tu tan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Ka bu paten Lamongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Kas Pemerintah Ka bu paten Lamongan Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 201 7 Nomor 1).
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENT ANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
Pasall
Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

- (1) Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri dari:
- a. pendapatan;
- b. belanja;
- c. pembiayaan.
- (2) Jumlah pendapatan, belanja dan dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : pembiayaan se bagaimana
- a. Pendapatan
- 1) Tribulan I
- 2) Tribulan II
- 3) Tribulan III
- 4) Tribulan IV
- b. Belanja
- 1) Tribulan I Rp455. 310 .509 .494, 97
- 2) Tribulan II
- 3) Tribulan III
- 4) Tribulan IV
- c. Pembiayaan
- 1) Tribulan I
- 2) Tribulan II
- 3) Tribulan III
- 4) Tribulan IV
Rp890. 5 76. 964. 526,80
Rp603.144.038.408,50
Rp737 .523.320.658,50
Rp4 79.014. 715.602,20
Rp2. 710. 259. 039 .196,00
Rpl.018.189.485.706,97
Rp738.082.155. 724,07
Rp503.285.162.959,76
Rp2. 714. 867. 313 .885, 77
Rp(l 1.541.725.310,23)
Rp(5. 000. 000. 000,00)
Rp0,00
Rp0,00
Rp4 .608.27 4 .689, 77
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 7 April 201 7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHRONUR EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMON GAN TAHUN 2017 NO MOR 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lamongan.
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 7 April 2017
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI
Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan
Nomor
12 Tahun 2017
Tanggal
: 7 April 2017
ANGGARAN PENDAPATAN
ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
| NO. | u RA I AN | JUMLAH | RENCANA REALISASI | RENCANA REALISASI | RENCANA REALISASI | RENCANA REALISASI |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ANGGARAN | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN Ill | TRIWULAN IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Oaerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perlmbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi Pemerintah Daerah Lainnya | 2.710.259.039.196,00 496.215.941.634,00 128.758.971.800,00 29.701.591.741,00 22.989.554.775,00 314.765.823.318,00 1.688.009.569.000,00 98.305.439.000,00 1.166.655.654.000,00 423.048.476.000,00 526.033.528.562,00 142.536.313.162,00 363.423.524.000,00 20.026.000.000,00 47.691.400,00 | 890.576.964.526,80 103.402.328.326,80 25.751.794.360,00 5.940.318.348,20 4.597.910.955,00 67.112.304.663,60 532.187.263.800,00 16.387.517.000,00 388.885.204.000,00 126.914.542.800,00 254.987.372.400,00 35.634.000.000,00 218.054.114.400,00 1.299.258.000,00 0,00 | 603.144.038.408,50 130.053.985.408,50 32.189.742.950,00 7.425. 397.935,25 5.747.388.693,75 84.691.455.829,50 418.728.811.000,00 21.302.789.000,00 291.663.903.000,00 105.762.119.000,00 54.361.242.000,00 35.634.500.000,00 0,00 18.726.742.000,00 0,00 | 737 .523.320.658,50 124.053.985.408,50 32.189.742.950,00 7.425.397.935,25 5.747.388.693,75 78.691.455.829,50 431.832.925.650,00 34.406.903.650,00 291.663.903.000,00 105.762.119.000,00 181.636.409.600,00 36.267.000.000,00 145.369.409.600,00 0,00 0,00 | 479.014.715.602,20 138.705.642.490,20 38.627.691.540,00 8.910.477.522,30 6.896.866.432,50 84.270.606.995,40 305.260.568.550,00 26.208.229.350,00 194.442.644.000,00 84.609.695.200,00 35.048.504.562,00 35.000.813.162,00 0,00 0,00 47.691.400,00 |
| | JUMLAHPENDAPATAN | 2.710.259.039.196,00 | 890.576.964.526,80 | 603.144.038.408,50 | 737.523.320.658,50 | 479.014.715.602,20 |
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI
Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan
Namer
: 12 Tahun 2017
Tanggal
: 7 April 2017
ANGGARAN BELANJA ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
| NO. | URAIAN | JUMLAH | RENCANA REALISASI | RENCANA REALISASI | RENCANA REALISASI | RENCANA REALISASI |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ANGGARAN | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN Ill | TRIWULAN IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II | BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem.Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten//Kota dan Pem.Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Betanja Barang dan Jasa Belanja Modal | 2.714.867.313.885,77 1.698.101.239.652,77 1.011.352.791.207,67 130.553.088.888,00 23.913.540.000,00 3.399.070.000,00 527.882.749.557,10 1.000.000.000,00 1.016.766.074.233,00 48.169.075.279,44 542.717.528.728,56 425.879.470.225,00 | 455.310.509.494,97 249.592.948.395,97 169.610.395.772,97 23.859.094.000,00 3.571.785.000,00 875.170.000,00 51.676.503.623,00 0,00 205.717.561.099,00 10.156.802.023,00 133.808.178.586,00 61.752.580.490,00 | 1.018.189.485.706,97 666.469.009.892,97 387.164.773.772,97 46.582.193.000,00 6.559.785.000,00 838.300.000,00 224.323.958.120,00 1.000.000.000,00 351.720.475.814,00 13.686.175.298,00 160.929.863.919,00 177.104.436.597,00 | 738.082.155.724,07 481.346.607.475,07 227.886.812.772,97 52.604.021.888,00 9.135.185.000,00 838.300.000,00 190.882.287.814,10 0,00 256.735.548.249,00 11.882.969.806,00 133.873.849.439,00 110.978.729.004,00 | 503.285.162.959,76 300.692.673.888,76 226.690.808.888,76 7.507.780.000,00 4.646.785.000,00 847.300.000,00 61.000.000.000,00 0,00 202.592.489.071,00 12.443.128.152,44 114.105.636.784,56 76.043.724.134,00 |
| | JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.714.867.313.885,77 | 455.310.509.494,97 | 1.018.189.485.706,97 | 738.082.155.724,07 | 503.285.162.959,76 |
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI
Salínan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagien Hukum,
YOSEP DWI PRIHATONO
Lampiran Ill Peraturan Bupati Lamongan
Nomor
: 12 Tahun 2017
Tanggal
: 7 April 2017
ANGGARAN PEMBJAYAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
| URAIAN | JUMLAH | RENCANA REALISASI | RENCANA REALISASI | RENCANA REALISASI | RENCANA REALISASI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ANGGARAN | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN Ill | TRIWULAN IV |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Penerimaan Kembali lnvestasi Pemda Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah I Dana Bergulir Pemberian Pinjaman Daerah | 4.608.274.689,77 43.158.274.689,77 17.108.274.689,77 26.050.000.000,00 38.550.000.000,00 33.550.000.000,00 5.000.000.000,00 | -11.541.725.310,23 17.108.274.689,77 17.108.274.689,77 0,00 28.650.000.000,00 28.650.000.000,00 0,00 | -5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 | -2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 | 23.150.000.000,00 26.050.000.000,00 0,00 26.050.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 |
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI
Lampiran IV Peraturan Bupati Lamongan
Nomor
12 Tahun 2017
Tanggal
: 7 April 2017
REKAPITULASI ANGGARAN KAS PER TRIWULAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | TRJWULAN I ( Rp) | TRIWULAN II ( Rp) | TRJWULAN Ill ( Rp) | TRIWULAN IV ( Rp) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Saldo Awai Kas Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengetolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perlmbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil BukanPajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemda Pembiayaan Penerlmaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Kembali lnvestasi Pemda | 496.215.941.634,00 128.758.971.800,00 29.701.591.741,00 22.989.554.775,00 314.765.823.318,00 1.688.009.569.000,00 98.305.439.000,00 1.166.655.654.000,00 423.048.476. 000,00 526.033.528.562,00 142.536.313.162,00 363.423.524.000,00 20.026.000.000,00 4 7.691.400,00 43.158.274.689,77 17.108.274.689,77 26.050.000.000,00 | 103.402.328.326,80 25.751.794.360,00 5.940.318.348,20 4.597.910.955,00 67.112.304.663,60 532.187.263.800,00 16.387.517.000,00 388.885.204.000,00 126.914.542.800,00 254.987.372.400,00 35.634.000.000,00 218.054.114.400,00 1.299.258.000,00 0,00 17.108.274.689,77 17.108.274.689,77 0,00 907.685.239.216,57 | 423.724.729.721,60 130.053.985.408,50 32.189.742.950,00 7.425.397.935,25 5.747.388.693,75 84.691.455.829,50 418.728.811.000,00 21.302.789.000,00 291.663.903.000,00 105.762.119.000,00 54.361.242.000,00 35.634.500.000,00 0,00 18. 726.742.000,00 0,00 t@ 0,00 0,00 | 3.679.282.423, 13 124.053.985.408,50 32. 189.742.950,00 7.425.397.935,25 5.747.388.693,75 78.691.455.829,50 431.832.925.650,00 34.406.903.650,00 291.663.903.000,00 105.762.119.000,00 181.636.409.600,00 36.267.000.000,00 145.369.409.600,00 0,00 0,00 .Q,.@ 0,00 0,00 737 .523.320.658,50 | 1.120.447.357 56 138.705.642.490 20 38.627.691.540,00 8.910.477.522,30 6.896.866.432,50 84.270.606.995,40 305.260.568.550 00 26.208.229.350,00 194.442.644.000,00 84.609.695.200,00 35.048.504.562.00 35.000.813.162,00 0,00 0,00 47.691.400,00 26.050.000.000.00 0,00 26.050.000.000,00 |
| µumlah Pendapatan dan Pemblayaan Penerimaan | µumlah Pendapatan dan Pemblayaan Penerimaan | 2.753.417.313.885, 77 | | 603.144.038.408,50 | | 505.064. 715.602,20 |
| Uumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran | Uumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran | 2.753.417.313.885,77 | 907.685.239.216,57 | 1.026.868.768.130,10 | 741.202.603.081 ,63 | 506.185.162.959,76 |
-
..
-
-•---
••-••
| •- KODE REKENING | -~•- URAIAN | ••••~•• ~ JUMLAH ANGGARAN | TRIWULAN I ( Rp) | ~ -• TRIWULAN II ( Rp) | TRIWULAN Ill ( Rp) | TRIWULAN IV (Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 | 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Alokasi Belanja Tldak Langsung dan Pembiayaan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga Pembiayaan Pengeluaran Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah I Dana Bergulir Pemberian Pinjaman Daerah | 1.698.101.239.652,77 1.011.352.791.207,67 130.553.088.888,00 23.913.540.000,00 3.399.070.000,00 527.882.749_557,10 1.000.000.000,00 38.550.000.000,00 33.550.000.000,00 5.000.000.000,00 | 249.592.948.395,97 169.610.395.772,97 23.859.094.000,00 3.571.785.000,00 875.170.000,00 51.676.503.623,00 0,00 28.650.000.000 00 28.650.000.000,00 0,00 | 666.469.009.892,97 387.164.773.772,97 46.582.193.000,00 6.559.785.000,00 838.300.000,00 224.323.958.120,00 1.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 | 481.346.607.475,07 227.886.812.772,97 52.604.021.888,00 9.135.185.000,00 838.300.000,00 190.882.287.814,10 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 | 300.692.673.888 76 226.690.808.888,76 7.507.780,000,00 4.646.785.000,00 847.300.000,00 61.000.000.000,00 0,00 2.900.000.000 00 2.900.000.000,00 0,00 |
| Jumlah Alokasi Belanja Tldak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran | Jumlah Alokasi Belanja Tldak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran | 1. 736.651.239.652,77 | 278.242.948.395,97 | 671.469.009.892,97 | 483.346.607.475,07 | 303.592.673.888,76 |
| Slsa Kas Setelah Dikurangl Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran | Slsa Kas Setelah Dikurangl Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran | 1.016.766.074.233,00 | 629.442.290.820,60 | 355.399.758.237,13 | 257.855.995.606,56 | 202.592.489.071,00 |
~-
•
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | TRIWULAN I ( Rp) | TRIWULAN II TRIWULAN Ill ( Rp) | TRIWULAN IV ( Rp) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | ( Rp) 6 | 7 |
| | Belanja Langsung 1 Dinas Pendldlkan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2 Dinas Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3 Rumah Sakit Daerah Dr. Soegiri Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4 Rumah Sakit Daerah Ngimbang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5 Dinas PU Bina Marga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6 Dinas PU Sumber Daya Air Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal | 118.63O.92O.OOO,OO 1.377.622.000,00 76.727.940.000,00 40.525.358.000,00 179.139.642.978 00 6.479.828.200,00 103.641.052.443,00 69.018.762.335,00 123.691.673.OOO,O0 4.356.972.280,00 90.979.785.330,00 28.354.915.390,00 51.5O8.196.251,0O 1.728.318.000,00 38.315.974.251,00 11.463.904.000,00 130.735.626.400 00 340.108.000,00 7.585.653.400,00 122.809.865.000,00 28.630.217.599 00 202.607.999,00 2.700.609.600,00 25.727.000.000,00 | 4.721.013.550,00 65.O97.184.950,OO 500.785.000,00 3.912.228.550,00 41.434.040.000,00 308.000.000,00 23.377.892.950,00 44.340.963.680 00 71.537.702.793,00 1.629.029.300,00 39.826.241.363,00 21.451.068.898,00 2.885.693.017,00 47.933.704.095,00 26.072.709.725 00 37.826.950.975,00 1.087.486.350,00 22.639.613.775,00 22.632.282.025,00 2.345.609.600,00 14.107.182.600,00 12.877.049.O63,OO 12.877.049.063 395.092.614,00 8.195.485.201,00 4.286.471.248,00 16.871.851.975,OO 42.997.248.583,00 84.200.000,00 1.740.651.975,00 15.047.000.000,00 41.044.400.000,00 7.813.703.000,00 7 25.650.000,00 1.110.072.000,00 6.677.981.000,00 | 26.481.816.950,O0 285.252.000,00 237.025.000,00 18.711.205.550,00 7.533.586.400,00 41.534.677.538,00 2.152.929.800,00 1.705.084.800,00 27.927.329.700,00 11.902.263.038,00 28.836.159.965,OO 1.087.486.350,00 1.087.486.350,00 22.959.732.025,00 4.788.941.590,00 00 12.877.O49.O63,O0 531.215.158,00 406.917.614,00 7.588.147.353,00 11.409.529.498,00 4.757.686.552,00 1.060.601.951,00 47.788.462.569 00 87.800.000,00 88.000.000,00 1.865.048.583,00 1.200.462.569,00 46.500.000.000,00 .630.346.000,00 7.572.255.000 DO 85.552.000,00 51.355.000,00 776.794.000,00 462.351.000,00 6.768.000.000,00 7.058.549.000,00 | 22.330.904.550 00 354.560.000,00 12.670.465.900,00 9.305.878.650,00 21.726.298.967 00 992.784.300,00 14.436.412.482,00 6.297.102.185,00 30.955.852.335 00 1.094.513.230,00 22.748.157.505,00 7.113.181.600,00 12.877.049.062 00 395.092.614,00 11.122.812.199,00 1.359.144.249,00 23.078.063.273 00 80.108.000,00 2.779.490.273,00 20.218.465.000,00 5.613.913.599 DO 40.050.999,00 351.392.600,00 5.222.470.000,00 |
•--
-
.
.
-
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | TRJWULAN I ( Rp) | TRIWULAN II ( Rp) | . TRIWULAN Ill ( Rp) | TRIWULANIV ( Rp) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 7 Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8 Satuan Polisi Pamong Praaja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10 Dinas Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11 Dinas Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belanja Pegawai | 119.439.139.300.00 999.413.000,00 35.945.638.800,00 82.494.087.500,00 6.909.766.600,00 1.292.637.000,00 3.060.629.600,00 2.556.500.000,00 2.382.650.000,00 347.955.000,00 1.697.949.000,00 336.746.000,00 3.556.000.000,00 1.142.340.000,00 2.033.660.000,00 380.000.000,00 4.595.329.600,00 419.696.000,00 3.815.633.600,00 360.000.000,00 1.630.426.600,00 196.000.000,00 | 29.859.784.825.00 109.705.000,00 9.779.079.000,00 19.971.000.825,00 1.306.541.650,00 290.758.600,00 1.015.783.050,00 0,00 595.662.500.00 40.310.000,00 341.300.300,00 214.052.200,00 889.000.000,00 149.550.000,00 614.450.000,00 125.000.000,00 1.148.835.700,00 35.512.200,00 953.323.500,00 160.000.000,00 407.606.650,00 43.468.000,00 | 29.859.784.825,00 173.645.500,00 8.574.724.325,00 21.111.415.000,00 1.238.089.725,00 426.118.000,00 766.971.725,00 45.000.000,00 595.662.500.00 158.224.000,00 379.744.700,00 57.693.800,00 889.000.000.00 281.130.000,00 360.395.000,00 247.475.000,00 1.148.826.650,00 54.877.400,00 893.949.250,00 200.000.000,00 407.606.650,0D 46.484.000,00 | 29.859.784.825,00 131.608.500,00 9.266.321.150,00 20,461.855.175,00 3.446.350.225,00 280.077.200,00 654.773.025,00 2.511.500.000,00 595.662.500,00 56.300.000,00 474.362.500,00 65.000.000,00 889.000.000,00 210.210.000,00 678.790.000,00 0,00 1.148.832.150,OD 52.716.200,00 1.096.115.950,00 0,00 407.606.650,00 40.556.000,00 | 29.859.784.825 00 584.454.000,00 8.325.514,325,00 20.949.816.500,00 918.785.000 00 295.683.200,00 623.101.800,00 0,00 595.662.500 00 93.121.000,00 502.541.500,00 0,00 889.000.000 00 501.450.000,00 380.025.000,00 7.525.000,00 1.148.835.100 00 276.590.200,00 872.244.900,00 0,00 407.606.650 00 65.492.000,00 |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | TRIWULAN I (Rp) | TRIWULAN II ( Rp) TRIWULAN Ill | TRIWULAN IV ( Rp) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2 | J | 4 5 | (Rp) 6 | 7 |
| | 13 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14 Dinas Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 17 Dlnas Pengendallan Penduduk dan KB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18 Dinas Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa | 2.725.412.800.00 306.911.000,00 2.048.501.800,00 370.000.000,00 4.379.067.600,00 531.905.000,00 3.581.788.600,00 265.374.000,00 5.374.253.000,00 1.287.686.000,00 2.930.490.000,00 1.156.077.000,00 4.792.783.200,00 693.792.000,00 3.967.041.200,00 131.950.000,00 4.427.028.000,00 220.871.000,00 3.446.157.000,00 760.000.000,00 3.379.828.200,00 472.064.000,00 2.495.233.200,00 | 681.791.800,00 60.665.000,00 618.862.800,00 2.264.000,00 1.302.274.850,00 92.659.000,00 1.161.565.850,00 48.050.000,00 1.328.459.400,00 185.705.000,00 763.868.400,00 378.886.000,00 1.121.386.100,00 197.864.300,00 923.521.800,00 0,00 1.015.628.700,00 29.002.500,00 687.678.200,00 298.948.000,00 844.957.000,00 121.186.700,00 677.714.300,00 681.396.500,00 83.814.000,00 406.250.000,00 191.332.500,00 1.503.298.400,00 153.758.000,00 1.241.616.400,00 107.924.000,00 1.359.023.400,00 262.919.000,00 508.614.400,00 587.490.000,00 1.191.697.100,00 173.448.000,00 976.299.100,00 41.950.000,00 1. 736.044.800,00 44.287.500,00 1.671.757.300,00 20.000.000,00 844.957.000 82.495.700,00 495.986.300,00 | 00 670.532.250.00 74.832.000,00 503.742.500,00 91.957.750,00 991.471.450,00 152.580,000,00 729.491.450,00 109.400.000,00 1.330.554.400.00 369.258.000,00 797.595.400,00 163.701.000,00 1.290.976.100,00 165.250.000,00 1.035.726.100,00 90.000.000,00 1.113.119.300.00 61.550.000,00 610.517.300,00 441.052.000,00 844.957.000,00 125.720.700,00 619.236.300,00 | 691.692.250 00