PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 1962
Tentang PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGGUNAAN DANA-DANA INVESTASI
Berlaku: 3 Agustus 1962
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa dianggap perlu untuk segera mengambil tindakantindakan guna mencegah digunakannya dana-dananya investasi yang tersedia pada perusahaan-perusahaan umumnya dan badanbadan penanaman modal institusionil khususnya untuk tujuantujuan yang tidak diingini;
- b. bahwa pada saat Negara menghadapi beban-beban pembiayaan dibidang pembangunan perlu diusahakan agar dana-dana investasi termaksud pada sub a diatas diikut-sertakan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi usaha-usaha pembangunan Negara.
3. Mengingat : 1. T.O.E
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Instr. 2/ko. tahun 1962 tentang memperkuat front ekonomi 1962;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet I Kerja;
3. Ordonansi Kertas Perbendaharaan 1928 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1960;
4. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang dasar.
Memutuskan :
Menetapkan : ________________
Menetapkan
: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penggunaan dan Pengawasan atas Penggunaan Dana-dana Investasi".
N/A
Pasal 1

.
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
- a. dana investasi, ialah : dana-dana yang menurut ketetapan Menteri yang bersangkutan tersedia untuk diperbungakan karena tidak/belum segera diperlukan untuk memenuhi maksud pemupukannya, termasuk dana-dana cadangan pada perusahaan-perusahaan/badan-badan pada umumnya;
- b. perusahaan/badan, ialah perusahaan/badan yang dalam menjalankan fungsi utamanya harus secara teratur memperbungakan dana-dana investasinya dalam obyek-obyek pembungaan berjangka atau perusahaan/badan yang memupuk dana-dana cadangan untuk keperluan perluasan atau untuk menutup kerangka yang mungkin diderita atau perusahaan/ badan lain semacam itu yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- c. Menteri yang bersangkutan, ialah: Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan sepanjang mengenai pengaturan dana investasi yang ada pada perusahaan-perusahaan asuransi dan Menteri Urusan Bank Sentral sepanjang mengenai pengaturan dana investasi yang ada pada perusahaan-perusahaan/badan-badan lain.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Menteri Yang bersangkutan berwenang untuk mengambil segala tindakan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan mengenai pengawasan atas penggunaan dana-dana investasi.
- (2) Dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan semua perusahaan/badan yang berusaha/bekerja di Indonesia dapat diwajibkan untuk mempergunakan seluruh atau sebagian dari dana investasinya :
- a. sebagai deposito pada Bank Indonesia;
- b. dalam kertas perbendaharaan Negara;
- c. dalam obyek-obyek pembungaan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan serta Menteri Urusan Bank Sentral bersama-sama menetapkan peraturan tentang pengeluaran dan penggunaan kertas perbendaharaan Negara, jika perlu dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundangundangan yang telah ada.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Pengurus semua perusahaan/badan yang berusaha/bekerja di Indonesia wajib memberikan segala keterangan dan angka-angka yang diperlukan oleh Menteri yang bersangkutan untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyelidikan akan kebenaran keteranganketerangan dan angka-angka yang diberikannya, pengurus semua perusahaan/badan yang berusaha/bekerja di Indonesia, atas permintaan Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya wajib memperlihatkan buku-buku dan segala surat-surat lainnya untuk diperiksa.
N/A
Pasal 4

.
Barangsiapa menguasai dana investasi yang pemiliknya ada di luar Indonesia wajib mengusahakan kuasa yang diperlukan untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
N/A
Pasal 5

.
Setiap perjanjian yang diadakan oleh perusahaan/badan termaksud yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adalah batal karena hukum.
N/A
Pasal 6

.
Sementara menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut Menteri yang bersangkutan dapat menetapkan bahwa pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini perusahaan/badan tertentu dilarang mempergunakan dana investasinya tanpa mendapat izin lebih dahulu dari Menteri yang bersangkutan.
N/A
Pasal 7

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang termaktub dalam pasal 10, atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal 2 ayat (2) Menteri yang bersangkutan dapat mewajibkan perusahaan/badan yang bersangkutan untuk menyetorkan jumlah yang sama besarnya dengan jumlah dana investasi yang seharusnya diperbungakan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini kedalam rekening yang dibuku pada Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) di atas dapat dilakukan dengan penagihan dengan surat-paksa yang memberi hak pelaksanaan langsung terhadap barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik perusahaan/badan yang bersangkutan tanpa putusan hakim.
N/A
Pasal 8

.
- (1) Surat-paksa termaksud pada pasal 7 ayat (2) berkepala kata-kata "Atas nama keadilan" serta memuat nama perusahaan/badan yang bersangkutan, alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan dan perintah untuk membayar.
- (2) Surat-paksa tersebut pada ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari keputusan dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan.
- (3) Surat-paksa tersebut pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri yang bersangkutan.
N/A
Pasal 9

.
Surat-paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk penagihan pajak Negara sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 23 dari Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63).
N/A
Pasal 10

.
- (1) Pengurus perusahaan/badan yang tidak memenuhi kewajibankewajiban yang ditentukan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun dan/atau hukuman denda setinggitingginya satu juta rupiah.
- (2) Hal-hal yang dapat dijatuhi hukuman menurut ayat (1) pasal ini dianggap sebagai kejahatan.
N/A
Pasal 11

.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
N/A
Pasal 12

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 1962.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. ttd Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 41
PENJELASAN
Pasal 1

.
Sub a :
Yang dimaksud dana-dana yang tersedia untuk diperbungakan karena tidak/belum segera diperlukan untuk memenuhi maksud pemupukannya, ialah semua bentuk akumulasi keuangan oleh perusahaan/badan untuk maksudmaksud tertentu yang belum segera dipakai dalam perusahaan/badan tersebut, termasuk misalnya jumlah-jumlah premi pertanggungan yang tidak atau belum dapat ditransfer keluar negeri, cadangan-cadangan premi dan cadangan tuntutan penggantian kerugian pada perusahaan-perusahaan pertanggungan, cadangancadangan pada perusahaan-perusahaan yang menurut anggaran dasarnya harus diadakan ...
- 3 - diadakan untuk keperluan perluasan atau penggantian fasilitas-fasilitas, untuk pembangunan, untuk pembelian/pembayaran kembali obligasi-obligasi dan saham, cadangan untuk pensiun pegawai dan cadangan-cadangan lainnya semacam itu.
Sub b :
Dengan perusahaan/badan yang disebut dalam sub b itu dimaksudkan perusahaan/badan yang lazim dikenal dengan sebutan badan-badan penanaman modal institusional seperti perusahaan-perusahaan pertanggungan, dana-dana pensiun dana-dana sosial, bank-bank tabungan dan lain sebagainya dan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya yang menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasarnya harus mengenal cadang-cadangan.
Sub c :
Oleh karena sesuatu kebijaksanaan yang ditempuh dalam hal pembungaan danadana investasi ini dapat berpengaruh kepada keadaan moneter Negara pada umumnya, maka wewenang untuk mengatur materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini pada dasarnya diberi pada Menteri Urusan Bank Sentral sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan moneter Pemerintah kecuali yang bertalian dengan perusahaan-perusahaan pertanggungan oleh karena perusahaan-perusahaan ini pada waktu ini ada dibawah kekuasaan Materi Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
PENJELASAN
Pasal 2

.
:
Menteri yang bersangkutan berwenang menentukan komposisi penanaman danadana investasi yang tersedia dari perusahaan/badan sedemikian rupa sehingga disatu fihak dapat dicapai penyaluran dana-dana kearah yang diinginkan oleh
Pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan dilain fihak tetap menjamin perkembangan usaha-usaha Perusahaan/badan yang bersangkutan yang sehat dengan memperhatikan norma-norma dan syarat-syarat ekonomi perusahaan yang sehat. Sebagai persiapan untuk mencapai maksud ini Menteri yang bersangkutan diberi wewenang untuk mendaftarkan perusahaan/badan yang akan dikenakan peraturan ini dan lain-lain tindakan yang diperlukan.
:
Berbagai obyek penanaman tersebut dalam ayat (2) dan ketentuan mengenai kertas perbendaharaan Negara tersebut dalam ayat (3) memungkinkan diberikan syarat-syarat (jangka waktu, balas jasa dan penguangan kembali) yang menjamin kontinuited dan likwiditet perusahaan/badan yang bersangkutan dan pemupukan simpanan dan akumulasi modal yang seimbang dan seirama dengan Pembangunan Negara.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Tidak diperlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Ketentuan ini dimaksudkan agar dana-dana investasi milik perusahaan/badan yang kantor pusatnya ada diluar Indonesia, tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan ini. Mereka yang mengurus dan menguasai dana-dana itu atas nama pemiliknya harus berusaha mendapat kuasa secukupnya untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban itu.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai perusahaan/badan yang terkena oleh peraturan ini mengadakan, perjanjian-perjanjian yang dimaksudkan untuk menyelundupi peraturan ini.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Jika dipandang perlu penggunaan dana-dana investasi oleh perusahaan/badan tertentu yang terkena peraturan ini dapat segera ditertibkan menurut ketentuanketentuan dalam peraturan ini.
PENJELASAN
Pasal 7

.
:
Agar Undang-undang ini dapat mencapai maksudnya sepenuhnya, maka disamping ancaman hukumannya terhadap pengurus perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10, kepada Menteri yang bersangkutan perlu diberi wewenang untuk dalam hal pengurus perusahaan/badan yang bersangkutan tidak membantu pelaksanaan peraturan dapat menguasai jumlah-jumlah yang bersangkutan untuk dipergunakan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
:
Untuk mempercepat pelaksanaan, maka penagihan jumlah-jumlah yang bersangkutan perlu dilaksanakan dengan surat-kuasa yang memberikan hak pelaksanaan dengan surat-kuasa yang memberi hak pelaksanaan langsung terhadap barang-barang milik perusahaan yang bersangkutan tanpa putusan hakim. Dengan demikian, jalan yang panjang melalui Pengadilan Negeri dapat dihindarkan. Hal ini tidak berarti bahwa hak-hak dari yang bersangkutan akan dirugikan atau diabaikan. Menurut prosedur yang ditetapkan dalam pasal 6 hingga pasal 23 Undang-undang No. 19/1959, hak-hak dari yang bersangkutan cukup terjamin.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Sebagai prosedure pelaksanaan penagihan dipilih prosedure sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 23 Undang-undang No. 19 tahun 1959.
Hal ini dilakukan, karena pada suatu pihak prosedur tersebut memungkinan pelaksanaan dengan cepat sedangkan dilain pihak cukup menjamin hak-hak dari yang bersangkutan.
Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan termaksud disesuaikan dengan bunyi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
PENJELASAN
Pasal 10

, 11 dan 12.
Tidak memerlukan penjelasan.
Diketahui
Sekretaris Negara ttd
MOHD. ICHSAN.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2468