Unknown Unknown Nomor 39 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 28 Desember 2012
N/A
Preamble

Mengingat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu.
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembcntukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok-pokok Kcpegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha yang tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nornor 28 Tah un 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 · ten tang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerin Lahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844j;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843);
10. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang Pernbentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
t
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaaan Barang Milik Ncgara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 l Tah un 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor4 7 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Ata s Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 ten tang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pcngadaan Barang/ .Jasa Pemerintah;
17. Pera.turan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 rentang Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah sebagairnana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ten tang Peru bah an Ked ua atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
18. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri D2Jam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang Peru bah an Kcdua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa;
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umurn Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupatcn Labuhanbatu Nomor 34 Tahuri 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sckrctariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lernbaran Dacrah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 24 Seri D Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhan batu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008
-
h.1.enetapkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuharibatu (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 36 Seri D Nomor 7) sebagaimana yang tclah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nornor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupatcn Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 Nomor 32 Seri D Nomor 32);
25. Kcputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 050 / 40/Pernb/2012 ten tang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan La ya nan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECAR.~ ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LABUHANBATU
9
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhan batu diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambahkan l(satu) ayat, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (i) LPSE Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari unsur: a. Kepala;
- b. Sekretariat (Sekretaris dan Staf Sekretariat);
c.
Unit Administrasi Sistem
Elektronik;
- d. Unit Registrasi dan Verifikasi; e. Unit Layarian dan Dukurigan.
2. dijabat oleh Kabag Pembangunan Daerah Ka bu paten (2) Kepala LPSE Administrasi Sekretariat Labuhanbatu;
- (3) Keanggotaan LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
0
- (4) Bagan susunan orgarusasi LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 3, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 14

- (1) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Labuhanbatu
- (2) Pemerintah Kabupatcn Labuhanbatu menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium Pegawai LPSE;
- (3) Pembiayaan honorarium untuk Kepala, Sekretariat dan Unit-Unit LPSE dibayarkan selama proses pengadaan dimulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), Verifikasi Penyedia, Pela po ran Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yaitu selama 12 (dua belas) bulan.
..
..
1
1. Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
2. Peraturan ini mulai berla ku sejak tanggal ditetapkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu .
J
I
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR Pl~NUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nornor 39 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 201'.2
Plt. GEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,
Lampiran
:
Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
:39 Tahun 2012
Tanggal
: 28 Desember 2012
BAGAN STRUKTUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERIHTAH KOTA MEDAn SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis Mo. 2 Telepon : 4512412 MED AN- 2 0 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2012
T E N T A N G
TATA KELOLA BLUD RUMAHSAKIT UMUMDAERAHDr. PIRNGADI MEDAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor 900/1847.K tanggal 13 Oktober 2011 telah ditetapkan tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD)
2. Penuh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Kota Medan; :
- b. bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Kota Medan dalam rangka peningkatan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
- c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan perlu pengaturan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan;
1. Undang - Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. 3 . Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan Rurnah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lemluran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MenKes/SK/VI1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MenKes/SK/VI2002 tentang Peraturann Internal Rumah Sakit (Hospital By laws);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MenKes/SK/IV2005 tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf Bylaws) di Rumah Sakit;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 3);
V
Menetapkan
19. Peraturan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dr.Pimgadi Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 45).
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. PIRNGADI MEDAN
BAB KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 2.
3. Walikota adalah Walikota Medan. 3.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan 4.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimgadi Medan yang Selanjutnya disebut sebagai RSUD Dr.Pimgadi Medan adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Medan. 5.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Dr.Pimgadi Medan. 6 .
7. Dewan Pengawas adalah kelompok pengarah atau penasehat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota. 7.
8. 8 . Komite Medis adalah- wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis dan atau yang mewakili, memiliki otoritas tertinggi didalam pengorganisasian staf medis bertanggung jawab terhadap direktur yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
9. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawatan dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh tenaga keperawatan/kebidanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 9.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. 10 .
11. Kelompok Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional. 1 1 .
12. Kelompok Fungsional Keperawatan yang selanjutnya disingkat dengan KFK, adalah sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di Instalasi dalam Jabatan Fungsional. 12 .
13. Dokter adalah tenaga medis yang mamiliki izin dan izin kompetensi dibidang kedokteran yang terikat kerja dangan RSUD Dr.Pimgadi Medan dan diberi kewenangan untuk melakukan palayanan medis di RSUD Dr - Pimgadi Medan. 13.
14. Tenaga Keperawatan adalah tenaga yang terdiri dari perawat dan bidan. 14.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu menemukan untuk melakukan upaya kesehatan. 15 .
I
S
.
16. Instalasi adalah bagian dari Rumah Sakit yang bertugas menyelenggarakan fungsi teknis seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan bidangnya masing - masing.
17. Tata Kelola RSUD Dr.Pimgadi Medan adalah peraturan dasar yang mengatur tentang struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan prinsip . ' ransparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.
18. Rencana Bisnis Anggaran yang salanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan Anggaran di RSUD Dr.Pimgadi Medan.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Dr.Pimgadi Medan yang salanjutnya disebut DPA - RSUD Dr.Pimgadi Medan adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sabagai dasar palaksanaan anggaran oleh RSUD Dr.Pimgadi Medan. ·
20. Praktek teknis yang sehat adalah penyelanggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah kaidah manajeman yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
- a. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pimgadi Medan.
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr.Pimgadi Medan melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, Keperawatan/Kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan praktek bisnis yang sehat.
BAB III - KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI RUMAHSAKIT
Pasal 4

- (1) BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Walikota melalui Sekretaris Daerah .
- (2) BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan kesehatan paripuma dan rujukan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Dr.Pimgadi Medan mempunyai fungsi:
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
V
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- g. penyelenggaraan manajemen Sumber Daya Manusia;
- h. penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan RSUD Dr.Pimgadi Medan; dan
- i. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Walikota bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi atas penyelenggaraan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab.
- (2) Walikota -dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan aturan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan;
- b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- c. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan
BAB V - DEWANPENGAWAS
Pasal 6

- (1) Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik di BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit non struktural yang bersifat independen.
- (3) Dewan Pengawas merupakan organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga dapat menjamin perkembangan dan kemajuan BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan.
BAB V - DEWANPENGAWAS
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban:
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan;
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan dan non keuangan serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan; dan
- f. memonitor hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas berwenang:
- a. memeriksa buku - buku, surat - surat dan dokumen;
- b. meminta penjelasan pejabat pengelola;
- d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas Dewan Pengawas;
- c. meminta pejabat pengelola dan/atau pejabat dengan sepengetahuan pembina BLUD untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- e. mendatangkan ahli, konsultan atau Lembaga independen lainnya jika diperlukan.
- f. mengawasi pelaksar. aan kendali mutu dan kendali biaya;
- g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
16. i . mengawasi keputusan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan perundangundangan.
- h. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu - waktu diperlukan.
BAB V - DEWANPENGAWAS
Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan nilai jumlah aset dan/atau omset RSUD Dr. Pimgadi Medan;
- (2) Salah satu anggota Dewan Pdngawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- (3) Dewan Pengawas diangkat dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur;
- (4) Masa bakti Dewan Pengawas adalah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.
BAB V - DEWANPENGAWAS
Pasal 9

Keanggotaan Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur Pemeritah Daerah, organisasi profesi, asosiasi rumah sakit, dan tokoh masyarakat di bidang perumahsakitan.
BAB V - DEWANPENGAWAS
Pasal 10

Dilarang menjadi anggota Dewan Pengawas:
- a. Pejabat Pengelola RSUD Dr. Pimgadi Medan;
- b. Staf medis dan fungsional tertentu lainnya.
,
BAB V - DEWANPENGAWAS
Pasal 11

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas adalah:
- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit;
- c. Belum pemah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga suatu badan usaha dinyatakan pailit;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. Belum pemah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
- f. Mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- e. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan dan Sumber Daya Manusia ;
BAB V - DEWANPENGAWAS
Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun; atau
- b. telah habis masa baktinya.
- (3) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa baktinya berdasarkan penilaian kerja melalui usulan Direktur.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila:
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang - undangan;
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan; atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan.
BAB V - DEWANPENGAWAS
Pasal 13

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas atas usulan Direktur BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan dengan persetujuan Dewan Pengawas..
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas berada di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
BAB V - DEWANPENGAWAS
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 15

Pelaksanaan Tata Kelola PPK - BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan didasarkan pada Struktur Organisasi, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi yang Logis dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.
Bagian Kedua
Pejabat Pengelola
Paragraf 1 Organisasi Pejabat Pengelola
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 16

Pejabat PPK - BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan adalah pimpinan RSUD Dr. Pimgadi Medan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Dr. Pimgadi Medan, terdiri dari:
- a. Pimpinan yaitu Direktur;
- c. Pejabat Teknis yaitu Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan serta Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.
- b. Pejabat Keuangan yaitu Wakil Direktur Admintrasi Umum; dan
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 17

- (1) Wakil Direktur Admintrasi Umum membawahkan:
1. Sub Bagian Tata Usaha;
- a. Bagian Umum, membawahi:
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Hukum/Hubungan Masyarakat.
6. b . Bagian Keuangan, membawahi:
2. Sub Bagian Mobilisasi Dana;
1. Sub Bagian Perbendaharaan;
3. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
1. Sub Bagian Inventaris Rumah Sakit;
- c. Bagian Perlengkapan Pemeliharaan, membawahi:
2. Sub Bagian Pengadaan Barang;
3. Sub Bagian Pergudangan.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan membawahi:
15. 1 . Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medis; dan
- a. Bidang Pelayanan Medis, membawahi:
2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis.
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi:
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan; dan
- c. Bidang Pelayanan Penunjang Medis, membawahi:
2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kepi erawatan.
1. Seksi Pelayanan Penunjang Sarana Medis; dan
2. Seksi Pelayanan Penunjang Sarana Non Medis.
- (3) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan membawahi:
1. Seksi Pendidikan dan Pelatihaii Pegawai;
- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Non Pegawai.
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
1. Seksi Penelitian;
- c. Bidang Pengelolaan Data dan Rekam Medik, membawahi:
2. Seksi Perpustakaan.
1. Seksi Pengolahan Data Rawat Jalan dan Rawat Inap;
2. Seksi Rekam Medik.
Paragraf 2
Pengangkatan Pejabat Pengelola
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. Pirngadi Medan ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD RSUD Dr. Pirngadi Medan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaedah - kaedah manajemen yang baik.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Dr. Pirngadi Medan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Dr. Pirngadi Medan yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Dr. Pirngadi Medan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pokok - Pokok Kepegawaian .
l ' •
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan bertanggungjawab kepada Pimpinan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan.
Paragraf 3
Persyaratan Direktur
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 20

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur, adalah:
- a. tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit; dan
Paragraf 4
Persyaratan Wakil Direktur
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 21

Syarat untuk diangkat menjadi Wakil Direktur Admintrasi Umum, adalah:
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- d. memenuhi syarat adminitrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan; dan
- c. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pemah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. diutamakan mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi dan keadministrasian.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, adalah:
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan rumah sakit;
- a. seorang dokter yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dibidang pelayanan rumah sakit;
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan; dan
- d. diutamakan mempunyai latar belakang pendidkan paling rendah Sarjana Strata 2 (dua) bidang kesehatan dan pengalaman dibidang perumahsakitan.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, adalah:
- a. seorang dokter/dokter gigi atau latar belakang pendidikan bidang kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dibidang pelayanan rumah sakit;
- b. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan rumah sakit; dan
- d. diutamakan mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) bidang kesehatan dan pengalaman dibidang perumah sakitan.
Paragraf 5
Persya; atan Pejabat Teknis
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Medis adalah seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, intergritas, kepemimpinan, pengalaman di bidang pelayanan medis.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 25

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan adalah seorang Perawat yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) Keperawatan Ners dan mempunyai pengalaman di bidang pelayanan keperawatan.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 26

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis adalah seorang yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di bidang pelayanan penunjang medis.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 27

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan serta serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman dibidang pendidikan dan pelatihan di rumah sakit.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 28

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan serta serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di bidang penelitian dan pengembangan di lingkungan rumah sakit.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 29

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Rekam Medik adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan serta serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di bidang pengolahan data dan rekam medik rumah sakit.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 30

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan serta serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di bagian keuangan.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 31

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian Perlengkapan Pemeliharaan adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di bagian pengadaan dan pemeliharaan.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 32

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian Umum adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan serta serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di bagian umum.
1' •
Paragraf 6 Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 33

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut- turut;
- d. melanggar kebijakan atau ketentuan - ketentuan lain yang telah ditetapkan;
- f. terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; atau
- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
Paragraf 7
Tugas, Kewajiban dan fungsi Pejabat Pengelola
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 34

- (1) Direktur BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- b. menyusun renstra bisnis BLUD;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Walikota.
- (2) Direktur BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 35

- (1) Wakil Direktur Admintrasi Umum dan para Kepala Bidang yang membawahi, mempunyai tugas dan kewajiban:
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- e. melakukan pengelolaan utang - piutang;
6. d . menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
- (2) Wakil Direktur Admintrasi Umum dan para Kepala Bidang yang membawahi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 36

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan serta Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan selaku Pejabat Teknis / mempunyai tugas dan kewajiban:
- b. melaksankan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan serta Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai flingsi sebagai Penanggung jawab teknis di bidang masing masing.
- (3) Tanggung jawab Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan serta Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 37

Selain tugas, kewajiban dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Pejabat Pengelola juga mempunyai tugas, kewajiban dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dr. Pimgadi Medan.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 38

- (1) Direktur BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (2) Wakil Direktur BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (3) Dalam hal Direktur BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, Pejabat keuangan BLUD RSUD Dr . Pimgadi Medan wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (4) Dalam hal Wakil Direktur BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Non PNS, Pejabat Keuangan BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
BAB VI - TATA KELOLA
Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan .
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi Iain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing - masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VIII - PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG
Pasal 40

- (1) Organisasi pelaksana fungsi pelayanan BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan terdiri dari Fungsi Pelayanan Instalasi dan Fungsi Pelayanan Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi pelaksana fungsi pendukung BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan terdiri dari Fungsi Pendukung Pengawas Internal Dan Fungsi Pendukung Komite Medis.
Bagian Kedua Fungsi Pelayanan
Paragraf 1 Instalasi
BAB VIII - PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG
Pasal 41

- Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan fungsional. (1)
- Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (2)
- ( 3 ) Pembentukan Instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan.
- ( 4 ) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.
BAB VIII - PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG
Pasal 42

- Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. ( 1 )
- Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memantau atau mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasi masing - masing. (2)
Paragraf 2 Jabatan Fungsional
BAB VIII - PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG
Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai bidang keahliannya .
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada .
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatannya.
: '
-
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Bagian Ketiga Fungsi Pendukung
Paragraf 1
Satuan Pengawas Internal
BAB VIII - PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG
Pasal 44

Dalam upaya membantu direktur di bidang pengawasan internal di bentuk Satuan Pengawas Internal.
BAB VIII - PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG
Pasal 45

- (1) Tugas pokok Satuan Pengawas Internal adalah :
- a. mengawasi terhadap pelaksaaan dan operasional BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan;
3. b.menilai pengendalian pengelolaan dan pelaksaaan kegiatan BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan; dan
- c. memberikan saran perbaikan kepada Direktur.
- (2) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah :
- a. pelaksaan pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan RSUD Dr. Pimgadi Medan;
- b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
- (3) Satuan Pengawas Internal di bentuk d n di tetapkan dengan keputusan Djrektur.
- c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas ftmgsional. \_
- (4) Satuan Pengawas internal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Paragraf 2
Komite Medis
BAB VIII - PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG
Pasal 46

- (1) Komite Medis dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien iebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Medis merupakan organisasi noh -struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh Direktur.
- (3) Ketua Komite Medis ditetapkan oleh direktur rumah sakit dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit .
BAB IX - ESELONISASI
Pasal 47

- (1) Eseionisasi Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Jika Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr.Pimgadi Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil maka hak - hak yang menyangkut tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
BAB X - PENGELOLAANSUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 48

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
Bagian Kedua Penghargaan dan Sanksi
BAB X - PENGELOLAANSUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 49

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai maka RSUD Dr.Pimgadi Medan menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Disiplin Pegawai
BAB X - PENGELOLAANSUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 50

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta ' dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB XI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RSUD Dr. PIRNGADI MEDAN
Pasal 51

- (1) Direktur menunjuk pejabat fungsional yang mengelola lingkungan BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi, serta pembuatan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal, lingkungan ekstemal dan halaman, taman, dan lain-lain sesuai peraturan perundang - undangan ,
- (2) Fungsi pengelolaan lingkungan dan limbah BLUD RSUD Dr. Pimgadi Medan untuk:
- a. Penyehatan ruang dan bangunan;
- b. Penyehatan makanan dan minuman;
- d. Pemantauan pengelolaan linen;
- c. Penyehatan air bersih dan air minum;
- e. Pencegahan pencemaran lingkungan;
- g. Desinfeks dan sterilisasi ruang; dan
- f. Pengendalian serangga dan binatang pen £ ganggu;
- h. Upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.
- (3) Tugas pokok pengelolaan lingkungan dan limbah meliputi :
- a. Mengelola limbah dan sampah;
- b. Mengawasi dan mengendalikan vector/serangga;
- d. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian/pengembangan dibidang penyehatan lingkungan di RSUD Dr. Pimgadi Medan.
15. c . Mengelola sistem lingkungan fisik dan biologi ; dan
.
'
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 52

Untuk dapat bekerja di RSUD Dr. Pimgadi Medan sebagai staf medis, maka dokter spesialis, dokter umum, atau dokter gigi harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP);
3. ' d. memiliki prilaku dan moral yang baik.
- c. sehat jasmani dan rohani; dan
Bagian Kedua
Kategori
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 53

- (1) Organisasi Staf Medis Fungsional RSUD Dr. Pimgadi Medan terdiri dari :
- a. Kelompok Staf Medis Fungsional;
- b. Komite Medis.
- (2) Kategori Staf Medis Fungsional berdasarkan jenis kompetensi meliputi :
- a. Dokter umum;
- b. Dokter gigi;
- c. Dokter spesialis;
- d. Dokter sub spesialis.
- (3) Kategori Staf Medis Fungsional berdasarkan status kepegawaian meliputi :
- b. Dokter paruh waktu;
- a. Dokter tetap;
"
- c. Dokter tamu;
- d. Dokter konsultan.
- (4) Dokter tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a, yakni dokter yang direkrut oleh pemilik atau yang mewakili untuk RSUD Dr. Pimgadi Medan sebagai pegawai tetap dan berkedudukan sebagai sub ordinat, yang bekerja untuk dan atas nama RSUD Dr. Pimgadi Medan serta bertanggung jawab pada Direktur dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan/perturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Dokter peruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yakni dokter yang bekerja tidak penuh waktu dalam seminggu dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi dan bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan/peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (6) Dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yakni dokter karena reputasi atau keahliannya diundang secara khusus oleh Direktur untuk menangani atau membantu menangani kasus yang tidak dapat ditangani oleh Staf Medis Fungsional lain yang ada atau untuk mendemonstrasikan suatu teknologi baru dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan/peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (7) Dokter konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yakni dokter yang karena keahliannya direkrut oleh Direktur untuk memberikan konsultasi yang tidak secara langsung menangani pasien dengan kualifikai sesuai kompetensi dan bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan/peraturan perundang - undangan yang berlaku.
uagian Ketiga
Tujuan
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 54

- (1) Tujuan umum pengorganisasian Staf Medis Fungsional yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan medis RSUD Dr. Pimgadi Medan.
- (2) Tujuan khusus pengorganisasian Staf Medis Fungsional yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan medis di RSUD Dr. Pimgadi Medan, meliputi :
- a. tercapainya kerjasama yang baik antara Staf Medis Fungsional, pemilik dan Direktur;
- b. tercapainya sinergi antara manajemen dan Staf Medis Fungsional untuk kepentingan pasien; dan
- c. terciptanya tanggung jawab Staf Medis Fungsional terhadap mutu pelayanan medis dan pendidikan di RSUD Dr. Pimgadi Medan.
Bagian Keempat Pengorganisasian Staf Medis Fungsional
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 55

- (1) Dokter spesialis, dokter gigi spesialis puma waktu dan paruh waktu, dokter umum, dan dokter gigi yang bekerja di unit pelayanan RSUD Dr. Pimgadi Medan wajib menjadi anggota Staf Medis Fungsional; .
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau dengan cara lain dengan pertimbangan khusus;
- (3) Setiap Kelompok Staf Medis Fungsional paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter;
- (4) Pengelompokan Staf Medis Fungsional berdasarkan spesialisasi/keahlian bagi tenaga dokter dengan spesialisasi/keahlian yang sama dikelompokkan ke dalam 1 (satu) kelompok medis.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 56

Pengelompokan Staf Medis Fungsional dapat dilakukan cara lain dengan pertimbangan khusus melalui :
- Penggabungan tenaga dokter spesialis dengan spesialisasi/keahlian yang berbeda, yang dilakukan karena jumlah dokter spesialis tersebut kurang dari 2 (dua) orang sehingga tidak memungkinkan untuk membentuk staf medis sendiri dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu dan wajib diikuti dengan pembagian dan tugas serta wewenang yang jelas yang dituangkan didalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis di RSUD Dr. Pimgadi Medan; a.
- Penggabungan dokter spesialis dengan dokter umum dapat dilakukan apabila jumlah dokter spesialis masih kurang sehingga tidak memungkinkan membentuk kelompok staf medis fhngsional sendiri yang diikuti dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dan dituangkan dalam kebijakan serta prosedur pelayanan medis di RSUD Dr. Pimgadi Medan; c. dan
- Pembentukan staf medis fungsional untuk dokter umum dapat dilakukan dengan membentuk kelompok staf medis fungsional dokter umum sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medis dimana dokter umum tersebut memberikan pelayanan; b.
- d. Dokter gigi dapat menjadi kelompok staf medis fungsional sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medis fungsional bedah atau kelompok staf medis fungsional dokter umum atau dokter spesialis lainnya dengan pembagian tugas dan wewenang yang dituangkan di dalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis di RSUD Dr. Pimgadi Medan.
Bagian Kelima Kepengurusan Staf Medis Fungsional
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 57

- (1) Kelompok Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya;
- (2) Ketua kelompok Staf Medis Fungsional dapat dijabat oleh dokter puma waktu atau dokter paruh waktu;
- (3) Pemilihan ketua kelompok Staf Medis Fungsional diatur dengan mekanisme yang disusun oleh komite medis;
- (4) Proses pemilihan wajib melibatkan komite medis dan Direktur;
- (5) Hasil proses pemilihan ketua kelompok Staf Medis Fungsional dan penetapan sebagai ketua kelompok Staf Medis Fungsional disahkan oleh Direktur;
- (6) Masa bakti ketua kelompok Staf Medis Fungsional adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode masa bhakti berikutnya.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 58

Penempatan dokter ke dalam kelompok Staf Medis Fungsional ditetapkan oleh Direktur atas usul komite medis yang dilengkapi perjanjian kerja masing - masing dokter untuk mewujudkan kejelasan fungsi, tugas dan kewenangannya.
k
Bagian Keenam
Hubungan Kerja, Fungsi dan Tugas Staf Medis Fungsional
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 59

Kelompok Staf Medis Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur sedangkan secara fungsional sebagai profesi bertanggung jawab kepada Komite Medis melalui ketua kelompok Staf Medis.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 60

Staf medis fungsional mempunyai fungsi sebagai :
- a. pelaksana pelayanan medis;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. penelitian dan pengembangan di bidang medis.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 61

Staf Medis Fungsional mempunyai tugas :
- a. menyusun, mengumpulkan, menganalisis, dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik;
- b. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi :
2. Pengobatan;
4. 1 . Prosedur diagnosis;
3. Pencegahan;
4. Pencegahan akibat penyakit; dan
- c. meningkatkan kemampuan profesinya melalui program pendidikan/pendidikan berkelanjutan;
5. Peningkatan dan pemulihan.
- d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah di tetapkan;
- e. membuat laporan kepada Direktur melalui ketua komite medis secara teratur paling sedikit 1 tahun sekali;
- g. membuat standar prosedur operasional pelayanan medis dibidang administrasi/manajerial antara lain :
- f. melakukan perbaikan standar prosedur operasional dan dokumen terkait, yang disempumakan secara berkala sehingga sesuai situasi dan kondisi;
1. pengaturan tugas rawat jalan ;
2. pengaturan tugas rawat inap;
4. pengaturan tugas rawat intensif;
3. pengaturan tugas jaga;
5. pengaturan tugas dikamar operasi;
6. pengaturan tugas dikamar bersalin;
7. pengaturan visite/ronde;
8. pertemuan klinik;
9. presentasi kasus, seperti kasus kematia, kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu; dan
- h. membuat standar prosedur operasional pelayanan medis di bidang keilmuan/keprofesian yakni, standar pelayan medis yang dibuat oleh kelompok staf medis fungsional meliputi :
10. prosedur konlutasi.
1. Tata cara pemerikasaan penyakit sampai dengan penatalaksanaan; dan
- i. menyusun standar pelayanan medis paling sedikit untuk 10 jenis penyakit.
2. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 62

Ketua kelompok Staf Medis Fungsional mempunya tugas menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja staf medis dan mengusulkan kepada Direktur.
Bagian Ketujuh Kewenangan Staf Medis Fungsional
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 63

Staf Medis Fungsional mempunya wewenang :
- a. memberikan rekomendasi kepada Direktur melalui ketua komite medis, sub komite kredensial terhadap permohonan penempatan dokter baru dan/atau penempatan ulang dokter di RSUD Dr. Pimgadi Medan.
- b. melakukan evaluasi penampilan kinerja praktek dokter berdasarkan data yang konprehensif melalui prosedur tetap, audit medis atau program uji mutu; dan
- c. memberikan masukan kepada Direktur melalui komite medis terkait dengan praktek dokter.
Bagian Kedelapan Penilaian Staf Medis Fungsional
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 64

- (1) Penilaian kinerja kelompok Staf Medis Fungsional dilakukan oleh Direktur dan bersifat administratif yang meliputi :
- a. disiplin kepegawaian; dan
- b. motivasi kerja.
- (2) Evaluasi oleh komite medis menyangkut keprofesian meliputi :
- a. audit medis;
- b. prosedur tetap;
- c. disiplin profesi; dan
- d. etika profesi
Bagian Kesembilan
Penilaian Komite Medis
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 65

- (1) Komite Medis memegang peran utama dalam menegakkan profesionalisme Staf Medis yang bekerja di rumah sakit.
- (2) Komite Medis berperan dalam merekomendasikan pemberian izin melakukan pelayanan medis di rumah sakit termasuk rinciannya, memelihara kompetensi dan etika profesi serta menegakkan disiplin profesi.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 66

- (1) Komite Medis merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh Direktur.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan masa kerjanya sampai selesai dan selanjutnya membentuk susunan barn dengan ketua dan wakil ketua dipilih secara demokratis dalarn rapat pleno yang dipimpin ketua kelompok staf medis.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 67

- (1) Mekanisme pengangkatan dan pembentukan ketua dan wakil ketua komite medis diatur dalam peraturan internal Staf Medis Fungsional di RSUD Dr. Pimgadi Medan;
- (2) Komite medis memberikan laporan kegiatan kepada Direktur.
Bagian Kesepuluh Kepengurusan Komite Medis
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 68

Susunan komite medis terdiri dari :
- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- d. anggota; dan
- c. sekretaris:
- e. subkomite
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 69

- (1) Ketua Komite Medis diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Ketua komite medis mengusulkan sekretaris dan anggota Komite Medis dan ditetapkan oleh Direktur.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 70

Persyaratan untuk menjadi ketua komite medis adalah :
- b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas;
- a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;
- c. peka terhadap perkembangan perumahsakitan;
- d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;
- e. mempunyai kepribadian yang dapat diterim? dan disegani di lingkungan profesinya; dan
- f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 71

Apabila Wakil Ketua Komite Medis diperlukan, maka dapat diusulkan oleh Ketua Komite Medis dan ditetapkan oleh Direktur.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 72

- (1) Sekretaris komite medis diusulkan oleh ketua komite medis dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Dengan jumlah dokter terbatas di RSUD Dr. Pimgadi Medan, maka sekretaris komite dapat dipilih dari salah satu anggota komite medis.
- (3) Sekretaris komite medis dapat menjadi ketua dari salah satu subkomite.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris komite medis dibantu oleh tenaga administrasi atau staf sekretariat puma waktu.
Bagian Kesebelas Fungsi dan Tugas Komite Medis
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 73

Fungsi komite medis meliputi :
- a. pemberi masukan kepada Direktur terkait dengan praktek dokter;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- c. penanganan hal yang berkaitan dengan etik kedokteran, dengan membentuk subkomite etik di bawah komite medis;
- d. penanganan masalah etik dalam bidang lain dengan membentuk etik tersendiri di luar komite medis; dan
- e. penyusunan kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di RSUD Dr. Pimgadi Medan.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 74

Tugas komite medis meliputi :
- a. membantu Direktur menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;
- b. melaksanakan pembinaan etik profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis;
- d. membantu Direktur menyusun peraturan internal staf medis dan memantau pelaksanaanya;
- e. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan mediko-legal;
- f. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko - legal;
- g. melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan dan membina kelompok tugas staf medis;
- i. melakukan monitoring dan evalasi mutu pelayanan medis, meliputi :
- h. meningkatkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembakan dalam bidang medis;
1. monitoring dan evaluasi kasus bedah;
2. penggunaan obat;
3. farmasi dan Terapi;
4. ketepatan;
5. kelengkapan dan keakuratan rekam medik;
7. angka tingkat kematian dan angka kesakitan; dan
6. catatan diagnostik;
8. perosedur tetap atau audit medis melalui pembentukan subkomite.
Bagian Keduabelas Kewenangan Komite Medis
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 75

Komite medis mempunyai wewenang :
- a. mengusulkan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
- b. memberikan ^ pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan meciis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis;
- c. monitoring dan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum di dalam tugas komite medis;
- d. monitoring dan efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran
5. f . membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus pelayanan medik yang melakukan koordinasi lintas profesi, antara lain :
- e. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur profesi kewenangan antar kelompok staf medis;
1. Penanggulangan kanker terpadu;
3. Pelayanan jantung terpadu;
2. Penanggulangan nyeri;
4. Pelayanan geriatri.
- g) memberikan rekomendasi kerjasama antar rumah sakit, RSUD Dr. Pimgadi Medan dengan fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi atau institusi pendidikan lainnya .
Bagian Ketigabclas Pertanggungjawaban Komite Medis
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 76

Komite medis bertanggung jawab kepada Direktur terhadap mutu pelayanan medis, pembinaan etik kedokteran dan pengembangan profesi medis.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 77

Komite medis mempunyai kewajiban :
- a. menyusun peraturan internal medis;
1. standar pelayanan medis;
- b. membuat format standarisasi untuk
2. standar prosedur operasional dibidang manajerial/ administrasi dan bidang keilmuan/ profesi;
3. standar profesi; dan
4. standar kompetensi.
- a. membuat format standarisasi pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan indikator mutu klinis; dan
- b. melakukan pemantauan mutu klinis, etika kedokteran dan pengembangan profesi medis.
Bagian Keempat belas
Masa Kerja dan Tata Kerja Komite Medis
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 78

- (1) Tata kerja komite medis secara administratif, meliputi :
- a. rapat rutin komite medis yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap bulan;
- c. rapat Komite Medis dengan Direktur dan Kepala Bidang Pelayanan yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap bulan;
- b. rapat Komite Medis dengan semua kelompok staf medis yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap bulan;
- d. rapat darurat diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak yang dilaksanakan sesuai kebutuhan; dan
- e. menetapkan tugas dan kewajiban subkomite, termasuk pertanggungjawaban terhadap suatu program.
- (2) Tata kerja komite medis secara teknis meliputi :
- b. koordinasi antara Komite Medis dengan Direksi dalam menangani masalah tenaga dokter serta pengaturan penyampaian informasi kepada pihak luar perkumpulan profesi dan pihak non profesi seperti kepolisian dan jajaran hukum.
- a. menjabarkan hubungan antara Komite Medis sebagai kompetensi dan etika profesi dengan manajemen RSUD Dr. Pimgadi Medan sebagai pemegang kewenangan pengelolaan RSUD Dr. Pimgadi Medan; dan
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 79

- (1) Untuk memperlancar tugas sehari hari dibentuk tenaga administrasi yang dapat membantu komite medis.
- (2) Biaya operasional komite medis dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja RSUD Dr. Pimgadi Medan.
Bagian Kelima belas Sub Komite
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya komite medis dibantu oleh subkomite.
- (2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- b. subkomite mutu profesi ;
- a. subkomite kredensial;
- c. subkomite etika dan disiplin profesi;
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 81

- (1) Subkomite kredensial bertugas untuk menapis profesionalisme staf medis.
- (2) Seorang staf medis dinyatakan kompeten melalui proses kredensial.
- (3) Mekanisme kredensial dan rekredensial adalah tanggung jawab komite medis yang dilaksanakan oleh subkomite kredensial.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 82

- (1) Subkomite mutu profesi bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis.
- (2) Subkomite mutu profesi melakukan pemantauan kualitas.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 83

- (1) Subkomite etika dan disiplin profesi bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Pelaksanaan keputusan subkomite etika dan disiplin profesi merupakan upaya pendisiplinan oleh komite medis terhadap staf medis.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 84

- (1) Susunan Subkomite terdiri dari :
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- a. ketua merangkap anggota;
- c. anggota.
- (2) Ketua subkomite dapat dijabat dari salah satu seorang ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota komite medis.
BAB XII - POLA TATA KELCLA STAF MEDIS
Pasal 85

- (1) Subkomite ditetapkan oleh Direktur atas usul ketua komite medis;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya subkomite menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja;
- (3) Subkomite membuat laporan berkala dan laporan akhir tahun kepada komite medis.
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi :
- b. rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya.
- a. evaluasi kerja selama 1 tahun; dan
7. Biaya operasional subkomite dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Dr.
- (5) Pimgadi Medan.
Diundangkan di Medan
pada tanggal
19 Januari
2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
Ir. SYAIFW ^ BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 4
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan
Ditetapkan di Medan
pada tanggal
1 9 Januari 2012
WALIKOTA MEDAN
dto
Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP.MM