PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor G Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 35 Tahun 2010
N/A
Preamble

Menimbang | a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tenteng Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Kabupaten Banyuasin perlu menyusun Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi {PPID) Dalam Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •~-. <.'..,;. _; | Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); |
| | | 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); |
| | | 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); |
- 4 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Banyuasin Nomor 063);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 163 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta 8tandar Onerrl!';iorn= d Prnge01ir f90°' DDff) rii Lin r:i:1.~·':7'.''flTI Banyuasin Tahun '.201!::&gt; Nomor XX).
MEMUTUSKAN . ~
,,
L
.
j'
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 3 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. 6 . Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda-Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.
er
4
11. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenrunya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi.
13. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/ atau karakteristik obyek alam, dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Data Aspasial/Dokumen adalah data tabular, statistik, grafik, gambar dan dokumen yang tidak memiliki referensi geografis.
15. Standar Pengelolaan Data adalah standar yang mendasari data tertentudalam hal metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda› tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fal&lt;ta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkem bangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
7. 1 7. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
18. Informasi Geospasial adalah data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
19. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
20. Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, verifikasi dan validasi,.penyimpanan, dan diseminasi data untuk mendukung tersedianya data dan informasi pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, akuntabel, sahih, lengkap, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan.
21. Diseminasi Data adalah penyebarluasan data, yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh PPID atau pihak terkait dengan data yang bersangkutan, melalui publikasi cetak, elektronik dan/ a tau Portal Data.
Sistem .K
er•
22. Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang mendukung Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah dalam rangka menyajikan informasi yang sahib kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
23. Forum Data adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan koordinasi mengenai data dan informasi pembangunan Daerah, · termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan Daerah.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 2

Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah menjunjung tinggi asas:
- a. kepastian hukum;
- b. keterpad uan;
- C. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 3

Maksud Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, pengendalian pembangunan yang efektif dan peningkatan peran serta masyarakat melalui pengelolaan data dan pelayanan informasi pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, akuntabel, sahih, lengkap, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 4

Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
- a. menyediakan satu basis data pembangunan yang akurat, terbuka, terpusat dan terin tegrasi;
- b. meningkatkan pengelolaan data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- c. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
mewujudkan . K
(T
,
'" , 1
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; dan
- f. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik.
RUANG LlNGKUP DAN KEDUDUKAN Bagian KeAatu
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 5

.
- fl' I Ruang lingkup peneclolann atu data
- a. pengelolaan satu data pembangunan Daerah;
- h . kebiiA.k!'l.n ctf'ln R.,T'"'l1°~"i :
- d. sistem pengelolaan satu data pembangunan Daerah;
- ' I
1. h.C1C:ll1Ui::lgi::lc:1.ll,
- g. koordinasi;
- i. kerjasama dan kemitraan.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 6

Kedudukan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman bagi ·OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :
- a. pengelolaan data dan inforrnasi pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- c. koordinasi untuk perencanaan pembangunan dengan berbagai pihak.
BAB-~
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, meliputi:
- a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah;
2. b . kerja sama dalarn pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah;
- c. penetapan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah; dan
- d. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data dan informasi di OPD/UKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
KEBlJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu Kebijakan
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 8

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dib.ksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Bagian Kedua Strategi
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 9

Strategi Pengelolaan Satu Data Pembangunan adalah :
- a. pengelolaan data dan informasi sesuai dengan standar pengelolaan data dan informasi yang digunakan di tingkat nasional maupun internasional;
- b. pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian sistem pengelolaan satu data pembangunan daerah secara mandiri, efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki;
- c. penyebarluasan data dan informasi pembangunan melalui sistem pengelolaan satu data pembangunan daerah;
- d. peningkatan sumber daya manusia sebagai pengelola data pembangunan agar dapat terlibat aktif dalam proses pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. pembentukan forum data; dan
- f. penguatan kelembagaan PPID sebagai pelaksana Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
BAB.a.
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- (2) Penetapan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PPID Kabupaten;
- b. PPID Pembantu; dan
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Data dan Informasi Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua PPID Kabupaten
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 11

- (1) PPID Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) PPID Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, PPID Kabupaten bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu dan Tim Pertimbangan Pelayanan Data dan Informasi Kabupaten.
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 12

- ( 1) PPID Kabupaten mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi data dan informasi strategis yang berkaitan dengan pembangunan Daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan data, informasi dan dokumentasi bersama PPID Pembantu;
- c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi kepada publik;
- d . melakukan verifikasi data dan informasi pembangunan Daerah;
- e. melal&lt;:ukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. melakukan dokumen tasi; pemutakhiran data, informasi dan
memastikan ~
(L
- g. memastikan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah secara lengkap di dalam sistem pengelolaan satu data pembangunan Daerah;
- h. mengelola sistem pengelolaan satu data pembangunan Daerah; dan
- i. memberikan pembina?.n dalam mengelola data dan informasi di dalam sistem pengelolaan satu data pembangunan Daerah kepada PPID Pembantu dan Publik.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kabupaten mempunyai\_ wewenang:
- a. menolak memberikan data dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan data dan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu data dan informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara data, informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), PPID Kabupaten dibantu oleh lima (5) Bidang PPID, meliputi:
- a. Bidang Pengelola Data dan Informasi;
- b. Bidang Pengelola Dokumentasi dan Arsip;
- C. Bidang Pengelola Sistem Satu Data Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- e. Bidang Pengad uan dan Penyelesaian Sengketa.
Bagian Ketiga PPID Pembantu
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 14

- (1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri dari PPID OPD /UKPD, PPID Kecamatan dan PPID Kelurahan/Desa, dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di masing-masing satuan kerja dan melekat pada jabatan Sekretaris atau Pejabat Fungsional yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi.
~
- (3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu PPID Kabupaten melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. menyampaikan data, informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten secara berkala dan sesuai kebutuhan melalui sistem pengelolaan satu data pembangunan Daerah, website milik pemerintah Daerah, dan media informasi lain sesuai arahan dari PPID Kabupaten; dan
- c. menjawab dan menyediakan data, informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi sesuai dengan bidang tugas OPD /UKPD, Kecamatan dan Kelurahan / Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPID Pembantu dibantu oleh Tim Teknis PPID.
Bagian Keempat
Tim Pertimbangan Pel2yanan Data dan lnformasi
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 15

- (1) Tim Pertimbangan Pelayanan Data dan Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
- a. Inspektur Kabupaten; dan
- b. Kepala 0PD /UKPD.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Data dan Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14;
- b. membahas dan mengusulkan jenis data dan informasi yang dikecualikan; dan
- c. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi.
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16

- (1) Data pembangunan Daerah, terdiri dari:
- a. data Geospasial, meliputi:
1. lnformasi Geospasial Dasar (IGD); dan
2. Informasi Geospasial Tematik (IGT).
data -~
- b. data Statistik meliputi :
1. statistik dasar;
2. statistik sektoral; dan
3. statistik khusus;
- (2) Data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diklasifikasikan dalam :
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
- b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data pembangunan daerah yang dapat dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik pengguna data pembangunan daerah.
- (4) Data pembangunan daerah yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah data dan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu data dan informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup data pembangunan Daerah dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Bagian Kedua Sumber Data
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari 0PD/UKPD dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, diperoleh dari OPD/UKPD dan sumber lainnya.
Bagian Ketiga Pengelola
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah dengan melakukan pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah .
Penyelenggaraan .
r
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PPID Kabupaten, meliputi :
- a. pembangunan Portal Data;
- b. pemeliharaan dan pengembangan Portal Data;
- c. pengintegrasian sistem informasi penunjang data dan informasi ke dalam Portal Data;
- d. penyimpanan data secara digital pada Portal Data;
- e. penyebarluasan (diseminasi) data dan informasi;
- f. pengamanan data dan informasi; dan
- g. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan.
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19

- (1) Setiap OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa wajib mengelola data dan informasi pembangunan dalam rangka membangun dan mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
- (2) Setiap OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa wajib mengelola data dan informasi pembangunan secara lengkap, aktual, sahih dan akuntabel, serta disampaikan kepada PPID Kabupaten melalui PPID Pembantu di masing-masing OPD/UKPD, Kecamatan atau Kelurahan/Desa.
- (3) Setiap OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa wajib mendasarkan struktur dan format penyajian data, serta metadata pada standar yang digunakan di dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
Bagian Keempat Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Analisis dan Diseminasi Data
Paragraf 1 Pengumpulan Data
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 20

- (1) Pengumpulan data pembangunan Daerah dilakukan oleh OPD/UKPD, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, yang dilaksanakan oleh Tim Teknis PPID yang bersangkutan.
- (2) Pengumpulan data pembangunan daerah dilakukan dengan cara:
- a. la ngsung dari sumber data; dan
- b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pengumpulan .~
- (4) Pengumpulan data pembangunan daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain, meliputi:
- a. instansi vertikal;
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga penelitian;
- d. badan usaha;
- e. lembaga non pemerintah; dan
- f. lembaga atau pihak lainnya.
- (5) Data pembangunan Daerah yang dihasilkan wajib dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan dan diarsipkan.
Paragraf 2 Pengolahan Data
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 21

- (1) Pengolahan data pembangunan Daerah dilakukan secara manual oleh Tim Teknis PPID dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan tahapan :
- a. penerimaan;
- b. pengelompokan;
- C. penyuntingan;
- d. penyandian; dan
- e. penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan Daerah yang diterima oleh Tim Teknis PPID dan/ atau sis tern yang telah ditetapkan, wajib dilengkapi dengan metadata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengelompokkan data pembangunan Daerah dilakukan oleh Tim Teknis PPID dan/ a tau sistem sesuai dengan jenis data dan/ atau tematik pembangunan Daerah.
- (5) Data pembangunan Daerah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan oleh Tim Teknis PPID dengan mendasarkan pada struktur dan format penyajian data yang digunakan di dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penyandian data dan direkam ke dalam katalog data oleh Tim Teknis PPID.
Berdasarkan . \_1(-
r
C
.. J
- (7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , dilakukan penyimpanan data, baik secara manual maupun digital ke dalam Portal Data Daerah secara berkala.
3
Paragraf
Verifikasi dan Validasi Data
- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sahih dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan, proses pengolahan, dan hasil.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap jenjang/tingkatan penanggung jawab data, meliputi :
- a. tingkat OPD /UKPD, Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa; dan b. tingkat Kabupaten;
- (3) Verifikasi dan validasi data di tingkat SKPD /UKPD, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada Rvat (?,) hnruf R. rlil Ak~::\n0lrnn oleh PPF"' Perribantn rl r&gt;no-an
- (4) Verifikasi dan validasi data di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh PPID
Pa rae:raf 4
.l-'asal 23
- (1) Analisis data pembangunan dilakukan oleh Bappeda-Litbang dalam· rangka menghasilkan rekomendasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melakukan analisis data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda-Litbang melibatkan OPD/UKPD, PPID, dan/atau pakar/ahli perencanaan pembangunan.
Paragraf 5 Diseminasi Data
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 24

- ( 1) Diseminasi data dilakukan oleh oleh Tim Teknis PPID dan/ atau sistem yang telah ditetapkan dalam rangka menyebarluaskan data dan informasi serta rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah yang bersifat publik.
- (2) Diseminasi data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
Diseminasi .
([1
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (short message service), radio, televisi, laman (website), dan bentuk lainnya.
Paragraf 6
Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Analisis dan Diseminasi Data
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 25

Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Analisis dan Diseminasi Data tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima Portal Data Daerah
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah yang terintegrasi ke dalam satu Portal Data Daerah.
- (2) Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi berbagai sistem inforrnasi yang dapat terkoneksi di tingkat:
- a. OPD /UKPD;
- b. instansi vertikal;
- c. perguruan tinggi;
- d. badan usaha milik negara;
- e. lembaga penelitian;
- f. lembaga non pemerintah; dan
- g. pemangku kepentingan lainnya.
BAB VII - SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 27

- ( 1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan Tim Tekn.is PPID dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPID Pembantu di tingkat OPD/UKPD, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Tim Teknis PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan masing-masing Kepala OPD/UKPD, Camat, atau Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Teknis PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan tugas:
- a. mengumpulkan data dari unit kerja OPD /UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang bersangkutan;
- b. memastikan penyajian data beserta metadata sesuai dengan struktur dan format yang digunakan di dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah;
- c. menyampaikan data kepada unit lain di OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk digunakan sebagai data rujukan pertama dan utama bagi penyusunan rencana, anggaran dan evaluasi rencana pembangunan;
- d. menyediakan data untuk pemerintah dan masyarakat sesuai lingkup tugas dan fungsi OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang bersangkutan;
- e. meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan data dan pelayanan informasi yang akurat, mutakhir, akuntabel, sahih, lengkap, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan;
- f. memberikan masukan dalam Forum Data tentang pengembangan standar untuk pengelolaan clan penyajian data dan inforrnasi;
- g. melakukan Pengumuman/Penyebarluasan Data sesuai lingkup tugas dan fungsi OPD /UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang bersangkutan;
- h. melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu dan PPID Kabupaten mengenai penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah;
:
,
,
!
~
..
I
I
--~•-• 1.
w••.
u
-
••••v ••• •••••••
.
. . ... ... - rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 16 ayat (3);
8ektbral ctan lnformasi Geospasial ' i 'ematik kepada pemerintah dan masyarakat.
Pasal .K
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 29

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan di Daerah, diselenggarakan Forum Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas Tim Teknis PPID, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat.
- (3) Pakar, praktisi dan tokoh masyarakat yang menjadi anggota Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari :
- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. pemerintah;
- d. lembaga penelitian;
- e. badan usaha;
- g. lembaga atau pihak lainnya.
10. -. t f · ' I I
- (5) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfonf7si sebap::ii ·
12. ;. ... ' " ,1. .. l dari data yang sudah ada;
13. wadah
- c. sarana untuk mendorong pengembangan Sistem Statistik Daerah;
- e. media untuk mengembangkan isi dan metodologi data;
16. penuniano 2
- g. sarana untuk mendorong pendayagunaan data untuk pembangunan.
BAB IX - KOORDINASI
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah sesuai ketentuan Peraturan
2. . . \ 4 j ; .. ,.,,...,JJ l.i. .. ! ... \_ .. : ________________ ·-""O ... t:. ... J,..\_\. ... · !--~6-i... -l 1 \_ i .I. -l·.!\,,,, \..,l.J .. l dengan: . ' ; 1 ' ~ 1 J ... L ... . (..L t .. d 1~ ... u 1
- a. pemerintah;
masyarakat .C
- b. masyarakat, dan
- c. para pemangku kepentingan lainnya.
KERJ A SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu Kerjasama
BAB IX - KOORDINASI
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemerintah;
- b. lembaga penelitian;
- c. badan usaha;
- d. lembaga non pemerintah; dan
- e. lembaga atau pihak lainnya.
Bagian Ked ua Kemitraan
BAB IX - KOORDINASI
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-un\_dangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/ atau perjanjian antara Pemerintah Daerah clan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) clan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII - LARANGAN DAN SANKS!
Pasal 34

Penyelenggara Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 16 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Sanksi
BAB XII - LARANGAN DAN SANKS!
Pasal 35

- (1) Penyelenggara Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. sanksi kepegawaian; dan/ atau
- b. sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
BAB XIII - INSENTIF
Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada OPD/UKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan khusus, infrastruktur, program dan/ atau penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah di OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan Daerah;
- b. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam mengelola data pembangunan Daerah;
- c. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah; dan
- d. pembangunan clan pengembangan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah berbasis teknologi informasi.
Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan lembaga lain, melakukan pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan data pembangunan Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan bersama oleh PPID Kabupaten., dan Tim Pertimbangan Pelayanan Data dan lnformasi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
BAB XV - PEMBIAYAAN
Pasal 39

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB XVI
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pad a tanggal ~ / l'\1tif r, 11 201 7
WAKIL BUPATI.BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS ~ BUPATI BANYUASIN,t,,
S. A. SUPRIONO
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal 31 Mc;ir,1, 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR fol
~.Q'O&gt;~
...10,()'fl) ,W~b
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untuk anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara tahun 1958 No.41);
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undangundang;
3. Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Mengingat : Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untuk anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara tahun 1958 No.41) sebagai Undangundang.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untuk anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara tahun 1958 No.41) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.
Kepada anggota Angkatan Perang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan ini diberikan tanda-tanda penghargaan berupa Satyalancana Bhakti, Satyalancana Teladan, Satyalancana Kesetiaan dan Satyalancana Peristiwa.
BAB II - SATYALANCANA BHAKTI
Pasal 2

.
Kepada anggota Angkatan Perang yang mendapat luka-luka sebagai akibat langsung kegiatan musuh dan di luar kesalahannya sehingga memerlukan perawatan kedokteran diberi tanda penghargaan berupa sesuatu satyalancana yang bernama "Satyalancana Bhakti".
BAB II - SATYALANCANA BHAKTI
Pasal 3

.
- (1) Satyalancana Bhakti berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana segi tujuh, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 25 milimeter, disebelah muka satyalancana dilukiskan tulisan "Bhakti" dan disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2) Pita dari Satyalancana Bhakti bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna hijau laut dan kuning yang sama lebarnya ditengahtengah strip-tegak-putih dengan lebar 2 milimeter.
BAB II - SATYALANCANA BHAKTI
Pasal 4

.
Satyalancana Bhakti dianugerahkan juga secara anumerta kepada anggota Angkatan Perang yang gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai akibat langsung kegiatan musuh dan di luar kesalahannya sendiri.
BAB II - SATYALANCANA BHAKTI
Pasal 5

.
- (1) Satyalancana Bhakti dianugerahkan kepada warga-warga Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang melakukan suatu perintah dari Angkatan Perang dan memenuhi ketentuan ketentuan dimaksud dalam pasal 2 dan 4.
- (2) Ketentuan dalam pasal 4 berlaku juga bagi mereka tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
BAB III - SATYALANCANA TELADAN.
Pasal 6

.
Kepada anggota Angkatan Perang yang termasuk golongan prajurit yang dalam waktu perang atau dalam operasi selama 1 tahun berturut-turut atau dalam waktu diluar keadaan-keadaan seperti tersebut diatas sedikitdikitnya 3 tahun berturut-turut menjalankan tugasnya dengan berkelakuan baik, setia, sungguh-sungguh, sehingga dapat menjadi teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan bagi yang lain, diberikan suatu tanda penghargaan berupa suatu satyalancana dengan nama "Satyalancana Teladan".
BAB III - SATYALANCANA TELADAN.
Pasal 7

.
- (1) Satyalancana Teladan berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana segi lima, dibuat dari logam berwarna perunggu mempunyai garis tengah 25 milimeter, di sebelah muka satyalancana dilukiskan gambar bintang, jangkar dan burung garuda dengan dilingkari tulisan "Prajurit Utama" di sebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia."
- (2) Pita dari Satyalancana Teladan bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna putih, kuning, biru, kuning, putih yang sama lebarnya.
BAB III - SATYALANCANA TELADAN.
Pasal 8

.
Kepada mereka yang telah mendapatkan anugerah Satyalancana Teladan dapat diberikan Satyalancana Teladan untuk kedua dan ketiga kalinya.
BAB III - SATYALANCANA TELADAN.
Pasal 9

.
Pemberian ulangan tersebut dalam pasal 8 dilakukan dengan melekatkan pada pita sebuah bintang kecil berwarna perak untuk tiap-tiap Satyalancana Teladan Ulangan.
BAB III - SATYALANCANA TELADAN.
Pasal 10

.
Kepada anggota Angkatan Perang yang menerima Satyalancana Teladan diberikan hadiah bulanan sebesar Rp. 50,- untuk tiap- tiap Satyalancana Teladan.
BAB IV - SATYALANCANA KESETIAAN.
Pasal 11

.
Kepada anggota Angkatan Perang yang telah melakukan kewajiban dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun atau 24 tahun penuh dengan tidak terputus-putus, berkelakuan baik, setia dan bekerja dengan sungguhsungguh diberikan tanda penghargaan berupa suatu satyalancana bernama "Satyalancana Kesetiaan".
BAB IV - SATYALANCANA KESETIAAN.
Pasal 12

.
Satyalancana Kesetiaan berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar,dibuat dari logam berwarna perunggu untuk dinas 8 tahun, berwarna perak untuk dinas 16 tahun dan berwarna emas untuk dinas 24 tahun, dan masing-masing mempunyai garis tengah 25 milimeter, disebelah muka satyalancana dilukiskan rangkaian padi dan kapas dengan tulisan "Tamtama Setia" ditengahnya dan dibawah tulisan ini dilukiskan angka Rumawi VIII untuk dinas 8 tahun, angka Rumawi XVI untuk dinas 16 tahun dan angka Rumawi XXIV untuk dinas 24 tahun, disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
BAB IV - SATYALANCANA KESETIAAN.
Pasal 13

.
Pita dari Satyalancana Kesetiaan bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna biru muda, biru tua, biru muda yang sama lebarnya.
BAB IV - SATYALANCANA KESETIAAN.
Pasal 14

.
Pada pita kecil Satyalancana Kesetiaan yang dipakai menurut ketentuan dalam pasal 29 ditempatkan angka Rumawi VIII, XVI atau XXIV berturut-turut untuk Satyalancana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun atau 24 tahun dinas tentara dan dibuat dari logam berwarna sama dengan satyalancananya.
BAB IV - SATYALANCANA KESETIAAN.
Pasal 15

.
Pemberian Satyalancana Kesetiaan untuk dinas 16 tahun atau 24 tahun berarti penggantian dari Satyalancana Kesetiaan yang diterima sebelumnya.
BAB V - SATYALANCANA-SATYALANCANA PERISTIWA.
Pasal 16

.
Kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktip telah mengikuti:
- a. peristiwa-peristiwa, dalam mana Angkatan Perang mengambil suatu bagian aktip dalam mempertegak kekuasaan kedaulatan negara terhadap musuh yang bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar, atau
- b. peristiwa-peristiwa penting dalam pertumbuhan dan sejarah Angkaran Perang;
dan selama atau sesudah masa terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut pda huruf a atau huruf b tidak melakukan sesuatu yang mencemarkan, merugikan atau mengurangi nilai dan sifat kelanjutan perjuangan, diberikan tanda-tanda penghargaan berupa satyalancana-satyalancana yang disebut "Satyalancana Peristiwa".
BAB V - SATYALANCANA-SATYALANCANA PERISTIWA.
Pasal 17

.
- (1) Peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 16 huruf a ialah:
- a. peristiwa Perang Kemerdekaan kesatu.
- b. peristiwa Perang Kemerdekaan kedua,
- c. peristiwa-peristiwa lain dimana Angkatan Perang ditugaskan oleh Pemerintah melakukan operasi militer.
- (2) Peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 16 huruf b ialah peristiwa-peristiwa yang merupakan kebanggaan nasional atau Angkatan Perang yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - SATYALANCANA-SATYALANCANA PERISTIWA.
Pasal 18

.
- (1) Selain syarat-syarat tersebut dalam pasal 16 huruf a dan b pemberian Satyalancana-satyalancana Peristiwa untuk peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf a dan b, hanya dapat dilakukan dalam hal yang bersangkutan mengikuti secara aktip peristiwaperistiwa tersebut dalam batas waktu tersebut dibawah:
- a. mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan kesatu dari tanggal 20 Juni 1947 sampai dengan 22 Pebruari 1948, kecuali dalam hal mereka tertawan, mendapat luka-luka dan invalid;
- b. mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan kedua dalam jangka waktu 18 Desember 1948 sampaidengan 27 Desember 1949, kecuali dalam hal mereka tertawan, mendapat luka-luka dan invalid.
- (2) Syarat-syarat waktu dan/atau syarat-syarat untuk pemberian Satyalancana-satyalancana Peristiwa untuk peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf c dan ayat 2 ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - SATYALANCANA-SATYALANCANA PERISTIWA.
Pasal 19

.
- (1) Nama dari Satyalancana-satyalancana Peristiwa yang disebut dalam pasal 17 ayat 1 huruf a dan b berturut-turut untuk:
- a. peristiwa Perang Kemerdekaan kesatu disebut "Satyalancana Perang Kemerdekaan kesatu".
- b. peristiwa Perang Kemerdekaan kedua disebut "Satyalancana Perang Kemerdekaan kedua".
- (2) Nama dari Satyalancana-satyalancana Peristiwa lainnya yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf c dan ayat 2 ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - SATYALANCANA-SATYALANCANA PERISTIWA.
Pasal 20

.
- (1) Satyalancana-satyalancana Peristiwa berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, mempunyai garis tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan nama dari Satyalancana Peristiwa dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas, disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2) Pita satyalancana dari Satyalancana-satyalancana Peristiwa berukuran lebar 25 milimeter dan panjang 35 milimeter.
- (3) Warna pita untuk tiap-tiap Satyalancana Peristiwa yang dimaksud dipasal 19 ayat 1 huruf a dan b, seperti dilukiskan dalam daftar lampiran yaitu:
- a. untuk Satyalancana Perang Kemerdekaan kesatu, merah putih yang sama lebarnya.
- b. untuk Satyalancana Perang Kemerdekaan kedua, dasar merah dengan pakai strip-tegak-putih ditengah-tengah yang lebarnya 2 milimeter.
- (4) Warna pita dari tiap-tiap Satyalancana Peristiwa yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - SATYALANCANA-SATYALANCANA PERISTIWA.
Pasal 21

.
- (1) Satyalancana-satyalancana Peristiwa diberikan kepada warga-negara Republik Indonesia bekas anggota Angkatan Perang menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.
- (2) Satyalancana-satyalancana Peristiwa diberikan juga kepada warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang ikut-serta secara aktip dalam sesuatu peristiwa yang termaksud dalam bab V ini atas perintah Angkatan Perang.
BAB VI - PEMBERIAN.
Pasal 22

.
Satyalancana-satyalancana Bhakti, Teladan, Kesetiaan dan Peristiwa dianugerahkan oleh Menteri Pertahanan.
BAB VI - PEMBERIAN.
Pasal 23

.
Tiap pemberian satyalancana disertai dengan penyeahan suatu piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.
BAB VI - PEMBERIAN.
Pasal 24

.
Penyerahan satyalancana dan piagam dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan Kepala Staf Angkatan.
BAB VI - PEMBERIAN.
Pasal 25

.
Tata-cara pengusulan dan pemberian satyalancana yang dimaksud dipasal, 23 ini ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan.
BAB VI - PEMBERIAN.
Pasal 26

.
Pelaksanaan penyerahan tersebut dipasal 24 dapat diserahkan kepada penjabat-penjabat yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
BAB VII - URUTAN TINGKATAN.
Pasal 27

.
Untuk tingkatan dari atas kebawah dari satyalancana-satyalancana tersebut dalam peraturan ini ialah:
1. Satyalancana Bhakti.
2. Satyalancana Teladan.
3. Satyalancana Kesetiaan berturut-turut untuk 8, 16, 24 tahun dinas tentara.
4. Satyalancana-satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan kesatu dan kedua.
5. Satyalancana-satyalancana peristiwa-peristiwa lain.
BAB VIII - PEMAKAIAN.
Pasal 28

.
Satyalancana-satyalancana Bhakti, Teladan, Kesetiaan dan Peristiwa dipakai secara lengkap pada upacara Peringatan Hari Nasional, upacara Peringatan Hari Angkatan Perang dan upacaraupacara resmi lainnya yang ditentukan oleh Kepala Staf Angkatan, pada dada sebelah kiri dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri menurut urutan tingkatan satyalancana seperti ditetapkan dalam pasal 27 sebanyakbanyaknya 4 satyalancana. Dalam hal terdapat lebih dari 4 satyalancana maka deretan satyalancana kedua diletakkan dibawah deretan satyalancana petama sedemikian sehingga satyalancana-satyalancana dari deretan kedua nampak tepat dibawah dan diantara satyalancanasatyalancana deretan pertama.
Demikian seterusnya untuk penempatan deretan ketiga, keempat dan selanjutnya.
BAB VIII - PEMAKAIAN.
Pasal 29

.
Pada waktu diluar dari pada yang ditentukan pada pasal 28 diatas, tiaptiap satyalancana dapat dipakai dalam bentuk sebuah pita kecil, berukuran 25 x 10 milimeter, berwarna menurut pita aseli, pada dada sebelah kiri diatas saku baju, dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri menurut urutan tingkat satyalancana seperti ditetapkan dalam pasal 27 sebanyak-banyaknya 4 pita.
Dalam hal terdapat lebih dari 4 pita maka deretan kedua diletakkan dibawah deretan pertama; demikian pula seterusnya untuk deretan ketiga, keempat dan selanjutnya.
BAB VIII - PEMAKAIAN.
Pasal 30

.
Satyalancana atau pita tidak boleh dipakai oleh yang berhak pada waktu ia menjalankan hukuman penjara, hukuman penahanan atau selama menjalankan pekerjaan lain sebagai hukuman.
BAB VIII - PEMAKAIAN.
Pasal 31

.
Urutan pemakaian untuk Satyalancana-satyalancana Peristiwa ditentukan menurut urutan waktu terjadinya peristiwa untuk mana dianugerahkan tanda penghargaan.
BAB VIII - PEMAKAIAN.
Pasal 32

.
Disamping yang ditentukan dalam pasal 30 Kepala Staf Angkatan dapat menentukan peraturan-peraturan lain tentang larangan pemakaian satyalancana-satyalancana.
BAB IX - PENCABUTAN.
Pasal 33

.
Hak atas satyalancana-satyalancana dicabut apabila yang menerima:
- a. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pejcabutan hak untuk masuk dalam dinas angkatan bersenjata;
- b. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keamanan negara atau karena desersi;
- c. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun atau dikenakan macam hukuman yang lebih berat;
- d. diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;
- e. memasuki dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat izin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.
BAB IX - PENCABUTAN.
Pasal 34

.
Disamping ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 33 maka Satyalancana Teladan dapat pula dicabut apabila yang memilikinya menjalankan tindakan-tindakan sehingga ia menurut pertimbangan Kepala Staf Angkatan tidak dapat lagi dijadikan teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan utama bagi yang lain.
BAB IX - PENCABUTAN.
Pasal 35

.
Hak untuk memakai Satyalancana Teladan serta hak untuk penerimaan hadiah tersebut dipasal 10 menjadi hilang dengan sendirinya bilamana yang bersangkutan diberhentikan dari dinas ketentaraan atau diangkat dalam pangkat yang tidak termasuk golongan prajurit.
BAB X - LANCANA KEMAHIRAN.
Pasal 36

.
- (1) Kepada anggota Angkatan Perang yang mempunyai kemahiran dalam suatu kejuruan/vak dapat diberikan tanda penghargaan berupa Lancana Kemahiran.
- (2) Segala sesuatu mengenai Lancana Kemahiran diatur oleh Menteri Pertahanan.
BAB XI - PENUTUP.
Pasal 37

.
Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.
BAB XI - PENUTUP.
Pasal 38

.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tanda-tanda penghargaan khusus militer".
BAB XI - PENUTUP.
Pasal 11

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO,
Diundangkan pada tanggal 6 September 1958.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.
Menteri Pertahanan, ttd DJUANDA.
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 2 TAHUN 1958 TENTANG TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 No. 41) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pemerintah berpendapat, bahwa Angkatan Perang dalam usahanya menjadi pembela bangsa dan kedaulatan negara yang sempurna, perlu memenuhi syarat-syarat pemeliharaan jiwa keutuhan persatuan serta pemupukan mutu setinggi-tingginya untuk mencapai daya tempur yang sebesar-besarnya, sehingga wajiblah tiap-tiap anggota Angkatan Perang mendukung setinggi-tingginya norma-norma penyelenggaraan tugas, kesetiaan menjalankan dinas dan semangat berkorban.
Untuk mengerahkan dan memelihara sifat-sifat utama keprajuritan, perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang dapat mengembangkan jiwa keutuhan persatuan, kegembiraan bekerja dan mewujudkan perangsang semangat berbakti dan berkorban.
Jiwa keutuhan persatuan, kegembiraan bekerja dan semangat berkorban bakti diantaranya dapat tercapai dengan pengakuan dan penghargaan yang setimpal atas jasa-jasa menurut norma-norma pendidikan yang sehat. Berhubung dengan itu perlu diatur ketentuanketentuan tentang pemberian tanda-tanda penghargaan kepada seseorang sebagai pengakuan penghargaan atas jasa-jasa berdasarkan nilai-nilai jiwa bangsa Indonesia yang sesuai dengan kemampuan negara.
Maka dari itu dan karena keadaan-keadaan yang mendesak, ketentuan-ketentuan yang termaksud diatas telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 41).
Dalam Undang-undang Darurat yang bersangkutan dalam bab V dipergunakan istilah "peristiwa aksi militer kesatu dan kedua", yang dalam Undang-undang ini diubah menjadi "peristiwa Perang Kemerdekaan kesatu dan kedua".
Yang dimaksud dengan peristiwa Perang Kemerdekaan kesatu dan kedua itu ialah peristiwa-peristiwa setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang lazim disebut "aksi militer kesatu dan kedua".
Dalam pasal II Undang-undang ini ditetapkan bahwa Undang-undang tersebut mulai berlaku pada hari diundangkan. Sekalipun demikian pemberian satyalancana-satyalancana yang dimaksud dalam Undang-undang ini tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah Undang-undang ini diundangkan, akan tetapi mungkin juga berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelum saat tersebut.
.
Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM.