PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2016
Tentang STANDAR KOMPETENSI AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI BUPATI WAKATOBI,
Berlaku: 61 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Standar Kompetensi Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Hkmsetdawktb 013235
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8.9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 9.10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 10.11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008, Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- 11.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12.14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
- 13.15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 38);
- 14.16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
Hkmsetdawktb 013235
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Wakatobi.
Formatted: Indonesian
- 6.7. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 7.8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
- 8.9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- 9.10. Standar Kompetensi Auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (k nowledge ), keterampilan/keahlian (s kill ), dan sikap perilaku ( attitude ) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik.
- 10.11. Kompetensi umum adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor.
Hkmsetdawktb 013235
- 11.12. Kompetensi teknis pengawasan adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- 12.13. Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum, dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya.
- 13.14. Standar Kompetensi Auditor Terampil adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan auditor pelaksana, auditor pelaksana lanjutan, dan auditor penyelia.
- 14.15. Standar Kompetensi Auditor Ahli adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan auditor pertama, auditor muda, auditor madya, dan auditor utama.
N/A
Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Auditor terdiri atas :
- a. Bab 1 Pendahuluan;
- b. Bab 2 Prinsip-prinsip Dasar; dan
- c. Bab 3 Standar Kompetensi Auditor Ahli.
- (2) Standar Kompetensi Auditor Ahli meliputi Standar Kompetensi Auditor Pertama, Standar Kompetensi Auditor Muda, Standar Kompetensi Auditor Madya, dan Standar Kompetensi Auditor Utama.
- (3) Standar Kompetensi Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan di dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
.
N/A
Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (1) Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya.
- (2) Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi mereka melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan ( Continuing Professional Education ) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai
Hkmsetdawktb 013235
Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines
dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.
N/A
Pasal 4

- (1) APIP wajib memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan tersebut.
2. (1)(2) APIP wajib meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.
N/A
Pasal 375

- (1) Standar Kompetensi Auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan ( knowledge ), keterampilan/keahlian (s kill ), dan sikap perilaku (a ttitude ) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.
- (2) Untuk menjabat sebagai auditor, setiap PNS wajib memenuhi persyaratan jasmani tertentu dan wajib memiliki kompetensi dasar bersikap dan berperilaku yang akan menjamin bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap penugasan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.
- (4) Kompetensi teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tujuh bidang kompetensi yaitu :
- a) Kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik;
- b) Kompetensi bidang strategi pengawasan;
- c) Kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan;
- d) Kompetensi bidang sikap profesional;
- e) Kompetensi bidang komunikasi;
- f) Kompetensi bidang lingkungan pemerintahan;
- g) Kompetensi bidang manajemen pengawasan
- (5) Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya ditambah dengan kompetensi spesifik di jabatannya.
Hkmsetdawktb 013235
Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,79 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: 0,79 cm, Left + Not at 0,63 cm
N/A
Pasal 376

- (1) Standar Kompetensi Auditor tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu penugasan pengawasan tertentu yang secara khusus memerlukan kompetensi yang relevan.
- (2) Untuk dapat melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor wajib memiliki kompetensi spesialis yaitu kompetensi yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu dan teknis substansi spesifik karakteristik unit.
- (3) Standar kompetensi spesialis teknis substansi pengawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tersendiri oleh organisasi profesi auditor spesialis yang bersangkutan.
- (4) Standar kompetensi spesialis teknis substansi spesifik karakteristik unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tersendiri oleh unit APIP yang terkait dengan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Auditor.
N/A
Pasal 377

Standar Kompetensi Auditor berlaku bagi semua auditor di lingkungan APIP sesuai dengan jenjang jabatannya.
N/A
Pasal 378

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
ARHAWI
Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13-12-2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
Hkmsetdawktb 013235
Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines
JUHAIDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 61
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR
: 61 TAHUN 2016
TANGGAL
: 13-12- 2016
TENTANG
: STANDAR KOMPETENSI AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI