Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2009
Tentang SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MELA WI
Berlaku: 3 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
PEMERINTAH KABUP ATEN MELA WI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MELA WI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA
BUPATJ MELAWI,
a.
bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan,
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
3. d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sitem Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Melawi.
I.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun I 999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabunaten
2
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341 l );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerimah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 990 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUP ATI MELA WI
MEMlITUSKAN :
­
•
Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN MELAWI SISTEM PENYELENGGARAAN
BAB I - FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasiona1 dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungg jawab.
BAB Ill - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersarna Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada rnasyarakat untuk berperan senta dalam penyelenggaraan dan peningk:atan mutu pendidikan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat berhak: memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (5) Warga masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (6) Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia
- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (2) Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.
Bagian Kedua Orang Tua Murid Pasal 6
Orang rua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.
- (4) Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga
Masyarakat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan
Bagian Keempat
Peserta Didik
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
4. ( 4) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan bea siswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajamya.
- (6) Setiap peserta didik berhak mencani, menerima, dan memberikan infonnasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban rnemelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paragraf I
Pendidik
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

Pendidik terdiri dari Guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

- () Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
1. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengernbangkan dan rneningk:atkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Dalam rnelaksanakan tugas guru berkewajiban:
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu sena menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. memotivasi pesena didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
- melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan siruasi dan kondisi sekolah.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja,
- c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam arganisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Tutor, Pamong Belajar, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:
- a. menyusun rencana pembelajaran;
- b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
- c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
- d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
- e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
5. f mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
- g. melaporkan kemajuan belajar.
Paragraf2 Tenaga Kependidikan
- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidik, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :
- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang la yak dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja,
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, bermoral dan bermanabat;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- d. memberikan keteladan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang - undangan.
Bagian Keenam
Pemerintah Daerah
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib:
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 9 tahun;
- e. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- f. memberikan bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluas -luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat - pusat bacaan bagi masyarkat;
- J. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat,
- I. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- n. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelengaraan pendidikan;
- p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelengaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 18

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :
- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah,
- d. pendidikan nonformal;
- e. pendidikan informal,
- f. pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah;
7. g pendidikan khusus dan layanan khusus;
- h. pendidikan keagamaan;
- i. pendidikan keolahragaan.
Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini Paragraf I
Fungsi dan Tujuan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, dan menumbuhkembangkan, seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
Pendidikan anak usia dini bertujuan :
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab;
- b. mengembangan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa pertubuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan meyenangkan
Paragraf2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 20

- (I) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah TK.
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi KB, TPA.
- ( 4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 2

I
Penyelenggaraan pendidikan pada TK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran satu ta.hun atau dua tahun.
Paragraf3
Peserta Didik
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 22

- (I) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik TK, atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 23

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TP A, KB atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 24

Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
Paragraf 4 Penyelenggaraan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar
Paragraf l
Fungsi dan Tujuan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Paragraf2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( ), meliputi SD, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP,
- (3) SD terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program akselerasi.
4. ( 4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pendidikan umum, dan khusus.
Paragraf3
Peserta Didik
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 28

- (1) Peserta didik pada SD, atau bentuk lain yang sederajat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog.
- (3) Peserta didik pada SMP, atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, atau bentuk lain yang sederajat.
Paragraf 4
Penyelenggaraan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan Menengah
Paragraf I
Fungsi dan Tujuan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pendidikan menengah atas berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 31

- (I) Pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut atau bekerja dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan menengah atas bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wira usaha dan memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 32

- (I) Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Pendidikan Tinggi dan hidup di dalam masyarakat.
- (4) SMA terdiri atas 3 (tiga) tingkat, kecuali program akselerasi dan untuk SMK dapat ditambah satu tingkat.
Jenis...
Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 33

- (l) Penjuruan pada SMK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahJian terdiri atas l (satu) atau lebih program keahlian.
- (3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program keahlian yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya.
- ( 4) Penataan dan pengembangan spektrum program keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan (stake holders).
Paragraf 3
Peserta Didik
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 34

Peserta didik pada SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 35

- (1) Peserta didik pada SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat
Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal
Paragraf I
Fungsi dan Tujuan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 36

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wira usaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Paragraf2
- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
- a. lembaga kursus;
3. b.lembaga pelatihan;
4. c.kelompok belajar;
5. d.pusat kegiatan belajar masyarakat;
6. e.satuan pendidikan yang sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 38

Program pendidikan nonformal meliputi :
- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan dan olah raga;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan,
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; serta
- h. pendidikan lainnya.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 39

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, intelektual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningk.atkan kecakapan personal, intelektuaJ, sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 40

- (1) Pendidikan kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan dan olah raga berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketaqwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pecinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 41

- (I) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarak:at, berbangsa dan bemegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup :
- a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan,
- b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan,dan
- c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 42

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 hurufe merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 43

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
­
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 44

- (I) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP, dan SMA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal
- (3) Program Pak.et A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD.
- (4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP.
- (5) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA.
- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
Paragraf 3
Peserta Didik
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 45

- (l) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (5) Peserta didik pada Program Pak.et A adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan setara SD.
- {6) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara SMP.
- (7) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara SMA
- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
Bagian Keenam
Pendidikan Informal
Paragraf I
Fungsi dan Tujuan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 47

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.
Paragraf 3 Peserta Didik
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 48

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.
Paragraf 4 Pengakuan Hasil Pendidikan Formal
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 49

- (1) Hasil pendidikan Informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih Ian jut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati
- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, menta1, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.
Bagian Ketujuh Pendidikan Khusus Paragraf I
Fungsi dan Tujuan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 50

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 51

- (1) Pendidikan khusus diselenggarakan melalui ja1ur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang . . masmg-masmg.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (6) Pendidikan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan, serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) Pendidikan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan
- (8) Jenis pendidikan khusus sebagaimana dimaksud ayat (I) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, dan khusus.
Paragraf 3 Peserta Didik
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 52

Peserta didik pada pendidikan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50.
Bagian Kedelapan Pendidikan Keagamaan Paragraf l
Fungsi dan Tujuan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 53

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 54

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN
Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
•
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 56

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
- a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
- b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
- c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 57

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pemerintah Daerah
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 58

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurangkurangnya dalam:
- a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan
- b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
- a. semua Perangkat Daerah;
- b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
- c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
- d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
- e. dewan Pendidikan Kabupaten;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. komite selolah atau nama lain yang sejenis;
- h. peserta didik;
- i. orangtua/wali peserta didik;
- j. masyarakat;
- k. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Khusus ;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonfonnal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan,
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan;
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 60

- {I) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Unit Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Kabupaten untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 61

- (I) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatible dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.
Bagian Ketiga
Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan
Fonnal dan Pendidikan Nonformal
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 62

- (I) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggaraan pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program yang diselenggarakan. (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
- c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalarn rnelakukan penjarninan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Depertemen Pendidikan Nasional;
- d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
- e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola
Bagian Keempat
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 63

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian basil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan nonformal.
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 64

- ( 1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Standar Pelayanan Minimal yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KURIKULUM
Pasal 65

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, mengacu standar nasional pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pendidikan Kabupaten Melawi.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.
BAB VII - KURIKULUM
Pasal 66

- ( l) Kurik:ulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip­prinsip sebagai berikut :
- a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan; b.beragam dan terpadu;
- c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya,
- d.relevan dengan kebutuhan kehidupan;
- e.menyeluruh dan berkesinambungan;
- f. belajar sepanjang hayat;
- g.seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENDIDIKAN LINTAS SA TUAN DAN JALUR PENDIDIKAN
Pasal 67

- (1) Peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat dapat:
- a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis;
- b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
4. Q2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENDIDIKAN LINTAS SA TUAN DAN JALUR PENDIDIKAN
Pasal 68

- (I) Peserta didik SD, SMP, SMA dan SM.K atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terskreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 69

- (1) Bahasa Pengantar dalam Pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
- (3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 70

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IS ayat (I) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 71

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal SI dan/atau D IV.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, meliputi :
- a. kompetensi pedagogik;
- b. kompetensi kepribadian;
- c. kompetensi profesional,
- d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangk.at menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan pendidikan minimal.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 72

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarak.an Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminasi.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 73

- (l) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonfonnal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 74

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 75

- ( 1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar
- a. permohonan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. diangkat dalam jabatan lain pada jenjang satuan pendidikan;
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :
- a. hukuman jabatan;
­
- b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi anggota atau pengurus partai politik.
Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 76

Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 77

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonforrnal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 78

- (I) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 79

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan disiplin pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang diperbantukan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonfonnal yang diselenggarak.an masyarakat menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
Bagian Kelima
Kesejahteraan
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 80

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 81

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 82

- (I) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.
Bagian Keenam
Penghargaan
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 83

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau bea siswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Bagian Ketujuh
Perlindungan
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan yang diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi :
- a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan perlakuan diskriminatif, imimidasi, atau perlakuan tidak adil dari /atau pihak lain;
- b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik,
- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau resiko lain.
Bagian Kedelapan
Organisasi Profesi
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 85

- (I) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersi fat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tu gas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas.
Bagian Kesembilan
Kepala Sekolah
Paragraf l
Umum
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 86

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi, juga harus memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berstatus sebagai guru;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (ima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
- f. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
- g. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
- h. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik.
- (2) Guru yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
- (1) Pemindahan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Tugas dan Tanggungjawab
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 88

- (I) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah
- (2) Kepala Sekolah/ PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah/ PICBM bertanggung jawab atas pelak.sanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- ( 4) Kepala Sekolah mendorong terlak.sananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala Sekolah/ PKBM melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjwaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah /PKBM sebagaimana dimak.sud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 89

- (I) Kepala Sekolah/ PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan
- (2) Kepala Sekolah/ PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 90

- (I) Kepala Sekolah/PKBM wajib mewujudkan kawasan sekolah/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan.
- (2) Kepala Sekolah/PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (3) Kewajiban Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
•
Paragraf 4 Masa T ugas Kepala Sekolah
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 91

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4(empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagairnana dimaksud dalam ayat (I) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk I (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tarnbahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut­ turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
- a. telah melewati tenggang waktu sekurang­kurangnya I (satu) kali masa tugas; atau
- b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf 5
Asosiasi
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 92

- (I) Kepala Sekolah/ PK.BM dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, sena profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi Kepala Sekolah/ PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang­undangan
PRASARANA DAN SARANA
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 93

- (I) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan.
•
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 95

- (1) Bupati dapat rnemberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 96

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (I), meliputi persyaratan taat bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 97

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Evaluasi
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 98

- (I) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi peserta didk, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 99

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonfromal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimasksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 100

- (I) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bunati
Bagian Kedua
Akreditasi
Pasal IOI
- (1) Bupati membentuk Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap program keahlian, dan/atau satuan pendidikan sekolah dan pendidikan nonformal.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 102

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.
Bagian Ketiga
Sertifikasi
BAB IX - BAHASA PENGANTAR
Pasal 103

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang­undangan
BAB XIlI - PENDANAAN
Pasal 104

- (I) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
Racian Vedua
Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan
BAB XIlI - PENDANAAN
Pasal 105

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat bersumber dari Masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pengalokasian Daana Pendidikan
Paragraf I
Kewajiban
BAB XIlI - PENDANAAN
Pasal 106

- (I) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat ( 4) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidikan, dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggaran Pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (S) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang pembangunan pendidikan baik negeri maupun swasta.
BAB XIlI - PENDANAAN
Pasal 107

Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
Paragraf2
Bea Siswa
BAB XIlI - PENDANAAN
Pasal 108

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memberikan bea siswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memberikan bea siswa untuk peserta didik berprestasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyartan peserta didik dan pendistriusian bea siswa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan
BAB XIlI - PENDANAAN
Pasal 109

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
Pasal 110

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
Bagian Kedua
Pembukaan
BAB XIV - PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
Pasal 111

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonfonnal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin penyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), melalui tahapan:
- a. Izin prinsip penyelenggarakan pendidikan;
- b. Izin operasional penyelenggarakan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untukjangka waktu 2 (dua) tahun
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Izin penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
Bagian Ketiga Penambahan dan Penggabungan
BAB XIV - PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
Pasal 112

- (I) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat () diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian keempat Penutupan
BAB XIV - PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
Pasal 113

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Lembaga Pendidikan Asing
BAB XIV - PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
Pasal 114

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan pendidikan dan tenaga kependidikan warga masyarakat.
BAB XIV - PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
Pasal 115

Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PENJAMINAN MUTU
Pasal 116

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
BAB XV - PENJAMINAN MUTU
Pasal 117

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal serta dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 118

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (D), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 119

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana., dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
•
- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksanaan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 121

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 122

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Bagian Kedua Dewan Pendidikan
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 123

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Thu Kota Kabupaten Melawi.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 124

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten Melawi berperan sebagai:
- a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- d. mediator antara Pemerintah dan DPRD dengan masyarakat
- (2) Dewan pendidikan berfungsi sebagai berikut:
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, runtutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang La~a at ·
•
- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD mengenai:
- I. kebijakan dan program pendidikan;
2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
5. hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
8. keluaran pendidikan. f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 125

- (I) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:
- a. unsur masyarakat dapat berasal dari:
- I) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
- 2) Tokoh Masyarakat;
- 3) Tokoh Pendidikan;
- 4) Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);
- 6) Organisasi profesi tenaga pendidikan;
- 5) Dunia usaha/industri/asosiasi profesi;
- 7) Komite sekolah.
- b. unsur birokrasi/legislatif dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan (maksimal 4-5 orang)
- c. jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 orang dan jumlahnya ganjil.
- a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan meliputi:
- 1) Ketua;
- 2) Sekretaris;
- 3) Bendahara
- b. Mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dengan:
- 1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
- 2) Ketua bukan dari unsur pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa tugas Dewan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam AD dan ART Dewan Pendidikan.
Bagian Ketiga
Komite Sekolah/ Pendidikan Nonformal
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 126

- (1) Komite Sekolah/Pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (2) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (3) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan rnenengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu satuan pendidikan Formal dan Nonformal atau nama lain yang sejenis.
- (5) Kepengurusan dan keanggotaan Komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan Komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam l (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid.
Bagian Keempat
Penghargaan
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 127

- (I) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bi dang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - KERJASAMA
Pasal 128

- (I) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENGAWASANDANPENGENDALIAN
Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan., Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
BAB XVI - PENGAWASANDANPENGENDALIAN
Pasal 130

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas
BAB XIX - SANKS! ADMINISTRAS!
Pasal 131

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sampai dengan hurufi, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 76, Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 112 ayat (1), Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional;
- c. pencabutan izin operasional.
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 132

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Melawi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penumut umum tersangka atau keluarganya,
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidikan pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian;
20. g mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan basil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 134

- (1) Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 116 ayat (I), Pasal 118 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 135

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang­ undangan dan ketentuan­ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 136

Hal­hal yang belum diatur atau belum cukup diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya diarur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mt dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2o pee 2009
. TI MELAWI
A. SUMAN KURIK
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 3o ospee 2009
DAERAH KABUPATEN MELAWI, SEKRET
USMULYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009 NOMOR 3
PENJELASAN
Preamble

I. Umum
Pendidikan merupakan salah satu titik berat pembangunan nasional karena dengan pendidikan dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang membawa bangsa indonesia untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain didunia dengan pendidikan juga rakyat indonesia juga mempunyai kemandirian untuk mempertahankan hidup dan menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan nasional
Pembaharauan sistem pendidikan disesuaikan dengan prinsip otonomi daerah kebijakan dan strategi sistem pendidikan nasional harus bisa diimplementasi didaerah, untuk itu pemerintah Kabupaten Melawi memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Melawi dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional secara umum.
adapun sistem pendidikan di Kabupaten Melawi mempunyai strategi pembangunan sebagai berikut:
- pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 1
- 2 pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- 3 proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 4 evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- 5 peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6 penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- 7 pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- 8 penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- 9 pelaksanaan wajib belajar;
- IO pelaksanaan otonomi menajemen pendidikan;
- 11 pemberdayaan peran masyarakat;
- 3 pusat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat,
- 13 pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan daerah.
Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi dan tujuan pendidikan Kabupaten Melawi dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.