PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 21 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan; PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi Kesehatan baik Negeri maupun Swasta yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Klinik Bersalin.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan adalah Penanggung jawab yang menyelenggarakan satuan pendidikan kesehatan.
11. Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan Penanggung jawab organisasi profesi di bidang kesehatan.
12. Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi lainnya adalah penanggung jawab produksi dan distribusi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
13. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tata cara pengenaaan sanksi administratif dalam rangka pelaksanaan program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif terhadap :
- a. Tenaga Kesehatan;
- b. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan;
- d. Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan;
- a. Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Susu Lainnya.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 3

Setiap Tenaga Kesehatan wajib :
- a. melaksanakan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis;
- b. menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
- c. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;
- d. tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
- e. memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga, dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
- f. tidak menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif;
- g. tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan/atau
- h. memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 4

Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib :
- a. melaksanakan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis;
- b. menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
- c. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;
- d. tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
- e. memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga, dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
- f. tidak menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- g. tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk susu lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- h. memberikan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui kepala penyelenggara pelayanan kesehatan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
- i. memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 5

Setiap Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan wajib:
- a. memberikan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Kesehatan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
- b. tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk susu lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan/atau
- c. memberikan laporan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan tembusan kepada kepada Dinas Kesehatan atas bantuan yang diterima dari produsen atau distributor.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 6

Setiap Pengurus Organisasi Profesi Bidang Kesehatan wajib:
- a. tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk susu lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh pengurus organisasi profesi bidang kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- b. memberikan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui bagian yang bertanggung jawab di bidang gizi bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI eksklusif; dan/atau
- c. memberikan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui bagian yang bertanggung jawab di bidang gizi atas bantuan yang diterima dari produsen atau distributor.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 7

Setiap Produsen dan Distributor Susu Formula bayi dan/atau Produk bayi lainnya dilarang:
- a. memberikan contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma - cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. menawarkan atau menjual langsung produk susu formula bayi ke rumah-rumah;
- c. memberikan potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. menggunakan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula bayi kepada masyarakat;
- e. mengiklankan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang, kecuali media khusus kesehatan;
- f. memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
- g. tidak memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui bagian yang bertanggung jawab di bidang gizi atas bantuan yang diberikan kepada tenaga kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan termasuk keluarganya.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan terhadap tenaga kesehatan.
- (4) Pengenaan sanksi teguran lisan, dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan terhadap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula bayi dan/atau produk Bayi lainnya.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh:
- a. Kepala Puskesmas, tempat dimana pelanggaran ditemukan dan/atau Kepala Dinas Kesehatan;
- b. Kepala Dinas Kesehatan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh:
- 1) Penyelenggara fasilitas pelayanan Kesehatan yang tidak memberikan pernyataan tertulis tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif terhadap bantuan yang diterima dari Produsen dan Distributor Susu Formula bayi dan/atau produk Bayi lainnya;
- 2) Pengurus Organisasi profesi di Bidang kesehatan yang tidak memberikan pernyataan tertulis tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif terhadap bantuan yang diterima dari Produsen atau ; dan
- 3) Produsen dan Distributor Susu Formula bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang tidak memberikan laporan kepada kepala Dinas Kesehatan atas bantuan yang diberikan kepada tenaga kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan termasuk keluarganya;
- c. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk Penyelenggara Satuan Pendidikan yang tidak memberikan laporan atas bantuan yang diterima dari produsen atau distributor.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Paragraf 1 Laporan Dugaan Pelanggaran
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 terjadi berdasarkan laporan yang berasal dari:
- a. pengaduan; dan
- b. hasil monitoring dan evaluasi.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 10

- (1) Laporan berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan oleh pelapor:
- a. perorangan;
- b. kelompok; dan/atau
- c. institusi/lembaga/instansi/organisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi:
- a. peristiwa yang dilaporkan terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini;
- b. peristiwa yang dilaporkan tidak dimaksudkan untuk penyelesaian atas tuntutan ganti rugi;
- c. pelaporan dilakukan secara tertulis; dan
- d. belum pernah dilaporkan dan /atau diperiksa.
- (3) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. identitas pelapor, meliputi nama lengkap, alamat lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi (jika ada), dan kedudukan;
- b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
- c. perbuatan yang diduga melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7;
- d. waktu pelanggaran dilakukan;
- e. alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan);
- f. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran; dan
- g. nama saksi-saksi dan keterlibatannya.
- (4) Kepala Puskesmas tempat dimana pelanggaran ditemukan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang pendidikan atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 11

- (1) Laporan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Kepala Puskesmas tempat dimana pelanggaran ditemukan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12

- (1) Kepada Puskesmas tempat dimana pelanggaran ditemukan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, membentuk tim panel untuk menindaklanjuti laporan.
- (2) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (Lima) orang yang berasal dari:
- a. 2 (dua) orang dari puskesmas, Dinas Kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin;
- b. 1 (satu) orang dari organisasi profesi/asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. 2 (dua) orang unsur ahli.
- (3) Tim panel dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang bertugas:
- a. menerima dan meneliti laporan yang diajukan oleh pelapor;
- b. mengembalikan laporan yang tidak lengkap kepada pelapor untuk dilengkapi;
- c. mencatat dalam buku registrasi dan menyampaikan laporan yang telah lengkap kepada tim panel;
- d. menyiapkan bahan dan jadwal pemeriksaan bagi tim panel; dan
- e. membuat risalah rapat tim panel.
Paragraf 2 Pemeriksaan
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

- (1) Tim panel menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melakukan pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

- (1) Tim panel melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan data pendukung dari laporan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan administrasi, pelapor juga harus melengkapi laporan dengan data pendukung yang berupa: a. alat bukti yang dimiliki; dan
- b. pernyataan tentang kebenaran pelaporan.
- (3) Pemberian data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah laporan terdaftar.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

- (1) Klarifikasi terhadap laporan dilakukan untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran pelaporan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim panel.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

- (1) Dalam melakukan klarifikasi, tim panel dapat meminta kelengkapan atas kekurangan dokumen pengaduan kepada pelapor.
- (2) Untuk kepentingan klarifikasi, pihak-pihak yang terkait harus memberikan informasi, surat atau dokumen yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan, dan alat bukti lainnya yang diperlukan.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

Laporan dapat dicabut atau dibatalkan oleh pelapor sebelum dilakukan investigasi.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Investigasi untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. kunjungan lapangan
- b. surat menyurat; dan/atau
- c. media komunikasi lainnya.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Dalam melakukan investigasi, tim panel dapat meminta informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan kepada: a. pelapor;
- b. terlapor atau pendamping terlapor;
- c. pihak kain yang terkait.
- (2) Kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertutup.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

- (1) Bukti - bukti yang dapat diperoleh oleh tim panel dalam melakukan investigasi dapat berupa;
- a. surat-surat dan/atau dokumen-dokumen;
- b. keterangan saksi-saksi;
- c. keterangan ahli; dan/atau
- d. pengakuan terlapor.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi tim panel, untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi atau pemberitahuan kepada pelapor bahwa tidak ada pelanggaran.
Paragraf 3 Pengenaan Sanksi
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai Pasal 7, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin mengenakan sanksi teguran lisan.
- (2) Setiap teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran lisan ketiga Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk bayi lainnya yang terkena sanksi administratif tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin mengenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah:
- a. kewajiban melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7; dan/atau
- b. tidak melakukan ketentuan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7.
- (3) Setiap teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga Tenaga Kesehatan yang terkena sanksi administratif tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin mengenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dihentikan apabila Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk bayi Lainnya yang melakukan pelanggaran, telah membuktikan dengan surat pernyataan dan bukti-bukti yang mendukung bahwa yang bersangkutan telah mematuhi ketentuan dan menghentikan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Tim panel berdasarkan laporan penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan rapat tim panel untuk memutuskan penghentian proses pemeriksaan laporan.
- (3) Penghentian proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

- (1) Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk bayi Lainnya yang dalam pemeriksaan tim panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 mengakui pelanggaran yang dilakukan, Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk bayi Lainnya tersebut tetap dikenai peringatan tertulis 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal anggota Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk bayi Lainnya terbukti mengulangi kembali pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk bayi Lainnya tersebut dijatuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Dalam hal Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk bayi Lainnya tidak terbukti melakukan pelanggaran, tim panel memberikan pertimbangan kepada puskesmas, kepala dinas kesehatan atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin mengenakan sanksi pencabutan izin untuk memulihkan nama baik Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk bayi Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran.
- (2) Pemulihan nama baik bagi hal Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk bayi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin mengenakan sanksi pencabutan izin.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27

- (1) Pelapor atau terlapor dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Puskesmas, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau lembaga terkait yang mengeluarkan izin atas sanksi administratif yang diterima.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan keberatan.
- (3) Jangka waktu pengajuan keberatan harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak sanksi administratif diterima.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 21 Mei 2015 Mei 2015
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 22 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 18
undangkan di Putussibau
Pada tanggal 2014SEKRETARIS DAERAH
AMBROSIUS SADAU, SH, M.Si
NIP.19730102 199803 1 008