PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor DAERAH Tahun 2023
Tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAY AAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DIKABUPATENSERANG
Berlaku: 8 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan perdesaan yang sinergis dengan pembangunan di Kabupaten Sereang dan Nasional perlu menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 182, Tambahan Lembaran
Indonesia Tahun 2000 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
?
Ditetapkan di Serang pada tanggal 30 Mei ­ " g A l ; { ­ 0/ BUPATT S ER A N G, 2014
-f · -.. : %" A. TA IK NURIMAN
Diundangkan di Serang pada tanggal 30 Mei 2014
SJKR��-IS DAERAH KABUPATEN SERANG, e F r -2 BERIT DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR
1 8
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Penyusunan PTO PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN di Kabupaten Serang, Semoga dengan adanya panduan pelaksanaan kegiatan ini akan dapat mewujudkan visi Kabupaten Serang yaitu Terwujudnya Masyarakat Yang Berkualitas Menuju Kabupaten Serang Yang Agamis, Adil dan Sejahtera. Terima Kasih.
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Integrasi SPP­ SPPN, diharapkan akan terintegrasi sepenuhnya ke dalam pola sistem pembangunan daerah/ reguler.
Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
- a. memfasilitasi dan memastikan keterpaduan rencana dan pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Tugas Pembantuan maupun dana lainya pada kegiatan pembangunan desa pada Musrenbangdes.
- b. memfasilitasi dan memastikan keterpaduan rencana kegiatan pembangunan (Renstra Kecamatan) pada saat Musrenbang Kecamatan untuk diajukan/ dibahas ke Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- c. mendorong terwujudnya keterpaduan rencana dan pembiayaan kegiatan pembangunan partisipatif (Program dan SKPD) pada pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- d. melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana BLM baik dari APBD atau APBN;
- e. memantapkan perencanaan pembangunan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
- f. melaksanakan Kesepakatan bersama antara eksekutif dan legeslatif dalam pengembangan sistem pembangunan partisipatif di Kabupaten Serang.
- g. terfasilitasinya penyusunan Perda atau Peraturan Bupati tentang Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Serang