Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 59 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah Se bagaimana telah be berapa kali di Ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l ggg Nomor 182, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarrun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
I~-
6. Undang-undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
7. 13.Peratu ran Daerah Kabupa ten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 (Lembaran Daerah Ka bu paten Sarolangun Tahun 2016 Nomor S];
8. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJ.A~ VI ABAN BELANJA HIBAH.
KETENTUAN UMUM Pasal 1
BAB I
Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah berupa uang.
BAB I
Pasal 4

- llJ i-emenntan daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hi bah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam \_\_ ..,...,...l, ""! 1,.., ""!..., ,-.r, ,.:1,...,, 1,...~-----1-...,r'l!!l""l!r"lt \_\_ .,...,.~...\_ +, ,...,rr,...,; .\_,...,.\_,...\_.;.,...+\_...1-, ).).).'-.,).).U.U.n...'\...\.1.&gt;.5 '-..\ :Q...1.0...).).). \..'-,,1. ~).'-.,).1.650.l. 0.1.1.J a. .1\...\.1.1.tJ-OO.l. }-''-'1.J.1.'-., 1.1.1.1.\..Gil., pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
3. a, Peruntukannya secBra spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali dizentukan lain oleh peraturan perundang-undang.
- c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya rungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.
BAB I
Pasal 5

Hiba h da nat diberikan kenarla : -------s..-----------1.-------.
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerat1L;
- d. Masyarakat;
BAB I
Pasal 6

- untuk Pengamanan Daerah, KPU, Panwaslu, Koni, NPC, BOP PAUD, PMI, Pramuka. (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan Seperti : TNI
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana di amanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalarn DASAl S hi rruf r. rliber-ika n OAlAm ranoka trrrn ik -· ----...c.· -----------· ------------~ . ------mrningkatkan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~--1--
- IA\ TT:l-..-11-----1TT--"L..11..-:1;1\_ T"'\--4·-"L.. \_\_ 1-,. ; ,.1; \_\_ 1 \_\_ ,,,.1 \ "T) l. 11 Ucti 1 1'·.'C; pct.Uc:\. Uct.Ucti 1 V l:&gt;ct.llct. 1'n111h 1..1 ct.'(;1 cti 1 l:&gt;'(; Uct.e,ct.1111ct.11ct. U1111ct.hl:&gt; UU dalam pasal 5 huruf c di berikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d di berikan kepada Badan dan Lembaga :
- a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk hPrriA~ArkAn nf'rAt11rAn nf'n 1nriAno--11nriAnP-An · ------------------.L -----------.L -------·--·--&lt;=' ----------~---;,,
- ,\_..:J.t""\-,...,,...\_,,,...\_.., ~--FT-----1~-'"°'-hr,."9'""J rTr-,.1"""1. ----TT \_\_ ,..,\_1!"' -+ ~--'-.l.Q.i.1. ~~u.a..1. '-l.'-'1.1.ba..1.1. P""'1. ~'""1.1.1.vQ.1.1.5Q..1.1. 1.1.1.a..i7&gt;:, 0..1. o.~a..\..., ""'"a...1.1. keberadaannya diakui pemerintah pusat, dan/ atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan dari instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memliki surat keterangan terdaftar yang masyarakat/kesatuankesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kenada orcarrisasi kemasvarakatan varic berbadan hukum ~ ~ J ~ ~ yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum ..;!\_ ·· ; !-~·-~·-+~--;~.~ u~-~ ·~---1-.:\_-'I~-~: ··=·--·-1-.,,1~,-'I-1-.-1-; UO.l. .1. 1"&gt;-'-'Hl.'-'l.l.\.'-'l. l.O.l.l. J O.l.l.e, l.l.l.'-'Hl.'Ul.UO.l.l.e,l. Ul. U&lt;,)0..1..1. l.l.UhU.Hl. UO.l.). l.l.O.h 0.&lt;,)0.&lt;,)l. manusia sesuai peraturan perundang-undangan seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Karang Taruna, Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Kepemudaan.
- (7) Hibah kepada Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf f diberikan kepada Rumah Ibadah yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk beribadah secara berjamaah seperti : Masjid, Musholla, Langgar, Gereja, Vihara dll.
- {8) Hibab kepada Organisasi Keagamaan sebagaimana dirnaksrud dalam pasal 4 ayat (5) huruf g diberikan kepada organisasi keagamaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-·· \_.,.1 -----·..\_; , 1\TTT 1\KTTT n----lllf--1-----1..-.. 'J" ..\_ r, ;; \_ u11ua.115a.11 i::,..::;~l.\.l.. l'1V, 1-·nv.1., :i:-vup..::;i::,, 1-·na.u.1.a.i:,a.11, .1...::;.1.11pct.\. :i:-..::;115ct.J.1.ct..1..1. Al'Qur'an (TPA).
- (1) Hibah kepada Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat S diberikan dengan per syaratan paling se&lt;likit :
- a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
- b. Memilki surat ketrangan domisili dari lurah / kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud nR 1Rm nRsR 1 n avnr n riiber-ikarr rlPnP-Rn nP.rsvRrntRn nR Iirro serlj kit : ----------... ---·------~ -------·---------------~----.1.-----..,, ----------... -------&lt;,;1, -----------
- a. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurangkurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan ~--··-,.] ·-~,.]-~--~· ~l. u11ua.11~-u11ua.115a.n,
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- c. Memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN Pasal 8
Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS,
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang.
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN Pasal 8
Pasal 10

- (1) Hiba'h ber-uria 11;:inpdioarrru mkan rla la m RKA-PPKD ' ' -- -----.1.-- -----~ ---- ----- --· --- -
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-.. ~-, -· - ----UJ.IUd.J.Ii5a.J.1,
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN Pasal 8
Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat ( 1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek helanja h ibah, dan rirician objek belanja hibah pada PPKD.
2. 10, n1-.:\_1\_ 1-.-.1--:1-.:1-.\_1\_ ,.:i \_\_ -:. \_\_ :\_.\_ -1-.:-1\_ 1-.\_1\_.\_;\_ 1-:1-..\_1-\_\_ 1-,. ; \_ \k) '-..IVJ'Cr.. V"Cia.iiJa. inva.ii u.~i i Hi'--ia.ii VVJ'Cr.. \J'Cia.iiJa. inva.ii l::&gt;'Cva. 0 a.nna.iia. dimaksud pada ayat ( 1) :
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah iainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat dan
- e. Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Rumah Ibadah;
9. g, Organisasi Keagamaan:
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN Pasal 8
Pasal 12

- (l)Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penenma, alamat nPnPrirn::i n::in hP~::ir::in hih~h n::il::irn l::irnnir::in TTT PPr~t11r::in l(pn::ib .c-------------------------------... ----------- ... --r---------- -------------.c-----Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2)Format lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat l ter(;antun-1 dalam larnpi.ran 1.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) SKPD terkait yang melakukan evaluasi usulan mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam keputusan Kepala Daerah.
( i UT PEHAH.IRAN D
BAB IV - PELAKSANAANPENATAUSAHAAN Pasal 13
Pasal 14

- ( 1) Kepala Daerah menetapkan daftar penenma hi bah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hi bah.
- (3) Penyaluran Zpenyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hi bah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan kepada KDH melalui PPKD tembusun SKPD terkait.
BAB IV - PELAKSANAANPENATAUSAHAAN Pasal 13
Pasal 16

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB IV - PELAKSANAANPENATAUSAHAAN Pasal 13
Pasal 17

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah -\_,. ·-· ... .L.L.Lc;;.L.LfJUU ·
- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hi bah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. Bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa.
BAB IV - PELAKSANAANPENATAUSAHAAN Pasal 13
Pasal 18

- ( 1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas ----~·----1\_·1-\_1,.,. TT--...1· ... --·---··~.L.L5l5U.L.La.a..t.L .L.L.LUa..L.L .Ya..L.LfS U.LLc;;.L .L.L.L.LCl..L.L)'a.·
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. Laporan realisasi hibah;
- b. Surat Pemyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana hi bah;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada KDH sedangkan c disimpan oleh penerima sebagai objek pemeriksaan,
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada KDH paling lambat tanggal 10 januari 4-..-1... ... 1.-...-\_;1 ... \_...\_ ... Ld.LlUL.L UC11fi.UL11Yct·
BAB IV - PELAKSANAANPENATAUSAHAAN Pasal 13
Pasal 19

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daeran dalarn tahun anggaran berkenaan.
BAB IV - PELAKSANAANPENATAUSAHAAN Pasal 13
Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PELAKSANAANPENATAUSAHAAN Pasal 13
Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.
Diundangkan di Sarolangun -~A~ ·~-~~~1 { 'f,./J,,-,!An· f"")f'\"1'7 pa.u.a. La .. u5oa..1 ~· Vt.,{ .c.v ..l. I SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
BERITA DAERAH KABUPATEN SARO LANG UN TAHUN 2017 NO MOR (,h
THABRONI ROZALI
ARIEF MUNANDAR