PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAIIUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
bahwa dalam rangka meningkatkan clisiplin, produktifitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, maka clipandang perlu mengatur ketentuan hari dan jam kerja Aparatun Sipil Negara lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Hari dan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D.aerah [Lembaran Neg;ara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
d.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Muna c Nomor 6). ·~
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.
Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - HARI DAN JAM KERJA
Pasal 2

- (1) Hari kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 {lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,Sjam, dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis:
jam 07.30 sampaijam 16.30.
jam 11.30 sampai jam 13.00.
1. jam kerja
jam 07.30 sampaijam 16.00.
2. waktu istirahat
jam 12.00 sampai jam 13.00.
- b. hari Jumat:
1. jam kerja
2. waktu istirahat
-.
BAB II - HARI DAN JAM KERJA
Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dunaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. hari kerja bagi ASN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ditetapkan 6 {enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif ditetapkan sebagai berikut:
1. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.00 sampaijam 14.00.
2. hari Jumat : jam 06.30 sampaijam 11.00.
3. hari Sabtu : jam 07.00 sampaijam 12.00.
- b. hari kerja bagi ASN di Puskesmas ditetapkan 6 (enam} hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif ditetapkan sebagai berikut:
1. hari Senin sampai dengan hari Kamis:jam 07.30 sampaijam 14.30.
2. hari Jumat : jam 06.30 sampai jam 11.00.
3. hari Sabtu : jam 07.30 sampaijam 12.30.
- c. khusus untuk pelayanan rawat inap pada RSUD dan Puskesm.as di luar jam kerja yang sudah ditetapkan sebagaimana dimak.sud pada huruf a dan huruf b agar diatur tersendiri oleh pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
- d. satuan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP} tetap melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Harl Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.
~
NURDIN PAMONE
SERITA DAERAH KABUPATEN MUNA:-"Ml"'DTT'kT&lt;"Tn'11'7""'1~rrrr-----...;,,..\_-...J
SEKOA KAB. MUNA
ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH,
PARAF KOORDINASI
UNIT /SA TUAN KERJA
2017 pada tanggal / / - I
Diundangkan di Raha
Ditetapkan di Raha
pada tanggal
L
I
-
2017
L
M. RUSMAN EMBA
PARAFITGL
BAGIAN HUKUM
PENGELOLA