PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 41 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 9 Desember 2014
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP perlu memperluas akses terhadap pendidikan yang bermutu di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga perlu melakukan akselerasi peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar;
- b. bahwa dalam upaya melakukan akselerasi peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar perlu memberikan pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan Program Akselerasi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar di Ka bu paten Labuhanbatu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Akselerasi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar di Ka bu paten Labuhanbatu;
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun Mengingat
4. 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Perididikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 35):
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 19 Seri D Nomor 19).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM AKSELERASI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LABUHANBATU
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;
- Ka bu paten Dae rah 1. Daerah adalah Labuhanbatu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
6. Pendidikan Dasar adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian , kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalahjenjang paling dasar pada pendidikan formal dan di tempuh dalam 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan peserta didik berusia 7 sampai dengan 12 tahun.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus sekolah dasar yang ditempuh 3 tahun mulai kelas 7 sampai kelas 9 dengan peserta didik berusia 13 sampai dengan 15 tahun.
9. Progran Akselerasi Peningkatan Mutu Pembelajaran adalah Pengembangan Model Pembelajaran pada jenjang SD dan SMP yang sudah dilaksanakan oleh USAID PRIORITAS di luar Kecamatan Rantau Utara dan Bilah Hulu.
- yang terpilih dan ditetapkan untuk melaksanakan Program Akselerasi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar. 10. Sekolah Mitra Binaan adalah SD dan SMP
11. Fasilitator Daerah adalah Tenaga Pendidik yang berasal dari unsur Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang sudah lulus seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
12. USAID PRIORITAS adalah United State AID Prioritizing Reform Innovation and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators and Students
merupakan Bantuan masyarakat Amerika yang mengutamakan pembaharuan, inovasi dan kesempatan bagi guru, tenaga kependidikan, dan siswa.
- Menyenangkan yang selanjutnya disingkat dengan PAKEM adalah Pendidikan yang dilaksanakan dengan konsep pembelajaran in teraktif an tar a guru dan siswa secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan serta menarik bagi siswa. Efektif Kreatif Aktif 13. Pendidikan
14. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan MBS adalah manajemen yang memberikan otonomi yang le bih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan mayarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
15. Contextual Teaching and Learning yang selanjutnya disingkat dengan CTL adalah Pendidikan yang dilaksanakan dengan konsep belajar mengajar secara kontekstual.
16. Modul adalah media pembelajaran yang berisi unit, materi, metode, video, batasanbatasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kom pleksi tasnya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan mi adalah untuk memperluas akses terhadap pendidikan yang bermutu di Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah :
- a. meningkatkan percepatan kualitas dan relevansi pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar;
- b. meningkatkan tata kelola dan manajemen pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. meningkatkan dukungan koordinasi di dalam dan antar sekolah, lembaga pendidikan/pelatihan guru dan satuan kerja perangkat daerah disemua jenjang.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :
- a. Pengembangan dan Pendampingan;
- b. Wiiayah Program Akselerasi;
- c. Mitra Binaan Program Akselerasi;
- d. Fasilitator Daerah;
- e. Kunjungan Belajar;
- f. Pelatihan Fasilitator Daerah;
- g. Pelatihan Pembelajaran;
- h. Pendampingan;
1. Lokakarya Keberhasilan;
- J. Monitoring dan Evaluasi; dan
- k. Penghargaan dan Sanksi.
BAB IV - PENGEMBANGAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 4

- (1) Pengembangan dan Pendampingan dilakukan untuk mendukung program akselerasi peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Pengembangan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembangan dan Pendampingan yang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas sebagai penanggungjawab;
- b. Sekretaris Dinas Pendidikan sebagai Ketua;
- c. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan se bagai Wakil Ketua;
- d. Kepala Bidang TK, SDLB, SD Dinas Pendidikan sebagai Sekretaris I;
- e. Kasubbag Program Dinas Pendidikan sebagai Sekretaris II;
- f. Kasi Ketenagaan dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan sebagai Anggota;
- g. Kasi Ketenagaan dan Kesiswaan TK, SDLB, SD Dinas Pendidikan sebagai Anggota;
- h. Kasi Kurikulum SMP Dinas Perididikan sebagai Anggota;
1. Kasi Kurikulum TK, SDLB, SD Dinas Pendidikan sebagai Anggota;
- J. Staf Subbag Program Dinas Pendidikan sebagai Anggota;dan
- k. Distric Coordinator USAID PRIORITAS se bagai Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menentukan Wilayah Program Akselerasi yang akan diintervensi dalam Program Akselerasi;
- b. menentukan kriteria dan menetapkan sekolah yang akan ditetapkan sebagai sekolah Mitra Binaan Program Akselerasi; dan
- c. memberikan pertimbangan sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan Program Akselerasi.
- d. membentuk Tim seleksi sekolah dan Tim Seleksi Fasilitator Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - PENGEMBANGAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 5

- (1) Wilayah program akselerasi merupakan wilayah kecamatan yang belurn mendapat binaan dari USAID PRIORITAS.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengembangan dan Pen dam pingan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). ·
- (3) Tata cara penentuan wilayah program akselerasi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB VI - MITRA BINAAN PROGRAM AKSELERASI
Pasal 6

- (1) Sekolah mitra binaan dipilih dari kecamatan yang telah ditetapkan menjadi wilayah program akselarasi.
- (2) Untuk menjadi Sekolah Mitra Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki siswa paling sedikit 120 orang;
- b. memiliki Guru PNS / Guru Tetap paling sedikit 6 (enam) orang untuk SD dan 8 (delapan) orang untuk SMP;
- c. memiliki paling sedikit 2 (dua) guru yang sudah bersertifikasi pendidik;
- d. bersedia melaksanakan model dan modul pembelajaran yang baik pada sekolahnya sesuai konsep dari USAID PRIORITAS; dan
- e. kepala sekolah, guru dan komite sekolah memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah yang bermutu.
- (3) Sekolah mitra binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengembangan dan Pendampingan.
- (4) Tata cara penetapan sekolah mitra binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB VIII - KUNJUNGAN BELAJAR
Pasal 8

- (1) Kunjungan belajar dilakukan dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan praktik pembelajaran yang baik (best practice learning) dan melakukan wawancara secara langsung serta berbagi pengalaman dengan
Kepala Sekolah, Komite, Guru dan Siswa dalam melaksanakan metode pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program akselerasi.
- (2) Kunjungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke daerah Kabupaten/Kota Mitra Binaan USAID PRIORITAS yang sudah berhasil melaksanakan Pembelajaran yang baik.
- (3) kunjungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh peserta kunjungan belajar yang terdiri dari :
- a. Fasilitator Daerah;
- b. Kepala Sekolah Mitra Binaan;
- c. Guru Sekolah Mitra Binaan;
- d. Komite Sekolah Mitra Binaan; dan
- e. Tim Pengembangan dan Pendampingan Kabupaten Labuhanbatu;
BAB IX - PELATIHAN FASILITATOR DAERAH
Pasal 9

- (1) Fasilitator daerah diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka mendapat pemahaman tentang modul yang diajarkan dan dilaksanakan pada saat Pelatihan dan Pendampingan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepanitiaan dari Tim Pengernbangan dan Pendampingan dan Konsultan USAID PRIORITAS.
- (3) Tata cara. pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
BAB IX - PELATIHAN FASILITATOR DAERAH
Pasal 10

- (1) Setelah dilakukan pelatihan fasilitator daerah maka dilakukan pelatihan Pernbelajaran yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, komite dari sekolah mitra binaan yang diselenggarakan oleh Tim Pengembangan dan Pendampingan dan konsultan dari USAID PRIORITAS;
- (2) Pelatihan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- a. Pelatihan pembelajaran PAKEM dan MBS pada jenjang pendidikan SD; dan
- b. Pelatihan pembelajaran Pendidikan CTL dan MBS pada jenjang pendidikan SMP.
- (3) Pelatihan pembelajaran se bagaimana dimaksud pada (2) terdiri dari :
- a. Modul I;
- b. Modul II;
- c. Modul III;
- d. Modul IV;dan
- e. Modul V.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta yang berasal dari sekolah dasar yang terdiri dari :
- a. 10 (sepuluh) orang Kepala Sekolah;
- b. 10 (sepuluh) orang Komite Sekolah; dan
- c. 60 (enam puluh) orang Guru dari kelas I sampai dengan kelas VI;
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diikuti oleh peserta yang berasal dari sekolah menengah pertama yang terdiri dari:
- a. 6 (enam) orang Kepala Sekolah;
- b. 6 (enam) orang Komite Sekolah;dan
- c. 72 (tujuh puluh dua) orang Guru dari 12 Mata Pelajaran;
- (6) Tata cara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
BAB XI - PENDAMPINGAN
Pasal 11

- (1) Pendampingan dilakukan untuk melihat sejauh mana kepala sekolah dan guru berhasil mempraktikkan konsep modul dalam pelatihan pembelajaran yang sudah diterima.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pendampingan pada saat pelatihan dan saat
3. melaksanakan tugas pembelajaran di setiap sekolah paling sedikit 5 (lima) kali;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitator daerah dengan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan modul pem belaj aran.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB XII - LOKAKARYA KEBERHAS ILAN
Pasal 12

Lokakarya keberhasilan dilaksanakan untuk menunjukkan hasil, keberhasilan dan dampak yang sudah diperoleh sekolah, kepala sekolah, guru dan siswa setelah terlaksananya sistem PAKEM dan CTL di setiap sekolah.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan Akselerasi Peningkatan Mutu
Pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah mitra binaan dan fasilitator daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengembangan dan Pendampingan.
- (3) Tata cara monitoring dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB XIV - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 14

- ( 1) Sekolah yang berhasil dalam pencapaian melaksanakan modul pembelajaran PAKEM dan CTL diberikan penghargaan oleh Bupati Labuhanbatu;
- (2) Fasilitator daerah yang memiliki kinerja yang baik yang ditunjukkan dengan kemajuan pada sekolah mitra binaan dan sekolah asal/ induk diberikan penghargaan oleh Bupati Labuhanbatu;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan berdasarkan basil penilaian monitoring evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua Sanksi
BAB XIV - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 15

- (1) Bedasarkan monitoring dan evaluasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan sanksi kepada :
- a. Sekolah mitra binaan;
- b. Kepala Sekolah mitra binaan; dan
- c. Fasilitator daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peringatan I;
- b. Peringatan II;
- c. Direkomendasikan untuk dikeluarkan dari program akselerasi.
- (3) Sekolah mitra binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendapatkan sanksi dengan indikator sebagai berikut:
- a. Sekolah tidak menunjukkan perubahan dalam proses pembelajaran sesuai modul;
- b. Sekolah tidak melaksanakan konsep lingkungan sekolah sehat, bersih dan hijau serta sekolah ramah anak;
- c. Sekolah tidak ada peningkatan mutu pembelajaran dalam kurun waktu 2 tahun sesuai target capaian dalam modul.
- (4) Kepala Sekolah mitra binaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b mendapatkan sanksi dengan indikator :
- a. Kepala sekolah tidak melaksanakan Manajemen Ber basis Sekolah (MBS);
- b. Kepala sekolah tidak bisa menerapkan PAKEM dan CTL pada guru untuk proses pembelajaran dalam kelas;
- c. Kinerja kepala sekolah tidak mencapai target / rencana tindak lanjut sesuai modul pembelajaran.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendapatkan sanksi dengan indikator sebagai berikut:
- a. memiliki kinerja buruk dan tidak melaksanakan tugas sebagai fasilitator pada saat pelatihan dan pendampingan;
- b. Sekolah mitra binaan yang didampingi dan sekolah asal fasilitator tidak ada kemajuan;
- c. tidak memberikan laporan proses dan hasil pendampingan;
- (6) tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
BAB XV - PENDANAAN
Pasal 16

Dana yang digunakan dalam kegiatan Program Akselerasi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Labuhanbatu yang menyesuaikan dengan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
Pasal 17

- ( 1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Program Akselerasi Peningkatan Mutu Belajar Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari
- a. lnspektur Kabupaten Labuhanbatu;
- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Setdakab.Kabupaten Labuhanbatu;
- Pemerintahan c. Asisten Administrasi Setdakab Labuhanbatu;
- d. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu;
- e. Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Labuhanbatu;
- Setdakab Hukum f. Kepala Bagian Labuhanbatu;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 9 Desember 2014
BUPATILABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 10 Desember 2014