PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor LO Tahun 2016
Tentang PEDOMA.i. � DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA KABUPATEN BUTON UTARA
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR lO TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMA.i. � DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA KABUPATEN BUTON UTARA
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ·
BUPATI BUTON UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten tang Perubahan . \_., atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba.rang/ Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tambahan
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
i
..;
... ·==
0
· -----·- • •=usL
...
a:o
�
nn•6R
�
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 · tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:tnor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor · 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ·
8. Peraturan Pemerintah Namer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Namer 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan · Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah "Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
I
I
I
I
!
I
1·
I
i
I
1·
[:
I
l:
1·
t
j
f
I
1,
[:
t,
I
r
I
0
0
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tah.un 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/clasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 - Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; (· r-· 1·
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 / PMK.07 /2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa {Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 1972);
--1·"'"""'""'""'.--.-""' ' :::n::utc:z:,ias""'
•
iW.i.,QS..'l.iL
"""""
""''"""'""""""'1l"";""" ""'
. =
�
4-*"""'·""
' "·*""
�
-·""l
·illll i
. ""'
'
&lt;rn , -o&lt;a
"'
-'
�
,r; ..
"&gt;Lt,9ii;l
�
-a.!.,!l7
�
-.r.--
.
t
!
t
�
·;;;:, .•
��
1
••
�
•
:;-
��
,.
,.
;
\[
:.i
.
'
0 --,
0
15. Peraturan Menteri Keuangan \_ Nomor 250/ PMK.07 /2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981); ·
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20-15 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3); · ·
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Menetapkan : KABUPATEN BUTON UTARA.
KETENTUAN UMUM
BABI Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. -s. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan merigurus urusan pemerintahan, kepentingan - masyarakat setem.pat ·. berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak. tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat \_ Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa . yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan - rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
'
I
I
\.
I
I
\
r
I
,\_
-
I
\:
Ii jl
!!
!1
'1
,1
[
11
!
'
0
'
�
I•
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/ Jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
16. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang.
15. Penyedia Barang/ J asa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/ jasa.
7. 1 7. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusah, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
BABII MAKSUD ])AN TUJUAN Pa.sal 2
- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati 1111 adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/iJasa di Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah. agar pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan tata keldla yang baik dan sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa di desa.
BAB V - ; .' TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Swakelola Pasal 5
Pasal 7

- (1) Dalam rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa melalui penyedia, TPK menyusun:
' . :,, -----=::::--•·
.
: IO ' ,I
0
-ndl!=
�
=---W-tlifti
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat;
- c. spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan; dan
- b. penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan;
4. . d. khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana � a .
- a. TPK mernbeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa; b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tan pa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa;
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- c. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- d. Penyedia Barang/ J asa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/ J asa;
- c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
- b. pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ J asa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
- d. TPK melakukan negosiasi atau ta war menawar · dengan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- (4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai cliatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: · � · · ' ! ' '''ff
- e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda.dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian oarang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan epesiflkasi teknis barang/ jasa;
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/ jasa yang memasukkan penawaran;
- b. Penyedia Barang/ J asa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
- d. apabila apesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
...
CKaAS=-ir-""""'1'..,\_llr:w,..,..\_-.,.\_
l'a f.U;b\_
ili
\_UOlli" ,.\_\_... \_\_
"'!"""' \_\_
s&gt;!lli
�
U
�
l
�
.;;},:zm;
-
I
�
I
��
&amp;S!:
�
!
�
-c.-·-1.:..-:
�
I
�
.;t..:
0
1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/.Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara tertutup dari masing-masing penyedia;
3. tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
2. dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/ J asa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi · atau tawar menawar kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis; atau
- e. apabila spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK dan Penyedia Barang/ Jasa paling kurang memuat :
- f. negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah; ,
1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian.
3. nilai pekerjaan.
2. ruang lingkup pekerjaan.
4. hak dan kewajiban para pihak.
6. ketentuan keadaan kahar, dan
12. 5.jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
7. sanksi.
- (5) Basil pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib diumumkan pada papan informasi desa, paling kurang memuat:
- b. harga penawaran setelah negosiasi;
- a. nama paket pekerjaan;
- c. nama penyedia;
- e. NPWP.
- d. alamat penyedia;
Pa.sal 8
- (1) Perubahan ruang lingkup pekerjaan dapat dilakukan apabila diperlukan.
- (2) TPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan meliputi :
- b. mengurangi jenis pekerjaan;
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- c. mengubah speeifikasi teknis; dan/atau
- (3) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (4) TPK dalam melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan Penyedia Barang/Jasa dalam rangka perubahan ruang lingkup pekerjaan untuk memperoleh harga yang lebih murah.
..·
�
·.
.
�
..
0
0
...
- (5) Untuk nilai pengadaan diatas \_Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total pekerjaan yang disepakati.
Pembayaran atas pelaksanaan . Pengadaan Baning/ .Jasa secara Swakelola dan/ atau melalui Penyedia Barang/ Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- b. untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Deea,
- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- c. bila di desa tidak ada Sekretaris Desa dari pegawai negeri maka pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf b bisa disahkan oleh perangkat desa lainnya.
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA
BAB VIII - PENGAWASAN Paual 11
Pasal 14

- ( 1) Dalam rnasa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati ini, Bupati dapat membentuk tim asistensi desa.
- a. Bagian Layanan Pengadaan Sekretaiat Daerah Kabupaten Buton Utara;
- (2) Tim asistensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- (3) Togas dan fungsi tim asistensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat
- c. unsur Iain terkait di Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (1) meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas SDM; dan
- b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
BAB VIII - PENGAWASAN Paual 11
Pasal 15

Ketentuan mengenai bentuk format Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
J;
...
?
,'
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton Utara.
Ditetapkan di• Buranga pada tanggal 'fr - 4 - 2016
EUPATI BUTON UTARA,
··
�
H. ABU HASAN
Diundangkan di Buranga pada tanggal 9, '1 ..,. 2016
EERITA DAERAH KABUPATEN EUTON UTARA TAHUN 2016 NO MOR t D
••- l'"""""""""""""'"""
'.
!
f""'=""""""'W.-,,.,\_,...,..,\_\_,, \_\_
,.,;•W.
4L-"""'-
�
i
,.
i
I
I
Ii i·
Ii i'
I
I'
;
,.
I
f,
!,
!i
I:
Ir
I:
I
v
I
j
I
I
i
cc=-u:,m
&lt;===::: ________________=J·., ...
I
�
•
;
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EUTON UTARA NOMOR: IO 1"A.f1UtJ 1,01(?
TANGGAL:
-=t-,C,j- wib
TENTANG: PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ � IASA DI DESA KABUPATEN BUTON UTARA.
A. Format Rencana U mum Pengadaan Barang/ J asa
| No. | Nama Keziatan | Lokasi | Sumber Dana | Pagu (Rp) | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|-------|-----------------|----------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| | Dst... | | | | | |
.
,
20 ..
Kepala Desa
(
.
·.)
I
I
!
I
I'
I.
r
.
i;
,·
r·
I:
f:
I:
!!
i
B. Format Surat Permintaan Penawaran
KOPTPK
Nomor
Lamp
Perihal
...
'
.
Kepada
Yth.
Di
...
Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan ... , dimana didalamnya terdapat paket pekerjaan
0
No
I
Jenis Barang/ J asa
I
Volume
Satuan
Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah:
1. ruang lingkup pekerjaan
- .
2. daftar barang/jasa.
Q
Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.
Surat penawaran dialamatkan kepada . .. . . .. . .. . . . selaku Tim Pengelola Kegiatan dengan ketentuan sebagai berik:ut:
1. surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterei Rp. 6.000,- dan harus sudah kami terima tanggal . 2. surat penawaran dilarnpiri :
- a. daftar penawaran harga termasuk pajak, bea meterai dan jasa penggandaan;
- b. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Dernikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Ketua Tim Pengelola Kegiatan
.
...
I
I
0 ,
C. Format Surat Penawaran Harga
KOP PENYEDIA BARANG/JASA ... '
Nomor
Lamp
Perihal
Penawaran Barga
Kepada
Yth.
Ketua
Tim
Pengelola
Kegiatan
.
Di
...
.
Menanggapi Surat · permintaan penawaran dari Ketua Tim Perigelola Kegiatan Nomor ... tanggal hal permintaan penawaran, maka bersama 1n1 kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah rincian
Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan :
sebesar Rp. ( ) dengan sebagaimana terlampir.
1. daftar rincian penawaran harga;
2. foto copy Surat Izin U saha Perdagangan (SIUP); dan
3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjaclikan periksa.
Direktur / Pimpinan/Pemilik,
...
;
[:
'
...
0
D. Format Daftar Rincian Harga Barang/Jasa
KOP PENYEDXA BARANG/JASA
DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA
| No | Jenis Baranz/ Jasa | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga |
|------|----------------------|----------|----------|----------------|---------|
| A. | JUMLAH | | | | |
| B. | PPN 10% | | | | |
| | TOTAL (A+ | | | | |
| | B) | | | | |
... ,
Direktur / Pimpinan / Pemilik,
...
,
��
!i:S""=OO=&lt;Ca
... \_
...
T
l
1
\
j
l
l
)
-1··-·-=·""1'
I
I
I
I
I
.
�
.,-:-;,.·
2.
.
�
'
I
i
i
I
i
I
.
I·
I
I
1
I
I,
I
I
'·
I
,.
il
,;
:l
I
I
!I
1!
I:
I'
I
,,
I
E. Format Surat Undangan Negosiasi atau Tawar Menawar Harga
KOP TPK
Nomor
Lamp
Perihal
... ,
;
.
Kepada
Yth.
Undangan
Di
• • •••••••I I I I I I I I I I I I I I I I
Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor .. . .. . .. .. .. . . . Tanggal .. . . .. . .. .. . Perihal Penawaran harga. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
disampaikan, atas perhatiannya Demikian surat 1n1 diucapkan terima kasih.
1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga satuan saudara, pada prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran saudara tersebut.
- Untuk keperluan dirnaksud kami mengharap kehadiran 2.
- saudara besok pada :
- Harl
Tanggal
Jam
Tempat
Acara
Ketua Tim Pengelola Kegiatan
.
I I I I I I I
&lt;I
Il I I I I I Il I
I I I I I I I I I I I I. I I I I I I I I
•.
·-o
·
rr-. i\_) '·· �
UCi!WWW...:Z::iJ;WWWD:Gl
I
I
,;\_
F. Format Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
BERITA ACARA KLARlf.FIKASI DAN NEGOSIASI
Pekerjaan :
Nomor TPK
.
N omor Penyedia: .. ·
.
.
Pada hari ini .. . .. . .
tanggal . .. .. .. . .. .. ..
bulan .. . .. .. . .. .. . .. .. .
tahun bertanda tangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi
pada pukul . .. .. .. .
dengan mengambil tempat di
, kami yang harga atas pekerjaan
.
dengan
Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga pihak penyedia jasa yang di hadiri oleh menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan pihak Penyedia Barang/ J asa dari .
1. Bahwa pihak Penyedia Barang/ Jasa dari menyatakan telah menerirna sernua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan... .
2. Adapun . mengenai pangajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut :
2. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari menyambut baik dan mengucapkan terima atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanju tkan.
- a. Besamya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari adalah sebesar Rp. . . ( ) termasuk beban pajak dan bea materai.
5. esepa a an 1n1 enzan nncian se a zar en u c. Setalah dilakukan beberapa pembicaraan balk menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia Barang/Jasa dari sebesar Rp . ( ) menjadi sebesar Rp ( ) termasuk be ban pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia Barang/ Jasa dari ... dan menyampaikan surat penawaran yang baru sesuai hasil k k t . . d . . b . b lk t .
- b. Adapun rnengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rind dalam lampiran surat penawaran harga.
| No | Jenis Barang/ Jasa | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga |
|------|----------------------|----------|----------|----------------|---------|
| | A. JUMLAH | | | | |
| | B. PPN 10% | | | | |
| | TOTAL (A+ B) | | | | |
�
ll'.s;:::ii.z:n:t rr:c,.::::c.:;,,ca..am:::,
...
�
Q't1;w-!':.µi tNJ.ii.LCi!!;.iJ..,•\.titS!KW..2"¥"-
�
::.,.:.;u
..
�
rsrp,,..,,...,,,,...:ni::,o,a,c,;,;;s,
�
�
.r
�
.::'·.uz,..
'
i
... -:\_ ... --
�
��
·
I
'
0
0
-
- d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat · setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur /Pimpinan/ Pemilik
Tim Pengelola Kegiatan
.
...
1. Nama (Ketua) TIO
3. Nama (Anggota) TTD
2. Nama (Sekretaris} TTD
.
.
.
G. Format Pengumuman Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
KOPTPK
PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor :
.
0
0
Nama Paket Pekerjaan:
.
Nilai Pagu
.
.
.
Berdasarkan hasil Klarifikasi d.an . negosiasi harga Pengadaan Barang/ J asa nomor: . . . . . . . . dan nomor: . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . maka TPK menyampaikan Pengumuman Pemenang pada paket tersebut di atas sebagai berikut :
Nama Penyedia
Nama Direktur/ Pimpinan/ Pernilik
Alamat
NPWP
Harga Penawaran Setelah Negosiasi:
Terbilang
:
{
)
Demikian Pengumuman ini kami sampikan.
Tim Pengelola Kegiatan
.
1. Nama (Ketua)
TID
.
2. Nama {Sekretaris)
TIO
.
3. Nama (An.ggota)
TID
.
=.
-----·
H. Format Pesetujuan Penawaran
KOPTPK
Nomor
Lamp Perihal
Persetujuan
Penawaran Barga
Yth.
Di
Kepada
... ,
.
·························
Berdasarkan surat saudara Nomor : tanggal ... , hal Penawaran Harga dan berdasarkan berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan ... -, maka kami sampaikan bahwa setelah menerima dan mempelajari isi surat saudara serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Barga, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp ( ).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kehadiran saudara besok pada :
Harl
Tanggal
Jam
Tempat
.
Acara Penanda tanganan Surat Perjanjian Adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir.
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Ketua Tim Pengelola Kegiatan ,
••••••••••••••••••••••••••
�
••••••••••
i
I
i
I
!
I
I
I·
I
O
-
I. Format Perjanjian
PERJ.ANJIAN
Nomor:
.
Pada
hari 1n1
. . . . .. . . . .. . . . .. . . . ..
tanggal...
bulan
.
tahun...
bertempat di..
,
kami yang bertanda tangan di
bawah ini:
- I. Nama
.
Jabatan
Ketua Tim Pengelola Kegiatan
.
Alamat
.
- Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Nama
,&amp; •••••••••
Jabatan
Direktur/Pimpinan/ Pemilik
.
Alamat
.
Nomor:
.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :
Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.
Ruang lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah
.
BAB IV - JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 4
Pasal 5

0
- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatau keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat {l), maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.
BAB VI - S.t\NKSI
Pasal 6

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp ( ; )