PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 67 TAHUN 2015
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan adalah untuk mengetahui sejauh mana Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penzman pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang adalah :
- a. mengkaji perkembangan pelaksanaan pelayanan perizinan;
- b. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalarn penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan,
BAB III - INDIKATOR MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

lndikator monitoring pelaksanaan pelayanan perizinan meliputi:
- a. Evaluasi Ekstemal;
- b. Evaluasi Internal;
- c. Penyisiran izin ke lapangan dengan sasaran pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha, atau pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha akan tetapi sudah habis masa berlakunya.
BAB III - INDIKATOR MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 5

Indikator evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan meliputi :
- a. Pemisahan antara dengan
front office back office;
- b. Penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan melalui Survei lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Persyaratan, prosedur, waktu dan biaya, pengurusan izin;
4. Mekanisme pengaduan; e.
- g. Pengembangan kapasitas bagi pegawai;
- f. Aksebilitas/keterjangkauan terhadap informaasi perizinan;
- h. Inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualias pelayanan; ..
8. investasi. Membuat laporan perkembangan jumlah izin dan nilai i.
BAB IV - ASAS-ASAS
Pasal 6

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang didasarkan pasa asas-asas :
- a. Obyektif dan profesional, yaitu pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan penzman dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyekif dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan;
- b. Akuntabel, yaitu pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Berbasis indikator kinerja , yaitu pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan didasarkan indikator kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam BAB lll Pasal 4 dan Pasal 5.
BAB V - WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Monitoring penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan pada April tahun berikutnya.
BAB V - WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. memerin tahkan penempatannya
Bundangkan di Sintang da tanggal
3o Sp+enrb&amp;
2015
SCKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
- '6.. 7
"SEPHA HASNAH
%RA 5 AERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 6]