PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 27 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
2. Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye\enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
SERI: E
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
Menetapkan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Beritan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Sefatan Provinsi Sumatera Utara;
30. Keputusan Menteri Dafam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakif Bupati Nias Sefatan Provinsi Sumatera Utara;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengefofaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
33. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
34. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.
BABI KETENTUAN UMUM
BAB Ill - PEMBIAYAAN
Pasal 3

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas terdiri dari :
- a. uang harian meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal;
- b. biaya transportasi;
4. (dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan)
5. (termasuk pajak, retribusi masuk terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan sesuai peraturan yang berlaku untuk itu);
- biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota (khusus pejabat negara).
- (2) Pembiayaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dibebankan pada APBD Kabupaten Nias Selatan dan APB Desa, sebagaimana rincian dalam lampiran peraturan Bupati ini.
BAB Ill - PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas harus dianggarkan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mengeluarkan SPD;
Jenis perjalanan dinas Jabatan meliputi :
- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- a. Dalam Provinsi;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah :
- b. Luar Provinsi.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas supaya memperhatikan kelayakan, kepatutan dan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Perjalan Dinas Dalam Daerah antar pulau yang pelaksanaanya wajib menggunakan kapal laut/angkutan sungai, dalam hal kondisi tidak tersedianya kapal laut yang diperuntukan untuk mengangkut penumpang (orang), maka dapat diperkenankan untuk melakukan penyewaan kapal/perahu nelayan dengan pembiayaan yang tidak melebihi harga yang ditetapkan dan dilengkapi alat bukti pembayaran yang sah.
Perjalanan Dinas dalam daerah dari ibu kota kabupaten (Teluk Dalam) menuju kecamatan yang disebutkan dibawah ini tidak diberikan biaya penginapan, yaitu :
- a. Kecamatan Teluk Dalam;
- b. Kecamatan Fanayama;
- c. Kecamatan Toma;
- d. Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- e. Kecamatan Maniamolo;
- g. Kecamatan Mazino.
- f. Kecamatan Lahusa;
Untuk keperluan penjemputan/mengantarkan jenazah pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas, Pegawai yang melaksanakan tugas untuk itu diberikan biaya perjalanan dinas.
PEMBAYARAN
- (1) Perjalanan dinas yang biaya akomodasi penginapan, transportasi dan makan ditanggung pihak lain atau penyelenggara maka uang harian dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
- (2) Pejabat Negara dan/atau pelaksana perjalanan dinas yang menyewa kendaraan di tempat tujuan tugas, maka uang harian dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
- (3) Perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dan/atau tidak dapat menunjukkan bukti yang sah, maka yang dibayarkan secara lumpsum maksimal sebesar 30% dari biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas yang telah ditetapkan;
Uang Representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II apabila memberikan presentasi/ekspos dalam kegiatan perjalanan dinas atau setelah kembali melakukan perjalanan dinas.
BAB Ill - PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima pembiayaan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD, maka diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota, setelah PPK memberikan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas;
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB Ill - PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas digolongkan beberapa klasifikasi, yakni:
- d. golongan D : Pejabat Eselon IV I PNS Golongan Ill;
- e. golongan E Perangkat Desa serta Sadan Permusyawaratan Desa (BPD).
- a. golongan A : Bupati I Wakil Bupati, Ketua I Wakil Ketua DPRD;
- b. golongan B
: Pejabat Eselon II / Anggota DPRD;
- c. golongan C
: Pejabat Eselon Ill I PNS Golongan IV;
: PNS Golongan II, Golongan I, Pegawai Tidak Tetap, Kepala Desa, dan
- (2) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, yang didampingi oleh Suami/lsteri dapat dibiayai berdasarkan Peraturan Bupati ini apabila perjalanan dinas dimaksud dilengkapi dengan undangan resmi untuk itu.
- (4) Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan/atau TNI yang melaksanakan tugas pengawalan dan protokoler bagi pejabat negara, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai penggolongan/tingkatan sebagaimana pada ayat (1 ).
- (3) lstri/Suami Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan uang harian sesuai dengan besaran uang harian bagi pejabat yang didampingi.
- (1) Pegawai Tidak Tetap diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam daerah apabila bersamasama dengan Pejabat yang melakukan perjalanan Dinas;
- (2) Pegawai Tidak Tetap hanya dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal khusus dan/atau berdasarkan undangan atau panggilan resmi dari lembaga pemerintah;
- (3) Pegawai Tidak Tetap tidak diperkenankan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang pembiayaannya berasal dari APBD, terkecuali karena penugasan langsung oleh Bupati.
SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS
Perjalanan dinas, harus dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).
BAB Ill - PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Penerbitan Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas:
- a. Bupati dan (suami/isteri) ditandatangani oleh Bupati;
- c. Wakil Bupati dan (suami/isteri) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua setelah mendapatkan persetujuan Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan;
- d. Sekretaris Daerah dan (suami/isteri) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penerbitan Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi:
- a. Eselon II, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Kepala Sub bagian, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah ditandatangani ofeh Sekretaris Daerah;
- b. Eselon Ill, Eselon IV, staf dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- (3) Penerbitan Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi:
- c. Lurah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ditandatangani oleh camat.
- a. Eselon 11, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap Sekretariat Daerah ditandatangani ofeh Sekretaris Daerah;
- b. Eselon 111, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- c. Camat ditandatangani oleh Camat atas nama Sekretaris Daerah;
- d. Lurah ditandatangani oleh lurah;
- e. Kepala Desa dan Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
- f. Sadan Permusyawaratan Desa (BPD) ditandatangani oleh Ketua BPD.
- (4) Apabila Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas tidak berada ditempat maka Surat Tugas (ST) dapat ditandatangani oleh Pejabat yang telah menerima pendelegasian tugas.
- (5) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mempedomani ketentuan yang berlaku.
BAB Ill - PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani ofeh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai PPK.
- (2) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas perjalanan dinas, wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pejabat yang memberi perintah selambat-lambatnya 5 hari setelah melakukan perjalanan dinas.
Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 19 Mei 2015
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,
F
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 27
BAB VII - PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 18 Mei 2015
BUPATI NIAS SELATAN, ttd
IDEALISMAN DACHI
Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 19 Mei 2015
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 27
BAB VII
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII
Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 18 Mei 2015
BUPATI NIAS SELATAN, ttd
IDEALISMAN DACHI
Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 19 Mei 2015
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 27
BAB VII - PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di T eluk Dalam pada tanggal 18 Mei 2015
BUPATI NIAS SELATAN, ttd
IDEALISMAN DACHI
Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 19 Mei 2015 Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd
FADUHUSI DAEL Y
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 27
ANUEL H. TELAUMBANUA, SH PEMBINA NIP. 19730413 200112 1 003
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPA NIAS SELAT
Salinan sesuai dengan aslinya
BAB VII
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 18 Mei 2015
BUPATI NIAS SELATAN, ttd
IDEALISMAN DACHI