PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 8 Tahun 1956
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAI{TITBT'H PROPINSI ST'MATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKT'UBI'H I{OMOR | 4b T,giI1N 2OI.7
TEIVTAITG
XELOMPiOK XTR.,A PENGEMBAITGAN SISTET II|FORUASI DILII|GXIII|GAI{ PEMERII{TAII KOTA PAYAI(IMBIIH
DENGAN RAHMAT TT'HAIY YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAI('TBI'H,
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan aplikasi terintegrasi Pemerintah Kota Payakumbuh yang tepat sasaran, maka dipandang perlu adanya Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi yang dapat melaksanakan pengembangan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintahan telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaat€rn teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka harus memperhatikan efisiensi dan efektilitas penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 197O tentang Pelaksanan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elelrtronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
v
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahanan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2Ol4 tentang pemerintahan daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 59 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 4I /Per/M.Kominfo/lL /2OO7 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Kominfo No.26/PER/M.KOMINFO l5/2OO7 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16l PER/ M.KOMINFO/ I 0/ 2O I 0 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor .26IPERIM.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol2 Tent"ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol2 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 99 Tahun 2O16 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, T\rgas, Fungsi dan Uraian T[rgas Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 99);
\/
Memperhatikan
Menetapkan
13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2Ol7 Tentang Penyelenggaraan e-Government Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 25);
- l. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2OO1 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebljakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment;
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG KELOMPOK KER.'A PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BAB III - PEMBEI.TTUKAN dAn KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 3
Pasal 4

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, merupakan kelompok kerja non struktural.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, dipimpin oleh Ketua Tim Pengembangan Sistem Informasi Kota Payakumbuh yang secara administrasi dan teknis melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi terdiri dari:
- a. Tim Utama/Pengarah;
- c. Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi.
- b. Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi'
- (2) Bagan susunan organisasi Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam l,ampiran Peraturan Walikota ini.
Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan Kelompok Ke{a Pengembangan Sistem Informasi mencakup:
- a. Membahas/menyusun dokumen cetak biru sistem informasi yang akan dikembangkan;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kota Payakumbuh, melaksanakan pengembangan sistem informasi, membuat laporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan melaksanakan implementasi sistem informasi.
BAB III - PEMBEI.TTUKAN dAn KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 3
Pasal 7

Tugas Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi, meliputi:
- a. Melayani pengembangan sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik;
- b. Mengkaji ulang cetak biru sistem informasi yang akan dikembangkan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
- d. Melakukan analisa proses bisnis sistem informasi yang akan dikembangkan;
- e. Melaksanakan analisa database sistem informasi yangakan dikembangkan;
- g. Melaksanakan pengembangan/pembuatan program sistem informasi;
- f. Membuat dokumentasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
- h. Menyampaikan laporan pengembangan sistem informasi;
BAB III - PEMBEI.TTUKAN dAn KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 3
Pasal 8

Kewenangan Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah menetapkan dokumen cetak biru sistem informasi yang akan dikembangkan.
L
Pengarah mempunyai tugas :
- a. Membina dan mengarahkan program kerja;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.
- b. Memberikan arah kebijalan untuk pelaksanaan kegiatan;
Bagian Keempat Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi Pasal 1O
Tim Perancang Dokumen Cetak Biru Aplikasi mempunyai tugas:
- a. Menganalisa proses bisnis aplikasi/sistem informasi yang akan dikembangkan;
- b. Menyusun rencana pengembangan sistem informasi;
- c. Menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi;
- d. Menyusun laporan kegiatan pengembangan sistem informasi.
Bagran Keempat
Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi Pasal 11
Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dalam bentuk membuat program sesuai dengan hasil analisa tim perancangan cetak biru aplikasi/ sistem informasi.
- c. Membuat laporan pelaksanaan pembuatan program sistem informasi.
- b. Membuat dokumentasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAI,AM JABATAN
Pasal 12

- (1) Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh untuk setiap aplikasi yang akan dikembangkan yang terdiri dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika serta OPD yang terkait dengan sistem informasi yang dikembangkan.
- (2) Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi ditetapkan dan diberhentikan dengan Keputusan Wdikota
V,
Payakumbuh yang berlaku selama satu tahun anggaran terdiri dari tenaga ASN Kota Payakumbuh dengan kualifrkasi pendidikan minimal D3 Komputer yang memiliki kompetensi dalam bidang pemrograman.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat :
B U P A T I B U N G O
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG
KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
:
- a. bahwa ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan tenaga honorer sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2007 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-...2
<!-- formula-not-decoded -->
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
MEMUTUSKAN : ________________3
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jambi;
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bungo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat negara, Pimpinan DPRD dan kepala satuan kerja perangkat daerah;
10. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
12. Bendahara Pengeluaran atau dengan nama lain adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas-tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan/atau daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
14. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi perintah untuk melaksanakan tugas tertentu;
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan;
16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana instansi berada;
17. Detasering adalah penugasan sementara waktu;
18. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
21. Berhalangan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan pejabat yang berwenang tidak dapat menjalankan tugas kedinasan sebagaimana biasanya karena alasan sakit atau alasan lainnya berdasarkan peraturan kepegawaian.
BAB II - ASAS UMUM
Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tertentu yang bersifat kedinasan di luar tugas rutin sehari-hari di tempat kedudukan yang dilakukan ditempat yang dituju yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan/atau Tenaga Honorer.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan mempertimbangkan antara hasil yang diperoleh bagi kepentingan negara dan/atau daerah dibandingkan dengan biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.
BAB III - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 3

Secara administratif, perjalanan dinas dilakukan berdasarkan pada:
- a. surat resmi yang berasal dari luar SKPD, yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan negara/daerah; atau
- b. uraian tertulis atas rencana perjalanan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan/atau demi kepentingan negara/daerah.
BAB III - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 4

Uraian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
- a. waktu dan tempat tujuan perjalanan dinas;
- b. maksud dilaksanakannya perjalanan dinas;
- c. pejabat/personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
- d. jumlah dana yang dibutuhkan beserta mata anggaran yang menjadi sumber pembiayaan perjalanan dinas;
- e. aktivitas yang akan dilaksanakan selama berada ditempat tujuan;
- f. hasil yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dan/atau kepentingan negara/daerah.
BAB III - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. desatering di luar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapat pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. untuk memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- g. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- h. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
Bagian Kedua
Pemberian Perintah Perjalanan Dinas
BAB III - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 6

Perintah perjalanan dinas dilakukan melalui penerbitan SP dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, penerbitan SP dan SPPD bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh:
- a. Bupati/Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati; atau
- c. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.
BAB III - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 8

Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, penerbitan SP dan SPPD bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh:
- a. Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan; atau
- c. Anggota DPRD yang ditunjuk Ketua DPRD, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.
BAB III - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD, penerbitan SP dan SPPD bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh:
- a. Bupati/Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati; atau
- c. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan/atau tenaga honorer, penerbitan SP dan SPPD ditandatangani oleh:
- a. Kepala SKPD; atau
- b. Pejabat setingkat di bawah Kepala SKPD yang ditunjuk untuk mewakili atas nama Kepala SKPD, dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD, pegawai negeri sipil atau tenaga honorer akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi atau melakukan perjalanan dinas ke luar daerah di luar provinsi harus didasarkan pada perintah/persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati.
.
BAB III - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 10

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) juga berlaku bagi:
- a. Pegawai negeri sipil yang berasal dari luar SKPD berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- b. Calon pegawai negeri sipil.
- (2) Penerbitan SP dan SPPD bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang menjadi atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
BAB III - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi vertikal dalam rangka kepentingan pemerintah daerah harus berdasarkan perintah/persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Penerbitan SP dan SPPD bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- b. Kepala instansi vertikal yang bersangkutan; atau
- c. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan.
- (3) Penerbitan SP dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala instansi vertikal yang menjadi atasan pejabat/pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
BAB III - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 12

Sebelum menandatangani SP dan SPPD, pejabat yang berwenang terlebih dahulu memperhatikan dokumen tertulis yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu perjalanan dinas, yakni dalam bentuk:
- a. mencermati substansi yang terkandung dalam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. mencermati substansi yang terkandung dalam uraian tertulis rencana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri:
- a. uang harian, yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
- b. biaya transportasi/bahan bakar minyak; dan
- c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transportasi/bahan bakar minyak dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 14

Selain biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terhadap Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan juga uang representatif.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 15

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan penuh dalam hal melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf h.
- (2) Uang harian diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dalam hal melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf f.
- (3) Penghitungan 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada hari efektif pelaksanaan kegiatan.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 16

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berupa biaya angkutan umum melalui transportasi darat/laut/udara dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta kembali lagi ke tempat kedudukan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, terhadap biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dan biaya transportasi diganti dengan biaya bahan bakar minyak.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 17

- (1) Demi kelancaran pelaksanaa perjalanan dinas, maka Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Eselon III dapat menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi beserta sopir.
- (2) Terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan ajudan.
- (3) Penggunaan sopir bagi pejabat/pegawai negeri sipil selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat paling tinggi Golongan II/d.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 18

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diberikan terhadap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah.
- (3) Biaya penginapan dihitung berdasarkan lamanya efektif kegiatan ditambah 1 (satu) hari.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 19

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas diberikan:
- a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurangkurangnya 6 (enam) jam pulang dan pergi;
- b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- c. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pejabat/pegawai
negeri sipil yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
```
selama-...9 -9-
```
- f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
- h. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
- i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, maka penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai negeri sipil dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan.
- (3) Perjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam diberikan biaya perjalanan dinas sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian.
- (4) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang terdapat biaya setoran dimana penginapan telah ditanggung, maka biaya penginapan untuk hari efektif kegiatan tidak diberikan dan uang harian diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada hari efektif kegiatan.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 20

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yaitu:
- a. Golongan A, diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD;
- b. Golongan B, diperuntukan bagi Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Fungsional Gol. IV/c ke atas;
- c. Golongan C, diperuntukan bagi Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol. IV/a dan Gol. IV/b;
- d. Golongan D, diperuntukan bagi Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Gol. sampai dengan III/d;
- e. Golongan E, diperuntukan bagi pegawai negeri sipil non eselon Gol. III dan Gol. IV;
- f. Golongan F, diperuntukan bagi pegawai negeri sipil Gol. I, Gol. II, dan calon pegawai negeri sipil; dan
- g. Golongan G, diperuntukan bagi tenaga honorer.
Bagian Kedua
Tanggung Jawab Perjalanan Dinas
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 21

- (1) Setiap Kepala SKPD bertanggung jawab atas tertib administrasi dan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan kerja masingmasing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi perjalanan dinas menyangkut jumlah personil yang ditugaskan dan/atau lamanya waktu perjalanan dinas.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 22

- (1) Personil yang melaksanakan perjalanan dinas harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakannya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. SPPD rampung yang telah ditandatangani oleh pejabat tempat tujuan perjalanan dinas; dan
- b. Bukti riil yang dikeluarkan untuk biaya transportasi serta biaya penginapan.
- (3) Terhadap perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat kepegawaian, bimbingan teknis, seminar atau yang sejenis selain menyampaikan pertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus menyampaikan laporan tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya memuat dasar dilakukannya perjalanan dinas, waktu dan tempat tujuan, aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan perjalanan dinas, hasil yang diperoleh, kesimpulan dan saran tindak lanjut;
- b. dibuat secara perorangan atau kolektif sesuai dengan nama yang tercantum dalam SP.
- (4) Penyerahan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bendahara pengeluaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tiba kembali di tempat kedudukan.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 23

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak berlaku terhadap:
- a. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati;
- b. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 24

- (1) Pejabat/personil yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan berkenaan dengan biaya pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan ganti rugi keuangan daerah;
- b. tindakan administratif;
- c. tindak lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
BAB V - PEMBEBANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada:
- a. anggaran belanja SKPD dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut; atau
- b. anggaran belanja SKPD yang memberi penugasan dalam hal perjalanan dinas dimaksud dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan atau program/kegiatan yang menjadi tanggungjawab SKPD tersebut demi kepentingan negeri/daerah;
- c. pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, termasuk untuk pegawai negeri sipil dan/atau tenaga honorer yang bukan merupakan aparat Pemerintah
Daerah, sepanjang perjalanan dinas tersebut dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kecukupan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dengan mempertimbangkan aspek kewajaran
Bagian Kedua
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
BAB V - PEMBEBANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 26

- (1) Biaya atas pelaksanaan perjalanan dinas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berdasarkan hasil perhitungan tertentu atas komponen biaya perjalanan dinas, dan dapat dibayarkan secara keseluruhan;
- b. pembayaran dilakukan sebelum perjalanan dinas dimulai;
- c. dalam keadaan tertentu, pembayaran dapat dilakukan setelah pelaksanaan perjalanan dinas sepanjang biaya atas perjalanan dinas dimaksud belum tersedia dalam persediaan uang kas pada Bendahara Pengeluaran atau berdasarkan pertimbangan tertentu menyangkut administrasi perjalanan dinas.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas beban anggaran belanja tahun anggaran berkenaan.
BAB V - PEMBEBANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 27

Apabila pelaksanaan perjalanan dinas dimulai pada akhir tahun anggaran berkenaan dan berakhir pada tahun anggaran berikutnya, maka:
- a. pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan pada tahun anggaran berkenaan sepanjang:
1. lamanya perjalanan dinas dimaksud kurang dari 7 (tujuh) hari; atau
2. uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran masih mencukupi.
- b. Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang :
1. lamanya perjalanan dinas dimaksud lebih 7 (tujuh) hari; atau
2. uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran tidak mencukupi dan/atau telah disetorkan ke kas daerah; atau
3. adanya hari libur pada saat persiapan pelaksanaan perjalanan dinas.
BAB V - PEMBEBANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Berdasarkan SP dan SPPD, pejabat/pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu membuat rincian perhitungan biaya dinas meliputi:
- a. uang harian;
- b. biaya transportasi/bahan bakar minyak; dan
- c. biaya penginapan.
- (2) Rincian perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Berdasarkan perintah bayar dan/atau atas persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran sesuai jumlah yang tercantum dalam rincian perhitungan biaya dimaksud.
Bagian Ketiga
Larangan Pembayaran
BAB V - PEMBEBANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 29

- (1) Tidak dibenarkan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu dan tempat tujuan yang sama, meskipun untuk hal tersebut diterbitkan lebih dari satu SP dan SPPD.
- (2) Dalam hal tertentu yakni dalam rangka efisiensi dan/atau ketepatan waktu terhadap pelaksanaan suatu kegiatan kedinasan, pejabat yang berwenang dapat memberikan perintah perjalanan dinas berikutnya kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan/atau tenaga honorer yang tengah melaksanakan perjalanan dinas, dengan kriteria sebagtai berikut:
- a. maksud dilaksanakannya perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan dinas sebelumnya meskipun pada tempat tujuan yang sama; atau
- b. maksud dan tujuan perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan dinas sebelumnya.
- (3) Demi kepentingan administrasi pertanggungjawaban keuangan SP dan SPPD atas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikirimkan melalui faximili dan/atau jasa pengiriman barang lainnya sedemikian rupa hingga dapat diterima oleh yang bersangkutan dalam tanggal yang tercantum dalam SP dan SPPD.
BAB V - PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 30

Untuk keseragaman dan tertib administrasi berkenaan dengan pelaksanaan perjalanan dinas, bentuk dan cara pengisian SP, SPPD, serta besarnya biaya perjalanan dinas berpedoman pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB V - PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 31

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang dananya telah tersedia dalam APBD.
- (2) Dalam melakukan perjalanan dinas, setiap SPPD hanya berlaku untuk 1 (satu) orang yang diperintahkan/ditugaskan, kecuali ditentukan lain menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD, sekaligus menetapkan alat angkutan yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan dari perjalanan dinas tersebut.
BAB V - PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 32

- (1) Penetapan jumlah hari perjalanan dinas dalam SP dan SPPD berkaitan dengan perjalanan dinas keluar daerah, disesuaikan antara hari efektif tugas kedinasan ditambah dengan jumlah hari selama dalam perjalanan pergi-pulang dan waktu penyelesaian administrasi.
- (2) Penetapan jumlah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. apabila hari kegiatan di ibukota provinsi atau di ibukota kabupaten/kota dalam wilayah provinsi selama 1 (satu) hari, maka lamanya perjalanan dinas dalam SP dan SPPD berjumlah 3 (tiga) hari;
- b. apabila hari kegiatan di luar daerah di luar provinsi selama 1 (satu) hari, maka pencatuman lamanya perjalanan dinas dalam SP dan SPPD berjumlah 4 (empat) hari.
Bagian Kedua
Pengisian dan Perhitungan Rampung SPPD
BAB V - PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 33

- (1) SPPD merupakan alat pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
- (2) SPPD dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:
- a. asli SPPD dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. photocopy SPPD dipergunakan sebagai bahan administrasi/arsip bagi pejabat pada SKPD yang melaksanakan fungsi kepegawaian.
- (3) Tulisan yang terdapat pada SP dan/atau SPPD tidak boleh ada penghapusan dengan menggunakan alat penghapus/sejenisnya dan/atau tulisan lain yang tidak perlu.
- (4) Untuk setiap perubahan tulisan pada SP dan/atau SPPD dilakukan dengan garis dua pada tulisan yang diubah dan kembali ditulis yang baru dengan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (5) Terhadap hal-hal diluar ketentuan yang diatur pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka atas penerbitan SPPD tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
BAB V - PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 34

- (1) Pada SPPD harus mencantumkan:
- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal dengan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang;
- b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat-tempat yang dikunjungi dengan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi;
- c. tanggal tida kembali ditempat kedudukan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. sekurang-kurangnya pejabat struktural instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang dikunjungi;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Desa, Ketua RW dan Ketua RT untuk Instansi Pemerintah yang berada di lingkungan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Pejabat berwenang pada lembaga lainnya diluar Instansi Pemerintah.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

Dalam hal Bupati/Wakil Bupati secara bersama berhalangan, maka demi kepentingan dinas dan manfaat yang akan diperoleh, maka Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat memberikan perintah/persetujuan tertulis dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Dalam rangka penghematan anggaran, seyogyanya tidak melakukan perjalanan dinas bilamana sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

- (1) Bagi pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas tetap memiliki hak-hak dan fasilitas-fasilitas yang diperoleh berhubungan
dengan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBD.
BAB VII
Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Bungo Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 147);
2. Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 152);
3. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bungo Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 154); dan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 3 September 2009
BUPATI BUNGO,
H. ZULFIKAR ACHMAD
Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 3 September 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO
H. SUMASNO S
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2009 NOMOR 269
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR
: 39 TAHUN 2009
TANGGAL :
3 SEPTEMBER 2009
TENTANG :
KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUNGAN BUNGO
DAN TENAGA
HONORER DI
PEMERINTAH
KABUPATEN
A. Contoh Bentuk Surat Perintah (SP) yang ditandatangani oleh Bupati
B U P A T I B U N G O
SURAT PERINTAH
NOMOR 090/ /SP/...
Nama (yang memberikan perintah) : ________________ Jabatan : BUPATI BUNGO
MEMERINTAHKAN :
Kepada :
Nama Jabatan
:
...
:
...
Untuk : ________________
...
...
...
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal .....
BUPATI BUNGO,
.....
TEMBUSAN :
.....
.....
B. Contoh Bentuk Surat Perintah (SP) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati
B U P A T I B U N G O
SURAT PERINTAH
NOMOR 090/ /SP/...
Nama (yang memberikan perintah) : ________________ Jabatan : BUPATI BUNGO
MEMERINTAHKAN :
Kepada :
Nama
:
...
Jabatan
:
...
Untuk : ________________
...
...
...
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal .....
WAKIL BUPATI BUNGO,
.....
TEMBUSAN :
.....
C. Contoh Bentuk Surat Perintah (SP) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R.M Thaher Nomor 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO - 37214
SURAT PERINTAH
NOMOR 090/ /SP/...
Nama (yang memberikan perintah)
:
...
Jabatan
:
BUPATI BUNGO
MEMERINTAHKAN :
Kepada :
Nama Jabatan
:
...
:
...
Untuk : ________________
...
...
...
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal .....
an. BUPATI BUNGO SEKRETARIS DAERAH,
.....
NIP.
PANGKAT
TEMBUSAN :
.....
D. Contoh Bentuk Surat Perintah (SP) yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R.M Thaher Nomor 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO - 37214
SURAT PERINTAH
NOMOR 090/ /SP/...
Nama (yang memberikan perintah)
:
...
Jabatan
:
BUPATI BUNGO
MEMERINTAHKAN :
Kepada :
Nama
:
...
Jabatan
:
...
Untuk : ________________
...
...
...
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal .....
an. BUPATI BUNGO SEKRETARIS DAERAH ub. ASISTEN .....,
.....
NIP.
PANGKAT
TEMBUSAN :
.....
- E. Contoh Bentuk Surat Perintah (SP) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
... (nama SKPD)
Jalan .... Nomor ..... Telp. (0747) .....
MUARA BUNGO - 37214
SURAT PERINTAH
NOMOR 090/ /SP/...
Nama (yang memberikan perintah) : ________________ Jabatan : BUPATI BUNGO
MEMERINTAHKAN :
Kepada :
Nama
:
...
Jabatan
:
...
Untuk : ________________
...
...
...
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal .....
an. BUPATI BUNGO KEPALA ..... (nama SKPD)
.....
NIP.
PANGKAT
TEMBUSAN :
.....
- F. Contoh Bentuk Surat Perintah (SP) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
... (nama SKPD)
Jalan .... Nomor ..... Telp. (0747) .....
MUARA BUNGO - 37214
SURAT PERINTAH
NOMOR 090/ /SP/...
Nama (yang memberikan perintah) : ________________ Jabatan : Kepala ... (nama SKPD)
MEMERINTAHKAN :
Kepada :
Nama
:
...
Jabatan
:
...
Untuk : ________________
...
...
...
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal .....
KEPALA ..... (nama SKPD)
....
NIP.
PANGKAT
TEMBUSAN :
.....
G. Contoh Bentuk Surat Perintah (SP) yang ditandatangani oleh Pejabat atas nama Kepala SKPD
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
... (nama SKPD)
Jalan .... Nomor ..... Telp. (0747) .....
MUARA BUNGO - 37214
SURAT PERINTAH
NOMOR 090/ /SP/...
Nama (yang memberikan perintah)
:
...
Jabatan
: Kepala ... (nama SKPD)
MEMERINTAHKAN :
Kepada :
Nama
:
...
Jabatan
:
...
Untuk : ________________
...
...
...
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal .....
an. KEPALA ..... (nama SKPD) .... (nama jabatan),
.....
NIP.
PANGKAT
TEMBUSAN :
.....
- H. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Bupati (halaman depan)
B U P A T I B U N G O
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS NOMOR : 094/ /SPPD/....
| 1. | Pejabat yang memberikan perintah | BUPATIBUNGO |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan dinas | ..../NIP... |
| 3 | Jabatan, Pangkat dan Golongan dari pegawai yang diperintahkan | ...,....,Gol.... |
| 4 | Perjalanan dinas yang diperintahkan | Dari ...(tempat kedudukan) Ke .... (tempat yang dikunjungi) Dengan menggunakan ...(transportasi yang digunakan) |
| 5 | Perjalanan dinas direncanakan | A. Selama ..... hari dari tanggal ..... s.d tanggal... B. Dengan lumsum biaya Rp. |
| 6 | Maksud mengadakan perjalanan | ..... |
7. Perhitungan biaya perjalanan
8. Keterangan
Atas beban :
Pasal anggaran
:
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal ...
BUPATI BUNGO,
...
- I. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati (halaman depan)
B U P A T I B U N G O
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094/ /SPPD/....
1. Pejabat yang memberikan perintah
BUPATI BUNGO
2. Nama / NIP pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan dinas
.... / NIP...
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari pegawai yang diperintahkan
..., ...., Gol. ...
4. Perjalanan dinas diperintahkan
yang
Dari ... (tempat kedudukan)
Ke .... (tempat yang dikunjungi)
Dengan menggunakan ... (transportasi yang digunakan)
5. Perjalanan dinas direncanakan
- A. Selama ..... hari dari tanggal ..... s.d tanggal ...
- B. Dengan lumsum biaya Rp.
6. Maksud mengadakan perjalanan
.....
7. Perhitungan biaya perjalanan
Atas beban Pasal anggaran : :
8. Keterangan
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal ...
WAKIL BUPATI BUNGO,
...
- J. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman depan)
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R.M Thaher Nomor 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO - 37214
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094/ /SPPD/....
1. Pejabat yang memberikan perintah
BUPATI BUNGO
2. Nama / NIP pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan dinas
.... / NIP...
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari pegawai yang diperintahkan
..., ...., Gol. ...
4. Perjalanan dinas diperintahkan
yang
Dari ... (tempat kedudukan)
Ke .... (tempat yang dikunjungi)
Dengan menggunakan
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Perjalanan dinas direncanakan | A. Selama ..... hari dari tanggal ..... s.d tanggal... B. Dengan lumsum biaya Rp. |
| 6 | Maksud mengadakan perjalanan | ..... |
| 7 | Perhitungan biaya perjalanan | Atas beban Pasal anggaran : : |
| 8 | Keterangan | |
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal ...
an. BUPATI BUNGO SEKRETARIS DAERAH,
...
NIP.
PANGKAT
- K. Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman depan)
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R.M Thaher Nomor 503 Telp. (0747) 21511
MUARA BUNGO - 37214
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS NOMOR : 094/ /SPPD/....
1. Pejabat yang memberikan perintah
BUPATI BUNGO
2. Nama / NIP pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan
.... / NIP...
| dinas 3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari pegawai yang diperintahkan | ...,....,Gol.... |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Perjalanan dinas yang diperintahkan | Dari ...(tempat kedudukan) Ke .... (tempat yang dikunjungi) Dengan menggunakan ...(transportasi yang digunakan) |
| 5. Perjalanan dinas direncanakan | A. Selama ..... hari dari tanggal ..... s.d tanggal... B. Dengan lumsum biaya Rp. |
| 6. Maksud mengadakan perjalanan | ..... |
| 7. Perhitungan biaya perjalanan | Atas beban Pasal anggaran : : |
| 8. | |
| Keterangan | |
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal ...
an. BUPATI BUNGO SEKRETARIS DAERAH ub. ASISTEN ...
...
NIP.
PANGKAT
- L. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati (halaman depan)
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
..... (nama SKPD)
Jalan ... Nomor .... Telp. (0747) .....
... - ....
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094/ /SPPD/....
1. Pejabat yang memberikan perintah
BUPATI BUNGO
2. Nama / NIP pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan dinas
.... / NIP...
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari pegawai yang diperintahkan
..., ...., Gol. ...
4. Perjalanan diperintahkan
dinas
yang
Dari ... (tempat kedudukan)
Ke .... (tempat yang dikunjungi)
Dengan menggunakan ... (transportasi yang digunakan)
5. Perjalanan dinas direncanakan
- A. Selama ..... hari dari tanggal ..... s.d tanggal ...
- B. Dengan lumsum biaya Rp.
6. Maksud mengadakan perjalanan
.....
7. Perhitungan biaya perjalanan
Atas beban Pasal anggaran : :
8. Keterangan
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal ...
an. BUPATI BUNGO KEPALA ..... (nama SKPD)
...
NIP.
PANGKAT
M. Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD (halaman depan)
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
..... (nama SKPD)
Jalan ... Nomor .... Telp. (0747) .....
... - ....
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094/ /SPPD/....
1. Pejabat yang memberikan perintah
KEPALA .... (nama SKPD)
2. Nama / NIP pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan dinas
.... / NIP...
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari pegawai yang diperintahkan
..., ...., Gol. ...
4. Perjalanan dinas diperintahkan
yang
Dari ... (tempat kedudukan)
Ke .... (tempat yang dikunjungi)
Dengan menggunakan ... (transportasi yang digunakan)
5. Perjalanan dinas direncanakan
- A. Selama ..... hari dari tanggal ..... s.d tanggal ...
- B. Dengan lumsum biaya Rp.
6. Maksud mengadakan perjalanan
.....
7. Perhitungan biaya perjalanan
Atas beban Pasal anggaran : :
8. Keterangan
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal ...
KEPALA ..... (nama SKPD)
...
NIP.
PANGKAT
- N. Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat atas nama Kepala SKPD (halaman depan)
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
..... (nama SKPD)
Jalan ... Nomor .... Telp. (0747) .....
... - ....
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094/ /SPPD/....
| 1. | Pejabat yang memberikan perintah | KEPALA ..... (nama SKPD) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 3. | Nama / NIP pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan dinas Jabatan, Pangkat dan Golongan dari pegawai yang diperintahkan | ..../NIP... ...,....,Gol.... |
| 4. | Perjalanan dinas yang diperintahkan | Dari ...(tempat kedudukan) Ke .... (tempat yang dikunjungi) Dengan menggunakan ...(transportasi yang digunakan) |
| 5. | Perjalanan dinas direncanakan | A. Selama ..... hari dari tanggal ..... s.d tanggal... B. Dengan lumsum biaya Rp. |
| 6. | Maksud mengadakan perjalanan | ..... |
| 7. | Perhitungan biaya perjalanan | Atas beban Pasal anggaran : : |
| 8. | Keterangan | |
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal ...
an. KEPALA ..... (nama SKPD) ... (nama jabatan),
...
NIP.
PANGKAT
KETERANGAN
1. DARI PEJABAT YANG MEMBERI PERINTAH
| Tempat keduduka pegawai yang diberi n | Berangkat | Berangkat | Tiba Kembali | Tiba Kembali |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| perintah | T anggal | T anda Tangan | Tanggal | Tanda Tangan |
| | 25 2009 -08- | WAKIL BUPATI BUNGO, ..... | 29-08-2009 | WAKIL BUPATI BUNGO, .... |
2. DARI PEJABAT DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI
| Tempat yang dikunjun gi | Berangkat | Berangkat | Tiba Kembali | Tiba Kembali |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Tempat yang dikunjun gi | Tanggal | Tanda Tangan | Tanggal | Tanda Tangan |
| .... | 25 2009 -08- | | 29-08-2009 | |
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATIMALUKUTENGAH
PROVINS! MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 3g TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN l ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH I TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
- i e.. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi·Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
t
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Meluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku :Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3
!
i
'
5
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Nornor 4350);
2. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Lembaran Negara Nomor 5495); tentang Desa ! 7, Tambahan
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diub~h beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang: Nomor 9 Tdhun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah l · t (Lembaranj Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); "
7. Peraturan ! Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan! Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun' 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun '2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun ti 2014 Nomor 2093); T - i
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6);
8. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 0 Tahuni 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Tahun t . 2017 Nomor 89); ' :
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahuh 2016 Nomor 184);
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 07); t
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 268);
.:
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaian urusan Pemerintahan yang menjadi ] ·1 kewenangan Daerah Otonom. I , '
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. '
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat ;yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan. masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah'yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di. Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. '
8. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan utusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan rn.asyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ;# 10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
»
.
- 4 ­
- 1 1 . Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. +
12. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban ntuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya ~ dan, melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. }
13. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah P~jabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan" Pemerint~h Daerah.
- 14.Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan: I Pemerint~han Negeri dan sebagai unsur penyelenggara, pemerint~han negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang' bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturari Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam mernimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya. :
15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif. .
16. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri 'dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. . '
17. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekr~tariat Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana tekhnis dan unsur kewilayahan.
18. Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif selanjutnya disingkat ADN adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pengelolaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yeng meliputi. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi ': Dana Negeri/Negeri Administratif.
I
I
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif selama satu periode Anggaran.
21. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APBNegeri).
22. Jumlah Negeri/Negeri Administratif adalah jumlah Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri
5. Adminiistr~tif yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah
6. Rencana kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. i
24. Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang ! selanjutnya di sebut RKPN adalah penjabaran dari RPJM Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. f
!
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri, adalah ' Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri, % Administratif. . . .
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang menampung' seluruh penerimaan Negeri/Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri/Negeri Administratif pada Bank yang ditetapkan.
BAB II
Pasal 2

- ( l ) Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Negeri/Negeri Admistratif dalam Anggaran Pendapatan dan l Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 s~besar Rp.99.717.741.500,(Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Negeri/Negeri Admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah dana yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan s~telah dikurangi dana alokasi khusus.
j
I
I
I
f,
�
i
•
J
�
d
•
j
- 6 ­
Pembagian Alokasi Dana Negeri/Negeri Admistratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat! (2) mempertimbangkan: [
•
- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala pemerintah negeri/negeri administratif dan perangkat negeri/jegeri' administratif; dan ' '
- b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Indikator yang digunakan untuk pembagian Alokasi Dana Negeri/Negeri Admistratif untuk masing-masing Negeri/Negeri Admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang.
BAB II
Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
- a. alokasi dasar;
- b. alokasi formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan jumlah perangkat negeri/negeri administratif.
BAB II
Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Negeri/Negeri Administratif sebagajmana climaksud pada pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi 80% (delapan puluh per seratus) dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dengan jumlah Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
,
.
f
- ' ± ( 1 ) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 3#huruf b di hitung berdasarkan data jumlah penduduk, 'angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan jumlah perangkat setiap Negeri/Negeri Administratif dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. 20 % (dua puluh per seratus) untukjumlah penduduk;
- b. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10 % (sepuluh lima per seratus) untuk luas wilayah;
- d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis; dan
- e. 10 % (sepuluh per seratus) untuk jumlah perangkat negen.
- (2) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b masing­ masing ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Negeri/Negeri Administratif.
.
Penghitungan alokasi formula Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: ;
W=((0,20Z1) + (0,30Z2) + (0,10 Z3) + (0,30 Z4) +
( 0,10Z5)}
(ADD Kabupaten Maluku Tengah-ADN Kabupaten Maluku Tengah).
Keterangan :
t
, ,
- W = Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif stiap yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten Maluku Tengah.
Zl
- = Rasio Jumlah Penduduk setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total penduduk , Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
Z2
Z3
Z4
Z5
- = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total penduduk miskin Negeri/Negeri Administratif di : Kabupaten Maluku Tengah.
- = Rasio Luas Wilayah setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap luas wilayah Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.
- = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total IKG Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
- = ' Rasio Jumlah Perangkat Negeri s~tiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total Jumlah Perangkat Negeri seKabupaten ! Maluku Tengah.
ADD Kab
- AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap
- = Pagu Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah. I
- Negeri/Negeri Administratif dikalikan jumlah Negeri/Negeri Administratif dalam Kabupaten Maluku Tengah.
BAB II
Pasal 7

Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 bersumber! dari Kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
BAB II
Pasal 8

Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
i
BAB III - PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 9

Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB IV - PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 10

Syarat umum penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Pemerintah Negeri telah menetapkari dan menyampaikan Peraturan Negeri sebagai berikut:
- a. Peraturan Negeri tentang Rencana Kerja Pemerintah Negeri i+ (RKP Negeri);
- b. Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri);
- c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahun sebelumnya;
- d. Laporan pertanggungiawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan BPN/Saniri Negeri; dan .
- e. Surat Rekomendasi Camat setempat untuk memastikan bahwa Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif masih menjabat dalam jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
'
Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran
BAB IV - PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 1

1
- ( 1 ) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Penyaluran dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana ·f dimaksud pada pada pasal 10 diatas.
}
·
i
TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
;
' .
BAB IV - PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 12

- Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif. j ( 1)
- Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif 1 . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang diatur sebagai berikut : (2)
- a. tahap;I, sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
- b. tahap Ill, sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
- c. tahapIll, sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
%
I
- Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif, Tahap I dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan kepada Bupati dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 10. (3)
'
BAB IV - PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 13

- ( 1 ) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah " Negeri/Negeri Administratif menyampaikan Laporan ; Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I kepada Bupati. ·
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada 'ayat . · ( 1 ) , menunjukan paling kurang Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
BAB IV - PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 14

- ( ) i Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap III dilakukari setelah Kepala Pemerintah ' Negeri/Negeri Administratif menyampaikan Laporan 3 Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri ! Administratif tahap II kepada Bupati. ;;
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri ,· Administratif tahap II sebagaimana dimaksud pada. ayat ( 1 ) , menunjukan paling kurang Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II telah digunakan sebesar 50 %(lima: puluh per seratus). ~
- (3) Selain Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana, Negeri/Negeri Administratif tahap I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b, pasal 1 1 dan 12 Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib melengkapinya dengan Laporan Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, tunjangan BPN/Saniri Negeri, dan honor bendahara Negeri/Negeri Administratif.
•
BAB IV - PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 15

Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif penggunaannya, dianggarkan dalam APB Negeri.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 17

- a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pem~rintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, tunjangan dan oper~sional BPN/Saniri Negeri, insentif Rukun Tetangga (RT) dan + Rukun Warga (RW); dan
2. ( 1) Alokasi Dana untuk: $.' Negeri/Negeri Administratif digunakan %
- b. pembiayaan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Negeri/Negeri Administratif. ?
4. i . a. penyelenggaraan pemerintahan; Pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b digunakan untuk: (2)
!
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. belanja tak terduga.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 18

- ( 1 ) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif paling banyak 50% (lima puluh per s~ratus) dari total Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang digunakan untuk pembiayan kegiatan lainnya dalam hal pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk :
- 3 a. perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana l pemerintahan Negeri/Negeri Administratif atau f~silitas umum Negeri/Negeri Administratif lainnya yang tidak 4 dapat dianggarkan melalui penggunaan Dana Negeri/ Negeri Administratif; ,,
'. }
i
2
'
· :
.
?:
- 1 1 ­
- b. penguatan kelembagaan Negeri/Negeri Administratif
dan kegiatan Negeri/Negeri Administratif lainnya yang dianggap penting dan tidak dapat dianggarkan melalui penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif; dan.
- c. mendanai program-program atau kegiatan-kegiatan lainnya berdasarkan kewenangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berdasarkan hasil Musyawarah Negeri/Negeri Administratif dan telah ditetapkan dalam R KP Negeri dengan Peraturan Negeri.
:}
'
z
'
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 19

'\
·
i %
.
t
,
- dipriorit~skan pemerintahan; Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk membiayai penyelenggaraan I Negeri/Negeri Administratif yang meliputi: · ( 1)
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah,: Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif;
- b. operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;
i i
- c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan; . , Negeri/Saniri Negeri; dan
- d. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
+ Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang'. telah diangkat dan dilantik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan membuktikan kehadirannya pada setiap hari kerja. (2)
4. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hjruf a I· besarannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala I Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pend~patar Belanja Negeri/Negeri Administratif. j ' (3)
5. Operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b melipti: #' (4)
- a. alat tulis kantor (ATK);
?'
- b. benda pos;
; '
- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya listrik, air dan telepon;
- e. cetak dan penggandaan;
- f. sewa perlengkapan dan peralatan Kantor;
- g. makanan dan minuman rapat;
- h. pakaian dinas dan atributnya;
1. perjalanan dinas;
- j. musyawarah Negeri/Negeri Administratif;
,
- k. pendataan Negeri/Negeri Administratif;
1. pengelolaan Informasi Negeri/Negeri Administratif;
- m. tunjangan/Insentif RT/RW;
- n. operasional BPN/Saniri Negeri;
- o. pengembangan sistem administrasi dan informasi Negeri/ Negeri Administratif.
- (5) Tunjangan BPN / Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri atas pelaksanaan tugas pokok «dan fungsinya.
- (6) Tunjangah BPN/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c besarannya berdasarkan Peraturan Bupati tentang . Besaran Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Bendahara Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan ditetapkan setiap 'tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja I I Negeri/Negeri Administratif. ''
- (7) Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) I ' · sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf d adalah " bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW d~lam i rangka membantu pelaksanaan tugas pelay~nan ; pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat negeri.
%
BAB VII - PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 20

- ( 1) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dikelola secara % tertib, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab' dan ! merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan ~ Negeri/Negeri Administratif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Thun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 35 tentang Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Peraturan Bupati Nomor 38.a tentang Tahun 2015 tenitang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. i j1
BAB VII - PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 21

f
{
- ( 1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Negeri/Negeri}, Administratif harus didukung dengan bukti yang lerjgkap . .. j , . , · · dan sah. '} ' ! } !
,
�
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif atas kebenaran material yang timbu} dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Negeri/Negeri Administratif yang mengakibatkan beban APB Negeri/Negeri Administratifj · '? tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Per~turan; Negeri tentang APB Negeri ditetapkan menjadi Peraturan &amp; % Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Pengeluaran Kas Negeri/Negeri Administratif sebagaiman, dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja, pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif. ;
(
.
BAB VII - PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 22

i �
;
~
Bendahara Negeri/Negeri Administratif sebagai Wajib Pungut I · Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh pen~rimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan Ketentuan Per~turan I . -Perundang-undangan. i
BAB IX - PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 25

· Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN.
BAB IX - PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 26

l
¥
2
- Apabila dlam pemantauan atas penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif ditemukan adajnya ] ;­ keterlambatan atau penundaan pembayaran penghasilan tetap dan atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan BPN/Saniri Negeri selama 1 (satu) triwulan atau lebih maka Bupati: " ? ( 1)
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif atas keterlambatan atau penundaan pembayaran tersebut;
- pemeriksaan; . I b. meminta aparat pengawasan fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan
:'
· ,
,
i,
{
:
'
i
- c. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya : ¢ indikasi penyelewengan penggunaan Alokasi Dana s Negeri/Negeri Administratif maka Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap berikutnya berdasarkan rekomendasi aparat pengawasan fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah wajib menganggarkan kembali SILPA Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang tidak disalurkan pada tahun anggaran sebelumnya. { ' (3)
3. '� Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran, Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif belum dapat disalurkan oleh Bupati karena keterlambatan Kepala Pemerintah Negeri dalam menyampaikan dokumen persayaratan umum penyaluran, maka sisa Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut menjadi SILPA Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif pada RKUD. (2)
•
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya } berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. SILPA Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat dianggarkan lebih dari 1 (satu) tahun berikutnya. j i (4)
, ·
f
,
I ,
, \_
l
'i
�
P'
. i d .
%
iii
'i
ef
I
i
\
d
t
I
i
'
t .
�
t
l
;
I
!'
'
- (5) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif \_wajib menganggarkan kembali Sisa Alokasi Dana Negeri/Negeri,: Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) alam rancangan APB Negeri/Negeri Administratif jahuni; anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Alokasi' Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut. { " t #
BAB XI - %
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana 1 · Negeri/Negeri Administratif Setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, di cabut dan I -dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - %
Pasal 28

, :
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. ,
��
1;
jl
Diundangkan di Masohi pada tanggal
BERITA DAERAH\_KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2017 NOMOR 309
r
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPAT! MALUKU TENGAH
NOMOR :
355R
TAHUN 2017
TANGGAL:
1C
FEBRUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERIINEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
Alokasi Berdasarkan Formula
| 0 Nama Negeri | | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Miskin | Luas Wilayah | I KG | I KG | I KG | Jumlah Perangkat | Jumlah Perangkat | Jumlah Perangkat | Total Bobot | Alokasi Formula | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Bobot | Alokasi Dasar | Jumlah Penduduk | Penduduk Rasio Jumlah Penduduk | obot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Bobo! Penduduk Miskin | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Indeks Kesulitan Geografis 13 | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot | Jumlah Perangkat Negeri­ | Rasio Jumlah Perangkat Negeri 17 | Bobot 18 | Total Bobot | Alokasi Formula | | Pagu Alokasi Dana Negeri Pe Negeri 21=3+17 |
| 2 . ... ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1€ 16 19=6+9+12+15+18 20=16BF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEC~MATAN AMAHAN_ | _F-5i | s. | | 893.51.l | | . | | T | L | . | | . | | : | | | | |
| l i zl i~ej j~~jjj~ | ii#.j#.ii#jii#ti##ii#ile#j izsss35ii | | | | | | | | | | | | 9995] | 9,05] | | | 513.862.19: | 513.862.19: |
| 3.lNegefi H~T[HEN | _j_@z@,ss3,sfz | sis] | g@@i]• | @@gs] | gi~] | p@@].@,@s@]. | 1@3.jss@is] | g@j@].~,j3] | 5@s3@zjsi] | | @,p@j5].gjjf].]] | | | | 0,994269459]_84.96g.679] | _73.098.729] | _501,992.24 | _501,992.24 |
| flNsgeij | | 5j@] | ~,@@z[ | _@ , @ @ | % ] a i @] | z,pp[o,1z%] | @z~gjj3] | @,c@z@] | ~,@~] @sis@@] | ~p@55[ | @,ti6%] | if | p,0s] | | _0,05%]_9,003665282] | | | |
| jj~wjg~fr~f~ | @z@@~@sfz | is1] | @.@@z[ | @@i%] | 5ls] | @@i]@,z] | ~~g3@~~] | ~,c@~~] | ~,@@] | is.s?z@ssi].g,@@s7[ | @,17%] | $] | 0.005] | 0,@s%] | _0,004973712] | _99.193.472] | | |
| I 'KECAMATAN TEON NILA 5- NE!Qeri····usi:iAPAN ········... | | | | | | | | | | | | | | | | | _528.086.9a | _528.086.9a |
| SERUA ········ ···- _ 0,05'J'.� 0,00% ·••·········· .- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5fisser ~~ii | 428.893.512 | ·······-··········655 ssz] | 0,002 | 0,04% | •.119], | 0,00 | __ j, 785055 | ···········0,0004 | 46,42331.1 | | 0,0058,_0,1.7% | ·····················..7 | 0,005 | •...0,05% | ..•... 0,003106242 | 61.949.478 | . 490.842.9� | . 490.842.9� |
| iTier | iz@@gsiz | | @~f | @pz~] | 7@] | @@@]@,~3] | 2zssgz~] | g@@gs] | @@]_gs,jz~sss[ | _@@@~j[ | @,j]]]. | | | 9995]9,p5%] | 9.002438855] | 48.639.429]. | 477.532.94 | 477.532.94 |
| | @@Ka~iv.@zs@gs3sf; | gs] | [@ggf | [@@z%] | 5?] | g@]g.@zs] | js5s7gs] | g,pc~z] | @pg] @sz@j37zf | | @.pgsz[.2,1g] | ]] | 9995] | 9,95] | 9,992@?14@]] | 55273.170]. | 484.166.68: | 484.166.68: |
| .lvsssf | | i~is] | | | | | | | | | | | | | g,jg].]].9995].9.95].p,po3774784] | | | |
| i f ~ _i z | s s g s i z | | g~~z] | @@s] | s2z] | ~@@]@,j] | ?@jrss@] | 2.@@@gs] | s@gs].sis.sg9jjs] @,@@%] | @9@js[ | | 0.005] | | | _0,003462189] | _75.282.590] | _504.176.19 | _504.176.19 |
| j [jig@jjjg~jjjY | ~zgggsjz | s~@] | @@cz | ~@ii]_ | zis] | _@,c@] @,cs] | j,gs@7@s] | _~,~z] | ss,@siis@] | | @,@@s@[_@,i7s%] | 7] | | 0,05%] | | 69.048,328] | _497.941.84t | _497.941.84t |
| ? [ij~gejj si f t ~ f j _ | ~ z @ @ g s j z | ii] | jpjf | @~] | zs] | @,@ f @,os] | f,@s@rps] | @,@@@z]_@,@] | szsf@@is] | ~,j@@[ | @,zpi] | if | @,po5] | @, @s%] | ~@@@5ggs@[ | i~jj@5g] | 5~2@jg | 5~2@jg |
| lie~ij ~~Yzjjf | izssgssjz | zzss] .szz] | ~@~@\ 2@@2zj | p,js]. | s@] | @@1].@25]. | @@@@@@] | g@gs].@@i] | 3gs~@s~if | | @@@z[.g,1gs].]]. | .]]. | g,995] | 0,05%] | _0,095949565]_ | 118.635.495] | .547.529.00y | .547.529.00y |
| ili~ii j~ff 5.lNseii1ssi] | szs.ss3.si? | | | .@@4@]• | ss9] | 2g@[ gj4@] | | 2zjs@@is].gg@gs] | @.gg] sz,~jj@is] | ~@~~s] | @z@%] | Z] | 9,995] Q,gos] | p,gs%] | _9,pp4221746] | 84.196.59g] | _513.0909.11¢ | _513.0909.11¢ |
| 5.leer [ssi~au | +zs.gs@sz •«z8.@g35jg'j | szf _ s i s ] | @@?zj @@? | bps] @gs]• | 3sj] ss] | g@]@.js] | ?~i3if] .z?zsg@] | @@@gs] | @.@] zgjj@ss] ggggs].@.gg].#@,sszsss] | _@@@@s | ]@,js] | g995] | | d,05%] g.gs%] | _0,003g53408] _9.992666275] | 76.850.820] 53.174.981] | _505.744.13: | _505.744.13: |
| fee | izs@3sfz | @is] | ~@zj | @@s%] | {gs] | g,pg]@gs] | 3@3is@i] | g@@@s]. | p.@@] | | g@gs@[.g,jg] g , 1 3 ] | ]] . ] ] | | | 0,0939824g5] | 79.424.490] | A82.058.49 | A82.058.49 |
| jf~~p~jj | | | | | | @@j].@ij] | | | .s@@@s@gs]. | g@@@?] EE | | . | 9005] | _0,05%] | | | _508.318.99: | _508.318.99: |
| | | | | | | | | | | | # | _3 | | | | EE] | | |
| {5- | | | | | | EB[ | | | ;[ | | | | | | et | | NE? | NE? |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | E | E |
| | +Hi | | | | | | | | | | | | | a | | | | |
| ~ ]E[ _..4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 lei~ ~js~ii | | | | | | | | | | | | 9g95] | | | | 113.7g52].. | | |
| ±lv~mer | izss3sf2 | Tisi] s@s] | | @@gs;@@j] | 3sjj] | pp@]g,js]. | jjj@@zjs@] | @pf~] | ~,j] ~sjjjs@] gs] 5:,jsss3z] | | @,ggs@[.g.is].]] 5,2@s] | 9925] | | pg5ks] | 9,9057o412?] | | 542.g5A.93 | 542.g5A.93 |
| jijsfu | _zs.@g@35@j | | ~~~3 | @~s@] | is] | @~j]z,is] | @zj@j@j] | @@j@s] | | ~g@if | | @] | | Q.95s] | g,91914333s] E#gr_gE,z,El | 202,393.g16] | _631.287.328 | _631.287.328 |
| | i#] | | # | | | | z#] | | ±#5 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | # | 5 | | | | | | | | | | | | |
| f :- �;';: | ��:��OKAT----t-:;::��;[ | ::: | �::cot� | :::l� | - -a¥a | ---::lll | -t:a'� | - �g;::1 | -�:½�1·····:t·:i}i�· | | | : : . · . · .: :.. | :w6i;· | :.::..::..�•i:·� | | :.::.:l:·�§t�:}�i: ::.: | :.�·�I��t�ii | zE: '..: �����1�:i�� |
| | | | | | | +1� # | | | | ···········5·:5·6ig | :.:.. | i:ll·�t·--·····················} | | | | | | |
| | l | | | | | | | j | | | | | | | | | ±gt | ±gt |
| i i | | | l | i | | | | | 5~ | | | | | | 314.31355/ | za | | |
| | 5 | | | | t | | | | # | | | | | | | | | |
| | Alokasi Dasar | | | Jumlah Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Miskin | Alokasi Berdasarkan Luas Wilayah | Alokasi Berdasarkan Luas Wilayah | Alokasi Berdasarkan Luas Wilayah | | | Formula I KG Jumlah Perangkat | Formula I KG Jumlah Perangkat | Formula I KG Jumlah Perangkat | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 'o Nama Negeri | Alokasi Dasar | Jumlah Penduduk Rasio Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk | | Jumlah Pe du du ke, | Rasio Jumlah Bobot ~"le-coal Miskin | Le Wile wl | Rasio Luas w e »as. | Br{is | Indeks Rasio Indeks taos,o Geografis | | Jumlah ";;: | Negeri Rasio Jumlah Fero Negeri | Bobot | Total Bobot | Alokasi Formut% | | | Pagu Alokat Dana Negeri Negeri |
| 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=6·9+12+1s+1s | 2@=f6SF | 2i=3+f7 | 2i=3+f7 | 2i=3+f7 |
| 2_[Negeti_KABAUW | .---.._428.893.512~...2.151, | 0.006 | 0,13%, | | ...Z70]...0,01 | 0,31%, | 22,280438]_ | 0,0029]_9,03%, | 43,627367] ..0.0054]_ | 9,16%\ | • . • Z. ] . | 0,005]_ | 0,05%, | 0,006723720]_ | 134.094.836] | 562.988 | 562.988 | 562.988 |
| 3 . /Neer_KALOLO_...--e..428,893.512 | | 0,015_, | 0,29%] | 1.274, | ...0.,02, | 0,51%, 24,137141, | 0,0031, | 0,03%] | 35,073012, 0,0044, | 9,13% | 8/ | 0,005] | | 9,010152978] | 202.486.402\ | 631.379! | 631.379! | 631.379! |
| +.lNeger PEL~W | .+2s,ss@siz., | 4.963\ @~zs] @,gz~ | @,is@j | 1.77z] | g,~?z] | @7f%j st.ss4@ii, | ,@@f] | ~,~s] | _3@,3f3zg] @,@@gs] | ,f2j | ff | @,~~@]_ | 9,05%, ~,~@% 0.05%, | | @,@fs~sis;"7zg2~ggg5] | 72j7@7 | 72j7@7 | 72j7@7 |
| 5./ Negen. KARu .. . . . . | 4 2 8. 8 93. 5 1 2 | ..1.017}..0.,003., | 0.06%]. | .310]. | 0,00/ .0.12%, | .14,853625]. | .0,0013) | 0,02%, | 0,0061, | 0,18%\... | | .7I..0.005]. | | .0.004342402] | ..86.602.909] | 515.496. | 515.496. | 515.496. |
| | | | | | | | | | 49,291967' | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ········· | ········· | ········· |
| i f°". KECAMATAN LEIHITU | _' | ..,___..., | | ·-···· | ·-... | .. | ·························· | | ·+---- | | ··········----·········································· | | ..············ | | ····································· | | | |
| j3[ iieoer. ~Si~~ | i55,sssiz' | s@ss[ | @@r@Tb3z%] | i~si] | @i, @,~zj | sz7rs] | | ~,~~~]~~~%] | i,@ss] ~~s] | @,jz%. | ii, | @~~s] | @~@%] | ~,@jg@s~?z] | is@zrs~gs]. | sjj.in | sjj.in | sjj.in |
| 4./egen_ URENG . - | + ..428.093.512..-. | 3.338]. 9.010., | | 0.20%]...613]. | 9,01, | .0,24%]. 2,692220] | 0,0003) | 9,00%/ | 32,211495]. .0.,0040] | .0,126] | .10]..0.007}.0,07% | | | 0,006320845]. | 126.,060.082]...554.953. | | | |
| | . | | | #El | EL#l | EE] | | :51$%%51 | 52534 | | | | {EE | | 5 | %5 | %5 | %5 |
| 3 Lg7_ | I£BEE L | , EE] | IE3I | | | | %BE[ | | | MEL | SSE | | | ,EE1 | | | | |
| 7_[Negeti_KA[TETU...428.893,512~...3.659] | | | 0,011_,0,21%, | .Z2 7], | 0,01,_0,29%, | 2,599384] | | | 0,0003]_0,00%,_44,235470]_,_0,0055] | _09,17%] . . | . . 9 ] . . . | 0, 0 0 6] _ | 0,06%,_0,097341801, | | 146.421.558] | 575.,315, | 575.,315, | 575.,315, |
| 28[Negeti_HILA_..«...428.893.512_~...4.636]..0,014,9,27%,. | | | | 8 2 7/] | 9,01, | _9,33%,14,1 12801, | | 0,0018,_9,02%, | 23,339995]_ 0,0035]_0,11% | . | . 1 0]. | 0, 00 7} | 9,07%,_ | 0,007937682]_ | 158.,305.554]._587.199. | 593.602: | 593.602: | 593.602: |
| 29[ Ne2en WAKAL 10/ Negem ITULAMA | 428.893.512 | 428.893.512..-2.834]..0.006, ,4.061, 0,012 | 0,17%, 0,24%/ | 1.155] 318\, • | 0,02] 0.46%, 0,00] | 0,13%, 33,420657} | .0,0043]_09,04%] | | 2,785055]...0,0004].0,00%]..30,534867,}.0,0038/ 21,078206] .0.0026] | .0.11%] | ...12j..0,008]. 0,08%]...10] | .0.0O7}. | 0,08%, ..0,07%, | ..0.008258782, 0,005553377] | 164.709.426] | 110.754.043)..539.647. | 110.754.043)..539.647. | 110.754.043)..539.647. |
| 11[Nee HTUMESSING...28.893.512 | | 6.947! 0,020 | 0,41%] | 1.396].• | ..0,02] .0.5$%] | 44,560g76] 28,922196] | _0.0058]• | 0,06%] | 31,709657]. .0,0039] | 0,12%] | 15] | | 9,010)..9,10%). | 0,012421680] | 247,732.376] | 676.625, | 676.625, | 676.625, |
| 12 [ Nege MAMALA .-L. | 428.893512 | 2,386] 9,0o7 | p,14%] | 309] | 0,00) 0,12%, | | | 0,0035].9,03% | 31,670718] 0,0039] | g,12%, | 8] | p,005] | 0,05%, | _9,094673094] | 93,198,075] | 522.091, | 522.091, | 522.091, |
| 13.]Negen_MORELLA | 428.893.,512 | 2,773) 0,008 | 0,16%) | 377 | 0,01 0,15%] | | 22,280438].._.0,0029] | 0,03%) | 34,087057}. 0,0042] | 9,13%,_ | 7} | 0,005] | 0,05%] | 0,005179963] | 103,127.344] | 532.020 | 532.020 | 532.020 |
| K KECAMATAN NUSALAUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j~[iege ~jjfj | ~z@,@g@siz,j@jj] | _@@, | ,pjj | 3is] | pp@] gj3@j | | f@sis~3]"g~~jjg,~jj | | ggzz5jg] | pp@jg]@,jsj | 7]. | @,@@s]_@,@sip | | ~p~~jig3s] | @z,732549]. | s11.626 | s11.626 | s11.626 |
| 1s./Nspent. TITAWAAN. | .4..428.893.512., | 1.474].9,004, | 0,09%] | 317! | 0,00].0.13%] | 11,140219) | 9,0014] | 0,01%] | 38,300054]..9,0048] | 0,14%]. | 7 } | 0,005]. | 9.05%]. | 0,004130063]• | .83.365.296]. 512.258 | | | |
| 16[Wege ABUB . . . | 4 2 8. 8 9 3 . 5 1 2 | 589) 0,002 | ,0.03%, | ...149].• | 0.090] .9.05%! | 7,890988].• | .9,0010]• | | 0,01%].38,349367,._0.0048]. | 0,14%]... | 7' | 0.005]. | .0,05%] | 0,002916062] | 58.156.816].. | 487.050 | 487.050 | 487.050 |
| _ . 17[Negeri_AKOON | 428.893.512 | 664] 0,002 | 0,04%] | 194, | 0,00] 0,08%, | | 8,819340].0,0011,0,01%,_41,422320]_ | | 0,0052, | 0, 1 5 % | \ . . . . . Z]. | . 0, 0 0 5] | | 0,05%,_9,003301717}...65.847.955]...494.741 | | | | |
| 1@/Nsgeij y~~jj | t..~z@,@g35iz | .100].0.001, | 0.02%] | 6o] | p,pp] 0,p2%] | 9,747ggz] | p,0@13] | @,@jj_@3@,ti7pssfj, | @,@~~j]_ | @,is%j . | Tl . @, @ | j s] _ j,@5jy | | @~~z5~412z] | ~gs~j,@j@) | ~j@@ | ~j@@ | ~j@@ |
| | | | | | | | | | ARE | | | | ZEESERE | | AEl ZEE | | | |
| 5fie. | Lt#EL | # | #EE ] | | SI#EA EE } | | EE]%% | 8EI] | %EE1 | ES] | | # | | | | | | |
| (I KECAMATAN SERAM UTARA | BARI | | o.6es | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21lie7eii Si~E%AW | T"458Essy2] | Ts]" 66E' | | es] | 6oo] 6.67], | #d.36@rzT"6655] | | 0.65#z]3 | 35E@es$] 6.66.el | 6,i25E. | ] | 0.d6s] | o,~5W[ | | o.6557.is6Es[7.r67is]. | 5d5.Es | 5d5.Es | 5d5.Es |
| 22 [Mege HORALE | .-.-4..._.428.893.512_, | .1,974\]. | 9,006_,0,12%] | 758]_ | | | 0,01,0,30%,_27,926672,9,0036]_9,04%],_30,101364]_ | | 0,0037\ | | _9,11%...7...9,005] | | 0,05%,_0,006140641, | 122.466.171 | | 551.359 | 551.359 | 551.359 |
| 23 [Negeri_WALuLU.--+..428.893.,512_...1.431,...0,004_,0,08%,...385] | | | | | 0,01 0,15%) | 21,853396] | .9,0028]_ | 0,03%,_33,384859]_ | | | 0,0042]_9,12%L...Z.}...9,005, | | | 0,05%,_0,004381017] | .87.373.020] | ..516.266 | ..516.266 | ..516.266 |
| 24/Need.PAA..I..428.a93.512 | | 313l 9,001 | 0,02%] | 195].9.99] | 9,977%] | 18,617493]. | 9,9022]. | 0,902%]. | | .0,15%]...Z] | | | | 9,905].9.05%6)...0.,003082282]. | 81.471.637] | 490.365 | 490.365 | 490.365 |
| 2s [Negen_KARLTU KARA | • 428.893.,512 | 406] | 0.001.,0.02%] | 198] | 0.00] 0.08%]. | 21,853396]. | 0.0028]. | ..0.036].57.428148]. | 41,444179]. 9.0052). 0.,0071, | | 7} | 0,005]. | | 0.,0561..0.003932374,.78.425.498] | | 507.319 | 507.319 | 507.319 |
| 26[Negeri_PASANEA | ...-...428.893.512_, | 982],0,003, | 0,06%] | | | | | 9,0011,_0,01%, | _42,209815] | 0.21% | | | | 0,0p5]_0,05%,_0,004473440] | 89.216.272] | 518.109 | 518.109 | 518.109 |
| 27[Negs | | | | 435] | 9,01, 0,17%, | 8,540835]\ | | | | 9,0052,_0,16%]...7] | | | | | | | | |
| LABUAN 28.[Negen. GALE-GALE | ...428.893.512.,950) | 0,005 | 0,10%, | 0.003.,0.06%]..148]. | 0.,00] .0,06%] .0.00].0.096, | 118,736168. • .113.983008] | 9,0154, | • .0,15%, | 49,893192,]. | _09.0062,.0,19%].. | 7' 0,16%]...9.005]..0.05%1 | 0.005]. | | 0.05%]..0.005027042\. .0,005493160]. | 100.257.049] 109.553.101 | | | 529.150 536.445 |
| 29 [Nege LA T EA_ .-.. . | 4283.893.512.,1.765].. 42 8 , 8 93. 5 1 2 , | 1,061].0,003, | _0,06%, | 238]. | 324]__9,00]_0,13%] | | 28,496680]_Q,0037]__0,04%]__48,320342]. | .0,0148].0,15%/ | 41,622382)..0,0052] | 9,0060]__0,18%]...8]. | 0,006]_ | | 9,06%]_9,004705215) | 522.732 | 522.732 | 522.732 | 522.732 | 522.732 |
| 0[Nee. LISABATA TIMUR | •• 428,893.512 | 645] 0,002 | 0,04%, | 69)]. | 0.00] 0,03%/ | 118,736168, | .0,0154, | •0.15%] | 48,925709]...0,0061, | | 0,1£6)...T}..0.005]..0,05%]. | | | 0,004497548]_ | 89.697.072] | 518.590 | 518.590 | 518.590 |
| 31[Negent_RUMAHWEY | .---..,42@3.693.512_~...297] | 9,001_, | 0,02%, | 1 8 3] | . 0, 0 0] _ 0,97%, | 118,736169]_ | 0,0154, | 9,15%, | 71,207028]_ | | 0,0089]_09,27%[...Z'.0,005] | | 0,05%,_ | 111.257.426] | 540.150 | 540.150 | 540.150 | 540.150 |
| 32[Negei WARASIWA . . . .e. @Et5ls | . . 428. 893. , 5 1 2 | _524]..0,002,_,0,03%, | | | 240]..__0,00],_0,10%,_166,230635/] | | | 9,0215]__9,22%, | _45,772442] | 9,0057]__0,17%\...7}...0,005] | i | | | 0,05%, | 0,005578618] | 0,005605267'_111,788,913] | 540.682 | 540.682 |
| | | | | | | | | | | | | | | i | | | | |
| | | | | | | | | | ±E7iii5i | | | | | ±t | i | i | i | i |
-
+
¢
­
%
­
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| No | Nama Neger | Alokas: Dasar | Jurnlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | B0bot | Rasio Jumlah Jumiah Penduduk Penduduk Miskin Miskin | Bobot | Laas \Wilayah | Pasto Luas Wilayah | Bobot | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot | Jumlah Perangkat Negeri | Rasio Jumlah Bobot Perangkat Negeri | Total Bobot | Alokasi Formula | Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri | Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri | |
| | 2 | 4 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 18 | 19=6+9·12415+18 | 20=16BF | 21=3+17 | 21=3+17 | |
| XIII KECAMATAN LEIHITU | BARAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ············ ···········-···•···············•··•··············· | | | | | | | | | | | | | | | | | | :::::::::::nnif !! | :::::::::::nnif !! | |
| | | | | | | , | | | | | | | | | | | ! | | | |
| i~f[egej_Lits@Y.-.-.- | ~z@@g35iz | | fzijl | j@@s | pf~jy | 3 8 5 ) . @ | p g] @j5%y | zsjg@z] | j,pg] | j~~y | 3~ssi@] | ~~@jg] | ~,jz | l | ,gps] | "~p@~@&jg~j""5gs~sss]"sjg55g | | Ts | Ts | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ~~s5] | | | | |
| j43liege_ i_ ~ H i ~ | jy _ · z - z@@gzsjz | sz@] | pp3 | j@sj | .8?j | . . . @ , p p] | @gzs, | zf,zips@@j | @cozg] | @gs | i~@ziz} | - @~@i}. | @z@y | il | @gs] ~~s] | | ~~~~~sj65sf""gs5~~~~s]""sis~~~ | | | |
| Tss[~s[pips[ssj, @zgz%]szzgzs]ops~l_~,sj3] 25j@gr]",0s3]@ # 6,65s]"66Es]"p,137Es2sp[27is@1zz] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| is l sef sfi | izsgs3sf? | | | | | ~gj_ | | | | | | | i s | f i g ] " | | | | 7~g@8763@ | 7~g@8763@ | |
| #%±51%%%%2%531 | | IE | | | | El | #EI | ] | | | | | | l | % | | A#IE] | 5EE | 5EE | |
| | | | | %EtEI | | | | L# | | | %lE/7%%5/.4%%/{ | | 5 | r | E l | IN] NEE | | | | |
| 156 [Negeii TIHyANA . .e | . . . 4 2 3. 8 9 3 . 5 1 | 2 | ~...815],0,002_,_0,05%]..208, | | | | .0,00]_09,08%, | _ 9 , 1 9 0 6 8 | 1 , 9, 0 0 1 2] | | 0,01%,_59,273654]_ | 0,0074] | 9,22%] | 7\ | 0,095] p,05%] | 0,p04116886] | 82,105,322, | 510,995.g34 | 510,995.g34 | |
| .15Z./Neeii WA[TILA, | •• 428.893,512 . + . | | ~.831]..0.,002, | | 0,05% | .95] | 0,00] 0,04%, | | ..18.248153]...0,0021, | .0,02%]. | .52,584322]. | | 0.0055].0.20%, | 7' | 0,005] 9,05%, | 0,003518272] | 70,166.826] | 499.060.338 | 499.060.338 | |
| 158[Negeri AIPyTiH | . . . | .428,893.512 | ~...979] | 0,003 | 9,06%] | 121 | 0,00] 0,05%6] | .44,560876] | ...9,0058] | 0,06%] | 40,489513) | p,0050] | 0,15%] | 7l | 9,005] 0,05%] | 0,003624305] | 72.281.495] | 501.175.pp7 | 501.175.pp7 | |
| 159 [Negeti_WAMuSAL | ..+. . . . 428, | 8 9 3 , 5 1 2 EEL"t | ~ . . 8 1 , | 0,001 | 0,03%]...130] | | 0.00]_0,05%]_12,254241, | | | | 0,0016]_0,02%,_60,495326] | 0,0075] | 0,23%] ES | 7\ | 0,005] p,05%] | 0,003695752] | 73.706.405] AEE, | 502,599.917 | 502,599.917 | |
| | | | | | | % | | | | | #E[ET | | | | | #E5Er | | #EE | #EE | |
| 2±3355% | | | | | %#at | | | ET | EA | | | | | T | | | | | | |
| | | | | | | | ..9.00].0.02%].• | 20,975038] | _0,002 | | | | | 7' | p,05% | 0,003580587, | | | | |
| 163./ Neer LOPING MULYO.. liege | w@N@Si...{28.ss3sf? | 428.893.512 | | 764]...0.,002.,0,04% | ~@i%] | ..81, 11l]. | @@s%] | 1?zzs@iii] | | 7, 0,03%, | 58,359176] | 0,0073] 9, @o4 | 0,22%] s]@,13%] | | 0,005) | | 71.409.203] | 500,302.714 ~3z,@ss]"~szzjs~jg | 500,302.714 ~3z,@ss]"~szzjs~jg | |
| is{ XVI KECAMATAN SERUT | TIMUR KOL | . f | z j ] | @~~j | | | 9.@@] | | 9.001s]. | ~~zjj | gs,sg356] | | | l | g,@~s] @@5j | @@~3j75~ss] | | | | |
| figs[jjnei K~si | z@~s3sf; | | f~ff | pp3 | ~~sjj | 3 i s ] " | ~] _ pi5s] | | 7zp,~5z~g@]"g,@zs] | @,gsj | @3sss~rs] | | | @@@s]_ g1@].$]. 9995]. | @5$] | g@@@3z3@@@] | | @s22@@9jj @is.j2?@@3 | @s22@@9jj @is.j2?@@3 | |
| 1@@[Negeri_s~~j~jjf | o r " 2s | ,@93.512.1...7 | | p,po6 | 9,12, | 542] | @, @ 9,01 0,22%] | 7,917066] | 0p,0pp1p] | p,01%) | 46,779228] | 0,0053] | p,17%] | 7l | p,0p5] | p,pp566pp82] | 112,832,110] | 541,775,622 | 541,775,622 | |
| is7 lieoei wiEo #Eb&ET | | zzssssi2 | . 1di?z] | bs, | ~,ssij | 7isl | Boil b3~] | iss25rs] | ~@rs] | ~.js] | Biss1j] | | j6z]23]7 | %] ~ii]~~it | 0,05%] | ~~j~i i~] i~~~j ~jj~j | | | | |
| 16@[Negeff | KpBiM~KTi | 428,893.512 | 1.239] | 0,004 | 0,07%] | 24, | 0,00] 0,01%, | 2,228044] | 0,0003] | 0,00%] | 39,820246] | 0,0050] | 0,15%] | 7' | 0,005] 9,05%] ~~s] | 0,002816989] | 56.180.754] | 485.074,266 | 485.074,266 | |
| jsg[gei ~Ejjjf | | 'izs.~~sjis#l"~@sit6gs5j | | | | mt | | | | | "t]6~3sz]""is7j55:zsf6,~57]"~@zs[3@2s5] ps@]~~zzj~sf | @,~~ss] | @,iis] | s] | ~,~js] | @~@jg2~jg] | sis7zj5s] | jg2sssssg | jg2sssssg | |
| ii@[fjgefj siiij | ~z@jg@siz | "f~] | | ~~j | ~~@] | | | z@,z3is] | z5s"""@i"~z~5,T"3jsjjsj]""~~j] | | | ~@s@] | pf~] | il | ~gs%j | j~@~sjsz] | gs~jszs] | sz@sf@~ | sz@sf@~ | |
| fij [jggej jig~Kj | | | | | ~jij | f~f | p,@] ~pjij | | @,pjzs] | | | | | | pp@s] | | | | | |
| | | ...[_jg,ggsiz | f2fl | ~pjf | | | | | 0,0026] | ~@3@j | 3g,j5~zgi} | pp@~s] | ~,is%j 0,17%] | jl | p,p@5] p,~5j | ~p@333is] | s@,~i5is] | jg56sz75s | jg56sz75s | |
| f72[Negeff_ | AiMusi wrisif | ~28,893.512 {@zssssj? | 1.123] ssl_ | 0,003 b~ | 0,07%] @bi%j] | 213] 7s] | 0,00] 0,08%] | 20,145229] szszzs] | d~~] | 0,03%] Z~~] | 45,256800] «szssssz] | 0,0056] | @~sij | 7l | 0,005] 9,05%] | 0,003936441 ~'j#it]~~~isl~~j#it ~~~jjjjj~st~~ti | 78.506.601 | 507.400.113 ~jij z~is53jjjjj | 507.400.113 ~jij z~is53jjjjj | |
| ff3leer. | | | | is | | % | @@]gj] | | | | sits] | | | iii | | %ts#i ii#if ziii | | | | |
| ii | %sit% | | | | | | iii#l | iii | %# | iii] | | Sil3l#if | | | | | | | | |
| iz 7@{tegeji | | ztti | ii | p,@g?2 | | | | | | | | | | | 9,005] | p,05%] | | | 5359.125,123 | |
| XVII KECAMATAN SAPARUA TIMUR ~~ " | jg~~j~j .--..~z@,@gjsfz" | | 5j5] | | p,@3%] | 430] | 0,01, 9,17%] | 91,2@9g57}{ | 0,01.15].0,12%] | | 76,465632] | p,pp95] | 0,2g%] | 7) | | 9,006530p12] | 130,231,611 | | | |
| fr[jjspz fig[ggeij ~jj | t.~z@~~sjz | ~z@@~~iz 428.893.512 | j3zg] f ~ ~ j ' | pc~j @@g@j | pjsjj | jzs] iss] pp@] | ~~j] @fjj ~,j~@j 9.,Q9.i::::g;:Q�% | js3~@g@] j2~z55jsz] | ~,@@is] | @,so23]..9,0?%] | 0.02%].z8.24986?]. • g@@zs] | 1ss@@is~]• 0,0025] .@7%} @,jjj | 0,09% | l il 7 | @pp5]. 9.05%]. g,gs] gsj 0 , 0 , -:-; 0 :.-: 5 :i- -" | @~~zggsgsjs] ~~gzf@jjl 1- | @jjzj3] | jgj@sgg5] jg@5sis | 5pg~@f,@ | |
| ..E. �. . �.t!Qeri SIRI | SOR! | s s 1.508... | 0 1 004 | | ::::§,:§�:¾: | J.?.Q | | 152,249660 | o,'01971 | 0 20% | 23,401842 | 0,0029 | | | 0 :i.: , 0 ::c: 5 � % , 0,005).0.05%1. 0.004196233].81 | -=. D , .::. 0 0 -:'- 4 ;.::; 6 ;::: 88 ;: 8 :::: 05 .::.i- | --== 9 :.:: 3 :.:: . 5 .:. 1 1 .:.: .4 .:. 1 =.: 7 4- | _: 5 0 : 2 :::: 2 ::., .4 � 0 :.;. 4 =:: . 9 ==: 2 9 .510,7s6.3a9 | _: 5 0 : 2 :::: 2 ::., .4 � 0 :.;. 4 =:: . 9 ==: 2 9 .510,7s6.3a9 | |
| :.159leg~@ sis~ii~~~'j~ | ~zs,gs@sf2 | T j794] | | 0,005 | 9,11%, | 267! | 9,00).9,115]..33,420657[..&LED43], | | | 9,94/ | | 27,047511...9.0094) 0,19hLi' | | 8] | 8] | 8] | 8] | 8] | 8] | 8] |
·.·;. ·-
,
-
. . . .
'
| | Negeri Alokasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | Negeri Alokasi | | | | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah | Luas Wilayah | Luas Wilayah | I KG | Jumlah Perangkat Negeri | Jumlah Perangkat Negeri | Bobot | Total Bobot | AJokasi Formula | a' Pagu Alokar Dana Neg6#'We Negeri |
| | Negeri Alokasi | Dasar | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Bobot Penduduk Miskin | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot | [ndeks Kesulitan­ Geografis | Jumlah Bobot Perangka! Negeri | Rasio Jumlah perangkat Negeri | | Total Bobot | AJokasi Formula | a' Pagu Alokar Dana Neg6#'We Negeri |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19+6+9+12+1s+18 20=16BF 21=3+17 37,328381,9,0946]_p,14%...}...0,005] | Negeri Alokasi | Dasar | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Bobot Penduduk Miskin | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot | [ndeks Kesulitan­ Geografis | Jumlah Bobot Perangka! Negeri | Rasio Jumlah perangkat Negeri | | Total Bobot | AJokasi Formula | a' Pagu Alokar Dana Neg6#'We Negeri |
| 1 [Negeri_MAHU | 428.893,512. | ...5 | 92] 9,002 | | 0,03%, | 193) | 0,0p] 0,08%] | 12,161406] | 9,0016] | 9,02%, | | | | | | 0,05%,_9,003146073]__62,743.855]__491_.637.367 | |
| 2 [ N eg e jj _ TH~i i | _ j 2 @ j | g 3 s j ; ' | | 2~jg]~~~i | ~j ~,psszl | "j3;T""6~i | ~zgj | 24sf5z] | @@jg3z] | @@y | ~~,@~jig] @~~sf | ~,j5j | il p,pjs] | ~@5[ | ~,@~@~fgjs] | jg3z~jsszs] | s@pg@gpj |
| [epeii j j | jj~~jj ~ . z s | g g 5 5 i i | ,"is7l""6,6@"" | | | ";is] | | 6,66]~,ggg;]"7zzssros["@,ggzs] | | ~,~3j | z@,5gs5sis] | | | | | ~,@33l@,i~st"f6,Gs]"7,~sjgf"~,~@@~337l"s5.gj~jji!"is.ls~2z | |
| 4[ Nsge | IHA | 4 2 8. 8 9 3. 5 1 | 2_ 53 9] | | 0,0022_,0,03%] | . . 14, | •0,00]_0,02%, | 9,p1a567} | _ | Q,0000]_9,00%, | 27,850484] | 0,0035]_0,10%, | ...l...0.005] | 0,95%, | | 9,0p2010793]_..40.102.353] | 463,995.86£ |
| {IE | | +2234+ | 3%3/ | %# | 3 | l } | %#l 34 | % %5 | 35/ | 3#l | | | %%5] | | 3%/-:%%.5/ | ZE / | 5 252 |
| | %.3' | | | | 8 | | | #4 | | | #/%.#-25##lal | | | | | | |
| | TOTAL | 79.774.193.200 | 340.987\ | 1,000 | 20,00%, | 75.357'--1,00. | 20,00%, | 7.715,38] | 1,0000 | 10,00% | 8.040,48\ 1,0000 | 30,00%, 1.458,00 | 1,0000 | 10,00% | 100,00% | 19.943.548.300) | 99.717.741.50 |
| Kontrol Perhitungan | Kontrol Perhitungan |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pagu Alokasi Dana Negeri Kabupaten Maluku Tengah (APBD) | 99.717.741.500 ( c) |
| Pagu Alokasi Dasar Per Negeri | 428.893.512 ( d) |
| Total Pagu Alokasi Dasar | 79. 774.1 93.200 ( e) |
| Pagu Bagian Formula | 19.943.548.300 ( () |
| Jumlah Desa/Negeri | 186 ( g) |
a'
(h)
100%
| Bobot | Bobot |
|---------|---------|
| JP | 20% |
| AK | 30% |
| LW | 10% |
| IKG | 30% |
| JPN | 10% |
.+, t L + ­ ..­
)
\
..
i
PERATURAN
NOMO
TANGGAL
BUPATI MALUU TENGAH
5/]
1%
F FEBRUARI 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN : ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ; 4 KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
LAPORAN REALISASI PENGUNAAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
TAHAP
TAHUN ANG GARAN 2017
PEMERINTAH NEGERI
.
KECAMATAN
.
KABUPATEN MALUKU TENGAH
gu Desa/Negeri
: Rp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . · · s . . . . . .
| KODE REKENING | | | NOMORDAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp. | JUMLAI , PENGELUARAN ' (KREDIT) Rp. | SALDO | KET |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|
| 1 | | I | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 |
| 1 | 2 PENDAPAT'AN. Pendapatan Transfer | | | | | | |
| . . 1 .2 .3 | Bdang Pelaksamaan Pembangunan Desa --TAHAP KETIGA BELANJA Bidang Penyalenggaraan Pemerintahan Kegiatan . Kegiatan .. dst . | | | | | | |
| 2 | | | | | ii | | |
| !.I .2 | Perbaikan Saluran Irigasi Pengaspalan Jalan Desa dst : : . | | | | | | |
| I 1.1 .2 .3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegi.atan . Kegiatan .. dst | . | | | | | |
| I 1.1 | Bidang Pembinnan Kemasyarakatan Kegiatan . Kegiatan . | | | | | | |
| .2 | | | | | | | |
| | U MLAEH | | | | [Rp | ·0 | |
| | | | | | ' | | |
| J | | | | | | | |
terangan :
'P2D Penyaluran Alokasi Dana Negeri dari Kabupaten ke Negeri
BENDAHARA NEGERI ...
(
)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
(
· · · · · · · · ·
· · · · · · · · · • • l
TAHUN 2017
Disetujui oleh, KEPALA PEMERINTAH NEGERI
I
I
f
I
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sehingga dapat terselenggara lebih optimal, perlu mengatur kembali petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Banyuwangi.
- Mengingat : Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara pelaporan dan pertanggungawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1322/KEP/429.011/2011 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ /KEP/ 429.011/2012.
Memperhatikan :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 22 Maret 2005 Nomor: 140/640/Sl, Perihal: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor: 140/286/SJ, Perihal: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 26 Januari 2007 Nomor: 140/161/SJ, Perihal: Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Bagi Hasil dari Retribusi tertentu yang diterima Kabupaten;
13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan rencana pembangunan desa dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan;
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDes merupakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) desa sebagai penjabaran dari RPJMDes.
BAB II - SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2
Pasal 3

- (1) Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diperuntukan bagi desa paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah per tahun;
- (2) Bagi hasil penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan.
BAB II - SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2
Pasal 4

- (1) Besarnya bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah per tahun;
- (2) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan.
BAB II - SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2
Pasal 5

Besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari:
- a. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 7

- (1) Penghitungan besarnya ADD Minimal setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
ADDM = 60 % X Jumlah ADD
Jumlah Desa se-Kabupaten
- (2) Penghitungan besarnya ADD Proporsional setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
ADDP = 40 % X Nilai Bobot Desa X ADD
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 8

Penilaian terhadap nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditentukan berdasarkan variabel dan indikator sebagai berikut:
- a. Variabel tingkat kemiskinan yang terdiri dari jumlah keluarga miskin dan jumlah angka penduduk miskin;
- b. Variabel tingkat pendidikan, dengan indikator angka buta huruf penduduk umur 10 sampai dengan 44 tahun, angka partisipasi sekolah, dan angka putus sekolah;
- c. Variabel tingkat kesehatan, dengan indikator dari Angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan bayi dibawah timbangan normal;
- d. Variabel potensi desa yang terdiri dari luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, jumlah dusun, jumlah RW, jumlah RT dalam satu desa, jumlah APBDes Tahun anggaran sebelumnya, jumlah swadaya masyarakat, jumlah baku pajak bumi dan bangunan tahun pajak sebelumnya.
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 9

- (1) Dalam penghitungan variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 digunakan untuk menentukan nilai bobot masing-masing variabel;
- (2) Penentuan nilai bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (3) Nilai bobot desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut
Bobot Desa =
(BV1 X KV1) + (BV2 X KV2) + ...dst
BV 1 =
angka bobot masing-masing variabel;
KV1 = angka koefisien variabel pertama.
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 10

Penghitungan koefisien variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menggunakan rumus sebagai berikut:
KV 1, 2,...
=
V 1,2, ...
Jumlah angka Variabel Kabupaten
KV 1,2,... = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya.
V1,2,... =
angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya.
BAB IV - TATA CARA PENYALURAN DANA Pasal 11
Pasal 12

Besarnya ADD dan tata cara serta persyaratan-persyaratan pencairan ADD secara administratif diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 13

- (1) Dalam Pengelolaan ADD dibentuk Tim yang terdiri dari:
- a. Tim Fasilitasi Kabupaten;
- b. Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa.
- (2) Keanggotaan dan tugas pokok Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (1) Penggunaan ADD berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa secara partisipatif melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat;
- (2) Hasil Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan berpedoman ketentuan yang berlaku;
- (3) Hasil Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada RPJMDes yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDes.
BAB VI
Pasal 15

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
BAB VI
Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berpedoman pada RKPDes;
- (2) Pengalokasian ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa;
- (3) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang:
- a. Operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa;
- b. OperasionalPenyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan BPD;
- (4) ADD yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:
- a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi:
8. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
9. Perbaikan lingkungan dan permukiman.
- b. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.
BAB VI
Pasal 17

Penanggung jawab keuangan ADD yang dialokasikan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN LAPORAN
Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
- (2) Tata cara pertanggungjawaban dan pengelolaan ADD akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam pengelolaan ADD secara administratif Tim Pelaksana Desa dibantu oleh Tim Pendamping Kecamatan.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN LAPORAN
Pasal 19

- (1) Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Materi yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
- b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Desa ke Tim Pendamping Kecamatan;
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah kerjanya selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN LAPORAN
Pasal 20

Seluruh dokumen laporan perkembangan dan akhir tahun pengelolaan ADD ditingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi dokumen publik.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN LAPORAN
Pasal 21

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi :
- a. Pengawasan Fungsional;
- b. Pengawasan Teknis;
- c. Pengawasan Operasional.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Tanggal 11 April 2012
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 11 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 19560225 198212 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 8/E