PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAHUN Tahun 2015
Tentang PAJAK DAERAH
Berlaku: 0 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI PROVINS! JAMB!
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR/0 TAHUN 2015
TENT ANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, dalam penerapannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga belum dapat sepenuhnya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pelayanan pajak;
- b. bahwa didalam Peratruran Daerah dapat juga mengatur ketentuan mengenai . tata cara pembebasan dan penghapusan piutang pajak, hal ini belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keduan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama
'
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.
Menetapkan
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 ten tang ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 21, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (3) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Kerinci.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga menajadi:
Pasal 37
- ( 1) Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan se besar 15% (lima belas persen).
- (2) Dihapus
3. Diantara
BAB XVII - PENGURANGAN,KERINGANAN,DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 79

A
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pihak yang ingin mendapatkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- b. Bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Bupati mengajukan usulan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah kepada DPRD;
- d. DPRD melalui Pansus memberikan persetujuan atau penolakan dalam Rapat Paripurna, atas usul yang disampaikan oleh Bupati berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan Pansus;
- e. Bupati menerbitkan Keputusan sesuai dengan hasil Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh padatanggal 2015
~
BUPATI KERINCI,
{
Diundangkan di Sungai Penuh padatanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,
/2015
NO REG:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR