PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor IO Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 69 Tahun 2010
N/A
Preamble

Mengingat
•
Memmbang
...
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR iO TAHUN 2016
TENT ANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu diberikan penghargaan kepada pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah atas pencapaian kinerja dalam melaksanakan pemungutan dengan pembenan msentif;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Tata Cara Pembenan dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; c.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Ka bu paten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
•
•
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Menetapkan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Men ten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Ka bu paten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk melaksanakan Urusan Pcmerintahan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 39).
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Kepala SKPD adalah kepala mstansi pernungut pajak daerah dan retribusr daerah.
9. SKPD /Instansi Pengelola Pajak Daerah dan/ a tau Retribusi Daerah adalah SKPD / instansi yang mengelola langsung pernungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Jnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut msentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pnbadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pernberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pernungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
15. Wajib Retnbusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi drwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Instansi Pelaksana Pemungut adalah adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
Pembenan dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.
BAB II
Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian msentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan un tuk meningkatkan : a. kinerja instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian msentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran peenerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
BAB II
Pasal 5

Pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan besar pencapaian:
15 % (lima belas persen);
40 % (empat puluh persen);
75 % (tujuh puluh lima persen); dan
100 % (seratus persen).
sampai dengan Triwulan I
sampai dengan Triwulan II
- c. sampai dengan Triwulan Ill
- d. sampai dengan Triwulan IV
Bagian Kedua
Sumber Insentif
BAB II
Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Besaran lnsentif
BAB II
Pasal 7

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besarnya insentif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dengan proporsi se bagai beriku t :
- a. Bupati sebesar 5,50% (hma koma hma puluh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan/ atau retribusi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA SKPD pelaksana pemungut pajak dan retnbusi daerah;
- b. Wakil Bupati sebesar 5% (hrna persen) dari bagian insentif pernungut pajak dan/ a tau retribusi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah;
- c. Sekretaris Daerah sebesar 4% (empat persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan/ atau retribusi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah;
- d. Asisten yang mernbidangi sebesar 3% (tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan/ atau retribusi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA SKPD pelaksana pernungut pajak dan retribusi daerah; dan
- e. SKPD pemungut pajak dan retribusi, termasuk pemungut PBB tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan sebesar 82,50% (delapan puluh dua koma hrna puluh persen) dan bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.
BAB Ill - Pasal9
Pasal 10

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan benkutnya.
- (2) Apabila target kmerja penerimaan triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja penerimaan triwulan yang di ten tukan.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% {lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. apabila pada akhir tnwulan III reahsasi mencapai 70% (tujuh puluh persen), insentif dibayarkan pada awal triwulan IV;
- f. apabila pada akhir tnwulan III realisa si kurang dari 70% (tujuh puluh persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), insentif diberikan untuk triwulan II dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
- h. apabila pada akhir tnwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaraan insentif belum dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif dibenkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran insentif pajak daerah dan retribusr daerah setiap triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan pajak dan retribusi antara SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku konsolidator pendapatan daerah.
BAB Ill - Pasal9
Pasal 11

Pelaksanaan lebih lanjut pembenan msentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e diatur oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan pajak daerah dan/ a tau retnbusi daerah.
BAB Ill - Pasal9
Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
•
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal \ ~~'t.El'&lt;le,tt22016
~BUPATI TANJ
N
JABUNG TIMUR,
H. ROMI HARIYANTO
Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal \ '56lfre~(2. 2016 SEKRETARIS DAERAH BUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. SUDIRMA
ATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHON 2016 BERITA DAERAH NOMOR ... ~ ..
BAB II - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 2

- (1) Bupati dapat mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola dan pegawai RSUD Blambangan yang berasal dari tenaga Non PNS.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Blambangan yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai RSUD Blambangan yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Dalam mengangkat pegawai RSUD Blambangan yang berasal dari tenaga non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemimpin RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PERSYARATAN PENGANGKATAN
Pasal 3

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Non PNS adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak pernah dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Sehat Jasmani dan Rohani;
- g. Menyertakan salinan/foto kopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h. Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik tertentu.
BAB III - PERSYARATAN PENGANGKATAN
Pasal 4

Pengangkatan pejabat pengelola dan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang dilakukan berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terkait;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. jangka waktu;
- d. sanksi;
- e. remunerasi;
- f. persyaratan lain yang dianggap perlu.
BAB IV - REMUNERASI
Pasal 5

Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dapat diberikan remunerasi yang jenis dan besarannya ditetapkan oleh Bupati.
BAB V
Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pejabat pengelola dan pegawai non PNS dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD.
BAB V
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Maret 2011
BUPATI BANYUWANGI
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 19560225 198212 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 7/E
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
BAB IV
Pasal 5

Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dapat diberikan remunerasi yang jenis dan besarannya ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pejabat pengelola dan pegawai non PNS dibebankan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD. pada
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 2011
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR