PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TO Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Berlaku: 8 November 2016
N/A
Preamble

Menimbang:
- Mengingat
BOPATI BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR to TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATl BUTON,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun lagi
2. 2010 tcntang Rctribusi Iain Gangguan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diroaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 9 Tahun 2010 tenta.ng Retribusi lzin Gangguan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Staatsblad Nomor 228 Tahun 1926 tentang Gangguan (HO} yang telah diubah dan disempumakan terakhir dengan stb. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daeruh-Daerah Tiugkat U di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 1822 );
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan~ Hukum Acara Pidana [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209];
5. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 'T'ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar~ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Repuhlik Tndonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (l.emharan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah don Retribusi Daerah [Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linglrungan Hidup (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah [l.embaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:i Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undengan,
15. Peraturan Mealed Dalaru Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hu.kum Daerah:
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupat.en Buton Nomor 1 1'ahun 2015 tentang Pcnyidik Pegawai Negcri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerincah Kabupaten Buton(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor J 01);
18. Peraturan Daerah Kahupat.en Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudaban Pena.naman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 26};
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATfBUTON
MEMUTUSKAN :
PERATURAN D~ERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS Menetapkan
PEf{ATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI lZIN GANGGUAN.
PASALl
Beberapa ketentuan da1am Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal l Angka 2 dan Angka 7 diubah, dan ditarnbahkan 4 angka baru yakni Anglm 24, Angks 25, Angka 26, dan Angka 27, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelengga.raan pemberran iain go.ngguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebo.gaimana dimaksud pada ayat (]} meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di iapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi seba.gai berikut
N/A
Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan at.as Jndeks Usaha/Kegiatan yang dimohonkan Izin scbaga.i berikut:
- a. Indeks Jenis Usaha
| No | -Jcnis Usaha | Indcks |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Usaha Pertambangan Umum | 5,00 |
| 2 | Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan I | 3,00 |
| 3 | Industri, Pabrik, Gudang I Pendinginan Ikan dan Gudang Hasil Bumi | 4,00 |
| 4 | Penyimpanan Gudang/Tempat Bahan Kimia/Bahan Peledak | 6,00 |
| 5 | Usaha SPBU, APMS, A3~ Bahan Bakar, SPDN seJerusnya | 4,50 |
| 6 | Gudang Sembako, Bahan Bangunan dan sejenisnya | 2,50 |
| 7 | Usaha Pariwisata di Lokasi Wieata | 2,00 |
| 8 | Warung Makan dan Restoran Dalum Bangunan Teto.p | 2,50 |
| 9 | Pertokoan Kecil | 1,00 |
| 10 | Pertokoan Sedang | 1,50 |
| 11 | Pertokoan Besar | 2,00 |
| 12 | Tempat Pelayanan Kesehatan dan Pusat Kebugaran yang diselenggaran oleh Swasta | 1,50 |
| 13. | Tempat Adu Ketantasan dan Permaianan Ketang san | 2,00 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 14 | Tempat Khusus Parkir | 1,00 |
| 15 | Tempat Hiburan, Penginapan, dan Hotel | 2,:30 |
| 16 | Tempat Pengolahan Kayu, Penjualan Kayu, Penampungan Kayu, dan Mobiler | 2,50 |
| 17 | Perbengkelan | 2,50 |
| 18 | Usaha Sablon dan Percetakan | 1,50 |
| 19 | Tempat Pembuatan Kerajinan Logam, Kerang-kerangan, dan Kerajian Lainnya | 1,00 |
| 20 | Rurnah Potong Hewan | 3,00 |
| 21 | Pabrik Es Batu | 2,50 |
| 22 | Pe~e1;1akan Ayam/Ungga.& dan eejemsnya | 3,00 |
| 23 | Industri Pembuatan Tahu/Tempe | 2,00 |
| 24 | lndustri Penggilingan Padi | 2,00 |
| 25 | Pengolahan Jambu Mete | 2,00 |
| 26 | Industri Pembuatan Makanan Ringan | 1,50 |
| 27 | Usaha Pangkalan Minyak | 3.00 |
| 28 | Jasa Kontraktor | 2,00 |
| 29 | Peternakan Kambing, Sapi, dan sejenisnya | 3,00 |
| 30 | Usaha Ketenagalistrikan | 3,00 |
| 31 | Perdagangan Minuman Beralkohol | 3,00 |
b. lndeks Tingkat Bahaya Pencemaran clan Kebakaran
| No | Tingkat Bahaya | lndeks |
|------|------------------|----------|
| 1 | Kecil | 2,00 |
| 2 | Scdang | 3,00 |
| 3 | Besar | 4,00 |
c. Indeks Waktu Kegiatan
| No | Waktu Kegiatan | lndeks |
|------|----------------------|----------|
| 1 | Siang Hari | 1,00 |
| 2 | Malam Harl | 1,50 |
| 3 | Siang dan Malam Hari | 2,00 |
d. lndeks Skala Usal11:1
| No | Skala Usaha | lndeks |
|------|---------------|----------|
| 1 | Mikro | 2,00 |
| 2 | Kecil | 3,UU |
| 3 | Menengah | 5,00 |
| 4 | Beear | 7,00 |
e. Indeks Luas Tempat Usaha
| No | Luas Tempat Usaha | Indeks |
|------|----------------------|----------|
| l. | Sampai dengan 25 .M2 | l,UU |
| 2. | 126 s/d 50 M2 | 1,25 |
| 3. | 51 s/d 75 M2 | 1,5 |
| 4. | 76 s/d 100 M2 | 1,75 |
| 5. | 101 s/d 150 M2 | 2,00 |
| 6. | 151 s/d 300 M2 | 2,50 |
| 7. | 301 s/d 500 M2 | 3,00 |
| 8. | 501 s/d 1000 M2 | s.s |
| 9. | 1001 s/d 5000 M2 | 4,00 |
| 11. | I Diatas 5000 M2 | 5,00 |
f. Indeks Lokasi Usaha
| No | Lokasi Tempat Usaha | lndeks |
|------|-------------------------------------------|----------|
| 1 | Di tepi jalan de5a/ kampung/ dalam lorong | 1,50 |
| 2 | Di tcpi jalan kabupaten | 2,00 |
| 3 | Di tepi jalan provinsi | 3,00 |
| 4 | Di tepi jalan Negara | 4,00 |
- (2) Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antara ratarata indeks l.lsaha/kegiatan eebagnimana dima.ksud pada ayat (1) dan tarif dasar lzin Gangguan.
2. (31 Besamya tarif dasar lzin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan skala usahaykegiatan sebagai berikut:
- a. Skala Mikro, sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah);
- b. Skala Kecil, sebesar Rp. 100.000,fseratus ribu rupiah);
- c. Skala Sedang, sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah}.
- d. Skala Besar, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satuj Pasal baru yaitu Pasal 8.A, yang berbunyi sebaga.i berikut:
Pasel SA
- ( 1 J Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 [tiga] tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indcks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian ta.rif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, echingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pemegang 1210 mela.kuk:an usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun,
6. Diantara ketentuan Pasal 15 ayat (3) clan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3A), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan,
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumcn lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipcrsamakan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
4. (3A) Pemungutan Retnbusi dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja terkait sesuai pelimpaho.n kewcnangan dari Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Ketenruan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan permohonan lzin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati,
Peraturan Daerah ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pcncmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton .
i
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal,3 IIOV6M., .. 2016
Plt BUPATI BUTON ,
EFENDI KALIMUDDIN
.
'
- (3A) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja terkait sesuai pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan permohonan lzin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Daerah ini dengan penempa.cannyo daJam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.
EFFENDI KAllMUDDfN
Cap/ttd
Pit. BUPATI BUTON,
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 8 November 2016
arwajo
vember 2016
Diundangkan di
pada tanggal 9
Plt. SEKRETARIS IDAERAH KABUPATEN BUTON
KASIM
L,EMBARAN DAERAHKABUPATEN BUTON TA.HUN 2016 NOMOR 120
NOREG PRATURAN DAERAH KA.BUPATEN BUTON PROVlNSI SUL1\WES!
TENGGARA NOMOR: 10/2016