PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TENTANG Tahun 2005
Tentang PERUBAHAN ATAS
Berlaku: 24 Tahun 2004
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR5TAHUN2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR2TAHUN2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa dengan terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
: 1.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoler mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2), diubah sebagai berikut :
1. Diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 18a dan angka 18b sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 18a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat didaerah pemilihannya.
- 18b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 Angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan Rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta Rumah dinas bagi Anggota DPRD dan Perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. Tunjangan Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;
N/A
Pasal 10

A
- (1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan yang berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Selain Penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
N/A
Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
N/A
Pasal 11

A
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pengawai Negeri Sipil.
N/A
Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 14

A
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD.
N/A
Pasal 14

B
- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan
N/A
Pasal 14

C
- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B mempertimbangkan beban Tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
N/A
Pasal 14

D
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A dan 14B dibayar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
N/A
Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
N/A
Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak
- (3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general cheeck-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Besarnya premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sama dengan premi Asuransi yang ditetapkan untuk Kepala Daerah yang bersangkutan selaku pejabat Negara, ditambah dengan besarnya premi untuk general cheeck-up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan untuk kepala daerah dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan lainnya .
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku dan tidak melebihi tunjangan perumahan untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
12. Penjelasan Pasal 21 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
13. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan Ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah.
N/A
Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang Representasi
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggla dunia dalam menjalankan Tugas, kepada Ahli Waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Represetasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
N/A
Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
- a. Rapat - rapat;
- b. Kunjungan kerja;
- c. Penyusunan rancangan Keputusan DPRD;
- d. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
- e. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
- f. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
N/A
Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjungan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 di Anggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 14 Desember 2006
BUPATI DHARMASRAYA, ttd.
H. MARLON MARTUA
Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 15 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
ttd.
H. FEBRI ERIZON, SH. NIP. 010 123 030
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 NOMOR : 5
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut dari perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.
Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.
Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Bupati/Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana
operasional. Sejalan dengan itu penggunaan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksnaan tugas Pimpinan DPRD.
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimanan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 10 Angka 4 Pasal 10A Angka 5 Pasal 11 Angka 6 Pasal 11A Angka 7 Pasal 14 Angka 8 Pasal 14A Pasal 14B Pasal 14C

Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasAyat (1)Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecamatandan nagari dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daeran dianggarakan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewajibankewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
PENJELASAN
Pasal 14

DCukup jelasAngka 9
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas

Angka 10
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pemeliharaan kesehatan' adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi Asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.Ayat (2)Yang dimaksud dengan suami atau isteri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Angka 11
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.

## Angka 12
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasan dalam 1 (satu) tahun;- c. pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;- d. pakaian dinas harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.Ayat (2)Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.## Angka 13
PENJELASAN
Pasal 22

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

## Angka 14
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 15
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 'diuraikan kedalam jenis belanja' adalah sebagai berikut :- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general cheeck-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati.- c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pangadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.## PASAL IICukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR :12