PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN,
Menimbang
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa pembentukan produk hukum di Daerah juga harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh;
- c. bahwa dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, maka perlu adanya prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Menetapkan
:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah ini dimaksudkan agar terwujud Produk Hukum yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu, dan sistematis.
BAB III - ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 4
Pasal 5

Materi muatan Produk Hukum Daerah mengandung asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
BAB IV - BENTUK, JENIS DAN MATERI MUATAN
Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk:
- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.
BAB IV - BENTUK, JENIS DAN MATERI MUATAN
Pasal 7

- (1) Produk Hukum Daerah yang berbentuk pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati; dan
- d. Peraturan DPRD.
- (2) Produk Hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
BAB IV - BENTUK, JENIS DAN MATERI MUATAN
Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah memuat materi muatan untuk mengatur:
- a. kewenangan daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
- c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.
BAB IV - BENTUK, JENIS DAN MATERI MUATAN
Pasal 9

- (1) Produk Hukum daerah yang dapat memuat ketentuan mengenai sanksi adalah Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 10

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:
- a. Penyusunan propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan
Bupati menugaskan Kepala Dinas/Badan/Kantor dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan dan kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 13

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan kriteria:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD;
- c. Penataan Kecamatan; dan
- d. Penataan Desa
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- d. akibat pembatalan oleh Gubernur;
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (1) Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 18

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Dinas/Badan/Kantor mengikutsertakan Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 19

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Dinas/Badan/Kantor.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum dan Perundang-undangan melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Dinas/Badan/Kantor disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
Paragraf 3
- (1) Bupati memerintahkan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa;
- d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- e. Dinas/Badan/Kantor terkait; dan
- f. Jabatan Fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang disusun.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 21

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 22

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 23

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 24

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada pemrakarsa dan Kepala terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Peraturan Daerah yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.
Paragaf 4
Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- b. daftar nama; dan
- c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 29

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengatur mengenai:
- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 31

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 33

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 36

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
5. yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 37

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 38

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 39

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 40

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
5. yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 41

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 43

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:
- a. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
- 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
- 2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
- 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
- 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
- 2) pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 44

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
- 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. Pendapat akhir Bupati.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 45

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
Bagian Keempat
Evaluasi
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 48

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang:
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pajak daerah;
- e. retribusi daerah;
- f. tata ruang daerah;
- g. rencana pembangunan industri daerah; dan
- h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat evaluasi dari Gubernur.
- (4) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur APBD, Bupati juga harus menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 49

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg Peraturan Daerah.
Bupati mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 52

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, 'Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 53

Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
BAB V - PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 54

- (1) Pemberian noreg rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disampaikan dengan cara:
- a. secara langsung disertai dengan softcopy rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk pdf , pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy rancangan Peraturan Daerah dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/ email .
- b. penyampaian Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
- c. penyampaian surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap, rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah.
BAB VI - Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 55
Pasal 58

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
- c. peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.
BAB VI - Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 55
Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
BAB VI - Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 55
Pasal 60

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.
BAB VI - Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 55
Pasal 61

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. pengucapan sumpah/janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
BAB VI - Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 55
Pasal 62

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik paling sedikit memuat:
- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
- 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
- 2) tata kerja anggota DPRD;
- 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4) tata hubungan antar anggota DPRD;
- 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
- 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- 7) kewajiban anggota DPRD;
- 8) larangan bagi anggota DPRD;
- 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- 11) rehabilitasi.
BAB VI - Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 55
Pasal 63

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan DPRD paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
- 1) Sidang verifikasi;
- 2) pembuktian;
- 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan DPRD;
- 4) alat bukti; dan
- 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.
Bagian Ketiga
Pembahasan
Paragraf 1
- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa atau pejabat Dinas/Badan/Kantor
- a. Ketua : yang ditunjuk oleh Kepala pemrakarsa.
6. b.
- c. Anggota
8. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan : Sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VI - Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 55
Pasal 66

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.
Paragaraf 2
- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
BAB VI - Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 55
Pasal 68

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) meliputi:
- a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
- c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD.
Pasal 70

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD.
Pasal 71

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan:
- a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
- b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
- c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.
Paragraf 3
- (1) Keputusan Pimpinan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD.
Pasal 73

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.
Paragraf 4
- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD.
Pasal 75

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD.
Pasal 76

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
Bagian Kedua
- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD.
Pasal 78

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 80

- (1) Penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 81

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan berupa minute; dan
- d. Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
Paragraf 2
- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 83

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan minute; dan
- c. Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 84

- (1) Penandatanganan Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
- a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
- b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan berupa minute; dan
- c. Dinas/Badan/Kantor masing-masing pemrakarsa.
- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 86

- (1) Penandatangan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. sekretaris DPRD;
- c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
Paragraf 4
- (1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; atau
- c. Kepala Dinas/Badan/Kantor.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 88

- (1) Penandatanganan keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan berupa minute; dan
- c. Dinas/Badan/Kantor Pemrakarsa
Paragraf 5
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 89

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 90

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 91

- (1) Penandatangan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 89

dan Pasal 90 yang meliputi :
- a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
- b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
- a. Pimpinan DPRD;
- b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- c. sekretaris DPRD.
Bagian Kedua Penomoran
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 92

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
- a. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundangundangan; dan
- b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 94

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 95

- (1) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali
3. ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 96

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB KDH dan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 97

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan keputusan Bupati; dan
- b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
BAB VIII - Paragraf 1 Peraturan Daerah Pasal 79
Pasal 99

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundangundangan dengan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
BAB IX - PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Pasal 100
Pasal 101

- (1) Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang menyatakan pembatalan terhadap keseluruhan materi muatan Peraturan Daerah, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Dinas/Badan/Kantor dan selanjutnya DPRD bersama Bupati melakukan pencabutan peraturan daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.
- (2) Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang menyatakan pembatalan terhadap sebagian materi muatan Peraturan
Daerah, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Dinas/Badan/Kantor dan selanjutnya DPRD bersama Bupati melakukan perubahan peraturan daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.
BAB IX - PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Pasal 100
Pasal 102

- (1) Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang menyatakan pembatalan terhadap keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dengan mengeluarkan surat kepada Dinas/Badan/Kantor dan selanjutnya dilakukan pencabutan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima.
- (2) Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang menyatakan pembatalan terhadap sebagian materi muatan Peraturan Bupati, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Dinas/Badan/Kantor dan selanjutnya dilakukan perubahan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima.
BAB IX - PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Pasal 100
Pasal 103

- (1) Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 dengan alasan yang dapat dibenarkan, bupati dapat mengajukan keberatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati diterima.
- (2) alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan
- a. surat permohonan keberatan (harmonisasi);
- b. Peraturan Daerah disertai softcopy dalam bentuk pdf ; dan
- c. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan disertai softcopy .
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
BAB IX - PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Pasal 100
Pasal 104

- (1) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 103 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD.
BAB X - PENYEBARLUASAN Pasal 105
Pasal 106

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
BAB X - PENYEBARLUASAN Pasal 105
Pasal 107

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
BAB X - PENYEBARLUASAN Pasal 105
Pasal 108

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
BAB X - PENYEBARLUASAN Pasal 105
Pasal 109

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Bupati yang tidak menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 111
Pasal 112

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan keputusan bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 111
Pasal 113

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 111
Pasal 114

- (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pemerintah daerah provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.
Diundangkan di Bangko
Pada tanggal, 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN, ttd
SIBAWAIHI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN,PROVINSI JAMBI : 1,
1/2016
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...); dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 116

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
- a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
Yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal,
2016
BUPATI MERANGIN,
ttd AL HARIS
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
DINAS/BADAN/KANTOR ....
| No (1) | JENIS (2) | TENTANG (3) | MATERI POKOK (4) | STATUS (5) | STATUS (5) | PELAKSANAAN (6) | DISERTAI (7) | DISERTAI (7) | UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8) | TARGET PENYAMP AIAN (9) | KETERANGAN (10) |
|----------|-------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| No (1) | JENIS (2) | TENTANG (3) | MATERI POKOK (4) | BARU | UBAH | PELAKSANAAN (6) | NA | Penjelasan atau keterangan | | | |
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR,...
(...)
B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
Kolom 1 :
Nomor urut pengisian
Kolom 2 :
Peraturan Daerah
Kolom 3 :
Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4 :
Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5
: Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6 :
Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7 :
Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8
: Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9 :
Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10
:
Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah
BUPATI MERANGIN,
AL HARIS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 1 TAHUN 2016
LAMPIRAN II TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH
1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB II
Pasal 1

...
Pasal ...
BAB ... (dan seterusnya)
Pasal . . .
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko pada tanggal ... BUPATI MERANGIN, tanda tangan NAMA
Diundangkan di Bangko pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN, tanda tangan NAMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI (Nomor Urut Perda Per Kabupaten), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten) / ...(Tahun);
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD NAMA NIP
2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)
BAB I - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: