PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN SERANG
Berlaku: 31 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 28 Tahun : 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
:
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin perlu pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras untuk rumah tangga miskin;
- b. bahwa dengan terbitnya pedoman umum subsidi beras untuk rumah tangga miskin Tahun 2013 dan mencabut pedoman umum subsidi beras untuk rumah tangga miskin Tahun 2012, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Serang perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya pengaturan Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
4. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42545);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 nomor 832);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN SERANG.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Perum BULOG Serang.
10. Surat Permohonan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat permohonan alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk Kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
11. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan Surat Permohonan Alokasi dari Bupati dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
12. Daftar Penerima Manfaat 1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa.
13. Daftar Penerima Manfaat 2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa.
14. Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah TNP2K ditingkat Pusat.
15. Pendataan........
15. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kabupaten Serang.
16. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS-11 adalah pendataan program perlindungan sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
17. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga Miskin di Desa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai hasil musyawarah Desa dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS tahun 2011.
18. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari basis data terpadu hasil musyawarah desa/ pemerintahan setingkat.
19. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
20. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus Raskin dititik distribusi TD.
21. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa atau beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pendistribusian Raskin.
22. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pendidtribusian Raskin.
23. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum pertemuan musayawarah di desa yang melibatkan aparat desa, Pokmas dan perwakilan RTSPM Raskin dari setiap satuan lingkungan setempat setingkat dusun/RW untuk memutakhiran data RTS-PM.
24. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian Pagu dengan tidak mengubah jumlah Pagu Kecamatan.
25. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten pada tahun tertentu;
26. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
27. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Pokja di TD atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
28. Pemutakhiran DPM adalah kegiatan validitasi RTS-PM yang didasarkan pada basis data terpadu oleh Mudes/pemerintahan setingkat.
29. Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order yang selanjutnya disingkat SPPB/DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
30. TB yang selanjutnya disingkat TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa kepada RTS-PM.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Penunjang Operasional Raskin adalah kegiatan Program Raskin yang didanai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Serang dan/atau Pemerintah Provinsi Banten, yang diperuntukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan kelancaran pendistribusian penyaluran Raskin dari TD kepada RTS-PM, yang dianggarkan setiap tahunnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
33. Pelaporan Raskin adalah kegiatan pelaporan secara periodik dan berjenjang yang dilakukan oleh Satker Raskin.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Serang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan program Raskin adalah untuk :
- a. meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok beras; dan
- b. mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
BAB III - PRINSIP PROGRAM RASKIN
Pasal 4

Prinsip program Raskin meliputi :
- a. keberpihakan kepada RTM-PM yaitu mendorong RTS-PM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan Raskin baik di Desa maupun di Kecamatan termasuk penerima manfaat atau menikmati hasilnya;
- b. transparansi yaitu membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin yang harus mengetahui, memahami dan mengerti adanya kegiatan Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri;
- c. partisipatif yaitu mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Raskin, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian; dan
- d. akuntabilitas yaitu bahwa setiap pengelola kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat dan kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan program Raskin dan pertanggungjawabannya maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Raskin, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin.
- (2) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tim Koordinasi Raskin Kabupaten; dan
- b. tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- (3) Bupati sebagai penanggungjawab program Raskin di Kabupaten, Camat di Kecamatan dan Kepala Desa di Desa.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten ditetapkan oleh Bupati, di Kecamatan oleh Camat dan pelaksana distribusi Raskin di Desa oleh Kepala Desa.
Bagian Kedua
Pengorganisasian
Paragraf 1
Kedudukan
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 6

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan pelaksana program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
Paragraf 2
Tugas
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 7

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
Paragraf 3
Fungsi
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kabupaten;
- b. penetapan Pagu Kecamatan;
- c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data RTS-PM;
- d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program Raskin di Kabupaten;
- e. sosialisasi program Raskin di Kabupaten;
- f. perencanaan distribusi Raskin;
- g. penyelesaian HTR dan administrasi;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan;
- i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa; dan
- j. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
Paragraf 4
Susunan Keanggotaan
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 9

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. pembina;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. sekretaris;
- e. koordinator; dan
- f. anggota.
- (2) Susunan Keangotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. bidang Perencanaan;
- b. bidang Sosialisasi;
- c. bidang Pelaksana Distribusi;
- d. bidang Monitoring dan Evaluasi;
- e. bidang Pengaduan Masyarakat; dan
- f. bidang Instansi Lembaga Terkait lainnya
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Paragraf 1
Kedudukan
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 10

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Paragraf 2
Tugas
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 11

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
Paragraf 3
Fungsi
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan pendistribusian Raskin di Kecamatan;
- b. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data RTS-PM;
- c. sosialisasi program Raskin di Kecamatan;
- d. pendistribusian Raskin;
- e. penyelesaian HTR dan administrasi;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa;
- g. pembinaan terhadap Pelaksana Disribusi Raskin; dan
- h. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
Paragraf 4
Susunan Keanggotaan
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 13

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. penanggungjawab;
- b. ketua;
- c. sekretaris;
- d. bidang Perencanaan;
- e. bidang Sosialisasi ;
- f. bidang Pelaksanaan Distribusi;
- g. bidang monitoring dan evaluasi; dan
- h. bidang Pengaduan Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
- a. sekretariat Kecamatan;
- b. seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. koordinator Statistik Kecamatan; dan
- d. satker Raskin.
- (3) Susunan dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Bagian Keempat
Pelaksana Distribusi Raskin di Desa
Paragraf 1
Kedudukan
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan menetapkan Pokja sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- (2) Pelaksana Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
Paragraf 2
Tugas
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 15

Pelaksana Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, menerima, dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTB serta menyelesaikan administrasi.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 16

Pelaksana Distribusi Raskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 mempunyai fungsi:
- a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD, bagi Desa yang titik distribusinya tidak berada di Desanya, maka petugas yang memeriksa dapat menerima/menolak Raskin;
- b. pendistribusian dan penyerahan Raskin dari RTS-PM di TB;
- c. penerimaan harga penjualan Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke Rekening Bank yang ditunjuk Perum BULOG Sub Divre Serang atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin; dan
- d. penyelesaian administrasi distribusi Raskin berupa BAST dan daftar penjualan beras sesuai model DPM-2.
Bagian Kelima
Satker Raskin
Paragraf 1
Kedudukan
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 17

Satker Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Perum BULOG Sub Divre Serang sesuai tingkatannya
Paragraf 2
Tugas
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 18

- (1) Satker Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HTR menyetorkan HTR kepada Bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR.
- (2) Satker Raskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di TD;
- b. penggantian Raskin yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak mempunyai standar kualitas;
- c. penerima HTR dari pelaksana distribusi Raskin ke rekening HTR Perum BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR;
- d. penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu DO BAST, rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kwitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas, meliputi realisasi jumlah distribusi beras, setoran HTR dan BAST di wilayah kerjanya kepada Perum BULOG Kasub Divre Serang secara periodik setiap bulan.
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 19

Kegiatan perencanaan dalam program Raskin meliputi penetapan Pagu Raskin RTS-PM, TD dan TB.
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 20

- (1) Penetapan Pagu Raskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 didasarkan pada data RTS-PM hasil PPLS-11 yang dilakukan oleh BPS dan menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K;
Pemerintah...
- (2) Penetapan Pagu Raskin untuk Kabupaten Serang ditetapkan oleh Gubernur Banten berdasarkan Pagu Raskin Nasional.
- (3) Penetapan Pagu Raskin untuk Desa di Wilayah Kabupaten Serang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Pagu Raskin Provinsi Banten.
- (4) Pagu Raskin untuk Desa di Wilayah Kabupaten Serang yang tidak dapat didistribusikan tidak dapat dialihkan ke Desa lain.
- (5) Pagu Raskin tahun berjalan apabila tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember maka sisa Pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-11 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- (7) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didanai dari APBD Kabupaten Serang sesuai kemampuan Daerah.
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 21

- (1) Perencanaan penetapan RTS-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada daftar dari PPLS-11 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- (2) Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTS-PM di Desa maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten perlu mengadakan musyawarah desa untuk menetapkan kebijakan lokal antara lain:
- a. melakukan verifikasi nama RTS-PM hasil PPLS-11 yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa di wilayah Kabupaten Serang dapat diganti oleh RTS-PM yang belum terdaftar dan dinilai layak sedangkan untuk kepala RTS- PM yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya apabila RTS-PM yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) maka dapat digantikan oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak;
- b. hasil verifikasi musyawarah Desa dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai DPM-01 yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat, selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan Kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin;
- c. hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten;
- d. rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Daerah serta belum terdaftar sebagai RTS-PM hasil PPLS-11, maka dapat diberikan Raskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang; dan
- e. perubahan jumlah RTS-PM disetiap Desa tidak diperbolehkan mengubah Pagu Raskin wilayah setempat.
Kantor Desa...
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 22

- (1) Kantor Desa/Balai Desa merupakan lokasi TD Raskin.
- (2) Penetapan TD Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan dengan RTS-PM setempat.
- (3) Lokasi TD Raskin dapat ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG Sub Divre Serang.
Bagian Kedua
Penganggaran
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 23

- (1) Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan dan pendistribusian sampai TD dan/atau Biaya Operasional Raskin dari Gudang Bulog sampai TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- (3) Penunjang Operasional Raskin dari TD sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan memperlancar pendistribusian Raskin dari TD kepada RTS-PM, Pemerintah Daerah berperan memberikan kontribusi untuk kelancaran pelaksanaan Program Raskin.
Bagian Ketiga
Penunjang Operasional Raskin
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 24

Kegiatan sosialisasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan kelancaran pendistribusian Raskin dari TD kepada RTS-PM, dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Serang dan APBD Provinsi Banten tahun berjalan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
Bagian Keempat
Mekanisme Penggunaan Anggaran
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 25

- (1) Penggunaan anggaran sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 program Raskin disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang telah dibuat dan disusun setiap tahunnya.
- (2) Untuk biaya operasional pendistribusian Raskin dari TB kepada RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin baik di tingkat Kecamatan maupun di Desa.
- (3) Besaran biaya operasional penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Bupati Serang setiap tahunnya.
- (4) Pelaksanaan penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), didasarkan pada realisasi penyerapan Pagu Raskin.
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 26

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG.
Bagian Kedua
Rencana Distribusi
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 27

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.
- (2) Penyediaan disetiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.
Bagian Ketiga
Pendistribusian
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 28

- (1) Bupati menerbitkan SPA kepada Kepala Sub. Divre Perum BULOG berdasarkan Pagu Raskin dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa.
- (2) Berdasarkan SPA, Kepala Sub. Divre Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa kepada Satker Raskin.
- (3) Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau pelaksana distribusi melakukan pemeriksaaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD.
- (5) Dalam hal terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas beras BULOG, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi Raskin harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas beras yang sesuai.
- (6) Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak (lima belas) 15 Kg/RTS-PM/bulan.
- (7) Dalam hal di TB jumlah RTS-PM melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada RTS-PM yang tidak terdaftar dalam Model DPM-1.
- (8) Dalam hal distribusi Raskin kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di TD, maka Pemerintah Daerah harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.
- (9) Dalam hal terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi pendistribusiannya.
Bagian Keempat
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 29

Pembayaran Harga Tebus Raskin
- (1) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai yaitu Rp. 1.600/kg netto di TD.
- (2) Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG atau Bank yang ditunjuk.
- (3) Atas pembayaran HTR sebgaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan tanda terima HTR rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin, selanjutnya HTR Raskin yang disetor ke Bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli dan tanda terima HTR diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
- (4) Pelaksana distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HTR kepada Satker Raskin atau Rekening BULOG di Bank.
- (5) Dalam hal Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksa Distribusi Raskin dan melaporkannya kepada penegak hukum, dan untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
- (6) Pemerintah Provinsi Banten, Daerah Kabupaten dan Desa harus membantu kelancaran pembayaran HTR, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai,
BAB VII - Paragraf 2
Pasal 30

Indikator kinerja program Raskin ditunjukan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat yaitu :
- a. tepat sasaran penerima manfaat, Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam model DPM-1 dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain);
- b. tepat jumlah, jumlah beras Raskin yang merupakan hak penerima manfaat sesuai dengan ketentuan perundangan - undangan yang berlaku;
- c. tepat harga, harga beras Raskin sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku;
- d. tepat waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi;
- e. tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu; dan
- f. tepat kualitas, terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai kualitas beras BULOG.
Paragraf 2
Monitoring dan Evaluasi
BAB VII - Paragraf 2
Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan program Raskin dan permasalahannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan dibahas secara berjenjang dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindaklanjuti serta sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan program.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.
Paragraf 3
Pengawasan
BAB VII - Paragraf 2
Pasal 32

Pengawasan pelaksanaan program Raskin dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Paragraf 4
Pengaduan Masyarakat
BAB VII - Paragraf 2
Pasal 33

- (1) Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Serang meruapakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- (2) Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat atau Bidang/Bagian lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- (3) Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Serang bertugas untuk menerima, menyelesaiakan, mendistribusikan Pengaduan Masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.
- (4) Pengaduan Masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Serang
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB VII - Paragraf 2
Pasal 34

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin di wilayahnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai Model Laporan Tahunan-0.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Banten setiap Triwulan sesuai Model Laporan Tahunan-1.
- (3) Laporan akhir pelaksanaan program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir tahun.
- (4) Secara internal Sub Divre Perum BULOG melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kepala Divre Perum BULOG setiap hari Jumat dan akhir bulan sesuai model Laporan Tahunan-1 dan Kepala Divre Perum BULOG melaporkan realisasi distribusi Raskin diwilayahnya secara mingguan setiap hari Selasa kepada Kantor Pusat Perum BULOG.
- (5) Perum BULOG melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.
BAB VIII - SOSIALISASI
Pasal 35

- (1) Sosialisasi program Raskin merupakan kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) program Raskin sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan program Raskin yang mencapai target 6 (enam) tepat.
- (2) Sosialisasi program Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang yaitu:
- a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Tim Raskin Kecamatan; dan
- b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi Raskin dan RTS-PM;
- (3) Model sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya serta pertemuan secara langsung kepada pemangku kepentingan (stakeholder) secara berjenjang.
BAB IX - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 31 Juli 2013
BUPATI SERANG,
Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang pada tanggal 31 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/Ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 28