PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 47 Tahun 2009
Tentang I. UMUM
Berlaku: 11 Juni 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI.
N/A
Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi meliputi penerimaan dari:
- a. perizinan penelitian dan pengembangan bagi:
1. Perguruan Tinggi Asing;
2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing;
3. Badan Usaha Asing; dan
4. Orang Asing.
- b. penjualan hasil penelitian dan pengembangan Balai Agro Teknologi Terpadu; dan
- c. jasa sewa prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK).
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan dollar Amerika.
N/A
Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari perizinan penelitian dan pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 yang melakukan penelitian berdasarkan kerjasama antarpemerintah dapat dikenakan tarif sebesar USD 0,00 (nol dollar Amerika).
- (2) Pengenaan tarif terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaga Pendidikan Formal, Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dikoordinasikan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dan Peneliti harus memenuhi syarat dan tata cara tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
N/A
Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b dan lampiran angka II Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
ANDI MATTALATTA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan Peraturan Pemerintah ini.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5022LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2009 TANGGAL 11 JUNI 2009## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF ||------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|| I | Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing | | || | 1. Izin bagi Perguruan Tinggi Asing: | | || | a. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan. | Per Orang | 250,00 || | b. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. | Per Orang | 500,00 || | c. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan. | Per Orang | 125,00 || | d. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. | Per Orang | 250,00 || | e. Pemberian surat rekomendasi bagi Spouse dan Dependent untuk pengurusan dokumen perjalanan ( travel document ). | Per Orang | 100,00 || | f. Pemberian surat rekomendasi bagi Spouse dan Dependent untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan ( travel document ). | Per Orang | 50,00 |2. Izin ...| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF ||------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|| | 2. Izin bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing: | | | || | a. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan. | Per Orang | USD | 250,00 || | b. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. | Per Orang | USD | 500,00 || | c. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan. | Per Orang | USD | 125,00 || | d. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. | Per Orang | USD | 250,00 || | e. Pemberian surat rekomendasi bagi Spouse dan Dependent untuk pengurusan dokumen perjalanan ( travel document ). | Per Orang | USD | 100,00 || | f. Pemberian surat rekomendasi bagi Spouse dan Dependent untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan ( travel document ). | Per Orang | USD | 50,00 || | 3. Izin bagi Badan Usaha Asing: | | | || | a. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan. | Per Orang | USD | 500,00 || | b. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. | Per Orang | USD | 1.000,00 || | c. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan. | Per Orang | USD | 250,00 |d. Perpanjangan ...| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF ||------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|| | d. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. | Per Orang | USD | 500,00 || | e. Pemberian surat rekomendasi bagi Spouse dan Dependent untuk pengurusan dokumen perjalanan ( travel document ). | Per Orang | USD | 100,00 || | f. Pemberian surat rekomendasi bagi Spouse dan Dependent untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan ( travel document ). | Per Orang | USD | 50,00 || | 4. Izin bagi Orang Asing: | | | || | a. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan. | Per Orang | USD | 130,00 || | b. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. | Per Orang | USD | 150,00 || | c. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan. | Per Orang | USD | 65,00 || | d. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. | Per Orang | USD | 75,00 || | e. Pemberian surat rekomendasi bagi Spouse dan Dependent untuk pengurusan dokumen perjalanan ( travel document ). | Per Orang | USD | 100,00 || | f. Pemberian surat rekomendasi bagi Spouse dan Dependent untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan ( travel document ). | Per Orang | USD | 50,00 || II | Penjualan Hasil Penelitian dan Pengembangan Balai Agro Teknologi Terpadu. | | | |1. Bidang ...| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF ||------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|| | 1. Bidang Pertanian: | | | || | a. Benih Kedelai | Per Kg | Rp | 10.000,00 || | b. Jagung | Per Kg | Rp | 1.400,00 || | c. Bibit Jarak | Per Pohon | Rp | 1.000,00 || 2. | Bidang Peternakan: | | | || | a. Bibit Unggul Itik | Per Ekor | Rp | 31.500,00 || | b. Bibit Unggul Ayam | Per Ekor | Rp | 31.500,00 || | c. Bibit Unggul Kambing | Per Ekor | Rp | 420.000,00 || | d. Bibit Unggul Sapi | Per Ekor | Rp | 2.800.000,00 || | 3. Bidang Perikanan: | | | || | a. Benur Udang Galah | Per Ekor | Rp | 90,00 || | b. Benih Ikan Nila | Per Ekor | Rp | 210,00 || | c. Benih Ikan Patin | Per Ekor | Rp | 210,00 || | d. Benih Ikan Mas | Per Ekor | Rp | 210,00 || III | Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK). | | | || | 1. Umum | | | || | a. Graha Widya Bhakti: | | | || | 1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 2.500.000,00 || | 2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 2.000.000,00 |3) Ruang ...| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF ||------|--------------------------------------------|-----------|---------|--------------|| | 3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 1.500.000,00 || | 4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 1.200.000,00 || | 5) Ruang Sidang Utama. | Per 8 Jam | Rp | 6.000.000,00 || | 6) Lobby kapasitas 500 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 5.000.000,00 || | b. Wisma Tamu PUSPIPTEK: | | | || | 1) Kamar Standar. | Per Hari | Rp | 125.000,00 || | 2) Kamar Deluxe . | Per Hari | Rp | 140.000,00 || | 3) Kasur Tambahan ( Extra Bed ). | Per Hari | Rp | 20.000,00 || | 2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | | | || | a. Graha Widya Bhakti: | | | || | 1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 2.125.000,00 || | 2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 1.700.000,00 || | 3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 1.275.000,00 || | 4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 1.020.000,00 || | 5) Ruang Sidang Utama. | Per 8 Jam | Rp | 5.100.000,00 || | 6) Lobby kapasitas 500 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 4.250.000,00 || | b. Wisma Tamu PUSPIPTEK: | | | |1) Kamar ...| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF ||------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|| | 1) Kamar Standar. | Per Hari | Rp | 106.250,00 || | 2) Kamar Deluxe. | Per Hari | Rp | 119.000,00 || | 3) Kasur Tambahan ( Extra Bed ). | Per Hari | Rp | 17.000,00 || | 3. Lembaga pendidikan formal | | | || | a. Graha Widya Bhakti: | | | || | 1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 2.000.000,00 || | 2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 1.600.000,00 || | 3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 1.200.000,00 || | 4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 960.000,00 || | 5) Ruang Sidang Utama. | Per 8 Jam | Rp | 4.800.000,00 || | 6) Lobby kapasitas 500 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 4.000.000,00 || | b. Wisma Tamu PUSPIPTEK: | | | || | 1) Kamar Standar. | Per Hari | Rp | 100.000,00 || | 2) Kamar Deluxe. | Per Hari | Rp | 112.000,00 || | 3) Kasur Tambahan ( Extra Bed ). | Per Hari | Rp | 16.000,00 || | 4. Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dikoordinasikan Kementerian Negara Riset dan Teknologi | | | |a. Graha ...| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF ||------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | a. Graha Widya Bhakti: 1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi. 2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi. 3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi. 4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi. 5) Ruang Sidang Utama. 6) Lobby kapasitas 500 kursi. b. Wisma Tamu PUSPIPTEK: 1) Kamar Standar. 2) Kamar Deluxe . 3) Kasur Tambahan ( Extra Bed ). 5. Peneliti a. Graha Widya Bhakti: 1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi. 2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi. 3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi. | Per 8 Jam Per 8 Jam Per 8 Jam Per 8 Jam Per 8 Jam Per 8 Jam Per Hari Per Hari Per Hari Per 8 Jam Per 8 Jam Per 8 Jam | Rp 1.875.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.125.000,00 Rp 900.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 3.750.000,00 Rp 93.750,00 Rp 105.000,00 Rp 15.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 750.000,00 |4) Ruang ...| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF ||------|--------------------------------------------|-----------|---------|--------------|| | 4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 600.000,00 || | 5) Ruang Sidang Utama. | Per 8 Jam | Rp | 3.000.000,00 || | 6) Lobby kapasitas 500 kursi. | Per 8 Jam | Rp | 2.500.000,00 || | b. Wisma Tamu PUSPIPTEK: | | | || | 1) Kamar Standar. | Per Hari | Rp | 62.500,00 || | 2) Kamar Deluxe . | Per Hari | Rp | 70.000,00 || | 3) Kasur Tambahan ( Extra Bed ). | Per Hari | Rp | 10.000,00 |PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pasir dibentuk dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
- b. bahwa dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasir terdapat aspirasi masyarakat Kabupaten Pasir yang menginginkan perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser;
- c. bahwa perubahan nama tersebut diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui surat Nomor 125.1/2155/Pem.D/2007 tanggal 28 Maret 2007 atas usulan Bupati Pasir Nomor 873/T.Praja.2/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006, setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir Nomor 25 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Persetujuan Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
Mengingat : 1. Pasal Negara
- 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
MEMUTUSKAN:
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PASIR MENJADI KABUPATEN PASER
Menetapkan : PERATURAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
N/A
Pasal 1

Nama Kabupaten Pasir sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur diubah menjadi Kabupaten Paser.
N/A
Pasal 2

- (1) Tenggang waktu penyesuaian administratif perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Selama tenggang waktu penyesuaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nomenklatur Kabupaten Pasir dapat digunakan bersama-sama dengan nomenklatur Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten Paser bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyelenggarakan sosialisasi perubahan nama Kabupaten Paser.
N/A
Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2007
ttd.
ANDI MATTALATTA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kabupaten Pasir merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
Kabupaten Pasir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), dalam perkembangannya muncul aspirasi masyarakat setempat yang menginginkan adanya perubahan nama dari Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser. Keinginan perubahan nama menjadi Kabupaten Paser dilandasi oleh latar belakang sejarah bahwa di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pasir pernah terdapat suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Paser.
Berdasarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Pasir tersebut, Bupati Pasir melalui surat Nomor: 568/T.Praja.2/XI/2005 tanggal 23 November 2005 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir menyampaikan permohonan persetujuan perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir telah menyikapi permohonan Bupati Pasir dengan memberikan persetujuannya melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir Nomor 25 Tahun 2006 Tanggal 18 Desember 2006 tentang Persetujuan Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser.
Atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir selanjutnya Bupati Pasir melalui surat Nomor 873/T.Praja.2/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 meneruskan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir kepada Gubernur Kalimantan Timur, dan kemudian Gubernur Kalimantan Timur melalui surat Nomor 125.1/2155/Pem.D/2007 tanggal 28 Maret 2007 menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan nama daerah yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4760