Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang BUPATI BANTUL,
Berlaku: 18 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
2016
Inspektorat Kabupaten Bantul. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. Pedoman Umum. Sistem Penanganan. Pengaduan. Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN ( WHISTLEBLOWER SYSTEM ) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
- a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan yang baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan ( Whistleblower System ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2016
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
2016
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN UMUM )
BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN ( WHISTLE BLOWER SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
4. Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan;
6. Pengadu adalah lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tesebut.
2016
7. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Tim/Unit Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati.
9. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan kasus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pedoman umum sistem penanganan pengaduan bertujuan:
- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu.
BAB II - LINGKUP DAN BATASAN
Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan meliputi:
- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Sumber pengaduan meliputi:
- a. lembaga negara;
- b. badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. badan hukum;
- b. partai politik;
- c. organisasi masyarakat;
- d. media massa; dan
- e. perorangan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Whistleblower harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
- a. masalah yang diadukan (What) ;
16. Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan .
- b. pihak yang bertanggung jawab ( Who );
18. Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak -pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
2016
- c. lokasi kejadian (Where);
2. Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan tersebut terjadi.
- d. waktu kejadian (When);
4. Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- e. mengapa terjadi penyimpangan (Why);
6. Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsure niat ( intent ).
- f. bagaimana modus penyimpangan (How);
8. Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (concealment), dan pengkonversian ( convertion ) hasil penyimpangan.
BAB III - SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN
Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (3) Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan professional auditor, informasi pengaduan layak ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria What, Where, When (3W).
- (4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimasud pada ayat (3) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (5) Setiap Pengadu dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas dan menyerahkan bukti-bukti pendukung antara lain nama, alamat dan nomor telepon.
- (6) Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi kriteria 3W dan pengadu jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka harus diupayakan mengundang pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.
- (2) Susunan Tim/Unit Pengaduan adalah sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
- b. Ketua
: Inspektur Kabupaten Bantul;
- c. Anggota : Pejabat-Pejabat yang terkait.
2016
BAB III - SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN
Pasal 5

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :
- a. kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. SMS Center Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan Nomor 081328848000;
- c. situs resmi Pemerintah Kabupaten Bantul bantulkab.go.id
- d. surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan d/a Inspektorat Kabupaten; dan
- e. E-mail whistleblower@bantulkab.go.id
BAB IV - TINDAK LANJUT PENGADUAN
Pasal 6

- (1) Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Unit Pengaduan.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (3) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria, Bupati mengeluarkan surat perintah untuk pemeriksaan kasus dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus oleh Inspektorat.
- (4) Materi pengaduan yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan kasus dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (5) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (6) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
- a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
- b. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
- c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.
- (7) Dalam penugasan pemeriksaan kasus, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
- a. Penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur;
- b. Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.
2016
BAB IV - TINDAK LANJUT PENGADUAN
Pasal 7

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kasus kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan pemeriksaan kasus dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.
- (3) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Tim Pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan yang sesuai.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa mengindentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (8) Tim Pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan melalui reviu, pembahasan internal guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama pemeriksaan kasus.
BAB V - PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan kasus selesai, Tim Pemeriksa segera menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kasus, yang memuat:
- a. sumber pengaduan;
- b. materi pengaduan;
- c. fakta yang ditemukan;
- d. analisis;
- e. kesimpulan; dan
- f. saran
2016
- (2) Tim pemeriksa melakukan paparan dihadapan Inspektur dan/atau Bupati untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan terdapat/tidak terdapat adanya peyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah serta untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Tim Pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
- (4) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan obrik dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Dalam hal pimpinan obrik/unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan pemeriksaan kasus, maka pimpinan obrik/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.
BAB V - PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 9

Tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan kasus atas tindak lanjut pengaduan, berlaku ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.
BAB V - PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 10

Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari laporan/pengaduan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, untuk disampaikan kepada Bupati dan dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN
Pasal 11

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan pengaduan.
BAB VII - PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU
Pasal 12

Perlindungan atas kerahasiaan identitas pengadu akan diberikan kepada pengadu yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2016
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 Mei 2016
BUPATI BANTUL, ttd.
SUHARSONO
Diundangkan di Bantul pada tanggal 18 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd.
RIYANTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 28