PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 54 Tahun 2012
Tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 54 TAHUN 2012
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
1. Pemerintah adalah pemerintah pusat
3. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
4. Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.
6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan serta penyajian laporan keuangan. .
7. Entitas Akuntansi merupakan umt pada pemenntahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
8. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sintang dan/atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang menurut Peraturan Perundang­ undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
BAB II - pENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari:
- a. Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Penyajian Laporan Keuangan
- c. Laporan Realisasi Anggaran
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan
- g. Akuntansi Belanja
- f. Akuntansi Pendapatan
- h. Akuntansi Pembiayaan
- j. Akuntansi Kewajiban
- i. Akuntansi Aset
- k. Akuntansi Ekuitas Dana
- I. Laporan Keuangan Konsolidasi
- m. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
- (3) Format Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - pENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada SAP.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
- l . Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2007 1entang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 632) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Denyelenggaraan kebijakan akuntansi pemerintah daerah lainnya sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
i
)
I
peraturan Bupati ini berlaku ·j al .. sey; tan gga l di Agar setrap orang mengetahuinva. 3a1 1undangkannya. Peraturan Bupati ini, den,'," "merintahkan pengundangan paerah Kabupaten Sintang. Penempatannya dalam Berita
Diundangkan di Sintang pada tanggal 17 Desember 2012
'sEKRETARIS )AERAH KABUPATEN SINTANG,(
ZULKIFLI HAJI AHMAD
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1299