PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 17 Tahun 2013
Tentang PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BITUNG
Berlaku: 20 Desember 2013
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, serta peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan, menyelenggarakan penggelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bitung terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bitung.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Imdonesia Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 72);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BITUNG
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan Kota Bitung.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sampah adalah semua sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
9. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
12. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
15. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dan parit.
16. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan diatasnya.
17. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
18. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
19. Tempat Penampungan Sementara Sampah, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/sumber sampah ke TPS.
23. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku dan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan pelaksanaan industry.
24. Kompensasi adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
25. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang persampahan di daerah.
27. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
28. Bank Sampah adalah lembaga yang menampung hasil pemilahan sampah khususnya sampah yang bisa digunakan pada kegiatan reuse (penggunaan kembali), reduce (pengurangan sampah) dan recycle (daur ulang).
29. Tinja adalah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, berupa limbah padat ataupun cair, baik di rumah tangga, kapal, tempat usaha, kantor dan sarana public lainnya.
BAB II
Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II
Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mampu memberikan manfaat secara ekonomi pada masyarakat serta mengubah perilaku manusia akan kesadaran dalam pengelolaan sampah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II
Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. sampah spesifik; dan
- d. tinja.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, berupa limbah padat ataupun cair, baik dirumah tangga, kapal, tempat usaha, kantor dan sarana public lainnya.
BAB III - PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN
Pasal 5

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Daerah.
- (2) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kecamatan.
- (3) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kelurahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 6

Pengelolaan sampah mencakup kegiatan :
- a. perencanaan.
- b. pengurangan sampah, melalui kegiatan pengomposan, Daur ulang sampah, Bank Sampah dan kegiatan lain yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibawa/diangkut ke TPA.
- c. penanganan sampah, melalui proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah melalui kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemanfaatan atau penggunaan kembali, daur ulang dan pengomposan sampah secara maksimal.
- (2) Untuk maksud sebagaimana ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain mengembangkan teknologi tepat guna atau teknologi modern sesuai dengan kelayakan teknis, ekonomi dan sosial budaya.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 8

Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum dan tempat lain yang sejenisnya, sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu dipilah, harus dikemas dengan rapi dan dibuang dari pukul 18.00 sampai dengan 06.00 WITA untuk selanjutnya diangkut oleh Dinas atau Petugas lainnya yang ditunjuk ke TPA.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 9

Jika dalam keadaan yang mendesak atau terdapat alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan, sehingga orang atau Badan harus membuang sampah di antara pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WITA, maka yang bersangkutan dapat menghubungi pihak Dinas Kebersihan Kota Bitung.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 10

Sampah yang berasal dari hasil kegiatan klinis seperti instalasi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan atau prasarana kesehatan lainnya, harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dimusnahkan melalui fasilitas incinerator .
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 11

Bagi Rumah Sakit atau Puskesmas atau prasarana kesehatan lainnya, yang tidak memiliki fasilitas incinerator , dapat melakukan kerjasama pemusnahan sampah klinis dengan Rumah Sakit atau Puskesmas yang sudah memiliki.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12

Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri yang dikategorikan limbah bahan beracun berbahaya (B3) harus ditangani secara khusus dan tidak dapat dibuang di TPS ataupun di TPA.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 13

Tinja yang dihasilkan oleh aktivitas manusia akan dikelola di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
BAB V - PENGURANGAN SAMPAH
Pasal 14

Pengurangan sampah bertujuan untuk mengurangi sampah yang akan diangkut ke TPA, sehingga TPA tidak cepat penuh dan masa pakai TPA semakin lama.
BAB V - PENGURANGAN SAMPAH
Pasal 15

Pengurangan sampah dilaksanakan melalui kegiatan daur ulang sampah, pengomposan dan Bank Sampah, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk mengurangi sampah yang dihasilkan.
BAB VI - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan, tingkat Lingkungan dan di tingkat Rukun Tetangga (RT), serta kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.
BAB VI - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 17

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masingmasing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan;
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasi lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga; dan
- b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada Lurah.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Lingkungan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga sampai Lingkungan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada Camat.
- (4) Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Kelurahan sampai lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.
- (5) Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Camat.
BAB VI - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 18

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :
- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan.
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS / TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
BAB VI - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 19

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi dan rencana di bidang pengelolaan persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
- c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.
BAB VI - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 20

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB VI - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk lembaga Bank Sampah tingkat Kota sampai tingkat Kelurahan sesuai dengan kebutuhan, dengan kepengurusan Bank Sampah berasal dari masyarakat.
- (2) Bank Sampah dibentuk untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, yang berdampak juga untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- (3) Masyarakat dapat berinisiatif untuk membentuk Bank Sampah dilingkungan tempat tinggalnya.
- (4) Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah;
- b. memberikan sosialisasi dan penyuluhan;
- c. menjemput dan ## BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah, wajib membentuk lembaga pengelola sampah dan Bank Sampah.
- (2) Dinas berkewajiban memberikan pelayanan di bidang persampahan pada masyarakat.
- (3) Dinas berkewajiban memfasilitasi kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi sampah.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS dan TPA, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.
- (5) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (6) Lurah berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 24

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya serta melakukan kegiatan pengurangan sampah melalui tindakan mengurangi pemakaian produk yang menghasilkan sampah ( reduce ), tindakan menggunakan kembali ( reuse ) dan mendaur ulang sampah ( recycle ).
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (3) Fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (4) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan lainnya yang menghasilkan puing-puing sampah berupa material atau hasil penebangan pohon dikategorikan sampah luar biasa, wajib dibuang langsung oleh pemilik ke TPA.
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 25

- (1) Setiap pedagang/penjual wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS.
- (4) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan yang menguasai atau mengelola dan/atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluransaluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya dari sampah serta wajib menyiapkan tempat penampungan sampah.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 27

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Angkutan Bahan Material Bangunan dan bahan lainnya wajib menyediakan penutup/terpal pengaman material di dalam mengoperasikan kendaraannya dan menjaga kebersihan kendaraan tersebut keluar dan masuk dalam kota serta tidak mengotori jalan.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 28

- (1) Setiap pemilik dan/atau nahkoda/pengemudi kendaraan/transportasi laut wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kapal/perahu.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 29

Tempat Penampungan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. tertutup;
- b. rapi; dan
- c. tidak menyebarkan bau/debu.
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 30

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan berkoordinasi dengan pihak Dinas untuk diangkut ke TPA.
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 31

Setiap pemilik/nahkoda kapal yang akan membuang sampah dapat langsung menempatkannya pada TPS yang telah tersedia di daratan. Jika dalam jumlah besar dapat berkoordinasi dengan Dinas.
Bagian Ketiga Larangan
BAB VII - BANK SAMPAH
Pasal 32

Setiap orang, pemilik/penghuni bangunan atau pemilik/nahkoda/pengguna transportasi laut dilarang :
- a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- b. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan bermotor darat maupun laut secara sembarangan;
- c. membuang kotoran dan/atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- d. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- g. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas;
- h. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- i. membuang sampah di TPS pada pukul 06.00-18.00 WITA;
- j. membakar sampah dan kotoran lainnya di dalam TPS dan sekitar TPS;
- k. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS/TPA.
BAB IX - KERJA SAMA UNTUK PENGAWASAN RUTIN DAN PENINDAKAN
Pasal 33

- (1) Anggota TNI, Anggota Kepolisian, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota Dinas Perhubungan, Petugas Dinas Kebersihan, Para Camat, Para Lurah, Para Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga, Para Guru serta seluruh Pegawai Negeri Sipil, diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memberikan teguran dalam hal jika ditemukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pihak Dinas dapat bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan rutin serta melakukan penindakan langsung berkaitan dengan denda atas pelanggaran, jika ada masyarakat ataupun perusahaan serta pihak lain yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Pihak Dinas dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk melakukan pengawasan, termasuk menerima laporan dari tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ada masyarakat atau
perusahaan serta pihak lain yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tetapi menolak untuk membayar denda.
- (4) Pihak Dinas dapat bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dan pihak Pengadilan untuk memproses laporan pelanggaran yang telah dilaporkan dan diterima oleh pihak Kepolisian.
BAB X - KEWENANGAN TIM TERPADU
Pasal 34

Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tim Terpadu yang dibentuk sesuai Pasal 33 ayat (2) memiliki kewenangan untuk :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
- e. melakukan penindakan ditempat berhubungan dengan sanksi denda, jika ada masyarakat ataupun perusahaan serta pihak lain yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran;
- f. jika masyarakat ataupun perusahaan serta pihak lain menolak membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan, tim terpadu dapat melaporkan kepada Pihak Kepolisian sesuai Pasal 33 ayat (3).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 32 diancam pidana kurungan atau denda sebagai berikut:
- a. membuang Puntung Rokok, Pembungkus Rokok, Pembungkus Manisan/Kue, Tissue , Tas Plastik, Kulit Buah dan sejenisnya serta pelanggaran Jam Buang Sampah diancam pidana kurungan selama 1 (satu) hari atau denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. membuang Sampah Konsumsi Rumah Tangga, Sisa-sisa Makanan, Sayuran, Sisa ikan, Sisa-sisa Bahan Dagangan, Kardus Plastik, Kacakaca Metal, Kotoran Hewan, Kotoran Manusia dan sejenisnya, diancam pidana kurungan selama 2 (dua) hari atau denda Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah);
- c. membuang Sisa-sisa Tebangan Pohon, Ranting/Daun, Bahan Bangunan, Urugan Tanah, Batu Bata, Seng, Kayu dan sejenisnya, diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) hari atau denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- d. membuang sisa-sisa hasil kegiatan klinis, seperti jarum suntik, infus, Bahan Kimia dan sejenisnya, diancam pidana kurungan selama 4 (empat) hari atau denda Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. membuang Sisa-sisa Bahan Radioaktif dan sejenisnya, diancam pidana kurungan selama 5 (lima) hari atau denda Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah).
7. (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013 WALIKOTA BITUNG ,
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 38