UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 6 Tahun 1950
Tentang PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBUKOTA
Berlaku: 27 Desember 1949
N/A
Preamble

Menimbang
- perlu dilangsungkan adanya Gubernur Militer untuk menjamin dan memelihara keamanan di dalam Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya selama masih di dalam staat van beleg;
Menimbang
- Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota perlu segera ditetapkan;
Mengingat
- 1. Staatsblad 1940 No. 134 jo 1940 No. 78;
2. Staatsblad 1949 No. 63;
3. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat pasal 68 jo pasal 139;
4. Pengumuman Koordinator Keamanan tanggal 27 Desember 1949 No. 1/1949;
Memutuskan :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Adanya Gubernur Militer untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah sekitarnya dilangsungkan dengan sebutan "Gubernur Militer Ibu Kota".
- (2) Gubernur Militer termaksud dalam ayat (1) pasal ini merangkap jabatan Komandan Territorial di daerahnya.
N/A
Pasal 2

.
Staatsblad 1940 No. 78 pasal 1 sub c ditambah kata-kata : "Gubernur Militer Ibu Kota untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya".
N/A
Pasal 3

.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sejak saat pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 20 Januari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
(SOEKARNO)
MENTERI PERTAHANAN,
(HAMENGKU BUWONO IX)
MENTERI DALAM NEGERI,
(IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG)
Diumumkan pada tanggal 26 Januari 1950. MENTERI KEHAKIMAN, (SUPOMO)
PENJELASAN
Pasal 1

.
Adanya Gubernur Militer Ibu Kota dilangsungkan, jadi tidak dibentuk baru, oleh karena sebelum berlaku Undang-undang darurat ini, sudah ada Gubernur Militer Ibu Kota. Perkataan "Ibu Kota" dipakai di sini oleh karena lebih mudah dari pada perkataan "Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya" dan untuk membedakan dengan Daerah "Jakarta" yang dipakai untuk Daerah "Kota Jakarta".
Gubernur Militer harus merangkap Komandan Territorial, supaya di dalam menjalankan kekuasaannya militer dapat memberi perintah-perintah kepada pasukan-pasukan tentara di Daerahnya. Lagi pula ia sebagai Komandan Territorial dapat memegang "militair gezag" dengan sah, seperti Komandan Territorial lain-lainnya yang tersebut dalam Staatsblad 1949 pasal I sub c.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Bacalah penjelasan pasal 1 ayat (2).
PENJELASAN
Pasal 3

.
Bacalah penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Pada saat pemulihan kedaulatan (tanggal 27 Desember 1949) Gubernur Militer Ibu Kota harus sudah dapat bertindak secara resmi dan secara formeel yang sah, oleh karena pada saat itu juga tanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban beralih dari (alat-alat kekuasaan) Pemerintah Belanda kepada (alat-alat kekuasaan) Pemerintah Republik Indonesia Serikat.