PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2003
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 15 Desember 2003
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang Pendidikan maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat TK, SD, SMP dan SMA;
- c. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
- d. Pembinaan tenaga kependidikan teknis;
5. e.
6. Pembinaan dibidang kepemudaan dan olah raga;
- f. Pengelolaan tata usaha kantor;
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor dan rumah tangga dinas;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan surat dan arsip;
- e. Perencanaan umum.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan serta pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 8

Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor, menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat serta arsip dan urusan kepegawaian.
Bagian Kedua BIDANG PEMBINAAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR Pasal 9
Bidang Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Pembinaan Taman Kanakkanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
- a. Pembinaan kesiswaan;
- b. Pembinaan ketenagaan;
- c. Pembinaan dan pengawasan kurikulum dan pengajaran;
- d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 11

Seksi Kesiswaan dan Kurikulum mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dalam rangka penerimaan siswa baru dan siswa pindahan, melakukan pendataan siswa dan siswa berprestasi, pengawasan dan penyusunan kurikulum/muatan lokal pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, menyediakan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pendidikan tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan sekolah lanjutan, menengah pertama, menengah umum dan kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama, menengah atas dan kejuruan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Menengah atas dan Kejuruan mempunyai fungsi:
- a. Pembinaan kesiswaan;
- b. Pembinaan kurikulum;
- c. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pengajaran;
- d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 15

Seksi Kesiswaan dan Kurikulum mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dalam rangka penerimaan siswa baru dan siswa pindahan, melakukan pendataan siswa dan siswa berprestasi, pengawasan kurikulum dan penyusunan muatan lokal sekolah menengah pertama, menengah atas dan keguruan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 16

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, menyediakan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, menengah pertama, menengah atas dan kejuruan.
.
Bagian Keempat
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, PEMUDA DAN OLAH RAGA
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 17

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang penyelenggaraan pendidikan luar sekolah pembinaan kepemudaan dan olah raga.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Pendidikan Luar sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
- c. Pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- d. Penyiapan bahan modul pembelajaran;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- f. Pembinaan tutor/fasilitator;
- g. Pendataan dan Pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 19

Seksi Pendidikan Luar sekolah mempunyai tugas menghimpun data, menyusun perencanaan kegiatan serta menyiapkan bahan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program dan inventarisasi penyiapan bahan modul pembelajaran serta pembinaan lembaga pendidikan informal pelatihan dan penyusunan program belajar paket A, B dan C dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 20

Seksi Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi cabang-cabang olah raga dan penyediaan sarana dan prasarana.
Bidang Tenaga Kependidikan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembinaan tenaga kependidikan teknis.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang Tenaga Kependidikan Teknis mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan mutasi dan kepangkatan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik;
- b. Pelayanan kesejahteraan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik;
- c. Pengembangan, pendidikan dan pelatihan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik;
- d. Pendataan dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 23

Seksi Mutasi dan kepangkatan mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan bahan kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat, pengangkatan dan pemberhentian, pindah kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 24

Seksi Kesejahteraan dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat, gaji berkala, tanda penghargaan, pensiun dan kesejahteraan kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru. Pengembangan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan berdasarkan bidang keahlian fungsional tertentu.
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang teknis tertentu dengan wilayah kerja meliputi beberapa Kecamatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 27

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas menyelenggarakan program kejar Paket A, B dan C dalam upaya pemberantasan buta aksara.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 28

Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 28 di atas, Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan belajar mengajar;
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan keuangan untuk kegiatan kesejahteraan tenaga pendidik;
- f. Pendataan dan pelaporan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 diatas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 35

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003
BUPATI MUARO JAMBI, dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto
MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 06 SERI D NOMOR 06
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR
: 16 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 DESEMBER 2003
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
U P T D
- -Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- -Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup Jelas