PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 9 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Berlaku: 11 Maret 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2OL6
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA
bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan "untuk melaksanakan evaluasi pimpinan instansi pemerintah menetapkan petunjuk pelaksana evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan instansi masing-masing mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayaguna€rn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
2. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2A06 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6l4l; 4.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomar 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerj a Instansi Pemerintah ; 6.
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7); 7.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8, Tambahan Lembarart Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
Menetapkan
- 1O. peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2aa9 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2AL4 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi sumatera utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 26);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun L945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.
- e. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seor€rng Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab langsung kepada Gubernur serta secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran lbaraag yang wajib menyampaikan laporan kinerja. f.
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasi{ikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungiawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. o b.
- h. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan artggarall dengan kuantitas dan kualitas terukur.
1. Keluaran (outputl adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
6. Hasil loutcomel adalah segala sesuatu yang mencerninkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program. J.
- k. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan {inputl untuk menghasilkan keluaran {outputl dalam bentuk barang/jasa.
1. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Daerah atau SKPD
- m. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- n. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil {outcomel dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh SKPD.
- o. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran {outputl dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
- p. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
- q. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan kepada Gubernur secara sistematik dan periodik.
- r. Perjanjian Kinerja adalah lembarldokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur kepada Pimpinan Instansi dan dari Pimpinan Instansi kepada pejabat di bawahnya yang disertai dengan Indikator Kinerja.
- S. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
3. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungiawabkan keberhasilan/kagagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. t.
- u. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan pengelolaan dan pelaporan data Kinerja.
- v. Instansi adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri dari SKPD dan unit kerja eselon II yang wajib men5rusun dan menyampaikan laporan kinerja.
- w. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan €Lnggaran Instansi.
7. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu Instansi yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun arlggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. X.
- v. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Lingkungan organisasi pemerintah.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.
BAB II - Pedoman dan Sistematika Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP
Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan atas Implementasi SAKIP, digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
BAB II - Pedoman dan Sistematika Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP
Pasal 3

Pedoman pelaksanaan atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB II - Pedoman dan Sistematika Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP
Pasal 4

- Inspektorat melaksanakan evaluasi AKIP instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (1)
- Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2)
BAB II - Pedoman dan Sistematika Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP
Pasal 5

Sistematika Pedoman Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:
BAB III - Ketentuan PenutuP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2AL4 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan peraturan pelaksanaarrrrya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur diundangkan. mulai berlaku pada tanggal ini
Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Ditetapkan di Medan, pada tanggal 11 Maret 2016
P1t. GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd
TENGKU ERRY NURADI
Diundangkan di Medan pada tanggal 22 Maret 2OL6
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
HASBAN RITONGA
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 9
Aslinya Salinan
UM, KEP
Pembina U Muda (IV/c) NrP. 19590227 198003 1 004
SULAIMAN
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TANGGAL 11 Maret 2016
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVTNSI SUMATERA UTARA