PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 10 Tahun 2016
Tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Berlaku: 4 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
:
:
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pengabdian, kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, di pandang perlu adanya Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 67)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan maksud :
- (1) Penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan bukanlah hak.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini adalah kesediaan dana maksimal yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah:
- a. Memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b. Meningkatkan Motivasi dan Produktifitas kerja Pengawai Negeri Sipil Daerah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan/pendapatan Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga standar biaya hidup minimum bisa tercapai.
- d. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab.
BAB III - PENERIMA
Pasal 4

- (1) Penerima Tambahan penghasilan sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (1) adalah:
- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada instansi dilingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta gaji dan tunjangannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), KONI dan sebagainya
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud huruf b diatas, tidak diberikan tambahan penghasilan PNS apabila PNS dimaksud menerima tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya dari instansi yang mempekerjakan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Kabupaten Lima Puluh Kota tambahan penghasilannya dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pindah keluar kabupaten Lima Puluh Kota,terhitung bulan pindah maka yang bersangkutan tidak dibayarkan tambahan penghasilannya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan pendidikan tugas belajar, pemberian tambahan penghasilan daerah dibayarkan 50% (Lima Puluh Perseratus) sesuai dengan tingkat golongan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP), tambahan penghasilan daerahnya tidak dibayarkan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memperoleh promosi jabatan dengan SK pelantikan dari tangal 1 sampai dengan 10 pada bulan berjalan, maka besaran Tambahan Penghasilannya adalah pada eselon barunya.
BAB IV - KRITERIA
Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana pasal 4, Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ; dan
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi.
BAB IV - KRITERIA
Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada :
- a. Eselon II a ;
- b. Eselon II b ;
- c. Eselon III a ;
- d. Eselon III b ;
- e. Eselon IV a ;
- f. Eselon IV b ;
- g. PNSD Golongan IV ;
- h. PNSD Golongan III ;
- i. PNSD Golongan I dan II ;
- j. Guru PNSD Golongan III dan IV;
- k. Guru PNSD Golongan II;
- l. Pengawas TK / SD;
- m. Pengawas SMPN/SMAN/SMKN;
- n. Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ;
- o. Kepala TK/SD;
- p. Kepala SMPN;
- q. Wakil kepala SMPN;
- r. Kepala SMAN /SMKN;
- s. Wakil Kepala SMAN / SMKN;
- t. Pamong Belajar ;
- u. Sekretaris Nagari ;
- v. Dokter dan Dokter Gigi pada RSUD dan Puskesmas ;
- w. Tenaga Paramedis Fungsional Gol III dan IV Pada RSUD dan Puskesmas ;
- x. Tenaga Paramedis Fungsional Gol II pada RSUD dan Puskesmas;
- y. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah ;
- z. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;
28. aa. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (BUD);
29. bb. Pembantu Kuasa BUD ;
- cc. Kuasa PPKD ;
- dd. Pembantu Kuasa PPKD ; dan
32. ee. Pelaksana Kuasa PPKD.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada :
- (1) Tenaga Kesehatan :
1. Dokter Umum dan Dokter Gigi pada lokasi daerah terpencil
2. Tenaga Paramedis Golongan IV dan III pada lokasi kerja daerah terpencil;
3. Tenaga Paramedis Golongan II dan I pada lokasi kerja daerah terpencil;
4. Dokter Umum dan Dokter Gigi pada lokasi daerah sangat terpencil;
5. Tenaga Paramedis Golongan IV dan III pada lokasi kerja daerah sangat terpencil; dan
6. Tenaga Paramedis Golongan II dan I pada lokasi kerja daerah sangat terpencil;
- (2) Tenaga Pendidikan :
1. Kepala Sekolah daerah sulit;
2. Guru daerah sulit;
3. Kepala Sekolah daerah sangat sulit; dan
4. Guru daerah sangat sulit.
- (3) Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil daerah berdasarkan Kondisi kerja diberikan kepada :
- a. Petugas Pemadam Kebakaran ;
- b. Polisi Kehutanan ;
- c. Petugas Pintu Air ;
- d. Auditor Ahli ;
- e. Auditor terampil ;
- f. Pejabat Pengawas Pemerintah ;
- g. Anggota Satpol PP Golongan IV;
- h. Anggota Satpol PP Golongan III;
- i. Anggota Satpol PP Golongan II dan I;
- j. Petugas Santel ;
- k. Sopir Patwal ;
- l. Sopir Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
- m. Sopir Bupati / Wakil Bupati;
- n. Petugas / Tenaga Kebersihan;
- o. Petugas Labor.
- p. Fungsional pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- q. Fungsional perencanaan.
- (4) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan kelangkaaan Profesi diberikan kepada :
- a. Dokter Spesialis yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah per hari pelayanan.
- b. Dokter Spesialis hadir tanpa memberikan pelayanan tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.
BAB V - PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 dibayarkan hanya pada salah satu kriteria penerimaan.
- (2) Pembayaran tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksudkan pasal 2 ayat (1) di bayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sepanjang tersedianya dana pada Kas Daerah.
- (4) Ketersediaan Dana dalam Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Penyedia Dana (SPD) oleh Bendaharawan Umum Daerah.
BAB VI - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN SANKSI
Pasal 8

- (1) Besaran Pemberian tambahan penghasilan dan sanksi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerimaan Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimakud pasal 6 diberikan sanksi berupa pemotongan yang dikaitkan dengan tingkat kedisiplinan.
- (3) Penilaian terhadap Pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit yang bersangkutan.
BAB VII - PAJAK PENGHASILAN
Pasal 9

Penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4, Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III dan IV, dikenakan Pajak Penghasilan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan disetorkan ke Kas Negara.
BAB VIII - PEMBEBANAN ANGGARAN
Pasal 10

Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
BAB VIII - PEMBEBANAN ANGGARAN
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 14 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Ditetapkan diSarilamak Pada Tanggal 8 April 2016
BUPATI LIMA PULUH KOTA
IRFENDI ARBI