PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 29 Tahun 2015
Tentang PERSALINAN AMAN.
Berlaku: 24 November 2015
N/A
Preamble

Menimbang
a.
bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia clan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak atas kesehatan pada dasarnya dimiliki manusia sejak dalam kandungan;
- c. bahwa kesehatan ibu melahirkan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- d. bahwa keselamatan ibu dan anak merupakan prioritas guna menurunkan angka kematian dan kesakitan;
- e. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat guna memberikan perlindungan dan lebih menjamin pelaksanaan Persalinan Aman, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Persalinan Aman.
6. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
7. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
r
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. 14, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 /Menkes/Per /X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
$
17. Keputusan Menteri 237/Menkes/SK/IV / 1997 Pengganti Air Susu Ibu; Kesehatan Nomor ten tang Pemasaran,
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV /2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;
19. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP /XII/2008 Nomor PER.27 /MEN/XII/2008, dan Nomor 1177 /Menkes/PB/XII/ 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);
21. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 4).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSALINAN AMAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah W alikota Singkawang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kata Singkawang.
6. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang Kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak, meliputi bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan dokter spesialis anak.
7. Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 6, seperti tenaga perawat, ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa (Polindes), Puskesmas Pembantu (Pustu), UPT. Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri dan Klinik Swasta.
9. Masyarakat adalah penduduk Kota Singkawang,
10. Bidan adalah seorang perempuan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui oleh pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan memperoleh kualifikasi untuk registrasi dan mendapatkan izin untuk melaksanakan praktek kebidanan.
11. Dukun beranak adalah seorang perempuan yang diakui oleh masyarakat dalam mendampingi ibu hamil, pertolongan persalinan serta perawatan bayi baru lahir secara spiritual.
12. Kemitraan adalah kerjasama yang formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu yang disepakati ten tang komitmen dan hara pan masing-masing dan berbagi baik dalam resiko maupun keuntungan yang diperoleh.
13. Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi adalah suatu proses, kerjasama yang bersifat kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan antara bidan dan dukun bayi dalam membantu melakukan pendampingan pada seorang ibu dimulai dari saat hamil, membantu proses· kelahiran berdasarkan fungsi dan kewenangannya, sehingga seorang ibu dapat melalui semua proses dengan baik, tenang, aman dan nyaman.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
15. Camat adalah Kepala pemerintahan kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada W alikota.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
17. Forum Multi Stakeholder adalah wadah bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, Pemerintah dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Persalinan Aman.
18. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah Institusi Kesehatan baik Negeri maupun Swasta yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Bidan Praktek Mandiri, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu {Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindesl), Klinik Swasta.
19. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20.
- Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang diperlukan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
23. Program Perencanaan Persalinan Aman dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan di keluarga dan masyarakat yang di fasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran serta aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil,
bersalin dan nifas, termasuk perencanaan menggunakan metode Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Persalinan Aman dimaksudkan guna menurunkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dengan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan, pendekatan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Program P4 K, kemitraan bidan dan dukun beranak yang memerlukan dukungan keterlibatan keluarga, kader, dukun beranak, masyarakat serta petugas kesehatan dan strategi promosi kesehatan.
Tujuan dibentuknya Peraturan ini :
- a. Memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi;
- b. Memberikan perlindungan secara hukum bagi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam melaksanakan persalinan aman;
- c. Memberikan perlindungan secara hukum bagi ibu untuk mendapatkan pertolongan persalinan yang aman;
- d. Menjamin pemenuhan hak ibu dan anak untuk mendapatkan pelayanan persalinan aman;
- e. Meningkatkan peranan dan dukungan keluarga, dukun beranak, masyarakat dan SKPD terhadap program persalinan aman;
- f. Menjaga kualitas/mutu pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta melalui penggunaan standar operasional prosedur;
- g. Membuka ruang kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dan mengawasi kualitas pelayanan persalinan aman yang diberikan oleh fasilitas pemerintah dan swasta;
- h. Menjamin keterlibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta dalam memberikan pelayanan persalinan aman; dan
Mendorong peran keluarga, masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan persalinan aman melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Gerakan Sayang lbu, Kemitraan Bidan dan Dukun, Kelas lbu dan Kelompok Pendukung Kesehatan lbu dan Anak (KP-KIA).
BAB III - PERSALINAN AMAN
Pasal 4

- (1) Setiap ibu bertanggung jawab memeriksakan kehamilannya dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan berupa pemeriksaan kesehatan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali.
- (2) Setiap ibu hamil berhak diperiksa sesuai dengan SOP.
- (3) Ibu yang akan bersalin harus segera dilayani oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai SOP.
4. ( 4) Ketersediaan tenaga kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan aman diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.
BAB III - PERSALINAN AMAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung persalinan aman, pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan fasilitas, sarana prasarana serta sumber daya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan letak geografis serta kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dalam hal persalinan aman.
BAB III - PERSALINAN AMAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan darah yang memadai untuk kebutuhan persalinan aman.
- (2) Partisipasi masyarakat melalui Kelurahan Siaga memfasilitasi ketersediaan darah yang memadai untuk kebutuhan persalinan aman melalui kelompok donor darah yang tersedia di masing-masing kelurahan.
BAB III - PERSALINAN AMAN
Pasal 7

Setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan nifas dari tenaga kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai SPM dan SOP.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam mendorong keberhasilan program Persalinan Aman.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/ atau pelaksanaan program persalinan aman;
- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan program persalinan aman;
.
•
•
- c. bersama-sama pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi Program Persalinan Aman;
- d. dukungan moral dari suami dan keluarga kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan Inisiasi Menyusu Dini dan memberikan ASI Eksklusif; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program persalinan aman, mulai dari pelayanan di posyandu, Polindes, Pustu, Puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan swasta lainnya.
BAB VIII - PENGHARGAAN DAN SANKS! Pasal 12
Pasal 13

Setiap Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat berwenang berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penutupan sementara; dan
- d. pencabutan izin praktek dan penutupan kegiatan.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan Program Pelayanan Persalinan Aman ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, partisipasi swasta dan masyarakat serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 24 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 29
Salinan Sesuai Dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 24 November 2015
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK