PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 46 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
Berlaku: 15 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 46 Tahun : 2016
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur/ pegawai dan untuk mempermudah perangkat daerah dalam penyusunan standar operasional prosedur, maka perlu adanya pedoman yang distandarkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenSerangNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
15. Peraturan...
Menetapkan :
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur.
9. Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
10. Identitas SOP adalah label identitasdanketentuanpokokmengenai SOP.
11. Alur SOP adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentukbentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
12. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang atau jasa.
13. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas SOP yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah/ mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi SOP.
13. Pelaksana...
14. Aparatur adalah Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
15. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.
16. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan Perangkat Daerah kepada seluruh unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
17. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun dan mengembangkan SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. membantu Perangkat Daerah dalampenyusunan SOP;
- b. meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
BAB III - PRINSIP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN SOP
Pasal 3

Prinsip penyusunan SOP meliputi :
- a. efisiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.
BAB III - PRINSIP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN SOP
Pasal 4

- (1) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumber daya manusia paling sedikit.
- (2) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan prosedur yang distandarkan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna.
- (3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan prosedur yang distandarkan dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan.
- (4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan prosedur yang distandarkan sejalan dengan SOP lain yang terkait.
- (5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan hasil dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kualitas serta kuantitasnya.
- (6) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan.
- (7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, merupakan prosedur yang distandarkan, ditetapkan oleh Bupati sebagai produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrument untuk melindungi aparatur dari tuntutan hukum.
Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan SOP
BAB III - PRINSIP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN SOP
Pasal 5

Prinsip pelaksanaan SOP meliputi :
- a. konsisten;
- b. komitmen;
- c. perbaikan berkelanjutan;
- d. mengikat;
- e. seluruh unsur memiliki peran penting; dan
- f. terdokumentasi dengan baik.
BAB III - PRINSIP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN SOP
Pasal 6

- (1) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bahwa SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh aparatur/pegawai.
- (2) Prinsip komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bahwa SOP harus dilaksanakan dengan komitmen seluruh jajaranorganisasidari level terendah sampai tertinggi.
- (3) Prinsip perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bahwa pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan- penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.
- (4) Prinsip mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bahwa SOP harus mengikat aparatur/pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.
- (5) Prinsip seluruh unsur memiliki peran penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bahwa seluruh aparatur/pegawai memiliki peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan dan jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya berdampak pada proses; dan
- (6) Prinsip terdokumentasi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bahwa seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga selalu dapat dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan.
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 7

- (1) SOP disusun oleh masing-masingperangkatdaerah.
- (2) Tahapan penyusunan SOP meliputi:
- a. persiapan;
- b. identifikasi kebutuhan SOP;
- c. penyusunan;
- d. pelaksanaan;
- e. pemantauan, evaluasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan;
BAB V - PERSIAPAN
Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diawali dengan pembentukan tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Tim penyusunan SOP Internal Perangkat Daerah; dan
- b. Tim koordinasi SOP LintasPerangkat Daerah tingkat Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk untuk menyusun rancangan SOP pada masing-masing unit kerja di lingkungan perangkat daerah.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan koordinasi penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan SOP pada masing-masing perangka tdaerah.
BAB VI - IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SOP
Pasal 9

- (1) Penyusunan SOP didahului dengan identifikasi kebutuhan SOP.
- (2) Identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut tingkatan unit kerja.
- (3) Identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dengan mengacu pada tugas dan fungsi.
- (4) Hasil identifikasi kebutuhan SOP dirumuskan dalam dokumen inventarisasi judul SOP.
BAB VII
Pasal 10

Kriteria kegiatan yang dapat disusunpenyusunan SOP adalah sebagai berikut:
- a. kegiatannya dilaksanakan secara berulang-ulang;
- b. menghasilkan output tertentu;dan
- c. kegiatannya melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang;
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB VII
Pasal 11

- (1) Ruang lingkup SOP terdiri dari :
- a. identitas SOP; dan
- b. alur SOP.
- (2) Identitas SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. judul SOP;
- b. dasarhukum;
- c. kualifikasi pelaksana;
- d. keterkaitan;
- e. peralatan/perlengkapan;
- f. peringatan; dan
- g. pencatatan dan pendataan.
- (3) Flowchart/ alur SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. uraian kegiatan;
- b. pelaksana;
- c. mutu baku;
- d. keterangan; dan
- e. simbol-simbol.
- (4) Mutu baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari :
- a. persyaratan dan kelengkapan;
- b. waktu; dan
- c. output.
Bagian Ketiga
Bentuk dan Format
BAB VII
Pasal 12

Bentuk, format dan cara pengisian identitas dan flowchart/ alur SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
Koordinasi Penyusunan
BAB VII
Pasal 13

- (1) Penyusunan SOP yang bersifat internal pada perangkat daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan/atauPejabat yang membidangi ketatausahaan.
- (2) Penyusunan SOP yang bersifat lintas antar perangkat daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang.
Bagian Kelima
Penetapan
BAB VII
Pasal 14

- (1) Penyusunan SOP yang bersifat internal pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan SOP yang bersifat lintas antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyusunan SOP yang bersifat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh kepala perangkat daerah, terlebih dahulu disampaikan kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang untuk dilakukan evaluasi.
BAB VIII - PELAKSANAAN
Pasal 15

SOP dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. telah ditetapkan oleh kepala perangkat daerah;
- b. adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- c. sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai;dan
- d. telah disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai pada masing-masing perangkat daerah.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan SOP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan SOP sesuai kebutuhan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap memperhatikan peraturan perundang- undangan.
BAB X - PELAPORAN
Pasal 17

SOP yang telah ditetapkan oleh kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang untuk dilaporkan kepada Bupati dan Kementerian terkait.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 15 September 2016
BUPATI SERANG, ttd
RATU TATU CHASANAH
Diundangkan di Serang pada tanggal 15 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 46
LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 46TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
A. BENTUK, FORMAT DAN CARA PENGISIAN IDENTITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1. Contohbentuk dan formatIdentitas SOP
| PEMERINTAH KABUPATEN SERANG NAMA PERANGKAT DAERAH | Nomor SOP | ... |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| PEMERINTAH KABUPATEN SERANG NAMA PERANGKAT DAERAH | Tgl Pembuatan | ... |
| PEMERINTAH KABUPATEN SERANG NAMA PERANGKAT DAERAH | Tgl Revisi | ... |
| PEMERINTAH KABUPATEN SERANG NAMA PERANGKAT DAERAH | Tgl Pengesahan | ... |
| PEMERINTAH KABUPATEN SERANG NAMA PERANGKAT DAERAH | Disahkan Oleh | ... |
| | Nama SOP | ... |
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. ..... 2. ..... | ... ... |
| Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan |
| 1.... 2. .... | 1. ... 2. ... |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| 1. ... 2. ... | ... ... |
Cara Pengisian :
| (2) | Tanggal Pembuatan | Diisi dengan tanggal pengesahan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) | Tanggal revisi | Diisi dengan Tanggal STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR di revisi |
| (4) | Tanggal pengesahan | Diisi dengan Tanggal mulai berlaku |
| (5) | Disahkan oleh | Disahkan oleh Kepala SKPD |
| (6) | Nama STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Diisi dengan nama prosedur yang akan di STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR kan . |
| (7) | Dasar hukum | Diisi dengan perundang-undangan yang mendasari prosedur |
| (8) | Kualifikasi pelaksana | Diisi dengan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan. |
| (9) | Keterkaitan | Diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan |
| (10) | Peralatan/perle ngkapan | Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan |
| (11) | Peringatan | Diisi dengan : - Penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan - Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada diluar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan dan berbagai dampak yang ditimbulkan. - Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya. |
| (12) | Pencatatan dan pendataan | Diisi dengan penjelasan mengenai berbagai hal yang perlu didata, dicatat atau diparaf oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan. |
2. Contoh bentuk dan format flowchart/ alur SOP
| | | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | MutuBaku | MutuBaku | MutuBaku | Ket |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|-------|
| UraianKegiatan | UraianKegiatan | Pelaks 1 | Pelaks 2 | Pelaks 3 | Persyr/ Klkpn | Wakt u | Outp ut | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
Cara Pengisian :
| (1) | Uraian Kegiatan | Diisi dengan proses sejak dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan masing-masing unit organisasi yang bersangkutan. |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) | Pelaksana | Diisi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan, mulai dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah (fungsional umum/staf) |
| (3) | Persyaratan | Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. |
| (4) | Waktu | Diisi dengan lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu proses/kegiatan. |
| (5) | Output | Diisi dengan hasil/keluaran dari suatu proses/kegiatan. |
| (6) | Keterangan | Diisi apabila diperlukan penjelasan |
3.ContohSimbol - Simbol SOP dan definisi
Penyusunan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR pada akhirnya akan mengarah pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masing-masing unit organisasi. Untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan simbol sebagai berikut :
| SIMBOL | DEFINISI |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Mulai/berakhir (terminator) Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu bagan alir. |
| | Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan. |
| DEFINISI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengambilan Keputusan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan. |
| Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda. |
| Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan. |
BUPATI SERANG,
ttd RATU TATU CHASANAH