PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 33 Tahun 2012
Tentang PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN zo � OELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 53 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR ,53 TAHUN 2012 TENT ANG
osAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 33 TAHUN pER TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN zo � OELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannva I 'cra t u r.1 n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 I l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teruang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan terhadap beberapa ketentuan pengelolaan belanja tidak terduga;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannva Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 I I sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dalam rangka pengelolaan belanja tidak terduga Pemerintah Kabu paten Sintang perlu menyempurnakan · Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pectoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Ticlak Terduga Pemerintah Kabu paten Sintang;
- c. bahwa untuk rnelaksanakan maksud tersebut pada huruf b di aras, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat i Sintang Nomor 33 Tahun 20 IO tenrarig Pedoman Pernberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabu paten Sintang;
- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tenta.ng Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentuka.n Daerah Tingkat II Di Kalimanta.n (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Unda.ng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Ta.mbahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Unda.ng-Undcl..f"lg ...
00469
2. Upndan,g-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang enye enggaraan N Dari Koru si egara Yang Bersih Dan Bebas N P · Kolu si, Dan Nepotisme (Lembaran 7;gar; R 6 ublik Indonesia Tahun 1999 Nomor · am ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 851 );
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe:antasan Tindak Pirlana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonr sia 'r.rnun 1999 � omor 140, Tambahan Lernbaran NcgHra Repubhk Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 � omor 126, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4438);
| 9. | 00471 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Undang-Undan N Penanggulan g omor 24 Tahun 2007 tentang Repu blik 1 � an Bencana (Lembaran Negara Tambahan � e onesra Tahun 2007 Nomor 66, Nomor 4723); mbaran Negara Republik Indonesia |
| 10. | Undan b g-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pem entukan p t . era uran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamoanan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234); |
| 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); |
| 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4577); |
| 14. | Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor _4578) ; |
| 15. | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 16. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2S, Tamhahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nornor |
| 17. | 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |
18. Peraturan ...
.
'
Menetapkan
18. Peraturan Peme . tentang Organ· nntah Nomor 41 Tahun 2007 N isas1 Perangk . egara Republik Ind . at Daerah (Lcmharan 89, Tambahan Le onesia Tahun 2007 Nomor Indonesia Nomor 474 �� aran Negara Republik
00472
19. Peraturan Pemerin tentang Penyele � ah Nomor 21 Tahun 2008 Bencana (Lembar ggaraan Penanggulangan Tahun 2008 N an Negara Republik Indonesia omor 42 Tambah L b Negara Repub!"k I d .' an em aran . 1 n ones1a Nornor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendanaan O 8 an Pengelolaan Bantuan T: � : � ci; � mbaran Negara Republik Indonesia Nornor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang {Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah' Kabupaten Sin tang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTAN9 NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINT AH KABUPATEN SINTANG.
Pasal I
��� erapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun Tict! tentang Pedoman Pemberian dan .Pertan � ungjawaban Belanja Sint Terctuga Pemerintah Kabupaten Sintang ( � ent � Daerah Kabupaten 8.ng Tahun 2010 Nomor 1103) diubah sebagat berikut:
- !{ tentuan Pasal 1 angka g diubah ct· . t. esisipl&lt;an 1 (satu) angka vaitu � � antara angka 15 dan angka 16 d � gka 25 disisipkan 1 (satu) angk! a .1 Sa, diantara angka 24 dan a ka 28 dan angka 29 disisipkan {a.Itu angka 24a, dan diantara an 3 � ctan 28c sehingga PasaJ 1 berb (tiga) angka yaitu angka 28a, 2 unyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

oaJarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. oaerah adalah Kabupaten Sintang.
2. 2 Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah d p k O h · . p an erang at aera sebaga1 unsur enyelenggara Pemerintahan O aer ah .
3. 3 . Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka . penyelenggara � an Pemerintahan yang terdiri dari Sekretanat Daerah, Sekretanat DPRD, Dinas Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Palisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan rnenyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan; ·pelaksanaan, penatausahaan , pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disr-hu t SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kabu pnu-n Sin1;111g selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sclanju tnya disingkat SKPKD aclalah perangkat claerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD aclalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
11. 1 1. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adaJah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
t
•
�
00474
- sKPD terkait adalah SKPD an . 13. pengelolaan belanja tidak terct y bg terkait langsung dengan fungsi masing-rnasing. uga erdasarkan tugas pokok dan
- f(uasa Bendahara Umum O 12f(uasa BUD adalah pejabat � er � Yang selanjutnya disingkat pengelolaan Keuangan dan Ase: � ;:kungan Dinas Pendapatan. diberi kuasa untuk melaksanak . rah \_Kabupaten Sintang yang . an sebag1an tugas BUD.
- Unit Kerja adalah bagian dan SKPD J4. atau beberapa program dan kegi?-tan. yang melaksanakan satu
- 5 Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat p I . g selanjutnya disingkat RKA engelola Keuangan Daerah yan - PPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah,
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnvn disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 1sa.
16. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. l'cnggu na Anggaran adalah pejabat pemegang k1·wC'11;1ngn n penggunaan anggaran untuk rnelaksanakan tugas pokok clan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam rnelaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
21. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara PPKD adalah Bendahara pengeluaran yang terdapat pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas mengajukan permintaan pembayaran dan penatausahaan keuangan sesuar dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
22. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat Yang ditunjuk menerima, menym � pan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanj � daerah ctalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
/
- Rencana Kerja dan Anggaran SKP . . 23· RJ � -SKPD adalah dokumen D Yang selanJutnya dismgkat ang berisi rencana penctapat � erencanaan dan penganggaran {egiatan SKPD serta rencan � rencan � belanja program dan penyusunan APBD. pemb1ayaan sebagai dasar
- oo1&lt;u111en Pelaksanaan Angg 2 4 · d' ·ngkat DPA-SKPD adalah d karan SKPD yang selanjutnya 1s1 o umen yang m t d t l ja dan pembiayaa . emua pen apa an, be an n yang d1gunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- Qokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah d 1 t ds . 0 curnen yang memua perubahan pen apatan dan belanja yang digunakan sebagai (lasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh penggu na nnggnrnn. 24a.
- 2 s. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya· disingkat SPD adalah ctokurnen yang . menyatakan tersedianya dana untuk melaksanal&lt;an kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 2 6. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang· diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang .dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 28a. SPP Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-VP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 28b. SPP Ganti Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk perrnintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.
- 28c. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPTU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Untuk perrnintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang Persediaan.
00476
- surat perintah Membayar yan 1 . 29· dokumen yang diguana1&lt;!.i se a.JUtnya disingkat SPM adalah , aran/kuasa pengguna an /diterbitkan oleh penMuna '111 gg 5 beban pengeluaran DPA � SK � Paran untuk mcncrhhkan Sl'2D ata . D. ·
- S rat Perintah Membavar Lan 30. LIM-LS adalah dokumen gsung � ang selanjutnya disingkat SP an/kuasa pen un yang . d1terbitkan oleh pengguna anggarpengeluaran D'A-s: � ggaran un � uk penerbitan SP2D atas beban kepada pihak ketiga.
- 3 1. surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah. dok:1men yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang d1terb1tkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 2 Kegiatan Tidak Terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa 3 · atau tidak dapat diduga sebelumnya atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial ya\_ng tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 3 3, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau fal{tor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
34. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, angin puting beliung, dan tanah longsor.
35. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gaga! teknologi, gaga! modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
36. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
37. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
- 2 · Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 3

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat mcnggunakan beianja tidak terduga.
�
/
·
oMn
- -· k iteria keadaan darurat seba . . (2) � :sal [ni adalah sebagai berikut � aimana d1maksud pada ayat ( 1)
- bukan merupakan kegiatan normal d . . . a. daerah dan tidak dapat diprediksi sebel: � ::ttas pemerintah
- b. tidal&lt; diharapkan terjadi secara berulang;
- berada di luar kendaJi dan pengaruh k · ah c. h: ewenangan pemennt daera ,
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalarn rangka pernu lihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- l penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana yang ( 3 dibebankan\_ pada belanja tidak terduga dilakukan untuk kegiatan sebagai benkut:
- a. kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Belanja Tidak terduga juga dapat digunakan untuk keperluan mendesak scsuai dcngan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila clitunda akan menimbu lkan kerugian yang lebih besar hngi pcnu-ri n t ah daerah clan masyarakat; clan
- c. pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- 3 · Ketentuan Pasal 4 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 4

- (I) Belanja tidak terduga dalam APBD dianggarkan pada PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung. · ·
- Dasar pengeluaran anggar (Z) k d an belanJ· a · dianggar an pa a APBD unt k tidak terduga yang penanggulangan bencana al � ;endanai keadaan darurat, terrnasuk pengembalian atas kelebih an atau bencana sosial, tahun sebelumnya yang telah an penenmaan daerah tahu n1&lt;eputusan kepala daerah dan diberiditutup ditetapkan dengan iarna 1 (satu) bulan terhitun tahukan kepada DPRD palmg ditetapkan. g seJak keputusan dimaksud
- pengeluaran belanja untuk keada . (3) dirnaksud pada ayat (2) Pasal . . an darurat sebagairriana d . ulkan dari SKPD be k 101 berdasarkan kebutuhan yang rus r enaan setelah · b k Ii ·ensi dan efektifitas sert . . mernperttm ang an e 1s 1 . a menghmdar1 adanya tumpang tindih pendanaan\_ terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD Provms1 dan atau APBN.
- (4) Kepala d � erah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanJa tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan dibentahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
- (5) Berdasarkan Keput �� an. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal mi, pimpinan SKPD/Unit Kerja/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
- (6) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dijadikan dasar pengajuan pencairan dana tidak terduga.
- (7) Pendanaan kegiatan selain kebutuhan tanggap darurat bcncaria yang didanai melalui belanja tidak terduga, dilakukan dcngan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja pada SKPD berkenaan.
- (8) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD serta pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (9) Kepala daerah memberitahukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak penetapan sebagai dasar dimasukan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan.
- (10) Dalam ha! keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggar � n � a, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Real1sas1 Anggaran (LRA).
- (I l) Berdasarkan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, kepala SKPD menyusun anggaran \_kas SKPD dan PPKD selaku BUD menerbitkan SPD sebagai dasar bendahara pengeluaran SKPD untuk mengajukan permmtaan pembayaran.
4,
Pasa1 5
- gelanja Kebutuhan tanggap d (I) dirnaJ&lt;sud dalam Pasal 3 ayat ( 3 : � rat bencana sebagaimana Iangsung pada belanja tidak terd � ga.akukan dengan pembebanan
- ( 2 ) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala\_SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana rnengaJukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (3) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepal\_a SKPD yang melaksanal&lt;an fungsi penanggulangan bencana paling lam bat 1 (satu) hari kerja tr rh it II ng srja I&lt; clitenmanya RKB. ·
- (4) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (5) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- s. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

- (I) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat penyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini berupa bukti pembayaran dan bukti penerimaan barang/jasa serta bukti pendukung lainnya seperti data/dokumentasi yang diketahui oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja/Lembaga penerima.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga dilakukan oleh kepala SKPD penerima dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.
- (S) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Bendahara Umum Daerah. ' dana tanggap darurat bencana Sintang melalui PPKD selaku
...
- pertanggungjawaban (61 rangka pembayaran daerah tahun-tahun oleh PPKD.
00480
penggunaan be! . . Pengernba1· anja tidak terduga dalam b ran atas k I . se elurnnya an e eb1.han penerimaan Y g telah d1tutup dilakukan
ran supati ini mulai berlaku pad t . peratu a anggal d1unctangkan. ar setiap orang . mengetahuinya, memerintahkan M uran Bupat1 rm dengan penempatan pengundangan perat Sintang. nya dalam Berita Daerah J{abupaten
Ditetapkan di Sintang pada tanggal t? � N•/P.A,f, � 2012
'vTANG,
�
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang
pada tanggal
).J #\J"(!'&gt;w"*'-
2012
SEKBETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
LKIFLI HAJI AHMAD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR lO � .O