PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 13 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Berlaku: 24 Maret 2016
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a.
bahwa Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak perlu dilakukan perubahan kedua menyesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa dengan adanya perubahan penggunaan pakaian kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
: 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 61);
15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 61) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 23
Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari :
- a. pakaian KORPRI;
- b. pakaian batik;
- c. pakaian seragam perlindungan masyarakat selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS;
- d. pakaian daerah melayu pontianak;
- e. pakaian kerja petugas loket;
- f. pakaian kerja tenaga pengajar/guru;
- g. pakaian koko/muslim; dan
- h. pakaian kemeja putih dan celana panjang/rok hitam atau warna gelap.
2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26
- (1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari batik corak insang dan batik nasional.
- (2) Pakaian batik nasional digunakan untuk melaksanakan tugas harian setiap hari Kamis untuk semua PNS dan batik corak insang digunakan pada hari Jum'at Khusus untuk PNS Wanita.
- (3) Pakaian Batik terdiri dari :
- a. pakaian batik pria :
1. kemeja lengan panjang/pendek;
2. celana panjang warna gelap; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- b. pakaian batik wanita:
1. baju lengan panjang/pendek;
2. celana panjang warna gelap; dan
3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. pakaian wanita berjil
bab d - an hamil menyesuaikan
Pasal 27

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, digunakan pada waktu-waktu tertentu sesuai perintah pelaksanaan lebih lanjut.
- (2) Pakaian LINMAS terdiri dari :
- a. Pakaian LINMAS Pria :
1. kemeja lengan pendek, dengan warna hijau;
2. celana panjang warna hijau; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. Pakaian LINMAS Wanita:
1. Baju lengan pendek, dengan warna hijau;
2. Celana panjang warna hijau ; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. pakaian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
4. Diantara Pasal 30 A dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30 B sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kesembilan
Pakaian Kemeja Putih dan Celana Panjang/Rok hitam atau Warna Gelap
bab d - an hamil menyesuaikan
Pasal 30

B
- (1) Pakaian Kemeja Putih dan celana panjang/rok hitam atau warna gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, dipakai untuk melaksanakan tugas harian, setiap hari Rabu.
- (2) Pakaian Kemeja Putih dan celana panjang/rok hitam atau warna gelap terdiri dari:
- a. pakaian kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. pakaian kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf j dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :
bab d - an hamil menyesuaikan
Pasal 31

- (1) Kelengkapan pakaian kerja terdiri dari atribut pakaian kerja dan kelengkapan lainnya.
- (2) Atribut Pakaian Kerja terdiri dari :
- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah kota;
- h. lambang daerah kota;
- i. tanda pengenal;
- j. nama pemerintah provinsi Kalimantan Barat; dan
- k. lambang dan tulisan LINMAS.
- (3) Kelengkapan lainnya terdiri dari :
- a. ikat pinggang;
- b. sepatu dan kaos kaki;
- c. couppelriem;
- d. pluit dan tali pluit;
- e. bretel;
- f. dasi/syal; dan
- g. kelengkapan khusus.
- (4) Bentuk, model maupun ukuran Kelengkapan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Maret 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 24 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 13