PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 20 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTl�NG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR l
TAHUN 2012
TENT,�NG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN lCEUANGAN . BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI S{NTANG,
: a. bahwa sebagai implernentasi maksud pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan .Nasional bahwa Pernerintah dan Pernerintah Daerah rnenjamin ter.··elcnggaranya wajib belajar minimal Pendidikan Dasar. .npa . memungul biaya, untuk itu Pemerintah dan p, ,ij\,�c.·h Daerah wajib memberikan layanan pendidikan � seluruh pescrta didik, dan kesempalan untuk m 1pa1.kan pendidikan pada lingkat pendidikan dasar set ·l\1uan pcndidikan lainnya yang sederajat;
- b. bahwa untuk melaksanaxan maksud tersebut pada huruf a di atas dan guna percepat an pencapaian program wajib belajar serta meringankan beban rnasyarakat terhadap biaya pendidikan maim Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pendanaan biata operasiorial nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dan agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sckolah Dacrah dapat dilaksanakan seca.ra terarur, tertib dan li&gt;ertanggung jawab maka pcrlu ndunya P etunjuk teknis mengenai pelaksana .. i n pcngciolaan, ' «cuangan D B , ana untuan pengf:.,1\.!Ilc:1.an. dan laporan Operasional ,''\,�kolah Daerar.;
.
,
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, dan c, di atas perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
2. Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
3. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 352) sebagai Undang-Undang (Lembe.raan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 2., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78., Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4�10 l );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruridang-Undangan tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
1 7. Peraturan . . .
'�'-..------------------�-----,c--o ooot.
- 17, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik.lndonesia Nomor 4941);
- 18, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 19, Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 20, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l);
- 21, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
- 22, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor l);
Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKN!S PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASJONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
10. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan:
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia;
9. 1 1 . Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas Taman Kanak-Kanak serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang.
14. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah penyediaan dana biaya operasi nonopersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar yang bersumber dari APBN;
15. Bantuan Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disingkat BOSDA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
16. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KUO adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang;
17. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikar. keluarga dan lingkungan;
21. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan paling dasar pada pendidikan formal yang ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun;
22. Sekolah Dasar Luar Biasa selanjutnya disingkat SDLB adalah Sekolah Dasar yang memberikan kesempatan kepada anak yang luar biasa untuk mengikuti proses pendidikan formal;
23. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah yang dilaksankan setelah Julus pendidikan dasar;
24. Sekolah Menengah Pertama Terbuka selanjutnya disingkat SMP:. adalah merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak berdiri seridiri tetapi merupakan bagian dari SMP Induk yang dalam menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri;
26. Sekolah Menengah atas selanjutnya disingkat SMA adalah jenjang pendidikan tingkat atas yang dilaksanakan setelah lulus SMP;
25. Sekolah Satu Atap selanjutnya disingkat SATAP adalah SMP yang memiliki wilayah yang sama dengan SD yang dapat dikelola secara satu manajemen atau dua manajemen yang berbeda;
27. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah jenjang pendidikan tingkat atas yang memiliki kekhususan kejuruan tertentu yang dilaksanakan setelah lulus SMP;
28. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah jenjang pendidikan tingkat atas yang berciri khas Agama Islam dan dilaksanakan setelah lulus SMP;
BAB II - Maksud Dan Tujuan Pasal 2
Pasal 3

Tujuan pemberian BOSDA di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:
- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) Negeri dan meringankan beban bagi siswa SMA/MA/ dan SMK Swasta dan Negeri terhadap biaya operasi sekolah;
- b. Membebaskan pungutan bagi siswa miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah Negeri maupun Swasta:
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta;
- d. Sebagai dana Pendamping dari dana BOS;
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 5

- ( 1 ) BOSDA diberikan selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember 2013 yaitu semester 2 Tahun Pclajaran 2012/2013 dan Semester 1 Tahun Pelajaran 2013/2014 dan penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulanan (tri wulan), yaitu Bulan .Januari-Maret, Bulan April-Juni, Bulan Juli-September dan Oktober-Desember Tahun 2013.
- (2) Bagi wilayah jauh dan terpencil penyaluran dana BOSDA dapat dilakukan setiap semester atau setiap enam bulan dengan wilayah ditentukan dengan Keputusan Kepala Dinas.
O OOQ8
- ( 1 ) Semua sekolah SD/SDLB Negeri, SMP/SMPLB/SMPT negeri dan swasta, SMA/MA dan SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sintang wajib menerima dana BOSDA;
- (2) Apabila sekolah menolak menerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Penolakan BOSDA sebagaimana ayat (2) harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
- (4) Sekolah yang menerima BOSDA harus mengikuti pedoman BOSDA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 7

- ( 1 ) Program BOSDA sebagai sebagai pendukung Wajar pendidikan dasar 9 Tahun dan rintisan wajar 12 Tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. BOSDA harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu;
- b. BOSDA harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/ alat tulis sekolah dan biaya lainnya;
- c. BOSDA harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP, dan lulus SMP melanjutkan ke tingkat SMA/ MA a tau SMK;
- d. Kepala sekolah SD/SDLB menjarnin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB dan Lulus SMP/SMPLB melanjutkan Ke SMA/MA atau SMK;
- e. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasikan anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
- f. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOSDA secara transparan dan akuntabel;
- g. BOSDA tidak menghalangi siswa, orang tua yang marnpu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah, dan sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat sukarela, tidak terikat dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasi mereka yang tidak memberikan sumbangan serta tidak dika.itkan dengan pemberian nila.i atau penahanan raport serta ijazah siswa.
- (1) Dana BOSDA diterima oleh Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah.
- (2) Dalam pengelolalan BOSDA Sekolah harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Agar BOSDA dapat tepat guna dan tepat sasaran maka Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- (4) Untuk melakukan pencairan dana BOSDA Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (5) Penyusunan Rencana Jangka Menengah dengan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh dinas bagi sekolah negeri dan yayasan bagi sekolah swasta.
ORGANISASI DAN MEKANISME PENGELOLMN BOSDA
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 9

Organisasi Pelaksana BOSDA Meliputi Tim Pengarah dan TIM Managemen Kabupaten dan Tim Managemen Sekolah dengan bentuk Tim dan tugas pokok sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan Susunan Tim selanjuvnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 10

- ( 1 ) Tata cara Penetapan alokasi dana BOSDA dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Sekolah mengisi data formulir pendataan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Manajemen BOSDA Kabupaten;
- b. Tim manajemen BOSDA Kabupaten melakukan pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan;
- c. Tim manajemen BOSDA Kabupaten melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah;
- d. Kepala Dinas menetapkan alokasi dana BOSDA tiap Sekolah berdasarkan jumlah siswa sebagaimana maksud pada huruf c;
- e. Penetapan alokasi dana BOSDA tiap sekolah untuk Bulan .Januari­ Juni 2013 didasarkan pada jumiah siswa Tahun Pelajaran 20122013, dan untuk Bulan Juli-Desember 2013 didasarkan pada data Tahun Pelajaran 2013-2014.
- (2) Proses Penyaluran dana BOSDA dilaksanakan melalui KUO dan ditranfer langsung ke Rekening Kepala Sekolah untuk SD, dan untuk SMP, SMA/SMK dari Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Kepala SMP, SMA/SMK Negeri maupun swasta mengambil dana BOSDA ke Bendahara Umum Dinas.
- (3) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, seperti sekolah baru, maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama kepala sekolah (Bukan atas nama Pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOSDA.
- (4) Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang mengkompilasi Nomor Rekening seluruh sekolah yang telah digunakan pada tahun 2013 dan Nomor Rekening baru [jika ada), kernudian mengirimkannya kepada TIM Manajemen BOSDA.
- (5) Kepala Dinas berkewajiban menandatangani naskah hibah kepada Sekolah-sekolah penerima BOSDA. '
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 1

1
- ( 1 ) Dana BOSDA disalurkan Dari dari KUO ke Rekening Sekolah secara Triwulan (tiga bulanan) yaitu :
- a. Triwulan pertama (Bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (embat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2013;
- b. Triwulan kedua (Bulan April sarnpai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2013;
- c. Triwulan ketiga (Bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2013;
- d. Triwulan keempat (Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat betas hari kerja pada awal bulan Oktober 2013.
- (2) Selanjutnya Sekolah harus rnencairkan dana BOSDA paling Lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah triwulan sebelumnya bagi sekolah di daerah terpencil dapat dicairkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 12

- ( 1 ) Dalam penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) jika terdapat siswa pindah/mutasi kesekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOSDA siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama, dan perubahan mengenai jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindah tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya.
- (2) Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir Tahun Anggaran, maka dana tersebut tetap memiliki kas sekolah dan harus digunakan µntuk kepentingan sekolah;
- (3) Jika terjadi kelebikan penyaluran yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada dinas.
- (4) Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kekurangan dana tersebut harus dibayar oleh BUD atau Bendahara Dinas Pendidikan kepada sekolah pada penyaluran tahap berikutnya setelah ada perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 13

- ( 1 ) Pengambilan dana BOSDA dilakukan oleh kepala sekolah atau bendahara sekolah, diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku untuk SD sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK harus diambil semua dari Bendahara Dinas Pendidikan sesuai dengan jumlah pada triwulan bersangkutan Saldo rrumrnum mi bukan termasuk pemotongan.Pengambilan diwajibkan melalui rekomendasi kepala Dinas atau yang diwakilkan dan wajib menyerahkan laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya.
- (2) Dana BOSDA harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (3) Dana BOSDA dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
BAB VI - PENGUNAAN DANA BOSDA
Pasal 14

- ( 1 ) Pengelolaan dana BOSDA harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOSDA sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, dan hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Serita Acara Rapat dan di tandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- (2) Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah merupakan dana pendamping dari dana BOS, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagairnana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) komponen penggunaan dana BOSDA sebagaimana ayat (2) akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku yang jelas secara rinci dalam Lampiran N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan dana BOSDA disekolah harus memperharikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Prioritas utama penggunaan dana BOSDA adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- b. Bagi sekolah yang telah menerima OAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOSDA untuk peruntukan yang sama, sebaliknya jika dana BOSDA tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah, dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-un&lt;langan yang berlaku;
- c. Biaya transportasi clan insentif guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah.\_
- e. Pengguna dana BOSDA dilarang secara ganda (Double Accuuntzng) dengan dana BOS.
Dana BOSDA tidak diperbolehkan digunakan untuk :
- a. Disimpan tanpa digunakan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata ) dan sejenisnya;
- d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- e. Membayar bonus dan transportasi rutin guru;
- f. Membeli pakaian/ seragam/ sepatu bagi guru/ siswa untuk kepentingan pribadi bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima Santunan;
- g. Membeli bahan/ yang tidak mendukung proses belajar mengajar;
- h. Membeli saham;
1. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pernerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
BAB VI - PENGUNAAN DANA BOSDA
Pasal 16

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengadaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dana BOSDA yaitu :
- a. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembelian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan membandingkan harga penawaran barang/ jasa dengan harga pasar dan melakukan negoisasi;
- b. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan dan kewajaran harga;
- c. Membuat Laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/ jasa;
- d. Harus diketahui oleh Komite Sekolah;
- e. Untuk kegiatan rehabilitasi ringan/ pemeliharaan bangunan Sekolah, Tim manajemen BOSDA sekolah Harus :
- 1) membuat rencana kerja.
- 2) memilih satu atau Jebih pekerja untuk melaksanakan pekerJaan tersebut dengan standar upah yang berlaku dimasyarakat.
BAB VII - MONITORING DAN SUPERVISI
Pasal 17

- ( 1 ) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim manajemen BOSDA Kabupaten Sintang;
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan Supervisi oleh Tim adalah :
- a. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
- b. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/orang tua murid;
- c. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
- d. Apabila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program Iain seiain program BOSDA;
- e. Monitoring dapat melibatkan Pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan ppengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;
- f. Tim Manajemen BOSDA agar memanfaatkan Pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab untuk pelaksanaan monitoring;
- (3) Monitoring dan supervisi dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
- (4) Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOSDA secara umurn tujuan kegiatan ini adalah untuk menyakinkan bahwa dana BOSDA diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
- (5) Komponen utama yang dimonitor antara lain :
- a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan;
- b. Penyaluran dan penggunaan dana;
- c. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
- d. Administrasi Keuangan;
- e. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOSDA.
.
- (6) · h d I dan penanganan Monitoring juga dilakukan ter a ap pe ayanan di · k tkan Dalam pengaduan sehingga pelayanan pengaduan dapat rtmg a · . pelaksanaannya monitoring pengaduan dapat dilakukan beker3asama ' · d cui fak� dengan lembaga-lembaga terkait, engan men . · menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentas1kannya.
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOSDA
Pasal 18

- ( 1 ) Sekolah wajib untuk melaporkan hasil dan penggunaan dana BOSDA kepada Dinas.
- (2) Materi yang harus dilaporkan sekolah adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan dengan tata urutan sebagaimana Jampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tim BOSDA wajib menyampaikan Laporan hasil Kerja Tim Kepada Bupati Sintang dengan materi laporan yaitu :
- a. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA yang diperoleh dari Tim manajemen BOSDA Sekolah;
- b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara Jain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan dan status penyelesaian.
- (4) Laporan ini harus sudah disusun paling lambat tanggal 10 Januari Tahun berikutnya.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Segala Ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap Peraturan ini, Sin tang. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten
Diundangkan di sintang pada tanggal 1 Januari 2013
AERAH KABUPATEN SINTANG, (
ZULKIFLI HAJI AHMAD
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR I
O 0 0 1 7
O 0018
PERATURAN BUPATI SINTANG
LAMPIRAN I
NOMOR
:
/ TAHUN
2013
TANGGAL
1" 2013
JANUARI GUNAAN DANA DAN PETUNJUK TEKNIS PEBNAGNTUAN OPERASIONAL LAPORAN KEUANGAN SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
TENTANG
MANAJEMEN ,...,., A ,;c, HT I\ I\ 1' ! DANA BANTU AN OPERASION AL SUSUNAN TIM �vv-u· SEKOLAH KABUPA1EN SINrANG TAHUN ANGGARAN 2013
A. Pengarah
- 1 . Bupati Sintang
2. Wakil Bupati Sintang
8. Tim Managemen Bosda Kabupaten Sintang
2. 1 . Penanggung Jawab
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
2. Tim pelaksana BOSDA (Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang)
- a. Manager;
- b. Unit Pendataan SD/SMP;
- c. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMfYf/SATAP.
- d. Unit Pendataan SMA/MA/SMK
- e. Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
3. Togas dan Tanggung Jawab Managemen BOSDA Kabupaten Sintang adalah:
- a. Mengkompilasikan nomor rekening seluruh sekolah;
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai penanggung jawab Tim Managemen BOSDA Ka bu paten Sin tang Menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
- c. Bersama-sama dengan kelompok kerja data pendidikan, melakukan pendataan sekolah dan siswa;
- d. Melakukan sosialisasi/ pelatihan kepada sekolah
- e. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSDA;
- f. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi: ,
- g. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan teralisasi penggunaan dana BOSDA dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang paling lambat tanggal 1 0 Januari tahun berikutnya;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah penerima BOS DA
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
4. Tata tertib yang harus diikuti oleh Tim Managemen BOSDA Kabupaten Sintang.
- a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah.
- b. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOSDA tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penguna dana BOSDA;
- c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku,
C. Tim Managemen BOSDA Sekolah
- 1 . Penanggung Jawab Kepala Sekolah.
2. Anggota
- a. Bendahara BOSDA Sekolah
- b. Satu orang dari unsur orang tua siswa diluar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
- c. Anggota BOSDA dapat merangkap anggota BOS dari APBN.
3. Togas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOSDA Sekolah
- a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOSDA Kabupaten;
- b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah;
- c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOSDA Kabupaten Sintang.
- d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
- e. Mengelola dana BOSDA secara bertanggung jawab dan transparan;
- f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOSDA (RKAS) dipapan pengumuman sekolah yang di tandatangani olah kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah;
- g. Mengumumkan penggunaan dana BOSDA dipapan Pengumuman;
- h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pengumuman hibah yang diterimanya;
1. Membuat Japoran triwulan penggunaan dana BOSDA Laporari ini disimpan disekolah dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang paling larnbat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- J. Melakukan pembukuan secara tertib;
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- I. Memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan;
- m. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dana BOSDA ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
- n. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOSDA yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOSDA;
4. Tata tertib yang harus diikuti oleh Tim Manajemen BOS Sekolah.
- a. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
- b. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOSDA kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport;
- c. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOSDA maupun dari Sumber lain;
- d. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan
t
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
I TAHUN
2013
TANGGAL
1- JANUARI
2013
TENTANG
f:&gt;ETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
KOMPONEN-KOMPONEN YANG DAPAT DIBIAYAI DARI DANA BAN1UAN OPERASIONAL DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
| NO | Komponen Pembiavaan | Item Pembiayaan | Penjelasan |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pem be lian /Pengadaan buku teks pelajaran | • Menganli yang rusak • Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku | Perhatikan Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku |
| 2 | Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru | • Biaya pendaftaran • Penggandaan formulir • Adrninistrasi pendaftaran • Pendaftaran Ulang • Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan • Honor PanitiaPSB/ PMS | Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru Besarnya honor panitia disusun dengan peraturan Bupati Sintang |
| 3 | Kegiatanpembelajaran dan ekstra kurikuler siswa | • PAKEM (SD) • Pembelajaran Kontekstual (SMP) • Pengembangan Pendidikan Karakter • Pembelajaran Remedial • Pembelajaran pengayaan • Pernantapan Persiapan Ujian • Olahraga, kesenian, Karya ilmiyah, pramuka, palang merah remaja • Usaha Kesehatan Sekolah | Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP Terbuka). biaya trasnportasi dan akomodasi siswa/ guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, pembelian alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. |
| 4 | Kegiatan Ulangan dan Ujian | • Ulangan Harian • Ulangan Umum • Ulangan Sekolah | Termasuk untuk Fotocopy pengandaaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan raport siswa. |
O 0022
| l | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Pembelian bahan-bahan habis pakai | • Buku tulis, kalur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan pratikum, buku induk siswa dan inventaris • Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah dan majalah sastra • Minum dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari- hari di sekolah • Pengadaan suku cadang alat kantor | |
| 6 | Langganan daya dan jasa | • Listrik, air, telepon, internet ( Fixed/ Mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar. • Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru. • Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu musalnya panel surya, jika disekolah yang tidak ada jaringan listrik • Membayar rekerung Listrik, rekening air dan telpon. | Penggunaan Internet dengan Mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian Voucher sebesar Rp. 200.000 /Bulan |
| | Perawatan Sekolah | • Pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jende.la. • Perbaikan mebeler, perba.ikan sanitasi sekolah ( Karnar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/ keramik dan perawatan fasilitas | Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. .Jika dalarn keadaan mendesak dari tidak ada sumber dana lainnya, dana BOSDA dapat digunakan untuk pembelian meja dan kurs: siswa jika kursi dan meja yang |
| 8 | Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer | sekolah Lainnya • Guru Honorer (hanya untuk memenuhi SPM) • Pegawai Administrasi ( Termasuk Administrasi BOSDA) • Pegawai Perpustakaan • Penjaga Sekolah • Satpam • Pezawai kebersihan | ada sudah rusak berat Perhatikan Peraturan Mendiknas Nornor 2 Tahun 2008 tentang BukuSekolah negeri boleh menggunakan tidak lebih dari 20% dana BOSDA yang diterima untuk komponen pembiayaan In! |
0 0 0 2 3
| 1 | 2 | | 4 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Pengembangan Profesi Guru | 3 • KKG/MGMP dan • KKKS/�iKKS | Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah / Block Grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun ariggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOSDA untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/ Block grant tersebut |
| 10 | Membantu siswa miskin | • Pemberian tarnbahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan kesekolah • Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (Misalnya sepeda, perahu penyebrangan dll) • Membeli seragarn, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) BSM, sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten disekolah tersebut | Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP Terbuka). biaya trasnportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, pembelian alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. |
| | Pembiayaan pengelolaan BOSDA | • • Alat tulis kantor (ATK)\ termasuk tinta printer, SD dan Flash Disk) • Pengadaan surai­ menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOSDA dan b.i.aya transµor�asi dalam rangka mengambil dana BOSDA di Bank/PT Pos. | |
1 2 . Pembelian . . .
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Pernbelian Perangkat Komputer | • Desktop/workstation • Printer atau Printer plus scanner • Laptop • lnfokus • Layar monitor | Masing- masing maksimum I Unit dalam satu tahun anggaran. Peralatan komputer tersebut harus ada disekolah |
| 13 | Biaya lainnyajika komponen l.sd 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOSDA | • Alat peraga/media pembelajaran • Mesin ketik • Peralatan UKS • Perr-eliharaaan Web Site • lnsentif bagi guru yang mengajar lebih dari 24 jam | Bagi sekolah yang mendapatkan OAK tidak boleh menggunakan dana BOSDA untuk membeli alat peraga/media pembelajaran IPS,IPA dan Lab. Bahasa |
PERATURAN BUPATI SJNTANG NOMOR j
TAHUN 2013 t JANUARl 2013 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
TANGGAL
TENTANG
LAMPIRAN III
PELAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN SJNTANG TAHUN ANGGARAN 2013
Laporan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya;
- c. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/ supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit;
- b. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
- d. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.
Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah:
- a. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA harus dilaporkan oleh setiap sekolah tiap triwulan melalui laman www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana BOS triwulanan disirnpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan;
- b. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;
- c. Lembar pencatatan pengaduan;
- d. Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
Tata Urutan Penyusunan Laporan
- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan ��u�us untuk\_ sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen 11:1 d1s1mp�n disekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajernen BOSKabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainn apabila diperlukan; ya
RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. oleh �ar�na itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dmnci trap semester. Format RKAS dapat dilihat seperti pada Formuhr BOS-Kl. RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.
Pembukuan
Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOS. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut.
- 1) Buku Kas Umum Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas yang
- a) Kolom Penerimaan:dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank;
Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga:
- b) Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak.
Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi ditandaiangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
Buku Pembantu Kas
Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani olehBendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
Buku Pembantu Bank
Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik eek giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepad pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, da� para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
Buku Pembantu Pajak
Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor at\_as pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.
Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOS, sekolah perlu memperhatikan haJ-hal sebagai berikut :
- 1) Pernbukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali ctaJam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umumdan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.
- 2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
- 3) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta.
- 4) Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Serita Acara Serah Terima.
Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana
Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan BOS. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan Formulir BOS-K7. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
Bulrti pengeluaran
- 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,­ sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
- 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- 4) Uraian ten tang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
- 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;
- 6) Segalajenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
t
MIL TON CROSBY
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
I TAHUN
2013
TANGGAL
:/- JANUARI 2013
TENTANG
f&gt;ETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SJNTANG TAHUN ANGGARAN 2013
LAMPIRAN JV
PENGATURAN PERPAJAKAN DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOSDA diatur sebagai Berikut :
- 1 . Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOSDA untuk Pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan siswa baru; kesiswaan; ulangan harian, ulangan umum, UJia\_n sekolah dan laporan hasil belajar siswa; pembelian bahan-bahan .hab1s pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikurn; pengembangan profesi guru, pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah.
- a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOSDA pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana BOSDA sebagaimana tersebut di atas adalah :
- 1) Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%
- 2) Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPNnya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Pemungut PPN dalam ha! ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP
- b. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOSDA pada Sekolah bukan negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendahara�an/pengelola dana BOSDA pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana BOSDA untuk belanja barang sebagaimana tersebut di atas adalah:
- 1) Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
- 2) Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak)
2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS unt k pembelian/penggandaan buku teks pelajarandan/ a tau mengganti bu�u teks yang sudah rusak.
- BOSDA d Sekolah Negeri atas a. Bagi bendaharawan/pengelola dana pa a d buku teks penggunaan dana BOSDA untuk pembelian/penggan aan dal h . pelajaran dan/atau mengganti buku tcks yang sudah rusa� a �uku-
- 2) Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci an buku pelajaran agama PPN yang terutang d1bebaskan. .
- 1) Atas pembelian buku-buku pelajiuan umum, kitab suci dan buku pelajaran agama, tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%; . · d buku-
- ' k ·1 · belian 3) Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untu m ai pem lebih dari Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) atas penyer�h:n Barang Kena Pajak berupa buku-buku yang bukan u u pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelaJaran ag�ma. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
- b. Bendaharawan/pengelola dana BOSDA pada Sekolah Bukan Negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOSDA pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait dengan pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:
- 1) Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
- 2) Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
- 3) Membaya\_r PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak) atas pembelian buku yang bukan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
3. Kewajiban perpajakan !'ang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan enenmaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOSDA dan. kegiatan pembelajaran pada SMP Terbuka. Semua . bendaharawan/penanggung jawab dana BOS baik pada sekolah negen maupun sekolah bukan negeri:
- a. Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus di oton PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 1 7 uu PPh b p g dari jumlah bruto honor. se esar 5 %
Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut.:
- 1) Golongan I dan II dengan tarif 0% (nol persen). 2) Golongan Ill dengan tarif 5% (lima persen) d
- 3) Golongan IV dengan tarif 15% (lima b I an pengh\_asilan bruto. bruto. e as persen) dari penghasilan
4. Kewajiban perpajakan yang terkait den an en rangka membayar honorarium guru lan ienaggunaan dana BOS dalam s�kolah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pu;:t �epend1chkan honorer d1bayarkan bulanan diatur sebagai berikut: an atau Daerah yang
- . k ti dak tetap (GTI), a. Penghasilan rutin setrap bulan untu . gu d ru k ; t p (PTT) untuk Tenaga pependidikan. Honorer, Pegawai Ti a e a\_ a dua uluh jumlah sebulan sampai dengan Rp 2.025.000,(dua JUl P lirna ribu rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 2 1 ;
- b. Untuk jumlah \ebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut:
- 2) Penghasilan netto seta:hun
- 1) Penghasilan sebulan
- 3) Dikurangi PTKP
- 4) Penghasilan Kena Pajak . 5) PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 JU ta) dst.
- 6) PPh Pasal 2 1 sebulan.
5. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada Sekolah Negeri, Sekolah Swasta, untuk rnernbayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan sekolah harus mernotong PPh Pasal 2 1 dengan ketentuan sebagai berikut: . . .
- a. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterirna tidak melebihi Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterirna dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000,(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong;
- b. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah). namun jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 1.320.000,(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihi Rp 1.320.000,(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% atas jumlah bruto upah setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya;
- c. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.320.000,(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). maka harus dipotong PPh Pasal 2 1 sebesar 5% dari jumlah upah hanan atau rata-rata upah harian di atas Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp. 150.000,� (seratus hma puluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah \_yang diterirna dalam bulan takwim yang bersangkutan telah rnelebihi Rp. 1.320.000,- . (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka pada saat jurnlah seluruh upah telah melebihi R l :320.000,(sat�. juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 h�ru� dihitung kembah jurnlah PPh Pasa1 21 yang harus dipot d k . 0 . ong engan menerap an tarif 5Yo atas jumlah bruto upah setelah dik · Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya. 1 urangi
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
••.
- bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan fisik Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan; a.
- bahwa dalam upaya mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan/status penggunaan barang pada masing-masing pengguna barang, maka perlu dilakukan kodefikasi, yang menyatakan kode lokasi terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sintang; b.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pembakuan Kode Lokasi Barang Inventaris Unit Bidang/Unit Pelaksana Teknis Satuan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19 � 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembai·,,,1 N . cu egara Repubhk Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lemb R bl' aran Negara epu ik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...
11¥oiP:it,eez
\
I
!
I
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundan U d gn angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5234);
,
�
...
-
�
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 ?· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun zoos tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Pcraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2S Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 20 06 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah K b . a upaten Sm tang Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinta N ng omor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah K . abupaten Smtang (Lembaran Daerah Kab upaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan L b . em aran Daerah Kabupaten Smtang Nornor l);
Memperhatikan
Menetapkan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 · Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah [Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 8);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahuri 2001 tentang Sistem Informasi Manajarnen Barang Daerah;
3. Keputusan Menter; Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PEMBAKUAN NOMOR KODE LOKASI BARANG INYENTARIS UNIT BIDANG/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan · Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Dae rah.
6. Peraturan Bup � ti adalah Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Ne . · gara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
8. Pengundangan adaJah penempatan Perundang-undangan daJarn Lembaran Le baran Negara Repu blik Indonesia, Tarn bah an m blik Republik Indonesia, Tarnbahan Serita Negara Repu 1 · Negara Indonesia, Lembaran Daerah atau Senta . Republik Indonesia Lernbaran Daerah atau Senta Dae rah. Peraturan Negara
9. ah Perangkat Daerah adaJah organisasi Perangkat Daer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. .
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanJutnya disingkat SKPD adaJah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Unit Pelaksana Teknis adaJah unsur pelaksana operasionaJ Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
12. Nomor Kode Lokasi adaJah menggambarkan dan menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi Kabupaterr/Kota, bidang SKPD unit kerja serta tahun pembelian barang.
13. Nomor Kode Bidang adaJah pengelompokan kode Bidang pada setiap SKPD.
14. Kodefikasi adaJah pemberian pengkodeaan barang pacla setiap barang inventaris Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
15. Kode Unit Bidang/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengelompokan Satuan Perangkat Daerah dengan memperhatikan pengelompokan bidang yang telah ditetapkan Menteri DaJam Negeri.
16. Kode Sub Unit/Satuan Kerja adaJah pengelompokan bagian/sekretariat/bidang sesuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
17. Kode Seksi/Sub Bidang/Sub Bagian adalah pengelompokan seksi/Sub Bidang/Sub Bagian pada setiap Bidang/ Sekretariat/ Bagi an sesuai Strukt 0 . ur rgarusasi Perangkat Daerah.
18. Kode Unit Pelaksana Teknis adaJah pengelom k U · p I po an nit e aksana Teknis sesuai Struktur O · · rgamsasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Cab 0 . P didik ang mas en i i an, Puskesmas, Puskesmas P b em antu Puskesmas Desa, Polindes, Sekolah d · K · s · · an Sanggar egiatan elajar Di Wilayah Kabupaten Sintang.
BAB II - KODE KOMPONEN PEMILIK BARANG INVENT ARIS
Pasal 2

- (1) Pemilik barang inventaris dib . . . i ag1 menJadi .
2. b . menn tah Pu . Barang mventaris Milik p . sat;
- a. Barang mventaris Milik Pe . .
4. . emenntah p . . c. Barang mventaris Milik Peme . rovins1; dan
nntah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilik barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, huruf b, dan huruf c, diatur dengan pemberian kode komponen pemilik barang. .
2. d (3) Kode komponen pemilik barang sebagaimana dim\_aksu I pada ayat (2) sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan ini.
BAB III - KODE LOKASI BARANG INVENTARIS
Pasal 3

- (ll Pengelompokan Bidang didasarkan pada bidang tugas SKPD.
- (2) Nomor Kode Provinsi diurut berdasarkan jumlah provinsi di Indonesia.
- (3) Nornor Kode Kabupaten dibentuk berdasarkan pada unit Kabupaten pada Provinsi yang ada di Kalimantan Barat.
- (4) Penulisan nomor kode lokasi barang inventaris diatur sampai dengan unit terkecil yaitu Pos Kesehatan Desa dan sekolah.
- (5) Nomor kode Lingkungan dari: lokasi barang inventaris pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Sintang terdiri
- a. 14 (empat betas) digit, untuk barang inventaris yang berlokasi pada Sub Unit/Satuan Kerja;
- b. 16 (enam betas) digit, untuk barang inventaris yang berlokasi pada seksi/Sub Bidang/Sub Bagian;
- c. 18 (delapan belas) digit, untuk barang inventaris yang berlokasi pada Unit Pelaksana Teknis (Pos Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa, dan Sekolah).
- (6) Pengelompokan bidang, nomor kode provinsi, nomor kode kabupaten, nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan LIV Peraturan ini.
BAB III - KODE LOKASI BARANG INVENTARIS
Pasal 4

Penulisan nomor kode Unit Bidang/SKPD, nomor kode sub unit/ satuan kerja, nomor kode seksi/ sub bidan I b . g SU bagian, nomor kode unit pelaksana teknis berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
-\ '
I
BAB IV
Pasal 5

- . b g inventaris ( 1) Penulisan nomor kode lokasi aran dilakukan oleh SKPD pengguna barang milik daerah.
- (2) Nomor kode lokasi barang sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) meli pu ti :
- a. Kode kepemilikan barang inventaris;
- b. Kode provinsi;
- c. Kode kabupaten;
- ct. Kode bidang;
- e. Kode unit bidang;
- f. Kode tahun pembelian/pengadaan/pembangunan;
- g. Kode sub unit bidang/ satuan kerja;
- h. Kode sub seksi/sub bidang/sub bagian; dan
- i. Kode Kode unit pelaksana teknis.
BAB IV
Pasal 6

Tata cara penulisan nomor kode lokasi Barang Inventaris pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV Peraturan ini.
BAB IV
Pasal 7

Nomor kode lokasi barang inventaris pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan pedoman pelaksanaan Sensus Barang Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV
Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang . pada tanggal, 'f rP.&gt;14nill-, 2013
Diundangkan di Sintang pada tanggal, 1 ft:J?e,,,.. � · 2013
(P/;E
�
S DAERAH KABUPATEN SINTANG, (
ZULKIFLI HAJJ AHMAD
ls (,'!i?) /)Ar:1'.· H /cµl!.vf,deN ,J111v7nNG � IIVIV ,}013 IVO ,'l
O Otto
:
0 01.17
LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENT ANG
TAHUN 2013 �
:
-4
f
� Bfv"" 2013 , PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI sARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
:
g
DAFfAR KODE KEPEMILIKAN BARANG
| NOMOR URUT | URAIAN KEPEMILIKAN | NOMOR KODE KEPEMILIKAN BARANG |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Barang luventaris Milik Pemerintah Pusat | 00 |
| 2 | Barang inventaris Milik Pemerintah Provinsi | 11 |
| 3 | Barang inventaris Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota | 12 |
O 01.18
L • ••PIRAN II : ,,.,..
NO MOR
(1 (i
:
TAHUN 2013
TANGGAL
:
11E',t--..V-:
2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI g � G INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DAFTAR KODE PROVINSI DAN KABUPATEN
| NOMOR URUT | ·NOMOR KODE PROVINS! DAN KABUPATEN | NAMA PROVINSI/KABUPATEN |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 26 | PROVINS! KALIMANTAN BARAT |
| 2 | 12 | KABUPATEN SINTANG |
LAMP/RAN lll
: PERATURAN BUPAT/ SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBAKUAN KODE WKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH D\ LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DAFTAR PEMBAKUAN KODE WKASI BARANG INVENTARJS PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN SINTANG
| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/ SEKRETARIAT/BAG!AN/B!DANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT B!DANG / SKPD | BUPATI/WABUP /KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHL!/AS!STEN/KABAN/ KADIS/KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/LURAH | KOMISI/SEKBAN/ SEKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | DPRD KAAUPATEN SINTANG KETUA DPRD I WAKIL KETUA DPRD 2 3 WAKIL KETUA DPlill | 01. DPRD | 01 | 01 | | - | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | 01 | - | - |
| | | | | | 02 | - | - |
| | (!) KOMIS! A (B!DANG PEMER!NTAHAN) | | - | - | - | 01 | - |
| | (2) KOMIS! B (B!DANG PEMBANGUNAN) | | - | - | - | 02 | - |
| | (3) KOMIS! C (B!DANG KEUANGAN DAN | | - | - | - | 03 | - |
�
(Y
MILTON CROSBY
-
\_
\_\_.
'...:)
BUPATI SINTANG,
i
TANG GAL
TENT ANG
2013
PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAMP/RAN IV
:
PERATURAN BUPATI SlNTANG
NOMOR
TAHUN 2013
DAITAR PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SINTANG
| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARJAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG /SKPD | BUPATI/WABU P/KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISJ/SEKBAN/SEK DIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ V,\_pJTCVC'Ct.,fA � | SEKSI/S UBBID/ SUBBAG |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
| | | | | | | 7 | |
| I | SEKRETARIA: DPRD KABUPATEN SINTANG 1 SEKRETARIS DPRD | 02. SEKWAN | 02 | | 01 | - | |
| | | | | | | | - |
| | 2 KEPALA BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN | | | - | - | 02 | |
| | (1) | | - | - | - | | 01 |
| | (2) SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | | | | - | | 02 |
| | 3 KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM | | | - | | 03 | |
| | (I) SUB BAGIAN KEUANGAN | | | - | - | - | 01 |
| | (2) SUB BAGIAN PROGRAM | | | | - | - | 02 |
4. Kepala ...
0
c.l
-
'
| | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | DAN BIDANG | NOMOR UNIT BIDANG /SKPD | BUPATI/WABU P/KETUA DPRD/SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMIS!/SEKBAN/SEK DIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ VA nt IC"I.Tr.' � J\.A 4.C::: | SEKSI/SUBB ID/SUBBAG |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN (!) SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN | - | | - | - - | 04 - | - 01 |
LAMP/RAN V
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DAFTAR PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA BUPATI SINTANG KABUPATEN SINTANG
| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/ SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BlDANG | UNIT BIDANG / SKPD | BUPATI/WABU P/KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF' AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/ KABAG/ KABID/ SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| 1 | - 2 - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | BUPATI SINTANG | 03. BUPATI | 01 | - 01 | - - | - - | - - |
LAMP/RAN VJ
NOMOR
TANGGAL
TENT ANG
TAHUN 2013
2013
PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
PERATURAN BUPAT! S/NTANG
DAFTAR PEMBAKUAN NOMOR KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA WAKIL BUPATI SINTANG KABUPATEN SINTANG
| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/ SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG / SKPD | BUPATI/WABU P/KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF' AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/SEK DIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ VADll"v �� "A" | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| 1 | 2 - | 3 | 4 | 5 - | 6 | 7 | 8 |
| 1 | WAKIL Bi.JPATI SINTANG | 03. WAKIL BUPATI | 01 | - | | - | |
| | | | | 01 | - | - | - |
9
PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATJ SJNTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
TENTANG
2013
DAFTAR PEMBAKUAN NOMOR KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA SEKRETARJAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
0
| | | NOMORKODE | NOMORKODE | NOMORKODE | NOMORKODE | NOMORKODE |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/ KADIS I KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBI 0/SUBBAG |
| | J | 4 | 5 | 6 | | |
| 2 | - | | | | 7 | 8 |
| SEKRETARJAT DAERAH KABUPATEN SINTANG | 04. SEKRETARIS DAERAH | 01 | - | - | - | - |
| 1 SEKRETARJS DAERAH | | - | 01 | - | - | - |
| 2 STAF AHLI ... | | - | - | 01 | - | - |
| 3 STAF AHLI ... | | - | - | 02 | - | - |
| 4 STAF AHLI ... | | - | - | 03 | - | - |
| 5 AS!STEN PEMERJNTAHAN | | - | - | 04 | - | - |
| | | - | - | - | 01 | - |
| (1) KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM | | - | - | - | - | 01 |
| a. | | | | | | b. Sub Bagian... |
| | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN J KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBI D/SUBBAG |
| | | | SEKDA | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| b. SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | | . | . | . | . | 02 |
| (2) KEPALA BAGIAN HUKUM | | . | . | . | 02 | . |
| SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN | | . | . | . | . | 01 |
| a. b. SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM c. | | . . | . . | . . | . . | 02 03 |
| SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM (3) KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI | | . | . | . | 03 | . |
| a. SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | | | . | | . | 01 |
| b. SUS BAGIAN PELIPUTAN DAN PEM RERITAAN | | . . | . | . | . | 02 |
| c. SUB BAGIAN PENGHUBUNG PEMKAB SINTANG | | | . | | . | 03 |
| (4) KEPALA BAGIAN PERTANAHAN | . | . | | | 04 | . |
| a. SUB BAGIAN PENGATURAN, PENGUASAAN | | . .. | . | . | . | 01 |
| DAN PENATAGUNAAN TANAH b. SUB BAGIAN PENGUKURAN HAK-HAK ATAS TANAH | | | . | . | . | 02 |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | . | . | 05 | . | . |
| (1) KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | . | . | . | 05 | . |
| SUB BAGIAN ADMINISTRASI a. PEREKONOMIAN | | . | . | . | . | 01 |
b. Sub Bagian ..
0
NOMOR KODE
,
| f | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF' AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/ KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBI D/SUBBAG |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | b. SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (2) KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. SUB BAGIAN AGAMA b. SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN c. SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (3) KEPALA BAGlAN PEMUDA DAN OLAH RAGA a. SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN PEMUDA b. SUB RAGIAN PEMBERDAYAAN OLAH RAGA (4) KEPALA BAGIAN PENANAMAN MODAL a. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROMOS! PENANAMAN MODAL b. SUB BAGIAN ?ENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 7 ASISTEN ADMINISTR...SI UMUM (5) KEPALA BAGIAN UMUM a SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN KEPEGAWAIAN b. SUB BAGIAN KEU...NGAN DAN PROGR"'M c. SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA | | . . . . . | . . - . | . . - . . . . . . 06 . . | 7 . 06 . . . 07 . . 08 . . 09 . | 8 02 . OJ 02 03 . OJ 02 . 01 02 . 01 02 03 |
| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT /SATKER | SUB UNIT /SATKER | SUB UNIT /SATKER | ' |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BlDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/ KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBI D/SUBBAG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
| | d. PENGHUBUNG S!NTANG DI PONTIANAK | | | - | - | 7 | |
| | e. MESS SINTANG DI PONTIANAK | | | | | | 04 |
| | | | | - | - | - | 05 |
| | (6) KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | | - | - | - | 10 | - |
| | a. SUB BAGIAN KELEMBAGAAN | | - | - | - | - | 01 |
| | b. SUB BAG!AN KETATALAKSANAAN | | - | | - | - | 02 |
| | c. SUB BAGIAN ANALISA JABATAN DAN PAN | | | - | - | - | 03 |
| | (7) KEPALA BAGIAN SANDI TELEKOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK | | - | | - | 11 | |
| | a. SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI | | | - | . | . | 01 |
| | b. SUB BAGIAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK | | . | . | . | . | 02 |
2
LAMPIRAN Vlll
:
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG JNVENTARIS UNIT BIDANG/UNlT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SJNTANG
DAF'TAR PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SJNTANG
| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRO/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIRE!s.'TUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| I | - | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 2 | | | | | | 8 |
| I | DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG | | | | | 7 | |
| | I KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM | 05. PEKERJAAN UMUi | 01 | - | - 01 | - - | |
| | 2 SEKRETARIS | | | - | - | 02 | |
| | (I) SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM | | | | | - | 01 |
| | (2) SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM | | | | - | - | 02 |
| | (3) SUB BAGIAN PERLENGK.APAN | | | | - | - | 03 |
| | 3 KEPALA BJDANG CIPTA K.ARYA | | | | - | 03 | |
| | (1) SEKSI PEMBANGUNAN GEDUNG | | - | | - | | 01 |
| | | | | - | - | - | |
| | PEMERINTAHAN DAN RUMAH DINAS | | | | | | 02 |
| | (21 SEKSI PENATAAN PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | | | - | | | |
| | (31 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS CIPTA K.ARYA | | | | | | 03 |
4. Kepala ..
0
c
!""'
0
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 KEPALA BIDANG BINA MARGA (I) SEKSI PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN (2) SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN (3) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BINA MARGA 5 KEPALA BIDANG PENGAIRAN (1) SEKSI IRIGASI (2) SEKSI SUNGA!, DANAU, RAWA DAN PANTAI (3) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PENGAIRAN | | - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 04 - - 05 - - | - 01 02 03 - 01 02 03 |
| | | | - - | | | | |
LAMP/RAN IX
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENT ANG
PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DAFTAR PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA SADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SINTANG
| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARJAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSJ/SUBBID/ SUBBAG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | 8 |
| 1 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SINTANG | 05. PEKERJAAN UMUM | 02 | - | - | - | - |
| | 1 KEPALA SADA � PENGELOLA PERBATASAN | | | | 01 | - | - |
| | 2 SEKRETARIS | | - | - | - | 02 | - |
| | (I) SUB BAGIAN TATA USAHA & KEPEGAWAIAN | | | | - | - | 01 |
| | (2) SUB BAGJAN UMUM | | | - | - | | 02 |
| | (3) SUB BAGIAN PERENCANAAN | | - | - | - | | 03 |
| | 3 KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BATAS NEGARA | | - | | - | 03 | - |
| | (1) SEKSI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BATAS | | | | - | | 01 |
| | NEGARA | | - | - | - | - | |
(2) Seksi..0
i
| | | | NOMOR KODE SUB UNIT/SATKER I | NOMOR KODE SUB UNIT/SATKER I | NOMOR KODE SUB UNIT/SATKER I | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAG!AN/BlDANG | BlDANG DAN NOMOR KODE B!DANG | UNIT B!DANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KAB!D/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID/ SUBBAG |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (2) PELAPORAN PENGELOLAAN | | | | | | |
| 2 SEKSI BATAS NEGARA KEPALA BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN (1) SEKSI PELAKSANAAN PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN (2) SEKSI PELAPORAN PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INF'RASTRUKTUR KAWASAN (1) SEKSI PELAKSANAAN PENGELOLAAN JNF'RASTRUKTUR KAWASAN (2) SEKSI PELAPORAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN KEPALA BIDANG KERJASAMA (1) SEKSI PELAKSANAAN KERJASAMA (2) SEKSI PELAPORAN KERJASAMA | | - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - 04 - - 05 - - 06 - - | 02 - 01 02 - 01 02 01 02 |
LAMP/RAN X
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
:
PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN SINTANG
DAF'TAR PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT Bl DANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL KETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/ KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LU RAH | KOMISI/SEKBAN/S EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| J | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 2 | | | | | 7 | 8 |
| I | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG 1 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PERHUBUNGAr 06 | 01 | - | - | - | - |
| | | | - | - | 01 | - | - |
| | 2 SEKRETARIS | | - | - | | 02 | |
| | (l) SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM | | - | | - | - | 01 |
| | (2) SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM | | | | - | | 02 |
| | (3) SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | - | - | - | | 03 |
| | 3 KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT | | - | | | 03 | - |
| | (l) SEKSI LALU LINTAS JALAN | | - | - | - | - | 01 |
| | (2) SEKSI ANGKUTAN JALAN | | - | - | | - | 02 |
| | (3) SEKSI PENGANALISAAN DAN OPERASIONAL TERMINAL | | - | - | - | - | 03 |
4. Kepala ...
0
0
r-"
!.
| | | | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE | NOMOR KODE |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | \ |
| NO URUT | NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGJAN/ BIDANG | BIDANG DAN NOMOR KODE BIDANG | UNIT BIDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ | SEKWAN/WAKJL KETUA OPRD/STAF AHLI/ASJSTEN/ KABAN/KADlS/ KAKAN/ DlREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | KOM!Sl/SEKBAN/S EKD!S/ KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM/SEKLUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABD!KNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG |
| 1 | | 3 | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | | | | SEKDA | | | |
| | KEPALA BlDANG PERHUBUNGAN SUNGA), DANAU DAN PENYEBERANGAN (I) SEKSI LALU LINTAS SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 | | - | - | - | 04 | - |
| | | | - | - | - | - | 01 |
| | (2) SEKSJ ANGKUTAN SUNGA), DANAU DAN PENYEBERANGAN | | - | - | - | - | 02 |
| | (3) SEKSI PENGANALISAAN DAN OPERASIONAL DERMAGA | | - | - | - | - | 03 |
| | 5 KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA (I) SEKSI KENDARAAN DAN PERBENGKELAN | | - | - | - | 05 | 01 |
| | SEKSI TERMINAL. PERPAKJRAN & STEJGHER | | - | - | - | - | 02 |
| | (2) | | - | - | - | - | |
| | (3) SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | | - | - | - | - | 03 |
PERATURAN BUPAT/ SINTANG
NOMOR
TANG GAL
TAHUN 2013
TENT ANG
2013
PEDOMAN PEMBAIWAN l(ODE LOKASI BARANG INVENTARJS UNIT BIDANG/UNIT PELAKSANA TEKNlS SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMF.RIITTAH KABUPATEN SINTANG
DAFTAR PEMBAKUAN KODE LOl(ASI BARANG INVENTARIS PADA OINAS KESEHATAN J(ABUPATEN SINTANG
| | | | SUB UNIT/SAT,ER | SUB UNIT/SAT,ER | SUB UNIT/SAT,ER | | UNIT PELAKSANA TE,NIS | UNIT PELAKSANA TE,NIS | UNIT PELAKSANA TE,NIS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NAMA SKPD/SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG | BIDANG DAN NOMOR ,ODE BIDANG | UNIT BlDANG/ S,PD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL l(ETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAH | ,OMISI/SEKBAN/S EKDIS/ KABAG/ KABID/SE1'CAM/ DIREKTUR TE,NIK PDAM/SE,LUR /KALABKES/ KAUTDC/ KACABDll(NAS/ KAPUS,ESMAS | SEKSI/SUBBID | PUS,ESMAS /PUSTU | | POSKESDES |
| | | | | | | /SUBBAG | | POLINDES | |
| | | 4 | | | | | | | |
| 2 | 3 | | 5 | | | | | | II |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| DINAS J.:ESEHATAN KABUPATEN SINTANG I J.:EPALA DINAS J;ESEHATAN | 07. BIDANG KESEHATA | 01 | | 01 | | | | | |
| 2 SEJ.:RETARIS | | | | | | | | | |
| (1) SUB BAGIAN KEUANGAN | | | | | 02 | | | | |
| (3) | | | | | | 01 | | I | |
| (2) SUB BAGIAN APARATUR c.UB BAGIAN UM UM PERLENGKAPAN | | | | | | 02 03 | - | I | |
| J.:EPALA BIDANG PELAYANAN J;ESEHATAN 3 | | | | | 03 | | - | | |
| (l} seres: PEtAYANAN l � EStHATAN DASAR | | | | | | QI | | | |
| (2) SEliSI UPAYA J.:ESEHATAN PERSEOIMNGAN | | | | | | 03 | | | |
| | | | | | | 02 | | | |
| (3) SEJ.:SI FARMASI DAN MAl(ANAN | | | | | 04 | | | | |
| 1'EPAl,A BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA 4 (1) SEf;S/ f;ESEHATAN f;ELUARGA | | | | | | QI 02 | | | |
| (2) SE1'SI GIZI | | | | | | 03 | | | |
| (3) SE1'SI PERAN SERTA MASYARA;;AT PENYAf;IT DAN | | | | - | 05 | | | | |
| PENGENDALIAN KEPALA BlDANG J;ESEHATAN J.JNGf;UNGAN DAN PEMBERANTASAN (I: SF,1'SI PENGENDALIAN | | | | | | 01 | | | |
| PENYAf;IT . PENYEHATAN LING1'UNGAN PEMU,IMAN | | | | | | 02 | | | |
| SEKSI (2) | | | | | | Q.1 | | | |
| SEliSI PROMOSI i;i;;SEI-IATAN | | | | | | | | | |
| (3) | | | | | | | I). � | | cpa\tt |
0
| | | NOMOR | NOMOR | NOMOR | NOMOR | NOMOR | NOMOR | NOMOR | NOMOR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------|------------------|
| | | | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | SUB UNIT/SATKER | UNIT | UNIT | UNIT | UNIT |
| tlAMA SJ.;PD/SEJ.;RETARIAT/BAGIAN/ BlDANG | BIDANG DAN NOMOR J.;ODE BIDANG | UNIT BlDANG/ SKPD | BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD/ SEKDA | SEKWAN/WAKIL h:ETUA DPRD/STAF AHLI/ASISTEN/ KABAN/KADIS/ KAKAN/DIREKTUR RSUD/DIREKTUR PDAM/CAMAT/ LURAl:I | KOMISI/SEKBAN/$ EKDIS/KABAG/ KABID/SEKCAM/ DIREKTUR TEKNIK PDAM /SEKLUR /1,ALABKES/ KAUTDC/ KACABDIKNAS/ KAPUSKESMAS | SEKSI/SUBBID /SUBBAG | PUSKESMAS /PUSTU | POUNCES | PORt..:.ESOE.S |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
| b h:EPALA BlDANG PROGRAM DAN INF'ORMASI J.;ESEHATAN | | | | | 06 | | | | |
| (IJ SEh:SI PROGRAM DAN PERENCANAAN | | | | | | 01 | | | |
| (21 SEJ.;SJ INFORMASI J.;ESEHATAN | | | | | | 02 | | | |
| (3) SEKSI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN | | | | | | 03 | | - | |
| 7 LABORATORIUM KESEHATAN | | | | | 07 | | OJ | - | |
| 8 UNIT TRANSFUSI DARAH TIPE C (UTDC) | | | | | 08 | | OJ | | |
| 9 PUSJ.;ESMAS TANJUNG PURI | | | | | 09 | | OJ | | |
| I) POLINDES LADANG | | | | | | | | 31 | |
| 2) POLINDES BANING J.;OTA | | | | | | | | 32 | |
| a) P0Sh:ES0£S JERO!<A | | | - | | | | | | 61 |
| b) POSKESDES M IJNGGUK 13ANTOI\ | | | | | | | | | 62 |
| PUSJ.;ESMAS SUNGAI DUR1.\ � 10 | | | | - | 10 | | 01 | | |
| I) POLINDES K.Aru,, � I\ANAN HILIR | | | | | | | | 31 | |
| 2) POLINDES HDABANG | | | | | | | | 32 | |
| 3) POLINDES TERTUNG | | | | | | | | 33 | |
| 4) f'ULINDES h:ELANSi,iv1 HIJLIJ | | | | | | | | 34 | |
| 11 PUSEESMAS DARA ,JUANTI | | | | | II | | 01 | | |
| (I) PIJSTIJ BATU LALAU | | | | | | | 02 | | |
| 1) POLINDES KAl'UAS KIRI HILIR | | | - | | | | | 31 | |
| 2} POLINDES TEI.UJ.; J;ELANSAM | | | | - | | - | | 32 | |
| 12 PUSh'.ESM.'\S NANGA TEMPUN/,K | | | | | 12 | | OJ 02 | | |
| ( I) PIJSTIJ J,;£NYAl:IIJR 13ARtl (2) PIJSTIJ PANG1'AL BARIJ | | | | | | | 03 | | |
| I) POLINDES REl'AK SARI | | | | | | | | 31 | |
| | | | | | | | | 32 | |
| 2) l'CJLINDF-S BALAI HARAl-'AN | | | | | | | | 33 | |
| f'OLINDF,S rANGlv\L IJARU 3) | | | | | | | | 34 | |
| 4/ POLINDES NANGA TEMl'UNfd, | | | | | | | | | |
| POLINDf;S TAN,IUNG PERADA | | | | | | | | 35 | |
| 5) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3'1 | |
| i'JLINDES TINIJM l<ARIJ | | | | | | | | \ | '2. Puskcsinc\s. |
"'
0
| I | | NOMOF! kooe | NOMOF! kooe | NOMOF! kooe | NOMOF! kooe | NOMOF! kooe | \ | \ | \ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MALUKU TENGAH
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG
PROVINSI MALUKU
TATA CARA PEMBAGIAN DAN SETIAP NEGERINEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN ADMINISTRATIF MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
a
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA BUPATI MALUKU TENGAH,
b
bahwa 72 Pemerintah 6 Tahun 2014 ayat d Desa Kabupaten/Kota wajib menyediakan maka yapg , merupakan bagian dari Alokasi Dana diterima KabupatenKota; Dana yang dalam tentang Perimbangan bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf 6, maka sebagaimana dimaksud dalam Tata Cara perlu menetapkan Bupati Dana NegeriNegeri 2015; Tcngah ' Tahun Anggaran tentang Peraturan setiap
bahwa. sebagai tindak Peraturan Pelaksanaan menetapkan maka Bupati NegeriNegeri dan Rincian Alokasi Negeri/Negeri Tengah; tentang tentang Desa, Tata Penetapan Dana Setiap
- 1 I dalam Pembentukan Swatantra Tingkat 1 Maluku ( Lembaran Wilayah Daerab Nomor 80, Tambahan Lembaran Tahun 1958 tentang Negara
Nomor 1645 ); Negara
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Pembentukan Provinsi Maluku Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Pernbahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahuum 1999 Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Tahun 74, Tambahan Lembaran Nomor 3896 ); tentang Utara, Tenggara tentang tentang Negara Negara
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Nomor Tambahan Lembaran Tahun 1981 3209); 3 tentang UndangUndang Negara 76, ~ Negara
- Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Ncgarz Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4350);
- 6 Undang\_Undang Nomor 15 Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7 Undang-Undang Nomor .53 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- 10 Daerah sebagaimana telah di Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2015 tentang Penubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5669); 44,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Penubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [I Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerab Kabupaten Kota(Lembaran Tahun 2007 Nomor 82, Nomor 4833); Ncgara
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (Hcmbaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambaban Lcmbarar #a Nomor 5694); Negara
Menetapkan
16. Peraturan Presiden Nomor 162 Tabun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Tahun 2014 Nomor 2093); Negara Negara
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Tahun 2014 Nomor 2093); tentang Negara
4. 19 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Dacrab Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Tahun 2015 Nomor 297); Negara
5. 20 Peraturan Dacrab Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tabun 2008 tentang Unsan Pemerintaban yang Menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Apggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrab Kabupaten Maluku Tepgah Tahun Anggaran 2015 Lcmbaran Daerah Kabupaten Maluku Tengab Tabun 2014 Nomor 174);
7. 22 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan rincian Urusan Pemerintaban yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Dacrah Kabupaten Maluku Tengah Tabun 2009 Nomor 07);
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Maluku Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerab Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 163);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RICIAN ALOKASI DANA NEGERINEGERI ADMINISTRATIF SETIAP NEGERINEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KEIENTUAN UMUM
Pasal 1

'Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan
- 1.
- 2 Pemerintah adalah Pemerintab Pusat
- 4 Kepala Dacrah dalah Bupati Maluku Tangah
3. Pemerintab Daerab adalah Kepala Daerab scbagai Unsur unsur Pemerintahan yang menjadi kewcnangan Dacrah Otonom.
5. memiliki batas wilayah yang berwenang untuk bukum yang dan mengurus urusan Pemcrintahan kepentingan mengatur masyarakat adat istiadat yang diakui dan dihorati dalam Kesatuan Rcpublik Indonesia Negara
- Adminisratif adalah Penyjelengzaraan Pemerintahan dan Negara Kesatuan
- 6 Penerintahan Pepublik Indonsia.
7. Pemnerintah Pemarirtah Negeri/Ncgen Administratif Kepala Pemerintahan Negeri
- 3 . Kcpala Pemennah Negeri brsanghutan oleh masyarakat Negeri yang
- 9 Raja alau yang disebut Kesatuan Masyarakat nama lain adalah Gelar Kepala mcmimpin Adat dan Pemerintahan NegeriNNegeri Administraif ~ yang dengan
11. Sekretariat Pembantu 12. terdiri dari Perangkat Kepala Negeri Pelaksana yang Kewilayaban dan
- 10 Badan Negeri/Sanin perwujudan Demokrasi yang merupakan Negeri berfungsi sebagai Pemerintahan merupakan Wakil dari sebagai Badan Legislatifyang keterwakilan Masyarakat di Negeri berdasarkan sccara yang ditetapkan sccara Peraturan Kepala Pemerintah yang Pemerintab mengawasipelakzsanaan membentuk Negeri dalam tugas dari hak memimpin scsuai kewajiban Penyelenggaraan Wilayah bersama-sama demokratis, Negeni Negeri, Kepala wewenang, Negeri dan
Pelaksana Teknis.
14. membantu Sekretariat Administatif adalab menatausahakan \_ staf yang dalam Bendahara bidang NegeriNegeri bugasnya Negeri yang membidangi Unsur administrasi
2. Negerinegen Admcgstialidministratif = 13. Sekretariat aslah unsur Pelaksana adalah Kepala Seksi Sekretaris
15. untuk oleb adalah Keuangan keuangan Negeri Alokasi Dana NegeriNNegeni Perimbangan Administratif yang diterima Pendapatan Dana Dan Kabupaten Belanja Dana Daerah dalam Alokasi Anggaran Maluku Khusus Tepgah
17. penerimaan sah 18. Dana NegeriNegeni Penghasilan dan Administratif. tetap adalah bulan oleh Kepala Pcrangkat Pemerintah yang diterima Negeri\_egeri setiap Tahun Administratif Administratif dalam Anggaran dan Administratif yang Pendapatan ditetapkan (APBNegeri). dan setiap Belanja Jumlah Administratif
16. setelah kegiatan meliputi adalah Kabupaten dikurangi Maluku Pengelolaan Tengah Alokasi Dana keseluruhan Administratif penganggaran penatausahaan pelaporan yeng pengawasan perencanaan Alokasi
Dalam7
adalah
Negeni.
jumlah
Negeni yang
- dan Belanja 19. Anggaran Pendapataisdagkat APB Negeri/Negeri Pembangunan 20. Rencana enam) tahun. yang 21. negeriNegeri selanjutnya yang Jangka Administratif waktu
- satu) tahun. selanjutnya di untuk jangka waktu 1 ( penjabaran
BAB II - ADMINISTRATIF
Pasal 3

Alokasi Dana Maluku Tengah ini Peraturan Bupati setiap NegeriNegeni Administratif Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Kabupaten Maluku Tengah Bupati ini, dan bagian tencantum dalam Lampiran Peraturan yang tidak menetapkan untuk merupakan terpisahkan.
* Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * ZA) a W=(0,25 4 ZI) + (0,35 Keterangan Administratif setiap Negeri
untuk setiap Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Tengah Tahun di Kabupaten 2015 sebagaimana dimaksud dalam Anggaran cara:
W
=
Alokasi Dana
NegeriNegeri setiap
ZI
Penduduk
=
Jumlab penduduk
Negeri/Negeri
Administratif
Rasio terbadap
total
Administratif di
Kabupaten
Maluku
Tengah
Z2=Rasio Jumlah
- miskin Administratif terhadap total Maluku Tengah pcnduduk
- Z3
- Kabupaten Maluku Tengah Geografis (IKG) setiap ZA = Rasio Indeks Kabupaten Maluku Tengah
- Administratif Rasio Luas Juas wilayah Negeril Negeri
- Kemiskinan Luas Wilayah b Data Jumlah Penduduk Angka bersumber dari Kementrian sebagaimana dimaksud lembaga yang mcoyelenggarakan yang bcrwenang danlatau Statistik urusan Pemcrintahan di bidang pada
BAB II - ADMINISTRATIF
Pasal 4

Administratif Indeks Idimaksud dalam Pasal 3 sebagaimanal' ditetapkan oleh Menteri Keuangan Kesulitan yang pada
BAB III - PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERINEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 5

- melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Daerah (RUKD) ke Rckening Umum Kas Ncgeri.
- Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud ayat 1 tersebut diatas dilakukan secara bertahap melalui proses transfer yang di atur sebagai berikut pada
- Tahap I sebesar 40 % (empat perseratus); puluh
- Tahap III sebesar 20 % (duat perseratus). pulub
- 6.Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
- Penyaluran Alokasi Administratfi, Tahap Pertama dilakukan setelah Kepala Pemerintahan Negeri menyampaikan APB Negeri yang telah direalisasi oleh Camat dan telah ditetapkan dengan Peraturan NegerilNegeri Administratif:
- Penyaluran Alokasi Dana NegeriNegeni Administratif Tahap Kedua (II) dilakukan setelah Kepala Pemerintahan NegeriNegeri Administratif menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap Pertama ().
- (5) Penyaluran Alokasi Ketiga (IID) dilakukan setelah Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap Kedua (II).
- (6) Rincian Alokasi Penggunaan Dana NegeriNegeri Administratif
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA NEGERI NEGERI ADMNISTRATFF
Pasal 6

- Penggunaan Alokasi Dana NegeriNegeri Administratif terintegrasi dalam APB Negeri dengan terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja pemerintah Negeri (RKPN) setiap tabun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Negeri (RPJMN).
- Alokasi Administratif digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan; pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Maluku Tengab melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan RPJM Negeri dan RKP Negeri.
- Pemerintah Penghasilan Tetap dan Tunjapgan Kepala Admims
- Alokasi Dana Negeri/NegeriAdministratif diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan NegeriNegeri Administratif yang meliputi
- b Operasiona] Pemerintahan NegeriNegeri Administratif;
- RT) dan Rukun Warga (RW) \_
- C. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan NegerifSaniri Negeri;
- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah NegeriNegeri Administratif dan Perangkat NegeriNegeri Administratif sebagaimana dimaksud ayat 4 buruf (a) adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatanan Belanja NegeriNegeri Administratif. pada
- 6) Operasional Pemerintahan Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf (b) meliputi
- b. Benda Pos
- a Alat Tulis Kantor (ATK);
- d listrik Biaya
- f Cetak dan penggandaan
- e. air Biaya
- g Sewa Kantor Negeri;
- i. Makanan dan Minuman ;
- Sewa perlengkapan dan peralatan Kantor;
- Pakaian Dinas dan atributnya;
- L Musyawarah Negeri
- k perjalanan Dinas Biaya
- Pendataan Negeri;
0. Penyelenggaraan kerja sama antar Negeri;
- 1 Pengelolaan Infomasi Negeri;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Negeri;
- I Pengembangan sistem administrasi dan informasi Negeri;
- 9 Tunjangan/Insentif;
- Dan kegiatan lain yang relevan
- Tunjangan Badan Permusyawaratan NegeriSaniri Negeri Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri scbagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan NegerilSaniri Negeri sebagai mitra kerja Pemcrintah Negeri dalam melaksanakan tugas dan tanggung masyarakat dan operasinal berupa pada
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Makanan dan minuman dan perjalanan Dinas.
- (8) Inscntif Rukun tetangga (T) dan Rukun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 bantuan kelembagaan untuk operasionai RTIRW dalam Warga
- (RW Fangka kemasyarakatan pclayanan
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA NEGERI NEGERI ADMNISTRATFF
Pasal 7

- Pembangunan sarana dan prasarana Negeri; b.
- Praggunaan Alokasi Dana Ncgeri/Negeri Administratif bidang pembangunan meliputi; untuk
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pegscrintaban C. Negeri;
- adat;
- d Asli Ncgeri (PA Negeri).
~8-
- (2) Penggunaan Alokasi Dana NegeriNegeri Administratif untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi
- b. Penyuluhan Kamtibmas;
3. a Pembinaan Tim Penggerak PKK;
4. Pembinaan kelompok ekonomi produktif;
- e. Pcmbinaan pemuda dan pengembangan krcatifitas pemuda;
- d. Opersional lembaga masyarakat dan Lembaga adat;
7. L Pengcmbangan seni dan local; budaya
8. g: Pemberian inscntif bagi tokoh agama dan adat.
9. Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk pemberdayaan masyarakat meliputi
6. Penguatatan Kapasitas Lembaga masyarakat;
11. a Pengentasan Kemiskinan;
- c. Penguatan kapasitas bagi kelompok ekonomi produktif masyarakat;
- e. Pcningkatan partispasi masyarakat dalam pcmbangunan.
- d. Penguatan kapasitas bagi Kepala\_pemerintah NegeriNcgcri Administratif dan Perangkat NegerinNegeri Administratif;
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA NEGERINEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 8

- 2) Pengclolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola scsuai dengan ketentuan perundang-Undangan dalam masa (satu) Tahun Anggaran mulai 1 Januari langgal 31 Descmber. sampai dengan terhitung
- (1) Alokasi Dana NegeriNegeri Administratif dikelola secara transparan\_akuntable dan bertanggung jawab dan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. mengacu tertib, tetap
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA NEGERINEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 9

- (2) (1) harus timbul dari penggunaan bukti dimaksud. yang
2. Pengeluaran belanja atas bcban APBNegeri harus \_ dengan bukti yang lengkap dan sah. Sctiap didukung
- (3) Pengeluaran Kas Negeri/Negcri Administratif mcngakibatkan beban APB Negeri/Negeri Administratif Yaag APBNegeri ditetapkan menjadi Peraturan Administratif.
4. Bcndahara Ncgeri/Ncgeri Administratif sebagai Wajib Pungut kas sesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan rckcning Negara dcngan
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA NEGERINEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 10

- (2) Pcnyampaian laporan rcalisasi penggunaan Alokasi Dana NcgcriNfgcriAdministratif scbagaiman dimaksud ayat (1) dilakukag dohgan ketcntuan pada
2. Kcpala Pemcrintah NegeriNcgcri Administratif dcngan dikoordinasikan dengan setempat menyampaikan laporan rcalisasi penggunaan Alokasi Dana NcgeriNegeri Administratif scmcstcr I dan scmcster II Kepada Bupati Maluku Tengah 'Camat
- keempat Bulan Juli tahun Semester [ paling lambat minggu a anggaran berjalan;
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA NEGERINEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 11

- Bulan Januari Semester [I paling lambat minggu keempat b. anggaran berikutnya:
- Alokasi Dana Bupati dapat menunda Pemerintah NegeriINegeri Administratif dalam hal kepala dan atau Laporan Administratif tidak menyampaikan APB Negeri Realisasi Penggunaan Dana Semester sebelumnya. penyaluran
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana NegerilNegeri Administratif dalam yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar .
- dilakukan sampai dengan Penundaan sebagaimana Administratif dan atau disampaikannya APB NegeriNegeri Realisasi Penggunaan Dana Semester sebelumnya. Laporan ayat
- SiLPA Alokasi dimaksud (3) berupa sisa Alokasi wajar sebagaimana melebihi 30 % (tiga Dana Negeri/Negeri Administratif yang Administratif yang per seratus) dar Alokasi Dana NegeriNegeri diterima ayat pada puluh
- Alokasi Dana Negerinegeri Administratif yang tidak (5) Penggunaan dimaksud ayat (4) sesuai dengan prioritas sebagaimana Éusruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati pada
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

memerintabkan pengundangan Peraturan Agar setiap orang mengetabui dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tcngah
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 19i
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
TANGGAL
NOMOR
22 TAHUN 2015
03
TENTANG
JUNI 2015
Bobot
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERUNEGERI ADMINISTRATIF SETIAP NEGERINNEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tøngah (APBD)
JP
25X
AK
359
Papu Baplan Fonula (109)
1.713.601.129
LW
189
IKG
Jox
| | | | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk | | | Luas Wilayah | Luas Wilayah | Luas Wilayah | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| No | | Alokasi Dasar | Raslo Jumlah Penduduk Jumlah | Bobot | Jumnlah Penduduk | Jumlah Ponduduk Bobot | | Luas Wilayeh | Rasio Luas Wilayah | Bobot | Indeke Indeks Kosulilan Geogrhs | Bobot | Total Bobot | Alokasi Berdasarkan Fonule | Por Desa | |
| | | | Penduduk | | Miskin | Misxin | | | | | Kesullan Geograhs | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16-6+9+12+15 | | | |
| Anahai | 81.600.149 | 3.560 | | 0,268 | | 0239 | 9665 | 00125 | | 3559 | 0,0044 | | | 12755607 | | |
| Soahuku | 81600.149 | | 0,012 | | 602 | 0288 | 50,13 | 0.0065 | 0,06% | 28.80 | 0,0035 | 0,119 | 07% | 127311 | | |
| Neoeri | 81.600.149 | 2.863 | 008 | 0219 | 729 | | | | | | 0,0038 | | 0,768 | 12.958.844 | | |
| Neqen Sep? | 81.600.149 | 220 | 0,00 | | 764 | 035* | | 0.0240 | | | | | 0,809 | | | |
| | 81.600.149 | 6217 | 0,018 | 0,4596 | 2289 | | | 0,0002 | 0009 | | | | | | | |
| Hann | 81.600.149 | | 0.021 | 0522 | 1512 | | | 0,0050 | 01052 | 2229 | 00035 | | | | 15.196819 | |
| Sehal | | 1099 | 003 | | 100 | | 20,42 | 0.0026 | 003 | | 0,0039 | | 0272 | 633663 | 86233812 | |
| | 81.600.149 | 3.699 | | | 958 | 0 4% | 2 | 0094 | 0,099 | 28,89 | | 011 | | | | |
| Yafila | @1600.149 | 573 | 002 | 008 | 124 | | | | 0,01% | 4225 | 00052 | | 0269 | 4530,297 | | |
| Bands Ban | | 370 | 001 | | 120 | 00 | 17 | 0,0020 | 0022 | | 00055 | | | 2590050 | | |
| [coon | 01600.19 | | 006 | 0,1686 | 1.636 | 0,768 | | | 0019 | 2681 | 0005 | | | | | |
| | 81.600.149 | 376 | 001 | | 21 | | | 0013 | | 3653 | 0001 | | | | | |
| Nuelelely | 81.600.149 | 751 | | | 573 | 0262 | | | | 4562 | 00056 | 0179 | | | | |
| Haluhenu | 81.600.149 | 518 | 0,002 | | 310 | | 025 | | | | @0054 | | | | | |
| KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU | KECAMATAN TEHORU |
| | 83.600.149 | 5.569 | 001 | | 1269 | @592 | | | 0075 | | 0,0036 | | | 20117305 | 101.71745 | |
| Haya | 81.600.149 | 5862 | 0,017 | | 1742 | | 2225 | 00020 | | 2222 | 0,0041 | 0122 | | | | |
| Salamahu | 81.600.149 | | 0,001 | | | | 1M7 | 0.0021 | | | | | 025% | 4234272 | 85834221 | |
| Saunulu | 81.600.149 | | 0.004 | | 593 | 0,27% | | 0,0050 | | 4129 | | | 0,57% | 9.685.446 | | |
| 1 | 81.600.149 | 1789 | 0005 | | 016 | | | 0.0050 | | | @0047 | | 0,799 | 12576006 | | |
| | @1600.149 | 644 | | 0,0586 | 340 | 0,168 | | 0,0054 | | 5422 | 00o67 | | | 2842027 | | |
| Halumulo | 81600.149 | | 0,003 | | 391 | | 22Z | 0 0037 | 025 | 45,84 | 00058 | | 0,45% | | | |
| Halu | 81600.149 | 102 | 0.003 | | 625 | 0298 | 229 | 0,0031 | 0,039 | 37,18 | | | | | | |
| Moy | | 83 | 0002 | | 397 | | 29190 | 0.0052 | | 4460 | | | 0469 | | | |
| Iele | 81.600.149 | | | | 457 | 0212 | | | | 4384 | | | 0519 | | 00.345059 | |
| | | | | | | | | | | | | 2402 00042 | | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 81.600.149 | 611 | 0,002 | | | 0,00 | 000% | 39,95 0.0052 0,0120 | @05% | 62,42 | | 0238 | | 90.388.141 | | | |
| 65 Nenen 66 | Besi | 600.149 81. | 300 | 0,091 | | 293 | | 0,149 | 1822 | 0237 | | 8012 | 0239 | 00% | | | | |
| Nszen | Roho | 81.600.149 | 478 | | | | | | 0485 | | 63,50 | | | | | 87.728.638 | | |
| | Kalo? | 81600 149 | 909 | 0.003 | 0.07% | 464 | | 021 | 220 | | | 76,99 0,0094 | | 62 | 10.818,411 | | | |
| Nenod | | 81800.149 | 263 | | | | | 012 | 12059 0,0156 | | 88,24 | | | 0,498 | | | | |
| Nened | Kanike | | 303 | | 0,02 | | | 0 06% | 0,0152 | | | 0084 00o77 | 0,258 | | 9.586.611 | | | |
| | Solea | 01.600.149 | 268 528 | 0001 | | | | | 175,97 0.0220 | | 6255 45,24 | | 0,17% | | 2853.465 | | | |
| | Slalele | 81600. | | | | | | | | | | | 0,26% | 0,26% | 44021 | 2462 | | |
| | | 81.600.149 | | | | | | | | | 7024 | | | 021 | 3.605.937 | 85206086 | | |
| | Haluolo | | | | | | | | | | | | 00052 | 0169 | | | | |
| Nepen | Masihulan | | | | | | | | | | | | | 0,162 | 3012.47 | 85612625 | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | 6202 | | | | | | |
| 9 | 9long | 81600.19 | | | | | | | | | | | | | | 104762.204 | | |
| | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 | 1259 0,26% 622,92 0,9807 0.819 4252 00052 6.430.973 88.031.122 |
| Neped | Sell | | 1759 | 0.005 | 1% | 561 | | | 0,0059 | | | | | | | 86.541.502 | | |
| | | 01.600.149 | 1525 | 0,004 | 011 | | | | 45,76 223 | 0,0003 | | 4141 | 0,0051 | 0 152 | | | | |
| | Wailoplng | | 1202 | 0.004 | 0,09 | | | | 0,0012 | 0,01 | | 5227 | 00023 | | 6611650 | | | |
| 81 | | 81.600.149 | | 0,002 | 0,06% | | | | 0.0021 | | | | 0.0055 | 0,199 | 547127 | | | |
| 82 | | | 831 | 0002 | 0,069 | | | | 1625 4456 | 0,0058 | 0,069 | 7049 | 0,0050 | | 5722.720 | | | |
| | | | | 0,003 | | | | 0,0696 | 0,0028 | | 0 03 | 42,06 | 0,0052 | 01 | 7882440 | | | |
| | Tanah Merah | | 1.160 | | | | | 0,199 | 0.0017 | | | | 0,0056 | @172 | | | | |
| | Akelemae | 81.600.149 | 42 | 0,001 | | | | | 12,42 1225 | 0016 | 0,02% | 6050 | | 0229 | 5.720666 | 87.320.815 | | |
| 86 | Wøimusa | 81.600.149 | 481 | 0,001 | 0,04 | | | | | 0,0016 | 029 | 4305 | 0,0053] | | 291047 | | | |
| Neqed | | | 309] | 0,001 | | | | 0,03 | 12,48 | 0,0027 | | 58,36 | 0,0072 | 02% | | | | |
| 88 | | | 764 | | 0,06 | | | | | | | | | | | 86.622.237 | | |
| | | | | | | | | | 12 | | | | 0,0044 | 0,139 | | | | |
| | Wonosad 81.600.149 | Wonosad 81.600.149 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 81.600.149 | | 0005 | | | | | 20105 | | | | | 0,419 | | 88.644.791 | | |
| | Kobl | | | | 5% | 542 | | 0,259 | 92 | | | | | | 9.929.271 | | | |
| 01 | Maneorendah | | | 0.003 | 0,07 | 748 | | 0,3526 | 192 | | | | | | | 07.035.664 | | |
| Nenod | | 81.600.149 | 1.239 | 0,004 | | | 24 | | 22 | | 205 | | | 0,15% | 4.303 | | | |
| | Leawa | 81.600.149 | 795 | | 0,06 | | | 0,04* | | 0,0022 | 0,029 | | | 0289 | | @6274.12 | | |
| Nenen | | | 014 | 0003 | | | 495 | 0,239 | | | | | | 015% | | 90.102255 | | |
| 85 | Sama | 81600.14 | | | 0,07% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 81.600.149 | 2 | 0004 | 0,09% | 101 | | | 2022 | 0,0026 | 0,039 | 591 | | | | | | |
| Neqen | Waimusl | 21600.149 | | 0003 | 0 08% | | | 0,108 | 20,15 | 0,0026 | 0,03% | 4520 | | | 6.396.921 | | | |
| 08 | Waiaslh | | 658 | 0,002 | 0,05% | | 28 | 0 C1% | 826 | 0,001 | 0.019 | 46,79 | | 0,17% | | | | |
| | Margahue | | 369 | 0,001 | 0,03% | | | | 2159 | 0,.0028 | 0059 | | 0,0058 | 017% 026% | 4.455649 | | | |
| | | 81.800.149 | 782 | 0.002 | 0,069 | | 114 | 00 0,059 | | | | | 0,0054 | | 5241951 | | | |
| 101 | | 81.600.149 | 515 | 0,002 | 004% | | 430 | | 9127 | 0.0118 | 0 129 | 76,47 | 0,0094 | 0289 | 0649 10.901.890 | 82502.059 | | |
| | | | | | | | | 0,209 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 168 | | | | | | | 90041 | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | Honle | | | | | 758 | | | | 00o32 | o | | 00037 | | 10991684 | | | |
| | | | | | 007X | | 0,01 | | | 00011 | | | | | | | | |
| | | | 850 | | | 148 | 0,00 | | | | | | 00061 | | | | | |
| | | | 1067 | | | | | | 2050 | 00037 | | 48,32 | | 04% | | | | |
| | | | | 00o2 | | | 0,00 | | | | | 409 | | | 8950.009 | | | |
| | | | | 0001 | 0,029 | 183 | 0 | | 11 | | | 421 | | | 015826 | | | |
| | | 01 | 52 | 0002 | | 20 | 0.00 | | | 0021 | 022 | | 0,0051 | | | | | |
| | | | | 0005 | 0152 | | | | | | | 4162 | | | | | | |
| | | | 406 | | | 198 | | | 21,85 | 00o28 | | | | 0222 | 7.433891 | | | |
| | | | | | | 385 | | 0,188 | 210 | 0020 | | | 00051 | | | | | |
| | | | | | 0022 | 165 | | | 162 | 0022 | | 414 | 00072 | 0229 | 2609194 | | | |
| 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 | 0224 |
| | | | 2 | | | | 0,00 | | 25 | | 0022 | 2222 | | | 4772466 | | | |
| | | | | | | 21 | | 0,1096 | | | | | | 091% | | | | |
| | Pono | | | 0007 | 0122 | 227 | 02 | | 42,83 | 0.0057 | | | 00037 00035 | | | | | |
| | | | | | | 2655 | | 122 | 5101 | | | 20,83 | | 0262 | | | | |
| | | | | 0003 | | | | 00386 | 190 | 00022 | 0024 | | | | | | | |
| | Boc | | | | | | | | 122 | | 0.029 | | 0,0049 | 05 | | | | |
| | Ku | | 21 | 0002 | @079 | 281 | 00 | | | 0,0018 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2189 | 0,0032 | | | | 0699 | | | | |
| | | | 592 | | | | | | | 00016 | 01022 | 87,83 | | | | | | |
| | | | | 0004 | | 216 | | | | 0.0029 | | 2660 | | | 5626072 | | | |
| | Nollon | | | | 0,192 | 097 | | | | 00027 | | 38,92 | | 0872 | | | | |
| | | | 867 | | | 627 | | @292 | | 0.0025 | | 37244 | | | 10.089.092 | | | |
| | | | | | | 267 | | | | 0.0043 | | 2705 | | | | | | |
| 2 | | | 984 | 0003 | 0,07% | | | | 1263 | 0.0016 | | 2025 | 00035 | | | | | |
| 12 | | | 102 | | | 436 | | | 17,64 | 0,0023 | 0.029 | 79p0 | | | 6.76651 | | | |
| | | | 508 | | | 20 | | 0,06% | 1225 | 0,0197 | | 22,40 | | | 7696.937 | | | |
| 151 | | | 559] | 0002 | | | | 0022 | 0.02 | | | | @@ | | | | | |
| | | | 1377 | 0004 | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 400 | 0001 | | | 00 | | 8,75 | 0001 | | 38,17 | | 2600632 | 866141 | 866141 | 866141 | |
| | | | 250 | 0001 | | | | | | 00007 | 001 | | 00053 0,162 | @21 | 57770 | | | |
| | | | | | | | | 0022 | | | | 59 | | @27% | | 136 | | |
| | | | | | | | | | | 0.0014 | | | | @4 | | | | |
| | bubu | | | 002 | 00% | | | | | | | | 0,149 | 0269 | 4422 | | | |
| | | | | 0002 | | 18 4 | | 0022 | 8,82 | 0,0011 | 001 | 4142 | 00051 | | | | | |
| 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 | 86777572 |
| | | | | @00 | 87 | 0,01 | | 22 | | | 8461 | | | | | |
|-------|---------|----------|------|-------|------|--------|-------|---------|--------|------|--------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| Nonod | Hanau | | 201 | | 537 | | 045% | 17 | | | | | | | | |
| | | | 831 | | | | 0,03 | | | 017% | | 0007 | 01% | @ | | |
| | | | | | | | | | | | 40,00 | | 0,15% | | | 914914 |
| | Abon | | | @01 | 857 | | 0,30 | | | | | | | | | |
| | | 81802 1 | 129 | | 175 | | 0,08 | 228 | | | | | | | 61DD52 | 87.70201 |
| | | | 1017 | | 21 | | | | | 0024 | | | | | 7.160082 | |
| | | | | | 1772 | | | | | | 2002 | 00038 | 011 | 1634 | 27.862.328 | |
| | | | | 001 | 127 | | | 21 | 00031 | | | 0.0043 | | | 19.060691 | |
| | Rohonon | | 2888 | | 448 | | 021* | | 00038 | | | 00046 | | | | |
| | | | | 002 | 218 | | | 1485 | 0,0019 | | 48,67 | @0o0 | 0,1886 | 0291 | | |
| | | | 210 | 0008 | 770 | | 0,38% | | 00029 | | 4363 | 0,0054 | | | | |
| | | | | | 1824 | | | 85,41 | 00111 | | 20,82 | | | 1522 | 28.016.301 | |
| | | | 6632 | | | | | 89,68 | 0011 | | 23,69 | 00029 | | | | |
| | | | | 0051 | | | | | | | 169 | | 0074 | 2202 | | 122781095 |
| | | | 2581 | | | | | 49 | | | 2451 | 00020 | | | | |
| | | | | 0.007 | 289 | | | | 00041 | | | 0009 | 0152 | | | |
| 15 | Sun | | 152 | | 498 | | | 120,.69 | | | 2305 | 00020 | | 129 | 2128242 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 084 | | | | | | | | | | 19277 | 90992822 |
| | | | 2338 | | 813 | | | | | Duox | 2221 | 0004 | | 0652 | | |
| | | 8160.149 | 5280 | 001 | 505 | | 0229 | 273 | 00004 | | | | | 08083 | 1271027 | |
| | | | 5270 | 0015 | 224 | | 0,57% | 25,20 | 0,0048 | | 289 | 0.0036 | | | 199047 | |
| | | | | | 72 | | | 2,80 | | | 42 | 90054 | | 0772 | 13.182.069 | |
| | Hil | | 4625 | | 827 | | 0,388 | 141 | | | 28,34 | 010035 | | | | |
| | Waka | | | | 155 | 02 | 053 | 279 | 0.0004 | | | 00037 | | | 1589554 | |
| | | | 4061 | | 318 | | 59 | | | | 2108 | 010020 | | | | |
| | | | | 0020 | | | 65% | | | | | 00039 | 012 | 122 | | 10355.105 |
| | | | 228 | | 300 | | | 26,92 | 0.0035 | | 81 67 | | | | 296209 | |
| | | | 277 | | 077 | | | 22 | 00229 | | 2408 | | | | | |
| | Hely | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2251 | | | | | | | | |
| | | | | | 602 | 0,01 | | | | 0655 | | | | | | |
| | | | 8318 | 001D | 220 | 0,00 | 0.102 | | 00034 | | | 9005 | | | @779 | |
| | | | | 0612 | 71 | | | | | | | | | | | |