Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 10 Mei 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian dewasa ini dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor Ketenaga kerjaan, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiaman dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
- 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Staatblad Nomor 467 Tahun 1925 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita;
3. Undang - undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonantie/Verordening Stoom Ordonnantie 1930) dan Peraturan Uap (Stoom Verordening 1930) Tahun 1930 Staatblad Van Nederlandsche Indie Lodwit Van Droeg (Lodwit Ordonnanti 1931 Nomor 503);
4. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang - undang Pengawasan Perburuan Tahun 1948 Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 40);
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
6. Undang -undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantukkan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1985 tentang Izin Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 328 Tahun 1986 tentang Pendaftaran Lembaga Kerja Bipartite;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 416 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Pendatang;
20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perjanjian Waktu Kerja;
21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Tenaga Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian dari Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 78 Tahun 2001;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 Nomor 60 Seri C)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Nomor 11 Seri D Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN.
N/A
Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan diubah sebagai berikut :
- A. Ketentuan Pasal 1 huruf d diubah sehingga ketentuan Pasal 1 huruf d berbunyi sebagai berikut :
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi.
- B. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf o, sehingga ketentuan Pasal 1 huruf o berbunyi sebagai berikut :
- o. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
- C. Ketentuan Bab VII Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga ketentuan Bab VII Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :
- (1). Struktur besarnya tarif Perizinan bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
- a. angka 1 s/d 7, 9 dan angka 12 dihapus.
- b. angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 8. Izin Perwakilan Daerah (PERWADA) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)
Rp. 1.500.000,-
- c. angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 10. Izin Mendirikan Lembaga Latihan Swasta (LLS) Rp. 50.000,-
- d. angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 11. Izin Mendirikan Lembaga Latihan Perusahaan (LLP) Rp.
100.000,-
- e. Uraian angka 12 dihapus diganti sebagai berikut :
- 12. Pendaftaran Kartu Pencari Kerja
Rp. 4.000,-
. Struktur besarnya tarif Rekomendasi bidang Ketenagakerjaan :
- a. angka 1 s/d 5 dan angka 9 dihapus
- b. angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 6. Pengesahan Perjanjian Kerja (PK)
Rp. 15.000,-
- c. angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 7. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
Rp. 175.000,-
- d. angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 8. Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (KKB) Perusahaan
Rp. 200.000,-
. Struktur besarnya tarif Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
| NO | JENIS PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ketel Uap / Bejana Uap | Rp. 750.000,- |
| 2 | Pesawat Angkat dan Angkut | Rp. 250.000,- |
| 3 | Pesawat Tenaga dan Produksi (genset) | Rp. 250.000,- |
| 4 | Pemanas Air (hot water) dan Pemanas Minyak (hot oil) | Rp. 500.000,- |
| 5 | a. Motor Diesel b. Turbin Uap c. Mesin Las Listrik d. Tangki Las Karbide e. Kompresor f. Bejana Uap g. Tangki Penampungan (Palm Oil) h. Mobil Tangki (Bejana Transport) i. Instalasi Petir j. Lift Orang k. Lift Barang l. Forklift m. Crane Kelabang n. Crane Tower o. Fedestal Crane p. Crane Houseting q. Escalator r. Perancah bangunan Mesin - mesin Produksi : | Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- |
- D. Ketentuan Pasal 9 ayat (12) diubah sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- a. Ayat (1) huruf a angka 1,2,3 dan 4 dihapus.
- b. Ayat (1) huruf b angka 6 dan 7 dihapus.
- c. Ayat ( 2) huruf a angka 1 s/d 3 dihapus.
- d. Ayat (2) huruf b angka 4 dan 10 dihapus.
- e. Ayat (2) huruf c angka 5 dihapus.
- f. Ayat (2) huruf d angka 9 dihapus.
- E. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- (2). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas nama Bupati dapat melakukan Pembinaan Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Operasional Pelayanan dibidang Ketenagakerjaan.
- F. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga ketentuan Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini di Pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 10 Mei 2006
BUPATI MUARO JAMBI, dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto
SUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI C NOMOR 10