PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STATUS 5 DESA MENJADI KELURAHAN
DI KECAMATAN SETU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 1 1 , dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah /' Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
PARAF HIERARKI
!I
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
' 4
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
A
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIERARKI
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN PEMERJNTAHAN
•
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaii, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Keiurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
PARAF HIERARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
1
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIERARKI
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
A
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
5. 1 1. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kata Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 0610);
12. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 1011);
PARAF HIERARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
Menetapkan
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu {Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1012);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STATUS 5 DESA MENJADI KELURAHAN DI KECAMATAN SETU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PARAF HIERARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
{\ ,
�
8. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
9. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.
10. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Sadan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.
4. 1 1. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerin tahan.
13. Kepala Desa adalah kepala desa hasil pemilihan dan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu.
14. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola/mengurus dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
| PARAF HIERARKI | AN |
|-------------------------------------|------|
| ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA | 4 |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA | # |
WAKJL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIERARKI
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
7G
16. Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala SKPD sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
17. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD atas pengabdiannya.
18. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
19. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa penyelenggara pemerintahan desa. dan perangkat desa sebagai ulsur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:,
- a. pengalihan Kekayaan Desa;
- b. Penggunaan;
- c. kepegawaian;
- d. jenis penghargaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. penyelesaian sengketa.
BAB II - PENGALIHAN KEKAYAAN DESA
Pasal 3

- (1) Kekayaan Desa terdiri atas:
- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
I
| PARAF HIERARKI | A\ |
|-------------------------------------|------|
| ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA | 03 |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA | � |
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
T "
WAK!L WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIERARKI
- c. bangunan desa; dan
- d. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari Pihak Ketiga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. hak Desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
9. r hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. hibah dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil Kerjasama Desa.
Bagian Kedua Pengaturan Kekayaan Desa
- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber pendapatan Desa menjadi sumber pendapatan kekayaan Daerah.
- (2) Sumber pendapatan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga Tata Cara Pengalihan
BAB II - PENGALIHAN KEKAYAAN DESA
Pasal 5

- ( 1 ) Walikota membentuk Tim Pengalihan Kekayaan Desa Menjadi Kekayaan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
| PARAF HIERARKI | . |
|-------------------------------------|-----|
| ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA | '} |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA | K . |
PARAF KOORDINASI
I
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal kerja;
- b. melakukan inventarisasi Kekayaan Desa yang akan dialihkan;
- c. melakukan penilaian Kekayaan Desa yang akan dialihkan, baik secara umum, teknis maupun administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Walikota.
BAB II - PENGALIHAN KEKAYAAN DESA
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim.
BAB II - PENGALIHAN KEKAYAAN DESA
Pasal 7

Pengalihan Kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Pelaksana Togas Lurah.
BAB II - PENGALIHAN KEKAYAAN DESA
Pasal 8

Kekayaan Desa yang telah dialihkan menjadi kekayaan Daerah, diserahkan oleh Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Kepala SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGALIHAN KEKAYAAN DESA
Pasal 9

Seluruh hak dan kewajiban terkait dengan kekayaan Daerah yang berasal dari Kekayaan Desa yang telah berubah status menjadi Kelurahan beralih kepada Pemerintah Daerah.
BAB III - PENGGUNAAN
Pasal 10

- (1) Penggunaan Kekayaan Desa yang menjadi Barang Milik Daerah dilakukan untuk mendukung pelayanan umum serta dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelurahan selaku Pengguna.
..
| PARAF HIERARKI | |
|-------------------------------------|----|
| ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA | 7 |
,
PARAF KOORDINASI
PARAF HIERARKI
WAKIL WALIKOTA
T /
SEKRETARIS DAERAH
(L
/
:&gt;
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
[ I
I
- (2) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
BAB IV - KEPEGA W AIAN
Pasal 1

1
- ( 1 ) Desa yang telah berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkat Kelurahan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam ha! masa jabatan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa telah berakhir, sebelum ditetapkan pejabat definitif dapat ditunjuk pelaksana tugas (Pit) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat Kelurahan definitif maupun pelaksana tugas (Pit) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
JENIS PENGHARGAAN
BAB IV - KEPEGA W AIAN
Pasal 12

- ( 1 ) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Kecamatan Setu yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan Penghargaan berupa kepercayaan dari Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pengabdian sebagai Pelaksana Tugas Lurah, dan perangkat lainnya sampai ditetapkan Lurah definitif.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan Penghargaan berupa piagam penghargaan dan cinderamata.
PARAF HIERARKI
,
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
•
PARAF KOORDINAS[
PARAF HIERARKI
WAKIL WALIKOTA
\J (
SEKRETARIS DAERAH
"
/
d
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
z
I
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 14

Penyelesaian sengketa atas kekayaan Daerah yang berasal dari Kekayaan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
- a. perjanjian/Kerjasama Desa/Kerjasama Pemanfaatan yang telah disetujui oleh Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, dan sedang dimanfaatkan Pihak Ketiga, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhimya jangka waktu perjanjian/Kerjasama Desa/Kerjasama Pemanfaatan; dan
- b. pendapatan yang berasal dari perjanjian/Kerjasama Desa/Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang telah berakhir jangka waktunya menjadi hak Daerah dalam bentuk lain-lain pendapatan Daerah yang diperoleh secara sah.
PARAF HIERARKI
l
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
)
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIERARKI
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
fr ]
,fl
•
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 7 0ktober 2013
rr
Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 7 0ktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
•
SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 17
I
PARAF KOORDINASI
,KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN