PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 17 Tahun 2006
Tentang PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR
Berlaku: 11 Desember 2006
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Makassar;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan
Menetapkan :
Lembaran Negara Repubklik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
dan
Walikota Makassar
M E M U T U S K A N :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR
BAB II - WEWNANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM
Pasal 2

Penetapan tempat parkir ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi;.
BAB II - WEWNANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM
Pasal 3

- (1) Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi;
- (2) Direksi berwenag menetapkan :
- a. Titik / tempat-tempat parkir;
- b. Pembagian tempat parkir;
- c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir;
- d. Pengguna areal / pelataran parkir;
- e. Tanda / garis tempat parkir;
- f. Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir;
- g. Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir;
- h. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir.
BAB II - WEWNANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM
Pasal 4

- (1) Direksi berwenang mengatur kembali/ mengubah tata ruang dan desain peruntukan tempat parkir dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (2) Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam membangun/ menata tempat parkir dengan persetujuan Badan Pengawas.
BAB III - JENIS PUNGUTAN DAN TARIF JASA
Pasal 5

- (1) Jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada tempat dan waktu tertentu;
- (3) Tarif progresif dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dikenakan kepada orang atau badan hukum;
- (4) Penetapan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diberlakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.
BAB IV - KLASIFIKASI DAN PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR
Pasal 6

Klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan atau kepadatan laulintas kendaraan.
BAB IV - KLASIFIKASI DAN PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR
Pasal 7

Ketentuan jenis pungutan, Tarif dan klasifikasi pemakaian tempat parkir dimaksud pasal 5, serta tata cara penagihannya ditetapkan oleh Direksi.
BAB IV - KLASIFIKASI DAN PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR
Pasal 8

- (1) Juru parkir dan pengguna tempat parkir wajib memenuhi ketentuan Pasal 7;
- (2) Direksi berhak mengambil alih tempat parkir bilamana juru parkir dan atau pengguna tempat parkir tidak memenuhi ketentuan Pasal 7.
BAB V - LARANGAN DAN KEWAJIBAN Pasal 9
Pasal 10

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :
- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak menggangu lalulintas orang, barang dan kendaraan;
- c. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Desember 2006
WALIKOTA MAKASSAR,
ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN
Diundangkan di Makassar pada tanggal 14 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
H. SUPOMO GUNTUR
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2006