Unknown Unknown Nomor 3S Tahun 2023
Tentang KESEPAKATAN KERTA WAKTU
Berlaku: 3 Tahun 1951
N/A
Preamble

Mengingat
PE}TERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PSRATURANDAERA}IKABIIPATENBATANGTIARI
NOMOR 3S TAHIIIT 2OO1 TENTA.NG
KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU
DENGAN RAHMA'T TTIfIAN YANG MAIIA ESA
B{'PATI BATAIIG FIARI,
- \{enimbang : a bahwa dalan rmda melaksanakan Hubungan hdustrial di PerusahaanPernsahaan maka Perjmjian Kerya harus mencenninkan adarya kesepakaaa didasartan ates musyawaah rmail&lt; mufakat;
- b. bahwa rmUrk memkrikan janinm perfindungan hukwn baik kepada pihak p€ngusaha maqpun pekerja prfu pembinaan secafa intensif yang didr*ung oleh perangkat hukum yang memadai;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud hunf a dan b peflu membenfi* Peraturan Daeratr tentang Kesepakatan Kerja Wakfu Tertentu;
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dafi Republik Indonesia untuk seluruh Republik Indonesia (Irrnbaran Negara Republik Indonesia Tahrur 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun L954 tsntang Pe{anjian Perburuhan affiaffi Serikat Buruh dan h{4iikan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan kmbaran Negara Nomor 598a);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahrm 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam f,ingtwrgan Daerah Propinsi Sumatera Tea$h (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnffr 1956 Nomor 25)' sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pernbenhrkan Daerah Tingftat tr Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Tanjrmg Jabung (Ixmbaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
4. Undary-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perbunrhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Nomor 1227);
5. Undang-undang Nomor 14 Tatnn L969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lernbaran Negaa Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tanrbahan L€firbaran Negara Nomor 2912);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 teirtang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Talnrn 1981 Nomor 76, Tambalran kmbaran Negara Nomor 32O9);
7. Und"ng - undang No'mor 18 Tahun 1997 tentmg Pajak Daerah dan Retibusi Dasrah (I-€rnbaran Negra Repubfik Indonesia Tahrur 199T Nomor 41, Tambahan I-e'mbaran Negara Nomor 36s5) sebagaimana telah diubah dengfir Undag - undang Nomor 34 Tahwr 20m fl-embaran Negara Republik hdonesia Tatnm 2ffi Nomor 246, Tanbahm Lembaran Negara Nomor aO48) ;
8. Perahran Pemerintah Pengganti Undang-rmdang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1l Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan flrmbaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4004);.
9. undang-undang Nomor 22 Tahun lg99 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun rggg Nomor 60, Tambatran Lembman Negara Nomor 3339);
10. Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan undang-undang mrkum Acara Pidana (Irmbaran Negara Republik Indonesia Talnn 1983 Nomor 36, Tambahan I-enrbaran Negara Nomor 3258);
11. Perahraran Pemerintatr Nomor 25 Tahun 2000 tontang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor i4, dan Tambahan Irrnbaran Negara Nomor 3952);
12. Perdran Pemerintah Nomor 66 Tahrm 2001 tentang Retnlbusi Daerah flrmbaran Negoa Republik Indonesia Talum 2001 Nomor 119, Tambahan Lenrbaran Negara Nomor aB\;
13. Kepufusan Presiden Nomor 44 Tatrun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perahnan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintatr dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Talnur 1999 Nomor 70).
Dengan psrsetujuan
DEWAN PERIVAKILA}I RAKYAT DAERA}I KABUPATEN BATANG HARI MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEPAKATAN KERTA WAKTU
TERTENTU.
BAB I - SYARAT-SYARAT DAN ISI
Pasal 10

Kesepakatan Keqa Wakhr T€rtfltu yang ternyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimalaud dalam pasalz, pasal 4 ryat (3) der.r ayat (4), pasal 8 dan pasal 9 Kesepakatan Kerja tersebut mer{adi Kesepakatm Kerja Wakhr Tidak Tertentu.
BAB I - SYARAT-SYARAT DAN ISI
Pasal 11

Kesepakatan Keda Wakar Tertentu b€ralftir dsmi h*um dengan beraktrirnya waktu yang ditentukan dalailr Kesepakatan Keda atau der€m selesainya Wkeqaan yarg disepakati.
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berakhir karena pekerja yang bersangkutan dunia.
BAB I - SYARAT-SYARAT DAN ISI
Pasal 13

- (1) Kesepakatan KErja Waktu Tertentu tidak berakhir karena pengusaha mnringgal &amp;uda, kecuali Kesepakatan Kerja yang diadakan monyatakan sebaliknya.
- (2) Dalam hal Pengusaha meninggal duniq ahli waris pengusatu dapat mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan mengaj*an permohonan izin Psmuhxan Hubungan Kerja kepada Panitia Perselisihan Perbunrtran melalui Pemerintah Kabryaten Batang llari atau Pejabat yang ditnrliuk-
BAB I - SYARAT-SYARAT DAN ISI
Pasal 14

- (1) Kesepakatan Keda Waktu Tertentu tidak berakhir kffina fngssatu jatuh pailit ;
- (2) Apabila terjadi kepaititan maka hak-hak pekerja disele.saikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
BAB I - SYARAT-SYARAT DAN ISI
Pasal 15

- (l) Kesepakatan Kerja Wakm Tertsntu berlangsung tenrs sampai saat berakhirnya waktuyang telah ditefltukan dalarn kesepakatan atau saat selesainya pekeSaan yang telah disepakati dalam kesepakatan kerjq kecuali karena :
- a. kesalatran krat akibat perbuatan peke{a sebagai rnfrla dimaksud dalam pasal 16, atau
- b. kesalatran berat akibat perbuatan pkEqa sebagai rn:rna dalam pasal 18, atau
- c. alasan memaksa sebagai ruma dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Apabtla Pengusaha atau Pekeda ternyata mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sebelum wakumya berakhir atau selesainya pekerjaan tertsntu yary telah ditenhrkan dalam kesepak*m k"ryq pilu&amp; yang mengakhiri kesepakatan kerja tersebut diwajibkan membayar kepada pihak lainnya gmti rugr sebesar upatr peket'a sampai wakhr atau pekerjaan seharusnya selesai kecuali bila putusnya hubrmgan ke{a itu karena kesalatran berat atau alasan memaksa sebagaimana dimaksud dalatn pasal 16, pasal 18 dan pasal 19.
BAB I - SYARAT-SYARAT DAN ISI
Pasal 16

Pengusaha dapat mengakhiri Kesepatan Kerja Waktu Tertentu dengan meminta izin kepada Panitia Penyelesaian PersElisihan Perburuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
- a. Pada saat kepakatan kerja diadakan memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- b. Mabu( madat, memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja.
- c. Mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejatratan lainnya.
- d. Menganiay4 secara kasar, atau mengancam pengusaha" keluarga pengusatra atau teman sekerja.
- e. Melakukan sesuatu yang bertenkngan dengan hukum atau kesusilaan di tempat kEda.
6. f' Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan batraya milik Perusahaan.
- g. Dengan sengaja walaupun sudrh diperingatkan membiarkan dirinya afau teman seke{anya dalam keadaan bahaya.
- h- Membmgta rahaia peruaahaan yang seharusnya dirahasiaka-
BAB I - SYARAT-SYARAT DAN ISI
Pasal 17

- (1) Pengusaha dryad. memberikan surat peringaran prtane kedua dan ketiga kepada pekerja karena kesalaha pekeda melakukao perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
2. a- d€ngru sengaja atau karena lalai mengakrbatkan dirinya dalmn keadaan demikian rupa sehingga ia tidak dapatmeqialankan peke{aannya.
- b. apabrla temyata pekerja tidak melalaanakan pekerjaarmya sesuai dengan ketsntuan yang sudah diperjaqiikan.
- c. Mel,anggar ketsntuan yarrg telatr ditetapkan datam Kesepakatan Kerjq sedangkan kepadanya tslah diberikan surat peringatan pertama atau kedua yang masih berlaku.
- d. tetap menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak diberikan kepadanya oleh atau atas nama p€ngusah4 sedangkan psrintah itu sesuai dengan kesepakatan kerja yang telah diadakan.
- (2) Setelah surat peringatan terakhir prkerja masih tetap melakukan perbuatan sebagimana dimalaud dalam ayat (1), maka psrgusaha dapat mengakhir Kesepakatan Kerja Waktu Tertsntu dengan meminta izin Pemuh$an Hubungan Kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbunrhan melalui Pemerintah Kabupaten Batang Flari atau pejabat yang ditunjuk.
BAB I - SYARAT-SYARAT DAN ISI
Pasal 18

- (1) Peket'a dapat mengakhiri Kesepakata Kerja Walfu T€rtentu karena kesalatun berat yang dilakukan pengusalu sebagaiberikut :
- a. Meng;aniaya, menghina s€cara kasa atau mongancarn pekerjq keluarga afau anggota rumah tanga pkerja atau mernbhd€n hal itu dilakr*an oleh koluarg4 anggota rumah tarng;a atau bawahan pengusatu.
- b. Membujuk peke{4 keluarga atau teman serumah pekerj4 melakukan sesuatu yang bertentangan dengn hu*um atau dengan kosusilaan, atau hal itu dilakr*an bawahan pengusaha.
- c. 2 (dua) kali tidak membayar upah peke{a pada waktunya.
- d. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja.
- e. Tidak membsrikm pekerjaan yang cukup kepada pekedq yary penghasilaffirya didasakan atas hastl pekeq'aan yang dilalnrkan sesuai dengan yang dip€rjanjikan.
2. f' Tidak atau tidak cukup menyediakan fasilitas keq'a yang disyaratkan kepada pekerj4 yang penghasilannya didasarkan atas hasil peke{aan yang dilakukan.
- g. Apabila dilanju&amp;an hubrHrgan ke$a dapat msdmbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau keselarnatan pekerja hal mana tidak diketahui oleh pekerja sewaktu kesepakatan kerja diadakan.
- h. MemErintah pekerja untuk mengdakan yang tidak layak dan tidak ada dengan kesepakatan kerJa.
- i. Memerintahkan peke{a walaupun ditolak oleh pekerja untuk melakukan sesuatu peke{aan pada perusahaan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja.
- (2) Atas permintaan peke{4 Panitia Penyelesaian Perselisihan perburuhan menyelesaikan masalahyangtimbul akibat pengakhiran Kesepakatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB I - SYARAT-SYARAT DAN ISI
Pasal 19

Selain kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17 dan pasal 18, pengusatra atau Peke{a dapat mengajukan F€akhiran Kesepakatan Keqa Waktu Tertentu dan minta izrn Pernutusan Hubrurgan Keqa kepada Panitia Psnyel€$ian Perselisihan Perburuhan karena alasan memaksa atau force majetu.