PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2016
Tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Berlaku: 7 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA
Menimbang : a.
bahwa setelah diundangkannya Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diantaranya memuat tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka peraturan perundang-undangan yang selama ini dipedomani, perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, termasuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Desa, maka perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
- c. bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kolaka Utara tentang Badan Permusyawaratan Desa.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indosia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
SALINAN
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4857);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan
BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB 1 KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DRPD Kabupaten Kolaka Utara
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga kemasyarakatan adalah lembega yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
BAB II - FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 2

BPD mempunyai fungsi:
- a. Membahas, mengkonsultasikan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa.
BAB II - FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 3

BPD mempunyai wewenang:
- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Menyusun Tata Tertip BPD
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 4

BPD berhak:
- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaran Pemerintahan Desa,pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Memperoleh pengembengan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan;
- e. Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 5

Anggota BPD berhak:
- a. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Deas.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 6

Anggota BPD mempunyai kewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7

Larangan anggota BPD:
- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekolompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalagunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian anggota BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisiyang proporsional.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 9

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajad;
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara Demokrasi;
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 10

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keangggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawara perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilh dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyswarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD
kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan atau musyawarah perwakilan.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 12

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:
'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawarata Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undangundang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
BAB V - PIMPINAN BPD
Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang sekertaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
BAB V - PIMPINAN BPD
Pasal 15

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawara mufakat oleh anggota BPD.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalani.
BAB VI - PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU
Pasal 16

- (1) Pengisian anggota BPD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.
- (2) Mekanisme penetapan anggota BPD antarwaktu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Masa jabatan keanggotaan BPD antarwaktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
BAB VII - PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Berakhir masa keanggotaan;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
- d. Melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawara BPD melalui Camat setelah diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan digantikan oleh calon nomor urut selanjutnya dari daftar calon anggota hasil musyawara dalam wilayah Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (5) Dalam hal tidak tersedia calon nomor urut selanjutnya dari daftar calon anggota hasil musyawarah, BPD bersama Kepala Desa melaksanakan musyawarah pemilihan anggota BPD
- (6) Peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
BAB VIII - Paragraf 1
Pasal 18

Mekanisme Musyawarah BPD sebagai berikut:
- a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. Hasil keputusan BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekertaris BPD.
Paragraph 2
Tata Tertib BPD
BAB VIII - Paragraf 1
Pasal 19

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
- a. Waktu musyawarah BPD;
- b. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- c. Tata cara musyawarah BPD;
- d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan Anggota BPD; dan
- e. Pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyswarah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a meliputi:
- a. Pelaksanaan jam musyawarah;
- b. Tempat musyawarah;
- c. Jenis musyawarah; dan
- d. Daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. Penetapan pimpinan musyawarah apabilah ketua BPD berhalangan hadir;
- c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- b. Konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
- c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
- d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. Penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandagan BPD;
- c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
- d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD
8. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Penyusunan notulen rapat;
- b. Penyusunan berita acara;
- c. Format berita acara;
- d. Penandatanganan berita acara; dan
- e. Penyampaian berita acara.
BAB VIII - Paragraf 1
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas BPD dibantu oleh Sekertariat BPD.
- (2) Sekertariat BPD dipimpin oleh sekertaris BPD.
- (3) Sekertaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan lainnya seperti Komisi atau Panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekertaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD.
BAB VIII - Paragraf 1
Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Desa, anggota BPD Desa induk yang berdomisili didesa pemekaran diangkat/diusulkan menjadi anggota BPD pada Deas pemekaran.
- (2) Masa jabtan anggota BPD sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah sisa masa jabatan pada Desa induk.
- (3) Kekurangan jumlah anggota BPD desa induk karena adanya pemekaran Desa diisi oleh nomor urut selanjutnya dari daftar calon anggota BPD hasil musyawara desa induk.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi Bandan Permusyawaratan Desa baik secara kelembagaan,maupun pelaksaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undngan Yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara nomor 6 tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal, 31 Desember 2016
BUPATI KOLAKA UTARA
cap/ttd
RUSDA MAHMUD
Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 31 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
cap/ttd
H. ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA : (4/2016)