PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 11 Tahun 2006
Tentang BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2006
Berlaku: 16 Oktober 2006
N/A
Preamble

Menimbang :a.
- bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang, perlu diubah untuk kedua kalinya untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II ujung Pandang.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1089.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Dan
WALIKOTA MAKASSAR
M E M U T U S K A N
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TINGGKAT II UJUNG PANDANG
Menetapkan :
N/A
Pasal 7

- (1) Neraca awal Perusahaan terdiri semua aktiva dan passive Dinas yang dilebur menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Modal dasar tersebut ayat (1) adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (3) Penambahan modal perusahaan dimaksud ayat (2) dapat ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- (4) Semua alat Likuidasi disimpan dalam Bank;
- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 8

- (1). Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Walikota atas usul Badan Pengawas dengan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas;
- (4) Pengangkatan dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan untuk jangkla waktu selama 4 (empat) tahun dan setelah berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu1 (satu) kali sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga keselyuruhan Pasal 13 beerbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan Persetujuan tertulis dari Walikota melalui Badan Pengawas untuk melakukan hal-hal yang tersebut dibawah ini :
- a. Mengadakan Perjanjian kerjasama yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. Mengadakan Peminjaman dan mengeluarkan Obligasi;
- c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tidak bergerak;
- d. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugas Direktur Utama dilaksanakan oleh salah satu Direktur yang ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Di hapus.
- d. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), (3), fdan diubah dan ditambah ayat (5) dan (6), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas 5 (lima) orang;
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pengawas dimaksud ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dari unsure Pejabat Pemerintah Daerah Kota Makassar, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan dari unsure pelanggan Perusahaan, 3 (tiga) orang anggota dari unsure Profesional Independen;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan maksimal 3 (tiga) tahun atas usul Direktur Utama dengan melampirkan :
4. 3.a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
5. 3.b. Surat Pernyataan Badan Pangwas yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan kel;uarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertical maupun garis horizontal, termasuk menamtu dan ipar (hubungan keluarga semenda lainya);
6. 3.c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
7. 3.d. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon;
8. 3.e. Pas foto ukuran 4 x 6 cm.
- (4) Sebelum dikeluarkan surat Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD;
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas berakhir, direksi melaporkan kepada Walikota;
- (6) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.
- e. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) diubah, ditambah ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi :
N/A
Pasal 22

- (1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atau pejabat yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatau mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Perusahaan Daerah, oleh Walikota Makassar ditunjuk Bdan atau Pejabat yang melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap Perusahaan Daerah;
- (2). Lembaga Audit atas persetujuan Walikota berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertangungjawabannya;
- (3). Tindak lanjut hasil pemeriksaan Lembaga Audit dilaksanakan oleh Walikota dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 16 Oktober 2006
WALIKOTA MAKASSAR,
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN
Diundangkan di Makassar pada tanggal 18 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
H. SUPOMO GUNTUR
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN 2006 SERI D NOMOR 1