Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2012
Tentang PEMBENTUKAN DESA BOTUH BOSI KECAMATAN SIMPANG HULU
Berlaku: 22 Nopember 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kecamatan Simpang Hulu pada umumnya dan Desa Balai Pinang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan aspirasi dan hasil Penilaian dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, dan pertimbangan dari aspek sosial budaya dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Balai Pinang, dipandang perlu membentuk Desa Botuh Bosi di wilayah Kecamatan Simpang Hulu;
- c. bahwa pembentukan Desa Botuh Bosi diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu;
Mengingat: 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BOTUH BOSI KECAMATAN SIMPANG HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 3

- (1) Desa Botuh Bosi berasal dari sebagian wilayah Desa Balai Pinang.
- (2) Desa Botuh Bosi terdiri atas cakupan wilayah :
- a. Dusun Pendaun;
- b. Dusun Belantek;dan
- c. Dusun Petebang.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Botuh Bosi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Botuh Bosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Balai Pinang dikurangi dengan wilayah Desa Botuh Bosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 5

- (1) Desa Botuh Bosi mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 6

Batas wilayah administrasi Desa Botuh Bosi, dicantumkan dengan titik koordinat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PUSAT PENGEMBANGAN DESA
Pasal 7

Pusat pengembangan Desa Botuh Bosi berkedudukan di Dusun Pendaun.
BAB V - LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK
Pasal 8

- (1) Luas wilayah Desa Botuh Bosi ± 10.026,7 Ha.
- (2) Jumlah penduduk Desa Botuh Bosi pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 399 KK / 1.627 jiwa.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, desa induk masih tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.
- (2) Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa lainnya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini.
BAB VII
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang Pada tanggal 22 Nopember 2012
BUPATI KETAPANG, ttd. HENRIKUS
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 23 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd.
ANDI DJAMIRUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 11