Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Tatrun 2013
N/A
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daeratr adalah Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerinta-h Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerakr Kabupaten Situbondo. 4.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Ihbupaten Situbondo. 5.
4
6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagr setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara pelayanan publik yang selanfutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara pemerintahan daeratr, koqrcrasi, serta lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibenhrk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan keq'a penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 8.
4. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang beke{a di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik. 9.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewqiiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitss, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 11.
7. Pengaduan adalah laporan yang disampaikan penerima pelayanan publik kepada Penyelenggara dan DPRD karena ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. 12.
13. Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat.
2. t4. Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
15. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
16. Maklumat pelayanan adalah penyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
77. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalatr rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
18. Indeks Kepuasan Masyarakat adalatr ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
19. Perlakuan khusus adalah Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan/masyarakat tertentu sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
20. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Ketentuan Pasal 38 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, DPRD dan ombudsman.
2. (21 Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan kepada Penyelenggara dan DPRD sudatr harus mendapatkan perhatian, tanggapan dan ditindaklanjuti paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengaduan itu disampaikan.
- (4) Tanggapan atas pengaduan, setidak-tidaknya memuat:
- a. penjelasan rinci tentang persoalan pokok yang diadukan;
- b. organisasi atau instansi yang menyelesaikan; berwenang
- c. tindakan, keputusan atau rekomendasi kepada pengadu. saran sebagai
- (5) Penyelenggara dan Pengawas Internal wajib mengirimkan dokumen tanggapan kepada pengadu.
- (6) Penyelenggara dan pengawas internal wajib menyediakan fasilitas penerimaa,n pengaduan, pemantauan pengaduan dan evaluasi pengelolaan pengaducrn yang mudatr diketahui dan diakses oleh masyarakat, serta menunjuk petugas untuk menerima dan mengelola pengaduan.
3. Ketentuan Pasal 39 ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 39

Penyelesaian pengaduan dilakukan dalam tenggang waktu sebagai berikut:
- a. pengaduan yang disampaikan kepada Penyelenggara dan Pengawas Internal sudah harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima;
- b. pengaduan yang disampaikan kepada DPRD ditindaldanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7
- c. pengaduan yang disampaikan kepada ombudsman ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) ditambah 3 (tiga) huruf baru yaitu huruf g, huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 43

- (1) Pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip:
- a. ekonomis;
- b. berkualitas;
- c. sederhana;
- d. mudah diakses;
- e. murah;
- f. terkoordinasi;
- g. keterpaduan;
- h. pedelegasian atau pelimpahan wewenang; dan
- i. akuntabilitas.
- (2) Sistem pelayanan terpadu mengandung unsur:
- a. kesatuan penanganan;
- b. kesatuan tempat dan /ataujaringan elektronik;
- c. kesatuan pengendalian; dan
- d. kesatuan sistem pelaporan.
5. Ketentuan Pasal a8 Ayat (1) diubatr dan Ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 48

- (U Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik wqiib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peraturan daerah ini diundangkan.
- (21 Dihapus.
Perahrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daeratr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Diundangkan di Situbondo pada tanggar ,1 4 DEC 2016 SEKREIARIS DATRAII KABI'PATEN SITTIBONDO,
M
LEMBARAN DATRAII I(ABTIPATEIY SITIIBONDO TAHUil 2OL6ITOMOR 14 ITOREG PERATURAIT DATRAII KABT'PATEIT SITUBOITDO PROVIilSI JAWA TIIIIIR z 36-4|2OLG
PEITJED,ASAI|
ATAS
PERATT'RAI{ DAT,RAII IIABI'PATTIT SITI'EOITDO rcouoR { tartnr zore TEI|TATG
PERUBAIIAX ATAS PERATURAT DAERAII IIABI'PATEI| SITT'BOTDO ITOUOR 1 TAIIT'il 2013 TTI|TATG PEI..AYAI{Ar PI'BLtr(
L UUUU
Perwujudan nyata sikap aparatur negara dalam menjalankan tups dan fungsinya tercermin dari penyelenggaraan pelayananan publik. oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus diLakukan,
Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan, aparatur negara dalam hal ini dititikberatkan kepada aparatur pemerintah hendalorya memberikan pelayananan yang sebaik-bailorya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing rrahm pemberian peftayanan barang dan jasa.
Berdasarkan surat Gubenur Jawa Timur nomor : rgs/632r/or3/ 2013 perihal Klarilikasi peraturan Daerah Kabupa.ten Situbondo Nomor I, 2, 3, 4, 5 dan 6 Tahun 2013 terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang pelayanan Publik yang perlu disempurnakan, sehingga sesuai ketentuan pasal 94 ayat (2) Peraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 1 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut penyempurnaan perda dimaksud dilaksanakan dalam bentuk perubahan perda sesuai mekanisne ketentuan peraturan perundang\_ undangan. oleh karena itu, guna menindaklanjuti surat Gubernur dimaksud, maka perru dilakukan perubahan terhadap peraturan Daerah Nomor I Tahun 2013 tentang pelayanan publik.
```
Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
```
Angka 3
N/A
Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan publik yang cepat, tepat dan akurat adalah perilaku pelayanan yang sesuai dengan norrna pelayanan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
TAMBAHAN LTMBARATY DATRAH KABTTPATEII SITUBOIYDO ItOlrOR tt
Ayat (a)
Humf a
Yang dimaksud "tindakan administratif Pemerintah Daeratr" adalah pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh Satuan Keq'a Perangkat Daerah.
Huruf b
Yang dimaksud "tindakan administratif oleh Instansi Non Pemerintah" adalah pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh badan hukum lainnya.