PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Berlaku: 9 Juni 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2407 );
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN
BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rejang Lebong.
7. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15. Kebersihan adalah suatu keadaan yang bersih sehingga orang merasa tenang dan nyaman.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Pasar adalah suatu tempat yang merupakan tempat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, jual beli/tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan setiap hari, termasuk fasiltas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah antara lain kawasan pedagang Kaki Lima (K5), fasilitas MCK dan kawasan sekitar pasar lainnya.
21. Kios, Los dan Pelataran adalah suatu bangunan/ruangan tempat berjualan berupa bangunan yang merupakan ruangan dengan ukuran tertentu yang dibangun Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.
20. Kaki lima adalah tempat untuk melakukan jual beli barang dan jasa yang terletak di emperan toko, rumah dan atau pinggiran jalan umum dan tidak berbentuk permanent.
22. Rumah penduduk adalah rumah yang berada dalam daerah Kabupaten Rejang Lebong.
24. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampah organik dan sampah non organik.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, skala usaha atau frekuensi pelayanan untuk industri, hotel, pertokoan, perkantoran dan perdagangan.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah rumah tangga/rumah penduduk yang terletak di jalan protokol/provinsi/kabupaten/ganggang/jalan lingkungan, desa dan kelurahan, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / bulan;
hotel / penginapan
- 2) hotel yang berklasifikasi melati (volume sampah &gt;0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) / bulan;
- 1) hotel berklasifikasi berbintang (volume sampah &gt;0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / bulan;
- 3) penginapan, losmen, wisma atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / bulan;
- c. pedagang Kaki Lima dengan cara amparan, gerobak dorong atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) / hari;
- d. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah perdagangan, antara lain pasar, pertokoan dan rumah makan atau sejenisnya, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 2) sedang ( volume sampah 0,1 m³ s/d 0,75 m³/hari ), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / bulan;
- 1) kecil ( volume sampah &lt; 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah) / bulan;
- 3) besar (volume sampah &gt; 0,75 m³/hari ), dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / bulan;
- e. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah industri antara lain rumah sakit, pabrik atau sejenisnya, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 2) sedang (volume sampah 0,1 m³ s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / bulan;
- 1) kecil (volume sampah &lt; 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / bulan;
- 3) besar (volume sampah &gt; 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / bulan;
- f. perkantoran, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 2) kantor pemerintah, dinas/instansi satuan kerja perangkat daerah, dinas/instansi vertikal, kantor notaris, kantor pengacara/lembaga bantuan hukum, kantor praktek dokter dan sejenisnya, kantor asuransi, kantor agen angkutan penumpang/ barang dan jasa (volume sampah 0,51 m³ s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / bulan;
- 1) kantor-kantor bank pemerintah/bank swasta, kantor pos dan giro, kantor telkom (volume sampah&gt;0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / bulan;
- g. pertokoan /ruko, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 2) toko tekstil, toko pakaian jadi, toko P &amp; D yang terletak dipinggir jalan protokol (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / bulan;
- 1) toko perhiasan emas, toko alat-alat bangunan, toko elektronik, toko manisan/grosir, toko alat-alat kendaraan bermotor, ruko (volume sampah 0,50 m³ s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / bulan;
- 3) toko manisan, toko P &amp; D, toko kelontongan, toko tekstil, toko pakaian jadi yang terletak di jalan penghubung, jalan lingkungan dua komplek pagar (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) / bulan;
pertunjukan/permainan, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 2) pertunjukan/permainan di lapangan (volume sampah &gt;0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) / hari pertunjukan;
- 1) video rental, video game, kamar bola biliyar atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³ s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,(lima belas ribu rupiah) / bulan;
- 3) pertunjukan sirkus atau sejenisnya (volume sampah &gt;0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / hari pertunjukan;
- i. gudang, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 2) gudang kopi, jahe (volume sampah 0,51 m³s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / bulan;
- 1) gudang sortasi kopi, jahe atau sejenisnya (volume sampah &gt;0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / bulan;
- 3) gudang sayur-sayuran, gudang beras, gudang pisang atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) / bulan;
- j. perbengkelan, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 2) bengkel kendaraan bermotor roda dua/ servis elektronik / cucian steam kendaraan roda dua dan empat (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / bulan;
- 1) bengkel kendaraan bermotor roda empat, bengkel las/ ketok atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000,-/ bulan;
- k. pertukangan, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 2) tukang jahit yang menggunakan lebih dari empat buah mesin jahit (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp.6.000,(enam ribu rupiah) / bulan;
- 1) tukang gunting rambut, tukang jam, tukang tambal ban, tukang tahu, tukang tempe, industri kecil atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) / bulan;
- 3) tukang jahit yang memakai mesin 1 sampai dengan 3 unit (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,- / bulan;
- 5) tukang buat rumah truck (bak truck) (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) / bulan;
- 4) panglong kayu, huller kopi/padi, salon kecantikan atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) / bulan;
- 6) rental computer, warnet, rental play station, counter hand phone atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,- / bulan;
- l. kendaraan angkutan, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 2) bus angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- / bulan;
- 1) angkutan kota / angkutan pedesaan (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,- / bulan;
- 3) truck barang dengan tonase angkut lebih dari 4 ton (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,- / bulan;
- 4) truck barang dengan tonase angkut 1 sampai dengan 3,5 ton (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- / bulan;
- m. pertambangan mineral bukan logam dan batuan (volume sampah 0,50 m³ s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- / bulan;
- n. rumah makan /warung, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 2) rumah makan yang terletak di jalan penghubung dan di pasar-pasar (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) / bulan;
- 1) rumah makan yang terletak di jalan protokol (volume sampah 0,50 m³ s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- / bulan;
- 3) warung manisan, warung minuman/ makanan yang menetap (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,- / bulan;
- 4) warung makanan/minuman yang menggunakan gerobak di emper toko jalanjalan (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) / bulan;
- o. penggunaan sendiri tempat pemrosesan akhir sampah oleh orang pribadi atau badan, ditetapkan retribusi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) / m³.
- (2) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Rejang Lebong.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan, 1 (satu) hari atau jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan dan/atau menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- b. masa retribusi;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung kepada Bupati atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang adanya alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat dan/atau Perangkat Daerah tertentu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Badan yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX - KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagai pengelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XX - PEMANFAATAN
Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
BAB XXI - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 27

Setiap pejabat dan/atau Badan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XXII - PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
BAB XXIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Diundangkan di Curup pada tanggal 13 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,
SUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2011 NOMOR 42 SERI C
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Ditetapkan di Curup Pada tanggal 9 Juni 2011
BUPATI REJANG LEBONG,
SUHERMAN