PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor PENDAPATAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2015
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Daerah adalah Kabupaten Sintang I.
- Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 2 · penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang
4. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca, Saldo awal Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih, yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual pen uh.
5. Neraca adalah laporan yang menyajikan infonnasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 6 · Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pen��sifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penya,i1an laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
- B. SAP Berb · Utang d asis AJo:ual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, rneng� an ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta Pelaksan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan 9. Pe aan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
- 7· ::�ar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah tne 81��Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan nya,i,kan laporan keuangan pemerintah.
- Ps::�Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP Yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
0
- .A)cU11tansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, . k?�venstbijsJ&lt;B:11 turan-aturan dan pralctik-praktik spesifik yang d1p1hh oleh "e fens·, �ta s pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan )(Oil el'l tJ 1,18(\J
J
'
- elJ�gaJl· A}&lt;Untansi Pe!11erintah Daerah adalah prinsip-prinsip\_, dasar­ "ebiJa.}caJl ensi-konvens1, aturan-aturan dan praktik-praktik spes1fik yang Jl· 08 ¢, kon; pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun d� cJipiJill \_. 01 e laporan keuangan pemerintah daerah untuk rnernerruhi 111 e11YllJjkall pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan J&lt;ebl.ltulltingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode 1&lt; e t e r b ; antar entitas.
- 111 9 1.lP A}&lt;Untansi �emeri�tah �aerah yang selanjutnya disingkat SAPD 2 sistelTI angkaian s1stematik dan prosedur, penyelenggara, peralatan da� J · 9dalllll �ain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis trans.ales� elellle� dengan pelaporan keuangan di lingkungan orgamsasi slll11� tahan daerah. pelllenn d B 1 . . di .
- . A}{rllal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 14, B 9 s·�ristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa :mperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- k t an pendapatan an e anja Daerah yang selanjutnya ismg a 13, All gg : adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang A!' !n a s dan disetujui bersama oleh pemerin tah daerah dan D PRD, dan di kan dengan peraturan daerah. ditetaP
- B sis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 15 · ;ristiwa Iainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 16 Basis Kas Menuju Akmal/ cash toward accrual (CTA) adalah basis · aJcuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
17. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan tennuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
18. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
19. �engungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap mfonnasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- 20 · Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah �poran yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, ans�er, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang :mbiayaan anggaran, yang masing-rnasing diperbandingkan dengan ggarannya dalam satu periode.
- 21 · �{t1 Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat Penu adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan korek�nan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, sr dan SAL akhi Ir.
tfJ
- ran ArUs Kas yang selanjutnya disingkat LAK 13. LllP" ·ikan informasi mengenai sumbc adalah laporan yang menyaJkas selama satu periode akun� �nggunaan, perubahan kas dan ,etarll ggal pelaporan, st, serta saldo kas dan setara kas pada tan
- ran operasional yang sclanjutnya di . LllpO ·i}can infonnasi mengenai Bel ruhismgkat LO adalah laporan yang . ftle�yaJ pelaporan yang tercenrun � kegiatan operasional keuangan e11nta 9 /defisit operasional dari am pendapatan-LO, beban dan sufl'1��annya disandingkan dengan pc � od u a tu entitas pelaporan yang pe11yaJ1 n e sebcJumnya.
24-
- ran Perubahan Ekuitas yang sel · tn . . LaPo ang menyajikan info . anju ya d1smgkat LPE adalah 1ap&lt;&gt;rall Y. . rmasi mengenai perubahan ekuitas an terdiri dan ekuitas awaJ, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akh}' g
25.
- catatan atas Laporan Ke�angan Y�g selanjutnya disingkat CaLK adalah 1aparan y�g rnenyajikan mformasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analis1s atas nilai suatu pos yang disajikan dalarn LRA, LPSAL, LO, !,PE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
26
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah · perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
- 27 \_ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan KeIJa Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai rugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
30. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah,
31. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai �nambah ekuitas dalarn periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
32. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening K\_as Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam penode tahun an�aran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
33. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam l&gt;eriode pelaporan yang menurunkan ekuitas, y�g dapat berupa l&gt;engeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
34. Pernbiayaan Daerah adalah sernua penerimaan yang p�rlu �ibayar kembali dan/atau pe 1 akan diterima kernbali, baik pada tahun an nge uaran yang tah be �aran yang bersangkutan maupun pada tahunun anggaran tikutnya.
- adalah sumber daya ekonorni . 35. "�erintah daer� sebagai akibat d � an g ��asai dan/ atau dimiliki oleh pe raat ekononu den/ atau sosial d.pe Stiwa masa lalu dan dari mana �eJl roleh, baik oleh pemerintah daeraii ;::asa depan diharapkan dapat d!pe IcUf dalam satuan uang, tcrmasuk su aupun masyarakat serta dapat d!\l lu}can untuk penyediaan jasa b . mber daya nonkeuangan yang dtpC�r daya yang dipelihara karena �gi masy\_arakat umum dan sumber51.,llll asan sejarah dan budaya.
- wajibaD adalah utang yang timbul d . . . 36. J{e I gaiannya mcngakibatkan af an penstiwa masa lalu yang penYe � tab daerah. iran keluar sumber daya ekonomi pel1lenn
- ,,.,�,;tas adalah kekayaan bersih pemerintah d ah 37 -"'"-t d k iib aer yang merupakan . selisih antara ase an CW8..J1 an pemerintah daerah.
- J{oreksi a��ah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos 38· yang tersaJt dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- penyesu�an adalah tr�saksi �enyes�aian pada akhir periode untuk 39· JJlengaicw pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan ad�ya\_ perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
- O Bagan Akun Stan?ar �ang �elanjutnya disingkat BAS adalah daftar 4 · kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kab\_upaten Sintang dalam rangka penyajian kembali Laporan Keuangan berbasis Kas Menuju Akrual menjadi laporan keuangan berbasis akrual.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tahapa.i:i penyajian (restatement) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Smtang kembali
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- Ul u k t"ka pertama kali disusun dengan n�k penyusunan laporan keuangan\_ e i hun periode sebelumnya rnasih basis akrual, laporan keuanga\_n akh1ra1�cash toward accruaij diperlukan lllenggunakan basis Kas MenuJU Akru b lum mengikuti basis akrual !lenyajian kembali kebijakan akuntasinya e !lenuh.
I&lt; rnenyajik� ke�bali La.poran Keuangan Berbasis Akrual dilakukan urit\l 1&lt;onvers1 dan . La.poran Keuangan Berbasis kas Menuju Akrual jZ) derisan rnelalui mekamsme penyesuaian akun berdasarkan prinsip standar del'IS�si pemerintahan Berbasis Akrual. �
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

ntuk melakukan penysjian kembali La.poran Keuangan tersaji pada 1 ji}le.�an u ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. i&gt;111P'ran y
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pere.tufe.O
. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Agar �e\_u��engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. aupatl 101
Diundangkan di Sintang pada tanggal �� ..S it fifMB�� 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, tj-
- . ru'M,, . I
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR '4
{l f) fl '1 � 5
pERATURAN BUPAn BINTANQ
NOMOR
: "4 : �z .s�r,u,�,-
TAHUN 2015
TANGGAL
. 2015 . KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALJ IRESTAT.EMEN'Jl LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TENTANG
LAMPIRAN
tJf pENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LAPoRAN KEUANGAN ,r ,.,vJ' PEMERINTAH KABUPATEN BINTANG
Yang perlu dilakukan oleh SKPD/SKPKD untuk m lakuk · · \_h 8 pan e an penyajian r,..., ball adaiah : 1&lt; e JII
- sleJll mempersiapkan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dapat I, DilsJ&lt;Ukan dengan melakukan konversi dari Laporan Keuangan Berbasis tss Menuju AkrUal, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
8, l{onversi Neraca
- a) Konversi neraca cash toward accrual (CTA) menjadi neraca akrual mutlak dibutuhkan sebagai pondasi awal perubahan dari Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Akuntansi Berbasis Akrual. 1,angkah pertama adalah menyesuaikan neraca tahun terakhir diimplementasikannya akuntansi kas menuju akrual menjadi neraca berbasis akrual, Neraca tanggal 31 Desember 2014 berbasis CTA dikonversi terlebih dahulu menjadi neraca berbasis akrual per 1 Januari 2015. Neraca yang dihasilkan oleh akuntansi berbasis CTA secara umurn dihasilkan dengan melakukan inventarisasi data-data berkaitan dengan aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki entitas. Di sisi lain, neraca akrual disusun melalui pencatatan transaksi dan memiliki hubungan dengan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- b) Perbedaan yang jelas antara neraca CTA dan neraca akrual adalah pada pos ekuitas. Ekuitas pada neraca CTA merupakan akun penyeimbang dari pos-pos aset dan kewajiban yang ditemukan pada tanggal pelaporan. Misalnya Jika entitas pada tanggal pelaporan memiliki aaet piutang maka pada ekuitas akan diseimbangkan dengan cadangan piutang, aaet tetap maka akan dimunculkan akun penyeimbang diinveataaikan dalam aaet tetap. Sedangkan ekuitas pada neraca akrual berasal dari saldo ekuitas akhir pada LPE. Dalarn LPE akan tergarnbar perubahan dari saldo akun ekuitas awal, penarnbahan dan pengurangan dari LO dan koreksi-koreksi atas ekuitas.
- c) Oleh karena itu konverai Neraca CTA menjadi Neraca Akrual Awal dilakukan dengan menyeauaikan akun-akun ekuitaa. Ekuitas yang terbagi-bagi dalam akuntansi CTA seperti cadangan piutang, diinvestasikan dalarn aset tetap dan lain-lain disatukan ke dalam satu akun ekuitas. Setetelah neraca awal akrual tersusun maka perubahannya dalarn pos aset dan kewajiban dilakukan dengan pencatatan melalui transaksi penyesuaian dan koreksi, sedangkan akun ekuitas dihasilkan dari LPE.
t,.
J{onversi LRA
- ill selanjutnya adalah p�da. tanggal pelaporan dilakukan konversi LRA niadi LO. Konversi dilakukan sec gl bal hi · me , . ara o se mgga nantmya jUC8Jl dihasilkan L? yang belum disesuaikan. Diawali dengan rnela]cukan konversi Pendapatan LRA menjadi Pendapatan LO. l{onversi dilaku� terhadap keseluruhan akun pendapatan-LRA tanPa memperhatikan apakah memenuhi definisi dan prinsip pengakUan pendapatan LO.
- b) seJanjutnya adal� akun-akun belanja dikonversr menjadi akun­ a)cull beban kecuali akun-akun belanja modal. Sama halnya dengan pendapatan LRA, �o�versi belanja dilakukan tanpa memperhatikan pengerti� dan \_p�s1p pengakuan beban, misalnya belanja pegawai dikonvers1 menjadi beban pegawai, belanja bunga menjadi beban bunga.
- c) l{onversi belanja barang dan jasa menjadi beban barang dan jasa dilakUkan dengan sedikit berbeda. Harus dibedakan belanja-belanja barang yang menghasilkan persediaan dan yang tidak. Terdapat banyak komponen dalam akun belanja barang seperti perjalanan dinas, honor-honor kegiatan, belanja jasa yang tidak menghasilkan persediaan. Penyajian belanja barang dan jasa dalam LO akan dibagi menjadi beberapa jenis beban antara lain beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas dan lain-lain.
- d) l{onversi pendapatan-LRA dan belanja ini akan dapat menghasilkan LO sebelum disesuaikan karena masih kasar. Koreksi-koreksi dan penyesuaian-penyesuaian atas akun-akun Pendapatan-LO dan Beban hasil konversi mutlak diperlukan. Hal ini disebabkan :
- 1) Tidak semua akun pendapatan-LRA adalah merupakan pendapatan-LO.
- 2) Tidak semua akun belanja, misalnya belanja modal adalah merupakan beban.
- 3) Terdapat banyak transaksi-transaksi pendapatan LO dan beban yang pengakuannya tidak dipicu oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
- 4) Penyajian format LO mensyaratkan penyajian berbeda yaitu terdapat surplus dan defisit dari kegiatan dan operasional dan terdapat pos-pos luar biasa yaitu pendapatan luar biasa dan beban luar biasa.
- c. Koreksi dan Penyesuaian
Koreksi dan penyesuaian harus dilakukan karena secara prinsip akuntansi CTA berbeda dengan akuntansi akrual. Koreksi dan penyesuaian dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu :
- c.i. Transaksi Pendapatan-LRA yang bukan merupakan Pendapatan­ LO
Transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
- c.1.1. Transaksi pelunasan Piutang/ TPTGR dan Klaim lainnya
Transaksi ini akan dicatat oleh LRA sebagai Pendapatan-LRA karena terdapat aliran masuk ke Kas Umum Daerah, namun bukan �ndapatan-LO karena pengakuan pendapatan-LO sudah dilakukan pada saat pengakuan piutang.
Untuk menghindari pencatatan ganda atas Pendapatan-LO maka transaksi pelunasan piutang tersebut harus dikoreksi yaitu dengan mendebit Pendapatan-LO dan mengkredit Piutang. Ilustrasi jurnal pada saat konversi pendapatan-LRA ke Pendapatan -LO adalah :
| D | RK PPKD | XXXX |
|-----|---------------|--------|
| K | Pendapatan Lo | XXXX |
Sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah
| D | | XXXX |
|-----|---------|--------|
| K | Piutang | XXXX |
c.1.2. Transaksi Pendapatan-LRA atas Peristiwa/ Kejadian pada Tahun Anggaran (TA) yang lalu.
Pendapatan yang berasal dari TA yang lalu dan belum dicatat sebagai piutang dalam laporan keuangan serta baru diketahui pada periode berjalan harus dilakukan koreksi sebagai penambah ekuitas. Ilustrasi jurnal pada saat konversi pendapatan-LRA ke Pendapatan -LO adalah: I� I D K
| IRKPPKD |
|---------------|
| Pendapatan LO |
Sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah I �
Sebaliknya jika terdapat pengembalian atas pendapatan yang pada TA sebelumnya sudah dicatat sebagai pendapatan-LO dan pengembalian dilakukan pada periode berjalan maka atas pengembalian pendapatan tersebut dilakukan koreksi sebagai pengurang ekuitas. llustrasi jurnal pada saat pengembalian Pendapatan -LO adalah :
| | :��d;�� - LO | I |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| f� | I | xxxx xxxx |
| Sedangkan jumal koreksi yang diperlukan adalah | Sedangkan jumal koreksi yang diperlukan adalah | Sedangkan jumal koreksi yang diperlukan adalah |
Hal ini sesuai dengan Stand · · ar Akuntansi pemenntahan Paragraf 22 PSAP 10 yang menyatakan bahwa "Koreksi kesalahan atas peneri . . . · ,maan pendapatan-LO yang tidak berulang yang teryadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengura · · · · . ng1 posrs1 kas, apabtla laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. ·
- c.1.3, Transaksi Pendapatan yang berasal dari Kegiatan Non Operasional dan Kejadian Luar Biasa
Konversi ini diperlukan untuk pendapatan-LRA yang bukan berasal dari aktivitas utarna, yaitu dengan melakukan reldaaifikaal ke akun yang sesuai pada LO.
c.2. Transaksi belanja yang bukan merupakan beban
- c.2.1. Transaksi belanja atas kejadian atau peristiwa tahun sebelumnya
Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu Paragraf 18 PSAP 10 ; "Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas."
Termasuk dalam transaksi ini adalah belanja-belanja yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun anggaran dan dipertanggungjawabkan pada TA berikutnya. Belanja-belanja tersebut pada saat transaksinya tidak dapat dicatat sebagai beban pada LO namun akan langsung mempengaruhi ekuitas.
Dalam konversi belanja menjadi beban semua belanja dikonversi menjadi beban kecuali belanja modal.
c.2.2. Transaksi belanja barang yang menghasilkan Aset Tetap
Dalam hal terjadi kesalahan pencatatan yang diakibatkan oleh belanja yang perolehannya menggunakan akun belanja barang tapi menghasilkan aset tetap, yang berakibat pada kelebihan saji pada beban operasional dan kurang saji pada aset tetap (BMD), perlu dilakukan koreksi. Ilustrasi jurnal atas peristiwa tersebut (Jumal pada saat konversi belanja menjadi beban) adalah :
| D | Behan Barang/ Operasional yang sesuai | xxxx |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| -K | RK/PPKD | xxxx |
| sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah | sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah | sedangkan jurnal koreksi yang diperlukan adalah |
| D | Aset Tetap (BMD yang sesuai) | xxxx |
| K | Behan Barang/ Operasional yang sesuai | xxxx |
- c.2.3, Transaksi belanja yang berasal dari kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa
Atas transaksi belanja non modal namun secara substansi transaksi tersebut bukan merupakan kegiatan utama (core t,uaineaa), maka transaksi tersebut harus di reldaaifikaai.
Transaksi akrual non pendapatan LRA dan non belanja c.3.
- c.3.1. Transaksi tirnbul dan penghapusan piutang serta penyisihan piutang tak tertagih
Piutang timbul sebagai akibat entitas mernberikan barang atau jasa kepada pihak lain dan pihak lain tersebut belum melakukan pelunasan atas barang atau jasa yang diterima. Transaksi ini tidak dapat dicatat dalam Pendapatan-LRA karena tidak terdapat uang masuk ke kas Negara, tetapi dicatat dalam Pendapatan-LO. Adapun jurnal atas peristiwa ini adalah sebagai berikut:
| D | Piutang bukan pajak | xxxx |
|-----|---------------------------|--------|
| K | Pendapatan Bukan Pajak-LO | xxxx |
Dal hal penyajian piutang dalam neraca secara nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), perlu adanya Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Jurnal atas transaksi ini adalah;
| D | Behan Penyisihan Piutang Tak Tertagih | xxxx |
|-----|-------------------------------------------|--------|
| K | Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih | xxxx |
Piutang yang menurut ketentuan perundang-undangan sudah dihapuskan harus dikeluarkan dari catatan akuntansi. Jurnal atas penghapusan piutang adalah sebagai berikut:
| D | Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih | xxxx |
|-----|---------------------------------------------|--------|
| K | Piutang | xxxx |
c.3.2. Transaksi perolehan dan penyusutan Aset Tetap
Pada belanja modal tidak dilakukan konversi ke LO karena belanja modal menghasilkan aset tetap yang akan memberikan manfaat kepada entitas lebih dari satu tahun. Pengalokasian beban aset tetap akan dilakukan melalui beban penyusutan.
Belanja modal dalarn LRA akan dikonversi ke neraca sebagai aset tetap atau aset lainnya. Jumal atas belanja modal adalah:
b D
| | Aset Tetap |
|----|--------------|
| K | R/K PPKD |
I
Terhadap aset tetap harus dialokasikan beban penyusutan yang dilakukan setiap tahunan. Jumal atas penyusutan aset tetap adalah :
| D | Beban Penyusutan Aset Tetap | xxxx |
|-----|----------------------------------|--------|
| K | A]cumulasi Penyusutan Aset Tetap | xxxx |
c.3.3. Transaksi perolehan, arnortisasi dan penghapusan aset tak berwujud
Jumal perolehan dan amortisasi aset tak berwujud pada prinsipnya sama dengan jurnal perolehan dan penyusutan atas aset tetap.
c.3.4. Transaksi penyesuaian persediaan
Konversi belanja persediaan ke LO adalah sebagai berikut:
| � | | I xxxx |
|-----|----------------|----------|
| I | I :;�:�sediaan | xxxx |
Penyesuaian perlu dilakukan untuk mengakui bahwa beban persediaan yang dicatat berdasarkan belanja tidak semua habis dikonsumsi. Jumal penyesuaiannya adalah :
I
| D | Persediaan | I xxxx |
|-----|------------------|----------|
| K | Beban Persediaan | |
\
- D I Persediaan
c.3.5. Transaksi pembayaran diterima dimuka (Deferan
Pada tanggal pelaporan transaksi pembayaran dimuka (deferan yaitu Behan Dibayar Dimuka dan Pendapatan Diterima Dimuka harus diperbarui/ disesuaikan.
c.3.6. Transaksi pembayaran dilakukan dibelakang (Accrue)
Pada tanggal pelaporan transaksi pembayaran dilakukan dibelakang (Accrue) yaitu Behan Yang Masih Harus Dibayar dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Piutang) harus diperbarui/ disesuaikan.
N/A
Preamble

Menimbang
".
-u- . . ;...---;
Men'gingat
- ,,.1"-
~1;/
\_;
WALIKOTA SINGKAWANG . PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, a.
bahwa temak sapi betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakan temak, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya;
- b. bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit temak sapi dan mencegah berkurangnya temak sapi betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap temak sapi betina produktif; ... -..
c.
/
.
bahwa . !:,berdasarkan · . pertimbangan sebagaimana dimaksud :~~t:llam ~ · hurur a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Ternak Sapi Betina Produktif;
L
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang Undang Norrior 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan · Kedua, Atas Undang Undang Nomor 32 Tahlin 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 5015);
••
4.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Temak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
&lt;
&lt;
- . 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 / Permentan / OT.140 / 8 / 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Temak ;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 / Permentan / OT.140 / 9 / 7 / 2011 ten tang Pengendalian Temak Ruminansia Betina Produktif ;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 / Permentan / OT.140 / 9 / 2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kata Singkawang (Lembarari Daerah~ Kata Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF.
PENGENDALIAN
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

~alam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
6. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
7. Pengendalian ternak sapi betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/ atau manajemen setempat.
10. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
11. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
12. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan hewan agar dapat berkembang biak secara natural / alami.
13. Sumber daya genetik ternak sapi adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu rumpun ternak sapi yang secara genetik, unik terbentuk dalam proses demestikasi dari masing -· masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangbiakkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
14. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi betina produktif, dari populasi sesuai kriteria bibit.
15. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
16. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
17. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
18. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat inemotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
19. Kartu Identitas Temak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan temak untuk mencatat keterangan keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
20. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran prilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1) Pengendalian temak sapi betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat pondasi budidaya temak melalui ketersediaan bibit temak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumber daya lokal.
- (2) Pengendalian ternak sapi betina produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan meningkatkan populasi ternak sapi betina produktif di Kota Singkawang.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. identifikasi status reproduksi;
- b. penyeleksian;
- c. penjaringan;
- d. perbibitan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan temak;
- g. kartu identitas temak;
- h. sertifikasi;
- i. pengendalian lalu lintas dan larangan ekspor;
- J. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi dan kerjasama;
1. pembiayaan;
- m. peran serta masyarakat; dan
- n. ketentuan penutup.
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 4

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi betina produktif dari populasi sapi betina.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 5

Identifikasi ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan kriteria :
- a. ternak sapi betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi reproduksi normal dan/ atau tidak cacat permanen; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 6

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh ternak sapi betina tidak produktif dan ternak sapi betina produktif.
- (2) Ternak sapi betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan ternak bibit.
PENYELEKSIAN
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 7

- ( 1) Penyeleksian ternak sapi betina produktif dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian temak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 8

- ( 1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh pengawas bibit temak.
- (2) Pengawas bibit temak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 9

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan:
- a. ternak asli dan/ atau lokal;
- b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
- c. performa memenuhi kriteria bibit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan subur.
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 10

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh ternak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjaringan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dibudidayakan.
BAB VI - PENJARINGAN
Pasal 11

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
- a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh lurah;
- b. surat keterangan dokter hewan; dan
- c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas bibit ternak.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPI'. Kesmavet dan/ atau kelompok pembibit.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.
- (4) Dalam pelaksanaan penjaringan diperlukan peran dari:
- a. RPH;
- b. kelompok budidaya ternak; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya dan atau pembibitan secara berkelanjutan.
BAB VI - PENJARINGAN
Pasal 12

Ternak sapi betina produktif hasil penjaringan ditampung pada Dinas atau langsung didistribusikan kepada masyarakat di kawasan peternakan melalui sentra pembibitan ternak kelurahan.
BAB VII - PERBIBITAN
Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan penJanngan terhadap ternak sapi betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.
BAB VII - PERBIBITAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha perbibitan dan budidaya ternak sapi betina produktif.
- (2) Untuk perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan.
BAB VII - PERBIBITAN
Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas Sumber Daya Genetik hewan yang sebaran asli geografisnya Kata Singkawang.
BAB VII - PERBIBITAN
Pasal 16

Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 17

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi betina produktif dilakukan dengan cara:
- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan sapi betina yang akan dipotong.
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 18

- ( 1) Setiap pemilik ternak sapi yang akan memo tong ternak sapi betina, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Sebelum diadakan pemotongan ternak sapi betina harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dikandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (4) Pemilik ternak sapi betina diberi Surat· Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi Betina oleh petugas yang berwenang.
- (5) Ternak sapi betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjaringan ternak sapi betina produktif.
- (6) Temak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan · dilakukan penjaringan untuk perbibitan sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit untuk dibudidayakan.
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikecualikan terhadap pemotongan ternak untuk keperluan upacara keagamaan dan/ atau upacara adat.
- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit temak sapi betina produktif . diseleksi untuk pembibitan, sedangkan temak sapi betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Temak sapi betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan . penelitian, perbibitan, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemotongan temak sapi betina produktif hanya diperbolehkan jika :
- a. temak sapi betina tersebut cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu temak;
- b. mengalami kecelakaan berat;
- c. menderita penyakit hewan menular;
- d. membahayakan keselamatan manusia; dan
- e. ternak sapi betina terse but tidak memenuhi standar bibit dan/ atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit temak pada tingkat populasi yang a.man.
- (4) Tingkat populasi yang a.man sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang · berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 21

Temak sapi betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindar dari larangan pemotongan.
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 22

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan temak sapi dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketentraman batin masyarakat.
- (2) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.
KESEJAHTERAAN TERNAK
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 23

- ( 1) Setiap usaha pengendalian temak sapi betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan ternak.
- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan temak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan penyembelihan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak sapi.
- (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
- a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dapat mengekspresikan perilaku ala.min ya;
- b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman temak sapi clilakukan dengan sebaik baiknya sehingga temak sapi bebas clari rasa lapar clan haus, rasa sakit, penganiayaan clan penyalahgunaan, serta rasa takut clan tertekan;
- c. pengangkutan temak sapi dilakukan clengan sebaik-baiknya sehingga temak sapi be bas clari rasa takut clan. tertekan serta be bas dari penganiayaan;
- d. penggunaan dan pemanfaatan temak sapi dilakukan dengan sebaik› baiknya sehingga temak sapi bebas clari penganiayaan clan penyalahgunaan;
- e. pemotongan dan pembunuhan temak sapi dilakukan dengan sebaik› baiknya sehingga ternak sapi bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan; clan
- f. perlakuan terhadap ternak sapi harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
KARTU IDENTITAS TERNAK
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 24

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan ke atas diwajibkan untuk memiliki kartu identitas temak.
- (2) Kartu identitas temak hanya berlaku untuk tiap ekor temak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kartu identitas temak diatur oleh Kepala Dinas.
BAB XI - SERTIFIKASI
Pasal 25

- (1) Sertifikasi dilakukan setelah clilakukan inventarisasi pada ternak sap1 betina produktif yang layak menjacli bibit temak.
- (2) Sertifikat kelayakan menjadi bibit temak dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan .perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, W alikota menunjuk Dinas yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbenihan atau perbibitan temak untuk menerbitkan sertifikat layak benih atau bibit.
BAB XII - PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN LARANGAN EKSPOR
Pasal 26

- (1) Temak sapi betina produktif dilarang dikeluarkan dan wilayah Kota Singkawang kecuali untuk dibudidayakan.
- (2) Temak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. mendapatkan rekomendasi pengeluaran temak betina produktif dari Kepala Dinas;
- b. ketersediaan bibit di Kota Singkawang cukup;
- c. Kabupaten/Kota tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/ budidaya temak; dan
- d. Kabupaten/Kota tujuan menjamin bahwa bibit temak dari Kota Singkawang akan dibudidayakan dan tidak dipotong.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

Walikota melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian temak sapi betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian temak sapi betina yang dilakukan melalui koordinasi bersama Ca.mat dan instansi terkait lainnya. ·
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina juga dilakukan melalui pelaporan. .
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada W alikota secara berkala setiap tiga bulan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.
BAB XIV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 29

Pengendalian temak sapi betina produktif dilaksanaj,{an oleh W alikota dengan melakukan koordinasi bersama Ca.mat.
BAB XIV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 30

Pengendalian ternak sapi betina produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
BAB XV - . PEMBIAYAAN
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas ternak sapi betina produktif yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi. · ·
Diundangkan di Singkawang Padatanggal4Juni2014
SEKRETARIS DAERAH no
SYECH BANDAR
SERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 13
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32

- ( 1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian temak sapi betina produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/ atau pembibitan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 4 Juni 2014
WALIKOTA SINGKAWANG, TID
AWANGISHAK