Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 7 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 7 TAHUN 2002
T E N T A N G
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO
: a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka diperlukan upaya-upaya untuk menambah sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui Partisipasi masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3848);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik penyusunan Peraturan Perundang undangan dan bentuk Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- f. Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat perolehannya dari pihak ketiga, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, baik berupa uang
- atau disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
- g. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum di manapun berdomisili tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usul pemberi sumbangan.
- h. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
BAB II - PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA
Pasal 2

1. Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
2. Sumbangan sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa :
- a. Pemberian Hadiah.
- b. Pemberian Donasi.
- c. Hibah.
- d. Pemberian Komisi.
- e. Wakaf.
- f. Pemberian Rabat.
- g. Pemberian dari Kontraktor 5 % dari Keuntungan.
- h. Sumbangan dari Koperasi / LKM dan Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) penerima bantuan kredit lunak serta penyisihan 25 % dari dana sosial bagian Sisa Hasil Usaha Koperasi (SHU) setiap tahun.
- i. Pemberian dari pengusaha kayu Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)/ M 3
- j. Dan lain - lain Sumbangan yang di berikan oleh pihak ketiga.
BAB II - PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA
Pasal 3

1. Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga tidak mengurangi kewajiban - kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Daerah maupun Negara seperti pembayaran Pajak dan Retribusi dan kewajiban - kewajiban lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
2. Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini setelah diterima selanjutnya di setor kas Daerah sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
BAB II - PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA
Pasal 4

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Daerah.
BAB III - KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Perangkat Daerah ( Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa ) dan Instansi Vertikal yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
2. Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini baik bentuk uang maupun yang di samakan dengan uang seluruhnya di setor ke kas Daerah, dan harus di cantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.
BAB III - KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 6

1. Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak langsung di ikuti oleh penyerahannya kepada Pejabat yang berwenang dan dicatat dalam daftar Inventaris barang Pemerintah sebagai kekayaan Daerah, dan pengelolaannya dilakukan seperti milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Sumbangan Pihak ketiga dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Daerah atau Negara tetap dilanjutkan sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 7

Tata cara Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda setinggi - tingginya 5.000.000 (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana Pelanggaran.
BAB V - PENYIDIKAN
Pasal 9

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas Pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga di lakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 24 Juni 2002
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal
: 29 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. SYAHRIR WAHAB
Pangkat
: Pembina Utama Madya
Nip
: 580 007 694
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 61