PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 26 Tahun 2014
Tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 9 September 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, serta untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi ditingkat petani sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan mutu terjamin dan harga berdasarkan harga eceran tertinggi, perlu menetapkan pengalokasian pupuk bersubsidi pada sektor pertanian diwilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Pasar;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
20. Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun
21. Anggaran 2014;
2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 521.33/Kep.57Huk/2014 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014;
3. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520/530/KKP/2014 tanggal 18 September 2014 perihal Permohonan Penerbitan Perubahan Peraturan Bupati Pandeglang;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah di wilayah Kabupaten Pandeglang.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh sebagian pelimpahan wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi di wilayah kerjanya.
6. Dinas Pertanian dan Perkebunan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
13. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten.
14. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan Menteri Pertanian.
16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
17. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luas tertentu.
18. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luas tertentu.
19. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luas tertentu.
20. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luas tertentu.
21. Produsen adalah perusahan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.
22. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
23. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
24. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
25. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
26. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
BAB II - PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN
Pasal 2

- (1) Jenis pupuk bersubsidi sebagai berikut :
- a. pupuk an-organik
- b. pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi :
- a. petani;
- b. pekebun;
- c. peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar;
- d. petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi :
- a. perusahaan tanaman pangan;
- b. hortikultura;
- c. perkebunan;
- d. peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
Bagian Kedua
Pengalokasian Kebutuhan
BAB II - PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN
Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran berimbang spesifik lokasi/disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi.
- (2) Pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut :
- a. Kecamatan;
- b. jenis;
- c. jumlah;
- d. subsektor;
- e. sebaran bulanan.
- (3) Rincian alokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana berikut :
9. XII.1 Alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
10. XII.2 Alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
11. XII.3 Alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
12. XII.4 Alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014.
- (4) Rincian pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
| I. | Sasaran tanaman padi menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2014; |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II.1. | Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut subsektor di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| II.2 | Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut jenis per kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| III. | Rekapitulasi alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IV.1 | Alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IV.2 | Alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IV.3 | Alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IV.4 | Alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IV.5 | Alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi subsektor perikanan menurut sebaran bulan di wilawah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| V. | Rekapitulasi alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VI.1 | Alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VI.2 | Alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VI.3 | Alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VI.4 | Alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VI.5 | Alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi subsektor perikanan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VII. | Rekapitulasi alokasi kebutuhan pupuk ZA bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VIII.1 | Alokasi kebutuhan pupuk ZA bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VIII.2 | Alokasi kebutuhan pupuk ZA bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VIII.3 | Alokasi kebutuhan pupuk ZA bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VIII.4 | Alokasi kebutuhan pupuk ZA bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IX. | Rekapitulasi alokasi kebutuhan pupuk NPK bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| X.1 | Alokasi kebutuhan pupuk NPK bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| X.2 | Alokasi kebutuhan pupuk NPK bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| X.3 | Alokasi kebutuhan pupuk NPK bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| X.4 | Alokasi kebutuhan pupuk NPK bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| XI. | Rekapitulasi alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
BAB II - PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN
Pasal 4

- (1) Apabila terjadi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui realokasi antara wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Apabila pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing wilayah;
- c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tapat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 6

- (1) Produsen, penyalur di Lini I.
- (2) Lini II dan penyalur di Lini IV, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan :
- a. petani;
- b. pekebun;
- c. peternak;
- d. petambak.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaiman dimaksud pada ayat (1), produsen berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Penyalur di Lini IV dalam penjualan pupuk bersubsidi disesuaikan dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh :
- a. petani;
- b. pekebun;
- c. peternak;
- d. petambak di Lini IV.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tunai dalam kemasan pupuk sebagaimana berikut :
- Pupuk Urea
10. = 50 Kilogram;
- Pupuk SP-36
12. = 50 Kilogram;
- Pupuk ZA
14. = 50 Kilogram;
- Pupuk NPK = 20 atau 50 Kilogram;
- Pupuk Organik = 20 atau 40 Kilogram.
- (5) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan bertuliskan :
- a. Pupuk Urea
- = Rp. 1.800; Per Kg
- b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; Per Kg
- c. Pupuk ZA
= Rp. 1.400; Per Kg
- d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; Per Kg
- e. Pupuk Organik = Rp. 500; Per Kg
Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan, melaksanakan pembinaan, kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
- (2) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV.
- (3) KPPP Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) KPPP Kabupaten menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bahan laporan Bupati kepada Gubernur.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 521.33/Kep.57-Huk/2014 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 9 September 2014
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 9 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
Cap/ttd
AAH WAHID MAULANY
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 26