PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2023
Tentang PETUNJUK TEKNIS IZIN USAHA PERIKANAN
Berlaku: 03 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
:
a.
- bahwa untuk meningkatnya pembinaan perikanan dan usaha perikanan serta melindungi nelayan dan petani ikan terhadap keadaan yang merugikan serta untuk meningkatkan kesejahteraan nclayan dan petani ikan , melindungi sumber hayati dan hasil perikanan lainnya:
- b. bahwa sumberdaya ikan sebagai bagian kekayaan daerah perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya:
Mengingat
- bahwa untuk mewujudkan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, tentang Petunjuk Teknis Izin Usaha Perikanan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendalian demi terwujudnya ketertiban dan pemerataan kesempatan usaha dibidang perikanan, c.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25),
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258): 2
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. 3
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: 5
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 6
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Tengah: 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, 9
- 10 Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia:
- 11 Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 1994 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II,
Menetapkan
:
- 12 Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Perikanan,
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor li Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan,
- 14 Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2003 Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Nomor 59 Tahun 2003):
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN USAHA PERIKANAN
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- . Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil. 5
- . Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. 6.
- . Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk komersil 7.
- . Usaha Budidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau memijahkan ikan dan memanen hasilnya atau mengawetkan untuk tujuan komersil. 8.
- . Usaha Penampungan Hasil Perikanan adalah kegiatan untuk penampungan hasil perikanan dalam kegiatan memelihara, mengangkut, mendinginkan atau mengolah hasil perikanan dengan 9. cara atau alat apapun untuk tujuan komersil.
10. Ikan adalah semua jenis ikan dan hasil laut lainnya, air payau, atau air tawar yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersil.
BAB II - BENTUK USAHA PERIZINAN Pasal 2
Pasal 3

- (1).Setiap usaha yang berkaitan dengan perikanan dalam Kabupaten Pesisir Selatan hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi.
- (2).Setiap orang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas wajib, memiliki izin usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuka Bupati.
BAB II - BENTUK USAHA PERIZINAN Pasal 2
Pasal 4

Izin Usaha Perikanan diberikan kepada Perusahaan yang melakukan usaha penangkapan ikan yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan kapal penangkapan bermotor luar atau dalam.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN BIAYA PENGURUSAN Pasal $
Pasal 6

Persyaratan dalam Pengurusan IUP sebagai berikut :
Persyaratan dalam Pengurusan TUP dan SIPI
- » Surat Keterangan Kepemilikan dari Wali Nagari setempat
- » Dokumen Kapal (Pas Biru), Surat Ukur
- » Permohonan
- » Foto copy KTP
- » Pas Foto 3x4 2 (dua) buah
- » Administrasi Kepengurusan terdiri dari :
- 8,
- Izin Usaha Perikanan Rp. (hanya berlaku 1 (satu) kali selama masih berusaha
50.000
- sg
- Izin Penangkapan Ikan (Pertahun) Rp.
50.000
- s Leges
Rp. 10.000
- s» Laminating
Rp. 5.000
Rp.115.000
Jumlah
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN BIAYA PENGURUSAN Pasal $
Pasal 7

Surat Izin Usaha Perikanan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang memberi Izin.
Pasai 8
Setiap Pengurusan Izin Usaha Perikanan yang bergerak dibidang penangkapan yang sebagi berikut :
- a) Pancing/Jaring dengan Inboarde dan Outboard diatas 6 HP
- b) Payang
- c) Bagan Talai
- d) Bagan Mesin
- e) Tonda
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN BIAYA PENGURUSAN Pasal $
Pasal 9

Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan Usaha Setelah memperoleh Persetujuan dari Bupati Pesisir Selatan atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN BIAYA PENGURUSAN Pasal $
Pasal 10

. Izin Usaha Perikanan berakhir karena :
- a) Diserahkan kembali kepada pemilik Izin
- b) Pemilik Izin menghentikan usahanya
- c) Dicabutnya oleh pemberi Izin
- d) Habis jangka waktu
5. (2). Izin Usaha Perikanan dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal pemilik izin:
- a) Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- b) Memindahtangankan Surat Izin Usahanya tanpa persetujuan dari pemberi izin.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN BIAYA PENGURUSAN Pasal $
Pasal 11

Izin Usaha Perikanan berakhir karena :
- a) Jangka Waktu berlaku habis
- b) Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya habis.
- c) Dicabut oleh pemberi izin.
- (2). Izin Usaha Perikanan dapat dicabut oleh pemberi izin karena:
- a) Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan dan Surat Penangkapan Ikan.
- b) Pemegang izin menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan.
BAB IV - USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IUP
Pasal 12

- (l) Usaha penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan perahu tanpa motor.
- (2) Nelayan yang tidak diwajibkan memiliki IUP setiap tahun melaporkan kegiatannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13
Pasal 14

- (1) Untuk menjalin terselenggaranya pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan perlindungan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13
Pasal 15

Bupati Pesisir Selatan mengatur Wilayah-wilayah Penangkapan Ikan guna melindungi kelangsungan usaha kecil dan mencegah tumpang tindihnya usaha-usahanya.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13
Pasal 16

Guna Melindungi Pelestarian Sumberdaya Ikan, dilarang melakukan kegiatan
- Penangkapan ikan dengan bantuan alat peledak, bahan beracun, bahan kimia berbahaya, listrik dan alat tangkap yang mengancam kelestarian sumberdaya lainnya.
- Memasukan dan mengeluarkan ikan yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dari dan ke Kabupaten Pesisir Selatan tanpa izin Bupati Pesisir Selatan dan Pejabat yang ditunjuk. b.
- Mendirikan bangunan untuk tujuan budidaya ikan laut, yang melanggar alur pelayaran. C
- Mengambil dan merusak bakau/terumbu karang tanpa izin Buapti Pesisir Selatan atau Pejabat yang ditunjuk. d
- Mengadakan penangkapan ikan didaerah suaka ikan, serta menangkap satwa yang dilindungi seperti penyu,ikan paus,buaya dan kura-kura.
BAB VI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini atau ketentuan lain yang telah ditentukan dalam Surat Izin dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (Sepuluhjuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIK
Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 17 Keputusan ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengawasannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN