Unknown Unknown Nomor 34 Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
Berlaku: 22 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINl'AH KABUP A TEN TE.BO · ,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 34 TAHUN2001
TENT ANG
PEDO:MAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG :MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 95 mengatur tentang Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa sesuai dengan pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
- b. bahwa dalam upaya memperkuat Pernerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan penyelenggaraan Administrasi Desa, Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara T ahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
'
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara . Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perunclang-undangan clan Bentuk Rancangan Unclang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah clan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalatn Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan clan penyesuaian Peristilahan Dalatn Penyelenggaraan Pemerintah Desa clan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalatn Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEBO
MEMlITUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA Menetapkan
BABI
KETEN1UAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Baclan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur clan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul clan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional clan berada di Daerah.
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa clan Baclan Perwakilan Desa.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintah Desa.
- h. Kalangan Adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim il-diturut atau dilakukan masyarakat dan dilakukan secara secara turun temurun;
- i. Kalangan Agama adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan berdasarkan keimanannya;
- j. Kalangan Organisasi Sosial Politik adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik, teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan JenJS kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian,keterampilan atau kejuruan tertentu;
- k. Kalangan Unsur Pemuka masyarakat adalah kalangan masyarakat tertentu yang dapat dijadikan contoh serta diteladani sifat-sifat baiknya;
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS,FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 2

- (1). BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2). BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa;
Bagian Kedua
Tugas,Fungsi dan Wewenang
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS,FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 3

BPD mempunyai togas dan wewenang mengayomi, legislasi, mengawasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS,FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 4

- (l).Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 BPD mempunyai fungsi :
- a. Pengayom yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Penyelenggara legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Desa;
- d. Penyelenggaraan Penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang;
- (2).Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 ditetapkan dalam Peraturan dan Tata T ertib BPD
Bagian Ketiga
Hak-hak dan wewenang BPD
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS,FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 5

- (1). Untuk melaksanakan tugas.fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 BPD mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Hak Anggaran;
- b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
- c. Hak meminta keterangan kepada Kepala Desa;
- d. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
- e. Hak mengajukan pertanyaan pendapat;
- f. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Desa;
- g. Hak pengawasan;
- (2).Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD;
BAB ID - Pimpinan BPD
Pasal 6

- (1).Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2). Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 6, sebanyak-banyaknya 2 ( dua ) orang sesuai dengan jumlah Anggota BPD;
- (3).Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 6 dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus;
- ( 4 ). Rapat untuk pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- (5). Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan dengan Peraturan Tata TertibBPD;
- (6).Dalam melaksanakan Tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (7). Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal 6 dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan dan diangkat oleh Pemerintah Desa serta atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa;
BAB IV - PENCALONAN,PE:\,filJHAN,PENET APAN DA.~ PE!vlBERHE1'.rTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 7

Syarat-syarat Anggota
Bagian Pertama
Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang :Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Tidak pemah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30 S.PKI dan atau kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau sederajat serta dibuktikan dengan Ija:z.ah/STTB;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
- f. Sehat Jasmani dan Rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
- h. Berkelakuan Baikjujur dan adil;
1. Untuk Pegawai Negeri/swasta harus mendapat persetujuan tertulis dari atasanlinstansi yang berwenang;
Bagian Kedua
Jumlah Anggota BPD
BAB IV - PENCALONAN,PE:\,filJHAN,PENET APAN DA.~ PE!vlBERHE1'.rTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 8

- (l).Jumlah Anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- a. Jumlah Penduduk sampai dengan 2. 500 Jiwa sebanyak 9 orang anggota;
- b. Jumlah Penduduk 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa sebanyak 11 Orang Anggota;
- c. Jumlah Penduduk lebih dari 3.000 jiwa 13 orang Anggota;
- (2). Anggota BPD dipilih dari Calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, Organisasi Sosial Politik,golongan propesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;
- (3). Pimpinan Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
Bagi.an Ketiga
Panitia Pemilihan
BAB IV - PENCALONAN,PE:\,filJHAN,PENET APAN DA.~ PE!vlBERHE1'.rTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 9

- (1). Untuk melaksanakan Pemilihan Calon-calon Anggota BPD dibentuk Panitia Pemilihan oleh Pemerintah Desa;
- (2). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 9 keanggotaaanya terdiri dari :
- a. Tokoh Adat;
- b. Tokoh Agama;
- c. Tokoh Organisasi Sosial Politik;
- d. Tokoh Golongan Propesi;
- e. Tokoh masyarakat;
- (3). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal 9 mempunyai tugas :
- a. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;
- b. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disyahkan oleh Ketua Pelaksana Pemilihan;
- c. Menerima dan melakukan penelitian Adrninistrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagan Caton yang berhak dipilih;
- d. Mengumumkan nama-nama Caton yang berhak dipilih;
- e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD;
- f. Mengajukan Rencana Biaya Pemilihan;
- g. Menetapkan Hasil Pemilihan;
- h. Membuat Berita Acara Pemilihan;
Bagi.an Keempat
Persyaratan Pemilih
BAB IV - PENCALONAN,PE:\,filJHAN,PENET APAN DA.~ PE!vlBERHE1'.rTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 10

Yang dapat memilih anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 ( enam ) bulan dan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berusian 17 Tahun atau sudah pemah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
Bagi.an Kelima
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
BAB IV - PENCALONAN,PE:\,filJHAN,PENET APAN DA.~ PE!vlBERHE1'.rTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 11

- ( 1 ). Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- Dafrar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahuinya; (2).
- (3). Dengan alasan apapun hak memilih tidak dapak diwakilkan kepada siapapun;
Bagian Keenam
Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan
BAB IV - PENCALONAN,PE:\,filJHAN,PENET APAN DA.~ PE!vlBERHE1'.rTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 12

( 1 ). Mekanisme Pencalonan Anggota BPD sebagai berikut :
- a. Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan keanggotan BPD yang selanjutnya menyampaikan bakal calon Anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah ini;
- b. Unsur-unsur kekuatan masyarakat yang ada di Desa bermusyawarah untuk selanjutna mengajukan Bakal Calon Anggota BPD kepada Panitia Pemilihan;
- c. Panitia Pemilihan setelah menerima pengajuan Bakal Calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bakal Calon;
- d. Berkas Persyaratan yang telah dipenuhi Bakal Calon disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan;
- e. Penitia Pemilihan mengadakan seleksi Administrasi untuk menetapkan Calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkannya kepada masyarakat Desa;
- f. Panitia Pemilihan menetapkan jadwal Pemilihan Anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat;
7. (2).Pemilihan Anggota BPD dapat dilakukan dalarn suatu rapat Pemilihan atau ditempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Panitia;
8. (3).Calon terpilih ditentukan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan pedoman jumlah Anggota BPD sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah ini;
9. ( 4 ).Hasil Pemilihan Anggota BPD diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Carnat untuk medapat pengesahan;
- (5) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota BPD;
11. (6).Tata Tertib BPD disusun oleh Ketua dan Anggota BPD;
BAB IV - PENCALONAN,PE:\,filJHAN,PENET APAN DA.~ PE!vlBERHE1'.rTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 13

Masa keanggotaan BPD adalah 5 ( lima ) Tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang barn mengucapkan Sumpah/Janji;
BAB IV - PENCALONAN,PE:\,filJHAN,PENET APAN DA.~ PE!vlBERHE1'.rTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 14

(1 ). Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
- a. Meninggal Dunia'
- b. Permintaan sendiri kepada Ketua BPD;
- c. Bertempat tinggal diluar Desa yang bersangkutan;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD dengan Keputusan Ketua BPD;
- f. Karena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah ini;
7. (2).Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksu d ayat 1 pasal 14 tempatnya diisi oleh calon yang mendapat jumlah suara tertinggi diantara Calon Anggota BPD yang tidak terpilih dalam pemilihan Anggota BPD;
8. (3).Pemberhentian Anggota BPD dapat dilakukan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini;
KEUANGAN
BAB IV - PENCALONAN,PE:\,filJHAN,PENET APAN DA.~ PE!vlBERHE1'.rTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 15

- ( 1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai dengan Kemampuan Des a;
- (2). Uang Sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 15 ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
BAB IV - PENCALONAN,PE:\,filJHAN,PENET APAN DA.~ PE!vlBERHE1'.rTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 16

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan Biaya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD;
2. (2). Biaya sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal 16 ditetapkan setiap T ahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. (3 ). Kedudukan Keuangan BPD diatur dalam Peraturan Desa;
BAB VI - LARANGANBAGIANGGOTABPD
Pasal 17

Setiap Anggota BPD dilarang :
- a. Rangkap jabatan dalam Jahatan Pemerintah Desa yang bersangkutan;
- b. Membocorkan Rahasia Negara atau Pemerintah;
- c. Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajihan sehingga merugikan kepentingan umum clan atau masyarakat;
- d. Menyalahgunakan wewenang sebagai anggota BPD;
- e. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan;
6. f Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain;
- g. Menrima hadiah atau Pemberian dari seseorang dengan maksud tertentu atau imbalan yang mengikat;
- h. Mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi;
1. Merongrong atau mensponsori masyarakat atau berhuat serta merongrong wibawa Pemerintah;
BAB VII - TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD
Pasal 18

- (1) Tindakan penyiclikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
2. (2).Hal-hal yang dikecualikan dari ketantuan sebagairnana clirnaksud ayat 1 pasal 18 yaitu tertangkap tangan melakukan tindakan pidana/kejahatan yang diancam dengan hukuman Penjara 5 ( lima) Tahun atau lebih;
- (1) Hasil Penyiclikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan (2) pasal 18 dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 Jam;
BAB VIII
Pasal 19

Peraturan Tata Tertib BPD ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat BPD dalam bentuk Keputusan BPD dengan berpedoman kepacla ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
BAB IX - K.ETENTIJAN PENUTIJP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
BAB IX - K.ETENTIJAN PENUTIJP
Pasal 21

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
BAB IX - K.ETENTIJAN PENUTIJP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;
LEl\IBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 NOMOR
Pembina Utama Muda NIP. 430004928
Diundangkan di Muara Tebo
\_
Pada tanggal
10 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAVAKABUPATEN TEBO