PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 52 Tahun 2015
Tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PELAYANAN KOTA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
Berlaku: 23 November 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PELAYANAN KOTA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kota Pontianak cenderung semangkin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya untuk mendukung fungsi pusat kegiatan ekonomi kota Pontianak;
- b. bahwa sesuai dengan arahan dalam perundangan di bidang penataan ruang, dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan disusun untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan pengelolaan lingkungan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pontianak Selatan;
4. Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
SALINAN
1
2
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PELAYANAN KOTA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kota Pontianak yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kawasan rencana tata bangunan dan lingkungan adalah kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota - Kecamatan Pontianak Selatan.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang, baik dan pola ruang direncanakan maupun tidak direncanakan.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah kota Pontianak.
4
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
15. Kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan kota - kecamatan Pontianak Selatan adalah kawasan Perdagangan untuk wilayah strategis ekonomi kota sesuai dengan arahan RTRW.
16. Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) adalah panduan rancangan bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan , serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian lingkungan/kawasan.
17. Rencana tata bangunan dan lingkungan kota Pontianak, yang selanjutnya rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kota Pontianak adalah panduan banguan untuk kawasan-kawasan strategis atau prioritas di kota Pontianak yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan tertentu di Kota Pontianak.
18. Rencana umum dan panduan rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana system pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
19. Rencana investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
20. Ketentuan pengendalian rencana adalah ketentuan-ketentuan yanga bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.
21. Pedoman pengendalian pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumenn RTBL , dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
22. Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancangan kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan rencana tata ruang wilayah.
23. Intensitas pemanfaatan lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
24. Koefisien dasar bangunan (KBD) adalah angka persentase maksimal yang diijinkan sebagai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan /daerah perencanaan yang dikuasai.
5
25. Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah angka maksimal yang diijinkan sebagai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan /daerah perencanaan yang dikuasai.
26. Tata bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: Blok, perpetakan lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
27. Garis sempadan bangunan (GSB) adalah ketentuan batas yang diijinkan dalam bentuk garis imajiner di wilayah kepemilikan sejajar dengan garis amajiner as jalan, yang menegaskan batas terluar kebolehan suatu fisik dinding bangunan gedung didirikan.
28. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
29. Sitem jaringan jalan dan pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hirarki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalam lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun kaveling.
30. Sistem sirkulasi kendaraan umum adalah rancangan sistem arus pengerakan kendaraan formal, yang dipetakan pada hierarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
31. Sistem sirkulasi kendaraan pribadi adalah rancangan sistem arus pengerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hierarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
32. Sistem ruang terbuka dan tata hijau merupakan komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
33. Tata kualitas lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
34. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
35. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembagunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam Penataan RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan di kawasan/lingkungan tersebut.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Perturan Walikota ini adalah :
- a. wilayah perencanaan;
- b. visi penataan bangunan dan lingkungan kawasan;
- c. rencana umum dan panduan rancangan;
- d. rencana investasi;
- e. ketentuan tambahan;
- f. pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan; dan
- g. aturan insentif dan disinsetif.
BAB III - WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 5

- (1). RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan kota - kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan tersebut.
- (2). Lokasi perencanaan RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota-Kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak merupakan kawasan strategis ekonomi kota Pontianak yang seluruhnya berada di kelurahan benua melayu darat, Kecamatan Pontianak Selatan.
- (3). Luas kawasan perencanaan ini adalah 75 ha dengan batas-batas kawasan sebagai berikut :
- a. sebelah sisi Utara berbatasan dengan jalan Diponegoro;
- b. sebelah sisi Selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan;
- c. sebelah sisi barat berbatasan dengan jalan Gajah Mada; dan
- d. sebelah sisi timur berbatasan dengan jalan Tanjung Pura.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 6

Visi pembangunan dan pengembangan kawasan pada RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota-Kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak ini adalah 'sebagai kawasan 'compact city' yang berwawasan lingkungan'.
6
Bagian Kedua
Misi Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 7

- (1) Misi dari rencana pengembangan kawasan RTBL ini adalah sebagai berikut :
- a. mengembangkan pusat Pariwisata yang mendukung budaya setempat.
- b. mengembangkan kawasan wisata kuliner dalam mempertahankan karater budaya setempat.
- c. mengembangkan kawasan perdagangan yang berbasis ' Trafic calming - Grid Street '.
- d. mengembangkan kawasan ' Mixed Used' sebagai pengikat kawasan.
- e. mengembalikan kawasan dalam mempertegas fungsi sebagai gerbang Kawasan.
- (2) Dalam mewujudkan misi kawasan RTBL, rencana pengembangan fungsi tapak pada wilayah perencanaan, secara umum tidak banyak mengalami perubahan, yaitu untuk mendorong terbentukan kawasan pada RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota-Kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak.
Untuk itu perlu diciptakan suatu karakter khas yang membentuk ciri kawasan yang dimaksudkan pada tingkat segmen/blok perencanaan.
Beberapa pilihan kegiatan yang dapat dilakukan adalah :
- a. penataan area Pakir Kawasan yang berorientasi pada sistem periodik waktu dan pembentukan parkir sebagai ruang publik (bersama).
- b. perencanaan kantong-kantong parkir.
- c. pembentukan jalur pedestrian yang menunjang aktifitas perdagangan dan jasa.
- d. perencanaan jalur inspeksi pada tepian parit tokaya.
- e. penataan sistem shelter dalam menunjang transpotasi publik yang menuju dan melintas kawasan.
- f. pembentukan node-node kawasan sebagai ruang terbuka publik.
- g. peremajaan dan penataan fasade bangunan yangmengacu pada karakter bangunan modern yang berwawasan lingkugan.
- h. perbaikan dan pembangunan serta penguatan peran fungsi hunian dalam mendukung Kawasan perdagangan.
- i. re-organisasi pedagang kaki lima (cafe Street) yang lebih tanggap terhadap misi kawasan RTBL.
- j. pengembangan kawasan perdagangan dalam mendukung sektor wisata dan budaya.
- k. pembangunan retaining wall di sepanjang tepian Parit Tokaya.
- l. penataan sistem drainase kawasan baik pada dranase primer maupun drainase sekunder.
- m. perencanaan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah kawasan dengan sistem off site yang bersifat komunal.
- n. perencanaan sistem Persampahan kawasan yang berbasis kerjasama swata (KSO) dan swadaya masyarakat.
- o. penataan Signage/penanda kawasan dengan mempertimbangkan kualitas visual kawasan.
7
Bagian Ketiga
Konsep Dasar Pengembangan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 8

- (1) Yang dimaksud konsep dasar pengembangan adalah konsepsi rancangan yang menjadi dasar pemikiran terkait dengan arahan pengembangan rancangan kawasan.
- (2) Konsep dasar pengembangan RTBL kawasan pada RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota-Kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak ini adalah sebagai berikut:
- a. konsep pengembangan fungsi kawasan yaitu untuk mempertegas fungsi kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pusat ekonomi, pariwisata dan budaya.
- b. konsep struktur peruntukan lahan yaitu untuk mengendalikan fungsi perdagangan dan permukiman sebagai pusat layanan kota dengan penataan lahan pada ruang publik.
- c. konsep intensitas pemanfaatan lahan yaitu untuk mengendalikan pertumbuhan bangunan dalam menciptakan keselarasan dan peningkatan kualitas lingkungan.
- d. konsep tata bangunan yaitu untuk menciptakan dan mendefinisikan kawasan yang akomodatif terhadap berbagai keragaman kegiatan yang ada.
- e. konsep sirkulasi dan jalur penghubung yaitu untuk mengendalikan tingkat kepadatan dan laju pergerakan kendaraan dan manusia pada kawasan dan lingkungan sekitarnya
- f. konsep sistem prasarana dan utilitas lingkungan yaitu untuk mengendalikan sistem jaringan kawasan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa.
- g. konsep sistem ruang terbuka dan tata hijau yaitu untuk mendapatkan ruang publik yang mendukung fungsi sosial, dan fungsi pelestarian lingkungan yang terpadu dengan fungsi ekonomi dan wisata budaya.
- h. konsep tata kualitas lingkungan yaitu untuk mengintegrasi berbagai kebutuhan hubungan kausalitas fisik lingkungan yang terintegrasi dan mampu mendukung fungsikawasan RTBL seperti tata informasi, tata wajah/fasade, batas halaman dan pagar dan aspek lain yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- i. konsep sistem mitigasi bencana yaitu untuk memberikan arahan terkait dengan kejadian kebencanaan yang harus dilakukan baik dalam penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana maupun prosedur mitigasi bencana.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 9

Konsepsi perpetakan lahan pada kawasan perencanaan dibedakan menjadi 2 (dua) hal yang menjadi dasar implementasi rencana kawasan RTBL yaitu perpetakan lahan berupa sistem segment/blok yang merupakan gabungan dari beberapa persil, dan petakan lahan berupa sistem kapling/persil.
8
Bagian Kesatu Rencana Pengembangan Segmen/Blok Dan Fungsi Koridor
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 10

Pengembangan kawasan RTBL dikelompokkan dalam beberapa segment, yaitu: (1) Segmen 1
- a. blok 1A, blok ini mengarahan penataan terhadap sistem transportasi multi sarana sebagai penghubung antar kawasan maupun antar blok.
- b. blok 1B, blok ini mengarahkan penataan sistem parkir off street dan kualitas visual kawasan serta perkuatan citra dan karakter bentuk massa dan bangunan kawasan.
- c. blok 1C, blok ini mengarahkan penataan sistem parkir dengan menyeimbangkan kepentingan publik dan memperhatikan penataan sistem jalur pejalan kaki dengan memperhatikan keterpaduan dan kenyamanan aktifitas ekonomi kawasan.
- d. blok 1D, blok ini mengarahkan penataan cafe street sebagai ruang komunal yang mengakomodasi pejalan kaki serta menundukung akvitas budaya.
- e. blok 1E, blok ini mengarahkan penataan Kualitas visual kawasan dengan memperhatikan karakter fungsi sekitar kawasan dan penataan jalur pedestrian dan parkir dalam mendukung aktiftas ekonomi setempat.
Segmen 2
- a. blok 2A, blok ini mengarahkan penataan ruang-ruang publik yang aksesible dan berkarakter budaya setempat, pengembangan keberagaman produk kuliner yang berbasis pada ekonomi kerakyatan serta merevitalisasi jalur jalur pedestrian sebagai bagian dari penegasan karakter visual kawasan.
- b. blok 2B, blok ini mengarahkan terwujudnya keseimbangan interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan, peremajaan dan peningkatan kualitas layanan drainase lingkungan, peningkatan kualitas bentuk lingkungan yangberkarakter setempat serta penataan signage/penanda guna mempermudah orientasi pergerakan didalam blok segmen kawasan.
- c. blok 2C, blok ini mengarahan penataan pada pengembangan keberagaman produk kuliner yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas bentuk lingkungan yang berkarakter setempat serta penataan signage/penanda guna mempermudah orientasi pergerakan didalam blok segmen kawasan, penataan ruang-ruang publik yang aksesible dan berkarakter budaya setempat.
- d. blok 2D, blok ini mengarahkan pada penataan jalur arcade yang berkarakter budaya setempat, penataan street furniture pada jalur pedestrian dan penciptaan ruang arcade yang aksesible.
- e. blok 2E dan blok 2F, blok ini mengarahkan pada optimalisasi lahan tidur sebagai kantong-kantong parkir, dan ruang terbuka publik sebagai sarana interaksi masyarakat, peremajaan dan peningkatan kualitas layanan drainase serta pengembangan fungsi hunian yang dapat mendukung aktifitas budaya dan ekomoni.
Segmen 3
- a. blok 3A, blok ini mengarahkan penataan jaur arcade yang berkarakter setempat, penataan street furniture pada jalur pedestrian, penciptaan ruang arcade yang aksesible seta penataan area parkir yang tidak mengganggu jalur pedestrian.
- b. blok 3B, blok ini mengarahkan pengembangan kawasan dalam penataan ruang-ruang publik yang aksesible dan berkarakter budaya setempat, mengembangkan keberagaman produk kuliner yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan berkarakter budaya, penataan street furniture kawasan dalam memperkuat karakter khas budaya setempat dan penataan parkir kendaraan yang bersiergi dengan sektor informal lainnya.
- c. blok 3C, blok in mengarahkan pada terwujudnya keseimbangan interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan, peremajaan dan peningkatan kualitas layanan drainase lingkungan serta peningkatan signage/penanda kawasan guna kemudahan orientasi pergerakan didalam kawasan.
- d. blok 3D dan blok 3E, blok ini mengarahkan pada optimalisasi lahan tidur sebagai kantong kantong parkir, penataan ruang terbuka hijau dan pengembangan fungsi hunian yang dapat mendukung aktifitas budaya dan ekonomi .
Segmen 4
- a. blok 4A, blok ini mengarahkan pada penataan kembali jalur sirkulasi dan parkir yang dapat memberikan kemudahan sirkulasi dan meningkatkan estetika kawasan dan penataan taman sebagai ruang terbuka hijau kawasan.
- b. blok 4B, blok ini mengarahkan pengembangan koridor sebagai tempat penjualan dan sentra home industri dan penataan parkir dan pedestrian dan street furniture untuk menunjang kegiatan sentra home industri.
- c. blok 4C, blok ini mengarahkan pada penataan parkir untuk dan street furniture dalam memberikan kenyamanan dan kelancaran sirkulasi dan pengembangan sistem transit kawasan.
- d. blok 4D, blok 4E dan blok 4F, blok ini mengarahkan pada penataan pusat pengembangan jasa perhotelan dan perbelanjaan, permukiman sebagai kawasan sentra home industri.
Segmen 5
- a. blok 5A, blok ini mengarahkan pada penataan parkir dan pedestrian serta drainase kawasan guna menunjang aktifitas perdagangan.
- b. blok 5B dan blok 5D, blok ini mengarahkan pada pengembangan permukiman sebagai kawasan sentra home industri dan mewujudkan taman sebagai sarana ruang publik permukiman.
- c. blok 5C, blok ini mengarahkan pada pusat pengembangan jasa perhotelan dan perbelanjaan dan pengembangan area parkir kawasan.
- d. blok 5E, Blok ini mengarahkan pada pengembangan kawasan dalam mempertegas citra kawasan dan kota.
- e. blok 5F, blok ini mengarahkan pada penataan dan pemeliharaan limbah pasar.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 11

Fungsi kawasan RTBL secara taktis juga dimaknai dalam jalur koridor-koridor tertentu yaitu :
- a. koridor A yang merupakan area sepanjang jalan tanjungpura yang terdiri dari fasilitas komersil dan jalur hijau.
- b. koridor B yang merupakan area sepanjang Jalan Pahlawan yang terdiri dari fasilitas komersil dan jasa , jalur hijau serta fasilitas gudang.
- c. koridor C yang merupakan area sepanjang jalan Gajah Mada tepi yang terdiri dari fasilitas komersial dan jasa, jalur hijau, parkir on dan off site serta fasilitas 'street café'.
- d. koridor D yang merupakan area sepanjang jalan Diponegoro dan jalan Agus Salim yang terdiri dari fasilitas komersial dan jasa, jalur hujau, Parkir on dan off street.
Bagian Kedua Rencana Struktur Peruntukan Kawasan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 12

- (1) Rencana struktur peruntukan kawasan RTBL sebagai kawasan pada RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota-Kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak secara mendalam di bagi dalam 2 bentuk struktur peruntukann lahan yakni struktur peruntukan lahan makro dan struktur peruntukan lahan mikro.
- (2) Rencana struktur peruntukan lahan makro, seluruh area perencanaan kawasan RTBL dibagi ke dalam 4 (empat) struktur fungsional utama, yakni :
- a. penataan kembali bangunan-bangunan pada koridor utama jalan primer dan sekunder sebagai fungsi perdagangan dan jasa dengan optimalisasi penggunaan lahan.
- b. penataan kembali bangunan- bangunan pada koridor jalan tersier sebagai fungsi guna campuran (mixed used) yang menunjang fungsi utama kawasan sebagai kawasan perdagangan dan jasa.
- (3) Rencana struktur peruntukan lahan mikro, diarahkan dalam peruntukan utama yakni :
- a. peruntukan lantai atas dan dasar sebagai fungsi perdagangan dan jasa pada bangunan yang berorientasi langsung ke jalan primer dan sekunder.
- b. peruntukan lahan dasar sebagai fungsi perdagangan dan lahan atas sebagai hunian pada bangunan yang berorientasi pada jalan tersier.
- c. peruntukan lahan dasar dan atas sebagai fungsi campuran (mixed used) pada bangunan yang tidak berorientasi langsung pada jalan primer hingga tersier.
Bagian Ketiga Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 13

- a. KLB pada segmen 1, maksimal adalah 8
- b. KLB pada segmen 2, maksimal adalah 8 pada fungsi perdagangan, 3.2 pada fungsi perumahan.
- c. KLB pada segmen 3, maksimal adalah 8 pada fungsi perdagangan, 3.2 pada fungsi perumahan.
- d. KLB pada segmen 4, maksimal adalah 8 pada fungsi perdagangan, 3.2 pada fungsi perumahan.
- e. KLB pada segmen 5, maksimal adalah 8 pada fungsi perdagangan, 3.2 pada fungsi perumahan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 14

- a. KDB pada kawasan ruang terbuka adalah 0-5%.
- b. KDB pada kawasan perdagangan adalah 80%.
- c. KDB pada kawasan kawasan perdagangan dan permukiman adalah 80%.
- d. KDB pada kawasan permukiman adalah 80%.
Bagian Keempat Rencana Tata Bangunan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 15

- (1). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Tanjungpura adalah sebagai berikut :
- sebelah selatan 15.00 dari Jalan barito sampai dengan parit tokaya.
- a. b. sebelah utara 14.50 dari Jalan setia budi.
- (2). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Pahlawan 21.00 meter dari as jalan.
- (3). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Gajah mada 10.00 meter dari as jalan sisi utara dan 6.3 meter dari saluran sisi selatan.
- (4). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Diponegoro 25.4 meter sisi barat dari as termasuk parit dan 12.5 meter sisi tengah.
- (5). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Agus Salim 15.5 meter dari parit.
- (6). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Siam 12.00 meter dari as jalan.
- (7). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Setiabudi 12.00 dari as jalan.
- (8). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan H. Abbas 7 meter dari as jalan.
- (9). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Ketapang 7.5 meter sisi timur dan 10 meter sisi barat dari as jalan.
- (10). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Hijas 12.00 meter dari as jalan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 16

Untuk itu sempadan samping dan belakang bangunan ditentukan minimal selebar 2 meter, sedangkan pada setiap penambahan lantai jarak bebas di atasnya ditambah 0,5 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya, hal ini bertujuan untuk menjaga penghawaan dan pencahayaan masing-masing bangunan dan keamanan dan keselamatan bangunan, selain itu ruang tersebut dapat digunakan untuk jalur sirkulasi internal kavling dan jalur darurat apabila terjadi kebakaran.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 17

Garis sempadan parit ditetapkan sebesar minimal 10 m dari tepi kiri-kanan Parit Tokaya.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 18

- (1) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 100cm ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling ruko, Ketentuan ini dibuat untuk kepentingan pejalan kaki dengan tujuan untuk membrikan kedekatan secara fisik dan visual dengan bangunan yang dikunjungi atau dilewati.
- (2) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 60 cm ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling hunian rumah deret dengan tujuan agar tercipta pembedaan yang jelas antara ruang dalam dan ruang luar hunian sehingga konsep privat-publik dapat terjaga sehingga fungsi hunian sebagai tempat tinggal dapat berjalan dengan baik.
- (3) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 100 cm ditentukan bagi :
- a. seluruh bangunan pada blok bangunan khusus yang terdiri atas bangunan sudut dan bangunan sayap/pendamping bangunan sudut;
- b. bangunan peribadatan; dan
- c. seluruh bangunan pada area komersial.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 19

Orientasi bangunan di sepanjang koridor ini di tetapkan ke arah muka, atau tegak lurus menghadap ke jalan. Bangunan yang terletak di atas kapling yang miring terhadap jalan tetap dianjurkan agar membangun sisi muka yang sejajar jalan, untuk bangunan berada di sisi persimpangan jalan atau bangunan sudut dianjurkan untuk menghadap ke dua arah jalan, secara detail rencana orientasi bangunan adalah :
- a. bagian belakang bangunan yang berbatasan dengan permukiman, orientasinya juga harus diarahkan ke permukiman artinya pada bagian tersebut harus dibuat rancngan dengan akses dan bukaan menghadap ke arah permukiman, tidak diperkenankan membuat tembok pasif atau pagar yang membelakangi permukiman tersebut;
- b. bangunan yang dikelilingi oleh jalan, maka orientasinya diarahkan ke masingmasing jalan yang mengelilinginya;
- c. bangunan-bangunan yang diarahkan sebagai identiti di pertemuan jalan, orientsi bangunan dan atap bangunannya agar dipertimbang kan terhadap kesatuan komposisi bangunan dan ruang luar di sekitar pertemuan jalan tersebut; dan
- d. arah pandangan suatu orientasi, sedapat mungkin mengarah pada tempattempat yang penting atau ramai dikunjungi masyarakat, jadi tidak hanya jalanjalan utama yang terletak di depan bangunan saja yang bisa dijadikan arah orientasi juga dapat digunakan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 20

Bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik segi kebutuhan ruangan sendiri ataupun dari ekspresi budaya dan nilai-nilai arsitektur setempat menciptakan citra kawasan sebagai salah satu pusat perdangangan di kawasan perkotaan Pontianak dengan segala aktivitas pendukungnya, rancangan bangunan di dalam kawasan perencanaan ini menjadi salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 21

Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan harus mempertimbangkan bahaya banjir. Oleh karena itu rencana tata letak massa bangunannya adalah:
- a. sederhana, cenderung simetris, seragam dan membentuk satu kesatuan;
- b. sisi panjang bangunan tegak lurus terhadap garis sungai untuk kawasan sekitar jalan inspeksi
- c. untuk kawasan selain kawasan sekitar jalan Inspeksi bentuk susunan massa bangunan diarahkan berbentuk perimeter blok.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 22

Selubung bangunan diharapkan memberikan kesan terhadap kawasan ini, sehingga mampu memberikan suatu pemandangan tersendiri bagi yang melihatnya, selain itu perlu dipertimbangkan ornamem-ornamen yang dipakai supaya disesuaikan dengan lingkungan setempat, selubung bangunan harus mencirikan kualitas rancangan arsitektur tropi-basah, yang dirancang dalam kualitas bukaan penghawaan dan cahaya, bentuk atap serta material finishing yang tahan terhadap panas matahari dan udara lembab.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 23

Garis langit merupakan garis titik tertinggi bangunan yang terbantuk oleh perbedaan ketinggian masing-masing bangunan pada tiap-tiap zona yang direncanakan, perbedaan ketinggian ini bertujuan untuk menciptaqkan suasana ruang yang menarik dan tidak monoton, karena dengan terbentuknya garis langit yang tepat terjadi kesan ruangan yang dinamis.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 24

Rencana arsitektur bangunan mengembangkan langgam (gaya) arsitektural khas kalimantan barat, lebih diutamakan ornamen melayu yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi, penerapannya dapat dilakukan seperti pada street furnitures dan bangunan-bangunan komersial berupa detail-detail yang bersifat aksentuasi.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 25

- (1). Peraturan bangunan berkaitan dengan konsep penggunaan bahan bangunan eksterior untuk kawasan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan karakter langgam arsitektur lokal melliputi pengembangan ornamen, fasade dan sebagainya yang bercirikan corak lokal. Untuk bahan bangunan diupayakan menggunakan bahan dari material yang kuat dan tidak rentan terhadap bencan alam dengan memperhatikan ketentuan corak lokal.
- (2). Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan yang memiliki ketahanan terhadap bahaya kebakaran, bahan bangunan produksi dalam negeri/tempat, dengan kandungan lokal minimal 60%. Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya. Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang di persyaratkan dalam standar nasional indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.
- (3). Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya. Pengecualian penggunaan ornamen mengunakan bahan bangunan lokal/kayu ,bahan bangunan produksi dalam negeri/tempat, dengan kandungan lokal minimal 60% harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 26

Signage atau tanda untuk kawasan perencanaan direncanakan sebagai berikut:
- a. identitas, sebagai pengenal/karakter lingkungan dan sebagai titik referensi /orientasi pergerakan masyarakat dapat berupa landmark, rancangan tanda untuk identitas lingkungan ini untuk setiap blok berbeda-beda, namun dapat menjadi bagian dari rancangan bangunan.
- b. nama bangunan, memberi tanda identitas suatu bangunan yang dapat dibarengi dengan petunjuk jenis kegiatan yang ada di dalamnya, jenis ini dapat berupa papan identitas, atau tulisan yang ditempel pada selubung bangunan, tanda untuk nama bangunan tidak boleh menganggu pandangan terhadap kualitas selubung bangunan, tidak boleh melebihi/mengganggu domain publik.
- c. petunjuk sirkulasi, sebagai rambu lalu-lintas, sekaligus sebagai pengatur dan pengarah dalam pergerakan, untuk rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan standar bentuk dan penempatannya.
- d. komersial/reklame, sebagai publikasi atas suatu produk, komoditi, jasa, profesi atau pelayanan tertentu, jenis ini dapat berupa papan tiang, ikon, menempel pada bagunan, baliho, spanduk umbul-umbul dan balon. Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan adalah : estetis dan pemasangannya tidak menganggu keamanan dan keselamatan serta konstruksinya memenuhi syarat teknis. Pemasangan reklame dalam persil tidak boleh melewati batas ruang milik jalan, konstruksinya kuat dan ukurannya tidak merusak selubung bangunan. Pada koridor jalan dan ruang luar lainnya harus astetis, dapat memperkuat identitas lingkungan dan tidak merusak konsentrasi pemakaian jalan. Pada median hanya dipasang reklame yang bersifat sementara pada tiang lampu yang telah disediakan.
- e. informasi, sebagai tempat untuk informasi kegiatan atau keterangan-keterangan kondisi/keadaan linkungan, papan informasi yang menerangkan kedudukan kawasan serta informasi linkungan diletakan pada setiap blok berdekatandengan tempat pemberhentian kendaraan/halte, papan informasi ini dapat sekaligus digunakan untuk menempelkan koran umum.
Jika diindikasikan terjadi penurunan kualitas bangunan/lingkungan maka diberlakukan upaya untuk mengembangkan penanganan terhadap bangunan dan lingkungan meliputi:
- a. proses urban revitalization meliputi upaya revitalisasi bangunan ## BAB VI
RENCANA INVESTASI
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 46

- (1). Kegiatan pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan pusat perdagangan dan jasa kecamatan Pontianak Selatan dilakukan oleh Pemerintahkota Pontianak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan masyarakat kota Pontianak.
- (2). Sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka seluruh kegiatan pembangunan harus mengacu kepada panduan tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (3). Sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui pembangunan fisik bangunan di dalam lahan yang dikuasainya, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka, dan sirkulasi pejalan kaki dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan berlaku.
30
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 47

Skenario rencana investasi yang akan dilakukan kawasan perencanaan mencakup 2 tahapan, yaitu;
- a. tahap I
pembentukan citra kawasan dan blok-blok dalam kawasan dengan pendefinisian fungsi ruang yang jelas, pencirian dengan aksesoris lokal pada banguanan dan kelengkapan pendestrian path, dan ruang sirkulasi manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi ruang, serta sosialisasi kepada pengguna ruang.
tahap II
- pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pengguna ruang dalam kawasan, terutama fasilitas vital yang belum terdapat di kawasan perencanaan seperti jaringan air bersih, pengelolaan kualitas lingkungan kawasan untuk mendukung fungsi ruang dengan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan ssesuai dengan fungsi ruangnya.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 48

- (1). Hal-hal yang terkait dengan rencana investasi adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, kalangan dunia usaha dan msyarakat.
- (2). Investasi dimaksudkan bisa dalam bentuk fisik bangunan, dan sarana prasarana, maupun dalam bentuk non fisik seperti kampanye dan publiksi, promosi investasi, sosial masyarakat, fasilitas pembiayaan, advokasi/mediasi dan bantuan teknis, penetapan sebagai jalur/obyek kunjungan wisata, serta penyelenggaraan even di kawasan RTBL.
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 49

- (1). Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau penggembangan sub kawasan yang berada pada kawaan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan amdal, harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.
- (2). Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan amdal harus dilakukan penyusunan amdal atau UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 50

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan rencana adalah ;
- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan berlaku;
31
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berdasaskan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
- c. penyelenggaran kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas; pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana.
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
- f. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
- (2) Partipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan rencana ialah;
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termaksud pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.
BAB VIII - PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
Pasal 51

- (1) Pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/ kawasan yang berdasarkan rencana tata bangunan dan lingkungan dan memadu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas dan berkelanjutan. Ketentuan pengendalian pelaksanaan diharapkan dapat :
- a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen kawasan RTBL.
- b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi.
- c. menghindari terbengkalainya pembangunan karena investasi yang dilakukan tidak berjalan semestinya.
- d. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa kontruksi.
- (2) Penilaian pelaksanaan kawasan RTBL didasarkan pada beberapa pertimbangan yang meliputi 3 aspek yaitu :
- a. aspek daya dukung lingkungan
1. untuk menjamin tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan.
2. untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kegiatan.
3. untuk menghindari konflik antar kawasan.
- b. aspek fungsional
1. diupayakan untuk dapat menarik lebih banyak investasi.
2. untuk meningkatkan keunggulan komperatif dari tiap blok perkotaan yang dikembangkan.
- c. aspek permintaan (demand)
1. mempertimbangkan indikasi kegiatan yang dikembangkan.
2. mempertimbangkan indikasi karakteristik investor yang akan ditarik untuk berinvestasi di dalam blok urban tersebut.
Bagian Kedua
Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan Kawasan RTBL
- (1) Adapun pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya; penetapan peraturan zonasi, dan proses perizinan.
- (2) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana perincian tata ruang.
- (3) Izin dalam pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang penataan ruang diatur oleh Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Disamping itu dalam hal perizinan Pemerintah dapat membatalkan izin apabila melanggar ketentuan yang berlaku.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Perizinan pemanfaaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penerbitan pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya masing-masing, pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi admininstratif, sanksi pidana penjara, dan /atau sanksi pidana denda.
Bagian Ketiga
Instansi Pengendalian Dan Pengelola Pelaksanaan Kawasan RTBL
BAB VIII - PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
Pasal 52

- (1) Pengendalian dan pengelolaan tata bangunan dan lingkungan dilakukan oleh dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai kewengan yang ditetapkan, dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Dinas teknis terkait yang bertanggungjawab terhadap proses pengendalian dan pengelolaan, mengacu pada seluruh dokumen yang dituangkan dalam peraturan Walikota ini, buku rencana, dan dokumen lain yang menjadi satu kesatuan dari peraturan ini.
- (3) Pelibatan peran serta masyarakaat secara formal dalam bentuk forum koordinasi tata bangunan dan lingkungan, yang terdiri dari unsur-unsur dari dinas/instansi teknis terkait, kelembagaan kawasan RTBL, dan stakeholder lain perduli dengan permasalahan pembangunan kota.
- (4) Fungsi forum koordinasi ini bertugas :
- a. menyusun pengaturan (IMB dan lain-lain) dalam peraturan daerah serta kelembagaan dan operasionalnya di masyarakat.
- b. mensosialisasikan aturan bersama-sama masyarakat terkait.
- c. melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran serta dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan (pendataan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan).
32
33
- d. pendampingan pembangunan (bangunan dan lingkungan), penyediaan bangunan/rumah percontohan, bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi.
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan aturan tata bangunan dan lingkungan melalui mekanisme yang berlaku.
BAB IX - ATURAN INSENTIF DAN DISINSETIF
Pasal 53

- (1) Untuk mendorong perkembangan kawasan RTBL sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, perlu dikenakan upaya insentif dan disinsentif. Insetif adalah upaya Pemerintah melalui kebijakan yang ada untuk mendorong atau merangsang masuknya investasi dalam pengembangan kawasan RTBL, sedangkan disinsentif adalah upaya Pemerintah untuk membatasi atau mengurangi perkembangan kegiatan pada suatu blok urban dimana keberadaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan pengaturan blok urban yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (insfrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan /atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah di tetapkan.
- (5) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. pembangunan serta pengadaan insfrastrtuktur
- c. kemudian prosedur perizinan;
- d. pemberian pengahargaan kepada masyarakat; dan /atau
- e. swasta dan /atau Pemerintah Daerah.
- (6) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangai kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
- a. penenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan /atau
- b. pembatasan penyediaan insfrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (7) Insentif dan disinsentif dalam penataan bangunan dan lingkungan diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 23 November 2015
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 23 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 52
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tingkat I / (IVb) NIP. 19620811 198607 2 002
34