PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2017
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Berlaku: 12 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
H:\Peraturan Bupati tentang UPT\Ghozi\UPT PUSKESWAN.docx
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 6/C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalahBupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan KabupatenMalang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskeswan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
8. Medik Reproduksi adalah penerapan medic veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu kedokteran hewan.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia
10. Wilayah kerja adalah wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk pelayanan kesehatan hewan.
11. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung. Media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis atau vektor.
12. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitat alam.
13. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pukeswan pada Dinas.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3

UPT Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. UPT Puskeswan Sumberpucung berkedudukan di Kecamatan Sumberpucung; dan
- b. UPT Puskeswan Turen berkedudukan di Kecamatan Turen.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4

- (1) UPT Puskeswan Sumberpucung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan wilayah kerja, meliputi:
- a. Kecamatan Sumberpucung;
- b. Kecamatan Kepanjen;
- c. Kecamatan Kromengan;
- d. Kecamatan Pakisaji;
- e. Kecamatan Wonosari;
- f. Kecamatan Ngajum;
- g. Kecamatan Wagir;
- h. Kecamatan Pagak;
- i. Kecamatan Bantur;
- j. Kecamatan Donomulyo;
- k. Kecamayan Kalipare;
- l. Kecamatan Kasembon;
- m. Kecamatan Pujon;
- n. Kecamatan Ngantang;
- o. Kecamatan Dau; dan
- p. Kecamatan Karangploso.
- (2) UPT Puskeswan Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan wilayah kerja, meliputi:
- a. Kecamatan Turen;
- b. Kecamatan Bululawang;
- c. Kecamatan Wajak;
- d. Kecamatan Gondanglegi;
- e. Kecamatan Pagelaran;
- f. Kecamatan Tajinan;
- g. Kecamatan Singosari;
- h. Kecamatan Lawang;
- i. Kecamatan Tumpang;
- j. Kecamatan Pakis;
- k. Kecamatan Poncokusumo;
- l. Kecamatan Jabung;
- m. Kecamatan Dampit;
- n. Kecamatan Gedangan;
- o. Kecamatan Tirtoyudo;
- p. Kecamatan Ampelgading; dan
- q. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 5

- (1) UPT Puskeswan berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan medik reproduksi pada Dinas.
- (2) UPT Puskeswan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskeswan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Puskeswan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

UPT Puskeswan mempunyai tugas:
- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
- b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
- c. memberikan surat keterangan dokter hewan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPT Puskeswan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan epidemiologik;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
- e. Pemberian pelayanan jasa veteriner .
H:\Peraturan Bupati tentang UPT\Ghozi\UPT PUSKESWAN.docx
Bagian Kedua Kepala UPT
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Dinas dalam kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- c. mengelola benda-benda berharga dan aset UPT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
H:\Peraturan Bupati tentang UPT\Ghozi\UPT PUSKESWAN.docx
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.
Bagian Kelima Pelaksana Urusan
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 13

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
H:\Peraturan Bupati tentang UPT\Ghozi\UPT PUSKESWAN.docx
- (2) Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 15

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak dapat dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Puskeswan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Pembiayaan UPT Puskeswan pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Pemberian pelayanan yang dilakukan dalam rangka penyelengaraan UPT Puskeswan dapat dikenakan biaya yang besarnya dan tata caranya diatur dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan UPT Puskeswan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pengendalian wabah dan atau kejadian penyakit hewan menular di wilayah kerjanya tidak dikenakan biaya.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
H:\Peraturan Bupati tentang UPT\Ghozi\UPT PUSKESWAN.docx
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 10/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.
ABDUL MALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri C
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Keterangan:
: Garis Komando
BUPATI MALANG,
: Garis Koordinasi ttd.
H. RENDRA KRESNA