PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor L;J Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON UTARA
Berlaku: 6 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR l;J I TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukim.an Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem.erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
\
,
..
..
Menetapkan
- 5." Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. 5; Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi Pasal 5
Pasal 6

Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi Pasal 5
Pasal 7

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal (6), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah umum;
- b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah swadaya;
- c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
-«.
- ( 1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Perumahan;
- b. Sekretariat;
- d. Bidang Kawasan Pennukiman;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan dan urusan kerumahtanggaan;
- c. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi program dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- f. penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 12

- ( 1) Sekretariat terdiri atas : a.
- Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 13

- (1} Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundangundangan.
- ( 1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan perumahan, pengembangan dan pem bangunan perumahan serta pemanfaatan dan
- pengendalian perumahan.
- (2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :
- a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
- b. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum;
- c. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;
- d. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- e. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rum.ah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- f. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- h. pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 16

- (1) Bidang Perumahan terdiri atas:
- b. Seksi Pembiayaan Perumahan;
- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
Pa.sal 17
- ( 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum dan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya.
- (3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah urnum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, serta pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya.
- (2) Seksi Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum dan pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya. ·
- ( 1) Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- (2) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:
- a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. penyiapan bahan pelaksanan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 20

- (1) Bidang Permukiman, terdiri atas:
- b. Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
3. Permukiman; Kawasan a. Seksi Pendataan dan Perencanaan
- c. Pengendalian dan Evaluasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 21

- ( 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan · permukiman serta menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana., sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat ( 1) huruf c, melaksanakan tugas pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta penyiapan bahan pelaksanan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yarig terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Din.as.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
'·~
'
.
- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- satuan organisasi dilingkungan wajib melaksanakan pengawasan (3) Setiap pemimpin Pemerintah Daerah melekat.
- masing-masing. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai \_dengan tugas pokok
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 40

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk .menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 43

Dalarn menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 45

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.