PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2013
Tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Berlaku: 6 Juni 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Tahun 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 767);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PEMBENTUKAN TEKNIS DINAS
ORGANISASI
UNIT
PELAKSANA
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
9. Sekolah adalah Sekolah Pendidikan Dasar, Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, yang berada di wilayah Kecamatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang keberadaannya pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang.
11. Kepala adalah Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembentukan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
Pasal 3

Kedudukan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB III
Pasal 4

Tugas Pokok UPTD Pendidikan dan Kebudayaan yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal, serta kebudayaan sesuai dengan wilayah kerjanya.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB III
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan kebijakan teknis dinas dalam pengurusan dan pembinaan di bidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- b. pengurusan dan administrasi ketenagaan di bidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- e. pembinaan ketatausahaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sekolah; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari pengawas sekolah, guru, penilik dan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
Bagian Kedua
Bidang Tugas Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kepala
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran gaji dan perjalanan dinas ;
- b. melaksanakan pengadministrasian kepegawaian ;
- c. memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. melaksanakan pengadministrasian keuangan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. melaksanakan pengurusan dan administrasi ketenagaan di bidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya; dan
- h. melakukan pembinaan ketatausahaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya.
Paragraf 3
Sekolah
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 10

Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertanggung jawab dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jenjangnya;
- b. melaksanakan 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
- c. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- d. kerjasama stakeholder; dan
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan proses penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenjangnya.
Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPTD Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan struktur bawahannya yang berada dalam tanggung jawabnya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Sekolah maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 14

Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala maupun Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala maupun Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Sekolah di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB V - TATA KERJA
Pasal 16

Kepala wajib memberikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Kewenangan Mewakili
BAB V - TATA KERJA
Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Pejabat Fungsional dapat mewakili Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Kepegawaian
BAB V - TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Kepala wajib menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII
Pasal 22

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VII
Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 6 Juni 2013
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang pada tanggal 6 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 12
LAMPIRAN I
: PERATURAN BUPATI SERANG
Nomor
: 12 Tahun 2013
Tanggal
: 6 Juni 2013
Tentang :
Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SERANG
Nomor
: 12 Tahun 2013
Tanggal
: 6 Juni 2013
Tentang
:
Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
NAMA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
| NO. | NAMA | TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Anyer | Kecamatan Anyer |
| 2 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bandung | Kecamatan Bandung |
| 3 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baros | Kecamatan Baros |
| 4 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Binuang | Kecamatan Binuang |
| 5 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bojonegara | Kecamatan Bojonegara |
| 6 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Carenang | Kecamatan Carenang |
| 7 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikande | Kecamatan Cikande |
| 8 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusal | Kecamatan Cikeusal |
| 9 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka | Kecamatan Cinangka |
| 10 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciomas | Kecamatan Ciomas |
| 11 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciruas | Kecamatan Ciruas |
| 12 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunung Sari | Kecamatan Gunung Sari |
| 13 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jawilan | Kecamatan Jawilan |
| 14 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kibin | Kecamatan Kibin |
| 15 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kopo | Kecamatan Kopo |
| 16 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kragilan | Kecamatan Kragilan |
| 17 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu | Kecamatan Kramatwatu |
| 18 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lebak Wangi | Kecamatan Lebak Wangi |
| 19 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mancak | Kecamatan Mancak |
| 20 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pabuaran | Kecamatan Pabuaran |
| 21 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padarincang | Kecamatan Padarincang |
| 22 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamarayan | Kecamatan Pamarayan |
| 23 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Petir | Kecamatan Petir |
| 24 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Puloampel | Kecamatan Puloampel |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 25 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pontang | Kecamatan Pontang |
| 26 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanara | Kecamatan Tanara |
| 27 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tirtayasa | Kecamatan Tirtayasa |
| 28 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tunjung Teja | Kecamatan Tunjung Teja |
| 29 | UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Waringinkurung | Kecamatan Waringinkurung |
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN