PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 161 Tahun 2013
Tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Berlaku: 1 Januari 2014
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 161
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota,
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di wilayah Kabupaten Maluku Tengah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan khususnya Sektor Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah,
- Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645):
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029),
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),
4. Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896),
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189),
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350),
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844):
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049),
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangari (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258),
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049),
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
H
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 32),
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan.
BUPATI MALUKU TENGAH
£
.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
-
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah
5. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
:
Na
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 1
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah | surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. :
10. 21.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 'dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpanjakan yang berlaku.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obiektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 27.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah. untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2
Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- b. Jalan tol,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olah raga,
- f. Galangan kapal, dermaga,
9. g- Taman mewah:
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
- i. Menara,
- (3) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan,
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
15. Cc. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,
16. d.merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2
Pasal 4

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
2. 1 (2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala Daerah dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.
- (3) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Daerah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (4) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. '05
5. (S5) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan alasannya.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Kepala Daerah segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK ' Pasal 6
Pasal 7

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk Obyek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 Yo ( nol koma satu persen ),
Ta
- b. untuk Obyek Pajak dengan NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu mil rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 v5 p muyar ( nol koma dua persen ).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK ' Pasal 6
Pasal 8

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Letak obyek Pajak Bumi dan Bangunan seb agai pajak terutang adalah di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
2
BAB V - MASA PAJAK
Pasal 10

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 1
- (3) Tahun Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah men pada tanggal 1 Januari. | urut keadaan objek pajak n
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11
Pasal 12

- () Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran:
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
ng
- b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
- b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 Yo (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD. -..
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 1
- (3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 276 (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
4. (4 Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2/46 (dua persen) setiap bulan.
- (5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
|
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SPPT,
,
- b. SKPD, dan
-
- c. SKPDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. '-
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
:
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan -mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 1
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 276 ( dua persen ) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat bulan). "
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 5076 (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50Y6 (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10076 (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 23

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -undangan.
2. | a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan perundang -undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Kepala Daerah dapat :
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar.
5. . Membatalkan hasil pemeriksaan atau keketapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan. ap
6. Mengurangkan atau membatalkan STPD.
- e. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak,
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalami jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 1
4. (4 Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. '
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 245 (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. '-
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu S5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau,
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. |
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (S5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB X - PEMERIKSAAN
Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak terutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang: ditetapkan secara jabatan. 1
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 29

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan,
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, 'memperlihatkan bukti tertulis. dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah,
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,
-
- d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah:
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah,
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- j. menghentikan penyidikan, dan/atau
- k.melakukan: tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. «
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
"
2
Diundangkan di Masohi pada tanggal 30 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, ttd
UMARELLA IBRAHIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 161
--
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah .
Ditetapkan di Masohi pada tanggal 30 Oktober 2013
BUPATI MALUKU TENGAH
TUASIKAL ABUA
PENJELASAN
Pasal 1

:
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2

:
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 3

-
:
Yang dimaksud dengan 'kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.
:
Cukupjelas
:
Hurufa
:
Cukupjelas
Huruf b :
Yang dimaksud dengan ' tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ' adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata -nyata tidak ditujukan mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang --undangan.
Hurufc :
Cukupjelas
Hurufd :
Cukupjelas
Hurufe
:
Cukupjelas
Huruff :
Cukupjelas
:
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 4

:
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 5

:
Cukup jelas
:
Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menentukan subyek pajak sebagai wajib pajak, apabila suatu pajak belum jelas wajib pajaknya,
Contoh
- a. Subyek pajak bernama A yang memanfaatkan atau # menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena suatu hak. berdasarkan Undang -Undang atau bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Dengan ketentuan Bumi dan Bangunan milik orang lain bernama B tersebut belum pernah terdaftar sebagai obyek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Suatu obyek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan dalam pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- c. Subyek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak obyek pajak, sedang untuk merawat obyek pajak tersebut dikuasakan pada orang-atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.
Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Kepala Daerah bukan merupakan bukti pemilikan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
:
Cukupjelas
:
Cukupjelas
Ayat (S) :
Cukupjelas
:
Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, apabila Kepala Daerah tidak memberikan keputusan dalam 1 ( satu ) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari Wajib Pajak, maka Ketetapan sebagai Wajib Pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib Pajak. ( 1
PENJELASAN
Pasal 6

:
Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :
- a. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penerimaan, nilai jual suatu obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya: |
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut:
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.
: Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 ( tiga ) tahun sekali. ( 3 Dalam hal terjadi perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
:
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 7

Huruf a: Nilai jual untuk bangunan sebelum ditetapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Contoh:
Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:
- 2 -Tanah seluas 800 me dengan harga jual Rp. 300.000,00/m :
- 2 -Bangunan seluas 400 m dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m :
- -Taman seluas 200 m' dengan nilai jual Rp. 50.000,00/me
- -Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m'. :
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
1. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,00
- z Rp. 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan :
- a. Rumah dan garasi 400 x Rp. 350.000,00
- Rp. 140.000.000,00
- b. Taman 200 x Rp. 50.000,00
- z Rp. 10.000.000,00
- Cc. Pagar
(120 x 1,5) x Rp.175.000,00
- z
- Rp. 31.500.000,00 4 Rp 181.500.000,00
Total NJOP Bangunan
Total NJOP Bumi dan Bangunan
- z Rp. 421.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
- z Rp. 10.000.000,00 -
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak
- z Rp. 411.500.000,00
4. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0, 1 Yo
aa
5. Pajak Bumi dan Bangunan terutang :
0,1 Yo x Rp. 411.500.000,00
PENJELASAN
Pasal 8

:
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 9

:
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 11

Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak akan diberikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak untuk diisi dan dikembalikan
: kepada Kepala Daerah.
: Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah :
- -Jelas, berarti penulisan data dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah maupun Wajib Pajak sendiri.
- -Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang tertera pada SPOP.
:
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 13

:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 14

:
Cukup jelas.
:
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 15

:
Cukupjelas.
Cukupjelas
Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terhutang.
Contoh :
- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2014 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2014 bangunannya dibongkar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari 2014, yaitu keadaan sebelum bangunan dibongkar.
2. sb. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2014 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 10 Mei 2014 dilakukan pendataan, ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2014 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2014, sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2015.
: Cukupjelas
:
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

:
:
:
:
Ayat (S5) :
:
PENJELASAN
Pasal 17

:
:
contoh
Apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 1 Mei 2014, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2014.
contoh
Apabila Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak baik berupa SKPD, STPD atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan banding pada tanggal 1 Mei 2014, yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah, maka Wajib Pajak harus melunasi pajak terutangnya paling lambat 31 Juli 2014.
Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 Yo ( dua persen ) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu ) bulan.
Contoh :
SPPT Tahun Pajak 2014 diterima Wajib Pajak pada tanggal 1 Mei 2014, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2014 dengan pajak terutang sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ). Namun oleh Wajib Pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 2014, maka terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 Y6 ( dua persen ) yakni:
2 Yo x Rp.
100.000,00 « Rp. 2.000,00
Pajak terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2014 adalah :
Pokok Pajak # Sanksi Administratif =
Rp. 100.000,00 # Rp. 2.000,00
z
Rp. 102.000,00
Bila Wajib Pajak tersebut baru -membayar utang pajaknya pada tanggal 10 Oktober 2014, maka terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2Y6 dari pokok pajak yakni :
4Yox Rp. 100.000,00 - Rp. 4.000,00
Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 2014 adalah :
Pokok Pajak # sanksi administratif Rp. 100.000,00 # Rp. 4.000,00 z Rp. 104.000,00
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukup jelas
:
Cukup jela
Cukup jelas.
Cukup jelas.
:
PENJELASAN
Pasal 18

:
:
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan Jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
Hurufa : Yang dimaksud dengan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang,
- Hurufc :
Yang dimaksud dengan SKPDLB atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang:
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan alasan -alasan yang jelas adalah mengemukakan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak benar.
- Ayat (3) : Kepada Wajib Pajak diberi waktu yang cukup ( paling lama 3 bulan ) untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasan -alasannya. Apabila ternyata batas waktu 3 ( tiga ) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi. oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaannya ( force majeur ) maka tenggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Kepala Daerah.
Pengertian diluar kekuasaannya adalah keterlambatan Wajib Pajak yang bukan karena kesalahannya misalnya karena musibah bencana alam.
:
Ayat (S5) :
Cukup jelas
Cukup jelas
:
Tanda terima surat yang telah diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan demikian batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud.
Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan wajib pajak memperbaikinya dalam batas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.
|
PENJELASAN
Pasal 19

: t
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
t
:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 22

:
:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
:
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

:
:
Cukupjelas
Hurufa
:
Cukupjelas
Huruf b :
Cukupjelas
Hurufc
:
Cukupjelas
Hurufd
:
Cukupjelas
Hurufe
:
Cukupjelas
Huruff
:
Yang dimaksud dengan 'Kondisi tertentu obyek pajak', antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.
:
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 24

t
:
Cukupjelas.
:
Cukup jelas.
:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
:
Cukupjelas.
:
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

t
:
Cukup jelas.
:
Cukupjelas.
:
Cukup jelas.
:
Cukup jelas.
Ayat (S)
:
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

:
Cukup jelas.
:
:
PENJELASAN
Pasal 33

:
:
:
:
:
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan ' Instansi yang melaksanakan pemungutan 'adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak.
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Cukupjelas
Cukupjelas
:
:
:
:
Ayat (S)
:
:
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu - ragu.
Cukupjelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukupjelas
Cukup jelas