PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 8 Tahun 2014
Tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Berlaku: 18 Agustus 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang kompleks dan utuh dari hulu sampai hilir yang merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu dikelola secara terpadu dan terencana agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat,
- bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Sumatera Barat semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan b. tata kehidupan masyarakat:
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melakukan PengelolaanDaerah Aliran Sungai Dalam Wilayah Provinsi dan/atau Lintas Kabupaten/Kota:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, d.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Mengingat : Indonesia Tahun 1945,
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646), 2
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), 3
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412), 4 .
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 5. Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377),
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 6. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
8. . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
4
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 8. Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), 9
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang PengelolaanDaerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292):
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-I1/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar PengelolaanDaerah Aliran Sungai Terpadu,
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-l1/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai:
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-I1/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana PengelolaanDaerah Aliran Sungai:
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhutt-ll/2013 tentang Forum Koordinasi PengelolaanDaerah Aliran Sungai:
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-I1/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan PengelolaanDaerah Aliran Sungai,
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2):
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26):
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79):
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80):
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 89):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN :
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
Menetapkan PERATURAN ALIRAN SUNGAI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. NN Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. » Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. ? Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. n Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaansumber daya alam pada Daerah Aliran Sungai, serta perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup.
6. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anakanak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai 6. dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala 7. aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu.
8. Sumber daya DAS adalah seluruh sumber daya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya. 8.
9. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. 9
10. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
11. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
12. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
13. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
14. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
15. DAS Bagian Hulu adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
16. DAS Bagian Tengah adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa.
17. DAS Bagian Hilir adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sedimen.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
20. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat dengan SWPDAS adalah kesatuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang secara geografis dan fisik teknis layak digabungkan sebagai satu unit Pengelolaan DAS.
21. DAS Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DAS Provinsi adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota, dan/atau DAS lokal yang atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.
22. Kriteria adalah ukuran yang digunakan dalam menilai penyelenggaraan pengelolaanDAS.
23. Standar adalah tolok ukur yang dipakai sebagai patokan dalam penilaian penyelenggaraan pengelolaanDAS.
24. Pelaksanaan kegiatan pengelolaanDAS adalah implementasi rencana pengelolaanDAS oleh Pemerintah Daerah dengan Instansi Terkait.
29. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara Pengelolaan DAS.
26. Para Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.
27. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di dalam DAS yakni tokoh adat, tokoh agama dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan DAS.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
29. Masyarakat Dalam DAS yang selanjutnya disebut dengan masyarakat adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah DAS dan mata
pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya dalam DAS, terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.
30. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
31. Penggunaan hutan adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
32. Pemanfaatan air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
33. Restorasi hutan adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik terdiri dari flora dan fauna serta unsur abiotik yang terdiri dari geologi, topografi, tanah dan iklim pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati.
34. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistim penyangga kehidupan tetap terjaga.
35. Reklamasi hutan dan lahan adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kembali vegetasi hutan dan lahan yang rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
36. Konservasi hutan adalah upaya mengelola sumber daya hutan melalui perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara bijaksana untuk menjamin kelestarian kawasan dan fungsinya.
37. Konservasi tanah/lahan adalah penempatan tiap bidang tanah/lahan pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah/lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah.
38. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa
tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
39. Teknik Konservasi Tanah dan Air adalah berbagai teknik yang diterapkan untuk mengendalikan erosi sehingga mengurangi dampak in situ danex situ.
40. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbatas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
41. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat dalam daerah aliran sungai yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya DAS, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
42. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.
43. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat dan budaya tertentu yang hidup dan berkembang serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat.
44. Penyelesaian secara adat adalah alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum adat masyarakat setempat.
Bagian Kedua
Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

PengelolaanDAS dilakukan berdasarkan asas:
- a. manfaat dan lestari:
2. kerakyatan dan keadilan, b.
3. kebersamaan: C.
4. keterpaduan, d.
5. keberlanjutan: e.
6. berbasis masyarakat, f.
7. kesatuan wilayah dan ekosistem: g.
8. keseimbangan, h.
9. akuntabel dan transparan:dan i
- j. partisipatif,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang ada di daerah dalam mengelola DAS secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:
- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS:
2. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya menurut ruang dan waktu, b.
3. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, c
4. mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, d.
5. mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, e.
6. menata dan mengembangkan kelembagaan formal dan informal masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS: dan f£
7. mewujudkan kemandirian pengelolaan, yaitu tersedianya pendanaan pengelolaan DAS secara berkelanjutan. g
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah Pengelolaan DAS di daerah mulai dari DAS bagian hulu, DAS bagian tengah sampai DAS bagian hilir, yang meliputi:
- a. perencanaan,
3. pelaksanaan, b.
4. peranserta dan pemberdayaan masyarakat: c.
5. monitoring dan evaluasi,dan d.
6. pembinaan dan pengawasan. e.
- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi DAS dalam daerah dan/atau lintas kabupaten/kota.
- (3) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu DAS dan/atau SWPDAS.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komprehensif dan mengakomodasikan para pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, dan mencakup wilayah pengelolaan sumber daya dari hulu, tengah sampai hilir suatu DAS.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara partisipatif dan adaptif yang melibatkan berbagai pihak terkait, lintas sektor, lintas disiplin ilmu, dan lintas wilayah mulai dari hulu, tengah sampai hilir.
5. (S) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh instansi terkait yang menangani DAS dengan melibatkan Forum DAS.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi:
- a. penyusunan rencana Pengelolaan DAS: dan
- b. penetapan rencana Pengelolaan DAS.
- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk merumuskan rencana Pengelolaan DAS, kebijakan dan program.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program
Bagian Kedua
Penyusunan Rencana PengelolaanDAS
Paragraf 1
Umum
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 8

dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan klasifikasi DAS yang dilakukan oleh Menteri.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.
3. (S) Dalam menyusun rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sesuai kewenangannya membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait dan Forum DAS.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 9

Penyusunan rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:
- a. penyusunan rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya: dan
- b. penyusunan rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
Paragraf 2
Penyusunan Rencana PengelolaanDAS Yang Dipulihkan
Daya Dukungnya
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 10

Penyusunan rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan perumusan:
- a. permasalahan DAS:
- b. tujuan pemulihan daya dukung DAS:
- C. strategi pemulihan daya dukung DAS, dan
- d. monitoring dan evaluasi DAS,
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 11

- (1) Perumusan permasalahan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kondisi masyarakat dalam suatu DAS.
- (2) Perumusan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. identifikasi dan analisis masalah: dan
- b. rumusan masalah.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 12

- (1) Perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor.
- (3) Perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana Pengelolaan DAS.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 13

- (1) Hasil perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya.
- (2) Perumusan strategi pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 14

- (1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- (2) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penetapan jumlah, luas, lokasi sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumber daya dalam Pengelolaan DAS.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 15

- (1) Berdasarkan perumusan strategi pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain:
- a. sistem analisis:
- b. indikator kinerja DAS:
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan
- d. capaian hasil.
Paragraf 3
|
Penyusunan Rencana PengelolaanDAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 16

Penyusunan rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan perumusan:
- a. permasalahan DAS,
- b. tujuan mempertahankan daya dukung DAS:
3. Cc. strategi mempertahankan daya dukung DAS: dan
- d. monitoring dan evaluasi DAS.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 17

Perumusan permasalahan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:
- a. identifikasi dan analisis masalah: dan
- b. rumusan masalah.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 18

- (1) Perumusan tujuan mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 19

- (1) Hasil perumusan tujuan mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Perumusan strategi mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengendalian PengelolaanDAS.
- (2) Perumusan monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
3. . sistem analisis: a
- b. indikator kinerja:
5. Cc. pelaksanaan, dan
- d. capaian hasil.
Bagian Ketiga
Penetapan Rencana PengelolaanDAS
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penyusunan rencana Pengelolaan DAS, dilakukan penetapan rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah di tingkat daerah dan kabupaten/kota.
- (4) Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dipatuhi oleh setiap orang, kelompok, badan usaha dan instansi pemerintah dalam kegiatan Pengelolaan DAS.
5. (S) Setiap orang, kelompok, badan usaha dan instansi pemerintah yang tidak mematuhi rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis:
- b. pemberhentian sementara dan/atau seluruh kegiatan pada DAS:
8. Cc. penutupan lokasi:
9. d.pencabutan izin,
- e. pembatalan izin:
- f. pembongkaran bangunan: dan/atau
pemulihan fungsi DAS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 22

- (1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 23

- (1) Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) meliputi:
- a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air:
- b. restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi hutan lahan dan air: dan
- c. konservasi sumber daya alam hutan, lahan, dan air.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
- a. kawasan lindung di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS:dan b. kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS.
- (4) Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
- a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya: dan
- b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.
Paragraf 2
Kegiatan Pengelolaan DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah,
3. b.penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air:
- c. pengelolaanvegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan:
5. d.peningkatan kepedulian dan peran serta para pihak terkait dalam Pengelolaan DAS, dan/atau
6. e.pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Paragraf 3
Kegiatan PengelolaanDAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan:
3. b.fasilitasi dan bimbingan teknis dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air:
- Cc. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan, dan/atau
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan p engelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kedua
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air
Paragraf 1
Kawasan Lindung di Bagian Hulu, Bagian Tengah dan Bagian Hilir DAS
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu,bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan mendayagunakan kearifan lokal.
- (2) Untuk mempertahankan kelestarian ekosistem dan kearifan lokal sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan:
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan:
- c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari:
- d. . mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam:
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap:
- f. mempertahankan dan memperbaiki kondisi tata air DAS, agar kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam DAS tetap optimal sepanjang waktu:
9. . menunjang pencegahan terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor g dan erosi tanah dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai,
10. .meningkatkan luas penutupan vegetasi tetap agar tercapai luas h. penutupan vegetasi tetap semaksimal mungkin di bagian hulu DAS:
- i. melakukan restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan:
- j. meningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi air dalam DAS sepanjang tahun,
- k. meningkatkan dan mempertahankan penutupan hutan mangrove untuk mencegah abrasi pantai dan intrusi air laut, dan/atau
4. Il. meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat dalam melestarikan kawasan lindung.
Paragraf 2
Kawasan Budidaya Di Bagian Hulu, Bagian Tengah dan Bagian Hilir DAS
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan mendayagunakan kearifan lokal.
- (2) Untuk mempertahankan kelestarian ekosistem dan mendayagunakan kearifan lokal sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan,
- b. menerapkan teknik konservasi tanah dan air dengan metode vegetatif, agronomi, Sipil teknis serta manajemen sesuai kondisi wilayah:
- c. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan sesuai daya dukungnya dan mencegah dampak negatif pada daerah sekitar dan daerah hilir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
- d. menerapkan teknik konservasi tanah dan air sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara vegetatif maupun sipil teknis sesuai dengan kondisi wilayah:
- e. mengakomodasi kearifan lokal dalam pengelolaanhutan, lahan dan air:
- f. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam: dan/atau
- g. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap dan mempertahankan daerah resapan air, hutan dan lahan.
Bagian Ketiga
Restorasi, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Lahan dan Air Paragraf 1
Kawasan Lindung Di Bagian Hulu, Bagian Tengah dan Bagian Hilir DAS
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 28

Restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem, dilakukan dengan cara :
- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan produktivitas hutan dan lahan,
- b. meningkatkan tutupan vegetasi tetap,
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS:
- d. menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal untuk mencegah terjadinya banjir, kekeringan, erosi dan tanah longsor, dan/atau
- e. meningkatkan tutupan vegetasi hutan dan kemampuan lahan untuk menunjang pemulihan unsur biotik dan abiotik kawasan hutan di areal bekas pertambangan.
Paragraf 2
Kawasan Budidaya Di Bagian Hulu, Bagian Tengah dan Bagian Hilir DAS
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 29

Restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem, dilakukan dengan cara :
- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan produktivitas hutan dan lahan:
- b. menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal untuk mencegah terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor dan erosi tanah:
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS: dan/atau
- d. meningkatkan penutupan vegetasi tetap dan kemampuan lahan di areal bekas pertambangan untuk memulihkan unsur biotik dan abiotik kawasan hutan.
Bagian Keempat Konservasi Sumber Daya Alam Hutan, Lahan dan Air
Paragraf 1
Kawasan Lindung Di Bagian Hulu, Bagian Tengah dan Bagian Hilir DAS
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 30

- (1) Konservasi sumber daya alam hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (2) Kelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
3. » . menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan,
4. cv . melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam,
5. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS: C.
6. LO . mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap:
7. 0 . melindungi dan melestarikan kualitas sumber daya hutan, lahan dan air dengan menerapkan teknik konservasi hutan, tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal:
8. mencegah terjadinya polusi/pencemaran tanah dan air: f
9. . meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat dalam g pemanfaatan hasil hutan bukan kayu termasuk jasa lingkungan sehingga terwujud kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati:
- h. .mencegah perambahan hutan, kebakaran hutan dan pencurian flora dan fauna :dan/atau
11. meningkatkan dan mempertahankan penutupan hutan mangrove untuk 1. mencegah abrasi pantai dan intrusi air laut.
Paragraf 2
Kawasan Budidaya Di Bagian Hulu, Bagian Tengah, dan Bagian Hilir DAS
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 31

Konservasi sumber daya alam hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem, dilakukan dengan cara :
- a.menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas hutan dan lahan serta kualitas air:
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumber daya hutan, lahan dan air:
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS,
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan,
- e. menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal untuk mencegah terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor dan erosi tanah:
- f. mencegah perambahan hutan, kebakaran hutan dan pencurian flora dan fauna,
- g. mencegah terjadinya polusiudara dan pencemaran tanah dan air, dan/atau h.meningkatkan kegiatan pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.
Bagian Kelima
Kearifan Lokal
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 32

- (1) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) huruf e, dan Pasal 31 huruf e dalam Pengelolaan DAS meliputi :
- a. kearifan dalam pemanfaatan, pengggunaan, dan pelestarian hutan:
- b. kearifan dalam pemanfaatan, pengggunaan, dan konservasi lahan (tata guna lahan), dan
- c. kearifan dalam pemanfaatan, pengggunaan, dan pelestarian sumber daya air.
- (2) Kearifan lokal dalam pemanfaatan, penggunaan, dan pelestarian hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pengelolaan yang berbasiskan nilai guna dan pelestarian, serta pengaturan ruang, keadilan ekonomi, kepatutan dan kepantasan pemanfaatan hutan.
- (3) Kearifan lokal dalam pemanfaatan, penggunaan, konservasi lahan (tata guna lahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pemanfaatan, pelestarian sumber daya lahan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan berdasarkan keseimbangan ekosistem lahan, nilai guna ekonomi, dan nilai guna sosial.
- (4) Kearifan lokal dalam pemanfaatan, pengggunaan, dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pemanfaatan, pelestarian sumber daya air yang berdasarkan aspek ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi sosial dan fungsi hidrorologi.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan teralokasikannya hutan, pemanfaatan lahan, pemanfaatan air berdasarkan nilai kearifan lokal antara lain dalam bentuk :
- a. hutan nagari,
3. hutan adat: b.
- c. rimbo larangan,
- d. rimbo simpanan,
- e. parak/paladangan, dan
- f. lubuak larangan.
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 33

- (1) Pengelolaan DAS dilaksanakan secara koordinatif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.
- (2) Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubenur membentuk Forum DAS.
- (3) Keanggotaan Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perwakilan 4 (empat) kelompok dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu:
- a. kelompok pemerintah dan/atau pemerintah daerah:
- b. kelompok akademisi:
- c. kelompok dunia usaha:dan
- d. kelompok masyarakat.
- (4) Forum DAS bertanggung jawab kepada Gubernur.
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 34

- (1) Forum DAS mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
- a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan Pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pemerintah daerah:
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar para pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS di tingkat daerah:
4. Cc. memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan Pengelolaan DAS bagi instansi terkait:
- d. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan Pengelolaan DAS,
2. menyusun rencana kerja Forum DAS secara tahunan atau 5 (lima) tahunan dan dilaporkan kepada Gubernur, e.
3. mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam Pengelolaan DAS, dan f
4. mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di tingkat daerah dan/atau lintas kabupaten/kota dan membantu Gubernur dalam menyusun rencana Pengelolaan DAS, pembinaan dan pemberdayaan g masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum DAS mempunyai fungsi :
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait Pengelolaan DAS,
7. memberikan sumbangan pemikiran dalam Pengelolaan DAS: b.
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam Pengelolaan DAS, dan
9. membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam d. Pengelolaan DAS.
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Forum DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB V - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS
Pasal 36

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS daerah diperlukan sistem informasi Pengelolaan DAS untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hasil dan keluaran serta sistem pengendalian.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh para pihak pengelola DAS, Forum DAS dan instansi terkait dari sistem informasi Pengelolaan DAS yang dikelola oleh pemerintah daerah.
BAB VI - PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat
Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan DAS pada tahapan:
- a. perencanaan,
- b. pelaksanaan,
- C. pemantauan, dan
- d. evaluasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan atau kelompok maupun melalui Forum DAS.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
BAB VI - PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat
Pasal 38

Peran serta masyarakat secara perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dapat berupa:
- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS:
2. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam b. Pengelolaan DAS, dan
3. mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan Pengelolaan DAS.
Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat
BAB VI - PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat
Pasal 39

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan menjamin kelestarian sumber daya DAS.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, dan organisasi masyarakat.
BAB VI - PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat
Pasal 40

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui :
- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan,
- b. pendampingan,
- c. fasilitasi:
- d. pemberian bantuan modal/usaha,
5. sosialisasi dan diseminasi, dan/atau e.
6. penyediaan sarana dan prasarana. f.
BAB VI - PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat
Pasal 41

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui tahapan:
- a. menyusun program dan rencana pemberdayaan,
- b. menyiapkan materi pemberdayaan,
- c. melaksanakan program, dan
4. d evaluasi keberhasilan program.
BAB VII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 42

- (1) Penyelesaian sengketa berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan DAS daerah.
- (2) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan DAS dapat dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat setempat dan/atau Forum DAS.
- (3) Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 43

Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS berasal dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
2. b . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
3. Cc. hibah, dan/atau
4. d . sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 44

- (1) Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan daya dukung DAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan Pengelolaan DAS.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 45

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi standar kriteria dan indikator kinerja Pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaanDAS.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 46

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun .
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan DAS.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek-aspek kawasan, kelembagaan, dan teknis.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49

- (1) Pembinaan pada aspek kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) menyangkut :
- a. potensi daya dukung kawasan,
- b. penanganan perambahan liar:
- C. perubahan penggunaan lahan:
- d. perubahan fungsi-fungsi DAS:
- e. tingkat erosi: dan
- f. kerusakan DAS.
- (2) Pembinaan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) menyangkut peraturan dan hukum, sumberdaya manusia, dan organisasi.
9. Pembinaan pada aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 (3) ayat (3) menyangkut bidang fisik, sarana dan prasarana.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 50

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilakukan melalui kegiatan:
- a. koordinasi:
- b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,
3. Cc. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi:
- pendidikan, pelatihan dan penyuluhan: d.
- pemberian bantuan teknis: e.
- fasilitasi: £
- sosialisasi dan diseminasi: dan/atau g
- penyediaan sarana dan prasarana. h.
Bagian Kedua
Pengawasan Kegiatan PengelolaanDAS
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 51

- (1) Pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pelaksanaan Pengelolaan DAS.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XI - SANKSI
Pasal 53

Terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam Pengelolaan DAS diancam dengan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Ditetapkan di Padang pada
tanggal
18 Agustus 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT, di Padang n
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (10/2014)
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'asas manfaat dan lestari' adalah Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan unsur pemanfaatan dan kelestarian ekosistem
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'asas kerakyatan dan keadilan' adalah setiap Pengelolaan DAS harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan
kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'asas kebersamaan' adalah agar dalam Pengelolaan DAS menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat setempat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' adalah agar setiap Pengelolaan DAS dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'asas keberlanjutan' adalah pengelolaan DAS agar memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Huruf f
Yang dimaksud dengan 'asas berbasis masyarakat' adalah proses pengelolaan sumberdaya DAS yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat melalui pemberian hak yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya, pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatan kawasan pada DAS tersebut, dengan prinsip-prinsip: sukarela bukan pemaksaan: insentif bukan sanksi, penguatan bukan birokrasi: proses bukan substansi, dan penunjuk arah bukan jalan spesifik.
Huruf g
Yang dimaksud dengan 'asas kesatuan wilayah dan ekosistem' adalah pengelolaan DAS dilakukan dengan pendekatan berdasarkan pengelolaan kawasan/wilayah yang secara teritorial tanah dan air yang memiliki cakupan atau saling berkaitan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi suatu daerah, tetapi oleh batasan geografis komunitas manusia dan sistem ekologinya (satu kesatuan ekosistem yang saling berkaitan/ berhubungan).
Huruf h
Yang dimaksud dengan 'asas keseimbangan' adalah Pengelolaan DAS harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
Huruf i
Yang dimaksud dengan 'asas akuntabel dan transparan' adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan 'asas partisipatif' adalah aturan main dalam pengelolaan DAS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dibuat secara partisipatif, mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan keberadaan sumber daya DAS tersebut.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kondisi tata air yang optimal diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, rumah tangga dan penyeimbang lingkungan, kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas sepanjang tahun.
Huruf c
Yang di maksud dengan 'kondisi lahan yang produktif dalam DAS' adalah merupakan kondisi lahan yang produktif untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batas-batas kemampuan sumberdaya alam sehingga dapat berproduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi.
Yang dimaksud dengan 'daya dukung DAS' adalah kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berada dalam DAS tersebut dalam periode waktu tertentu.
Yang dimaksud dengan 'daya tampung lingkungan' adalah kemampuan lingkungan untuk menerima masukan materi (biotik dan abiotik) yang berasal dari luar lingkungan yang bersangkutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal6
Cukup jelas.
Cukupjelas.
Yang dimaksud dengan'kajian kondisi biofisik' meliputi antara Jain sumberdaya air, kerapatan drainase, topografi, hidro-geologi, tanah, iklim, flora dan fauna.
Yang dimaksud dengan 'kajian sosial, ekonomi dan politik' meliputi antara lain kependudukan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, tingkat pendidikan, perilaku, adat-istiadat yang terkait dengan Pengelolaan DAS.
Yang dimaksud dengan 'kajian kelembagaan' meliputi antara lain organisasi, tugas dan peran berbagai pihak dan peraturanperaturan yang terkait dengan Pengelolaan DAS.
Yang dimaksud dengan 'perencanaan secara partisipatif dan adaptif' adalah dalam bentuk pelibatan berbagai pihak terkait
melalui konsultasi publik/focus group discussion (FGD) dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat di wilayah DAS.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Yang dimaksud dengan 'kondisi DAS yang ingin dicapai' adalah kondisi minimum untuk keberlanjutan pengelolaan DAS secara ekologis, ekonomi dan sosia), yang terkait dengan indikator utama dengan rincian sebagai berikut:
- a. secara ekologis/fisik, meliputi limpasan permukaan, erosi, produktifitas lahan, kekeringan, rasio kawasan resapan, kedalaman air tanah, perubahan morfologi sungai, kualitas air sungai, sedimentasi, rasio debit maksimum dan minimum dan luasan pelanggaran peruntukan sempadan sungai, dengan penetapan besaran idealnya (terkait dengan acuan penilaian pelanggaran/penegakan aturan) sesuai dengan peraturan yang berlaku pada instansi terkait.
secara ekonomi, yang terkait dengan:
1. pengentasan kemiskinan:
2. pemenuhan kebutuhan dasar atas air dan pelayanan ekologis (ekological services): dan
dengan penetapan besarannya sesuai indikator-indikator terkait yang sudah ditentukan (terkait dengan penilaian pelanggaran/penegakan aturan) sesuai dengan peraturan
3. dukungan untuk pertumbuhan ekonomi. yang berlaku pada intansi terkait, dan
- C. secara sosial, diantaranya terkait dengan:
1. penghormatan terhadap hak-hak ulayat/tradisional:
2. keadilan distribusi barang/jasa/manfaat: dan
3. penguatan kelembagaan dan partisipasi untuk memperkuat akses.
dengan penetapan besarannya sesuai indikator-indikator terkait yang sudah ditentukan (terkait dengan penilaian pelanggaran/penegakan aturan) sesuai dengan peraturan yang berlaku pada intansi teknis terkait.
Bila belum tersedia kriteria dan indikator pada setiap aspek keberhasilan pengelolaan DAS, maka perlu dilakukan penelitian/pengkajian untuk menyusun kriteria dan indikator yang diperlukan.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
Huruf a
Sistem analisis meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dengan kriteria penilaian mencakup ekosistem, kelembagaan, teknologi dan dana.
Huruf b
Indikator kinerja DAS meliputi penilaian terhadap kriteria kondisi penggunaan lahan, tata air, sosial ekonomi dan kelembagaan.Indikator kinerja DAS mengacu pada Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah unit pelaksana monitoring dan evaluasi oleh Instansi Terkait terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan DAS, yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan.
Huruf d
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'teknologi tepat guna dan ramah lingkungan' adalah bahwa teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS harus dihindarkan teknologi yang dapat merusak DAS sebagai daerah tangkapan air, seperti penggunaan pestisida, herbisida dan/atau pembakaran lahan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf ii
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'kearifan dalam pemanfaatan, penggunaan dan pelestarian hutan' yakni hutan memiliki fungsi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya bagi yang diwujudkan melalui pengaturan hubungan antara masyarakat nagari dengan masyarakat Minangkabau
hutan. Pengaturan ini dituangkan dalam dua sendi utama ketentuan hukum adat yaitu 'pantangan dan larangan'.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'kearifan dalam pemanfaatan, penggunaan dan konservasi lahan (tata guna lahan)' yakni semua tanah memiliki manfaat ekonomi, tidak ada sepetak tanah pun yang dipandang tidak memiliki kegunaan. Aturan adat telah mengatur tata guna lahan sedemikian rupa untuk berbagai kepentingan yang menunjukkan pengaturan tata ruang yang bertingkat, memperhatikan | keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial. Hal ini dituangkan dalam filosofi adat 'nan tunggang tanami padi, nan lereang tanami kayu, nan gurun jadikan parak, nan padek kaparumahan, nan munggu jadikan pandam, nan gauang ka tabek ikan, nan padang tampek gubalo, nan lacah kubangan kabau, nan rawang ranangan itiak'.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'kearifan dalam pemanfaatan, penggunaan dan pelestarian sumber daya air' yakni sumber air dimanfaatkan oleh nagari untuk standar kehidupan yang layak dalam rangka mencapai kesejahteraan (aspek ekonomis) dan pengaturan pemanfaatan air dalam nagari didasarkan pada fungsi sosialnya karena dari fungsi sosial akan berdampak pada sisi lainnya.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'hutan nagari' adalah hutan yang secara terpadu menjadi satu kesatuan ekosistem dengan nagari berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi pepohonan, dimiliki dan dikuasai oleh persekutuan masyarakat nagari
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'hutan adat' adalah hutan yang berada di sekitar dan dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam prakteknya sering juga disebut dengan hutan ulayat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'rimbo larangan' adalah hutan yang dilarang untuk menebangnya serta harus dijaga kelestariannya atau setara dengan hutan konservasi dan hutan lindung.
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'rimbo simpanan' adalah hutan ulayat Kaum dan Suku, dan dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan anak nagari, biasanya terletak setelah hutan larangan. Pengelolaan hutan cadangan diatur oleh Penghulu Kaum atau Suku atau setara dengan hutan produksi.
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'parak/paladangan' adalah lahan pertanian yang ditanam dengan jenis tanaman keras dan tanaman buah-buahan, yang berguna bagi ekonomi dan tabungan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Huruf f
Yang dimaksud dengan 'lubuak larangan' adalah aliran sungai yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengelolaan tangkapan ikan secara teratur menurut hukum yang dimusyawarahkan masyarakat sekitar baik itu batasbatas lubuk larangannya, pelanggaran atas aturan serta masa pembukaan atau masa penangkapan ikan untuk umum.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Huruf a
Kelompok pemerintah meliputi instansi vertikal terkait, dan pemerintah daerah meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
Huruf b
Kelompok akademisi terdiri dari para pakar/akademisi dari perguruan tinggi dan pendidikan menengah.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Kelompok masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, pemerhati/pakar masalah-masalah DAS setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam penanganan masalah-masalah DAS,masyarakat hukum adat dan Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dalam pengelolaan di wilayah DAS.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
Sistem informasi Pengelolaan DAS meliputi sistem yang ada di lapangan, sistem online yang tersambung dengan fasilitas teknologi yang dapat diupdate setiap saat terkait data DAS, peringatan dini early warning system kondisi DAS dan bencana, database dan sistem informasi spasial dan non spasial.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup Jelas.
Untuk menyelesaikan sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam DAS, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian secara bertingkat. Sengketa pemanfaatan sumber daya alam di dalam suatu nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bersangkutan menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, 'bajanjang naiak, batanggo turun' dan diusahakan dengan jalan perdamaian, melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
Apabila keputusan perdamaian oleh KAN tidak diterima oleh pihak yang bersengketa maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri. Keputusan KAN dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.
Sengketa pemanfaatan sumber daya alam DAS antar nagari, diselesaikan oleh KAN antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.
Apabila tidak tercapai penyelesaian, maka Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat diminta untuk menjadi mediator.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup Jelas.
'Pasal 50
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' antara lain Undang-Undang dibidang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang dibidang Kehutanan, Undang-Undang dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang dibidang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang dibidang Penataan Ruang,Undang-Undang dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang dibidang Sumber Daya Air, Undang- Undang dibidang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang dibidang Hortikultura, Undang-Undang dibidang Energi , Undang-Undang di bidang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan dan lain- lain.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAS DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT
| No | Nama DAS | Kode DAS | Kabupaten/Kota | Luas |
|------|---------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | |Air Haji | 110360 | Pesisir Selatan Solok Selatan | 41.065,12 51,72 |
| 2 | |Air Dingin | | 110386 | Luas Total Padang Pariaman Solok Kota Padang | 41.116,84 14,19 174,56 12.614,06 |
| 3 | |Arau | 110384 | Luas Total Pesisir Selatan Solok Kota Padang | 12.802,81 166,52 56,38 17.244,57 |
| 4 | (Kuranji | 110385 | Luas Total Solok Kota Padang | 17.467,47 162,98 22.306,60 22.469,58 |
| 5 | |Batang Kapas | 110370 | Luas Total Pesisir Selatan Solok Luas Total | 38.951,77 92,96 39.044,73 |
| 6 | |Gasan Gadang | 110397 | Agam Padang Pariaman | 323,20 8.543,32 |
| 7 | |Kambang | 110365 | Luas Total Pesisir Selatan Solok Selatan | 8.866,52 47.999,84 31,82 |
| 8 | iUlakan | 110389 | Luas Total Padang Pariaman Tanah Datar | 48.031,66 11.541,91 6,51 |
| 9 | 'Pelangai | 110363 | Luas Total Pesisir Selatan Solok Selatan | 11.548,42 48.775,93 81,50 |
| 10 | |Sikarbau | 110406 | Luas Total Pasaman Barat Luas Total | 48.857,43 53.177,47 |
| 11 | |Surantih | 110367 | Pesisir Selatan Solok Solok Selatan | 53.177,47 29.675,14 25,98 25,76 |
| 12 | IAie Uang | 110380 | Luas Total Pesisir Selatan Kota Padang | 29.726,88 3.079,84 49,21 |
| 13 | |Bungus | 110383 | Luas Total Pesisir Selatan Kota Padang | 3.129,05 12,73 4.649 64 |
| 14 | (Timbulun | 110382 | Luas Total Pesisir Selatan Kota Padang Luas Total | 4.662,37 303,10 1.466,50 1.769,60 |
| No | Nama DAS | Kode DAS | Kabupaten/Kota | |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | jAnai | 120387 | Agam Kota Padang Padang Panjang Padang Pariaman Tanah Datar | Luas 814,18 7.583,05 1.354,07 45.221,98 15.079,10 70.052,38 10.473,12 462,13 |
| 16. | iMangau | 120390 | Luas Total Agam Kota Pariaman Padang Pariaman Tanah Datar | 17.692,67 202,72 28.830,64 |
| 17. | INaras | 120393 | Luas Total Agam Kota Pariaman Padang Pariaman | 1.058,87 298,06 18.122,05 19.478,98 |
| 18. | lAntokan | 120399 | Luas Total Agam Padang Pariaman Luas Total | 48.872,90 4.109,87 52.982,77 |
| 19. | |Masang Kiri | 120401 | Agam Bukittinggi Lima Puluh Kota Pasaman Pasaman Barat Tanah Datar | 80.816,40 257,66 5.805,56 65.083,36 17.235,12 0,10 169.198,20 |
| 20. | (Tarusan | 120376 | Luas Total Padang Pesisir Selatan Solok | 294,82 30.003,38 13.151,46 |
| 21. | (Pisang | 120381 | Luas Total Kota Padang Pesisir Selatan | 43.449,66 2.509,16 046,25 |
| 22. | |Bayang | 120375 | Luas Total Pesisir Selatan Solok | 3.455,41 43.822,58 9.069,69 |
| 23. | |Kinali | 120402 | Luas Total Pasaman Pasaman Barat | 52.892,27 682,63 37.284,28 |
| 24. | |Manggung | 120392 | Luas Total Padang Pariaman Kota Pariaman | 37.966,91 1.693,02 1.523,48 |
| | |Pariaman | 120391 | Luas Total Padang pariaman Kota Pariaman | 3.216,50 6.009,99 |
| 25. | | | Luas Total | 2.690,78 8.700,77 |
| No | Nama DAS | Kode DAS | Kabupaten/Kota | |
|------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. | (Indragiri | 130070 | Agam Padang Padang Panjang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Lima Puluh Kota Padang Pariaman | Luas 30.613,48 77,91 1.446,24 8.341,76 12.629,69 3.992,67 125.950,45 162,05 9.738,60 192.952,85 |
| 27. | |Batanghari | 130074 | Darmasraya Luas Total Darmasraya Pesisir Selatan Sijunjung Solok Solok Selatan | 292.775,03 1.038,54 58.972,40 123.233,14 359.433,05 |
| 29. | (Kampar | | Lima Puluh Kota Pasaman Luas Total Solok | 221.154,02 201.606,55 55.584,38 257.190,93 174,56 12.614,06 |
| | | 130067 | Kota Padang Luas Total Mandailing Natal Pasaman Barat | 269.979,55 1.210,40 |
| 30. | ISibunian | 130407 | Luas Total Pasaman Barat | 11.985,32 13.195,72 16.451,99 |
| 31. | Batang Tomak | 130408 | Luas Total | 16.451,99 |
| 32. | Indrapura | 130354 | Pesisir Selatan Solok Selatan Luas Total | 215.314,62 204,92 |
| 33. | ISilaut | 130358 | Kerinci Pesisir Selatan Muko-Muko | 215.519,54 156,10 28.348,70 |
| 34. | | | Luas Total Pesisir Selatan Luas Total | 8.650,60 37.155,40 |
| | IMenjanto Selagan | 130357 | | 326,94 |
| | | | Pasaman Pasaman | 326,94 7.429,61 |
| 35. | IPasaman | | Barat | 155.400,68 |
| | | 130404 | Luas Total | |
162.830,29