Unknown Unknown Nomor 4389); Tahun 2023
Tentang RETRlBUSI JASA USAHA
Berlaku: 7 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
.: \@/
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SlAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU T AGULANDANG BfARO,
- a. bahwa dalaffl rangka penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban meogatur dan mengurus sendiri ·urugan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagutandang Biaro guna meningkatkan efisiensi dan efektifrtas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai penyel � nggaraan tugas - tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka pertu menggali sumber - sumber pendapatan asn daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang bertaku;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian kepada dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu dialur hal-hal yang menyangkul pungutan kepada · masyarakat dengan harapan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban:
- d. bahwa drngan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ten(ang Pajak Daerah Dan Retribusi Oaerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagula � ang Biaro perlu menyesuaikan dengan Ketenluanketentuan dalam Undang-undaflg dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hUruf b, huruf &lt;:,dan huruf d, di atas, perfu ditetapkan dengatl 'peratunm O � rah Kabupaten Kepulauan Siau Taguhandang Biaro.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsl, Kolusi dan Nepotisme.(lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NomoJ 47, Tambahan Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-unda'ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lelnbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republit Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 T ahun 2004 tentang Pemeriksaan Pangelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomot 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-undang Nomor
31
Tahun
2004
tentang
Perikanan
- sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penkanan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (lembaran Negara Repubhlc Indonesia Tahon 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diobah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahon 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Cnerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NomOf 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Unda119-undang Hornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Posat dan Pemerintahan Oaerah (Lembifiran Negara Republlk Indonesia Tahon 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan K.abupaten Kepo1auan Siau Tagulandang Biaro di Provinsl Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatu, 200( Nomor 17, Tambahan lembaran Neoara Repubik Indonesia Nomor 4691);
- 10.Undang-undang Nornor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modat (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomof 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor "724);
- 11.Undang-undang Nornor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 200Q NOITIOr 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraluran Pemerinlah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5'4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2005' Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 4576);
15. Peraturan Pemefintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Oaerah KabupatenlKota (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 16.Peraturan Pemertntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 17.Peraturan Pemerintah 69 Tahon 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):
18. Peraturan Presiden NC&gt;m?r 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebartuasan Peraturan Perundang undangan;
19. Peraluran Menteti Dalem Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Oaerah:
- 20.Peraturan Oaerah Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 T&amp;hun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pihhan yang menjadi Kewenangan Pemerlntah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang B+aro (Lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomot 2).
Menetapkan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH
KABUPATEN KEPUtAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
dao
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KEPUtAUAN
SIAU
TAGULANDANG BIARO TENTANG RETRlBUSI JASA USAHA
N/A
Pasal 41

Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasa143 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasa147 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jetes Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasa! 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasa154
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN OAERAH NOMOR 6.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Oalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1.
Oaerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Taguland.tng Biaro.
2. Kepala Oaerah ada!ah Bupatl Kepulauan Siau Tagu!andang Biaro.
4. Pemerintah Oaerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintahan 038r.llh adalah penyelenggaraan uOJSan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRO menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonoml seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik. lndonnia Tahun 1945.
5. Dewan PerwakNan Rakyat Oaerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakitan rakyat Oaerah sebagai unsur Peny,elenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkal Teknts Oaerah terkart adalah Badan, Dmas. Kantor yang melakukan pengawasan tertiadap petaksanaan perizinan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah danfatau relribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adafah Pungutan daerah sebagai pembayaran alas jasa atau pemberian lzin Tertentu yang khusus disediakan dan/atau d1berikan oleh Pemerintah Oaerah untuk kepenllngan orang pnbadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan petayanan yng menyebabkan barang, fasilltas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmali oleh Orang pribadi atai Sadan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disedlakan oleh atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umlM'Tl serta dapat dinikmali oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusl adalah orang pnbadl atau badan yang menurut peraturan perundang-ondangan, retribusi diwajibii:an untuk melakukan pembayaran retribuai lennasuk pemungut atau pemotong rflftribusl tertentu.
12.
Masa Retribual adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan bates waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan periman tertentu dari Pernerinteh Oaerah yang beBangkutan.
..
•
13. Bad.in adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang menipakan keutuan, baik yang melakukan usaha maupvn yang tidak melakukan usaha yang meliputi peraeroan terbatas, perseroan komaridit.er, persMOan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, 'firma,' kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,perlrumpulant ,yayauln, OJgan1saai masaa, organlsasi sosial politik: atau organisasi lainnya termasuk kontrak lnvestasi kolel&lt;tif dan bentuk usaha tetap.
2. 1'4. SUrat Seknn Retrib\Jsi Oaerah, yang sefanjutnya disingkat SSRD ac:lalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formu � r at.au telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalul lempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepllla Daerah. '
15. Surat Ketetapan Rebibusi Oaerah yang selanjutnya dislngbt SKRD adalah surat keletapan retribvsi yang menentukan besamya jumlah pokok retrib'usi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusl Oaerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disi,gkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumi.h ke\ebihan pembayaran nttribusi karena jumlah kredit 0 retribvsi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daer.th, yang selanjutnya disingkat STRO, adalah surat untuk melakukan tagihan retmusi danfatau sanksl admirlistrasl berupa bunga danlatau deoda.
18. Pemerik1aan adalah serangkaian kegiatan menghimpl.m dan mengolah data, keterangan, dah/atau buktl yang dilaksanakan secara "objektif dan profeslonal berdasarkan suatu slandar pemef'iksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan dan Retribusi danfatau untuk tujuan lain dalam rangka mefaksanakan ketentuan perabJran perundang-undangan perpajakan daerah dan·relribusl daearah.
19. Penyidikan tindak piclana dibiclang perpajakan daerah retribusi ada!ah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pe,pajakan daerah dan ratribusl yang\_ lerjadi serta menemukan tersangkanya.
BASii
MAMA, OBJEK DAN SU5..!EK RETRIBUSI
Retribusi Jasa Usaha dipungut sebagal ratribusi, alas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-priisip komersial karena pada dasamya dapat pula dlsediakan oleh sektor swasla.
·
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Objek Retribusl Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daer.th dengan mengal'klt prinsip komersial, meliputi :
u
- a. Pelayanan dengan menggunakanlmemanfaatkan ke+tayaan daerah yang behJm dimanfaabn secara optimal; danlatau
- b. Pelayanen oleh Pemerintah Oaerah sepanjang belum dlsec:Hakan NC11r11 � al oleh pihak swaata.
·r
1·
.
Subjek Retrtbusl Jasa Usaha adalah orang pribadl atau Sadan yang menggunakanfrTleflikmati pelayanan Jasa Usaha.
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBU.SI JASA USA.HA
Paul
5
Jonis Retribusl Daerah yang digolongkan Relribust Jasa Usaha dalam Peraturan Oaerah ini adalah :
a.
Retribusl Pemakaian Kekayaan Oaerah:
- b. Retnbusi Tempat Pelelangan:
- c. Retribusi Terminal,
- d. Retribusl Pelayanan Kepelabuhanan;
- e. Retribusi Tempat R � kleasl dan Olahraga;
� glan
KHatu Ratribusl Pamak.alan Kakayaan Oaar1h
Pasa16
- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah dipungul retnbusi alas pemakaian kekayaan milik daerah.
- (2) Objek Retribusi Pema � alan Kekayaan Daerah adalah Pelayanan Pemakalan Kekayaan Daerah.
- (3) Dikecualiltan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dmaksud pada ayat (1) adalah Penggunaan tanah yang"tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4) Subjek Retnbusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang pribadi atau Badan yang memakailmemanfaatkan kekayaan daerah.
- (5) Waj1b Relnbusl Pefflakaian Kekayaan Oaerah adalah Orang pribadi atau Sadan yang memakailmemanfaatkan Kekayaan Daerah.
T1t1gkal
kekayaan daerah yang dipakai/dimanfaatkan.
penm1unaan )&lt;Isa diukur berdasarkan kapasilas dan ienis
Besaran tartf retnbusi Pemakaian Kekayaan Oaerah diletapkan sebagai berikut :
1. Sewa Gudang Milik Pemerintah Daerah:
- 1) Hasil perkebunanlpertanian tarifnya diletapkan sebagai berikut: .
- a. Pala dan Kowe sebesar
- b. Fuli sebesar
- c. Cengklh , ...
·
- 2) HasM laut (sirlp ikan hiu, leripang, lobster, dft) • I
- 3) Botol kosong dan lain4ain yang · dapat disamakan dengan itu 4) Bat8"Q kelapalkayu yang diolah
dari batang ketapa kelapalkayu-kayu lainnya
Rp. 10.000,-hn3 Rp. 10.000,-/Ton
- 5) Besi tuall.ogam tua
Rp. 1.000,.Jl&lt;oli
Rp. 100.000,../m3
Rp. 10.000,· / Koli
Rp.12.500,-/Koli
Rp. 5.000,- / Koli
Rp. 2.500,. / Koli
| 6) earang � e!Ofitbng/ oempul-an | 6) earang � e!Ofitbng/ oempul-an | 6) earang � e!Ofitbng/ oempul-an |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7) Barang "Elektronfk | 7) Barang "Elektronfk | 7) Barang "Elektronfk |
| � ) Bahan Bangunan · | � ) Bahan Bangunan · | � ) Bahan Bangunan · |
| 9)Mmum"an Ringan | 9)Mmum"an Ringan | 9)Mmum"an Ringan |
| Bapg\Jna..n Gedung $afai Pertemuan | Bapg\Jna..n Gedung $afai Pertemuan | Bapg\Jna..n Gedung $afai Pertemuan |
| | | (BPU) den 5'1Jenisnya eerta |
| sar1il'la ptasaraha | sar1il'la ptasaraha | sar1il'la ptasaraha |
| a. Sl!lwa Pendopo b. � panganlstad\Qn olah � ge | a. Sl!lwa Pendopo b. � panganlstad\Qn olah � ge | a. Sl!lwa Pendopo b. � panganlstad\Qn olah � ge |
| Periiakalan Alat-aJ t � at: | Periiakalan Alat-aJ t � at: | Periiakalan Alat-aJ t � at: |
| � a. Buldoser | � a. Buldoser | � a. Buldoser |
| | R,p. | •oo,6Qo,-ijam |
| b. Motor Grader | | |
| c. °'1mp truck | Rp. | ¥>(>.ooo,-fl'lari |
| d. DurhP. Try<',k 3-4 Mj e. Spra}'l!r | d. DurhP. Try<',k 3-4 Mj e. Spra}'l!r | d. DurhP. Try<',k 3-4 Mj e. Spra}'l!r |
| � It f, °.Pedestrian Roller | � It f, °.Pedestrian Roller | � It f, °.Pedestrian Roller |
| g. Stone Crusher | g. Stone Crusher | g. Stone Crusher |
| | Rp. | 40.Q09.-{jam |
| h. Concrete' Mixer | h. Concrete' Mixer | h. Concrete' Mixer |
| i. 'Nt,eel loedef | i. 'Nt,eel loedef | i. 'Nt,eel loedef |
| ¢ompresor | ¢ompresor | ¢ompresor |
| [. k. c;;enetatot Set 125 KVA | [. k. c;;enetatot Set 125 KVA | [. k. c;;enetatot Set 125 KVA |
| | R."p. | 15.000,- � am |
| \. Wa � pump m. � llec | \. Wa � pump m. � llec | \. Wa � pump m. � llec |
| TW | TW | TW |
| '.n. Three Wheel Roller 6-8 T | '.n. Three Wheel Roller 6-8 T | '.n. Three Wheel Roller 6-8 T |
| , o. Ta(ldetn � olt,t 6-8 T | , o. Ta(ldetn � olt,t 6-8 T | , o. Ta(ldetn � olt,t 6-8 T |
| p. \{ibrator R9ller | p. \{ibrator R9ller | p. \{ibrator R9ller |
| q. Slami:19r | q. Slami:19r | q. Slami:19r |
| r. 'Asphalt Mixing Plant | r. 'Asphalt Mixing Plant | r. 'Asphalt Mixing Plant |
| s. 'Asphalt Finlshef | s. 'Asphalt Finlshef | s. 'Asphalt Finlshef |
| t. Craf\e 10-15 ton | t. Craf\e 10-15 ton | t. Craf\e 10-15 ton |
| u. · e,cal(a"tor 80-140 HP | u. · e,cal(a"tor 80-140 HP | u. · e,cal(a"tor 80-140 HP |
| v. rite Roller 8-10 T | v. rite Roller 8-10 T | v. rite Roller 8-10 T |
| | Rp. | 150.000.-(jam |
| w. Water ienker lQ00-4500 L | w. Water ienker lQ00-4500 L | w. Water ienker lQ00-4500 L |
| remakaian Alat U � ut dan Pengu1iali a. Theodolit "(O (M1;1nual) | remakaian Alat U � ut dan Pengu1iali a. Theodolit "(O (M1;1nual) | remakaian Alat U � ut dan Pengu1iali a. Theodolit "(O (M1;1nual) |
| b. Theo,;fot1t TO (Digita_l) C. Wal � Pli$s | b. Theo,;fot1t TO (Digita_l) C. Wal � Pli$s | b. Theo,;fot1t TO (Digita_l) C. Wal � Pli$s |
| d. :Altimeter | d. :Altimeter | d. :Altimeter |
| e. Sand COile f. i;>inamic Cbne Penelrop'lefer | e. Sand COile f. i;>inamic Cbne Penelrop'lefer | e. Sand COile f. i;>inamic Cbne Penelrop'lefer |
| | Rp. | 10.0001-fJ m 15.000.- �� 1"!1 |
| g. Hammer Test | g. Hammer Test | g. Hammer Test |
| h. Ala\ Soodir | h. Ala\ Soodir | h. Ala\ Soodir |
| i. Alat Uji Kua! Teka,n Beton | i. Alat Uji Kua! Teka,n Beton | i. Alat Uji Kua! Teka,n Beton |
| | | 50.000.-fi � m |
| s. Pemakaian Tatld � 6 I! 8 M (1 Set): | s. Pemakaian Tatld � 6 I! 8 M (1 Set): | s. Pemakaian Tatld � 6 I! 8 M (1 Set): |
| C. Kegiatan Pribadtd3n | C. Kegiatan Pribadtd3n | C. Kegiatan Pribadtd3n |
| Organisasi t,Jsaha 6. Pemakai.in. Kursl : | Organisasi t,Jsaha 6. Pemakai.in. Kursl : | Organisasi t,Jsaha 6. Pemakai.in. Kursl : |
| a. Kur5i"P13Stik | a. Kur5i"P13Stik | a. Kur5i"P13Stik |
| b. Vemekltl | b. Vemekltl | b. Vemekltl |
Baglan Kedua Retrtbusi Tampat Pelelangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan d1pungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh "Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, temak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa petelangan serta fasllitas lainnya yang disediakan di tempat petetangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Peletanoan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Oaerah untuk melakukan pelelangan ikan, lemak, hasH buml, dan hasil hulan tennasuk jasa pelelangan serta fasititas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Derah kepada j:nhak lain untuk dijadikan sebagal tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, SUMO dan pihak swasta.
- (5) Subjek Relribusi Tempat Pelelangan adalah Orang pribadi atau Sadan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan.
- (6) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah Orang pnl&gt;adi atau Sadan yang memperoleh jasa pelayanan penyedlaan 1empal pelelangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan nilai jual objek yang dilelang.
Pasar 11
Besaran Tartf Retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut:
| No. | P• an Fasmtas | TariflRol |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Pelelangan ikan | 10 000. ..ffransaksl dibel>ankan k---...a ---'··al |
| 2 | Pelelangan lemak | 5 " dari N1lai Transaksi dibebankan ke--da P--'-·al ... |
| J | Pelelangan Hasil Bumi | 5 % NUai Transaksi dibel>ankan ke .. - ,, |
| 4. | Pelelangan Has1I Hulan | s " d,rl N � ai Transaksl dibebankan keoeda P...,•al |
Baglan Ketiga Retribusl Terminal
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkif unWk kendaraan penumpang · dan bis umum, temp11t kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan tenninal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
I
ij
•
'
I·
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat par1tir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasllitas lainnya di lingkungan tenninal, yang dised � . dimiliki, danfatau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. (,4) Subjek Retribosi Terminal adalah orang pnbadl atau Badan yang · memanfHtkan fasllitu yang ada di tem,inal.
- (3) OikecuaJi:kan � ri oti;ek retri&gt;usi sebagalmana dimakslJd pada ayat (1). tlda\ah terminal yang disediakan, dimiliki, danfatau dilutlola oleh Pemerlntah, BUMN, BUMO. dan pihak 1W&amp;sta.
- (5) Wajib Retribusi Terminal adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan � itas yang ada di terminal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13

Tmgkat penggunaan )asa dlukur berdasarkan Janis Kendaraan dan luas � t keglatan uuha yang memanfaatkan ruang terminal.
Besaran tarif retribusi termlnal ditetapkan sebagai berikut:
1. Kenclaraan Penumpang dan Bus, sebagai berikut:
Rp. 2.000,-lhari
Rp. 3.000,-lhari
- a.Kendaraan mini bus dan kendaraan sebagal angkutan umUTI
pick.
up yang digunakan
Rp.3.000,-Aiari
- b.Kendaraan busi'ruk atau sejenisnya angkutan umum
yang beffungsi sebagai
Rp ... 000,- /hari
- c. Mikrolet dan angkutan kola se}enlsnya
Rp.2.000,- /hart
2. Tempat keglatan usaha, sebagai berikut:
- a. sarnpal dengan 3 meter
- b. Lebih besar dari 3 meter
Baglan Kaampat Retrlbu.l P·layanan K·pelabuhanan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15

- (1) Oengan nama Retribusl Kepelabuhanan dipungut relribusi alas pelayanan jasa kepelabuhanan, 19fmasuk fasi!itas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, danlatau dik.elola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di liogkungan pelabuhan yang disediakan, dimilild, danlatau dikelota oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualtkan dari objek retribysi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Ja � kepelabuhanan yang dlsedlakan, dimi6kl, danlatau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. (-4) SUbjek Retribusi Petayanan Kepelabuhanan adalah Orang pnbadi atau Sadan yang' memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di � ngkungan pelabuhan yang disediakan, Cwnilikl, danlata\_u dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusl Pelayanas:i Kepelebuhanan adalah Orang plibadi atau Sadan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasllitat lainnya di lingkungan pelabuhan yang dlsecfiakan, Cmllik � danlatau dikelola oleh Pemerintah 0Nf8h.
I
I
I
'
I
I
i
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16

Tingkat penggunaan )as.a diukur berdasarkan tonase kapal dan volume penumpang.
.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17

Besaran tarif Retrtbusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut: '
,
1. Jasa Tambat Kapal Lokal
- Rp. 1.000,-lhari.
2. Pene!bitan Pas Kedl Tonage s/d GT 7 Rp. 25.000,./uniUTahuo.
- ... Penumpang Kapa! Laut
3. Pene!bitan Sertifikat kesempumaan Kapal Tonage s/d GT 7
Rp.
25.000,./unit per 6 bulan .
Rp. 2.000/ orang/sekan berangkal
Baglan K·lima R·trlbual Tampat RP:rHM Dan Olahniga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18

Dengan nama
Retribuai
Tempat Rekreasi dan 01,ahraga dipungut retribusi alas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan. dimiliki, dan/atau dfkelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adatah pelayanan tempat rekreasi, parmlsata, dan olahraga yang disedlakan, dimiliki, danfatau dikelola oleh Pemetintah Daerah.
BUMN, SUMO,. dan pihak swasta.
- (3) dikectJahkan dari objek retribusi � aimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan tempat rekreasl, panwisata, dan olahraga yang dlsediakan.' dimlHld, dan/atau dikelola oleh Ptlmerintah,
2. (\_.) Subjek Retnbusi Tempat Rekraasi dan OLahraga adalah Orang pribadi atau Sadan yang menggunakanlmenikmati pelayanan tempat · rekreasi, pariwisata, . dan olahraga yang dcsediakan, dimi!iki, danlatau dikelola oleh Pemeriotah Daerah.
- (5) Waj1b Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Orang Pribadl atau Sadan . yang menggunakarll'menikmali pelayanan tempal rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, drmiliki, danlatau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19

Tmgkat penggunaan Jasa diukur berdasar'&lt;:an jumlah kunjungan dan kendaraan yang menggunakan fasilitas tempal rekteasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20

Sesaran Tarif Relribusl tempat rekreasi, pariwisata dan otahraga ditetapkan sebagai berikut :
1. Karels Tanda Masuk lefdiri dari :
Karcis Tanda Masuk untuk Objek Wisata, Rekteasi dan Tempat Olahraga:
- 1).Wisata Sejarah:
- -Oewa,a
Rp.2.000,./0r.ing Rp.1.000,-IOrang
Rp.3.000,-IOrang Rp.2.000,-/0rang
Rp.3.000,-K&gt;rang
Rp.2.000,../0rang
- -Anak-anak
- 2).Wisata budaya :
• Dewasa
- -Anak-anak
- 3). il'empat Rekseasl dan Olahraga - Oewa,a
- Al'lak-anak
2. Fasllitn Partdr
KendalUO roda 2
Kendaraan Roda c.Kendaraan Roda
6
Rp.1.000.,.Jkendaraan
Rp.
2.000,.Jkendaraan
. Rp. 3.000,.Jkendaraan
,
BAB IV - PRINSIP DAN SAS.ARAN PEN ET APAN TARIF RETRIBUSI .
Pasal 2

-4
- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retnbusl.
2. blamana subyek flltribusl meogalami : retribusi hanya dapat diberlkan pembebasan dan ayat (1) (2) Keringanan, pengurangan aebagaimana dimeksud pada
3. .. Bencana ai.m;
4. b; Pailit· berdaurl&lt;an keputusan pengadHan yang mempunyal kekuafan hukum tetap.
4
- (3) Tata cara pemberian kerlflganan, pengurangan dan pembebasan rebjbusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
25
Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah, Retribusl Tempat Peletangan, Retribusi Terminal, Retribusl Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusl Tempat Rekreasi dan Olahraga yang ten.rtang dipungut di W � ayah Kabupaten Kepulaual"\ Slau Tagulandang Biaro.
BAB IV - PRINSIP DAN SAS.ARAN PEN ET APAN TARIF RETRIBUSI .
Pasal 26

Hak untuk melakukan penagihan Retribusl menjadL kedaluwana setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, keeuali jika Wajib Retribusl melakukan tindak pldana di bktang Retribusi.
- (2) KedaluwaRa penaglhan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jlka :
- b. Ada pengakuan utang retribusl dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Oalam hal ditertibkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
- a. Oitelbitkan Surat Teguran; atau
4. ayat (2) huruf a. kedaluwarsa penaglhan dihltung 18jak tanggal diterimanya Surat T eguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusl dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyal utang Retnbusi dan belum metunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pem,ohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohooan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasat 27
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih tagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) BupaU menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusl yang sudah kedaluwarsa aebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retnbusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PEMERIKSAAN
Pasal 29

- (1) Dalam hal wajib rertribusi tertentu tldak membayar tepat pada walctunya atau kurang membayar. dikenakan sankst administratlf berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang t&amp;muiang yang tidak 'atau lrurang d1bayar dan ditagih menggunakan STRD (Sorat Tagihan Retribusl Oaerah).
- (2) Penaglhan retribusl terutang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dida � lui dengan surat teguran.
BA.BX '
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB VIII - PEMERIKSAAN
Pasal 30

- (1.J lnstansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diben insentif alas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemt&gt;erian inaentif · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerlntah.
BAB VIII - PEMERIKSAAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai \_Negeo Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyid1k untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusl daerah. sebagaimana dimaksud dalam Undang-unclang Hukum Acara Pictana.
- (2) Penyiclik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah pejabat pegawai � sip � tertentu di � ngkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang befwenang seauai dengan ketentllan penituran perundang-undangan.
1
- (3) v--rrv-Y'We--,«)nang Penyidik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) \_\_\_\_ \_.\_ 1lah:
Menerima, mencari, mengumpull&lt;an dan menelitl keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pldana dibldang retnbusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut · menjadl lengkap dan }alas;
Meneliti. mencari, me'1gumpu1kan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di1akukan sehubungan dengan tlndak pidana retribusi daerah; Meminla keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah:
Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuM, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebul;
Meminta bantllan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan togas penyidikan Undak pidana di bldang retribusi daerah;
Menyuruh berhenli danlatau melarang seseorang meninggalkan � ngan atau lempat pada saat pemeriksaan sedang beri � ngsung dan memen'ksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
MeO'l!)lret se&lt;&gt;rang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dlpenksa sebagai tersangka ata'.u saksi;
Menghentikan penyiclikan: dan/atau;
,ed.
e,aee,3ee.
ggggg9g.
... - h.
•• i .:
iii"- \_\_
- Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.
Pee snyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dirrr.-nulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyiclikarmya ke11·pada Penuntut Umum melalui Penyiclik Pejabat Polisi Negara R � pubhk Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Urr-wldang-undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
Wai i ii ii i.i.iiiib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga me, , , , 1 111 "ug-1i1ikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling Jama 3 {tig aa) I bulan atau picfan,!I denda pafing banyak 3 {tiga) kaU jumlah rebiiii ii ilil I ibu u:1si terutang yang tidak ata.u kurang bayar.
- (4)
Diundangkan di Ondong Siau
BAB VIII - PEMERIKSAAN
Pasal 33

Denda sebagaWTiana sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 merupakan penerimaan negara.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Oaerah in! berlaku, maka 'semua Peraturan Oaerah yang mengatur dan atau yang memuat tentang Retribusi Jasa Usaha sepanjang bertenlangan dengan Peraluran Oaerah lnl dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraluran Daerah ini mu1ai berlaku pada langgal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe&lt;aturan Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Oeerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2011
Ditetapkan di Ondong Siau
tanggal pada
Maret
TAGULANOANG BIARO, · BUPATI
2011
Nip. 19610214 198710 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPUlAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR
!
'
'
'
•
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jetas
Pasal •
Cukup jelas
PasalS
Cukup jelas
Cukup jelas · .
PENJELASAN
Pasal 6

Pasal
7
Cukup Jelas
Pasa18
Angka 1
Angka 2
Yang dimaksud dengan ·sewa Gudang Milik Pemerintah Oaerah" adalah Retnbusi alas jau pemakaian Gudang/Los yang disediakan oleh Psmerintah Oaerah dalam rangka pengendallan dan pengawasan mutu dan kua1itas barang keluar dari Kabupatan Kepulauari Siau Tagulandang Biaro maupun jenis produk barang masuk dari luar daerah ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Cukup jelas
Cukup )elas
Anoka J
Angka
4
Cukup jelas
Cukup .ielas
Angka 5 ..,,.,..
PENJELASAN
Pasal 9

Cuttup jelas
Cuk.., jela,
Pa1al 10 Cuk.Uf) jelas Pasal 11 Culrup jelas Pasal12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 1B Cukup t91as Pasal 19 .Cukup jelas Pasal 20 Cukup }elas Pasal 21 Cukup )elas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasa125 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 CUkup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasa1 32 Cukup Jelas Pasal33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasa136
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 7 ..
!
I
l
Menimbang
PEMERll'ITAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD
PERAT\JRAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro guna menlngkatkan efisiensl dan efektifitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; a.
- bahwa da1am rangka upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka perlu menggali sumber - sumber pernlapatan asli daerah sepanjang lldak bertentangan dengan ketentuan perundang. unclangan yang bertaku; b.
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian kepada dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulanclang Biaro. perlu dialur hal-hal yang menyangkut pungutan kepada masyarakat dengan harapan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban;
- d. Bahwa dengan be&lt;lakunya Undang.undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah Dan Retribusl Oaerah, pemungutan pajak dan retrlbusi daerah Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro pertu menyesualltan dengan Ketentuan. ketentuan dalam Unctang.undang dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau T agulandang Biaro.