PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3? Tahun 2015
Tentang RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 3? TAHUN 2015
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupa 1 b . p ·ntah Daer embaga kemasyarakatan dan mitra emer dan yang memiliki peranan dalam memelihe'.tan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasya 4an yang berdasarkan swadaya, kegotongroyon6,'an kekeluargaan dalam rangka men+' ,1am kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dinyatakan bahwa di Desa/Kelurahan dapat dibentukan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, untuk itu diperlukan peraturan mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang...
y
3. Undc nang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent tang Desa 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta8 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republl Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir denga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lemb"3; Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor '» Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Keh rah (I Ind 1esia Tahun ure an (Lembaran Negara Republik Indone [ik 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repu!" Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, · N ·mor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Io 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecarnatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
10. 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tah . · un 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
y
- 13 2 Tahun . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor rah 2008 . : kat Daer tentang Susunan Organisasi Perang ten Kabupaten siatang (Lem~aran Daerah P"{l' Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan ana Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) seb{ ~ten telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab ~h S . b an Daer 1ntang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembar bahan Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5)%
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TETANGGA DAN RUKUN WARGA. RUKUN
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. ah S ebagai unsur 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daer penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sintang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usu! dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Sin tang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Sintang dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsu penyelenggara Pemerintahan Desa. r
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pel akat u:. 1ayanan pemerintahan dan kemasyare tan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
11. AI. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah ke -: epala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibent.';' di wile ah ke melalui usyawarah pengurus RT li laye cerjanya yang ditetapkan leh Pemerintah Desa/Kelurahan. ole
y
12. Kepala keluarga adalah:
2. unyal :. boik memp a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, a eluarga% hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadaP
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan tempat lain dima beberapa orang tinggal bersama.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
Pasal 2

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:
- a. memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
2. di daerah yan8
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan di daerah; dan pemerintahan,
4. meningkatkan c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam kesejahteraan rakyat.
BAB 111 - TATA CARA PEMBENTUKAN
Pasal 3

- (1) Di setiap desa dan kelurahan dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama kepala keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan.
- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama pengurus RT setempat.
- (4) Jika terdapat permasalahan batas wilayah RT dan/ atau RW, permasalahan tersebut wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat sebelum dibentuk RT dan RW.
- (1) Pembentukan RT pada Desa paling sedikit 20 (dua puluh) kepala keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT pada Kelurahan paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga.
- (3) Pembentukan RW pada Desa paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 5 (lima) RT.
- (4) Pembentukan RW pada Kelurahan paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.
5. ) Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT dan RW dapat dilakukan apabila jumlah RT dan RW kurang atau melebihi ketentuan sebagaiman% dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
y
- mekaran be tukan RT de dan/atau P ~garsa (6) Peml zn tan RW hasil penggabungan atas pr sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut: rah dan
- e 1 ga untu ' b. musyawarah dan mufakat dihadiri oleh 2/3 kepala kelua" 2/3 pengurus RT untuk RW; W kepada
- da musyawa a. usul penggabungan dan pemekaran didasarkan pa mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah; RT dan
- c. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua RT/Ketua Kepala Desa/Lurah; dan
- fasilitasi (7) Kepala Desa/Lurah mempunyai kewenangan untuk mem enggabungan, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses penghapusan dan pemekaran RT dan RW.
- t untuk k ada cama d. Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan tersebut C disetujui. rencana,
- P turan Desa. (1) Pembentukan RT dan RW pada desa ditetapkan dengan 'era
- d an Keputusan (2) Pembentukan RT dan RW pada kelurahan ditetapkan Ieng Lurah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

RT mempunyai tugas:
- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan desa/ kelurahan;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 RT mem . fun . , punya1 gs1:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan 1 · . a1nnya;
'
- pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan d mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan engan
- o. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wile aya ya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

{W mempunyai tugas:
- membantu menjalankan tugas pelayanan anggung jawab Pemerintah Daerah; kepada masyarakat yang menjadi
membantu...
- d . · d · ·1ayahnya, an · mengkoordinir lan mensinkronisasikan tugas RT dalam wil · bidan8
4. mengkoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segal kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- . -tahan a1 a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemer1n .
8 RW dalam Pasal '» Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi: 1ainnya »
- id antar warga% · pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyaraka!",'' saikan di
- an dengan c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangun mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyaraka\_ 4; wilayahnya
- . · k dapat Ase e. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tida la tingkat RT;
- k RT dalam rang-a g. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah.
- bidang ak k d . . d. . ·RT dalam segala f. pele sanaan :oorlinasi lan penyaluran aspirasi kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan
Bagian Kesatu Susunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang.
- (2) Susunan pengurus RW terdiri dari:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
Bagian Kedua
Pemilihan dan Pengangkatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- d) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dipilih oleh kepala keluarga berdasarkan musyawarah mufakat.
2. ) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dipilih ole Pengurus RT berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus RT sebagaimana 1 dan huruf d, dipilih o1%, ,"aksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan mufakat. ictua RT dan kepala keluarga melalui musyawarah
- (4) Pengurus RW sebagaimane i. dan huruf d, dipilih o1%,,,"\_maksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c mufakat. tua RW dan Pengurus RT melalui musyawarah dan
- (5) Apabila dalam musyaw ayat (2), ayat (3), ay","h mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (), suara (voting) I, tidak tercapai maka dapat dilakukan pemungutan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk dapat dipilih seb . . dimaksud dalam p. aga1 pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana berikut: 'asal 10 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai
- an Un@ass-Un«ans pas=ar 194s
- a. warga negara Indonesia· b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahe p., . a sa, "{i,5"" kcpaa Pacas»a
- ~\_, 'n baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian ter a ap masyarakat;
- e. sehat jasmani dan rohani:
- ' f. penduduk desa/kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling singkat 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputusputus atau berpindah-pindah tempat yang terdaftar pada kartu keluarga (KK) dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
- g. minimal berpendidikan SD/ sederajat dan bisa baca tulis
- h. bukan merupakan Perangkat Desa/Pejabat Kelurahan setempat;
1. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- j. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Dalam proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, dapat dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan rapat pengurus RT yang difasilitasi oleh pengurus RW, palmg lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (4) Pengurus RW menyampaikan berita acara pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan rapat pengurus RW yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhimya masa bakti kepengurusan RW, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (6) Berdasarkan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa/Lurah menetapkan panitia pemilihan Ketua RW dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (1) Pengurus RT dan pengur merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam 1 'us RW tidak dapat cpengurusan RT dan RW.
- (2) Dalam hal Ketua RT terpilih ; tannya digantikan oleh pengurus RT lai 'DI sebagai Ketua RW, jabat fakat diantara P RT nnya Yang dipilih secara musyawarah mu a engurus .
- (3) Dalam hal telah terpilih Ke -s RT sebagaimana dimaksud pada ,," &lt;ctua RT yang berasal dari Peng ,~s RT lainnya mengadakan m,,"" (2), Ketua RT terpilih bersama pen8,, oengurus RT d . ak d. yawarah dan mufakat guna mencan Penggan 1m su.
- (4) Dalam hal terdapat Pengurus RT dicalonkan dan terpilih menjadi Pengurus Rw yang uce .. te nya sebagai , yang bersangkutan di ·ibke elepaskan jabatan Pengurus RT. uwai can m
- (5) Dalam ha1 Pengurus RT sebagaimana adimaksud datam pasal 10 ayat ('!""",, b, huruf c, terpilih sebagai pengurus RW, Ketua RT bersama Pen6!'',nti lainnya mengadakan musyawarah dan mufakat guna mencari pen88 Pengurus RT dimaksud.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 14 dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah mengangkat Pengurus RT dan pengurus RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
Bagian Ketiga Masa Bakti
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW di desa selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus RT dan RW di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengurus RT dan RW yang telah berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (4) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

Dalam hal pengurus RT dan RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW bcrk .. be 1beritahukan kepada seluruh pengurus tent cwapilan mem . .ang Pemberhentian, nggantian pengurus dan memberitahukan kepada Kepala Pesa/Luna, ~~iambat 2 dua) bulan sebelum berakhirnya masa bak.
Bagian Keempat Hal dan Kewajiban
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- () Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan""" Kepala Desa/Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan mer' 4an kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk:
- ' b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
- a melaksanakan tug dimaksud dalam Pasal 6 · . gas dan fungsi sebagaimana sampai dengan Pasal 9:
- c. membina kerukunan hidup warga;
- e. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap \_PC''' mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah.
- d b · t organisasi . membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiaan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali: dan
Bagian Kelima Pemberhentian
Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dengan persetujuan pengurus RT dan RW;
- c. pindah tempat tinggal di luar wilayah RT dan RW;
- d. melakukan tindakan tercela dan/ atau merugikan warga masyarakat RT dan RW; dan/atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Apabila Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya ha bis maka jabatannya digantikan oleh pengurus RW lainnya yang dipilih secara musyawarah mufakat diantara Pengurus RW sampai dengan masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Apabila pengurus RW lainnya berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis maka Ketua RW bersama Pengurus RW lainnya mengadakan musyawarah dan mufakat guna mencan pengganti Pengurus RW dimaksud.
- (3) Apabila Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya ha bis maka jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya yang dipilih secara musyawarah mufakat diantara Pengurus RT sampai dengan masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Apabila pengurus RT lainnya berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis maka Ketua RT bersama Pengurus RT lainnya mengadakan musyawarah dan mufakat guna mencan pengganti Pengurus RT dimaksud.
BAB VI - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 21

Pengurus RT dan RW dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pad peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 22

- (1) Hubungan kel]·a RT d RT Desa/Kelurahan bersifat . an W dengan Pemerintah kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
BAB VII - SUMBER DANA DAN PELAPORAN
Pasal 23

- (1) Sumber dana RT dan RW diperoleh dari:
- a. swadaya masyarakat bardasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana RT dan RW yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional RT dan RW, tunjangan bagi pengurus RT dan RW serta pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.
- (4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, teratur dan transparan.
- (5) Pengurus RT dan RW wajib membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

Pemerintah Dacrah, Camat, Lurah dan Kepala Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (l) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- ntuk pembinaan, c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana agi pengurus RT pengembangan RT dan RW serta memberikan tunjanga dan RW sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pen dan w RT dan R'.
- be pelaksanaan d. meml rikan bimbingan, supervisi dan konsultasl pemberdayaan RT dan RW; us RT dan RW;
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan p 1 23 d dalam asa
meliputi:
Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimas\
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW; ., uif; mfr·ilit s· b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipa»
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakaG%
- d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dan kerjasame dengan pihak ketiga; pT dan RW; dan
T dan RW
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan keP\_,gembangan RT memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam dan RW.
2. : na dimaksud Kepala Desa sebagamma (3) Pembinaan dan pengawasan Lurah dan dalam Pasal 23 meliputi
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;
- r. «· 1bx b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembanguna
5. n partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
7. yy d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dan kerjasama RT dan R dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.
- g. memfasilitasi pembentukan RT dan RW.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) RT dan RW yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sebagai RT dan RW dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus RT dan RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa baktinya.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. :. van Peraturan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundans ::· d » ten Sintang. Bupati ini lengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate
Ditetapkan di Sintan6
015 pada tanggal 6 u&gt;'
Diundangkan di Sintang Pada Tangga ? 0 1 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 3
\