PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor LF Tahun 2017
Tentang TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
Berlaku: 07 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu mengatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
2
lembaran negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor ... Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor ... );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Kolaka Utara;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. 14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
21. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
23. yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa; Uang
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
25. Pengeluaran Desa adalah yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa; Uang
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa;
27. 29 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
29. 30 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah;
31. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;
33. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan;
32. Pengadaan Barang/ Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barangljasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barangljasa;
33. 34.Tim Pengelola Kegiatan Barang/ Jasa yang selanjutnya disingkat TPK Barang/ Jasa adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barangljasa;
35. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST adalah musyawarah desa penyerahan hasil pekerjaan dari Panitia Pelaksana Pembangunan sarana / prasarana kepada pemerintah desa;
36. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, SASARAN , DAN PRINSIP
Pasal 2

Maksud diberikan Dana Desa (DD) adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki dalam bidang pemerintahan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lain-lain. desa,
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, SASARAN , DAN PRINSIP
Pasal 3

Tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
- d. Pemampaatan sumber alam dan lingkungan secara berkelanjutan. daya
- C. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, SASARAN , DAN PRINSIP
Pasal 4

Sasaran Dana Desa (DD) adalah
- b. Sasaran prioritas penggunaan DD adalah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- a. Sasaran lokasi DD adalah seluruh desa definitif dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh);
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, SASARAN , DAN PRINSIP
Pasal 5

- (1) Dana Desa (DD) dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dalam penggunaannya dan dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- (3) Kegiatan yang didanai DD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu prioritas pembangunan tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; pada
- (2) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa atau Perubahan APBDes;
- 4) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum pada
BAB IV - MEKANISME PENYALURAN DD
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD mengacu mekanisme transfer APBN untuk Daerah; pada
- (2) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa mengacu mekanisme transfer dalam APBD; pada
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah; pada
BAB IV - MEKANISME PENYALURAN DD
Pasal 9

- (1) Penyaluran DD dilaksanakan secara bertahap;
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) bulan maret tahun anggaran berjalan; pada
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pada
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) bulan agustus tahun anggaran berjalan; dan pada
- (3) Tahap penyaluran dilakukan paling lambat 7 tujuh ) hari kerja setelah dana desa diterima RKUD
BAB V - PENGORGANISASIAN
Pasal 10

Pengorganisasian pengelola DD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) .
BAB V - PENGORGANISASIAN
Pasal 1

l
- 1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 10 bertugas
- b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan DD;
- a) Merumuskan konsep dasar , kebijakan, maksud dan tujuan, prinsipprinsip dan mekanisme / prosedur kegiatan;
- c) Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut pelaksanaan kegiatan DD;
- e) Melakukan evaluasi penyusunan Rancangan Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);
- d) Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
7. Mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g) Meningkatkan kapasitas sumber manusia; daya
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala; i) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati selaku penasehat;
- h) Melakukan pemantauan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- k) Melaporkan kepada Bupati tentang permasalahan yang timbul dan tindak lanjut upaya penyelesaian masalah.
- a) Bupati dan Wakil Bupati selaku Penasehat;
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur
- b) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim;
- d) Asisten Pemerintahan selaku Wakil Ketua II;
- c) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Wakil Ketua I;
- e) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua III;
- g) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Sekretaris; pada
19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) selaku Wakil Ketua IV;
- h) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Kepala Bidang Sosial Bidaya dan TTG Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Anggota. pada
- (3) Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten dan tim Asistensi kabupaten.
22. Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi Kabupaten, dibentuk
- a) Tugas sekertariat tim fasilitasi kabupaten sebagai berikut
24. kerja tindak lanjut, dan inventarisasi kendala, permasalahan dan konsep penyelesaiannya;
- Melakukan pengawasan, monitoring dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan DD;
- b) Tugas tim asistensi kabupaten sebagai berikut
- Melakukan asistensi laporan akhir serta verifikasi laporan akhir DD.
- Tim asistensi kabupaten berasal dari organik dinas pekerjaan umum kabupaten Kolaka Utara;
- Melakukan pembobotan kemajuan pekerjaan dan sertifikasi penerimaan hasil pekerjaan.
- Melakukan asistensi gambar rencana kerja (desain) dan rincian anggaran biaya;
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENGORGANISASIAN
Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri
- a. Camat selaku Ketua;
3. b Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Sub Bagian selaku anggota; dan
- d. 1 (satu) orang staf Kecamatan selaku staf sekretariat Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi
- b. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- a. Melaksanakan Sosialisasi DD di wilayahnya;
9. c Melaksanakan pendampingan kegiatan DD di wilayahnya;
- e. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan DD di setiap desa dalam wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
11. d Memantau pengelolaan DD di seluruh desa dalam wilayahnya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan pelestarian hasil pembangunan; dan
- f. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan pengelolaan DD dari seluruh desa dalam wilayahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- g. Melaporkan pengelolaan DD dalam wilayahnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
BAB V - PENGORGANISASIAN
Pasal 13

- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa selaku penanggung jawab;
- 1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari unsur
3. b Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD;
- C. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kewenangan dan Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah sebagai berikut
- d. Bendahara dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan desa;
- a. Kepala Desa mempunyai kewenangan
8. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
9. menetapkan PTPKD;
10. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
11. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
12. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa\_
13. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa bertugas
15. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
16. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
17. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
18. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa\_
19. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
20. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas
21. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
22. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
23. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
24. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
25. d Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
26. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
BAB V - PENGORGANISASIAN
Pasal 14

- (1) Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di desa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- (2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Barang dan Jasa dibentuk melalui musayawarah desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa yang dipilih dari anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan ketua (bukan suami/istri dari Kepala Desa), Seksi Fisik yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan
Pembangunan Sarana / Prasarana Perdesaan dan belanja modal lainnya, Seksi Pembantu Umum yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana / Prasarana Perdesaan dan belanja modal;
- (4) Biaya Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Biaya kegiatan fisik, yang dapat digunakan untuk :
- (3) Tim Pengawas yang dibentuk melalui Musyawarah Desa, terdiridari Tokoh Masyarakat dan Unsur BPD sejumlah 3 (tiga) orang. dan
- a) Alat tulis kantor;
- b) penggandaan; Biaya
- d) Papan nama kegiatan dan prasasti;
- c) Biaya perjalanan dinas;
- e) Insentif (diatur dengan surat keputusan Kepala Desa).
- (5) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik, pengadaan barang/jasa maupun administrasi kegiatan DD.
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 15

Dana Desa (DD) digunakan untuk prioritas kegiatan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sesuai permendesa nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 Bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan prioritas penggunaan dana desa yang meliputi
1. Bidang Pembangunan Desa
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 16

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
2. 1 . lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
5. 4 informasi dan komunikasi
6. b Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
8. 2 pendidikan dan kebudayaan.
- C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
10. 1 usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan pada
12. 3 . usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran pada
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
14. 1 kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
15. 2 penanganan bencana alam;
16. 3 penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
17. 4 pelestarian lingkungan hidup.
18. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa\_
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 17

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
- 1 Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
- 2 pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. pada
- C. Desa Maju dan / atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- 1 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan / ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
- 2 pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. pada
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 18

Dana Desadigunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
- a
- peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- C pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan insentif tenaga perawat/ bidan desa 450.000 dan Jaminan Asuransi Kesehatan BPJS bagi masyarakat miskin minimal 10 orang Idesa dengan alokasi Rp. 3.000.000, per tahun) pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; Rp.
2. f dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. h.dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama;
5. 1 dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 19

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. pembentukan usaha ekonomi warga /kelompok dan BUMDesa / BUMDesa Bersama dan / atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa
4. b Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
5. 1 penguatan usaha ekonomi warga /kelompok dan BUMDesa BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
- 2 peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil pembentukan wirausahaan di desa
- 3 pengembangan lapangan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
- Desa maju dan/ desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Perluasan / ekspansi usaha ekonomi warga / kelompok dan BUMDesa /BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
- 3 peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
- 4 . perluasan / ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan / atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
- 1 . pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- 2 pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- 3 pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
- 5 peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- e Desa Tertinggal danJatau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan / atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
- 1 membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- 2 . membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 20

- (1) Perihal penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi;
- (2) Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan Bupati
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 21

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai / dilarang dibiayai dari DD adalah
- b Pemeliharaan / pembangunan gerbang desa;
- a Pemeliharaan / pembangunan pagar keliling kuburan;
- Pemeliharaan / pembangunan lapangan olah raga;
- e Pemeliharaan / pembangunan sarana peribadatan;
- d Pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan desa;
- f. Talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam untuk Perempuan PNPM-MP dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
- h Tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN .
- g Talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
Bagian Kedua
Pengelolaan DD
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 22

Pengelolaan DD terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 23

- (1) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi kegiatan sosialisasi tingkat desa, musyawarah desa serta penyiapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- (2) Kegiatan sosialisasi, dan musyawarah desa adalah membahas perencanaan kegiatan dan penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (3) Penyiapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa;
- (4) Form rancangan peraturan desa tentang APBDesa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perubahan APBDesa, dapat disalurkan setelah adanya perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 25

- (1) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi kegiatan pembukaan Rekening Kas Umum Desa;
- (3) Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBDesa dilaksanakan melaui Rekening Kas Umum Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Pembukaan rekening kas umum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara desa;
- (4) Pelaksana kegiatan dalam mengajukan pendanaan didasari dengan Rencana Anggaran (RAB) dan dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); Biaya
- (5) Form Rencana Anggaran (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Biaya
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 26

- (1) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi kegiatan penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai rekening koran Bank yang dilakukan setiap akhir bulan secara tertib;
- (3) Penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan mengunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank;
- (2) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (4) Form sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 27

- (1) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi kegiatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa
kepada Bupati melaui DPKAD, Inspektorat Daerah dan Dinas PMD dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku;
- Laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan;
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD) kepada Bupati melaui DPKAD Dan Inspektorat Daerah setiap semester dengan ketentuan
- b. Laporan semester januari tahun anggaran berikutnya.
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 28

- (1) Tahap Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 19 meliputi kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa oleh kepala desa kepada Bupati melalui DPKAD dan Inspektorat Daerah setiap akhir tahun anggaran; pasal
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun berkenan;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan DD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa;
Bagian Ketiga
Pemantauan DD
BAB VI - PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN DD Bagian Pertama Penggunaan DD
Pasal 29

- (1) Pemantauan pengelolaan DD sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan masyarakat. pada
BAB VII - PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN EVALUASI DD
Pasal 30

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pengelolaan DD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan bermanfaat.
BAB VII - PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN EVALUASI DD
Pasal 31

- (1) Pembinaan pengelolaan DD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung obyek kegiatan; pada
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan DD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten
BAB VII - PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN EVALUASI DD
Pasal 32

- 1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan DD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. pada
BAB VII - PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN EVALUASI DD
Pasal 33

Evaluasi pengelolaan DD dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang: pada
BAB VIII - SANKSI DAN PENGHARGAAN
Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan DD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal terdapat SILPA DD secara tidak wajar, maka Bupati dapat
- (2) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) tidak / terlambat disampaikan, maka Bupati dapat menunda penyaluran sampai dengan diterimanya laporan tersebut;
- a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SILPA yang tidak wajar tersebut; dan / atau
- C. Memberikan sangsi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan pagu DD sebesar SILPA dan/ atau penundaan penyaluran DD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. b Meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan; dan /atau
7. d Permintaan penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud huruf (c) disampaikan melalui Surat yang tujukan kepada Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. pada Cq:
- (5) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (3) terjadi karena a. Penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan; b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. pada
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (3), Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa; pada
- (6) Pengurangan pagu DD sebagaimana dimaksud dasar pengurangan pagu DD desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran berikutnya; pada
- (7) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
| UNI | UNI | PARAF | PARAF |
|--------|--------|---------|---------|
| | | pannh | |
| Assten | | | |
| | pMD | pMD | |
| Kabag | Hukum | Hukum | |
| Kabid | Pemdey | Pemdey | |
20-01 tanggal, pada
BUPATI KOLAKA UTARA,
20-01-
tanggal, pada
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,
Drs. ISKANDAR,MM
4
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017
NOMOR.
- (7) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. setiap
20-01- pada tanggal,
BUPATI KOLAKA UTARA,
20-01- Diundangkan di Lasusua pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,
Drs. ISKANDAR,MM
4 BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR.