Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2001
Tentang IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN (IPHHKLH)
Berlaku: 20 TAHUN 2001
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka penertiban penebangan, penganguktan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat/tanah milik, dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan melalui penerbitan izin pemungutan hasil hutan diluar kawasan hutan (IPHHKLH);
- b. bahwa berdasarkan kesepakatan hasil rapat koordinasi pungutan PAD sektor kehutanan dan perkebunan Propinsi Jambi tanggal 15 April 2002, perlu penyeragaman penyebutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang izin pemungutan hasil hutan kayu diluar kawasan hutan.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
13. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04-PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN (IPHHKLH)
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)
Pasal 2

Setiap Warga Negara Indonesia secara perorangan atau Badan Usaha yang menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah milik/hutan rakyat yang berada diwilayah Kabupaten Muaro Jambi harus mendapat izin pemungutan hasil hutan diluar kawasan hutan (IPHHKLH).
BAB IV - LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN (IPHHKLH)
Pasal 4

- (1) IPHHKLH diberikan pada tanah milik rakyat diluar kawasan hutan, dan apabila diekploitasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup;
- (2) IPHHKLH tersebut pada ayat (1) pada Pasal ini diberikan untuk luas tanah maksimum 100 Ha dengan jenis kayu dan volume sesuai dengan potensi kayu hasil survey dimana setiap pemohon dapat mengajukan maksimum 5 (lima) izin;
- (3) Masa berlaku IPHHKLH 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan izin;
- (4) Apabila masa berlaku IPHHKLH telah selesai namun target produksi belum tercapai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat langsung menerbitkan persetujuan perpanjangan IPHHKLH untuk memanfaatkan sisa target produksi;
- (5) Apabila masa berlaku IPHHKLH belum selesai namun target produksi yang diberikan telah tercapai dan lokasi IPHHKLH masih terdapat potensi kayu yang dapat dimanfaatka, maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat memberikan persetujuan penambahan target produksi dengan jumlah volume kayu sesuai dengan hasil survey;
BAB V
Pasal 6

- (1) Apabila tidak memiliki sertifikat atau surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya, maka pembuktian kepemilikan tanah dapat berupa pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah tersebut;
- (2) Permohonan IPHHKLH pada tanah Negara diluar hutan, terlebih dahulu harus memperoleh Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah dari Bupati;
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN ( IPHHKLH )
Pasal 7

- (1) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Kayu Liar Kawasan Hutan (IPHHLH) berkewajiban
- a. Mentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan
- b. Mentaati ketentuan administrasi yang berlaku
- c. Melunasi Pungutan-pungutan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Memprioritaskan hasil produksi IPHHKLH untuk pemenuhan bahan baku industri lokal;
- e. Membuat Laporan Hasil Kayu setiap akhir bulan sejak IPHHKLH diterbitkan;
- f. Melakukan penanaman kembali pada areal yang telah diekploitasi sesuai rencana penggunaan lahan yang dilampirkan pada permohonan IPHHKLH;
- (2) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan di luar Kawasan Hutan bentuk apapun;
- a. Menggunakan IPHHKLH yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- b. Menggunakan izin Pemungutan Hasil Hutan di luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) sebagai jamoinan bahan Baku pendirian atau perluasan Industri pengkayuan;
- c. Menebang dan mengeluarkan kayu dari areal IPHHKLH;
- d. Mengangkut keluar dari areal IPHHKLH tanpa dilengkapi dokumen angkutan yang syah;
- e. Melakukan pembongkaran limbah kayu pada pembukaan lahan;
- f. Menggunakan alat berat dalam pengambilan kayu pada areal IPHHKLH, kecuali pada areal yang akan dilakukan tebang habis untuk perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya;
BAB VIII - TATA USAHA KAYU RAKYAT
Pasal 10

Pelaksanaan Tata Usaha Kayu Rakyat Izin Pemungutan Hasil Hutan di luar Kawasan Hutan (IPHHDKH) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
BAB IX - SANKSI
Pasal 9

- (1) IPHHKLH dibatalkan dan ditanyakan tidak berlaku apabila;
- a. Pemegang IPHHKLH tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7;
- b. Pemegang IPHHKLH tidak melaksanakan kegiatan dilokasinya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah IPHHKLH diterbitkan.
- (2) Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, maka pemegang IPHHKLH tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan penebangan;
- (3) Pelanggaran di bidang tata usaha kayu diluar ayat (1) b Pasal 9 dikenakan sanksi penghentian sementara pelayanan dokumen.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah kabupaten muaro Jambi Nomor 27 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat, dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO,
H. AS'AD SYAM
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO,
Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 52 SERI C NOMOR 12-9-2002