PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 9 Tahun 2012
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 - 2032
Berlaku: 17 Desember 2012
BAB X - SANKSI
Pasal 119

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2)huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf i akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Pengenaan sanksi perdata terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KELEMBAGAAN
Pasal 123

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah kota dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 124

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan / atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan RTRW, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 125

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundangundangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang didaerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 126

Dengan berlakunya Pertaturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Palopo Tahun 2004-2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 127

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 17 Desember 2012
WALIKOTA PALOPO,
P. A. TENRIADJENG
Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 17 Desember 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,
SYAMSUL RIZAL SYAM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2012 NOMOR 9.
PENJELASAN
Pasal 4

## Yang dimaksud dengan :

-  Aman adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktifitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.-  Nyaman adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai social budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.-  Produktif adalah proses produksio dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.-  Berkelanjutan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang##
PENJELASAN
Pasal 7

Yang dimaksud dengan 'rencana struktur ruang' adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (1)Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.##
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Jalan lingkar ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan aksesibilitas yang tinggi sehingga memacu perkembangan wilayah disepanjang jalan lingkar dan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan mengurangi bangkitan pada pusat kota dengan tujuan akhir dapat menguranagi beban pusat kota.Hal ini sebagai langkah untuk mendukung perubahan hierarki pada ruas jalan tersebut yang fungsinya telah naik menjadi jalan arteri primer sehingga memiliki kesesuaian dengan persyaratan rumija, ruwasja dan rumaja.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Cukup Jelas.Ayat (6)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Yang dimaksud dengan air baku adalah air yang dapat dipergunakanuntuk keperluan air bersih, industri, pertanian, penggelontoran, dan kelistrikan.
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Yang dimaksud system pengolah limbahdomestik/rumah tangga adalah sistem pengolahan limbah untuk melayani kawasan permukiman,dimana kegiatan yang ada di dalam kawasantersebut didominasi kegiatan permukiman.Ayat (3)Yang dimaksud sistem pengolah limbah industry adalah system pengolahan limbah untuk melayanikawasan industri, dimana kegiatan yang ada didalamkawasantersebutdidominasikegiatanindustri skala besar dan menengah.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Prinsip 3R ( reduce, reuse, and recycle ) yaitu Sistem pengelolaan sampah di TPA Mancani yang dilakukan misalnya dengan penetapan system sanitary landfill sepenuhnya dengan system Reduce (pengurangan volume sampah), Re-use (pemanfaatan sampah untuk kegunaan lain seperti bahan bakar atau energi alternatif), Recycle (daur ulang sampah menjadi barang bermanfaat). Penataan kembali lahan yang terlanjur menggunakan system open dumping menjadi system sanitary landfill.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Sanitary landfill adalah metode pengolahan sampah dengan cara memadatkan sampah dengan alat berat dan kemudian menutupnya dengan tanah.Ayat (6)Cukup Jelas.Ayat (7)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Dalam pengembangan Kawasan Industri perlu memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:- a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;- b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau- c. tidak mengubah lahan produktif.Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:- a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;- b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sector dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;- c. tidak mengganggu fungsi lindung;- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Kawasan peruntukan pergudangan diarahkan pada Kawasan Industri Palopo (KIPA) di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua dengan akses jalan lingkar timur.Ayat (6)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 124

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penaaatan Ruang Daerah.
PENJELASAN
Pasal 128

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 109LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPONOMOR: 9TANGGAL: 17 Desember 2012TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPOTAHUN 2012-2032## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA PALOPOLAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPONOMOR: 9TANGGAL: 17 Desember 2012TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPOTAHUN 2012-2032## TABEL SISTEM PERKOTAAN DI KOTA PALOPO| No | PKW | No | PKK | No | SUB PPK | No. | PL ||------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Kota Palopo (I-IV/B/2) | 1. . | Kawasan Kantor Walikota dan sekitarnya meliputi : Kelurahan Tompotikka, dan Kelurahan Salekkoe (I- IV/C/1) | 1. 2. 3. 4. 5. | SPPk I Maroangin (I - IV/C/1) SPPk II Rampoang (I -IV/C/1) SPPk III Songka (I - IV/C/1) SPPk IV Sendana (I - IV/C/1) SPPk V Battang (I - IV/C/1) | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Pusat permukiman Sampoddo di Kecamatan Wara Selatan (I -IV/C/1) Pusat permukiman Takkalala di Kecamatan Wara Selatan (I -IV/C/1) Pusat permukiman Binturu di Kecamatan Wara Selatan (I -IV/C/1) Pusat permukiman Purangi di Kecamatan Sendana (I -IV/C/1) Pusat permukiman Mawa di Kecamatan Sendana (I -IV/C/1) Pusat permukiman Peta di Kecamatan Sendana (I -IV/C/1) Pusat permukiman Amassangan di Kecamatan Wara (I - IV/C/1) Pusat permukiman Boting di Kecamatan Wara (I -IV/C/1) Pusat permukiman Dangerakko di Kecamatan Wara (I - IV/C/1) Pusat permukiman Pajalesang di Kecamatan Wara (I -IV/C/1) Pusat permukiman Benteng di Kecamatan Wara Timur (I -IV/C/1) Pusat permukiman || 13. | Surutanga di Kecamatan Wara Timur (I -IV/C/1) ||-------|------------------------------------------------------------------|| 14 | Pusat permukiman Pontap di Kecamatan Wara Timur (I -IV/C/1) || 15 | Pusat permukiman Salotellue di Kecamatan Wara Timur (I -IV/C/1) || 16 | Pusat permukiman Malatunrung di Kecamatan Wara Timur (I -IV/C/1) || 17 | Pusat permukiman Ponjalae di Kecamatan Wara Timur (I -IV/C/1) || 18 | Pusat permukiman Mungkajang di Kecamatan Mungkajang (I -IV/C/1) || 19 | Pusat permukiman Murante di Kecamatan Mungkajang (I -IV/C/1) || 20 | Pusat permukiman Latuppa di Kecamatan Mungkajang (I -IV/C/1) || 21 | Pusat permukiman Kambo di Kecamatan Mungkajang (I -IV/C/1) || 22 | Pusat permukiman Sabbangparu di Kecamatan Wara Utara (I -IV/C/1) || 23 | Pusat permukiman Batupasi di Kecamatan Wara Utara (I -IV/C/1) || 24 | Pusat permukiman Salobulo di Kecamatan Wara Utara (I -IV/C/1) || 25 | Pusat permukiman Penggoli di Kecamatan Wara Utara (I -IV/C/1) || 26 | Pusat permukiman Luminda di Kecamatan Wara Utara (I -IV/C/1) || 27. | Pusat permukiman Patte'ne di Kecamatan Wara Utara (I -IV/C/1) ||-------|--------------------------------------------------------------------|| 28 | Pusat permukiman Temmalebba di Kecamatan Bara (I - IV/C/1) || 29 | Pusat permukiman Balandai di Kecamatan Bara (I -IV/C/1) || 30 | Pusat permukiman To'bulung di Kecamatan Bara (I -IV/C/1) || 31 | Pusat permukiman Buntu Datu di Kecamatan Bara (I - IV/C/1) || 32 | Pusat permukiman Mancani di Kecamatan Telluwanua (I -IV/C/1) || 33 | Pusat permukiman Salubattang di Kecamatan Telluwanua (I -IV/C/1) || 34 | Pusat permukiman Jaya di Kecamatan Telluwanua (I -IV/C/1) || 35 | Pusat permukiman Sumarambu di Kecamatan Telluwanua (I -IV/C/1) || 36 | Pusat permukiman BT. Walenrang di Kecamatan Telluwanua (I -IV/C/1) || 37 | Pusat permukiman Pentojangan di Kecamatan Telluwanua (I -IV/C/1) || 38 | Pusat permukiman Tomarundung di Kecamatan Wara Barat (I -IV/C/1) || 39 | Pusat permukiman Battang Barat di Kecamatan Wara Barat (I -IV/C/1) |## Keterangan:I-IV :Tahapan pengembanganA :Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksiB :Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan ProvinsiB/1 Pengembangan/peningkatan fungsiB/2 Pengembangan baruB/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsiC- Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan KotaC/1 Pengembangan/peningkatan fungsiC/2 Pengembangan baruC/3Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsiD- Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencanaB/2 Rehabilitasi kota akibat bencana alamB/3 Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencanaWALIKOTA PALOPO,## P. A. TENRIADJENGLAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA PALOPONOMOR: 9TANGGAL: 17 Desember 2012TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPOTAHUN 2012-2032## PETA POLA RUANG WILAYAH KOTA PALOPOLAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPONOMOR: 9TANGGAL: 17 Desember 2012TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012-2032## PETA KAWASAN STRATEGIS KOTA PALOPOLampiran V: PERATURAN DAERAH KOTA PALOPONOMOR: 9TANGGAL: 17 Desember 2012TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPOTAHUN 2012-2032TABEL MATRIKS INDIKASI PROGRAM UTAMA RTRW KOTA PALOPO,TAHUN 2012-2032