Unknown Unknown Nomor 47.A Tahun 2016
Tentang PENATAAN PANGGUNG REKLAME
Berlaku: 19 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KOTA BEKASI
: 2016 SERI :
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 47.A TAHUN 2016 TENTANG
PENATAAN PANGGUNG REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) serta mendukung terciptanya Estetika Kota Bekasi perlu adanya pengaturan untuk penataan penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penataan Panggung Reklame.
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 14 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 15 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
Memperhatikan
:
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri E).
Berita Acara Rapat Finalisasi Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penataan Reklame, Nomor 180/288.1Huk, tanggal 14 September 2016.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN PANGGUNG REKLAME.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan provinsi.
1. Daerah adalah Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada SKPD yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Penyelenggaraan Reklame.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang/badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar , dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya ,lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Reklame cahaya adalah Reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glass /kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
10. Reklame Bando adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, fiber lass, kaca, batu, logam, alat penyinaran atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan di atas jalan di dalam sarana dan prasarana kota.
12. Reklame Billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan, callibrete , vinyle , kertas, plastik, fiber glass , kaca, batu, logam termasuk seng, alat bersinar/penyinaran dan bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
14. Reklame megatron / videotron / Large Electronic Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame kain adalah Reklame yang dibuat dari kain, vinyle dan sejenisnya yang dipasang pada media Reklame.
15. Reklame layar adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
17. Reklame Spanduk adalah Reklame yang terbuat dari bahan kain, kertas, plastik dan dipasang secara membentang dengan jangka waktu pemasangan maksimal 14 (empat belas) hari.
16. Reklame Umbul-umbul adalah Reklame yang terbuat dari bahan kain, kertas, plastik menggunakan tiang terbuat dari kayu atau bambu, dipasang secara vertikal dengan jangka waktu pemasangan maksimal 14 (empat belas) hari.
18. Reklame Baligo adalah Reklame yang terbuat dari bahan kain, kertas, plastik yang menggunakan tiang terbuat dari bambu atau kayu yang diselenggarakan dengan jangka waktu pemasangan maksimal 1 (satu) bulan.
20. Reklame melekat adalah Reklame yang menempel pada dinding seperti tembok, atap bangunan atau benda apapun juga yang tidak bergerak.
19. Reklame stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 (dua ratus) cm2 per lembar.
21. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
22. Reklame berjalan/kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
24. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
26. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Reklame film/slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
27. Titik lokasi atau lokasi adalah tempat tertentu pemasangan Reklame dimana bidang Reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
29. Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan Reklame.
28. Zona adalah daerah di wilayah Kota Bekasi yang dibatasi oleh pembatasan khusus.
30. Tim Teknis adalah SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
BAB II - PENATAAN REKLAME
Pasal 2

- (1) Penataan Reklame diatur menurut :
- b. jenis;
- a. tempat;
- c. sifat;
- e. konstruksi; dan
- d. ukuran;
- f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
1. batas tepi luar trotoar;
- a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
2. median jalan;
4. jembatan penyeberangan orang;
3. bus shelter /halte bus;
5. pos jaga polisi/pos pengawas;
7. telepon umum;
6. jam kota;
8. bus surat;
10. gelanggang olah raga;
9. tempat hiburan dan rekreasi;
11. terminal;
13. wc umum; dan
12. pasar;
14. gapura.
1. di atas tanah;
- b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi :
2. bangunan.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- b. Reklame kain;
- a. Reklame papan/ billboard / videotron / megatron /dan sejenisnya;
- c. Reklame melekat, stiker;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- d. Reklame selebaran;
- f. Reklame udara;
- h. Reklame suara;
- g. Reklame apung;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
- b. Reklame insidentil.
- a. Reklame tetap; dan
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
- b. Reklame sedang dengan ukuran 6 m² (enam meter persegi) sampai dengan 18 m² (delapan belas meter persegi); dan
- a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 6 m² (enam meter persegi);
- c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 18 m² (delapan belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :
- b. kaki ganda yaitu sarana Reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
- a. kaki tunggal yaitu sarana Reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
- c. rangka yaitu sarana Reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
- d. menempel yaitu sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
1. gedung/ halaman kantor Pemerintah Kota Bekasi.
- a. kawasan bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame yang meliputi :
2. komplek kantor Polres Metro Bekasi Kota.
4. komplek kantor Kejaksaan Negeri Bekasi.
3. komplek kantor Kodim Kota Bekasi.
5. komplek kantor Pengadilan Negeri Bekasi.
7. tempat/sarana pendidikan.
6. komplek kantor Yonif 202 Kota Bekasi.
8. tempat/sarana ibadah.
- c. kawasan selektif, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan dipasang Reklame dengan jenis Reklame terpilih dan merupakan titik Reklame terpilih, yaitu pada :
- b. kawasan khusus, yaitu merupakan kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;
1. kawasan alun-alun;
3. kawasan umum, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame selain yang tercantum pada huruf b.
2. kawasan taman;
- (8) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8 diperbolehkan dipasang Reklame insidentil secara terbatas jumlah dan hari pemasangannya yang menyatu dengan even insidentil kegiatan Pemerintahan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis.
BAB II - PENATAAN REKLAME
Pasal 3

- (1) Reklame tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri dari :
- b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- a. Reklame papan/ billboard / videotron / megatron /dan sejenisnya;
- (2) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, terdiri dari :
- b. Reklame melekat, stiker;
- a. Reklame kain, meliput : spanduk/umbul-umbul dan baligo;
- c. Reklame selebaran;
- e. Reklame apung;
- d. Reklame udara;
- f. Reklame suara;
- h. Reklame peragaan.
- g. Reklame film/slide; dan
BAB III - STANDAR REKLAME
Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan Reklame harus memenuhi standar Reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur sara (suku, agama, ras dan antar golongan) dan menjaga norma kesopanan;
- c. standar teknis yaitu Reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kelayakan konstruksi dan inovasi;
- e. standar administrasi yaitu Reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. standar fiskal yaitu Reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
- f. standar keselamatan yaitu Reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 5

Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB IV - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Reklame papan/ billboard / videotron / megatron /dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
- b. kontruksi Reklame harus memenuhi standar kelayakan konstruksi;
- a. menempatkan media Reklame pada bidang atau konstruksi Reklame;
- c. struktur Reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
- e. utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.
- d. kontruksi Reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan
- (2) Penyelenggaraan Reklame berjalan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus :
- b. dilarang untuk Reklame jenis megatron .
- a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
- (3) Penyelenggaraan Reklame kain (spanduk, umbul-umbul dan baligo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan :
- b. tidak melintang di atas jalan;
- a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame jenis papan/ billboard / videotron / megatron /dan sejenisnya;
- c. tidak menempel pada pagar taman kota, pohon, tiang pju, tiang listrik/telepon;
- e. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan
- d. ukuran Reklame baligo paling besar 24m 2 (dua puluh empat meter persegi);
- f. setelah jangka waktu pemasangan Reklame kain berakhir, media Reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
- (5) Penyelenggaraan Reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, tidak diperbolehkan dipasang menempel/melekat pada pohon, sarana dan prasarana kota, dan apabila menempel/melekat pada bangunan harus seizin Pemilik.
- (6) Penyelenggaraan Reklame selebaran/ leaflet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan Reklame udara (jenis balon udara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, harus memenuhi ketentuan :
- b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- a. tali pengikat balon harus kuat dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
- (8) Penyelenggaraan Reklame slide atau Reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 7

- (1) Penyelenggara Reklame dapat mengubah materi Reklame dengan produk yang sama.
- (2) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi perizinan dan SKPD Teknis.
BAB IV - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Reklame pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang merupakan barang/aset milik Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- b. perjanjian sewa-menyewa;
- a. kerjasama pemanfaatan;
- c. bangun serah guna atau bangun guna serah;
- d. bentuk-bentuklain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - PERIZINAN REKLAME
Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan/pemasangan Reklame baik atas nama perseorangan maupun badan, wajib mendapat izin penyelenggaraan/pemasangan Reklame dari Wali Kota.
- (2) Untuk penyelenggaraan/pemasangan Reklame bersifat tetap atas nama badan, harus memiliki Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame (TDPR) dari SKPD Teknis.
- (3) Untuk mendapatkan Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame (TDPR) pemilik Reklame agar mengajukan permohonan ke SKPD Teknis dengan syaratsyarat sebagai berikut :
- b. fotokopi Pemilik Usaha/ Penanggung Jawab,
- a. surat permohonan Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame (TDPR)
- c. NPWP berbadan hukum,
- d. fotokopi akta pendirian (PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi).
- (4) Masa berlaku Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame (TDPR) selama 1 (satu) tahun berjalan.
- (5) Setiap penyelenggaraan/pemasangan Reklame baik atas nama perseorangan maupun badan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan tata ruang kota, faktor estetika, norma agama, norma sosial,keindahan dan ketertiban umum.
- (6) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui SKPD yang membidangi penyelenggaraan Reklame.
- (7) Syarat-syarat permohonan izin Reklame bersifat tetap dan bertiang (JPO, bando, billboard dan LED) dilengkapi dengan sebagai berikut :
- b. fotokopi TDPR (untuk penyelenggara yang berbadan hukum);
- a. surat permohonan;
- c. fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab;
- e. nama naskah, jenis dan foto/desain serta luas Reklame yang akan diselenggarakan/dipasang;
- d. fotokopi perjanjian nilai kontrak Reklame (untuk Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga);
- f. denah/foto lokasi pemasangan dari 3 (tiga) sudut pandang;
- h. bukti setoran sewa panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi;
- g. surat bukti sewa/kontrak atas status tanah yang digunakan;
- i. surat pernyataan siap bongkar Reklame diatas materai 6000;
- j. melampirkan perhitungan kelayakan konstruksi dari lembaga yang berkompeten di bidangnya dan menyertakan jaminan Asuransi (dilengkapi setelah rekomendasi Tim Teknis).
- (8) Untuk jenis Reklame selain tersebut pada ayat (7) dilengkapi dengan syaratsyarat sebagai berikut :
- b. fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab;
- a. surat permohonan;
- c. fotokopi TDPR (untuk penyelenggara yang berbadan hukum);
- e. fotokopi perjanjian nilai kontrak Reklame (untuk Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga);
- d. denah/foto lokasi pemasangan dari 3 (tiga) sudut pandang;
- f. untuk Reklame menempel ukuran lebih dari 15m 2 (lima belas meter persegi) wajib melampirkan jaminan asuransi;
- g. fotokopi STNK (untuk Reklame kendaraan).
BAB V - PERIZINAN REKLAME
Pasal 10

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan Reklame :
- b. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.
- a. melalui media cetak dan elektronik; dan
BAB V - PERIZINAN REKLAME
Pasal 11

- (1) Izin Reklame tetap diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan izin Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.
BAB V - PERIZINAN REKLAME
Pasal 12

- (1) Izin Reklame insidentil diberikan untuk penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan :
- a. Jenis Reklame udara/balon dan Reklame apung jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang;
- b. jenis Reklame baligo dan Reklame kain/spanduk/umbul-umbul/ banner dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang;
- c. jenisReklame selebaran, Reklame stiker, Reklame poster, dan Reklame film untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi Reklame.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
BAB V - PERIZINAN REKLAME
Pasal 13

- (1) Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap melalui tahapan sebagai berikut :
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame Tetap untuk Reklame :
- a. rekomendasi persetujuan titik Reklame dari Tim Teknis;
1. dengan ukuran media Reklame diatas 8 m² (delapan meter persegi) yang didirikan pada lokasi rumija eksisting;
3. dengan ukuran media Reklame diatas 18 m² (delapan belas meter persegi) yang dipasang menempel bangunan dengan rangka baja/besi/kayu/beton bertulang dan sejenisnya.
2. dengan ukuran media Reklame diatas 18 m² (delapan belas meter persegi) pada lokasi persil/halaman/tanah milik sendiri;
- (2) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Insidentil tanpa melalui Tim Teknis, dengan memberi tanda legalitas pada media Reklame Insidentil oleh SKPD Teknis.
- (3) Reklame yang masa berlakunya telah habis wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan apabila tidak melakukan perpanjangan pemilik Reklame wajib membongkar kontruksi Reklamenya.
- (4) Syarat-syarat permohonan perpanjangan izin Reklame bersifat tetap dan bertiang (JPO, Bando, Billboard dan LED) dilengkapi dengan sebagai berikut:
- b. fotokopiTDPR (untuk penyelenggara yang berbadan hukum);
- a. surat permohonan;
- c. fotokopiKTP Pemilik/Penanggung jawab;
- e. surat bukti sewa/kontrak atas status tanah yang digunakan;
- d. fotokopiperjanjian nilai kontrak Reklame (untuk Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga);
- f. bukti setoran sewa panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi;
- g. surat pernyataan siap bongkar Reklame diatas materai 6000;
- h. melampirkan perhitungan kelayakan konstruksi dari lembaga yang berkompeten di bidangnya dan menyertakan jaminan Asuransi (dilengkapi setelah rekomendasi Tim Teknis);
- i. melampirkanfotokopiizin lama.
- (5) Untuk perpanjangan jenis Reklame selain tersebut pada ayat (4) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- b. fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab;
- a. surat permohonan;
- c. fotokopiTDPR (untuk penyelenggara yang berbadan hukum);
- e. untuk Reklame menempel ukuran lebih dari 15m (lima belas meter) wajib melampirkan jaminan asuransi;
- d. fotokopiperjanjian nilai kontrak Reklame (untuk Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga);
- f. fotokopiSTNK (untuk Reklame kendaraan);
- g. melampirkan foto copy izin lama.
BAB V - PERIZINAN REKLAME
Pasal 14

Izin Reklame dan perpanjangan izin Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :
- b. melunasi Pajak Reklame;
- a. melunasi sewa lahan terhadap penyelenggaraan Reklame pada sarana dan prasarana Daerah dan tanah/bangunan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;
- e. menyerahkanuang jaminan bongkar sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pajak.
- d. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan Reklame yang menggunakan tenaga listrik;
BAB V - PERIZINAN REKLAME
Pasal 15

Dalam rangka pengendalian iklan produk tembakau, Izin Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :
- b. mencantumkan penandaan/tulisan '18+' dalam iklan produk tembakau;
- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;
- l. tidak ditempatkan di lokasi Jl. Jend. A. Yani, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Sultan Agung, Jl. Ir. H. Juanda dan Jl. Cut Meutiah.
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat; dan
BAB V - PERIZINAN REKLAME
Pasal 16

Izin Reklame tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain.
BAB V - PERIZINAN REKLAME
Pasal 17

Penghitungan besarnya pajak Reklame didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PERIZINAN REKLAME
Pasal 18

- (1) SKPD yang membidangi perizinan ditunjuk sebagai pemroses Izin Reklame, kecuali Reklame Insidentil untuk jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis, kecuali Reklame Insidentil.
- (3) Izin Reklame Insidentil untuk jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, pengesahannya dilakukan oleh SKPD terkait dengan cara memberi tanda berupa porporasi.
BAB VI - TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 19

- (1) Setiap pemasangan Reklame Tetap dan/atau Insidentil yang berada di taman dan/atau Ruang Terbuka Hijau di luar kawasan bebas harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat dan mensyaratkan :
- b. tidak boleh berdampak pada pemotongan atau pemangkasan pohon pada saat mendirikan media Reklame atau setelah media Reklame difungsikan;
- a. tidak boleh merusak taman dan/atau tanaman di sekitar media Reklame dan apabila tidak dapat dihindari adanya kerusakan, harus memperbaiki kembali terhadap kerusakan taman dan/atau tanaman pada lokasi pendirian media Reklame;
- c. tidak boleh dilekatkan pada Pohon dan/atau Penerangan Jalan Umum (PJU);
- e. lain-lain yang dapat dipersyaratkan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan estetika kota.
- d. Reklame yang dipasang harus menggunakan bahan konstruksi yang kuat;
BAB VI - TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 20

- (1) Pemasangan Reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)/Bando adalah sebagai berikut :
- b. tiang Reklame JPO/Bando terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah karat serta memenuhi standar kelayakan konstruksi;
- a. pemasangan Reklame JPO minimal 1 m 2 (satu meter persegi) diatas lantai lintasan JPO dengan ketinggian 5 m 2 (lima meter persegi) dan lebar disesuaikan dengan lebar jalan;
- c. pada bagian atas media Reklame JPO/Bando agar memasang tugu bambu runcing dan dibagian tengahnya terdapat lambang Pemerintah Kota Bekasi, yang terbuat dari bahan galvanis dengan ukuran yang ideal serta memasang Visi dan Misi Kota Bekasi pada luar bawah media Reklame disesuaikan dengan ukuran Reklame JPO/Bando;
- e. pemilik Reklame JPO wajib mengasuransikan Reklame JPO/Bando serta wajib melakukan pengecekan Kelayakan Konstruksi JPO/Bando minimal 3 (tiga) bulan sekali dan membuat laporan kondisi hasil pengecekan konstruksi Reklame JPO/Bando;
- d. pada sisi kiri luar Reklame JPO/Bando dipasang foto Wali Kota Bekasi dan pada sisi kanan luar dipasang foto Wakil Wali Kota Bekasi serta di keliling sisi luar media Reklame menggunakan Aluminium Composite Panel (ACP);
- f. JPO/Bando harus selalu dalam keadaan baik, bersih dan dilengkapi penerangan yang memadai;
- h. pemilikReklame JPO/Bando wajib memasang iklan layanan masyarakat Pemerintah Kota Bekasi pada saat tidak terdapat pemasangan iklan komersial.
- g. pemilik Reklame JPO/Bando bertanggung jawab terhadap kelayakan Reklame JPO/Bando, segala resiko yang timbul akibat pemasangan Reklame JPO/Bando menjadi tanggung jawab pemilik Reklame JPO/ Bando;
- (2) Pemasangan Reklame Billboard dengan konstruksi tiang adalah sebagai berikut :
- b. konstruksi Billboard dibuat secara vertical;
- a. konstruksi Billboard yang menggunakan tiang besi harus menggunakan bahan yang kuat dan tidak mudah karat serta memenuhi standar kelayakan konstruksi;
- c. sisi luar konstruksi Reklame agar menggunakan Aluminium Composite Panel (ACP);
- d. pada bagian atas media Billboard agar memasang logo Pemerintah Kota Bekasi, yang terbuat dari bahan galvanis dengan ukuran yang ideal dan memasang Visi Misi Kota Bekasi pada luar bawah media Reklame;
- f. pemilik Billboard wajib mengasuransikan Billboard dan bertanggungjawab terhadap kebersihan, keindahan, keamanan dan kelayakan konstruksi Billboard ;
- e. pemilik Billboard wajib merawat dan melakukan pemeriksaan konstruksi Billboard 3 (tiga) bulan sekali dan membuat hasil pemeriksaan kelayakan konstruksi Billboard serta bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dari pemasangan Billboard ;
- g. pemasangan tiang konstruksi Reklame Billboard dilarang menggunakan lahan trotoar dan atau median jalan;
- h. ketentuan ukuran minimal Reklame Billboard dengan konstruksi tiang yang diperkenankan adalah sebagai berikut :
- i. pemilik Billboard wajib memasang iklan layanan masyarakat Pemerintah Kota Bekasi pada saat tidak terdapat pemasangan iklan komersial.
- (3) Konstruksi bangunan Reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan Reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (4) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan Reklame dan instalasi listrik pada Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- c. peraturan mengenai bahan bangunan;
- e. peraturan mengenai instalasi listrik
- d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
- (5) Konstruksi bangunan Reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk Reklame.
| LOKASI | UKURAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a. Jl. Tol dan Jl. A. Yani | 6 M x 12 M |
| b. Jl. Cut Meutiah, Jl. Sudirman, Jl. Sultan Agung, Jl. Raya Alternatif Cibubur dan Jl. Raya Jatiwaringin | 5 M x 10 M |
| c. Jl. Ir. H. Juanda dan Jl. Joyo Martono | 4 M x 8 M |
| d. Jl. M. Hasibuan, Jl. Raya Pekayon, Jl. KH. Noer Ali dan Jl. Chairil Anwar | 4 M x 6 M |
- (6) Pemasangan Reklame di luar Rumija eksisting harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik tanah/bangunan yang dipasang Reklame tersebut.
- (7) Pemasangan Reklame Billboard harus vertikal dan titik jatuh bidang media Reklame tidak boleh masuk ke badan jalan.
- (8) Terhadap konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh Tim Pengawas Terpadu setiap 2,5 (dua koma lima) tahun.
BAB VI - TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 21

Pemasangan Reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Reklame.
BAB VI - TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 22

- (1) Pemasangan Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
- b. pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
- (2) Huruf dan warna pada Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai :
- b. kombinasi warna yang digunakan pada Reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas.
- a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada Reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu lalu lintas; dan
BAB VI - TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 23

Khusus untuk pemasangan Reklame Produk Tembakau, penyelenggara Reklame/pemegang Izin Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- b. tidak diletakkan di jalan :
- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
1. Jl. Jend. A. Yani;
3. Jl. Ir. H. Juanda;
2. Jl. Jend. Sudirman;
4. Jl. Cut Meutia;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
5. Jl. Sultan Agung.
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m 2 (tujuh puluh dua meter persegi).
BAB VI - TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 24

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum memasang Reklame, maka Izin Reklame tersebut dicabut oleh Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan Reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
- (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan Reklame menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin.
BAB VI - TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 25

- (1) Pemasangan Reklame tidak ditempatkan di Median jalan dan trotoar.
- (2) Dilarang memasang Reklame dengan pengecatan pada tembok bangunan.
- (3) Untuk pemasangan Reklame yang berada di Rumija Eksisting yang disekitarnya terdapat pohon-pohon, jarak minimal antara pohon dengan tiang Reklame sejauh 2 m(dua meter).
BAB VI - TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 26

Tinggi bebas minimal untuk pemasangan Reklame tetap yang melintang secara keseluruhan atau sebagian pada Rumija pada jalan Kelas I setinggi 6 m (enam meter), sedangkan untuk jalan lainnya minimal 5 m (lima meter).
BAB VI - TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 27

Penyelenggaraan Reklame pada Rumija dan/atau di sekitar persimpangan tidak boleh mengganggu pandangan pengguna jalan dan harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis.
BAB VI - TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 28

Tempat pemasangan Reklame dengan atribut/identitas organisasi keagamaan, partai politik, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu tidak diperbolehkan dipasang di :
- b. kawasantempat ibadah.
- a. kawasan Alun-alun.
- c. kawasantaman/hutan kota.
- e. kawasan kantor-kantor pemerintahan.
- d. kawasan prasarana dan sarana pendidikan.
BAB VII - KEWAJIBAN
Pasal 29

Penyelenggara/pemegang Izin Reklame wajib :
- b. memelihara Reklame agar selalu dalam keadaan baik dan melakukan pengecekan kontruksi minimal 3 bulan sekali;
- a. memasang informasi yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada Reklamenya;
- c. membongkar Reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir;
- d. mengasuransikan dan menanggung segala kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan Reklame.
BAB VII - KEWAJIBAN
Pasal 30

- (1) Terhadap penyelenggaraan Reklame yang terletak di taman, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum lainnya pada saat dilakukan pemasangan dan pembongkaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas yang ada, maka untuk PenyelenggaraReklame dan/atau pemegang Izin bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkannya paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya pemasangan Reklame.
- (2) Apabila PenyelenggaraReklame dan/atau pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemasangan Reklame tidak melakukan pekerjaan pemulihan, maka SKPD yang membidangi ketertiban umumdapat melakukan pembongkaran Reklame.
- (3) Apabila PenyelenggaraReklame dan/atau pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pembongkaran Reklame tidak melakukan pekerjaan pemulihan, maka kepada PenyelenggaraReklame dan/atau pemegang Izin dilakukan penindakan oleh SKPD yang membidangi ketertiban umumsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KEWAJIBAN
Pasal 31

- (1) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, PenyelenggaraReklame/pemegang Izin Reklame wajib menyetorkan uang jaminan bongkar kecuali tanah milik masyarakat yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil hitungan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- (2) Pembayaran uang jaminan bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame dan sebelum Izin Reklame diserahkan kepada pemohon.
- (3) Tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan Uang Jaminan Bongkar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
BAB VIII - PENCABUTAN IZIN
Pasal 32

- (1) Izin Reklame Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
- b. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari SKPD yang membidangi perizinan untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- a. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24;
- c. tidak melakukan pekerjaan pemulihan setelah pemasangan Reklame;
- e. tidak memenuhi ketentuan perpajakan Daerah.
- d. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Reklame; dan
- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi perizinan terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada PenyelenggaraReklame dan/atau pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin, maka Kepala SKPD yang membidangi perizinan mengeluarkan keputusan pencabutan izin.
BAB VIII - PENCABUTAN IZIN
Pasal 33

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka SKPD yang membidangi ketertiban umumberwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran Reklame.
BAB IX - PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 34

- (1) SKPD yang membidangi Reklame bertanggung jawab atas seluruh penataan penyelenggaraan Reklame di Kota Bekasi.
- (2) Pengelolaan izin, penataan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Reklame dengan SKPD terkait.
- (3) Pelaksanaan teknis operasional pengawasan di lapangan, dilaksanakan oleh SKPDyang membidangi Reklamedan apabila dipandang perlu dapat dilakukan secara koordinasi dengan SKPD terkait.
- (4) SKPD yang membidangi ketertiban umumberwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan Reklame sebagai berikut :
- b. pemasangan Reklame yang tidak memiliki izin;
- a. pemasangan Reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
- c. pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. pemasanganReklame yang melanggar dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Untuk jenis Reklame Tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya izin tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame dan/atau pemegang Izin, maka SKPD yang membidangi ketertiban umum berwenang membongkar Reklame yang bersangkutan.
BAB IX - PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 35

Terhadap hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan penghapusan oleh SKPD yang membidangi ketertiban umum dan hasilnya dimasukkan pada Kas Daerah.
BAB X - LARANGAN
Pasal 36

Setiap orang atau badan, dilarang :
- b. menggunakan ukuran dan bahan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan Reklame;
- e. memasang Reklame yang tidak memenuhi standar Reklame;
- d. memasang Reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis Reklame spanduk;
- f. memasang Reklame secara menempel pada pagar taman;
- h. memasang Reklame terlalu dekat dengan pohon sehingga terjadi pemangkasan pohon dan perusakan akar pohon, untuk pemasangan Reklame Tetap yang mengakibatkan penggalian tanah di sekitar pohon;
- g. memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon;
- i. memasang/menempatkan Reklame yang menutupi Reklame lainnya khususnya ReklameInsidentil;
- k. memasangReklame yang ditempelkan pada tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, batang, ranting pohon, pagar, tempat bangunan dan lain-lain yang menganggu keindahan kota.
- j. memasang Reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri;
BAB X - LARANGAN
Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjaga keindahan kota setiap orang atau badan dilarang memasang jenis Reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan baligo sepanjang Rumija Eksisting yang terletak di :
- b. Jl. Cut Meutia;
- a. Jl. Jend. A. Yani;
- c. Jl. Ir. H. Juanda;
- e. Jl. KH. Noer Ali;
- d. Jl. Jend. Sudirman;
- f. Jl. Chairil Anwar;
- h. Jl. Veteran;
- g. Jl. Joyo Martono;
- i. Jl. Pramuka;
- k. Jl.Raya Pekayon;
- j. Jl. M. Hasibuan;
- l. Jl. Raya Jatiwaringin;
- n. Jl. Sersan Aswan.
- m. Jl. Raya Transyogi;
- (2) Larangan pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pemasang Reklame dalam rangka kegiatan Pemerintah dan kegiatan insidentil yang tempatnya menyatu dengan tempat pemasangan Reklame serta pemasangan Reklame Insidentil yang berada di lahan/lokasi persil sendiri.
BAB X - LARANGAN
Pasal 38

Bangunan yang dilarang untuk pemasangan Reklame Tetap, terdiri dari :
- b. Monumen Perjuangan Kota Bekasi di Jl. Ir. H. Juanda;
- a. kantor milik Pemerintah Daerah;
- c. sekolah-sekolah.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Terhadap Reklame yang sudah diterbitkan Izinnya pada saat diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Izin Reklame tetap berlaku, dan dilakukan penyesuaian berdasarkan rekomendasi Tim Pengawasan Terpadu.
- (2) Terhadap permohonan Izin Reklame pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini sudah diproses di SKPD yang membidangi perizinan tetapi izinnya belum terbit, maka pemrosesan izinnya berpedoman kepada ketentuan sebelumnya.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.
Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 19 September 2016
WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi pada tanggal 21 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
RAYENDRA SUKARMADJI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI