PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2015
Tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Berlaku: 1 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keduduka Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan, maka kepada yang bersangkutan dipandang perlu diberikan tunjangan perumahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Dareah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-produk Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Menetapkan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 22);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
N/A
Pasal 1

Ketentuan Umum
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan perlengkapannya, rumah dinas anggota dan perlengkapannya.
N/A
Pasal 2

Tunjangan Perumahan diberikan sebagai pengganti penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
N/A
Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan , Kewajaran dan rasionalitas.
- (2) Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah ) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan; dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan.
N/A
Pasal 4

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang belum disediakan perumahan dan fasilitas kelengkapan lainnya.
N/A
Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat ini maka:
- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
N/A
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 2 Januari 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT ttd
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal pada Tanggal, 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1