UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1958
Tentang PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
Berlaku: 1 Januari 1959
N/A
Preamble

Menimbang
Menimbang
Mengingat
: 1. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam atau berdasarkan:
- a. "Crisis-uitvoerordonnantie 1939" ("Staatsblad 1939 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.
- b. "Rechtenordonnantie" ("Staatsblad" 1882 No. 240), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah. "Indische Scheepvaartwet" ("Staatsblad" 1936 No. 700) dan
- c. "Scheepvaartverordening 1936" ("Staatsblad" 1936 No. 703), sebagaimana diubah dan ditambah.
Perlu dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi sebagai termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27);
2. Bahwa ancaman hukuman denda tercantum dalam pasal 6 ayat (1) sub a Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tersebut di atas perlu pula diperberat;
2. : Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
3. :
4. Pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
Menetapkan
: Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 22 Desember 1958;
Memutuskan :
- Undang-undang Darurat tentang Penambahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Pasal I.
N/A
Pasal 1

sub le Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ditambah dengan:
- g. "Crisis-uitvoerordonnantie 1939" ("Staatsblad" 1939 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.
- h. "Rechterordonnantie" ("Staatsblad" 1882 No. 240), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.
- i. "Indische Scheepvaartwet" ("Staatsblad" 1936 No. 700) dan "Scheepvaartverordening 1936 ("Staatsblad" 1936 No. 703), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.
N/A
Pasal 6

sub a Undang-undang Darurat tersebut dalam pasal I katakata "lima ratus ribu" diubah menjadi "satu juta".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd
SOEKARNO.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.
Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1958.
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM.