PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 1962
Tentang KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI
Berlaku: 12 Mei 1962
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1962 TENTANG
KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI
Presiden Republik Indonesia,
- a. bahwa minyak bumi dan hasil- hasilnya merupakan bahan yang sangat panting buat rakyat dan negara;
- b. bahwa karena itu menganggap perlu mewajibkan semua perusahaan minyak di Indonesia ikut serta memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak bumi dan hasil-hasilnya
- a. Pasal 22 Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang pertambangan Minjak dan Gas Bumi;
- c. Keputusan Presiden No. 476 tanggal 28 Agustus 1961;
- d. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan tanggal 26 Mei 1961 No. 1559/M/Perdataan/61 tentang Peraturan Lapangan/Tugas Pekerjaan , Susunan dan Pimpinan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
Mendengar
: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentangKewajiban Perusahaan Minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri.
N/A
Pasal 2

.
Bahagian masing-masing perusahaan dalam minyak bumi dan hasilhasilnya seperti tersebut dalam pasal 1 ditetapkan menurut sistim pro rata penghasilan minyak mentah dari masing-masing perusahaan minyak.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Perusahaan-perusahaan yang mempunyai penyulingan sendiri wajib menerima dan mengolah minyak mentah dari perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai penyulingan, sepanjang minyak mentah itu menjadi bagiannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal perusahaan-perusahaan bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sendiri sebagai tersebut dalam pasal 1 dan 2 maka perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan menyediakan gantinya sesuai dengan kewajibannya dengan mengutamakan pembelian Minyak Bumi dan hasil-hasilnya dari perusahaanperusahaan Minyak Negara dengan membayar nilainya dalam valuta asing.
N/A
Pasal 4

.
Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan mengambil tindakan-tindakan pelaksanaan agar supaya tiap perusahaan minyak memenuhi kewajibannya seperti dimaksud dalam pasal 1, 2, 3.
N/A
Pasal 5

.
Hal-hal pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Perindustrinn Dasar/Pertambangan.
N/A
Pasal 6

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 12 Mei 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 18
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pemakaian minyak bumi dan hasil-hasilnya dinegara kita merupakan soal penting, karena pengaruhnya yang amat luas dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan.
Karena itu Pemerintah menganggap perlu mengikut-sertakan semua perusahaan minyak yang berada di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak bumi dan hasil-hasilnya.
Dalam memenuhi kebutuhan tersebut diatas, tiap-tiap perusahaan memikul kewajiban yang perbandingannya disesuaikan dengan perbandingan hasil minyak mentahnya.
Perusahaan-perusahaan minyak yang mempunyai penyulingan sendiri wajib menerima dan mengolah minyak mentah dari perusahaan yang tidak mempunyai penyulingan dan segala ongkos penyulingan ditanggung oleh perusahaan yang tersebut terakhir.
Dalam hal sesuatu perusahaan berhubung dengan kapasitas penyulingannya tidak dapat memenuhi kewajibannya perusahaan tersebut harus menggantikannya dengan membeli minyak bumi dan hasil-hasilnya dari perusahaan minyak dalam negeri dengan mengutamakan perusahaan Nasional.
Dalam hal ada pembelian dari perusahaan lain dalam negeri, nilainya harus dibayar dalam valuta asing, dengan tidak mengurangi berlakunya peraturan-peraturan devisen yang ada.