PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor N/A Tahun 2017
Tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN N0M0R 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH N0M0R 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Berlaku: 38 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu untuk menetapkan Peraturan Pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 16 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 20 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- 21 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir;
Menetapkan
- 22 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 7 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerja Sama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 2);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 29);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN N0M0R 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH N0M0R 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Tuban.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna terwujudnya tertib pengelolaan operasional parkir, juru parkir, pengguna lahan parkir dan pemungut retribusinya.
BAB III - PELAYANAN PARK.IR
Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan Retribusi.
- (2) Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada
3. ayat ( 1) meliputi: a. parkir harian; dan b. parkir berlangganan.
BAB III - PELAYANAN PARK.IR
Pasal 5

- (1} Parkir Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2} huruf a, dikenakan bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak atau belum berlangganan yang pemungutannya dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha atau dilaksanakan oleh juru parkir.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir harian dengan menggunakan bukti pembayaran berupa karcis yang berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir dan sesudahnya tidak dapat dipakai lagi.
- (3) Hasil pungutan retribusi pelayanan parkir harian dialokasikan sebagai berikut:
- a. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah; b. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibagi sama untuk juru
4. parkir dan petugas pemungut.
BAB III - PELAYANAN PARK.IR
Pasal 6

- (1) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan parkir yang sistem pembayaran retribusinya dilakukan dalam 1 (satu) kali untukjangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan yang menjadi pelanggan sebagai pembayaran atas penyediaan dan/ atau pelayanan tern pat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Parkir berlangganan tidak berlaku di luar lokasi tempat parkir di tepi jalan umum, antara lain meliputi tempat parkir khusus, taman parkir, perkantoran, tempat rekreasi dan olah raga, tempat parkir yang dikelola oleh swasta dan keramaian tertentu.
BAB III - PELAYANAN PARK.IR
Pasal 7

- ( 1) Setiap pemakai jasa pelayanan parkir berlangganan harus dapat menunjukkan bukti parkir berlangganan kepada juru parkir atau petugas pemungut retribusi.
- (2) Dalam hal bukti dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diperlihatkan maka pengguna jasa wajib membayar retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB III - PELAYANAN PARK.IR
Pasal 8

- (1) Dalam waktu/kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum, dan kepentingan lembaga/perorangan dengan izin Dinas, tempat parkir ditepi jalan umum dapat difungsikan untuk kepentingan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi kendaraan yang parkir pada lokasi yang dilarang parkir dapat dilakukan tindakan penegakan hukum berupa tilang, penggembokan atau lepas pentil pada roda kendaraan dan/ atau pemindahan kendaraan ke tempat yang aman dengan menggunakan kendaraan derek atau lainnya.
BAB IV - SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN Pasal 9
Pasal 10

Pemungutan atau pembayaran dilaksanakan pada: retribusi parkir berlangganan
- a. Kantor Bersama SAMSAT Tuban dan dikenakan untuk semua kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Tuban pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- b. Dinas bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Tuban dan pemiliknya berminat menjadi pelanggan.
BAB IV - SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN Pasal 9
Pasal 11

- (1) Pemilik kendaraan yang telah membayar retribusi parkir berlangganan akan diberikan kartu parkir berlangganan dan/atau sticker sebagai bukti/identitas parkir berlangganan.
- (2) Masa berlaku retribusi parkir berlangganan adalah sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Format, bentuk dan ukuran kartu parkir berlangganan dan sticker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan oleh Kepala Dinas.
PENYETORAN
BAB IV - SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN Pasal 9
Pasal 12

- ( 1) Penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum disetorkan secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 X 24 jam setiap hari kerja.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terhadap penerimaan Retribusi pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
BAB VI - JURUPARKIR
Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum pada lokasi/kawasan tertentu diangkat Juru Parkir dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Juru Parkir Dinas dan Juru Parkir Mandiri.
- (3) Juru Parkir Dinas adalah juru parkir yang mendapatkan honorarium, seragam dan alat perlengkapan dari Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Juru Parkir Mandiri adalah juru parkir yang diusulkan dan mendapatkan honorarium, seragam dan alat perlengkapan dari pelaku usaha sebagai bentuk partisipasi dan inisiatif pelaku usaha guna memberikan servis yang lebih baik kepada pelanggannya.
BAB VI - JURUPARKIR
Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian juru parkir baik juru parkir dinas maupun juru parkir mandiri dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan mekanisme perjanjian kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengatur, mengawasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas juru parkir.
- (3) Juru Parkir dalam melaksanakan tugas harus menggunakan atribut tertentu serta dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal dan Surat Perintah Togas Juru Parkir dari Dinas.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian juru parkir serta atribut, bentuk dan isi Kartu Tanda Pengenal maupun Surat Perintah Togas Juru Parkir ditetapkan oleh Kepala Dinas.
BAB VI - JURUPARKIR
Pasal 15

- (1) Jam pelayanan operasional juru parkir di tepi jalan umum adalah mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Parkir di tepi jalan umum di luar jam operasional juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan berkoordinasi dengan Dinas dapat menyediakan juru parkir mandiri dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
BAB VI - JURUPARKIR
Pasal 16

- (1) Kewajiban juru parkir adalah:
- a. memberikan pelayanan optimal dengan penuh sopan santun kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- d. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- f. memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir harian dan wajib memberikan karcis parkir serta menyetorkan ke kas umum daerah melalui Dinas;
- g. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Dinas.
Juru Parkir dilarang :
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir berlangganan;
- b. memungut retribusi parkir harian bagi yang tidak bertugas;
- c. memakai atau menunda penyetoran uang retribusi parkir harian sesuai yang ditugaskan;
- d. meninggalkan tugas tanpa ijin dinas;
- e. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain;
- f. melanggar tata tertib, norma sosial, serta adat dan budaya yang berlaku di masyarakat; dan
- g. melanggar larangan lain sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan dinas berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (3) Dalam hal juru parkir tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, juru parkir wajib menyampaikan izin kepada Kepala Dinas.
..
BAB VI - JURUPARKIR
Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan rutin kepada juru parkir serta melakukan pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir apabila terdapat pengaduan masyarakat dan/ atau informasi dari berbagai sumber.
- (2) Juru parkir yang melanggar ketentuan dan/atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan berupa teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan teguran tertulis III.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Juru Parkir Mandiri, · ditembuskan kepada pelaku usaha yang mengusulkan/ memberikan honorarium.
- (4) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dan masih melakukan pelanggaran maka dikenakan Sanksi berupa pemberhentian tetap tanpa kompensasi apapun.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban
pada tangga 2 .Agus-~us 2017
f
BUPATI
BAN-A-
H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tuban pada tanggal 2 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH t KABUPATEN TUBAN,
1
BU6ANA
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR