PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2015
Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)
Berlaku: 3 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan memperkuat kapasitas usaha PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah berupa deviden, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang ke dalam modal saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari);
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
Menetapkan :
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E.3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI).
N/A
Pasal 1

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).
N/A
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp.15.800.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.23.598.000.000,(dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp.39.398.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk tahun selanjutnya dihitung berdasarkan persentase rentabilitas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan kemampuan keuangan daerah.
N/A
Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penatausahaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
N/A
Pasal 4

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di :
Padang Panjang
pada tanggal
:
8 Juli 2015
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS
Diundangkan di
:
Padang Panjang
pada tanggal :
8 Juli 2015
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
SYAHDANUR
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E.3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/2015)
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
Lampiran :
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor
: 3 Tahun 2015
Tanggal : 8 Juli 2015
Tentang : Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)
| NO | TAHUN PENYERTAAN MODAL | NILAI (Rp) |
|------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2007 | 6.392.000.000.- |
| 2 | 2008 | 629.000.000,- |
| 3. | 2009 | 870.000.000.- |
| 3 | 2010 | 1.500.000.000,- |
| 4 | 2012 | 4.200.000.000,- |
| 5 | 2013 | 10.007.000.000,- |
| 6 | 2015 | 15.800.000.000.- |
| | Jumlah | 39.398.000.000,- |
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS