PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor (CO Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANlAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Berlaku: 33 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan DaerahKabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F'ungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tipe 8 Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Mengingat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
- I . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 201] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bah an Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberepa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

- 1 . Daerah adalah Kabu paten Minahasa Tenggara;
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
10. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Tipe BKabupaten Minahasa Tenggara;
10. 1 1 . Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 1 2 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.
BAB II - KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- ( 1 ) Dinas Pertanian Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan.
Bagian Ketiga
Fungsi
- ( 1 ) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan adminsitrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Dinas Pertanian Tipe 8 untukmewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Pertanian dengan beban kerja yang sedang.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tipe 8 Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 10

- ( 1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Sarana pertanian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bi dang prasarana dan sarana pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang prasarana dan saran a pertanian.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (3) Seksi Lahan dan Irigasi, mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lahan dan irigasi.
- b. menganalisis penyediaan lahan pertanian.
- c. merencanakan pembangunan jaringan irigasi tersier).
- d. menyusun program pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi, optimasi lahan dan air serta
kelembagaan.
- e. mengidentifkasi sumber lahan, rehabilitasi dan air;
- f. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan air;
- g. menyusun bahan perumusan kebijakan pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi dan optimasi lahan dan air serta kelembagaan termasuk perkembangan data
- h. menyusun bahan penyusunan program pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi dan optimasi lahan dan air;
1. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lahan dan air;
- J. pelaksanaan pembinaan, peningkatan, dan pengelolaan lahan dan air
- k. pengawasan dan pengendalian pegelolaan lahan dan air;
- m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tu gas.
1. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin.
- (4) Seksi Pupuk, Pestisida, alat dan mesin mempunyai tugas :
- b. merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan sarana pertanian.
- d. menyiapkan bahan penyusunan program sarana produksi.
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan saran produksi.
- e. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan benih, pupuk, alusintan dan sarana pengendalian organism penganggu tanaman.
- g. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi jenis pupuk, alat dan mesin pertanian, dan pestisida yang terdaftar.
- f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman inventarisasi jenis dan merk pupuk, alat dan mesin pertanian, pestisida yang terdaftar.
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan petemakan pengembangan perbengkelan serta pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian.
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pupuk anorganik dan pupu organik, alokasi pupuk bersubsidi, pengawasan pupuk dan pestisida, penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen, pengembangan perbengkelan serta pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian.
- (5) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas:
- b. melakukan pengumpulan data petani yang perlu dilakukan pembiayaan, pemberdayaan modal, kredit
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan dan Investasi.
program dan asuransi pertanian.
- c. melakukan fasiltasi penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan yang sejalan dengan kebijakan Provinsi dan Nasional.
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan dan investasi, evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian, pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian.
- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian.
- f. melaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya.
- g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 1

1
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi:
2. ( 1) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- d. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanPembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih, pengendalian harna terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih, pengendalian hama terpad u dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- d. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu
9
tanaman pangan dan hortikultura;
- g. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (4) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
- b. menyusun rencana luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan petani tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan petani tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan petani tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Menyusun program budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melakukan sosialisasi dan bimbingan tekhnis penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelohan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura.
- c. Menyusun bahan untuk memberikan bimbingan penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Menyusun bahan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultu ra;
- d. Menyusun bahan untuk memberikan dan mengevaluasi penanganan pan en, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melakukan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. Menyusun bahan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil;
- g. Menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi ijin usaha produk olahan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Membuat konsep bahan pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Menyusun konsep dan merencanakan promosi produk
- olahan basil tanaman pangan dan hortikultura;
- J. Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama / kemitraan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
1. Merencanakan dan menyusun bahan fasilitasi sarana dan peralatan pengolahan basil tanaman pangan dan bortikultura;
- k. Merencanakan dan menyusun bahan fasilitasi dan pembinaan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan basil tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Merencanakan dan menyusun bahan pembinaan pelaku usaha/ home industri usaba pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- n. Merencanakan dan menyusun bahan sosialisasi penanganan pasca panen, pengolahan basil dan pemasaran produk olahan tanaman pangan dan hortikultura;
- p. Merencanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan sistim mutu produk tanaman, promosi serta bimbingan teknologi pasca panen.
- o. Merencanakan dan menyusun bahan pengamatan prakiraan kebutuhan dan penyediaan produk tanaman pangan dan hortikultura.
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian kelima Bidang Perkebunan
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 12

- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi:
2. ( 1 ) Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman/petunjuk serta bimbingan teknis pengembangan produksi Perkebunan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.
- a. perumusan kebijakan di bidang Produksi Perkebunan.
- c. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengendalian serangan OPT pertanian/ perkebunan.
- b. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun.
- d. Mengkoordinasikan penanganan gangguan usha pertanian/ perkebunan.
- e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun.
- f. Memverifikasi rekomendasi izin usaha perkebunan.
- g. Mengevaluasi penilaian usaha perkebunan.
1. Pelaksanaan penetapan kebijakan terhadap budidaya tanaman perkebunan.
- h. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan penyediaan dan peningkatan kompetensi petugas penilai usaba perkebunan.
- j. Pelaksanaan penyusunan standard, pedoman, norma, kriteria dan proses terhadap tanaman perkebunan.
- k. Pelaksanaan kebijakan teknologi budidaya tanaman perkebunan.
1. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penerapan terhadap budidaya tanaman perkebunan. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
2. Din as.
- (3) Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan produksi perkebunan
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih dan perlindungan tanaman perkebunan;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan peningkatan penyediaan benih, pemanfaatan benih peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan
- d. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih, pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian orgarusme pengganggu tanaman perkebunan;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih, pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian orgamsme pengganggu tanaman perkebunan;
- e. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- g. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- h. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu perkebunan, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Produksi Tanaman Perkebunan
- (4) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas:
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data produksi tanaman perkebunan;
- c. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman perkebunan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman perkebunan.
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman perkebunan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya
- (5) Seksi Pengolahan dan Pemasaran, rnempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman perkebunan
- b. Pengurnpulan, pengolahan dan analisis data informasi pemasaran pertanian perke bu nan
- c. Penyusunan petunjuk teknis pengolahan hasil dan pemasaran
- d. Pembinaan pemasaran usaha pertanian perkebunan.
- f. Pelaksanaan promosi produk pertanian dan perkebunan.
- e. Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya
Bagian Keenam Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 1

3
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi:
2. ( 1 ) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman/petunjuk serta bimbingan teknis pengembangan produksi teknis pengembangan produksi Petemakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dan pedoman/ petunjuk pengembangan produksi peternakan.
- c. pelaksanaan produksi dan pengembangan peternakan serta kesehatan temak dan kesehatan masyarakat veteriner.
- d. pembudidayaan ternak serta pembibitan.
- e. pengkoordinasian untuk pemuliaan dan sertifikasi bibit.
- g. penetapan standarisasi produksi, peredaran dan penggunaan pakan ternak rurninansia, nonrurninansia, unggas dan aneka ternak.
- f. penetapan standarisasi produksi bibit dan rnutu ternak ruminansia, nonruminansia, unggas dan aneka ternak.
- h. pelaksanaan birnbingan usaha pengembangan peternakan, identifikasi potensi dan kelernbagaan peternak, kernitraan serta evaluasi pengembangan peternakan;
1. pelaksanaan pengelolaan dan pernasaran hasil peternakan;
- J. pelaksanaan tugas pengawasan operasional kesehatan ternak serta peredaran obat-obatan untuk ternak;
- k. pelaksanaan pembinaan dan penetapan standar teknis minimal Rurnah Potong Ternak, Pusat Kesehatan Hewan dan Satuan Pelayanan Terpadu, pelaksanaan pemantauan, estimasi dan pengendalian penanggulangan eksplosi penyakit ternak, penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengendalian eradikasi penyakit temak;
- i. melaksanakan bimbingan dan pembinaan hygi.ene dan sanitasi di usaha peternakan.
- k. melaksanakan penangggulangan penyakit zoonosis.
- J. melaksanakan pengawasan kesehatan ternak/perlindungan ternak.
1. melaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak layak potong /lalulintas ternak.
- (5) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tu gas:
- m. melaksanakan tugas yang diberikan kepada bidang peternakan
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary , zoonosis, kesejahteraan hewan; serta perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan.
- c. penyusunan aturan aturan yang menyangkut standar dalam pengambilan kebijakan pemberantasan penyakit zoonisis.
- d. pelaksanaan bimtek dan supervisi higine, sanitasi, zoonosis serta menyusun perosedur pelaksaanan dan pencegahan penyakit.
- e. pelaksanan bimtek serta supervisi dan peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan.
- f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan kegiatan dan peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil petemakan.
- g. pengawasan keamaan serta peredaran produk hewan dan sanitasi.
- h. memberikan surat keterangan tentang Layak Usaha Peternakan.
1. melaksanakan survelans dan pengawasan roduk ternak.
- J. memberikasn surat keterngan tentang layak tidaknya ternak yang akan di pasarkan.
- k. menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ternak dan hasil pangan asal ternak (bakso, nuget ayam, sosis, youghurt, dll).
- I. menyiapkan informasi harga Pasar ternak.
- m. melaksankan pemriksaan residu bahan kimia pada komoditi hasil peternakan (daging, susu dan telur)
- n. melaksanakan tu gas lain yang di berikan oleh kepala bidang.
Bagian Ketujuh Bidang Penyuluhan
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 1

4
- ( 1) Bidang Penyuluhan mempunyai tuga melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman/petunjuk serta bimbingan teknis pengembangan produksi teknis pengembangan produksi Peternakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.
- I. pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan;
- m. pengawasan ternak pakan dan hasil ikutannya;
- n. pemberdayaan Peternak dan Kelompok Tani/ Ternak
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Pembibitan dan Produksi Pemasaran, mempunyai tu gas:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang pengolahan pembibitan dan produksi ternak.
- b. melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan.
- d. melakukan kajian terapan teknologi budidaya temak;
- c. mengadakan identifikasi dan pengenalan wilayah peternakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan usaha ternak.
- e. memberikan rekomendasi pemberian surat keterangan layak potong;
- f. merencanakan tempat pembangunan RPH/TPU /TPH
- g. mengawasi produksi daging dan telur.
- i. melaksanakan pengawasan mutu bibit.
- h. memantau dan iventarisasi potensi wilayah sumber temak;
- j. memeriksa lalu lintas ternak bibit.
- k. melaksanakan pengembangan sistim peternakan;
- m. melakukan pem binaan dan pengembangan kerja sama kemitraan petani/peternak dan pengusaha.
- I. melakukan bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta distribusi ternak.
- n. memberdayakan masyarakat di bidang usaha peternakan.
- p. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- o. memberikan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.
- (4) Seksi Kesehatan Hewan, mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang pengolahan pembibitan dan produksi ternak.
- c. memberikan pembinaan kepada petani dan masyarakat dalam usaha pencegahan dan pembrantasan penyakit temak.
- b. melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pencegahan, pembrantasan, pelayanan kesehatan ternak.
- d. memberikan bimbingan pengawasan sediaan biologis, fannasetic dan premiks dalam peredaran di tingkat depot dan took-toko obat ternak.
- f. memberikan surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan ternak.
- e. memantau dan mengawasi operasional Rumah Sakit ternak satuan pelayanan petemakan terpad u pos kesehatan ternak RPH dll;
- g. menerapkan pemantauan dan pengawasan karantina ternak.
- h. melakukan pangawasan mutu pakan dan bahan baku pakan konsentrat dalam pemakaian.
- (2) Dalarn menyelenggarakan tugasnya Bidang Penyuluhan, mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman/petunjuk serta bimbingan teknis di bidang penyuluhan pertanian.
- c. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- d. pelaksanaan penyuluhan pertanian,
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian.
- h. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Kepala Din as
- (3) Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas:
- b. menyusun program pengembangan kelembagaan penyuluh pertanian dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- a. melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman/petunjuk serta bimbingan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- c. merencanakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani,
- d. merencanakan pelaksanaan pembinaan kelompok tani dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia,
- e. merencanakan penumbuhan dan penilaian kelas kemampuan kelompok tani dan peningkatan kelompok tani menjadi gapoktan,
- f. melaksanakan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian,
- g. merencanakan dan melaksanakan kemitraan dengan pelaku utama dan pelaku usaha,
1. merencanakan dan menata Balai Penyuluhan menjadi Balai teladan dan professional.
- h. merencanakan terwujudnya kelembagaan korporasi ditingkat gapoktan.
- J. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- a. melaksanakan pengelolaanketenagaan penyuluhan pertanian.
- (4) Seksi Ketenagaan, mempunyai tugas:
- b. menyusun program pengembangan SOM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. penyusunan rencana pendidikan, pelatihan dan kursus penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- c. mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan kebutuhan metode dan materi pendidikan, latihan dan kursus penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. merumuskan dan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi pertanian.
- f. merencanakan pelaksanaan pendistribusian kebutuhan latihan bagi penyuluh dan petani.
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bi dang.
- g. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (5) Seksi Metode dan Informasi, mempunya tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- b. pengurnpulan, perumusan dan penampilan / publikasi data potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan data pendukungnya.
- c. mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi kepada kelembagaan dan kemitraan melalui akses internet.
- d. mengkoordinasikan program dan penyuluhan ditingkat kecamatan.
- e. melaksanakan forum petani dan Rembug KTNA serta mimbar sarasehan.
- f. mengembangkan sistem informasi penyuluhan partisipatif.
- g. menyiapkan dan mengoperasionalkan unit informasi teknologi dan pengelolaan perpustakaan.
- h. mendokumentasi kegiatan penyelenggaraan penyuluhan serta memberikan pelayanan informasi pertanian,
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bi dang.
- j. pelaksanaan pengumpulan, mengidentifikasi dan pendistribusian laporan dari tingkat kecamatan,
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 15

- a. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis yang dilaksanakan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- b. Pebentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis diatur dalam peraturan bupati setelah dikeluakan peraturan yang mengatur tentang unit pelaksana teknis.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pennjang tertentu.
BAB VI - BALAI PENYULUHAN
Pasal 16

- a) menyusun program penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 1) Balai Penyuluhan yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dipimpin oleh seorang Koordinator / Kepala Balai yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- b) melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c) menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh ASN, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- t) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Din as.
- g) menyusun laporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a) sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian;
- b) sebagai tempat pertemuan para pelaku utama dan pelaku usaha;
- c) sebagai tempat konsultasi, pelatihan bagi para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
BAB VII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 17

- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator;
- 5) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
BAB VII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 18

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana adan jabatan fungsional.
BAB VIII - TATA KERJA
Pasal 19

- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Oalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- 2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksudkan pada point 1) diatas Koordinator Pejabat Fungsional (KJF) yang dibantu oleh sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) oleh seorang koordinator yang merupakan penyuluh ahli, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas yang mempunyai tugas melakukan supervise, monitoring, bimbingan dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- a) membantu kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan pertanian;
- c) memfasiltasi penumbuhan dan pembentukan tani gapoktan dan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan;
- b) membantu tersusunnya program dan program penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten dan kecamatan;
- d) melakukan demonstrasi cara, kaji terap dan percontohan terhadap paket teknologi;
2. n melatih, membina dan membimbing penyuluh pertanian, ditingkat Balai Penyuluhan;
- e) penampungan dan pelayanan aspirasi penyuluh untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan atau pejabat struktural dilingkungan dinas;
- g) mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh pertanian untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja;
- h) bersama tim penilai angka kredit melakukan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK), kelompok jabatan fungsional (KJF), koordinator /kepala Balai Penyuluhan Pertanian dan penyuluh pertanian;
- i) pembuatan laporan keberadaan dan aktifitas penyuluh pertanian;
- j) pelaksanaan supervise dan bimbingan penyuluh pertanian;
- 1) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- k) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 2

1
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Togas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal ?I Ne&gt;Vet\,lv.ie.-r2016 BUPATI M=11 N � � � � � � �
JAMES SUMENDAP
-
Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal � J 1'\Ctj'�"�
2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN mNAHAr:GGARA
FARRY FREYKE LIWE
SERITA DAERAH KASUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR ��b
1
1
2 8
2
&gt;
0
(/}
§;
z
3
»
:l
z
t'l
.,,
Ol
�
c
�
;;::
z
z
»
5:
(/}
:,.
1 1