UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1996
Tentang PANGAN
Berlaku: 4 Nopember 1996
N/A
Preamble

Menimbang:
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional;
- b. bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a, butir b, dan butir c, serta untuk mewujudkan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang pangan, maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pangan;
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan perdaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
4. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
5. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
6. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apa pun dalam rangka produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan.
7. Peredaran pangan adalah setiap kegitan atau serangkaian kegitan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
8. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtangann pangan dengan memperoleh imbalan.
9. Sanitisi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membayakan manusia.
10. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
11. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebasakan pangan dari jasad renik patogen.
12. Rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
13. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan, pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan, dan minuman.
14. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
15. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian
kemasan pangan.
16. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.
17. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan dari rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
N/A
Pasal 2

Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.
N/A
Pasal 3

Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah:
- a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- b. terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan
- c. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 4

..
- (1) Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan.
- (2) Persyratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dan ditetapkan serta diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 5

- (1) Sarana dan atau prasarana yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan serta penggunaan sarana dan prasarana,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan persyaratan sanitasi.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 6

Setiap orangan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib: a.memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia; b.menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala; dan c.menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 7

Orang perseorangan yang menangani secara langsung dan atau berada langsung dalam lingkungan kegiatan atau proses produksi, penyimpangan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 8

Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyataran sanitasi.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua Bahan Tambahan Pangan
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pengan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 11

Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamananya, dan penggunaannya dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 12

Ketetnuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga Rekayasa Genetika dan Iradiasi Pangan
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terbelih dahulu memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan.
- (2) Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan dan pemanfaatan metode rekayasa genetika dalam kegaitan atau proses produksi pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 14

- (1) Iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan dilakukan berdasarkan izin Pemerintah.
- (2) Proses perizinan penyelenggaraan kegiatan dan atau proses produksi pangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik dan atau metode iradiasi sebagiamana dimaksud pada ayat (21), wajib memenuhi persyaratan kesehatan penanganan limbah da penanggulanan bahaya bahan radioaktif untuk menjamin keamanan pangan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Kemasan Pangan
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 16

- (1) Setiap orang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan dilarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran.
- (3) Pemeirntah menetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara pengemasan pangan tertentu yang dipaerdagangankan.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 17

Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikamas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetpakan persyaratan agar pangan tersebut terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredarannya.
- (3) Pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.
- (4) Sistem jaminan mutu serta persyaratan pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dan diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam Pangan Tercemar
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 21

Setiap orang dilarang mengedarkan:
- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
- e. pangan yang sudah kedaluawarsa.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 22

Untuk mengawasi dan mencegah tercemarnya pangan, Pemerintah:
- a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
- b. mengatur dan atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode, dan atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang dapat memiliki risiko yang merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia;
- c. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, peyiapan, pemasaran, dan atau penyajian pangan.
BAB II - KEAMANAN PANGAN
Pasal 23

Ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - MUTU DAN GIZI PANGAN
Pasal 24

- (1) Pemerintah menetapkan standar mutu pangan.
- (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan pemenuhan standar mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (1) Pemerintah menetapkan persyaratan sertifikasi mutu pangan yang diperdagangkan.
- (2) Persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan
BAB III - MUTU DAN GIZI PANGAN
Pasal 26

Setiap orang dilarang memperdagangkan:
- a. pangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), apabila tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peruntukkannya;
- b. pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan;
- c. pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
Bagian Kedua
Gizi Pangan
BAB III - MUTU DAN GIZI PANGAN
Pasal 27

- (1) Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat.
- (2) Untuk meningkatakan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan.
- (3) Dalam hal terjadi kekeurangan dan atau penurunan status gizi masyarakat, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bagi perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan.
- (4) Setiap orang yang memproduksi pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib memenuhi persyaratan tentang gizi yang ditetapkan.
BAB III - MUTU DAN GIZI PANGAN
Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan olahan tertentu untuk dipergadangkan wajib menyelenggarakan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.
- (2) Pangan olahan tertentu serta tata cara pengolahan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
BAB III - MUTU DAN GIZI PANGAN
Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - LABEL DAN IKLAN PANGAN
Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:
- a. nama produksi;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indoensia;
- e. keterangan tentang halal; dan
- f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
- (3) Selain keterangan sebagimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.
BAB IV - LABEL DAN IKLAN PANGAN
Pasal 31

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indoensia, angka Arab, dan huruf Latin.
- (3) Penggunaan istilah asing, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.
BAB IV - LABEL DAN IKLAN PANGAN
Pasal 32

Setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.
BAB IV - LABEL DAN IKLAN PANGAN
Pasal 33

- (1) Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keternagan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.
- (3) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar
iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan.
BAB IV - LABEL DAN IKLAN PANGAN
Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan agama atau kepercayaan tersebut.
- (2) Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan untuk bayi, anak berumur di bawah lima tahun, dan ibu yang sedang hamil atau menyusui wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.
BAB IV - LABEL DAN IKLAN PANGAN
Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA
Pasal 36

- (1) Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
BAB V - PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA
Pasal 37

Terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa:
- a. pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal;
- b. pangan yang dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan atau
- c. pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu dan atau gizi sebelum peredarannya.
Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.
BAB V - PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA
Pasal 39

Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, persyaratan label, dan atau gizi pangan.
BAB V - PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA
Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI - TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN
Pasal 41

- (1) Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.
- (2) Orang perseorangan yang kesehatannya terganggu atau ahli waris dari orang yang meninggal sebagai akibat langsung karena mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaiannya, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha tidak wajib mengganti kerugian.
- (5) Besarnya ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang dirugikan kesehatannya atau kematian yang ditimbulkan.
BAB VI - TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN
Pasal 42

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak diketahui atau tidak berdomisili di Indonesia, ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5)
diberlakukan terhadap orang yang mengedarkan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
BAB VI - TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN
Pasal 43

- (1) Dalam hal kerugian yang ditimbulkan melibatkan jumlah kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit, Pemerintah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan untuk kepentingan orang yang mengalami kerugian dan atau musibah.
BAB VI - TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN
Pasal 44

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII - KETAHANAN PANGAN
Pasal 45

- (1) Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
BAB VII - KETAHANAN PANGAN
Pasal 46

Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemerintah:
- a. menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional;
- b. menyelenggarakan, mengatur dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan, dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok;
- c. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan penganekaragaman pangan;
- d. mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangani gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan perdaran pangan.
BAB VII - KETAHANAN PANGAN
Pasal 47

- (1) Cadangan pangan nasional, sebagamana dimaksud dalam pasal 46 huruf a,
terdiri atas:
- a. cadangan pangan Pemerintah;
- b. cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan Pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan pangan, serta dengan mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dan atau keadaan darurat.
- (3) Dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
- a. mengembangkan, membina, dan atau membantu penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat dan Pemerintah di tingkat pedesaan, perkotaan, propinsi, dan nasional;
- b. mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluasluasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional.
BAB VII - KETAHANAN PANGAN
Pasal 48

Untuk mencegah dan atau menanggulangi gejolak harga pangan tertentu yang dapat merugikan ketahanan pangan, Pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mengendalikan harga pangan tersebut.
BAB VII - KETAHANAN PANGAN
Pasal 49

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan yang meliputi upaya:
- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, terutama usaha kecil;
- b. untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan usaha kecil, penyuluhan di bidang pangan, serta penganekaragaman pangan;
- c. untuk mendorong dan mengarahkan peran serta asosiasi dan organisasi profesi di bidang pangan;
- d. untuk mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi di bidang pangan;
- e. penyebarluasan pengetahuan dan penyuluhan di bidang pangan;
- f. pembinaan kerja sama internasional di bidang pangan, sesuai dengan kepentingan nasional;
- g. untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan penganekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat serta pemantapan mutu pangan tradisional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
BAB VII - KETAHANAN PANGAN
Pasal 50

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 49 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 51

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundangundangan lain yang berlaku.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 52

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 53

- (1) Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan;
- b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
- c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
- d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
- e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.
- (3) Pejabat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat perintah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta ripuah); dan atau
- f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

Barangsiapa dengan sengaja:
- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpangan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;
- e. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;
- f. memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b;
- g. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c;
- h. mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 56

Barangsiapa karena kelalaiannya:
- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e; dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 57

Ancaman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 56, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 58

Barangsiapa:
- a. menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 11;
- b. mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1).
- c. menggunakan iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- d. menggunakan suatu bahan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan secara bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 17;
- e. membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- f. mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa lebih dahulu diuji secara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- g. memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
- h. memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31;
- i. memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
- j. memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai memenuhi persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- k. memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);
- l. menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 59

Barangsiapa:
- a. tidak menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia, atau tidak menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala, atau tidak menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. tidak melaksanakan tata cara pengemasan pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- d. tidak menyelenggarakan sistem jaminan mutu yang ditetapkan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- e. tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
BAB XI - PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 60

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang pangan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan di bidang pangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan pangan yang sangat mendesak, Pemerintah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu ketentuan Undangundang ini tentang persyaratan keamanan pangan, label, mutu, dan atau persyaratan gizi pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 62

Bilamana dipandang perlu, Pemerintah dapat menunjuk instansi untuk mengkoordinasikan terlaksananya Undang-undang ini.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 63

Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku bagi pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh kalangan rumah tangga.
BAB XIII - KETENTUAN PERADILAN
Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan tentang pangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 1996
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN
UMUM
Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan serta diselenggarakan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945.
Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlingdungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.
Sumber daya manusia yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting yang perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan, juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan, antara lain, oleh kualitas pangan yang dikonsumsinya.
Kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, seperti rekayasa genetika atau iradiasi, harus dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu.
Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan gizi pangan yang ditetapkan. Pangan tertentu yang diperdagangkan dapat diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Dalam upaya meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu, Pemerintah berwenang untuk menetapkan persyaratan tentang komposisi pangan tersebut.
Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang diproduksinya menyebabkan baik kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang mengkonsumsi pangan tersebut. Dalam hal itu, Undang-undang ini secara spesifik mengatur tanggung jawab industri pangan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Di samping tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas, Undang-undang ini juga menetapkan ketentuan sanksi lainnya, baik yang bersifat administratif maupun pidana terhadap para pelanggarnya.
Dalam kegiatan perdagangan pangan, masyarakat yang mengkonsumsi perlu diberikan sarana yang memadai agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan tentang pangan. Dengan demikian, masyarakat yang mengkonsumsi pangan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat sehingga tercipta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya menumbuhkan persaingan yang sehat di kalangan para pengusaha pangan. Khusus menyangkut label atau iklan tentang pangan yang mencantumkan pernyataan bahwa pangan telah sesuai dengan persyaratan atau kepercayaan tertentu, maka orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab terhadap kebenaran pernyataan dimaksud.
Pengusaha kecil di bidang pangan pada tahap-tahap awal mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi keseluruhan persyaratan yang ditetapkan oleh Undangundang ini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pembinaan secara berkesinambungan agar pengusaha kecil tersebut dapat memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Berkenaan dengan itu, pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara bertahap.
Ketentuan menganai keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta label dan iklan pangan tidak hanya bagi pangan yang diproduksi dan atau diedarkan di wilayah Indonesa, tetapi juga bagi pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Dalam hal-hal tertentu bagi produksi pangan nasional yang akan diedarkan di luar negeri, diberlakukan ketentuan yang sama.
Sebagai komoditas dagang, pangan memiliki peranan yang sangat besar dalam peningkatan citra pangan nasional di dunia internasional dan sekaligus penghasil devisa. Oleh karena itu, produksi pangan nasional harus mampu memenuhi standar yang berlaku secara internasional dan memerlukan dukungan perdagangan pangan yang dapat memberi peluang bagi pengusaha di bidang pangan, baik yang besar, menengah maupun kecil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pengaturan mengenai pangan juga diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan dan cadangan pangan, serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Pemerintah besama masyarakat perlu memelihara cadangan pangan nasional. Di samping itu, Pemerintah dapat mengendalikan harga pangan tertentu, baik untuk tujuan stabilisasi harga maupun untuk mengatasi keadaan apabila terjadi kekurangan pangan atau keadaan darurat lainnya.
Undang-undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, Undang-undang ini dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Pada saat Undang-undang ini diberlakukan, telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, antara lain:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
9. Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana yang diuraikan, Undang-undang tentang Pangan menurut pokok-pokok:
- a. persyaratan teknis tentang pangan, yang meliputi ketentuan keamanan pangan, ketentuan mutu dan gizi pangan, serta ketentuan label dan iklan pangan, sebagai suatu sistem standaridasi pangan yang bersifat menyeluruh;
- b. tanggungjawab setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, dan atau mengedarkan pangan, serta sanksi hukum yang sesuai agar mendorong pemenuhan atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan;
- c. peranan Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tingkat kecukupan pangan di dalam negeri dan penganekaragaman pangan yang dikonsumsi secara tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat;
- d. tugas Pemerintah untuk membina serta mengembangkan industri pangan nasional, terutama dalam upaya peningkatan citra pangan nasional dan ekspor.
Pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan dalam Undang-undang ini bersifat pokok-pokok, sedangkan penjabarannya lebih lanjut ditetapkan oleh Pemerintah secara menyeluruh dan terkoordinasi.
Semuanya itu diselenggarakan dengan tetap memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan nasional, serta perkembangan yang terjadi baik secara regional maupun internasional.
PASAL DEMI PASAL
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Angka 1
Pengertian 'Pangan', termasuk permen karet atausejenisnya, tetapi tidak mencakup kosmetik, tembakau, hasil tembakau, atau bahan yang diperuntukkan sebagai obat.
Yang dimaksud dengan 'bahan lain' adalah bahan yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman di luar bahan tambahan pangan dan bahan bantu pangan, misalnya, bahan-bahan katalisator seperti pencernaan.
Angka 2
Pengertian 'pangan olahan' (processed foods) dalam ketentuan ini mencakup baik pangan olahan yang siap untuk dikonsumsi manusia maupun pangan olahan setengah jadi, yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan.
Dengan ketentuan, pengertian 'pangan yang tidak diolah' adalah makanan atau minuman yang secara langsung dapat dikonsumsi oleh manusia tanpa diolah lebih dahulu.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Yang dimaksud dengan 'penawaran untuk menjual pangan' adalah kegiatan yang lazim dilakukan sebelum terjadinya tindakan pembelian dan atau penjualan pangan, misalnya, pemberian secara cuma-cuma sampel produk pangan dalam rangka promosi.
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10 Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13 Cukup jelas
Angka 14 Cukup jelas
Angka 15 Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17 Cukup jelas
Angka 18 Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Pembangunan di bidang pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, karena manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembangan di dalam negeri.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan prasyarat terjadinya persaingan yang sehat bagi terbentuknya harga yang wajar bagi pihak yang menghasilkan dan mengkonsumsi pangan, sedangkan 'terjangkau' dimaksudkan sebagai ketersediaan pangan, baik fisik maupun kemampuan ekonomi pihak yang mengkonsumsi pangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Yang dimaksud dengan 'persyaratan sanitasi' adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Dalam pengertian 'persyaratan sanitasi' sudah tercakup pula pengertian persyaratan higienis.
Dengan ketentuan ini setiap orang memproduksi, menyimpan, mengangkut, dan atau mengedarkan pangan diperkenankan untuk menerapkan standar sanitasi yang lebih tinggi.
Persyaratan sanitasi dimaksud ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan, karena kebutuhan sanitasi dari setiap kegiatan tersebut berbeda. Penetapan dan penerapan persyaratan sanitasi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan, misalnya, untuk proses produksi, penyimpanan, dan pengangkutan. Penerapan persyaratan juga dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan sistem pangan serta kesiapan peraturan pelaksanaan yang dikaitkan dengan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan, khususnya pengusaha menengah dan kecil, termasuk pengusaha pangan olahan informal dan tradisional.
Yang dimaksud dengan 'persyaratan minimal' adalah persyaratan yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi dalam menjaga keamanan pangan dalam rangka melindungi kesehatan dan jiwa manusia.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Yang dimaksud 'sarana dan atau prasarana' dalam ketentuan ini, antara lain, meliputi kelaikan desain dan konstruksi, peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah, dan fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan.
Kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan standar kebersihan dan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 agar pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pangan. Meskipun sarana dan prasarana sudah memenuhi persyaratan sanitasi, apabila pada saat digunakan tidak dilakukan secara benar sesuai dengan persyaratan kebersihan dan kesehatan, maka pangan yang diproduksi untuk diedarkan tersebut masih memiliki risiko tercemar bahan asing atau beracun yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Yang dimaksud dengan 'setiap orang yang bertanggung jawab' dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melakukan, berkepentingan, atau memperoleh manfaat dari kegiatan atau proses pruduksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan, misalnya produsen, penyedia tempat penyimpanan, pengangkut dan atau pengedar pangan, baik milik sendiri maupun menyewa sarana dan prasarana yang diperlukan.
Ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang diberi tanggung jawab atau bertanggung jawab di bidang sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan, baik melalui ikatan kerja, kontrak, maupun kesepakatan yang lain.
Huruf a
Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban untuk selalu menjaga tingkat kebersihan dan kesehatan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4, tetapi juga dalam arti yang lebih luas sehingga mencakup pula persyaratan keamanan dan atau keselamatan manusia dengan batasan yang objektif, faktual, dan berdasarkan akal sehat.
Huruf b
Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan menyusun dan melaksanakan program pemantauan sanitasi secara teratur, sesuai dengan keperluan, untuk menjamin keamanan dan atau keselamatan manusia.
Huruf c
Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Yang dimaksud dengan 'orang perseorangan' dalam ketentuan ini adalah mereka yang secara langsung menangani atau terlibat dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan.
Ketentuan ini diperlukan karena risiko pencemaran pangan tidak jarang diakibatkan oleh kelalaian orang perseorangan tersebut. Ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang, meskipun tidak menangani langsung, tetapi berada langsung dalam lingkungan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan, seperti mandor, satuan pengamanan, atau pengunjung produsen/pabrik pangan.
Persyaratan sanitasi dalam kaitannya dengan 'orang perseorangan' ini tidak hanya terbatas pada pola atau standar perilaku yang memenuhi persyaratan sanitasi, tetapi juga termasuk kesehatan orang perseorangan tersebut karena tidak jarang penyakit manusia ditularkan melalui pangan yang diedarkan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Yang dimaksud dengan 'bahan tambahan pangan' adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain, bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental.
Penggunaan bahan tambahan pangan dalam produk pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena hal tersebut memang lazim dilakukan. Namun, penggunaan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan atau penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan sehingga melampaui ambang batas maksimal tidak dibenarkan karena dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi pangan tersebut.
Bahan tambahan pangan yang dilarang antara lain asam borat (boric acid) dan senyawanya, sedangkan bahan tambahan pangan yang dibolehkan dengan ambang batas maksimal, antara lain, siklamat.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahan tersebut aman bagi atau tidak merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, juga diperiksa dosis penggunaan untuk menentukan ambang batas maksimal penggunaan bahan tersebut sehingga dapat dinyatakan aman dan tidak merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Bahan baku' adalah bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses produksi pangan. Bahan baku dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi.
Bahan baku lain' adalah bahan yang tidak termasuk dalam pengertian baik bahan baku maupun bahan tambahan pangan dan berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses rekayasa genetika.
Prinsip penelitian dalam ruang lingkup rekayasa genetika merupakan hal yang sangat spesifik dan mempunyai dampak terhadap keselamatan manusia, etika, moral, dan keyakinan masyarakat sehingga perlu pengaturan oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang
mungkin merugikan masyarakat.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi dan penyimpanan pangan hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Pemerintah karena dampak iradiasi pangan dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
Mekanisme perizinan yang akan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah antara lain, mencakup persyaratan:
- a) pemberian izin yang menyangkut sarana dan prasarana serta menajemen dan mekanisme pengawasan;
- b) kesehatan dan keamanan karyawan;
- c) pelestarian lingkungan;
- d) pengangkutan bahan-bahan yang mengandung zat radioaktif;
- e) pembuangan dan pengolahan limbah yang mengandung zat radioaktif; dan:
- f) mekanisme penanggulangan bencana.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup jelas
Ketentuan ini mewajibkan setiap orang yang memproduksi pangan yang akan diedarkan untuk melakukan pengemasan atau melaksanakan tata cara pengemasan secara benar sehingga dapat dihindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.
Benar tidaknya pengemasan yang dilakukan atau tata cara pengemasan yang dilaksanakan, antara lain, dapat diukur dari tingkat kehati-hatian yang diterapkan pada saat melakukan pengemasan, jenis komoditas yang dikemas, perlakukan khusus yang diperlukan bagi pangan tersebut, serta kebutuhan untuk melindungi kemungkinan tercemarnya pangan sejak proses produksi sampai dengan siap dikonsumsi.
Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan dan berwenang memberlakukan serta mewajibkan pemenuhan persyaratan atau tata sara tertentu dalam rangka pengemasan pangan tersebut.
Misalnya, pangan yang memiliki kadar lemak tinggi dan bersuhu tinggi tidak boleh dikemas dengan menggunakan kemasan plastik karena dapat memberikan peluang lepasnya monomer plastik yang bersifat korsinogenik ke dalam pangan dan mencemarinya.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Yang dimaksud dengan 'kemasan akhir pangan' adalah kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia.
Ketentuan ini bersifat preventif karena tidak jarang suatu produk pangan tercemar oleh bahan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia karena tindakan pengemasan kembali tersebut.
Pengadaan pangan dalam jumlah besar yang lazimnya tidak dikemas secara final dan dimaksudkan untuk diperdagangkan (diecer) lebih lanjut dalam kemasan yang lebih kecil tidak tunduk pada ketentuan ayat (1). Kelaziman tersebut disesuaikan dengan kebiasaan yang belaku bagi komoditas pangan yang bersangkutan atau kebiasaan masyarakat setempat.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Sistem jaminan mutu merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan, dan merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Disamping sistem jaminan mutu yang diselenggarakan sendiri oleh setiap orang yang memproduksi pangan, maka upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang aman dapat ditempuh melalui pengujian secara laboratoris atas pangan yang diproduksi. Persyaratan pemeriksaan laboratorium ini terutama diperuntukkan bagi pangan tertentu yang diperdagangnkan, yang akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Laboratorium yang melaksanakan pengujian dimaksud harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan melaksanakan pengujian berdasarkan tata cara yang telah dibakukan.
Ketentuan ini memberi kemungkinan bagi laboratorium yang bukan milik Pemerintah untuk melakukan pengujian itu. Misalnya, laboratorium milik setiap orang yang memproduksi pangan, atau yang merupakan bagian dari sistem jaminan mutu yang diterapkan, atau laboratorium milik pihak ketiga selama laboratorium tersebut telah diperiksa kelaikannya dan memperoleh akreditasi dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab, baik secara teknis perlengkapan laboratorium tersebut maupun berkenaan dengan pemenuhan persyaratan lain berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
Yang dimaksud dengan 'ditetapkan dan diterapkan secara bertahap' adalah pelaksanaan persyaratan jaminan mutu dan pengujian secara laboratoris disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan, antara lain, untuk proses produksi, penyimpanan, dan pengangkutan. Penerapan persyaratan ini dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan sistem pangan serta kesiapan peraturan pelaksanaan yang dikaitkan pula dengan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan, khususnya pengusaha menengah dan kecil, termasuk pengusaha pangan olahan informal dan tradisional.
Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'merugikan kesehatan' adalah dampak yang timbul akibat adanya bahan beracun atau bahan lain dalam tubuh yang dapat mengganggu penyerapan senyawa atau zat gizi ke dalam darah, tetapi tidak membahayakan kesehatan.
Yang dimaksud dengan 'membahayakan kesehatan' adalah dampak yang timbul akibat adanya bahan beracun atau berbahaya seperti residu pestisida, mikotoksin, logam berat, hormon, dan obat-obatan hewan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan :
- a) bahan yang kotor' adalah bahan yang bercampur dengan kotoran seperti tanah, pasir, atau bahan lain;
- b) bahan yang busuk' adalah bahan yang bentuk, rupa, atau baunya sudah tidak sesuai dengan keadaan normal bahan tersebut;
- c) bahan yang tengik' adalah bahan yang bau dan aromanya sudah berbeda dari bau atau aroma normal yang antara lain disebabkan oleh terjadinya proses oksidasi;
- d) bahan yang terurai' adalah bahan yang rupa atau bentuknya telah berubah dari keadaan normal;
- e) bahan yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit' adalah bahan nabati atau hewani yang mengandung penyakit yang dapat menular kepada manusia, misalnya, ikan atau udang yang mengandung bibit penyakit kolera atau daging yang mengandung cacing;
- f) bangkai adalah bahan hewani yang mati secara alamiah atau matinya tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagai pangan, misalnya, ayam yang mati bukan karena sengaja dipotong untuk dikonsumsi sebagai pangan.
Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan ini harus senantiasa memperhatikan fakta yang ditemukan, tolak ukur objektif dalam menentukan tingkat kelayakan pangan sebagai makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, dan keamanan terhadap kesehatan dan jiwa manusia yang mengkonsumsi pangan tersebut.
Huruf e
Pelaksanaan dalam ketentuan ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang mengatur jangka waktu atau masa kelayakan pangan untuk dikonsumsi.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'peralatan' dalam ketentuan ini, antara lain, piring, gelas, sendok, garpu, alat masak, dan tempat peragaan pangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Yang dimaksud dengan 'standar mutu pangan' dalam ketentuan ini adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang mutu pangan, misalnya, dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.
Standar mutu pangan tersebut mencakup baik pangan olahan maupun pangan yang tidak diolah.
Dalam pengertian yang lebih luas, standar yang berlaku bagi pangan mencakup berbagai persyaratan keamanan pangan, gizi, mutu, dan persyaratan lain dalam rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur, misalnya persyaratan tentang label dan iklan. Berbagai standar tersebut tidak bertentangan satu sama lain atau berdiri sendiri, tetapi justru merupakan satu kesatuan yang bulat, yang penjabarannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.
Yang dimaksud dengan 'pangan tertentu yang diperdagangkan' pada ayat ini adalah produk pangan yang atas pertimbangan manfaat, nilai gizi, dan aspek perdagangan harus memenuhi standar mutu tertentu.
Penetapan standar mutu pangan oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya standarisasi mutu pangan yang diedarkan, dan terutama berguna sebagai suatu tolak ukur yang objektif bagi pangan yang diedarkan. Hal ini tidak berarti bahwa standar mutu yang ditetapkan oleh kalangan yang berkepentingan di bidang pangan tidak diakui keberadaannya, misalnya, yang ditetapkan oleh asosiasi di bidang pangan, terutama apabila standar mutu tersebut lebih tinggi daripada standar mutu yang ditetapkan Pemerintah.
Di sisi lain, Pemerintah perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan pemunuhan standar mutu yang ditetapkan bagi produksi pangan tertentu yang diperdagangkan, terutana dalam rangka mewujudkan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan ketentuan ini Pemerintah memperhatikan masukan, saran, atau pertimbangan dari masyarakat. Hal ini penting, bab lain yang terjadi di dalam ataupun di luar negeri.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Huruf a Cukup jelas
Huruf b
Peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kemampuan usaha kecil akan didorong dan ditingkatkan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil di bidang pangan sehingga secara bertahap dapat memenuhi berbagai ketentuan Undang-undang ini. Baik Pemerintah maupun masyarakat menyelenggarakan upaya pembinaan dan pemasyarakatan berbagai ketentuan Undangundang ini sehingga usaha kecil di bidang pangan dapat tumbuh dan berkembang serta memenuhi berbagai persyaratan keamanan pangan yang dapat menjamin kesehatan manusia.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Kerja sama dimaksud tidak hanya terbatas pada tingkat kebijakan yang bersifat umum, tetapi mencakup hal-hal yang konkret seperti pemberian bantuan pangan kepada negara tetangga atau dalam rangka mewujudkan cadangan pangan nasional. Misalnya, apabila produksi atau cadangan pangan di dalam negeri jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan dan untuk membina hubungan baik antara Indonesia dan negara lain, maka kelebihan itu dapat dipakai untuk membantu negara lain yang sedang mengalami kelaparan atau kekurangan pangan.
Bantuan kepada negara sahabat ini dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Dengan demikian, dalam melakukan kerja sama internasional untuk memperoleh bantuan pangan, Pemerintah harus waspada agar semua tawaran tersebut tidak mengakibatkan keterikatan yang merugikan kepentingan nasional.
Huruf g Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan atau pemecahan masalah dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem pangan kepada Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung antara lain melalui media cetak, media elektronik, atau seminar, baik secara individu, kelompok maupun melalui organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Khusus yang menyangkut perlindungan anggota masyarakat yang dirugikan dan yang ingin mengajukan gugatan dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga, atau organisasi bantuan hukum dengan surat kuasa dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Cukup jelas
Huruf a Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'menghentikan' adalah perbuatan mencegah keberangkatan dan atau membuat menjadi berhenti setiap sarana angkutan yang dimaksud dalam ketentuan ini, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Persyaratan surat perintah dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tercipta tertib pelaksanaan kewenangan pemeriksaan tersebut, sehingga memberikan rasa aman terhadap pihak yang beriktikad baik.
Ayat ini merujuk pada penyidikan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan, karena tindakan penyidikan sudah diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang tentang Kesehatan, Undang-undang tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Undang-undang tentang Sistem Budidaya Tanaman.
Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Cukup jelas
Apabila dipandang perlu, Pemerintah dapat mengumumkan tindakan administratif yang telah dikenakan.
Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Yang dimaksud dengan 'kekurangan pangan yang sangat mendesak' adalah keadaan sangat darurat yang ditandai oleh timbulnya kelangkaan ketersediaan pangan akibat bencana alam, wabah penyakit, kegagalan panen, terjadinya perang, dan kelangkaan pasokan pangan di pasar dunia.
Yang dimaksud dengan 'mengesampingkan' adalah langkah atau tindakan untuk tidak mengikuti sebagian atau seluruh persyaratan yang dimaksud pada ayat ini.
Yang dimaksud dengan 'memperhatikan keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat' adalah langkah atau tindakan yang perlu dilakukan agar tidak terjadi gangguan kesehatan masyarakat secara umum, misalnya, menyebarnya wabah penyakit menular dan kekurangan pangan (busung lapar) dengan selalu tetap memberikan prioritas bagi terjaminnya kecukupan pangan bagi golongan rawan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Kalangan rumah tangga perlu dikecualikan dari pelaksanaan Undang-undang ini. Kata ' diproduksi dan dikonsumsi' dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengolahan pangan untuk dikonsumsi sendiri oleh keluarga yang bersangkutan.
Adapun terhadap peredaran pangan olahan hasil usaha kecil, baik informal maupun tradisional, Pemerintah akan melakukan pembinaan dan pengaturan secara bertahap.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3656