PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2023
Tentang PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGIPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku: 37 Tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 5 TAHUN2013
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGIPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran2013.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara RI Tahun
r~- r^
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara RINomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRINomor4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahn Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRINomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
r- n-
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adajah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. 3 Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe. D0',rat;iQ' 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. ',...v ^ ~
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Sinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil - Wakil K*oa Dewan PerwakilanRakyat Daerah. . rv»««.«
5. 6 Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan "Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan
6. 7CSSRakyatDaerahadalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan SrCU^Rakvar,DewanPerwakilanRakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
n
f~*
8. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan
perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas danbantuan biayapengurusan jenasah.
BAB II - PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 4

» Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran Berkenaan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 3 Jaauari 2013
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkandi Tahuna padatanggal 3 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 5
o
r
BERITAACARARAPAT
NOMOR:900/23/
Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Pasal 20: ruang rapat Sekretaris Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten membahas penentuan besaran Tunjangan Pemerintah RI Sangihe Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepulauan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapa. menyediakan rumah jabatan &lt;**"&gt;·»&lt; rumah dinas Anggota DPRD. kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
2. (2, Tuning nerumahan sebagaimana dimaksud pada aya, (!) berupa uang se»a rumah yang W besaXd^esuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang d'etaPkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Anggaran 2013 sebagai benkut: dan dengan memperhatikan tarif sewa hotel yang berlaku; Berdasarkan ketentuan tersebut diatas DPRD Tahun besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota maka perhitungan
A. Harga yang berlaku (Sewa Hotel):
1
| | • VIP • Superior : • Medium Rp. Rp. Rp. 355.000,00 265.000,00 195.000,00 135.000,00 | | | X365 Hari = | = Rp- Rp. 129.575.000,00 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| Penginapan | | 250.000,00 | X365 Hari | = RP- = Rp- | 96.725.000,00 |
| | | | X365 Hari | = Rp- | 71.175.000,00 |
| | | | X365 Hari | | 49.275.000,00 |
| • Standar Melia • VlP(besar): | Rp. Rp. | | X365 Hari | | 91.250.000,00 |
| 3. • viP(kecil) • Standar Hotel Bintang Utara | : AC: Rp. Rp. | 150.000,00 | X365 Hari X365 Hari | = RP- | 54.750.000,00 36.500.000,00 |
| | | | X365 Hari | = RP- | |
| • Standar | Rp. | 100.000,00 | | = Rp- | |
| | Rp. | 220.000,00 | | | 80.300.000,00 |
| • VIP | | 195.000,00 | X365 | Hari = | RP- 71.175.000,00 |
| 4. Hotel Tahuna | | | | = | |
| | | 285.000,00 | X365 Hari | Rp. | 104.025.000,00 |
| • Superior • Standar | Rp. | Rp. 140.000,00 | X365 Hari | = Rp- | 51.100.000,00 |
| • All Room | | Rp. | | | |
Hotel Nasional
Berdasarkan hasi. pembahasan rapat, maka sebagai standar tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepi. Sangihe adalah sebagai benkut:
- Ketua
- Wakil Ketua
- Anggota
- VIP pada Penginapan Melia =Rp. 200.000,00 / hari
- Superior pada Hotel Bintang Utara = Rp. 175.000.00/hari
Standar AC pada Penginapan Melia =Rp. 150.000,00 / han
&lt;rr
&lt;T
B. Penetapan Tunjangan Perumahan pada APBDTA. 2013:
Berdasarkan perhitungan sewa hotel tersebut diatas, maka alokasi dana tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepi. Sangihe pada APBD TA. 2013 dtanggarkan sebagai benkut :
1. Ketus
: Rp. 6.000.000,00 x 12 bulan
= Rp. 72.000.000,00
2. Waki! Ketua
: Rp. 5.500.000,00 x 12 bulan
= Rp. 66.000.000,00
3. Anggota
-
Rp. 5.000.000,00 x 12 bulan
- = Rp. 60.000.000,00
Demilian ber&lt;M acara ini dibuat untuk dipergunakan menurut perlunya dengan ketentuan apabila dik iudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mesttny ; *n ditandatangani oleh masing-masing:
1. s, jVretaris Daerah t &gt; uacicni r
*epl. Sangihe
\r. WILLY E.C. KUMENTAS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1957052719gS0Sil013
Asisten^ministr^siJjfnum Sekda Kab. Kepi. Sartgihe
PEMBINA TINGKAT
NIP.
19620420 199303 1 007
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
"PEMBINA TINGK^T I
NIP. 19600429 1980011 012
4. Inspektur Kabupat ipateA^epulauc lauan Sangihe
·"r Drs. TAJUDIN SAINKADIR
PEMBINA TINGKATI
NIP. 19630822 199203 1 004
Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Setda Kabypatery&amp;enulauan Sangihe
BUDIMAN. SH. MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640502 199703 2 001
2.
5. -