PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2013
Tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Berlaku: 4 September 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Bangkalan, perlu dijamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 11/E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
BAB II - AZAS
Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - Pasal 3
Pasal 4

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 5

Dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi:
- a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian di Daerah;
- d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- g. penetapan sentra komoditas pertanian;
- h. penetapan sasaran areal tanam; dan
- i. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 7

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:
- a. lahan beririgasi; dan
- b. lahan tidak beririgasi.
BAB VI - PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 8

- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten dan Propinsi, terdiri dari :
- a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
- b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
- c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
- (3) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
Paragraf 2 Pengusulan Rencana
BAB VI - PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. lahan pertanian pangan; dan
- b. lahan cadangan pertanian pangan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
- a. tanah terlantar;
- b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan;
- c. kawasan lahan marginal tegakan; dan
- d. lahan dibawah tegakan
- (5) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan;
- b. strategi;
- c. program;
- d. rencana pembiayaan; dan
- e. evaluasi.
- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (duapuluh) tahun;
- b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
- a. dialog dengan masyarakat.
- b. inventarisasi data;
- c. koordinasi dengan instansi terkait;
- d. menampung aspirasi masyarakat; dan
- e. koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
- a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
- b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim sesuai kebutuhan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VI - PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 11

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas menyusun:
- a. prediksi jumlah produksi; dan
- b. luas baku lahan dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas baku lahan, dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- (2) Penetapan dilakukan setelah diadakan sosialisasi ke publik.
- (3) Sosialisasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang kurangnya selama 2 (dua) bulan.
- (4) Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan sekurang kurangnnya 30.002,00 Ha.
- (5) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) meliputi:
Bagian Kedua
Penetapan
Paragraf 1
Umum
BAB VI - PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 12

- a. Kecamatan kamal luas
-
1.038,00 Ha
- b. Kecamatan Socah luas
: 1.636,00 Ha
- c. Kecamatan Bangkalan luas :
1.060,00 Ha
- d. Kecamatan Burneh luas
:
3.368,00 Ha
- e. Kecamatan Arosbaya luas
:
2.131,00 Ha
- f. Kecamatan Klampis luas :
754,00 Ha
- g.
- Kecamatan Geger luas :
2.827,00 Ha
- h. Kecamatan Sepulu luas
:
1.221,00 Ha
- i. Kecamatan Tanjung Bumi luas :
1.214,00 Ha
- j. Kecamatan Kokop
- luas :
1.675,00 Ha
- k. Kecamatan Blega luas
:
2.772,00 Ha
- l. Kecamatan Galis luas
:
850,00 Ha
- m. Kecamatan Konang luas
:
1.522,00 Ha
- n. Kecamatan Tanah Merah luas
:
2.470,00 Ha
- o. Kecamatan Tragah luas
-
1.672,00 Ha
- p. Kecamatan Labang luas :
807,00 Ha
- q. Kecamatan Modung luas
:
1.486,00 Ha
- r. Kecamatan Kwanyar luas
:
1.037,00 Ha
- s. Kabupaten Bangkalan luas Rawa:
462,00 Ha
- (6) Penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (7) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
Paragraf 2
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB VI - PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 13

- (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
- a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah;
- b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pangan;
- c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
- d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB VI - PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 14

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
Paragraf 3 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB VI - PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 15

- (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b meliputi lahan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria:
- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. ketersediaan infrastruktur dasar;
- c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
- d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
- b. tidak dalam sengketa penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur oleh Kepala Daerah.
BAB VI - PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 16

- (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW.
Paragraf 4 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 17
- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) huruf c meliputi lahan cadangan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, yang meliputi:
- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
- c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan.
- (3) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
- b. tidak dalam sengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB VI - PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
Pasal 18

- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW dengan kriteria:
- a. beririgasi teknis;
- b. lahan sawah beririgasi semi teknis; dan
- c. lahan sawah beririgasi sederhana dan pedesaan.
- (3) Penetapan perlindungan merupakan bagian dari penetapan RTRWP dan RTRW.
- (4) Kriteria dan tata cara penetapan perlindungan lahan sawah beririgasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VII - PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 19
Pasal 20

- (1) Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan:
- a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui rotasi/pergiliran tanaman, penganekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
- e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras;
- g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman petani;
- h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.
- (2) Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (1) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan:
- a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Bagian Ketiga
Ekstensifikasi
BAB VII - PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 19
Pasal 21

- (2) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB VIII - PENELITIAN Pasal 22
Pasal 23

- (1) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di daerah.
- (2) Hasil penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
BAB IX - PEMANFAATAN Pasal 24
Pasal 25

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.
BAB IX - PEMANFAATAN Pasal 24
Pasal 26

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah, wajib:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
- c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Bagian Kesatu Umum
BAB X - Pasal 27
Pasal 28

- (1) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam:
- a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
- b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah; dan/atau
- e. perlindungan akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan petani diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Bagian Ketiga Pemberdayaan Petani
BAB X - Pasal 27
Pasal 29

- (1) Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakes ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 31

Kajian kelayakan strategis alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya
Paragraf 3 Perencanaan Alih Fungsi Lahan
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 33

Perencanaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadual alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.
Paragraf 4 Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 34

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ganti rugi nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah ada taksiran nilai investasi infrastruktur yang dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Daerah.
Paragraf 5 Ketersediaan Lahan Pengganti
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 35

- (1) Ketersediaan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
- b. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD.
- (3) Penyediaan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari:
- a. pembukaan baru lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan; dan
- c. penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 36

Pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan harus memperhatikan:
- a. tingkat produktivitas lahan;
- b. luasan hamparan lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur.
Bagian Ketiga Alih Fungsi Akibat Bencana Alam Paragraf 1 Persyaratan
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 37

- (1) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat :
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
ketersediaan lahan pengganti di Daerah.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Penyediaan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
BAB XIV - KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi lain; dan
- c. Pihak Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hubungan dan kerjasama pihak ketiga.
- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pengelolaan aset; dan
- d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB XV - SISTEM INFORMASI Pasal 44
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai :
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
- e. luas dan lokasi lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
BAB XV - SISTEM INFORMASI Pasal 44
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat di Daerah.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BAB XVII
Pasal 47

Setiap kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan Pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.
BAB XVII
Pasal 48

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.
BAB XVII
Pasal 49

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan;
- b. pemindahan sarana kegiatan;
- c. pembongkaran;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 35 pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara subur, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius. Luas baku lahan di Kabupaten Bangkalan adalah 126.931,4 Ha dengan perincian lahan sawah 29.522,4 Ha dan lahan kering 97.409 Ha. Kepemilikan lahan pertanian rata - rata masih dibawah 1 ha. Berdasarkan data yang ada menunjukkan; 31 % kepemilikan lahan pertanian dibawah 0,25 Ha sebesar 31%, kepemilikan lahan pertanian antara 0,25 ha s/d 0,50 Ha sebesar 46%, kepemilikan lahan pertanian antara 0,50 Ha s/d 1 Ha sebesar 23% .
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang masih sekitar 1,49 persen per tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap, produktivitas lahan pertanian pangan mengalami pelandaian (leveling off) serta kompetisi pemanfatan lahan untuk pembangunan, termasuk pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga ketersediaan lahan untuk memenuhi kecukupan pangan nasional semakin terancam. Selain itu, rata-rata penguasaan lahan pertanian pangan oleh petani makin sempit disebabkan oleh pewarisan kepemilikan lahan, terjadi juga persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dalam keadaan seperti ini, apabila paradigma dan sudut pandang para pemangku kepentingan dalam perencanaan pemanfaatan ruang hanya terfokus pada`nilai ekonomi sewa lahan ( land rent economics ), maka tidak ada`keseimbangan pembangunan pertanian dengan pembangunan sektor lainnya. Keadaan demikian ini akan berpengaruh terhadap penurunan daya dukung lahan dan lingkungan. Hal itu terlihat dari makin meningkatnya laju besaran alih fungsi lahan pertanian dari tahun ke tahun Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan nonpertanian dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 diperkirakan seluas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) hektar, yaitu:
- -pada lahan sawah yaitu : -Berubah menjadi lahan pekarangan seluas 109 Ha;
- -Berubah menjadi jalan raya (Akses Suramadu) seluas 35 Ha; dan
- -Sawah tekhnis menjadi tadah hujan seluas 427 Ha.
Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung dan berimplikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di bagian hulu dan sekitar lahan yang dialihfungsikan tersebut. Permasalahannya semakin kompleks, terutama lahan pertanian pangan subur menjadi sasaran utama terhadap perkembangan dan pembangunan wilayah di kabupaten Bangkalan. Dengan demikian alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan akan menyebabka secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan. Hal ini semakin diperparah dengan tidak diimbanginya tindakan pengendalian alihfungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan subur dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis
Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah banyak diterbitkan berupa peraturan perundang-undangan, akan tetapi implementasinya tidak efektif karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat sanksi - sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi admisnistrasi. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah tidak sungguhsungguh untuk melaksanakannya. Kabupaten Bangkalan adalah salah satu Kabupaten pendukung penghasil beras di Propinsi Jawa Timur. Berbagai program pembangunan bidang pertanian dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk mencapai swasembada pangan melalui sub sektor pertanian dalam arti luas (pertanian dan peternakan,perikanan dan kelautan, ketahanan pangan serta kehutanan dan perkebunan). Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi, maka program Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Bangkalan dititikberatkan pada upaya sebagai berikut :a.) Menggerakkan kembali perekonomian khususnya sektor tanaman pangan dan peternakan; b.) Meningkatakan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan; c.) Meningkatakan sumber daya manusia di bidang Pertanian dan Peternakan;
Data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menunjukkan bahwa produksi padi dari tahun 2008 dicapai produksi padi sebesar 231.632 Ton , tahun 2009 sebesar 250.622,9Ton, tahun 2010 sebesar 226.227,93 Ton, Tahun 2011 sebesar 234.375,96 Ton, dan tahun 2012 dicapai produksi sebesar 252.692,64 Ton
Untuk itulah, sasaran yang ingin dicapai adalah melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka mempertahankan produksi beras diatas 5% adalah dengan melakukan suatu kajian akademik untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mendukung produksi beras di Kabupaten Bangkalan. Melalui kajian akademik ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam Peraturan Daerah tentang Lahan Tanaman Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan. Peraturan Daerah ini merupakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan subur, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat yang berkelanjutan dari generasi kegenerasi.## Huruf bYang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari## Huruf cYang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.## Huruf dYang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.## Huruf eYang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.## Huruf fYang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.## Huruf gYang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.## Huruf hYang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara.## Huruf iYang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.## Huruf jYang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.## Huruf kYang dimaksud dengan "tanggung jawab" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki Daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Huruf l Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, dan jagung. Huruf mYang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura##
PENJELASAN
Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lahan beririgasi" meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.## Huruf bYang dimaksud dengan "lahan tidak beririgasi" meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.##
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'kawasan pertanian' adalah termasuk kawasan pertanian yang berada di wilayah kota.Ayat(2)Cukup jelas.Ayat(3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Huruf aYang dimaksud dengan 'kawasan pertanian pangan berkelanjutan' adalah kawasan dengan hamparan lahan pertanian pangan dengan luas minimal 100 (seratus) hektar.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan 'pangan pokok' adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia. Yang dimaksud dengan 'sebagian besar masyarakat setempat' adalah mayoritas jumlah penduduk yang ada pada suatu Kawasan Pertanian Pangan Subur.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan "luasan kesatuan hamparan lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dansosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produkAyat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.## Huruf bYang dimaksud dengan "ketersediaan infrastruktur" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan 'luasan kesatuan hamparan' adalah luasan dengan hamparan lahan pertanian pangan dengan luas minimal 20 (dua puluh) hektar.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.Yang dimaksud dengan "Konservasi tanah dan air" adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.```
PENJELASAN
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.

```Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.```
PENJELASAN
Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan 'Pihak Swasta' adalah pihak atau lembaga di luar Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan "informasi fisik alamiah" adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan. Huruf b Yang dimaksud dengan "informasi fisik buatan" adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan. Huruf c

Yang dimaksud dengan "informasi kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi" adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.Yang dimaksud dengan "informasi status kepemilikan dan/atau penguasaan" meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.Yang dimaksud dengan "informasi luas dan lokasi lahan" meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.Huruf d Huruf e Huruf fYang dimaksud dengan "informasi jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok" meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani.##
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincian perubahan luas baku lahan yang merupakan hasil luasan baku lahan saat ini dan luas penambahan baku lahan serta hasil luas pengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 12.