PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 17 Tahun 2015
Tentang URAIAN JABATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
Berlaku: 17 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN JABATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu di tetapkan Analisis Jabatan berupa Uraian Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659)
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 ) ;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483 );
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

- (1) Penyusunan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan mengumpulkan data jabatan dengan cara :
- a. daftar pertanyaan;
- b. wawancara;
- c. pengamatan langsung;
- d. referensi; dan
- e. gabungan beberapa cara.
- (2) Tujuan Penyusunan Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah untuk penyusunan kebijakan program :
- a. pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan;
- b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
- c. evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peta Jabatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 tercantum dalam lampiran I dan Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran II,III,IV,V,VI dan VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III - HASIL ANALISIS JABATAN
Pasal 4

- (1) Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi merupakan informasi Jabatan yang terdiri dari Uraian Jabatan dan Peta Jabatan;
- (2) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), meliputi :
- a. identitas jabatan;
- b. ringkasan tugas jabatan;
- c. rincian tugas jabatan;
- d. wewenang;
- e. tanggung jawab;
- f. hasil kerja;
- g. bahan kerja;
- h. perangkat kerja;
- i. hubungan jabatan;
- j. keadaan tempat kerja;
- k. upaya fisik;
- l. kemungkinan resiko bahaya; dan
- m. syarat jabatan.
- (3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud ayat 1 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.