PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2014
Tentang PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Berlaku: 10 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
: a. bahwa dalam rangka mengatur kegiatan usaha pertambangan agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan, dengan mengikutsertakan dan memberdayakan potensi masyarakat setempat, maka kegiatan usaha pertambangan perlu dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan agar secara optimal dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU
SALINAN
- Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 );
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral Dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga
Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang mempunyai bidang tugas di bidang pertambangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Maros.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Maros.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12. Batuan adalah kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku/keras membentuk kulit bumi.
13. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
14. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
15. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan dalam rangka pengusahaan pertambangan meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
16. Pengelolaan pertambangan adalah segala sesuatu yang berkenaan atau berkaitan dengan pertambangan meliputi aspek pelayanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha pertambangan.
17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang diberikan kepada penduduk setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan dengan luas areal tertentu dan menggunakan teknologi sederhana.
19. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
21. Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan/penjelasan/catatan dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian IUP.
22. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
23. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperolehinformasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
24. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan
- termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
25. Operasi Produksi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan tujuan melakukan kegiatan konstruktur, penambangan, pengolahan dan pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan.
26. Konstruksi adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembnagunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk persiapan lahan, jalan, fasilitas pengolahan dan pemurnian, termasuk percobaan penambangan dan perobaan pengolahan/pemurnian.
27. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara serta mineral ikutannya.
28. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
29. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara.
31. Badan usaha adalah setiap badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Perseorangan adalah orang perorangan, perusahaan firma, dan/atau perusahaan komanditer.
33. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting status usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL, adalah pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPL, adalah pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
38. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
39. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
40. Pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan berfungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan berakhir.
41. Penutupan tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan atau pemurnian.
42. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan Pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.
43. Jaminan pasca tambang adalah sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon IUP guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan/atau Batubara dalam melakukan pasca tambang sesuai dengan peruntukan lahan.
44. Konservasi adalah upaya pemanfaatan bahangalian secara optimum dengan perolehan recovery penambangan an pengolahan yang sesuai engan peruntukan baha galian, pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, pengololaan dan/atau pemanfatan mineral ikutan.
45. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
46. Wilayah usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi , dan/atau informasi geologi.
47. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
48. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
49. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
50. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
51. Sungai adalah sistem pengairan air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan.
52. Pengawasan adalah serangkaian upaya/kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
53. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan inspeksi dalam rangka penegakan peraturan perundangundangan.
54. Instansi yang berwenang adalah satuan kerja dan/atau unit kerja yang diberi wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah
55. Pemerintah setempat adalah kepala dusun/lingkungan, kepala desa/lurah.
ASAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:
- a. manfaat;
- b. keadilan/keseimbangan;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- e. partisipatif;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. berkelanjutan; dan
- i. berwawasan lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, pengelolaan mineral dan batubara bertujuan :
- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
BAB III - PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesarbesar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
BAB IV - KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- b. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- c. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;
- d. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah
daerah;
- e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- f. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- g. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- h. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- k. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 6

- (1) Penetapan kegiatan pertambangan di daerah berlandaskan kepada WP sebagai bagian dari tata ruang nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan saran dan tanggapan kepada Pemerintah berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dalam rangka penetapan WP.
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 7

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan :
- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan ; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 8

Pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 9

WP terdiri atas :
- a. WUP ;
- b. WPR ; dan
- c. WPN.
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan saran dan tanggapan kepada Pemerintah dalam rangka penetapan WUP yang berada dalam wilayah Kabupaten Maros dengan berdasarkan kepada data dan informasi yang dimiliki.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan saran dan tanggapan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah dalam rangka penetapan luas dan batas WIUP.
Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 11

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan WPR setelah berkonsultasi dengan DPRD dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 13

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 14

Bupati wajib melakukan pengumuman mengenai WPR kepada masyarakat secara terbuka.
BAB V - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 15

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
BAB VI - USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 16

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
- a. pertambangan mineral radioaktif
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan batubara;
- d. pertambangan mineral bukan logam;dan
- e. pertambangan batuan.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
8. dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium,
ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth ), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 17

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 18

IUP diberikan melalui tahapan :
- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.
Bagian Kedua Pemberian WIUP
Paragraf 1
Umum
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 19

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :
- a. WIUP radioaktif;
- b. WIUP mineral logam;
- c. WIUP batubara;
- d. WIUP mineral bukan logam; dan
- e. WIUP batuan.
- (2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 20

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka ( go public ), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
Paragraf 2
Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 21

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Bupati memberikan rekomendasi kepada Menteri atau Gubernur sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 22

Tata cara pelaksanaan lelang WIUP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) kepada Bupati, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam wilayah Kabupaten Maros dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Bupati memberikan rekomendasi kepada Menteri atau Gubernur sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 24

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan, Bupati wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.
Bagian Ketiga Pemberian IUP
Paragraf 1 Umum
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 25

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas :
- a. IUP Eksplorasi; dan
- b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi terdiri atas :
- a. mineral logam;
- b. batubara;
- c. mineral bukan logam; dan
- d. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
- a. mineral logam;
- b. batubara;
- c. mineral bukan logam; dan
- d. batuan.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 26

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Tahun.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas
- paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 28

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 30

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 32

Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 34

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 35

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP
- Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 36

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 37

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) Tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) Tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) Tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) Tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 10 (sepuluh) Tahun.
Paragraf 2
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 38

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 39

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk badan usaha meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;
3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk koperasi meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1. surat permohonan;
2. susunan pengurus; dan
3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
2. profil koperasi;
3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus; dan
6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk orang perseorangan meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
1. surat permohonan; dan
2. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak; dan
4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
1. surat permohonan;
2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 40

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b untuk :
- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) Tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 7 minimal berpendidikan SMA/sederajat dan pernah mengikuti diklat pertambangan dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat dari lembaga yang kompeten.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 41

- (1) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi :
- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 42

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d untuk :
- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai
ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 43

- (1) Dinas/instansi terkait memberikan rekomendasi kepada Bupati atau pejabat yang berwenang dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Dinas/instansi terkait memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 44

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, maka WIUP menjadi wilayah terbuka.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 45

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.
Paragraf 4 IUP Operasi Produksi
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 46

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 47

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat
dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 48

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan berada dalam wilayah Kabupaten Maros.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diberikan oleh Bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari Kabupaten Maros dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada di Kabupaten Maros.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 49

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Kabupaten Maros, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 50

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pemasangan Tanda Batas
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 52

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Pemasangan tanda batas WIUP dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Dinas, pemegang IUP lain yang berbatasan langsung dan instansi terkait lainnya.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 54

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP
Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Perpanjangan IUP Operasi Produksi
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 55

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
- a. peta dan batas koordinat wilayah;
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
- f. neraca sumber daya dan cadangan.
BAB VII - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.
BAB VIII - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 57

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
Bagian Kedua Pemberian IPR
BAB VIII - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 58

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar ;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar ; dan/atau
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VIII - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 59

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
1. surat permohonan ;
2. kartu tanda penduduk ;
3. komoditas tambang yang dimohon ; dan
4. surat keterangan dari pemerintah setempat dan diketahui oleh camat.
- b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
1. surat permohonan ;
2. komoditas tambang yang dimohon ; dan
3. surat keterangan dari pemerintah setempat dan diketahui oleh camat.
- c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
1. surat permohonan ;
2. nomor pokok wajib pajak ;
3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
4. komoditas tambang yang dimohon ; dan
5. surat keterangan dari pemerintah setempat dan diketahui oleh camat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter ;
- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa
laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
BAB IX - KEGIATAN LAIN DI LUAR USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 60

- (1) Kegiatan penggalian, perataan, pengikisan, pemotongan dengan menggunakan alat berat yang bukan dengan tujuan pertambangan dan tidak dikomersilkan digolongkan sebagai kegiatan di luar usaha pertambangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penggalian paritan;
- b. pengikisan tebing untuk pembangunan jalan;
- c. perataan/persiapan penyediaan lahan pemukiman dan pergudangan;
- d. pencetakan sawah atau empang; dan
- e. pembangunan fasilitas pemerintah baik sipil maupun militer.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat keterangan dari instansi terkait dan rekomendasi teknis dari dinas.
BAB X - USAHA JASA PERTAMBANGAN
Pasal 61

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang :
1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;
3. studi kelayakan;
4. kontruksi pertambangan;
5. pengangkutan;
6. lingkungan pertambangan;
7. pasca tambang dan reklamasi; dan
8. keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan dibidang :
1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemurnian.
- (4) Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas :
- a. usaha jasa pertambangan; dan
- b. usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (5) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
- (6) Pelaku usaha jasa pertambangan non inti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- (7) IUJP dan SKT diberikan oleh Bupati.
BAB X - USAHA JASA PERTAMBANGAN
Pasal 62

- (1) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK menggunakan jasa pertambangan,
- tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap diberikan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Pelaksana usaha pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.
BAB X - USAHA JASA PERTAMBANGAN
Pasal 63

- (1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati atau Menteri.
- (2) Pemberian Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
- a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
- b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat.
BAB X - USAHA JASA PERTAMBANGAN
Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan baik eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 65

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 66

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 67

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 68

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
- a. harus memberitahu Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 69

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 70

Pemegang IUP wajib :
- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi peraturan dan ketentuan penggunaan jalan; dan
- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 71

Pemegang IPR wajib :
- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. mematuhi peraturan dan ketentuan penggunaan jalan; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 72

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :
- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 73

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 74

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 75

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 76

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan penambangan dengan sistem dan metode:
- a. penambangan terbuka ; dan
- b. penambangan bawah tanah.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 77

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip :
- a. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
- b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip :
- a. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan ;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. konservasi mineral dan batubara.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 78

- (1) Prinsip pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi :
- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati ;
- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing , lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya ;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya ; dan
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh ; dan
- b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. penggunaan metode dan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. penambangan yang optimum;
- c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan; dan
- d. pendataan sumber daya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib memenuhi standar analisis keselamatan radiasi dalam intervensi tenorm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 79

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 80

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan :
- a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ;
- b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
- c. kondisi spesifik wilayah pertambangan; dan
- d. peraturan perundang-undangan.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 81

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing Tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) Tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
- b. rencana pembukaan lahan;
- c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan
- bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
- d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
- e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi :
- a. tempat penimbunan tanah penutup;
- b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
- c. jalan;
- d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
- e. bangunan/instalasi sarana penunjang ;
- f. kantor dan perumahan;
- g. pelabuhan; dan
- h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing .
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 82

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 83

Pemegang IUP dalam menyusun rencana reklamasi wajib berkonsultasi dengan Dinas dan instansi terkait lainnya.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan kriteria keberhasilan reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 85

Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, memuat :
- a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
- d. program pascatambang, meliputi :
1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang ;
2. pemeliharaan hasil reklamasi;
3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. pemantauan.
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
- f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 86

Pemegang IUP dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan Dinas, instansi terkait lainnya dan masyarakat.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan kriteria keberhasilan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Persetujuan Rencana Reklamasi dan
Rencana Pascatambang
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 88

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, Bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 89

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 apabila terjadi perubahan atas :
- a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
- b. kapasitas produksi;
- c. umur tambang;
- d. tata guna lahan; dan/atau
- e. dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.
- (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, Bupati mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 90

Bupati melimpahkan pelaksanaan kewenangan Pasal 88 ayat (1) dan (2), Pasal 89 ayat (3) kepada Kepala Dinas.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan rencana reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 92

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 93

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 94

Bupati melimpahkan kewenangan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 93 ayat (1) kepada Kepala Dinas.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan rencana pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pelaksanaan Dan Pelaporan
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 96

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
Bagian Kelima
Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 97

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 98

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 99

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) Tahun kepada Bupati
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 100

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 101

Bupati melimpahkan pelaksanaan kewenangan Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 100 kepada Kepala Dinas.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 102

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, evaluasi reklamasi dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 103

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 104

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 105

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 106

Bupati melimpahkan pelaksanaan kewenangan Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 105 kepada Kepala Dinas.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi reklamasi serta pascatambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 108

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan :
- a. jaminan reklamasi ; dan
- b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi ; dan
- b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
Bagian Kedua
Jaminan Reklamasi
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 109

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 110

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. rekening bersama pada Bank Pemerintah;
- b. deposito berjangka pada Bank Pemerintah;
- c. bank garansi pada Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional; atau d. cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 111

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 112

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan bahwa reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 113

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 114

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 115

Bupati melimpahkan pelaksanaan kewenangan Pasal 109 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), Pasal 112 dan Pasal 114 kepada Kepala Dinas.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Jaminan Pascatambang
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 117

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 118

Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 119

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang
sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 120

Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 121

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 122

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 123

Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pasal 117 ayat (3), Pasal 119 dan Pasal 122 kepada Kepala Dinas.
BAB XIII - JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pascatambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR
Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIV - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR
Pasal 126

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 untuk pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XIV - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR
Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG
Pasal 128

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.
BAB XV - PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG
Pasal 129

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada Bupati.
BAB XV - PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG
Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan yang telah selesai direklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 131

Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam daerah dan dalam negeri.
BAB XVI - PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 132

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Bupati menetapkan harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XVI - PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 133

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal penggunaan tenaga kerja setempat, Pemegang IUP wajib mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, partisipatif dan proporsional.
- (3) Pemegang IUP dalam hal pelaksanaan ayat (1) wajib berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi ketenagakerjaan.
BAB XVI - PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 134

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan :
- a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;
- b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
- (2) Dalam hal pemegang IUP melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan.
BAB XVII - Bagian Kesatu
Pasal 135

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
BAB XVII - Bagian Kesatu
Pasal 136

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua
Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara
BAB XVII - Bagian Kesatu
Pasal 137

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan :
- a. mineral logam;
- b. mineral bukan logam;
- c. batuan; atau
- d. batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengolahan logam; atau
- b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.
BAB XVII - Bagian Kesatu
Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING
Pasal 139

- (1) Modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) Tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.
- (2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten.
- (4) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.
- (5) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.
- (6) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) Tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.
- (7) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (8) Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
- (11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).
BAB XVIII - DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING
Pasal 140

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).
BAB XIX - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI
Pasal 141

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam
WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
BAB XX - TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 142

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
BAB XX - TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 143

Bupati harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada gubernur dan Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
BAB XX - TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 144

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
- (4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.
BAB XX - TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 145

- (1) Bupati dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.
BAB XX - TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 146

Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pasal 145 ayat 1 kepada Kepala Dinas.
BAB XX - TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI
Pasal 148

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP .
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.
BAB XXI
Pasal 149

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
BAB XXI
Pasal 150

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
BAB XXI
Pasal 151

Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pasal 149 dan Pasal 150 Kepada Kepala Dinas.
BAB XXI
Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXII - PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 153

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
- a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan ;
- b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya ;
- c. bukti pembayaran kewajiban keuangan ;
- d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir ; dan
- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.
BAB XXII - PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 154

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan :
- a. untuk IUP mineral logam :
1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar ; dan
2. pada Tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- b. untuk IUP batubara :
1. pada Tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar ; dan
2. pada Tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- c. untuk IUP mineral bukan logam:
1. pada Tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar ; dan
2. pada Tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- d. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu :
1. pada Tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar ; dan
2. pada Tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- e. untuk IUP batuan :
1. pada Tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar ; dan
2. pada Tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.
BAB XXIII - PEMBINAAN
Pasal 155

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
Bagian Kedua Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
BAB XXIII - PEMBINAAN
Pasal 156

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 terdiri atas :
- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
BAB XXIII - PEMBINAAN
Pasal 157

- (1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a meliputi : a. pedoman tata laksana; dan
- b. pedoman pelaksanaan.
- (2) Pedoman tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
- a. pedoman teknis pertambangan;
- b. pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ;
- c. pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya ;
- d. pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung pertambangan ;
- e. pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan ;
- f. pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang ;
- g. pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan ;
- h. pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi dan pascatambang ;
- i. pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ;
- j. pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah kabupaten ; dan
- k. pedoman evaluasi penyelenggara pengelola kegiatan usaha
BAB XXIII - PEMBINAAN
Pasal 158

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b dilakukan terhadap penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
BAB XXIII - PEMBINAAN
Pasal 159

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan, dan pengawasan di bidang mineral dan batubara.
BAB XXIII - PEMBINAAN
Pasal 160

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan/atau perguruan tinggi serta lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXIII - PEMBINAAN
Pasal 161

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi serta lembaga pendidikan dan pelatihan swasta setelah mendapat akreditasi dari komite akreditasi yang dibentuk oleh Menteri.
Bagian Ketiga Pembinaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
BAB XXIII - PEMBINAAN
Pasal 162

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dilakukan paling sedikit terhadap:
- a. pengadministrasian pertambangan;
- b. teknis operasional pertambangan; dan
- c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
Bagian Kempat Perlindungan Masyarakat
BAB XXIII - PEMBINAAN
Pasal 163

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 164

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
Bagian Kedua
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 165

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 meliputi pengawasan terhadap :
- a. penetapan WPR;
- b. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan ;
- c. pemberian WIUP mineral logam dan batubara;
- d. penerbitan IPR;
- e. penerbitan IUP; dan
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 166

Bupati wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 167

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dilakukan terhadap :
- a. teknis pertambangan ;
- b. pemasaran ;
- c. keuangan ;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara ;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara ;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
- g. keselamatan operasi pertambangan ;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang ;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri ;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan ;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat ;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan ;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum ;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, atau IPR ; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 168

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dilakukan melalui :
- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, dan IPR ; dan/atau
- b. inspeksi ke lokasi IUP, dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit
- 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Dinas dan instansi terkait lainnya.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 169

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 yang dilakukan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 170

- (1) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a untuk :
- a. IUP Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap :
- 1) pelaksanaan teknik eksplorasi; dan
- 2) tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.
- b. IUP Operasi Produksi paling sedikit terhadap :
- 1) perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan ( commisioning) ;
- 2) perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
- 3) perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; dan
- 4) perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 171

- (1) Pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b paling sedikit meliputi :
- a. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;
- b. kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
- c. rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;
- d. biaya penjualan yang dikeluarkan;
- e. perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan
- f. biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 172

- (1) Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c paling sedikit meliputi :
- a. perencanaan anggaran;
- b. realisasi anggaran;
- c. realisasi investas ; dan
- d. pemenuhan kewajiban pembayaran.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi :
- a. iuran tetap untuk WIUP, atau WPR; dan
- b. iuran produksi mineral logam, batubara, batuan, dan mineral bukan logam;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 173

- (1) Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 167 huruf d, paling sedikit meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 174

- (1) Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf e paling sedikit meliputi :
- a. recovery penambangan dan pengolahan ;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal ;
- c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah ;
- d. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan ;
- e. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang ; dan
- f. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan danpemurnian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 175

- (1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf f terdiri atas :
- a. keselamatan kerja;
- b. kesehatan kerja;
- c. lingkungan kerja; dan
- d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 176

- (1) Pengawasan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf g paling sedikit meliputi :
- a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;
- b. pengamanan instalasi;
- c. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan ;
- d. kompetensi tenaga teknik; dan
- e. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 177

- (1) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf h paling sedikit meliputi:
- a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
- b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
- c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi ;
- d. pengelolaan pascatambang ;
- e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang ; dan
- f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 178

- (1) Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf i dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.
- (2) Penggunaan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 179

- (1) Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf j paling sedikit meliputi :
- a. pelaksanaan program pengembangan ;
- b. pelaksanaan uji kompetensi ; dan c. rencana biaya pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 180

- (1) Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf k paling sedikit meliputi :
- a. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 181

- (1) Pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf m paling sedikit meliputi :
- a. fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP untuk masyarakat sekitar tambang; dan
- b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 182

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf n paling sedikit meliputi :
- a. luas wilayah;
- b. lokasi penambangan;
- c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- d. jangka waktu tahap kegiatan;
- e. penyelesaian masalah pertanahan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 183

- (1) Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf o paling sedikit meliputi :
- a. jenis komoditas tambang;
- b. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
- c. kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan
- d. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 184

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengawasan
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 185

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui :
- a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu ;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu ; dan
- c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Tambang berwenang :
- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
- b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 186

- (1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui :
- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu ; dan/atau
- b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, atau IPR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan pejabat dan pengangkatan Inspektur Tambang diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XXV - PENGHENTIAN SEMENTARA
Pasal 188

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
- a. keadaan kahar;
- b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
- c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
- a. inspektur tambang ;
- b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.
BAB XXV - PENGHENTIAN SEMENTARA
Pasal 189

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.
BAB XXV - PENGHENTIAN SEMENTARA
Pasal 190

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.
BAB XXV - PENGHENTIAN SEMENTARA
Pasal 191

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara
dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib :
- a. menyampaikan laporan kepada Bupati ;
- b. memenuhi kewajiban keuangan ; dan
- c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.
BAB XXV - PENGHENTIAN SEMENTARA
Pasal 192

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :
- a. habis masa berlakunya ; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.
BAB XXV - PENGHENTIAN SEMENTARA
Pasal 193

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.
BAB XXV - PENGHENTIAN SEMENTARA
Pasal 194

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.
BAB XXV - PENGHENTIAN SEMENTARA
Pasal 195

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXVI - BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 196

IUP dan IUPK berakhir karena :
- a. dikembalikan ;
- b. dicabut ; atau
- c. habis masa berlakunya.
BAB XXVI - BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 197

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.
BAB XXVI - BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 198

IUP dapat dicabut Bupati apabila :
- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan ;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini ; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.
BAB XXVI - BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 199

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.
BAB XXVI - BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 200

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya erakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB XXVI - BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 201

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
BAB XXVI - BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 202

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
BAB XXVII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 203

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ; dan
- b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. iuran tetap;
- b. iuran eksplorasi;
- c. iuran produksi; dan
- d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak dan Retribusi.
BAB XXVII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 204

- (1) Pemegang IUP tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP dikenai iuran produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
203 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
BAB XXVII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 205

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, atau IPR, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXVII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 206

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXVII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 207

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah melalui Dinas setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.
BAB XXVIII - PENYIDIKAN
Pasal 208

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan ;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan ;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan ;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan ;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana ;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti ;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan ; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
BAB XXVIII - PENYIDIKAN
Pasal 209

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208
- dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XXIX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 210

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 68, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 79, Pasal 80, Pasal 83, Pasal 86, Pasal 89, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), Pasal 103, Pasal 104 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 131, Pasal 132 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 136 ayat (1), Pasal 139 ayat (1), Pasal 141, Pasal 142, Pasal 148 ayat (1), Pasal 149, Pasal 150 dan Pasal 154 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis ;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi mineral atau batubara; dan
- c. pencabutan IUP atau IUPK.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati.
BAB XXIX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 211

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 212

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 213

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XXXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 214

Semua izin pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.
BAB XXXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 215

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB XXXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 216

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
BAB XXXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 217

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros pada tanggal
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : 7 TAHUN 2014