PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2011 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2015
BAB II
Pasal 3

111111:;auaan barang/ jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola -.~ memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, llllllcsanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat pat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan arakat setempat.
hal pengadaan barang/jasa di Desa sebagairnana dimaksud pada Pasal g tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian atau an, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap m "pu.
BAB Ill - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN Pasal 9"'
Pasal 6

I
pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa di Desa harus tu.hi etika sebagai berikut :
bertanggungjawab;
mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa;
mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - Bagian Ketiga Bendahara Desa Pasal g\_;·
Pasal 7

Kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan be.rang/ jasa di Desa baik melalui swakelola maupun melalui Penyedia Harang/ Jasa adalah :
1. Pengguna Anggaran Desa;
2. Bendahara Desa;
3. Tim Pengelola Kegiatan;
4. 4Tim Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa.
Perangkat Organisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas : , ·-
- a Unsur pemerintah Desa;
- b. Unsur Lembaga. Kemasyarakatan \_ , ·
sunan Organisasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagai berikut:
Ketua merangkap anggota;
Sekretaris merangkap anggota;
Anggota;
Pemeriksa Pekerja.an/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dirnaksud da ayat ( 1) terdiri dari unsur pemerintah Desa paling sedikit sebanyak 3 · a) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. m
Bagian Kedua Pengguna Anggaran Pasal 8 ; I
na Anggaran Desa adalah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang · · · tugas dan kewenangan sebagai berikut : ✓
ngumumkan secara resmi rencana um um pengadaan barang/ jasa di ...,l'Q.l&amp; pengumuman Kantor Desa; ./
ngangkat dan menetapkan TPK; ..,,, enyutujui atau menolak penunjukan penyedia barang/ jasa yan~ sulkan TPK;
gawasi pelaksanaan anggaran; /
nyampaikan laporan keuangan desa kepada Bupati sesuai dengan ntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ...
nyampaikan laporan realisasi keuangan desa terkait dengan pengadaan \_,,..,.ng/jasa kepada Bupati setiap enam bulan sekali pada tahun anggaran ·a1an.
awasi penyirnpanan dan pemeliharaan seluru.h dokumen pengadaan \_, ... .., g/ jasa.
dahara Desa adalah unsur dari perangkat Desa, yang ditetapkan oleh ~,i,x:,..aa.Desa;
dahara Desa sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), wajib memiliki -"'"" · aratan sebagai berikut:
- Memiliki kemampuan teknis dalam proses administrasi pengelolaan keuangan desa;
- Memiliki disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
dahara Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), memiliki tugas ,okok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Mencatat dan melaporkan setiap transaksi pengadaan barang/ jasa yang membebani APB Desa;
- II. Melaksanakan pembayaran pengadaan barang/ jasa di Desa setelah mendapat persetujuan .Pengguna Anggaran diketahui oleh Sekretaris Desa;
3. Menolak pembayaran pengadaan barang/ jasa dari keuangan desa apabila tidak terdapat bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara admnistratif berdasarkan persetujuan pengguna Anggaran diketahui oleh Sekretaris Desa;
4. ti.. Melaporkan realisasi penggunaan anggaran pengadaan barang/ jasa setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
5. Menyimpan dan mengamankan dokumen surat pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berla.ku.
!
:
.
.
&gt; .
.
TPK yang dibentuk dengan Keputusan {epala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam tahun anggaran berjalan; /
TPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. Mempersiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa;
- c. Mengurnumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Desa dengan memasang di papan pengurnuman desa atau tempat-tempat strategi~-› dalam wilayah desa;
- d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa.
- e. Menilai penawaran dan melakukan negosiasi denga.n penyedia barang/jasa;
6. l Mengusulkan penyedia barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran Desa;
- g. Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk pengadaan barang/ jasa dengan persetujuan"Kepala Desa;
- h. Menyusun RAB berdasarkan data barga pasar setempat atau barga pasar terdekat dari desa tersebut;
9. i Membuat laporan mengenai proses dan basil pengadaan kepada Pengguna Anggaran beserta dokumen pendukungnya;
- j. Memberikan pertanggunjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran;
- k. Menandatangani dan melaksanakan kontrak/ perjanjian dengan Penyedia barang/ jasa;
Bagian Kelima Tim Pemeriksa/Penerima Barang/ Jasa
BAB IV - Bagian Ketiga Bendahara Desa Pasal g\_;·
Pasal 11

/
Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) ditetapkan oleb Kepala Desa dalam Keputusan a Desa. da
- Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berilrut:
- Memiliki disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- Memahami isi kontrak/perjanjian;
- Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan di Desa;
Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat ( 1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
- Melakukan pemeriksaan basil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak/ perjanjian;
- la. Menerima basil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan, dan;
- Membuat dan menandatangani Serita Acara serah terima basil pekerjaan.
,-u.a.i'" hal pemeriksaan barang/ jasa memerlukan keahlian teknis khusus, Kq&gt;ala Desa selaku Pengguna Anggaran dapat menunjuk tenaga ldmis/ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa ~rjaan/Penerima Barang/ Jasa .
ilaiae:.a teknis/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan .SeJ&gt;utusan Kepala Desa.
. -
Penyedia Barang/ Jasa
Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memenuhi ketentuan untuk menjalankan usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni antara lain Surat ljin Usaha untuk pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan perindustrian, migas dan pariwisata.
- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/ jasa;
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatannya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh dan PPn paling kurang 3 {tiga) bulan terakhir dalam tahun anggaran berjalan. d
yaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, c dan 41ikecualikan bagi penyedia barang/ jasa orang perorangan.
Unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang menjabat tlalam kelembagaan pengadaan barang/ jasa di Desa dilarang menjadi pcnyedia barang/jasa di Desa setempat.
BABV PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA Bagi.an Pertama Metode Pengadaan Pasal 13
J daan barang/ jasa di Desa dilaksanakan melalui :
akelola; dan atau yedia barang/ jasa.
Bagi.an Kedua
Swakelola
BAB IV - Bagian Ketiga Bendahara Desa Pasal g\_;·
Pasal 14

j
•'
gadaan barang/ jasa melalui swakelola dilakukan oleh TPK yang liputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, poran dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
cana pelaksanaan pengadaan . barang/ jasa di Desa melalui swakelola liputi kegiatan sebagai berikut :
- Jadual pelaksanaan pekerjaan;
- Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
- Gambar rencana kerja Juntuk pekerjaan konstruksi);
- Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- Perkiraan biaya (rencana anggaran biaya/RAB).
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan swakelola harus doman pada ketentuan sebagai berikut: alam pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui swakelola;
kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- Dalam hal terdapat pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/ atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola, maka dilakukan pengadaan melalui penyedia barang/jasa. \_,/
- Khusus untuk pekerjaan konstruksi: d.
- 1) ditunjuk satu orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
- 2) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau;
- 3) dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor1/
Bagian Ketiga Penyedia Barang/ Jasa
BAB IV - Bagian Ketiga Bendahara Desa Pasal g\_;·
Pasal 15

.
f/
.
----~ Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia Barang/ Jasa dimaksudkan . untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa dalam rangka mendukung ~laksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/ jasa secara langsung di Desa. .
K menyusun rehcana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi aebagai berikut :\_
- L Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat ' dan atau tidak melebihi standar harga barang/ jasa yang ditetapkan oleh Bupati;..\_\_,1
- Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;/ b.
/
- c. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);
2. . d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerj~. I J
Bagian Keempat
Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa
BAB IV - Bagian Ketiga Bendahara Desa Pasal g\_;·
Pasal 1

~
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: J
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tan pa penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa;
3. c.TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperolep. harga yang lebih murah; dan /
- d. penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TP1/'
Pelaksanaan pengad\_ aan barang/ jasa dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan berikut: . / ---diatas~ dengan sebagai
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasy•
2. , b. Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
- c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;\_
•
ii
I
d
'
!
l
- d. TPK melakukan oqpsiasi atllu ta.war menawar dengan penycdia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TP~
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: ./
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/ jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa a tau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/ jasa;./
- b. penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian baraJ}g/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;✓
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/ jasa yang memasukkan penawaran, dengan ketentuan sebagai berikut...:,/
- 1) Dalam hal spesifi.kasi teknis barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditawarkan dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau ta.war menawar secara bersamaan; .,,
- 2) Dalam hal spesifikasi teknis barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditawarkan dipenuhi oleh salah satu penyedi~ barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negoisa~i'--"' atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifi.kasi teknis. ..,/
- 3) Dalam hal spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditawarkan tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/ jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- d. Dalam hal spesifikasi teknis barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; \_.
- e. Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ll.Ilgka 1 dan angka 2 . untuk memperoleh harga yang lebih murah dan hasilnya dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/ jasa yang berisi paling kurang : &lt;
✓
- 1) tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
- 2) ruang lingkup pekerjaan;/
- 3) nilai pekerjaan; .. ./
- 4) hak dan kewajiban para pihak;-
- 5) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;..,
- 6) ketentuan keadaan kahar; dan~
- 7) sanksi.
Kelengkapan pendukung administratif surat pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa di Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini . .,.-
BAB IV - Bagian Ketiga Bendahara Desa Pasal g\_;·
Pasal 17

.1
Dalam hal terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa dapat dilakukan, apabila perubahan aesuai dengan kebutuhan dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan .. ,,--··
Perubahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh TPK dengan memerintah.kan secara tertulis kepada penyedia barang/ jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, meliputi :
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan; \_.
- b. mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan/ ata/u ../
- d. melaksanakan pekerjaan tambahan.
Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK. ./
TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.✓'
- Perubahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membuat addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total pekerjaan yang disepakati antara penyedia barang/ jasa dengan TPK mengetahui Pengguna Anggaratv.'
Bagian Kelima
Pembayaran \_,,,,
BAB IV - Bagian Ketiga Bendahara Desa Pasal g\_;·
Pasal 18

\_\_,
/
'
bayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola / atau melalui penyedia barang/ jasa dilaksanakan dengan ketentuan gai berikut : ✓
setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;../
untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat lain yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa. \.,,,"' .
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b.,,, di atas, diwajibkan memeriksa dengan teliti terhadap keabsahan bukti pengeluaran atas beban APBDesa sebelum mengesahkan pengeluaran dimaksud. , ✓
BAB VI - ,. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 12
Pasal 22

Sebelum penyerahan pengadaan barang/ jasa dilakukan oleh TPK, Tim Penerima Pekerjaan/Pemeriksa hasil pekerjaan berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara administrasi · pengadaan barang/jasa dengan kondisi fisik barang/jasa yang diadakan.
Hasil pemeriksaan terhadap kesesuaian antara administrasi pengadaan barang/jasa dengan kondisi fisik barang/jasa yang diadakan sebagaimana ayat 1 (satu) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan.
Setelah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa selesai a tau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati ini, dapat dibentuk Tim Asistensi Desa yang ditetapkan dengan Kepulusan Bupati.
Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari :
- a . Unit Layanan Pengadaan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. Unsur lain yang terkait di Pemerintah Kabupaten.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

I
Pengadaan barang/ jasa di Desa yang telah dilaksanakan sebelurn berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.
Pengadaan barang/ jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - ...1 KETENTUANPENUTUP Pasal 25
Pasal 26

,•
l'
,,
· turan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2015 ':"' ,, Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan turan Bupati ini dengan penempata.nnya dalam Berita Daerah Kabupaten yuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangj- 1 pada tanggalr Hopw4 ~ 9-Wf
BUPATI BANYUWANQJ
H. ABDULLAH AZWARANAS / ...,,, dangkan di Banyuwangi '› Tanggal 7 Nopember 2014 .. ,.
ARIS DAERAH UPATEN BANYUWANGI, · , . .' .Y
H. SLAMET KARIYONO M.SL · · bina Utama Madya, 19561008 198409 1 001-../
A DAERAH KABUPATEN BANYUV/ANGI TAHUN 2014 NOMOR 36 \_,..-
N/A
Preamble

Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menctapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa:
GP
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1850 Nomor 19) jo Peraturan Penwrintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat IN Sawahlunto, Kabupcten Dacrah Tingkat HH Sawahlunto/Syunjung dan Kabupaten Dacrah Tingkat Il Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1900 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423):
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor H2 1):
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundansg-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ): 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 8.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), 9
- 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambil Keputusan Musyawvarah Desa,
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendampingan Desa,
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16):
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28),
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5):
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21),
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 22).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Sawahlunto ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.
- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.
- Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 6.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.
- Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9.
- li. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan kesejahteraan dan berkeadilan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 1
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Sawahlunto dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Sawahlunto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui satuan kerja perangkat daerah Kota Sawahlunto.
4. pihak ketiga. (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 4

- Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (1) a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
3. dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa: dan b. penyusunan RKP Desa.
- (3) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1 Umum
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. penetapan dan penegasan batas Desa, a.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
4. pendataan Desa, b.
5. penyusunan tata ruang Desa, C.
6. penyelenggaraan musyawarah Desa, d.
7. pengelolaan informasi Desa, e.
8. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, 8
9. penyelenggaraan perencanaan Desa: f
10. penyelenggaraan kerjasama antar Desa, h.
11. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. j.
12. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa, dan 1.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. jalan pemukiman,
3. lingkungan permukiman masyarakat Desa: dan
2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian,
4. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- l. air bersih berskala Desa,
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
2. sanitasi lingkungan,
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, dan
24. Cc. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
25. pendidikan anak usia dini, 2.
26. taman bacaan masyarakat: 1
27. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, 3.
28. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. 5.
29. pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan 4.
30. d.pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
31. pasar Nagari, 1.
32. penguatan permodalan BUM Desa: 3.
33. pembentukan dan pengembangan BUM Desa, 2.
34. pembibitan tanaman pangan, 4.
35. lumbung Desa, 6.
36. penggilingan padi, 5.
7. pembukaan lahan pertanian,
8. kolam ikan dan pembenihan ikan,
9. kandang ternak,
4. l1.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. 10.mesin pakan ternak,
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
2. pembuatan terasering,
1. penghijauan,
3. perlindungan mata air,
5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. pembersihan daerah aliran sungai,
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban,
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan,
- c. pembinaan kerukunan umat beragama,
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga,
- e. pembinaan lembaga adat:
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,
- b. pelatihan teknologi tepat guna,
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa,
25. kader pemberdayaan masyarakat Desa, 1
26. kelompok perempuan, 3.
27. kelompok usaha ekonomi produktif: 2.
28. kelompok tani, 4.
29. kelompok pengrajin, 6.
30. kelompok masyarakat miskin, 5.
31. kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 7.
32. kelompok lain sesuai kondisi Desa. 9
33. kelompok pemuda,dan 8.
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kota Sawahlunto.
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa,
5. b.penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto,
6. . pengkajian keadaan Desa,
7. . penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa,
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa,
- g. penetapan RPJM Desa.
10. . penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan £
Paragraf 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
2. kepala Desa selaku pembina, a
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
4. sekretaris Desa selaku ketua: b.
5. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur d.
6. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan
7. masyarakat lainnya. (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mengikutsertakan perempuan.
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 9

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Sawahlunto,
- b. pengkajian keadaan Desa,
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- C. penyusunan rancangan RPJM Desa, dan
BAB Il - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 10

Sistematika penulisan RPJM Desa adalah sebagai berikut :
BABI.
: PENDAHULUAN
BAB V
Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kota Sawahlunto.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kota Sawahlunto dengan pembangunan Desa.
- 4 Informasi arah kebijakan pembangunan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- .rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, b.
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Sawahlunto,
- rencana umum tata ruang wilayah Kota Sawahlunto:
- .rencana rinci tata ruang wilayah Kota Sawahlunto, dan d.
- . rencana pembangunan kawasan perdesaan. e.
BAB V
Pasal 12

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kota Sawahlunto yang akan masuk ke Desa.
2. Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. (3)
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. 4 Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Desa
BAB V
Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
3. Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut: (3)
- a. penyelarasan data Desa,
- b. penggalian gagasan masyarakat, dan
6. Cc. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
BAB V
Pasal 14

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pengambilan data dari dokumen data Desa, b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
2. (3)
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
2. (S) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
BAB V
Pasal 15

- Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. (1
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB V
Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
4. . tokoh adat, a.
5. . tokoh agama, b.
6. . tokoh masyarakat,
7. . tokoh pendidikan,
8. kelompok tani, e,
9. kelompok perajin, f
10. kelompok perempuan, g
11. kelompok masyarakat miskin,dan .
12. . kelompok pemerhati dan pelindungan anak, h.
13. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB V
Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
BAB V
Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
BAB V
Pasal 19

- Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa. (1
- Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen: (3)
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. (2)
- a. data Desa yang sudah diselaraskan, b. data rencana program pembangunan Kota Sawahlunto yang akan masuk ke Desa:
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan, dan
BAB V
Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
BAB V
Pasal 21

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. (2)
BAB V
Pasal 22

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
2. b.rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa: dan
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa,
4. C.rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi (2)
berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa,
- b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun,
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa, dan
5. d . rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
BAB V
Pasal 23

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM IM Desa.
Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RPJM Desa
BAB V
Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.
BAB V
Pasal 25

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
BAB V
Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
3. . tokoh adat:
4. . tokoh masyarakat, LN»
5. . tokoh agama,
6. . tokoh pendidikan,
7. perwakilan kelompok tani: MO
8. . perwakilan kelompok perempuan, MN
9. perwakilan kelompok perajin:
10. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan
11. h i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB V
Pasal 27

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJM Desa
BAB V
Pasal 28

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
BAB V
Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
LA
Bagian ketiga Penyusunan RKP Desa Paragraf 1 Umum
BAB V
Pasal 30

- (4) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kota Sawahlunto berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- (3) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. (S) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
BAB V
Pasal 31

- Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (1
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa,
- Cc. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa,
- . pencermatan ulang dokumen RPJM Desa,
- penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa: mo
- g. penetapan RKP Desa,
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
- h. perubahan RKP Desa, dan
Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
BAB V
Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
BAB V
Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa,
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, dan
2. Cc. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah Kota Sawahlunto yang terdiri dari Bappeda, DPPKAD, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
BAB V
Pasal 34

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
3. kepala Desa selaku pembina: gp
4. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris: dan 20
5. sekretaris Desa selaku ketua:
6. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB V
Pasal 35

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa:
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa:
- C. penyusunan rancangan RKP Desa: dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa
BAB V
Pasal 36

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kota Sawahlunto tentang:
- a. pagu indikatif Desa, dan
- b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang masuk ke Desa.
- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
2. b.rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Sawahlunto:
- a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN,
4. c.rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto, dan
5. d.rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah Kota Sawahlunto,
- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
9. b.rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kota Sawahlunto:
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
12. (S) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
BAB V
Pasal 38

- (1) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.
Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJM Desa
BAB V
Pasal 39

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RKP Desa
BAB V
Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
- pagu indikatif Desa: b.
- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa,
- pendapatan asli Desa: Cc.
- rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto: d.
- jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kota Sawahlunto: @
- hasil kesepakatan kerjasama antar Desa, dan HA
- hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa: » IM
- hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
BAB V
Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya meliputi:
- b. sekretaris:
- a. ketua,
- c. bendahara: dan
- d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.
BAB V
Pasal 42

Sistematika penulisan RKP Desa adalah sebagai berikut :
BABI
: PENDAHULUAN
BAB V
Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya,
- C. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga:
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa:
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto: dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.
BAB V
Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
BAB V
Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
BAB V
Pasal 46

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.
BAB V
Pasal 47

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
BAB V
Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: (3)
4. . tokoh agama, Uu»
5. . tokoh adat:
6. . tokoh masyarakat, c
7. perwakilan kelompok perajin,
8. . tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, MO LO
9. . perwakilan kelompok perempuan,
- i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
11. . perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, dan HI
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB V
Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Desa,
- b. pendapatan asli Desa,
5. swadaya masyarakat Desa, c.
6. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. e.
7. bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan d.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,
12. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, d.
13. pendayagunaan sumber daya alam, mw MO
14. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi,
15. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa,
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa: dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
BAB V
Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
4. (4 Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. (S) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.
Paragraf 8 Perubahan RKP Desa
BAB V
Pasal 51

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sawahlunto yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus,
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus,
7. Cc. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto,
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto,
12. Cc. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
BAB V
Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.
Paragraf 9 Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
BAB V
Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kota Sawahlunto.
- (4) Walikota menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. (S) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 54

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- a. pembangunan Desa berskala lokal Desa: dan
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
2. 4 Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 55

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. (2)
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
5. (S) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota melalui Camat.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 56

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Tahapan Persiapan Paragraf 1 Umum
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 57

- penetapan pelaksana kegiatan, a.
Tahapan persiapan meliputi:
- penyusunan rencana kerja, b.
- pembekalan pelaksana kegiatan, d.
- sosialisasi kegiatan, c
- penyiapan dokumen administrasi, e.
- pengadaan tenaga kerja, dan £
- pengadaan bahan/material. 8
Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 58

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 59

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
- a. uraian kegiatan,
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
4. . biaya, b.
5. . waktu pelaksanaan, c
6. . lokasi: d.
7. . kelompok sasaran, e.
8. tenaga kerja, dan £
- g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa,
Paragraf 4 Sosialisasi Kegiatan
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 61

- (1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
3. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, a.
4. . musyawarah dusun, op
5. musyawarah kelompok,
6. . sistem informasi Desa berbasis website, DO
7. papan informasi desa, dan
8. media lain sesuai kondisi Desa. M9
Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 62

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kota Sawahlunto melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
- a. kepala Desa,
- b. perangkat Desa,
- c. badan Permusyawaratan Desa,
- d. pelaksana kegiatan,
9. €. panitia pengadaan barang dan jasa,
- f. kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- g. lembaga pemberdayaan masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 63

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
- b. penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan
- a. pengelolaan keuangan Desa,
- c. pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
8. (S) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dalam Peraturan Walikota.
Paragraf Keenam
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 64

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya meliputi:
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- a. dokumen RKP Desa beserta lampiran,
- b. dokumen APB Desa:
- c. dokumen administrasi keuangan:
- d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan:
4. €e. daftar masyarakat penerima manfaat:
- f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan:
- g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa:
- h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa:
- j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa: dan
- i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa:
- k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.
Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 65

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
- a. pendataan kebutuhan tenaga kerja:
- b. pendaftaran calon tenaga kerja:
- c. pembentukan kelompok kerja:
- d. pembagian jadwal kerja: dan
- e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan /atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 67

- Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan: (1
- a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan,
- c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- b. penentuan material/ bahan yang disediakan dari Desa: dan
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat,
- b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang:
4. Cc. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga,
- d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela, dan
- e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 69

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
- a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Desa,
- b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 70

- Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hakhak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa. (1
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli, dan b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 71

- (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
2. Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa. (2)
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1
Umum
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 72

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurangkurangnya meliputi:
- rapat kerja dengan pelaksana kegiatan: a.
- pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa: b.
- perubahan pelaksanaan kegiatan: C.
- pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah: d.
- penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan: e.
- musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan: dan £
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 73

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 74

- (1)
- Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, membahas antara lain: a.
- perkembangan pelaksanaan kegiatan:
- b. pengaduan masyarakat:
- c. masalah, kendala dan hambatan:
- d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan
- e. perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.
Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 75

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada Walikota melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah Kota Sawahlunto yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 76

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
- b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80'6 (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan: dan
- a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 4046 (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan:
5. Cc. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 1004p (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.
- (1) Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:
- b. kelangkaan bahan material, dan/atau
- a. kenaikan harga yang tidak wajar:
- C. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Walikota. (3)
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 78

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota Sawahlunto.
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
- b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, dan
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 79

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 80

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
- b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat,
- a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat,
- C. penetapan status masalah, dan
- d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor,
- c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah,
- b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan:
- d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah, dan
- e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
14. (5)Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 81

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 82

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran,
- c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai,
- b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0Y6, 406, 806 dan 100x yang diambil dari sudut pengambilan yang sama,
6. d.foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa,
- e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa, dan
- f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 7
Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 83

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, dan
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 84

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa
BAB III - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 85

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
2. Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara: (2)
3. a.melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya,
- c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa, dan
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
8. Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (S)
BAB IV - PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 86

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
BAB IV - PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 87

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.
BAB IV - PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 88

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
2. a.memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa:
- b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa:
- c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa: dan
- d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
6. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Walikota melakukan: (2)
- a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa:
- b. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan: dan
- c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V - KETENTUAN SANKSI
Pasal 89

- . Apabila penyelenggara Pemerintahan Desa tidak menetapkan Peraturan Desa (1 tentang RPJM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. 3
- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Desa tidak menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dikenai sanksi administratif berupa
tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan 3
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Walikota Sawahlunto ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota Sawahlunto ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 91

- a. Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tercantum dalam Lampiran I:
2. Cc. Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Format Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa tercantum dalam lampiran II: dan
- d. Anggaran Biaya penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dibebankan pada Kegiatan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 18 Mei 2015
WALIKOTA $
YUSU
ALI Wo
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 18 SEKRETARIS DAE ei 2015 KOTA SAWAHLUNTO,
LAMPIRAN
|:
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR
.13 TAHUN 2015
TANGGAL
:
18 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAII DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
MEI 2015
TENTANG:
SISTEMATIKA RPJM DESA