PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 2009
Tentang PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
Berlaku: 8 September 2009
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 377

- (1) Pembinaan perkeretaapian nasional dilakukan oleh Menteri.
Pembinaan . . .
REPUBLIK INDONESIA
- 126 -
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. penetapan pedoman, standar, serta prosedur penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian;
- c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perkeretaapian;
- d. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, serta bantuan teknis kepada pemerintah daerah, penyelenggara, dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
- e. pengawasan terhadap perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 378

- (1) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota antarprovinsi, dan antarnegara; dan
- b. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan antarprovinsi.
- (2) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota dalam provinsi; dan
- b. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan.
- (3) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf a meliputi arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 379

Penetapan pedoman, standar, prosedur penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf b meliputi pedoman, standar, dan prosedur:
- a. pembangunan prasarana perkeretaapian dan pengadaan sarana perkeretaapian;
pengoperasian . . .
REPUBLIK INDONESIA
- 127 -
- b. pengoperasian prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian;
- c. perawatan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian;
- d. pengembangan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian; dan
- e. pengusahaan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 380

Penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang teknis perkeretaapian; dan
- b. awak sarana perkeretaapian, petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga yang melaksanakan pengujian serta petugas yang melaksanakan pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 381

- (1) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkeretaapian provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
- c. penempatan tenaga ahli.
- (2) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, serta bantuan teknis kepada penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. pengoperasian kereta api;
- b. tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian;
- c. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana; dan
- d. pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA).
Pemberian . . .
REPUBLIK INDONESIA
- (3) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan kereta api;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
- c. ketertiban dalam angkutan kereta api.
- (1) Pengawasan terhadap perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf e meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
- a. penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi, serta rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian;
- c. lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga penguji, awak sarana perkeretaapian, dan petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian;
- d. penyelenggaraan perkeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- e. pelaksanaan pembinaan perkeretaapian yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 383

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Menteri melakukan audit terhadap:
- a. prasarana perkeretaapian;
- b. sarana perkeretaapian;
- c. lalu lintas dan angkutan kereta api;
- d. sumber daya manusia perkeretaapian; dan
- e. keselamatan perkeretaapian.
Bagian Kedua
Pembinaan Perkeretaapian Provinsi
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 384

- (1) Pembinaan perkeretaapian provinsi dilakukan oleh gubernur.
Pembinaan . . .
REPUBLIK INDONESIA
- 129 -
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten /kota;
- b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian kepada pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara, dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 385

- (1) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota dalam provinsi; dan
- b. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan.
- (2) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (2) huruf a meliputi arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 386

- (1) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. penyusunan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkeretaapian kabupaten/kota; dan
- c. penempatan tenaga ahli.
- (2) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, serta bantuan teknis kepada penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pengoperasian kereta api provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- b. tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- c. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
- d. pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (3) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan kereta api;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
- c. ketertiban dalam angkutan kereta api.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 387

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
- a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian provinsi;
- b. pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi;
- c. perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi;
- d. pengusahaan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi; dan
- e. pelaksanaan pembinaan perkeretaapian yang dilakukan oleh bupati/walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.
Bagian Ketiga Pembinaan Perkeretaapian Kabupaten/Kota
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 388

- (1) Pembinaan perkeretaapian kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kabupaten/kota;
pemberian . . .
REPUBLIK INDONESIA
- 131 -
- b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian di wilayahnya; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian kabupaten/kota.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 389

Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memberikan arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 390

- (1) Pemberian arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian kepada penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pengoperasian kereta api kabupaten/kota;
- b. tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian kabupaten/kota;
- c. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian kabupaten/kota; dan
- d. pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) kabupaten/kota.
- (2) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan kereta api;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
- c. ketertiban dalam angkutan kereta api.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 391

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
- a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian kabupaten/kota;
REPUBLIK INDONESIA
- b. pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian kabupaten/kota;
- c. perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian kabupaten/kota; dan/atau
- d. pengusahaan prasarana dan sarana perkeretaapian kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.
BAB VI - PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
Pasal 392

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan perkeretaapian diatur dengan peraturan Menteri.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 393

Masyarakat berhak:
- a. memberi masukan kepada pemerintah, penyelenggara prasarana perkeretaapian, dan penyelenggara sarana perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian;
- b. mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum; dan
- c. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perkeretaapian dan pelayanan perkeretaapian.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 394

- (1) Pemberian masukan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 huruf a dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan fotocopy identitas diri.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai dengan data, fakta, dan saran mengenai pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian.
REPUBLIK INDONESIA
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 395

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan tanggapan secara tertulis atau lisan atas masukan yang diterima dari masyarakat.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 396

- (1) Penyelenggara perkeretaapian dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian kepada masyarakat harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam batas-batas ketersediaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian harus membayar atas pelayanan yang dinikmati sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh penyelenggara perkeretaapian.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 397

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mempublikasikan pokok-pokok rencana induk perkeretaapian kepada masyarakat melalui situs internet.
- (2) Penyelenggara perkeretaapian mempublikasikan informasi mengenai pelayanan perkeretaapian melalui jaringan multimedia.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 398

- (1) Badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Badan hukum, lembaga pendidikan dan pelatihan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1), Pasal 268 ayat (1), Pasal 284, Pasal 288 ayat (1), Pasal 297, atau Pasal 301 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
Badan . . .
REPUBLIK INDONESIA
- 134 -
- (3) Badan hukum dan lembaga penguji yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1), atau Pasal 210 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (4) Penyelenggara prasarana, dan sarana perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), Pasal 166 ayat (2), Pasal 171 ayat (1), Pasal 173 ayat (3), Pasal 182 ayat (1), Pasal 198 ayat (1), Pasal 222 ayat (1), Pasal 229 ayat (1), Pasal 271 ayat (1), Pasal 274 ayat (1), Pasal 277 ayat (1), Pasal 290 ayat (1), Pasal 328, Pasal 331, Pasal 336, Pasal 341, Pasal 348, Pasal 351 ayat (3), Pasal 362, atau Pasal 372, dikenai sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan dengan tahapan:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sertifikat atau izin;
- c. pencabutan sertifikat atau izin.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 399

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (5) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturutturut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Badan hukum, lembaga penguji, lembaga pendidikan dan pelatihan, penyelenggara prasarana, serta penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan sertifikat atau izin.
- (3) Pembekuan sertifikat atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
Badan . . .
REPUBLIK INDONESIA
- (4) Badan hukum, lembaga penguji, lembaga pendidikan dan pelatihan, penyelenggara prasarana, serta penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya pembekuan sertifikat atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat atau izin.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pembangunan atau pengoperasian yang dilakukan oleh penyelenggara prasarana, dan penyelenggara sarana perkeretaapian menimbulkan kerusakan pada lingkungan, selain dikenai sanksi administrasi, penyelenggara prasarana dan/atau penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pembangunan atau pengoperasian yang dilakukan oleh penyelenggara prasarana atau penyelenggara sarana perkeretaapian menimbulkan kerugian pada masyarakat, selain dikenai sanksi administrasi, penyelenggara prasarana atau penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menderita kerugian.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 400

- (1) Dalam hal badan hukum, lembaga penguji, atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui palsu, dikenai sanksi pencabutan sertifikat akreditasi tanpa melalui tahapan peringatan tertulis atau pembekuan sertifikat.
- (2) Dalam hal penyelenggara prasarana dan/atau penyelenggara sarana perkeretaapian yang melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui palsu, dikenai sanksi pencabutan izin tanpa melalui tahapan peringatan tertulis atau pembekuan izin.
REPUBLIK INDONESIA
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 401

- (1) Jaringan jalur kereta api yang ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api nasional.
- (2) Jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana induk perkeretaapian nasional.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 402

- (1) Prarasana perkeretaapian umum yang ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, terdiri atas barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Prasarana perkeretaapian umum yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan memperhatikan rencana induk perkeretaapian dan kebijakan umum dan teknis di bidang perkeretaapian .
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 403

- (1) Semua aset negara yang terkait dengan penyelenggaraan perkeretaapian yang telah menjadi kekayaan negara yang dipisahkan hanya dapat digunakan, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau dialihfungsikan dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku bagi korporasi dan ketentuan di bidang penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penggunaan, kerjasama dengan pihak ketiga, atau pengalihfungsian kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Menteri dan/atau Menteri yang membidangi urusan badan usaha milik negara sesuai dengan kewenangannya.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 404

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Sarana dan Prasarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 405

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai rencana induk perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 406

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
ANDI MATTALATTA
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,
Setio Sapto Nugroho
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik penumpang maupun barang secara masal, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, dan tingkat pencemaran yang rendah serta lebih efisien untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya seperti angkutan perkotaan. Dengan keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut, maka peran perkeretaapian perlu lebih dimanfaatkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi nasional secara terpadu.
Selanjutnya dengan perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan global yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif serta meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian, maka dipandang perlu untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dan swasta untuk ikut serta dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban operasional kereta api, maka penyediaan dan pembangunan prasarana perkeretaapian dan pengadaan sarana perkeretaapian harus didasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan dan dilakukan pengujian serta secara berkala dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh tenaga yang telah memiliki kualifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya.
Dalam penyelenggaraan perkeretaapian perlu ada pengaturan mengenai tatanan perkeretaapian, penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum, dan penyelenggaraan perkeretaapian khusus, sumber daya manusia perkeretaapian, perizinan, pembinaan perkeretaapian, peran serta masyarakat, serta sanksi administrasi.
Dalam pengaturan mengenai tatanan perkeretaapian mengatur mengenai satu kesatuan sistem perkeretaapian dari rencana induk perkeretaapian.
Pengaturan . . .
## PRESIDEN
## REPUBLIK INDONESIA
Pengaturan mengenai penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi persyaratan teknis pembangunan, persyaratan kelaikan pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan, sedangkan penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi persyaratan teknis pengadaan, persyaratan kelaikan pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Perubahan lingkungan strategis tertentu antara lain perubahan rencana tata ruang, perubahan kawasan pusat kegiatan, kebijakan pemerintah jangka panjang yang berpengaruh pada lingkungan hidup.Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bRencana induk jaringan moda transportasi lainnya meliputi rencana umum jaringan transportasi jalan nasional, tatanan kepelabuhanan nasional, dan tatanan kebandarudaraan nasional.## Huruf cCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eSumber daya manusia meliputi sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antara lain meliputi awak sarana perkeretaapian, petugas pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.
PENJELASAN
Pasal 13 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 14

Huruf a

Sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.## Huruf bSumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.## Huruf cSumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.## Huruf dSumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.## Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAHuruf c . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAHuruf cCukup jelas.Huruf dRencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran transportasi provinsi meliputi rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi, tatanan kepelabuhanan nasional, dan tatanan kebandarudaraan nasional.Huruf e Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eSumber daya manusia meliputi sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antara lain meliputi awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.
PENJELASAN
Pasal 22 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 23

Huruf a

Sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.## Huruf bSumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.## Huruf cSumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.## Huruf dSumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.## Huruf eCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.Huruf cCukup jelas.## Huruf dCukup jelas.## Huruf eSumber daya manusia meliputi sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antara lain meliputi awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.##
PENJELASAN
Pasal 32

Huruf a

Sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.## Huruf bSumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.## Huruf cSumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.## Huruf dSumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.Huruf eCukup jelas.## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5)Evaluasi dalam memberikan pertimbangan termasuk apabila ada usulan pembangunan prasarana perkeretaapian di luar rencana pembangunan perkeretaapian tersebut.Ayat (6) Cukup jelas.Ayat (7) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'bangunan pelengkap lainnya' adalah gardu perlintasan, gardu penjaga terowongan, dan tempat berlindung petugas di jembatan dan terowongan, serta fasilitas pemeliharaan, tidak termasuk menara telekomunikasi.## Ayat (2)Huruf aJalan rel pada permukaan tanah merupakan jalan rel yang konstruksinya berada pada permukaan tanah.## Huruf bJalan rel di bawah permukaan tanah merupakan jalan rel yang konstruksinya berada di bawah permukaan tanah.## Huruf cJalan rel di atas permukaan tanah merupakan jalan rel yang konstruksinya berada di atas permukaan tanah.Ayat (3)Cukup jelas.## Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'ruang bebas' adalah ruang yang senantiasa bebas dari segala rintangan dan benda penghalang sehingga tidak mengganggu gerakan kereta api.
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Huruf aRel atau pengarah dalam ketentuan ini dapat berupa rel, balok beton, kabel, atau pulley.Huruf bCukup jelas.## Huruf cYang dimaksud dengan ' slab track ' adalah kesatuan konstruksi terbuat dari beton bertulang yang berbentuk pelat sebagai pengganti bantalan yang tidak memerlukan balas, dan berfungsi untuk menerima dan meneruskan beban kereta api.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA##
PENJELASAN
Pasal 46

## Ayat (1)

## Huruf aYang dimaksud dengan 'lapis dasar ( subgrade )' adalah konstruksi lapisan tanah yang mampu menopang konstruksi jalan rel bagian atas dengan aman dan memberi kecukupan dalam elastisitas pada rel. Lapis dasar juga harus mampu melindungi tanah fondasi dari pengaruh cuaca.## Huruf bYang dimaksud dengan 'tanah dasar' adalah tanah asli yang berfungsi sebagai fondasi.## Ayat (2)Terowongan pada konstruksi jalan rel bagian bawah pada permukaan tanah dalam ketentuan ini disebut sebagai terowongan pegunungan.## Huruf aKonstruksi penyangga berfungsi untuk memperkuat terowongan pada struktur batuan yang lemah.## Huruf bYang dimaksud dengan ' lining ' adalah konstruksi dinding terowongan yang dapat terbuat dari pasangan batu, beton, dan/atau baja.## Huruf cYang dimaksud dengan ' invert' adalah suatu konstruksi di dasar terowongan yang berfungsi untuk meletakkan struktur jalan rel bagian atas.## Huruf dYang dimaksud dengan 'portal' adalah konstruksi penguat bagian terowongan yang ditempatkan di ujung konstruksi terowongan.## Ayat (3)Terowongan dalam ketentuan ini sesuai dengan metode pembangunannya dapat dibedakan menjadi :- a. terowongan perisai ( shield tunnel );- b. terowongan gali timbun ( cut and cover ).## Ayat (4)Jembatan dalam ketentuan ini termasuk sistem prasarana perkeretaapian pada kereta gantung.Huruf a . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA## Huruf aKonstruksi jembatan bagian atas tidak termasuk rel, bantalan, penambat, dan balas.## Huruf bKonstruksi jembatan bagian bawah terdiri atas pangkal dan/atau pilar dan fondasi.##
PENJELASAN
Pasal 48

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'bangunan pelengkap lainnya' adalah gardu perlintasan, gardu penjaga terowongan, dan tempat berlindung petugas di jembatan dan terowongan, serta fasilitas pemeliharaan, tidak termasuk menara telekomunikasi.Ayat (2) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 49

Ayat (1)

Diukur dari sisi terluar harus diartikan sebagai lebar yang diukur dari sisi terluar sebelah kiri dari jalan rel ke sisi terluar sebelah kanan dari jalan rel termasuk saluran air atau ujung atas atau bawah talud atau konstruksi pengaman tubuh jalan rel.## Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'ruang bebas' adalah ruang yang senantiasa bebas dari segala rintangan dan benda penghalang sehingga tidak mengganggu gerakan kereta api.##
PENJELASAN
Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'jalan rel pada permukaan tanah yang masuk terowongan' adalah jalan rel yang menembus pegunungan.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'jalan rel di bawah permukaan tanah' adalah jalan rel yang dibangun di bawah permukaan tanah.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Kondisi jalur kereta api dipengaruhi antara lain:- a. geometri jalur kereta api;- b. kepadatan dan kegiatan penduduk disekitar jalur kereta api;- c. daerah perkebunan, persawahan, atau hutan.## Ayat (4)Tanda larangan di jalur kereta api dipasang pada jarak sesuai dengan kepadatan dan kegiatan penduduk disekitar jalur kereta api.##
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eYang dimaksud dengan 'pemeriksaan' adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana atau sarana perkeretaapian.## Huruf fCukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4)Keperluan dalam ketentuan ini misalnya untuk pendidikan, peliputan berita.Ayat (5)Cukup jelas.## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 54 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Kepentingan lain dalam ketentuan ini antara lain berupa jalan, saluran air, pertokoan, perparkiran, perhotelan, dan pasar. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Yang dimaksud dengan 'jalan' adalah jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Huruf c . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAHuruf cYang dimaksud dengan 'frekuensi lalu lintas kereta api' adalah beban yang melalui suatu jalur kereta api yang dinyatakan dalam ton per tahun dibagi dengan jumlah gandar.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'keterpaduan' adalah persambungan antarjaringan jalur atau keterpaduan pelayanan.Ayat (2)Keberadaan stasiun sebagai simpul jaringan transportasi harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap warga pengguna transportasi kereta api sampai ketujuannya melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain yang berada di stasiun.
PENJELASAN
Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'bersambungan' adalah pertemuan di stasiun antara dua jalur kereta api atau lebih yang terpisah dengan lebar jalan rel dan ruang bebas yang sama dan membentuk satu kesatuan jaringan jalur perkeretaapian.Yang dimaksud dengan 'bersinggungan' adalah persinggungan di stasiun antara dua jalur kereta api atau lebih yang terpisah yang membentuk satu jaringan pelayanan.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cFrekuensi dan kecepatan kereta api rendah apabila selang waktu antar kereta api lebih dari 30 (tiga puluh) menit dan kecepatan kereta api tidak melebihi dari 60 km/jam.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 78 Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 82

Yang dimaksud dengan 'terusan' adalah sungai buatan.

Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf d Cukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fPengaman jalur kereta api dapat berupa jaring pengaman kabel dan portal.
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA##
PENJELASAN
Pasal 86

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan 'stasiun penumpang' adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.Huruf bYang dimaksud dengan 'stasiun barang' adalah stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.## Huruf cYang dimaksud dengan 'stasiun operasi' adalah stasiun kereta api untuk menunjang pengoperasian kereta api.Ayat (2)Stasiun dapat berfungsi melayani satu kegiatan tertentu atau campuran dua kegiatan atau lebih.##
PENJELASAN
Pasal 88

Ayat (1)

Huruf aUntuk keselamatan pengoperasian kereta api dan keselamatan pengguna jasa, penyelenggara prasarana harus memberikan batas yang jelas tempat yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api dan tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jasa.## Huruf bCukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bInstalasi pendukung antara lain instalasi listrik, air, dan pemadam kebakaran.Huruf cCukup jelas.## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 90

Ayat (1)

Huruf aUntuk keselamatan pengoperasian kereta api dan keselamatan pengguna jasa, penyelenggara prasarana harus memberikan batas yang jelas mengenai tempat yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api dan tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jasa.Huruf bCukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bInstalasi pendukung antara lain instalasi listrik, air, dan pemadam kebakaran.
PENJELASAN
Pasal 93

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bInstalasi pendukung antara lain instalasi listrik, air, dan pemadam kebakaran.
PENJELASAN
Pasal 94 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 95

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'melakukan pengaturan perjalanan kereta api' adalah mengatur lalu lintas dan operasi kereta api.Huruf bMemberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api antara lain penjualan tiket, pengaturan keluar masuk penumpang, dan penyediaan informasi.Huruf cYang dimaksud dengan 'menjaga keamanan dan ketertiban' adalah pemberian rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa.Huruf dCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 96

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Kegiatan usaha penunjang di stasiun antara lain berupa usaha pertokoan, restoran, perkantoran, perparkiran, dan perhotelan.
PENJELASAN
Pasal 102

Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA##
PENJELASAN
Pasal 103

## Huruf a

Sinyal merupakan perangkat yang digunakan untuk mengatur perjalanan kereta api dengan peragaan dan/atau warna.Perangkat tersebut merupakan gabungan dari alat-alat yang terbentuk menjadi satu kesatuan antara lain peraga sinyal, penggerak wesel, interlocking .## Huruf bTanda merupakan isyarat yang berfungsi untuk memberi peringatan atau petunjuk kepada petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api.## Huruf cMarka merupakan tanda berupa gambar atau tulisan yang berfungsi sebagai peringatan atau petunjuk tentang kondisi tertentu pada suatu tempat yang terkait dengan perjalanan kereta api.##
PENJELASAN
Pasal 105

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf aInterlocking merupakan peralatan yang bekerja saling bergantung satu sama lain yang berfungsi membentuk, mengunci, dan mengontrol untuk mengamankan rute kereta api yaitu petak jalan rel yang akan dilalui kereta api.## Huruf bPanel pelayanan berfungsi untuk melayani dan mengendalikan seluruh bagian peralatan sinyal, baik yang berada di luar ruangan, maupun di dalam ruangan, untuk mengatur dan mengamankan perjalanan kereta api. Panel pelayanan menggambarkan tata letak jalur, aspek sinyal dan wesel, serta indikasi aspek sinyal, petak blok dan kedudukan wesel yang terpasang di lintas wilayah pengendaliannya untuk mengatur dan mengamankan perjalanan kereta api.Ayat (3) . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAAyat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 110

Ayat (1)

Peralatan telekomunikasi untuk pengoperasian kereta api berfungsi menunjang operasi kereta api untuk terwujudnya keselamatan, kelancaran, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api.## Ayat (2)Kepentingan pengoperasian kereta api dapat berupa:- a. komunikasi untuk pengendalian perjalanan kereta api;- b. komunikasi untuk hubungan antar stasiun;- c. komunikasi untuk kegiatan langsiran; dan/atau- d. komunikasi untuk pengaman perpotongan sebidang.##
PENJELASAN
Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'trase jalur kereta api' adalah rencana tapak jalur kereta api yang telah diketahui koordinatnya.Ayat (2) . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAAyat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 118

Huruf a

Persyaratan sistem merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya suatu sistem.Huruf bPersyaratan komponen merupakan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi setiap komponen sebagai bagian dari suatu sistem.
PENJELASAN
Pasal 127

Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 128 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 131

Ayat (1)

Huruf aKonstruksi jembatan bagian atas terdiri atas struktur jembatan dan perletakan (andas).Huruf bKonstruksi jembatan bagian bawah terdiri atas pangkal dan/atau pilar serta fondasi.Huruf cKonstruksi pelindung dapat berupa konstruksi bendung, krib (pengarah aliran arus sungai), dinding penahan tanah, dan penahan gerusan dasar sungai.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 138

Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 142

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'prasarana perkeretaapian baru' adalah prasarana perkeretaapian dengan tipe struktur baru dan/atau komponen struktur baru.Ayat (2)Huruf aUji rancang bangun merupakan uji kesesuaian antara rancang bangun dengan fisik prasarana perkeretaapian.Huruf bCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'desain' adalah hasil rekayasa teknis meliputi perhitungan, spesifikasi teknis dan gambar berdasarkan kriteria tertentu sesuai fungsinya.Yang dimaksud dengan 'persyaratan teknis' adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya suatu sistem serta memenuhi persyaratan komponen.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan 'perubahan teknologi' adalah perubahan spesifikasi teknis terhadap peralatan atau material menjadi lebih efisien, handal, dan cepat, seperti teknologi persinyalan, bantalan, penambat.
PENJELASAN
Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Kondisi lingkungan diantaranya:- a. lingkungan korosif;- b. lingkungan padat penduduk;- c. daerah banjir; dan- d. daerah gempa/longsor.
PENJELASAN
Pasal 155

Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' adalah peraturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Perbaikan prasarana perkeretaapian untuk mengembalikan fungsi dilakukan antara lain dengan cara menghilangkan rintang jalan dan memberikan pengamanan konstruksi jalan rel sehingga kereta api masih dapat berjalan dengan kecepatan tertentu dengan aman.
PENJELASAN
Pasal 175

Ayat (1)

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dimaksudkan karena:- a. tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum;- b. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian secara ekonomis bersifat tidak komersial (biaya operasional dan perawatan lebih besar dari pendapatan).Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut' adalah bahwa pelaksanaan:- a. pembangunan prasarana perkeretaapian, ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pembangunan prasarana;b. pengoperasian . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA- b. pengoperasian prasarana perkeretaapian, ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang prasarana perkeretaapian;- c. perawatan prasarana perkeretaapian ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang perawatan prasarana perkeretaapian;- d. pengusahaan prasarana perkeretaapian ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pengusahaan prasarana perkeretaapian.## Ayat (3)Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pengelolaan barang milik negara serta pengadaan barang/jasa Pemerintah.##
PENJELASAN
Pasal 178

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'lokomotif' adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri (menggunakan motor diesel atau listrik) yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus.## Huruf bYang dimaksud dengan 'kereta' adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.## Huruf cYang dimaksud dengan 'gerbong' adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif digunakan untuk mengangkut barang, terdiri atas:- a. gerbong datar adalah sarana perkeretaapian yang tidak memiliki badan dan dipergunakan untuk mengangkut barang seperti peti kemas, rel, dan bantalan;- b. gerbong terbuka adalah sarana perkeretaapian yang memiliki badan tanpa atap dan dipergunakan untuk mengangkut barang curah seperti batubara, balas, dan pasir;c. gerbong . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA- c. gerbong tertutup adalah adalah sarana perkeretaapian yang memiliki badan serta atap yang dapat dibuka atau ditutup dan dipergunakan untuk mengangkut barang seperti semen, pupuk, dan beras;- d. gerbong tangki adalah sarana perkeretaapian yang dipergunakan untuk mengangkut barang cair.## Huruf dYang dimaksud dengan 'peralatan khusus' adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus, menurut fungsinya terdiri atas:- a. kereta inspeksi adalah peralatan khusus untuk pemeriksaan jalan rel, membawa petugas, dan peralatan kerja;- b. kereta penolong adalah peralatan khusus untuk membawa alat-alat kerja yang digunakan untuk evakuasi sarana perkeretaapian yang mengalami kecelakaan;- c. kereta ukur adalah peralatan khusus yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran untuk pengujian sarana atau prasarana perkeretaapian;- d. kereta derek adalah peralatan khusus yang digunakan untuk mengangkat sarana perkeretaapian yang mengalami kecelakaan;- e. kereta pemeliharaan jalan rel adalah peralatan khusus yang digunakan untuk pemeliharaan jalan rel.
PENJELASAN
Pasal 184

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan 'rangka dasar' adalah rakitan baja yang terdiri atas penyangga badan, balok ujung, balok samping, balok melintang, dan penyangga peralatan bawah lantai.Huruf b . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA## Huruf bYang dimaksud dengan 'badan' adalah suatu susunan konstruksi las yang terdiri dari komponen-komponen utama seperti atap, dinding samping, dinding ujung.## Huruf cYang dimaksud dengan 'bogie' adalah susunan perangkat roda, rangka, dan sistem suspensi sebagai suatu kesatuan struktur yang mendukung sarana perkeretaapian saat berjalan di atas jalan rel.## Huruf dYang dimaksud dengan 'peralatan perangkai' adalah peralatan yang menghubungkan sarana perkeretaapian satu dengan sarana perkeretaapian lainnya.## Huruf eYang dimaksud dengan 'peralatan pengereman' adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan sarana perkeretaapian.## Huruf fYang dimaksud dengan 'peralatan keselamatan' adalah suatu perlengkapan atau alat yang digunakan untuk keperluan darurat, seperti tabung pemadam kebakaran, rem darurat, palu.## Ayat (2)Huruf aCukup jelas.## Huruf bYang dimaksud dengan 'peralatan penerus daya' adalah suatu alat yang digunakan untuk meneruskan tenaga penggerak ke roda.## Huruf cYang dimaksud dengan 'peralatan penggerak' adalah peralatan yang digunakan sebagai tenaga penggerak.## Huruf dYang dimaksud dengan 'peralatan pengendali' adalah suatu alat yang digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan deselerasi.Huruf e . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAHuruf eYang dimaksud dengan 'peralatan penghalau rintangan' adalah suatu alat yang digunakan untuk untuk menghalau benda atau material yang menghalangi jalan rel.
PENJELASAN
Pasal 185

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'deformasi tetap' adalah perubahan bentuk benda secara tetap.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 190

Huruf a

Yang dimaksud 'sesuai dengan peruntukannya' adalah peralatan keselamatan yang digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, misalnya ganjal ( stop block) , alat pemadam kebakaran, dan palu pemecah kaca.Huruf b Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 194 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 201

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan 'uji rancang bangun' adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan atau kesesuaian antara rancang bangun dan fisik sarana perkeretaapian.Huruf bYang dimaksud dengan 'uji statis' adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan tidak bergerak.## Huruf cYang dimaksud dengan 'uji dinamis' adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan bergerak.
PENJELASAN
Pasal 202 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 202

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan 'uji kekuatan' adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan komponen atau konstruksi terhadap beban maksimum.Huruf bYang dimaksud dengan 'uji ketahanan' adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan komponen atau konstruksi menerima beban operasional.Huruf cYang dimaksud dengan 'uji kerusakan' adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan struktur atau desain.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 211

Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 218

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Verifikasi dimaksudkan untuk mencocokan, membuktikan, dan memeriksa kebenaran sertifikat dan kriteria kompetensi guna pembuatan database sarana perkeretaapian dan tenaga penguji.
PENJELASAN
Pasal 221

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' adalah Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 223

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'depo' adalah tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan.Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'balai yasa' adalah tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian untuk 2 (dua) tahunan atau semi perawatan akhir (SPA), perawatan 4 (empat) tahunan atau perawatan akhir (PA), dan rehabilitasi atau modifikasi.
PENJELASAN
Pasal 234

Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 246

Ayat (1)

Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dimaksudkan karena:- a. tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum;- b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian secara ekonomis bersifat tidak komersial (biaya operasional dan perawatan lebih besar dari pendapatan).## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAAyat (2)Yang dimaksud dengan 'pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut' adalah bahwa pelaksanaan:- a. pengadaan sarana perkeretaapian, ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pengadaan sarana perkeretaapian;- b. pengoperasian sarana perkeretaapian, ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang sarana perkeretaapian;- c. perawatan sarana perkeretaapian ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang perawatan sarana perkeretaapian;- d. pengusahaan sarana perkeretaapian ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pengusahaan sarana perkeretaapian.Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' adalah, antara lain, peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pengelolaan barang milik negara serta pengadaan barang/jasa Pemerintah.##
PENJELASAN
Pasal 268 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 282 Ayat (1) Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAAyat (2)Huruf aFasilitas dalam ketentuan ini antara lain bangunan, peralatan pendidikan.Huruf bCukup jelas.Huruf c Cukup jelas.Huruf d Cukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf f Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 285

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' adalah peraturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 303

Ayat (1)

Petugas lain misalnya kondektur, teknisi, dan keamanan.Ayat (2) . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAAyat (2)Petugas lain yang ditugaskan bekerja di dalam kereta api selama perjalanan kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dapat disebut sebagai awak sarana perkeretaapian.
PENJELASAN
Pasal 313

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dRencana kerja memuat antara lain susunan pengurus, kepemilikan modal, neraca perusahaan, dan sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.Huruf e . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAHuruf e Cukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf h Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 314

Ayat (1)

Huruf aPerencanaan teknis prasarana perkeretaapian merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran prasarana perkeretaapian yang ingin diwujudkan terdiri atas gambar teknik yang terinci, syarat-syarat umum, dan spesifikasi teknis dengan mengacu pada desain awal.Huruf bAnalisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL mencakup kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang mungkin terjadi akibat adanya rencana kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian.Huruf c Cukup jelas.Huruf d Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 315

Ayat (1)

Huruf aTahap pradesain meliputi antara lain prastudi kelayakan dan studi kelayakan.Huruf b . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAHuruf bTahap desain meliputi antara lain kegiatan survei, investigasi, rancangan dasar, dan rancangan yang terperinci.## Huruf cTahap konstruksi meliputi antara lain spesifikasi teknis, acuan konstruksi fisik, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan.## Huruf dTahap pascakonstruksi meliputi antara lain evaluasi hasil dan manfaat proyek.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 321

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf c . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA## Huruf cData lapangan meliputi data hujan, data gempa, dan data tanah.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iIzin lain meliputi izin gangguan ( Hinder Ordonantie ) dan izin penggunaan lahan hutan lindung.Huruf jCukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.Ayat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 325 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 339

Huruf a

Akte pendirian badan hukum Indonesia memuat ketentuan sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian.Huruf b Cukup jelas.## Huruf cSurat keterangan domisili perusahaan dan/atau keterangan domisili tempat kegiatan usahanya yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.## Huruf dSurat pernyataan kesanggupan ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha yang bersangkutan.## Huruf eRencana kerja memuat:- a. aliran kas;- b. fasilitas sarana;- c. jadwal pelaksanaan;- d. jumlah dan jenis sarana yang akan dioperasikan;- e. jumlah dan kompetensi sumber daya manusia;- f. kepemilikan modal;- g. lintas yang dioperasikan;- h. neraca perusahaan;- i. sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian; dan- j. susunan pengurus.## Huruf fCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 345

Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 346 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 346

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Huruf a Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf d Cukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fMenguasai fasilitas perawatan sarana perkeretaapian dapat berupa milik sendiri atau dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha lain.Ayat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 350

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'kawasan' adalah wilayah kegiatan yang dibatasi oleh fungsi kegiatan yang dimiliki dan diusahakan oleh satu badan usaha.Ayat (2)Kegiatan dalam ketentuan ini seperti pengangkutan kegiatan hasil tambang dari lokasi pertambangan yang diangkut ke lokasi pelabuhan/dermaga khusus yang dimiliki oleh satu badan usaha atau ke lokasi penimbunan milik badan usaha.
PENJELASAN
Pasal 351 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 354

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf b Cukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf d Cukup jelas.Huruf ePeta lokasi prasarana perkeretaapian khusus termasuk pula trase.Huruf fCukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 355

Ayat (1)

Huruf aPerencanaan teknis prasarana perkeretaapian khusus merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran prasarana perkeretaapian yang ingin diwujudkan yang terdiri atas gambar teknik yang terperinci, syarat-syarat umum, dan spesifikasi teknis dengan mengacu pada desain awal.Perencanaan . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAPerencanaan teknis paling sedikit memuat tahapan perencanaan prasarana perkeretaapian khusus yang meliputi:- a. tahap pradesain;- b. tahap desain;- c. tahap konstruksi; dan- d. tahap pascakonstruksi.Tahap pradesain meliputi antara lain prastudi kelayakan dan studi kelayakan.Tahap desain meliputi, antara lain, kegiatan survei, investigasi, rancangan dasar, dan rancangan yang terperinci.Tahap konstruksi meliputi antara lain spesifikasi teknis, acuan konstruksi fisik, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan.Tahap pascakonstruksi meliputi antara lain evaluasi hasil dan manfaat proyek.Huruf b Cukup jelas.Huruf cCukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 356 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf d . . .## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIAHuruf dData lapangan meliputi, antara lain, data hujan, data gempa, dan data tanah.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jIzin lain meliputi antara lain izin gangguan ( Hinder Ordonantie ) dan izin penggunaan lahan hutan lindung.Huruf kCukup jelas.Huruf lCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 363 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 370

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Syarat tertentu misalnya perlu dilakukan perbaikan sistem dan prosedur pengoperasian perkeretaapian khusus.Ayat (8)Cukup jelas.## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIASyarat tertentu misalnya perlu dilakukan perbaikan sistem dan prosedur pengoperasian perkeretaapian khusus.Penyelenggara perkeretaapian lain dapat sebagai penyelenggara perkeretaapian umum atau penyelenggara perkeretaapian
PENJELASAN
Pasal 375

Ayat (1)

Keadaan darurat misalnya untuk membantu penanggulangan bencana.Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' adalah peraturan di bidang keuangan negara dan peraturan di bidang BUMN.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 378

Ayat (1)

Arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota antarprovinsi, antarnegara dan perkotaan antarprovinsi meliputi volume angkutan yang akan diangkut, standar pelayanan minimum yang diinginkan, biaya perunit, dan jangkauan pelayanan.Ayat (2)Arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota dalam provinsi dan perkotaan provinsi meliputi volume angkutan yang akan diangkut, standar pelayanan minimum yang diinginkan, biaya perunit, dan jangkauan pelayanan.Ayat (3)Arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota meliputi volume angkutan yang akan diangkut, standar pelayanan minimum yang diinginkan, biaya perunit, dan jangkauan pelayanan.
PENJELASAN
Pasal 380

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang teknis perkeretaapian' adalah pejabat struktural dan fungsional yang bertugas di bidang prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, lalu lintas dan angkutan kereta api, keselamatan perkeretaapian, atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.Huruf b Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 383

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'audit prasarana perkeretaapian' adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pemenuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.## Huruf bYang dimaksud dengan 'audit sarana perkeretaapian' adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pemenuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan sarana perkeretaapian.## Huruf cYang dimaksud dengan 'audit lalu lintas dan angkutan kereta api' adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pemenuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api.## Huruf dYang dimaksud dengan 'audit sumber daya manusia perkeretaapian' adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pemenuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya manusia perkeretaapian.## Huruf eYang dimaksud dengan 'audit keselamatan perkeretaapian' adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pemenuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keselamatan perkeretaapian.
PENJELASAN
Pasal 385 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 385

Ayat (1)

Huruf aArah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota dalam provinsi meliputi volume angkutan yang akan diangkut, standar pelayanan minimum yang diinginkan, biaya perunit, dan jangkauan pelayanan.Huruf bArah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan provinsi meliputi volume angkutan yang akan diangkut, standar pelayanan minimum yang diinginkan, biaya perunit, dan jangkauan pelayanan.Ayat (2)Arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota meliputi volume angkutan yang akan diangkut, standar pelayanan minimum yang diinginkan, biaya perunit, dan jangkauan pelayanan.
PENJELASAN
Pasal 394 Cukup jelas.

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 395 . . .

## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 402

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan kebijakan umum dan teknis di bidang perkeretaapian yaitu kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan Menteri selaku regulator di bidang perkeretaapian.
PENJELASAN
Pasal 406

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5048