Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2006
Tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Berlaku: 03 Oktober 2006
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemelihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2005 Sri D Nomor 9).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DAN
WALIKOTA MAKASSAR
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BAB VII - LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 7
Pasal 8

Bentuk laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 10

Perturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat menetahui, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 03 Oktober 2006
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR,
H. A. HERRY ISKANDAR
Diundangkan di Makassar Pada tanggal 05 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
H. SUPOMO GUNTUR
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 10 TAHUN 2006 SERI A NOMOR 1.
FILE : PERDA PARPOL PROPINSI HK-06
LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR
:
10 TAHUN 2006
TANGGAL :
3 OKTOBER 2006
BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004
NOMOR :
Pada hari ini ....... tanggal .... Bulan ...... tahun ... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor ... Tahun .... Tanggal..... telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... yang diajukan oleh DPD ...
Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tim menyatakan bahwa Partai Politik ... Telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak ..... X Rp. 19.000.000,- = Rp. ...
Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..., ...
TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
1.
... Ketua
(.....)
2.
... Sekretaris
(.....)
3.
... Anggota
(.....)
4.
... Anggota
(.....)
5.
... Anggota
(.....)
6.
... Anggota
(.....)
7.
... Anggota
(.....)
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR,
H. A. HERRY ISKANDAR
LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR
:
10 TAHUN 2006
TANGGAL :
3 OKTOBER 2006
BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004
NOMOR :
Pada hari ini ... tanggal ... bulan
... Tahun .... Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Walikota Makassar selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai ..... selanjutnya
- disebut Pihak Kedua.
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah meyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun .... Kepada DPD Partai .... Sejumlah Rp. .... dan pihak Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kota Makassar melalui rekening Bank Partai Politik .....
Berita Acara serah terima di dinyatakan sah setelah Cop SPM Giro Bak dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Selatan diterima oleh DPD Partai yang bersangkutan.
Pihak Kedua Pihak Pertama DPD Partai ... An. Walikota Makassar Ketua Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
(....) (.....)
Bendahara
(...)
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR
H. A. HERRY ISKANDAR
LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 10 TAHUN 2006 TANGGAL : 3 OKTOBER 2006
KOP SURAT PARTAI POLITIK
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN ...
Kegiatan : Administrasi dan / atau Sekretariat Pelaksanaan Audit : Tgl ..... Bln ... Thn .....
Nama Partai Politik : NPWP : Nomor Rekening : Alamat : Jumlah Kursi : Jumlah Dana
: Rp.
Makassar, ........
K e p a d a
Yth. Walikota Makassar
Di -
MAKASSAR
Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :
| NO | JENIS BELANJA | JUMLAH UANG | KETERANGAN |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Honorarium Uang Lembur Administrasi Umum Langganan Daya dan Jasa Pos dan Giro Pemeliharaan Gedung Peneliharaan Data dan Arsip Biaya Perjalanan Komputer Mesin Tik Maubiler Kantor | | |
Terbilang :
BENDAHARA KETUA
(........) (....)
Telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(.....)
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR