PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 2007
Tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN
Berlaku: 5 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Mengingat :
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penataan struktur organisasi dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan dan pemakaman, maka dipandang perlu meningkatkan kedudukan organisasi dan tata kerja Kantor Pengelola Kebersihan dan Pemakaman Kota Jambi menjadi Dinas Kebersihan dan Pemakaman;
- b. bahwa peningkatan kedudukan organisasi dan tata kerja yang dimaksud harus didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
- c. bahwa pengaturan tentang pengelolaan kebersihan dan pemakaman sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan penataan struktur organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pemakaman;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Jambi (Lembaran daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jambi.
6. Instansi adalah instansi pemerintah di Kota Jambi.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan / Kantor yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Kebersihan dan Pemakaman berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebersihan dan pemakaman.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pemakaman dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan dan pembangunan dibidang kebersihan dan pemakaman yang meliputi : kebersihan, penyuluhan, angkutan, pemakaman, ketatausahaan dan tugas jabatan fungsional.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan program dibidang kebersihan dan pemakaman;
- b. Penyelenggaraan Tata Usaha dinas ;
- c. Penyuluhan dan bimbingan dibidang kebersihan dan pemakaman ;
- d. Pengawasan dan pengendalian kebersihan dan pemakaman ;
- e. Pengelolaan dan pelayanan kebersihan dan pemakaman;
- f. Penyelenggaraan perijinan dibidang kebersihan dan pemakaman;
- g. Penyelenggaraan dan pelaksanaan penangulangan sampah serta pengembangan teknologi pemanfaatan sampah;
- h. Koordinasi hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman terdiri dari :
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha , terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Kebersihan dan Angkutan, terdiri dari :
1. Seksi Angkutan dan pengolahan sampah;
- 2.Seksi Kebersihan Lingkungan dan pengembangan teknologi pemanfaatan sampah
- e. Bidang Pemakaman, terdiri dari :
1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman.
2. Seksi Pelayanan Pemakaman.
- f. Jabatan Fungsional.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 6

- (1) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian pada Bagian.dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurup f dikoodinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan, kedudukan,tugas dan fungsi serta penilaian angka kredit tenaga fungsional akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah yang akan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Bagian, Bidang serta uraian tugas subsub Bagian dan seksi-seksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Tata Kerja
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dilingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan mengawasi tugas-tugas para unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.
- (3) Masing-masing Pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasannya serta melaporkan tugasnya secara hirarki dan berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas.
- (4) Masing-masing Pejabat dalam satuan organisasi harus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok serta uraian tugas masing-masing sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13

- (1) Walikota dapat mengangkat Pejabat Fungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Jambi pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
M. ASNAWAI. AB
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2007 NOMOR SERI NOMOR
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal
WALIKOTA JAMBI
ARIFIEN MANAP