PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 4 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR ,4 TAHUN 2016
TENT ANG
PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Penghasilan Tetap, Insentif bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
1.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noinor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecia
r=&gt;;
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
r---,
8. Kepala desa adalah adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan bendahara desa.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa sebagai aturan pelaksana atas peraturan desa.
13. keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADesa, adalah dana pendapatan yang bersumber dari penghasilan tanah kas desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
10. 1 7. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
18. Insentif BPD adalah Insentif yang diberikan kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD dalam rangka fungsi pengawasan pada pemerintah desa.
19. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan kelembagaan yang diberikan untuk operasional Rukun Tetangga.
BAB II - PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan gaji sebagai penghasilan tetap/tunjangan setiap bulannya.
2. Penohasilan tetan Itunianoan dibebankan nada APB
- (3) Besaran penghasilan Tetap/Tunjangan Kepala Desa 45 % (empat puluh lima perseratus) dari besaran rata-rata pagu ADD masing-masing desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 70 °/o (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Penghasilan tetap kepala urusan dan bendahara desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (6) Penghasilan tetap kepala dusun paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan.
- (7) Penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.
BAB II - PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 3

INSENTIF KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Kepala desa dan perangkat desa diberikan Insentif setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
BAB II - PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4

Bagi kepala desa yang berstatus PNS berhak menerima Insentif dari APB Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III - INSENTIF ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 5

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah besaran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang selanjutnya besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APB Desa.
BAB IV - INSENTIF RUKUN TETANGGA
Pasal 6

- (1) Rukun tetangga diberikan insentif sebagai operasional Rukun Tetangga.
- (2) Insentif rukun tetangga diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah besaran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang selanjutnya besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APB Desa.
.,·
SUMBER PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN, DAN INSENTIF
BAB IV - INSENTIF RUKUN TETANGGA
Pasal 8

Penghasilan tetap/tunjangan kepala desa dan perangkat desa, Insentif BPD dan insentif rukun tetangga di desa bersumber dari Alokasi Dana Desa dan termasuk dalam belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 21

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengatur serta mengawasi terselenggaranya kegiat4r 1 penyustman pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan koordinasi dalam Pengelolaan Bina Administrasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- b. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan koordinasi dalam Pembinaan Bina Administrasi Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan koordinasi dalam Pembinaan Bina Administrasi Pertanian;
- d. menyusun program, mengatur dan mengawasi serta melaksanakan kegiatan Pembinaan pengembangan sumber Jaya alam, pernetaan geologi, sumber daya mineral dan pemanfaatan air bawah tanah;
- e. menyusun program, mengatur dan mengawasi serta melaksanakan kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan dan Energi, penyuluhan tata cara usaha pertambangan serta pengendalian usaha pertambangan;
- f. mengkoordinasikan kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan instansi terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- g. memberikan disposisi, mengatur dan membagi tugas kepada Sub Bagian sesuai tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis, serta memberi petunjuk, meneliti, mengatur dan mengevaluasi kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kerja masing-masing Sub Bagian dilingkungan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam agar terjalin kerjasama yang balk;
- i. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hash kerja dan juknis penilaian DP3 sebagai bahan pertimbangan karier pegawai;
- j. menginventarisasi permasalahan serta mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan tugas agar hasil tugas tepat sasaran;
- k. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah langlcah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
1. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas yang diberikan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 24

Kepala Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Sumber Daya Alam dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Sumber Daya Alam dengan instansi terkait sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. menyelenggarkan kegiatan Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Sumber Daya Alam berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Sumber Daya Alam untuk pengembangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. membuat telahaan, rancangan konsep surat dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Sumber Daya Alam agar kegiatan berjalan dengan baik;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
N/A
Pasal 37

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari dan menelaah Undang-Undang dan Peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- b. menyampaikan telaahan staf kepada Walikota dalam program pemerintahan, hukum dan politik;
- c. menyampaikan telaahan staf kepada Walikota untuk urusan pendidikap, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kearsipan, perpustakaan, otonomi daerah, pengawasan dan pemerintahan umum;
- d. menyampaikan telaahan staf kepada Walikota dalam hal teknis Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan dan Instruksi Walikota, semua produk-produk hukum daerah, penerbitan Lembaran Daerah serta pembinaan dan pengembangan sistem jaringan informasi hukum di daerah, dan persoalan persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah;
- e. menyampaikan telaahan kepada Walikota tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- f. menginventarisasi, menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kearsipan, perpustakaan, otonomi daerah, pengawasan dan pemerintahan umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
N/A
Pasal 38

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari dan menelaah Undang-Undang dan Peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- b. memberikan nota pertimbangan kepada Walikota dalam program pembangunan, perekonomian dan keuangan;
- c. menyampaikan telaahan staf kepada Walikota dalam hal teknis pengawasan serta penetapan langkah-langkah kebijakan dalam pembinaan dalam urusan pekerjaan umum, lingkungan hidup, tata ruang, perumahan, penanaman modal, koperasi dan UMKM, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, ketahanan pangan, perencanaan pembangunan, pelayanan perijinan terpadu, administrasi keuangan, pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan;
- d. menyampaikan telaahan staf kepada Walikota dalam hal teknis pengelolaan keuangan dan perekonomian daerah;
- e. menyampaikan telaahan staf kepada Walikota tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- f. menginventarisasikan, menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan umum, lingkungan hidup, tata ruang, perumahan, penanaman modal, koperasi dan UMKM, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, ketahanan pangan, perencanaan pembangunan, pelayanan perijinan terpadu, administrasi keuangan, pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
2. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keenam
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
N/A
Pasal 39

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari dan menelaah Undang-Undang dan Peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. memberikan nota pertimbangan kepada Walikota dalam program kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. menyampaikan telaahan staf kepada Walikota dalam program kemasyarakatan dan peningkatan bidang sumber daya manusia;
- d. menyampaikan telaahan staf kepada Walikota dalam hal teknis dalam urusan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, sosial, kebudayaan, kepegawaian daerah;
- e. menyampaikan telaahan staf kepada Walikota tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- f. menginventarisasikan, menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, sosial, kebudayaan, kepegawaian daerah; serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
7. g- membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
SE
SD
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013
WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAIDIN NOOR
Diundangkan di Banjarb pada tanggal
2013
H. S AHRIANI
BERITA 1 DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR