PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA BADAlt PEltAltGGULAlt GAlt BEltCAltA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
Berlaku: 9 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
a. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peratur an Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana perlu ditetapkan penjabaran tugas, dan fungsi Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bornbana;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dim sud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan P raturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawe i 'enggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0~3 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran~ Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone ·ia N~r ~~; 7 /
",
.
.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 200 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 200 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sadan nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 200 ten tang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembar n Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 T un 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tent:ang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEN ABARAN TU GAS DAN FUNGSI PELAKSANA BAD AN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BOMBANA.
BABI KETENTU AN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ,
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya diseb t~ DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; ;;/ 4. Bupati adalah Bupati Bombana; ;r /
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
~
.,,-
'
- Bombana; abupaten 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun fakto manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda da dampak psikologis.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana;
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor,
- 11.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakib tkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- 12.Penyelenggara penanggulangan bencana adalah se angkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pem angunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan p ncegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
- 14.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengor anisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
- 13.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk meng · angkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana;
- 15.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pernberian peringatan sesegera mungkin kepada masyaraka t ten tang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
- 17.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegis tan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggapi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pe gurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasa ana dan sarana;
- 16.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengur ngi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan m nghadapi ancaman bencana;
- 18.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang menandai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara. wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- 19.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maup n /r\. masyarakat dengan sasaran utama turnbuh yu;
.
-
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masya akat pada wilayah pasca bencana;
- 20.Ancaman bencana adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
- 21.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristi geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya te:rtentu;
- 22.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
- 23.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegi tan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana baik melalui pengurangan bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
- 24.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditim ulkaan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
- 25.Bantuan darurat bencana adalah upaya m mberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
- 27 .Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yan t erpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
- 26.Status keadaan darurat bencana adalah suatu kea aan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka wakt t:ertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
- 28.Setiap orang adalah orang atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
- 29.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
BABII Bagian Kesat u KEDUDUKAN Pasal 2
Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah adalah unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang~ dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada BPBD. f /
Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daer ah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara t rintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
Pasal 4
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan tehni .. bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, effektif dan effisien;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas i bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatai t;
- d. pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, te adu dan menyeluruh;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur ses at tugas dan fungsinya.
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa12 1
Pasal 22

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Bupati ini. (
. t·
.
•
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditatapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.
--
H. BURHANUDDIN A. HS. NOY
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 17.
•••
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR
: l'i t'Al+citf ~Olb
T ANGGAL
: 0 (Wl' '2D t(;
TENTANG :PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA