PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS.
Berlaku: 28 Pebruari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERA TU RAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR INOMOR 7 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN I ATAU PENYEDOTAN KAKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa Hetribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa denqan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 110 ayat (1) huruf j, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 42 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19S18 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Und1ang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504~1);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20·10 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1).
De ngan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN FtAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan DUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah a.dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan denqan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahian Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundanq-undanqan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
7. Kas Daerah adalah Kas IPemerintah Kabupaten Toba Samosir.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
9. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
10. Mobil tangki tinja adalah sarana yang disediakan oleh Pemerntah Daerah untuk menyedot, mengangkut, atau dari septick tank komunal ke instalas pengolah lumpur tinja
11. Tinja adalah segala bentuk jenis kotoran yang ada dalam jamban/septick tank yang dapat menimbulk.an pencemaran dan penyakit serta mempengaruhi kebersihan, kesehatan dan keindahan.
12. jamban adalah septick tank tempat pembuangan yang berbentuk tabung.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusl, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Jasa adalah kegiatan Pomerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fa:silitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Batdan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Wajib Retribusi Jasa Um urn yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
16. Sadan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di lndonesla.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi IDaerah, yang selaniutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah seranqkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah clan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB V - MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retrbusi yang terhutanq harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentanq tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Rp.1 OO.OOO,-/m3
Rp. 70.000,-/m3
Rp. 50.000,-/m3
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak mernenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus rnemberlkan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keoeratan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebaqaiman dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - PENGEMB,~LIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusl, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupatii.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebaaalmana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos 1:ercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XII - PENGEMB,~LIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dirnaksud Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi,antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENl'NJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut rnenqenal penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. ·
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pernberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk rnemungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan penyedotan dan/atau penyedotan kakus, maka perlu dibentuk F'eraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

~Pasal9Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal20 Cukup jelas.Pasal21Cukup jelas.Pasal22Cukup jelas.## Pasal23Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Dalam hal besamya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, 13upati dapat menyesuaikan tarif retribusi.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal24Cukup jelas## Pasal25Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3)Cukup jelas.Pasal26 Cukup jelas.## Pasal27Cukup jelas.Pasal28 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal30 Cukup jelas.Pasal31 Cukup jelas.Pasal32Cukup jelas.Pasal33 Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 7