PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 51 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA BLUD HARUM PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2015
Berlaku: 51 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA KENDARI
PERATURAN WALIKOTA KBNDARI NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA BLUD HARUM PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Blud HARUM Kota Kendari;
1. Undang-Undang Noriior 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 10\_ Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
- 1l. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 12\_ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
3. 18 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
4. 20\_ Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013Nomor 15); Ketiga
5. 19 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
6. 21 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);
7. 23\_ Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Walikota Kendari Nomor 22 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Kendari.
22. Peraturan Walikota Kendari Nomor 46 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Walikota Kendari Nomor 21 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kendari.
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA BLUD HARUM KOTA KENDARI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

Maksud dan Tujuan
- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan dalam rangka menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value) pemerintah daerah melakukan penyisihan dana bergulir BLUD HARUM Kota Kendari.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyisihan dana bergulir BLUD HARUM.
BAB II - TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR
Pasal 3

Kriteria Kualitas Dana Bergulir
- Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian pemerintah daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian
- kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah: pada
1. Jatuh tempo dana bergulir dan /atau
- a Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
2. Upaya penagihan
- 1 kualitas lancar
- b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
2. kualitas kurang lancar
4. kualitas macet.
3. kualitas diragukan dan
- C\_ Penggolongan Kriteria kualitas dana begulir terdiri atas:
- a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
1. Dana bergulir dengan kelola sendiri:
1. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau
3. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
2. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan /atau
4. Penerima dana kooperatif.
1. Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan belum melakukan pelunasan, dan atau
4. Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
3. Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
2. C Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
1. Umur dana bergulir lebih dari 13 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
3. Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Kualitas macet; dapat ditentukan dengan kriteria;
7. 4; Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
1. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
9. Penerima dana tidak diketahui keberadaannya dan /atau
2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan belum melakukan pelunasan, dan/ atau Ketiga
4. Penerima dana mengalami kesulitan bangrut dan/atau meninggal dunia dan/atau
5. Penerima dana mengalami musibah (force majeure)
- 2) Dana bergulir dengan executing agency;
- (1) Lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) LKB, LKBB koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;dan / atau
19. lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/ atau
- (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure)
- (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
- 3) Dana bergulir dengan chanelling agency
- (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- b) Kualitas kurang lancar; dapat ditentukan dengan kriteria:
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukanpelunasan.
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
30. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/ atau
- d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;dan/atau
- (4) Penerima dana bergulir bangkrut /meninggal dunia;dan/atau
- (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure) Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah.
BAB II - TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR
Pasal 4

Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir
Besaran Penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
2. a Kualitas lancar , sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
3. C Kualitas diragukan; (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
BAB II - TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR
Pasal 5

Pencatatan Akuntansi
Pencatatan Akuntansi penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir . Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.
BAB II - TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR
Pasal 6

Pelaporan
Ilustrasi pelaporan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam Laporan Operasional (LO), dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam neraca.