PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak ketiga atas Pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak ketiga atas Pengumpulan dan atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Menetapkan
:
Indonesia Nomor 5049);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGGARAI NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN.
N/A
Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak ketiga atas Pengumpulan dan atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2000 Nomor 17 Seri D Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni2016
BUPATI MANGGARAI, ttd DENO KAMELUS
Diundangkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni2016 SEKRETARIS DAERAH, ttd MANSELTUS MITAK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAITAHUN 2016NOMOR 5. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 05/2016
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
BOUR MAXIMUS Pembina TK. I NIP.19630224 199003 1 006
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka memenuhi ketentuan hukum berkaitan dengan Sumbangan Pihak ketiga atas Pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pungutan, maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak ketiga atas Pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian.
Pencabutan sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan langkah terakhir yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah Manggarai mengingat adanya regulasi baru yang sudah tidak sesuai lagi dengan tahapan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 05.