PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 03 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 2 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
- a. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan azas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan Bentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sebagai dasar pengelolaan keuangan dipandang perlu menetapkan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pernbentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Babas Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
15. Peraturan Pemerintah. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur, 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perunaang-undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peruhahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
26. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor ... Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang selanjutnya disebut RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin adalah rumah sakit umum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD (Kepala Biro Keuangan) atau yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
| 15. | Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. |
| 17 | Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. |
| 18 | Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. |
| 19 | Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. |
| 20 | Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalarn rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. |
| 21 | Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. |
| 22 | Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. |
| 23 | Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. |
| 24 | Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. |
| 25 | Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. |
| 26 | Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. |
| 27 | Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. |
| 28 | Sisa Lebih Perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. |
| 29 | Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. |
| 30 | Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. |
| 31 | Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; |
| 32 | Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diproses atas beban APBD atau berasal dari perolehan atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. |
| 33 | Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan |
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
34. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
35. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
36. Peningkatan status BLUD adalah meningkatkan status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh.
37. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status satuan-satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap.
38. Pencabutan status BLUD adalah kembalinya status satuan-satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa.
39. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
40. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat BLUD Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
41. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
42. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
43. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana Iancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
44. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
45. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalarn rangka pelayanan kepada masyarakat.
46. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
47. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum yang sehat untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
48. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
49. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen parencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
50. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
51. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaran fungsi organisasi berdasarkan kaidahkaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan,
52. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
53. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
54. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha Iainnya.
55. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
56. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah mulai dari proses perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan sampai dengan proses akuntansi laporan keuangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum adalah sebagai pokok-pokok dalam pengelolaan keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
- (2) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah, daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai PPK BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian Iayanan umum yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan Iayanan kepada masyarakat, RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4

RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
BAB III - PERSYARATAN DAN PENETAPAN PPK-BLUD
Pasal 5

- (1) Penerapan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai PPK-BLUD, harus memenuhi persyaratan substantive, teknis dan admintratif sesuai peraturan mendagri tentang BLUD
- (2) Persyaratan administratif RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD meliputi:
- a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat yang dibuat oleh Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan diketahui oleh Sekretaris Daerah;
- b. pola tata kelola ;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. standar pelayanan minimal.
- e. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan ;
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Persyaratan administrasi berupa pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan peraturan internal RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD.
- (4) Persyaratan administrasi berupa rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan rencana bisnis lima tahunan yang mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD dan merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (5) Persyaratan administrasi berupa standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi.
- (6) Persyaratan administrasi berupa laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri dari Laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
- (7) Persyaratan administrasi berupa laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independent sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal sebelum RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menerapkan BLUD dalam bentuk surat pernyataan bersedia untuk diaudit, dibuat oleh Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan diketahui oleh sekretaris daerah.
BAB IV - TIM PENILAI
Pasal 6

- (1) Gubernur membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai PPK-BLUD.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
- a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;
- b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota
- d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota; dan
- e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.
- f. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala daerah.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB IV - TIM PENILAI
Pasal 7

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai PPK-BLUD.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD
PasaI 8
Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:
- a. dicabut oleh kepala daerah atas usulan Sekretaris Daerah atau kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau
- b. berubah statusnya manjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 9

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
- a. struktur organisasi;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip, antara lain:
- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas, dan
- d. independensi.
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 10

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 11

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip bisnis yang sehat.
Bagian Kedua Pejabat Pengelola
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD terdiri atas:
- a. Direktur sebagai pemimpin
- b. pejabat keuangan ; dan
- c. Pejabat Teknis.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Direktur RSUD Dr.H.Moch.ansari Saleh Banjarmasin bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin;
- b. menyusun renstra bisnis RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat Iainnya sesuai kebutuhan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin kepada Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 15

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan DPA- RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin
.
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 16

- (1) Pejabat Teknis BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomi dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 18

- (1) Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk KPA.
- (3) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu lebih dari 1 (orang) PPTK.
- (5) Dalam hal Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 19

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai PPK BLUD apabila memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal sesuai peraturan perundang-undangan, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan memberikan pendapat serta saran kepada Kepala Daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ;
- c. Melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ;
- d. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ;
- e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ; dan
- f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktuwaktu apabila diperlukan.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 21

- (1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
- a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ;
- b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin
.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:
- a. memiliki dedikasi dan memaharni masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin , serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ; atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 23

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan dimuat dalam RBA.
BAB VII - STATUS KELEMBAGAN
Pasal 25

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD dalam hal menerapkan PPK-BLUD mengubah status kelembagaannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya;
- b. perubahan organisasi, antara lain: penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.
BAB VIII - REMUNERASI
Pasal 26

- (1) Pejabat pengelola RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin melalui Sekretaris Daerah.
BAB VIII - REMUNERASI
Pasal 27

- (1) Penetapan remunerasi Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin selaku pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
- a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ; dan
- d. kinerja operasional RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB VIII - REMUNERASI
Pasal 28

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ; dan
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB VIII - REMUNERASI
Pasal 29

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
- a. pengalaman dan masa kerja ( basic- index );
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku ( competency Index );
- c. resiko kerja ( risk index );
- d. tingkat kegawatdaruratan ( emergency index );
- e. jabatan yang disandang ( position index ); dan
- f. hasil/capaian kinerja ( performance Index ).
- (2) Bagi pejabat pengeloia dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
BAB VIII - REMUNERASI
Pasal 30

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.
BAB IX - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 31

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin , Gubernur menetapkan
standar pelayanan minimal RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan Peraturan Gubernur,
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
BAB IX - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 32

- (1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
- a. fokus pada jenis pelayanan;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai:
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD.
- (6) Tepat waktu sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf 2, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
BAB X - TARIF PELAYANAN
Pasal 33

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit Iayanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB X - TARIF PELAYANAN
Pasal 34

- (1) Tarif Iayanan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin diusulkan oleh Pemimpin RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif Iayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan Iayanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh kepala daerah yang keanggotaannya dapat berasal dari:
- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan;
- c. unsur perguruan tinggi;
- d. lembaga profesi.
BAB X - TARIF PELAYANAN
Pasal 35

- (1) Peraturan Gubernur mengenai tarif Iayanan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit Iayanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 34.
BAB XI - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 36

Pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD dapat bersumber dari:
- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN: dan
- f. pendapatan yang sah.
BAB XI - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 37

- (1) Pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, berupa Imbalan yang diperoleh jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha Iainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ;
- g. Hasil investasi
BAB XI - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 38

- (1) Seluruh pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lainlain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
Bagian Kedua Biaya
BAB XI - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 39

- 1) Biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dalarn rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- 3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 4) Biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- 5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.
BAB XI - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 40

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan; dan
- b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan Iangsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
- a. biaya pegawai;
- b. Biaya bahan
- c. Biaya Jasa pelayanan
- d. Biaya pemeliharaan
- e. Biaya barang dan jasa; dan
- f. Biaya pelayanan dan lain-lain
- (5) Biaya umum dan administrasl sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;
- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
BAB XI - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 41

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), terdiri dari:
- a. Biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan niiai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.
Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB XI - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 42

1. Seluruh pengeluaran biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf h, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
2. Seluruh pengeluaran biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
BAB XI - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 43

- (1) Pengeluaran biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (6) Usul tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian diusulkan dalam perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran di akhir tahun.
- (7) Tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
- a. Pergeseran anggaran antar rincian obyek, antar obyek, antar jenis, antara kelompok, antar kegiatan, antar program, antar unit organisasi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme APBD.
- b. Revisi DPA-RS hanya dapat dilakukan antar rincian-rincian obyek. Dalam rincian obyek belanja yang sama setelah mendapat persetujuan dari PPKD (dalam hal ini Kepala Biro Keuangan).
- c. Revisi DPA-RS sebagaimana dimaksud di atas harus dituangkan dalam DPPA RS APBD atau dalam LRA akhir tahun.
BAB XI - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 44

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPARSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 45

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
BAB XII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 46

Renstra bisnis RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB XII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 47

- (1) Setiap tahun anggaran, RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai PPKBLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara rinci Rencana Pendapatan dan Belanja dalam satu tahun anggaran
- (3) Satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sama dengan 1 (satu) tahun anggaran APBD.
- (4) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dan masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin lainnya.
BAB XII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 48

RBA merupakan penjabaran lebih Ianjut dari program dan kegiatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB XII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 49

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, memuat:
- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (forward estimate);
- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsulidasi dengan RKA-SKPD/APBD
- (2) RBA Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
BAB XII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 50

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
- b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
- c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
- e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. tingkat inflasi;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. nilai kurs;
- d. tarif;
- e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
- b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dan tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh asset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.
BAB XII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 51

- (1) Untuk RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disampaikan kepada PPKD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
BAB XII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 52

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. ayat (4), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB XII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 53

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA- RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) DPA RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersamakan dengan RKASKPD Iainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 54

- (1) DPA-RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), mencakup antara lain:
- a. pendapatan dan biaya;
- b. proyeksi arus kas;
- c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA- RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam hal DPA- RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKAD, RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya angka DPA- RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin tahun sebelumnya.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 55

- (1) DPA- RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih ( mismatch ) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA- RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 56

- (1) DPA- RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- b. kinerja keuangan;
- c. manfaat bagi masyarakat.
Bagian Kedua Pengelolaan Kas
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 57

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 58

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD menyelenggarakan:
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD
Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 59

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Gubernur dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 60

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 61

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat melakukan pinjaman hutang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Gubernur.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 62

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman,
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 63

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), menjadi tanggung jawab RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 64

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
Bagian Keempat Investasi
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 65

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 66

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
- c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. berisiko rendah.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 67

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan kepala daerah
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penyertaan modal;
- b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 68

DaIam hal RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 69

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (2) Pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
Bagian Kelima Kerja Sama
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 70

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 71

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), antara lain:
- a. kerja sama operasi;
- b. sewa menyewa;
- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin kepada pihak lain atau sebaliknya dengan Imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 72

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (2) Pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
Bagian Keenam Pengadaan Barang dan/atau Jasa
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 73

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 74

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi an terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan yang sah.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan disetujui Gubernur.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 76

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sepanjang disetujui pemberi hibah.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 77

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan /atau jasa guna keperluan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 78

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:
- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji ( cross check ), dalam hal berusaha mernperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 79

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 80

- (1) Barang inventaris milik RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 81

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin atau dimanfaatkanoleh masyarakat umum
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui sekretaris daerah/kepala SKP).
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin harus mendapat persetujuan Gubernur melalui sekretaris daerah.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 82

- (1) Tanah dan bangunan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin , dapat dialihgunakan oleh Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan persetujuan Gubernur.
Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit anggaran
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 83

- (1) Surplus anggaran RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 84

- (1) Defisit anggaran RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran, RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.
Bagian Kesembilan Penyelesalan Kerugian
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 85

Kerugian pada RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.
Bagian Kesepuluh
Penatausahaan
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 86

Penatausahaan keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin paling sedikit memuat
:
- a. Pendapatan/biaya;
- b. Penerimaan/Pengeluaran
- c. Utang/Piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 87

- (1) Penatausahaan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 83

- (1) Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
BAB XIV - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 89

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
BAB XIV - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 90

- (1) RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan yang sama dengan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB XIV - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 91

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB XIV - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 92

- (1) Laporan keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin terdiri dari:
- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin selama satu periode;
- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktvitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 93

- (1) Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan
ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
BAB XIV - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 94

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan, laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan anus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
BAB XIV - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 95

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
BAB XV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 96

- (1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pengawasan opersional RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagai BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Direktur RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
BAB XV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 97

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
BAB XV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 98

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin .
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dalam hal:
- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
- b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
- c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.
BAB XV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 99

Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97, dilakukan juga oleh dewan pengawas.
BAB XVI - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 100

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.
BAB XVI - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 101

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dalam:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
BAB XVI - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 102

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektlf pelanggan, proses Internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
BAB XVI - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 103

Ketentuan lebih lanut mengenai hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanan akan diatur dengan Keputusan Gubernur
BAB XVI - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 104

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Ditetapkan di Banjarmasin pada Tanggal 2 Januari 2012
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN ttd H. RUDY ARIFFIN
Diundangkan di Banjamasin pada tanggal 2 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd H. M. MUCHLIS GAFURI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 3
My Comp/D:Tafa/Data 2011/SK 2011/Hamas