PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 35 Tahun 2014
Tentang TATA CARA PEMUNGVTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BlTUNG
Berlaku: 30 Mei 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA B!TUNG
PERATURAN WALIKOTA B!TUNG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA B!TUNG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kata Bitting Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kata Birung:
- b. bahwa berdasarkan µertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a; maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris, Hibah Wasiat dan karena Pemberian .. Hak Pengelolaan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pernungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bi tung;
I.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pernbentukan Kotama&lt;lya Daerah Tingkat JI Bitung (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52. Tambahan Le111bara11 Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
1
•
•
•
- Penagihan Pajak dcngan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor � 29, 1'ambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomur 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang I{euangan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ttntang Perncriksaan Pengelolaan dan Tangaungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpubbk Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4400\;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noni6r 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-lTndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimoangan Keuangan Antara Pemcr-intah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l26, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 'Jndang-Undang Huk um Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndone sia Tahun 1983 Nornor 36, 1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tanun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
•
•
Undang H1.1k11m Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan [Lernbara.n Negara Republik Indonesia T'ah un 201)5 Nomor 137, Tarnba.nari Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomcr 58 Tahun 2005 temang Pengelolaan Keuangar, Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2()07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerirrtah Nomor 41 tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemoaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 119, Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pcmerintah Nomor 91 Tahun 2010 tenrang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak [Lembara n Negara Republik Indonesia 'Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tal1u11 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah beberapa kali diubah tcraknir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.07 /2010 tentang Badan atau Perwakilan Intemasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
•
•
Menetapkan
22. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Produk Hukum Daer ah (Serita Negara; Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitu.ng Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kata Bit ung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 8 T'ahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lcmbaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 22. 'Tambahan Lcmbaran Daorah Kota Bitung No:nor 115);
25. Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kata Bitung: (Berita Daerah Kata Bitung Tahun 20.12 Nomor 33);
26. Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Bitung (Serita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 107);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Kata adalah Kata Bitung.
2. WaEkota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Bitung.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di biciang perpajakan daerah dan/atau retriousi daerah sesuai dengan kete ntuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
•
•
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
7. Pejabat Pembuat Akta 'Tanah, yang selanjutnya disingkat PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bitung.
8. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung.
9. BPHTB adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
10. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kuta untuk memegang Kas Daerah.
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang sclanjutnya disingkat NJOP ada!ah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transake; jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan rnelalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejems, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
12. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai bumi dan bangunan saat terjadinya peralihan hak.
13. NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan .
15. Hakutas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan y,;tng dapat dikenakan pajak. ·
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi a tau badan, meliputi pernbnvar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memp urryai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kctcntuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender a tau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan \Valikota paling larna 3 [tiga] bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang.
19. Tahun Pajak adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender.
20. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang derigan tidai&lt; mendapatkan irnbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kernakrnuran rakyat.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkoraan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pendalaman dan/ a tau laut.
•
•
•
25. Waris adalah perolehan hak atas tanah dan at.au bangu-ian oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
26. hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau banguna.n oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang beriaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
27. Objek Pajak adalah Bumi dan/ a tau Bangunan yacg dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiata.n usaha perkebunan, perhutanan dan pertam bang an.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daet-ah
29. SSPD BPHTB adalah Surat Setoran Pajak Daerah untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai media pelaporan ke Dinas dan penyetoran ke Kas Daerah kota Bitung dari subjek pajak.
30. Verifikasi BPHTB adalah penelitian terhadap dokurnen kelengkapan berkas peralihan objek pajak untuk kebenaran pelaporan dan perhitungan penge naan BPHTB. SSPD beserta men- buktikan
31. Bukti Pembayaran Pajak adalah Slip Setoran atau sejenisnya yc:1ng celah divalidasi oleh Bank yang disetorkan ke rekening Kas Daerah hasil Verifikasi Formulir SSPD oleh Dinas.
32. Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang mer upakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BTJMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi iainya, lembaga dan bentuk badan lainya terrnasuk kontrak investasi kolektif.
33. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yai,g selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pcrpajakan tlaerah.
34. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingxat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang .. undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT' adalah surat yang digunakan olch Pemerintah Kota untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
36. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STIS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yar4g menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDL6, adalah Surat Ketetapan Pajak yang rnenentukan jurnlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
/
/
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya tlisingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menenrukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
41. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor berdasarkan data yang berupa dokumen dan infcrrnaai yang bcrasal dari wajib pajak maupun basis data PBB-P2 di Dinas Pendapatan Daerah.
42. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempar kedudukan, ditempat objek pajak:, tempat kegiatan usaha, tempat tiriggal wajib pajak, atau rernpat lain yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
43. Laporan Hasil Pemeriksan yang selanjutnya disebut LHP, adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yar1g disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan .
Bagian Kesatu Perhitungan BPHTB Pasal2
- ( 1) Saat terutangnya BPljTB ketika telah terjadi oerolehan hak atas tan ah dan/ atau bangunan.
- (2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima Persen]
- (3) NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluerga sedarah dalarn garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOP7KP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- [tiga ratus juta rupiah).
- (5) Perhrrungan BPHTB sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) adalah sesuai rurr..us dibawah ini :
BPHTB = Tarif x (NPOP - NPOPTKP)I
- (6) Perhitc:ngan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4; adalah sesuai rumus dibawah ini :
BPHTB = 50% x (Tarif x (NPOP - NPOPTKP))
- (7) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang diambil dari harga perolehan menurut NJOP PBB-P2 di tahun tersebul.
•
•
•
•
•
•
- (8) NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diperoleh dari SPPT PBB-P2 tahun terjadinya peralihan, dan dalam hal belum adanya SPPT PBB-P2 maka wajib pajak harus mengajukan permohonan penerbitan untuk SPPT PBB-P2 di lokasi objek pajak dimaksud.
- (9) Formulir yang digunakan wajib pajak untuk membayar/rneny·etor dan melaporkan BPHTB adalah SSPD BPHTB.
Bagian Kedua
Besaran EPHTB Karena Waris dan Hibah Wasiat
- (1) Besamya BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.
- (2) Saal terutangnya pajak atas perolehan hak alas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat terhitung sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya kc kantor Pertanahan Kota Bitung. ·
Bagian Ketiga
Besaran BPHTB Karena Pernberian Hak Pengelolaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- (1) Besarnya BPHTB karena Pemberian 1-Iak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
- a. 0% (no! persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam hal penerima hak pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pcmerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Pernerintah lainnya dan Perusahaan umum Pembangunan Perumahan Nasional [Perurn Peru:nnas); dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya ter utar-g dalarn ha! penerima Hak Pengelolaan selain yang dimaksud pada ayat ( l) huruf a.
- (2) Saat terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya keputusan Pemberian Ha k Pengelolaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kcempat Keterlambatan Penyetoran BPHTB
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang tidak atau kurang dalam melakukan penyetoran BPHTB ketika telah nyata-nyata terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang diketahui dari hasil verifikasi maupun informasi lainnya seperti hasil pemeriksaan dan sebagainya dikenakan SKPDKB.
,r
/.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarn SKPDl{B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi karena keterlambatan pcnyetoran mak.a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua Persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 [dua puluh empat) bular, dihitung sejak saat terutang pajak,
- (3) Jika kewajiban melakukan Verifikasi dan Penyetoran BPHTB tidak diperruhi, maka pajak terutang dihitung secara jabatan.
- (4) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagimana dirnaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2°/o {dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka. waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
Bagian Kelima Tata Cara Verifikasi BPHTB
- (1) Bukti Pembayaran Pajak yang sah adalah hasil Verifikasi SSPD BPHTB oleh Dinas.
- (2) Formulir SSPD BPHTB merupakan satu kesatuan'ryang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari bukti pembayaran Bank.
- (3) PPAT /Notaris di Kota Bitung hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan setelah wajib pajak melampirkan hasil Verifikasi BPHTB dari Dinas.
- (4) Kepala Kantor hanya dapat mclakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sctelah wajib pajak melampirkan hasil Verifikasi BPHTB dari Dinas.
Pssal 7
- (1) Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dianggap BPHTB yang disetorkan tidak sah dan Dinas dapat mengeluarkan SKPD, SKPDKB maupun SKPDKBT berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT/Notaris atau Kepala Kantor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peratuan per-undangundangan.
- (3) Wajib Pajak yang tidak bisa menunjukan dan,' a tau be lurn melakukan Verifikasi BPHTB di Dinas tidak bisa rnengajukan permohonan mutasi pada SPPT PBB-P2 yang dimilikinya.
•
•
•
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
•
Setiap kali terjadi peristiwa hukum yang rnengakibatkan peralihan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan bark karena jual beli, warj.s, hibah maupun perisc.iwa hukurn lain, maka dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Setiap kali jatuh saat terutang BPHTB maka Wajib Pajak narus memverifikasi ke Dinas dengan menggunaka.n formulir SSPD resrni yang dibuat· oleh PPAT serta melakukan penyetoran sesuai dengan jumlah pajak terutang tepat waktu.
Bukti verifikasi dan penyetoran BPHTB merupakan salah satu prasyarat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bitung. 'I
PENJELASAN
Pasal 1

Cukupjelas

Pasal2Ayat (!)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)CukupjelasAyat (4)Tidak terrnasuk saudara kandungAyat (5)CukupjelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)CukupjelasAyat (8)Cukup jelasAyat (9)Cukup jelasPasal3Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 6 Cukupjelas Pasal 7 Cukupjelas Pasal 8 Cukupjelas Pasal 9 Cukupjelas

.,,.