Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2011
Tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Berlaku: 2 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- c. bahwa wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dapat dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam bentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, Pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Kedua dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, dan BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BAB I
Pasal 1

KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
11. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
14. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
15. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, dan/atau rekonstruksi sarana, prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan, dan pemindahan/relokasi;
17. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana alam atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundangundangan, penyusunan prosedur penanggulangannya serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan;
16. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancan keselamatan dan keamanannya atas adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia, dan bencana lainnya;
18. Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut satuan Hansip/Linmas adalah organisasi masyarakat yang berada di desa/kelurahan yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
20. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut unsur pengarah adalah unsur pengarah pada BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
19. Satuan Tugas Pengendali Operasi termasuk tugas reaksi cepat adalah satuan tugas yang dibentuk oleh kepala pelaksana BPBD;
21. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana di BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB II
Pasal 2

P E M B E N T U K A N
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai lembaga lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas:
- b. unsur pengarah; dan
- a. kepala;
- c. unsur pelaksana.
- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dijabat secara rangkap ( exofficio ) oleh Sekretaris Daerah membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, dan Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD.
- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- b. keanggotaan:
- a. ketua dijabat oleh Kepala BPBD
Anggota unsur pengarah berasal dari:
2. 4 (empat) orang anggota dari masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah, melalui uji kepatutan oleh DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
1. 5 (lima) orang anggota dari Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:
- b. saat tanggap darurat; dan,
- a. pra bencana;
- c. pasca bencana.
- a. Pengoordinasian;
- (2) Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada ayat (1), Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- b. Pengomandoan; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana BPBD, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 9

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 10

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 11

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari :
- b. Sekretariat :
- a. Kepala Pelaksana BPBD
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan/evaluasi;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
2. Seksi Kesiapsiagaan.
1. Seksi Pencegahan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
2. Seksi Logistik.
1. Seksi Kedaruratan;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2. Seksi Rekonstruksi.
1. Seksi Rehabilitasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b.
Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - T A T A K E R J A Pasal 15
Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab kepada Kepala BPBD, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur kemudian oleh Kepala Pelaksana BPBD.
BAB VI - T A T A K E R J A Pasal 15
Pasal 17

BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan prinsip koordinasi dengan satuan/unit organisasi dan/atau instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Instansi lain, dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Pasal 17

- -yang dimaksud dengan instansi lain dalam ketentuan ini antara lain Badan SAR/Tim SAR/Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan institusi yang menangani urusan sosial;
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Pasal 1

s/d pasal 16 cukup jelas.
- -yang dimaksudkan dengan organisasi kemasyarakatan dalam ketentuan ini antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kemandirian, keterampilan, kompetensi dan pengetahuan serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Pasal 18

s/d pasal 20 cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR 24
Lampiran
: Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor
: 02 Tahun 2011
Tentang
: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah KabupatenPangkajene dan Kepulauan
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Cap / ttd
SYAMSUDDIN A. HAMID