Unknown Unknown Nomor DAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 23 Tahun 2015
N/A
Preamble

Mengingat
"
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PER)\' RANDAERAH
KABUP/\ TEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUN(~JAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDA1'/\TANDANBELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2016
DENGANRAHMATTUHANYANGMAB:AESA
BUPATIO(~;\NKOMERINGIUR,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambnhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551-)7); Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Perneriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; a 6
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; b
di
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1821); 1 II di
2.Undang-Undang
...
f
2
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiorial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbagan Keuangan An tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahuri 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8
9.Undang-Undang 9
...
3
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 1l. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13.Peraturan Pemerintah ...
4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nemer 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah
...
--\_------\_----\_----\_------\_--\_---\_-------\_---------\_-\_------\_
5
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran ~egara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 8
21. Peraturan Pemerintah No71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 19);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 112 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 112);
Dengan Persetujuan
...
Menetapkan:
6
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR dan
BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2016
N/A
Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalarn Larnpiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- pendapatan, belanja dan pembiayaan organisasi, daerah, pemerintahan urusan Rincian laporan realisasi anggaran menurut
- Lampiran 1.2
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pernerintahan daerah dan organisasi
- Lampiran 1. 1
- Laporan realisasi Anggaran a. Lampiran I
Lampiran 1.3...
11
Lampiran 1.3
| | urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah |
| Lampiran II | Laporan perubahan saldo anggaran lebih; |
| Lampiran III | Laporan Operasional; |
| Lampiran IV | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| Lampiran V | Neraca; |
| Lampiran VI | Laporan arus kas; |
| Lampiran VII | Catatan atas laporan keuangan; |
| Lampiran VIII | Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| Lampiran IX | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| Lampiran X | Daitar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| Lampiran XI | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| Lampiran XII | dan Daitar rekapitulasi realisasi penambahan pengurangan aset tetap daerah; |
| Lampiran XIII | Daitar rekapitulasi aset tetap; |
| Lampiran XIV | Daitar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; |
| Lampiran XV | Daftar rekapitulasi aset lainnya; |
| Lampiran XVI | Daitar dana cadangan daerah; |
| Lampiran XVII | Daftar kewajiban jangka pendek; |
| Lampiran XVIII | Daftar kewajiban jangka panjang; |
| Lampiran XIX | Daitar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sarnpai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan |
| Lampiran XX | lkhtisar laporan keuangan badan usaha daerah/perusahaan daerah. |
N/A
Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
N/A
Pasal 12

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. dengan Daerah Peraturan pengundangan memerintahkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, ini
Ditetapkan di Kayuagung tanggal 7 Acustus 2017 pada
Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 7 A :us tus 2017
j(f.t~E'j(RETARISDAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING lLIR,
~
•
'
.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR .1.®
TAHUN 2017 SUMATERA SELATAN NOMOR NOREG PERATURAN DASRAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI