PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 24 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING
Berlaku: 14 Juli 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien &amp; akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning;
- b. bahwa e-Planning merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daearah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012/2017.
Menetapkan :
MEMUTUSKAN
PEDOMAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI EPLANNING .
BAB 1 KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Lampung Barat.
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
13. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.
15. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan. Forum gabungan SKPD yang dikelompokan berdasarkan fungsi, misi, prioritas pembangunan (comman gools), dan/atau program.
17. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.
19. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Usulan masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi e-Planning.
22. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan.
23. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
24. Pengguna e-Planning adalah masyarakat umum, SKPD, Kecamatan, yang memanfaatkan Fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara e-Planning.
25. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
26. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
27. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadiankejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
28. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi e-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
29. Aplikasi e-Planning adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan.
30. Administrator e-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
31. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
32. Update Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
33. Delete Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
34. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
35. Seleksi Usulan Kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.
N/A
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
- a. mengatur proses penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan; dan
- b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD Daerah beserta perubahannya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. memberikan acuan pelaksanaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
- b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan Kinerja pelayanan publik; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :
- a. Sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan, mengolah, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses penyelarasan perencanaan daerah;
- b. Sistem yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah; dan
- c. Sistem Informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan Username Password yang sudah di tentukan.
N/A
Pasal 4

Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. penyampaian usulan kegiatan;
- b. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
- c. penetapan rencana kegiatan.
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning;
- (2) Sekretaris Bappeda sebagai ketua sekaligus penanggungjawab harian pengelolaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui ePlanning; dan
- (3) Kasubbag. Perencanaan pada Bappeda selaku Administrator Pusat ePlanning sekaligus penanggungjawab teknis e-Planning.
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 6

Administrator Pusat e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertanggungjawab terhadap :
- a. Keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan e-Planning;
- b. Pendistribusian usulan yang masuk dalam e-Planning;
- c. Pemberian informasi terkait pengembangan usulan kegiatan yang masuk dalam e-Planning;
- d. Keamanan e-Planning dengan mengubah password secara periodik; dan
- e. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna e-Planning.
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 7

Administrator pusat e-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dibantu oleh Tim pengelola e-Planning yang terdiri dari:
- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan pembantuan teknis permasalahan sistem; dan
- b. Tim pendamping, yaitu staf sub bagian perencanaan dan Eselon IV pada Bidang Teknis Bappeda yang bertugas membantu kelancaran kerja Administrator Pusat serta melaksanakan verifikasi usulan kegiatan, pengawalan dan pengawasan terhadap prioritas pembangunan daerah khususnya terhadap masing-masing mitra SKPD.
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 8

Tim Teknis dan Tim Pendamping e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 9

Tim Teknis dan Tim Pendamping e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pengguna e-Planning
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 10

Pengguna e-Planning terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
- a. Pemerintah Daerah, terdiri dari :
1. Bupati;
2. SKPD;
3. Pemerintah Kecamatan;
- b. DPRD;
- c. masyarakat umum.
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 11

Pengguna e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b mendapatkan username dan password dari Administrator Pusat ePlanning.
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 12

Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dapat menggunakan e-Planning dengan mengisi identitas diri dalam e-Planning secara langsung.
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 13

Administrator Pusat e-Planning dapat menghentikan akses pengguna ePlanning, dalam hal pengguna sistem yang melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan e-Planning.
Bagian Ketiga Pengelolaan e-Planning
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 14

- (1) Pengelolaan e-Planning pada SKPD/Kecamatan dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Perencanaan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan di SKPD/Kecamatan selaku Operator e-Planning;
- (2) Operator e-Planning pada SKPD/Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) ditunjuk oleh kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (3) Pengelolaan e-Planning pada DPRD dilaksanakan oleh staf masing-masing Komisi yang ditunjuk oleh Ketua DPRD melalui Surat Perintah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (5) Operator e-Planning SKPD dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 15

Operator e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki tugas :
- a. mengkoordinir usulan-usulan Program Kegiatan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN;
- b. melakukan input/update/delete usulan-usulan Program Kegiatan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN
BAB II - PENGELOLAAN E-PLANNING
Pasal 16

Operator e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) memiliki tugas melakukan input/update/delete usulan-usulan hasil reses dan pokokpokok fikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat.
BAB III - TAHAPAN MEKANISME PENYELARASAN USULAN KEGIATAN
Pasal 17

Tahapan dan proses penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning terdiri dari:
- a. RPJMD;
- b. Renstra SKPD;
- c. Usulan Renja SKPD (Usulan Awal);
- d. Musrenbang Kecamatan;
- e. Forum SKPD;
- f. Musrenbang RKPD;
- g. RKPD; dan
- h. PPAS.
Paragraf 2 Jadwal Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III - TAHAPAN MEKANISME PENYELARASAN USULAN KEGIATAN
Pasal 18

- (1) Jadwal penyelarasan pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui ePlanning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal Penyelarasan Pengusulan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan tersendiri.
Paragraf 3 Persyaratan Pengusulan Kegiatan
BAB III - TAHAPAN MEKANISME PENYELARASAN USULAN KEGIATAN
Pasal 19

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui e-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari SKPD dilengkapi dengan catatan penting pendukung usulan kegiatan;
- b. Pengusulan kegiatan yang berasal dari Kecamatan dilengkapi dengan usulan program dan kegiatan yang ditandatangani oleh Camat.
- c. Pengusulan kegiatan yang berasal dari reses Anggota DPRD dilengkapi dengan identitas diri, usulan kegiatan yang ditandangani oleh yang
4. bersangkutan, dan catatan penting yang mendukung usulan kegiatan tersebut.
- d. Pengusulan kegiatan yang berasal dari masyarakat umum melampirkan foto lokasi beserta keterangan identitas diri.
BAB III - TAHAPAN MEKANISME PENYELARASAN USULAN KEGIATAN
Pasal 20

Penanggungjawab usulan kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning adalah:
- a. Kepala SKPD dan Camat;
- b. Ketua DPRD; dan
- c. Masyarakat umum sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.
Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan
BAB III - TAHAPAN MEKANISME PENYELARASAN USULAN KEGIATAN
Pasal 21

SKPD/Kecamatan melakukan proses pada e-Planning, yaitu input/update/delete/verifikasi terhadap usulan kegiatan terdiri dari :
- a. Usulan kegiatan SKPD; dan
- b. Usulan Masyarakat umum yang ditujukan ke SKPD.
BAB III - TAHAPAN MEKANISME PENYELARASAN USULAN KEGIATAN
Pasal 22

DPRD melakukan proses pada e-Planning, yaitu input/update/delete terhadap usulan kegiatan terdiri dari :
- c. Hasil reses; dan
- d. Pokok-pokok fikiran DPRD.
BAB III - TAHAPAN MEKANISME PENYELARASAN USULAN KEGIATAN
Pasal 23

Masyarakat Umum melakukan proses pada e-Planning, yaitu:
- a. Melakukan input usulan kegiatan;
- b. Melakukan upload foto lokasi kegiatan usulan; dan
- c. Mengisi data diri.
Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan
BAB III - TAHAPAN MEKANISME PENYELARASAN USULAN KEGIATAN
Pasal 24

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu untuk :
- a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten; dan
- b. melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan dari SKPD, Kecamatan maupun usulan masyarakat umum.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam e-Planning.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Bappeda.
BAB IV - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 25

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

1. Perbaikan dan penyempurnaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa untuk dilakukannya pengalihan sistem e-Planning sebagai akibat tidak dapat berjalannya sistem secara baik, maka proses pengalihan dan pedoman pengalihan pelaksanaan penyelarasan perencanaan pembangunan akan ditetapkan melalui peraturan tersendiri.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Liwa pada tanggal 14 Juli 2016
BUPATI LAMPUNG BARAT, dto
MUKHLIS BASRI
Diundangkan di Liwa pada tanggal 14 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto
NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 24