Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 34 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsionalDinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana TeknisDinas dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Kesehatan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Kesehatan;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang kesehatan serta tugas pembantuan dibidang kesehatan;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang kesehatan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang kesehatan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas kesehatan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang kesehatan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas kesehatan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas kesehatan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang kesehatan;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang kesehatan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas kesehatan;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas kesehatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aterdiri atas :
- a. subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. subbagian Keuangan; dan
- c. subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 12

- (1) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum berada dibawah sekretariat.
- (2) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum melaksanakan tugas Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
BAB V - BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 14

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
BAB V - BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat
BAB V - BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 16

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
- a. seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- b. seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
BAB V - BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat berada dibawah Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB V - BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat berada dibawah Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat .
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
BAB V - BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 19

- (1) Seksi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga berada dibawah Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Seksi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Seksi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
BAB VI - BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Bagian Kesatu
Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Bagian Kesatu
Pasal 21

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
BAB VI - BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Bagian Kesatu
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa ;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
BAB VI - BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Bagian Kesatu
Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
- a. seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi
BAB VI - BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Bagian Kesatu
Pasal 24

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi berada dibawah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
BAB VI - BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Bagian Kesatu
Pasal 25

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular berada dibawah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
BAB VI - BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Bagian Kesatu
Pasal 26

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berada dibawah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwas ebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
BAB VII - BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 27

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 28

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
BAB VII - BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Kesehatan
BAB VII - BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 30

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
- a. seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- c. seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
BAB VII - BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 31

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer berada dibawah Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes dibidang pelayanan kesehatan primer.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
BAB VII - BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 32

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berada dibawah Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes dibidang pelayanan kesehatan rujukan.
Paragraf 3
- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional berada dibawah Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan tradisional.
BAB VIII - BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 34

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VIII - BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 35

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.
BAB VIII - BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Kesehatan
BAB VIII - BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 37

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
- a. seksi Kefarmasian;
- b. seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
- c. seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan .
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Kefarmasian
BAB VIII - BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 38

- (1) Seksi Kefarmasian berada dibawah Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi Kefarmasian dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kefarmasian.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
BAB VIII - BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 39

- (1) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga berada dibawah Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang alat kesehatan dan PKRT.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
BAB VIII - BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 40

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan berada dibawah Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 41

- (1) Di lingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB X - UPTD
Pasal 43

- (1) UPTD kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD lainnya sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 45

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan:
- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 48

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 49

Dinas Kesehatan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 50

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 51

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan kesehatan di Provinsi dan instansi lainyang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Kesehatan, dan Dinas yang menyelenggaran urusan kesehatan di Provinsi.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 52

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 53

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Kesehatan wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 34
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 34 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY