PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Berlaku: 5 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Hasil Perikanan dan Budidaya Perikanan Darat serta Pungutan Retribusi Atasnya dipandang perlu untuk disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3037 );
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3536).
7. 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kerja Pemerintah Daerah
- 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
Dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan
pengolahan, penyimpanan, mendinginkan, atau mengawetkan, mengangkut dan pengumpulan ikan untuk tujuan komersial.
8. Ikan adalah semua jenis komoditi perikanan dan kelautan yang meliputi ikan bersirip, crustacean, molusca, coelenterate, euchinodermata, amphibia, reptilia, dan mamalia serta algae yang memanfaatkan air laut, air payau dan air tawar, baik sebagian atau seluruh hidupnya untuk tumbuh, baik ikan hidup, ikan segar, olahan utuh maupun olahan sebagian tubuh ikan.
9. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dalam keadaan yang tidak di budidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkutnya untuk tujuan komersial.
10. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakan ikan dan manajemen hasilnya dengan alat atau cara apapaun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkanya untuk tujuan komersial.
11. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda - benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan
12. Alat tangkap statis adalah alat tangkap yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sifatnya menetap seperti : bagan tetap, kilung, bubu,tuguk dan lain - lain.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
14. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
15. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan atau disebut juga Pembudidaya Ikan.
16. Petani Ikan/Pembudidaya Ikan skala kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan secara tradisional dan semi intensif.
17. Wilayah pengelolaan perikanan adalah wilayah Kota Kotamobagu.
18. Pengolahan hasil perikanan skala menengah keatas adalah kegiatan usaha pengolahan dengan menggunakan teknologi moderen, baik bangunan tempat pengolahan maupun peralatan dan atau dalam bentuk pabrikan.
19. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan kepada umum pada tempat - tempat yang sudah ditentukan menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan.
20. Kolam air deras (raceway) adalah kolam yang didesain untuk memungkinkan terjadinya aliran air (flowthrough) dalam pemeliharaan ikan dengan padat penebaran yang tinggi
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin .
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
24. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan , yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribsi Daerah (SKRD) dan dokumen lain yang dipersamakan.
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan izin usaha dibidang perikanan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan sebagai subjek retribusi Perizinan Usaha Perikanan adalah orang/nelayan kecil dan pembudidaya ikan secara tradisional dan/atau semi intensif.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.
BAB VI - STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:
Izin Usaha Budidaya Perikanan Intensif
- -Budidaya Kolam Air Deras
: Rp. 250.000/Tahun
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kota Kotamobagu.
BAB VIII - SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan mengunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan atau kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang negara, dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - K E B E R A T A N
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimkasud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIII - K E B E R A T A N
Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputsan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
- b. Masa retribusi
- c. Besarnya kelebihan pembayaran
- d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Walikota
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XVII - PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota
BAB XVIII - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika.
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.
BAB XVIII - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi tentang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan negara
BAB XX - P E N Y I D I K A N
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Hasil Perikanan dan Budidaya Perikanan Darat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih dengan Peraturan Walikota
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Disahkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012
WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
I. U M U M
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah salah satu objek retribusi perizinan tertentu.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

| Cukup Pasal 11 | Jelas |
|-------------------------|---------|
| Cukup | Jelas |
| Pasal 12 Cukup | Jelas |
| Pasal 13 Cukup | Jelas |
| Pasal 14 Cukup | Jelas |
| Pasal 15 Cukup | Jelas |
| Pasal 16 Cukup | Jelas |
| Pasal 17 Cukup | Jelas |
| Pasal 18 Cukup | Jelas |
| Pasal 19 Cukup Pasal 20 | Jelas |
| Cukup | Jelas |
| Pasal 21 Cukup | Jelas |
| Pasal 22 Cukup | Jelas |
| Pasal 23 Cukup | Jelas |
| Pasal 24 Cukup | Jelas |
| Pasal 25 Cukup | Jelas |
| Pasal 26 Cukup | Jelas |
| Pasal 27 Cukup | Jelas |
| Pasal 28 Cukup | jelas |
| Pasal 29 Cukup | Jelas |
| Pasal 30 Cukup | Jelas |
| Pasal 31 Cukup | Jelas |
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Dan seterusnya
B A B II
Menetapkan
:
NAMA, OBY EK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal2
Dan seterusnya
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Dan seterusnya
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dan seterusnya
B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dan seterusnya
B A B IV
KEWAJIBAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dan seterusnya
B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN B ESARNYA TARIF
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dan seterusnya
B A B VI
STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dan seterusnya
B A B VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dan seterusnya
B A B VIII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dan seterusnya
B A B IX
SURAT PENDAFTARAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

1
Dan seterusnya
B A B X
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dan seterusnya
B A B XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dan seterusnya
B A B XII
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dan seterusnya
B A B XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dan seterusnya
B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dan seterusnya
B A B XV
K E B E R A T A N
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dan seterusnya
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dan seterusnya
B A B XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dan seterusnya l.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dan seterusnya
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dan seterusnya
B A B XVII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dan seterusnya
B A B XVIII
K E DALUARSA PENAGIHAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dan seterusnya
B A B XIX
KETENTUAN PIDANA
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dan seterusnya
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Dan seterusnya
B A B XX P E N Y I D I K A N
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

6
Dan seterusnya
B A B XXI
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini maka Per aturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Hasil Perikanan dan Budidaya Perikanan Darat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku l agi
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

8
Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaa akan diatur lebih dengan Peraturan Walikota
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengeta huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Disah kan di
Kotamobagu
pada tanggal
2011
WALIKOTA KOTAMOBAGU
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT
Diundangkan di Kotamobagu pada ta nggal 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Drs. Hi. MUHAMMAD MOKOGINTA
LEMBARAN D AERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2011 NOMOR ...
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan pengolahan, penyimpanan, mendinginkan, atau mengawetkan, mengangkut dan pengumpulan ikan untuk tujuan komersial.
8. Ikan adalah semua jenis komoditi perikanan dan kelautan yang meliputi ikan bersirip, crustacean, molusca, coelenterate, euchinodermata, amphibia, reptilia, dan mamalia serta algae yang memanfaatkan air laut, air payau dan air tawar, baik sebagian atau seluruh hidupnya untuk tumbuh, baik ikan hidup, ikan segar, olahan utuh maupun olahan sebagian tubuh ikan.
9. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dalam keadaan yang tidak di budidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkutnya untuk tujuan komersial.
10. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memeliahra, membesarkan atau membiakan ikan dan manajemen hasilnya dengan alat atau cara apapaun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkanya untuk tujuan komersial.
11. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda - benda lainya yang dipergunakan untuk menangkap ikan
12. Alat tangkap statis adalah alat tangkap yang digunakan untuk melakukan kegiatan penagkapan ikan yang sifatnya menetap seperti : bagan tetap, kilung, bubu,tuguk danlain - lain.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
14. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
15. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan atau disebut juga Pembudidaya Ikan.
16. Petani Ikan/Pembudidaya Ikan skala kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan secara tradisional dan semi intensif.
17. Wilayah pengelolaan perikanan adalah wilayah Kota Kotamobagu.
18. Pengolahan hasil perikanan skala menengah keatas adalah kegiatan usaha pengolahan dengan menggunakan teknologi moderen, baik bangunan tempat pengolahan maupun peralatan dan atau dalam bentuk pabrikan.
19. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan kepada umum pada tempat - tempat yang sudah ditentukan menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan.
20. Kolam air deras (raceway) adalah kolam yang didesain untuk memungkinkan terjadinya aliran air (flowthrough) dalam pemeliharaan ikan dengan padat penebaran yang tinggi
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin .
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang seleanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan retribusi daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
25. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan , yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribsi Daerah (SKRD) dan dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) yang diajukan oleh wajib retribusi.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut sebagai pembayaran atas pembayaran izin usaha dibidang perikanan.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Obyek Retribusi izin Usaha Perikanan adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan dan pembudidayaan ikan.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan sebagai subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang/nelayan kecil dan pembudidaya ikan secara tradisional dan/atau semi intensif.
B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Tingkat pengukuran jasa diukur berdasarkan jumlah Izin yang diberikan.
B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaaha perikanan.
- (5) Biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.
B A B VI
STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:
Izin Usaha Budidaya Perikanan Intensif
- -
- Budidaya Kolam Air Deras : Rp.250.000 /Thn
B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kota Kotamobagu.
B A B VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
B A B IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribsi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebgaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kascis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah
- (5) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribsi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
B A B X
SANKSI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Sanksi Administratif
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Sanksi Pidana
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) merupakan penerimaan negara
B A B XI
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah... (..) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu...(...) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang negara, dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
B A B XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
K E B E R A T A N
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribsi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

- (4) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
B A B XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
- b. Masa retribusi
- c. Besarnya kelebihan pembayaran
- d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Walikota
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
B A B XVIII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota
B A B IX
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
B A B XXI
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Hasil Perikanan dan Budidaya Perikanan Darat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih dengan Peraturan Walikota
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Disahkan di Kotamobagu pada tanggal 2012
WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Drs. Hi. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR