UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1998
Tentang PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Berlaku: 1 Oktober 2000
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 199 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang tersebut berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1998;
- b. bahwa perkembangan keadaan politik, ekonomi dan sosial dewasa ini melahirkan nilai dan aspirasi baru dalam masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan perlu diakomodasikan melalui perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk melakukan perubahan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan perundangan-undangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 dibutuhkan waktu, maka dipandang perlu untuk mengubah berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN.
Pasal I
1. Ketentuan Pasal 199 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, diubah menjadi sebagai berikut:
N/A
Pasal 199

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2000.
2. Dengan berlakunya Undang-undang tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, semua peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, tetap berlaku.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG
PENJELASAN
Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tetap berlaku, adalah :
- a. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);
- b. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
- c. Ordonansi Tahun 1926 tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda di atas Kapal (Sataatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
- d. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi Untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Kerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
- e. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
- f. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
- g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
- h. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598);
- i. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
- j. Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lLoek-Out) di Perusahaan-perusahaan, Jawatan-jawatan, dan Badan-badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67); dan
- k. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3791