PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 3 Tahun 2013
Tentang SISTEM DAN PROSEDmt PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN .
Berlaku: 3 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.342/506 tanggal 18 Januari 2011 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Binjai, Walikota telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah dan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2013;
c.
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Mengingat
Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah .. Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 · tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 . tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Be bas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844);
.di
~1
...
-~.
-
•
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5145);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 11.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3" Tahun - 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 10); ,;
MEMUTUSKAN :
DAN DAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Binjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
11. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Binjai.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
~
4'. ·
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
2. 1 7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam a tau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila. Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 'SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya .dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah ~l:lfflBE!~ayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak- Daerah Nihil, Surat
15. Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, t--------~+'--""tlllfWutusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang: Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan .pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terutang berdasarkan peraturan . dan ketentuan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
37. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan. ·.
38. Hasil bersih adalah pendapatan kotor setahun dikurangi dengan biaya eksploitasi atas objek pajak.
39. Sektor Perdesaaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan.
40. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti :
- a. jalan tol;
- b. pelabuhan laut/sungai/udara;
- c. lapangan golf;
- d. industri semen;
- e. PLTA, PLTU, dan PLTG;
- f. pertambangan;
- g. tempat rekreasi; dan
- h. lain-lain yang sejenis.
41. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/kepemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administratif pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
42. Nilai Indikasi Rata-rata adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam satu Zona Nilai Tanah.
43. Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah dalam kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilaijual permukaan bumi (tanah}.
44. Nilai Jual Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam klasifi.kasi, penggolongan, dan ketentuan nilai jual bangunan.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada Wajib Pajak.
46. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek pajak dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas Nomor Objek Pajak (NOP), pemrosesan, pemeliharaan (updating), sampai dengan hasil keluaran berupa SPPT, SSPD, dan DHKP dalam program SISMIOP, serta peningkatan pelayanan W ajib Pajak pada satu tempat.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

- (1) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi kegiatan pengisian SPOP oleh Wajib Pajak dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Prosedur pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi kegiatan pembentukan dan/ atau pemeliharaan basis data baik · subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif.
- (3) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan sebagai dasar penetapan NJOP.
- (4) Prosedur penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi kegiatan penetapan jumlah pajak yang terutang berdasarkan perkalian tarif pajak dengan NJOP setelah dikurangi dengan NJOPfKP yang diterbitkan dalam SPPf.
- (6) Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB P2.
- (5) Prosedur pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pembayaran dan penyetoran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan SPPf/SKPD.
- (7) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPf / SKPD yang telah jatuh tempo, SKPDKB/SKPDKBT, Surat Tagihan dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Dinas.
- (9) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah kegiatan penetapan persetujuan/ penolakan atas pengajuan pengurangan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (8) Prosedur keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi kegiatan pengajuan dan penyelesaian keberatan atas SPPf dan/atau SKPD.
9. ( 10) Prosedur banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah proses banding terhadap keputusan atas keberatan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Walikota.
- (12) Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 adalah kegiatan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dari Dinas kepada W ajib Pajak setelah melalui proses penelitian.
11. ( 11) Prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k adalah kegiatan pembetulan atas SPPI', SKPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan pihak ketiga, penetapan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak seta penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (13) Prosedur penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m adalah kegiatan penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa dengan Keputusan Walikota.
- (14) Prosedur pemeriksaan-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n adalah kegiatan pemeriksaan atas kepatuhan · Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibaruiya oleh W alikota a tau pejabat yang berwenang.
BAB III - PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK Pasal 4
Pasal 5

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan:
- b. SPOP dan/ atau Lampiran SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/ atau Lampiran SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya;
- a. Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/ atau Lampiran SPOP;
- c. Formulir SPOP dan/ atau Lampiran SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas atau tempat lain yang ditunjuk.
- a. penyampaian dan pemantuan pengembalian SPOP dan/ atau Lampiran SPOP;
- (2) Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan dalam formulir SPOP dan/ atau Lampiran SPOP dan dapat dilakukan dengan alternatif :
- b. identifikasi objek pajak;
- d. pengukuran bidang objek pajak.
- c. verifikasi data objek pajak;
- (3) Bentuk, dan isi formulir SPOP dan Lampiran SPOP climaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Id~~~~=~...,... bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan W aliko in!3EKDAKO T
BAB III - PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK Pasal 4
Pasal 6

- (1) Setiap objek pajak diberi Nomor Objek Pajak (NOP).
- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit:
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kota;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke- 7 merupakan kode kecamatan;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sampai .dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak;dan ·
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
BAB III - PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK Pasal 4
Pasal 7

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
11-:
)
ti.I£
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- (4) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.
BAB III - PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK Pasal 4
Pasal 8

- (1) Persyaratan dikeluarkannya NOP:
- a. melampirkan alat bukti kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan; ·
- b. surat keterangan dari kelurahan;
- c. mengisi formulir SPOP dan/ atau Lampiran SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.
BAB III - PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK Pasal 4
Pasal 9

- ( 1) Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Dinas dilaksanakan melalui :
- b. penilaian individu diterapkan pada objek umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan · nilai jual objek bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); dan
- (2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
- b. pendekatan biaya; dan/ atau
- a. pendekatan data pasar;
- c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (3) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersial) dengan cara menghitung a tau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional dan hak pengusaha.
BAB III - PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK Pasal 4
Pasal 10

- (1) Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:
KADISPENDA --~~~ . ~ . · , yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh PARAF 1 ,:::~~-gas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek 1------·---,--'fllMII subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan SEKDAKOT mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai ASISTEN --,- ... ar yang terjadi' di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan t--------+-,41,W...,sedur pembentukan basis data.
- a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan a tau pejabat/ instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur; dan
SEKRETARt~
KAS!O
- (2) Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 11
Pasal 12

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP dan Lampiran SPOP dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka akan ditetapkan SKPD secara jabatan oleh Kepala Dinas.
- (3) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Dinas.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPPT dan diterbitkan tidak secara massal.
BAB IV - PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 11
Pasal 13

- (1) SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. ,\_\_\_...,..3= Bentuk dan isi formulir SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) AADAC ft~t~aottums alam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak l"VW" t dengan Pe~aturan W alikota ini.
- (2) SKPDN diterbitkan setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
SEKDAKOT
ASISTEN
KADISPENDA
SEKRETAAIS
KABID
i~
Pajak terutang yang tercantum dalam :
- b. SKPD dalam PBB-P2 berupa SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 ( satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak; dan
- a. SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- c. STPD, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.
BAB IV - PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 11
Pasal 15

- ( 1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Urnum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB IV - PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 11
Pasal 16

- ( 1) Pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui :
- b. Petugas pemungut/kolektor PBB-P2 Kelurahan.
- a. Bank yang ditunjuk dalam SPPT; dan
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSPD.
- (4) Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, Wajib Pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke Dinas.
- (3) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperoleh tanda terima sementara yang akan diganti SSPD setelah petugas pemungut/kolektor PBB-P2 Kelurahan menyetorkan ke Bank yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui petugas pernungut/kolektor PBB-P2 Kelurahan, hasil pemungutan PBB-P2 terse but wajib disetorkan ke Bank yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 jam.
- (6) Bentuk dan isian SSPD dan tanda terima sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran N dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 11
Pasal 17

- (1) SSPD dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama diberikan kepada Wajib Pajak, lembar kedua untuk Dinas, lembar ketiga sebagai arsip Bank yang ditunjuk dan lembar keernpat diberikan kepada Kelurahan.
- (2) SSPD dianggap sah apabila ada tanda validasi dari Bank yang ditunjuk.
tf
- ( 1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
- b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung; dan
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) SKPD yang tidak atau -kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi adminstratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. .
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setinggitingginya adalah 48% (empat puluh delapan persen) dan dihitung sejak tanggaljatuh tempo yang tercantum pada SPPT.
- (5) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan W alikota mi.
BAB IV - PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 11
Pasal 19

- (1) Dinas memantau jumlah pajak yang terutang yang telah dibayarkan oleh W ajib Pajak melalui aplikasi transaksi yang dibuat oleh Bank yang ditunjuk.
- (3) Dinas dan Bank yang ditunjuk dapat melakukan rekonsiliasi pendapatan dari transaksi PBB-P2 secara berkala.
- (2) Waktu pemantauan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap jam dan setiap hari.
- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
BAB IV - PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 11
Pasal 21

Pelaporan PBB-P2 oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan SPPT, SKPD, · SSPD, dan dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
.
perbedaan
BAB VI - PENAGIHAN Pasal 22
Pasal 23

- (1) Penagihan SKPDKB /Sl{?DKBT, dilakukan melalui tahapan :
- a. Dinas memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak.
- b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, Dinas menetapkan SKPDKB, SKPDKBT;
- c. Wajib Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBBP2 terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.
- (2) Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan :
- a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
- c. setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Dinas tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
- d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran.
BAB VII - KEBERATAN Pasal 24
Pasal 25

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas;
- d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
- e. dikemukakan jurnlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak maka harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh Wajib Pajak. '. ·
- f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadannya di luar kekuasaannya; dan
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu} pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- d. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas;
- c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- e. diajukan melalui Lurah setempat;
- g. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- f. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada petugas Tempat Pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identi JAWAB
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan:
23. Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
- d. fotokopi bukti pendukung lainnya.
BAB VII - KEBERATAN Pasal 24
Pasal 26

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penangihan.
BAB VII - KEBERATAN Pasal 24
Pasal 27

- (1) Keputusan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan, dapat diajukan dengan penelitian lapangan.
- (3) Keputusan atas pengajuan keberatan merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Penelitian dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas untuk jumlah ketetapan pajak di bawah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (5) Bentuk dan format Keputusan Walikota tentang Keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB VII - KEBERATAN Pasal 24
Pasal 28

- (1) Walikota atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan harus memberikan suatu keputusan atas pengajuan keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besaran jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat ( 1) telah terlampaui dan keputusan belurri. · diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPI', SKPD, STPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan · daerah, Kepala Dinas menerbitkan SPPI', SKPD, STPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (6) Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penangihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal diterbitkan. 1 ~-:--:--,.~-~~1 r&gt;-ARAf
BAB VII - KEBERATAN Pasal 24
Pasal 29

.
Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penje sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan. .
- (5) SPPI', SKPD, STPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.
·;.G·
1
oil ..
u 11-
//
- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan. SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. . ·
BAB VIII - PENG URAN GAN Pasal 31
Pasal 33

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberikan :
- b. sebesar paling tinggi 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal 31 ayat (2) huruf b; atau
- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1; .
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) atau ayat (4).
BAB VIII - PENG URAN GAN Pasal 31
Pasal 34

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau
- (2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan secara :
- b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- a. sebelum SPPI' diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah); atau
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan :
- b. setelah SPPI' diterbitkan dalam hal:
2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 atau angka 5, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 200.000.000,(dua ratus juta
1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,- (Iima ratus juta rupiah);
PARAF ~
- ~;~~t~~~~~r;t~~=~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) atau 1--------r-llH.·yat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling· banyak Rp 1--S\_E\_K\_D\_A\_K\_O\_T~~-roo.000.000,(lima ratus juta rupiah).
ASISTEN
KADISPENDA
SEKRETARIS
KABID
I
--
•
1,fJJ/liiJ'
- Perm.ohonan pengurangan yang dilakukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) harus memenuhi persyaratan : (1)
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- a. 1 (satu} permohonan untuk 1 (satu} SPPT atau SKPD;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
- d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
- b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah).
- a) Wajib Pajak Badan; atau
2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah).
- f. permohonan diajukan dalam jangka waktu :
1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan PBB-P2;
2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; a tau
- kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalarn hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan ~enc~tumkan bes~ya persentase pengurangan yan~·r.· disertai alasan yang jelas; -\_ A FF·
- c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui Pengurus Legi .· Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organi a~at9Aik~:--1 lainnya;
~
r
- d. diajukan paling lam.bat tanggal 10 Januari tahun pajak yang bersangkutan;dan
- e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
6. mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui :
- 1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 1; a tau
- 2) Lurah setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 3.
- d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
- e. diajukan dalamjangka waktu:
2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; a tau
1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
16. kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.
BAB VIII - PENG URAN GAN Pasal 31
Pasal 36

- ( 1) Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan W ajib Pajak· yang diajukan secara perseorangan, dalam hal: .
objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang
- ------..;k~e..:;;;merdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa
ASISTEN 1. otokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotocokopi surat SEKDAKOT eputusan ten tang pengakuan, p.engesahan, dan ------F,',l,,,,...Penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang; otokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; ------H':'f-1--frln I atau
!AD AF PENANGGU~ MrV\ JAWAB
g gerilya, atau tanda/ dudanya dapat berupa :
- P-E\_!J\_D\_A-1,~~·vkumen pendukung lainnya.
-
- b. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ petemakan yang hasilnya yang terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :
1. surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
- a) hasil pertanian, pekebunan, perikanan atau petemakan sangatterbatas;dan
- b) penghasilan Wajib Pajak rendah.
2. fotokopi Kartu Keluarga;
3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
5. dokumen pendukung lainnya.
- c. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2 yang menjadi tanggungannya sulit dipenuhi dapat berupa:
1. fotokopi surat keputusan pensiun;
2. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainya;
3. fotokopi Kartu Keluarga;
4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan / atau telepon;
5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
6. dokumen pendukung lainnya.
- d. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 yang menjadi tanggunganya sulit .dipenuhi dapat berupa :
1. surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
2. fotokopi Kartu Keluarga;
3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/ atau telepon
4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
5. dokumen pendukung lainnya.
- e. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa :
1. surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
2. fotokopi SPPT Tahun Pajak sebelumnya;
3. fotokopi kartu keluarga;
4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/ atau telepon;
5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
6. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban \_rutin perusahaanya, dapat berupa : frlARAF ··;™i;;;u~~;-i
- b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya
- a. fotokop~ laporan keuangan tahun se~elumnya;
- c. dokumen pendukung lainnya.
.
·=
/'i'
- Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perrnohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa : (4)
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan/ atau
- c. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran RepublikIndonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainya dapat berupa :
- a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
- b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/ atau
- c. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah dapat berupa:
- a. surat keterangan yang mendukung alasan perrnohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait:
- b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya ; dan/ atau
- c. dokumen pendukung lainnya.
BAB VIII - PENG URAN GAN Pasal 31
Pasal 37

- ( 1) Perrnohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); a tau
- (2) Perrnohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasari kepada :
- dipertimbangkan.
- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal perrnohonan diajukan secara perseorangan;
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
- b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal perrnohonan diajukan secara kolektif.
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), .Wajib dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali memenuhi persyaratan s~bagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), atau ayat (3).
·
asih-----
·
it
..
- Kepala Dinas atas nama W alikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (1)
- (2) W alikota berwenang ·. ·memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam 'hal PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
BAB VIII - PENG URAN GAN Pasal 31
Pasal 39

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Penelitian di kantor dan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
---.
- (4) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :
- r,~ R: ) AF t- .NANG&amp;! jib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara r~ \_ V'\ ·AWAB p seorangan; a tau
SEKDAKOT
gurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Lurah dalam hal ohonan diajukan secara kolektif.
ASISTBN
\_f&lt;\_A\_O-IS\_P\_E\_N\_D\_A----t...,""""'t-"'-..,d
=~~~~lingan
Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan untuk SPPI' atau SKPD yang sama.
SEKRElARi~
KABID
\-;
BAB VIII - PENG URAN GAN Pasal 31
Pasal 40

- (1) Ke a Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPI' diterbitkan.
- (3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) adalah tangga terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas di Dinas atau tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (4) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap · dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejakjangka waktu dimaksud berakhir.
·...,
- Dalam hal besanya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33, besamya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (5)
BAB VIII - PENG URAN GAN Pasal 31
Pasal 41

- (1) Bentuk dan format Keputusan Walikota tentang Pengurangan PBB-P2 secara perseorangan . dan Keputusan W alikota ten tang Pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
- (2) Bentuk dan format Keputusan Walikota tentanG-+~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( tercantum dalam Lampiran IX dan merupakq.Mo-We'-a.~-i;tfll'if..r.. terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IX - BANDING Pasal 42
Pasal 43

- (1) Jika permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran .pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Irnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi adrninistratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal · Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagairnana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
)'
'
/(SJ
- Dalarn hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibay3f-. sehelnm mengajukan keberatan. . . rl""!~ RAF l
--=-::=,
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAP'All~hMt--- -"'+'l ~"'i
PENGHAPUSAN ATAU .PENGURANGAN SANKS! ADMINIST
Bagian Kesatu
Pembetulan
BAB IX - BANDING Pasal 42
Pasal 44

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas karena jabatariIJ.¥:a...(la;~--..1.-"--' membetulkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dalarn penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalarn jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu terse but tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (2) Pelaksanaan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPLBD atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- b. terhadap SPPT, SKPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga .berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administratif atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalarn penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak;
- d. Pembetulan SPPT, SKPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalarn huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalarn huruf b ternyata · terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalarn penerapan Peraturan Daerah tentang PBB-P2, maka SPPT, SKPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- e. Surat Keputusan .Pembetulan Ketetapan .Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalarn huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lam.bat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam.jangka waktu paling lam.bat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan; ·
- g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SPPT, SKPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah semula, disimpan sebagai arsip dalam administratif perpajakan;
- h. SPPI', SKPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
1. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SPPI', SKPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan.. o.leh-pihak- .. -· ,., ·., ketig8: berdasarkan ... ketentuan peraturan perund~wng~::~:.~{·l(x . perpajakan daerah. · ~----''"f ---=x,~
Bagian Kedua
SEKDAKC.'f -="-"--+·
~J
'
ttla\STEN
KADIS PE~JDA
SEKRETARIS
- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminis bunga, denda, dan/ atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- a. sanksi administratif berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat( 1), dapat dilakukan terhadap :
- b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD.
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
- c. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administratif berupa bunga; atau
2. menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud.
v, \_ n-:
l
- terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jab~tan ~-----i=~::..rdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas ngurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa b~ga \_\_\_ ...,11,.,u denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, ngan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana \_A.;..S-IS\_T\_E\_N--P1~f'Tmbayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dapat dikur~gkan atau ------1~,:mma uskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala KADIS PENDA ,
\_SE.\_...K.,...R\_E1\_A\_t&lt;\_,\_ ... \_
aji Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 jam -+--...~· 1 ak disetujuinya permohonan tersebut dalam huruf d;
KABID
\_\_\_\_\_\_
1
r-:-...'
'
.
. J
,,...,,
-~- s:
hadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
2. ...\_...,.,. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas;
- (4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- b. permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalamjangka waktu 4 (empat) bulan sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
1. surat pemyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pejabat yang dihunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan penelitian . administratif ten tang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.
2. SKPD yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang dihunjuknya.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi, dan/ atau hasil rapat koordinasi, Kepala Bidang PBB dan BPHTB membuat telaah uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk mendapatkan· masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/ atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD: atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagai · pengganti SKPD atau STPD · semula, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.
/
- ( 1 O) Dalam hal telaahan pertimbangan ditolak, maka segera diterbitkan Surat Kepetusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 ( tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Adminsitratif.
BAB IX - BANDING Pasal 42
Pasal 46

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
ASISTEN
- ~ -a..-.D9,vum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu PARAF t ~1,NO~meriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang \_\_\_\_ ·AiN~qdangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan SEKDAKOT . i:nbetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan · ksi administratif telah terlampaui; atau
\_Y»..:\_~S ~~~:
SEk:P~-f-
- ... ~ vum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak · bangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan ~~""· mbetulan SKPD a tau pengajuan pengurangan dan penghapusan si administratif akibat tidak dipenuhinya pesyaratan formal, §\_' \_ i pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang -~...J.-.w.a...~entukan.
· J.
K481D \_
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.
- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan;
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
- b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
1. SKPD yang diajukan permohonan;
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Kepala Bidang PBB dan BPHTB berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak dan permintaan/usulan karena jabatan, Kepala Dinas meminta Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Kepala Bidang PBB dan BPHTB dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak,' atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Hasil pembahasan dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan / pembatalan ketetapan pajak.
1;,
;ff.
,.,
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas, Kepala Bidang PBB dan BPHTB memproses penerbitan Keputusan Kepala Dinas atas nama W alikota berupa:
- b. Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- a. Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
- (9) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Penetapan segera melakukan :
- b. pemberian tanda silang pada SKPD lama, dan selanjutnya diberi catatan keterangan bahwa SKPD "dibatalkan", serta dibubuhi paraf nama pejabat yang bersangkutan;
- a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Dinas menerbitkan SKPD yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD yang lama;
- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima SKPD yang baru;
8. ( 10) Atas diterbitkannya Keputusan Penolakan Pengurangan a tau Pembatalan Ketetapan· Pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Ketetapan.
- d. terhadap SKPD yang telah dibatalkan, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN . Pasal 47
Pasal 48

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang dihunjuk atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN . Pasal 47
Pasal 49

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (3) Perhitungan dilakukan dengan pemindahbukuan.
I
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak au.is nama Wajib \_ Pajak lain. . ~-.i RAF
- ( 1) Berdasarkan hasil penelitian a tau pemeriksaan terhadap surat permohonan, maka dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama W alikota menerbitkan :
- b. SPPr, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- c. SKPD, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang ·seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama W alikota tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnyajangka waktu tersebut, Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN . Pasal 47
Pasal 51

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 yang masih tersisa dikembali] ,\_...,. ... """--~...0...-i jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKP pemeriksaan Dinas. r------~~1--'
2. Surat.,.\_...,""'· (2) Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN . Pasal 47
Pasal 52

- (1) SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
- b. lembar ke-2 untuk Tempat Pembayaran yang dihunjuk;
- a. lembar ke-1 untuk Dinas selaku penerbit SPMKP;
- c. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKPP harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang dihunjuk oleh Dinas atau melalui Pos tercatat ke Dinas paling lama 2 (hari) kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.
- d. lembar ke-4 untuk Kas Umum Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak SPMKP diterima.
- (4) Dinas mengembalikan lembar ke-2 SPMKP yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUWARSA Pasal 53
Pasal 54

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUWARSA Pasal 53
Pasal 55

- ( 1) Permohonan penghapusan piutang pajak paling sedikit
- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. jumlah piutang pajak;
- c. alasan penghapusan piutang pajak.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah :
- SPPT a. ;
- b. SKPD;
- c. STPD;
.
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBBP2 tidak dapat atau tidak ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris arau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
- d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
- e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (4) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBBP2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena: .
- a. bu bar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan; ,
'Tc,
\_\_ ,.
.\_
·~
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyarnpaian dengan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga. baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media masa;
- d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUWARSA Pasal 53
Pasal 56

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas yang hasilnya dibuat uraian penelitian.
-
.
- (2) Uraian penelitian harus menggarnbarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. r:---- --R"R) At:
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUWARSA Pasal 53
Pasal 57

Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah a penelitian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 56.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUWARSA Pasal 53
Pasal 58

- (1) Dinas menyusun daftar penghapusan setelah adanya ui:~;~~;,Jsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 56. ---.. ·--
- (3) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa berdasarkan daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ·
- (2) Kepala Dinas menyarnpaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada W alikota.
BAB XIV - PEMERIKSAAN Pasal 61
Pasal 62

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Dinas.
- (2) Tim Pemeriksa terdiri 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) anggota. .
- (3) Penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
BAB XIV - PEMERIKSAAN Pasal 61
Pasal 63

- Hasil (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan a. SKPD;
- b. SKPDLB.
BAB XIV - PEMERIKSAAN Pasal 61
Pasal 64

- ( 1) Pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan pemeriksaan lapangan.
;
I
ii
- Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Togas sampai dengan tanggal Laporan Basil Pemeriksaan ditandatangani. (2)
- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat} bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Tugas sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselesaikan dengan memperhatikan jatuh kelebihan pembayaran.
BAB XIV - PEMERIKSAAN Pasal 61
Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, Tim Pemerik
- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PB"t:---~-..---...-~ ...
3. Wajib Pajak;
- b. memperlihatkan kartu tanda pengenal pegawai Dinas ura Perintah Togas kepada Wajib Pajak; dañ
- c. menjelaskan alasan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- a. memanggil Wajib Pajak datang ke kantor Dinas dan/ atau untuk menghindari pemeriksaan lapangan yang dilakukan di lokasi objek pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan;
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang untuk :
- b. meminta keterangan lisan dan/atau meminjam dokumen yang diperlukan;
- d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada objek pajak yang dilakukan pemeriksaan;
- c. melihat dan/ atau meminjam dokumen yang diperlukan;
- e. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- (3) Dalam pemeriksaan, Wajib Pajak berkewajiban untuk:
- b. memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2;
- (4) Setiap peminjaman dokumen, atau fotokopinya, kepada Wajib Pajak harus diberikan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Dokumen.
- c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (5) Dalam hal dokumen berupa fotokopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pemyataan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (7) Tim Pemeriksa tetap melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada Dinas apabila Wajib Pajak:
- (6) Pengembalian dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lama 7(tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani.
- a. tidak memenuhi panggilan;
- c. tidak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan sebagian atau seluruh dokumen yang dibutuhkan;
- b. tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang diminta baik secara lisan dan/ atau tertulis;
- d. tidak memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang diperiksa.
...
~i
'-I
I
I
j
I
BAB XVI - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 67
Pasal 69

Peraturan W alikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Walikota P!i-·man·~~ya dalam Berita Daerah Kota Binjai. . RADA . f -NANGGUNG ~
D"t ta ka di B" ·
• mJa1 2013
1 e p n pada tanggal
WALIKATA BINJAI,
MVHAMMAD IDAHAM
·
2013
Diundangkan di Binjai
pada tanggal
SE~S DAERAH KOTA BINJAI,
ELYUZAR SIREGAR
BERITA DAERAHKOTA BINJAI TAHUN 2013 NOMOR
.--..
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NO MOR
: z, T av,"r' -zot '&gt; / .
TANGGAL
: r7 12'1\\}&lt;:l.("i W\~
TENTANG
SISTEM
DAN
PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Catatan : ·, yang penghasila:nnya Mrmata ~ rnal9 berau: I dari oaji atau uang pensiunan
24. JENIS TANAH
0 3. Tanah Kosong
0 4. Fasilitas Umum
D 1. Tanah + Bangunan
D 2. Kaving Siap Bangun
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
21.
NOMOR KTP
DJ 18.RW
[IJJ
I
I
I.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
20.
KABUPATEN I KOTA- KODE POS
19. RT
17. KELURAHAN/DESA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
f
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
15.
NAMAJALAN
16.
BLOK/ KAV
I
NOMOR
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
t
I
I
I
I
i
I
I
I
I
i
I
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
13. NAMA SUBJEK PAJAK
14. NPWP
12. PEKERJAAN
11.
STATUS
D 2. Penyewa
D 3. Pengelola
D 4. Pemakai
D 5. Sengketa
a 2. ABRI •)
D 3. Pensiunan
D 4. Badan
D 5. Lainnya
O 1.Pemilik
D 1.PNS·)
C. DATA SUBJEK PAJAK
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
9. RW [D
10.RT
DJ
8. KELURAHAN I DESA
6.
NAMAJALAN
7.BLOK/KAV/NOMOR
I
I
I
l
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS PENDAPATAN DAERAH
JENIS TRANSAKSI
tutakhiran Data
Ponghasllan Date
KEC
KEUDES
BLOK
NO URUT
KODE
NOP
NOP BERSAMA
A INFORMASI TAMBAHAN UntuK DATA BARU
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK
TANAH
22 LUAS TANAH (M2)
23. ZONA NILAI TANAH
OilanjUtkan di hala maii berikutny a
36
,;;-
SKET I DENAH LOKASI OBJEK PAJAK
KETERANGAN:
Contoh Penggambaran
- -Gambarkan sket I denah lokasi objek pajak (tanpa) skala), yang dihubungkanjalan raya·/ Jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum
- -Sebutkan batas - batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.
.J
3.
Teraso
3.
Tidak ada
1. Marmer D
1. Akustik/ Jati 0
2.
Keramik
O
2.
Triplek/Asbes
D
Bambu
0
D
6.
TidakAda
2.
Belon
1.
Kaea
Alumunium
3. Batu Bata/ Conblok 0
0
0
Gtg Bton/
2·
Alumunium
1.
Baja
1.
Decrabon/
Belon/
Gtg Clazur
3. Batu Bata D
2.
Belon
3. Sedang D
2. Baik 0
1. Sa119at Baik D
3. Gtg Biasa/ Si rap D
D
0
D
0
0
B.
FASILITAS
17. JUMLAH AC
rn
Split
rn
Window
18. AC. Sentral
0 1. Ada
0
2.TdkAda
19. LUAS KOLAM RENANG(M2)
I I I I I
20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) I I I I I ! I I I I I
Ringan
I
Berat
D 1. Diplester
0 2. Dengan pelapis
I
I
I
I
I
I
Sedang
I
I
I
I
I
I
Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPAN GAN TENIS
DGNLAMPU rn Bet on
TNPLAMPU
22. JUMLAH LIFT
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
[O
IT] Penumpang
rn Aspal
DJ
[I]
Kapsul
Lbr~0.80
M
[I]
rn Tanah Liat/ Rum put
[]]
[I] Barang
Lbr &gt;0.80 M
[D
24. PANJANG PAGAR
I
- 25· ~Fs~N
D 1.Hydran
D
1.Ada
02. TidakAda
(M)
.
I
I
I
I
· BAHAN PAGAR
0 1. Baja/Besi
0 2. Bata/ Batako
D 2.Sprinkler
O D 1.Ada
1.Ada 02. TldakAda
0
3.FireAI.
02.
TidakAda
26. JML. SALURAN
27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)
I I· I I I
PES. PABX
I l I I I
0 4.
Ubin PC/0
5 S . emen
Papan
0 4. Kayu
D 5. Seng
0 4. Jelek
0 4. Kayu
0 4. Asbes
O 5. Seng
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
DJ
10.
DAYA LISTRIK
TERPASANG WATI)
7. JUMLAH LANTAI
I
l
I
I
·1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
14. DINDING
12. KONSTRUKSI
13. ATAf'
11. KONDISI PADA UMUMNYA
6. LUAS BANGUNAN (M2)
8. THN DIBANGUN
9. THN DIRENOVASI
0 3. Pabrik
0 6. Olar Raga I Rekreasi
D 9. Gedung Pemerintah D
12.
Bangunan Parkir
0 15. Tangki Minyak
0
2. Perkantoran Swasta
D 5. Rumah Sakit/Klinik
0 8. Bengkel/Gudang/Pertanian
0
11.
Bng Tidak Kena Pajak
D
14.
Pompa Bensin
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN
O
1. Perumahan
0
4.
Toko/Apotik/Pasar/Ruko
0 7. Hotel I Wisma 0
10.
Lain - lain
. 0
13.
Apartemen
0
16. Gedung ~olah
15. LANTAI
16. LANGIT-LANGIT
Ro Formuk
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
JENIS TRANSAKSI
2
PR
DTII
KEC
KEUDES
BLOK
NO URUT
KODE
NOP
BANGUNANKE
A
MADIDAHAM WALIKOTA BINJAI, (h
.?;
-;
·'·
PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS PENDAPATAN DAERAH
NOP:
: ; ,·:aw11 w,~
: t-·1 ., ~ l'l\l'3. {"'\ 2.C)l ~
SISTEM DAN PROSED UR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
SPPTPBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
| LETAK OBJEK PAJAK | LETAK OBJEK PAJAK | LETAK OBJEK PAJAK | NPWP: NAMA DAN ALAMATWAJIB PAJAK |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| OBJEKPAJAK | LUAS (M2) | NJOP PER M2 (RP) | TOTAL NJOP (RP) |
| | | ... ' | |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG· ...1'RUS'.Pfl3AYAR (RP) ..·..-;- -.~;.-;?'·i''. (· | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG· ...1'RUS'.Pfl3AYAR (RP) ..·..-;- -.~;.-;?'·i''. (· | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG· ...1'RUS'.Pfl3AYAR (RP) ..·..-;- -.~;.-;?'·i''. (· | |
| TGL. JATUH TEMPO TEMPATPEMBAYARAN | | KEPALA ··. ~- | |
| NOP SPPT Tahun/Ro. NAMAWP letak Objek Pajak | Kecamatan Kelurahan | ( Nama .Oiterimatgl Tanda Tangan | ) Teranc |
)'
40
Nama Petugas :
Tanda Tangan Petugas :
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal:
PERHATIAN
2. Pajak yang terhutang harus dibayar selcaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPP1) ini.
1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.
3. Pajak yang terhutang hanya \_dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Alam.
4. Bukti Pelunasan pembayaran · PBB yang sah adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut: a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dbayar dan
7. Keberatan atas jumlah jumlah pajak yang temutang pada SPPT ini dapat diajukan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
- b) ditagih dengan STPO-PBB itan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi dilanjtk.an dengan Surat Paksa yang diikuti&lt;lengan penyitaan dan pelefangan atas kekayaan Wajib Pajak.
8. Permohonan. pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objelc Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (liga) bulan terhitung sejak
- a) diterimanya SPPT ini;
- b) tefjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan Keberatan, banding,, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian. Wajib Pajak harus melapol1(an ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal
- a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember std tanggal 30 Nopember, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember dst.
- b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober std tanggal 10 Nopember, bulan II adalah tanggal 11 Nopember std 10 Desember dst
.,
,,
..
LAMPIRAN 111 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR
: ~ 1'2111\\Jfl 2.0l3'
TANGGAL
: \."7&gt;11.Vl"ar, l.e\.3
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
42
- . KftJ~IS PEND~
J
- *) coret yang tidak perlu
r,p
.. i0t ,-
,,4NGGUNG
l
~'.\;•\t
A'-"JAB
SEKDAKOT
LI
r~
ASISTEN:
WALIK TA BINJAI, ttfr
(
)
NIP
.
Binjai,
An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Dengan Huruf : nihil
9. Perhitungan pajak (6)-(8a) atau (8b)
- 8.b. Pajak tidak terutang
- 18.a. Kredit pajak
7. Diperhitungkan :
6. Pajak yang telah dibayar
5. Pajak yang seharusnya dibayar
4. Pajak yang seharusnya terutang: 0,1% X Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)
- 2.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Alamat Objek Pajak
.
- II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, iumlah yang dibayar adalah sebagai berikut:
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
Nama
Alamat
NOP
- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak terhadap :
Nama
Alamat
Atas objek pajak :
Tanggal jatuh tempo
Nomor
Tanggal penerbitan
Di
.
Kepada Yth:
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
KOPDINAS
MUHAMMAD IDAHAM
KABID.
I
I
I
I/~'
•·-'
1
: ;, 1"-:a\N'f\ '- c \"'.~
: l1
.)';31fhJ3f"' 'i..O\&gt;
SI STEM DAN PROSED UR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NO MOR TANGGAL TENT ANG
PEMERINTAH KOTA 'siN.iAJ'
.
-
DINAS.PENDAPATAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PBB (SSPD PBBl
Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PSB Th.
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Kec:amatan
: Kelurahan
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumtah : Rp
PEMERINTAH KaTA BINJAt
DINAS PENDAPATAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PBB (SSPD PBS)
. Tempat Pembayaran:
Telah menerma pembayaran PSB Th.
I
Nama wajib Pajak:
Letak Objek Pajak :
Kecamatan
:
Kelurahan
Nomor SPPT (NOP) :
Sefumlah : Rp
Tanggal ~ran:
Jumtah yang dibayar :
Rp.
Lembar unl'llk Dispenda
Tanda Terima dan
Cap Bani&lt;
PEMERINTAH KOTA BIN.JAi
DINAS PENDAPATAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PSS {SSPD PBBI
Tempat Pemliayaran :
Telah ~ pembayaran P8B Th.
Nama Waji, Pajak :
~-----1
Llltak Objek Pajak : Kecamatan
: Kefurahan
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp
Tanggal Pl!rnbayaran :
Jumlah yang dibayar:
Rp.
Lembar untuk Sank dari:
I
Tanda Terima
I
dan
CapBank
PEMERINTAH KOTA BIN.JAi
DINAS PENDAPATAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PBB {SSPD PBB)
Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBS Th.
~ \_\_
...,ldari:
Nama Wajib Pajak :
Lelak Objelc Pajai&lt; :
Kecamatan Kefuraha.n
:
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang
dilayar :
Lembar untuk Kelurahan
L.,\_
...
dari:
I
~---~
dari:
Rp.
I
I
Tanda Terima dan Cap Bank
!ANo.
.----.-.---··--~""?&lt;----, t.\_A
t-..r \_\_
. \_\_
PEMERINTAH KOTA BINJAi. OINAS PENDAPATAN DAERAH KOUBINJAI
r
~
POIE,?.Eff!,.H :·.tF\ r,P,.L'.f Ul\.~ ;-F\J,d'.!-~",\_:· ;J:\iR..·;H KOTA tn·,JA.i
----'--------'
I
~
r
~
!
,1
ff/AJ,
Uf.l'.&amp;.n..1~.u.1ru,s.vlDAH.Al'tf
.
LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR
: ~ "f2l"'"tt ,zo\~
TANGGAL
:\'l
)&lt;;,ll'l.\/QI("\
zms
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
,,
.
{~'
SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Nomor:
Tanggal Penerbitan:
Tahun:
Rp ...
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar:
(
...
...
)
Letak Objek Pajak
Nama &amp; Alamat Wajib Pajak
Kota:
...
Kecamatan:
·················································································
Kelurahan:
·················································································
Alam at:
...
. ...
NOP:
NPWP:
Perincian Pajak yang Terutang
1. Pajak yang terutang menurut SKPD/SPPT / SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Ku rang Bayar
Rp
Tambahan*) Tahun ...
2. Telah dibayar tanggal
Rp.
3. Pengurangan
Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)
Rp
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1- angka 4)
Rp
6. Denda administrasi
2% x 24 bulan x Rp.
(angka 5)
Rp
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang
- angka 1
Rp
8. Pajak yang masih harus dibayar (S + 6 + 7)
Rp
Tanggal Jatuh Tempo:
Tempat Pembayaran:
PERHATIAN
Binjai, ...
1. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBS) ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai
2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan pene,:bitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang.
. ...
tJADAC HNANGGUNG I I UV U ,...-- ... ,~ ·-~
'
\'I
~
SEKDAKOT-;
~~
..
.l!f/
WAL
OJ,Z;NJAI,
ASISTEtJ
,,I)
KAOIS PENDA
. )
v
iV
~
v
--·
. ..-,-4.
SEKRETi'J&lt;,,:.
I~
~
. .a. ,..MAD IDAHAM JI
KABID
45
DINAS PENDAPATAN DAERAH
I
6
T
·.LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR
: 3 '\2\AV"' 2t)\J
' TANGGAL
: \'1 J~V\v'.2\ri 2e\~
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR : '&gt; 'T''Z\ "'\) I'\ -z. e \ '3
TENT ANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PE~OTAAN ATAS SPPT/SKPD*) NOMOR~.T.?n~,;,.?p.t}TANGGAL.l.?. ·. J~~'t.~f.\ Wt3,
WALIKOTA BINJAI,
surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa
dari Wajib Pajak*)... . . . . . . . . . . . . . . . atas
nomor
tanggal
SPPT / SKPD
PBB*)
nomor
... tanggal...
Tahun
Pajak
yang
diterima Dinas Pendapatan
Daerah Kota Binjai berdasarkan
tanda terima nomor
Tanggal
;
Membaca
Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan · Hasil Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan nomor tanggal perlu ditetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas pengajuan keberatan dimaksud;
Mengingat
I
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
..
1
c-
I
'1
i
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas \_Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 10);
Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor~ );
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT /SKPD*) NOMOR ~.X~~'!~ •• l.':fa •••• TANGGAL.t7; .. ,.~!;~r:L ... ~~.\.3
Menetapkan
.
...,
- KEDUA
- KETIGA
KEEMPAT
- KELI MA
- Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak/Menambah besarnya jumlah PBB yang terutang*) atas pengajuan keberatan PBB:
- a. Wajib Pajak
- Sesuai dengan Diktum PERTAMA besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp ( )
- Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- Apabila dikemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keputusan inirnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
...
- . c. Objek Pajak alamat Kelurahan · Kecamatan Kota
·········································
...
.
.
.
.
.
.
.
·········································
...
.
.
.
- nama NPWP alamat
- b. SPPT /SKPD*) nomor tanggal pajak yang terutang
| Uraian | Luas (m2) | Luas (m2) | NJOPper m 2 (Rp) | NJOPper m 2 (Rp) | Ketetapan |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Uraian | Bumi | Ban gun an | Bumi | Bangunan | Ketetapan |
| Semula | . . . . . . . . | ... | ... | . ... | . ... |
| Menjadi | . . . . . . . . | . . . . . . . . | ... | . ... | ... |
Salinan Keputusan W alikota ini disampaikan kepada :
- I. W alikota Binjai;
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai;
3. Wajib Pajak.
Keterangan :
KABIO
- *) coret yang tidak
~~----'"'-4- -!
..------··- ASISTEfJ ,.
KADIS PENO~
1
T~,
ama Tanpa Gelar dan Pangkat)
SEKDAKo· r ·-
Ditetapkan di Binjai
pada tanggal l7- JaV1v.2.r1 7013
[PARAF
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI NOMOR:} "fa1Avn 2.0\~
TENTANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD*) NOMOR.~.J.~:.'~.~!!t'1'ANGGALJ1..J~~~~f.'. zol~
WALIKOTA BINJAI,
Membaca
Menimbang
Mengingat surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*)... nomor tanggal . . . . . . . . . . . . . . atas SPPT / SKPD PBB*) nomor ... tanggal... Tahun Pajak yang cliterima Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai berdasarkan tanda terima nomor Tanggal ;
bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan nomor tanggal perlu ditetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas pengajuan ·;I&lt;eberatan dimaksud;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 . Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 ten tang ~ Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 10);
3. Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor );
MEMUTUSKAN:
nama
NPW:p
alamat
Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak/Menambah besarnya jumlah PBB yang terutang*) atas pengajuan keberatan PBB: .
- a. Wajib Pajak
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT /SKPD*) NOMOR 3.:r.~~~~ ••• ~.~S~ .. TANGGALJ2 ••• J?.-f..'1.~f.~ •.. ~~ l~
KESATU
Menetapkan
; \.
I
., li{j..
- KEDUA
KETIGA
.
.
. .
.
. . .
. . .
.
. .
. . .
.
. . . . .
. . . .
.
. . . . .
.
. .
. .
. .
. . .
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . .
.
. . . . .
.
.
. .
..
. . . . .
- b. SPPT J SKPD*) nomor tanggal pajak yan&amp; terutang
- c. Objek Pajak
alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kota
- Sesuai dengan Diktum PERTAMA besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp ( )
- Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan KEEMPAT
- dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KE LIMA
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
| Uraian | Luas {m2) | Luas {m2) | NJOPper m2(Rp) | NJOPper m2(Rp) | Ketetapan |
|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Uraian | Bumi | Bangunan | Bumi | Bangunan | Ketetapan |
| Semula | ... | . ... | ... | ... | . ... |
| Meniadi | ... | ... | . . . . . . . . | . ... | . ... |
Salinan Keputusan W alikota ini disampaikan kepada :
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai;
1. W alikota Binjai;
3. Wajib Pajak.
Keterangan :
- *) coret yang tidak perlu
Ditetapkan di Biniai ~ r 21!)\'.!, pada tanggal J'1 )\3.1"lV2&lt;'1
An. WALIKOTA BINJAI, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
{Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
I
r
I·
I
Menetapkan
KESATU
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI NOMOR : 1, --t&lt;.Aviv\f\ -z.0 \ ~
TENTANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK. KELURAHAN .
WALIKOTA BINJAI,
Membaca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' diajukan secara kolektif melalui Lurah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nomor .. . . . . . . . . . . . . . tanggal .. . .. . . .. . .. .. atas SPPT Tahun Pajak ... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai berdasarkan tanda terima nomor... Tanggal surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang
Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Basil Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan nomor tanggal perlu ditetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Mengingat
2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 ~Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 10); 2.
3. Peraturan Walikota Binjai Nomor ... Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan · dan Perkotaan {Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor ); 3·
MEMUTUSKAN:
KE~~ . KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF . ATAS SPPT TAHUN PAJAK .
- Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan W alikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan W alikota ini.
DUA
KE LIMA
Keterangan :
- Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai;
1. Walikota Binjai;
3. 3.
4. Lurah .
Ditetapkan di Binjai pad.a tanggal \?-J~h'HJ:11r\ 20,~
An. WALIKOTA BINJAI, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
- *) coret yang tidak perlu
I~
I
1 1 1 1 1
..
..
I
I
-
/
»: ~{
..
~ a:$ ~ eo c: ~ c a:$ "d M co ... Q.) o a:$ 0.. i:: a:$ E-&lt; a:$ a a:$ z -
'-·
1
!
N 11?
Menimbang
LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR
: 3 "r.'3-ll't~r'l U)\3
TANGGAL
: l,- )1trtv2.,-i 2-0\~
'i'ENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR : ~ '[,;;alrtWl "2.0\ ~
TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN·PERKOTAAN
WALIKOTA BINJAI,
bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak . nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai berdasarkan tanda terima nomor Tanggal atas SPPf /SKPD PBB*) nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tahun Pajak . . . . . . . . . . . . . Dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
Mengingat
..
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
KABID KADIS PEND.A ASISTEN· SEKOAKOT -r. -. ---~ : .IADft.f · ·,, ... 1GUNG ~'l"'F- \_M\_rv'\·--~ · ... ~!,vl:,e ! Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 10); SEKRETAXIN
3. Peraturan Walikota Binjai Nomor ... Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perde.saan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor );
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
I
I
I
I
I
I
f
I
SATU
KEDUA
KETIGA
KEEMf&gt;AT
Keterangan :
- *) coret yang tidak perlu
- Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB*) nomor Tahun Pajak :
- a. Wajib Pajak .
f&gt;BB yang tert1tang
: Rp
.
alamat
.
Desa/ Kelurahan
.
Kecamatan
.
Kabupaten/Kota*)
.
...
...
...
...
nama
NPWP
alamat
- b. Objek Pajak
NOP
sebesar % ( persen) dari f&gt;BB yang terutang.
- Besarnya f&gt;BB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum f&gt;EITTAMA adalah sebagai berikut:
- a. PBB yang terutang menurut Sf&gt;PT / SKPD f&gt;BB*)
Rp ...
- b. Besarnya pengurangan
( ••••••• o/o x Rp
)
- c. Jumlah f&gt;BB yang terutang
2. setelah pengurangan (a-b)
Rp .
Rp .
(
)
- Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan W alikota ini disampaikan kepada :
1. Walikota Binjai;
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai;
3. Wajib Pajak.
,.
Ditetapk:an di Binjai pada tanggal \..?-y;:cwwar ·, 20,}
An. WALIKOTA BINJAI, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
WALIKOTA~,
MUHAMMAD IDAHAM
~·
If
Menimbang
LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR
: } 1'1:a\l\""' z 01 '&gt;
TANGGAL
: l'1 J 'c-vivcarc z.ov ~
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI NOMOR: ~ -ra',,\v\l\ z.ovs
TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
. WALIKOTA BINJAI,
bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara kolektif nomor . tanggal LVRI/Kelurahan yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai berdasarkan tanda terima nomor Tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor tanggal perlu diterbitkan. · keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
Mengingat
\~
!~
I
I
I
I
I
I
I
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 10);
3. Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2013 tentang Sistem dan · Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor );
I
I
I
I
I
I
MEMUTUSKAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;
pengurangan PBB dalam Lampiran bagian yang tidak Memberikan . keputusan atas permohonan secara kolektif sebagaimana ditetapkan Keputusan W alikota ini, yang merupakan terpisahkan dari Keputusan W alikota ini.
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.
KETIGA
KEDUA
KESATU
Menetapkan
Salinan Keputusan W alikota ini disampaikan kepada :
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai;
1. W alikota Binjai;
3. Wajib Pajak.
Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
)'
I'}. )'2lvw21.,'1 'Zo\3
Ditetapkan di Binjai pada tanggal
An. WALIKOTA BINJAI, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
I
'
1 1 1 1
5
\
I
1
Menimbang
/
LAMPIRAN
IX PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR
: 1 12\A""' l.~ l~
T ANGGAL
: l 1 \_) :a (\V~&lt;i
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR:
'"$ --r~vwn
Z~l 7
TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
WALIKOTA BINJAI,
bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak . nomor . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai berdasarkan tanda terima nomor Tanggal atas SPPT /SKPD PBB*) nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tahun Pajak . . . . . . . . . . . . . Dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
Mengingat
f
~-. -
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 10);
Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor );
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PAJAK Menetapkan
BUMI DAN B~GUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN .
~SATU.
KEDUA
Keterangan :
- *) coret yang tidak perlu
- Mengabulkan seluruhnya/ Mengabulkan sebagian/ Menolak*) permohonan pengurangan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT / SKPD PBB*) nomor Tahun Pajak :
- a. Wajib Pajak
nama
NPWP
alamat
- b. Objek Pajak
NOP
PBB yangterutang alamat
Desa/ Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota=)
.
.
.
.
.
.
.
sebesar
% (
persen) dari PBB yang terutang.
- Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana.dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai
berikut:
- a. PBB yang terutang menurut SPPT / SKPD PBB*)
- b. Besarnya pengurangan
( % x Rp )
- c. Jumlah PBB yang terutang
2. setelah pengurangan (a-b)
Rp .
Rp .
(
)
- KETIGA
- Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT
Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:
1. W alikota Binjai;
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai;
3. Wajib Pajak.
Ditetapkan di Binjai . Pada tanggal l."1J2.\\1 "\v2:r 1 -zo\3
WALIKOTA BINJAI,
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
rJ;
.
.
: Rp
LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR
: 2 "f3l,\vl'\ zo L3,
TANGGAL :
l7-
)'2\-Y\.Viur~ ze \3
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SURAT TANDA TERIMA SETORAN TIJNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Tanda Tangln clan Cap Bank
Tanggal~:
Jumlah yang dibayar :
Denda
Narnll Wajlb Pajak:
Letak Objek Pajak:
~n
!=:=========================:::!
: Kelutallan
Nomor SPPT {NOPl:
'Ketetapan
dari: ~~~~========:::: ________________~~~~~~
Telah metllll'.,. pemuyaran PBS Tahun :
lmmr 1: PIIIII U...lllillt