PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor '#£ Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 6 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI PASAMAN BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR '#£ TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT
- . bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan Gan Belanja Nagari,
- bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan b. dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017,
- , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): si
- . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 5717), 3.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir: Gengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864): 4.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093), 5.
- . Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari: 6.
- . Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, 7.
- . Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, 8 n
- . Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2017: 9.
E
:
E
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal l
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. .
- Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 2.
- Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. 3.
- Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbatas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat. 4,
- Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. 5.
- Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang inelaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6.
- Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari. 7.
- Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari, 8.
- Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari. 9.
10. Sumber Pendapatan Nagari adalah penerimaan pendapatan Nagari yang terdiri atas Pendapatar. Asli Nagari (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royung, dan lain-lain pendapatan asli Nagari), Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapalan Nagari yang sah.
25. Pedoman Penyusunan APB Nagari adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Nagari dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Nagari:
Pasal 2
- (1) Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017, meliputi:
- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Nagari dengan kebijakan Pemerintah Daerah
- b. Prinsip penyusunan APB Nagari
- c. Kebijakan penyusunan APB Nagari
- d. Teknis penyusunan APB Nagari, dan
- e. Hal-hal khusus lainnya, Ss
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
Fasal 3
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat:
Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal Januari 2017 BUPATLPASAMAN BARA
Diundangkan di: Simpang Empat pada tanggal : AJanuari 2017 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,
MANUS HANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 43
| Pejabat | Tanggal | Paraf |
|-----------|---------------|---------|
| Sekda | | |
| Kadis | 18 - Oa NA | (X |
| Sekdis | (8 - o1- 2011 | |
| Kabid PKM | 2011 | |
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR
:
£ TAHUN 2017
:
TENTANG
: PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017
URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017
I. Siukronisasi Kebijakan Pemerintah Nagari Dergan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun Kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
REPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas permbangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Fasaman Barat Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2017 yaitu Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonorni untuk Meningkatkan Kesejahteraan serta Mengurangi Ketertinggalan Daerah. Adapun indikator makro adalah sebagai berikut :
- 1, Angka Kemiskinan, 6.80Y6o
2. Angka pengangguran, 3,7 Yo
3. Jumlah jorong tertinggal, berkurang 2 (dari 18 jorong menjadi 16 jorong)
4. Ya penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dan memadai, 8344
- Yo Akses sanitasi layak, 3646 5.
6. Yorasio elektrifikasi (cakupan penerangan listrik), 38545
Target Indikator terkait Nagari Tahun 2017:
1. Rasio penjabaran RPJM Nagari ke dalam RKP Nagari, 3UY6
:
- &amp; Swadaya Masyarakat dalam pembangunan nagari (tenaga, alat, bahan/material), 1545 3.
- Yo Pertumbuhan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana pembangunan nagari (TPK), tumbuh 9f6 dibanding Tahun 2016 4
- La Jumlah kerjasama nagari (antar nagari dan pihak ke-3), 24 Kerjasama
- Jumlah kelompok BP-SPAMS Binaan, 112 kelompok 6.
- Yo Laba Bumnag dari Penyertaan Modal, 104 dari penyertaan modal 7
- Jumnlah penyelesaian batas wilayah pemerintahan nagari 8.
- Pemekaran pemerintahan nagari, 19 nagari 9.
10. Sertifikat Asset Nagari, 5 Sertifikat
11. '&amp; Realisasi Belanja Nagari, 90Y5 dari Total APB Nagari
12. Persentase pasar dalarn kondisi baik, 82,085 dari 34 Pasar
- 13, Cadangan pangan nagari, 5 tor
- 14, Angka Partisipasi PAUD usia 3 -6 tahun, 52,02Y6 dari jumlah anak usia 3-6 tahun
15. Jumlah Posyandu terintegrasi PAUD, 55 Unit
16. Jumlah kader Posyandu Binaan, 2.230
- 17, Rasio posyandu per satuan balita, 1 posyandu untuk 107 balita (1:107)
18. Yo Posyandu Mandiri, 35Y4
- 19, Rasio polindes/poskesdes 1:1.000
- . Jumlah nagari yang memiliki pondok Al Ouran, 15 Pondok Al-Juran 20 Ji
21. Jumlah Perna yang dikeluarkan nagari, 10 Perna/nagari
22. Jumlah dasawisma, 2800 dasawisma
23. Yo kader Khusus (terlatih/Jumlah) Kader PKK, 326
24. Jurnlah produk inovasi daerah berbasis teknologi, 10 Buah
25. Jumlah Ruman Tidak Layak Huni yang direhabilitasi, 250 Unit
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari yang meliputi :
- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
3. Cc. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis gan sumber daya lokal yang tersedia
4. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif d
5. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi e.
6. Pendayagunaan sumber daya alam £
7. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari &amp;
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Nagari berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari
9. . Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari.
II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Nagari
Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai berikut :
- 1, Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan urusan dan kewenangannya
- Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 2.
- Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-iuasnya tentang APB Nagari 2
- Partisipatif, dengan inelibatkan masyarakat 4.
- Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan 5.
- Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Nagari lainnya | 6.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APB Nagari
- Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto. 8.
- Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 9.
10. Penganggaran pengejuaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan Gasar hukum vang melandasinya.
III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Nagari
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan Nagari.
1. Pendapatan Nagari
Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yangmerupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.
a. Pendapatan asli Nagari
Pendapatan asli Nagari adalah penerimaan Nagari yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Nagari, baik dalam bentuk hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagarim hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah.
1) Hasil usaha Nagari
Hasil usaha Nagari adalah seluruh hasil usaha perekonomian Nagari yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari. Contoh Badan Usaha Milik Nagari, Lumbung Pangan Masyarakat Nagari, Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam, Hasil usaha melalui kerjasaman Nagari dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Nagari yang sah.
2) Hasil pengelolaan kekayaan Nagari
Hasil kekayaan Nagari adalah seluruh kekayaan Nagari yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari. Seperti Tanah Kas Nagari, Pasar Nagari Nagari, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Nagari, dan lain-lain kekayaan milik Nagari.
3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat
Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Nagari, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Nagari.
4) Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah
Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah adalah penerimaan Nagari (yang tidak diperoleh dari hasil hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat),seperti hasil penjualan kekayaan Nagari.
b. Dana Transfer ke Nagari
1) Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan ma . -. " --
Desa tiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.
2) Bagian dari Aasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah
Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.
3) Alokasi Dana Nagari (ADN)
Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selaniutkan dialokasikan ke Nagari, Alokasi Dana Nagari dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Takun 2017. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.
4)Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum, Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
c. Pendapatan Lain-lain
1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Nagari berupa dana tunai.
2) Lain-lain pendapatan Nagari yang sah
Lain-lain pendapatan Nagari yang sah antara lain pendapatan sebagai berlokasi di Nagari. Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Nagari dan Pemberi,
2. Belanja Nagari
Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan pemerintah Nagari yang terdiri dari: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari digunakan dengan ketentuan :
1. Untuk kegiatan yang berasal Alokasi dana desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pemberdayaan maksimal sebesar 25 Yo
- b. Kegiatan Pembangunan fisik minimal sebesar 75 Y6
2. Untuk kegiatan yang berasai Alokasi dana Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Kegiatan Pembangunan fisik minjnal sebesar 30 Y6 dari total pagu ADN setelah dikurangi belanja penghasilan tetap perangkat nagari dan bamus serta biaya operasional nagari pemekaran.
6. . Paling banyak 3096 (tiga puluh per seratus) dari jumlah pagu total b. anggaran Cigunakan untuk:
7. Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
|
- Operasional Pemerintahan Nagari
- Tiinjangar dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari
Klasifikasi Belanja Nagari terdiri atas kelompok :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. b . Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Cc. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
4. d . Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- e. Belanja Tak Terduga
Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dibagi menjadi :
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat
N agari
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari seabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut : Ke
- . Penghasilan tetap besarannya sesuai dengan standar biaya nagari
- . Penghasilan tetap perangkat Nagari hanya dapat dibayarkan setiap b. bulannya kepada perangkat Nagari yang sudah dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Nagari yang ditunjuk yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapan Perangkat Nagari.
- Bagi perangkat Nagari yang belum melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah, Penghasilan tetapnya ditunda sampai dengan pelaksanaan pengukuhan dan tetap akan mendapatkan hak penghasilan tetapnya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas €
- . Perangkat Nagari yang dapat dibayarkan penghasilan tetapnya adalah perangkat nagari yang diangkat sesuai dengan peraturan pengangkatan perangkat nagari
- Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d berlaku juga bagi perangkat nagari persiapan e.
2) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratn Nagari besarannya sesuai dengan biaya standar nagari
3) Operasional Pemerintahan Nagari
- a. Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari :
2. -Belanja Barang Habis Pakai maksimal Rp. 50.000.000,- per tahun
3. Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Wali Nagari dan tanggungannya maksimal kelas II, bagi Perangkat Nagari dan tanggungannya Kelas III yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan yang besaranya mengacu kepada peraturan perundang-undangan,
4. -Belanja cetak dan penggadaan maksimal 10.000.000,- per tahun
5. -Belanja bahan bakar minyak sesuai kebutuhan
6. -Belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan (biaya langganan Koran, telepon, internet, dan listrik)
7. -Uang Lembur maksimal Rp. 12.000.006,- pertahun
8. -Biaya Makan dan Minurn Rapat maksimal Rp. 50.000.000,- pertahun
9. Belanja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Nagari maksimal Rp. 30.000.0009,- pertahun b.
10. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi belanja : C,
-
Pengadaan
Korsoputer/Laptop mengacu
kepada standar
- -Pengadaan Pakaian Dinas sesuai dengan standar biaya nagari
- -Pengadaan meubelair, lemari, plang, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan lain-lain.
- -Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda motor), maksimal 2 (dua) Unit
- d. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari paling banyak sebesar Rp.100.000.000,- pertahun dengan ketentuan 75 Yo dialokasikan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan 25 Ys untuk perjalanan luar daerah
- e. Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Nagari.
4) Penunjang Operasional Bamus
Besaran anggaran Penunjang Operasional Bamus yang dipergunakan antara lain untuk :
- a. Biaya alat tulis kantor, cetak dan penggandaan maksimal Rp. 5.000.000,- per tahun
- b. Pakaian bagi anggota Bamus sesuai standar biaya nagari maksimal 1 stel perorang per tahun
3. Biaya makan dan minum rapat maksimal Rp. 15.000.000,- per tahun 9
4. s Belanja Perjalanan dinas maksimal Rp. 20.000.000,-pertahun
5. hu Insentif/ biaya pembahasan penyusunan Peraturan Nagari yang besarannya sesuai standar biaya
5) Seleksi Perangkat Nagari
Penetapan Anggaran seleksi Perangkat Nagari dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Penataan Perangkat Nagari/ Nagari persiapan yang dianggarkan setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-, yang dipergunakan untuk:
- -Biaya ATK
- -Honor Panitia Seleksi
- -Makan minum rapat
6) Pemilihan Bamus
Penetapan Anggaran Pemilihan Anggota Bamus dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan anggota Bamus melalui Pemilihan di wilayah Nagari setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-. Yang dipergunakan uotuk : |
- -Biaya ATK
- -Makan minum rapat
7) Penyusunan Dokumen RPJM Nagari
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen RPJM Nagari bagi Nagari yang melaksanakan Pilwana Tahun 2017 dan evaluasi RPJMNagari setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,-. Yang dipergunakan untuk :
- Biaya ATK.
- -Biaya Cetak dan Pengandaan
- -Honor Tim Penyusun
- -Honor Narasumber
- -Makan minum rapat
- -Sewa tempat
- -Sewa Penginapan narasumber
8) Penyusunan Dokumen RKP Nagari
Kegiatan penyusunan Dokumen RKP Nagari yang dipergunakan untuk :
- Biaya ATK maksimal Rp. 5065.000,-
- Honor Tim Penyusun RKP yang besarannya sesuai standar biaya nagari
- -Biaya Persncanaan Fisik maksimal sebesar 1 Yo dari nilai pagu kegiatan
- Biaya Pengawasan Fisik dan Sertifikasi maksimal 14 dari nilai pagu kegiatan
- -Biaya Penyusunan RAB dan Matrik Kurikulum Pemberdayaan maksimal sebesar 1 Y dari nilai pagu kegiatan
- Biaya Makan minum rapat
- -Uang Pengantian transportasi tim perumus yang besarannya mengacu kepada standar biaya nagari
9) Penyusunan Laporan Keuangan Nagari, LPP Nagari dan LKPJ Nagari,
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPNagari) dan Laporan Kererangan Pertanggungjawaban Nagari (LKPJNagari), setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-. |
- Biaya ATK.
- -Yang Lembur
- -Belanja Cetak dan Penggandaan d
- -Makan minum rapat
10) Pemilihan Wali Nagari
Penetapan Anggaran Penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari sebesar Rp. 55.000.000,dan setinggi-tingginya Rp. 90.000.000, dengan ketentuan sebagai berikut :
- -Sampai dengan 5000 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,-.
- -5000 sampai dengan 10.000 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,
- -10.000 sampai dengan 15.000 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 90.000.600, -. |
Biaya tersebut digunakan untuk:
- -Biaya makan dan minum rapat
- -Honorarium panitia pemilihan Wali Nagari dan panitia pengawas
- Biaya Pembuatan TPS dan Kotak suara
- -Biaya Pengamanan
- Biaya cetak surat suara
- -Biaya ATK
11) Lumba Nagari
Anggaran Lomba Nagari dipergunakan untuk Belanja barang dan jasa persiapan 1omba nagari dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- per nagari
12) Penataan Nagari
Anggaran Penataan Nagari dipergunakan untuk Belanja Penataan Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari persiapan dan penetapan tapal batas berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan Belanja modal dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,per nagari persiapan
13) Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari)
Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari maksimal sebesar Rp. 7.500.600,-. Yang dipergunakan untuk : |
- -Biaya ATK
- -Makan minum rapat
- Biaya Spanduk
- -Biaya cetak dan Pengadaan
14) Musyawarah Nagari
Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintan Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, antara lain :
- a. Penataan Nagari
- b. Perencanaan Nagari (RPJMNagari, RKPNagari dan APB Nagari)
- c. Kerjasama Nagari
- d. Rencana investasi yang masuk ke Nagari
5. c, Pembentukan BUM Nagari
6. f£ Penambahan dan pelepasan aset Nagari
- g. Kejadian Iuar biasa
Anggaran Musyawarah Nagari maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- untuk 1 kali Kegiatan Musyawarah Nagari dengan ketentuan paling sedikit peserta rapat sebanyak 50 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.
|
15) Pendataan Profil Nagari:
Anggaran Pendataan Profil Nagari disesuaikan dengan kebutuhan Nagari. Alokasi anggaran ini digunakan untuk, antara lain untuk belanja barang/jasa. Besaran biaya untuk pendataan profil nagari mengacu
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Nagari dilakukan dengan Pola Swakelola yang kegiatannya mengacu pada RPJM Nagari/RKP Nagari Gan/atau hasil Musyawarah Nagari yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- 1 Pembanguraan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infiastrubtur Dan Lingkungan Nagari, diantaranya : |
- a. Pembangunan jalan Lingkungan
- D. Pembangunan jalan Pemukiman
- c. Pembangunan irigasi Nagari
- d. Pembangunari Drainase
- «. Pembangunan jembatan antar kampung
- f£. Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung Pemerintahan hanya dapat dialokasikan dari dana ADN
- g. Pembangunan Kantor Nagari hanya dapat dialokasikan dari dana ADN
- h. Pembanguanan Gedung Pelayanan Kesehatan Nagari (Puskesdesj polindes)
- 1 Perbaikan jalan lingkungan dan pemukiman
- i. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- «. Perbaikan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan 1
- IL Sarana Prasarana Air Bersih
- m.Lain-lain pembangunan
- 2) Pembangunan Pemanfaastan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya :
- a. Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung Paud/TK
- b. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Raudhatul athfal (RA)
- c. Taman Bacaan Masyarakat
- Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi, diantaranya : 3)
- a. Pengembangan Nagari Wisata
- b. Pembangunan Pasar Nagari
- c. Pembinaan Pasar Nagari dan Kios Nagari
- d. Pembentukan BUMNagari maksimal sebesar Rp. 10.000.000,yang dipergunakan untuk:
- Sewa kantor
- -Biaya Pembentukan Badan Hukum fakta notaris)
- -Biaya ATK
mmm
T \_
aa. .
- f. Pembentukan dan Penguatan Warung Teknologi Tepat Guna maksimal dialokasikan pernagari sebesar Rp. 10.000.000,- yang diperuntukkan untuk :
2. -Biaya ATK.
3. -Biaya makan dan minum rapat
4. -Uang Pengantian Transportasi
5. . Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Nagari
6. . h. Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Nagari
7. Pembuatan Pupuk dan Pakan Organik Untuk Pertanian dan Perikanan bar .
- j. Pengembangan Benih Lokal
- k. Pengembangan Ternak Secara Kolektif
10. 1 Pembangunan Dan Pengelolaan Tambatan Perahu
11. m.Penyertaan Modal BUMNagari Maksimal Rp. 50.000.000,-
12. n, Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)
- o. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting
4 Pembangunan bidang Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- a, Pembangunan Polindes dan atau peralatan polindes
- b Pembangunan MCK
- c. Pemeliharaan Lahan Pekarangan
- d. Gerakan kebersihan Nagari
|
- e. Pembangunan Posyandu dan atau peralatan posyandu
- f. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.
5) Bantuan stimulan
Penetapan Anggaran Bantuan stimulan sarana dan prasarana untuk membiayaan pembangunan sarana prasarana bersifat stimulan/hibah yang dipergunakan untuk :
- a. Bantuan biaya pembuatan 50 buah Jamban bagi masyarakat kurang mampu masing-masing sebesar Rp. 2.000.060, -
- b. Bantuan biaya pembuatan 10 buah Rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,-
3. 2, Bantuan biaya pemasangan Listrik bagi 25 unit rumah masyarakat kurang mampu masing-masing sebesar Rp. 3.000.000, -
- d. Bantuan bahan material bagi Sarana keagarmaan dan gotong royong dengan ketentuan
5. -Maksimal senilai Rp. 25.000.000,untuk APB Nagari yang anggarannya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah)
6. -Maksimal senilai Rp. 35.000.000,untuk APB Nagari vang
.
- -Setiap bantuan berupa bahan bangunan maksimal senilai Rp. 1.500.000,- termasuk PPN
- -Pertanggungjawaban kegiatan dilengkapi proposal permohonan dari organisasi/pengurus dan berita acara serah terima barang dari Nagari kepada Pengurus.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Pembinaan Lembaga Adat /KAN
Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat maksimal sebesar Rp. 75.000.000,per tahun dan dihitung secara proporsiona! oleh nagari yang diperuntukkan untuk :
- -Biaya ATK
- -Uang pengantian transportasi untuk kegiatan penyuluhan dan sengketa adat dan ulayat yang besarannya diatur dalam peraturan Bupati tentang standar biaya
- Biaya Makan dan minum rapat
- -Honorarium narasumber
- -Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa
- -Honorarium penceramah
- -Pembelian pakaian adat menurut Adat Salingka Nagari maksimal 1 stel per orang
2) Penguatan Kelembagaan Perempuan / PKK
Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :
- -Biaya ATK
- -Biaya Pelatihan dan penyuluhan Pengurus TP-PKK Nagari
- -Seragam Anggota TP-PKK maksimal 1 stel/pengurus
- Pembuatan Papan Data
- Pembuatan Plang TP-PKK Nagari
- Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Nagari
- -Pengadaan Sarana Pubtikasi
- Dokumentasi Kegiatan
- -Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi
- -Biaya makan dan minum rapat
- -Uang pengantian transportasi
- Honorarium narasumber, pembawa acara, dan pembaca doa
- -Biaya bantuan pembuatan dasawisma/ toga dsbnya
Pembiraan Kelembagaan Kepemudaan dan olahraga 3
Kegiatan Pembinaan Lembaga Kepemudaan paling banyak Rp. 50.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :
- Kegiatan Pembinaan keolahragaan seperti lomba olahraga tingkat nagari
- -Kegiatan kepemudaan lainnya seperti pelatihan sadar wisata
4) Pembinaan kelembagaan Bundo Kanduang
Kegiatan Penguatan Kelembagaan bundo kanduang maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :
- -Biaya ATK
- -Biaya Pelatihan dan penyuluhan Pengurus Bundo kanduang
- . Seragam Pengurus bunde kanduang maksimal 1 stel perorang,
- -Pembuatan Papan Data
- Pembuatan Plang Bundo kanduang
- Dokumentasi Kegiatan
- -Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi
- -Biaya makan dan mmum
- -Uang pengantian transportasi
- Henorarium narasumber, pembaca doa dan pembawa acara
Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 5)
Penetapan Anggaran Peringanan Hari Besar Nasional diperuntukan bagi nagari yang menyelenggarakan Upacara HUT RI dan upacara hari-hari besar lainnya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,per tahun yang dipergunakan untuk :
- -Biaya makan dan ninum
- -Biaya sewa tenda dan kursi
- -Biaya sewa soundsisrem
- -Honorarium Pembawa acara dan pembaca doa
- -Honorarium pelatih
6) Pembinaan Keagamaan
Penetapan Anggaran Pembinaan Keagamaan diperuntukan bagi Nagari yang menyelenggarakan MTO Nagari atau kegiatan keagamaan lainnya yang dipergunakan untuk :
- a. Untuk MTO dan peringatan hari besar keagamaan dianggarkan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- per tahun yang diperuntukkan bagi:
2. -Biaya makan dan minum
3. -Biaya sewa tenda dan kursi
4. -Biaya sewa soundsistem
mun mm
mm man
- b. Pondok Alguran Nagari paling banyak sebesar Rp. 30.000.000,-per tahun yang diperuntukkan bagi :
2. -Biaya makan dan minum
3. -Honorarium Pelatih
- c. Insentif dai joron
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Nagari
Rp
2. Belanja Nagari
- b. Bidang Pembangunan
Rn
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp
- e. Bidang Tak Terduga
Rp
- Jumlah Belanja
Rp
- Surplus/ Defisit
Rp
3. Pembiayaan Nagari
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp,
- Selisih Pembiayaan (a-b)
Rp
N/A
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari,
N/A
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.
N/A
Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
N/A
Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.
Ditetapkan di
Pada tanggal
WALI NAGARI
Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal uari 2017
| Pejabat | Tanggal | Paraf |
|-----------|------------|---------|
| Sekda | | |
| Kadis | B-0m| | |
| Sekdis | 1g -ot- (9 | TG |
| Kabid PKM | 0-o01-13 | L |
| Kasi PFM | 19-01-3017 | 3 |
LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR
@ Tahun 2017
TANGGAL
: : Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017
14 Februari 2017
TENTANG
KOP PEMERINTAH NAGARI
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK NOMOR :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
"
Jabatan
Selaku Pengguna Anggaran menyatakan :
1. Harga satuan/tarif/indeks yang digunakan dalam kegiatan pada Pemerintah Nagari , tidak terdapat dalam Peraturan Bupati kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud point 1 diatas menggunakan Standar Biaya Lain 2. yaitu : ( sebutkan dasar/peraturan/ standar biaya yang diacu pada tahun berkenaan), demi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Nagari
3. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Standar Biaya Lain dan bersedia mengganti kerugian daerah apabila terjadi kerugian daerah yang diakibatkan penggunaan Standar Biaya Lain sesuai ketentuan yang berlaku. 4.
4. Penggunaan Standar Biaya Lain tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan memperhatikan asas transparansi, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. 3.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat sumpah Manan jabatan.
Nagari,
Wali Nagari
(Tanda tangan)
J