PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 026 Tahun 2017
Tentang PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 2 (DUA), RODA 3 (TIGA), DAN RODA 4 (EMPAT) ATAU LEBIH BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II), PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III), DAN PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Berlaku: 8 Maret 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 026 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 2 (DUA), RODA 3 (TIGA), DAN RODA 4 (EMPAT) ATAU LEBIH BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II), PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III), DAN PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pengguna/Pemegang Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu pengaturan penggunaan, pembelian, dan pertanggungjawaban bahan bakar minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), dan Roda 4 (empat) atau Lebih Bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
MEMUTUSKAN:
PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 2 (DUA), RODA 3 (TIGA), DAN RODA 4 (EMPAT) ATAU LEBIH BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II), PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III), DAN PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SOPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Kendaraan roda 2 (dua) dan/atau kendaraan roda 3 (tiga) yang selanjutnya disebut sepeda motor perorangan dinas dan/atau sepeda motor dinas operasional adalah barang yang dimiliki dan/atau dipergunakan Pemerintah Daerah.
8. Sepeda motor perorangan dinas adalah sepeda motor yang penggunaannya diserahkan kepada Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sepeda motor dinas operasional adalah sepeda motor yang penggunaannya diserahkan kepada SOPD/Unit Kerja yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pada SOPD/Unit Kerja dimaksud.
10. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih selanjutnya disebut kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional adalah barang yang dimiliki dan/atau dipergunakan Pemerintah Daerah.
11. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang diserahkan penggunaannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator(Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) diLingkungan Pemerintah Daerah.
12. Kendaraan dinas operasional adalah Kendaraan yang diserahkan penggunaannya kepada SOPD/Unit Kerja yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pada SOPD/Unit Kerja dimaksud.
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah semua jenis bahan bakar minyak, baik yang bersubsidi maupun yang non subsidi.
14. Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang selanjutnya disebut BBM Bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang mendapat subsidi dari Pemerintah, seperti Premium, Solar, Bio Solar, dan lain-lain.
15. Bahan Bakar Minyak Non Subsidi, yang selanjutnya disebut BBM Non Subsidi adalah bahan bakar minyak yang tidak mendapat Subsidi dari Pemerintah, seperti Pertamax, Pertalite, Solar Dex, dan/atau BBM lainnya yang non subsidi.
16. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat penjualan BBM kepada masyarakat.
BAB II - PENGGUNAAN BBM
Pasal 2

- (1) BBM digunakan pada semua tipe dan jenis kendaraan yang dimiliki/digunakan pada SOPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih menggunakan BBM Non Subsidi, namun dalam kondisi tertentu dapat menggunakan BBM bersubsidi.
- (3) Sepeda motor perorangan dinas roda dua dan roda tiga menggunakan BBM Bersubsidi, namun dalam keadaan tertentu dapat menggunakan BBM Non Subsidi.
BAB II - PENGGUNAAN BBM
Pasal 3

- (1) Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III), yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas, diberikan Uang BBM Non Subsidi secara Lumpsum hanya untuk 1 (satu) kendaraan dinas saja.
- (2) Bagi Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang diberikan fasilitas kendaraan kendaraan perorangan dinas, diberikan Uang BBM Non Subsidi secara lumpsum dengan ketentuan Pejabat Pengawas (Eselon IV) tersebut harus ditunjuk oleh pimpinan SOPD/Unit Kerja dan dibuktikan dengan Keputusan Kepala SOPD/Unit Kerja paling banyak 3 (tiga) kendaraan untuk setiap SOPD/Unit Kerja.
BAB II - PENGGUNAAN BBM
Pasal 4

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas diberikan uang BBM Non Subsidi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Pejabat Administrator (Eselon III) yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas diberikan uang BBM Non Subsidi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas diberikan uang BBM Non Subsidi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
BAB II - PENGGUNAAN BBM
Pasal 5

Kendaraan dinas operasional dan sepeda motor dinas operasional serta kendaraan roda 3 (tiga) dan roda 6 (enam) atau lebih, BBM diberikan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan SOPD/Unit Kerja dimana pada kegiatan tersebut diperlukan penggunaan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas operasional lainnya.
BAB II - PENGGUNAAN BBM
Pasal 6

- (1) Mobil Dinas Mini Bus khusus antar jemput ASN dengan kapasitas penumpang 12 (dua belas) orang atau lebih, diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 15 (lima belas) liter per hari kerja.
- (2) Mobil Dinas operasional yang digunakan untuk antar jemput ASN dengan kapasitas mesin 1.200 - 1.500 CC diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 10 (sepuluh) liter per hari kerja.
- (3) Mobil Dinas operasional yang digunakan untuk antar jemput ASN dengan kapasitas mesin 1.800 - 2.500 CC diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 12 (dua belas) liter per hari kerja.
- (4) Bus Angkutan ASN diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 18 (delapan belas) liter per hari kerja.
BAB III - PEMBELIAN BBM
Pasal 7

- (1) Pembelian BBM dilakukan pada SPBU.
- (2) Dalam keadaan tertentu, seperti terjadinya kelangkaan BBM dan pada saat kehabisan BBM diperjalanan yang mana ditempat tersebut tidak terdapat SPBU, pembelian BBM dapat dilakukan ditempat lainnya yang menjual BBM.
- (3) Pembelian BBM dapat dilakukan setiap hari dan/atau dilakukan kapan saja, tergantung kebutuhan, namun jumlah liter BBM yang dibeli tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
BAB III - PEMBELIAN BBM
Pasal 8

- (1) Pembayaran uang pembelian BBM untuk kendaraan dinas operasional dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir bulan berkenaan dan/atau pada awal bulan berikutnya setelah semua bukti pembelian BBM pada bulan berkenaan/bulan sebelumnya diterima oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pembayaran uang pembelian Non Subsidi untuk kendaraan perorangan dinas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan pada bulan berkenaan dan dibayarkan secara Lumpsum .
BAB IV - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Setiap pembelian BBM harus dibuktikan dengan nota/struk bukti pembelian yang dikeluarkan oleh SPBU.
- (2) Nota/Struk bukti pembelian disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai bukti dukung pertanggungjawaban.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh nota/struk bukti pembelian BBM, penerima uang BBM membuat Surat Pernyataan.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Kwitansi/Tanda Terima berikut daftar penerima uang pembelian BBM yang ditandatangani oleh para penerima uang BBM.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku untuk penggunaan/pembelian BBM kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 8 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd
H. ABDUL HARIS
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 26
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 8 Maret 2017
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd
H. SAHBIRIN NOOR
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 026 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 2 (DUA), RODA 3 (TIGA), DAN RODA 4 (EMPAT) ATAU LEBIH BAGI PEJABAT ESELON II, ESELON III, DAN ESELON IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TIDAK DIPEROLEH NOTA/STRUK BUKTI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
...
NIP
:
...
Jabatan
:
...
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Karena pada kondisi, tempat, dan waktu dilakukan pembelian Bahan Bakar Minyak, tidak bisa mendapatkan nota/struk bukti pembeliannya, meliputi:
No.
Uraian
Jumlah
Jumlah
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar- benar dikeluarkan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia diproses untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Tempat/Kota, tanggal, bulan, tahun
Pengguna Kendaraan Perorangan Dinas/ Dinas Operasional,
( ...)
NIP. ...
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. SAHBIRIN NOOR