PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 24 Tahun 2015
Tentang T~MBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL i · DLINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 1 Oktober 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 24 TAHUN 2015
.
TENTANG
,··1
T~MBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL i · DLINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
'
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,'
- a. t bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan disiplin Pegawai Negeri ·Sipil, perlu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berupa pemberian tambahan penghasilan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
C.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
1.
2.
3.
4.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- Undang-Undang Nomor '12 'Tahun 2011 tent~ng Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ·,
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun'2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1
.
"'
.
t
.
Menetapkan
5
Peraturan Pemerintah Nomor ·58 Tahun 2005 t~ntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemoton:gan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan . Pemerintah Kot~ Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14); 9
%
1•·
MEMUTUSKAN:
'
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai N~geri Sipil dan Pegawai Pemerintah dg n gan Perjanjian Kerja yang berkerja p~da instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan'diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. '
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
;;
­
&lt;­
¢
l
- Tambahan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada pegawai diluar gaji pegawai berdasarkan kriteria beban kerjajabatan. 7.
- Masuk sesuai ketentuan jam kcrja adalah keberadaan pcgawai ditempat kerjanya mulai waktu masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 8.
- Ketidakhadiran adalah kondisi tidak masuk kantor yang disebabkan pleh tidak hadir tan pa keterangan yang sah, cuti dan ijin. 9.
- ; i : Tidak hadirtanpa keterangan yang sah adalah' ketidakhadiran seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan yang sah. 10.
- ljin adalah' kondisi ketidakhadiran pegawaiudengan dibuktikan, oleh permintaan 'ijin dari yang bersangkutan ke pimpinan SKPD secara tertulis. . . -J ·' . . '; 11.
- Rekapitulasi Laporan Kinerja Harian adalah hasil rekapitulasi laporan kinerja yang dibuat oleh pegawai setiap hari memuat tugas- tugas harian dan hasil yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. 12.
13. Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yang memuat penilaian besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kriteria beban kerja oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung pejabat penilai.
14. Tanda Terima Tambahan Penghasilan adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
15. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung pegawai, memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan 'untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

.
&gt;
.
Tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang '; ! t' ·
r
�
,.
BAB III - KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal3
Pasal 4

Bagian Kedua
Besaran Tambahan Penghasilan
- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dengan rumusan jumlah maksimal uang yang diterima dikurangi jumlah persentas¢e pengurangan terhadap keseluruhan' kriteria dalam 1 (satu) bulan. '
- (2) Besaran tambahgn penghasilan pegawai sebagaimanadimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. t
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pengurangan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. pegawai yang tidak tepat waktu masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku diberlakukan pemotongan sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga perseratus) untuk tiap 1 menit keterlambatan masuk kerja;
- b. pegawai yang tidak absensi siang, diberlakukan pemotongan sebesar 0, 1 % (nol koma satu perseratus) untuk tiap satu hari tidak absensi siang;
- c. pegawai yang cepat pulang kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberlakukan pemotongan sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga perseratus) untuk tiap 1 menit pulang cepat;
- f d. pegawai yang tidak absensi pulang, diberlakukan pemotongan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus) untuk tiap satu hari tidak absensi pulang;dan
- e. pegawai yang tidak melaporkan kinerja hariannya dengan tidak membuat rekapitulasi bulanan laporan kinerja harian, diberlakukan pemotongan sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) untuk 1 bulan tidak membuat laporan bulanan. '
- (4) Dasar besaran pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c adalah absensi.
- (5) Pegawai yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan tugas kedinasan tidak,dikenakan pemotongan dengan melaporkannya pada operator SKPD/Unit kerjanya. ·
11. '-'f - ' · , .· a. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, diberlakukan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap satu' hari tidak masuk kerja dibuktikan dengan absensi; «
- (6) Pengurangan tambahan penghasilan dilakukan pula apabila pegawai tidak masuk kerja, de n gan masing-masing pengurangan sebagai berikut: e
- b. pegawai yang' ijin, diberlakukan pemotongan tambpahan penghasilan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap satu hari ijin yang dibuktikan dengan permintaan ijin tertulis atau lisan sesuai ketentuan yang berlaku.
4
- (7) Pegawai yang telah mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan karena ketidakhadirannya pada hari tersebut, maka indikator lainnya pada hari tersebut tidak dikurangi.
- (8) Pegawai ijin belajar yang tidak masuk kantor karena sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan belajarnya, maka dikurangi sebesar 0,5%. (n0l , koma lima perseratus) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja. t, .·»
BAB III - KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal3
Pasal 5

Pegawai diberikan tambahan penghasilan sesuai besaran yang ditetapkan sebagaimana dim~ksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila pegawai tidak masuk kerja karena: Si .f
- a. melakukan pike malam pada malam harinya;
- b. ijin selama kurang dari 3 (tiga) hari dan tidak ditetapkannya cutj yang disebabkan kar~na alasan pegawai sakit atau alasan ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan
- c. sedang menjalani tugas belajar, dengan ketentuan hanya mendapat 75% (tujuh puluh persen) d~ri besaran tambahan penghasilan jabatan fungsional umum. t
BAB III - KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal3
Pasal 6

- (1) Pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum (staf) yang ditunjuk selaku pejabat pelaksana tugas (PIt), hanya berhak untuk menerima tambahan penghasilan dari salah satu jabatan tertinggi yang dilaksanakannya.
- (2) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Pit) pada jabatan setara atau satu eselon dengan jabatan defenitifnya, maka mendapat tambahan penghasilan sebesar 1 % untuk setiap hari dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana tugas (PIt).
- (3) Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disamping menyampaikan laporan harian jabatannya juga menyarpaikan laporan kinerja harian selaku pelaksana tugas (PIt).
Pasa17
3
- (1) Bagi pegawai'yang diperbantukan atau diperkerjakan pada instansi lain di wilayah Kota Singkawang berlaku ketentuan sebagaiyberikut: ' ;£
- b. tidak diberikan tambahan penghasilan, apabila telah diberikan tambahan penghasilan, atau sejenisnya dari instansi tempat yang bersangkutan t diperbantukan atau dipekerjakan. · '1 ·
- a. tetap diberikan tambahan penghasilan, apabila tidak diberikan tambahan penghasilan, atau sejenisnya dari instansi tempat yang bersangkutan diperbantukan atau dipekerjakan;dan t · t
- (2) Bagi pegawai pusat/daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang tidak diberikan tambahan penghasilan dari satuan kerja induknya, diberikan tambahan penghasilan oleh Pemerintah Kota Singkawang.
BAB III - KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal3
Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut:
- a. cuti diluar tanggungan negara;
- b. cuti besar;
- c. menjalani tahanan sementara;
- e. pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri;
- d. pidana penjara;
- f. menjalani masa persiapan pensiun; dan
- g. pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan Singkawang. diluar Pemerintah Kota
+
.
44
« •
- (2) Pegawai yang tugas belajar dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam bulan yang bersangkutan masih masuk kerja atau bulan berikutnya sudah masuk kerja kembali, maka pada bulan tersebut dikurangi sebesar, 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
BAB IV
Pasal 9

s+ 'i; e2 TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ts
?
- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan pembayarannya pada awal bulan berikutnya. j,
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaks~d pada ayat (1), tambahan penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran t~mbahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan dapat melalui rekening bendahara pengeluaran atau langsung ke rekening pegawai.
BAB IV
Pasal 10

Terhadap pembayaran tambahan penghasilan Pegawai dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SYARAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
BAB IV
Pasal 11

- . . ' (1) Setiap permintaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus melampirkan:
- a. daftar penilaian tambahan penghasilan; 3
•
'
- b. daftar nama' pegawai yang telah menyampaikan'rekapitulasi laporan kinerja harian selama 3 (tiga bulan); ts
;;
- ' c. tanda terima tambahan penghasilan;
%
- . t \_,), e. kwitansi induk pembayaran tambahan penghasilan; dan
- yi i d. surat perny a taan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
- f. surat setoran pajak penghasilan (SSP PPh). f
i'
- (2) Daftar Penilai~n Tambahan Penghasilan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Rekapitulasi Laporan Kinerja Harian sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini. ·
- (4) Daftar Nama Pegawai yang telah menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja harian sesuai format sebagaimana tercantum, dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (5) Tanda Terima Tambahan Penghasilan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (6) SPTM sesuai format sebagaimana tercantum· dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan W alikota ini. ·
7
z
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan dilakukan masing­ masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja dan atau atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang bertanggungjawab terhadap kebenaran penilaian tambahan penghasilan pegawai di lingkungannya masing­masing.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang.
BAB VIII
Pasal 15

z Pada saat Peraturn Walikota ini mulai berlaku, Perat~ran Walikota Nomor 27 ' . ., : -. )t . -... ,. Tahun 2013 tentanig Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ' t
•
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah,Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 21 September 2015
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
SEKRETARIS KOTA SINGKAWANG a; ttd
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 22 September 2015 DAERAH
+j%
Drs. SYECH BANDAR, MM.Si zt
y
+
!I
•
';
•
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 21
Salinan sesuai dengan aslinya
UKUM
DAN
•
+
F
r
1 ; H
1
1 |
5
1
1
11
1
9
8
8
8
1
|
9
0
|
.
.
.
.
:
z
;±
¢
a
«bl
i
:
3
3
%
£
9
$
U
.s
1
{
g
4
1
1
1
i
.
f\_,
'
LAMPIRAN II
+
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NO MOR
24 TAHUN 2015 ,,
TANGGAL
21 SEPTEMBER 2015
TENTANG
Tambahan
Penghasilan
Pegawai
Negeri
Sipil di
lingkungan
Pemerintah Kota
Singkawang
REKAPITULASI LAPORAN KINERJA HARIAN
Bulan
;
.
NAMA/NIP.
PANGKAT /Golru.
JABATAN
NAMASKPD
| NO | HARI/ TANGGAL | TUGAS-TUGAS HARIAN | OUTPUT/HASIL |
|------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | l----+-------1--,,,---------------+- ! | � J � . -----··-·•·····--·----·-·-·-··-- ,I |
Singkawang, .
.
MENGETAHUI Atasan Langsung ttd
XXX3XXX.XXXXXXXX NIP .
Yang membuat la poi-an ttd
XXXXXXXXXXXXXX
NIP
.
WALIKOTA SINGKAWANG Ttd AWANG ISHAK P:;
:
�
.\
�
--
i
l
.;
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
24 TAHUN 2015
21 SEPTEMBER 2015
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ... �
r
BULAN
.l
DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENYAMPAIAN REKAPITULASI LAPORAN KINERJA HARIAN.[(LKHJ · !&lt;
NAMA SKPD /UNIT KERJA
s/d
| NO | NAMA/NIP | JUMLAH REKAPITULASI LKH BULAN M | JUMLAH REKAPITULASI LKH BULAN M | JUMLAH REKAPITULASI LKH BULAN M | JUMLAH DOKUMEN (3+4+5) |
|------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| NO | NAMA/NIP | ... .. | ... | ...«. | JUMLAH DOKUMEN (3+4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ·5 | 6 |
CATATAN :
Foto copy Rekapitulasi LKH setiap 3 bulan disampaikan ke unit kerja yang membidangi keuangan pada SKPD masing-masing
Singkawang,
KEPALA SKPD /UNIT KERJA
%
XXXXXXXXXXXXXX
NIP
.
;
+,
'
1
WALIKOTA SINGKAWANG Ttd AWANGISHAK
.
'
;
1 1 ;
| � : ° • : :a • ·ad " % 65 5 = 5 c ¢] • 3 j cd 3 G |
|-----------------------------------------------------|
| ( i |
| t |
| #l 0\ a |
| } a ­ c |
| 0 ­ |
LAMPIRANV
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR
24 TAHUN 2015
TANGGAL
21 SEPTEMBER 2015
TENTANG
Tambahan
Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
»'
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK � 1-
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama NIP Jabatan SKPD /Unit Kerja
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Perhitungan yang· terdapat pada Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang telah saya tandatangani sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
Singkawang, ...•...
\ ·. Pengguna Anggaran/Ka. UPT/Ka. Sekolah, ttd
Xx3XXXX3XXXXXXX
'
NIP...··
WALIKOTA SINGKAWANG I ·· � Ttd AWANGISHAK