PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 3 TAHUN 2012
TENT ANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SJAU TAGULANDANG BIARO,
Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa dengan diberikannya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diharapkan Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan kinerja, disiplin dan tanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
13. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
'` |
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 T ahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
2. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
3. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
5. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13);
Menetapkan
20. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56);
21. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Saluan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kinerja adalah keluaran I hasil dari kegiatan I program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif alas tingkat kesulitan I
Menetapkan
:
Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56);
20. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN :
'
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Galon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kinerja adalah keluaran I hasil dari kegiatan I program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas tingkat kesulitan I
biaya hidup dan pencapaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 5

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas dinilai melampaui beban kerja normal yang memerlukan tanggungjawab besar serta bekerja melampaui jam kerja.
Tarnbahan Penghasilan Pegawai berdasarkan ternpat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalarn rnelaksanakan tugasnya berada di daerah yang rnerniliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, dengan rnernperhatikan letak geografis sebagai daerah Kepulauan, rnaka dibagi dalarn 3 (tiga) klasifikasi yaitu :
- 1 . Daerah Kepulauan;
2. Daerah Terpencil;
3. Daerah Sangat Terpencil.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 7

Tarnbahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalarn rnengernban tugas rnerniliki ketrarnpilan khusus dan langka, diberikan kepada Tenaga Dokter dan Apoteker.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 8

Besaran Tarnbahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Saluan Kerja Perangkat Daerah I Unit Kerja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 9

Kriteria pernberian Tarnbahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, adalah sebagai berikut :
1. Pegawai Negeri Sipil yang rnernegang jabatan Eselon II diberikan Tarnbahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Ternpat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Beban Kerja, sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab rnasing - rnasing;
2. Pegawai Negeri Sipil yang rnernegang jabatan Eselon Ill a selaku Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Carnal, Direktur Rurnah Sakit, Sekretaris Badan I Dinas dan lnspektur Pernbantu diberikan Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Ternpat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Beban Kerja sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab rnasing - rnasing;
3. Pegawai Negeri Sipil yang rnernegang jabatan Eselon Ill a selaku Carnal dan bertugas di Pulau Biaro, diberikan Tarnbahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Ternpat Bertugas pada Daerah Sangat Terpencil dan Beban Kerja sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya;
4. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon Ill b, Eselon IV a dan Stal pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah serta Tata Usaha Pimpinan dan Stat pada Sekretaris Daerah diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Beban Kerja sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing - masing;
5. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural maupun fungsional dan Staf/Guru/Perawat yang bertugas di daratan Pulau Siau, Tagulandang dan Manado yang tidak termasuk dalam kategori daerah terpencil, diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan, sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing - masing;
6. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural maupun fungsional dan Staf/Guru/Perawat yang bertugas di daratan Pulau Siau dan Pulau Tagulandang yang dikategorikan Daerah Terpencil serta yang bertugas di Pulau Buhias, Pahepa dan Ruang, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah terpencil sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing - masing;
7. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural maupun fungsional dan Staf/Guru/Perawat yang bertugas di Pulau Biaro dan Makalehi, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Sangat Terpencil sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing - masing;
8. Pegawai Negeri Sipil dengan Profesi Dokter dan Apoteker yang bertugas di Pulau Siau dan Pulau Tagulandang, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Kelangkaan Profesi;
9. Pegawai Negeri Sipil dengan Profesi Dokter dan Apoteker yang bertugas di daratan Pulau Siau dan Pulau Tagulandang yang dikategorikan Daerah Terpencil serta bertugas di Pulau Buhias, Pulau Pahepa dan Pulau Ruang, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Terpencil dan Kelangkaan Profesi;
10. Pegawai Negeri Sipil dengan Profesi Dokter dan Apoteker yang bertugas di Pulau Biaro dan Pulau Makalehi, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Sangat Terpencil dan Kelangkaan Profesi.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi adalah sebagai berikut :
1. Tambahan Penghasilan Pegawai dibayar berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas di kantor/unit kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir yang
disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang pada Sadan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
2. Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan penuh, jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, tanpa izin dan tidak mengikuti apel pagi I sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin Kepala SKPD;
4. Pegawai Negeri Sipil yang sakit 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan Surat Keterangan Dokter dapat dibayarkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1);
5. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan;
6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tersebut diatas, besaran Tambahan Penghasilan diatur sebagai berikut:
- a. Bagi Pegawai yang tidak mengikuti Apel Pagi dan atau Apel Sore, Tambahan Penghasilan Pegawai dipotong masing-masing sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- b. Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dalam melaksanakan tugas, maka Tambahan Penghasilan Pegawai dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;
- c. Bagi Pegawai yang meninggalkan tugas saat jam kerja tanpa izin pimpinan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai dipotong sebesar 3% (tiga persen);
- d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Apel Pagi, Apel Sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja karena melaksanakan tugas atas perintah Pimpinan I Pejabat berwenang tidak dikenakan potongan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi dapat dibayarkan penuh kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kehadiran termasuk melakukan perjalanan dinas.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang memintakan izin tidak mengikuti Apel Pagi atau Apel Sore maupun tidak masuk bekerja karena alasan tertentu, harus dengan permohonan resmi melalui surat dan disampaikan kepada :
1. Pejabat Eselon II dan Eselon Ill yang jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Carnal dan Direktur Rumah Saki! mengajukan izin kepada Sekretaris Daerah;
2. Pejabat Eselon Ill dan Eselon IV maupun Stal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pejabat Eselon I V dan Stal di lingkungan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan izin kepada Kepala Bagian;
4. Pengawas, Kepala UPTD dan Stal mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Puskesmas, Perawat dan Stal Puskesmas mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Kesehatan.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 12

Permohonan izin tidak mengikuti Apel maupun tidak masuk kerja baru dapat diakui ketika disetujui oleh Pejabat yang berwenang dan menjadi lampiran pada daftar hadir dalam pengajuan permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 13

Permberian izin kepada Pejabat dan Pegawai adalah sebagai berikut :
- 1 . Tidak mengikuti apel pagi maupun apel sore hanya diperkenankan kepada Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin 2 (Dua) kali dalam sebulan;
2. Tidak masuk kerja karena alasan tertentu hanya diperkenankan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin selama 3 (Tiga) hari dalam sebulan.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang jumlah kehadirannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan tertentu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari, dapat dibayarkan separuh dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang menjadi haknya.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Cuti melebihi 14 (empat belas) hari dan atau Cuti Besar selama 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 17

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut berada dalam status tugas belajar dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya dan yang berstatus tahanan pihak berwajib sebelum ada putusan Pengadilan.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tahanan oleh yang berwajib karena tersangkut masalah hukum, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 19

Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada masing-masrng Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2012.