PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 011 TAHUN 2015 TENTANGPROSEDUR SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
Berlaku: 5 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (1) danayat (2), Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Inspektorat Kabupaten Bima, perlu mengubah Peraturan Bupati Bima Nomor 011 Tahun 2015, tentangProsedurSerahTerimaPekerjaanPengadaanBarang/Jasa di LingkunganPemerintahKabupatenBima;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
6. Peraturan Bupati Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Inspektorat Kabupaten Bima.(Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 366);
5. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima(Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 348);
N/A
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 011 Tahun 2015 tentang Prosedur Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 4

- (1) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (2) Untuk keperluan serah terima pekerjaan, PA/KPA harus membentuk Panitia dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
- a. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah Kabupaten Bima adalah:
4.  Ketua : Sekretaris/KTU/Kabid pada Satuan Kerja Parangkat
- b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima adalah :
6. Pengendalian Bagian Administrasi
7.  Sekretaris : Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Bagian Daerah
8.  Ketua : Kasubbag. Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
9. Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bima.
10. : Kasubbag. Keuangan Bagian Umum Sekretariat
11.  Anggota : Kasubbag. Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
12.  Anggota
13. : Kasubbag. Perlengkapan dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
14.  Anggota Daerah Kabupaten Bima.
- (3) Dalamhal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim dari tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (4) Tim /Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (5) Dalam hal pengadaan jasa konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultansi yang bersangkutan.
- Daerah Kabupaten Bima.
-  Sekretaris : Kasubbag. Pengendalian Pembangunan Bagian Administrasi pada Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
-  Anggota
- Kepala Bidang terkait Bidang Koordinasi Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima.
-  Anggota Daerah Kabupaten Bima.
- Kabid/Kasubbid pada Satuan Kerja Perangkat
-  Anggota : Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan/Kasubbag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
N/A
Pasal 2

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bima
Ditetapkan di pada tanggal
: Bima
: 13 Januari 2017
BUPATI BIMA, ttd
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Diundangkan di
: Bima
pada tanggal
: 13 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,
Drs. H. M. TAUFIK HAK.,M.Si NIP. 19631231 198702 1 049
BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR 377