PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor -. Tahun 2023
Tentang RETRIBUSI PELAY ANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Kesehatan adalab Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Kesebatan ada)ah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Labkesda adalah Kepala UPID Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Situbondo.
9. Kerja Sama ~ional (KSO) adaJah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kedokteran dalam menunjang peningkatan akses dan mutu pelayanan di Puskesmas atau di Laboratorium.
10. Pusat Kesehat.an Masyarakat dengan jaringaooya selaojutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas tanpa perawatan, Puskesmas dengan perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, pondok bersalin desa dan pondok kesehatan desa.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesebatan yang melaksaoakan pelayanan pemeriksaan di bidang fisika-kimia, mikrobiologi dan klinis yang berkaitan dengan k.epentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan ling)rungan sebagai upaya pencegahan penyakit dan peniogkatan kesebatan masyarakat.
12. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung lainnya.yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Kesehatan adalah .keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial clan ekonomis.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan di Puskemas clan Labkesda yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik maupun Jaboratorium kesehatan linglrungan.
15. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalab pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan. rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya Wltuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat dan bersifat penyelamatan (life saving).
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya dengan menginap di Pusk.esmas dengan perawatan.
19. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu clan bayi dalam rangka menurunkan aogka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi di Puskesmas yang memerlukan tindakan medik ~ oleh tenaga medik yang terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi.
20. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan ( depo) lntalasi Fannasi Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi laionya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
21. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
22. Pemeriksaan Laboratoriwn Kesebatan Masyarakat adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi at.as spesimen (bahan sampel) air min~ air bersih, air limbah. makanan/minwrum, atau usap (hapusan) alat tertentu dalam rangka kepentingan kesehatan linglrungan, sanitasi atau kesehatan masyarakat.
23. Persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di Puskesmas dengan jaringannya.
24. Perawat.an Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk kunjungan rumab (home 11isil) dan/atau perawatan di rumah (home care) bagi pasien yang tidak memungkinan dirawat di Puskesmas atau karena atas pertimbangan tertentu.
25. Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis, tempi, rehabilitasi med.is dan/atau pelayanan kesebatan lainnya.
26. Pelayaoan Kunjungan Rumah (home visit) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalaJn bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rwnah pasien.
27. Pelayanan Perawatan di Rwnah (Home Care) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, tindakan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di nunah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan
28. Pelayanan Perawatan Pemulihan adalah perawatan di ruang pulih sadar (Recovery Room) untuk mengembalikan kesadaran pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau kondisi med.ik lainnya.
29. Pelayanan Rawat Isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
30. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pad.a pasien dengan observasi clan terapi yang intensif untuk. penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah komplikasi atau penyulit.
31. Pelayanan Akupungtur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupungtur dalam rangka diagonosa, terapi, atau rehabilitasi medik.
32. Pelayanan Penyegeraan atau Cito adalah suatu pelayanan kesehatan di luar kegawat daruratan bagi pasien rawat inap dalarn rangka penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.
33. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga med.is sesuai standar profesi.
34. Pelayanan Medik Gigi adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi pada pasien di Puskesmas.
35. Pelayanao Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi meliputi pelayanan radiodiagnostik dan pelayanan patologi klinik.
36. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan penyediaan, penyiapan dan penyimpanan dokumen medik yang bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik, penunjang medik, serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Puskesmas.
37. Pelayanan Transfusi Darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyi~ pemasangan dan monitoring pemberian transusi. Pelayanan transfusi darah tidak tennasuk penyediaan (harga) komponen darah.
38. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
39. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien wituk: proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (on site) atau melalui telepon ( on call/by plume).
40. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga ahli gizi, meliputi konsultasi diet makanan, asupan nilai gizi, dan/atau masalah gizi pasien.
41. Pelayanan Konsultasi Sanit.asi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga sanitarian dalam bidang sanitasi atau masalah kesehatan lingkungan.
42. Pelayanan Konsultasi Obat adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga farmasi/apoteker dalam rangka pemberian informasi obat dan/atau masalah penggunaan obat.
43. Pelayanan Administrasi Rawat Inap adalah peJayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medi~ pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di Puskesmas.
44. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
45. Pelayanan Visum et Reper/um, adalah peJayanan perneriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum.
46. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan dibidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas Puskesmas atau Labkesda
7. 4 7. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah pelayanan pemusnahan sampah basil kegiatan medis Pihak Ketiga melalui pembakaran pada suhu yang terkendali menggunakan incinerator.
48. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesebatan oleh tenaga keperawatan (perawat/bidan) dalam melaksanakan tugas mandiri maupun tugas limpah dari tenaga medis, yang meliputi asuhan keperawatan, tindak:an keperawatan sesuai standar profesi.
49. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tennasuk makan di Puskesmas.
50. Ruang VIP ada)ah ruangan rawat inap yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas tambahan seperti I (satu) tempat tidur pasien dan 1 (satu) tempat tidur penjaga, kamar tamu lengkap dengan sofa, AC. kamar mandi dalain, dan at.au TV
51. Ruang Uta.ma adalah ruangan rawat inap yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas tambahan seperti 2 (dua) tempat tidur pasien, AC. kamar mandi dal~ dan atau TV.
52. Ruang Kelas I adalah ruangan rawat inap yang dilengkapi 2 ( dua) tempat tidur pasien dan kamar mandi dalam.
53. Ruang Kelas II adalah ruangan rawat inap yang dilengkapi 2 (dua) atau lebih tern.pat tidur pasien dan kamar mandi luar.
54. Ruang kelas III adalah ruangan rawat inap yang dilengkapi 5 (lima) atau lebih tempat tidur pasien dan kamar mandi luar.
55. Ruang Perinatologi adalah ruang tempat perawatan bayi baru lahir yang belum bisa dirawat dengan digabungkan bayi lainnya, bayi yang lahir prematur, brat bada Iabir rendah., dan/atau bayi barn labir dengan penyulit
56. Harl Rawat adaJah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00 (nol nol) hingga tanggal keluar rumah sakit/meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan I (satu) hari rawat inap.
57. Pengujian Kesehatan atau General/Medical check Up adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status kesehatan seseorang untulc berbagai keperluan.
58. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau tan.pa anastesi, di kamar operasi atau kamar tindakan berdasarkan kriteria durasi waktu operas~ kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, sedang, besar.
59. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medi.k yang dilakukan tanpa pemhooaban.
60. Tindakan Anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi k:ondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anastesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
61. Tenaga Kesehat.an adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. yang Wltuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesebat;m, antara lain: Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Bid.ID, Perawat, Fisioterapis, Nutrisio~ Asisten Apoteker.
62. Tenaga Medis adalah tenaga profesional dibidang kedok:teran meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis htlusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang memiliki ijin praktek.
63. Dolder Spesialis Tamu adalah dokter spesialis dari Rumah Sakit Lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan pelayaoan medik spesialis sesuai kewmangannya (priviledged) di Puskesmas.
64. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersetifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
65. Pembimbing adalah suatu tim ataupun perorangan di Puskesmas atau di Labkesda yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing klinik atau pembimbing penelitian dalam rangka pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan peraturan yang bedaku.
66. Tarif Pelayaoan Pendidikan dan Penelitiari adalah besaran tarif layanan dibidang pendidikan dan penelitian meliputi jasa sarana clan jasa pelayanan (bimbingan) yang terkait dengan kegiatan pendidilcan, pelatihan, penelitian, atau studi banding yang dilaksanakan di Puskesmas.
67. lnstituional Fee adalah imba.lan pemanfaatan institutional brand name (nama lembaga) Puskesmas atau Labkesda oleh pihak lain sebagai salah satu jaminao mutu dan/atau kepercayaan masyarakat.
68. Pelayanan transportasi pasien (Ambulans) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dengan mobil khusus (ambulance) baik dengan disertai kru (crew) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
69. Pelayanan transportasi jenazah adalah pelayanan pengbantaran pasien yang meninggal di Puskesmas maupw di luar Puskesmas ke wilayah lain yang telah disepakati.
70. Biaya Satuan ( Unit cosl) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan, meliputi biaya mnum (fix cost), biaya pemeli.baraan, biaya investasi/biaya modal. maupun biaya variabel (variable cost). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah atau pemerintah daerah tidak diperhitungkan
- 7 l · Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana clan fasilitas rawat inap, pelayanan um~ termasuk makan di Puskesmas dengan Perawatan. biaya akomodasi dihitung berdasarkan bari rawat.
72. Penjamin adalah seseorang atau badan hukwn sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Puskesmas, meliputi PT. Ask.es, PT. Astek, PT. Jasaraharja, Asuransi Swasta, dan/atau asuransi kesehatan lainnya.
73. Peserta tertanggung PT (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan PNS dan TNl Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan yang memiliki tanda pengenal peserta (kartu Askes) beserta keluarganya yang tercantum dalam tanda peserta tersebut
74. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksaoa pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
75. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan pakai habis dasar (BBA) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengoba~ rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dan tennasuk komponen tarif.
76. Obat-obatan adalah semua mt baik kimiawi, hewani mauptm nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan dan meringankan atau mencegah peoyakit atau gejala-gejalanya.
77. Biaya Dahan dan Alat K.esehatan Dasar yang selanjutnya disebut BBA Dasar adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan dan alat kesehatan pakai habis untuk mendukung tindakan keperawatan dan t.indakan medis at.au pelayanan lainnya serta merupakan bagian dari komponen tarif.
78. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat K.LB adalah timbulnya at.au meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu
79. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tangguogjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara tim.bal balik, baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang lebih kompeten. terjangkau dan rasional.
80. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut ma&lt;;alah pelayanan medik perorangan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-Jain.
- SL Rujukan Bahan (Spesimen) adalah rujulcan yang menyangkut mawah pelayanan medik perorangan untuk. pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap.
82. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
83. Pasien Baru ada1ah pasien yang baru pertama kalinya mendapatkan perawatan dan pengobatan di Puskesmas ditandai dengan diberikan kartu identitas pasien sekaligus nomor rekam medik yang berlaku seumur hidup.
84. Pasien Lama adalah pasien yang swlah pemah dirawat di Puskesmas dengan menunjukkan bukti kartu identitas pasien dan diberlakukan sebagai kunjungan ulang. DalaJn hal pasien tidak bisa menunjukan bulcti kartu identitas pasie~ maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan identitas baru. Risiko riwayat perjalanan perawatan/pengobatan sebelumnya tidak terlacak menjadi tanggungjawab pasien manakala kartu identitasnya hilang.
85. Dokumen Medik adalah dokwnen rawat jaJan dan dokumen rawat inap yang berisi data-data pasien.
86. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo diluar yang swlah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah K.abupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD.
87. Peserta Program Jarninan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan Program Jamkesmas atau identitas lain yang dipersamakan dan berhak meridapatho pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
88. Surat Pernyataan Miskin selanjutnya disingkat dengan SPM adalah surat yang dikeluarkan oleh aparat kelurahan dan disahkan oleh Bupati at.au pejabat lain yang ditunjuk bagi masyarakat miskin yang beJu.m memiJiki kartu kepesertaan Program Jamkesmas at.au Program Jamkesda.
89. Orang miskin adalab orang yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan identitas miskin seperti Kartu Jamkesmas atau kartu Jamkesda maupun Surat Pemyataan Miskin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan penmdangan yang berlaku.
90. Kader Kesehatan adalah seseorang relawan yang dilatih khusus sebagai penggerak masyarakat di bidang kesehatan dibawah pembinaan Puskesmas setempat.
91. Resep adalah pennintaan tertulis dari tenaga medik kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.
92. Alat Kesehatan adalah bahan. instrurnen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
93. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melak.u.kan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama dan da1am bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi. dana pensiun, persekutuan, perlrumpulan, yay~ organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organiSMi yang sejeni~ lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
94. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
95. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pwigutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati orang perorang atan badan.
96. J~ Umum adalah j~ yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
97. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan penmdang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
98. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkanjasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
99. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalab bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
100. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD. adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
101. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumJah keJebihan pembayanm retribusi kareoa jwnlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
102. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untulc. melakukan tagiban retribusi dan/atau sanksi administratifberupa bunga/atau denda.
103. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linglrungan Pemerintah Kabupaten. Situbondo yang diberi wewenang khusus oleh undang› undang untuk melakulcan penyidikan terbadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Situbondo yang memuat ketentuan pidana.
104. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalarn rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang·uodangan perpajakan dao retribusi daerah.
105. Sistem Remunerasi adalah sistem pernbagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksaoa pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja. indeks risiko. dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10. I 06. Stamlar Pelayanan Minimal Pusk:esmas selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berbak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupalcan spesifikasi teknis tentang tolak uk:ur pelayanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas dengan jaringannya kepada masyarakat.
107. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalab serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untulc mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
12. l 08. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang se1anjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pual 2
- ( 1) Pengaturan pelayanan kesehatan clan penetapan retribusinya dilaksanakan berdasarkan asa.s kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatit), partisipatif, serta asas keamanan clan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara ~ efektif clan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan retnlrusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesebatan di Puskesmas, clan Labkesda sesua.i standar yang ditetapkan, agar masyarakat (pamen), pemberi pelayanan (provider) dan pengelola Puskesmas atau Labkesda dapat terlindungi dengan ba.ik.
Pual3
Tujuan pengaturan clan penetapan pelayanan kesehatan dan retribusinya dalam Peraturan Daerah in.i ada)ab :
- a terwujudnya masyarakat Kabupaten Situhondo yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesrnas dan Labkesda yang bennutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu dan teknologi kedolcteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas clan Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perk.embangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Situbondo;
- e. terlaksananya program clan kegiatan operasional Puskesmas clan Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo;
- f terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.
BAB I - KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 10

- ( 1) Obyek retribusi meliputi semua jenis pelayanan kesebatan di Puskesmas dan peJayanan peme.rik.saan Jaboratoriwn di Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi scbagaimaoa dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a Pelayanan pendaftaran;
- b. Pelayanan kesehatan yang diseleoggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi. BUMD, BUMN maupun Pihak Swasta.
BAB I - KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 11

- (1) Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan peJayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Kesebatan Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang telah menerima atau memperoleh rnanfaat ummn dari pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas atau Labkesda yang rnenurut Peraturan Daerah ini diwajibkan rnembayar retribusi yang terutang.
Retribusi Pelayanan Kesebatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Ummn berdasarkan Kebijalcan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas peraw~ fidueosi, dan jenis--jerus pelayanan dan/atau parameter pemeriksaan.
- (2) Tmgkat penggunaan pelayanan transportasi pasien (ambulan) atau transportasi jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh pergi - pulang dan fasilitas, serta kru (crew) yang menyertai.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan dan penelitian dihitung berdasark.an jumlah, kategori peserta didik dan lama pendidikan dan penelitian
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNY A RETRIBUSI
BAB I - KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 14

- (1) Prinsip penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas clan di Labkesda.
- (2) Sasaran penetapan besaran retribusi guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Struktur besaran retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi komponen pengadaan sarana, fasilitas, biaya pemeliharaan, biaya umum dan biaya penyediaan BBA sesuai dengan jenis pelayanannya (biaya variabel) dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost).
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi komponen jasa pelayanan profesi (jasa medik, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lainnya) dan jasa pelayanan umum.
BAB IX - PELAYANANRAWAT DARURAT
Pasal 19

- ( 1) Setiap awal pemberian pelayanan rawat daru.rat dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan umum yang diwujud.kan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana clan jasa pelayanan.
- (2) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (3) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (en.am) jam harus dilakukan di rawat inap dan/atau dirujuk ke RSUD sesuai indikasi medis.
- (4) Tindakan medik gawat darurat dildasifikasikan sebagai tindakan medik emergensi atau tindakan medik penyegeraan ( cito ).
- (5) Bagi pasien barn dikenakan biaya kartu identitas dan rekam medis yang berlaku seumur hidup (single numbering identity).
- ( 6) Pelayanan konsultasi dokter spesfaJis dapat di]akukan sesuai indikasi med.is melalui telepon ( on call) dengan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (7) Jasa pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 50% (lima puluh per seratus) dari jasa konsultasi medik di tempat (on site).
- (8) Setiap pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan medik ( operatif a1au non operatif), konsultasi, observasi intensif. penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (9) Dalam hal pasien gawat darurat membutuhkan tindakan medik operatif harus mendapatkan persetujuan pasien, ke1uarganya atau pengantamya dengan mengisi lembar persetujuan tindakan medik (informed consent) setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari tenaga medis atau tenaga keperawatan yang merawatnya.
BAB XI - PELAYANANMEDIK
Pasal 26

- (1) Pelayanan penunjang medik di Puskesmas terdiri dari :
- a. Jenis pelayanan laboratorium klinik, rneliputi :
- 1) pemeriksaan hematologi;
- 2) pemeriksaan kimia ldinik;
- 3) pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
- 4) pemeriksaan mi.krobiologi klinik;
- 5) pemeriksaan imunologi dan serologi;
- 6) pemeriksan patologi anatomi.
- b. Pelayanan radiodiagnostik, meJiputi :
- 1) Radiodiagnostik dengan kontras;
- 2) Radiodiagnostik tanpa kontras dan;
- 3) Radiodiagnostik imaging;
- 4) Pelayanan diagnostik elektromedi.k.
- (2) Setiap pemeriksaan penunjaog medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
- (3) Setiap pennintaan pemeriksaan penunjang medi.k penyegeraan (Cito) dikenakan tambahan jasa pelayanan rnaksimal 30% (tiga puluh per seratus) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya
- (4) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat dikJasifikasikan tariflayanan penyegeraan (Cito).
- (5) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai dengan asal klasifikasi kunjungan poliny~ yaitu poli umum clan poli spesialis.
- (1) Tarif retribusi pelayanan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan.
- (2) Puskesmas dapat mengembangan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk paket pelayanan medical check up.
- (3) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan laboratorium klinik karena kesalahan petugas laboratorium (human error) atau setelah divalidasi basilnya m~ maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi yang memerlukan pengulangan.
Pasa.128
- (1) Tarif retribusi pelayanan setiap pemeriksaan radiodiagnostik dihitung per ekspose pem~ lokasi (regio), dan jenis alat radiologi, terdiri jasa sarana dan jasa pelayanan. Jasa sarana pemeriksaan sudah termasuk biaya bahan ~ dan bahan kimia yang diperl~ kecuali bahan kontras.
- (2) Pemeriksaan radiologis yang membutuhkan bahan kontras diperhitungkan tersendiri sesuai barga yang berlaku saat itu. Dalam hal Puskesrnas tidak dapat menyediakan bahan kon~ maka penyediaan bah.an kontras melalui resep dok.ter.
- (3) Pemeriksaan USG (Ultra Sono Graft) termasuk print out (cetakan basil) kecuali USG Monitor (Obsgyn).
4. ( 4) Pengulangan pemeriksaan radiodiagnostik karena kesalahan petugas (human error) atau setelah divalidasi (pembacaan) hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari retribusi pemeriksaan ulang.
PELA YANAN KEPERA WAT AN
- (1) Pelayanan keperawatan meliputi :
- a. Asuhan Keperawatan;
- b. Tindakan Keperawatan mandiri dan tiodakau keperawatan kolaboratif (tugas limpah).
- (2) Asuhan keperawatan pasien rawat inap di Puskesmas diklasifikasikan dalam:
- a. Asuhan keperawatan minimal (minimum nw-sing care) untuk kategori pelayanan I sampai 3 jam/hari;
- b. Asuhan keperawat.an parsial (partial nursing care) untuk kategori pelayanan 4 sampai 6 jam/hari;
- c. Asuhan keperawatan total (total nursing care) untuk kategori pelayanan 7 sampai 9 jam/hari;
8. d Asuhan keperawatan intensif (intensive nursing care) untuk kategori pelayanan dengan beban kerja lebih dari 9 jam/hari.
- (3) Setiap asuhan keperawatan sehagaimana ayat (2) dikenakan jasa pelayanan keperawatan harian sesuai Klas perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1 ), dengan ketentuan :
10. a Kategori pelayanan minimal, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya akomodasi.
- b. Kategori pelayanan parsial, jasa pe1ayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya akomodasi.
- c. Kategori pelayanan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya akomodasi.
- d. Kategori pelayanan intensif, jasa pelayanannya sebesar 400/4 (tiga puluh per seratus) dari biaya akomodasi.
- (4) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dibawah supervisi dan tanggung jawab tenaga medik yang bersangkutan.
- (5) Pelayanan keperawatan kolaboratif jasa pelayanan dibagi secara proporsional dengan tenaga medik yang melimpahkan kewenangannya yang diatur dalam sistem remunerasi.
BAB XVI - PELAY ANAN TRANSFUSI DARAH DAN TERAPI OKSIGEN
Pasal 32

- ( 1) Pelayanan transfusi darah dalam bentuk Pelayanan pemberian transfusi darah.
- (2) Tarif retribusi pelayanan transfusi darah meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pengbitungan jasa sarana meliputi pemakaian sarana (freezer, blood warmer), bahan habis pakai dasar. Sedangkanjasa pelayanan pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan.
- (4) Penghitungan tarif layanan pembcrian tranfusi darah dihitung per labu/bag darah sesuai frckuensi layanan yang diterima.
Pasa133
- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik..
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BAHP Tindakan Medik Operatif sedangkan penggunaan gas medik untuk terapi oksigen diperhitungkan sebagai tarif retribusi tersendiri.
- (3) Penyediaan BAHP berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu.
- (4) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas meclik, serta sewa pemakaian manometer/masker oksigen.
- (5) Jasa pelayanan pemakaian gas medik meliputi jasa pelayanan bagi petugas clan perawat yang melayani dan memonitor pcmasangan atau pemakaian gas medik.
-~
- (6) Pengukuran pemakaian gas medik d.ihitung vulume (m3) atau jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien disesuaikan dengan kondisi di unit pelayanan.
BAB XXI - PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
Pasal 42

- (1) Puskesmas wajib menyediakan sarana dan peralatan sterilisasi dan binatu (laundry) sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan sarana dan pera1atan sterilisasi dan binatu sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), Puskesrnas dapat melayani kebutuhan sterilisasi dan binatu klinik lain atau pihak lain.
- (3) Jenis Pelayanan sterilisasi dan binatu, meliputi :
- a. pelayanan linen bersih;
- b. pelayanan sterilisasi instrwnen dan linen untuk tindakan medik.
- (5) Tarif ratribusi pelayanan bahan linen dan alat steril 1B1tuk kepentingan Puskesmas diperhitungkan sebagai komponen tarif pelayanan tindakan medik operatif maupun non operatif.
- (6) Tarif retribusi pelayanan sterilisasi dan binatu dihitung sesuai volume, jenis dan klasifikasi bahan atau alat yang akan disterilkan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
PELAYANAN KESEHATAN TRADISONAL KOMPLEMENTER
BAB XXI - PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
Pasal 43

- (1) Pelayanan kesebatan tradisiooal-komplementer merupakan inovasi pelayanan dalam .rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana-fasilitas dan tenaga terampil dibidangnya.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan akupunctur, akupresure, laser akupunctur, atau hypnoterapi dan dapat dikemhangkan sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana clan jasa pelayanan.
PELAY ANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
- ( 1) Pelayanan pendidikan clan pe~ dikelompokkan dalarn :
- a pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa kedokteran;
- b. pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa keperawatan;
- c. pendidikan praktek k1inik/komunitas mabasiswa pendidikan kesehatan lainnya;
- d. pendidikan praktek siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan;
- e. pelatihan (inhouse training);
- f. studi banding (benchmarking).
- (2) Untuk menjamin keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, Puskesmas wajib melakukan pengawaMD, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktek klinik secara efektif clan efisien.
- (3) Setiap instutusi pendidikan yang mengirimkan peserta didiknya untuk melakukan prakte klinik wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pembimbing klinik dan/atau supervisor prakt.ek klinik yang ditiumgkan dalmn Perjanjian Kerjasama.
- ( 4) Dalam hal Institusi pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Puskesmas dapat menyediakan kwalifikasi tenaga dimaksud dan biaya penyediaan ini dibebankan pada Institusi Pendidilran yang bersangkutan.
- (5) Dalam pelaksanaan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Puskesmas atau Labkesda berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi:
- a. Institutional fee;
- b. Bahan habis pakai selama praktek;
- c. Penggwwm sarana clan fasilitas;
- d. Penggunaan air, listrik dan/atau telpbon.
- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi:
- a. Honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih;
- b. Pelayanan administrasi pendidikan.
- (8) Tarif pelayanan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya satuan aktivitas selama pelatihan (activity based costing) tcnnasuk penggandaan materi pelatiban, honor pelatihan. pembimbing klinik, sertifikat clan institutional fee.
PELA YANAN ADMINISTRASI DAN REKAM MEDO{
BAB XXI - PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
Pasal 45

- ( 1} Pelayanan administrasi clan Rekam Medik meliputi :
- a. Pelayanan surat keterangan medis;
- b. Pelayanan administrasi rawat inap;
- c. Pelayanan administrasi klaim pibak ketiga.
- (2) Pelayanan rekam medik meliputi :
- a. Pelayanan rekam medik rawat jalan;
- b. Pelayanan rekam medilc gawat darurat;
- c. Pelayanan rekam medik rawat inap.
- (3) Setiap pelayanan administrasi dan rekam medilc dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa saran.a pelayanan rek.am medik terdiri dari penyiapan fonnuJir rek.am medik sesuai standar yang telah ditetapkan, sarana penyimpanan, formulir Wltuk observasi kondisi pasi~ fonnulir permintaan pemeriksaan penunjang mcdik dan/atau transfusi darah.
- (5) Tarif retribusi administrasi rawat inap sudah termasuk biaya pelayanan rekam medik dan dipungut satu kali berlaku selama dirawat
PELA YANAN KESEHA TAN MASY ARAKA T MISKIN
Pasat46
- ( 1) Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan Program JAMKESMAS dan/atau Program JAMKESDA seluruh biaya pelayanan kesebatan kelas m di Puskesmas dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan penmdangan yang berlaku.
- (2) Pasien gawat darurat yang tidak membawa kartu identitas kepesertaan program JAMKESMAS atau JAMKESDA diberlalrukan sam.a dengan pasien umum dengan batas toleransi 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan kepesertaannya.
- (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melengkapi identitas kepesertaan program JAMK.ESMAS atau JAMKESD~ maka seluruh biaya yang swiah dibayarkan dapat di.kembalikan secara penuh.
- (4) Jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksarutan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Masyarakat miskin di K.abupaten Situbondo yang tidak dijamin atau tidak tennasuk dalam peserta Program JAMKESMAS yang dibiayai APBN. kebutuhan pembiayaan pembebasan pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Nama-nama peserta Program JAMICESDA sebagaimana dimaksud ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan Kanu Kepesertaan Program JAMKESDA.
- (7) Kepala Dinas Kesebatan wajib merencanakan kebutuhan rencana anggaran pembiayaan Program JAMKESDA sebagai subsidi Pemerintah Daerah dalam RAPBD setiap tahunnya
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Paal 47
Struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah sehagaimaoa tercantwn dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
PENIN.JAUAN TARIF RETRIBUSI
- (I) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tabun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan memperhatikan :
- a indeks barga dan perk.embangan perekonomi~
- b. pcnambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Penambaban jenis - jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disesuikan dengan mempertimhangkan :
- a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga med.is spesialis, tenaga keperawatan clan tenaga kesehatan lainnya;
- b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan penwdangan yang berlaku.
- c. kelenglrapao sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah;
- d. adanya permintaan (need-demand) masyarakat untulc mendekatkan ( alcses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif reribusi terjangkau (ability to pay , willingness to pay).
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
MASADANSAATRETRIBUSITERUTANG
Masa retribusi Pelayanan Kesebatall adalah masa yang lamanya sama dengan saat t.erjadinya pelayanan kesehatan.
Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SK.RD atau dokumen yang dipersamakan.
BAB XXXII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 53

- (l) Dalam hal 7 (tujuh) bari setelab jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belurn memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan SlRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud da1am ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
PENGEWLAAN KEUANGAN
Pual54
- ( 1) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pasien umum non peojaminan maupun ~il penerimaan Jdaim retribusi pasien penjaminan dan Program (Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal atau program lain yang sejenis) yang telah disetor ke Kas Umum Daerah dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas dan Labkesda melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan penmdangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diatur sebagai berikut :
- a. Maksimal 4()0/o (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
- b. Sekitar 600/4 (enam puluh perseratus) dialokasikan untulcjasa sarana yang meliputi belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas untuk Puskesmas dan Labkesda sesuai komponen tarif.
- (3) Dikecualikan besaran perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu untuk pelayanan yang telah dijamin oleh Pemerintah melalui dana APBN (Program Jamkesmas, Jampersal atau program Jaminan Pembiayaan Kesehatan sejenis lainnya) yaitu disesuaikan dengan proporsi pemanfaatan Gasa pelayanan dan jasa sarana) yang telah ditetapkan oleh Program tersebut.
- (4) Setiap tahun anggaran Kepala Dinas menetapkan Kebijakan Anggaran pemanfaatan penerimaan retribusi berpedoman pada pola sebagaimana dirnaksud ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan dalam jenis jenis belanja, meliputi :
- a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan,
- b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif retribusi ~ perhitungan biaya satuan (unit cost).
- c. Belanja Modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk: a1at medik ~ komputer, linen, instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif retribusi.
- (4) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan ayat (3) menggunakan sistem remunerasi yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap tahun Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda melalui Kepala Dinas mengajukan usulan anggaran meliputi :
- a. Rencana target pendapatan pelayanan kesehatan;
- b. Rencana belanja daerah sebagaimana dimalcsud ayat (2).
- (6) DalaJn hal terjadi pelampauan target pendapatan atau target pendapatan tidak tercapai, maka dilakukan koreksi dalam dolrumen APBD Perubahan tahun anggaran yang berjalan.
- (7) Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan monitoring serta membuat laporan secara periodik penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di unit kerjanya masing› masing.
- (8) Tatacara pemanfatan pendapatan retrihusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasa155
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertuJis da1am Bahasa Indonesia dengan disertai alasan·alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SK.RD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) J&lt;eadaao di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaao yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaao Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberat.an ysng diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bnpati atas .keberatan dapat berupa menerima seJuruhnya atau sehagiao, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pua157
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua betas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XXXII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan pengmangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan fungsi/tujuan dari penyelenggaraan usaha.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBA YARAN RETRIBUSI
- (I) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pennohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB hams diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jangsung diperhitungkan untuk. melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sehagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
KEDALUW ARSA PENAGIHAN
- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah me1ampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apabila:
- a diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan ut.ang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik: langswlg maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belllnl melunasinya.
- (5) Pengakuan. Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsu.ran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XXXII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 61

- ( 1 ) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRASI
- (1) Sanksi administrasi diberikan dalam ha1 Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak. atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggu.nakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusj terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului clengan Surat teguran.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke K.as Umum Daerah clan merupakan penerimaan daerah.
KETENTUAN PIDANA
BAB XXXII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan. kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXXII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 64

Denda sehagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan penerimaan Negara
BAB XXXII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 6

S
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah :
3. a Mene~ mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berlcenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengka.p dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di hidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledaban untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan clan dokumen-dokumen lain. serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalem rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan at.au tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hmuf e;
- h. Memotret seseorang, lokasi, dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
1. Memanggil orang wituk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. Menghentikan penyidikanjika dianggap perlu;
- k. Melakukan t:indabn lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidaoa di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyelidikannya kepada Penuntut Um~ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku..
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXXII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Situbondo sepanjang yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pual 67
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengwtdangan Peraturan Daerab ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daetah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo. Pada O 3 0 CT 2C1~
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR o1. I
~- 9,u› '!Ctt\,. \,--\tJ\4-IM "" ~~~f(1fl, 1 j\_)&lt;ob