Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 17 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang:
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 17 TAHUN 2012
TENT ANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian desa yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yan9 diakui dan dihormati dalam sistem Pernerintahan Negara Kesatuan Republik .Indonesia, maka desa memerlukan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang lebih mandiri perlu dialokasikan dana yang menjadi hak-hak desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
5. Kabupaten Daerah Tingkat 11 T oba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerinta.han Daerah Provinsi den Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737};
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeto·laan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahum 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor: 2).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Seri E Nomor: 3).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba SamosirTahun 2008 Seri E Nomor: 6).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PENGELOLAAN
TENT ANG
Menetapkan
: PERA TURAN KEUANGAN CESA.
DAERAH
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Pusat, -, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut \_ asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinslp otonoml seluas-luasnya dalam slstem dan prlnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
8. Anggatah Pendapatan dan Belania Daetah yang selaniutnya disingkat APBD adalah Aanggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kabupaten T oba Samosir.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah seba9ai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten T oba Samosir.
13. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut SPD adalah lembaga legislasi, penyusun peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Selanja Desa dan keputusan desa serta penampung dan penyerap aspirasi masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
17. Pengelolaan Keuangan ·, Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
18. Sumber pendapatan desa adalah Sumber Pendapatan Penerimaan Desa yan9 berasal dari Pendapatan Asli Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Selanja Desa selanjutnya disebut APSD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Sadan Permuswaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa adalah pendapatan yang diperoleh desa yang dipungut berdsarkan Peraturan Desa sesuai dengan perundang-undangan.
23. Dana Alokasi Khusus Desa selanjutnya disebut DAKDesa adalah dana bantuan pemerintah Kabupaten kepada Desa yang membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah persentase dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
14. 26.Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besamya bagian alokasi dana yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa menurut variabel yang ditetapkan.
15. 25.Alokasi Dana Desa minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah besarnya bagian alokasi dan desa yang sarna lJhtuk tiap desa.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas

Pasal3Cukup jelasPasal4Cukup jelasPasal5Cukup jelasPasal6Cukup jelasPasal7Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 8

## Ayat (1)

Pajak Daerah dimaksud adalah Pajak Daerah yang menjadi komponen Pendapatan Asli Desa yang tercantum dalam APBD bagian yang menjadi hak Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Pajak Daerah ini diberikan kepada Desa setiap Tahun Anggaaran. Dengan demikian setiap Kabupaten harus memmiliki rekapitulasi Pajak Daerah yang di peroleh dari objek-objek yang berasal dari tiap-tiap Desa.Ayat (2) Bagian Pajak Daerah yang menjadi hak Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dibagi rata untuk desa.## Ayat (3) Cukup jelas## Ayat (4)Retribusi Daerah dimaksud adalah Retribusi Daerah yang menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam APBD. Bagian yang menjadi hak Desa sebesar 10% ( sepuluh per seratus) dari Retribusi Daerah ini diberikan kepada Desa setiap Tahun Anggaran. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten harus memiliki rekapitulasi Retribusi Daerah yang di terima dari setiap Desa dalam setiap Tahunnya.## Ayat (5) Cukup jelas## Ayat (6)Dengan ketentuan ini dimaksudkan akan memperoleh pembagian proposional sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari masing-masing jenis retribusi yang berasal Desa yang bersangkutan, sedangkan sisanya sebesar40%9 empat puluh per seratus) dibagikan secara merata kepada desa-desa lainy. Misalnya: Untuk jenis retribusi yang diperoleh dari pasar desa didesa Xterkumpul sebesar Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah) setiap tahunya berarti dk Desa X dari jumlah ini akan di peroleh pembagian secara proposional sebesar 60% (enam puluh perseratus) atau setara dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang 40% ( empat puluh perseratus) di bagikan secara merata kesemua desa-desa yang ada di kabupaten Toba Samosir. Pembagian proposional ini akan mendorong desa-desa lebih aktif dalam meningkatkan pendapatan Daerah yang berasal dari retribusi karena Desa tempat retribusi tersebut berasal secara langsung akan memperoleh manfaatnya.## Pasal9Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten misalnya: sebesar Rp. 800.000.000.000,(delapan ratus milyard rupiah) besarnya biaya belanja pegawai sebesar Rp. 400.000.000.000,( empat ratus milyard rupiah) maka yang akan di bagikan kepada Desa sebagai ADD sebesar 10% ( sepuluh per seratus) dari Rp. 400.0000.000.000,- ( empat ratus milyard rupiah) atau setara dengan Rp.40 .000.000.000,- (empat puluh milyard rupiah).##
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) CukupjelasAyat (3) Cukup jelas## Pasal12Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal15Ayat (1)'. Cukup jelasAyat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasPasal18Ayat (1) Cukup jelas## Pasal19## Pasal20## Pasal22Ayat (2)Meskipun Keuangan Oesa pengelolaanya di percayakan kepada kepala Desa dan penggunaanya diatur dalam APBDesa melalui peraturan Oesa akan tetapi untuk menjaga transparasi, akuntabilitas dan demi untuk menumbuhkan kepercayaan publik di desa masih di perlukan keterlibatan masyarakat melalui berbagai kelembagaan yang ada misalnya: BPD, LKMD, PKK, Karang Taruna dan lain-lain kelembagaan yang keberadaanya di atur dalam peraturan desa.Ayat (1) Cukup jelasAyat (2)Kepala urusan keuanqan desa atau bendahara desa merupakan alat kelengkapan dalam struktur pemerintahan desa yang pengangkatannya di tetapkan oleh Kepala Desa.Ayat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelasAyat (1)Cukup jelasAyat (2) Cukup jelasAyat (3)Dengan ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah pengawasan yang sebagairnana dimaksud dalam ketentuan peraturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi BPD. Kapasitas pemeriksaan dimaksud tidak berupa pelaksanaan audit atau pemeriksaan audit atau pemeriksaan yang dapat dipersamakan dengan perneriksaan dalam rangka penyelidikan.##
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini masyarakat secara langsung dapat melakukan pemantauan yakni suatu upaya untuk rnengetahui perencanaan dan penggunaan keuangan desa, karena masyarakat secara perorangan ataupun kelompok tidak berhubungan langsung dengan proses-proses pengawasan penggunaan keuangan desa yang berimplikasi secara hukum, maka hasil pemantauan oleh masyarakat disampaikan kepada BPD untuk seterusnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ayat (2) Cukup jelasAyat (1)Karena salah satu sumber pendapatan desa berasal dari dana perimbangan antara Pusat dan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam APBD, maka Kepala Desa harus bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam hal ini Bupati dapat menggunakan berbagai ketentuan dan strukturkelembagaan yang ada ditingkat daerah untuk melakukan proses-proses pertanggungjawaban dimaksud.Ayat (2) Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1) Ketidakmampuan desa dalam pengelolaan keuanqan desa yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengurangan jumlah bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta ADD, pembuktiannya dilakukan berdasarkan mekanisme pengawasan yang ada baik yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, BPD maupun hasil pemantauan masyarakat.

Ayat (2) lnspektorat Kabupaten dapat melakukan pemeriksaan terhadap Kepala pengelolaanDesa yang diduga melakukan penyimpangan dalam keuangan desa.Ayat (3) Cukup jelasPasal25 Cukup [etas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas

Pasal27Cukup' jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 17