PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 06 Tahun 2002
Tentang TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Berlaku: 06 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai desa, perlu mengatur tata cara pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Tata Cara Pencalonan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
Menetapkan : PERANGKAT DESA.
BAB IV - MEKANISME PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 4
Pasal 5

- (1). Calon Perangkat Desa unsur pelaksana teknis yaitu Pamong tani desa dan keamanan desa diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- (2). Calon perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mendapat persetujuan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB IV - MEKANISME PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 4
Pasal 6

- (1). Calon Perangkat desa unsur wilayah yaitu kepala dusun diajukan oleh masyarakat dusun dari warga dusun yang bersangkutan kepada Kepala Desa;
- (2). Calon yang diajukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
- (3). Calon yang diajukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- (4). Calon yang disetujui oleh BPD diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB VII - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 9
Pasal 10

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan kepentingan Negara, Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 9
Pasal 11

- (1). Bagi perangkat desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah satu perangkat desa yang lain ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai perangkat desa secara rangkap, kecuali untuk Kepala Dusun harus dirangkap oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
- (2). Apabila perangkat desa tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau karena sebab-sebab lain, maka Kepala Desa mengusulkan yang bersangkutan untuk diberhentikan.
BAB VII - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 9
Pasal 12

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat perangkat desa yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan terdahulu mengenai pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO,
H. AS'AD SYAM
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO,
Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
```
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas
```