Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2012
Tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DIKABUPATENLABUHANBATU
Berlaku: 06 Juni 2012
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa guna meringankan beban masyarakat/orang tua siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 'Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam pembiayaan pendidikan maka perlu dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis tingkat SMA Negeri clan SMK Negeri di Kabupaten Labuhanbatu dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah Ka bu paten Labuhanbatu;
b. bahwa penyelenggaraan pendidikan · gratis tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri merupakan program yang telah dicanangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42
Mengingat
Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Labuhanbatu.
1.
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78,
I
I
!
I
-1
I
I
!
I
'
)'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor · 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran
.---
.
- Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Nomor 41 Organisasi 12. Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4864);
3. Negeri ten tang Hukum Menteri Dalam Tahun 2011 Produk 15. Peraturan Nornor 53 Pembentukan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu {Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 Seri D Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu {Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nornor 33 Tahun 2008 Seri D Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu {Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 Seri B Nomor 42) pada BAB VII Butiran 7.2.2.1 RPJMD KE-2 {TAHUN 2012)
MEMUTUSKAN :
TENT ANG PENDIDIKAN KABUPATEN :PERATURAN BUPATI PENYELENGGARAAN GRATIS DI LABUHANBATU
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu;
4. Din as Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu;
5. Komite Sekolah adalah komite sekolah yang terdapat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah ;
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan APBS adalah
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- Didik Peserta 10. Orang Tua / Wali adalah ;
11. Sumbangan Sukarela adalah :
..
"'
13. Persetujuan aclalah persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang untuk memungut bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat/ orangtua/wali peserta didik yang mampu.
BAB II - LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Pendidikan gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-Iuasnya kepada peserta didik usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.
BAB II - LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 4

Pendidikan gratis diselenggarakan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat peserta didik dan orang tua peserta didik.
BAB ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak membimbing dan mengawasi pelaksanaan · dan penyelenggaraan pendidikan gratis.
BAB ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat;
- (2) Pemerintah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD gun a terselenggaranya pendidikan gratis.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua
BAB ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) Setiap orang tua/wali Peserta Didik berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap orang tua /wali Peserta Didik berhak untuk memperoleh dan/atau memberi informasi ten tang dan/ atau anak yang berada dibawah perlindungannya.
BAB ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- ( 1) Setiap orang tua berkewajiban menyekolahkan anaknya dan/ a tau anak yang berada dibawah perlindungannya pada usia wajib belajar.
- (2) Setiap orang tua Peserta Didik berkewajiban untuk berperan serta dalam upaya menyelenggarakan pendidikan melalui Komite Sekolah.
"'-
-,
.
BAB ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

- ( 1) Masyarakat berhak menyampaikan kepada pemerintah daerah jika terdapat anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang tidak bersekolah.
- (2) Masyarakat diwajibkan menyampaikan kepada pemerintah daerah jika terdapat anak usia 7 sampai dengan 18 tahun dipekerjakan sebagaimana layaknya tenaga kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarganya · pada Jam penyelenggaraan sekolah.
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik
BAB ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

- (3) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
- a. mendapatkan pendidikan Agama sesuai agama dianutnya dan pendidikan budi pekerti dan akhlak mulia yang terintegrasi pada semua mata pelajaran;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat siswa;
- c. Penyelesaian program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpan dari batas waktu yang ditetapkan;
- d. Mendapatkan buku pelajaran minimal buku yang masuk dalam ujian akhir nasional.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan baik di dalam dan atau di luar lingkunngan sekolah untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
5. Setiap peserta didik yang tidak marnpu, diprioritaskan dalam pemberian beasiswa dari pernerintah, pemerintah daerah dan lembaga penyantun lainnya. (5)
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya berperan serta dalam memantau dan
- Besarnya sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak · bersifat mengikat atau dapat ditentukan dengan musyawarah mufakat yang dihadiri oleh Kepala Sekolah atau Guru, Komite Sekolah. Orang Tua/Wali Peserta Didik dan Pemangku Kepentingan pendidikan lainnya. (2)
- Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan dilengkapi dengan daftar hadir serta notulen hasil musyawarah. (3)
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Pengelolaan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I) menjadi tanggungjawab dan kewenangan Komite Sekolah.
- (2) Dalam pengelolaan dana sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) komite Sekolah bertanggungjawab.
BAB VI - PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENDIDIKAN GRATIS
Pasal 13

- (1) Dana Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK Negeri Kabupaten Labuhanbatu dianggarkan melalui belanja langsung pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dalam bentuk program kegitaan
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disalurkar; setiap triwulan
- (3) Sekolah melaporkan kekurangan atau kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan jumlah murid pada masing-masing sekolah.
BAB VIII - KETENfUANPENUTUP
Pasal 14

- ( 1) Peraturan Bupati ini berdayalaku terhitung tanggal 1 Juli 2012.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB VIII - KETENfUANPENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 06 Juni 2012
BUPATILABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran
I
:
Pcraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
:
!/'. Tahun 2012
Tanggal
:
'tr(. Juni 2012
JENIS KEGIATAN YANG DI BIAYAI DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
1. Kegiatan Peningkatan mutu Pendidikan meliputi :
- a. Pengadaan dan Penggandaan Buku diperuntukan untuk pengadaari buku teks pelajaran yang belum cukup tersedia dar i Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah seperti pengadaan buku BSE dan sejenisnya.Jika jurnlah buku teks pelajaran telah terperiuhi sesuai dengan kebutuhan sekolah maka sekolah dapat menggunakan dana Pendidikan Gratis untuk pembelian / penggandaan buku panduan pendidik, buku pengayaan dan buku referensi.
- b. Kegiatan Jes tambahan SMA/SMK Negeri Kabupaten Labuhanbatu bagi siswa kelas X, XI, dan XII minimal 12 pertemuan/semester/masing-masing rornbongan belajar. Kegiat an les tambahan dilakukan disekolah clengan menyusun program Jes tambahan secara sistcmatis lengkap dengan jadwal pelaksanaan I~ tambahan, dcngan rinciau scbagai bcrikut : 1) Jumlah pertemuan minimal 12 pcrtcmuan/scmestcr
- 2) Jurnlah mata pclajaran : a) SMA 6 mata pelajaran yang cli UN (Uji Nasional) b) SMK 4 mata pclajara n ya11g di UN (lJji Nasional]
- 3) Rombongan bclajar sama dcngan jurnlah kelas dalam satu sekolah
Rincian biaya :
- a) SMA (minimal 12 pcrtcmuan/ semester x 6 Mata Pclajaran x jumlah rombongan belajar x Rp. 60.000,-).
2. I&gt;) St.II&lt; (minimal 12 pcrtemu.i n ,' s&lt;"rncstn x 4 Mat a Pclajarnn x jumlah rornbongan bcIajar x Rp. ()0.000,-).
Nilai Rp.
f10.000,-/pcr1cmu;rn/ro111bo11ga11
bclajar tcrdiri
dari :
- I. Rp. 4::.000,· c!:pt'~:::::::U::::: !::t:\_:: ;.:::~t: ·::,ng :::::rnbcrik:,:: !·:s
2. Rp. I :-&gt;.UVO.· dqll"r ur.1,.i.i...,11 i,.,g; i-:qi.,:1111.i.111 ks 1.1111li.ih.111
Pe11gc111ba11ga11 diri sisw«
- I. Pclaksa11:ia11 k&lt;'giala11 brd:ing ak:1&lt;k111ik 111isal11ya Ol impiadcSn in s Nasional (OSN).Cndas Ccrmat . Lomba Kornpctcrisi Siswa (I.KS), dan kcjn.unn lain y;111g mcnyangkut dcngan akadcmik si swa.
2. Pelaksanaan kcgiatan dibidang Olahraga, Seni dan Sosial Budaya.
3. Pelaksanaan kcgiatan praktck siswa atau sejenisnya bagi SMA/SMK Negeri Labuhanbatu. Pelaksanaan pengembangan diri disekolah tcrencana dan terprogram dengan menetapkan skedul pelaksanaan kegiatan yang dibimbing oleh guru-guru pembina sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing.
- d. Tim Pengembangan Kurikulum Sekolah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum disekolah.
- e. Pembiayaan tenaga honorer antara lain tenaga pendidik, tenaga kependidikan, penjaga sekolah, dengan besaran honor sebagai berikut:
- I. Tenaga pendidik Rp. 35.000,-/jam pelajaran perbulan. Bagi guru pegawai negeri sipil, guru honor pusat, guru honor daerah yang mengajar di salah saru se kolah negeri, mengalami kekurangan jam wajib 24 jam dan mengajar pada sekolah negeri lainnya untuk memenuhi kekurangan agar mencapai 24 jam maka sisa kekurangan jam yang diperolch dari sekolah negeri lainnya tidak dibayar kecuali rnelebihi 24 jam wajib.
2. Tenaga kependidikan Rp. 400.000,s/d Rp. 1.200.000,/Bulan dengan pcrtimbangan lama bcrrugas disckolah terscbut.
3. Tenaga pcnjagn sckolnh Rp. '100.000,· s/d Rp. 800.000,/Bulan.
8. Tenaga honorer diangkat scsuai dengan kebutuhan sckolah misalnya jumlah jam mata pclajaran tertent u scluruhnya 80 jam scdangkan jurnlah guru PNS, guru bantu pusar. guru honor daerah ada 3 orang dengan bcban tugas seluruhnya 72 jam, rnaka sckolah hanya dipcrbolehkan mcngangkal guru honorer I orang dcngan bcban tugas 8 jam untuk mcmcnuhi bcban tugas scturuhnva 80 jam.
9. lln:,nrariiim wn:11::i i,,·:1d1cl1k rl:111 kq1r11rl1rl1k:111 ,·.,ng rl1hrn tug.is !:trnb:-1 h;11! ;u!.d:d1 ~&lt;·i11ruh tcn:1!-! ;1 JH'1Hhrl1k ., k,·p&lt;·11ehd1k;111 drsckolah yang 11·,·nclapat 111gas i.unbn hnn dari kc pa la sr-knlnh arau instnn si trrkait.
- g. Pcngndu.m clan pcnggandaan nnskah ul.mg.m pc111b1ay;i;111 pcncctakan/ pcnggnndn.rn naskah ulnngan hnrian. ttlang,111 re ngah scrncsu-r. ulangan semester. ujin n sckol.rh. rr-mr-di«].
C. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi:
1. Monitoring dan evaluasi dilakukan ol.h 1i111 pcngendali yang terdiri dari unsur-unsur :
- a) Sckretaris Dae-rah
- b) Asisten Ekonomi Pcmbangunan
- c) Kepala Dirias Pcndidikan
- d) Inspektorat
- e) Kabag Kesra
- f) Kabag Hukum
- g) Kabid SMA/SMK
- i) Kasubbag Keuangan
- h) Kasubbag Hukum
- j) Kasi Tenaga Teknis SMA/SMK
2. Tugas tim yaitu :Untuk memonitoring efcktifitas pelaksanaan pendidikan gratis pada SMA dan SMK Ncgeri di Kabupaten Labuhanbatu.
D. Kegiatan Petapora a Penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi:
- I. Satuan pendidikan SMA dan SM!,; "cg,·ri mcmbuat laporan pertanggunzjawab,rn keuangnn per t riwrrlnn k,· Dinas Pendidikan Kabupau-n Labuha nbat u
2. Dinas Pcndidikan Kabupaten Labuha11h.1111 rne nvusun laporan pengguna:111 d.m.i pendidikan gratis SM.'\.:SMK Negcri Kabupaten Labuh.mb.u u pe r rriwulnn kcpada Bupat i l.ahuhnribat u. . .
l!I IJ',.\ 11 I ·\Ill ·11,\NIIA TII.
dto
Tf(;()R l'-\:"\'l'SI ·N,\i', s11u:c;AI{
,c:'
II : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
: !/ Tahun 2012
Tanggal:
~ Juni2012
Lampi ran
TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
A. Perencanaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi :
- l. Satuan pendidikan SMA/SMK Negeri mcndara jumlah siswa, dan data siswa tersebut disampaikan ke Dinas Pendidikan.
- 2. Berdasarkan data siswa, Dinas Pendidikan menetapkan pagu anggaran pendidikan gratis dan menyampaikan kepada satuan pendidikan
3. Satuan pendidikan SMA/SMK Negeri menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk pendidikan gratis dan menyampaikannya ke Dinas Pendidikan.
4. Dinas Pendidikan mcrekap RKA dari masing-masing satuan pendidikan dan mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (TAPBD) Kabupaten Labuhanbatu untuk di prograrnkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu.
B. Penyaluran Penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi :
- I. Pencairan dana pcndidikan gratis dilakukan dcngan mekanisme Tambahan Uang (TU).
2. Dana pendidikan gratis disalurkan secaru I riwulan pada tahun berkenaan.
3. Bendahara Pengcluaran Pcmbantu pada sat uan pcndidikan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPPJ kepada KPA pada triwulan ti~a dan ernpat sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan.
4. KPA menerbitkan Surat Perintah Mernbayar (SPM) yang disampaikan kcpuda Bcndahara SKPD Dinas Pcndidikan untuk diterbitkan SP2D.
5. Bendahara SKPD Dinas Pcndidikan mcnvn lur ku n dana tcrscbut kepada rekening maslng-rnasing satuan · pcndidikan SMA/SMK Negeri Kabupaten Labuhanbatu.
6. Proses penyclesaian penyaluran Dana Pcndidikan Gratis sebagaimana dirnaksud padn angka 2). angk» .1) d a n angka 4) paling lama 7 (tujuh] hari kcrja.
7. Realisasi penggunaan dana Pcnciidikan Grat is s,·suai dengan jumlah dan bukti-bukt i yang sah dicatat dalam Huku Kas Umum oleh Bendahara Pengcluaran Pcmbanru di saru.m pr-ndir+iknn SMA/SMf.: Ncgcri.
- R. Pcncairan t riwul.m krd11;i cl.111 sr1,-r11s11.-.., .:,.,.i:;k.,11 olr-h lx-uda hnru ;--'·.-:~i::.r!::.:.:;?11 ;·,·:n'1.111r11 ...;.,·,11.11 .1nck.1 ! ·. 1::.;· I! ,!,·11g:1n ;1111:kn 4 d,·11ga11 mc mpvrhut iku n pciu bnhuu ;,lni,;.,,1 pn sckola h y;111g diterapkan olch Pcmcriruah Kabupat1·11 L:ilJ11h;111l,;11u mclalui Ke pala Dinas Pcndidik.m Kabupatr-u l.u bt ihrm bn t u
9. Pcncairan dann pcndidik.m gr.,lis SM/\/:-:MK Nq~cri d i ln kvrkrm dalam bcnt uk Sl'P-Taml&gt;ah.111 Liang (TU). Ii.ii :111 d,rl;,sarka11 bahw:1 pclnksanaannvn mcrupa k.m progr;1111 , l.111 k&lt;"gia la n yang
;,:·
memerlukan penanganan yang lebih khusus, dan tidak tcrkait dengan pelaksannan program dan kegiatnn secara urnum pada SKPD Dinas Pcndidikan, oleh karena itu prosedur pcncairan Dana Pcndidikan Gratis adalah sebagai berikut :
- I) Surat Pengantar SPP-TU
- a. Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan berdasarkau ::,PD mernbuat SPP-TU besertu dokumen lainnya unruk dinjukan kepada pengguna anggaran dalam hat ini adulah PPK-SKPD yang terdiri dari :
- 2) Ringkasan SPP-TU
- 4) Surat Pcngesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya
- 3) Rincian SPP-TU
- 5) Salinan SPD
- 7) Lampiran lainnya
- 6) Surat pcmyataan pengguna anggaran
- b. Bendahara pcngeluaran Dinas Pendidikan menyerahkan $??-TU beserta dokumen lainnya kepada pejabat penata usahaan keuangan (PPK-SKPD) untuk membuat surat perintah mernbayar (SPM) atas nama sekolah dan rekcning masing-masing sekolah dan sekaligus disampaikan kepada Bl!D/Kuasa 81-!D unruk diterbitkan surat perintah pencairan dana 1SP2DJ.
- d. SP2D yang diterima oleh bcndahara P,:!'!!;C!~a~a:1 akan memindah bukukan seluruh uang yang rertera pada ;C;?2D kepada masing-masing sekolah scsuai dengan SPP yang diajukan olch bendahara pengeluaran pernbantu atau alokasi an1t~aran persekolah yang ditetapkan, artinya tidak ada pengendapun clnna pada bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan.
- c. Kernudian besaran anggaran yang dibayarkan kepada masingmasing sekolah adalah sebesar permintaan yang diajukan olch sekolah tersebut.
12. e Dalam rangka tertib adrninistar si keuangan dana p-:nd:i!ik:&lt;:! gratis SMA/SMK negeri bcndahara pcngeluaran pembanru pacla masing-masing sekolah memelihara dokumen adrrumstrnsi keuangarr sesuai dengan pasal 222 Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 te nrang Pcdoman Pcni:&lt;"lul;t.lll Keuangan Daerah.
- g. Apabila sekolah ticlak rnenyarnpaikan t.rpornn pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas, rnaka pencairann clana pendidikan gratis untuk s,·kol:,h dimaksud tidnk dnpat dibnyarkan.
- f. Pencairan dana triwulan berikutnva clapat din-nlisaxi berdasarkan laporan pertanggungjnwabnn dnn bukti · bukri pengeluaran atas penggunaan uang sebelumnya yang disampaikan oleh sekolah kc SKPD Dinas Pendidikan.
- h. Snldo kas tunai pada bcndahara pcngeluaran pc111han111 rnaksimal 10 jutn.
16. . lika te-rdapnt sisa uan~ padn ka s bendnhnrn prnr,·h1ar.111 1w111i,r1nt u ,·ang 11d;1K dap:tt ci1 rrrr=it'!~ tt nh,1:1wani.::t1'! ·.,·~;\1;1i ,:, ::;.:n pcn1:11ui,...tt~:::,.1 n:.1~.1 !\l:-. .. 1 d:1:1.1~:,,.~;l; d1:-.c:u rk.u1 ~n111Jali kc K~s U111um Daer ah (Rl-(UD) K,1l,up.,1c11 Lahuhunbo u: p.,da trrwulun pcnggunaan anggrnn tcrscbut.
17. ,lasa giro dari re kcrnng kas masing-rnasing saruan pr.ndulikan SMi\/SMK Negcri discrorkan kc ka s daerah padn aklur 1:111111, ,&gt;11Ri-:anrn (triwulan IV) .
i
I
I
I
,,,
2. Kegiatan Operasional Sekolah meliputi :
- a. Pengadaan ATK mak simal 20% dari jumlah Pagu Anggaran yang diterima sekolah seperti pengadaan kertas, tinta, matcrai, kapur, spidol, tipex, hekter, anak hckter, mistar, dll. Bahan Cetak seperti cetak soal, absen siswa, daftar nilai, dll, se suai dengan kebutuhan sekolah.
- b. Bahan -bahan praktek pembelajaran adalah bahan-bahan yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi siswa baik berupa alat tulis, zat kimia, benda keras. dll yang bersifat habis pakai.
- c. Rehab ringan, pcrawatan dan atau penggantian moubiler yang rusak dan tidak mcnambah asset : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan moubiler, penggantian moubi!cr yang rusak seperti kursi plastik, perbaikan sanitasi sekolah, pcrbaikan lantai ubin/keramik d;111 perawatan Iasilita s sekolah la in nva.
- d. Pcmbiayaan makan dan minum rapat dan kepanir iaan antara lain makan/minum kepa nitiaan penerimaan siswa bani. rapat-rapat kegiatan disekolah. rapat pembcntukan panitin uji.m nasional, dan pcrnbiayaan lain yang tcrkait dcngan kegiat au r;1pa1
- c. Transportasi pcnciidik dan siswa adalah t r.rn sport a si guru maupun siswa yang diurus oleh sckolah untuk rncngikut i sernua kcgintan baik vanz bcrsif;it akadernik maupun non :1k.1rl&lt;'mik.
Hlil'ATI LABllllANB.-\TI:.
din
Lampiran III
:
Peraiuran Bupati Labuhanbatu
Nomor
: J7.. Tahun2012
Tanggal
: ,,.C Juni 201 :2
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
l,,:~iatan pengawasan vang dimak sud adalah kegiaran \·;mg lx-rt ujuan unruk me ngurangi atau mcrighindari masalah yang bcrh ubungan 1fr11ga11 pcnvalahgunaan weweuang, kebocora n d.m pernborosun k,·u:ingan ncgara. pungutun liar dan bcnt uk pcnvek-wengan larnnya. Pe11gaw,1sn11 Pe ndidrkan Grar i s SMA/SMK Ncgeri mcliputi pc1,gan-asan me lekat (waskat), pcngawasan fungsional dan pcng.rwasau mu sva ru kat.
I. Pcngawasan Melekat
Pengawasan rnelekat adalah pcngawasan yang dilakukan olch Dinas Pcndidikan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pcngawasan Fungsional Internal
lnstansi pcngawas fungsiorial yang mclakukan pcngawasan program Pendidikan Gratis SMA/SMK Negeri secara internal ad2i,u1 inspektorat Kabupatcn Labuhanbatu. In sransi tcrscbut be~:anggungjawab untuk rnclakukan auciit se s.uar dcngan kcburuhan lernbaga atnu pcrmintaan instansi yang ak.-111 diaudit.
.1 P·.·ng;,n-asan Ek stcrnal
ln sr an si pcngawa san ckstcrnal yang rnclakukau pcngawasau !"'rngrnrn Pendidikan G.-at1s SMA/SM!,; Ncgcri ;JCfalnh Sadan P,··nr.nwasnn Kcuangan d,111 Pcrnbanguno n ;BPKP:. !:1s1ansi ini juga IJ··rt :1ng g,ung jawab ;.;; ;:uk mclakukan audit scs.um dcnunn krh11111ha11 lr.1111.ign [t'.rscb111 arau perrnint aan instnnsi vaug aka n d1:i11cl11
'1 Pc·11g.1wasa11 M:isyarakal
D:il:om rnngka transpar:i11s1 p&lt;.:l:,ks:onaa program Pc,nd1dik;111 t,r,11is SMA/SMK Neg&lt;'ri. prngram i n i j11ga dap.it dinwa si olch unsur run svrrrn knt dnn unit unit p1"11gadu:.in masyarukat yang tcrdapal di l..:abup:olr:11 Labuhanbnru. Lcmbaga tcrscbut mclakukan pe ng.rwn snn dalam rangka mernot ret pclaksanaan Pcndidikan &lt;,r;iti-. SM.A./SMK Nq~rri di sr-kula h , nnmuu tidak rnclak ukan audit. /\pahil:1 tcrdap.u indikasi pcnyimpang.m dalam pcngclolaan l'r11did1kan Graris, agar scgcra dilaporkan kcpada instrmsi 1w111::1was f1111r.sinnal atnu lc-mbag;-i lx-rwrnn na lain:,,·;;
111 T \I I I .\ 111 'II .\' II .\ I I '·