PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 23 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 11 September 2012
N/A
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ULP memiliki kewenangan :
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- c. menetapkan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. menetapkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- e. mengusulkan Penyedian Barang/ J asa yang melakukan perbuatan dan tindakan penipuan,pemalsuan dan pelanggaran hukum lainnya kepada PA/KPA/Kepala Daerah untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
1. Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 11 September 2012
BUPATILABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2012 Tanggal 11 September 2012
N/A
Preamble

Menimbang pembangunan nasional ;
- a. Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten�g Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Rencana KeIJ� Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan melibatkan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, ma:· perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentan a Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintan g Tahun Anggaran 2016; g
000363
- ?Jengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahu� 19�3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 1? 1 Ka!imantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah�n 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan� Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385l);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14 ?, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi� Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Re�ublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t e n tan o an g Pe · b · tab pusat nm angan Keuangan Antara Pemenn blik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reb�an Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tam 8 . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 ),
2. lO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanoganl (Le b · Tahun 2 m aran Negara Republik Indonesia blik Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu Indonesia Nomor 5234);
3. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 ten�� Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara R e p u ah Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tamb an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nom?r � Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pemb�an Urusan Pemerin�� Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2007 Nomor 82, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); an
. . .
18. 2007 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun Negara Organisasi Perangkat Daerah (Lemb��ambahan Republic Indonesia Tahun 2007 No!11or 8 �r 4741); Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
19. 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun dalian dan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengen oaerah Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemb8;f1gu,r°:Un 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4817);
20. 2010 tentang Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun ah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Meneng Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 T�� 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pei;e�ara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, a an Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5); n
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pa · Kabupaten Sintang Tahun 2010-2026 ( LembnJang 8. aran Daerah Kabupaten mtang Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintan ' Nomor 5); g
. . .
Menetapkan
26. . or 6 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Smtang Nom bangUnan 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pem Rencana Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah an oaerah Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembar bahan Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Ta� Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6),
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KE:i� PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TA ANGGARAN 2016
N/A
Pasal 1

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk Periode 1 (satu) Tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegi.atan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. lO. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah petun·uk Utnum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiay!an daerah dalam penyusunan pedoman Re�cana Kerja dan Anggaran SKPD Yang disepakati bersama antara Pemenntah Daerah dan DPRD sebagai �doman dalam penyusunan RAPBD.
. . .
- 11 . Prioritas dan Plafon Anggaran S Ianjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program e � e � tar ta adyang t se kan batas maksimal di pnon s an pa o b ai anggaran yang 1 berikan kepada SKPD untuk setiap program se ag acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan OPRD.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

K · P · tah rupakan Rencana CIJa emerm Kabupaten Sintang Tahun 2016 me . 1 dokUJXlen perencanaan �mbangunan di Kabupaten Sintang un�k �enode al (satu) �un Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2016, yang dimulai dart tangg 1 Januan sampai dengan 31 Desember 2016.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Maksud di tetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016 adalah :
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.
- a. sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016 adalah :
- a. tersusunnya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
- b. tersusunnya prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sin tang pada Tahun 2016 yang mendukung pencapaian RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026;
- c. terwujudnya sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2016.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat ten tang:
- a. Hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016.
- b. Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Sintang beserta kerangka Pendanaan.
- c. Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016; dan
- d. Rencana program dan prioritas daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5

� Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih Sint!�u kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupate ""'&lt;KTahun 2011-2015. n
. . .
I
BAB III - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

- RJ(PD I{abupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 disusun untuk : PPAS di a. !)ahan Penyusun� Rancangan Kebijakan Umum APBD serta UngkUilgan Pemenntah Kabupaten Sintang;
- d. sun b. Ran�gan Kd{! A ak A P B D dan PPAS setiap SKPD yang t e k l ah d a 1 s D u P RD sebagaunana rm sud pada huruf a Pasal ini disampaikan epa untuk dibahas sebagai bahari pembicaraan pendahuluan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuai� c. antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2016 hasi pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2016.
BAB III - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7

Seiuruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban melaksanakan RKPD ini secara konsisten, sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
BAB III - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8

Dalam hal substansi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016 ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi RKPD tersebut wajib diprogramkan kembali dan menjadi prioritas utama pada penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya.
BAB III - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9

RKPo Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

peraturan Bupati ini berlaku sejak tan . setiap orang men etah . ggal diundangkan. ,-. g ar . . · d g umya, memerintahkan pengundangan Peraturan supat11Ill engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
2015 Ditetapkan di S in j tan g . pada tanggal, Z3 1.1 I I
BUPATI SINTANG,-.
-J..
�LTON CROSBY
Diundangkan di. Sin tang pada tanggal, 21Ju/; 2015
DAERAH KABUPATEN SINTANY
SEKRETARIS , � � v . .,,
\,'OSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR .38'TAHUN 2015