Unknown Unknown Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tahun 2023
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
Berlaku: 10 Juli 2014
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 512

Subauditorat DKI Jakarta III mempunyai tugas:
- a. pada entitas dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi pendidikan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sumber daya dan perdagangan, kesehatan, serta unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 513

Subauditorat DKI Jakarta IV mempunyai tugas:
- a. pada entitas dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi tata ruang dan lingkungan hidup, perumahan dan pekerjaan umum, perhubungan dan sosial, serta unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Ketujuh Belas BPK Perwakilan Provinsi Banten
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 514

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Banten berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Banten dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 515

BPK Perwakilan Provinsi Banten mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Banten, kota/kabupaten di Provinsi Banten, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, BPK Perwakilan Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Banten dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 517

BPK Perwakilan Provinsi Banten terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Banten; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 518

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Banten dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 520

Sekretariat Perwakilan Provinsi Banten terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 521

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 522

Subauditorat Banten mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.
Bagian Kedelapan Belas
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 523

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 524

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 526

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jawa Barat I;
- c. Subauditorat Jawa Barat II;
- d. Subauditorat Jawa Barat III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 527

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 528

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 529

Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 530

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 531

Subauditorat Jawa Barat I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 532

Subauditorat Jawa Barat II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka,
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 533

Subauditorat Jawa Barat III mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Bagian Kesembilan Belas
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 534

- (1) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 535

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, kota/kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 537

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat D.I. Yogyakarta; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 538

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 540

Sekretariat Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 541

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 542

Subauditorat D.I. Yogyakarta mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kedua Puluh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 543

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 544

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 546

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jawa Tengah I;
- c. Subauditorat Jawa Tengah II;
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- d. Subauditorat Jawa Tengah III;
- e. Subauditorat Jawa Tengah IV; dan
- f. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 547

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 549

Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan;
- e. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- f. Subbagian Hukum.
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 550

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola perpustakaan.
- (3) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 551

Subauditorat Jawa Tengah I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 552

Subauditorat Jawa Tengah II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 553

Subauditorat Jawa Tengah III mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 554

Subauditorat Jawa Tengah IV mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Bagian Kedua Puluh Satu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 555

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 556

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 558

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jawa Timur I;
- c. Subauditorat Jawa Timur II;
- d. Subauditorat Jawa Timur III;
- e. Subauditorat Jawa Timur IV; dan
- f. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 559

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 561

Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan;
- e. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- f. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 562

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan mengelola perpustakaan.
- (3) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- (4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- (5) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- (6) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 563

Subauditorat Jawa Timur I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 564

Subauditorat Jawa Timur II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 565

Subauditorat Jawa Timur III mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 566

Subauditorat Jawa Timur IV mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolingo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 567

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara VI yang selanjutnya disebut AKN VI adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK.
- (2) AKN VI dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN VI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 568

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 569

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, AKN VI menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VI dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN VI berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN VI;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VI maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- k.
- penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN VI yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 570

AKN VI terdiri atas:
- a. Auditorat VI.A;
- b. Auditorat VI.B;
- c. Sekretariat AKN VI;
- d. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- e. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- h. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- i. BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- j. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
- k. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
- l. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- n. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- o. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- p. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- q. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- r. BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- s. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- t. BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- u. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat; dan
- v. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Ketiga
Auditorat VI.A
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 571

- (1) Auditorat VI.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) Auditorat VI.A dipimpin oleh seorang kepala.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 572

Auditorat VI.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 573

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Auditorat VI.A menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VI.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VI.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VI.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VI.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VI.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VI.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 574

Auditorat VI.A terdiri atas:
- a. Subauditorat VI.A.1; dan
- b. Subauditorat VI.A.2.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 575

Subauditorat VI.A.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. mengoordinir pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah;
4. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
5. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
6. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
7. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
9. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
10. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
12. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.A.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 576

Subauditorat VI.A.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. mengoordinir pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah;
4. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
5. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
6. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
7. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
9. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
10. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
12. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.A.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Keempat Auditorat VI.B
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 577

- (1) Auditorat VI.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) Auditorat VI.B dipimpin oleh seorang kepala.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 578

Auditorat VI.B mempunyai tugas membantu Auditorat Utama Keuangan Negara VI dalam:
- a. menyusun strategi pemeriksaan keuangan daerah;
- b. menganalisis isu-isu strategis berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan daerah;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Auditorat VI.B; dan
- d. melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VI.
Bagian Kelima Sekretariat AKN VI
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 579

- (1) Sekretariat AKN VI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) Sekretariat AKN VI dipimpin oleh seorang kepala.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 580

Sekretariat AKN VI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN VI.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Sekretariat AKN VI menyelenggarakan fungsi:
- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN VI;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN VI;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN VI;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN VI;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 582

Sekretariat AKN VI terdiri atas:
- a. Subbagian Ketatausahaan AKN VI;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN VI; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN VI.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 583

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN VI mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN VI mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN VI.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN VI mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI.
Bagian Keenam BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 584

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 585

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 587

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kalimantan Barat I;
- c. Subauditorat Kalimantan Barat II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 588

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 589

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 590

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 591

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 592

Subauditorat Kalimantan Barat I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 593

Subauditorat Kalimantan Barat II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Ketujuh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 594

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 595

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. penyusunan bahan penjelasan Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 597

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kalimantan Tengah I;
- c. Subauditorat Kalimantan Tengah II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 598

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 600

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 601

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 602

Subauditorat Kalimantan Tengah I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 603

Subauditorat Kalimantan Tengah II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Bagian Kedelapan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 604

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 605

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 607

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kalimantan Selatan I;
- c. Subauditorat Kalimantan Selatan II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 608

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 610

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 611

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 612

Subauditorat Kalimantan Selatan I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 613

Subauditorat Kalimantan Selatan II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Bagian Kesembilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 614

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 615

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Kalimantan Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 617

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kalimantan Utara; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 618

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 620

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 621

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 622

Subauditorat Kalimantan Utara mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kesepuluh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 623

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 624

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 626

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan.
- b. Subauditorat Kalimantan Timur I;
- c. Subauditorat Kalimantan Timur II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 627

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 629

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 630

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 631

Subauditorat Kalimantan Timur I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 632

Subauditorat Kalimantan Timur II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Bagian Kesebelas BPK Perwakilan Provinsi Bali
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 633

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Bali berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bali adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 634

BPK Perwakilan Provinsi Bali mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, BPK Perwakilan Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bali berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 636

BPK Perwakilan Provinsi Bali terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Bali I;
- c. Subauditorat Bali II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 637

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bali dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 639

Sekretariat Perwakilan Provinsi Bali terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 640

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 641

Subauditorat Bali I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 642

Subauditorat Bali II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali.
Bagian Kedua Belas BPK Perwakilan Provinsi NTB
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 643

- (1) BPK Perwakilan Provinsi NTB berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi NTB dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 644

BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, kota/kabupaten di Provinsi NTB, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 646

BPK Perwakilan Provinsi NTB terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat NTB I;
- c. Subauditorat NTB II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 647

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 649

Sekretariat Perwakilan Provinsi NTB terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 650

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 651

Subauditorat NTB I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 652

Subauditorat NTB II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota Bima, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.
Bagian Ketiga Belas BPK Perwakilan Provinsi NTT
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 653

- (1) BPK Perwakilan Provinsi NTT berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi NTT dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 654

BPK Perwakilan Provinsi NTT mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTT, kota/kabupaten di Provinsi NTT, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, BPK Perwakilan Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTT dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTT berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 656

BPK Perwakilan Provinsi NTT terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat NTT I;
- c. Subauditorat NTT II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 657

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 658

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTT dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTT;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 659

Sekretariat Perwakilan Provinsi NTT terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 660

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 661

Subauditorat NTT I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 662

Subauditorat NTT II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sikka, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT.
Bagian Keempat Belas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 663

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 664

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 666

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sulawesi Selatan I;
- c. Subauditorat Sulawesi Selatan II;
- d. Subauditorat Sulawesi Selatan III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 667

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 669

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 670

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 671

Subauditorat Sulawesi Selatan I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 672

Subauditorat Sulawesi Selatan II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 673

Subauditorat Sulawesi Selatan III mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Bagian Kelima Belas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 674

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 675

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 677

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan; dan
- b. Subauditorat Sulawesi Barat.
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 678

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 680

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 681

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 682

Subauditorat Sulawesi Barat mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
Bagian Keenam Belas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 683

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 684

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 685

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 686

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sulawesi Tengah I;
- c. Subauditorat Sulawesi Tengah II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 687

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 689

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 690

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 691

Subauditorat Sulawesi Tengah I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 692

Subauditorat Sulawesi Tengah II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Bagian Ketujuh Belas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 693

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 694

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 695

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi:
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 696

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sulawesi Tenggara I;
- c. Subauditorat Sulawesi Tenggara II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 697

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 699

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.