PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 14 Tahun 2012
Tentang PEMBENTUKAN DESA KERTA BARU DAN DESA MUARA SEMAYOK KECAMATAN PEMAHAN
Berlaku: 22 Nopember 2012
N/A
Preamble

Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA KERTA BARU DAN DESA MUARA SEMAYOK KECAMATAN PEMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,
Menimbang
- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kecamatan Pamahan pada umumnya dan Desa Pebihingan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan aspirasi dan hasil Penilaian dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, dan pertimbangan dari aspek sosial budaya dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Pebihingan, dipandang perlu membentuk Desa Kerta Baru dan Desa Muara Semayok di wilayah Kecamatan Pemahan;
- c. bahwa pembentukan Desa Kerta Baru dan Desa Muara Semayok diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kerta Baru dan Desa Muara Semayok Kecamatan Pemahan;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KERTA BARU DAN DESA MUARA SEMAYOK KECAMATAN PEMAHAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kerta Baru dan Desa Muara Semayok Kecamatan Pemahan.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 3

- (1) Desa Kerta Baru berasal dari sebagian wilayah Desa Pebihingan.
- (2) Desa Kerta Baru terdiri atas cakupan wilayah :
- a. Dusun Sebauk;
- b. Dusun Lubuk Buluh; dan
- c. Dusun Tenggiling Jaya.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Kerta Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Kerta Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pebihingan dikurangi dengan wilayah Desa Kerta Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2).
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 5

- (1) Desa Muara Semayok berasal dari sebagian wilayah Desa Pebihingan.
- (2) Desa Muara Semayok terdiri atas cakupan wilayah :
- a. Dusun Semayok Lama; dan
- b. Dusun Pancoran Mudik.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Muara Semayok sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa Muara Semayok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pebihingan dikurangi dengan wilayah Desa Muara Semayok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2).
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 7

- (1) Desa Kerta Baru mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pebihingan Kecamatan Pemahan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sepuring Indah Kecamatan Tumbang Titi;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pebihingan Kecamatan Pemahan; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pebihingan Kecamatan Pemahan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 8

- (1) Desa Muara Semayok mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Gerunggang Kecamatan Pemahan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pebihingan Kecamatan Tumbang Titi;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 9

Batas wilayah administrasi Desa Kerta Baru dan Desa Muara Semayok dicantumkan dengan titik koordinat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PUSAT PENGEMBANGAN DESA
Pasal 10

Pusat pengembangan Desa Kerta Baru berkedudukan di Dusun Sebauk.
BAB IV - PUSAT PENGEMBANGAN DESA
Pasal 11

Pusat pengembangan Desa Muara Semayok berkedudukan di Dusun Semayok Lama.
BAB V - LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK
Pasal 12

- (1) Luas wilayah Desa Kerta Baru ± 964 Ha.
- (2) Jumlah penduduk Desa Kerta Baru pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 305 KK / 933 jiwa.
BAB V - LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK
Pasal 13

- (1) Luas wilayah Desa Muara Semayok ± 1.703 Ha.
- (2) Jumlah penduduk Desa Muara Semayok pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 295 KK / 1.250 jiwa.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Desa induk masih tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.
- (2) Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa lainnya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VII
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 22 Nopember 2012 BUPATI KETAPANG, ttd. HENRIKUS
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 23 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd.
ANDI DJAMIRUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 14