PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 38 TAHUN 2016
N/A
Pasal 4

- ( 1 ) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Pendahuluan Kebijakan Akuntansi;
- b. Kebijakan LRA;
- c. Kebijakan LPSAL;
- d. Kebijakan LO;
- e. Kebijakan LPE;
- f. Ke bij akan N eraca;
- g. Kebijakan LAK; dan
- h. Kebijakan CaLK.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada i ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 28 November 2016
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 38
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENT ANG
PEDOMAN PELAI{SANAAN PROGRAl'VI BERAS UNTUK RUM.AH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG ·· TAHON 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dalam upaya mcngurangi bcban pengeluaran. dan memenuhi scbagian kcbutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dalam pelaksanaannya efcktif', efisien , sinergi dan tepat sasaran, untuk itu perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2012;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
3. Mengingat I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pcnetapan Unclang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3292);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndarigUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4150);
S. Undang-Undang ...
'
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lcrnbarun Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 teruang Kcscjahtcraun Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. I J. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 ten tang Perusahaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. JS. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pu sat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinusi Pcrumggula ngan Kerniskirian;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
.1enetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MJSK.lN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012
00052
l!!!!!!!!
�
"""""'-
�
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah mengatur Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2012.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan, pengorgani susiun , mcka nisrnc pcrcncunuan clan pclaksunaan, pengendalian dan pelaporan serta sosralisa si Program Beras Untuk Rumuh Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2012, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2011, dicabut dan dinyalakan tidak bcrlaku.
Peraturan Bupati ini berlaku pada Tanggal 9 Februari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 9 Februari 2012
Diunciangkan di Sintang pada tanggal 9 Februari 2012
� SEKR � ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, {
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 5
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012
TENTANG
: PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 .
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG TAHON 2012