PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 22 Tahun 2013
Tentang ANALISIS STANDAR BELANJA
Berlaku: 22 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa sakth satu upaya untuk Inca ujudkan efesiensi don delctivitas pclaksanaan kegintan dan pengendalian .i oggai ail perlu disusui i onalisis standar belanja;
- b. bahwa berdasarkan Pass) 93 ayat (4) Peraturan Menteri DaliIIII liege ri NU11101 13 T1111Ull 2006 [Cilia( IK PC(101111111 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dlubah beberapa kali dcngan Peratunin Menteri Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011, analisis standar belanja merupakan pendular) kewajaran alas beban Icerja dan hiaya yang digunalum unto!: melakstnakan suatu kegiatan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmmana dimaksud bumf a data Maul b perlu utcuclupkau desigan Per:manna WalikOul;
MengingnI I Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1999 tentang Pcmbentuk.an Kotrunadys Dacrah Tingkat 11 Banjarbaru lLembaran Megan Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38121;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyeknggaraan Negro Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepolisine (Exulting -an Negani Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarn 'Lembaran Repro Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tandaduin Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negani (Lembaran Negara Republik I ItiOlICSiti TRIM') 2004 Roam 5, Taint/alum Letnbaran Regan!' Republik Indonesia Nomor 4355);
2
5. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemerikscum Pengelolnan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara I[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lombardi) Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 centring Pemerintahan Daerah Ncgara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 terming Perubahan Kedua Ault Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinuthan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namur 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanning Perinibungan Keuangan Antara Pi:mei - Muth Pus&amp; dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 123. Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undasigan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341:
9. Peroturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- ID. Peniturun Pemenntah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistcm Informasi Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagmmana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2010 terming Perubahan Alas Peraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 110, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. I1. Pcratumn PemerinUth Nomor 58 Tabun 2005 irritant; Pengelolsan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TLIIIIIII 2005 Rumor 140. Tutribaluni Lentbaran Negam Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005 tentang &amp;donuts) Penyusunan dan Pencrapan Standar Pclayanan (Lembaran Negzun Republik Indonesia Tahur. 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 45115);
| | 3 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Perlman Pembinaan dan Pengawasan Penyclernatanian Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 165, Tamhahan Lembaran limns Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 14 | Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang PeLipman Kettangrin dun liallecla 111SUU1S1 Pcmcrwtnh ILembaran Megrim Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4614); |
| 15 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pernhagain Urusan PC111Of LilltaM Pe Illerilakill. Pemerintahan Daerah Provinst, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahon Lemharan Negani Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 16 | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 terming Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor no, Tamil:than Lembaran Megan Republik Indonesia Nomor 5165), |
| 17 | Pemturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Banana / Jasa Pcitterintalt scbagaimmul teleb diubah beberapa kali teraklur dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedun Atria Penaumn Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20!2 Nomor 155. Tambahar. Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); |
| 18 | Pennuran Menten Deism Negen Nomor 13 Milan 2006 resnang Peilottam Pengelolaan FCCUallgall Datfall schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tenrnng Perubahan Kedun Atas Penutintri Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Prngelolaan Keuangan Daerah (Bents Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Namur 3101; |
| 19 | Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tabun 2007 Miming Piikok-Ptikuk Perigeltiltum Keuismmai Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tabun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri :3, Tarnbahart Lentharan Darrah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor I); |
| 20 | Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pertierintaltati Yang Menjadi Keweitangart Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Neiman Seri I): |
MEMUTUSKAN:
Menctapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pant 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud
1. Dacrah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Dacrah adalah Walikota beserta Pcrangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenwaran Pemennuthan Daerah Kota Banjarboru.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kenn Perangknc Daerah schinjutnya disingkat SKPD udalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah di Lingkungan Pernerintah Kota Banjarbaru.
5. Analisis Standar Bclanja adalah Standar yang digunakan untuk menganaliais kewajarnn beban kerja atau Wept maksimal sctiap kegiatan yang akun dilaksanakan olch Stumm Kerja Pcrangkat Dacrah di Lingkungan Prmenntah Kota Banjarbaru untuk satu tahun anggaran.
6. Tim Anggaran Pemerintah Dacrah yang sclanjutnya disingkat TAPD adalah tint yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretarits Dacrah yang mcmpunyea tugas mcnyiapkan scrra mclaksanakan kebijakan Walikota dulam rangka penyusunan APED yang anggotanya terdiri dari pcjabat percncana dacrah, PPM) dan pcjabat lainnyn scauai dcngan kcbutuhan.
BAB II - PUNGSI DAN RUANC1 UNGKUP
Pasal 3

- It) Analisis Standar Belanja dan penyetartuan kegiatan acbagaimana dimaksud dalant Pasal 2 ayat (1) cardamum Liable hutting -arc Peratunm 54amatm;
- (2) Apabila terdapat kegiatan bare yang tiduk diatur Pcraturan Watikota malcu Tim Anggaran Pernerinwhan Duerah yang akin mengkaji penyetantim kegiatan dimaksud.
- (3) Mail kajian Tim Anggaran Pemcrintah Darrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana Analisis Standar Belanja untuk kegiatan dimaksud.
Diundangkan di Bunjarbaru iftrti t i t ztt
201
SEKRETARIS DAERAII,
.,"
... /
g \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'...
H. SY
BERITA OAERAH ROTA BANJARBARU TAHUN 2013 HUMOR
6