Unknown Unknown Nomor T9 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 20 Talmo 2003
N/A
Pasal 18

Kegiatan pengbimpuoaD sumbllngan hiaya p,utidika,, dari Masyarakat oleh Komitc Sckolah dilaksanak"ll dengan sepengetahU311 Bup,ui c.q. Dioas Pendiilikan.
Puall9
Komite Sekolah wajtll menyampaiJ&lt;an lapoim, k.epada orang tua/wali marid maupwi masyaralcat lll8S pemanfilatan angganm yang ber.rumher dari ,;~ masyarakat dan atau kerjasama deng..111 pihak lain.
Paul20
- (I) PC1JADggimgjawab daD pelaksana l;egiatan ~ sumbangm biaya pendidikan clari orang tua/wali murid maupun masyar.dw pad11. satuan-satuan pendldilc.an adalah Komite Sekolah ;
- (2) Penghimpunan sumba.ngan biaya pendidikan .scbagaimana dimak$Ud pada ayat (1) di:landalalJpDi bersama-sama oldl Komitc Sclrolab dan Kcpala SekoJah ped8 Satuan Pendiditan.
Paul21
Komite Sekolah wajib 111eJ1yampaitan ~awaban ltepada onng tua.lwali murid maupun masyaraJcat aw pemanfiwdim anggamn Ylllll! beasLDnm dari smnbangan omng tua/wali murid moupun 1llWl)'mulw dan atau lceijasama denpt pihak. lain.
..
B/\Bvnr TATA CARA PERMOHONAN lZIN Pasa122
- (I) Surat Pennoholllm izin penyelenggaman pengumpulan s1D11bengan dilljukan oleh K.omite Sckolah bc:nama Kepal11 SelmJllh padA sut1WI pendidikan kepada Bu.pad ;
- (2) Penuohonan sebagaimana dimak~ud a.yat (I) dilengbpi hltsil verifwsi. oleh Tim Ve.rifik.isi pada Dinas Pcndidikan.
Pega] 2}
Sumt Pemiohonan izin penyelenggaraan pengumpulao swnbangan sebagaimana dimabud dal11111 Pasal 22 harus dengan jela,; memuat :
- 11Nm:rua dllo alamat orgeoisa&amp;i pcmohon ;
- b. Susunan penguru.~ ;
- c. Kegiatao yang clilakS81UWD ;
- d. Mall.sud dan tujuan pcnJumpulan sumbangan ;
- e.. I rsaha-us:tha yang nan dilaksanabn 1111tuk tujuan tenebut ;
- f. W akru penyelaiggaraan ;
- g. LWJS penyelenggaraan ;
- h. Cua -pmy~ dan penyalUJa11 ;
- i. R&lt;:11C81U1 pembiayaen sec11111 rinci ;
- j. Notulcn rapat dan daftar hadir peserta;
- l. SIIIlll pemyataan tidak kebenltan dari on111g t\ul/v,,ili murid.
bin pmyelcngg8RIIII 5Ul!'hangan 1-tanya dapat diberikan kepoda orgaoisasi pcmoboo ~lah memenuhi pt.'l'Syarawi Sfflllg&amp;i"lm111 dialuJ dafarn l'eraluran BUJ)ati ini.
Pual25
- (I) Bupali menerb.itkaa Rekomcndasi penyelenggaman pengumpulan wmbengon yang telah diverifik.asi oleh Tim Vcrifikasi dnn/atau Lembaga Publik. dan/atau Badan Pengawas ~ di bcrikan dalam hentuk Rekomendasi Bupati 011111k jangka walct11 ..elllll!&amp;·lamanya 3 (tigu) bllla.n;
- (l) Apabila dianggap petlu izin daJlllt dipeqianjansl {satu) .kali un1ul: jangka waktu paling laJna I (satu) bulan ;
- (3) ~aniaan penyelenggaraan sawn tct$ebut ayat {I) diberikan o'leh Bup&amp;ti bcrdasarkan kebutuhan. kom\iai dan sitwsi dac:rah:
- (4) Rekomendasi Bupati sebagaimalia dimaksud ayat (l) pada pelaksanaannya wajib dilindaldanjuli dmgao suatu ~putusao Bersam11 antara K.etua Komi(e Sek.oleh dengan K.epala Sd.ulah pllda !l8luan pendidibn.
hull6
- ( l ) Segala bcntuk penyala)iguoaan dalam penyelenggaraan pensumpulan, penggunaan sumbangan masyarakat dalam rangk.a pembiayaan pendidilwi ~ k.ejahalan ;
'
'
I
\
•,
..
~
•'
- (2) n:rhadap setiap penyalahgunaan danl1 sellagaimaoa dimaksud pooa 11yat (\) bill:. yaog dilakubn olch sctolah, komite dan pihak-pihak lainnya mn dileoakan sanbi -dan/atau tindalan ,;i:suai dfflgan ketentwm dun peraturan pcrunda.ng-undnngan yang berlaku.
- (l) Pcmbinaan dan pe11gaw-JSB11 terliaili&amp;p pelaksamtal' pensuznpulan sumbangan dall peJlgiWllllllll)l8 dilab1\BD oleh Aparat Pengawasan Fuagsiooal, Komite Sekolah. dan M~yarabl ;
- (2) Agar dalam ~ dan penganggamn sumbangan sempinwla dimllksud ayat ( 1) st'l!U!li ~ kw:otuan dalam Pentturan Rupati ini, maka dibentuk Tim Verifikasi yang tugas dao keanggotaaonya ditetapbn dengan Keputw1an Kepal:.i ~ ;
- (3) Keanggotaan Tim Verifiwi acbagaimana dimaksud ay.at (2) cerdiri dmi bidang pen;etola.b.an dan pmgawas sclrolab..
Hal-hal yang belum cutup diawr dahun Pentumn Bupati ini, sepan\_jang mcngcoai teknis dan P"'laksaMMnya berpedoman kepada k.cfcotuan clan pmllW'llll penmdang-undangan Yllll3 bcrlaku.
Satuan Pcndidikllll wajib mdaksmakaJl pcooidikan sewai d.engan SlllDdur P~'9didilcan Nasiooal ~man.a keientu.m pc:runcbog~ Yl1J111 bedaku.
Panlle
l'eraturan Bupati .ini mulai bet'lalru pada tangga) diundlmgkan.
Agia setiap orang dapat mengetahuinya. men.a i.,anblcim penguodangao ~ Bupmi .i.a.i dcGgan IM&lt; 1111,atAnoya dallan Berita Daemh K.abupeten Situbondo.
h
BERITA DAIERAH KABUPATEN SITUBONDOT~ NOMOR.
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingu L
BUPATI BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN 13UP/\TI BUTON NOMOR :2$ TAHUN 2016
TENT ANG
KEDlJDUKAN, SUSUNAN ORCANISASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINA$ PERHURUNGAN l&lt;AlJUPATEN BUTON
DENCJAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHI\ ESA
BUPATI BUTON,
bahwa untuk mclaksanukan kcientuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tenrang Pernbcrn.ukrm dan Susunan Perarrgkat Daerah Kab'upaten Buton, pcrlu rnenetapkan Peraturan Bupati tcruang Kedudukan, Susunan Org.inisasi, Tugus dan Fungsl, serta Talc1 Kerja Dinas f'c::rhubunga.n Kuhupateri Buton;
1.
N/A
Pasal 18

Undnng-Undung Dasar Negara Republik Indoneeia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nornor 29 Tahun 1959 rentang Pembcntukan Dnerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi [Lernburan Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonusia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor ~3 Tahun 2004 kn tang Pcrirnbangan l{1&lt;uangan Antara Pernerintah Pusat dan Pcmerinrah Daerah [Lcmburtm Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indoneuia Nomor 5234);
- o. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor G, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor S587), scbagairnana telah beberapa kali diubah terukhir dengan Undang-Undang Nomor &lt;) Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
,
Menctapkan
- 1·. Peraturan Perneriutah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presidcn Nomor 7 Tahun 2015 tenr:ang Organisasi Kementerian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentung Urusan Pemerincahan Yung Menjadi Kewenanga.n Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lemharan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nornor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Butnn Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembcnrukan dan Suaunan Perangkat Daerah Kabupatcn Buton [Lernburan Daerah Kabupaten Buron Ta.hun 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPAT! TENTA.NG Kl£DUDUKAN, SUSUN/\N ORGANJSJ\Sf, TUGAS DAN F'UNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNOAN KABUPJ\TEN l:IUTON
BAB l - KETENTUAN LIMUM
Pasal 1

Dalam Peraturun Bupati ini, yang dtrnaksud dengan :
- l. Daerah adulah Kabupaten Buron.
2. Pcmcrintnh Daerah aduluh Pemcrintah Kabupaten Buron.
- S. Bupati adulah Bupan But.on.
4. Wakil Bupau adalah Wak:il Buputi Buron.
5. Dewan Perwakilan Rakyui Daerah, yang selunjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten But.on.
6. Sekrctaris Daerah Kabupaten Bu ton. 6. Sckretar-is Dacrah adala h
7. Dinas Perhubungan, yong selanjuvnya disebut Dishub aduluh Dirias Perhubungan Kubuparcn Buton.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan l&lt;a bu paten Buton.
9. Sekrctariat adalah Sekretariat Dirias Perhubungan Kabupaten Buron.
10. LO. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekrctaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
11. 11 . Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Euton.
12. Kepa.la Bidarig adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buron.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pcrhubungan Kabupatcn Euton.
14. Kcpala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungun Kabupatcn Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton,
16. Kepala Seksi adalah Kepaja Seksi pada Dirras Perhubungon Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknls Dinas, yang selanjutnya discbur UPTD adalah unsur pclaksana tcknis Dinas Perhubungan Kabupatcn Buton yang mclaksanakan kegiatan teknis operasional clan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok -Jabatan Fungsional udalah Kelompok Jabatan Fungsionut di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bu ton.
BAB I - KEDUDUl&lt;AN
Pasal 2

- urusan menjadi (Jj Dinas Perhubungan ndnlah unaur pclakeanc pcrnerintahan bidang pcrlruburigan yang kcwenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirrrpin olch Kepala Dinas yru1g berkedudukan di bawah dan bertunggung jawab kepada Bupau rnelalui Sckretaris Daerah.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 4

- (1) Sckretariat sebaguimana dimaksucl dalarn pasal 3 ayat (2) huruf b, dipirnpin oleh scorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjaw,~b kepada Kepala Dinas,
- (2) Bidang sebagalmans dimaksud dalam pasnl 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipirnpin oleh seorang KepaJa Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala Dinus mclalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian scbugaimana climaksud dalam pasal 3 ayat (3), dipLmpin oleh ioeorn.ng Kepala S1.1b Bagiun yang beradu di bawah dan l;x,ru.inggungjawub kepada Si:kreraris.
- (4) Seksi acbngaimana dimak sud dalarn pasal 3 ayat (4), nyat (5), dan ayai, (n), dipirnpin oleh seorang Kepala Seks.i yang berada cli bawah dan bcrlanggu11.gjawab kepada Kcpala Bidang rnasirrg-maaing.
BAH IV
TUG/\::l DAN FUNGSI
Bagian Kesa Lu
Umum
Pasal. 3
- (I) Dishub mcmpunyai tugas melaksanakan urusan pernertntahan yang menjadi kewcnangan daerah dan Tugas Pernbantuan yang diberikan kcpada dnerah dibidang Perhubungan.
- (2) Dishub dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dcngan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanauu kebijakan scsuai dengan lirigkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan sesuai dcngan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan adrninistrasi dinas sesuai denga.n Iingkup tugasnya; da n
- e. pelaksanaan fungs] Iain yang diberi.lron oleh Bupali terkait dengan tuga s dan Iungainya.
'
Bagian Kedua Kcpala Dinas
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas rnernpunyai tugas rnemirnpln dan melaksanukan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan, tugas pcmbantuan dan mengkoordinasikan pelaksariaan kegiatnn dibidung Pcrhubungan serta membina hubungan kcrja dengan instnnsi Pernerintah, Swasta dan Lernbaga Kcmasyarakaran lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud pada uyat I I] rnenyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebiiakan telcnis dibidang perhubungan,
- b. Pembcrian perizinan dan pelaksanaan pelaya.nan umum;
- c. Pembinaan terhadap kelornpok jabatan tungeional;
- cl. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
- e. Pcngkoordinasien pclaksanuan pcngawasan dnn pengendalian al1,1s kegiatan dibidang pcrhubungan; dan
- f. Petcksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dun fungsinya.
lcl agian Ke tiga
Se kretaria (
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 7

- (I) Sekretaris Din as mcmp\.lnyui rugas rru~lal&lt;so.:nnkan sebagian tugas dinas dalam pclayanan administrns] dan kesekretariaL::m kepada scmua sntuan kerja (.lilingkungan dinas yang meliputi urusan urnum dan kepcgawaian, hukum, keuangan &lt;fan perlengkupan, pcrcncanaan, pendataan, evapor, humas, clan protokol, serta pendidikun dan pclatihan.
- (2) Sckretnris Dinas dala m melaksanakan I ugas sebagalmunu dirnuksud pada ayat (1) rnenyelcnggarakan Iungsi:
- a. petaksannan don pengkoordinasian pcrumusan perencanaan program, evaluasl dan pelaporan kegiatan Dirvaa;
- b. pelaksanaan penatausahaan keuungan dan asset. daerah;
- c. pelakaarraan urusan udministrasi ke peguwajari, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan ur'uaan umurn, surut menyurat dan arsip, perlengkapan, rumah tangga, hurnas dan protokol; dun
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan rugas pokok da.n Iungsinya .
Kepala Sub Bagian Perencanaun clan Kcuangan mernpunyai tugas melaksanakan dan rnengkoordinaeikan penyusunan rcncana, prograrn, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan d.an
I
dan dan rnili.k/kekayaHn daerah, evaluasi serta melakukan peugumputan pengelolaan barang pelaporan Dishub pengolahan data.
Kepala Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian rnempunyal tugas melaksanukan urusan surai menyurai dan arsip, urusan kelrumasany dokumentasi dun protokol, administrasi kepcgawaiun, kcratataksanaan, menyiapkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan produk hokum daerah dibidang pcrhubungan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan sorta melaksanakan urusan pengclolaan urusan rumah tangga,
Bagian Kcernpat
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Pasa! l O
- (1) Kcpala Bidang Lulu Lintas dan Angkutan mernpunyai tugas mclaksanaknn sebaglan tugas dinas dulurn rangka penytapan pcrumusnn kebiiakan, pelaksanaan kebijakan, scrtu evaluasi clan pelnporan dibidang lnlu lintaa dan angkutan.
2. dalam ayat (1) (2) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkuton melaksanakan tugas sebagnirnana dimaksud pada rnenyelcnggarakan Iungsi:
- a. Pcnyiapan bahan perurnusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkuran dan pengujian sarana:
- b. Penyiapau bahan pelaksanaan kebijakan dibidung lalu lintas, angkuian dan pcngujian sarana;
- c. Penyiapan bahan evalunsl da.n pelaporan dibldang lalu lintas, angkutan dun pengujian saranu; dun
- d. Peloksanaan tugas lain yang diberikan uleh Kepala Dinas sesuai dcngan tuga s pokok dan Iungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 11

Kepala Scksi Lalu Lintas rnernpunyai tugas rnelakukan pcnyiapan bahan perumusun clan pelaksanaan kebijukan serta cvaluasi dan pelaporan dibidarig penetapan rencana induk jaringan lalu Iintas ungkutan jalan kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperaslan kapal dalam daerah kabuparen yang terletak pada jaringan jalan kabupaten, penetapan Iintas penyebcrangan dan persetujuan pengoperaian 'urifuk kapal yung melayani pcnyeberangan dalam daerah kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, dan pela.ksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, seri,a perscrujuan basil analisis darnpak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
I
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 12

Kepala Seksi Angkulun mcmpunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan perurnusan don pelaksanaan kcbijakan serta evaluasi dan pclaporan dibidang penycdiaan angkutan urnum untuk jasa angkuran orang rfa.n/atau barang dalam daerah kabupacen, pcnetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotnan dalarn I (satu] duerah kabuputen, pcnetapnn rencana um um jaringan trayck perkotaan dalarn l (sr11 u) daerah kabupaten, penetapan rencana urnurn jaringan trayek pedcsann yang menghubungkan 1 [sutu] dacrah kabupatcn, penerbitan izin penyclcnggaraan angkuian orang dalarn trayek pedesaan dun perkotaan dularn 1 [saru] daerah kabupaten, penerbitan izin trayek penvelenggaraan ungkutan orang dalam trayek pcdcsaan dan pcrkotann dalam 1 (sRtu) daerah kabupaten, penerbitan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang mclayani trayek antar koto dalarn daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pclayanunnya dalarn daerah kabuputen, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdorniaili dalam dac r ah kobupatcn dun beropcraei padu Iintas pelabuhan di daerah kabupaten, pcncrbitan izin usaha ungkutan taut pelayuran rakyat bagi orang pcrorangan atau badan usaha yang bcrdornisiti dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten, penerbitan izin Lmyek penyckni(garaan arigkutun :,ungai clan dunau unruk k&lt;1pAI yang mclayani rrayek dalam daerah kabuputen, penetapan tarif angkutan pcnyebernngan pcnump,:tng kelas ckonorni dan kendaraan bescrta muatan nya pada llntaa penyebcrangan dalarn dacrah kabupaten , pcnetapan wilayah operusi angkutan orang dengan menggunakan Lakt~i dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dulam dacrah kabupaten, penerbitan izin penyelenggcraan taksi dan anglcutan kawasan rertentu yang wilayah operasinya berada dalum daerah kabupaten, penerbitan izln u saha penyelenggaraan ungkutan eungai dan danau scsuai dengan dorniaili orang perseorungan warga Negara Indonesia atau badan usaha dan penerbitan i.zin usaha penyelenggaraan angkutan penycberangan sesuai dengan dornisili badan usaha.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 13

Kepaia Seksi Pengujian Sarana mempunyai Lugas rnelakukan pcnyiapan buhan pcrumusan dun pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian berkala kendaraan berrnotor, penerbitan kartu pengawasan bagi angkutan orang dan/ or.au ba.rang dalam daerah kabupat.cn dan penerbitan izin Ut;uha jasa tcrkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
I
Bagian Kelirna
Bidang Prusarana
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 14

- (1) Kcpala Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakun sebagian tugas dinas dalarn rangka penyiapan perumusan kebjjakan, pelaksanaan kebijakan, sorta evaluasi dan pelaporan dibidang prusarann,
- (2) Kepala Bidang Prasnrana dalam 111claksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
3. prasarunn; kebijakan dibidarig dan pengopcraainn a. Pcnyiupan bahan pcrurnusan pcrcncanaan, pembangunun
- b. Pcnyiapun bahan pelakaariaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengopcrasian prasorana:
- c. Penyiapan bahan cvaluasi dan pelaporan dibidarig percncanaan, pcmbnngunan dari pcngoperaaian prasarana; Jun
- d. Pelaksanaan tugas lain yung dibcrikan oleh Kcpala Din.as sesuai dcngan tugas pokok dan fungainya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 15

Kepala Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas rnelakukan pcnyiapan bahan perumusan dan pclaksanann kebijakan sorta evaluaal dun pelaporan dibidang pcnetapan rencana induk dun 01,KR/DLKJJ pelabuhan pcngurnpnn lokal don penetapan rcncuna induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 16

Kepala Seksi Pembanguuan Prasarana mempunyai tugas rnelakukan penylapan baha n perumusan dun pelaksanaan kebijakan serta evaluaai clan pelaporan dibidang penerbitan izin penyelenggaruan dan pembungunao Iasilitas parkir, pembangunan dan pcncrbitan izin pembangunan dan pengopcrasian pelubuhan pcngumpan lokal, pcmbangunan dan penerbitan izin pernbangunan peluliuhan sungai dan danau, penerbitao izin pekerjaan pcngerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelnbuhan pcngurnpan lokaJ clan penerbitan lzin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan Iepas landas helikopter.
Kepala Seksi Pcngoperasian Prasarana mernpunyai tugas metakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pclaporan dibidang pcngoperasian pelabuhan pengurnpan lokal, pcngoperastan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pcngemba.ngan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan Iokal, pcnerbitan izin pengopcrusian pelabuhan sclama 24 jam untuk pclubuhan peugurnpan lokal dan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kcpentingan scndiri (TUKS) di dalarn DLKR/DLKP pelabuhan pengurnpan lokat,
Bagian Keenam
Bidang Pengembangan dan Keselamatan
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 18

- (I) Kepala Bidang Pengembungan dan Keselamatan rnernpunyai tugas melaksanakan scbagian tugaa dinas dalarn rungka penyiapan perumusan kebijukan, pclaksanann kcbijukun, serta evaluaai dan pclaporan dibidang pengernbangan dan kesclamatnn transportaai.
- (2) Kcpala Bidang Pengernbangan dan Kesela.matan dalam meluksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyelenggarekan funir,11i:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidung pemuduan ruoda, tetenologi perhubungan, lingkungan pcrhubungan dan keselumatan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemaduan moda, teknologi pcrlruburrgan, lingkungan perhubungan dun keselamatan;
- c. Penyiapan bahan cvaluasi dun pelaporan dibidung pemadua.n moda, teknologi perh u bungan, Iingkurigun pcrhubungan dan keselamatan; dan
- d. Pclaksanaan l.ugas lain yang diberikan oleh Kcpala Dinas scsuai dengan tugas pokok dun fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 19

Kepala Seksi Pernaduan Moda dun Teknologi Perhubungan rncmpunyai tugas melakukan penyiapan bahan perurnusan dan pelaksunaan kebijakan serta evaluasi clan pelapuran dibidang pcrnaduan moda dan pengembangun teknologi perhubungan.
'
'
Kcpala Scksi Lingkungan Perhubungan mernpunyai tugas melakukan penyiapan bahan pcrurnusan dan pelaksanaan kebijakan scrta evaluasi dan pelaporan dibidang pengernbangan lingkungan perhubungan.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 21

Kepala Scksi Kcsclamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusun dan pelaksunaan kcbijakan serta evaluasl clan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas ja Ian di jalan kabupatcn, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarane, Iaxilitas manajernen dan penanganan lceaclamatan di jalan kabupaten , fasilitae prornoai clan kernitruan kesclamatan lulu llnras drln angkutan jnlan, kesclarnutan pengusahaan angkutan umurn dan fasilitas kelaikan kendaraan, serta pcnegakan hukurn nleh PPNS dibidang lalu lintus dan angkutan jalan.
BAB V
Pasal 22

8ct.iap unsur di lingkungan Dishub dalam rnelaksanakan tugas dan [ungsi harus mcnerapkun prinsip koordlnaai, integrasi, dan sinkrontsasi baik dalarn tinglcungan Dishub sendiri, maupun dalarn hubungan antar Dishub dengan perangkat dacrah dan/ntau lembaga lain yung terkait.
Pei-al 23
- ( 1) Seti.ap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab mernirnpin dan mengkoordi.nasikan dan memberikan pengarahun serta petunjuk bagi pelaksancan tugas sesuai dengan uraian tugas yang tclah ditetapkan.
- (2) Pengarahau dan pelunjuk sebagaimana dirnaksud puda ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan pcnuh tanggungjawab scrta dilaporkan secara berkala scsuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan.
I
•
Dalarn rnelaksanalmn rugas, setlap pimpinan unit organisast harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi bawahannya,
BAB V
Pasal 25

Atas daaar pertimbangan daya guna dan hasil gum~, sctiap Pejabat dalarn lingkungan Dishub dapar mendelegasika:n kewcnangan tertcntu kepada pejabat dibawahnya scsuai dengan kctcntuan Peraturan Penmclang-unda11gan.
BAB V - ESELON, PENGANCKATAN DAN f&gt;EMOERHENTIAN
Pasal 27

- (1) Kcpala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kcpala Seksi, Kcpala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dun diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatnn dan pcmberhentian sebagalrnanu dimaksud pada ayat (1) berpedornan pada ketentuan peraruran perundang-undangan.
•
BAB Vll - PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanunn tugas dan rungsi ditingkungan Dishub dibebankan pada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah.
- (2) Sela.in biaya yang bersurnber da.ri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagiruana dimaksud pada ayat (1), Dishub dapat dibcrikan oantuan pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ber+aku.
BAB V - KETEN'T'U/\N LAIN-LAJN
Pasal 29

Jenjo.ng jabatan don lcepangkatun scrta susunun lcepcgawaian diatur scsuai dengan Pcraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETEN'T'U/\N LAIN-LAJN
Pasal 30

- (1) Dilingkungan Dinas Perhubungan dapat dibcntuk UPTD scsuui dengan kebutuhan dan besarnya beban kcrja berdasarkan pcru l.u nm perundang-und on 11.a n.
2. {2) Pembenrukan dan susunen organiaasi U'PTD eebagaimanu dirnaksud pada ay1:1L (11 diatur dengan Peraturan Bupali tersendiri.
BAB V - KETEN'T'U/\N LAIN-LAJN
Pasal 31

Dilingkungan Disbub dapat dibentuk Ketompok .Jabatan Fungeional scsuai kebutuhan bcrdasarkan peruturan perundangundangan.
BAR TX
Kr.:TENTUJ\N PERALIHAN
BAB V - KETEN'T'U/\N LAIN-LAJN
Pasal 32

Pelaksanaan tugas pokok dan fungei sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diluksanakan mulai Tahun 2017.
BAB V - KETEN'T'U/\N LAIN-LAJN
Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupau ini rnulai berlaku, UP'l'D yang audah dibentuk tctap melaksanakan tugas dan fungsinya
•
•
- sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pcrnberu.ukan UPTD yaug ba.ru.
- (2i Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 [eriam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
PENUTIJP
Pasal :i4
Pad1:1 saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nornor 32 Tahun 2013 ten Long Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi. dan Tat.') Kerja Dinas Pcrhubungan Kabupnten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
BAB V - KETEN'T'U/\N LAIN-LAJN
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mu ltJ·i berlaku pad a tanggal ditetapkan.
pengundangan Peraturan Oupati i.ni dengan pcncmpatannya du lam Derita Dacrah Kabupaten Buton . mernerintahkan mcngctahuinye, orang setiup Agar
Ditetapkan di l' a s a r w a j o pada tanggal (~ 0kLOber2016
OUPATI BUTON,
Cap/'l~ID
SAMSU UMAR ABDUi, SAMlUN
.
•
•
z
:::, rn
a:
rn
&lt;t
'