Unknown Unknown Nomor 22 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 12 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Penyelesaian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Presiden tentang Pembentukan Badan Sengketa Konsumen;
Mengingat : 1. Pasal Negara
- 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SUMEDANG, KABUPATEN KUNINGAN, KABUPATEN WONOSOBO, KABUPATEN NGAWI, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN DONGGALA, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, KABUPATEN PONTIANAK, KABUPATEN OGAN ILIR, KOTA PALU, DAN KOTA KOTAMOBAGU.
N/A
Pasal 1

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Donggala, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palu, dan Kota Kotamobagu.
N/A
Pasal 2

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
N/A
Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd.
Siswanto Roesyidi
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Utara Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
S A L I N A N
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Utara Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.67/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117).
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SINTANG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
- (1) Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- (5) Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT - KPH merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (8) Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (9) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- (10) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (11) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaan sebagai hutan tetap.
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejemlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk UPT-KPH Wilayah Sintang Utara Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT - KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan yang berkedudukan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dengan luas wilayah kerja 268.912 Ha. (Dua ratus enampuluh delapan ribu Sembilan ratus dua belas hektar).
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

UPT- KPH dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

UPT KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT -KPH Wilayah Sintang Utaramempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dilingkungan UPT;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan UPT;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan;
- d. penyelenggaraan urusan penelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- e. pelaksanaan pengawasan pengelolaan hutan;
- f. pelaksanaan tata hutan pada wilayah kesatuan penelolaan hutan;
- g. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- h. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- i. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulaidari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian diwilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- k. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- l. pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hhutan kayu dan bukan kayu:
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan;
- n. pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan pengelolaan hutan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT-KPH Wilayah Sintang UtaraProvinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
No. 148, 2016
Resort Pengelolaan Hutan
- (2) Bagan susunan organisasi UPT - KPH Wilayah Sintang Utarasebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga Kepala Unit
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operational dan teknis penunjang di bidang kesatuan pengelolaan hutan dengan luas wilayah kerja 268.912 Ha. ( Dua ratus enampuluh delapan ribu Sembilan ratus dua belas hektar), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala UPT-KPH Wilayah Sintang Utara mempunyai fungai:
- a. memimpin UPT-KPH Wilayah Sintang Utara;
- b. membina administrasi kepegawaian dan organisasi di lingkungan UPT-KPH Wilayah Sintang Utara;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di UPTKPH Wilayah Sintang Timur;
- d. menyelenggarakan kegiatan kesatuanpengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
No. 148, 2016
- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan dilingkkunan UPTKPH Wilayah Sintang Utara;
- f. mengendalikan kegiatan di lingkungan UPT-KPH Wilayah Sintang Utara;
- g. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT-KPH Wilayah Sintang Utara;
- h. melaksanakan fungsi lain di bidang pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan urusan umum, kehumasan dan rumah tangga UPT;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset dilingkungan UPT;
No. 148, 2016
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.
Bagian Kelima
Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan hutan yang meliputi wilayah Sintang Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan yang meliputi wilayah Sintang Utarasesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugasdan fungsi Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan pemanfaatan hutan yang diserahkan oleh Kepala UPT.
Bagian Keenam Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi wilayah Sintang Utarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi wilayah Sintang Utarasesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang diserahkan oleh Kepala UPT.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan di bidang tertentu;
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah Kepala Seksi dan secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1),
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada UPT-KPH Wilayah Sintang Utara Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan Resort Pengelolaan Hutan
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

- (1) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk berdasarkan fungsi kawasan hutan dalam wilayah kerja UPT - KPH untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang unit.
- (2) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Resort Pengelolaan Hutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuaidenan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negari sipil dalam suatu jabatan strukturalsesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT-KPH disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional dilingkungan UPT-KPH wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPT, pejabat struktural dan fungsional pada UPT-KPH wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (WASKAT) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB VI - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada unitkerja lainnya.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja terkait.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan UPT-KPH wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka evaluasi organisasi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sertapejabat fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masingmasing berdasarkan pedoman yang ditetapkan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Kepala Unit wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penataan organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
No. 148, 2016
Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 30 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
T.T.D
CORNELIS
Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
T.T.D
M. ZEET HAMDY ASSOVIE
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR