Unknown BUPATI Nomor 5 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2014
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mela.ksanakan pemungutan yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satua Kerja perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau bad.an yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untulc kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi terut.ang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, input data realisasi penerimaan sampai dengan pengawasan penyetorannya;
8. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.;
9. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tidak secara langsung me1aksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik secara teknis administrasi maupun operasional;
10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu untuk meningkatkan motivasi kerja dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
BAB IV - PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF
Pasal 4

- ( 1) Kcpada SKPD pemungut pajak dan retribusi yang mencapai target penerimaan per jenis pajak dan retribusi yang telah ditctapkan dalam Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dijabarkan secara triwulan diberikan insentif pemungutan paja k dan rctribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya.
- (3) Apabila target kinerja dalam satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk lriwulan tersebut dibayarkan pada awa l triwulan bcrikutnya yang telah mencapai target kincrja triwulan yang ditentukan.
- (4) lnsentif pemungutan pajak dan relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) s ecara proporsional dibayarkan kepuda:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawa b pcngelolaan kcuangan dacn.ih;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pcngelolaan kcuangan daerah;
- C. Pejabat clan pegawai/aparat pada pemungutan pajak dan retribusi tangungjawab masing-masing; SKPD pelaksana sesua1 dcngan
- d. Pemungut pajak da n retribusi pada tingkat kecamatan, dcsa/ kelurahan serla tenaga lainnya yang d iluga skan olch SKPD pelaksana pemunguta n paja k dan rctribusi.
- e. Pc mungut. pajak da n retribusi pada SKPD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi.
- (5) Pencrima pembayaran insentif scbagaimana dima ksud pada Ayat (4) ditctapkan lebih lanjut dengan Kcputusan Bupati.
BAB IV - PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF
Pasal 5

- (1) lnsentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 ayat ( l) ditetapkan paling tinggi sebcsar 5 % (lima perse n) dari rcncana penerimaan pajak daJam lahun anggaran bcrkenaan untuk tiap jenis pajak;
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mela lui Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah (APBD) Tahun Angguran bcrkemrnn.
PBIIAIQ'AATAII DAR BESARAII DISElftV PEIIUICGUTAR PAJAK DAIi RETRIBUSI
Paaa16
Pencapaian target penerimaan per jenis pajak dan retribusi yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk jenis pajak dan retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Triwulan I, sebesar 15% (lima belas per seratus);
- b. Sampai dengan Triwulan II. sebesar 40% (empat puiuh per seratus);
- c. Sampai dengan Triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
- d. Sampai dengan Triwulan IV, sebesar 100°/o (seratus per seratus).
Pua17
- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi ta.bun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
- a. Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali ~ polmk dan t:unjanpl yang melekat;
- b. Rp. 1.000.000.000.000,oo (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang me1ekat;
- c. Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. Di s.tas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun 1ima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 4 ayat (4} huruf d, ditetapks.n paling tinggi sebesar 5 % (llina persen) dari besamya insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (I);
- (3) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, ditetapkan pa.ling tinggi sebesar 10 % (sepuJuh persen) dari besamya insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat ( 1);
- (4j Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
Pual8
- ( 1) SK.PD pelaksana pemungut pajak dan retrubusi menganggarkan insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan ketentuan sebagaimana climaksud dalam Pasal 5 Ayat {1);
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokka.n ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis beJanja pegawai, objek beJanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.
PaN19
- (lJ Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi untuk jenis pajak dan retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan kctentuan sebagai berikut :
- a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 15 % (lima betas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- b. Apabila pada akhir triwulan l realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 15 % (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 40 % (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 40 % (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi pencrimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 75 % (tujuh puluh lirna persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 2 1 J.A N .: ~ H
SBKRETARIS DAERAB .KABVPATBlf SITUBOl'IDO
"
·~. ~1--(,,. ' SERITA DABRAH K.ABUPATElf SITUBONDO TAHUJf 2014 ll'OMOR1J'
8
- f. Apabila pada akhir triwuJan III realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 100 % (seratus persen) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan pada awal triwulan I Tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak clan retribusi daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
Paul 10
Pertanggungjawaban pemberian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PaAl 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal -, , · · · i -- ''
•
•
I
•
BAB I - K TTilTUAIT IIIf,UM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut manqiemen SDMK adalah pengelolaan SDMK untuk menghasilkan SDMK yang profesional, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. sumber Daya Manusia Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SDMK adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dan manqjemen kesehata-n.
9. Tenaga pendukung/penunjang kesehatan adatatr setiap tenaga yang telah memiliki iiasatr pendidikan vokasi, pendidikan akademik atau pendidikan profesi di luar bidang kesehatan, serta tenaga lainnya yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan mengabdikan dirinya di bidang kesehatan sesuai keatrliannya.
6
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagr Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintatran.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan pedanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pegawai swasta adalah setiap orang yang bekerja dalam perusahaan berbadan hukum milik orang perorangan, yayasan atau milik swasta dengan menerima upatr atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Badan Layanan Umum Daeratr yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Keda pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsrp efisiensi dan produktivitas.
6. Pegawai BLUD dengan Perjanjian Keg'a adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk jangka walrtu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD. 15.
7. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlatr dan susunan pangkat Pegawai Negeri sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam janska waktu tertentu. 16.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan, yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah addah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat, seperti Praktik Tenaga Kesehatarr, Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya, Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Unit Transfusi Darah, la.boratorium Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri. 17.
7
18. Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah, yang selanjutrya disingkat Fasyankes Pemerintah Daeratr adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta/perorangan, yang selanjutnya disingkat Fasyankes swasta/perorangan adalah suatu alat dan/atau tempat yang memiliki bentuk usatra yang berbadan hukum di bidang kesehatan, milik orang perorangan atau milik swasta untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. 19.
20. Fasilitas pelayanan kesehatan Badan l.ayanan Umum Daeratr, yang selanjutnya disingkat Fasyankes BLUD adalah suatu alat dan/atau tempat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelol€an Keuangan BLUD untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. 21,. Upaya kesehatan adalatr setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derqiat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintatr, swasta darr, I atau perorangan.
5. Pejabat Yang Berwenang adalatr pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 23.
24. Formasi Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlatr dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
8. Kebutuhan SDMK adalah jumlatr SDMK menurut jenisnya yang dibutuhkan untuk melaksanaf&lt;arr sejumlah beban kerja yang ada. 25.
8
26. Perencanaan Kebutuhan SDMK adalah proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah, jenis, kualifikasi dan kompetensi SDMK yang dibutuhkarr sesuai dengan kondisi suatu \Milayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.
27. Pengadaan SDMK adalah pemenuhan kebutuhan SDMK dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna.
28. Pengembangan SDMK adalah proses meningkatkan kapasitas/ kemampuan, kualifikasi dan kompetensi serta karier SDMK.
29. Penilaian kineda adalah proses menilai perilaku kerja dan hasil ke{a Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja.
30. Pemerataan SDMK adalah proses penataan penempatan SDMK agar jumlah, jenis, kualifikasi dan kompetensi SDMK sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
31. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Sumber Daya Manusia yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wqiar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
32. Analisis jabatan adalah proses untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
33. Analisis beban kerja, yang selanjutnya disingkat ABK adalah proses yang digunakan untuk menentukan jumlah waktu, usatra dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
34. Rencana suksesi adalatr program untuk mengisi formasi dengan mempertimbangkan pada kompetensi pegawai berdasarkan kesesuaian pengembangan karier di lingkungan internal organisasi.
35. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
36. Kompetensi manqjerial adalah pengetahuar, sikap dan keterampilan yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin danlatau mengelola unit organisasi.
37. Kompetensi bidang adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan dan sikap yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang telaris jabatan.
9
38. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh hasil keda sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
40. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuarl, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
39. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, sikap dan keterampilan SDMK sesuai dengan standar profesi.
41. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
42. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.
43. Pembelajaran elektronik adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja.
44. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
BAB II - I}I.AIISI'D DAN TUJUAIT
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen SDMK yang bermutu dan berkesinambungan guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang menyeluruh di Daerah.
BAB II - I}I.AIISI'D DAN TUJUAIT
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menyusun dan menetapkan SDMK pada Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daeratr sesuai dengan perhitungan kebutuhan;
- b. mendayagunakan, mengembangkan, mengevaluasi kinerja, melakukan pembinaan dan pengawasan mutu SDMK sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
2. memberikan perlindungan hukum terhadap SDMK pada Dinas dan Fasyankes Pemerintatr Daerah, swasta/perorangan dan BLUD; dan c.
3. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat melalui penguatan sistem manajemen SDMK di Daerah. d.
BAB III - RUATG LIITGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan tentang manqjemen SDMK dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- b. SDMK yang bekerja pada Fasyankes swasta/perorangan; dan
- a. SDMK yang bekeda pada Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah;
- c. SDMK yang bekerja pada Fasyankes BLUD.
5. (21 Pengaturan terhadap SDMK yang bekerja pada Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tahap:
6. perencanaan; a.
7. pengadaan; b.
8. pendayagunaan; c.
9. pengembangan; d.
10. pembinaan; e.
11. pengawasan; dan f.
- g. kesejahteraan dan perlindungan.
13. Pengaturan terhadap SDMK yang bekerja pada Fasyankes swasta/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: (3)
- b. pengawasan mutu SDMK sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daeratr.
- a. pelaporan dan pemutakhiran data melalui sistem informasi SDMK; dan
16. Pengaturan SDMK pada Fasyankes BLUD sebogaimana dimaksud ayat (1) huruf c didasarkan pada status kepegawaian, yang terdiri atas: (4)
- b. SDMK berstatus Pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja didasarkan pada manajemen SDMK berdasarkan tata kelola BLUD.
- a. SDMK berstatus PNS didasarkan pada manajemen SDMK pada Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah; dan
BAB IV - JEITIS DAIT STATUS SDUK
Pasal 5

- (1) SDMK terdiri atas:
- a. tenaga kesehatan; dan
- b. tenaga penunj anlg/ pendukung kesehatan.
4. (21 Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a terdiri atas:
- b. tenaga keperawatan;
- a. tenaga medis;
- c. tenaga kebidanan;
- e. tenaga keflarmasian;
- d. tenaga perawat glg5
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- h. tenaga gzi;
- g. tenaga sanitarian;
- i. tenaga keterapian fisik;
- k. tenaga kesehatan lainnya.
- j. tenaga ketelmisian medis; dan
- (3) Tenaga penunj {Lglpendukung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- b. tenaga administrasi keuangan;
- a. tenaga pencatatan dan pelaporan;
- c. tenaga pengelola Teknologr Informasi;
- e. tenaga keamanan;
- d. tenaga kehumasan;
- f. tenaga kebersihan;
- h. tenaga penunj trLgl pendukung lainnya.
- g. juru mudi; dan
BAB IV - JEITIS DAIT STATUS SDUK
Pasal 6

SDMK yang bekeq'a pada Dinas atau Fasyankes dapat berstatus sebagai:
- b. Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Kerja (PPpK);
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Pegawai swasta; dan/atau
- d. Pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 7

- (1) Manajemen SDMK pada Dinas dan Fasyankes Pemerintatr Daerah diberlakukan terhadap: a. PNS; dan b. PPPK.
- (21 Fasyankes Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- b. hrsat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya;
- a. Rumah Sakit Pemerintah Daeratr;
- c. la.boratorium Kesehatan Daerah; dan
- d. Fasyankes lainnya menurut ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
Baglan Kedua Petencanaan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 8

- (1) Dinas menyusun kebutuhan berdasarkan jenis, kualifikasi, kompetensi dan jumlah SDMK untuk diusulkan kepada Bupati.
2. (21 Kebutuhan jenis, kualifikasi, kompetensi dan jumlah SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per tatrun sesuai prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusun€rn kebutuhan SDMK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelatr Kepala Dinas menetapkan rencana strategis.
- (4) Penyusunan kebutuhan SDMK harus memperhatikan:
- b. jumlah dan komposisi SDMK yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;
- a. luas wilayah, kondisi geografis, permasalahan strategis dan potensi daerah untuk dikembangkan;
- c. jumlah SDMK yang akan memasuki batas usia pensiun;
- d. rasio antara jumlah SDMK dengan jumtah penduduk; dan
- (5) Penyusunan rincian kebutuhan SDMK paling kurang disusun berdasarkan:
- e. rasio antara anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja daerah secara keseluruhan.
- a. hasil analisis jabatan dan hasil ABK;
- c. ketersediaan SDMK untuk jenis dan jedang jabatan.
- b. peta jabatan di Dinas dan Fasyankes pemerintah Daerah yang menggambarkan jenis, kuatifikasi dan jumlah kebutuhan SDMK untuk setiap jenjang jabatan; dan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 9

- (1) Penetapan kebutuhan SDMK dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. (21 Kebutuhan SDMK yang sudah ditetapkan tidak seluruhnya direalisasikan dipertimbangkan sebagai tambahan kebutuhan SDMK untuk tahun berikutnya. namun dapat usulan
Baglan Ketlga Pengadaan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 10

- (1) Pengadaan SDMK di Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daeratr merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunj trtg I pendukung kesehatan.
2. Pengadaan SDMK di Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada formasi. (21
3. Pengadaan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan pengumuman lowongan, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan pada setiap jenis dan jenjang jabatan SDMK menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
Baglan Keempat Penda5ragunaan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendayagunakan SDMK di Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daeratr sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerahnya.
- (2) Pendayagunaan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
- b. jumlah sarana pelayanan kesehatan;
- d. kompetensi SDMK yang dibutuhkan; dan
- c. jumlah SDMK sesuai dengan beban keda pelayanan kesehatan yang ada;
- e. pemenuhan standar ketenagaan menurut ketentuan peraturan peraturan perundangundangan.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 12

- (1) Pendayagunaan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai dasar pemerataan SDMK.
- (2) Pemerataan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan melalui :
- a. distribusi; dan
- b. redistribusi.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 13

- Distribusi SDMK sebagaimana dimaksud dalam pasal L2 ayat (21 huruf a dapat dilakukan melalui pengangkatan dan penempatan sesuai dengan jabatannya. (1)
- Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan formasi. (21
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 14

Redistribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penempatan kembali SDMK dari Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daerah yang memiliki kelebihan SDMK ke Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daerah yang kekurangan SDMK dengan tetap mengutamal&lt;an kesesuaian kompetensi SDMK dengan persyaratan jabatan dan untuk memenuhi standar ketenagaan.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan SDMK pengganti untuk mengisi kekurangan SDMK guna menjamin keberlar{utan pelayanan kesehatan Fasyankes Pemerintah Daeratr yang bersangkutan.
Baglan Kellma Pengembangan
Paragraf I Umum
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 16

- Pengembangan SDMK yang berstatus PNS meliputi pengembangan kompetensi, pengembangan karier, promosi dan mutasi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip sistem merit. (1)
- Pengembangan SDMK yang berstatus PPPK hanya berupa pengembangan kompetensi yang bentuk dan mekanismenya didasarkan pada kebirjakan internal dari Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daerah. (2)
Paragraf 2
Pengembangan Kompetensi
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 17

- Pengembangan kompetensi harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (1)
- Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk: (2t
- pendidikan; dan a.
- pelatihan. b.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 18

- (1) Pengembangan kompetensi SDMK yang berstatus PNS dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan formal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21 Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian iain bela.far atau tugas belajar.
- (3) Setiap SDMK sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan iiart belajar atau tugas belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum melaksanakan studi dalam pendidikannya.
- (41 Pemberian iirn belqiar atau tugas belqiar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi, kesesuaian bidang ilmu, kebutuhan standar kompetensi manajerial dan pengembangan karier.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 19

Setiap SDMK yang telatr menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, akan ditempatkan kembali pada Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daerah yang bersangkutan bertugas.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 2

O
- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier SDMK.
- (2) Keahlian dan keterampilan yang dihasilkan dalam pelatihan wqiib diterapkan sesuai dengan bidang pekerl'aan SDMK pada Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daerah yang bersangkutan bertugas.
- (3) SDMK yang telah menyelesaikan pelatihan dimasukan dalam kelompok rencana suksesi untuk mengisi formasi pada Dinas atau Fasyankes pemerintah Daeratr yang bersangkutan bertugas.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 21

- (1) Pengembangan kompetensi bagr SDMK yang berstatus PNS dan PPPK dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan non-klasikal.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non-klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang melalui pembelajaran elekronik dan bimbingan di tempat kerja.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Pengembengan Karler
Plage.l22
- (1) Pengembangan karier SDMK yang berstatus PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daeratr Pemerintatr Daeratr.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 23

- (1) Pengembangan karier dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui suatu manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier pegawai.
- (2) Manajemen pengembangan karier dilakukan melalui:
- b. mutasi.
- a. promosi; dan/atau
Paragraf 4
Promosi
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 24

- (1) SDMK yang berstatus PNS dapat dipromosikan di dalam jabatan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan kompetensi.
- (2) Promosi SDMK sebagaim€rna dimaksud pada ayat (U diprioritaskan bagr SDMK yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.
- (3) Dalam hal Dinas atau Fasyankes Pemerintah Daerah belum memiliki kelompok rencana suksesi, promosi dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh pejabat yang benuenang.
- (4) Promosi dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (5) Promosi dilaksanakan menurut ketentuan peratura.n perundang-undangan.
Paragraf 5 tfutasi
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 25

- (1) Dinas dan masing-masing Fasyankes pemerintatr Daerah menyusun perencanaan mutasi SDMK untuk diusulkan kepada Pejabat yang Berwenarlg.
- (2) Perencanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi SDMK dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, p€Dgembangan karier dan ketersediaan formasi berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan SDMK.
- (3) Mutasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
3. (a) Selain mutasi karena tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., SDMK dapat mengajukan mutasi atas permintaan sendiri dengan memperhatikan:
- a. kualifikasi pendidikan sesuai dengan rincian kebutuhan formasi;
- b. pemenuhan SDMK sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan; dan
- c. ketersediaan sarana pelayanan kesehatan.
Baglan Keenam Penllalan Klnerja '
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 26

- (1) Penilaian kinerja SDMK dilakukan secara berkala guna pengembangan kompetensi bidang, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan/atau kompetensi fungsional untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dari SDMK dengan standar kompetensi manajerial dan pengembangan karier.
- (2) Penilaian kineq'a SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (U bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan SDMK yang didasarkan prinsip sistem merit.
- (3) Penilaian kinerja SDMK dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baglan Ketqfuh Penghargaan dan Sanksl
Pas€,l27
- (1) Hasil penilaian kinerja SDMK digadikan sebagai alat ukur Pejabat yang berwenang untuk memberikan penghargaan dan sanksi.
- (2) Pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baglan Kedelepan
KeseJahteraan dan Perllndungan Hukum
Paragraf I KeseJahteraan
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 28

- (1) Kesejahteraan SDMK yang berstatus PNS meliputi gaji, tunjangan, fasilitas dan penghasilan lain-lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Kesejahteraan SDMK yang berstatus PPPK meliputi gaji, tunjangan dan penghasilan lain-lain yang satr menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Perllndungan Hukum
BAB V - MANA"TEUTIT SDMK
Pasal 29

- (1) Perlindungan hukum SDMK yang berstatus PNS dan PPPK berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - MAIYAJEMEIY SDMK
Pasal 3

O
- (1) Manajemen SDMK pada Fasyankes swasta/perorangan berupa perencanaan, pengad aatt, pendayagunaan, pengembangan dan pembinaan dilakukan oleh masing-masing Fasyankes.
- (2) Fasyankes swasta/perorangan wa$ib melaporkan perubahan data SDMK yang bekerja dalam Fasyankes yang bersangkutan kepada Dinas.
BAB VII - MAITA.IEMEIT SDUK PADA FASYAITKTS BLUD
Pasal 31

- (1) Manajemen SDMK di Fasyankes BLUD diberlakukan terhadap pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Manqiemen SDMK bag PNS yang bekerja dalam Fasyankes BLUD mendasarkan pada manqjemen SDMK di Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 29.
- (3) Manajemen SDMK di Fasyankes BLUD berupa perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan dan pembinaan terhadap pegawai BLUD dengan pedanjian kerja dilakukan berdasarkan tata kelola BLUD masing-masing.
2. (a) Fasyankes BLUD wajib melaporkan perubahan data SDMK yang bekeda dalam Fasyankes yang bersangkntan kepada Dinas.
BAB VIII - HAK DAIT KEWA,JIBAIT
Pasal 32

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak :
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Frofesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- c. menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karier dan profesinya;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilainilai agama;
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja;
- g. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, standar Prosedur operasional, atau ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- h. memperoleh biaya perjalanan dan insentif maupun fasilitas lainnya dalam melaksanakan penugasan khusus di Daerah sesuai kemampuan daerah yang diatur menurut ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- i. memperoleh hak lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - HAK DAIT KEWA,JIBAIT
Pasal 33

Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/ atau praktik keprofesiannya wqiib:
- a. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
2. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan; d.
3. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluargarrya atas tindakan yang akan diberikan; c.
- e. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
5. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan f.
6. melaksanakan kewajiban lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. o b'
Baglan Kedua Hak dan KewaJlban Tenaga Penur{aagl Pendukung Kesehatan
BAB VIII - HAK DAIT KEWA,JIBAIT
Pasal 34

Tenaga pendukung/penunjang kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya berhak:
- b. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan karier profesinya;
- a. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- c. memperoleh penghargaan atas prestasi keda; dan
- d. memperoleh hak lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - HAK DAIT KEWA,JIBAIT
Pasal 35

Tenaga pendukung/penunjang kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya wajib:
- b. menunjuklran integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan; dan
- a. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab;
- c. menyimpan rahasia dan harrya dapat mengemukakan rahasia menurut ketentuan peraturan perundangundangan.
ORGANISASI DAIT STAITDAR PROFESI
BAB VIII - HAK DAIT KEWA,JIBAIT
Pasal 36

Tenaga kesehatan wajib menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan kompetensi, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan.
BAB VIII - HAK DAIT KEWA,JIBAIT
Pasal 37

- (1) setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga kesehatan di Fasyankes serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 38

- (1) sistem Informasi SDMK diselenggarakan secara terintegrasi antara antara Dinas, Fasyankes Pemerintah Daerah, Fasyankes BLUD dan Fasyankes swasta/perorangan.
2. (21 Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem Informasi SDMK, setiap Fasyankes w4jib melaporkan dan memutakhirkan data paling kurang 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas.
- (3) Sistem Informasi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasiskan teknologi informasi yang mudatr diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang diperc aya.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 39

- (1) Sistem Informasi SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat data SDMK.
- (2) Data SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan informasi dari setiap SDMK yang terdiri atas:
- b. kualifikasi;
- a. data personal;
- c. rekam jejak jabatan;
- e. riwayat pengembangan kompetensi;
- d. kompetensi;
- f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
- g. informasi kepegawaian lainnya.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 4

O
Data personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (21 huruf a, berisi informasi mengenai data diri SDMK, sekurang-kurangtya meliputi Nama, Nomor Induk Kepegawaian atau yang sejenis, tempat tanggal latrir, status perkawirlarl, alamat, agarna, jenis kelamin dan ijaz*.Jr terakhir.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 41

Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, merupakan informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal SDMK dari jenjang paling tinsgr sampai jenjang terendah.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 42

Rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (21 huruf c, merupakan informasi mengenai riwayat jabatan yang pernah diduduki SDMK.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 43

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (21 huruf d, merupakan informasi mengenai kemampuan SDMK dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Dalam rangka menyediakan informasi mengenai kompetensi dalam profil SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Tenaga Kesehatan dinilai melalui uji kompetensi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada SDMK yang bersangkuLn melalui pimpinan/ atasan Langsungrya sebagai dasar dalam penyelenggaraan pengembangan karier yang bersangkutan.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 44

- (1) Riwayat pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 39 ayat (21 huruf e, merupakan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh SDMK.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi pendidikan dan pelatihan.
BAB X - SISTEU IilTORUASI MAIYA.'TUTil SDUK
Pasal 45

Riwayat hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 39 ayat (21 huruf f, merupakan informasi mengenai penilaian kinerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku SDMK.
BAB XI - IIETOUPOK KER^'A PEITGEUBAIIGAIT SDMK
Pasal 46

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan SDMK Kabupaten Situbondo memiliki peran sebagai unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pengelolaan SDMK di daerah.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - PTMBIITAAIT DAil PTITGAWASAfi
Pasal 48

- (1) Tugas dan fungsi pembinaan dapat dilimpahkan kepada Dinas dengan berkoordinasi bersama organisasi profesi dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dapat berupa:
- b. memastikan kesesuaian standar kompetensi dengan standar pelayanan; dan
- a. penilaian kinerl'a SDMK;
- c. pemberian penghargaan dan sanksi.
Pengawasan dt ""ffi#3o"t"/ perorangan Paragraf 2
BAB XII - PTMBIITAAIT DAil PTITGAWASAfi
Pasal 49

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan SDMK di Fasyankes swasta f percrasrgan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan mutu SDMK melalui kewenangan dalam menerbitkan i^n praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Dinas dapat melibatkan organisasi profesi untuk memberikan pertimbangan dalam pengawasan.
Paragraf 3
Pengawasan dl Fasyankes BLIID
BAB XII - PTMBIITAAIT DAil PTITGAWASAfi
Pasal 5

O
- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan SDMK di Fasyankes BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan mutu SDMK melalui kewenangan dalam menerbitkan izrn praktik dan tzin kerja tenaga kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimgrna dimaksud pada ayat (21, Dinas dapat melibatkan organisasi profesi untuk memberikan pertimbangan dalam pengawasan.
BAB XIII - SAIYKSI ADMTITISTRASI
Pasal 51

- (1) Fasyankes yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3o ayat (21, pasal 31 ayat (a) dan Pasal 38 ayat (21 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencabutan izirl..
- (2) Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pasal 3s dan Pasal 37 Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencabutan ian.
- (3) Tenaga penunj trtg/pendukung kesehatan yang berstahrs pegawai swasta dan pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja dapat dikenat&lt;an sanksi sesuai dengan kebijakan pada Dinas dan Fasyankes masingmasing.
8. (41 SDMK yang brstatus PNS dan pppK dapat dikenakan sanksi kepegawaian menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB XIV - KE,TEilTTIAIT PEIYUTI'P
Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati situbondo Nomor 37 Tahun 201s tentang Man4iemen sumber Daya Manusia Kesehatan Di Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KE,TEilTTIAIT PEIYUTI'P
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 0 6 JAN 2016
Ditetapkan di .Situbondo Pada trrrss"t 0 6 JAll 2016
ZAJ.XAL I}ITIHTADIEIT
BTIPATI SITI'BONDO
SEKRT,TARIS DATRATI KABI'PATTN SITTTBOITDO,
BTRITA DATRA}I KABI'PATEIT SITI'BONDO TAHI'IT 2OL6ITOMOR I