UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1951
Tentang No Description
Berlaku: 2 Maret 1951
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
- a. bahwa "Grondhuur-ordonantie" (S. 1918 No. 88) dan "Vorsteniandsch Grondhuurreglement" (S. 1918 No. 20) sementara belum diganti dengan peraturan undang-undang baru, perlu diubah dan ditambah untuk memberi ketentuanketentuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam masaperalihan ini;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan tentang minimum uang-sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 1 huruf b "Grondhuurordonnantie"dan pasal 15 "Vorstenlandsch Grondhuuffeglement" tersebut perlu dijalankan juga terhadap perjanjian sewa tanah selainnya yang dimaksudkan oleh pasal-pasal tersebut;
- c. bahwa peraturan-peraturan tentang penetapan minimum uangsewa tanah termuat dalam "Gouvermentsbesluit "tanggal 15 Peburari 1918 No.68 (bijblad No. 9030 jo. bijblad No. 9089 dengan segala perubahannya) dan "Gouvemementsbesluit" tanggal 15 Januari 1918 No. 39 (bijblad No. 9029 dengan segala perubahannya) harus diganti atas dasar lain;
- d. bahwa kekuasaan untuk menetapkan peraturan-peraturan tentang minimum uang-sewa tanah atas dasar lain, dapat diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian;
- e. bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak mengingat musim tanam tebu tahun 1951/1952 peraturan ini perlu segera ditetapkan dengan Undang-undang darurat;
- pasal 96 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
:
Undang-undang darurat untuk mengubah "Grondhuurordonantie" (S. 1918 No..88) dan "Vorstenlandsch Grondhuur-reglement" (S. 1918 No. 20).
Pertama :
Sesudahnya pasal 8 "Grondhuur-ordonnantie" (S. 1918 No. 88) diadakan dua pasal baru, yakni pasal 8a dan 8b yang bunyinya sebagai berikut :
Pasal 8a.
Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 8 serta peraturan- peraturan lain yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 8a ini, maka buat tanaman tebu dan tanaman lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, di dalam hal ini bila perlu atas usul Dewan Pemerintah Daerah Propinsi bagi daerahnya masing-masing, perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal 1 hanya diperbolehkan buat paling lama satu tahun untuk tanaman yang umurnya kurang dari waktu itu, sedang untuk tanaman yang menghajatkan waktu lebih dari satu tahun, hanya dibolehkan buat selama umur tanaman tadi menurut kebiasaannya.
Pasal 8b.
Buat persewaan tanah tersebut dalam pasal 8a oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Pertanian diadakan peraturan-peraturan tentang uang-sewa tanah, dengan mengingat perbedaan jenis dan banyaknya hasil tanah masing-masing.
Kedua :
Sesudah pasal 15 "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (S. 1918 No. 20) diadakan dua pasal baru, ya'ni pasal 15a dan 15b yang bunyinya sebagai berikut :
N/A
Pasal 15

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 serta peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 15a ini, maka buat tanaman tebu dan tanaman lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal 5b, hanya diperbolehkan buat paling lama satu tahun untuk tanaman yang umurnya kurang dari waktu itu, sedang untuk tanaman yang menghajatkan waktu lebih dari satu tahun, hanya dibolehkan buat selama umur tanaman tadi menurut kebiasaannya.
N/A
Pasal 15

Buat persewaan tanah tersebut dalam pasal 15a oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Pertanian diadakan peraturan-peraturan tentang uang-sewa tanah, dengan mengingat perbedaan jenis tanaman dan banyaknya hasil tanah masingmasing.
Ketiga :
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PERDANA MENTERI,
MOHAMMAD NATSIR.
MENTERI DALAM NEGERI
ASSAAT
MENTERI PERTANIAN,
TANDIONO MANU
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1951. MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1951. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD HATTA