Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2009
Tentang BADAN USAHA MILIK DESA
Berlaku: 9 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERDANG BEDAGAI,
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Desa, serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, PemerintahDesadapatmendirikanBadanUsahaMilik Desa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal81,perlumenetapkanPeraturanDaerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa dan hurufb,perlumembentuk PeraturanDaerahtentangBadanUsahaMilikDesa;
1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4346);
s
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranRepublikIndonesiaNegaraNomor4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIKDESA.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan ;
1. DaerahadalahKabupatenSerdangBedagai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah.
3. Bupati adalahBupatiSerdangBedagai.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
6. PemerintahDesa adalahKepala Desa danPerangkatDesa sebagaiunsur penyelenggarapemerintahandesa.
7.
- Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasidalampenyelenggarapemerintahDesa.
8.
- Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaandesayangdipisahkan.
9. Kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa baik barang bergerakmaupuntidak bergerakyangdikelola olehBUMDes.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkatAPB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan denganPeraturanDesa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPDbersamaKepalaDesa.
12. Pemilik adalahPemerintah Desa danataupihak swasta/pihak ketiga yang memilikimodalpadaBUMDes.
13. Kepengurusan BUMDes adalah anggota BUMDes yang terdiri dari pembina,pengurusdanbadanpemeriksa.
14. Perusahaan Desa yang selanjutnya disebut PERUMDES adalah BUMDes yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki dan tidak terbagi atas saham-saham.
BAB II - PEMBENTUKAN BUMDES
Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikanBUMDessesuaikebutuhandanpotensidesa.
- (2) PembentukanBUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- (3) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) BadanhukumBUMDesberupaPerusahaanDesa(PERUMDES).
- (5) Tata cara pembentukanPERUMDESdiaturdalamPeraturanBupati.
- (6) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDes gabungan atau dapat bekerjasama dengan perusahaan milik daerah, swastaataukoperasi.
- (7) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
BAB II - PEMBENTUKAN BUMDES
Pasal 3

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) paling kurang memuatmaterimengenai:
- a. maksuddantujuanpendirianBUMDes;
- b. pendirian,nama,tempatkedudukan,danwilayahusaha;
- c. asas . fungsidanusaha;
- d. modal;
- e. kepemilikan;
- f. organisasi;
- g. kewajibandanhak;dan
- h. hakpenetapandanpenggunalaba.
BAB II - PEMBENTUKAN BUMDES
Pasal 4

TujuanpembentukanBUMDes,antaralain:
- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan danpembangunansertapelayananmasyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. menciptakanlapangankerja;
BAB IV - ASAS DAN FUNGSI
Pasal 6

BUMDesdalam usahanya berasas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsipkehati-hatian, pengayoman, pemberdayaandanketerbukaan.
BAB IV - ASAS DAN FUNGSI
Pasal 7

FungsiBUMDesadalah:
- a. meningkatkanusahaekonomidesa;
- b. membukakesempatanberusaha;dan
- c. menggalipotensidesa
. v? :
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA
BAB IV - ASAS DAN FUNGSI
Pasal 8

§ £fia '
1
. ' iRj- lghof - ' lugnf - ' n
- a. pelayanan jasa yang meliputi : simpan pinjam, perkreditan, angkutan daratdanair, listrik desa danlain yang sejenis;
^ ritara fafh:
- b. penyaluran 9(sembilan)bahan pokok masyarakatdesa;
Jsqeb
- c. perdagangan sarana daWtJfiiPpfertanian , yang meliputi : hasil bumi, b t $ ^ arvfl ^ arij ^ ftaburiafl , peternakan, perikanan dan agrobisnis; ' f.KfcOSsi * 6i ' D
- d. industrikecildankerajinanratefgfe ^ ineus ^ GDearri ' Msriia s
3. ^ si ^^ iei ^ ^^ iWciaift ^ iV ^ ng ^ ibuttihkan oleh warga desa danmampumeningkatkannilaitambahbagimasyarakat. iasbnemo ^ ST sets £&amp;QMU8 ia ^ eiiQ rfelo ne:»6nfc &gt; (2) Usaha BUMDe ^ ittepg ^ tee ^ ggqkgnoSfisuai dengan potensi dan kemampuanyangada.
MASUflUGMaqaa MAO l2A8i.1AO.flf *
BUMDesdilarangmenjalankanusaha :
St teaeS
1
- JsriBiBvasMnebsaeQrlsJnheme ^ hebhibi9tasGMUH b. bertentangandengannormadankaidah yangberlakudimasyarakat;dan nsb 629 b rieiewsyaum ns&gt;li 62 Bbi 9 d riiliqib asMSMUH s:
- a. bertentangandenganketentuan/peraturanperundang-undangan; «» &lt;
- %.. . n&gt; eruaiKan .kBpontinganroa 5Mra! s »;
rliliqib teqeb nurlst (6 Qit ) £ emelsa asGMUB neair oneq ^ ysynJu&gt;lh9diWeu BAB (ufsa)
slidsqe PERNTODALAN
-
Pasal10-Made
.h
Sumber-sumberpembiayaan/permodalanBUMDesdapatdiperotehdari
- a. Pemerintah Desa (penyertaan modal dari K&amp;telyaan Dfesa yang ,n6&gt;l ; $R ^ $hi£ t { $ ri92 &gt;4iBd ncgnsb esguJ ne/isnuo.
- b. bantuatiodawti F ^ nerintaHiyfFertierintah' ·Proving dari Pemerintah Kabupaten;
- c. tabunganmasyarakat;
- d. pinjaman;
- e. bantuanatau sumberlain yang sah;dan
- penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
BAB IV - ASAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dapat dilaksanakan:
2. pihaklembagakeuangan;dan a.
3. pihakpemerintah, pemerintahprovinsidanpemerintahdaerah; b.
4. Pinjaman dilaksanakan oleh Direksi BUMDes atas rekomendasi KomisarissetelahmendapatpersetujuanBPD. c.
BAB VII - ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 12

- (1) KepengurusanBUMDesterdiridariPemerintah DesadanMasyarakat.
- (2) Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 3 (tiga) tahun dapat dipilih kembalihanyauntuk 1 (satu)kalimasa baktiberikutnya.
- (4) KepengurusanBUMDesdapatdiberhentikanapabila:
- a. telah selesai masa baktinya;
- b. meninggaldunia;
- c. mengundurkandiri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambatpertumbuhandanperkembanganbumdes;
- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukumtetap.
- (5) Susunanorganisasi BUMDes sebagaimanadimaksudpada ayat(2) terdiri dari : unsur pemerintah desa sebagai penasehat (Komisaris) dan unsur masyarakat desa sebagaiunsurpelaksana operasional (direksi).
- (6) Susunan organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kebutuhan desa masing - masing yang ditetapkan denganPeraturanDesa.
BAB VII - ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 13

PersyaratankepengurusanBUMDessebagaiberikut:
- a. pendudukdesa setempatyangmempunyaijiwawirausaha;
- b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. mempunyai pengetahuan, kecakapan yang cukup dibidang pengetahuan perusahaan;
- d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengapdian dan mempunyaikomitmenmoralyangtinggiterhadapperekonomiandesa.
BAB VIII - KEPEMILIKAN
Pasal 14

- (1) BUMDesadalahmilik pemerintahdesa.
- (2) Kepemilikanpemerintahdesa atasBUMDesdiwakiliolehKepalaDesa.
BAB IX - PENGELOLAAN BARANG
Pasal 15

Perencanaankebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian,penyimpanan, pemeliharaandaninvestasiditetapkanolehPengurusBUMDes.
BAB X - BAGI HASIL USAHA
Pasal 16

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase darihasilpenerimaan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Keuntungan yang diperoleh BUMDes setelah dipotong pajak dibagi untuk hal-halsebagaiberikut:
- A. pemilik modal;
- b. cadanganumum;
- c. cadangantujuan;
- d. danakesejahteraanpegawai;dan
- e. jasa produksi.
BAB XI - KERJASAMADENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 17

- (1) Dalammengelola aset BUMDes dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam musyawarah desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untukmendapatpersetujuan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dandapatdiperpanjangsesuaikebutuhan.
[
J
Pembinaberkewajiban: (1)
memantau pengelolaan BUMDes serta memberikan saran dan pendapatdalampemecahanmasalah.
Pengurusberkewajiban: (2)
- a. mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaikbaiknya guna mendapatkandaya guna danhasilguna yang sebesarbesarnyabagipertumbuhandanperkembanganBUMDes;
- b. membuatlaporantahunankepadaPembina;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukankepada PemerintahanDesa.
BadanPemeriksaberkewajiban: (3)
- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes termasuk pelaksanaan rencana kerja, anggaran dasardan anggaran rumahtangga sesuaidenganketentuanyangberlaku;
- b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pembina secara berkala atau setiap waktu yagdiperlukan.
3. Laporan keuangan dan pembukuan BUMDes serta hasil inventarisasi kekayaanBUMDESdiperiksaolehBadanPemeriksa. (4)
Pendapatan: (5)
- a. dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalamAnggaran Dasar danAnggaranRumahTangga;
- b. dalam hal BUMDes menderita kerugian dibebankan kepada pemilik sesuaidenganbagianmodalyangdimilikimasing-masing.
PenggunanaanDana: (6)
- a. hasil penyisihan keuntungan dari bumdes disetor ke kas desa sebagaipenerimaanyang sah;
- b. penggunaankeuntungandari bumdesdianggarkanmelaluiapb desa setiap tahun anggaran.
3. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada pemilik untuk mendapatkan pengesahan. (7)
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) terdiri dari neracadanlaporanlaba/rugi.
- (9) Laporan yang telah disahkan oleh Pemilik BUMDes menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa.
- (10) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang berkaitan dengan BUMDes, BPD dapat meminta audit dari lembaga pengawas yang berwenang.
BAB XIII - KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 19

KewajibanBUMDesadalah:
- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatdanPendapatanAsliDesa;
- b. membuatlaporantahunantentangperkembanganusahaBUMDes;
- c. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/ rugi tahunan yang telah disahkanpadapapanpengumumanBUMDes;dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturanperundang-undangan.
BAB XIII - KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 20

HakBUMDesadalah:
- a. memperoleh hasil usaha yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 19hurufc;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- c. dapat melakukankerja sama denganpihak ketiga;
- d. memperolehpembinaanolehBupati;dan
- e. memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
v
M
]
I
I
BAB XIV - GANTI RUGI
Pasal 21

- Pengelola yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugianbagiBUMDes,wajibmenggantikerugian. ( D
- Tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dalam Peraturan Desa yang berpedomanpadaketentuanperaturanperundang-undangan. (2)
BAB XV - MERGER, AKUISISI DAN PEMBUBARAN
Pasal 22

- Merger, akuisisi dan pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desaberdasarkanketentuan/peraturanperundang-undangan. (1)
- Kewajibanatasmerger,akuisisidanpembubaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan harta kekayaan BUMDesdansisalebih/kurangmenjaditanggungjawabpemilik. (2)
BAB XVI - PEMBINAAN
Pasal 23

Pembinaan BUMDes dilakukan oleh Bupati berupa pemberian pedoman, bimbingan,arahan,supervisidanpelatihan.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

BadanUsaha Milik Desa yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini segera dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
DiundangkandiSeiRampah pada tanggal17Desember 2009
SEKRETARISDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI
dto
H. HARISFADILLAH
• •
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009
NOMOR : 9
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diaturdenganPeraturanBupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

PeraturanDaerahinimulaiberlakupada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten SerdangBedagai.
Ditetapkandi SeiRampah
Padatanggal17Desember 2009
BUPATISERDANGBEDAGAI, dto
H. T. ERRY NURADI
I