UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954
Tentang TANDA KEHORMATAN SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA
Berlaku: 15 September 1954
N/A
Preamble

Menimbang : 1 .bahwa masa satu windu, sejak saat diresmikan berdirinya Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 hingga tanggal 5 Oktober 1953, wajib dicatat dalam sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, sebagai masa yang mempunyai arti yang sangat penting bagi tradisi Angkatan Perang Republik Indonesia;
2. bahwa perlu diadakan tanda kehormatan sebagai tanda penghargaan untuk mereka, yang selama masa satu windu itu, terus-menerus sebagai anggota Angkatan Perang, menunjukkan kesetiaan, kesungguhan serta budi pekerti yang baik dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
3. bahwa adalah tepat untuk mengambil sebagai dasar undang- undang ini, termasuk suatu tujuan tertentu, ialah membimbing Angkatan Perang Republik Indonesia kearah penegakan dan pemeliharaan tradisi yang luhur, serta membimbing anggota- anggotanya kearah sifat-sifat yang utama dalam pengabdiannya untuk Nusa dan Bangsa;
Mengingat : pasal 87 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Menetapkan
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
: UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dengan:
- a. Presiden, ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. Menteri Pertahanan, ialah Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
- c. masa satu windu ialah masa delapan tahun yang pertama dalam usia Angkatan Perang Republik Indonesia ialah waktu antara tanggal 5 Oktober 1945 sampai tanggal 5 Oktober 1953;
- d. anggota Angkatan Perang, ialah anggota militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia dengan tidak memandang pangkat dan kedudukannya.
BAB II
Pasal 2

Tanda kehormatan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini diberi nama:
"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia".
BAB III - SYARAT-SYARAT UNTUK MENERIMA.
Pasal 3

Yang dapat menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" ialah anggota-anggota Angkatan Perang yang pada tanggal 5 Oktober 1953 masih berada dalam dinas aktip dan yang selama masa satu windu sejak diresmikan berdirinya Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 hingga tanggal 5 Oktober 1953, terus menerus sebagai anggota Angkatan Perang menunjukkan kesetiaan, kesungguhan dan kelakuan serta budi pekerti yang baik dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk Nusa dan Bangsa.
BAB III - SYARAT-SYARAT UNTUK MENERIMA.
Pasal 4

Anggota-anggota Angkatan Perang yang memenuhi syarat-syarat seperti tercantum pada pasal 3 diatas, dan telah gugur pada waktu melakukan tugasnya dalam operasi militer atau meninggal karena sebab-sebab lain, sesudah tanggal 5 Oktober 1953, menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" secara posthuum.
Dalam hal yang demikian itu tanda kehormatan ini diterimakan kepada anggota keluarga atau ahli waris yang terdekat.
BAB III - SYARAT-SYARAT UNTUK MENERIMA.
Pasal 5

Presiden. menyimpang dari ketentuan yang mutlak tentang waktu masa dinas, yang menjadi syarat untuk menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia", ialah waktu delapan tahun antara tanggal 5 Oktober 1945 dan tanggal 5 Oktober 1953, dapat menetapkan pemberian tanda kehormatan itu kepada mereka, yang dalam masa delapan tahun itu, telah memenuhi masa dinas terus menerus untuk waktu paling sedikit tujuh tahun.
BAB IV - BENTUK.
Pasal 6

"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" berbentuk: Sebuah medali bersudut delapan beraturan yang dibuat dari perunggu sepuh emas dengan ukuran lebar tiga puluh empat milimeter; ditengahtengah, dalam lingkaran pita dengan kata-kata "Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia", dilukiskan seekor burung Garuda, dengan lukisan sebuah bintang bersudut lima diatas kepalanya, delapan bintang kecil bersudut lima dalam lingkaran pada dadanya, dan sebuah rantai, yang terdiri dari tiga mata rantai dalam cengkeramannya.
BAB V - CARA MEMAKAI.
Pasal 7

Anggota-anggota Angkatan Perang yang dimaksudkan dalam pasal 3 memakai "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia", lengkap pada pakaian upacara, pada upacara-upacara resmi peringatan Hari Nasional dan Hari Angkatan Perang, pada sebuah pita, yang dibuat dari sutera berukuran lebar tiga puluh empat milimeter, panjang tiga puluh delapan milimeter, berwarna dasar putih, dengan delapan garisgaris merah tegak lurus dan berukuran lebar dua milimeter, pada dada sebelah kiri, diatas saku baju.
BAB V - CARA MEMAKAI.
Pasal 8

Para bekas anggota Angkatan Perang yang telah menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" memakai tanda kehormatan ini hanya pada waktu menghadiri upacara-upacara resmi peringatan Hari Nasional dan Hari Angkatan Perang dalam bentuk dan pada tempat yang sama pada pakaiannya, seperti ditentukan dalam pasal 7 untuk anggota Angkatan Perang.
BAB V - CARA MEMAKAI.
Pasal 9

Anggota-anggota Angkatan Perang diperkenankan memakai medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia"sehari-hari pada pakaian seragam, bukan pakaian upacara, dalam bentuk sebuah pita kecil, yang dibuat dari sutera berukuran panjang tiga puluh empat milimeter, lebar sepuluh milimeter, dengan warna dasar serta jumlah dan ukuran lebar garis-garis merah yang sama seperti pada pita seperti dimaksud dalam pasal 7 diatas, pada dada kiri membujur diatas saku baju.
BAB V - CARA MEMAKAI.
Pasal 10

"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" tidak boleh dipakai oleh anggota Angkatan Perang pada waktu menjalankan: hukuman penjara pidana, hukuman penjara tata tertib tentara, penahanan atau selam menjalankan pekerjaan lain sebagai pengganti penahanan.
BAB VI - PENCABUTAN.
Pasal 11

Hak untuk memakai "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" hilang, apabila anggota Angkatan Perang yang dimaksud dalam pasal 3 :
1. dijatuhi hukuman penjara lamanya 2 (dua) tahun atau lebih;
2. dijatuhi hukuman tambahan berupa dikeluarkan dari Angkatan Perang oleh Pengadilan dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk menjadi anggota alat perlengkapan bersenjata;
3. dikeluarkan dari Angkatan Perang berhubung kelakuannya, berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Tata tertib Tentara, atau berdasarkan hukum administratip;
4. masuk dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.
BAB VI - PENCABUTAN.
Pasal 12

Hak untuk memakai "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" hilang, apabila bekas anggota Angkatan Perang, yang dimaksud dalam pasal 8:
1. dijatuhi hukuman penjara lamanya 2 (dua) tahun atau lebih;
2. dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan pada alat perlengkapan bersenjata;
3. dikeluarkan tidak dengan hormat dari jabatan atau pekerjaan Pemerintah.
BAB VII - PEMBERIAN.
Pasal 13

"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" diberikan oleh Presiden Republik Indonesia atas namanya oleh Menteri Pertahanan dengan surat tanda kehormatan model tersebut dalam lampiran.
BAB VIII - PENUTUP.
Pasal 14

Peraturan-peraturan selanjutnya, yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemberian tanda kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
BAB VIII - PENUTUP.
Pasal 15

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Indonesia" dan berlaku mulai hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 15 September 1954.
MENTERI PERTAHANAN, ttd
IWA KUSUMASUMANTRI.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 85 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 September 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
SUKARNO.
PERDANA MENTERI, ttd ALI SATROAMIDJOJO.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASANBAB III
Pasal 2

Syarat-syarat untuk menerima
PENJELASANBAB III
Pasal 3

Di antara anggota-anggota Angkatan Perang yang pada tanggal 5 Oktober 1953 masih berada dalam dinas tetap, dan telah memehuhi syarat masa dinas delapan tahun terus-menerus, ada yang berasal dari berturut-turut organisasi-organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), sampai saat diresmikan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pula ada yang berasal berturut-turut dari Laskar-laskar dan Badan-badan Perjuangan yang langsung atau tidak, termasuk dalam lingkungan organisasi Kementerian Keamanan, kemudian Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sampai peleburannya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Antara kedua golongan ini tidak diadakan perbedaan dalam haknya untuk menerima tanda kehormatan yang dimaksud dalam undang-undang ini, asalkan syarat-syarat masa dinas terus menerus dan kesetiaan, kesungguhan dan kelakuan serta budi-pekerti yang baik dipenuhi. Demikian pula tidak diadakan perbedaan dalam pangkat, kedudukan, maupun angkatan di mana mereka itu menjadi anggota hingga pada tanggal 5 Oktober 1953 itu.
Anggota-anggota Angkatan Perang yang termasuk golongan tersebut di atas yang pada masa yang lampau dianggap tidak dapat melakukan dinas aktip untuk sementara waktu, karena ditawan oleh pihak musuh pada waktu melakukan tugas kewajibannya, tidak kehilangan haknya untuk menerima tanda kehormatan ini, oleh karena mereka itu dianggap tidak kehilangan status-keanggotaannya.
Anggota-anggota Angkatan Perang yang termasuk golongan tersebut di atas, yang dalam waktu yang lampau, dianggap tidak dapat melakukan dinas aktip, berhubung ditawan oleh pihak musuh, karena melaporkan diri, atau dalam keadaan pada waktu tidak sedang menjalankan tugas, ialah umpamanya masuk dalam daerah musuh tidak untuk kepentingan tugas, melainkan untuk kepentingan diri sendiri, menengok keluarga dan sebagainya, dan kehilangan status keanggotaannya untuk sementara waktu ataupun tidak, kehilangan haknya untuk menerima tanda kehormatan ini, karena mereka itu tidak dianggap menunjukkan kesetiaan dan kesungguhan dalam melakukan kewajibannya.
PENJELASANBAB III
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASANBAB III
Pasal 5

Masa dinas satu windu yang dijadikan salah satu syarat untuk dapat menerima tanda kehormatan yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah masa dinas selama waktu antara tanggal 5 Oktober 1945 dan 5 Oktober 1953. Ada kemungkinan, bahwa di antara anggota-anggota Angkatan Perang yang terus-menerus sejak 5 Oktober 1945 menjalankan dinas aktip ada yang beberapa waktu sebelum tanggal 5 Oktober 1953 diberhentikan dengan hormat atau tidak lagi menjalankan dinas aktip, umpamanya mereka yang termasuk golongan anggota yang dimaksud mendapat perlakuan seperti diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1953. Ada pula yang tidak pada tanggal 5 Oktober 1945 tepat menjadi anggota Angkatan Perang, melainkan beberapa waktu kemudian.
Dalam...
Cukup jelas.
Dalam hal yang demikian itu maka Presiden dapat menetapkan pemberian tanda kehormatan yang dimaksud dalam undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa anggota yang bersangkutan itu untuk masa paling sedikit 7 (tujuh) tahun terus-menerus, dengan memenuhi syarat-syarat kesetiaan, kesungguhan dan kelakuan serta budi pekerti yang baik, menjadi anggota Angkatan Perang.
PENJELASANBAB IV - Bentuk
Pasal 6

Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia diberi bentuk medali bersudut delapan beraturan untuk menandakan, bahwa dasar yang dipergunakan untuk mengadakan tanda kehormatan itu, ialah peristiwa delapan tahun usia Angkatan Perang Republik Indonesia.
Lukisan burung Garuda memperlambangkan tekad dan kekuatan Angkatan Perang yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia, yang merupakan rantai pertahanan yang kuat, sebagaimana dilukiskan dengan rantai bermata tiga dalam cengkeraman burung Garuda.
Bintang bersudut lima di atas kepala burung Garuda melambangkan cita-cita yang luhur yang dikejar oleh Angkatan Perang, dan delapan bintang kecil bersudut lima di dalam lingkaran, pada dada Garuda menggambarkan masa delapan tahun yang merupakan permulaan tradisi yang dibanggakan.
PENJELASANBAB V
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASANBAB V
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASANBAB V
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASANBAB VI
Pasal 11

dan Pasal 12
Setiap orang yang menerima sesuatu tanda kehormatan dan penghargaan dari Negara, wajib mengerti akan tanggung jawab dan kewajibannya untuk menjunjung tinggi tanda kehormatan itu. Ia harus menjadi tauladan yang baik dalam kelakuan dan perbuatannya dan dengan demikian menjaga supaya nama baiknya tidak dicemarkan, yang mana akan berakibat hilangnya atau berkurangnya penghargaan yang diberikan pada tanda kehormatan yang pernah diterima olehnya. Oleh karena itu, maka perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pencabutan hak untuk memakai tanda kehormatan, bilamana seseorang yang pernah menerimanya, menjalankan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan namanya.
PENJELASANBAB VII
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASANBAB VIII
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASANBAB VIII
Pasal 15

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 657