PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Berlaku: 3 Agustus 2015
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas produksi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air minum bagi kepentingan masyarakat, perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan sudah tidak memadai lagi untuk perkembangan PDAM kedepan, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Dan BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
PASAL I
Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah dan diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapatkan kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 ayat yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 3

- (1) Sumber dana modal usaha adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Pendapatan Asli Daerah yang merupakan bagian laba bersih PDAM dapat disisihkan setelah cakupan layanan mencapai 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 5

Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM didalam melakukan kegiatan usahanya ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,(Lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Tahun 2025 yang dialokasikan sesuai kebutuhan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat 2 dihapus, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya.
- (2) Penerimaan hasil atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Penerimaan hasil atas pengelolaan penyertaan modal, disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM pertanggal 31 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar Rp.10.236.497.910,-( Sepuluh Milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah)
- (2) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah direncanakan menjadi sebesar Rp.60.236.497.910,-(enam puluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 3 Agustus 2015 BUPATI PESISIR SELATAN,
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesisir Selatan adalah merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum kepada masyarakat, dituntut untuk selalu memperluas cakupan pelayanannya dan berkontribusi dalam pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna, dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum pada masyarakat diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagai upaya agar PDAM dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan
modal pada PDAM dimaksud, sehingga dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerah.