PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 13 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten perlu diberikan Insentif kepada pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas pencapaian kinerja dalam melaksanakan pemungutan dengan memberikan insentif ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
Mengingat 1.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1092);
NOMOR lj TAHUN 2017 TENT ANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO)
Besaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) sebagai berikut:
Rp. 200.000.000,00: 12 bulan= Rp. 16.666.667,00/bulan
1. Kepala Daerah = 60°/o x Rp. 16.666.667,00 = Rp. 10.000.000,00/bulan
2. Wakil Kepala Daerah = 40o/o x Rp. 16.666.667,00 = Rp. 6.666.667,00/bulan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
HERSON MAYULU
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

1
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
Ditetapkan di Bolaang Uki . pada tanggal 3 Joi.nvari 2017
1
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATANr
-
IS DAERAH
ONGONDOW SELATAN.,
KABUP
Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal
�
·
2017
INDRA DAMOPOLII
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR
- (3) Dalam hal pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terlebih dahulu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengusulkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan dengan mempedomani proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun berkenaan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh masing­ masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dalam pembayarannya wajib dilengkapi dengan Daftar Target dan hasil capai realisasi penerimaan target kinerja masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang dibuktikan dengan hasil Rekonsiliasi antara Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta print out rekening Koran setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang diterbitkan oleh Bank Sulut yang ditunjuk sebagai Bank penampungan setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Besarnya insentif dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibayarkan secara proporsional kepada Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Lurah dan Camat pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) lnsentif dapat dibayarkan apabila realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai paling kurang 95% (sembilan puluh perseratus) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
BAB VII - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- ( 1 ) Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib menyusun Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap tahun anggaran berikutnya sesusai dengan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahun anggaran berikutnya di masing-rnasing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pembarian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan realisasi tahun bekenaan.
- b. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, sebagai wakil penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, paling tinggi sebesar 15% (lima belas perseratus);
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, paling tinggi sebesar 12.5o/o (dua belas koma lima perseratus); dan
- d. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa unsur, antara lain:
- 1 . pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. camat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Kantor Camat se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
3. Petugas Khusus yang diangkat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khusus dalam rangka membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Paling rendah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus).
- (4) Besamya Insentif yang dibayarkan secara proposional kepada masing­ masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib ditetapkan dengan Keputusan Keputusan Kepala Daerah yang disertai dengan Berita Acara tentang Pembagian Besamya Insentif yang dibayarkan dan melaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Sela tan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB VI - BESARAN INSENTIF
Pasal 8

- ( 1 ) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 5 ° / o (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan di masing­ masing Perangkat Daerah pelaksana.
- (2) Besarnya Insentif yang ditetapkan paling tinggi 5 ° / o (lima perseratus) dari realisasi penerimaan di masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menggunakan formulasi menjadi lOOo/o (seratus perseratus) dari 5% (lima perseratus).
- (3) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil capai realisasi penerimaan target kinerja dengan menggunakan formulasi 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan, dengan susunan penerima dan besaran persentase Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
- a. Bupati Bolaang Mongondow Selatan, sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, paling tinggi sebesar 17. 5% (tujuh belas koma lima perseratus);
BAB VI - BESARAN INSENTIF
Pasal 5

- ( 1 ) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d butir 2 dalam melaksanakan tugasnya wajib diusulkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk diterbitkan Surat Togas dalam rangka membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d butir 3 dalam melaksanakan tugasnya wajib diusulkan 1 (satu) orang per Desa oleh Camat masing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk diterbitkan Surat Togas dalam rangka membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.
BAB VI - BESARAN INSENTIF
Pasal 6

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibayarkan pada tahun berkenaan sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB VI - BESARAN INSENTIF
Pasal 7

Insentif dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada, antara lain:
- a. Bupati Bolaang Mongondow Selatan, sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, sebagai wakil penanggungjawab pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa unsur, antara lain :
1. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Deaerah dan Retribusi Daerah;
2. Camat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Kantor Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
3. Kepala Desa/Lurah dan/atau Perangkat Desa/Kelurahan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khusus dalam rangka membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Penerima lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku khusus kepada masing­ masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mempunyai realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk tahun anggaran sebelumnya.
BAB III - PRINSIP PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
Pasal 3

- ( 1 ) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan lnsentif apabila telah mencapai kinerja tertentu sebagaimana pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan di masingmasing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk, antara lain:
- a. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah;
- b. meningkatkan semangat kerja bagi Pejabat dan/ atau Pegawai Negeri Sipil di masing-masing Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
BAB IV - PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4

- (1) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. 1 1 . Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau Sadan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
BAB II - RUANG LINGKUP PEMBERlAN DAN PEMAFAATAN INSENTIF
Pasal 2

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1954.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan / atau hak tradisional yang diakui prakarsa dihormati dalam Sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut lnsentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusI Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2017
TENT ANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 3 Ja"van 90i't
BERlTA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR
BAB IV - PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGGJAWABAN BELANJA PENUJANG OPERASIONAL
Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menyusun anggaran BPO Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah secara kolektif.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (4) BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos anggaran Sekretariat Daerah.
BAB IV - PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGGJAWABAN BELANJA PENUJANG OPERASIONAL
Pasal 6

BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipergunakan dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
BAB IV - PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGGJAWABAN BELANJA PENUJANG OPERASIONAL
Pasal 7

- ( 1 ) BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibayarkan perbulan, setelah ada permintaan dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekertariat Daerah.
- (2) BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017.
5. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
6. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
BAB II - PENERIMA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
Pasal 2

Penerima BPO adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB III - BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
Pasal 3

- ( 1 ) Besaran BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan ktasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 200.000.000,-/tahun.
- (2) BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
Besaran BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dikurangi dengan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku tentang perpajakan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Ka bu paten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Menetapkan SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.