PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 7 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IPDAMl . . I!ABUPATErl I{OTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 'l'irta Arnt Kabupaten Kotawaringin Barat secara berdaya guna berdasarkan prinsip-p1insip ekonomi pernsabaan yang sebat, maka perlu diatur kembali Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 'l'irta Arnt Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 'l'ahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 'l'irta Arnt Kabupaten Kotawaringin Harat pedu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan, sehingga perlu dilakukan pernbahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b diatas, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiKotawaringin Barat Nomor 8 tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam mengelola POAM maka Direktur dapat diberikan dana representasi.
- (2) Besarnya dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar 75%, (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dana Representasi sebagaimana dimaksud dipertanggungjawabkan oleh Oirektur penggunaan/ pemanfaatannya kepada Kepala Pengawas. dalam ayat (2) wajib POAM mengenai Daerah melalui Dewan
5. Oiantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal SSA yang berbunyi sebagai be1ikut :
Pasa155A
Perubahan Penghasilan Pegawai diajukan kepada Bupati me1a1ui pertimbangan Dewan Pengawas.
N/A
Pasal 11

Pera.tu.ran Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barnt.
Oitetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Feb1uari 2016
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
BAMBANG PURWANTO
Oiundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Februari 2016
SEKRETARIS DAERA.H
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
MASRADIN
H KABUPA'l'~N KO'l'AWANINGIN BANA'l"l'AHUN 2015 NOMON: 7
n aslinva
KEPALA %
.,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si ?UP. 19500429 199311 1 002
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATlJRAN BUPATI SINTANG
NOMOR /1 TAHUN 2015
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teritang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas dan dengan adanya penyesuaian terhadap penentuan kelompok pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Li � gkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Sintan? Nomor \_85 Tahu1: 2014 ten tang Tambahan Penghas1l:3-n Bagi Pegawai Ne eri Sipil Di Lingkungan Pemenntah Kabupaten . g Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Sm tang . l · Daerah Kabupaten Smtang Tahun Anggaran Be anja 2015;
3. k melaksanakan maksud pada huruf a c. bahwa unftub perlu ditetapkan dengan Peraturan dan huru , Bupati Sintang;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19 � 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kahmantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_ 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara R\_epublik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran ;egara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 7 · ik n Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Pemen saa ' blik Negara (Lembaran Negara Repu 1 Keuang � n Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Indonesia N ara Republik Indonesia Nomor 4400); Lembaran eg
·
8. Undang-Und N p . b ang omor 33 Tahun 2004 tentang p enm. angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan I e;enn\_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik � ones1a Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan mbaran Negara Republik Indonesia No:nor 4438);
2. 9 · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom � r 5494); 10.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); 12.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 13.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang K aikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran N en ara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, T � bahan Lembaran Negara Repu � lik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 (Lembaran2 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3 , Indonesia Nomor 4193); 14.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu:12007 No � or 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4741);
llenetapkan
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015.
r
Paaal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang No � or 85 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabu1:1aten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Bela\_nJa Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2015 ( � enta Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 88) diubah sebagai berikut:
1. Ket � ntuan Pasal 1 angka 66 dan angka 67 diubah, sehmgga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adala � rencana ke � angan tahunan Pemerintah Kabupaten Smtang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. 7 . Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
8. b Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan 8. Ja atan · p · t h K b t setara Eselon II pada instansi emenn a a upa en Sin tang.
9. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. lO. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional urnum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
12. Pe � abat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah PeJabat/Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
16. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai tanggung jawab jabatan berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
18. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab � paten Sintang sebagai perangkat daerah yang � elam selaku pengguna anggaran / pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
20. S:3-� uan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya diaingkar SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
21. P � t:1gas Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya d � smgkat ULP adalah Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik.
23. Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
26. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
27. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupa\en Sintang yang mendapat pelimpahan tugas dan PPKD untuk melaksanakan tugas menyusun rancangan APBD Kabupaten Sintang dan rancangan � erubahan APBD Kabupaten Sintang serta pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab � paten Sintang sebagai perangkat daerah yang � elam selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Daerah yang selanjutnya perangkat daerah pada selaku pengguna 20. Satuan Kerja Perangkat disingkat SKPD adalah pemerintah daerah anggaran/pengguna barang.
21. Petugas Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik.
23. Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan clan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
26. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
27. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupa\en Sintang yang mendapat pelimpahan tugas dan PPKD untuk melaksanakan tugas menyusun rancangan APBD Kabupaten Sintang dan rancangan � erubahan APBD Kabupaten Sintan � serta pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
28. Pejabat Penerima Pelimpahan Pemungutan Pajak Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sin tang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Sintang.
29. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan/Kuasa Melaksanakan Anggaran PPKD adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan anggaran PPKD.
30. P � jabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah.
31. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan kebijakan dan pengelolaan Aset/barang milik daerah.
32. Verifikator adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi Rancangan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Kas Daerah serta Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
33. Verifikator Pajak Daerah adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mel � ksanakan verifika � i Pajak Daerah di Lingkungan Pemermtah Kabupaten Smtang.
26. Verifikator Belanja PPKD adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuan � an . dan Aset Daerah Kabupaten Sintang . yang diberi . tugas untuk melaksanakan verifikas1 terhadap belanja PPKD.
8. 27 . Satuan Togas Pem � dam Keba � aran adalah Pegawai · Si il pada Dinas Keberaihari Pertamanan dan Negend ipKebakaran Kabupaten Sintang. Perna am
,71
28. P � tu � as Khusus Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas mendata, mengelola, menata dan menyimpan berkas surat dinas.
29. Korektor Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
30. Petugas Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia dan yang telah lulus kualifikasi di bidang persandian.
31. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
32. Analis Produk Hukum Daerah adalah Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas meneliti, menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.
33. Korektor adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas mengoreksi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Kas Daerah serta Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.
34. Korektor Pajak Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daer � Ka � upaten Sintan � yang diberi tugas mengoreksi Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
35. Pengelola Teknis Perencanaan '.'set/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan \_Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Smtang yang diberi tugas pelak � anaan perencanaan aset/ barang daerah Kabupaten Smtang.
- 28 · �� tu � as Khusus Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil b 1 Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas mendata, mengelola, menata dan menyimpan erkas surat dinas.
29. Korektor s urat Pertanggungjawaban Bantuan � -euangan Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di mgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
30. Petugas Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia dan yang telah lulus kualifikasi di bidang persandian.
31. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
32. Analis Produk Hukum Daerah adalah Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas meneliti, menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.
33. Korektor adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas mengoreksi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Kas Daerah serta Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- 34 Korektor Pajak Daerah adalah pegawai pada Satuan · Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas mengoreksi P � jak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Smtang.
- Pen elola Teknis Perencanaan � set/Barang Daerah 35 · adafah pegawai pada Satuan Kerja Badan \_Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Smtang yang K � u � gan pelaksanaan perencanaan aset/ barang d1ben tugas . daerah Kabupaten Smtang.
36. Pengelola Teknis Penatausahaan Aset/ Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan K\_eua?gan dan Asel Dacrah Kabupaten Sintang yang diberi tugas pelaksanaan pcnatausahaan aset/barang daerah Kabupaten Sintang.
2. 37 · Pengelola Teknis Pengendalian Barang Dae rah adalah pegawai pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan K � ua?gan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas pelaksanaan pengendalian aset/barang daerah Kabupaten Sintang.
38. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai penghimpun data/dokumen aset/barang daerah, korektor Daftar Rencana A set/ Barang Daerah dan Laporan barang SKPD serta penyusunan Laporan Administrasi Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk menghimpun data/dokumen aset/barang daerah, melakukan koreksi Daftar Rencana Barang Dacrah dan Laporan aset/barang SKPD serta menyusun Laporan Administrasi Aset/Barang Daerah Kabupaten Sintang.
39. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
40. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
41. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
7. T b h an Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 42. am a ib ik k d p · adalah Penghasilan yang di en an epa a egawai S . ·1 yang dalam melaksanakan tugasnya ipi iliki ik pada lingkungan kerja yang merm 1 1 resi o Negeri berada tinggi.
43. Tamb � an Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pega �� - Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas merniliki keterampilan khusus dan langka.
44. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
45. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
46. Daerah terpencil atau terbelakang, adalah daerah/perdesaan atau pulau atau pesisir yang umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman/ perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses jaringan komunikasi dan transportasi.
5. 4 7. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
48. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
49. Dokter Umum adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
50. Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
51. I?okter Spesialis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di Iingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Urnurn Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
52. Dokter Hewan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pernerintah Kabupaten Sintang yang rnerniliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan.
53. Apoteker adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pernerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Apoteker serta bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rurnah Sak.it Ade Mohammad Djoen Sin tang.
54. Asisten Apoteker adalah pegawai negen sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang rnemiliki kualifikasi pendidikan Asisten Apoteker serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sak.it Umurn Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
55. Paramedis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang kesehatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sak.it Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sin tang.
56. Sanitarian adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas dalarn bidang kesehatan lingkungan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
57. Nurse adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang rnemiliki kualifikasi pendidikan sarjana keperawatan dan telah memiliki keahlian/profesi dalam bidang keperawatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
58. Peraw':lt adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemermtah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang kepcrawatan dan memiliki kualifikasi pendidikan sekolah / akademi keperawatan serta bertugas di lingkungan Oinas Kcschatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djocn Sintang.
59. Bidan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang kcbidanan scrta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Ojoen Sin tang.
60. Nutrisionis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang gizi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Oaerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
61. Nurse Rawat Inap adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsionaJ bertugas menjalankan tindakan medis pada layanan rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
62. Supervisor Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Supervisor SIAK adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola SIAK di tingkat Kabupaten Sintang dan atau dibawahnya serta mengusulkan atau membatalkan usulan pengguna hak akses SIAK.
63. Senior Supervisor Pajak Daerah adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Supervisor, Verifikator, Korektor dan Pelaksana lainnya di lingkungan Pemerin tah Kabupaten Sintang.
64. Supervisor Pajak Daerah adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan � ajak daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Smtang.
65. Administrator /Verifikator Sistem Informasi Adm!n!strasi Kependudukan yang selanjutnya disebut administrator SIAK adalah pegawai yang memonitor operasional database, back up dan updating data, recovery data dan jaringan serta mengatasi permasalahan teknis operasional SIAK.
66. U?sur Penanggungjawab Keuangan Daerah Kabupaten Smtang kelompok 1 meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Din as Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, dan Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Pengelola Perbatasan.
67. Unsur Penanggungjawab Keuangan Daerah Kabupaten Sintang kelompok 2 meliputi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa , Satuan Palisi Pamong Praja, Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
68. Unsur Penanggungjawab Keuangan Daerah di Lingkungan Kantor Kabupaten Sintang kelompok 1 meliputi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
69. Unsur Penanggungjawab Keuangan Daerah di Iingkungan Kecamatan Kabupaten Sintang kelompok 2 adalah Kantor Kecamatan Sintang.
70. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sin tang.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini berlaku untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerin tah Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 85 Tahun 2014 masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini.
3. Lampiran I Peraturan Bupati Sintang Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 88) diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Bupati iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.
Ditetapkan di Sintang . pada tanggal ', � f681&lt;u..A-, 2015
DiUndangkan di Sintang
Pada tanggal 9:1 , �� ·
2015
�
TANG,i\_1
,/
/
rlLTON CROSBY
8 EI&lt;RETARis DAERAH KABUPATEN SINTANG,
-
�
4
I
lostPB.A liASNAH
llltltJTA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR /'9
\
r
r-
1
:PERATURANBUPATISINTANG
NOMOR
: /'f TAHUN 2015
TANGGAL:;ip.
� 2015
TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015.
OAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
�
| .--- URAIAN t__-- ��������� -=- ����������� | HARGA SATUAN � +- �� ( R � p ) � ---i | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| � ) | i...-- 2 3 __ | |
| 1WI--LAcc:YA-:-;H-;-;l;-;; ---=--------==--=========!--=-=---...:. A. UNSUR PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH | + ( K;;:E;;;;C.; A MA;.7,;T;.A.; N .;Sl;..NT:;:'.A;:;:N;;;G;-;- L-- | ----1 |
| 1. Sekretaris Daerah | L-- --7 � 500,000.00 | -------- ------ - |
| 2. Assisten Sekretaris Daerah | L-- ---2,500,000.()_0 | |
| ------1- �� 3 .'---;;:Sta � f=A= h l= i B � u � p ,a= ti =S' � nta· � n � 1 g_d_ a n_W_a_k_ lBi � u � 1 pa=ti � S � i n=ta � | _1,ooo.0<19,oo | n g.__ |
| 4. Penaauna | - Aaaaran: | |
| Kelompok 1 a) Setda/Set-DPRD/Dinas/Badan/lnsoektorat/RSUD | 2,000 ,000.00 - ---- | |
| Kelomook 2 | � 1,750,000.00 | |
| bl Kantor/Kecamatan | - 1,500,000.00 | |
| Kelompok 1 -_Jl-----:-;Ke � lo � m � oo k � 2;----------------------+-- | � 1 � 3. � 50 � . � 000 � . 00 | |
| cl Kelurahan Kelurahan | 1,000,000.00 | |
| 5. Kuasa Penaauna Anaaaran : ��� :._:,..= ��� "'=':'-"'-'-:::--c-::---,--,------,-:::c-::-:--,::,------------1------› a) Setda/Set-DPRD/Dinas/Badan/lnsoektorat/RSUD | | |
| L--.l-- | | |
| Kelompok 1 | 1,500,000.00 1,250,000.00 | |
| Kelompok2 b) Kantor/Kecamatan Kelomook 1 | | 1,100,000.00 |
| Kelompok 2 c) Kelurahan Kelurahan | 1,000,000.00 | |
| t--+---,--------------c=:-::---------------1----- 6. Pejabat Penatausahaan Keuangan t--+-----'------'--''1=:::_;_c=:::=====-: ________________:_ � | 760,000.00 -- | |
| (PPK) : t--+-----=a � ) Se=td=al:..:Se � t -D::.:P..:..R:=D.:.:ID::_ i n::: a s/::B � ad::a::.n/:_: l n:.:.:s= oe | --- | |
| =""--'"'--'--'--'--;--:----:-;:=:-::::------------;---------- kt=-o=--=rat/;:,:_R__:_:S...:.U-"-D-------------1------- r----+---- � K::. e lo � m � po � k � 1 � --------------------t---1.!_60,0_!)().QO | _ | |
| r-t----...:K � e::::lo'..'..'.mpo=k=-2---------------------+---- | 1,000,000.00 | |
| -i----- � b) � Ka::.n � to:::. r /K � eca=ma=ta::.:n | �� .Q<?0_._00 __840,000.00 1 � | _ _ |
| ..:..K::: e lo:::m:.:ipo � k ..'... 1 -,--_..:..K:::elo:::m.'.l 1 po � k2 � -------------------------- | � 1 | |
| '--,-- � c ) � K e � l u � ra � h � na : � | | |
| _____.:Se � k re � ta � ns · _'cK � e l � u ra � h � a"..'. n | __580.000.00 | |
| 1__ | | |
| � | | |
| Stat Peiabat Penatausahaan Keuangan (PPK) a) Setda/Set-DPRD/Dinas/Badan/lnsoektorat/RSUD | ZQ,000.00 | |
| Kelompok 2 b) Kantor/Kecamatan Kelomook 1 | | |
| r----i--._ i--._ Kelomook 2 - � c) Kelurahan | - � .000.00 r--- | |
| | _'1?5,000.00 <, | |
| f"--r---_ | | |
| '--..i-------_ ----- r----L_ Bend � luaran/Bendahara PeiiaeJuaran Pembantu. | | |
| | r-, | |
| � SetdeJSet-DPRD/Dinas/Badan/lnsoektorat!RSUD ------- | 1,060,oofoo r-, | |
| v., . 2 | | |
| | 900,000.00 | |
| ------ | | |
| | ... | |
| Kelompok 1 | | |
| .,. . . 1 | | |
| | r------____ | |
| | --- � | |
| | ------------i--·----__ | |
| | -=---- -·· - ------· -- -- -·- · -- · - - - - - - - - - -- | |
| ,--...- | - ---- -·--· ------ - - - - --- | |
| | --- _ _ __ _ _ .. _ _ _ | |
| | 5()0,000.00 | |
| 1---r � - | - - | |
| | - � 50.000.00 | |
| | :c-----------,------;;;-=-:--------------------- ---. � | |
| | _ | |
| | ---------------------- - -- ---- --- --- | |
| r---..- | _ | |
| � 7. | � 1--- -- | |
| | | - - |
| | i--. | |
�