PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2015
Tentang RETRIBUSI HASIL PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM
Berlaku: 9 Septeaber 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewqiiban melayani penduduk untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan alnanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945;
- b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas penyelengga-raan pelayanan air minum yang dilakukan pemerintah daerah merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh penduduk tentang peningkatan pelayanan air minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Hasil''Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .,tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonilor a37\;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 44381;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OOT tentartg Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); 5.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor Ll2, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6.
4. Undang-Undalg Nomor 28 Tahun 2OA9 Tentang Paja-k Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembarall Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44901; 8.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 9.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSI(AN :
MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- i. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adaiah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Dinas yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang berwenang dalam bidang air minum pada Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yaitu Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada SKPD yang berwenang dalam bidang air minum. 6.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yaxg tidak melakukan usaha- yang melipr-rti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7.
5. Air Minum adalah air minum produksi SKPD/UPTD yang berwenang dalam bidang air minum. 8.
6. Pengguna Jasa yang bersifat berlangganan, selanjutnya disebut Pelanggan adilah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air minum dari SKPD/UPTD dan terdaftar sebagai pelanggan. 9.
7. 1O. Pengguna jasa yang bersifat bukan pelanggan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air minum dari SKPD/UPTD dan tidak terdaftar sebagai pelanggan.
11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik per kepala keluarga per bulan atau 60 iiter per orang per hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidalg sumber daya air.
12. Biaya Usaha adalah total untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umufir dan administrasi.
13. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
14. Tarif retribusi pelayanan air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m,) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah untuk
perubahannya.
15. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
16. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
17. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
18. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
19. Retribusi Penjualan Produksi Daerah selanjutnya disebut Retribusi.
6. 2O. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kebutuhan orang pribadi atau badan.
21. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka r,rraktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang teiah ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharinya tidak terutang.
27. S:urat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan retribusi daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 1 (satrr) membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan air minum.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
Pasal 3

fuuan diadakan Peraturan Daerah adalah :
- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan air minum;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan air minum yang layak;
- c. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan air minum.
Bagian Kedua
Asas
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan air minum berasaskan:
- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
1. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
BAB III - PEMBINAAN, ORGAITISASI PEITYELENGGARAAN, DAN PENATAAN PELAYANAN AIR MINUM Bagian Kesatu
Pasal 5

- (U Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan air minum diperlukan pembina dan penanggung jawab.
- (21 Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wa1ikota.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.
BAB III - PEMBINAAN, ORGAITISASI PEITYELENGGARAAN, DAN PENATAAN PELAYANAN AIR MINUM Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Penanggung jawab adalah atasan langsung organisasi penyelenggara atau pejabat yang ditunjuk pembina.
2. (21 Penanggung jawab mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasi kelancaran penyelenggaraan pelayanan air minum sesuai dengan standar pelayanan pada satuan kerja
- b. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan air minum; dan
- c. Melaporkan kepada Pembina pelaksana penyelenggaraan pelayanan air minum di satuan kerja unit pelayanan air minum.
Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggara
BAB III - PEMBINAAN, ORGAITISASI PEITYELENGGARAAN, DAN PENATAAN PELAYANAN AIR MINUM Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan di bidang pelayanan air minum kepada kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk untuk secara teknis melakukan pembinaan di bidang pelayanan air minum, serta atas nama Walikota menandatangani dan mengeiuarkan perizinan di bidang pelayanan air minum.
- (2) Walikota dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan air minum dapat mengangkat dan menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan perencanaan, pembangunan, dan penyelenggaraan pelayanan air minum serta melakukan pemungutan retribusi.
- (3) SKPD/UPTD berkewajiban menyelenggarakan pelayanan
air minum sesuai dengan tujuan pembentukan.
- (41 Penyelenggaraan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Pengawasan internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. Pelayanan konsultasi.
Bagian ketiga
Hubungan Alrtar SKPD/UPTD
BAB III - PEMBINAAN, ORGAITISASI PEITYELENGGARAAN, DAN PENATAAN PELAYANAN AIR MINUM Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar SKPD/UPTD
2. (2| Kerjasama antar SKPD/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung peiayanan.
3. Dalam hal SKPD/UPTD yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan air minum tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, SKPD/UPTD dapat meminta bantuan kepada SKPD/UPTD lain yang mempunyai kapasitas memadai. (3)
4. Dalam keadaan darurat, permintaan SKPD/UPTD lain wajib dipenuhi oleh SKPD/UPTD pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi SKPD/UPTD yang bersangkutan berdasarkan Peraturan PerundangUndangan. (41
BAB III - PEMBINAAN, ORGAITISASI PEITYELENGGARAAN, DAN PENATAAN PELAYANAN AIR MINUM Bagian Kesatu
Pasal 9

- Ruang lingkup penyelenggaraan air minum meliputi pelayanan air minum, pelayanan lainnya serta pelayanan administratif. (1)
- Pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan dan penyaluran air minum yang dilakukan oleh SKPD/UPTD yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan beianja daerah. (21
- Pelayanan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/UPTD yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, meliputi: (3)
- a. Sambungan baru;
- b. Pindah meter dan/atau pindah tata letak meter air;
- c. Pengujian danf atau tes meter air;
- d. Pemeriksaan/perawatan instalasi pipa dinas;
- e. Penggantian meter air;
- f. Penyambungan kembali; dan
- (4) Pelayanan administratif sebagai manadimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan administratif SKPD/UPTD yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB III - PEMBINAAN, ORGAITISASI PEITYELENGGARAAN, DAN PENATAAN PELAYANAN AIR MINUM Bagian Kesatu
Pasal 10

Selain pelayanan air minum, SKPD/UPTD dapat melakukan usaha lain yang dapat mendukung ke arah penyediaan air minum.
BAB VI - Hak dan Kewajiban SKPD/UPTD
Pasal 13

SKPD/UPTD mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan pelayanan air minum yang berkualitas dan optimal bagi pelanggan atau konsumen sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. Membantu pelanggan atau konsumen dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
3. c- Menerima pengaduan dari pelanggan atau konsumen tentang pelayanan air minum;
- d. Memperbaiki saluran distribusi air minum yang rusak;
- f. Memberitahukan kepada pengguna jasa tentang adanya gangguan hambatan pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan
- e. Mengganti meter air, pipa dinas danlatau aksesoris pipa yang rusak akibat teknis;
Bagiaa Kedua
Hak dan Kewajiban
Pelanggan atau konsumen air minum mempunyai hak :
- a. Menerima pelayanan air minum dari penyelenggara yang berkualitas dan optimal sesuai kemampuan dan kapasitas produksi;
- b. Meminta pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
- c. Membuat pengaduan atas pelayanan air minum, dan mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- e. Meminta penggantian meter air yang rusak akibat teknis.
BAB VI - Hak dan Kewajiban SKPD/UPTD
Pasal 15

Pelanggan UPTD AM mempunyai kewajiban ;
- a. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana,
- dan/atau fasilitas pelayanan air minum;
- b. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum;
- c. Membayar retribusi air minum dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Ikut menjaga rangkaian pipa dinas yang ada di dalam tempat tinggal atau lingkungan pengguna jasa;
- e. Melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan, pipa dinas atau sarana air minum lainnya;
- Melaporkan kepada SKPD/UPTD atau aparat lainnya apabila mengetahui adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa distribusi, pipa dinas maupun pipa persil; f.
- Melaporkan kepada SKPD/UPTD apabila ada perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah pelanggan; o b'
- Mendaftarkan perubahan narna (balik nama) bagi pemilik baru atas bangunan atau rumah pelanggan; h.
- Bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan rangkaian pipa dinas yang terdapat pada bangunan atau rumahnya; i.
- Melunasi seluruh retribusi yang terhutang rekening air minum beserta dendanya yang mengakibatkan diputusnya sambungan langganan kepada penyedia jasa; j.
- Mentaati seluruh ketentuan dalam peraturan Daerah ini dan peraturan lainnya yang berlaku pada penyelenggara. k.
Bagian Ketiga
Larangan
BAB VI - Hak dan Kewajiban SKPD/UPTD
Pasal 16

Setiap orang pribadi dan/atau badan serta pelanggan atau pengguna jasa pelayanan air minum dilarang :
- a. Menyadap air baku dan air minum yang ada dalam jaringan pipa transmisi dan distribusi, serta reservoir air minum tanpa izin dari SKpD/UpTD;
- b. Merusak sarana dan prasarana air baku dan air minum, seperti jaringan transmisi, distribusi, reservoir, instalasi pengolahan, pompa-pompa dan kantor serta perlengkapannya;
- c. Merusak, melepas, membalik arah meter dan menghilangkan meter air dan perlengkapannya serta memutus segel meter yang terpasang;
- e. Mendistribusikan dan/atau menjual air minum diluar persil pelanggan, hidran umum, kran umum, terminal air dengan segala jenis pipa dan/atau sarana angkutan lainnya tanpa izin dan SKPD/UPTD.
- d. Merusak, melepas, membalik arah meter dan menghilangkan meter air dan perlengkapannya serta memutus segel meter yang terpasang.
BAB VII - PEITYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 17

- (1) Pelayanan air minum kepada pelanggan atau konsumen disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan cara :
- a. Sambungan rumah;
- b. Hidran umum;
- c. Kran umum; dan
- d. Air curah.
- (2) Selain pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan dapat dilakukan dengan mobil tangki atau sarana angkutan lainnya
BAB VII - PEITYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 18

SKPD/UPTD dilarang memberikan izin danf atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana. prasarana dan/atau flasilitas pelayanan air minum yang mengakibatkan sarana, prasarana danlatau fasilitas pelayanan air minum tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
BAB VIII - NAMA, OBJEK, SU&amp;IEK DAN GOTONGAN RETRTBUSI Pasal 19
Pasal 2

O
- (1) objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah berupa air minum oleh SKPD/UPTD.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi air minum oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB VIII - NAMA, OBJEK, SU&amp;IEK DAN GOTONGAN RETRTBUSI Pasal 19
Pasal 21

subjek retribusi pelayanan air minum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati peiayanan jasa usaha air minum yang disediakan oleh SKpD/UPTD.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.
BAB XII - KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 25

- (1) Pelanggan dibagi dalam 4 (empat) kelompok yang disesuaikan dengan tingkat sosiar ekonomi serta pemanfaatan jasa air minum, guna penentuan dan/atau penetapan tarif retribusi
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) yaitu :
- a. Kelompok I;
- b. Kelompok II;
- c. Kelompok III; dan
- d. Kelompok IV.
8. Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah kelompok sosial yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepada kepentingan umum khususnya bagi masyarakat, antara lain : (3)
- a. Sosial Umum (SU) antara lain : Hidran Umum, Kamar Mandi Umum, WC Umum, Terminal Air dan Tempat Ibadah.
- b. Sosial Khusus (SK) antara lain : Kantor yayasan Sosial, Panti Asuhan/ Rumah yatim piatu, Rumah Jompo dan Badan Sosial.
11. Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah kelompok rumah tangga (non niaga), antara lain : (41
- a. Non Niaga A
1. Rumah Tangga A (RA), antara lain : Bangunan tempat tinggal kayu sederhana dengan luas bangunan &lt; 2L m2, Rumah Gubuk/Bambu;
2. Rumah Tangga B (RB), antara lain : Bangunan tempat tinggal rumah sederhana (RS) dengan luas bertingkat, Rumah semi permanen dengan luas bangunan &gt; 2l rn2 dan &lt; 45 m2, Asrama Sekolah Negeri/ Swasta, Asrama TNI/ POLRI; bangunan &gt; 21 dan &lt; 45 m2
3. Rumah Tangga C (RC), antara lain : Bangunan tempat tinggal rumah permanen dengan luas bertingkat permanen dengan luas bangunan &gt; 45 m2 dan &lt; 100 m2; &gt; 45 dan 100 Rumah m? m?
4. Rumah Tangga D (RD), antara lain : Bangunan tempat tinggal rumah pernanen dengan luas bangunan &gt; 1OO m2, Rumah permanen bertingkat Mewah. luasan bangunan &gt; 100 m2, Rumah
Non Niaga B
1. Non Niaga 81, antara lain : Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Sekolah Negeri;
2. Non Niaga B.2, antara lain : Kantor Instansi Pemerintah, Kantor TNI/ pOLRI.
- (5) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf c, adalah kelompok niaga A dan niaga B dimana dalam kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan usaha yang mendatangkan keuntungan,yaitu :
- a. Niaga A, antara lain : toko, rumah toko (ruko), kantor perusahaan/jasa swasta kecil, praktek dokter, praktek bidan, losmen, wisma/penginapan, rumah sakit swasta, rumah makanf restoran kecil dengan luas bangunan &lt; 36 m2, bengkel kecil, apotek, rumah obat, bangunan rumah tinggal sekaligus ada kegiatan usaha kecil, studio TV/Radio Swasta, pabrik/usaha industri kecil;
- b. Niaga B, antara lain : toko distributor barang, kantor perusahaan BUMD/ Swasta besar, rumah stasiun pompa bahan bakar minyak atau SPBU. luas &gt; 36 m?
- (6) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2lhuruf d, adalah industri dan pelanggan khusus yang memiliki usaha mengubah suatu bahan baku/barang menjadi barang jadi atau memiliki nilai lebih tinggr untuk mendapatkan keuntungan dan sejenisnya, antara iain : a. Industri;
- b. Pelanggan Khusus, adalah jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.
BAB XIII - STRUKTUR DAN BESARAN TARIT' R TRIBUSI Pasal 26
Pasal 27

SKPD/UPTD dapat memberikan/menyalurkan air tanpa memungut retribusi kepada :
- a. Masyarakat dalam hal terjadi bencana alam;
- b. SKPD/UPTD yamg menangani urusan kebakaran apabila terjadi kebakaran. pemadam
BAB XIII - STRUKTUR DAN BESARAN TARIT' R TRIBUSI Pasal 26
Pasal 28

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. (21 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
3. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (3)
BAB X - UILAYAII PEMUITGUTAN
Pasal 29

Retribusi penjualan produk Usaha Daerah Air Minum dipungut di wilayah Daerah Kota Kotamobagu.
BAB X - PEMUIYGUTAIT RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 3O
Pasal 31

- (1) Da-lam hal meter ilr, apabila terjadi penyimpangan pengukuran yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian tes dan/atau tera diatas 5% (lima persen), maka jumlah pemakaian air diperhitungkan berdasarkan jumlah pengukuran air dikurangi jumlah penyimpangan pengukuran ditambah so/o (lima persen) dari jumlah pemakaian.
- (2) Dalam hal meter air yang tidak terbaca dan/atau tidak berfungsi sebagaimana alat ukur yang dikarenakan
sesuatu dan lain hal, maka jumlah pemakaian air diperhitungkan berdasarkan rata-rata pemakaian air 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Bahwa apabila dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan maka perhitungan pemakaian air minum pelanggan dan/atau pengguna jasa dapat dihitung berdasarkan dari jumlah penghuni dikalikan dengan pemakaian rata-rata setiap orang 60 (enam puluh) liter per orang per hari dikalikan 30 (tiga puluh) hari.
2. Dalam hal adanya penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar retribusi pelayanan air minum, selisih dari penyimpangan pengukuran pemakaian air pelanggan akan diperhitungkan pada tagihan rekening pemakaian air pada bulan berikutnya. (4)
Tempat pembayaran retribusi air minum dilakukan oleh wajib retribusi di tempat-tempat yang ditentukan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
BAB X - PEMUIYGUTAIT RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 3O
Pasal 33

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraa"n pelayanan air minum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Watikota.
- (1) wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara terturis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB X - PEMUIYGUTAIT RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 3O
Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan atas Surat Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harrs diberikan keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berubah dengan menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
4. (a) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB X - PEMUIYGUTAIT RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 3O
Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2oh (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PETTGEMBALIAN KELEBIIIAI{ PEMBAYARAN
BAB X - PEMUIYGUTAIT RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 3O
Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembavaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota
- (2) walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembarian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teiah dilampaui, dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang-hutang retribusi lainnva, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan, maka akan diberikan imbalan bunga sebesar 2Yo (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIIII - I(ADALTItrIARSA PENAGIHAN
Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkannya Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hat diterbitkannya surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.
BAB XIIII - I(ADALTItrIARSA PENAGIHAN
Pasal 39

- (1) Piutang retribusi Szang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah keda,luarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XIIII - I(ADALTItrIARSA PENAGIHAN
Pasal 4

O
walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-Undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
BAB XIIII - I(ADALTItrIARSA PENAGIHAN
Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yaxg diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. {2)
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 43

- (1) Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat melakukan pembayaran retribusi sambungan rumah baru dengan cara:
- a. T[nai, atau;
- b. Angsuran, yaitu melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya diangsur sebesar Rp. 100.O0O,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai lunas.
4. Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 wajib melakukan pembayaran biaya administrasi sambungan rumah baru dengan cara tunai. (2)
SAITKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Denda dan Ganti Rugi
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 44

- setiap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dapat dikenakan sanksi denda dan/atau ganti rugi. (1)
- Ketentuan lebih ianjut mengenai sanksi denda dan/atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota (2)
Bagian Kedua
Pemutusan Sambungan
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 45

- Pelanggan yang karena kela-laian atau kealpaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 dapat dikenakan sanksi pemutusan sementara terhadap sambungan air minum pelanggan. (1)
- Jangka waktu pemutusan sementara sambungan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dikenakan pemutusan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. (2)
- Pemutusan sementara sambungan air minum karena : (3)
- a. Tunggakan pembayaran air minum paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- b. Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
- c. Telah terjadi keadaan memaksa (kahar);
- d. Atas permintaan sendiri oleh pelanggan secara tertulis
dengan alasan-alasannya.
- (4) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) dilakukan dengan cara memutus dan/atau menutup saluran air minum pelanggan serta dipasang segel pengaman pada meter air dan perlengkapannya.
2. Apabila kewajiban pelanggan tidak terpenuhi sampai jatuh tempo dari jangka waktu pemutusan sementara, akan dilakukan upaya pemutusan tetap dari sambungan air minum pelanggan. (s)
3. Pemutusan sementara atas permintaan sendiri oleh pelanggan secara tertulis, dapat diberikan paling lama untuk masa waktu 2 (dua) kali 9O (sembilan puluh) hari. (6)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan sementara sambungan pelanggan diatur dengan peraturan Walikota. {7)
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 46

- Pemutusan tetap sambungan air minum pelanggan dilakukan dengan cara memutus, menutup, mengangkat dari rangkaian pipa dinas lengkap dengan meter air dan perlengkapan serta perrzinan sambungan air minum pelanggan (1)
- Pemutusan tetap sambungan pelanggan dilakukan dalam hal: (2)
- a. Tidak memenuhi kewajiban sampai jatuh tempo jangka waktu pemutusan sementara;
- b. Pernah dikenakan pemutusan semen tara 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. Te{adi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
- d. Atas permintaan sendiri oleh pelanggan secara tertulis;
- e. Telah terjadi keadaan memaksa (kahar).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan tetap sambungan pelanggan air minum diatur dengan Peraturan Walikota. (3)
Bagian Ketiga
Pembukaan Kembali Samburgan pelanggan
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 47

- (1) Pembukaan kembali sambungan pelanggan yang ditutup akibat pelanggaran dan/atau pemutusan sementara kurang dari 9O (sembilan puluh) hari masa penutupan, dikenakan biaya pembukaan, biaya sanksi d,anf atau denda serta rekening air minum yang masih menjadi kewajiban pelanggan.
- (2) Pembukaan kembali sambungan pelanggan yang ditutup akibat pelanggaran danf atau pemutusan tetap lebih dari 18O (seratus delapan puluh) hari masa penutupan, dikenakan biaya sambungan baru, biaya sanksi, denda serta rekening air minum yang masih menjadi kewajiban pelanggan.
2. Pembukaan kembali sambungan pelanggan yang ditutup akibat tunggakan pembayaran rekening air minum dikenakan biaya pembukaan, denda serta rekening pembayaran air minum yang masih menjadi kewajiban pelanggan. (3)
3. Penyambungan kembali sambungan pelanggan yang ditutup atas permintaan sendiri dalam waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari, dikenakan biaya administrasi dan/atau jasa pembukaan kembali. (41
4. Penyambungan kembali sambungan pelanggan yang ditutup atas permintaan sendiri dalam waktu kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dikenakan biaya sambungan baru. (s)
5. Pembukaan kembali sambungan pelanggan yang ditutup akibat dari keadaan memaksa (kahar) dapat dilakukan, dan atas permintaan pelanggan air minum setelah mendapat persetujuan dan/atau pertimbangan SKPD/UPTD, tanpa dikenakan biaya pembukaan. (6)
6. Ketentuan iebih lanjut mengenai pembukaan kembaii sambungan pelanggan air minum dengan peraturan Kepala SKPD/UPTD. (7)
INSENTIF PEMUNGUTAIT
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 48

- Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (1)
- Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran pendapatan dan Beianja Daerah(2)
- Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. (3)
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai
- penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (21 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan PerungangUndangan.
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (3)
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perubahan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen
- f. lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi; i.
- IV{emangil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J.
- Menghentikan penyidikan; dan/ atau k.
- Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 1.
- (a) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur daiam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 5

O
- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 16 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (1)
- Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (c\
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. (3)
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 51

- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tarif pemasangan sambungan rumah pada SKPD/UPTD Kota Kotamobagu dan ketentuan lainnya mengenai pelayanan air minum di Kotamobagu dinyatakan tidak berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan PerundangUndangan. (1)
- Apabila Struktur dan Organisasi SKPD/UPTD sudah terbentuk dan susunan direksi sudah ditetapkan maka Peraturan Daerah ini segara menyesuaikan dengan terbentuknya SKPD/ UPTD tersebut. (21
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 52

- Semua ketentuan yang mengatur berkaitan secara langsung dengan tarif Air Minum di Wilayah Kota Kotamobagu wajib menyesuaikan pada Peraturan Daerah ini. (1)
- Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka semua ketentuan yang mengatur pelayanan dan tarif SKPD/UPTD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2)
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal ! Septenober 2015
AFA LIMBALO
NA UTAMA MADYA NrP: 19610119 198803 1 008
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TATIUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA ( NOMOR 1 /TAHUN zc't5 \
BAB XX - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 9 Septeaber 2015