Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 78 Tahun 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR (pf} TAHUN 2013
TENTANG
KOMPOSISI PEMB . ASURA AGIAN KOMPONEN JASA PELAYANAN OBAT PESERTA NSI KESEHATAN PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI KESEHATAN YANG DILAYANI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Direksi PT Askes (Persero) Nomor: 0378 Tahun 2012 tentang Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes (Persero) Edisi XXXII Periode Januari-Desember Tahun 2013, lnstalasi farmasi Rumah Sakit mendapatkan imbalan embalage/ seroice dan faktor pelayanan dari perhitungan biaya obat;
- b. bahwa sehubungan dengan :naksud tersebut dalam huruf a di atas dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang dilayani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, maka dipandang perlu untuk mengatur komposisi pembagian komponen jasa pelayanan obat dari peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Komposisi Pembagian Komponen Jasa Pelayanan Obat Dari Peserta Asuransi Kesehatan Pada Perseroan Terbatas Asuransi Kesehatan Yang Dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Le � baran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Seba � ai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik lndo � esia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor i65 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No � i 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
j
..
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribu � i Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063);
14. Und\_ang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jarninan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 10 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16,);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No � or 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
22. P T h 2003 tentang eraturan Pemerintah Nornor 28 a un aan Subsidi Dan Juran Pemerintah Dal.am PenyelengrarDan Asuransi Kesehatan Bagi Pe � awa1 Negen Sipi . Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294));
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomo � 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tah U P . un 2008 tentang rusan eruerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kab upaten Sintang Nomor l);
I
Menetapkan
31. . n Nornor 2 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten � mt9: gPerangkat Oaerah 2008 tentang Susunan Organisasi K bupaten Sintang Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah a baran oaerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan . Lem telah diubah Kabupaten Sintang Nomor 1) sebagaim; �� ng Nornor 5 dengan Peraturan Daerah Kabupaten m a Sintang Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabup:ten Oaerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lem aran Kabupaten Sintang Nornor 3);
MEMUTUSKAN :
G KOMPOSISI PERATURAN BUPATI SINTANG TENTAN ERTA PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELAYANAN OBAT PE � ATAS ASURANSI KESEHATAN PADA PERSEROAN TER KIT ASURANSI KESEHATAN YP.tiG DILAYANI DI RUMAH SA UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang.
6. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesia\is sesuai dengan kemampuannya.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
8. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah perusahaan milik Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan yang bersifat Perseroan Terbatas (PT).
9. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya diseb � t � -Askes. (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan Jar � unan perneliharaan ke � eh:=3-tan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan permtis kemerdekaan beserta keluarganya.
'
- 10 · Pese � f'.'T. As � es (Persero) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pega � ai Negen S1p1l (tidak tennasuk PNS dan CPNS di lingkungan Kementenan Pertahanan TNI/P 1 · . . · (P siunan PNS p . ' 0 n), Pejabat Negara, Penenma Pensrun en . P '. ensmnan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI/Poln, ens1unan TN!/ · · · K d k Polri, Pensiunan Pejabat Negara), Veteran dan Pennus emer e aan beserta anggota keluarga yang ditanggung, Peserta Jamkesmen dan Jamkestama, Pegawai Tidak Tetap (Dokter dan Bidan) dan setiap Penduduk Kabupaten/Kota/Propinsi yang ditetapkan dan telah membayar · I . . . . k h t ya . . iuran prerru untuk jaminan pemehharaan ese a ann · dan d1buktikan dengan Kartu Askes.
- 11 · Daftar dan P!afon Harga Obat selanjutnya disingkat DPHO adalah daftar obat dengan narna generik dan atau nama lain yang diberikan oleh pabrik yang memproduksinya serta daftar harganya.
- 1 2 . Nama dagang obat adalah nama yang diberikan oleh pabrik yang memproduksi dan memperdagangkan obat tersebut, dimana narna tersebut dapat berupa nama generik maupun nama dagang (branded name).
- 13 · Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter he � an kepada apoteker untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pas1en sesuai peraturan yang berlaku.
14. Resep obat jadi adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyerahkan obat yang telah dikemas langsung oleh perusahaan farmasi kepada pasien sesuai peraturan yang berlaku.
15. Resep obat racikan adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter g1g1, dokter hewan kepada apoteker untuk membuat obat dengan mencampur bahan-bahan aktif, mengemasnya kembali dan menyerahkan obat tersebut kepada pasien sesuai peraturan yang berlaku.
16. Instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu bagian/ unit/ divisi atau fasilitas dirumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri.
17. Embalage/service adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi farmasi terhadap pelayanan resep.
18. Faktor Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka penyediaan obat.
- l 9. Harga satuan obat adalah harga netto apotek (HNA) ditambah pajak pertambahan nilai(PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen).
- ' 20 \_ Obat pelayanan tingkat lanjutan adalah obat � ang ?igunakan untuk pelayanan rawat jalan tmgkat lanjutan dan rawat map tmgkat lanjutan.
- k tau Instalasi Farmasi RS adalah Apotek atau lnstalasi Farmasi 21. Apote ab k JJ·a sarna dengan rr Askes (Persero). RS yang e e
- kode pabrik "Aptk" adalah obat-obat yang besaran harganya 22. Oba � d � n;::an PT Askes (Persero). Selisih harga Apotek dengan beban fYf menjadi · di tanggungan peserta Askes; Askes (Persero) menJa
- . . naan adalah batasan indikasi penggunaan obat· 23. Restnks1 penggu '
I
BAB IV - KOMPONEN BIAYA OBAT DI INSTALASJ FARMASJ
Pasal 5

- K obat Askes yang menjadi hak Rumah omponen berikut: Sakit adaiah sebagai
- a. faktor pelayan8:n;
- b. embalage/ service.
- (2) Komposisi pernb · . di aksud d agian untuk faktor pelayanan sebagairnana irn pa a ayat ( l) hurur . . . 1 n sebesar 100 % (serar a, terdin dari jasa sarana dan jasa pe ayana D h R us persen) yang disetorkan ke Kas Badan Layanan Umum aera umah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (3) 90 % (sernbilan I h b · d · k PU u persen) dari setoran faktor pelayanan se agaimaria rrna sud pada ayat (2). merupakan komponen jasa pelayanan.
- (4) IO % (sepuluh . b · na di k d persen) dari setoran faktor pelayanan se agaima rrna su pada ayat (2). rnerupakan kornponen jasa sarana.
- (5) Komposisi pemb · . · di k d agian untuk embalage /service sebagairnana irna su pada ayat. ( 1) hurur b, sebesar 100 % (seratus persen) merupakan komponen jasa pelayanan yang disetorkan ke Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djocn Sintang.
- (6) 90 %. (sembilan puluh perscn) sebagaimana dimaksud pada ayat pelayanan. dari setoran embalage/ service (5), merupakan komponen jasa
- (7) 10 % (sepuluh persen) dari setoran embalage/ service sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan komponen jasa sarana.
Koniposisi ...
BAB V - KATEGORJ PENERIMA JASA PELAYANAN DARl KOMPONEN FAKTOR PELA YANAN
Pasal 6

- (I) Kategori jenis tenaga dan fungsi yang menerima jasa pelayanan dari Komponen Faktor Pelayanan terdiri atas :
- a. medis;
- b. paramedis fungsional;
- c. unsur manajemen;
- d. direktur rumah sakit.
- (2) Jasa pelayanan untuk medis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, meliputi :
- a. dokter spesialis:
- b. dokter umum;
- c. dokter gigi; dan
- d. dokter pegawai tidak tetap
- (3) Jasa pelayanan untuk parumcdis Iungsi.mal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perawat ruangan bedah;.
- b. perawat ruangan penyakit dalakm;
- c. perawat ruangan penya.k1t ana ;
- perawatt drua � n;i � : � s � :ar ��
ngan
- t dan bidan di ruangan kebidarian dan kandungan· f. perawa . ·
- d. perinatologi; e perawa .
- perawat Intensive Care Unit;
·
- g. at instalasi gawat darurat; h. peraw .
·
1. p t erawat g1g1 perawat rnata, dan b1dan di mstalasi rawat J. perawa , P '
2. ct erawat karnar opera sr, anestesi � n rua � g pemulthan;. 1
3. jalan; 1 boratorium dan unit transfusi darah rumah sakit (UTDRS)· k petugas a I d '
- m. petugas fisioterap1.
- d'ologi dan kamar ge ap; an I. . petugas ra i .
- (4) Jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebagairnana dimaksud pada ayat\_(l) huruf c, meliputi:
- b. staf manajemen;
- a. pejabat manajemen;
- c. instalasi gizi;
- d. satuan petugas kemanan·
- f. pelaksana teknis.
- e. paramedik non keperawa � n; dan
BAB VII - KATEGORJ PENERIMA JASA PELAYANAN DARI KOMPONEN EMBALAGE/ SERVICE
Pasal 7

- (1) Jenis tenaga dan fungsi yang menerima jasa pelayanan dari Komponen embalage/ service adalah unsur Jnstalasi Iarrnaai.
- (2) Embalage/service untuk unsur instalasi fannasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Apoteker;
- b. Asisten apoteker;
- c. Staf administrasi.
BAB Vlll - BESARAN PEMBAGIAN KOMPONEN
Pasal 8

- ( I) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibagikan kepada karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Besaran prosentase dan penggunaan komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. jasa pelayanan untuk medis sebesar 40 % (empat puluh persen);
- b. jasa pelayanan untuk paramedis fungsional sebesar 34 % (tiga puluh empat persen);
- c. jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebesar 23,5 % (dua puluh tiga koma lima persen);
- d.jasa pelayanan untuk Direktur Rurnah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Penetapan prosentase dan � enggunaan komponen jasa pelayanan masing-masing bagian � ebaga.1mana dimaksud pada ayat (2), secara teknis akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Komponen embalage/service sebagaimana riimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibagikan kepada Unsur lnstalasi Farrnas] Rumah Sakit U ' d . Si b mum Daerah Ade Muhamma Djoen mtang se esar 100 % (seratus persen).
- (5) Penetapan prosentase d � n pengguna � n kornponen embalage/ service pada Unsur Instalasi Farmas1 Rumah Sakit sebaga1mana dimaksud d ct· I bih I · pa a ayat (6), secara teknis akand iatur e I b alnJut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-un angan yang er aku.
---
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang h . B ti . . . d mengeta umya memerintahkan pengundangan Peraturan upa mi engan pe ' . nempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Smtang.
Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 'f ,6e;J � ,C,.C,A.,.2013
BU
�
ATI SINTANG,
t
/
""IL TON CROSBY
Diundangkan di Sintang pad a tanggal � � ��� 2013
AERAH KABUPATEN SINTANG, (
ZULKlFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR
i