PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 4 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH
KABUPATENTAPANULITENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENT ANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITAPANULITENdAH
.
- a. dan cukup Menimbang
2. bahwa untuk menunjang - kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberhasilkan Pelaksanaan tugas Pernerintahan, pembangunan, kemasyarakatan perlu dukungan dana yang sebagai perwujudan otonomi da.erah;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pemberian Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a clan huruf b, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 1 omor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Ki tab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana ·telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
I
4. Undang-Undang Nomor 33 .:-t'ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara ,Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 5.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
\,
""
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TA:PANUL I TENGAH
dan
BUPATITAPANULITENGAH
MEMUTUSKAN :
TAPANULI TENGAH . KABUPATEN PEMERINTAH KEPADA KETIGA :PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun J. 945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. selanjutnya disingkat DPRD daerah sebagai unsur 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang adalah lembaga perwakilan rakyat penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Diria s Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah pemberian pihak ketiga secara suka rela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Penundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disaznakan dengan uang. maupun barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
9. Pihak ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan tanpa melihat domisili serta kewarganegaraan.
10. Penyelenggaraan sumbangan pihak ketiga adalah kegiatan pungutan Sumbangan Pihak Ketiga oleh unit kerja dan/ atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sifatnya suka rela dan tidak mengikat.
11. Donatur tetap adalah orang atau badan yang memberikan sumbangan pihak ketiga secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara suka rela yang dinyatakan dengan surat pernyataan atau sejenisnya.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk mengelola sumbangan serta mendapat pendelegasian dari Bupati.
BAB II - PENERIMAAN SUMBANGAN PIH.AK KETIGA
Pasal 2

- ( 1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Surnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat hadiah, donasi, hibah, dan atau. lain-lain sumbangan, yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Surnbangan Pihak Ketiga kepada Daerah diberikan secara sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan peru ndangundangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUANSUMBANGAN
Pasal 3

- ( 1) Pemerintah dapat menerima pemberian sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Surnbangan Pihak Ketiga kepada Daera.h set'agai,mana dimaksud pada ayat ( 1), tidak menghapus kewajiban pihak ketiga kepada Negara maupun pemerintah daerah, seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUANSUMBANGAN
Pasal 4

- (1) Setiap Unit Kerja dalam lingkup pemerintah daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sernua hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetor ke Kas Daerah, oleh masing-masing Bendahara penerima unit kerja.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara ~an atau Daerah dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan , rnaka kewajiban tersebut rnenjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) ~etiap Penerirnaan Surnbangan Pihak Ketiga berupa barang, langsung diikuti penyerahan kepada Pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris barang milik da.erah.
BAB III - KETENTUANSUMBANGAN
Pasal 5

- ( 1) S umbangan Pihak Ketiga yang diberikan oleh dona tor tetap dibuatkan Surat Pernyataan yang mernuat jumlah Sumbangan Pihak Ketiga yang akan diberikan pada periode tertentu sesuai dengan kernampuan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang sifatnya insidentil dibuatkan tanda terima oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk atas nama Pemerintah Dae rah.
BAB III - KETENTUANSUMBANGAN
Pasal 6

Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang bergerak ataupun tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Daerah rnenjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUANSUMBANGAN
Pasal 7

- ( 1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUlP
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan surnbangan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.
Paaal 9
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah mi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2001 ten tang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C), dicabut dan tidak berlaku.
Ditetapkan di Pandan pada tanggal 1·7 Pebruari 2012
I BUPATITAP~l\JULITENGAH
RAJA BQlqARAN SITUMEANG
Dlundangkan d Pandan Pada tanggal 17 Pebruarl 2012
UPATENTAPANULITENGAH
ARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 4 TAHUN
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2015 -
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk memperoleh persetujuan bersama,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
4
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaranb Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 27,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Rp. 1.066.682.838.640,00 /
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp. 1.153.795.329.415,00
Rp. (87.112.490.775,00)
Rp. 98.112.490.775,00
Rp. 11.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- b. Dana Perimbangan sejumlah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah
Rp
87.112.490.775,00 •
Rp.
-
Rp. 155.323.175.540,00 '
Rp. 754.367.594.060,00
Rp. 156.992.069.040.00 •
Surplus/ (Defisit)
- (2) Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hasil Pajak Daerah sejumlah
- b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
- d. Lain-lain Pendapatan Ash Daerah Yang Sah sejumlah
6. ( 3 ) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- Rp. 76.423.823.040,00
Rp.
Rp.
Rp.
11.478.823.834,00
10.500.000.000,00
56.920.528.666,00
Rp. 140.796.202.060,00 '
Rp. 436.204.782.000,00
Rp . 177.366.610.000,00
- a. Pendapatan Hibah sejumlah
Rp
- b. Dana Darurat sejumlah
Rp . -
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
Rp . 83.179.882.140,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp 72.706.287.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
Rp
1.105.899.900,00
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
Rp. 431.817.002.905,00 -
Rp. 721.978.326.510,00 -
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Subsidi
- c. Belanja Hibah
- d. Belanja Bantuan Sosial
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Ko a an Pemerintahan Desa
- f. Belanja Tidak Terduga
- Rp. 422.151.502.905,00
Rp
Rp
5.000.000.000,00
Rp.
2.619.500.000,00
Rp.
1.046.000.000,00
Rp.
1.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal
Rp. 41.209.649.500,00
Rp. 245.981.677.811,00
Rp. 434.786.999.199,00
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 98.112.490.775,00
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah
- a. Penerimaan
Rp. 98.112.490.775,00
- b. Pengeluaran
Rp. 11.000.000.000,00
Rp.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
5. ( 3 ) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
- c. Pembayaran Pokok Hutang sejumlah
- d. Piutang Daerah sejumlah
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. -
Rp.
11.000.000.000,00
Rp. -
Rp. -
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2.
Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
N/A
Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Walikota.
1:41.4.7&amp;
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 30 Desember 2015
Plt.SEKRETARIS DASRAH,
LEMBA N DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 173/ 2015)
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 30 Desember 2015
Pj.WALIKOTA BANJARBARU,
H.MARTYNUS