PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor PERSONIL Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
6 TAHUN 2015 TENTANG
sTANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG, a.
- bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Pcrsonil Untuk Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
· 000751
Mengingat
1. � ndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang enetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun ['??? tntang Pembentuan paerah Tingkat I Di ~,""antan (Lembaran Negara Republik Indonesia un 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1820); 1 .
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3833); 2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rep~bi Indonesia Tahun 200°,,""?"?\_ 119, Tambahan Lembaran Negara Repul hi} Indonesia Nomor 4578);
8. ran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Peratur Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Pengelolaa° ,~; Indonesia Tahun 2014 Nomor92, Negara RP;\_taran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 5533); 9. Peraturan ...
Menetapkan
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015: ·
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAVA PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
' Bu Pati adalah Bupati Sintang.
2. Peraturan ...
\
?
Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh euran per sintan6%ma"
- an Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan ens"\_ Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa ' aeng ~Aterian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya 4 Kem rule' de -: ol' ~osesnya dim la 1an perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya ya0%\_', egiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. geluf'
- Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 4. satll � kat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna P""~a/pengguna barang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan an! paerah (APBD). BelanJ
- gguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan [-hhgdan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
- Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang 'ewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 7 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pcjabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha a tau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa lainnya.
- IL Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 12 · !arang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli a tau diperoleh atas ban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 'Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud aupun barang tidak berwujud.
I
j
- dalah bagian dari program ye dil: : ~tan a SKPD ·bx ·' be . ang hilaksanakan oleh satu atau lebih If � eglt )(erja padad t diri � e. dag � akum gi an dari pencapaian sasaran terukur pada an!' ~ram tan tere tan sel 1pulan tindake be d pro8' al (: undakan pengerahan sumber laya sang berupa person (sumber daya manusia), barang modal termasuk � aUUl dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua g'\_umber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan j"n toutput) dalam bentuk barang/jasa. el
- tangsung Personil yang selanjutnya disingkat BLP, adalah biaya yang giaya tuk bi : ' ;eluarkan unt memoaya tenaga ahli dan tenaga pendukung. 15.
- . Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung ; Biaya ud · ? ,~gonil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional dan Biaya Langsung � nil untuk pengadaan Jasa Undangan Nasional.
- giaya Langsung bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi hitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) itetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara sejak lulus dari pendidikan tngg.
8. Biaya Langsung Non Personil yang selanjutnya disingkat BLNP, adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
19. Biaya Langsung Non Personil terdiri dari 3(tiga) komponen yaitu Reimbursable Fixed Unit Rate dan Lump Sum. '
20. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) dan kegiatan yang ditetapkan.
21. Fixed Unit Rate adaJah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan.
2. Lump Sum adaJah biaya suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus.
- Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
- Tenaga Ahli adalah personil dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu "perti tingkat pendidikan tertentu misalnya lulusan perguruan tinggi, jenis eahlian (spesialisasi) tertentu, pengalaman kerja profesional tertentu, Penguasaan bahasa. adat istiadat dan scbagainya. '
- ~ea penauk "";";""""PS k«era ape rbutahka atar aka 4. """,kung tenaga I a1 iengan kualifikasi tertentu seperti operator ""er, sek"""",P";\_maypun tenaga kerja tanpa kuaiinkasi scpert yo!! ,njaga cantor tan sebagainya. rin P° sung Personil Tenaga Ahli, T 1
- %ayes '"""itung dengan menga',,'[a sub Profesional serta Tenaga ¢ ~ukunt un haya Langsung Personil di Provinsi """Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil ",psi Kalimantan Barat dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) "",,~oaten sintang. Kal'
- .a Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional dan Tenaga 1. ",ung yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar termasuk PPh-21, Pen ·I, Bebe B geban Biaya Sos1al, 3eban iaya Umum, Tunjangan, Keuntungan dan Biaya Lain-lain.
- Biaya Langsung Personil untuk komponen Fixed Unit Rate dihitung dengan " ~~ngalikan Biaya Langsung Non Personil komponen Fixed Unit Rate di Provinsi pKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil provinsi Kalimantan Barat.
9. Standar Biaya Orang Bulan yang selanjutnya disingkat SBOB, adalah biaya ans dibayarkan kepada tenaga ahli dengan penugasan pen uh.
30. Standar Biaya Orang Minggu yang selanjutnya disingkat SBOM, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat mingguan.
31. Standar Biaya Orang Hari yang selanjutnya disingkat SBOH, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat harian.
32. Standar Biaya Orang Jam yang selanjutnya disingkat SBOJ, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bekerja dengan hitungan jam.
BAB II
Pasal 2

Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk egiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun nggaran 2016 adalah merupakan BLP dan BLNP yang digunakan sebagai @Can penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana ""rcantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, ampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini.
BAB II
Pasal 3

Biaya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagal StJl/ld � bagi Pemennlah Kabupalen Smlang dalam pelaksanaan keK1aLan a"",psi Atas Beban Anggaran Pendaputan dan Belanja Dacrah Kabupaten on"" rhun Anggaran 2016. $ta08
BAB II
Pasal 4

ndar BLP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tcrdiri dart
- jbiaya untuk pengadaan jasa undangan Nasional.
- 11 sta! k d. · [l biaya personl untul pengatlaan jasa undangan Internastonal,
- Mata Uang yang dipergunakan untuk undangan internasional l ~bagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, dapat menggunakan mata uang internasional yang telah disepakati bersama pada dokumen sumbr pendanaannya.
- 3) Mata uang yang dipergunakan untuk undangan Nasional scbagamana dimaksud pada ayat (I) huruf b, adalah dalarm bentuk mata uang rupiah
BAB II
Pasal 5

Biaya Langsung Non Personil khusus untuk komponen Rembursable em1s pengeluaran Biaya Pembelian Kebutuhan Proyck, swtclah provck selesa dilaksanakan, maka kebutuhan proyek yang telah dbch harus dmserahkan sebagai Aset Pemenintah Kabupaten Sintang.
BAB II
Pasal 6

Biaya personil bag scorang tcnaga ahli yang memberikan asa konsultans dihitung menurut jurnlah satuan waktu tertentu (bulan, mnggu, hart, dan jam) dikahikan dengan baya langsung persoml yang ditctapkan berdasarkan pengalaman profesional rl sejak lulus dart penddikan tngg, dan akredtast dari asosiasi profesi, atau lembaga yang ditunuk Pemermntah (bag konsultan perorangan).
BAB II
Pasal 7

Untuk konsultan perseorangan yang berasal dan Dosen/Pegawa Negen harus mcndapatkan ijin tertuhis dani Rektor/ Eselon I Pmpman dan tenaga ahl Ocrsangkutan.
asal 8
pabila tenaga ahli scbagaimana dimuksud dalam Pasal 6, bekerja dengan {"waktu, perhitungan biaya langsung personl didasarkan pada satuan aya Orang Jam (SB0J).
BAB II
Pasal 9

I tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diperuntukan nala"gasan penuh (full time) harus memperoleh ijin cuti di luar qagi " negara dan perhitungan biaya langsung personil berdasarkan ~egg"" Biaya Orang Bulan ($BOB). &amp;a sa" penugasan
BAB II
Pasal 10

:jasa konsultansi yang bersifat nir laba (non profit making firm) seperti: Pa"; pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit), "" \_ swadaya Masyarakat (LSM) serta Lembaga Sosial lainnya, Unit Biaya LE"\_~g Personil diperhitungkan maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dari g berlaku sesuai BLP. biaya
BAB II
Pasal 11

pasar Perhitungan konversi maksimum BLP menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:
1. SBOM = SBOB/ 4,1;
2. SBOH = (SB0B/22) x 1,1;
3. SBOJ = (SBOH/8) x 1,3;
Dasar Perhitungan BLP dilakukan sebagai berikut:
BLP = GD + BBS + BBU + TP + K + BL;
| KOMPONEN BLP | UNDANGAN | UNDANGAN |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | NASIONAL | INTERNASIONAL |
| Gaji Dasar - GD (Basic Salary) | 1 x GD | lxGD |
| Beban Biaya Sosial - BBS (Social Charge) | (0,3 - 0,4) x GD | (0,3 - 0,6) x GD |
| Beban Biaya Umum - BBU (Overhead) | (0,5 - 1,3) x GD | (0,7 - 1,4) x GD |
| Tunjangan Penugasan -- TP Keuntungan - K | (0,1 - 0,3) x GD 0,1 x (GD+ BBS | (0, 1- 0,3) x GD 0, I x (GD + BBS |
| Total Biaya Langsung Personil | + BBU) (2,2-3,1)x GD | BBU) (2,4 - 3,6) x GD |
-