PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUB0ND0 N0M0R 7 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUB0ND0
Berlaku: 1 Februari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUB0ND0 N0M0R 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUB0ND0 N0M0R 7 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUB0ND0
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUB0ND0,
- bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo guna mewujudkan Pegawai yang profesional dalam rangka pencapaian good governance, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
I
2
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) se bagaimana telah be berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan lnstansi Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.
PASALI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 84), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 3

- ( 1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan berdasarkan kelas jabatan dan disiplin kerja.
- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang terdiri dari kelompok jabatan struktural, kelompok jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu berdasarkan kelas jabatan masing-masing.
- (3) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan kehadiran menurut hari danjam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
2. ( 4) Hari kerja efektif dalam 1 ( satu) bulan adalah jumlah hari menurut kalender dikurangi hari libur dan cuti sedangkan jam kerja efektif adalah jam kerja sesuai dengan hari kerja efektif dalam 1 ( satu) bulan.
- (5) Hari libur dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah.
- (6) Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh) persen dari besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS.
- (7) Tunjangan Perbaikan Penghasilan tidak diberikan kepada:
- a. guru dan Pengawas Sekolah yang telah memperoleh Tunjangan Sertifikasi;
- b. pegawai BLUD yang telah menerima tunjangan jasa medis/remunerasi dari dana BLUD;
- c. pegawai yang tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu berdasarkan keterangan dari Kepala SKPD /Unit kerja;
- d. pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. pegawru yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. pegawai yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
- h. pegawai yang sedang menjalani cuti;
1. pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (8) Bagi guru/ penilik yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi, diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebesar selisih lebih dari Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan yang telah diterima.
- (9) Pegawai Non BLVD yang telah menerima tunjangan jasa medis, hanya diperkenankan menerima salah satu diantara tunjangan jasa medis atau tunjangan perbaikan penghasilan.
- (10) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (11) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat edaran Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i, ayat (3), ayat (5) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

- (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan dibayarkan tiap bulan pada bulan berikutnya, khusus bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kehadiran pegawai, yang dipengaruhi:
- a. keterlambatan masuk kerja;
- b. pulang mendahului jam kerja;
- c. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan;
- d. ketidakhadiran kerja karena cuti;
- e. ketidakhadiran kerja karena sakit;
- f. ketidakhadiran kerja karena kepentingan keluarga;
- g. ketidakhadiran kerja karena mengikuti diklat;
- h. ketidakhadiran pada pelaksanaan apel pagi; dan
1. ketidakhadiran pada saat acara pengajian rutin bulanan di Aula Lantai II Pemerintah Daerah (khusus untuk Pejabat Struktural yang beragama islam di seluruh SKPD).
- (3) Ketidakhadiran kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tetap diperhitungkan kehadirannya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jam kerja efektif per hari dan harus disertai dengan surat pemberitahuan sakit dari yang bersangkutan (maksimal 2 hari).
- (4) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar daerah/luar negen dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala SKPD, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 2 (dua) hari harus mengajukan cuti sakit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan tidak mengikuti acara pengajian rutin bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i, dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari harga kelas jabatan untuk setiap kali ketidakhadiran.
- (7) Pengurangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai karena tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku bagi :
- a. guru;
- b. petugas kebersihan;
- c. petugas pasar; dan
- d. pengemudi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, ayat (5) huruf d dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

- ( 1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada waktu masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (2) Pegawai yang ditugaskan sebagai penyuluh (pertanian, perikanan, peternakan, KB dll) atau satu atap di kecamatan, pelaksanaan rekam kehadiran dilakukan di masing-masing kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap SKPD /Unit Kerja wajib menyediakan mesin absensi elektronik/ fingerprint.
- (4) Hasil rekam kehadiran pegawai melalui mesin absensi elektronik/ fingerprint dicetak setiap bulan oleh masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (5) Rekam kehadiran pegawai dapat dilakukan secara manual apabila:
- a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan / tidak berfungsi;
- b. pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
- c. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/ atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan;
- d. dihapus.
- e. Pegawai dengan kondisi kesehatan/ fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
- (6) SKPD yang melaksanakan rekam kehadiran Pegawai secara manual yang disebabkan karena perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektomik mengalami kerusakan/tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala BKD disertai keterangan tentang kondisi kerusakan.
- (7) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus segera memperbaiki kerusakan terse but paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut perbaikan belum selesai maka Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada SKPD tersebut tidak dapat dibayarkan.
- (8) Pelaksanaan rekam kehadiran Pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala SKPD /Unit Kerja, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 9

- ( 1) Rekam kehadiran diwakilkan. pegawa1 tidak dapat
- (2) Pegawai yang melaksanakan rekam kehadiran masuk kerja melampaui jam masuk kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan langsung dan diketahui Kepala SKPD/Unit Kerja masmg› masing, dianggap terlambat masuk kerja dan keterlambatannya tersebut diakumulasikan.
- (3) Pegawai yang melaksanakan rekam kehadiran pulang kerja sebelum jam pulang kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan langsung dan diketahui Kepala SKPD masing-masing, dianggap pulang mendahului jam pulang kerja dan kekurangan jam kerja terse but diakumulasikan.
- (4) Pegawai yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam pelaksanaan rekam kehadiran masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan untuk bulan berkenaan dan alokasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan terse but akan disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (4a) Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja tanpa alasan yang sah dari atasan langsungnya, dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (5) Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja karena sedang melaksanakan tugas dinas di luar satuan organisasinya harus dibuktikan dengan surat perintah tugas, disposisi, undangan atau memo tugas yang formatnya menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD, kehadirannya tetap diperhitungkan selama 1 (satu) hari kerja.
- (6) Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan langsung dan mengetahui Kepala SKPD, masing-masing kehadirannya diperhitungkan selama 50% (lima puluh persen) dari jam kerja efektif per hari.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati memerin tahkan 1n1 dengan Ka bu paten penempatannya Situbondo. dalam Berita Daerah
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 1 2 5 JAN 20171
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO
Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 2 5 JAN 2017 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
~
SYAIFULLAH
DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 7