PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 13 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Berlaku: 13 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
6. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisonal adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Fasilitas pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa pelataran, los atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk berdagang.
11. Los/lapak adalah bangunan tetap dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
16. Kas daerah adalah kas daerah Kota Kotamobagu.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikeloala Pemerinta Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis fasilitas, luas, dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut :
| Klasifikasi | Luasan | Tarif |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| a. Ruko | 1 m x 1 m Rp. | 2.500/Bulan |
| b. Los | 1 m x 1 m RP. | 1.000/Hari |
| c. Kios | 1 m x 1 m Rp. | 1.000/Bulan |
| -Kios darurat, semi permanen dan permanen | - Rp. | 1.000/Hari |
| d. Tempat penjualan Ikan | 1 m x 1 m Rp. | 1.000/Hari |
| e. Peralatan | 1 m x 1 m Rp. | 1.000/Hari |
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto.
- (4) Tata cara pemungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kota Kotamobagu.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Retribusi menjadi terutang terhitung pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan fasilitas pasar.
- (2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
2. (2)
3. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a.diterbitkan surat teguran; atau b.ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.
BAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XVII - P E N Y I D I K A N
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal
April 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota..
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.
Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat memberi dipungut oleh daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah retribusi pelayanan pasar, yang pengaturannya di Kota Kotamobagu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti dan disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMORM enimbang## PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGUNASKAH PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUSI PELAYANAN PASAR## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA## WALIKOTA KOTAMOBAGU,- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang -Undang Nomor 28 Tahu n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kot Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan;- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peratu Daerah tentang Retribusi Pela yanan Pasar;Mengingat : 1.- Dan seterusnya sampai dengan 1 7Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGUdanWALIKOTA KOTAMOBAGU## MEMUTUSKAN :PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASA RPasal1Dan seterusnyaBAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
PENJELASAN
Pasal 4

Dan seterusnya

## BAB III## GOLONGAN RETRIBUSI
PENJELASAN
Pasal 5

Dan seterusnya

## BAB IV## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PENJELASAN
Pasal 6

Dan seterusnya

## BAB V## PRINSIP P ENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJELASAN
Pasal 7

Dan seterusnya

BAB VI## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJELASAN
Pasal 8

Dan seterusnya

BAB VIITATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
PENJELASAN
Pasal 10

Dan seterusnya

## BAB VIII## PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PENJELASAN
Pasal 14

Dan seterusnya

## BAB IX## SANKSI ADMINISTRASI
PENJELASAN
Pasal 15

Dan seterusnya

## BAB XKEBERATAN
PENJELASAN
Pasal 18

Dan seterusnya

## BAB XI## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PENJELASAN
Pasal 19

Dan seterusnya

BAB XII## K E DALUWARSA PENAGIHAN
PENJELASAN
Pasal 20

Dan seterusnya

BAB XIII## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
PENJELASAN
Pasal 21

Dan seterus nya

BAB XIVPEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
PENJELASAN
Pasal 23

Dan seterusnya

BAB XVINSENTIF PEMUNGUTAN
PENJELASAN
Pasal 24

Dan seterusnya

BAB XVIP E N Y I D I K A NDiundangkan di Kotamobagu pada tanggal2011Plt. SEKRETARIS DAERAHKOTA KOTAMOBAGU,Drs. Hi. MUHAMMAD MOKOGINTALEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2011 NOMOR##
PENJELASAN
Pasal 25

Dan seterusnya

## BAB XVII## KETENTUAN PIDANA
PENJELASAN
Pasal 27

Dan seterusnya

## BAB XVIII## KETENTUAN PENUTUP##
PENJELASAN
Pasal 2 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomo 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .##
PENJELASAN
Pasal 2 9

Hal- hal yang belum cukup dia tur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota..## Pasal30Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.Ditetapkan di Kotamobagupada tanggal 2011WALIKOTA KOTAMOBAGU,Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPITtekni