PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 05 Tahun 2010
Tentang No Description
Berlaku: 18 November 2010
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mempunyai kewenangan untuk menetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa untuk mencapai kepastian hukum tentang urusan wajib dan urusan pilihan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan
Mengingat
:
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
6. 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEARAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA
M E M U T U S K A N:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA.
B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsifungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka melindungi,
7. melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
7. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menentukan dan mengambil kebijakan dan/atau aturan-aturan berupa norma-norma, standar, prosedur dan tata cara serta kriteria sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 3

Urusan pemerintahan yang diselenggarakan menjadi kewenangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Toraja Utara.
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. Pariwisata;
- b. Pertanian;
- c. Perikanan;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan Sumberdaya Mineral;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) terdiri dari sub bidang dan sub-sub bidang.
- (2) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 7

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), Bupati membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawabnya berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 10

Terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang belum ditetapkan norma, standar, prosedur dan kriterianya oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria oleh Pemerintah.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 11

Rincian dari masing-masing Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dijadikan pedoman dalam:
- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- b. Penetapan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai denga kebutuhan serta potensi Daerah.
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD.
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
URUSAN PEMERINTAHAN SISA
BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 13
Pasal 14

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang ditugaspembantuankan kepada Lembang secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan Lembang yang bersangkutan apabila Pemerintahan Lembang telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada ayat (1), disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal/desa dan lebih berhasil dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya
4. diserahkan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.