PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 13 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Berlaku: 13 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
bahwa melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemilihan Rukun Tetangga Dan Lembaga Perberdayaan Masyarakat;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 9);
SALINAN
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Camat.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Lurah.
6. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Penduduk setempat adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Rukun Tetangga.
9. Kepala Keluarga, untuk selanjutnya disingkat KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
10. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
11. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang secara spontan dan sudah melembaga antara warga kelurahan dan atau antara warga Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang.
BAB II - PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN
Pasal 2

Pembentukan dan pemekaran rukun tetangga wajib mempertimbangkan aspek-aspek persatuan dan kesatuan bangsa guna menghindari terjadinya disintegrasi berdasarkan perbedan suku, agama dan golongan.
Bagian kedua Pemekaran
BAB II - PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN
Pasal 3

Pemekaran RT dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Jumlah Kepala Keluarga ( KK ) lebih dari 200 KK / 1000 jiwa;
- b. Umur RT Induk lebih dari 5 tahun;
- c. Ketentuan pada huruf a dan huruf b sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi dasar usulan pembentukan yang diusulkan secara tertulis kepada Lurah oleh Masyarakat berdasarkan Hasil Forum Musyawarah; dan
- d. Forum Musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas terdiri dari Pengurus RT, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Cendikiawan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.
Bagian Ketiga
Penggabungan
BAB II - PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN
Pasal 4

Penggabungan RT dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi Rukun tetangga yang memiliki Jumlah Kepala Keluraga kurang atau sama dengan 20 KK setelah ditebitkannya Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat digabungkan dengan RT yang terdekat dan / bersebelahan;
- b. Penggabungan dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
BAB II - PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN
Pasal 5

Lurah berkewajiban mempelajari dan mempertimbangkan usulan pembentukan dan pemecahan Rukun Tetangga baik mengenai persyaratan maupun aspek - aspek persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat menyutujui atau menolak.
BAB III - PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 5

- (1) Pengurus rukun tetangga dipilih melalui tata cara sebagai berikut:
- a. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah, yaitu terdiri dari :
- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua;
- 3) Sekretaris;
- 4) Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.
- b. Panitia Pemilihan Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.
- (2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :
- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
Pelaksanaan pemilihan :
- a. Ketua RT dipilih oleh para Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Jambi yang beralamat di wilayah RT tersebut berdasarkan usulan dari anggota masyarakat dalam suatu pemilihan, yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga ;
- b. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT belum dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka musyawarah ditunda selama 1 (satu) jam;
- c. Apabila Penundaan selama 1 Jam sebagaimana dimaksud pada huruf b belum juga dihadiri 2/3 dari jumlah KK maka dapat ditunda selama 1 (satu) jam lagi;
- d. Apabila penundaan ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Huruf c belum juga dihadiri 2/3 dari jumlah KK maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT dan atau forum musyawarah dapat dilaksanakan;
- e. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RT serta Ketua RT terpilih, dan unsur Kelurahan sebagai saksi;
- f. Ketua panitia pemilihan Ketua RT paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Ketua RT harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan Ketua RT secara tertulis kepada Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT;
- g. hasil pemilihan Ketua RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Lurah dan wajib melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Lurah;
- h. pengesahan hasil pemilihan Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (4) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RT berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Lurah atas hasil pemilihan.
- (5) Pengurus RT terpilih dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kelurahan dan LPMK.
Bagian Kedua Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
BAB III - PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 6

- (1) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dipilih melalui tata cara sebagai berikut:
- a. Pemilihan Pengurus LPMK dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Camat, yaitu terdiri dari :
- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua;
- 3) Sekretaris;
- 4) Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 5 (Lima) orang.
- b. Panitia Pemilihan Pengurusan LPMK tidak dapat dicalonkan sebagai Pengurus LPMK.
- (2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :
- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Pengurus LPMK berdasarkan usulan dari Tokoh dan Anggota Masyarakat di lingkungan Kelurahan setempat;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan :
- a. Pengurus LPMK dipilih oleh Peserta Musyawarah, yang terdiri dari Pengurus RT ,tokoh dan Anggota Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan beralamat di Wilayah kelurahan tersebut berdasarkan Usulan dari warga dan tokoh masyarakat dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah;
- b. Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Pengurus LPMK tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemilihan Pengurus LPMK ditunda selama 1 (satu) Jam;
- c. Apabila Penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum juga dihadiri 2/3 dari jumlah peserta musyawarah maka dapat ditunda 1 (satu) jam lagi;
- d. apabila penundaan kedua sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf c belum juga dihadiri 2/3 dari jumlah peserta musyawarah, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan pengurus LPMK dan atau forum musyawarah dapat dilaksanakan;
- e. Pelaksanaan hasil pemilihan Pengurus LPMK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus LPMK dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan, dan unsur Kelurahan sebagai saksi;
- f. Ketua panitia pemilihan pengurus LPMK paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Pengurus LPMK harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan pengurus LPMK secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan pengurus LPMK;
- g. Hasil pemilihan Pengurus LPMK dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat melalui Lurah dan wajib melaksanakan tugas setelah ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4) Masa kerja panitia pemilihan Pengurus LPMK berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Camat atas hasil pemilihan.
- (5) Pengurus LPMK terpilih dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
BAB IV - Pembinaan
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan Walikota dapat meninjau kembali keputusan kepala kelurahan terhadap penetapan pengurus RT berdasarkan laporan dari lurah dan keputusan kepala kecamatan terhadap penetapan pengurus LPMK berdasarkan laporan camat.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pengurus rukun tetangga dan LPMK:
- a. tidak mendukung program kegiatan Pemerintah Kota;
- b. tidak cakap menjalankan tugas; dan
- c. melakukan tindakan atau pernyataan yang tidak patut kepada pemerintah kota/Walikota dimuka umum.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pembatalan terhadap keputusan pelantikan atau penetapan pengurus rukun tetangga yang telah diterbitkan.
Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 20 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd
DARU PRATOMO
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 13
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
BAB V - PENUTUP
Pasal 8

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 408 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB V - PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Jambi
Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 20 April 2017
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA