Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEMBE}]TUKA}I LEMBAGA KEMASYARAKATA}I DI DESA
Berlaku: 22 Tatuur 1999
BAB I - KETENTUAhI UMUM
Pasal 1

Dal,m Perafiran Daeratr ini yang dimaksud dengan :
1. Dffiah adalah Kabupaten Batang tlari ;
2. a Pemefintah Kabupaten adalah Peinerintatr Kabupaten Batang llari ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang }Iari ;
4. 4" s'akil kepala daerah adalah wakil Bupati Batang tlari.
5. c@d adalah perangkat Daerah Kabupaten yang wilayatr Kerjanya meliputi Desa yang tsersanglutan;
6. 6, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daeratr Kabupateir ;
7. Pemsrislah Desa adalah Kopala Dssa dan Peranglat Desa ;
8. t" pemsfintabm Desa adarah kegiatur pemerintahan yang dilaksanakan oreh psmerintah Desa dan ts de Pei'wakilan Desa;
9. DEsa dau yang disebut dengan rvurur lain selanjutnya dis€but Des4 adalah kesatrun masyarakat ffi yang memiliki kewenangan rurtuk mengdrf dm mengrrnrs kepentingan masyarakat f,E*€4at berdasrk^m asal usul dm adat btiadat seteryd yag diakui dalam sistim Femrrintahan Nasional dan Berada di Da€rah Kahryden' 9.
10. Bada Perwakila Desa yang s€laqiutnya disingkat BPD adalatr Badan Pemakilan yang terdiri das Pemuka-pemuka masyarakat ymg ada di Desa yang berfingsi mengayomi adat istiadat, mmbuat Perairan Desa, moftmpung dan me,nyalurkan aspirasi masyarakat seftia melakukan p€qgirwasan teftadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
NAMA ITMBAGA KEMASYAR NTCtT6lg
h
Pengertian
Pasal2
J tmlaga Keinasyaraka@diDesa adalah Lernbaga Lembaga Masyarakat di Desa yang tgmb'h dari, olell da untuk masyaraka! dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam penrbangunan )ag memadukan pelaksanaan berbagi kegiatan Pemerintah dan prakarsa s€r&amp;r swadaya gotong rc-Yong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan persatun dan kesatuan Nasional yang meliputi aspek-aspek idiologi, politrtq ekonomi, sosial hdaya agarli,4 dan pertahanan keamanan.
BAB VI - PENGA].IGKATA}I DA}I PEMBERIIENTIAN
Pasal 11

KetgdnmggotapengurusLembagaKe,masyarakatandidesaberhenti/diberhentikankarerra:
- a^ Me'tinggal duoia;
- b. Mengw&amp;rkm diri;
- c. Pindah tempat tinggal da menjadi Pen&amp;r&amp;rk di d€sa i Keh$ahan lain;
- d- B€rkahir masa bhaktinYa
- e.Tidakmemeorrhitagisyarat-syafatsebaeeianggotap€Ggurus;
- f. Melanggar prahrfan penurdmg-wrdangan dan keteirtuan yang bedakq serta norma-norma dalam masyarakat;
* pengunrs dm anggota dismrpaikan kepada Bupati untuk dit€rbitkan Keputusan Bupati tentang peflgesalran penrbentukan kmbaga Kemasyarakatan di dssa.
BAB VII - TATA KERIA
Pasal 12

- (1) Hubungan InnbagaKemasyarakatan di desa dengan Pemerintah Desa adalah msnbantu dalam bidang PemerintahafL perrbangrrnan dan sosial kernasyarakatan.
- (2) Hubungan kmbaga Kernasyarakatan di desa dengan Badan Perwakilan Desa @PD) adalah :
- a. Lembaga Kemasyarakatan di desa membantu proses p€renciuraim pembargrman di desa;
- b. Badan perwakilan Desa @PD) sesuai dengan fingsinya meoampung dan menelaah renc:mareng:ma pelaksanaan pembangmm yang diajukan oleh Lenrbaga-lembaga Kemasyarakatan desa dan meiryampaikan hasil telaah tertebut kepa.da Pemerintah Desa;
- c. Hgbrmgan Lembag1 Kemasyarakatan di desa dengan Lembaga Kemasyrakatan lain di Desa bersifat kerjasama s aling mombantu'
BAB VII - TATA KERIA
Pasal 13

Ceat dan Kepala Desa bes€rta pema$,at wajib melakukan pembinaan dan pengembangari Etadap Lembaga Kemasyrakatan di desa yang ada di lingkungan masyrakat di wilayalrnya.
BAB VII - TATA KERIA
Pasal 14

pembinam dm pengembangan kmbaga Kemasyarakatan di dEsa harus diratrkan kepada terbhmya stabittas nasional yang mantap, baik di bidang idiologi, polittlq ekonomi dan sosial hdaya enrylm di bidang pertahanan kemranan dalam usaha menr4iang kelancaran pelaksanaan trgF di bidang Pemerintahan, pembangunarq dan sosial kemasyarakatan.
BAB VI
Pasal 15

ffi daoa l"embaga Kerrasyrakatan di desa diperoleh dari :
- 1 SwadayamasYaakat;
- b. Bmfila Pem€rintdq
- c. tsmhldsrmbs lain yag sab, tidak mengikat
BAB VI
Pasal 16

S'mbsr dana pada hmf a dan c sebagaimana dimaksud pasar 15 perat'ran Daerdl ini tidak boleh bertentangandenganPeraturanPelrrrrdarrg-rmdanganyangberlaku'
PENJELASAN
Pasal 13

CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

CukuP Jelas