UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 1958
Tentang No Description
Berlaku: 36 TAHUN 1958
N/A
Preamble

Mengingat:
N/A
Pasal 113

dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
Memutuskan :
N/A
Pasal 1

.
Bagian VIII, B Bab I (Pengerluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan - Jawatan Pengawasan Pelayaran ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VIII B
(JAWATAN PENGAWASAN PELAYARAN).
BAB I - (Pengeluaran)
Pasal 2

.
Bagian VIII B, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan - Jawatan Pengawasan Pelayaran ditetapkan sebagai berikut:
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indoesia,
SOEKARNO.
Diundangkan, Pada tanggal 17 Juli 1958. Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM.
Menteri Perhubungan,
SUKARDAN.
Lampiran gambar lihat fisik
- *) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:
LN 1958/86
N/A
Pasal 5

Tata Cara Pembayaran TPP adalah sebagai berikut :
- a. TPP berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dibayarkan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai setiap bulannya dalam pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja;
- b. TPP berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dapat dibayarkan kepada PNS berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Bitung;
- c. Bagi PNS yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan meliputi :
1. 3 (tiga) kali terlambat setelah apel pagi selesai dilaksanakan;
2. 3 (tiga) kali pulang sebelum selesai jam kerja;
3. 1 (satu) kali terlambat dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja, begitu pula berlaku sebaliknya; dan
4. 2 (dua) kali terlambat dan 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja, begitu pula berlaku sebaliknya;
8. maka TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Tempat Bertugas Pegawai tersebut tidak dibayarkan 1 (satu) hari kerja.
- d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, besaran TPP dibayarkan berdasarkan nilai TPP dibagi jumlah hari kehadiran PNS;
- e. TPP berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas tidak dibayarkan apabila PNS tersebut berada dalam status tugas belajar, cuti, ijin, sakit dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya;
- f. Bagi PNS yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung dan Instansi Vertikal diwilayah Pemerintah Kota Bitung, diberikan TPP berdasarkan beban kerja, dan pembiayaannya dianggarkan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kota Bitung;
- g. TPP berdasarkan beban kerja tidak dibayarkan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru dari Pemerintah Pusat; dan
- h. Khusus Bagi PNS Dinas Pendapatan Daerah, tidak diberikan lagi insentif pajak.
2. Lampiran Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 50), diubah khusus Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
PARAF HIERARKHI
Wakil Walikota
Sekretaris Daerah Kota
Asisten Administrasi Umum
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Kasubag. Perundang-undangan
Staf Pengelola
PARAF KOORDINASI
Kepala Badan Pengelola Keuangan
Ditetapkan di Bitung Pada Tanggal 21 Agustus 2013
WALIKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH
dan Barang Milik Daerah
Kabid. Perbendaharaan
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 21 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 85