Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2017
Tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
Berlaku: 24 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan...
SALINAN
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Klarifikasi...
BAB II - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA Pasal 2
Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB II - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA Pasal 2
Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
Bagian Kedua
Penyusunan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 6

Penyusunan rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa atau BPD.
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang diprakasai oleh Pemerintah Desa, setelah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (3) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 8

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk :
- a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- d. rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
Bagian Ketiga
Pembahasan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 9

- (1) BPD harus melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat usulan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Desa oleh BPD dilaksanakan dengan musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (7) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
Penetapan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
Bagian Kelima
Pengundangan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
Bagian Keenam
Penyebarluasan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 14

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Bagian Ketujuh
Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa
Paragraf 1
Evaluasi
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Camat.
- (3) Dalam hal Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
Dalam...
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 16

- (1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 18

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 2
Klarifikasi
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 19

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dengan membentuk Tim Klarifikasi.
- (3) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur-unsur :
- a. bagian hukum Sekretariat Daerah;
- b. dinas pemberdayaan masyarakat desa;
- c. camat;
- d. organisasi perangkat daerah terkait; dan
- e. pihak-pihak terkait.
- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat yang berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan Peraturan Desa yang telah disampaikan kepada Tim;
- b. melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan pihak Pemerintah Desa;
- c. melakukan penelitian kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan hasil klarifikasi Peraturan Desa kepada Bupati;
- e. menyampaikan Surat Bupati tentang hasil klarifikasi Peraturan Desa kepada Kepala Desa;
- (6) Susunan Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 20

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) huruf e dapat berupa:
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
Bagian Kedua
Penyusunan
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancanan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa, menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
Bagian Keempat
Penyebarluasan
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
BAB V - PERATURAN KEPALA DESA
Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB V - PERATURAN KEPALA DESA
Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian : Muara Bulian
Ditetapkan di
Pada tanggal
: 15 Maret 2017
Pada tanggal
BUPATI BATANG HARI BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian
Diundangkan di
: Muara Bulian
Pada tanggal
: 15 Maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR: 24
lt. SEKRETARIS DAERAH KABUATEN BATANG HARI
S
N BATANG HARI
S
Y
A
H
I
R
S
A
H
S
Y
.
B
U
P
A
T
I
SALINAN
TAHUN 2017 NO LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 24 TAHUN 2017
TANGGAL
: 15 Maret 2017
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA
BENTUK KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA DAN KESEPAKATAN BERSAMA
1. Format Keputusan BPD :
KOP BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... .....
KECAMATAN ...
...
...,
KABUPATEN BATANG HARI
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
...
...
.....
NOMOR ...
TAHUN ....
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ..... MENJADI PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA... ... ...,
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang ...., telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawartan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang ... ... ... menjadi Peraturan Desa.
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor ..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor.....);
4. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... .. (Lembaran Desa ... ... ... Tahun ... .... Nomor ...) ( apabila sudah ada );
5. Peraturan Desa ... ... .... Nomor ..... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran ..... (Lembaran Desa ... Tahun .... Nomor ...) ;
Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA .... MENJADI PERATURAN DESA.
KESATU :
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang ..., untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA :
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ....
Pada tanggal
KETUA BPD ...
... ....,
...
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Batang Hari ;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Batang Hari ;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Batang Hari ;
4. Camat ....
1. Contoh Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa :
KESEPAKATAN BERSAMA
Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan..., tahun ..., yang
bertanda tangan di bawah ini :
- 1.
- Nama :
...
Jabatan :
Ketua BPD Desa ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan
Desa ..., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :
...
Jabatan :
Kepala Desa ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa
... tentang :
1. ...
2. ... dst (apabila Raperdes lebih dari satu)
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA KEPALA DESA...
...
PIHAK KESATU KETUA BPD...
...
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
SALINAN
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 24 TAHUN 2017
TANGGAL
: 15 Maret 2017
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
I. UMUM
Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi desa, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, BPD bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
II. TEKNIK PENYUSUNAN
Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari :
- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).
Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagai berikut :
A. Penamaan/Judul
1. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditulis dalam kertas ukuran folio, pada halaman pertama dengan lambang Garuda cetakan warna Emas, jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12, dengan jarak baris 1.
2. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
3. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
4. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
5. Contoh Penulisan Penamaan/Judul :
- a. Jenis Peraturan Desa
KEPALA DESA BENTENG RENDAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN DESA BENTENG RENDAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BENTENG RENDAH
Jenis Peraturan Kepala Desa
KEPALA DESA BENTENG RENDAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN KEPALA DESA BENTENG RENDAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG DISIPLIN PERANGKAT DESA
- c. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa
KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BENTENG RENDAH DAN KEPALA DESA MERSAM NOMOR 1 TAHUN 2016 NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRIGASI DI DESA BENTENG RENDAH DAN MERSAM.
B. Pembukaan
1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
- a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa : 'KEPALA DESA ... ..';
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA";
- f. Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari :
- a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa : 'KEPALA DESA .... ..';
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.
PENJELASANBAB II - Contoh :
Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.
Contoh :
PENJELASANBAB II - Contoh :
Pasal 21

...
...
...
Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi. Contoh :
Pasal ...
Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.
lsi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :
Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :
- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.
Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.
Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.
Contoh :
- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
...
.....;
dan
.....
- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.
```
... a. ...; b. ...; dan c. ...; 1. ....; 2. ....; dan 3. ....; a) .....; b) .....; dan c) .....;
```
....;
....;
dan
....;
Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :
PENJELASANBAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(Isi Pasal 1)
PENJELASANBAB III - (Judul Bab) Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. ...
.......
..
2. ....
3. ....
Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :
2. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.
- b. Ketentuan Materi yang akan diatur.
4. Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar- dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :
1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
- a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenangwenangan hukum.
Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :
1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum ( Rechtsvacuum );
2. menjamin kepastian hukum ( Rechtszekerheid ); dan
3. perlindungan hukum ( Rechtsbeseherming ), bagi masyarakat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.
Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.
Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari ( Necessery evil ) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.
Ketentuan Penutup
Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa;
2. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan ( eksekutif ), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
3. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur ( legislatif ), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
4. Nama singkatan ( Citeer Titel ).
5. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
- a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa pada suatu tanggal tertentu;
- b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
6. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa yang baru, terhadap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa yang lain.
D. Penutup
Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
- E. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- a. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa;
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa masingmasing Desa oleh masing-masing Sekretaris Desa.
- d. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri bawah;
- e. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- f. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.
Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.
Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat kebijakan yang melatar belakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :
3. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi .
2. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan 'Cukup jelas'.
III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.
Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat meliputi :
1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.
Contoh perubahan untuk yang pertama kali (tidak perlu dijelaskan pertama) :
KEPALA DESA BENTENG RENDAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN DESA BENTENG RENDAH NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BENTENG RENDAH NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PUNGUTAN DESA
Contoh perubahan untuk yang kedua kalinya :
KEPALA DESA BENTENG RENDAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN DESA BENTENG RENDAH
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BENTENG RENDAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PUNGUTAN DESA
- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya.
- 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa berniat mengubah secara besarbesaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
- 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".
Contoh :
PENJELASANBAB V - Pasal 10 dihapus
Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka Peraturan Desa Benteng Rendah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Benteng Rendah Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pencabutan tanpa penggantian
- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar ( kenvorm ) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab dimana masing-masing pasal tersebut berisi :
2.  Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan peraturan di desa.
3.  Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mu!ai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.
V. RAGAM BAHASA
Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa adalah :
A. Bahasa Perundang-undangan
1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
- a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama
- b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian ( adopsi ) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
- a. Mempunyai konotasi yang cocok;
- b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
- c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
- d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.
- B. Pilihan Kata atau istilah
1. Pemakaian kata "Kecuali"
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.
Contoh :
Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.
2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".
Contoh :
Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.
3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".
Contoh :
Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka
...
4. Pemakaian kata "Apabila".
Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".
Contoh :
Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.
5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".
- a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".
Contoh :
A dan B wajib memberikan ...
- b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"
Contoh :
A atau B wajib memberikan ...
- c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan atau".
Contoh :
A dan atau B wajib memberikan ..
6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak" Contoh :
Setiap warga Desa Benteng Rendah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".
Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".
Contoh :
-  Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
-  Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.
8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".
Contoh :
Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.
9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
Contoh :
Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Dukuh.
C. Teknik Pengacuan
1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (frase "sebagaimana dimaksud pada".
Contoh :
...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ...
...sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...
Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
Contoh :
.... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Benteng Rendah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa.
2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".
Contoh :
Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas ...
Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.
- D. Penandatanganan Naskah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
1. Sekretaris Desa bertanggung jawab atas kebenaran tata naskah dan penulisan naskah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sehingga harus membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen, serta pada sisi kiri nama Kepala Desa.
2. Kepala Desa menandatangani naskah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, setelah diparaf oleh Sekretaris Desa.
- E. Format Buku Register Peraturan di Desa.
BUKU REGISTER DESA PERATURAN DESA
| NO | TANGGAL | JUDUL PERDES | LEMBARAN DESA | LEMBARAN DESA |
|------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | NO | TANGGAL |
| 1 | 2 Januari 2015 | AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 | 1 | 1 Januari 2015 |
| dst | | | | |
BUKU REGISTER DESA PERATURAN KEPALA DESA
| NO | TANGGAL | JUDUL PERLURDES | BERITA DESA | BERITA DESA |
|------|----------------|------------------------------------------|---------------|----------------|
| | | | NO | TANGGAL |
| 1 | 2 Januari 2015 | Pelaksanaan Peraturan Desa .... Tahun .... | 1 | 1 Januari 2015 |
| | | Nomor ... tentang | | |
| dst | | | | |
BUKU REGISTER DESA KEPUTUSAN KEPALA DESA
| NO | TANGGAL | JUDUL KEPUTUSAN KEPALA DESA | KETERANGAN |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 Januari 2015 | Pembentukan Tim Pengelolaan Pungutan Desa Tahun Anggaran 2015 | Sekretariat |
| dst | | | |
Catatan :
Kolom keterangan dapat diisi unit/seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan.
BUKU NOMOR REGISTER EVALUASI PERATURAN DESA DI KECAMATAN
| NO | NOREG | JUDUL PERATURAN DESA | KETERANGAN |
|------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 1/Nama Desa/Tahun | Organisasi dan Tata KerjaDesa Mersam | Desa Mersam |
| dst | | | |
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
SALINAN
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 24 TAHUN 2017
TANGGAL
: 15 April 2017
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA
BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
- A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA
- I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA
KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN DESA... (Nama Desa ) NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)
KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang: a. bahwa ...;
bahwa ...;
dan seterusnya ...;
Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan KEPALA DESA ... ( Nama Desa)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).
PENJELASANBAB II
Pasal 1

...
Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).
Ditetapkan di ...
pada tanggal ... KEPALA DESA...( Nama Desa), tanda tangan
NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ... ( Nama Desa), tanda tangan NAMA
LEMBARAN DESA ... ( Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ..., (Nama Desa)
Menimbang
: a. bahwa...;
bahwa...;
dan seterusnya...;
Mengingat
: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).
PENJELASANBAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
PENJELASANBAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: