PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 20 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
Berlaku: 17 Juli 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, perubahan RKPD Tahun 2014 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa untuk terlaksananya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);
Memperhatikan:
Menetapkan :
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor 12), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) RKPD Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- (2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013, rancangan kerangka ekonomi dan rancangan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, indikasi program dan kegiatan beserta pendanaannya.
- (3) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; dan
- b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja SKPD dan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014.
- (4) RKPD Tahun 2014 dapat dilakukan apabaila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :