PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 010 Tahun 2017
Tentang BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2016
Berlaku: 27 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
Menetapkan:
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17);
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/01/KUM/2016 tentang Penetapan Anggaran Kas Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0533/KUM/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/01/KUM/2016 tentang Penetapan Anggaran Kas Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
BAB II - HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN YANG DIBAGI
Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang akan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen) dari total penerimaan Pajak Air Permukaan setelah dikurangi insentif pemungutan sebesar 3% (tiga persen) dari target Pajak Air Permukaan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Target Pajak Air Permukaan adalah sebesar Rp2.601.500.000,00 (dua miliar enam ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Target Pajak Air Permukaan berdasarkan Anggaran Kas Pendapatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 35% x Rp2.601.500.000,00 = Rp910.525.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta lim ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Insentif pemungutan adalah sebesar 3% x Rp910.525.000,00 = Rp27.315.750,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan yang diterima sesuai Pembukuan B IX Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebesar Rp717.813.680,00 (tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Besarnya dana bagi hasil penerimaan Pajak Air Permukaan untuk yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Rp717.813.680,00 - Rp27.315.750,00 = Rp690.497.930,00 (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Alokasi penerimaan untuk Pemerintah Provinsi adalah sebesar 50% x Rp690.497.930,00 = Rp345.248.965,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (8) Alokasi Penerimaan untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah sebesar 50% x Rp690.497.930,00 = Rp345.248.965,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
BAB III - POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Penerimaan Pajak Air Permukaan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
- a. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota sebagai aspek pemerataan; dan
- b. 60% (enam puluh persen) dibagi berdasarkan potensi penerimaan Pajak masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian hasil penerimaan Pajak Air Permukaan untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran
BAB III - POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 4

Setelah Peraturan Gubernur ini diberlakukan, Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Alokasi Pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga
Penatausahaaan
BAB III - POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 5

- (1) Penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dicantumkan dalam APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Pencantuman Dana penerimaan Air Permukaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada Pos Bagi Hasil Pajak Provinsi.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 6

- (1) Dana Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk Pembiayaan Rutin dan/atau Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran dan penggunaan selanjutnya atas dana penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota masing-masing.
BAB V
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd
H. SAHBIRIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 27 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd
H. ABDUL HARIS
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 10