PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMASECARATERBUKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier dilaksanakan melalui pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka sebagai upaya untuk mewujudkan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel yang didasarkan pada sistem merit telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Secara Terbuka;
- b. bahwa untuk menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang profesional dan berkinerja, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan kesempatan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
[
PARAFHIRARKI
PARAF KOORDINASI
I
KEPALA BKPP
t l
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;
2. Mengingat Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah;
I
KEPALA BKPP
PARAF HIRARKI
PARAF KOORDINASI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAFHIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Secara Terbuka (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1. Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
I
KEPALA BKPP
PARAF KOORDINASI
c
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA ASISTEN TATA PEMER1NTAHAN
P ARAF H1RARKI
PARAF H1RARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
pl
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tangerang Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Tangerang Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Struktural adalah seseorang yang menduduki dan menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. 8a. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. proses pengangkatan, pemindahan, 9. Pejabat yang kewenangan Berwenang melaksanakan adalah pejabat yang mempunyai dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN diinstansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. 1 1 . Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Caton Peserta adalah calon peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
| PARAF HIRARKI | |
|---------------------------|----|
| ASISTEN TATA PEMERINTAHAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA | |
| PARAF KOORDINASI | n |
| I KEPALA BKPP | |
n
13. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan be bas dari intervensi politik.
14. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 10

- ( 1 ) Calon Peserta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
- a. Pejabat Struktural yang menduduki jabatan Eselon II pada Pemerintah Daerah;
- b. Pejabat Struktural yang menduduki jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten;
- c. Pejabat Struktural yang menduduki jabatan Eselon II yang mendapatkan undangan dari panitia seleksi setelah mendapat persetujuan dari PPK dan dipandang memiliki kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, kependidikan dan pelatihan serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
- (2) Calon Peserta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas:
- a. Pejabat Struktural yang menduduki jabatan Eselon II. b atau jabatan Eselon III.a pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Banten, atau Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten;
- b. Pejabat Fungsional jenjang jabatan Ahli Madya Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c), sesuai bidang tugas dengan jabatan yang dilamar bagi Pelamar dari lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. Pejabat Struktural yang menduduki jabatan Eselon II, jabatan Eselon III.a, atau Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya yang mendapatkan undangan dari panitia seleksi setelah mendapat persetujuan dari PPK dan dipandang memiliki kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, kependidikan dan pelatihan serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- ( 1 ) Persyaratan umum Calon Peserta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
- a. menduduki jabatan struktural Eselon 11.b paling kurang selama 2 (dua) tahun;
- b. menduduki jabatan struktural Eselon III.a paling kurang selama 2 (dua) tahun;
- c. berpendidikan paling rendah Strata Satu (Sl);
- d. mendapat persetujuan dari PPK bagi Calon Peserta dari luar Pemerintah Daerah;
- e. tidak dalam proses, sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- f. tidak berstatus tersangka atau terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan/ atau tindak pidana umum dan/ atau tindak pidana narkoba;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
1. telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II atau bagi yang belum mengikuti wajib mengikuti diklat dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II setelah menduduki jabatan;
l
•
•
- j. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun terakhir bagi pejabat yang diwajibkan LHKPN;
- k. Pakta Integritas;
- I. telah menyerahkan surat setoran pajak tahunan tahun terakhir; dan
- m. tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Persyaratan khusus Calon Peserta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
- a. memiliki pangkat paling rendah Pembina Golongan Ruang IV/ a;
- b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelantikan;
- c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 2o aouas 20\7
WALIKOTA
/&gt;
Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 29 anari 2007 NG SELATAN, SEKRET RIS DAERAH KOTA TANG MUHAMAD
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 20I7 NOMOR 3
I
[
±l