PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 35 Tahun 2008
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Berlaku: 22 Desember 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 35 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D
Menetapkan :
Nomor 1).
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walkota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru;
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru;
9. Tim Teknis yang berfungsi sebagai Tim kerja yang beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur penunjang tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pelayanan perijinan yang cepat, murah, mudah, transparan pasti dan terjangkau secara terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijakan teknis lingkup pelayanan perijinan secara terpadu sesuai dengan kebijakan Walikota;
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan perijinan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan non perijinan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan perijinan paralel;
5. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan petunjuk pelayanan perijinan, pelayanan non perijinan dan pelayanan perijinan paralel;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
7. Mengelola administtrasi perijinan, non perijinan dan perijinan paralel dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
1. Sekretariat;
2. Bidang Pelayanan Perijinan;
3. Bidang Pelayanan Non Perijinan;
4. Bidang Pelayanan Perijinan Paralel.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapanan rumah tangga.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program, dibidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru;
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program kerja perencanaan anggaran dan rencana kegiatan tahunan, mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi serta menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana, pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, urusan kepegawaian, perjalanan dinas, pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor, urusan rumah tangga serta hubungan masyarakat dan kearsipan.
Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Perijinan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 10

Bidang Pelayaan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberian perijinan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dari unsur unsur perangkat daerah yang terkait dibidang perijinan sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 10, Bidang Pelayaan Perijinan, mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program dan petunjuk teknis pelayanan perijinan;
2. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan pemberian perijinan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dari unsur unsur perangkat daerah yang terkait dibidang perijinan sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas;
3. Pengkoordinasian, pengaturan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perijinan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 12

Bidang Pelayanan Perijinan terdiri dari Tim Teknis yang berfungsi sebagai pelaksana teknis bidang Pelayanan Perijinan baik terhadap masyarakat, perorangan, Badan usaha, maupun Lembaga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Non Perijinan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 13

Bidang Pelayaan Non Perijinan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberian pelayanan non perijinan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dari unsur unsur perangkat daerah yang terkait dibidang perijinan sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 13, Bidang Pelayaan Non Perijinan, mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program dan petunjuk teknis pelayanan Non perijinan;
2. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan non perijinan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dari unsur unsur perangkat daerah yang terkait dibidang perijinan sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas;
3. Pengkoordinasian, pengaturan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Non perijinan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 15

Bidang Pelayanan Non Perijinan terdiri dari Tim Teknis yang mempunyai tugas memproses Pelayanan Non Perijinan dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan satuan kerja dan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam rangka pembuatan rekomendasi suatu permohonan bidang non perijinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Perijinan Paralel
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 16

Bidang Pelayanan Perijinan Paralel mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberian perijinan paralel yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dari unsur unsur perangkat daerah yang terkait dibidang perijinan sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 16 Bidang Pelayanan Perijinan Paralel, mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program dan petunjuk teknis pelayanan Perijinan Paralel;
2. Penyelenggaraan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberian perijinan paralel yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dari unsur unsur perangkat daerah yang terkait dibidang perijinan sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas;
3. Pengkoordinasian, pengaturan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Perijinan Paralel.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Pasal 18

Bidang Pelayanan Perijinan Paralel terdiri dari Tim Teknis yang mempunyai tugas memproses perijinan dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan satuan kerja dan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam rangka pembuatan rekomendasi suatu permohonan perijinan Paralel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
BAB IV
Pasal 19

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV
Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV
Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV
Pasal 24

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
BAB IV
Pasal 25

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Badan dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
BAB IV
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV
Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh);
- (2) Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 24 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUDI YAMIN
Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor : 35 Seri D Nomor Seri 18
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota;
- (2) Dalam mempersiapkan rencana, program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- (3) Dalam melaksanakan rencana serta program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah;
- (4) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Badan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 22 Desember 2008