PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 13 Tahun 2017
Tentang PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 25 April 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 / PMK.07 / 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 / PMK.07 / 2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
" ' X
/ "
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 109 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2016.
N/A
Pasal 1

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diberikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
2. ( 2) Baik bagian Provinsi dan bagian Kabupaten / Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah Kabupaten / Kota.
N/A
Pasal 2

- ( 1) Penyetoran Pajak Rokok untuk masing-masing RKUD Kabupaten / Kota, dilakukan sesuai proporsi untuk masing-masing Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian atas penerimaan Pajak Rokok dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten / Kota dilaksanakan secara triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya setelah memperhitungkan biaya pemungutan.
N/A
Pasal 3

- ( 1) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan penerimaan yang diterima dalam RKUD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kabupaten / Kota didasarkan pada penerimaan yang diterima melalui RKUD yang dihitung melalui formulasi dan ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.
Tembusan Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
4. Para Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Utara.
N/A
Pasal 4

- (1) Alokasi Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Alokasi Definitif Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015.
N/A
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 25 April 2017
OLLY DONDOKAMBEY
/ * ' rX
LAMPIRAN
:
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR
:
13 T ~ 2017 25 . --BHSI 2nU
TANGGAL
:
TENTANG
:
PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2016
| NO | KABUPATEN/KOTA | PAJAK ROKOK |
|------|---------------------------|----------------|
| 1 . | MANADO | 12,605,705,658 |
| 2. | MINAHASA | 10,098,053,531 |
| 3. | BITUNG | 6,648,117,853 |
| 4. | SANGIHE | 6,613,516,189 |
| 5. | TALAUD | 5,325,915,089 |
| 6. | BOLAANG MONGONDOW | 7,657,739,290 |
| 7. | MINAHASA SELATAN | 7,505,869,817 |
| 8. | MINAHASA UTARA | 6,675,663,788 |
| 9. | TOMOHON | 4,764,284,424 |
| 10. | SITARO | 4,439,642,999 |
| 11 . | MINAHASA TENGGARA | 5,009,596,641 |
| 12 . | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 4,357,430,471 |
| 13. | KOTAMOBAGU | 4,983,010,732 |
| 14. | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 3,946,217,282 |
| 15. | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 3,939,947,746 |
| | TOTAL | 94,570,711,510 |
^
jp /xUBERNUR SULAWESI UTARAjJ
^
"
OLLY DONDOKAMBEY