PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 8 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI JASA UMUM
Berlaku: 8 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat di bidang jasa usaha yang merupakan kebutuhan masyarakat harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diatur Retribusi Jasa Umum di Kota Tomohon;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahu17: 1 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa S'~latan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Repu blik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S7R\· ,...
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin tahan Daerah Provinsi dan Pemerin tah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.;(?
- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan terse but.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
Paragraf IV
Struktur dan Besarnya Tarif
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayananan kesehatan diberikan.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 10

1· '1 I
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kata Tomohon.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedua
Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 13

- ( 1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;dan
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau · Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volumen sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.
Paragraf III
- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangku tan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf V
Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat penyediaan .,
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 19

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 20

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungu t retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 22

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan : , ... 1 1
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- a. Kartu tanda penduduk;
- c. Kartu identitas kerja;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- d. Kartu penduduk sementara;
- f. Kartu keluarga;dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi , termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Siaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Paragraf II
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan
Jasa
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk ,...J ..-...I -.\_\_ --A, .
Paragraf III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif
Pasa l 26
Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasa l 27
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan KTP dan akta catatan sipil diberikan.
Pasa l 28
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan KTP 'k1ha catatan sipil dari pemerintah daerah.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 29

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Keempat
Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan park.ir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa l 31
Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. p
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk ' pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.
Paragraf III
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangku tan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. 1 ·1 1
Paragraf IV
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 37

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dari pemerintah daerah.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 38

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah :::it:::111 rlnl.nrnPn lni-n ""~~ ,-1; ,
BagianKelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi
Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 40

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerin tah daerah.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 41

- ( 1) Su bjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang mcnggunakan Zmenikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
<!-- formula-not-decoded -->
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.
Paragraf III
- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan terse but.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- ( 1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam lam pi ran V, yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.;17
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 45

Setiap penerimaan formulir pengujian, plat ujian dan buku uji {STUK) baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya berpedoman pada Instansi yang membidangi perhubungan yaitu sebesar Rp. 100.000,- {Seratus Ribu Rupiah).
Paragraf V Wilayah Pemungutan
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 47

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Kata Tomohon.
Pasa l 48
Saat retribusi teru tang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Keenam
Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam
Kebakaran
Paragraf
I
,.
•l,
1
Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi Pasa l 49
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 50

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
Pasa l 51
- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam ke bakaran dari Pemerin tah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan PP.rntnrnn PPr11nr1,.., ... ,.,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Paragraf II
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat . pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.
Prinsip Dalam Penetapan
- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan daerah ini.
Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasa l 55
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 56

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari pemerintah daerah.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 57

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan./,17
Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang Paragraf I Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas jasa pelayanan jasa tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 59

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah :
- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, perlengkapannya, dan timbang dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. diwajibkan sesuai
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 60

- ( 1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Paragraf II
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP /BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.
Paragraf III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 62

- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.p
Paragraf V Wilayah Pemungutan
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 64

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.
Pasa l 65
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tera/tera ulang dari pemerin tah daerah.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 66

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedelapan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas i Paragraf I Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 67

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungu t retribusi atas jasa pengendalian meriara telekomunikasi.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 68

Objek retribusi pengendalian menara adalah pernanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara TPlPl.nrn11n;Jr...,,..; ,.:i;.\_\_.\_ \_\_ ,\_ '
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
Paragraf IV
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 73

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengendalian menara telekomunikasi diberikan.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 75

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupak~1 batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari pemerintah daerah.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2
Pasal 76

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 78

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau doku men l~in w:i-n&lt;Y \_,
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 79

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada aya.t ( 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedua
- ( 1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran/ peringatan/ surat lain sejenis;
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketiga
Keberatan
1·
•l
I
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 81

- ( 1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 82

- ( 1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota;
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluru hnva
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 83

- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua belas) bulan; '
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- ( 1) Hak untuk melakukan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- a. Diterbitkan surat teguran, atau;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 85

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
Bagian Kelima
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunanakan STRD.,17
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 87

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan W alikota dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
BAB VI - PENYIDIKAN
Pasal 88

- ( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai denga peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti , keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibid~g1 retribusi agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkJp dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana di bidang retribusi;
1. Memanggilorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. Menghentikan penyidikan dan/atau;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundanc-uo.taov=» ...
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 89

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak a tau kurang bayar.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 90

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 merupakan penerimaan negara.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi mengenai 'jdnls retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 92

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan Tera/Tera Ulang.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.~
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
I. Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tabel 1.TARIF POLIKLINIK BAGIAN RAWAT JALAN BERLAKU UNTUK PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING
| NO | URAIAN | TARIF PUSKESMAS (Rp) |
|------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Kunjungan Penderita/ Klien | Rp. 5.000 |
| 2 | Pemeriksaan Dokter Ahli | Rp. 15.000 |
| 3 | Biaya Tindakan Dalam Keadaan Darurat | Rp. 7.500 |
| 4 | PemakaianAmbulance/Puskesmas Keliling | |
| | a. Dalam Kota | Rp. 50.000 |
| | b. Luar Kota, ditambah dengan. | Rp. 5.000/km |
Tabel 2.BIAYA PERAWATAN DI PUSKESMAS
Pada dasarnya Puskesmas tidak ada klasifikasi tempat perawatan.
| I | URAIAN | TA~F (Rp) |
|-----|-------------------|-------------|
| ~O | Perawatan Perhari | Rp. 30.000 |
Tabel 3.TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS
| NO | URAIAN | TARIF j• ·1 t (Rp) |
|------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Operasi Kecil | Rp. 100.000 |
| 2 | Persalinan Normal | Rp. 150.000 |
| 3 | Persalinan denganpenyulit | Rp. 250.000 |
Tabel 4.TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS
| NO | URAIAN | TARIF (Rp) |
|------|---------------|--------------|
| 1 | BBS | Rp. 10.000 |
| 2 | HB | Rp. 10.000 |
| 3 | LEUKOCITE | Rp. 10.000 |
| 4 | ERITROCITE | Rp. 10.000 |
| 5 | TROMBOSIT | Rp. 10.000 |
| 6 | MALARIA | Rp. 15.000 |
| 7 | GOLONGANDARAH | Rp. 15.000 |
| 8 | URINELENGKAP | Rp. 15.000 |
| 9 | FACCESLENGKAP | Rp. 15.000 |
| 10 | BSN/GDS | Rp. 20.000 |
| 11 | SPUTUMBTA | Rp. 15.000 |
| 12 | GULADARAH | Rp. 15.000 |
| 13 | KOLESTEROL | Rp. 20.000 |
| 14 | ASAMURAT | Rp. 15.000 |
Tabel 5.TARIF PENGOBATAN GIGI DI PUSKESMAS
a. Ekstrasi Gigi
| URAIAN | TARIF (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemeriksaan / Resep Dental Check Up Ekstrasi Biasa/ Persistensi Komplikasi Implakasi Implakasi Operasi Perawatan Gigi Tambalan Amalgam a. Small b. Medium c. Large | Rp. 10.000 Rp. 12.500 Rp. 22.500 Rp. 32.500 Rp. 42.500 Rp. 52.500 Rp. 17.500 Rp. 22.500 Rp. 32.500 |
b. Temporary Filling
| NO | URAIAN | TARIF (Rp) |
|------|------------------|--------------|
| 1 | Nervus Treatment | Rp. 10.000 |
| 2 | Scailing | Rp. 20.000 |
II. Str uktur dan Besarnya Retr ibusi Pelayan an Persampahan /Kebersihan:
Besarnya Tarif Dasar Retribusi ditetapkan sebagai berikut
:
1. Rumah Tinggal/ Asrama
- a. Bangunan Darurat tiap bulan
.
- b. Bangunan semi permanen tiap bulan
.
- c. Bangunan semi perm an en bertingkat tiap bulan
.
- d. Bangunan Perman en tiap bulan
.
- e. Bangunan permanen bertingkat tiap bulan
.
2. Rum ah kost
.
- a. Penampungan s/d 10 orang setiap bulan
.
- b. Penampungan 11-25 orang setiap bulan
.
- c. Penampungan 25-50 orang setiap bulan
.
- d. Penampungan 51 orang keatas setiap bulan
.
3. Penginapan
- a. Wisma, losmen, dan sejenisnya setiap bulan
.
- b. Cottage setiap bulan
.
- c. Mela ti setiap bulan
.
- d. Hotel berbintang I tiap bulan
.
- e. Hotel berbintang II tiap bulan
.
- f. Hotel berbintang III tiap bulan
.
- g. Hotel berbintang IV tiap bulan
.
- h. Hotel berbintang V tiap bulan
.
4. Rumah Makan
- a. Kelas A tiap bulan
.
- b. Kelas B tiap bulan
.
- c. Kelas Cl tiap bulan
.'
.
- d. Kelas C2 tiap bulan
~·,'i··r······
- e. Rumah makan tidak tetap dan penjual makanan lainnya tiap hari .
5. Rumah Sakit
- a. Rumah Sakit Umum pemerintah tiap bulan
.
- b. Rumah Sakit Umum swasta (besar) tiap bulan
.
- c. Rumah Sakit Umum swasta (sedang) tiap bulan
.
- d. Rumah Sakit Umum swasta (kecil) tiap bulan
.
- e. Ru mah Bersalin swasta tiap bulan
.
- f. Rumah Bersalin pemerintah tiap bulan
..
- g. Puskesmas/balai pengobatan tiap bulan
.
- h. Puskesmas Rawat Inap tiap bulan
.
1. Apotik tiap bulan
.
- J. Tempat praktik dokter tiap bulan
.
- k. Kios penjualan di rumah sakit tiap bulan
.
1. Tempat terapi Kesehatan tiap bulan
.
6. Gudang
- a. Barang ekspor / impor, an tar pulau tiap bulan
.
- b. Perabot furniture/ meuble, textile, bahan makanan/minuman tiap bulan .
- c. Peralatan kendaraan bermotor (onderdil/ sparepart, ban dan lain-lain),farmasi tiap bulan .
- d. Pengolahan kayu tiap bulan
.
7. Bioskop
- a. Golongan A tiap bulan
.
- b. Golongan B tiap bulan
.
- c. Golonp-:::in r ti"''"' 1--,,1~-
Rp 5.000,-
Rp 10.000,-
Rp 15.000,-
Rp 20.000,-
Rp 25.000,-
Rp 25.000,-
Rp 50.000,-
Rp 100.000,-
Rp 150.000,-
Rp
100.000,-
Rp 125.000,-
Rp
150.000,-
Rp
200.000,-
Rp 250.000,-
Rp
300.000,-
Rp 350.000,-
Rp 400.000,-
Rp
250.000,-
Rp
150.000,-
Rp
100.000,-
Rp 50.000,-
Rp 5.000,-
Rp
100.000,-
Rp 350.000,-
Rp 250.000,-
Rp
150.000,-
- Rp 100.000,-
Rp
100.000,-
Rp 50.000,-
- Rp 100.000,-
Rp
75.000,-
Rp
50.000,-
Rp
25.000,-
Rp 25.000,-
Rp
150.000,-
Rp
100.000,-
Rp
100.000,-
Rp
100.000,-
Rp
150.000,-
Rp
100.000.-
| 8. | Sekolah/Perguruan | Tinggi | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | a. Jumlah siswa s/d 100 tiap bulan b. Jumlah siswa s/d 200 orang, tiap bulan | orang, | Rp | | | | | | | | | |
| | 11.Salon Salon kecantikan dan atau tukang pangkas | .. .. . 100.000,- Rp 200.000,- Rp 300.000,- | | | | | | | | | | |
| | mempergunakan tenaga 3 orang tiap | rambut dengan bulan dan atau tukang pangkas rambut dari 4 orang tiap bulan | Rp | | | | | | | | | |
| | Salon kecantikan mempergunakan tenaga lebih | atau tempat reparasi kendaraan bermotor roda' kendaraan bermotor roda empat (kecil)tiap bulam..1 kendaraan | | | | | | | | | | |
| 9. Kantor Luas bangunan | 2 Bangunan Bangunan bertingkat Bangunan bertingkat 2 | bermotor roda empat (besar) tiap bulan dan elektronik lainnya tiap bulan | Rp Rp | | | diatas | bulan | .. | 200.000,- | | | |
| | Bangunan semi permanen,permanen luas s/ d 75 m tiap bulan dengan luas diatas 75 m 2 | bulan .. bulan . | Rp | | | | | . | | | | |
| d. | dan semacamnya tiap bulan | 75.000,- | | | | | | | | | | |
| a. | d 75 m 2 diatas 75 | bulan bulan 75.000,- 150.000,- 200.000,- | | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- |
| b. c. | 12.Bengkel Bengkel | 300.000,- 200.000,- | Rp Rp | | | | | | | | | |
| | Warung/kios Warung /kios sedang | | Rp | | | | | | | | | |
| a. | (bukan bulan . | | | | makanan) | | | | | | | |
| b. | Warung /kios kecil tiap bulan | . | Rp | | | | | | | | | |
| 10.Toko a. | / swalayan Luas bangunan Luas bangunan | 40.000,- | | | | s/d 25 | | .. | | | | |
| | tiap Luas bangunan | 60.000,- | Rp | | | 26 m 2 s/ | bulan | .. | | | | |
| b. c. | m 2 tiap bulan d 50 m 2 51 m 2 tiap 100 m tiap | | | | | | | | | | | |
| d. | bulan Rp | 100.000,- | | | | diatas | | .. | | | | |
| a. b. | Rp | 50.000,- | | | | | | | | | | |
| b. Bengkel c. Bengkel radio, Lapangan, bahan- bulan | | | | | | TV, | | .. | | | | |
| a. | | | | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- |
| atau | dengan . dua .. ~ . .. | | | | | | | | | | | |
| bahan dagangan 14.Pabrik | pengeringan/ | 100.000,- 25.000,- | Rp | | | | | | | | | |
| a. b. c. | Rp Rp Rp | .. 100.000,- | | | | | | | | | | |
| 13. perusahaan, | | | | | pengolahan | | | | | | | |
| | pertukangan, tiap | | | | | | | | | | | |
| Pabrik besar tiap Pabrik sedang 15.Pekarangan | | 100.000,- 10.000,- | | | | tiap | | | | | | |
| | Rp Rp | | | | | | | | | | | |
| 16. | . . | | Rp Rp | | | | | | | | | |
| Pabrik kecil tiap kosong | | | | | | bulan tiap bulan | | . | | | | |
| | . | | | | | | | | | | | |
| | tiap | 25.000,- | | | | | | | | | | |
| | tempatjualan ruang/kios tetap di | 10.000,- | | | | | | | | | | |
| | Terminal di Terminal tiap pelataran di | 25.000,- | Rp | | | | | | | | | |
| 18. | Pelataran pemakai Roda Enam (Bus/Truk) tiap | 10.000,- | Rp | | | | | | | | | |
| 17.Setiap | pemakai pemakai kendaraan | | Rp | | | | | | | | | |
| Setiap 19.Setiap | tiap bulan bulan terminal hari Roda Empat (minibus/mikro) tiap | 1.500,- | | | | | | | | | | |
| a. | Lak Bak Terbuka (Besar) | 1.000,- | | | | | | | | | | |
| b. | Kendaraan tiap | 1.500,- | Rp | | | | | | | | | |
| | Kendaraan c. Kendaraan | hari hari | | | | | | | | | | |
| | Kendaraan | | Rp | | | | | | | | | |
| | Bak Terbuka dua tiap hari | | | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |
| | tiap | | | | | | | | | | | |
| d. e. | | Lak (Kecil) hari | Rp | | | | | | | | | |
| | umum selain yang disebutkan diatas | dalam ayat ini | | I')~ | I')~ | I')~ | I')~ | I')~ | I')~ | I')~ | I')~ | I')~ |
| 20.Sampah | | Rn | | | | | | | | | | |
| | ~?. -- ·- | | | | | | | | | | | |
| dikenakan .,,,t;,.,,__ 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | rvrvrv | | | | | | | | | | |
| | | Rp | | | | | | | | | | |
| | Kendaraan Roda | | | | | | | | | | | |
| | | | | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- |
| | | | Rp | | | | | | | | | |
III. Struktur dan Besarnya Tari f Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catata n Sipil
A. Penggantian Biaya Cetak
:
| (KK) | (KK) | (KK) | (KK) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| a. Kartu | Rp 20.000,- Rp | a. Kartu | |
| Keluarga Cetakan | 30.000,- | Keluarga Cetakan | |
| Kartu Tanda Penduduk (KTP)WNI | Rp 30.0CTO,- | Kartu Tanda Penduduk (KTP)WNI | |
| Cetakan kedua Kartu Tanda Penduduk (KTP)WNI | Rp 45.000,- | Cetakan kedua Kartu Tanda Penduduk (KTP)WNI | |
| Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA Rp | 500.000,- | Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA Rp | |
| Cetakan kedua Kartu Tanda Penduduk (KTP)WNA | Rp 750.000,- | Cetakan kedua Kartu Tanda Penduduk (KTP)WNA | |
| d. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal WNA | Rp 250.000,- | d. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal WNA | |
| Catatan Sipil yaitu : | Catatan Sipil yaitu : | Catatan Sipil yaitu : | |
| | Rp 150.000,- | | |
| Kutipan kedua Akta Perkawinan WNI | Rp 225.000,- | Kutipan kedua Akta Perkawinan WNI | |
| Akta Perkawinan WNA | Rp 1.500.000,- | Akta Perkawinan WNA | |
| Kutipan kedua Akta Perkawinan WNA | Rp 2.250.000,- | Kutipan kedua Akta Perkawinan WNA | |
| b. Akta Perceraian atas dasar keputusan Pengadilan Negeri: | b. Akta Perceraian atas dasar keputusan Pengadilan Negeri: | b. Akta Perceraian atas dasar keputusan Pengadilan Negeri: | |
| Akta Perceraian WNI | Akta Perceraian WNI | Akta Perceraian WNI | |
| Kutipan kedua Akta Perceraian WNI | Kutipan kedua Akta Perceraian WNI | Kutipan kedua Akta Perceraian WNI | |
| Akta Perceraian WNA | Akta Perceraian WNA | Akta Perceraian WNA | |
| Kutipan kedua Akta Perceraian WNA | Kutipan kedua Akta Perceraian WNA | Kutipan kedua Akta Perceraian WNA | |
| | Rp | | |
| , Akta Kematian WNI | , Akta Kematian WNI | , Akta Kematian WNI | |
| , ... I Kutipan kedua akta Kematian WNI | Rp 25.000,- | , ... I Kutipan kedua akta Kematian WNI | |
| Akta Kematian WNA | Akta Kematian WNA | Akta Kematian WNA | |
| Kutipan kedua akta Kematian WNA | Kutipan kedua akta Kematian WNA | Kutipan kedua akta Kematian WNA | |
| Akta Pengakuan Anak atas dasar Keputusan Pengadilan Negeri: | Akta Pengakuan Anak atas dasar Keputusan Pengadilan Negeri: | Akta Pengakuan Anak atas dasar Keputusan Pengadilan Negeri: | |
| Akta Pengakuan Anak WNI | Rp 200.000,- | Akta Pengakuan Anak WNI | |
| Kutipan kedua Akta Pengakuan Anak WNI | Rp 300.000,- | Kutipan kedua Akta Pengakuan Anak WNI | |
| Akta Pengakuan Anak WNA | Rp 500.000,- | Akta Pengakuan Anak WNA | |
| Kutipan Kedua Akta Pengakuan | Rp 750.000,- | Kutipan Kedua Akta Pengakuan | |
| Ganti Nama atas dasar keputusan Pengadilan Negeri: | Ganti Nama atas dasar keputusan Pengadilan Negeri: | Ganti Nama atas dasar keputusan Pengadilan Negeri: | |
| Akta WNI | 250.000,- | Akta WNI | |
| WNA | Rp | WNA | |
IV. Struk tur dan Besarnya Tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
| NO | URAIAN | TARIF (Rp) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 | Kendaraan roda dua perkendaraan per sekali parkir Kendaraan roda empat perkendaraan per sekali parkir Kendaraan roda lebih dari empat perkendaraan per sekali parkir Berlangganan untuk kendaraan roda dua per bulan Berlangganan untuk kendaraan roda empat per bulan | Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 50.000 Rp. 250.000 |
V. Stru ktur dan Besarny a Tarif Retri busi Pengujian Kendaraan Bermo tor
| NO | URAIAN | TARIF (Rp) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Biya Uji: a) Kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk perkendaraan b) Kapasitas sampai dengan 14 tempat duduk perkendaraan c) Kapasitas sampai dengan 26 tempat duduk perkendaraan d) Kapasitas 27 tempat duduk atau lebih perkendaraan e) Mobilbarang JJB (GVW)s/d 5.000 kg perkendaraan f) Mobilbarang JJB (GVW)500 kg sf d 800 kg perkendaraan g) Mobilbarang JJB (GVW) sf d 800 kg sf d 12.000 kg perkendaraan h) Mobilbarang JJB (GVW)diatas 12.000 kg perkendaraan i) Traktor tanpa kereta perkendaraan j) Kereta gandengan perkendaraan | Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 125.000 Rp. 150.000 Rp. 75.000 Rp. 90.000 Rp. 100.000 Rp. 125.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 |
VI. Struk tur dan Besarnya Tar if Ret ri busi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan setiap tahun sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekom unikasi.
VII. Struk tur dan Besarny a Tarif Retr ibusi Pemeriksaan /Pengujian Alat Pemadam Kebaka ran
- A. Pemeriksaanfpengujian alat pemadam kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :
- a. Sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Lebih dari 25 liters/ d 50 liter sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah)
- d. Lebih dari 100 liter sf d 150 liter sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- c. Lebih dari 50 liter sf d 100 liter sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Lebih dari 150 liter sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah); p
2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya:
- a. Sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah)
- b. Lebih dari 6 kg s/d 15 kg sebesar Rp. 75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. Lebih dari 15 kg s/d 50 kg sebesar Rp. 150.000,-"(seratus lima puluh riburupiah)
- d. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg sebesar Rp. 275.000,(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- e. Lebih dari 100 kg sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah);
- B. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Hydrant kebakaran, system pemancar air (sprinkler) dan alarm :
1. Hydrant dan House Reel sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah)
2. Alarm Otomatis:
- a. Sampai dengan 10.000 m2 sebesar Rp 300,(tiga ratus rupiah) tiap meter persegi;
- b. Lebih dari 10.000 m 2 sebesar Rp 350,(tiga ratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi;
3. Sprinkler Otomatis :
- a. Sampai dengan 10.000 m 2 sebesar Rp 300,(tiga ratus rupiah) tiap meter persegi;
- b. Lebih dari 10.000 m 2 s/d 40.000 m 2 sebesar Rp 350,(tiga ratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi;
- c. Lebih dari 40.000 m 2 sebesar Rp 400,(empat ratus rupiah) tiap meter persegi;
VIII. Struktu r dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera UJialjlg
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dipungut setiap tahun selama UTTP tersebut memenuhi standar (dihitung dalam rupiah) sebagai berikut:
| a. | Ukuran panj ang | Ukuran panj ang | Ukuran panj ang | Ukuran panj ang | Ukuran panj ang | Ukuran panj ang | Ukuran panj ang | Ukuran panj ang | Ukuran panj ang | Ukuran panj ang | Ukuran panj ang |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 | Rp. Rp. Mikro Kecil Menengah Besar 2.500 5.000 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 15.000 |
| b. Takaran (untuk barang | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) | Mikro Kecil Menengah Besar kering dan cair) |
| d. untuk | menimbang biasa | Mikro | | | | | | | | | |
| dengan b) Lebih dari 1 kg Timbangan | 3.500 1 kg Rp. Rp. | | 7.500 | Menengah | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| a) 1 kg sampai b) 10 kg sampai | dengan 10 kg dengan 50 kg Rp. Rp. | 5.000 | 10.000 | 10.000 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Untuk Menimbang Halus: | | | | | | | | | | | |
| a) Sampai 1.Kekuatan s/ d 25 kg | 20.000 30.000 Rp. | 15.000 | Kecil 25.000 | 35.000 | | | | | | | |
| 2. 2. Kekuatan 26 kg kurang | dari 100 kg Rp. | 25.000 | 35.000 | 45.000 | | | | | | | |
| kg | dari 250 Rp. 30.000 | | | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3. | kurang | | 45.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| | Kplr,1,::,t-oro 0C:() 1-- - I-' ' ,...,...,... • | | | | | | | | | | |
| | 100 kg sampai | | | | | | | | | | |
| | Kekuatan | | | | | | | | | | |
- e. Timbangan untuk menimbang halus
- f. Meter arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM)
- l. Meter kerja
2. Meter induk (satu s/ d tiga cairan uji)
- g. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak (pompa BBM) Pompa ukur BBM Murni
Rp. 50.000,-
Rp.
40.000,- per pesawat
Rp.
50.000,- per pesawat
Rp. 100.000,- per pesawat
- h. Tangki ukur tetap
1. Silinder tengah dan silinder datar
1.000
kiloliter pertama
Selebihnya 1000 kiloliter s/d 10.000 kiloliter
Selebihnya dari 10.000 kiloliter
2. Tangki ukur berbentuk bola
Biaya pada huruf a) angka ini ditambah 50% (lima puluh persen)
Rp. 1.000,- per kiloliter
Rp. 500,-
per kiloliter
Rp. 300,- per kiloliter
1. Tangki ukur gerak
- l. Tangki ukur mobil
2. Tangki ukur tongkang
- j. Bejana ukur
- k. Meter kwh
- l. 1 fasa
Rp. 20.000,- per kiloliter
Rp. 15.000,- per kiloliter
1. Kapasitas sampai dengan 50 liter
2. Kapasitas lebih dari 50 liter s/d 200 liter
3. Kapasitas lebih dari 200 liter s/d 500 liter
4. Kapasitas lebih dari 500 liter s/d 1.000 liter
5. Kapasitas lebih d h dari 1.000 liter
Rp. 15.000,-tiap pesawat
Rp.
20.000,-
tiap pesawat
Rp. 25.000,- tiap pesawat
Rp. 35.000,- tiap pesawat
Rp. 75.000,- tiap pesawat
Rp. 5.000,tiap pesawat
2. 3 fasa
1. Meter air
- m. Alat ukur lingkungan hid up
1.
Alat ukur limbah industri
2. Alat ukur polusi udara
- n. Alat ukur gas
- l. Meter gas volumetric dan inferensial
- a) Meter gas rotary piston dan turbin
- b) Meter gas tekanan rendah
- 1) Meter gas diafragma
- 2) Meter gas basah
- c) Meter gas Orifice
- d) Meter gas Vortex
- e) Gas mass flow meter
- f) Magnetic gas flow meter
- g) Hot wire gas flow meter
- h) Ultrasonic gas flow meter
2. Pompa ukur bahan bakar gas
3. Pompa ukur elpiji
:
Rp. 50.000,- tiap pesawat
Rp. 50.000,- tiap pesawat
Rp. 50.000,-
tiap pesawat
Rp. 50.000,- tiap pesawat
Rp. 50.000,-
tiap pesawat
Rp. 50.000,- tiap pesawat
Rp. 50.000,- tiap pesawat Rp. 50.000,- tiap pesawat
Rp. 50.000,-
tiap pesawat
Rp.
50.000,-
tiap pesawat
Rp. 100.000,- tiap pesawat
Rp. 100.000,- tiap pesawat
Biaya sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah ini, ditambahkan Rp. 10.000,tiap pesawat yang bekerja dengan sistem elektronik. ;(7
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2012 NOMOR
Rp. 8.000,'tiap pesawat
1· ·1., I Rp. 5.000,tiap pesawat
Rp. 50.000,tiap pesawat Rp. 50.000,-. tiap pesawat
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetah uinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. F
/
Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 14 Ma r-,t 201~
-&gt;
j
...
••
Diundangkan
di Tomohon
pada tanggal
15 M:-ret
2012
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. ARNOLD POLI , SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19630815 198803 1 019
LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR 8
1·
'1
1