PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
Berlaku: 6 Juli 2012
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
a
bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin;
- bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin; b
- O Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
fi
o
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 4Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
O
f^
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menten* Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
O
n
•
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
8. Sekretariat/Bidang /Sub Bagian/Sub Bidang adalah Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin;
9. Kelompok Jabatan Pungsional adalah Kelompok PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.
n
BAB II - UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 2

Unsur-Unsur Organisasi Badan terdiri dari:
- a. Badan
Sekretariat:
- -Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- -Sub Bagian Program;
- -Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa :
- -Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
- -Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
- d. Bidang Politik :
- -Sub Bidang Partai Politik;
- -Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat.
- e. Bidang Organisasi:
- -Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- -Sub Bidang Organisasi Keagamaan dan Profesi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan.
{**)
r&gt;
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Badan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan program kerja Badan;
- c. pengelolaan penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran serta administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
n
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan dan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, mengumpulkan bahan, melaksanakan pelayanan serta mengelola administratif kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kerja dan program kerja serta melakukan koordinasi intern tentang penyusunan program kerja Badan serta pelaporannya.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan.
Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan mediasi, fasilitasi dan pengkajian masalah strategis daerah dalam rangka penyelenggaraan kesatuan bangsa.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan kesatuan bangsa;
- b. pelaksanaan mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan kesatuan bangsa meliputi pemahaman dan implementasi wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa;
- c. pelaksanaan pengkajian masalah strategis. daerah sebagai . upaya menjaga stabilitas dan kewaspadaan daerah;
- d. penyelenggaraan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
i
j
&gt;
r^
f"^
- e. penyelenggaraan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasayarakatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan mediasi, fasilitasi dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan mediasi, fasilitasi serta pengkajian masalah strategis daerah dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan bangsa dan kewaspadaan daerah.
Bagian Keempat
Bidang Politik
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11

Bidang Politik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan politik masyarakat, pembinaan partai politik dan fasilitasi hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan pemilu.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 11, Bidang Politik mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan politik masyarakat dan partai politik;
- b. pelaksanaan pembinaan partai politik dan pemberdayaan pendidikan politik masyarakat;
- c. fasilitasi dan mediasi hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan pemilu;
- d. fasilitasi dan mendiasi hubungan antar lembaga legislatif dan eksekutif;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pemilu dengan lembaga penyelenggara pemilu, partai politik dan masyarakat;
f~*)
- ^
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. f.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Partai Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan partai politik peserta pemilu dan fasilitasi hubungan antara partai politik dengan lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pendidikan politik masyarakat dalam rangka pelaksanaan demokrasi penyelenggaraan pemilu.
Bagian Kelima
Bidang Organisasi
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Organisasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan profesi dalam rangka mewujudkan kerukunan dan stabilitas sosial di masyarakat.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14, Bidang Organisasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan profesi;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan, oeganisasi keagamaan dan profesi;
- c. pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi antar organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan profesi;
- d. pengkoordinasian lintas sektor dan antar organisasi dalam penyelenggaraan kerukunan antar umat beragama, antar warga dan stabilitas sosial di masyarakat;
n
n
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi antar organisasi kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan stabilitas sosial di masyarakat.
- (2) Sub Bidang Organisasi Keagamaan dan Profesi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi antar organisasi keagamaan dan profesi dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama dan pengembangan organisasi profesi.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
r*)
f0^
TATA KERJA
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
O
Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris Badan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Badan, atau apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Badan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 24

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 25

f*\ Laporan Kepala Bidang dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Program melalui Sekretaris Badan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarmasin dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
I
D
r~)
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 6 Juli 2012
WALIKOTA BANJARMASIN,^-
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 7 Juli 2012
Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 35
•••
'
»',.
• rA.
'•