PERATURAN DAERAH Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2023
Tentang HAKKEUANGAN DANADMINISTRATIF PIMPINAN DANANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN OGANKOMERING ILIR
Berlaku: 18 Tahun 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Mengingat...
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERING ILIR NOMOR 11 TAHUN2017
TENTANG
HAKKEUANGANDANADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTADEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR,
Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali; 1
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Mengingat ...
2
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat:
2. Indonesia Tahun 1945;
3. Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 1959 tentang 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
4. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1 2004 tentang Tahun 3. Undang-Undang Nomor
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang ...
3
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri...
--,------
-\_---\_.
Menetapkan
:
4
(
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENOGANKOMERINGILIR
dan
BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR.
BABI
KETENTUANUMUM
N/A
Pasal 13

- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)terdiri atas 3 (tiga)kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
- b. sedang;dan
- c. rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf a.paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b,paling banyak 5 (lima)kali dari uang representasi Ketua DPRD;dan
- c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c,paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD. C
- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan data realisasi APBD2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses
Pasal16
Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRDdiberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 huruf 1 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 2 1
Pasa117 ...
-----~-
Ketentuan mengenai besaran pemberian tunjangan kumunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses.
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DANANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal18
- (1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRDterdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga; C
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
Bagain Kedua
Jaminan Kesehatan
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. a
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) juga termasuk suamiJ istri dan anak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasa120 ...
..
---~-~--
Pasa120
- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak terrnasuk suamij istri dan anak. 1
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Bupati,
Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pasa121
Jaminan Kecelakan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)huruf d.
- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. e
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
Ketentuan ...
12
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta
Kendaraan Dinas Jabatan
Pasa123
- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat huruf adan huruf b sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang - unda.u..u.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya s! r: I kendaraa n dinas jabatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dun pemakai.ui rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimak .d pada ayat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perund.u j, undangan,
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta ]"j:ndaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pc1nakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat dibebankan pada APBD.
- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhen: 1 atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya Sf: rta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan 1"lik kepada Pemerintah Daerah paling lambatl (satu) bulan sejak tanggal hcrhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRn y;", 19 disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti at..u hel' .hir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib di kembali -.an dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lamba t 1 {satu] bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.·
Ketentuan .. ,.
-----
-----
-----
,----
-----\_.-\_
---------------\_.
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat disewa belikan, digunausahakan, dipindah tangankan, dan/ atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat diubah.
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpab / janji.
4. (4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpahj janji.
N/A
Pasal 27

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asaskepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan stan dar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. (2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Besaran...
---------
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel,belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan stan dar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsecara bersamaan.
Pasa129
- (1) Bagi suami darr/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRDpada DPRDyang sarna hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/ WakilBupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan darr/ atau AnggotaDPRDyang diberhentikan sernetara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
N/A
Pasal 30

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRDdisediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Belanja...
-------.----\_
...
\_-
-------
15
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud padaayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRDyang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRDtidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)huruf c.
N/A
Pasal 31

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang - undangan.
UANGJASAPENGABDIAN PIMPINAN DANANGGOTA DPRD
N/A
Pasal 32

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRDyang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan l(satu} tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; 2
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga)bulan uang representasi; 3
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun,diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan 4
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima)bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi. e 5
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang- undangan.
Pasal33 ...
--\_.\_----\_-------
------
Pasa133
- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uangjasa pengabdian.
BELANJAPENUNJANGKEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasa134
- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:
- a. program;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi. e
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
Bagian Kedua
Program
Pasa] 35
- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasa134 huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia lingkungan DPRD;
di
- kemasyarakatan; dan dan pemerintahan kegiatan konsultasi dan e. koordinasi
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. f.
Program...
-----------------------------------------------------
- (2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD
Pasal36
- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna me1ancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRDsehari-hari, Pimpinan DPRDdiberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (2)huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD,dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD,dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
10. dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum;dan a
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
Dana...
- (3) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRDdan wakil ketua DPRDuntuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna menlancarkan pe1aksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (4) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi,kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat,efektifitas,efisien, dan akuntabilitas.
- (5) Dalam hal terdapat sisa daria.operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan samapai dengan akhir tahun anggaran,sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasa138
Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, darr/ atau golongan.
Bagian Keempat
KelompokPakar Atau Tim AhliAlat Kelengkapan DPRD
- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRDyang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRDyang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota,pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 ( tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRDdidasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
Ketentuan ...
19
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi Pasa140
- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang di sediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian.prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemapuan keuang daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga
Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi
Pasa141
- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam 34 ayat (2)huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRDsesuai dengan kebutuhan DPRD dansesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
Penyediaan...
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.
PENGELOLAAN HAKKEUANGAN DANADMINISTRATIF PIMPINAN DANANGGOTA DPRD
Pasa142
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRDyang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis be1anja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
Pasa143
Dalam rangka pertanggungjawaban tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
Pasa144
- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakatj Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
Bukti ...
----~
21
- (4)Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa145
-
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRDyang diberhentikansementara oleh pejabat yang berwenang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga,tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRDtersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang di persamakan dengan Pimpinan DPRD definitifyang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.