PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 030 Tahun 2017
Tentang PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN PROVINSI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Berlaku: 27 Maret 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 030 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN PROVINSI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dipandang perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali agar dapat dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebgai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
Menetapkan:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 96 Tahun 2015 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimatan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN PROVINSI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
6. Tim Penilai adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
7. Tim Penunjang adalah tim yang keanggotaannya adalah terdiri dari unsur-unsur instansi penunjang yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan pengembangan/pembangunan.
8. Analisa Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
9. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
11. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14. Surat persetujuan dokumen andalalin adalah dokumen surat yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai bentuk persetujuan atas hasil analisa dampak lalu lintas beserta rekomendasi penanganannya, ditujukan terhadap objek bangunan baru dan/atau pengembangan baru.
15. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
16. Surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas adalah dokumen surat yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai bentuk persetujuan atas hasil analisa perencanaan pengaturan lalu lintas beserta rekomendasi penanganannya, ditujukan terhadap objek bangunan yang sudah terbangun sebelum peraturan ini disahkan.
17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
18. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
BAB II - RUANG LINGKUP PENGATURAN
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. Jenis Andalalin, kewenangan, jenis dan kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin;
- b. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Andalalin;
- c. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi;
- d. Sanksi Administrasi; dan
- e. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi.
BAB III - JENIS ANDALALIN, KEWENANGAN, JENIS, DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN
Pasal 3

Jenis Andalalin berdasarkan batasan terdiri atas:
- a. Dokumen Andalalin; dan
- b. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.
Bagian Kedua
Kewenangan
BAB III - JENIS ANDALALIN, KEWENANGAN, JENIS, DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN
Pasal 4

Kewenangan Andalalin yang dilaksanakan adalah pada ruas jalan provinsi.
Bagian Ketiga
Jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin
BAB III - JENIS ANDALALIN, KEWENANGAN, JENIS, DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN
Pasal 5

Jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin antara lain:
- a. Perumahan;
- b. Apartemen;
- c. Toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
- d. Pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
- e. Hotel/motel/penginapan;
- f. Rumah sakit/klinik;
- g. Industri/pergudangan;
- h. Sekolah/perguruan tinggi;
- i. Tempat kursus;
- j. Restoran/rumah makan;
- k. Gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
- l. Terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
- m. Pelabuhan/bandara;
- n. Bengkel kendaraan bermotor;
- o. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas; dan
- p. Perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan huruf o.
Bagian Keempat
Kriteria jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin
BAB III - JENIS ANDALALIN, KEWENANGAN, JENIS, DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN
Pasal 6

Kriteria jenis kegiatan dan/atau Usaha yang wajib memiliki Andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN
Pasal 7

- (1) Untuk Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang harus memperoleh persetujuan, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy KTP;
- b. Foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
- c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. Foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500;
- f. Foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
- g. Surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin, dari:
1. Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang-kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi; atau
2. Pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki IUJK Jasa Perencana Konstruksi sekurang kurangnya Bidang Sipil dan klasifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra desain dan desain enjinering pekerjaan teknik sipil transportasi tempat dimana tenaga ahli tersebut bekerja.
- h. Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
- i. Dokumen Kerangka Acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pedoman penyusunan dokumen kerangka acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas, Dokumen Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN
Pasal 8

Untuk Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang harus memperoleh persetujuan, pemrakarsa/ pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotocopy KTP;
- b. Fotocopy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
- c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1:500;
- f. Gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan;
- g. Foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau usaha berukuran 4R dengan ketentuan:
1. Dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan; dan
2. Pemotretan diambil dari tampak depan, tampak samping kiri kanan dan tampak belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon.
Bagian Kedua
Tata Cara
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN
Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai berikut :
- a. Pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- b. Dinas Perhubungan:
1. Memberikan Tanda Daftar Pengajuan Evaluasi dan Persetujuan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
2. Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Surat Keterangan yang mencantumkan keterangan bahwa pihak Pemrakarsa telah menyampaikan permintaan evaluasi dan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. Memeriksa kelengkapan permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan kajian terhadap Dokumen Kerangka Acuan;
4. Hasil kajian Dokumen Kerangka Acuan tersebut dibuatkan Surat Pemberitahuan Revisi atau Persetujuan terhadap Dokumen Kerangka Acuan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan yang kemudian diserahkan kepada pemrakarsa/pemohon.
Pemrakarsa/Pemohon:
1. Dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Revisi terhadap dokumen Kerangka Acuan, pemrakarsa/pemohon segera melakukan revisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan untuk diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan;
2. Dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan, pemrakarsa/pemohon segera:
- a) Menyusun jadwal, jenis dan lokasi pengumpulan data serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan guna fungsi pengawasan; dan
- b) Menyusun Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan mengacu pada Dokumen kerangka acuan yang telah disetujui.
3. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang telah disusun, diserahkan ke Dinas Perhubungan.
Dinas Perhubungan:
1. Menerima Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dari pemrakarsa/pemohon;
2. Memberi tanda bukti penyerahan atas pengajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan kepada pihak pemrakarsa/pemohon;
3. Melakukan penilaian bersama Tim dan pemrakarsa/pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
4. Dalam pelaksanaan penilaian, apabila diperlukan maka dapat dilakukan peninjauan lapangan guna melakukan pengamatan terhadap lahan rencana pembangunan/pengembangan;
5. Apabila dalam penilaian, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan tinjauan teknis dan akademis pada hasil dokumen rencana pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, Tim memberikan catatan dan perintah revisi kepada pemrakarsa/pemohon dan pihak konsultan;
6. Hasil revisi sesuai hasil evaluasi Tim, diserahkan kembali selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah catatan dan perintah revisi diberikan;
7. Dalam hal penilaian Tim telah menyetujui isi dan hasil analisis pada dokumen dan atau hasil revisi dokumen, Tim membuat Berita Acara Evaluasi Penilaian;
8. Berita Acara Evaluasi Penilaian memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
- a) Hari dan tanggal pelaksanaan evaluasi;
- b) Identitas Pemrakarsa;
- c) Nama usaha yang dibangun/dikembangkan;
- d) Nama-nama Tim Penilai dan peserta rapat;
- e) Hasil keputusan;
- f) Catatan-catatan perbaikan dan revisi (jika ada);
- g) Tanda tangan Pemrakarsa, Tim Penilai dan diketahui oleh Sekretaris Dinas Perhubungan atas nama Kepala Dinas Perhubungan;
- h) Tanggal dibuat Berita Acara Evaluasi Penilaian; dan
- i) Lampiran Surat Pernyataan Kesanggupan;
9. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud adalah surat yang berisi pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan mitigasi dan penanganan sebagai bentuk bagian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap objek Andalalin;
10. Surat Pernyataan Kesanggupan dibuat oleh pihak Pemrakarsa dan pihak instansi pemerintah yang terkait dengan kewenangan pelaksanaan mitigasi;
11. Berita Acara Evaluasi Penilaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tim, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai laporan dan dasar penerbitan Surat Rekomendasi Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
12. Kepala Dinas Perhubungan setelah menerima Berita Acara Evaluasi akan menerbitkan Surat Rekomendasi dan menyampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan penetapan persetujuannya melalui Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak penyampaian dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai serta memenuhi persyaratan.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN
Pasal 10

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Perencanaan Pengaturan (Manajemen dan Rekayasa) Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:
- a. Pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kepada kepala Dinas Perhubungan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Dinas Perhubungan:
1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;
2. Berkas permohonan yang diterima akan diserahkan kepada Tim untuk dilakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi;
3. Hasil penilaian Tim dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan dilampiri konsep Surat Persetujuan;
4. Kepala Dinas Perhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim; dan
5. Surat persetujuan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan disampaikan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN
Pasal 11

- (1) Contoh formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagan alur tata cara pemberian persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN
Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:
- a. lulusan penguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang perguruan tinggi; dan
- b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurannya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan pihak pemrakarsa/pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 9 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 5 harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN
Pasal 13

- (1) Pemberian persetujuan atas dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas dilakukan secara bersama-sama oleh tim yang terdiri atas:
- a. Tim Evaluasi; dan
- b. Tim Penunjang.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsurunsur sebagai berikut:
- a. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Unsur Satlantas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;
- c. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Tim Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsurunsur sebagai berikut:
- a. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Unsur Satlantas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;
- c. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- g. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Evaluasi dan Tim Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB V - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 15

Dinas Perhubungan dan Satlantas melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis untuk pengumpulan data (survei) dan pelaksanaan manajemen serta rekayasa lalu lintas jalan.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB V - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas dilaksanakan secara bersama-sama oleh unsur terkait sebagai berikut :
- a. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan andalalin yang berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Unsur Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas;
- c. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan kesesuaian terhadap rencana tata ruang dan sistem transportasi;
- d. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan(Rumija);
- f. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap penataan ruang pemukiman;
- g. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap perizinan yang ditetapkan;
- h. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan untuk penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. Unsur Biro Hukum melakukan pengawasan untuk pertimbangan produk hukum.
BAB V - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 17

Dalam hal dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masing-masing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.
Bagian Ketiga
Evaluasi
BAB V - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin dapat dievaluasi apabila:
- a. adanya perubahan peruntukan;
- b. adanya perubahan syarat zoning;
- c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
- d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada Andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam Analisa.
- (2) Setiap anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengusulkan evaluasi andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Perhubungan menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memilki persetujuan Andalalin.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha tanpa memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas:
- a. Surat Peringatan Tertulis;
- b. Penghentian Sementara Pelayanan Umum;
- c. Penghentian Sementara Kegiatan;
- d. Penghentian Pelaksanaan Kegiatan; dan
- e. Pencabutan/pembatalan izin usaha.
BAB VII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. surat peringatan tertulis dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
- b. penghentian sementara pelayanan umum, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat peringatan ketiga dan pihak yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. penghentian sementara kegiatan, apabila pihak yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha secara permanen, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diberlakukan penghentian kegiatan dan/atau usaha sementara diberlakukan dan pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- e. pencabutan/pembatalan izin usaha, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha secara permanen diberlakukan dan pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB VII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan Berita Acara Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pertimbangan teknis yang dibuat oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang belum memiliki Andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki Andalalin berupa surat persetujuan dokumen Andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka seluruh permohonan persetujuan dokumen Andalalin atau persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang masih dalam proses pengajuan, dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur.