PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 20 Tahun 2001
Tentang RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Berlaku: 27 Februari 2001
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa bedasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitia urusan piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomr 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkata II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
- f. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan atas pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau digunakan oleh masyarakat;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang -undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- n. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang disajikan oleh Wajib Retribusi.
- q. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tingkatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai Penyelidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran;
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

1. Objek Retribusi adalaha Pelayanan Pemriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau yang dipergunakan oleh masyarakat digedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan dan gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun.
2. Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat dirumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran oleh dinas pemadam kebakaran
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperolah pelayanan pemeriksaan alat pencengah dan pemadam kebakaran.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat pengunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jmulah Alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi maksudkan untuk menutup biaya anatara lain biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya pengisian dan penyediaan racun api, biaya segel, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya operasional dan pemeliharaan.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan bedasarkan jenis dan ukuran Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- A. Retribusi pemeriksaan/pengujjian Alat Pemadam Api, Kebakaran, untuk konsumen dan pemilik Alat Pemadam Kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
1. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi busa super dan sejenisnya :
- a.
- Sampai dengan 25 liter ... Rp. 2.000,-
- b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter... Rp. 2.500,-
- c.
- Lebih dari 50 liter s/d 150 liter ... Rp. 3.000,-
- d. Lebih dari 150 liter ... Rp. 4.000,-
2. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
- a.
- Sampai dengan 6 Kg... Rp. 2.000,-
- b. Lebih dari 6 Kg s/d 20 Kg...
Rp. 2.500,-
- c. Lebih dari 20 Kg s/d 150 Kg.. ...
Rp. 3.000,-
- d. Lebih dari 150 Kg ... Rp. 4.000,-
B. Pemanfaatan Mobil Pompa :
1. Bantuan Khusus penjagaanyang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang sebesar Rp. 25. 000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ).
2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersil kepada swasta dan instansi pemerintah diluar pemerintah Kabupaten Muaro Jambi selama 24 jam kurang setiap unit sebesar Rp. 15. 000,- ( lima belas ribu rupiah ).
3. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, termasuk penggantian harga bahan selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 10.000,( sepuluh ribu rupiah ).
4. Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk penggantian bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 15. 000,- ( lima belas ribu rupiah ).
5. Selain pemungutan tersebut pada angka 1, 2, 3, dan 4 diatas dikenakan pungutan uang kilometer untuk sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupia).
- C. Retribusi pengganti/pemasang tanda 'DILARANG MASUK' 'DILARANG MEROKOK' dan pelat metal kebakaran.
1. Pelat Ukuran 100 x 20 Cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar... Rp. Rp. 10.000,- / lembar;
2. Pelat Ukuran 50 x 10 Cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar... Rp. Rp. 5.000,- / lembar;
3. Pelat Metal Kebakaran untuk bangunan-bangunan gedung sebesar... Rp. Rp. 2.500,- / lembar;
- D. Retribusi penelitian rencana dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem pemancaran air Sprinkle/drencer dan alarm besar :
- E. Retribusi pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya dan perizinannya :
1. Bahan-bahan yang mudah meledak... Rp. 25,-/M2
2. Bahan-bahan beracun ... Rp. 20,-
3. Bahan-bahan perusak (Corrousive)...Rp. 15,-
15. 4.
16. Bahan-bahan kondisi normal sangat mudah menyala... Rp. 10.000,-/ton.
- 1.
- Hydrant dan House Reel ... Rp. 1.500,-/titik
2. Alarm Otomatis :
- Sampai dengan 10.000 M2 ... Rp. 15,-/M2
- Lebih dari 10.000 - 40.000 M2... Rp. 10,-/M2
3. Sprinkle otomatis :
- a. Sampai dengan 10.000 M2 ... Rp. 20,-/M2
- b. Lebih dari 10.000 - 40.000 M2... Rp. 15,-/M2
- c. Lebih dari 40.000 M2 keatas... Rp. 10,-/M2
5. Bahan-bahan yang karna pengaruh panas kebakaran benda lainnya akan menyala... Rp. 2.000,-/ton
6. Bahan-bahan berbahaya lainnya yang termasuk angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ... Rp. 1.000,-/ton
- F. Pemeriksaan persyaratan pencengahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :
- a. Sampai dengan 10.000 M2 ... Rp. 10,-/M2
5. b.
6. Lebih dari 10.000 - 40.000 M2... Rp. 8,-/M2
- c. Lebih dari 40.000 M2 keatas... Rp. 6,-/M2
- G. Sertifikat klasifikasi bagian bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun perlengkapan alat pencengahan dan pemadam kebakaran :
1. Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi Sebesar ... Rp. 10.000,-
2. Klasifikasi ancaman kebakaran sedang Sebesar ... Rp. 7.500,-
11. 3.
12. Klasifikasi ancaman kebakaran ringan
13. Sebesar ... Rp. 5.000,-
4. Ketentuan retribusi tersebut angka 1,2 dan 3 berlaku juga bagi pengganti klasifikasi.
- H. Retribusi perizinan dan penjualan Alat-alat Pemadam Kebakaran :
1. Setiap perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, pengimpor, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis Alat Pemadam Kebakaran dikenakan retribusi perizinan :
- a. Produsen sebesar ... Rp. 50.000,-
- b. Importir sebesar ... Rp. 40.000,-
19. c.
20. Penyalur/agen sebesar... Rp. 35.000,-
- d. Pengecer sebesar ... Rp. 10.000,-
2. Untuk perpanjangan angka 1 diatas setiap tahun :
23. a.
24. Produsen sebesar ... Rp. 50.000,-
- b. Importir sebesar ... Rp. 40.000,-
- c. Penyalur/agen sebesar... Rp. 35.000,-
- d. Pengecer sebesar ... Rp. 10.000,-
3. Retribusi dimaksud ayat (2) pasal ini termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam kabupaten tempat pelayanan diberikan.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ syarat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai syarat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XV - PENGEMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan kelebihan Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembaliaan kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas ketserlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XV - PENGEMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- (2) Permohonan pegembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau memilih pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XV - PENGEMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVI - PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVII - DALUWARSA
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana Retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang melakukan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah .
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapka oleh Bupati
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
Z.BACHRI SALEH, SH
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
DTO
Drs. MUCHTAR MUIS.
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 20 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas