PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 1965
Tentang PERUBAHAN/PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 No. 109)
Berlaku: 13 Nopember 1965
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Undang-undang No. 7 tahun 1960 tentang Statistik perlu lebih disesuaikan dengan perkembangan Revolusi dan susunan Pemerintahan Republik Indonesia dewasa ini;
- b. bahwa berhubung dengan yang tersebut pada huruf a di atas, maka untuk pimpinan urusan statistik guna perkembangannya, perlu diadakan perubahan/penambahan pada Undang-undang Statistik (U.U. No. 7 tahun 1960).
- c. bahwa hal-hal tersebut pada huruf a dan b di ataws, perlu selekasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. bahwa di dalam rangka susunan Kabinet Dwikora dipandang lebih tepat untuk memindahkan pimpinan dan pembinaan Biro Statistik di bawah Menteri Research Nasional;
2. Undang-undang No. 7 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 109);
3. Pasal 30 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 62);
Mengingat :
1. Pasal 22 Undang-undang Dasar;
4. Keputusan Presiden No. 152 tahun 1959 yo. Keputusan Presiden No. 153 tahun 1959;
5. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;
6. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 yo. Keputusan Presiden No. 71, 141, 156, 180 dan 187 tahun 1965;
7. Keputusan Presiden No. 340 dan No. 341 tahun 1965;
8. Keputusan Presiden Pertama No. 351/MP/1961;
Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Pembangunan, dan Menteri Research Nasional.
- Kompartimen
Memutuskan:
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan/Penambahan Undang-undang No. 7 tahun 1960 (LembaranNegara tahun 1960 No. 109).
N/A
Pasal 1

.
Di dalam Undang-undang No. 7 tahun 1960 beserta penjelasannya, semua sebutan:
1. Menteri Pertama harus diganti dengan Menteri Research Nasional.
2. Kabinet Perdana Menteri harus diganti dengan Departemen Urusan Research Nasional.
3. Dewan Perantang Nasional harus diganti dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
N/A
Pasal 2

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Statistik dan mulai berlaku pada hari diundangkannya.
N/A
Pasal 3

.
Semua Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan lain mengenai Statistik yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini sudah ada, tetap berlaku sepanjang Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1965. Menteri/Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 94
PENJELASAN
Pasal 1

.
Pada ketentuan-ketentuan dan/atau pasal-pasal didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1960 beserta penjelasan terdapat sebutan-sebutan:
- -Menteri Pertama.
- -Kabinet Perdana Menteri.
- -Dewan Perancang Nasional.
Kejadian-kejadian penting sejak berlakunya Undang-undang tersebut adalah, antara lain hilangnya Institut Menteri Pertama yang diganti dengan Presidium, (vide Keterangan Pemerintah dalam Sidang Pleno Terbuka D.P.R.-G.R. tanggal 11 Desember 1963).
Selain dari pada itu Dewan Perancang Nasional diganti dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun Presidium tadi dimasudkan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari Pemerintahan atas nama Presiden/Perdana Menteri.
Perhatian kirnya perlu diberikan kepada ayat (1 ) pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1960 yang menyebutkan : "Didalam Lingkungan Kabinet Perdana Menteri sebagai Badan Pusat Penyaluran Statistik bertindak Biro Pusat Statistik". Pada kenyataannya, susunan Pemerintah begitu juga beberapa Lembaganya, telah banyak mengalami perubahan, sehingga ayat (1 ) pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1960 tersebut sudah tidak sesuai. lagi dengan keadaan.
Didalam rangka susunan Kabinet Dwikora sekarang ini dipandang lebih tepat untuk memindahkan pimpinan dan pembinaan Biro Pusat Statistik dibawah Menteri Research Nasional sebagai kelanjutan kebijaksanaan Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. 340 dan No. 341 tahun 1965.
Adapun sebutan Dewan Perancang Nasional, ditiadakan, sebab Dewan tersebut sudah dirubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
PENJELASAN
Pasal 2

dan 3.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2783