PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 9 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 9 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 9 TAHUN 2012
TENT ANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa usaha yang merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diatur Retribusi Jasa Usaha di Kata Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas dipandang perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan lembaran Negara Indonesia N omor 4844);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tomohon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ILembaran NPo-~rQ PPn11hHlr 1.-.rl~---:-
Nomor Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. ' 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 3258).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerin tahan Provinsi Dan Pemerin tahan Derah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Indonesia Nomor 4737). Repu blik Indonesia Lembaran Negara ,. ·1 I
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 2160 ).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah.p
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TOMOHON DAN
WALIKO TA TOMOHON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kata Tomohon
2. Kepala Daerah adalah W alikota Tomohon
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kata Tomohon sebagai unsur Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang memberi tugas tertentu dibidang Retribusi ,. ·l I Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Tomohon
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Kata Tomohon untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Kata Tomohon berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 47
10.Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tomohon dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ..
11. Objek Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Kota Tomohon dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi:.
- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;dan atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Kota Tomohon sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakarr/rnenikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kata Tomohon yang bersangkutan.
15. Tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Tomohon
16. Gedung adalah keseluruhan bangunan terrnasukl 'halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tomohon
17. Retribusi Terminal selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitasi lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon.
18. Retribusi tempat parkir, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon
19. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat semen tara
20. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerin tab Kota Tomohon
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening,1?
umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanju tnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib pajak retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah 'l dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah.
27. Penyidik Tingkat Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha Dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah.
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- d. Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga.
BAGIAN KESATU
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Objek Retribusi PARAGAF I
Narna, Objek , Subjek Dan Wajib Retribusi
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang Secara Khusus disediakan oleh Pemerin tah Kota Torno hon dalam J angka waktu terten tu yang melipu ti.
1. Pemakaian Gedung dan atau bangunan
- (2) Dikecualikan dari pengertian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengu bah fungsi dari tanah tersebut. j· ·l I
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
PARAGRAF II
Tingkat penggunan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan volume sertajangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
PARAGRAF III
Prinsip dan sasaran penetepan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak,efisiens
Paragraf IV
Struktur Dan Besarnya Tarif Pasa l 8
Stuktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemakaian gedung serba guna Rp. 1.000.000,-/ hari
Paragra f V
W.ilayah Pemungutan dan Masa retribusi Pasa l 9
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Tomohon
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 10

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib reribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Kota Tomohon
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan
PARAGRAF V
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib reribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Kota Tomohon.
Pasa l 13
Saat Retribusi teru tang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAGIAN KEDUA RETRIBUSI TERMINAL PARAGRAFI
Nama, Objek , dan Subjek Retribusi
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 14

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan angkutan umum, bus dan non bus, serta fasilitas lainnya dilingkungan terminal dan pangkalan
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 15

- ( 1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat '( 1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 16

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di terminal.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di terminal.
PARAGRAF II
Cara Menguku r Tingkat Penggunaan Jasa
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 17

: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi penggunaan terminal dan fasilitas lainnya.
PARAGRAF III
t·
•1
I
Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Pasa l 18
Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, efisien dan berorien tasi pad a harga pasar.
PARAGRAFI V
Struk tur dan Besarnya Tar if
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 19

- ( 1) Penyediaan tempat parkir kendaraan
- a. Kendaraan yang melayani trayek angku tan kota dan kawasan perkotaan/kendaraan.
1. Perkendaraan /hari Rp. 3.000,-
2. Berlangganan perkendaraan/bulan Rp. 75.000,-
- b. Kendaraan yang melayani trayek angkutan antar kota (AKDP)
1. Perkendaraan perhari Rp. 5.000,-
2. Berlangganan perkendaraan/bulan
Rp. 100.000,-
- c. Kendaraan dengan kapasitas 16 tempat duduk keatas
1. Perkendaraan oerhari
| d.Kendaraan pribadi | Rp. | 1.000,- |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|
| e.Jasa kendaraan bermalam /kendaraan | Rp. | 3.000,- |
| (2) Pemakaian fasilitas terminal yang terdiri dari : | | |
| a. Pemakaian tempat usaha/lahan per m 2 / bulan | Rp. | 15.000,- |
| b. Mandi | Rp. | 2.000,- |
| c. Buang air besar | Rp. | 1.000,- |
| d.Buang air kecil | Rp. | 500,- |
| e. Penitipan barang | Rp. | 500,- |
PARAGRAFV
Wilayah Pemungutan
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya l(satu) hari atau ditetapkan lain oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat diberikannya SKR.b 1 atau dokumen lain yang dipersembahkan.
BAGIAN KETIGA
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR PARAGRAF 1
Nama, Objek , Dan Subjek Retribusi
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 23

Dengan mana Retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Tomohon.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 24

- ( 1) Objek Retribusi tempat khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi:
- a. Pelataran lingkungan Parkir
- b. Taman Parkir; dan
- c. Gedung Parkir /7
.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disedikan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasa l 25
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan ternpat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat khusus parkir.
PARAGRAF II
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.
PARAGRAF III
' Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang l 1 ~h~k, efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.
PARAGARAFIV
Struktur dan Besarnya Tarif
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 28

- ( 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan se bagai beriku t :
- a.Kendaraan roda dua 1 jam pertama
- b.Kendaraan roda empat 1 jam Pertama Rp. 2.000,-
- c. Kendaraan 1
roda enam Jam pertama
- d.Kendaraan lebih dari roda enam 1
- jam pertama Rp. 3.000,-
- e. Semuajenis
kendaraan parkir per jam berikutnya
Rp. 1.000,-
Rp. 2.000,-
Rp. 1.000,-
PARAGRAFV
Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir./
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 30

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 31

Saat retribusi teru tang adalah pada saat diberikannya SKRD atau dukurhen lain yang dipersamakan
BAGIAN KEEMPAT RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
PARAGRAFI
Nama, Objek dan subjek retribusi
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 32

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga di pungu t retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 33

- ( 1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, 1 &lt;li~iliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi: ·a.Ta.man rekreasi;
- b. Gelanggang renang;
- c. Panggung terbuka;
- d. Panggung tertutup;
- e. Kawasan wisata;
- f. W isata tirta;
- g. Gelanggang olaraga;
- h. Pusat seni dan budaya;
- i. Pameran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 34

- ( 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.~
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang di persamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Pera tu ran W alikota
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan ditempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga.
PARAGARAF II
Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 36

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan
PARAGRAF III
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, efisien dan berorientasi pada harga pasar.
PARAGRAFIV
Struktur dan Besarnya Tarif
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 38

- ( 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tern pat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut:
- a. Taman rekreasi
: Rp. 500.000/kegiatan
: Rp. 250.000 /kegiatan hari ke-2 dst
- b. Kawasan wisata
1. Kawasan wisata pan tai
: Rp. 5.000 / orang dewasa
: Rp. 2.000/ orang anak-anak
2. Kawasan wisata Tirta
: Rp. 5.000 /wisatawan lokal dewasa
: Rp. 5.000 / wisatawan lokal anak-anak
: Rp. 40.000/Wisatawan Asing
3. Kawasan Wisata AfZ\_ro
·
On
()
AAA
I
-
.. -
- d. Panggung tertutup
: Rp. 1.000.000 /kegiatan
: Rp. 500.000/kegiatan hari ke-2 dst
: Rp. 1.000.000 /kegiatan
: Rp. 500.000 /kegiatan ke-2 dst
- c. Panggung terbuka
- e. Gelanggang olahraga
1. Gelanggang renang
: Rp. 10.000 / Orang dewasa
: Rp. 5.000 / anak-anak
2. Lapangan olahraga
:
Rp. 1.000.000 / kegiatan
: Rp. 500.000/ kegiatan hari ke-2.
PARAGRAFV
Wilayah Pemungutan Masa Retribusi
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 39

Retribusi yang teru tang dipungu t di wilayah daerah tern pat pelayanan diberikan
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 40

Masa retribusi adalah dalam jangka waktu berlangsungnya setiap kegiatan
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 41

Saat retribusi teru tang pada saat diberikannya SKRD a tau 1 dbkumen lain yang dipersamakan.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 42

- ( 1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun
- (2) Peninjauan tarif retribusi se bagaimana pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan W alikota Tomohon.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 43

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
- (2) Dokumen lain yang dipersarnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 44

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
3. diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- ( 1) Penagihan Retribusi terhutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenisnya
- (2) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lai~···l yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalarn waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran peringatan/ surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persarnakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu nalinv l~m~ .~ (tiCTa\ h111n.-.
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib retribusi.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 47

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 Bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan terse but dianggap dikabulkan.
I ·1
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 48

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) Bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Keempat
Kedaluwarsa
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 49

- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- a. Diterbitkan surat teguran; atau.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 50

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan · piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pad1~ 1 ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kelima
Sanksi Administrasi
Pasa l 51
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 52

- ( 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencampaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).4-7
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENYIDIKAN
Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar . keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
- d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi. ;p
1. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan ; dan/ atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebaggaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dmulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang acara pidana.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak . atau kurang bayar. 1· ·1 I
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan penerimaan Negara.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas n-
\_\_
1
'"',...
1·
'1
I
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal36
Cukup Jelas
Pasal37
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal39
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal42
Cukup Jelas
Pasal43
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup Jelas
Pasal46
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup Jelas
Pasal50
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Cuku p J elas ~
I'
•1
I
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat ( 1) Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup Jelas;17
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR
I''!
I
-~
Diundangkan
di Tomohon
pada tanggal
l5
t·b r$t 2012
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. ARNOLD POLI, SH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19630815 198803 1 019
LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NO MOR 9
PENJELASANBAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon;I-
Ditetapkan di Tomohon padatanggal 14 Maret 2012
Plt. WALIKOTA TOMOHON
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENT ANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun '.2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Ta.hun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja , Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana. Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017;
1. Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu'blik Indonesia Nomor 5679);
.
,·
f
-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun :2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah clengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2016 {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten Bu ton Utara Tahun 2015 Nornor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pernerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Euton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nornor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarari 2017 (Lernbaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
1. Desa adalah desa dan desa adat .atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatu:r dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2
Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2
Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2
Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagairriana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
W = {(0,25
*
+
(0,35
*
+
(0, 10
*
+
(0,30
*
}
*
(DDkab/kota - ADkab/kota)
- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
Keterangan:
- 21 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- 22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- 24 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa
- 23 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota
- ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2
Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan o1eh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ a.tau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2
Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bu ton Utara Tahun Anggaran 201 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 9
Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah.
- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
BAB VI - SANKS I Pasal 12
Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.2 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
r=:
..
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.