PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor A Tahun 2014
Tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014
Berlaku: 6 Februari 2014
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bengkayang Tahun oni4
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun lyyy tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3373);
6. BAST adalah Berita Acara Serah Ter ima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
7. DPM-1 adalah Model Daftar Pener ima Manfaat raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemuktahiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data terpadu untuk Program raskin 2014 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/ kelurahan.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemuktahiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data terpadu oleh Mudes/Muskel.
10. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
11. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang termasuk didalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (berkode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dar i aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
14. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Kebijakan Perberasan yang berlaku.
15. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah Forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapakan daftar nama RTS-PM.
16. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
17. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
18. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
19. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Program raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
20. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.
21. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
22. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penananggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan data Ruinah Tangga hasil pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemuktahiran DPM Raskin tahun 2014.
23. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional (Divre) / Sub Devisi Regional (Subdivre)/ Kan tor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdir i dari Ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
24. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat SKRTM 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada program Raskin.
25. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
26. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dari Satker raskin kepada Pelaksana Distribusi raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
27. Warung Desa yang selanjutnya disingkat Wardes adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitasi bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.