PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2015
Tentang BUPATI BENGKULU UTARA,
Berlaku: 17 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan jenis pelayanan spesialisasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara saat ini, maka perlu melakukan perubahan beberapa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara diubah dan atau dihapuskan sehingga secara keseluruhan pasal demi pasal dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (8) tetap, sedangkan ayat (9) diubah. Selanjutnya ayat (10) sampai dengan ayat 20) tetap, sehingga Pasal 1 dalam Peraturan ini berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1). Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3). Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- 4). Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bengkulu Utara.
- 5). Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 6). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 7). Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur yang selanjutnya disingkat RSUD Arga Makmur adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.
- 8). Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- 9). Pejabat pengelola BLUD sebagai Direksi BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang dalam hal ini disebut koordinator-koordinator kegiatan BLUD RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari:
- a. Koordinator Kegiatan Teknis Bidang Keperawatan;
- b. Koordinator Kegiatan Teknis Bidang Pelayanan; dan
- c. Koordinator Kegiatan Teknis Bidang RM dan Peningkatan SDM dan SIRS;
- 10). Staf Direksi adalah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada RSUD Arga Makmur yang terdiri dari:
- a. Staf Direksi BLUD yang terdiri dari:
- (1). Pembantu Pejabat Keuangan BLUD adalah Kasubbag-kasubbag di Lingkungan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- (2). Pembantu Pejabat Teknis BLUD adalah Kasubbid-kasubbid di Lingkungan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- (3). Staf Administrasi Keuangan adalah staf yang bertugas pada Subbag Keuangan;
- (4). Staf Administrasi Perencanaan dan Monev adalah staf yang bertugas pada Subbag Perencanaan;
- (5). Staf Administrasi Umum dan Kepegawaian adalah staf yang mengelola tugas-tugas rumah tangga dan dan kepegawaian;
- (6). Staf Pengelola Aset adalah staf Subbag Umum dan Kepegawaian yang khusus bertugas mengelola aset BLUD; dan
- (7). Tim Penyedia adalah tim yang khusus dibentuk dan bertugas melaksanakan proses penyediaan barang dan / atau jasa dengan dana bersumber dari BLUD RSUD Arga Makmur.
- b. Staf Manajemen BLUD yang terdiri dari:
- (1) Staf Subbid Pelayanan;
- (2) Staf Subbid Sarana Medis;
- (3) Staf Subbid Peningkatan SDM;
- (4) Staf Subbid Rekam Medis;
- (5) Staf Subbid Keperawatan; dan
- (6) Staf Subbid Logistik Keperawatan.
- 11). Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Dewan pengawas pada BLUD RSUD Arga Makmur.
- 12). Pengelola BLUD adalah Karyawan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Arga Makmur sebagai orang-orang yang bertanggungjawab secara tekhnis terhadap pelaksanaan PPK-BLUD.
- 13). Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Konsulen, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis yang merupakan karyawan tetap atau dokter yang sudah di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Arga Makmur, kecuali dokter tamu.
- 14). Dokter tamu adalah Dokter yang bukan karyawan RSUD Arga Makmur yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Arga Makmur atas dasar Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 15). Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2 pada RSUD Arga Makmur yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Arga Makmur atas dasar Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 16). Karyawan adalah karyawan RSUD Arga Makmur yang berstatus karyawan Rumah Sakit PPK-BLUD.
- 17). Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan karyawan yang diberlakukan di lingkungan RSUD Arga Makmur.
- 18). Pos Remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif karyawan pada sistem remunerasi.
- 19). Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah untuk Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit untuk karyawan PPK-BLUD Non PNS.
- 20). Honorarium atau Tunjangan adalah upah yang diberikan kepada Pengelola BLUD RSUD Arga Makmur yang besarannya ditetapkan dalam DPA-BLUD RSUD Arga Makmur.
- 21). Insentif adalah tambahan pendapatan bagi seluruh karyawan BLUD RSUD Arga Makmur.
2. Pasal 2 ayat (1) sampai dengan Pasal (3) tetap.
3. Pasal 3 ayat (1) sampai dengan Pasal (6) tetap.
4. Pasal 4 ayat (1) sampai dengan Pasal (7) tetap.
5. Pasal 5 ayat (1) sampai dengan Pasal (5) tetap.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (9) diubah, sedangkan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 6 dalam Peraturan ini berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

- 1). Seluruh karyawan rumah sakit berhak menerima pendapatan dengan sistem remunerasi yang diatur sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2). Besaran pendapatan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit yang berdasar kepada Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3). Pendapatan masing-masing pengelola BLUD adalah:
- a. Pendapatan direksi yang terdiri dari direktur, pejabat keuangan BLUD, dan pejabat teknis BLUD dibayarkan dalam bentuk insentif dan remunerasi;
- b. Dewan pengawas yang terdiri dari ketua, anggota dan sekretaris dibayarkan dalam bentuk honorarium;
- c. Staf direksi, seluruh pengelola keuangan BLUD dan pegawai BLUD lainya diberikan dalam bentuk insentif jasa langsung/tidak langsung dan remunerasi;
- d. Besaran pendapatan masing-masing ditentukan berdasarkan perhitungan remunerasi.
5. 4). Insentif pemimpin BLUD dihitung dengan rumus persentase jasa pelayanan tidak langsung.
6. 5). Insentif pejabat keuangan maksimal sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari insentif pemimpin BLUD. Sedangkan insentif masing-masing pejabat teknis BLUD maksimal sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari pemimpin BLUD.
7. 6). Honor ketua dewan pengawas adalah 40% (empat puluh perseratus) dari insentif pemimpin BLUD, masingmasing anggota dewan pengawas adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari insentif pemimpin BLUD, dan sekretaris dewan pengawas sebesar 15% (lima belas perseratus) dari insentif pemimpin BLUD.
8. 7). Honorarium dokter, tenaga struktural dan tenaga fungsional lainnya yang diangkat sebagai pegawai BLUD non PNS, dibayarkan dari Pos Belanja Pegawai BLUD yang bersumber dari pendapatan operasional BLUD. Besaran honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Arga Makmur selaku Pemimpin BLUD.
9. 8). Setiap orang yang mendapatkan tugas tambahan baik secara perseorangan maupun dalam bentuk tim, berhak mendapatkan honorarium pelaksana dan / atau honorarium tim pelaksana kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
10. 9). Pemimpin BLUD dapat memberikan insentif atau jasa pelayanan dan atau uang piket kepada dokter internship yang bertugas di RSUD Arga Makmur
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diubah, sedangkan ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapuskan, sehingga pasal 7 dalam Peraturan ini berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 7

- 1). Tarif rumah sakit disusun atas perhitungan jasa sarana prasarana rumah sakit dan atau akomodasi serta jasa layanan.
- 2). Jasa layanan terdiri dari jasa layanan langsung dan jasa layanan tidak langsung.
- 3). Jasa layanan yang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif.
- 4). Selanjutnya jasa layanan yang tercantum didalam tarif RS, disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi.
- 5). Jasa layanan langsung merupakan jasa untuk individu maupun tim dengan uraian:
- a. Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu;
- b. Jasa keperawatan adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat umum, perawat anastesi, dan bidan;
- c. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai rumah sakit bersifat kelompok, meliputi apoteker, asisten apoteker, dan pelaksana farmasi;
- d. Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi jasa penata rontgent, analisis laboratorium, fisiotherapis, asisten, penata gizi dan lain-lain; dan
- e. Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dan jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi sopir ambulance, pelaksana kamar jenazah dan pelaksana teknis lainnya.
- 6). Jasa layanan tidak langsung merupakan pos jasa yang diperuntukkan bagi kelompok manajemen dan karyawan lainnya di luar kelompok layanan langsung sebagaimana tercantum dalam ayat (5) dalam Pasal ini.
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) yaitu ayat (4), sehingga Pasal 8 dalam Peraturan ini berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

Pendapatan operasional RSUD Arga Makmur, proporsi pembagiannya dikelompok sebagai berikut:
- 1). Pendapatan operasional RSUD Arga Makmur yang dananya bersumber dari pelayanan pasien mandiri, proporsi penggunaannya adalah:
- a) Minimal 30% ( tiga puluh per seratus ) adalah merupakan biaya sarana dan prasarana; dan
- b) Maksimal 70% ( tujuh puluh per seratus ) adalah merupakan biaya jasa layanan;
- 2). Pendapatan operasional RSUD Arga Makmur yang dananya bersumber dari pelayanan pasien dengan klaim dari Jaminan Kesehatan Nasional dan atau pembayaran klaim dalam bentuk lainnya yang dibayarkan oleh Pemerintah, proporsi penggunaannya adalah:
- a) Minimal 50% ( lima puluh per seratus ) adalah merupakan biaya sarana dan prasarana; dan
- b) Maksimal 50% ( lima puluh per seratus ) adalah merupakan biaya jasa layanan;
- 3). Pendapatan operasional RSUD Arga Makmur yang dananya bersumber dari pelayanan pasien dengan klaim dari Asuransi Kesehatan lainnya, proporsi penggunaannya adalah:
- a) Minimal 30% ( tiga puluh per seratus ) adalah merupakan biaya sarana dan prasarana; dan
- b) Maksimal 70% ( tujuh puluh per seratus ) adalah merupakan biaya jasa layanan;
- 4). Pendapatan operasional RSUD Arga Makmur yang dananya bersumber dari usaha-usaha BLUD lainnya, proporsi penggunaannya adalah:
- a) Minimal 30% ( tiga puluh per seratus ) adalah merupakan biaya sarana dan prasarana; dan
- b) Maksimal 70% ( tujuh puluh per seratus ) adalah merupakan biaya jasa layanan;
- 5). Secara teknis pembagian jasa layanan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Arga Makmur selaku Pemimpin BLUD.
9. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 9 dalam Peraturan ini berbunyi sebagai berikut;
N/A
Pasal 9

Instensif pelayanan non eksekutif merupakan pelayanan terhadap pasien yang datang kerumah sakit dan tidak memilih dokter atau tidak memilih pelayanan eksekutif, berlaku untuk semua kelas perawatan. Jasa pelayanan yang timbul akibat pelayanan non eksekutif merupakan jasa pelayanan non eksekutif.
10. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 dalam peraturan ini berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 10

- 1). Instensif pelayanan eksekutif adalah jasa yang timbul dari pelayanan eksekutif, dibedakan dari pasien non eksekutif atas dasar pasien yang dilayani adalah pasien yang dibawa oleh masing-masing dokter atau pasien yang berobat ke poliklinik eksekutif baik pagi maupun
sore, pasien yang meminta pelayanan melalui jalur pelayanan eksekutif.
- 2). Dokter spesialis, dokter, perawat, bidan, berhak mendapat instensif langsung pada poliklinik eksekutif, pelayanan eksekutif pada rawat inap, tindakan medik pada pelayanan eksekutif, tindakan keperawatan eksekutif dan pelayanan bedah eksekutif secara individu.
- 3). Besaran jasa dan proporsi pembagian ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Kerja Sama antara pemberi jasa layanan dan rumah sakit.
- 4). Besar jasa dan proporsi sebagaimana ayat 3) di atas ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD Arga Makmur.
11. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yang terdiri dari ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 11 dalam Peraturan ini berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

- 1). Dana dalam pos remunerasi merupakan pos kontribusi dari setiap penghasil jasa yang berbeda pada revenue centre rumah sakit, dari komponen jasa dan keuntungan usaha usaha lain dari rumah sakit.
- 2). Seluruh karyawan rumah sakit berhak mendapatkan tambahan insentif dari Pos Remunerasi.
- 3). Distribusi berdasarkan scoring yang ditentukan dengan perhitungan indexing yang ditetapkan dalam sistem Remunesasi.
- 4). Seluruh karyawan dapat menerima insentif tidak langsung sesuai dengan besaran total score individu karyawan yang bersangkutan dengan rumus INSENTIF = (Score individu : Total Score RS) dikali total dana POS Remunesasi.
- 5). Insentif tidak langsung dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja karyawan.
- 6). Jika karyawan mencapai kinerja 100% sesuai dengan target/standard maka karyawan yang bersangkutan mendapat insentif 100% sesuai dengan nilai total index perorangan.
- 7). Jika karyawan hanya memiliki kinerja 80% maka insentif karyawan yang bersangkutan adalah 80% dikali dengan jumlah nilai indexing performance karyawan yang bersangkutan.
12. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dalam pasal ini diubah dan ditambahkan dengan 3 (tiga) ayat baru yang terdiri dari ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 12 dalam Peraturan ini berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

- 1). Fasilitas dasar insentif adalah motivasi kerja berdasarkan fee for performance .
- 2). Insentif langsung maupun tidak langsung dibayarkan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 10, setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai.
- 3). Score individu dihitung oleh Tim Pelaksana Penghitungan dan Penetapan Remunerasi yang ditunjuk oleh Direktur dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Arga Makmur.
- 4). Besaran tidak langsung bagi setiap karyawan bisa berbeda setiap bulan tergantung kepada besar kecilnya Pos Remunesasi.
- 5). Yang berwenang membayarkan insentif adalah Pejabat Keuangan BLUD melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk oleh Direktur dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Arga Makmur.
- 6). Score individu bisa berubah setiap bulan bergantung kepada perubahan basic index, perubahan pendidikan, perubahan posisi/jabatan dan kinerja.
- 7). Karyawan yang menghasilkan jasa yang tercantum dalam tarif rumah sakit mendapatkan insentif berupa jasa layanan langsung dan insentif dari pos Remunerasi.
- 8). Karyawan bukan penghasil jasa mendapatkan insentif berupa jasa layanan tidak langsung dan insentif dari pos Remunerasi.
13. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini diubah, sehingga Pasal 13 dalam Peraturan ini berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- 1). Secara teknis, proporsi pembagian pendapatan yang terdiri dari biaya operasional dan biaya jasa dari semua sumber pendapatan BLUD RSUD Arga Makmur diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Arga Makmur selaku Pemimpin BLUD.
- 2). Secara teknis, proporsi remunerasi semua karyawan RSUD Arga Makmur diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Arga Makmur selaku Pemimpin BLUD.
14. Ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 dihapus.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 11 Mei 2015
BUPATI BENGKULU UTARA, ttd
H. M. IMRON ROSYADI
Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal 11 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, ttd
SAID IDRUS ALBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 17 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM SETDAKAB BENGKULU UTARA
ZULKARNAIN Pembina TK. I (IV/b) NIP. 19640705 198803 1 010