PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 22 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
Berlaku: 3 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang
: 22
BERITA DAERAH KOTA BEKASI
2016
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota Bekasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap pemberian Gratifikasi melalui suami, isteri dan atau anak Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi, dan untuk itu perlu diatur mengenai Pengendalian Gratifikasi;
SERI : E
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
2. : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembengunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
Memperhatikan
:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D).
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 56 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 37 Seri D);
2. Surat Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor B.143/01-13/01/2013, tanggal 21 Januari 2013, Hal Himbauan Terkait Gratifikasi;
3. Pernyataan Bersama tentang Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegritas antara Walikota Bekasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 02 Mei 2015;
Menetapkan
:
4. Berita Acara Nomor 700/BA.23/ITKO, tanggal 22 April 2016 tentang Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kota Bekasi.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat indipenden dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
9. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, Dewan Komisaris BUMD/BLUD, Direksi BUMD/BLUD, Dewan Pengawas BUMD/BLUD, Pegawai BUMD/BLUD, Pegawai Non PNS, termasuk pasangan nikah dan anak.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika.
11. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi.
12. Jamuan Makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama-sama Pejabat/Pegawai dengan Pihak Ketiga yang berlaku umum.
13. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan, penolakan dan permintaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
14. Penerima Gratifikasi yang selanjutnya disebut penerima adalah setiap Pejabat/Pegawai maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
15. Pemberi Gratifikasi yang selanjutnya disebut pemberi adalah para pihak, baik perseorangan, sekelompok orang badan hukum atau badan usaha Pejabat/Pegawai maupun Pihak Ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Kota Bekasi, dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
16. Penolak Gratifikasi yang selanjutnya disebut penolak adalah setiap Pejabat/Pegawai maupun Pihak Ketiga yang melakukan penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
17. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang sah dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan jabatannya.
18. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat/Pegawai yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
19. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan pertisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
20. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian gratifikasi serta pelaporannya.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan pedoman pengendalian gratifkasi adalah untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di Lingkungan Pemerintah kota Bekasi;
- (2) Tujuan penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi adalah:
- a. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi yang bersih dari korupsi;
- c. membangun integritas Pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari gratifikasi.
Bagian Kedua Prinsip Dasar
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP
Pasal 3

Prinsip dasar Pengendalian Gratifikasi yaitu:
- a. setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugasnya;
- b. setiap Pejabat/Pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. Pengendalian Gratifikasi;
- b. Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi;
- d. Sosialisasi;
- e. Pelaporan Gratifikasi.
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari:
- a. Penerimaan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan;
- b. Penerimaan Gratifikasi yang wajib dilaporkan.
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 6

- (1) Penerimaan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan terhadap penerima gratifikasi;
- b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pejabat/Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pejabat/Pegawai dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- d. pemberian sesama Pejabat/Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi/promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher , point rewards atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
- f. jamuan makan, hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i. Kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima gratifikasi dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.
- j. Pemberian sesama rekan kerja paling banyak tidak dalam bentuk uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
- k. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum.
- l. Seminar Kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis. serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop , konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum.
- (2) Penerimaan Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Bagian Kedua Penolakan Gratifikasi
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 7

- (1) Pejabat/Pegawai wajib menolak pemberian gratifikasi dengan sopan dan santun serta menjelaskan ketentuan tentang gratifikasi kepada pihak pemberi;
- (2) Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG;
- (3) Dalam hal UPG belum terbentuk pelaporan disampaikan kepada Inspektorat;
- (4) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal :
- a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- b. Pemberi Gratifikasi tidak diketahui;
- c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
- d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
- e. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta/pekerjaan.
Bagian Ketiga Pemberian Gratifikasi
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 8

Pemberian gratifikasi dilarang dilakukan oleh setiap Pejabat/Pegawai.
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 9

- (1) Pemberian kepada pihak ketiga dapat dilakukan sepanjang tidak terdapat biaya ganda, tidak terdapat benturan kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian kepada pihak ketiga dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada :
- a. Korporasi;
- b. Instansi pemerintah;
- c. Individu.
- (3) Pemberian kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berupa pemberian akomodasi, jamuan makan, barang, atau uang dalam rangka kegiatan pertemuan (rapat/ gathering /sosialisasi/ workshop /Bimtek/ seminar atau kegiatan lain yang sejenis) yang merupakan agenda kegiatan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada wakil instansi pemerintah yang sah;
- (4) Dalam hal terjadi pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka setiap Pejabat/Pegawai yang mengetahuinya wajib melaporkan kepada UPG.
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pembina
- 1. Walikota Bekasi
2. Wakil Walikota Bekasi
- b. Penanggung Jawab :
Sekretaris Daerah Kota Bekasi
- c. Ketua :
Inspektur Kota Bekasi
- d. Sekretaris
2. :
3. Sekretaris Inspektorat Kota Bekasi
- e. Anggota
5. :
6. Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan Auditor pada Inspektorat Kota Bekasi.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPG selanjutnya dibentuk kesekretariatan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkewajiban:
- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi/bukti terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Walikota secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
- d. merahasiakan identitas pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan.
- e. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- f. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan desiminasi program pengendalian gratifikasi.
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 12

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPG mempunyai tugas :
- a. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK atas nama Pemerintah Kota Bekasi;
- c. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
- d. memberikan rekomendasi kepada Walikota jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan ini;
- e. mempersiapkan perangkat aturan petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- f. melaporkan hasil pengendalian Gratifikasi kepada Walikota melalui Inspektorat dan kepada KPK melalui Walikota;
- g. menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
- i. melakukan sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Pihak Ketiga.
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 13

Dalam hal penerimaan Gratifikasi direkomendasikan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, UPG menetapkan pemanfaatannya yaitu :
- a. dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi
- b. dikembalikan kepada Penerima Gratifikasi bila tidak memenuhi unsur perbuatan gratifikasi;
- c. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- d. disimpan di perpustakaan daerah atau untuk barang display hasil pelaporan gratifikasi;
- e. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BAB V - PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI
Pasal 14

Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - SOSIALISASI
Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.
BAB VII - PELAPORAN GRATIFIKASI
Pasal 16

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan dan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 7, kepada:
- a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; atau
- b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui website atau e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (3) Laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat data sebagai berikut:
- a. Nama, NIK, tempat/tanggal lahir dan alamat lengkap penerima;
- b. Nama dan alamat pemberi Gratifikasi;
- c. jabatan Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara;
- d. tempat dan waktu penerimaan/penolakan Gratifikasi;
- e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
- f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak; dan
- g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi.
- (4) Pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir tertentu, yang lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VII - PELAPORAN GRATIFIKASI
Pasal 17

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan gratifikasi.
- (2) Pejabat/Pegawai wajib mematuhi rekomendasi KPK atas kepemilikan gratifikasi.
- (3) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan SKPD
Bagian Kedua
Perlindungan Pelapor Gratifikasi
BAB VII - PELAPORAN GRATIFIKASI
Pasal 18

- (1) Pejabat/Pegawai atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini, wajib melaporkan kepada UPG.
- (2) Walikota/UPG wajib menjamin kerahasiaan Pejabat/Pegawai atau Pihak Ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pejabat Pemerintah Kota Bekasi wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi;
- (4) Setiap Pejabat Pemerintah kota Bekasi dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi
BAB VII - PELAPORAN GRATIFIKASI
Pasal 19

Pelapor gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
- a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif;
- b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- d. kerahasiaan identitas.
BAB VII - PELAPORAN GRATIFIKASI
Pasal 20

Setiap Pejabat/Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.