PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 27 Juli 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan peningkatan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, dan konseling.
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi di sekolah
11. Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama Negeri.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk Bupati sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Pendidikan Menengah Tingkat Pertama adalah Pendidikan yang dilaksanakan setelah Lulusan Pendidikan Dasar.
16. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkalit secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. 21.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. 22.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- 23.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 24.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang memliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
- 25.Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- 26.Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 27.Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 2

- (1) Latar belakang didirikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guna mengembangkan lembaga pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sebagai upaya peningkatan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri bertujuan :
- a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pendirian Sekolah menengah Tingkat Pertama Negeri dengan Nama Sekolah dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah/sederajat.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Tingkat Pertama terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Pertama Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaanya pada Sekolah Menengah Pertama Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 8

- (1) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Pendidikan Bahasa;
- d. Pendidikan Matematika
- e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
- f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- i. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- j. Muatan Lokal.
- (3) Melaksakanan kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.
- (4) Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang harus :
- a. Tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat;
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri melalui Dinas.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 10

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- e. pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Pertama yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati tenaga pendidik;
- d. menghormati tenaga kependidikan;
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Pertama sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah Tingkat Pertama.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 12

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :
- a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
- b. penyempurnaan kurikulum, pengelolaan program pendidikan guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Lampiran II, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
- b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. biaya perluasan dan pengembangan;
- d. biaya Pendidikan dan Pengajaran.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh pengawas Sekolah Menengah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 27 Juli 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di sintang pada tanggal 27 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR
LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: TAHUN 2016
TANGGAL
: 2016
TENTANG :
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
LAMPIRAN II
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: TAHUN 2016
TANGGAL
: 2016
TENTANG
: PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
| NO | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|------|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SMP Negeri 9 Kayan Hilir | Kayan Hilir | Desa Kerapa Sepan | Tahun Operasional 2016/2017 |
| 2 | SMP Negeri 10 Kayan Hilir | Kayan Hilir | Desa Nanga Tikan | Tahun Operasional 2016/2017 |
| 3 | SMP Negeri 12 Sepauk | Sepauk | Desa Sinar Harapan | Tahun Operasional 2016/2017 |
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
N/A
Preamble

Mengingat
- a oanwa oalam rangka menuniang kelancaran peaksanaan tugas Badan Perercanaan Daafah dan Penananan Modal Kota Banjarooru sonegga dapai berdaya gunn dan berries. giwna secara moksimre dipandang penu adanya tugas pokok, fungsi don tats kena
- b oahwa berdasackan pertmbergan seoagamana dirnaksud hUfla a diatas °Oki atelapkan dengan Poraluran Acta
- 1, Undarg-Undang Nomor 9 Tabun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daeran tingkat a Banjarbaru (Lembaran Nagar' Republik IndonewaTahun 1999 Nomor 43, Tantalum Lembaran Republik Indonesia Naga' Noma 3822),
- 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan alas Undang Undang Nomor 8 1974 tontang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepuNa Indonesia Norma, 53, Tantahan Lambs-an Republik Indonesia Negate Nomor 4389).
- 3 undangiunderg Horror 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangiundangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
4. Undang-Undang NOMOr 32 Tahun 2004 tentang Pornenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesa Tatum 2004 Nomor 125. Tambahan Lentiaran Negara Repubbk Indonesia Noma 4437) sebagaimana lettah thumb beberapa Mai terakhir demon Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 lantana Peru nahan KOth.a. Mae Undang Undang Nano, 32 Tabun 2004 lantana Pomonntaron Daerah (Lembaran Nagar' Republik Indonesia Tabun 2008 Noma' 59, Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4844),
- 5 Paestum Portal Nomor 38 Tabun 2007 lantana Pentiagian Urusan Pememttshan Ardara Pamanntale Pamonntan Daises , " Propels. dan pernerintah Deere' Kabupstemil(ota ilantaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tamoahan Lembaran Negara Republik incl.:masks Nomor 4737);
- 6 Peratran Parnatintah Nomor 41 Tabun 2007 lantana Organisasi Perangkal Marsh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noma 89, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Homer 4741),
Menetapkan
- 7 Parahymn Menton Dean Negen Nomor 57 Tahun2008 :among Patureuk Tetbms Penataan Organrsasi Perangkat Daman.
- 8 Peraturan Daeran Kota Banjarbaru Nomor 2 ration 2008 tertian; Unman Pemenntahan yang menial' Kewenangan Pernenntan Kota Bantarbaru(lembaran Dwain KM* Baniarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Sen Nomor 1),
- 9 Peraturan Daorah Kota Banterbaru Nomor 12 Tabun 2008 tenting Pernbentukan Orgamsasr clan Tata Kaija Lernbaga Tennis Daerah den Satuan Poo&amp; Pamong Praia Kota Bantarbaru tLembaran Donn Kota Banlarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri 0 Noma -Sen 8)
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG Turas pertectee. FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU
MB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dam Peraturan Watkota r yang denaksud dengan
1 Oaten adalah Kola Banlarbaru
2. Pemennah Dann &amp;Wan Walikota Cessna perangkat daemon seoaa unne penyanggara pernanahon daerah,
3. Wacota Walsh Waota Barearbaru;
4. Sekretaris Dash adalah Sekrans Daeran Kota Baniarbaru
5. Bawl Perencanaan Pembangunan Daereh den Penanaman Modal adalan Badan Perencanaan Peraingunan Daeran clan Penanaman Modal Kota Baniandaru
- O. KA'S% Sedan Perencanaan Pembangunan Daeran dan Penar.stman Modal adalah Kopata Badan ParentMilan Pembangunan Daeran dan Penanaman Modal Kota Banlarbaru
7. Sal a% adalah Sektetanat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daeran can Penanaman PAWS KOS Baniadastu,
5. Biding &amp;Soh %Sang pada Sedan Perencanaan Pembangunan Deccan den Penanaman Modal Kota Baniarbaru,
8. 9 Sub Sagan adalah Sub Bagtan pada Sedan Perencanocan Pembangunan [Javan dan Penanaman Modal Kola Banjarbaru
9. 10 Sub &amp;clang adalan Sub EMtang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daeran den Penanaman Modal Kola BaNartaru
10. 11 Jabatan turgsional adalan kedudukan yang rnenuntukan togas. tanggung tawab. wowenang dan hak easeorang datam Satan mgandaai yang loam pelaksanaan tugasnya clidasarkan pada keahuan dan atau kevarNalan tertentu sena bererfar mandm
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 5

Unsununsur orgameast Perencanaan Pembangunan Doerr dan Penanaman Modal tatty
- 1 Selvetanal
- 2 Bidang PeneMan Pergembangan Statelik dan Peloporan
- 3 Bidang Ftstk Prasarana don Tata Ruang
- 4 Bidang Ekonomi dan Douai Budaya
- 5 Bidang Penanaman Modal.
- 6 Ketompok Jabatan Fungstonai
MB Ill
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI MOAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BANJARBARU
Sagan Panama
Sekretanat
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 6

SeknHarart Mernpunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program. keuangan. keoregawatan. tata persuroton oertengkopon clan rumah tangga
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas chmakeud pada pasal 6. Sekretanat mempunyat fungal
- 1 Penyusunan program.
- 2 Ptingekataan unaan keuangan
- 3 Petaksanaan urusan surat menyurat keersmen, penalaran dums rumen targga pertengkapan, keprotokolan dnn kehurnasan.
- 4 Pengelolaan adminrstrast kepegawaran dan ketata laksanaan
Seltreanat lean dan
- a Sub Bagian Perencanaar. dan Kestangan,
- b Sub Beglan Umum dan Kepegawaian
Paul 9
- 1 S \_Litt Bagian Porencanaan clan Kumagai, mempunyai togas
- a penyusunan Rencana Kona Tahunan Baden Perencanaan Pembangunan Daerah den Penanaman Mode'.
- b pergendalian kegiatan tanunan Badan Perencanaan Pembanguran Daerah dan Peranaman Modal
- c pengoyaluaran pelaksanaan rencana kero tahunan Badan Perencanaan Pembargunan Daerah den Penartaman Modal;
- d penyusunan Raman. Mggaran Pendapetan clan Beano Badan Perencanaan Pembangunan °atoll dan Pon/woman Modal:
- e pongeolaan adminiqratz keuangan
- r mambosl iaporan keuangan
- 2 Sob Bagan thrum dan Kepegawe.an mempunyal togas
- a pergelotaan Boat manyu 3 al. kaarstpan. portatanan areas .
- Pengelaaan uruean rumen tangga dan penengkapan
- c pongadeurattratian apegawaian clan /teats laksanaan.
- cetaksanaan lesprotaaan dan kehumatan
Becton Kedua
Bidarg Perabitae Pengernbarcan. Stabsttk dan Pelaporan
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 10

Bic:tang Potation Pengerntangoo StaUSbk clan Pelaporan mcmponya togas melaksanakan peneltan pengembangan, stattstik dan polaporan sena pentaer1dalian dan dottiest pemb.vgunan
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 11

Urtuk melatteartakan togas dtmakeud nasal 10 &amp;Mang Panetta. Pergembangan dan Statist* mempunya fungal
- 1 Penyusunan ketsjakan Otkclang penektran pengembangan daerah surest* dan pelaporan.
- 2 Peraelenggaraan panelnon dan pengembangan aspek pomanntahan dan pembargunan, soma! budaya ekcnorni dan keuangan clawah at serta Detactoran,
- 3 Pelaksanaan kegatan pengkapan den amass terhadop ketgaksartaan pembangunan dan nu akf ual
- 4 Pengeoordinason den kenasamo pereknan Perkaembangan tblingkungan Penenntah Kota dan Lembaga lain atingkungan Pomenreon Kota aorta reembantu kegiatan pueltuan pengernbargan, statist* can poaporan yang dtlakukan Pemenntah Pusatiptopral
- 5 Pengkoordmaicatt pelaksanaan pombuatan thporan loners) pemenntahan
- 6 Pemantauan don eyatuas. celaksanaan kagtatan-kogiatan pembangunan
- 7 Pengumpvian pergolartan dan penyal·an data den informal pembangunan aorta pernbuatan statist* dan pelaporan
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 12

&amp;clang Penektian Paregembangan dan Sumo dan Pelaporan terdin dan
- a Sub Bidang Pea*Ian Can Pengembangan.
- b Sub Stang Stabsa dan Petaporan
Paul 8
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 13

- 11) Sub Bidang Penehban don Pergembangim mopunsal tugas melaksanakan program Bidang Pene·than Pengembangan clan Statist dalam merencanakan mengkoactinasikan. nselaksanakan, rnengeyskas kosstatan peneaban pengernbangsn, seta mengadakan pongkapan clan analism terhadap kaboaktanaan clan mu aktual.
- Sub Seang Statistsk dan Pecaporan, mornpunyal Sagas metaklanitioln program Mang Panekhan Pengernbangan dan Statist* dalam Cengumpulan. pencrollan dan WASS data dan infomtast pembargunar. sena pembuatan slang* dan pernantatan sects evaluni pelakaanaan kochatan pembangunan seta koortlinaa· pembuatan laporan kraal* pecnenntahan untuk bahan evaluas Kepata Daerah
Baehr Ketiga
Bidang Ftsik. Pr/mamma dan Tata Ruang
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 14

Mang Foie Prasatana dan Tata Ruang mempunyce tugas meiaksonakan pengkooromastan perencanaan tata ruang Kota perencanaan pernbagan bidang pengaean perhuburgan dan parse:sate pongernbangan velayah dan pomuluman. serta molaksanakan dan mengkoordmasikan Peroncanaan cumber daya Islam den linc;kungan nictup.
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 15

Untuk rnenyetenggarakan tugas telmebut pasal 14 Setting Fmk. Prasarana dan Tata Ruang. mempunyal lungs
- 1 Menstackan than parumusan ketisakan rencana tan ru.arg Ca.
- 2 Penytapan bahan untuk penyusunan rtmcana Ina ruang iota dan fark praearena.
3. Pangumpuien pengolahan dan pensacan data mformam peografi untuk kepentingan Iota ruang din parnbangunan tick prasarana.
4. Panyusunan noncan pomanfaatan dan pengendahan Isla ruang.
- 6 Pengembanoan kenutraan oatam pengelotaan iota ruang kin den pembangunan trek prasarana,
6. Perencanaan oengentangan wiLayah dan pemukiman sena pembangunan Wang ;umber days alam dan lingsungan h·OuP.
- 7 Koocchnas• perencanaan can pergendaaan pemarfaatan tata rusng kOta
8. Koordinas perencanaan pembargunan fma plass - ens
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 16

Bidang Tata Ruang Fisk dan Prasarano terdon clan
- Sub Biding Fault Praaarana
- b Sub Sciang Tata Rang
Petal 17
- .1) Sub &amp;clang Frick Prasarana mernpunyal tugas many's:Scan dan menyusuil than PargkOordmatan perencanaan pembangunan prasarana jalan perhubungan. telekomunkas dan therstittata perencanaan pembangunan perhubungan dan parensata
- (2) Sub Wang Tata Ruang rnampsoyat tugas mencapkan than penyusunan tencana tata warp kola survey dan pomotaan. pengumoulan data , anormas· geografits dan konckm tan rvang kite noncom eansampaatan. pemanttuan P·Sngehiallan, pengemoangan potent ate ruang serta mereembangkan kernetrain dalam pemarntaatan as ruang kola menytapkan bahan penyusunan s wans den intim pengembargan Pengairan pembangunan prasarana permauman, konstnalaa dan pengsmtengan wIlayah pemarnhatan au moorckaya atam don kngkungan hMull
Bagian Keempal
Bidang Ekonomi don Sogkal Budaya
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 18

Mark; Ekonomi ciao Soetal Budaya mempunyai togas metakaanakan dan mengkoordinastkan keg:man perencanaan pengembangan delam Wang perekonorman metipuk pambangunan Penangan: Porikanan dan Kenutanan. Pertambargan dan Energy, Permdustnan. Perdagangan Tian Perkoperasan sena stoma usaha lainnya, Pensdikan Mental Spritual Keschahtaraan Pernennlahan mformasi komunikasi dan kepandudukan
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 19

Unhek menyelenggarakan togas tersebut Dada pawl 18 Budang Ekonomi dan Sava' Budaya mernpunyai lungs'
- 1 Penpapan banan penyusunan rencana pernbangunan atadang Pertanian, Penkanan dan Kehutanan. Poutambangan can Energy. Penndustrian, Perdagangan dan Perkopetasson sena Thalia usaha Latnnya,
2. Ponytapan bahan koordirgasi ponyusunan rencana pembangunan Otte:lane pencedtkan dan mental 'puha!
3. Penpapan Ronan penyusunan rencana pernbangunan dibidang Keselahteraan masyarakat. Pemenntahan dan komuntkas: dan Squat Budaya:
4. Ponysapan bahan penyusunan rencana pembangunan Ottsclang kependudukan
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 20

Budang Ekonomi can Soma/ Budaya letClin dan
- a Sub Padang Ekonomg,
- b Sub Belong Sofia/ Budaya
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 21

- / Sub &amp;clang Ekonomi mempunyag togas menpapkan behan penyusunan rencana dan program pembangunan parlangan tanaman pangan, petemakan, penkanan perkebunan dan kehutanan. penyusunan rencana dan program pernbangunan pertambangan dan energi. pembangunan perindustman. perdagangan dan perkoperesgan aorta pangernbangan &amp;Ma usaha, pengembangan usana ekonoml lamah dan penanaman modal.
- I`1 Sub &amp;clang Sims* Budaya mernyx,nyai togas many:tap/ran tartan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pence:Ikon pernbanaan mental spntual, generas: mu0a. kebudayaan, egama. kesehatan porumahon rakyat ko.uarga terencana, pentordayaan perempktan. pemenntahan. hukum. pers, informasi den komuntkasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program ketertagakegaan dan kependudukan
Ragan Karla
Biding Penanaman Modal
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 22

Bidang Penanaman Modal mempunyag togas megaksanakan dan mongkoorcknasean kugiatan pernbenan pelayanan saran 'mvestasr pemognaan dan promote investast sena pamassauan den evaluas: settage upaya menumbun veditangkan soktor okonomt secara koseluntan pada level atau status trivestasi talent,:
Pau( ?3
Untuk menyelenggarakan togas tersebut pada easai 22 Bidang Penanaman Modal mampunym fungal
- I Penpapan began penyusunan pedoman dan petuniuk !emus (beam perntenan persmbangan pemberlan penimen ponanaman modal r investasg,
- 2 Peaksanaan pernbasaan teknologg dan managemen kopada invstor.
- 3 Pelaksartaan koordas' don kegaaama ant*? %Wane lembega dan organrs.'4 dalam rangka keg/mama penaraman modal,
- 4 Pelaksanaan promos' 'wastes' clan bantuan fasildas tainnya kepada Son investor:
- 5 Pertoptaan tken sejua can S.ondose dalam rangka ponanaman modal sera beronontasi pada Primp pembarguan benffawaan lingkugan.
- 5 Pelaksanaan hubungan kerusama antara Demotion PMON/PMA dongan UKM dalam kern:dean usana tutu Bapak Anoka!)
Paul 24
Elictang Panansinam Modal tartan dan
- a Sub Mang Sarana Investas.
- b Sub &amp;clang Promos) Investas,
Paul 25
- 1I ) Sub &amp;Clang Sarana Investas memponya. togas menyiapean pernbetian pelayartan swans i matna3S4. penctrapan entrap pembanguan &amp;Konenv berwawasan ingkungan Sella Malakukan pemantsuan clan autumn terns:lap petaksanaannya
- 1=1 Sub Bidang Promos, Inumatu mempunut togas mentwapkan ours pomomaan dan promos' /meanly toe secara uthnolog. dan managemen sena promos' ,nvestas, kepada Our. tisane
Badan Keenam
Kelompok Jabatan Fungsonal
Paul 26
Kelompok tabatan tungvonal rnemponya togas rnetaksanakan setogon togas dan rungs. Badan Perencanaan Pembangunan Duran dan Penanaman Modal SeSua dengan keahlran dan kat:caftan berdasarkan peraturan dan powndartundangan yang baaaku
Paul 27
- (I) Ketompok Jabatan Fungsortai sobagaimana Ormaksuel dalam pasal 26 loran clan sciumlah tenaga dalam swung jabalan tungsronat yang terbagi dalam berbaga, ketcenpok seas dengan bdang keahkan.
- (2) Setop Kelompok Jabatan Functsonal **begat gmaksud dalam hued (I), chomps" Men swan; tenaga tongsanal senor yang chtunnth men Kepala Badan Perencanaan Putbangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Detanggung Iowa kepada KopaLa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Ponanaman Modal:
- (3) Jonah aan ;ems tonaga tungssonal sebagas dmaksod hold deentukan berrodarrarkan eeoutuhan dan beban kens.
- 14) Jeri dan 'swung Jabaten Funpsional sabagarnana dimakeUd dalam hunt (1), MMus' Maui' dengan pe.atucan pecundanp-undanpan yang berlaku
Paul 26
Dalam melaksanakan tugasnya Kabala Badan. Sokretans para Kepala &amp;tang. pars Kuala Sub Eagan aan pas Kepala Sub &amp;clang nub rrkenerapkan konsep k °ordinals. integras. dan setkronmasi deingkungan Baden Perencanaan Pembangunan Dumas den Penanaman Moda song dengan Samoa unsur Peungical Duran dan instant, terkan Lamnya dalam rangka petaksanaan togas masng. manna
Pau: 29
&amp;dap pimpgian Sun organist's' dlusgkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daeran dan Penanaman Modal wale) rnengawas. bawahan masingtmaiang dan pita 1093.11 penyvnpangan agar mengambe langitahtlarckan yang caormlukan snug dengan peraturan dan penotang-undugan yang Certain.
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 30

Setae Oimpun satuan organ-sass citlingkungan Sulu Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanamen Modal. bertanggung aural" untuk Man um. memenpin dan mengkoordnastkan sena member/tan pedoman. bimlangan Win petuniuk beg , petaksanaan togas berwanan
Pant 31
Soma Dimond') satuan organdast Ortingkungan Badan Perancanaan Rombangulan Dann oan Peranaman Modal. wapte mertkuk dan mernenuhl petunjuk Masan bertanggung Lawab den melaporkon hasil polaksanaan tugasnya kepada atasan mawg-masing Ware Dada's den tepat pada waktunya
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 32

Sekretarts dan pare Kebabs Mang menyampaikan lecoran preacsanaan tugasnya kepada Kepala Baaan dan sebutiutnya aisesun sobagat taporan Dinkala Saw Perencanaan Pombangunan Daman dan Penaruiman Modm
nasal 33
Sekreuins dan porn Kabala Mang menyampakan bahan- banan perencaraannya kepada Kepata Saw dan setanennya (elan Keprea Sub Bat man Perenwaan can Keuangan d,olah dan chsusun untuk mentath program Badan Perencaraan Pembanguran Daerah dan Ponanaman Model
Petal 34
Dalam melaksanakan tugasnya serial) satuan organises/ d-Lngkungan Badan Perencanaan PembangLasan Caere?, dan Penaneman Modal vaets mengadakan rapal berkala
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Baoran Pertama Kedudukan Pasal 2
Pasal 35

- r it Dalam hal Kapata Baden bedialangan !aka daLcsuk Sekrotans meabgai Pe abut Petaksana Togas ( Maine Petaksana Hanan (Pen) .
- 121 Dam ral Kepaa Badan Gan Sekretans bertalangen. make satati seorang Kepala Mang daun)alt sebagat Pesabat Palaksana Tugas (Pill flu Pelaksana Hanan (Rh).
BAG V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Passe 36
- II patens memPerstapkan rencana, program Perencanaan Pembangunan Dann dan Ponanaman Modal. senannasa memehhara hubungan kaga konsultate dengan Sedan Poroncanaan Pensbartgunan Daerah Propnv sena hulangen kona kocedrnate dengan unit kega Helena yang di Propinst dan KaoupadmiXola
- 12) Oman melaksanokan program kaglatan, Badan Perencanean nembangunan Caren dan Penaraman Model Selalu men9.nahakan keterpactuan antara kepentingan ravonal dan wean. sena antar deem!,
Badan Perencaraan Pemoangunan Deere , clan Penaneman Modal oersama Pensngkat Deafen iainr.ya senannasa rnelaksanakan pernbtnaan dan pangernoangan secara borencana den terpedu
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

- 11) Dengan batlakunya Paraturan Wakkota in, maka sepia poraturan dan ketentuan Plaleanaannya yang menptur Tugas Pokok Fungal San Tata Kona Baden Porencarlaan Pembengunan Deere?, dan Ponanaman Modal sebalumnya. Onyatakan ducabut dal teak be-rtaku Iagt
- (2) 1-tal-hal Mtn yang Oelum datur dengan 'alas dan berefat taima flan *slut Salem Koputusan Kepala Sudan
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan WS:kola ins mut&amp; Derlaku seek tanctgal cliundIngkan
Ayr peep ening dapat mengetataanya. inemermtahkan pongunoangan Peraturan Wahkota mi Osman penempatannya deism Banta Deegan Kota Sapp/Meru
Ditotapkan di Bansarberu
oacia tanggal
..04s1 2 00 2
/ WALIK A BANJARBARU.
RUDY RESNAWAN
Dcundangkan dl Bar
ru
Pada WWI Al
.t s ., ea?
SEKRETA
KOTA
UD YAMIN
Bents Das h Kota Barlarbaru Tanun 2008
Nornor
7 ,0 'Zr. nt4anne 1.4