UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1957
Tentang PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU
Berlaku: 16 Januari 1957
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk memenuhi keinginan rakyat Makale-Rantepao serta melanjutkan jalanya pemerintahan daerah, bertalian dengan usaha-usaha Pemerintah untuk mengembalikan keamanan di Sulaweai Selatan, dipandang perlu sambil menunggu berlakunya undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang berlaku untuk seluruh Indonesia, membubarkan Daerah Luwu dan membentuk daerah-daerah otonom Tana Toraja dan Luwu sebagai dimaksud dalam Undangundang N.I.T. No. 44 tahun 1950;
- b. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak peng aturan pembentukan daerah-daerah dimaksud perlu dilaksanakan dengan Undang-undang Darurat;
Mengingat : a. Pasal-pasal 96, 131 .jo. 132 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara;
b. Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950;
mendengar Dewan Menteri dalam rapatnya ke 51 tanggal 2 Januari 1957;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Swapraja Tana Toraja dimaksud dalam Staatsblad 1946 No. 105 dan Swapraja Luwu yang berturut-turut meliputi 1. onderafdeling MakaloRantopao dan 2. onderafdeling-onderafdeling Palopo, Masamba dan Malili dimaksud dalam Bitblad 1940 Nomor 14377 masing-masing dibentuk sebagai Daerah yang dimaksud dalam Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 dengan nama seperti berikut:
1. Daerah Tana Toraja dan
2. Daerah Luwu.
Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu mempunyai tingkatan yang sama dengan Kabupaten dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Daerah Luwu yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 (L.N. No. 48 tahun 1952) sejak diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1953) dibubarkan.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam "Zolfbestuursregelen 1938 dimaksud dalam Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda dahulu tertanggal 14 September 1938 No. 29, Staatsblad 1938 No. 529 tidak berlaku lagi bagi Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Tana Toraja berkedudukan di Makalo dan pemerintahan Daerah Luwu di Palopo.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) di atas atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan Gubernur Sulawesi , dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas sementara waktu oleh Gubernur Sulawesi dapat dipindahkan kelain tempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Dalam ketentuan-ketentuan yang berikutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan , maka perkataan "Daerah" harus diartikan Daerah Tana Toraja atau Daerah Luwu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 20 (duapuluh) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 7

Daerah dengan ## Pasal 10
Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam Daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi membeli obat-obat dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
II. TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 11

Daerah menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan, air minum, pembuangan kotoran dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit lingkungan Daerahnya.
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 12

Daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 13

Daerah berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan peneranganpenerangan menuju kearah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 14

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Kesehatan atau instansi yang ditunjuk olehnya.
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 15

Daerah menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.
TENTANG HAL-HAL LAIN
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 16

- (1) Jika disesuatu tempat atau daerah lain timbul bencana atau, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah di mana peristiwa dimaksud itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.
Bagian III Urusan Pekerjaan Umum
I
Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan, gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum yang bersifat setempat
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 17

Daerah:
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut dan lain-lain sebagainya;
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunanbangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya di dalam Daerahnya;
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangganya;
- d. mengatur dan mengawasi pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan perluasan rumah, gedung bangunan dan lain-lain sebagainya yang didirikan di tempat-tempat tertentu atau di tepi jalan-jalan umum Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah;
- e. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut:
1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
2. tempat-tempat pemandian umum;
3. rumah penginapan;
4. tempat perhentian mobil-mobil dan lain-lain kendaraan;
5. pasar-pasar dan los-los pasar;
6. penerangan jalan-jalan;
7. pencegahan bahaya kebakaran;
8. pembersihan kota;
9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat;
- f. menjalankan peraturan perumahan penduduk.
II
Ketentuan-ketentuan lain
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 18

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaanpekerjaan yang menurut ketentuan Pasal 17 termasuk urusan rumah tangga Daerah yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan Bab II kini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerahnya, yang tidak diatur dan diurus Pemerintah Pusat kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Daerah mengikuti perunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya.
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 37

Tiap-tiap waktu dengan Bab II ini, dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH
Pasal 38

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama dijalankan oleh daerah-daerah, sepanjang peraturan-peraturan lama itu masih berlaku, kecuali apabila kemudian oleh Pemerintah Pusat diadakan ketentuan lain.
BAB III
Pasal 39

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan Kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat :
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
- b. dipergunakan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tantang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau diperbantukan kepada Daerah dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan dalam lingkungannya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Gubernur Sulawesi.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah lain diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, deselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara mengenai hal tersebut.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 40

- (1) Apabila sesudah mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini dalam waktu yang singkat penyususnan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah D P R D. yang berlaku untuk seluruh Indonesia, maka untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kekosongan pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956).
- (2) Menanti tersusunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud di atas, maka untuk sementara waktu segala tugas-kewajiban pemerintah Daerah dijalankan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1956.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 41

Urusan-urusan Swapraja Tana Toraja dan Swapraja Luwu yang masih dijalankan oleh Swapraja-swapraja tersebut dan yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu dan tidak telah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain, dijalankan terus oleh pemerintah Daerah masing-masing yang bersangkutan.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 42

Kepala Daerah Luwu yang pertama pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 43

- (1) Pegawai-pegawai swapraja-swapraja Tana Toraja dan Luwu yang hingga pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih menjalankan tugas pemerintahan di dalam wilayah Swaprajaswapraja tersebut dan tidak telah diangkat menjadi pegawai Negeri, menjadi pegawai Daerah masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Pegawai-pegawai Swapraja Tana Toraja dan Luwu yang telah diangkat menjadi pegawai Daerah Luwu yang dibubarkan ini atau yang diperbantukan kepadanya, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan di mana mereka itu berkedudukan, sampai diadakan ketentuan-ketentuan yang tertentu mengenai statusnya.
- (3) Pegawai-pegawai bekas Daerah Luwu tidak termasuk pegawaipegawai dimaksud dalam ayat (2) di atas, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan, dimana mereka itu berkedudukan. Kesulitankesulitan yang timbul mengenai penyelesaian pembagian pegawai ini diputus oleh Gubernur Sulawesi.
- (4) Sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini gaji pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala penghasilan-penghasilannya lain yang sah dibayar oleh masing-masing pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah Luwu dahulu, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diperbantukan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (6) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, mengenai ayat (1), (2) dan (4) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (5) oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 44

- (1) Barang-barang milik bekas Daerah Luwu yang dibutuhkan oleh Daerah yang bersangkutan untuk melaksankan tugas kewajibannya, bagitu pula segala penghasilan dan beban-beban serta hak-hak dan kewajiban bekas Daerah Luwu itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya Pemerintah Daerah masing-masing wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh pemerintah Daerah Luwu dahulu belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik bekas Daerah Luwu termasuk barang-barang inventaris yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah diserahkan kepada pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Gubernur Sulawesi diberi tugas untuk menentukan ketentuanketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas.
- (4) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal ini oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 45

- (1) Peraturan-peraturan "Reglementen en keuren van politie", begitu pula peraturan-peraturan Swapraja Tana Toraja dan Swapraja Luwu yang masih berlaku, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undangundang Darurat ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlaku undang-undang Darurat ini berlaku terus dalam daerah hukumnya semula Sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan-peraturan Swapraja-swapraja Tana Toraja dan Luwu yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang darurat ini tidak termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku terus sebagai peraturan-peraturan tersebut adalah bertentangan dengan peraturanperaturan Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan-peraturan dari bekas daerah Luwu sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah,ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah.
- (4) Keputusan-keputusan lain beserta peraturan-peraturan tata usaha bekas pemerintah Daerah Luwu, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dijadikan terus oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan hingga keputusan dan peraturan itu diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 46

Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang N I T. tahun 1950 termaktup dalam pasal-pasal 6 ayat (3), 7 ayat (2), 21 ayat (2), 23 ayat (2) dan (3), 25 ayat (2), 26, 28, 30 ayat (2) dan (3), 31 ayat (1), 32 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur Sulawesi sampai diadakan ketentuan lain.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 47

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toraja dan Luwu dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini deselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
SUNARJO
Diundangkan Di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i. ttd SUNARJO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 1957
- 1.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Preamble

I. Umum.
- Dimasa pemerintahan N.I.T. dahulu di wilayah bekas residensi Sulawesi Selatan terbentuk "Daerah Gabungan Sulawesi Selatan" yaitu suatu ikatan federasi yang termasuk antara lain Swapraja-swapraja sejati Luwu dan Tana Toraja.
- Dengan berlakunya U.U. Pokok pemerintahan daerah N.I.T. tahun 1950 No.44, Daerah Gabungan tersebut diakui statusnya sebagai suatu "Daerah" yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.
2. Kemudian sesudah berdirinya Negara Kesatuan R.I. maka untuk memenuhi keinginan rakyat didaerah-daerah yang bersangkutan yang masing-masing menghendaki, supaya mereka diberi hak untuk mengatur dan mengurus sendiri halhal yang termasuk urusan daerahnya serta untuk memperbaiki susunan alat-alat pemerintahan dan melancarkan jalannya pemerintahan diseluruh Sulawesi Selatan, yang dewasa itu masih mengalami kekalutan dan pertentangan politik, maka Pemerintah dengan menetapkan P.P. No. 34 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.48) telah mengambil tindakan-tindakan sementara yang dimaksudkan untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kesukaran-kesukaran di Sulawesi itu.
Dengan P.P. tersebut Daerah Gabungan Sulawesi Selatan telah dibubarkan dan sebagai gantinya telah dibentuk 7 buah "daerah" baru, diantaranya Daerah Luwu, yang wilayahnya meliputi Swapraja Luwu dan Swapraja Tana Toraja.
Bahwa tindakan-tindakan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat itu tidak sepenuhnya akan dapat memenuhi keinginan rakyat dalam daerah-daerah itu sudah dapat diduga semula, akan tetapi mengingat kepentingan Negara serta keadaan dewasa itu, maka Pemerintah menganggap perlu sementara dibentuk ketujuh buah daerah tersebut dengan maksud, menaati perkembangan politik lebih lanjut akan mempertimbangkan kembali pembentukan Daerah-daerah baru itu sesuai dengan keinginan penduduk daerah yang sewajarnya.
3. Kenyataan hingga kini pemerintah Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan lancar dan semestinya sebagaimana terbukti dengan keadaan D.P.R.D. dan D.P.D. Luwu yang telah sekian lama dalam keadaan lumpuh, sehingga perseorangan oleh Kepala Daerah Luwu.
4. Latar belakang dari kelumpuhan Pemerintah Daerah Luwu dalam menjalankan tugas kewajibannya terletak pada pertentangan-pertentangan kepentingan antara Swapraja Luwu dan Swapraja Tana Toraja yang telah tergabung dalam Daerah Luwu, pertentangan-pertentangan mana berakar pada perbedaan-perbedaan yang hidup dalam tubuh masyarakat Swapraja tana Toraja dilain pihak.
5. Swapraja Luwu menurut sejarah dan tradisi dikepalai oleh seorang raja (Datu) dari keturunan Swapraja dengan penduduknya yang pada umumnya beragama Islam, mempunyai kebudayaan (bahasa, kesenian) dan adat-istiadat yang berlainan dengan Swapraja Tana Toraja, dimana penduduknya pada umumnya menganut kepercayaan lain dari agama Islam (Kristen, halaik).
6. Dimasa penjajahan sejak tahun 1905 sampai 1946 Tana Toraja yang terdiri dari puluhan persekutuan-persekutuan rakyat (distrik/desa) telah ditaklukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dimasukkan dibawah kekuasaan Datu Luwu dan secara administratip sebagai Onderafdeling Makale Rantepao, masuk dalam kesatuan Afdeling Luwu, yang melingkungi seluruh Swapraja Luwu. Jelaslah kiranya, bahwa Tana Toraja tidak pernah mengenal seorang Raja sendiri yang sejak semula menguasai dan memerintah Tana Toraja.
7. Perbedaan-perbedaan yang nyata dilapangan kebudayaan, adat lembaga dan sejarah perkembangan dari Swapraja Luwu dan Tana Toraja mengakibatkan ikatan Swapraja Luwu yang dipaksakan oleh Pemerintah Hindia sejak 1905 mengandung unsur-unsur pertentangan sehingga tidak merupakan suatu ikatan yang organis.
8. Sehabisnya perang dunia kedua, timbullah ketegangan-ketegangan yang hebat disekitar pemerintahan Swapraja Luwu, Sehingga pemerintah Hindia-Belanda terpaksa dengan beslit Lt.G.G.tt. 8 Oktober 1946 No.5(Stbld 1946 No. 105) mengeluarkan distrik-distrik Tana Toraja dalam lingkungan Onderadeling MakaleRantepao dari ikatan Swapraja Luwu dan diakui sebagai satu Swapraja yang berdiri sendiri.
9. Ketika Daerah Sulawesi Selatan dibagi dalam 7 buah daerah swatantra, setingkat Kabupaten dengan P.P.No. 34 tahun 1952 maka Daerah Luwu dibentuk atas dasar ikatan Afdeling Luwu semasa Pemerintahan Hindia-Belanda, sehingga ketegangan-ketegangan yang dahulu berada disekitar ikatan afd. Luwu bergolak kembali.
Tuntutan Rakyat Tana Toraja melalui Partai-partai Politik maupun OrganisasiOrganisasi massa dalam Onderafdeling Makale-Rantepao untuk melepaskan wilayahnya dari ikatan Daerah Luwu sebagai satu daerah otonom tersendiri setingkat Kabupaten semangkin memuncak, sehingga timbul suasana tegang dan tidak sehat dalam daerah Luwu. Ketegangan/pertentangan itu tidak saja mengakibatkan seratnya jalannya pemerintahan dalam kedua Swapraja tersebut, akan tetapi tambah merugikan pula kepentingan rakyat yang sampai kini masih menderita gangguan-gangguan keamanan dari pihak gerombolan-gerombolan bersenjata yang berpusat di daerah Luwu. Dalam konperensi pemerintahan seluruh Propinsi Sulawesi di bawah pimpinan Gubernur Sulawesi pada bulan Desember tahun 1954 di Makassar, yang dihadiri oleh para Kepala daerah dan Ketua D.P.R.D. sepropinsi Sulawesi antara lain telah didapat sepakat memutuskan untuk
Mendesak...
-4 - mendesak kepada Pemerintah Pusat supaya Daerah Luwu dipecahkan menjadi dua buah Daerah otonom setingkat Kabupaten yaitu Daerah Luwu yang meliputi Swapraja Luwu dan Daerah Tana Toraja yang melingkungi Swapraja Tana Toraja.
10. Untuk dapat mengatasi kesukaran-kesukaran itu dan untuk segera dapat melancarkan jalannya pemerintahan demi kepentingan Rakyat di daerah-daerah dan Negara, maka untuk mencapai secepat-cepatnya kestabilan politik, tata-tertib, keamanan dan pemerintahan diseluruh wilayah Swapraja Luwu dan Tana Toraja. Pemerintah berpendapat, perlu secara darurat membentuk Swapraja Luwu dan Tana Toraja menjadi daerah otonom atas dasar-dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950.
11. Perlu dikemukakan, bahwa Swapraja Luwu dan Tana Toraja mempunyai syaratsyarat cukup untuk dibentuk menjadi suatu daerah yang sama tingkatannya dengan Kabupaten otonom dimaksud dalam Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1948. Dengan pembentukan kedua daerah tersebut yaitu daerah Luwu dan Daerah Tana
3. Toraja, maka daerah Luwu berdasarkan P.P. No.34/1952 dibubarkan.
12. Pembentukan Swapraja-Swapraja Luwu dan Tana Toraja sebagai "Daerah" yang dimaksud dalam Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 juga membawa banyak akibat-akibat lain yang perlu diadakan penyelesaiannya dalam Undang-Undang Darurat ini.
Sebagai maklum kedua Swapraja tersebut berdasarkan peraturanperaturan/perundang-undangan yang berlaku sekarang formeel masih dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan dasar-dasar yang diletakkan dalam "Zelfbestuursregelen 1938.
13. Sebagaimana telah diketahui, maka Undang-Undang N.I.T. No.44/1950 adalah satu-satunya Undang-Undang dari Pemerintahan N.I.T. dahulu yang berlaku di Indonesia Timur dan yang mengatur Pokok-pokok tentang pemerintahan daerah.Undang-Undang ini disamping nama-nama Daerah, Daerah Bahagian dan Daerah anak Bahagian, tidak mengenal istilah Daerah Istimewa, sedang menurut pasal 17 yo pasal 2 Undang-Undang tersebut,antara lain Kepala Daerah yang menjabat Ketua dan anggota D.P.D. harus diangkat oleh Pemerintah Pusat, dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon, yang diajukan oleh D.P.R.D.
Selanjutnya telah ditentukan, bahwa menurut ayat 5 pasal 17 Undang-Undang tersebut, Kepala Daerah Swapraja diangkat oleh Pemerintah Pusat dari keturunan keluarga Swapraja dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat di daerah atas pencalonan dari D.P.R.D. Swapraja yang bersangkutan.
14. Swapraja Luwu sampai kini masih dikepalai oleh seorang Raja (Datu) dari keturunan keluarga Swapraja berdasarkan sejarah dan tradisi Swapraja tersebut, sedang Swapraja Tana Toraja sebelum masa revolusi memang tidak pernah mempunyai Raja-rajanya sendiri yang menguasai daerah Tana Toraja, sehingga sudah pada tempatnya kiranya apabila Tana Toraja itu dibentuk menjadi daerah otonom biasa, sebagaimana dikehendaki pula oleh rakyat Tana Toraja.
Meskipun dalam Undang-Undang N.I.T. 44/1950 ditetapkan bahwa seorang Kepala Daerah itu diangkat oleh Pemerintah atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah harus memperhitungkan keadaan yang nyata, bahwa di daerah Swapraja Luwu yang memegang peranan yang paling penting disegala lapangan Kepala Swapraja yang sekarang dan maksudnya dari pada ketentuan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat Kepala Swapraja Luwu yang sekarang menjadi Kepala Daerah yang pertama.
Kepala Swapraja tersebut tidak saja ditunjuk sebagai Kepala Daerah, akan tetapi ia adalah pula petugas dan alat dari Negara Kesatuan.
Selaku Kepala Daerah ia bukan saja menjadi seorang Pegawai Pemerintah Pusat yang harus menjalankan tugas kewajibannya didalam wilayah Daerah Luwu atas nama dan untuk Pemerintah Pusat dan karenanya harus bertanggung jawab pula kepada Pemerintah Pusat, akan tetapi juga sebagai alat (orgaan) dari Pemerintah Daerah Luwu mengenai hal-hal pelaksanaan tugas pemerintahan Daerah Luwu untuk mana ia sendiri atau bersama-sama dengan anggota-anggota lain dari D.P.D. harus bertanggung jawab kepada D.P.R.D. Luwu.
Sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah Luwu tidak dapat ditumbangkan oleh D.P.R.D. yang bersangkutan. Hanya Pemerintah Pusat dapat mencabutnya dari kedudukannya tersebut.
15. Pun telah dimaklumi pula, bahwa isi rumah tangga Daerah harus ditetapkan dalam Undang-Undang (Undang-Undang pembentukan). Menurut Undang-Undang Darurat ini maka Swapraja-Swapraja Tana Toraja dan Luwu masing-masing dibentuk menjadi "Daerah" yang mempunyai tingkatan sama dengan Kabupaten otonom di Jawa dimaksud dalam tingkatan sama dengan Kabupaten otonom di Jawa dimaksud dalam Undang-Undang No. 22/1948 R.I. Kabupaten-kabupaten otonom itu adalah suatu badan pemerintahan daerah modern yang telah mempunyai riwayat dan pengalaman yang banyak sekali dalam urusan pemerintahan otonom yang merata mengenai seluruh golongan penduduk yang berdiam di dalam batas-batas lingkungan daerahnya. Di sini tidak terdapat perbedaan antara golongan-golongan penduduk dalam Kabupaten yang dilepaskan dari lingkungan kekuasaan hukum daripada peraturan-peraturan daerah Kabupaten seperti di dalam Swapraja-Swapraja dimana kekuasaan Swapraja itu dahulu tidak mengenai golongan-golongan penduduk yang disebut dengan istilah "gouvernements-onderhorigen."
Karena itu, maka dalam menentukan isi rumah tangga "Daerah" yaitu Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu pokok pangkal kekuasaan pemerintah Daerah-Daerah tersebut disesuaikan dengan isi rumah tangga Kabupaten otonom pula, dan dalam hakekatnya tidak akan lebih kurang daripada isi rumah-tangga "Daerah Luwu" yang dibubarkan itu (lihat pasal 7 s/d 35 dan pasal-pasal 36, 37 dan 38).
16. Susungguhnya...
16. Sesungguhnya isi rumah-tangga sesuatu Swapraja itu adalah berbeda dari isi rumah-tangga yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan tingkatan ke-II (Kabupaten otonom) berdasarkan Undang-Undang N.I.T. No. 44/1950 dan berpedomankan pula pada Undang-Undang R.I. No. 22/1948.
2. Menurut Undang-Undang Darurat ini, maka Swapraja-Swapraja Tana Toraja dan Luwu masing-masing,dibentuk menjadi Daerah yang sama tingkatannya dengan Kabupaten otonom. (Lihat pasal 1). Adapun urusan-urusan rumah-tangga Swapraja-Swapraja tersebut, yang termaktub dalam "Zelfbestuursregelen 1938" yang berdasarkan Undang-Undang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumahtangga Daerah-daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu, atau yang tidak telah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain masih dapat terus dijalankan oleh pemerintahanpemerintahan Daerah-daerah tersebut, walaupun dalam pasal 45 ayat (2) dinyatakan bahwa peraturan-peraturan Swapraja dimaksud yang mengatur hal-hal yang tidak termasuk lagi urusan rumah-tangga Daerah berlaku terus sebagai peraturan Pemerintah Pusat. Untuk jelasnya mengenai peraturan Swapraja tersebut ini yang menjalankan (melaksanakan) ialah pemerintah Daerah yang bersangkutan dan yang dapat mengubah, menambah atau mencabutnya hanya Pemerintah Pusat saja. (Lihat pasal 41 dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Darurat).
17. Mengenai tugas-kewajiban Daerah seluruhnya lihat ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 7 s/d 38 Bab II Undang-Undang Darurat). Tentang penyelesaian soal-soal mengenai pegawai-pegawai Swapraja dan hal-hal lain lagi tentang pegawai-pegawai lihat pasal-pasal 39 dan 43).
18. Dalam menetapkan urusan rumah-tangga Daerah Luwu dan Tana Toraja telah diusahakan untuk mencari suatu sistim mengadakan batas-batas kewenangan, hal, tugas dan kewajiban pemerintah Daerah tersebut dengan sejelas-jelasnya, sehingga pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini sudah dapat diketahui dengan nyata dan jelas hal-hal apa yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah.
Segala urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah dalam Undang-Undang Darurat ini ditetapkan dalam pasal-pasal 7 s/d 38, pasal 41 yo. pasal 45 ayat (2) dan pasal 45.
Sudah terang tentu cara-cara menentukan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah ini masih belum Sempurna dan lengkap seperti yang dimaksud dalam pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara R.I., akan tetapi Pemerintah yakin, bahwa yang demikian itu tidak akan menjadi rintangan bagi perkembangan Daerah.
Hal-hal yang belum dapat ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat ini pada waktunya berangsur-angsur akan ditetapkan menurut cara diperoleh, yaitu dengan PIP (lihat pasal 37).
19. Tidak hanya saja secara positip telah ditentukan jenis macamnya urusan dan kewajiban dari pada Pemerintah Daerah, sehingga Daerah pada saat pembentukannya sudah dapat mengetahui benar luas sempitnya tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus dapat dijalankannya, akan tetapi secara negatip pula telah ditetapkan, bahwa Daerah itu dengan kehendaknya sendiri yang bebas (uit eigen vrije initiatief) dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang N.I.T. No. 44/1950 dapat mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang menurut sifatnya adalah termasuk rumahtangga Daerah (lihat juga pasal 36 Undang-Undang Darurat).
PENJELASAN
Pasal 5

Daerah Tana Toraja mempunyai penduduk 250.000 jiwa dan Daerah Luwu 300.000 jiwa.Oleh karena Daerah-daerah tersebut dipersamakan tingkatannya dengan Kabupaten otonom, maka dasar yang diambil untuk menetapkan jumlah banyaknya anggota D.P.R.D.

Sedapat-dapatnya disesuaikan dengan pokok prinsip yang berlaku untuk penetapan jumlah banyaknya anggota-anggota D.P.R.D.Kabupaten di Jawa, yaitu mengingat keadaan di Sulawesi tiap-tiap 20.000 penduduk daerah oleh seorang anggota dengan batas jumlah minimum 20 dan maximum 30 anggota.Sebaiknya anggota-anggota D.P.R.D. yang pertama bagi Daerah-daerah itu disusun berdasarkan Undang-Undang pemilihan yang berlaku diseluruh Indonesia, tetapi apabila yang demikian ini tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat, maka D.P.R.D. yang pertama itu haruslah dibentuk menurut UndangUndang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara No.30 tahun 1956) (Lihat
PENJELASAN
pasal 40

).##
PENJELASAN
Pasal 6

.Maksud ketentuan pasal ini kiranya sudah jelas. Hanya perlu diterangkan lebih lanjut bahwa dalam ketentuan termaksud tersimpul kemungkinan bahwa Kepala Daerah dapat bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah, dengan pengertian bahwa tiap tindakan tentunya dilakukan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah.Maksud tindakan Kepala Daerah ini tiada lain agar supaya pelaksanaan urusanurusan dapat berjalan lebih praktis, oleh karena dengan demikian tidak perlu setiap kali semua anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama melaksanakannya.
PENJELASAN
Pasal 7 s/d 9

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 18 dan 19.

Maksud ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan tehnis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah guna kemakmuran umum. Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.##
PENJELASAN
Pasal 20

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga memberikan sokongan yang dapat dibagi dalam dua jenis :

- a. sokongan tetap untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil ;- b. sokongan untuk pekerjaan perbaikan besar, pembaharuan atau pekerjaan baru yang biayanya tidak dapat dipikul oleh Daerah.Sokongan ini ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan termaksud yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
PENJELASAN
Pasal 21 s/d 24

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 27

Tentang urusan yang mengenai isi kursus-kursus vak tersebut seperti pengawasan dan pimpinan tehnis serta penetapan rencana pelajaran diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah mengingat :

- a. penetapan penghargaan ijazah-ijazahnya;- b. agar ada pemusatan dalam cara mengatur dan mengawasi urusan-urusan itu.##
PENJELASAN
Pasal 28 s/d 31

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 33 s/d 35

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 37 s/d 38

Cukup jelas. Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 40 s/d 49

Cukup jelas. Lihat juga penjelasan umum.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1138