UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1971
Tentang No Description
Berlaku: 12 TAHUN 1971
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR12 TAHUN 1971 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong pada kenyataannya menghambat kelancaran lalu-lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya;
- b. bahwa untuk meniadakan hambatan tersebut, maka Undang-undang No. 17 Tahun 1964 itu perlu dicabut;
- c. bahwa karena keadaan mendesak Presiden atas dasar ketentuan yang termasuk dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971, tentang Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong;
- d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5, pasal 20 dan pasal 22;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH Letnan Jenderal TNI
MEMUTUSKAN :
- Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong menjadi Undangundang.
N/A
Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong ditetapkan menjadi Undang-undang.
N/A
Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1971 Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO Jenderal TNI
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971, No. 83).
--------------------------------
CATATAN
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG