Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 13 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten, maka perlu ditetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jumlah ' Uang Persediaan Bagi Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkevang Tahun Anggaran 2013;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
10. 10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. 11.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. 12.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. 13.Kuasa Bendahara Umum yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. 14.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. 15.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. 16.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. 17.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. 18.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. 19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
20. 20.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
21. 21.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
22. 22.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. 23.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
24. 24.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
25. 25.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dengan uang persediaan.
26. 26.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
27. 27.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. 28.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Rim herdasarkan SPM.
BAB II - MEKANISME UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

- (1)Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2)SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a) SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b) SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- c) SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
- d) SPP Langsung (SPP-LS).
BAB II - MEKANISME UANG PERSEDIAAN
Pasal 3

- (1)SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Pengajuan Uang Persediaan hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (2)SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dipergunakan untuk rnenganti uang persediaan yang sudah terpakai dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada pcriode tertentu. Pengajuan SPP-GU maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (3)SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Uang Persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhat ikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4)SPP Langsung (SPP-LS) dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II - MEKANISME UANG PERSEDIAAN
Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).
- (2) Sistem pemberian Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan mekanisme Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (3) Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (4) Uang Persediaan (UP) belum membebani realisasi anggaran.
- (5) Uang Persediaan (UP) bersifat imprest fund (berjumlah selalu tetap) pada setiap periode.
- (6) Uang Persediaan (UP) dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang telah ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
- (7) Penggunaan Uang Persediaan (UP) menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (revolving) paling banyak dua (2) kali dalam sebulan.
- (8) Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) sebagaimana disebutkan pada ayat (1), diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari t otal Uang Persediaan (UP).
- (9) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan.
- (10) Sisa dana Uang Persediaan (UP) yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Kas Daerah setelah diterbitkan SPP GU nihil.
BAB III - BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 5

- (1) Perhitungan UP untuk keperluan belanja langsung SKPD ditentukan maksimal sebesar seperduabelas (1/12) dari jumlah anggaran belanja pegawai dan belanja barang SKPD berkenaan Tahun Anggaran 2013.
- (2) Khusus untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah dan Kantor Polisi Pamong Praja Perhitungan UP untuk keperluan belanja langsung SKPD ditentukan maksimal sebesar seperduabelas (1/12) dikalikan dua bulan dar i jurnlah anggaran belanja pegawai dan belanja barang SKPD berkenaan Tahun Anggaran 2013.
- (3) Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selain diperuntukan untuk belanja wajib juga untuk menunjang kegiatan yang pelaksanaanya pada triwulan I dan beban lainnya yang bersifat pembayaran langsung yang belum dapat dilaksanakan dengan beban pembayaran langsung antara lain :
4. a.honorarium Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer pada SKPD Sekretariat Daerah dan Kantor Polisi Pamong Praja;
5. b.persiapan penyelenggaran Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan;
6. c.program kegiatan fisik swakelola pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
7. d.pelayanan dasar kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Besaran UP untuk masing-masing SKPD tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Jumlah UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pagu tertinggi.
BAB IV - KETENTUAM PERALIHAK
Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jumlah Uang Persediaan Bagi Masing-Masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Besaran UP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PEHUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Maret 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkam di Bertgkayang padatanggal 6 Maret 2013
4BUPATI BENGKAYANG|
J SURYABMAM GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal &lt; o Maret e 2013
BERITA DAERAH KAEUPATEN BEMGKAYANG TAHTJW 2013 NOMOR J
.LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR
: f- TAHUN 2013
TANGGAL
: &amp; M^Rt'T 2013
JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013
| NO | NAMASKPD | BESARANUP | BESARANUP |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | DINASPENDIDIKAN | Rp | 2.083.211.000 |
| 2 | DINASKESEHATAN | Rp | 1.850.171.000 |
| 3 | RUMAHSAKITUMUMDAERAH | Rp | 1.046.259.000 |
| 4 | DINASPEKERJAANUMUM | Rp | 1.388.504.000 |
| 5 | BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH | Rp | 529.050.000 |
| 6 | DINASPERHUBUNGAN,KOMUNTKASIDANINFORMATIKA | Rp | 214.899.000 |
| 7 | KANTORLINGKUNGANHIDUP | Rp | 174.873.000 |
| 8 | DINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANS1PIL | Rp | 182.295.000 |
| 9 | DINASSOSIAL,TENAGAKERJADANTRANSMIGRASI | Rp | 136.926.000 |
| 10 | BADANPENANAMANMODALDANPELAYANANPER1JINANTERPADU | Rp | 170.963.000 |
| 11 | DINASKEBUOAYAAN,PAR1W1SATA,PEMUDADANOLAHRAGA | Rp | 184.380.000 |
| 12 | KANTORKESATUANBANGSADANPOLITIK | Rp | 81.034.000 |
| 13 | SATUANPOLISIPAMONGPRAJA | Rp | 608.620.000 |
| 14 | SEKRETARIATDAERAH | Rp | 6.731.505.000 |
| 15 | SEKRETARIATDPRD | Rp | 1.289.139.000 |
| 16 | BADANPENGELOLAANKEUANGANDANASETDAERAH | Rp | 595.521.000 |
| 17 | 1NSPEKTORATKABUPATEN | Rp | 343.935.000 |
| 18 | BADANKEPEGAWAIANDAERAHDANDIKLAT | Rp | 663.252.000 |
| 19 | KECAMATANSAMALANTAN | Rp | 28.666.000 |
| 20 | KECAMATANBENGICAYANG | Rp | 42.500.000 |
| 21 | KECAMATANLEDO | Rp | 33.150.000 |
| 22 | KECAMATANSANGGAULEDO | Rp | 33.468.000 |
| 23 | KECAMATANSELUAS | Rp Rp | 27.400.000 35.375.000 |
| 24 | KECAMATANSUNGAIRAYA | Rp | |
| 25 | KECAMATANJAGOIBABANG | | 39.416.000 |
| 26 | KECAMATANTER1AK | Rp | 29.179.000 |
| 27 | KECAMATANMONTERADO | Rp | 30.556.000 |
| 28 | KECAMATANSUTISEMARANG | Rp | 31.519.000 |
| 29 | KECAMATANCAPKALA | Rp | 31.108.000 |
| 30 | KECAMATANSIDING | Rp | 32.770.000 |
| 31 | KECAMATANSUNGAIBETUNG | Rp | 31.360.000 |
| 32 | KECAMATANLUMAR | Rp | 34.893.000 |
| 33 34 | KECAMATANSUNGAIRAYAKEPULAUAN KECAMATANTUJUHBELAS | Rp Rp | 35.458.000 29.986.000 |
| 35 | KECAMATANLEMBAHBAWANG | Rp | 31.851.000 |
| 36 | KELURAHANSEBALO | Rp | 23.219.000 |
| 37 | KELURAHANBUMIEMAS | Rp | 23.666.000 |
| 38 | BADANPENGELOLAPERBATASAN SEKRETARIATDEWANPENGURUSKORPRI | Rp | 163.681.000 38.369.000 |
| 39 | | Rp | |
| 40 | BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH(TipeB) | Rp | 107.270.000 283.093.000 |
| 41 | DINASPENDAPATANDAERAH | Rp | |
| 42 | BADANPELAKSANAPENYULUHANDANKETAHANANPANGAN | Rp | 141.103.000 |
| 43 | BADANPEMBERDAYAANMASYARAKAT,PEMERINTAHANDESA, PEMBERDAYAANPEREMPUANDANKELUARGABERENCANA | Rp | 308.508.000 76.666.000 |
| 44 | KANTORPERPUSTAKAAN,ARSIPDANDOKUMENTASIDAERAH | Rp Rp | 508.363.000 |
| 45 46 | DINASPERTAN1AN DINASKEHUTANANDANPERKEBUNAN | Rp | 588.447.000 |
| 47 | DINASENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL | Rp | 325.368.000 |
| 48 | DINASKELAUTANDANPER1KANAN DINASKOPERASI,UMKM, PERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN | Rp Rp | 526.374.000 291.653.000 |
| 49 | | Rp | |
| JUMLAH | JUMLAH | 22.238.972.000 | 22.238.972.000 |
4- tBUPATI BENGKAYANG:
fSURYADMAN GIDOT
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMB A
PROVINS! SULAWESI 1 EN' ). PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR3l(I'AHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUt" · SI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
Bahwa untuk melaksanakan ketent an Pass 4 Pera turan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahur, ~·o:.6 te tang Pembentukan dan susunan Perangkat Daer al Kabu aten Bombana, perlu menetapkan Peraturan 1 U} .at; te tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funusi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Born )aJ ,a;
1. Undang-Undangjiomor 29 Tah n '.20( ,3 te tang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupai er Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabup at .n Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia '. ahi, n 2C03 omor 144, Tambahan Lembaran Negara Repu Irk Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2( 11 te tang Pembentukan Peraturan Perunda g-Undanga '.l (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l l N omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi ~ Ir.de nesia omor , 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tent t11g Apr ratur Sipil Negara (Lembaran Negara R publik Ind, .ncsia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembarar Negura Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2( l'l· tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara eoublik lnd nesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan embaran egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana tela diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Unda ig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor -, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t 6~ 9);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia J\lo: ncr 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembar an · le ara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tam ah.m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor :3 1 ahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perai igkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabu aten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUK! SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA h.EP A DlNAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten Bombana.
3. ~dalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bornbana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daera 1 Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuti tya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis D.:nas yang melaksanakan kegiatan teknis operasionul dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan f ungsional dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan ,&gt;eme intahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pe aksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan J enyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindung , melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan m.asya 'akat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan eme intahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daer ah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 1 -&gt;eme intahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah s, suai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BAB II
Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupatenyang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan diw.idahi alam bentuk dinas.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Ketahanan 1·an.gan
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B
- (3) penentuan intensitas penyelenggarna 1 urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pacla ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penentuan tipe Dinas Ketahanan Pangan se agaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengu uran intensitas penyelenggaraan urusan pemenmat.an bidang Ketahanan Pangan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN OR&lt;.JANIS1\SI
Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan uus tr pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala Dina yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jrwab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN OR&lt;.JANIS1\SI
Pasal 6

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas mernbantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang men ad 1&lt; ewen ngan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketaha nan Pangan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN OR&lt;.JANIS1\SI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dims ks . .id alam Pasal 6, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakun fung i:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pa gan, cadangan pangan, penganekaragaman l« nsurnsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keterse iaan pangan, kerawanan pangan, distribusi angan, cadangan pangan, penganekaragaman kc .n.sumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan ponuukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragarn.m k nsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya 1 nanu ·i di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragarnan konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaJ asi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsurnsi ,. ai L keamanan pangan;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan angan; an
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh l Iupati t rkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN OR&lt;.JANIS1\SI
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana limaksud dalam Pasal 7, Dinas Ketahanan Pangan mernilik. kewen ngan se bagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas manajemen pembangunan ketahanan pangan yang profesional, bersih, pedu1i, t a isparan , dan bebas KKN
- b. Melaksanakn tugas mengkoordinasikar. perencanaan ketahanan pangan.;
- c. Merumuskan produk hukum dibidang ke1.ahanan p ngan yang berpihak kepada petani.
- d. Melaksanakn tugas evaluasi dan pe-ngen alian pembangunan ketahanan pangan yang efektif.
- e. meningkatkan kemampuan Sumber Daya Man usia aparat r dalam penanganan ketahanan pangan
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN OR&lt;.JANIS1\SI
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahana Pangan Kab paten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang ketersediaan dan kerawanan pangai t;
- d. bidang distribusi dan cadangan pangan;
- e. bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahai La~t Pangan Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas Membantu E upati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang rnenjad. keweru ngan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahana 1 pangan.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukai memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepacla seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bers da di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia J Jinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tat, luksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan J erundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole h kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- b. sub bagian umum;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang b rada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mernpunyai tugas melaksanakan Melakukan penyiapan bahan penyuaunan rencana, program, dan anggaran erta pemant uan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan .cegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas n ielaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tat, aksa a, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyu unan rancangan peraturan perundang-un ai igan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan info musi publik, serta urusan tata usaha.
Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pans mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta peman tauan dan evaluasi di bidang ketersediaan da n kera anan pangan.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangs Iipirnpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dim.iksud alam Pasal 15, Bidang Ketersediaan dan Keraws nan P ngan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan ko rdinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan s mber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
2. penanganan penyediaan pend kung ebijakan b. penyiapan penyusunan bahan rurnusan daerah di bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan koordinasi infrastruktur pangan, dan sum ber da ya ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiata di bidang ketersediaan, penanganan kerawanar pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan s mber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan par gan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan s mber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan par gan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, d.an s mber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- f. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi &lt; a11 pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganar keruwanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruJ .tur iangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen cepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan angan te ~d:. · ata
- a. seksi ketersediaan pang an;
- b. seksi sumber daya pangan;
- c. seksi kerawanan pangan
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimj in oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan :· aagan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tuga · VJelakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyustrnan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, seru. pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluas: di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
- (2) Seksi Sumber Daya Pangan mernpunyai tuga s Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapa , sern . pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluas di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan
- (3) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tuga.. rnelakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, pe11Y1 sunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, sert, pemberian pendampingan, pemantauan dan eval le si dibidang penanganan kerawanan pangan.
Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan cadangai panga n
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Bidang Distribusi dan cadangan pangan merr.punyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaa n kebi a.kan, pemberian pendampingan serta pernantauan dan ev luasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan c ipirnpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah ds n bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirn.iksud alam Pasal 19, Bidang Distribusi dan Cadangar. P ngan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bida ng distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan r musai L kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan
cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidar g distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan ;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidar g distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangai ,
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi clar pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga oangan, dan cadangan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olel keoala dinas sesuai dengan tugas dan f ungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- ( 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan tercliri ata
- a. seksi distribusi pangan;
- b. seksi harga pangan;
- c. seksi cadangan pangan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oieh K pala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangar
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, per. sunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- (2) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, pen. 'Usunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serts pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di &gt;ic ang harga pang an
- (3) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penvu sunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serts pemberian pendampingan, pemantauan, dan evalu asi :li bidang cadangan pangan
Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangs n
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan rnernpunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaa; 1 xebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanar pangan.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirna ksud cialam Pasal 23, Bidang Konsumsi dan .eamar an Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidar.g kon sumsi pangan, penganekaragaman kon umsi p ingan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan ru nusar kebi akan daerah di bidang konsumsi pangan, pengai iekarag man konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kon sumsi pangan, penganekaragaman konsumsi mgan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelak anaan kegia an di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman kon umsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di biclang on sumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi da: I pela oran kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengane. arag man konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dun
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdii i atas :
- a. seksi konsumsi pangan;
- b. seksi penganekaragaman konsumsi pangan
- c. seksi keamanan pangan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpir oieh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala Bidang Konsumsi clan Keamanan Pai gan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tuga. Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, per.yi isunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, sert. L pemberian pendampingan, pemantauan, dan e aluasi di bidang konsumsi pangan
- (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangar mernpunyai tugas Melakukan penyiapan koordina 1, oengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pems ntapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, d , evaluasi di bidang penganekaragaman konsurnsi pangan clan pengembangan pangan lokal.
- (3) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tuga-. Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyi isunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, sert t pem erian pendampingan, pemantauan, dan e aluas di bidang keamanan pangan
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas n.elaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian nya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dim· ksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang te rbagi alam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional isenior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksan can tug snya bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan · an eban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimak: ud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TATA KERJA
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan p insip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ba ik dalam lingkungan masing-masing maupun antar san, an organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengar instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan t igas m singmasmg.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prin si p koor inasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal rnaupun anta unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok m singmasmg.
3. satuan wajib dilingkungan pengawasan organrsasi melaksanaks · 1 (3) Setiap pemimpin Pemerintah Daerah melekat.
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tu \_,a, bawah nnya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentua n perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

KepalaDinas, memimpin dan mengkoordinasi oawaha nya masing-masing dan memberikan bimbingan 'Ser .a pet njuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasa132
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagia , Ke pala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan be rt mggugj wab pada atasannya masing-masing dan menyampaixan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33

Setiap laporan yang diterima ole Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai iahan ntuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mem erikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib , lisarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang sec a : :\1ngs1onal mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35

Dalammelaksanakantugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka emberian bimbingan kepada bawahannya wajib menga la, an rapat berkala.
- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekrerar s .nelakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai enga perun angundangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan se bagai pe la ksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala .Jinas.
Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasi lguna m· singmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terte ntu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONlS1 SI DA PEMBERHENTIAN DALAM JABATA
Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberl e.itian alam jabatan struktural dilingkungan Dinas Keta · .nan Pangan Kabupaten Bombana, berpedoman pads peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan olel Hupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kabupatcn Bombana merupakan jabatan eselon II b.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabu aten Bombana merupakan jabatan eselon III a
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III b
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lii.gkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bornbana merupakan jabatan eselon !Va.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Din's · etahanan Pangan Kabupaten Bombana diangkat dar. diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Forrnasi dan persyaratan jabatan pada mas Kabupatenditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka pt: a uran upati Bombana Nomor 3 Tahun 2008 ten tang Tugas , Po ok dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Bombana dan ketenru.m lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut cla 1 dinyatakan tidak berlaku.
..
BAB VII - PENUTUP
Pasal 40

i mdang an. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal me meri t:ahkan pe, ie npatannya Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Diundangkan di Rumbia pada tanggal 2-:, 'Q(-t~~(L 2016
SEKRETARIS DAERAH,
H.BURHANUDDIN A.HS NOY
BERITA DAERAH KABUPATENBOMBANA TAHUN 2016 NOMOR
Ditetapkan di Rum bia pada tanggal 7-.'2Ql Stl'-"&amp;E,-..21) I
Pj. BUPATI BOMBANA,
Hj. SITITI SALEHA
/
.
'
1 1 1
1
5 % 1