Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 23 Oktober 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2012
NOMOR 240
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Perlu menetapkan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tats kerja dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
7. Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
9. Seksi adalah Seksi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi serta koordinasi pengendalian dampak lingkungan dan pemetaan geologi pengembangan wilayah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dinas perindustrian, perdagangan. pertambangan dan energi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan pertambangan dan energi atas dasar keterpaduan kebijaksanaan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi, pemerintah dan perangkat daerah propinsi;
- b. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan, pertambangan dan energi;
- c. penyelenggaraan pelatihan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi;
- d. evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan, pertambangan dan energi;
- e. konsultasi dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan unit kerja lainnya serta negosiasi dengan asosiasi dunia usaha lainnya di wilayah kota banjarbaru;
- f. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan penyaluran barang dan jasa serta penyiapan dan pemberian pertimbangan penerbitan ijin;
- g. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan kegiatan perlindungan konsumen;
- h. pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan usaha, perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam dan luar negeri;
- i. penataan usaha pertambangan dan energi;
- j. pengolahan data statistik, hasil survey bahan galian dan air bawah tanah;
- k. melakukan penyelidikan/pemetaan geologi dan bahan galian dalam rangka pengembangan potensi geologi dan bahan galian secara optimal;
- I. melakukan penyelidikan/penelitian pemetaan hidrogeologi, geologi teknik dan geologi tata lingkungan dalam rangka penunjang pengembangan wilayah;
- m. pembinaan pemanfaatan air bawah tanah;
- n. pengkoordinasian UPTD lingkup industri, perdagangan, pertambangan dan energi dengan asosiasi dibidang sektor ekonomi lainnya;
- o. pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian pencemaran yang diakibatkan oleh sektor perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- p. pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian ekspor dan impor barang dan jasa;
- q. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- r. pelaksanaan kerjasama antar instansi, lembaga dan organisasi serta dunia usaha dalam rangka kelancaran industri, perdagangan, pertambangan dan energi;
- s. penciptaan iklim sejuk dan kondusif dalam rangka usaha industri, perdagangan dan energi serta berorientasi pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan;
- t. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
1. Seksi Sarana Industri;
2. Seksi Pembinaan dan Promosi Industri;
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari;
1. Seksi Bina Sarana, Perdagangan dan Jasa;
2. Seksi Bina Usaha, Perdagangan dan Jasa;
- e. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari;
1. Seksi Pertambangan dan Air Bawah Tanah;
2. Seksi Migas, Kelistrikan dan Pengembangan Energi;
- f. Bidang Geologi,terdiri dari :
1. Seksi Geologi Umum dan Sumber Daya Mineral;
2. Seksi Geologi Teknik dan Pengembangan Wilayah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional:
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi, serta kegiatan kesekretariatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepala dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. penyusunan rencana anggaran dinas;
- c. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
- d. pengawasan dan pengendalian bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- e. penanggungjawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Walikota dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain balk pemerintah maupun swasta di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- i. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas;
- j. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
( 3 ) Uraian tugas kepala dinas :
- a. merumuskan program kerja dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sesuai dengan program pemerintah kota banjarbaru dan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. mengkoordinasikan, mengawasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan membina bawahan agar melaksanakan tugas dengan balk dan efektif;
- d. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan:
- e. mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan agar sesuai dengan program dan visi, misi organisasi serta sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- h. mendistribusikan, mendelegasikan, mengatur dan mengawasi tugas kepada sekretaris sesuai bidang tugas masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan inspirasi dalam rangka pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta personil di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang per - kJ diambil dibidang tugas;
- k. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk teknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja/LAKIP kepada atasan langsung sebagai pertanggungjawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Sekretariat
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan koordinasi penyusunan rencana dan program, serta pembinaan pelayanan administrasi keuangan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan dinas perindustrian perdagangan, pertambangan dan energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepegawaian di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi kota banjarbaru.
Uraian tugas sekretaris adalah :
- a. menyusun rencana kerja dan program pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai bidang tugasnya;
- c. memberikan petunjuk kepada sub bagian perencanaan, keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian agar melaksanakan tugas dengan baik;
- d. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan sub bagian;
- e. mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan kepada bidang-bidang sesuai bidang tugasnya;
- f. memberikan petunjuk dan pelayanan administrasi kepada satuan kerja di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- g. menyusun rencana kepegawaian meliputi pengusulan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, usulan karpeg, pengurusan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS;
- h. mengatur pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan meliputi penata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan;
- i. mengatur pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pengadaan, pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan Dinas rutin, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, pengurusan karpeg, pengurusan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- j. mengatur penggunaan dan penyediaan perlengkapan kantor;
- k. menghimpun dan menyusun laporan tahunan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- I. membuat konsep laporan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi berdasarkan data dari sub bagian sebagai bahan masukan;
- m. memberikan saran dan telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. membuat laporan kegiatan Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian perencanaan yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyusunan program kerja perencanaan anggaran dan rencana kegiatan tahunan.
- (2) Uraian tugas kepala sub bagian perencanaan adalah :
- a. menyusun dan membuat dokumen-dokumen perencanaan (Laporan Triwulan, RKT, RENSTRA, RENJA, KUA-PPAS, RKA, RKA perubahan, laporan tahunan, LAKIP) dan dokumen lain yang berhubungan dengan perencanaan;
- b. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil-hasil kegiatan yang berkaitan dengan RKA-SKPD;
- c. melaporkan hasil evaluasi dan kegiatan lainnya kepada atasan/sekretaris dinas;
- d. melakukan koordinasi dengan semua bidang berkaitan dengan pelaksanaan Tupoksi dan kegiatan lainnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Paragraf 4 Sub Bagian Keuangan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 9

- (1) Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian keuangan yang mempunyai tugas pokok menganalisa dan mengevaluasi serta menyiapkan bahan pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas kepala sub bagian keuangan adalah :
- a. membuat laporan keuangan (LRA, NERACA dan Analis Laporan Keuangan SKPD);
- b. merencanakan perencanaan anggaran pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian tugas administrasi keuangan dengan semua bidang dan melaporkan kepada atasan/sekretaris dinas;
- d. melakukan koordinasi dengan subbag perencanaan berkaitan dengan data-data keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas rutin;
- e. memverifikasi setiap dokumen keuangan yang dikelola;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Paragraf 5
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan teknis administrasi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.
- (2) Uraian tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian adalah :
- a. menyiapkan, menyusun , rencana program kerja umum dan kepegawaian di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi meliputi mengagenda surat menyurat, pengetikan, alat tulis kantor, pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan arsip surat sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran, tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pengadaan, pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas rutin, pemeliharaan dan perawatan
barang-barang inventaris kantor serta membuat daftar inventaris dan laporan barang inventaris kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi meliputi penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, pengurusan karpeg/askes/taspen/pensiun, pengurusan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS;
- d. melaksanakan pengaturan terselenggaranya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dalam pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kepegawaian meliputi usulan kebutuhan pegawai, formasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, pembuatan DP3, pengurusan karpeg, pengolahan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS, analisis kepegawaian, usulan diklat/pelatihan pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengaturan dan memberikan pelayanan alat tulis kantor, barang inventaris dan perlengkapan fainnya dafam satuan organisasi di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan barang inventaris kantor, membuat daftar barang inventaris kantor, kebersihan, kerapian tata ruang kantor serta kebersihan lingkungan kantor pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- h. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas sub bagian dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- i. melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi kepada instansi terkait agar terjalin hubungan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- j. membuat telaahan kepada atasan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian;
- k. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- I. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melakukan evaluasi dan monitoring tugas-tugas kepada bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai;
- o. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 6 Bidang Perindustrian
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 11

- (1) Bidang perindustrian dipimpin oleh seorang kepala bidang perindustrian yang mempunyai tugas pokok penyiapan pemberian pelayanan sarana industri dan pembinaan industri serta pemantauan dan evaluasi sebagai upaya menumbuh kembangkan sektor industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepala bidang perindustrian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan petunjuk bimbingan teknis dalam pemberian pertimbangan penerbitan ijin serta pedoman tata cara dan prosedur perijinan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan teknis dan manajemen industri kepada pengusaha industri;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada pengusaha industri;
- d. pelaksanaan kerjasama antar instansi, lembaga dan organisasi dalam rangka peningkatan pembinaan sektor industri;
- e. promosi dan perumusan untuk produk unggulan industri;
- f. penciptaan iklim sejuk dan kondusif dalam pembinaan serta kelembagaan industri yang berwawasan lingkungan.
- (3) Uraian tugas kepala bidang perindustrian adalah
- a. menyusun rencana kerja dan program bidang perindustrian pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang tugas;
- c. memberikan petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas dengan balk;
- d. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan kepala seksi;
- e. mengkoordinasikan kegiatan bidang perindustrian antar instansi pemerintah dan lintas sektoral terkait;
- f. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. menyusun rencana yang diperlukan kegiatan bidang perindustrian sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- h. memberikan pelayanan informasi kepada investor dalam rangka penanaman investasi pada sektor industri;
- i. memberikan petunjuk tentang tata cara dan prosedur perizinan sektor industri;
- j. memberikan informasi dan konsuftasi tentang rencana pendirian pabrik, penggunaan mesin peralatan, bahan baku/penolong dan peluang;
- k. memberikan informasi dan laporan bidang industri kepada instansi terkait dan pihak lain yang memerlukan;
- I. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyuluhan dan bimbingan bidang perindustrian;
- m. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 7
Seksi Sarana Industri
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Seksi sarana industri dipimpin oleh seorang kepala seksi sarana industri yang mempunyai tugas pokok penyiapan informasi perijinan serta pemberian pertimbangan penerbitan ijin, penerapan prinsip pembangunan industri yang berwawasan lingkungan serta melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Uraian tugas kepala seksi sarana industri adalah :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja sarana industri bidang perindustrian pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. merencanakan , mengatur dan mengawasi pelaksanaan sarana industri agar berjalan sesuai ketentuan dan tertib pelaksanaan;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan sarana industri agar sesuai dengan program bidang perindustrian;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sarana industri agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan informasi tentang tata cara pelayanan perizinan;
- f. memberikan bantuan informasi tentang persiapan pendirian pabrik kepada calon investor;
- g. melakukan berita acara pemeriksaan lapangan balk dalam persiapan perijinan ataupun kegiatan operasi perusahaan;
- h. memonitor kegiatan industri meliputi jumlah produksi, nilai produksi dan mengumpulkan data industri;
- i. membuat data industri sesuai dengan keberadaan industri, jumlah unit usaha, tenaga kerja, investasi, nilai produksi dan lain-lain;
- j. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- k. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- I. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk karier pegawai;
- m. melakukan pengawasan, pemantauan terhadap kegiatan industri berkaitan dengan industri berwawasan lingkungan;
- n. memberikan saran kepada atasan sesuai dengan bidang tugas;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 8
Seksi Pembinaan dan Promosi Industri
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Seksi pembinaan dan promosi industri dipimpin oleh seorang kepala seksi pembinaan dan promosi industri yang mempunyai tugas pokok penyiapan teknis pembinaan, dan pelaksanaan pembinaan sektor industri baik secara teknologi dan manajemen serta bantuan promosi.
- (2) Uraian tugas kepala seksi pembinaan dan promosi industri adalah
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pembinaan dan promosi industri bidang perindustrian pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembinaan dan promosi industri agar berjalan sesuai ketentuan dan tertib pelaksanaan;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan pembinaan dan promosi industri agar sesuai dengan program bidang perindustrian;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi industri agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan penyuluhan bidang industri;
- f. memberikan pembinaan industri kecil berkaitan dengan pengembangan usaha;
- g. memberikan bimbingan teknis kepada industri kecil dan menengah;
- h. melaksanakan pelatihan bidang industri balk bersifat teknis dan manajemen;
- i. melaksanakan promosi/pameran dan bidang industri;
- j. mendorong terlaksananya program kemitraan bagi industri kecil dengan pengusaha besar BUMN dan Lembaga Keuangan;
- k. melakukan program perbantuan antar instansi yang berkaitan dengan bidang industri;
- I. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- n. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk karier pegawai;
- o. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- q. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 9 Bidang Perdagangan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) Bidang perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang perdagangan yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dan jasa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepala bidang perdagangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pemberian pertimbangan penerbitan ijin dan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan bimbingan usaha dan sarana ekspor / impor, perdagangan luar negeri, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi juga perlindungan konsumen;
- c. pemberian bantuan fasilitas ekspor dan impor;
- d. pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan;
- e. pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan;
- g. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan;
- h. peningkatan perlindungan konsumen berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- i. peningkatan pelayanan jasa pergudangan;
- j. pengkoordinasian pengembangan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Pasar (UPT Pasar).
- (3) Uraian tugas kepala bidang perdagangan adalah :
- a. menyusun rencana kerja dan program bidang perdagangan pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang tugas;
- c. memberikan petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas dengan balk;
- d. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan kepala seksi;
- e. mengkoordinasikan kegiatan bidang perdagangan antar instansi pemerintah dan lintas sektoral terkait;
- f. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran perusahaan, bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, pemantauan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan, penyimpanan dan pemeliharaan data/informasi wajib daftar perusahaan;
- g. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- h. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekspor, impor, pengumpulan dan pengolahan arsip/dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- i. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya jasa pergudangan;
- j. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- I. mengkoordinasikan UPT Pasar dan UPT Pergudangan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 10 Seksi Bina Sarana, Perdagangan dan Jasa
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) Seksi bina sarana, perdagangan dan jasa dipimpin oleh seorang kepala seksi bina sarana, perdagangan dan jasa yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan pemantauan, evaluasi dan pengembangan usaha promosi atau pameran di dalam negeri / di luar negeri dan sarana perdagangan serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi lainnya di bidang pelaksanaan pendaftaran perusahaan, penyajian buku daftar perusahaan serta bimbingan usaha, promosi dan sarana perdagangan serta penciptaan iklim usaha yang sehat bidang perdagangan dan jasa.
- (2) Uraian tugas kepala seksi bina sarana, perdagangan dan jasa adalah :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja bina sarana perdagangan dan jasa bidang perdagangan pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan bina sarana perdagangan dan jasa agar berjalan sesuai ketentuan dan tertib pelaksanaan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bina sarana perdagangan dan jasa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang bimbingan usaha, promosi, sarana perdagangan dan UPT Pasar;
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis pembinaan sarana dan usaha perdagangan serta pembinaan iklim usaha, pemanfaatan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor, peningkatan kerjasama dunia usaha dalam pemanfaatan dan pengembangan sarana dan usaha perdagangan;
- f. memberikan pelayanan izin usaha perdagangan;
- g. menyiapkan, mengolah dan menganalisa data izin usaha perdagangan dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan bimbingan usaha, promosi dan sarana perdagangan;
- i. menyusun laporan dan petunjuk teknis tentang pendaftaran perusahaan;
- j. menyelenggarakan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran perusahaan;
- k. memantau perkembangan pelaksanaan pendaftaran perusahaan dalam rangka pengendaliannya;
- I. memberikan pelayanan pemberian tanda daftar perusahaan dan penyajian daftar perusahaan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran tentang wajib daftar perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. memberikan informasi kepada perusahaan dalam memanfaatkan buku daftar perusahaan secara optimal;
- o. menyimpan dan memelihara data atau informasi wajib daftar perusahaan;
- p. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- q. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- r. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk karier pegawai;
- s. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- t. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- u. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 11
Seksi Bina Usaha, Perdagangan dan Jasa
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 16

- (1) Seksi bina usaha, perdagangan dan jasa dipimpin oleh seorang kepala seksi bina sarana, perdagangan dan jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran ekspor dan impor serta kegiatan perdagangan luar negeri, evaluasi dan monitoring harga sembilan bahan pokok dan harga barang strategis lainnya juga melindungi konsumen berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang pengadaan dan penyaluran, ekspor dan i mpor.
- (2) Uraian tugas kepala seksi bina sarana, perdagangan dan jasa adalah
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja bina usaha perdagangan dan jasa bidang perdagangan pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan bina usaha perdagangan dan jasa agar berjalan sesuai ketentuan dan tertib pelaksanaan;
- c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang bimbingan usaha promosi pergudangan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bina usaha perdagangan dan jasa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pengadaan dan penyaluran;
- f. menghimpun, memonitoring dan menyajikan data perkembangan harga pasar;
- g. menghimpun dan penyajikan data ekspor;
- h. melakukan peningkatan ekspor komoditi melalui kerjasama industri terkait, dunia usaha asosiasi;
- i. menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, terutama kemampuan teknis manajemen kewiraswastaan, penerapan standarisasi dan persaingan usaha;
- j. mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan dan pengembangan manajemen promosi dagang didalam dan diluar negeri;
- k. memberikan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam hal promosi dagang balk didalam maupun diluar negeri;
- I. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan bidang massa, dan timbangan ukuran arus, panjang dan volume;
- m. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kemetrologian dan perlindungan konsumen;
- n. merencanakan dan melaksanakan penyuluhan perlindungan konsumen dan kemetrologian;
- o. mengadakan pendataan, pengawasan barang beredar dan pengawasan penggunaan alat UTTP untuk melindungi konsumen;
- p. membantu pelaksanaan kegiatan tera ulang alat UTTP;
- q. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- r. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- s. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk karier pegawai;
- t. memberikan saran dan telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- u. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- v. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 12 Bidang Pertambangan dan Energi
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 17

- (1) Bidang pertambangan dan energi dipimpin oleh seorang kepala bidang pertambangan dan energi mempunyai tugas pokok melakukan pendataan, penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian perusahaan pertambangan, pengusahaan minyak dan gas bumi, ketenaga listrikan dan energi pengelolaan air bawah tanah dan sumur bor, bimbingan teknis pertambangan dan energi, pengolahan data statistik, penyiapan bahan dan pelayanan perizinan usaha pertambangan dan energi, pengelolaan data statistik, data hasil survey pertambangan dan energi, pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesahatan kerja ( K3 ) pertambangan dan energi, konservasi bahan galian pemantauan perusahaan jasa penunjang serta pemakaian air bawah tanah dan sumur bor serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha pertambangan dan energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepala bidang pertambangan dan energi mempunyai fungsi :
- a. pemberian informasi kepada masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan dan energi;
- b. penyelenggaraan pendataan usaha pertambangan dan energi;
- c. penyelenggaraan penyuluhan dan sosialisasi usaha pertambangan dan energi;
- d. penyelenggaraan pembinaan usaha pertambangan dan energi:
- e. penyiapan bahan dalam pemberian izin usaha pertambangan dan energi;
- f. penyelenggaraan pemantauan usaha pertambangan dan energi serta jasa penunjang;
- g. penyelenggaraan bimbingan teknis pertambangan dan energi;
- h. penyelenggaraan pengolahan data statistik, data hasil survey geologi dan bahan galian, bimbingan teknis usaha pertambangan dan bimbingan pengolahan air bawah tanah;
- i. penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bidang pertambangan dan energi;
- j. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan pengelolaan pemanfaatan air bawah tanah dan sumur bor;
- k. penyelenggaraan pengawasan produksi dan konservasi bahan galian dan air bawah tanah;
- I. penyelenggaraan evaluasi kegiatan usaha pertambangan dan energi.
15. ( 3 ) Uraian tugas kepala bidang pertambangan dan energi adalah :
- a. menyusun rencana kerja dan program bidang pertambangan dan energi pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang tugas;
- c. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas kepada kepala seksi sesuai fungsinya;
- d. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas;
- e. mengkoordinasikan kegiatan bidang pertambangan dan energi antar instansi pemerintah dan lintas sektoral terkait;
- f. menyusun program pembinaan dan informasi kepada masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan dan energi;
- g. melaksanakan penyelenggaraan pendataan usaha pertambangan dan energi;
- h. menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi usaha pertambangan dan energi;
- i. melaksanakan kegiatan pembinaan usaha pertambangan dan energi;
- j. menyiapkan bahan dan naskah dalam pemberian izin usaha pertambangan dan energi;
- k. menyelenggarakan pemantauan usaha pertambangan dan energi serta jasa penunjang;
- I. menyelenggarakan bimbingan teknis pertambangan dan energi;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bidang pertambangan dan energi;
- n. melaksanakan pengolahan data statistik, pertambangan energi dan air bawah tanah;
- o. melaksanakan pemantauan, pengawasan pengelolaan pemanfaatan air bawah tanah dan sumur bor;
- p. menyelenggarakan pengawasan produksi dan konversi bahan galian dan air bawah tanah;
- q. menyelenggarakan evaluasi kegiatan usaha pertambangan dan energi;
- r. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- t. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 13
Seksi Pertambangan dan Air Bawah Tanah
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 18

- (1) Seksi pertambangan dan air bawah tanah dipimpin oleh seorang kepala seksi pertambangan dan air bawah tanah yang mempunyai tugas pokok melakukan pendataan, penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian perusahaan pertambangan air bawah tanah, pelayanan dan penyiapan bahan perizinan, bimbingan teknis pertambangan dan pengolahan air bawah tanah. pengawasan perusahaan jasa penunjang pertambangan dan pemboran air bawah tanah, pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesahatan kerja ( K3 ) pertambangan, pengawasan produksi dan konservasi bahan galian air bawah tanah serta melakukan evaluasi kegiatan usaha pertambangan dan air bawah tanah.
- (2) Uraian tugas kepala seksi pertambangan dan air bawah tanah adalah :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pertambangan dan air bawah tanah bidang pertambangan dan energi pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pertambangan dan air bawah tanah agar berjalan sesuai ketentuan dan tertib pelaksanaan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan dan air bawah tanah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memberikan informasi dan pertimbangan perizinan dan pelayanan teknis usaha pertambangan dan air bawah tanah;
- e. menyelenggarakan pengujian peta lokasi permohonan izin usaha pertambangan dan air bawah tanah;
- f. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis pertambangan dan penggunaan air bawah tanah;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- h. melaksanakan pendataan usaha pertambangan, pengelolaan air bawah tanah dan sumur bor;
- i. melaksanakan pengawasan produksi dan konservasi bahan galian dan air bawah tanah;
- j. melaksanakan pembinaan usaha pertambangan dan air bawah tanah;
- k. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan usaha pertambangan dan perusahaan jasa penunjang;
- I. melaksanakan pengolahan data pertambangan dan air bawah tanah;
- m. menyelenggarakan evaluasi terhadap perijinan usaha pertambangan (SIPRD, SIPD) dan air bawah tanah (SIBJ, STIB, SIPPAT, SIP, SIPA, dan SIPMA);
- n. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- o. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- p. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk karier pegawai;
- q. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- s. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 14 Seksi Migas, Kelistrikan dan Pengembangan Energi
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 19

- (1) Seksi migas, kelistrikan dan pengembangan energi dipimpin oleh seorang kepala seksi migas, kelistrikan dan pengembangan energi yang mempunyai tugas pokok melakukan pendataan, penyuluhan dan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian pengusahaan minyak, pelumas dan gas bumi, ketenagalistrikan dan energi, pengolahan data statistik, data hasil survey pengusahaan migas dan energi dan melakukan kegiatan pengusahaan migas dan energi.
- (2) Uraian tugas kepala seksi migas, kelistrikan dan pengembangan energi adalah :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja migas, kelistrikan dan pengembangan energi bidang pertambangan dan energi pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan migas, kelistrikan dan pengembangan energi agar berjalan sesuai ketentuan dan tertib pelaksanaan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan migas, kelistrikan dan pengembangan energi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memberikan informasi dan pertimbangan perizinan dan pelayanan teknis usaha migas, pelumas, kelistrikan dan pengembangan energi;
- e. menyelenggarakan pengujian lokasi permohonan izin pengusaha migas, pelumas, ketenagalistrikan dan energi;
- f. menyelenggarakan pendataan usaha migas, pelumas, ketenagalistrikan dan energi;
- g. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan usaha migas, pelumas, ketenagalistrikan dan energi;
- h. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perizinan pengusahaan migas, pelumas, ketenagalistrikan dan energi serta perusahaan jasa penunjang;
- i. melaksanakan bimbingan teknis pengusahaan migas, pelumas, ketenagalistrikan dan energi;
- j. melaksanakan pengolahan data statistik, data survey pengusahaan migas, pelumas, ketenagalistrikan dan energi;
- k. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- I. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- m. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk karier pegawai;
- n. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- P. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 15 Bidang Geologi
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 20

- (1) Bidang geologi dipimpin oleh seorang kepala bidang geologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelidikan dan pemetaan geologi, penyelidikan pendahuluan sumber daya mineral, penyelidikan dan pemetaan hidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan dan pemberian bimbingan teknis pemanfaatan air bawah tanah serta menyusun perencanaan tata ruang wilayah dibidang pertambangan dan energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepala bidang geologi mempunyai fungsi :
- a. penyelidikan pemetaan geologi dalam rangka pengembangan wilayah, serta pelaksanaan upaya penanggulangan bencana alam geologi;
- b. pelaksanaan penyelidikan bahan galian dalam rangka pengembangan sumber daya mineral;
- c. penyelidikan pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan guna menunjang pengembangan serta perencanaan tata ruang;
- d. penyelidikan dan pemetaan hidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan, dan pemberian bimbingan teknis pemanfaatan air bawah tanah.
Uraian tugas kepala bidang geologi adalah
- a. menyusun rencana kerja dan program bidang geologi pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi ;
- b. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang tugas;
- c. memberikan petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- d. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan kepala seksi;
- e. mengkoordinasikan kegiatan bidang geologi antar instansi pemerintah dan lintas sektoral terkait;
- f. menyusun rencana program penyelidikan pemetaan geologi dalam rangka pengembangan wilayah, serta pelaksanaan upaya penanggulangan bencana alam geologi;
- g. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi endapan bahan galian dalam rangka pengembangan sumber daya mineral;
- h. melaksanakan penyelidikan pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan guna menunjang pengembangan serta perencanaan tata ruang;
- i. melaksanakan penyelidikan dan pemetaan hidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan dan pemberian bimbingan teknis pemanfaatan air bawah tanah;
- j. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi hasil kegiatan penyelidikan dan eksplorasi bidang pengembangan wilayah;
- k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
13. m melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 16
Seksi Geologi Umum dan Sumber Daya Mineral
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 21

- (1) Seksi geologi umum dan sumber daya mineral dipimpin oleh seorang kepala seksi geologi umum dan sumber daya mineral yang mempunyai tugas pokok melakukan penyelidikan dan pemetaan geologi serta melakukan penyelidikan bahan galian dalam rangka pengembangan sumber daya mineral.
- (2) Uraian tugas kepala seksi geologi umum dan sumber daya mineral adalah :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja geologi umum dan sumber daya mineral bidang geologi pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan geologi umum dan sumber daya mineral agar berjalan sesuai ketentuan dan tertib pelaksanaan;
- c. mengumpulkan dan memperbanyak peta topografi, peta bahan galian dan peta lain dalam berbagai skala;
- d. melaksanakan pemeliharaan peta dan pelayanan peminjaman peta topografi, peta geologi, peta bahan galian serta memberikan informasi tentang keadaan geologi, sumber daya mineral serta daerah rawan bencana alam geologi;
- e. memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap kegiatan pengumpulan, menyusun dan mengevaluasi data geologi dan bahan galian balk dari hasil kegiatan penyelidikan sendiri maupun dari instansi lain;
- f. melaksanakan eksplorasi pendahuluan dan pemetaan bahan galian dalam rangka pengembangan sumber daya mineral di wilayah kerja;
- g. memeriksa pelaksanaan kegiatan pengkompilasian, mengolah dan menyajikan data geologi dan bahan galian;
- h. melaksanakan inventarisasi dan penyelidikan serta upaya penanggulangan bencana alam geologi;
- i. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- k. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk karier pegawai;
- I. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- n. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 17 Seksi Geologi Teknik dan Pengembangan Wilayah
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 22

- (1) Seksi geologi teknik dan pengembangan wilayah dipimpin oleh seorang kepala seksi geologi teknik dan pengembangan wilayah yang mempunyai tugas pokok melakukan penyelidikan dan pemetaan hidrogeologi dan geologi tata lingkungan serta pemantauan bimbingan teknis pemanfaatan air bawah tanah dan sumur bor serta menyusun perencanaan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan;
- (2) Uraian tugas kepala seksi geologi teknis dan pengembangan wilayah adalah
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja geologi teknik dan pengembangan wilayah bidang geologi pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan geologi teknik dan pengembangan wilayah agar berjalan sesuai ketentuan dan tertib pelaksanaan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan geologi teknik dan pengembangan wilayah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pemetaan dan penyelidikan hidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan;
- e. menghimpun, menyusun dan mengolah data hasil pemetaan dan penyelidikan yang pemah dilakukan;
- f. melakukan pemantauan dan pengawasan teknik penambangan air bawah tanah serta sumur bor;
- g. memberikan informasi dan pelayanan data hidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan kepada instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang memeriukan;
- h. menghimpun dan mengkompilasi data sumber daya mineral hidrogeologi. geologi teknik, geologi tata lingkungan, dan potensi air bawah tanah;
- i. melakukan pengolahan data sumber daya mineral hidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan, dan potensi air bawah tanah;
- j. melakukan penyiapan wilayah pencadangan usaha pertambangan dalam rangka penyusunan tata ruang wilayah;
- k. memberikan rekomendasi teknis bersama bidang terkait untuk perijinan usaha pertambangan air bawah tanah;
- I. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- n. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk karier pegawai;
- o. memberikan saranitelaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- q. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan;
Paragraf 18 Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 23

Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 18 Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana teknis operasional.
- (2) Pada organisasi dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi satu wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) Pembentukan susunan organisasi dan tats kerja unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (5) Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang koordinator jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (6) Masing-masing tenaga fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada koordinator fungsional.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, para kepala bidang, para kepala sub bagian, kepala seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasi serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 31

Sekretaris dan pars kepala bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 33

- (1) Dalam hal kepala dinas berhalangan maka ditunjuk sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Tugas ( Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal kepala dinas dan sekretaris berhalangan, maka salah seorang kepala bidang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas ( Plt ) atau Pelaksana Harlan (Plh).
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program pembinaan dan penataan kota senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait yang di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program penataan kota, dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah.
- (3) Dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi bersama perangkat daerah Iainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 23 Oktober 2012
e
LIKOTA BANJARBARU,
M. RUZAIDIN NO
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal
',-sober
2012
SEKRET IS D ERAH,
SYAHRIANI
BERI A DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOM OR
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tuntutan penerapan tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi guna terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan menjalankan bermartabat, serta memiliki integritas dalam pelayanan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Januari 2013, Nomor : B. 143/01-13/01/2013 perihal Himbauan terkait Gratifikasi, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembran Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2/D);
Memperhatikan : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Januari 2013,
Nomor : B. 143/01-13/01/2013 perihal Himbauan terkait Gratifikasi.
MEMUTUSKAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam/luar negeri dan dilakukan dengan/tanpa menggunakan sarana elektronik yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan.
5. Program Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah upaya-upaya terstruktur, terorganisasi dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Penerima gratifikasi adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga/kerabatan/sosial lainnya dengan pegawai dimaksud yang menerima gratifikasi.
7. Pemberi adalah pihak perorangan maupun lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi
8. Pelapor adalah para pihak yang melaporkan atas bentuk penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
9. Unit Pengendali Program Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat UP-PPG adalah unit yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi.
10. Sekretariat Program Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disingkat Sekretariat PG Kabupaten Banyuwangi adalah unit pendukung pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi.
11. Pelaksana Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) SKPD/Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD/Unit Kerja selaku anggota UP-PPG Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan dalam PPG Kabupaten Banyuwangi pada SKPD/Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) ditujukan untuk :
- a. Memberikan pedoman bagi pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi.
- b. Memberikan kejelasan peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pegawai terkait pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi.
- c. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi terhadap pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi.
LARANGAN BAGI PEGAWAI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Setiap Pegawai dilarang menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti :
- a. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
- b. Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang , dan/atau tanggung jawabnya;
- c. Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai /pengawas/auditor tamu selama kunjungan/pelaksanaan tugas;
- d. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/ promosi/mutasi pejabat/pegawai
ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Organisasi pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:
- a. UP-PPG Kabupaten Banyuwangi
- b. Sekretaris PPG Kabupaten Banyuwangi
- c. Pelaksana PPG SKPD/Unit Kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) UP-PPG Kabupaten Banyuwangi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi;
- (2) UP-PPG Kabupaten Banyuwangi diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
- (3) UP-PPG Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UP-PPG Kabupaten Banyuwangi memiliki fungsi :
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Strategis PPG Kabupaten Banyuwangi.
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan PPG Kabupaten Banyuwangi.
- c. menyusun dan mengajukan konsep kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanakan PPG Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati.
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi PPG Kabupaten Banyuwangi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

- (1) Sekretariat PPG di bentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua PPG Kabupaten Banyuwangi yang berada di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
- (2) Sekretariat PPG Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Banyuwangi
- (3) Sekretaris PPG Kabupaten Banyuwangi terdiri dari Sekretaris PPG Kabupaten Banyuwangi dan 3 (tiga) orang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua UP-PPG Kabupaten berdasarkan usulan dari Sekretaris UP-PPG Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Sekretaris PPG Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan PPG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pelaksanaan PPG oleh Pelaksana PPG SKPD/Unit Kerja
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretariat PPG Kabupaten Banyuwangi memiliki fungsi :
- a. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis PPG Kabupaten Banyuwangi;
- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan PPG Kabupaten Banyuwangi;
- c. menyusun dan mengajukan anggaran yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Banyuwangi selaku Sekretariat PPG Kabupaten Banyuwangi dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan PPG Kabupaten Banyuwangi;
- d. memfasilitasi penyusunan konsep kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati;
- e. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPG Kabupaten Banyuwangi;
- f. memfasilitasi penerusan pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, baik yang disampaikan secara langsung oleh penerima maupun yang disampaikan melalui Pelaksana PPG SKPD/Unit Kerja;
- g. memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan UPP-PPG dan Pelaksanan PPG Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pelaksanaan PPK Kabupaten Banyuwangi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7

- (1) Pelaksana PPG SKPD/Unit Kerja terdiri dari 1 (satu) orang pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD/Unit Kerja selaku anggota UP-PPG Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Pelaksana PPG SKPD/Unit Kerja bertanggung jawab kepada Kepala SKPD/Unit Kerja selaku anggota UP-PPG Kabupaten Banyuwangi atas pelaksanaan kegiatan dalam PPG Kabupaten Banyuwangi di lingkungan SKPD/Unit Kerja masing-masing;
- (3) Menerima dan meneruskan laporan gratifikasi yang disampaikan kepada Sekretariat PPG Kabupaten Banyuwangi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan gratifikasi.
KEWAJIBAN PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI OLEH PEGAWAI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Setiap Pegawai melaporkan setiap penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada pelaksana PPG SKPD/Unit Kerja selambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya/ditolaknya gratifikasi;
- (3) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang kepada pelaksana PPG SKPD/Unit Kerja;
- (4) Setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan, kecuali dalam hal:
- a) Diperoleh dari hadiah langsung /undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b) Diperoleh karena Prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c) Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan ;
- d) Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan serta kode etik pegawai, dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
- e) Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f) Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dalam garis keturunan kesamping satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- g) Diperoleh dari Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihah-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi
- h) Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i) Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- j) Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9

Dalam hal penerimaan yang diduga gratifikasi tidak diketahui waktu, lokasi pemberian, identitas dan alamat pemberinya wajib dilaporkan kepada pelaksana PPG SKPD/Unit Kerja atau Sekretariat PPG Kabupaten Banyuwangi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi.
PENGAWASAN PELAKSANAAN PPG KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh UP-PPG Kabupaten Banyuwangi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11

Pelanggaran tehadap pelaksanaan PPG Kabupaten Banyuwangi diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12

Susunan dan personalia UP-PPG Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam keputusan Ketua UP-PPG Kabupaten Banyuwangi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
15 Juni 2015
Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal :
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 15 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ,
Ttd.
Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 26
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 26 TAHUN 2015 TANGGAL : 15 JUNI 2015
SUSUNAN DAN PERSONALIA UNIT PENGENDALI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
| NO | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. | Penanggung jawab Ketua | Bupati Banyuwangi Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi |
| 3. | Ketua Pelaksana Harian | Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi |
| 4. | Sekretaris | Inspektur Kabupaten Banyuwangi |
| 5. | Anggota | a. Sekretaris Inspektorat Kab. Banyuwangi b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi d. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. |
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS