PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 19 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI PROVIN S! JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa peraturan di desa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangndangan di daerah maupun nasional, sehingga terwujud peraturan di desa yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Menetapkan
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ten tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran ·oaerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 ten tang Pembentukan, Organisasi dan Tata .erja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lem baran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPAT1 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.
I
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Kerinci.
2. ---'1--L ..l----\... 2. adalah yang membantu tugas Bupati di
3. ] lain. selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal · usul, dan/atau hak trad.isional yang d.iakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah desa dan
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan d.itetapkan secara demokratis.
7. f 8. Peraturan di desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, serta Keputusan Kepala Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual. dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan PeraturanDesa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa u ntuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. [B. Hari adalah hari kerja.
BAB II - JENIS DAN MATER! MUATAN PERATURAN DI DESA Pasal 2
Pasal 3

dimaksud dalam Pasal 2 dilarang berten tangan 1 , ---, \_\_ ,. \_\_ ..\_ ,..\_,..+,, ... ..,?'\ ... '"...,11"'1nQTI0--1lnil:::ing;:in Peraturan di desa dengan kepentingan umum, dan
- (1) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa an/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. (~ Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h u ruf b berisi materi kerjasaroa desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa dan / a tau tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB III - PERATURAN DESA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5
Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai {, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan su bstansi materi pengaturan .
5. . (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD u n tuk dibahas dan disepakati bersama.
- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa ebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
- a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintab Desa -~~~"--"'"""' D.oro+nron nPc:!Q tPnt~nu APRDesa: dan
5. (~)'R~cangan Peraturan Desa sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota ~PD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan se bagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib di.konsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana d.imaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana d.imaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (1) BPD wajib melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
2. (~) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap rancangan Peraturan Desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa u sulan · BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dib at oleh sekretaris BPD.
- (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandantangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (10) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan peraturan tata tertib BPD.
BAB III - PERATURAN DESA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5
Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
BAB III - PERATURAN DESA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5
Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan ol h pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
2. R.ancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- 2) Apabila Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- 1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- 3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- 2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut : "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini d engan penempatannya dalam Lembaran Desa ".
- 4) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan · rencana rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- 5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan untuk memb rikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
BAB IV
Pasal 13

- '.1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib disampaikan kepada Bupati rnelalui Camat untuk dievaluasi paling lam.bat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama antara Kepala Desa dengan BPD.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
- e. Rancanzan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
- Rancangan Peraturan Deca tentano Pencan
- (~) ~asil evaluasi Peratur9:11 Desa sebagaimana dima.ksud dalam Pasal (13) ay at (1) diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung seja.k diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut oleh · Bupati.
- [4) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja seja.k diterimanya basil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.
BAB IV
Pasal 14

- ~1) Bupati membentuk Tim Evaluasi dan Tim Klarifikasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten, berkedudukan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- 1) Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Penyampai.an Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa. diundangkan untuk diklarifikasi.
BAB IV
Pasal 16

- (1) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Evaluasi dan Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi:
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) ayat (1 )menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis kepada Kepala Desa, dengan tembusan Bupati. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
BAB IV
Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( 16) a at ( l) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan / a tau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifika.si yang berisi hasil klarifika.si yang telah sesuar
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) ayat (1). Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, da.n/ atau ketentuan peraturan perundang-unda.ngan yang lebih tinggi, Bupa.ti membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupa.ti.
- 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersa.ma Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
2. 27 Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersaroa Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
Bagian Kedua
. Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa pemrakarsa.
BAB IV
Pasal 20

- 1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- 2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan
BAB IV
Pasal 21

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 ( d ua) tepala Desa atau lebih.
BAB IV
Pasal 22

- 1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membu uhkan .tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersarna Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Betita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa, dengan klausula pengundangan se bagai berikut : "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa "
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
BAB IV
Pasal 23

Peraturan Bersama Kepala Desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing.
- 1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- 2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan peraturan di desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB IV
Pasal 25

- 1) Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan Klau sula pengundangan sebagai berikut: "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatarinya dalam Berita Desa ".
- 3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa. diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh sekretaris Desa.
- 2) Peraturan Kepala Desa. mulai berlaku dan mempunyai kekuatan h ukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa..
- 4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Desa. sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
BAB IX - TEKNIS PENYUSUNAN Pasal 28
Pasal 29

Kerangka penyusunan dan Bentuk Rancangan Peraturan di Desa, sebagaimana ;erlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA
- 1) Pemerintah Desa wajib menyebarh .. iaskan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat.
- a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman desa;
- 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat desa;
- c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
- d. penerbitan leaflet,
- e. forum pertemuan di desa; dan/atau
- f. Radio Komunitas Desa, Internet Desa.