Unknown Unknown Nomor 36 Tahun 2009
Tentang PENATAAN KAWASAN PERDESAAN
Berlaku: 36 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Orgamsasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KAWASAN PERDESAAN
KETENTUAN UMUM
BABI Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Batu Bara. 1.
- Pemerintah Daer3h adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 2.
- Bupati adalah Bupati Batu Bara. 3
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. 5.
- Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 6 .
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 7.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8
- 9 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
13. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten
- 14 Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Pihak ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
BAB II
Pasal 2

Penataan Kawasan perdesaaan bertujuan untuk menata ruang di sebuah pedesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan soslal serta fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi dan pasar
BAB II
Pasal 3

Dalam perencanaannya , pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan agar mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan/atau pihak ketiga harus mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan perdesaan, meliputi
- a Memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang,
- b. Memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang, dan
- d Ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan
BAB IV - KEWENANGAN DESA
Pasal 6

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 7

Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pihak kabupaten atau oleh pihak ketiga.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilakukan oleh BPD dan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009
BUPATI BATU BARA
ttd.
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal, 26 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 36
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 11