Unknown BUPATI Nomor 02 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 02 TAIIUN 2014
N/A
Preamble

Mengingat
BUP I SELUMA
PERATURAIT BUPATI SELI'MA NOMOR 02 TAIIUN 2014
TEISTAITG
PEIYGETOLIIAN DAN PEMANFAATAIT DANA KLAIM JAMINAN KTSETIATAIT PADA RI'MAII SN{IT UMUM DAERAII TATS KASUPATEIT SELT'MA
Menimbang a.
- bahwa agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan berjalan dengan efeldif dan efisien perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan;
- bahwa program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah program perlindungan kesehatan kepada peserta yang sistem pembiayaannya dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan); b.
- bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Tais setiap bulan mengajukan tagihan klaim pelayanan kepada BPJS Kesehatan dengan menggunakan system INA CBG's;
- bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperoleh dari klaim pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. d.
- Undang-Undang Nomor S Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Sp:hrpaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 23, Tambahan.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa37l; 1.
7
2. undang-Undang Nomor s2 Tahun 2aa4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2aag tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo+ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\
2. undang-undang Nomor 40 Tahun 2oo4 Tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oCI4 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44561; 3.
3. undang-undang Nomor 36 Tahun 2oog tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5063); 4.
4. undang-undang Nomor 44 Tahun 2oo9 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 153, ?ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5o721; 5.
5. undang*undang Nomor 24 Tahun 2ar| Tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2arr Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 6.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun zar2 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or2 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SJT2I; 7.
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2a13 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2org Nomor 29); 8.
8. Keputusan Menteri Kesehatan No 4s6/Menkes/IV/ 1993 tentang berlakunya standar perayanan Rumah sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit; 9.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2oo1 tentang susuna' organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah beberapa kari, 10
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OA7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2OlI tentang Retribusi Jasa Umum;
MEMUTUSKAN :
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Menetapkan
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seluma;
4. Rumah Sakit adalah RSUD Tais;
5. Direktur adalah Direktur RSUD Tais;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan mulai dari anamnesis, diagnosis, tindakan medis dan atau perawatan serta pelayanan lainnya terkait dalam upaya mengatasi masalah kesehatan pasien;
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
9. Badan Penyenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan. Program Jaminan Kesehatan;
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 {enam} bulan di Indonesia yang telah membayar iuran;
11. Dana Klaim adalah dana yang diperoleh RSUD Tais setelah mengajukan proses klaim dengan menggunakan software INA CBG's atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien peserta Jaminan kesehatan;
12. Administrasi Klaim adalah suatu proses dari penyiapan berkas dan prosedur penilaian layak tidaknya klaim dibayar, terkait dengan kelengkapan dokumen, antara lain surat rujukan, hasil pemeriksaan, pelayanan penunjang diagnostik dan tindakan medik yang telah disahkan oleh dokter yang bertanggung jawab, bahan habis pakai serta obat-obatan yang digunakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
13. INA CBG'S atau Indonesia Case Base Groups adalah software khusus yang digunakan untuk mengajukan klaim Jamkesmas;
14. t4. Jasa Pelayanan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dokter, perawatan, penunjang diagnostik, pemeriksaan laboratorium, pelayanan glri, fisiotherapi dan pelayanan non medis atau administrasi;
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan pelayanan Gawat Darurat; 15.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan; 16.
17. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya; 17.
18. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub 18. dilaksanakan d; fesilites kesehatan
,/
\,/
19. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi medis tertentu antar fasilitas kesehatan yang disertai dengan menjaga kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien;
2. 2O. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan;
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau Pemerintah;
22. Pernberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum dan atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membeyar g{i, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya;
23. Manajemen Program adalah serangkaian kegiatan administratif yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program jaminan kesehatan yang meliputi antara lain konsultasi dan pembinaan program;
24. Pengelola Program adalah Tim Pengelola / Pengendali internal Program Jaminan Kesehatan RSUD Tais yang diangkat melalui keputusan Direktur untuk mengendalikan kelancaran pelaksanaan program jaminan kesehatan serta mengelola dana yang diperoleh dari hasil klaim untuk keperluan pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan kesehatan;
25. Kasda adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma.
26. Obat-obatan adalah semua jenis obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien peserta Jaminan Kesehatan;
27. BHP dan Alkes adalah segala bahan medis dan non medis habis pakai serta alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan;
28. Operasional adalah kebutuhan untuk menunjang kelangsungan pelayanan kesehatan terhadap pasien Jaminan Kesehatan seperti oxygen, makan dan minum pasien, alat tulis kantor, cetak, penggandaan serta kebutuhan penunjang lainnya yang dianggap perlu;
i- ti,'J.,J. -,. \,e S:.1:-r;-i
&lt;.-'
BAB II - RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 2

- 1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan yang dilayani di RSUD Tais adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan.
2. 2l Ruang lingkup Pela.yanan Kesehatan Tingkat Lanjutan sebagaimana disebut pada ayat (1), meliputi :
- a. Rawat Jalan Tingkat lanjutan;
- b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
- c. Pelayanan Persalinan;
- d. Pelayanan Gawat Darurat, dan;
- e. Pelayanan Ambulans.
BAB II - RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

- 1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan terdiri dari :
- a. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
- b. Tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis;
- c. Pelayanan obat dan bahan habis pakai;
- d. Pelayanan alat kesehatan;
- e. Rehabilitasi Medik;
7. f . Pelayanan Rujuk balik;
- g. Pelayanan Penunjang diagnostic;
- h. Pelayanan Darah;
- i. Pelayanan kedokteran forensik klinik meliputi pembuatan uisum et reperhtm, dan;
- j. Pelayanan jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit pascah rawat inap;
12. 2l Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan terdiri dari :
- a. Akomodasi Rawat Inap;
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis atau subspesialis;
- c. PelayananPenunjangDiagnostik;
- d. Tindakan Medis spesialistik sesuai indikasi medis;
- e. Pelayanan obat dan bahan habis pakai;
- f. Pela1,'ananRehabilitasiMedik;
/
- f. Pelayanan jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit pasca rawat inap;
- i. Pelayanan kedokteran forensik klinik meliputi pembuatan uisum et reperfum.
Pelayanan Persalinan terdiri dari : 3)
- a. Tindakan persalinan dengan penyulit uer uagin@m sesuai indikasi medis;
- b. Tindakan persalinan dengan penyulit perabdominam (section) sesuai indikasi medis.
3. Pelayanan Gawat Darurat meliputi : 4)
- a. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
- b. Tindakan medis;
- c. Pemeriksaarrpenunjangdiagnostic;
- d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, dan;
- e. Perawatan inap {akomodasi} jika diperlukan.
9. Pelayanan Ambulans terdiri dari : s)
- a. Jasa Pelayanan;
- b. Jasa Sarana;
- c. Pemberian obat dan bahan medis habis pakai;
- d. Pemeriksaan penunjang, dan;
- e. Alat kesehatan jika diperlukan.
BAB III - RUANG LINGKUP PENDANAAN
Pasal 4

- Pendanaan Jaminan Kesehatan adalah bersumber dari dana amanat 'milik seluruh peserta baik peserta penerima bantuan iuran maupun peserta dengan membayar iuran; 1)
- Dana Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPJS Kesehatan yang dipergunakan untuk pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan; 2l
- Untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan kesehatan, RSUD Tais setiap bulan mengajukan tagihan klaim kepada BPJS Kesehatan dengan menggunakan software INA CBG's; 3)
- Dana tagihan klaim Jaminan Kesehatal sebagaimana dimaksud pada ayat 4)
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN Pasal 5
Pasal 6

- Pendistribusian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan besaran sebagai berikut : 1)
- a. Jasa Dokter sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. Jasa Paramedis sebesar 45%o (empat puluh lima persen);
- c. Jasa Non Medis sebesar 2ATo {dua puluh persen).
- 2l Pendistribusian penggunaan dana untuk biaya Obat-obatan, BMHP, Alkes dan Sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (ayat 2) huruf d ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Retribusi untuk Daerah I disetor ke Kasda 2oo/o {duapuluh persen);
- b. obat-obatan, BMHP dan Alkes sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Operasional (Makan dan Minum Pasien, ATK, Penggandaan) sebesar 3O% (tiga puluh persen);
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN Pasal 5
Pasal 7

Pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana klaim Jaminan Kesehatan RSUD Tais sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat {21 dalam Peraturan Bupati ini diserahkan kepada RSUD Tais sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8
Pasal 9

- 1) Direktur RSUD Tais bertanggungjawab terhadap penggunaan dana klaim Jaminan Kesehatan baik secara teknis maupurl secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Direktur RSUD Tais wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penggunaan dana klaim Jaminan Kesehatan.
BAB VI - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8
Pasal 10

- 1) RSUD Tais wajib menyetorkan Retribusi untuk Kas Daerah sebesar 2Oo/o dari dala pendapatan klaim Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2) huruf a dalam Peraturan Bupati ini;
2. 2l Tata cara penyetoran retribusi untuk Kas Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 1

1
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Tais.
I
a-.
-
BAB IV
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka 2OI2 Tentang Pengelolaan Dana Klaim Jaminan tidak berlaku lagi. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun Kesehatan dicabut dan dinyatakan
BAB IV
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.
Ditetapkan
i Tais 49 Wrctn 2014
pada T
Diundangkan di Tais
pada tanggal +O i17.,ffAr',
2At4
SE'KRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA
H. SYAFRUDIN. DA, SH, MM
M
BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2OT4 NOMOR..Q?
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undangundang Darurat No.10 tahun 1955 tentang pemungutan sumbangan dari pabrikan-pabrikan rokok bagi "Badan Urusan Tembakau" (Krosok Centrale) (Lembaran-Negara tahun 1955 No.34).
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undangundang.
- Mengingat :
- Pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NO.10 TAHUN 1955 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU" (KROSOK CENTRALE) (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 34) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.10 tahun 1955 tentang pemungutan sumbangan dari pabrikanpabrikan rokok bagi "Badan Urusan Tembakau" (Krosok Centrale) (Lembaran-Negara tahun 1955 No.34) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pabrikan-pabrikan rokok diwajibkan membayar sumbangan kepada Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale) termaksud dalam pasal 2 "Krosok Ordonantie 1937" (Staatsblad tahun 1937 No.604) untuk pembiayaan usaha-usaha Badan Urusan Tembakau itu, sebagaimana ditetapkan dalam ordonnantie tersebut.
- (2) Besarnya dan waktunya untuk membayar sumbangan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri untuk tiap-tiap tahun takwin dan untuk tiap-tiap kilogram tembakau kering, yang dihasilkan di Indonesia yang dipergunakan oleh pabrikan-pabrikan dalam perusahaannya.
- (3) Cara pembayaran sumbangan termaksud dalam ayat 1 pasal 2 dan cara pemberian keterangan termaksud dalam pasal 3 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat 2 maka untuk tahun 1955 sumbangan termaksud ditetapkan sebesar Rp. 0,10 (sepuluh sen) untuk tiap-tiap kilogram tembakau kering, yang dihasilkan di Indonesia, yang dipergunakan oleh pabrikan dalam perusahaannya.
N/A
Pasal 3

.
Pabrikan rokok diwajibkan memberi kepada Menteri dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri semua keterangan yang dianggap perlu untuk pemungutan sumbangan termaksud dalam pasal 2 ayat 1 secara yang sebaik-baiknya.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Pelanggaran ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dihukum dengan hukuman kurangan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
Pabrikan ...
Diundangkan pada tanggal 26 Juni 1958.
Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM
Menteri Pertanian, ttd. SADJARWO
Menteri Perdagangan, ttd SUNARDJO
- (2) Pabrikan yang dengan sengaja memberikan keterangan termaksud dalam pasal 3 yang tidak benar, dihukum dengan hukuman kurungan. selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindakan-tindak-pidana termaksud dalam ayat 1 dan 2 dianggap sebagai pelanggaran.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd.
SOEKARNO
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN
"UNDANG-UNDANG DARURAT No. 10 TAHUN 1955 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI BADAN URUSAN TEMBAKAU (KROSOK CENTRALE)" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 No. 34), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
- (1) Dengan Ordonantie-Krosok: 1937 (Staatsblad 1937 No. 504) telah dibentuk suatu Badan Urusan Tembakau (krosok Centrale) yang bertugas mengambil tindakantindakan, yang perlu untuk memperbaiki mutu dan produksi tembakau Indonesia, cara pengolahan, perdagangan dan pasaran tembakau Indonesia. Usaha- usaha Badan Urusan Tembakau itu dibiayai dari ganti kerugian yang dipungut dari para eksportir tembakau Indonesia, (vide pasal 11 Ordonansi Krosok 1937).
- (2) Setelah pada akhir tahun 1954 Badan Urusan Tembakau itu dihidupkan kembali dengan pengangkatan anggota-anggota baru, maka kini telah dimulai usaha-usaha ke arah perbaikan pertembakauan di Indonesia. Pendaftaran para eksportir tembakau menurut Ordonansi Krosok 1937 dilakukan kembali pengujian tembakau yang diekspor ke luar negeri dimulai pula dengan mengangkat ahli-ahli penguji tembakau.
- (3) Disamping itu maka perlu segera dijalankan penyelidikanpenyelidikan yang bersifat ilmu pengetahuan dengan mendirikan Balai Penyelidikan Tembakau serta kebun-kebun percobaan untuk dapat menyempurnakan pertembakauan di Indonesia sebaik-baiknya.
- (4) Yang merupakan soal yang utama dewasa ini ialah kekurangan tembakau jenis Virginia untuk keperluan pabrikan-pabrikan rokok di Indonesia sehingga tiap tahun perlu diadakan impor tembakau dengan mempergunakan alat-alat pembayaran luar negeri. Dengan beberapa angka disajikan di bawah ini banyaknya tembakau jenis Virginia untuk menutup keperluan dalam Negeri dan banyaknya tembakau Virginia yang dalam tahun-tahun terakhir harus didatangkan dari luar negeri.
- I. a. Kebutuhan tembakau dari perusahaan-perusahaan rokok sigaret yang besar setahunnya 12 x 1.035.000.000 x 1,05 gram = 1,05 x 13.041.000 Kg.
- = 13.693.050 Kg.
- b. Lain-lain pabrik fokok sigaret
memerlukan
3.000.000 Kg.
Kebutuhan seluruhnya
= 16.693.050 Kg.
atau dibulatkan :
17.000
ton
II. Produksi:
- a. Virginia F.C. dalam
tahun 1954 untuk di
pakai dalam tahun 1955
: 6.000 ton
- b.
- Krosok V.0. (Vooroogst)
: 5.000 ton
Jumlah
: 11.000 ton
Kekurangan :
6.000 ton
- III. Kekurangan 6.000 ton ini harus diimpor yang memerlukan devisen paling sedikit Rp. 75.000,- satu dan lain untuk menjamin agar perusahaan-perusahaan rokok sigaret itu dapat terus bekerja (mencegah pengangguran).
- (5) Sudah dengan sendirinya Badan Urusan Tembakau mencurahkan pula perhatiannya kepada soal kekurangan tembakau Virginia dan berusaha untuk mempertinggi produksi dan mutu tembakau Virginia dalam Negeri dengan tujuan dalam waktu yang singkat mentiadakan impor tembakau Virginia.
Untuk itu oleh Badan Urusan Tembakau telah dibiayai penyelenggaraan kebunkebun untuk menghasilkan benih-benih tembakau yang terpilih, yang dapat disebarkan kepada seluruh tani tembakau Indonesia. Kini atas biaya Badan Urusan Tembakau oleh Jawatan Pertanian Rakyat sedang diusahakan 15 Ha -kebun pembenihan tembakau Virginia yang terpilih dan bermutu tinggi. Dengan penyebaran benih terpilih itu akan diharapkan meningkatnya produksi tembakau Virginia yang berkualiteit baik.
Sebagaimana diketahui, maka Krosok Ordonansi 1937 terutama mempunyai tujuan memajukan pertembakauan Indonesia untuk kepentingan ekspor tembakau dan dengan demikian maka dalam Ordonansi itu hanya para eksportir tembakau diwajibkan untuk turut membiayai usaha-usaha yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale). Dengan meningkatnya konsumsi rokok sigaret di seluruh dunia, juga di Indonesia, maka penanaman tembakau untuk sigaret (tembakau jenis Virginia) di Indonesia makin lama makin meluas, dan pabrik-pabrik sigaret secara besar-besaran yang mempergunakan mesin-mesin yang berkapasiteit tinggi didirikan di Indonesia, sehingga pertembakauan untuk pembikinan sigaret kini tidak kurang pentingnya dibandingkan dengan pertembakauan untuk keperluan ekspor (tembakau untuk pembikinan serutu).
- (6) Seperti telah dinyatakan di atas maka dewasa ini Badan Urusan Tembakau telah menjalankan usaha-usaha yang ditujukan untuk memenuhi keperluan industri sigaret dalam negeri. Sudah pada tempatnya kiranya jika pabrik-pabrik rokok sigaret turut serta memberikan sumbangannya untuk turut membiayai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bagi kepentingannya itu.
- (7) Karena usaha-usaha bagi kepentingan penanaman tembakau sigaret telah dimulai dan mengingat pula bahwa dari para eksportir tembakau telah diadakan pemungutan sejak 1 Januari 1955, maka pembebanan para pabrikan dengan pembayaran sumbangan kepada Badan urusan Tembakau harus segera mungkin ditetapkan berhubung dengan itu maka ditetapkan undang-undang ini dan dengan demikian
- 8 - kepincangan dalam Krosok Ordonansi dahulu, yang memberatkan segala usaha untuk memperbaiki pertembakauan Indonesia hanya kepada para eksportir tembakau ditiadakan.
- (8) Sumbangan sebesar Rp. 0,10 (sepuluh sen) tiap kilogram tembakau kering yang dipergunakan dalam pembikinan rokok, tidak akan mengakibatkan kenaikan harga rokok sigaret, karena sumbangan sebesar sepuluh sen itu hanya akan berarti penambahan biaya pembikinan sigaret dengan 1/100 (seperseratus) sen untuk tiap batang rokok.
- (9) Pembebanan pabrikan rokok dengan pembayaran sumbangan sekecil itu tidak berarti jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diharapkannya dari meningkatnya produksi tembakau dalam Negeri yang diperlukannya, sehingga persediaan tembakaunya tidak akan terlalu tergantung dari impor yakni dari tersedianya alat-alat pembayaran Luar Negeri bagi pabrikan-pabrikan itu.
3. (10)
4. Demikian penjelasan undang-undang ini.
Penjelasan pasal demi pasal tidaklah diperlukan kiranya.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1614
CATATAN
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-52 pada tanggal 13 Mei 1958 pada hari Selasa, P. 51/1958
N/A
Pasal 7

o
1. Uorr6 l{elrormatan diiet'apkan bagi i
-
- a.fretuasebesar . ' o r ' a o 'RP'?n5CEr-
- ^----2r1iatas Jumlah yang diieiaplcan pada ayet (f) ClataslKepada i(etua dan walcij. Iietua di-berlken ttrriieqgan lteluarga,dan Ttr'n ia19an lgl*Vt.mei'ItrF p"""i*"tr yrte cfiieiaif&lt;ai berlaku 6agl Pega:rai Negeri/Daerah'
""t
o . .
Disdnping Fei:ghasiln*p*tglt;si-Lg. dj'meksud pas4 *j dan Pasal ? Perat*' ran Daera. f;;ti6=tiap 6oton diberi}an uang Representasi baeii
- ar Ketrr.a Se6csar' " b. :iakiJ. l"etua Sebesar '
c'
f t p ' 1 ' 5 ! 0 1 - c t ' @o1'000t* -
Pasal
9 r , o o o o t o t o
o o o o o o a t t
*
to
5
*
fega*airtitigeripFegavrai Daerah atau. airgg.ota-[t!g!iatan iersenJsta Republi:; rrrdonesia yatu d|gngkat s-ebaggi ltetua dan WalriJ. Ketualti.dU[ ailenbrrran menerj,rna perghasilan rangkai: (dobbol)
'e
N/A
Pasal 1

Apabila Uai:g l;etac*4gn sebagai }ietua dan lt*1l lie'bua ternyata kurang d+. $ pdg !a"i.aada. walctu itu yang bersangkulan dC,;if seb$al Pegaoal Neged. Pegadaa Daerehr atau ai:gl:stan bersenjsta Relib3-ij; Indonesla, maka la mer:eri-rna tanbdtan selebih4ya.
BAB I - V
Pasal 11

.
LIInLul; Ketua dan t{aki.} Ketua selana mereka daLsrn Jabatsn tersebul dan bL *" lgnana l(euangan Daerah rnemurlgkirkgn;dapat clised.:-dran sebud: Runah Jaba,uan dengan l(eteutuan Bahwa biuyr PemeliharaanlPernal;aian alr;Penerargan dan Gas unbul; Rumalr llu di tai:gguilg oleh Pemerintal: Daerai: clan liar:g llarus dftir€Sgelltan d-an djftembalikan kepada Deerah tarps scsqaiu l(ewaJibah dani palrali: Daerah irada vraktu ye!€ bersergl&lt;uLan ber*rer:tl- scba:,aj Ketua dan Wakil-i(e'vua, Selama Peraeri-ntah Deerah be l-'*.:n dpat nerry-edid:ar Rwrah Jabatan sebagair,r*. na tersebut dieies mdre Eepede Eetua dan lid::t iief,ua diberikan Banbuan se wa fttnah ti42 bulan;
- ar l,.etua setresar . . . s G .
Udi-l- Keflu€ sebeser . , .
Kepda $psti den Sekre.bar'-ls
"b.4.ffiOt-
.b.3.O0Or-
Daerah diber*an bairtuan Pemeliharaan ruunah
Di-ns
Etpati set)esar . . .
. . . @.S.OOOI-
brSelretsis Daerah sebesar
&amp;r3.O0Or-
2rtDrbu; l&lt;etua. dan ttrakil l(etua Dewan Penuakjl-an Barryab Daerah Tirgkat II llahpaten Sabang Hari seLama mereka dalanr Ja'tratan {iersebut dan bllairarra lio-\_ uangan Daerah memungkirrltanldapat disediakan sebu-ai1 MoDil atau aLsN Peruarl3 lcutan laJ:r wttutc l;eperluan Dinas sebba Pengernudirlya dergan Ketentuan bahi'ra bisya Pernaliaian dan Pemelj.haraan I'{obil stau alat, Pengangkutan lain tersebut ditairggung ol.eh Pemerintah Dgerah dan dan yarg hanr"s dikesnbalikan dalan Kede€n'irajer Kpeda Daera,\ l6rqla sesuatu kexraiiban dri pihak Daerah pa. da tial*u ya:g bersar€krrt6n ircrhenti sebagai- Iietua atau SakjJ. Ketua Dewan Fen*diJ-ar Salqab Daerah llngket II Kabi.paberr Datar€ Hari,
3rBerhubrr.ga;r dergar Kedudr*can dan 3\slgsinya dd"eTt Masyarakai maka ditetpkan tiep-tle bulan sebegai beriltut;
arUar43 Tarnu bagi;
- 1*Brpatl
- sebesar . .
. . . . Q.12.50Oe*
- 2*iietua sebcsar r'
.
.
. '
&amp;. B.0OOr-
- 3.i'ial*I l(etua sebesar
,
r
r fu. 'l.ffit-
4rSel;retaris sebesar . ! | .,?.p' 5.0OOr-
1,$eti sebesar .'
.
r
.
. I t p r 3 . 0 O O r -
- 2.lietuasebesar
.
.
.
r . . Rp.Zr5for
3.i'ldil iietua sebesar
r . o Rpr 210@1-
l+.Sd;reiaris sebesar
.
r . .Rpr 2.0OO1-
crUang Jalan tet4 begi;
- l . h $ a l i s e t l e s e r . . r , .
- Z*l{etuasebegrr
- . . r r .
- 3*llakij. I(eiua detesar. . .
I+.SdreteriS sebesar . r r
Rp'L5.OOOr*
Rp.10.0O01:
iF. 8rffit*
RPr 5.0OOr*
lr.Kei:acla lutggota ditetapkan tiap*tiap bulanl
Uarg Feqggantlan Blaya gerunahan sebesatr, . r r t Rpr2rpQrb'uad larnpu dan aLr slbesar . . o I t o' | ' | ' o Rp'2r0oo1-
5.1(op+l.a $ta.f Seirreteris ditetap}An Uang lelai't t;i"ap-tlap,bulagl -a.i;eoalabai:,ianSekpetariss-ebesarl i r ' ' . . r o E p " 5 . O @ s b,Pelatra! ${ag $ekretaris }lesirg"+nasing sebe$gfr r r'fu.1.J0O1*
B A
B. V f l 6 r . t . l l t o a t . . . . o ' 6 . " r r '
l a
' : -
P'asal 12r
lrKepada s€6ota yang nelalid;an Perjalanan Dlngs diberjltan uang Perjala'nan dan Uang Penginapan yang hanrs dipertg4gpr€iatabkan sesuai dengan peratwan-yang berlaku bagi Pegawai Negert/Daerah Golongan flr
2rUanB Perjalanan Plrdah d.iberil*an untuk perjalanar Plrdah dari Ked.iansn semr;J-a ketempat kedudulcan Deitran yang bersanllruiari Can SebaLiJrnya. ?eBagi airggota yang ber:bempAt ting$al diluar{mta &amp;beritsn uang JEIan1 Uang Perrglrapan dan Uang l'larlan uiltLdr 2 (due) hri sebe-lin Sidang dan l(satu) hari setelah sid-airg.
'
BAS.EI.
IgeSgrSlBJI{LW.
BAB I - V
Pasal 13

r
;
Kep#-a iietuallfa.ki-it- I(etua dan Angg6ta bukan Pega;al- iiegeri./baeratr dan anggota A&amp;II serta keluarganya diberiJean Per63anlian biaya Paneriksaa-r Pergobatan dan Perawatin Dokt€r1s€susi dengan Pcraturan yang ditetapkan berlalcu bagi Fegaoai NegerS-/Daerah, ..,:
BAS.VfIr
.
rui{$'Lqsi-g{'uJsr
Apab5Ja lielua dan Haki-l- i{etua nnenirggal- Dunieliie'racl.a ahli uarisrrya-cllberjkanttrrrjairganKernatianseberlrak(setlr}bu1anuangltci1ormatanbersih dan apabiJ.a yarg bersang!ilrtan neai-n6ga1 D:nia da..dl dan atau Kaeena rnen j alarnran ?ugas sdiberil&lt;an tu$ anean lien dian seba4'dc 2(due )bal;irn uang Ke&amp;prma.bail bersih.
BAB I - V
Pasal 15

,
pergargliutan Jenazarr r&lt;etuali"*-iiit Ketua ysr€ neililssal Dorria dari ternpab l;eduriul&lt;an ketempat lCediamaa sernrrla @ab5-1a djj&lt;eherdalri oleh Alf,-i warisrrya cl-it airggwrg oleh l(euangan Daerah.
TAlpJ...r**lc3sj$'[}i=
:
|Kepada. t{etuarl'la}tiJ. I(etua, dan airgggta Der,ran Pen:d;ll-bn RdryaU Daerah H Ti.qglrat IL Batang llarl yang akhlx mase jabai;aq,-a a'r,au pda rsektu bert* henbllcan deqai: hormat dari Jabatanrya abeu nei-:gal Dunia dibori}an trang tarda Peighargaan yaitu;
Pasdl 15.
arBagi lietualdan llakjl- I(ci;ua Deuan Pen'id&lt;ilan fet3rab Daerah Ti.:rglcat ft Kabupaton Bgbute Hariruntulc 6 (engr) tutan rner"aj::u'Jbbatarurya seJr.un -lqh 1 (satu) kali uEEg liehorrnatan bersih dergan sebtnysfu*SaWbknya 6(enan) liali uang Ketbrnatan Bersihr b'Bagi e€ela Dewan Peniak:-lan. Rekyat Daerah Tirrgl;dc tI f aUupaten Batar-g Hari sesuaj. Icetenbuan a;,-at (t) hr:ruf a1 airsp tC,;api liesarrrya uarg heini n*an bersiii bagi anggote ditetapl&lt;an dergan lierulnsan hrpati Kepala Dar erah dengs,"I.memperhafil&lt;an hemarpuan Keuangan Dleralr dengin sebatryal-,- ba nyskitya i/3(dueper,t,iga) dari Uang l&lt;ehormaden bersj.h yarrg diterlna oleh * seorang llakil K.etusr
2rMasa ryeryanCrE Jabatan Sai'rg kurarg dari 6 (endn)bu1an dibulabkan kealas mcri j adf 6 (enom)bu}an.
,{DALbm hal lfettiaiitddl Kettra dan Lnggota Dewan Penrdril-brt Rskydt Daerair Tj4gkrt llrKabrpaten Baban6sFJarl nenir€gal Dwrea uar:g tarda Fengirargaan tersebu&amp; efat (f ) diberjl&lt;an kepada ah3-iwarisqyan
* r +
.
3 A B
a D l r a r . . . . . r l . r l . r r r r ! .
r . r r r c r r . . . . o 6 . . r r . i r r
i
*
lr-
.-
-f,
"
e
4
s4'ijMgq4vtr4fl -gArI-..P,1$4TS{*-re.
BAB I - V
Pasal 1

?.
D:.sarrping Penghasilan C:.r,airsr-d pda Pasal 3 af aL (1) pera'buren Daerah ini bagi arggota ditet4lcan i a.'jtu--ar€an Jababan sebesar . . ,I4r.m'OOOr-/i:utan. i:.?r-.ig ary an ?ahrman sebes ar tunj ang an J abai at: sebrrl an.
Uang Pdcaren dins ditetapkan bagi Br.r,oaiilileiualiJal&lt;i1 Ketual$ellretaris Anggoir dan Kepala Seliretariat berupal a. 1 (saLu) stel Jas. b. 2 (dua) Staf Palcaian Dinas Blasa yeng dSSaysrkan bertpa Uang setie6r e'la-i. t'ahrn anggsrant
BAB I - V
PasaL 19

*
- tr).Ineeota yarg bul&lt;an Peg*vai Negeri/lLPill.cl.iberil&lt;an tunjangan Beras se bsgatmana l(eteiituan y-arrg berlaku bagl Pe3avai Negerir/Daerdr.
- (8).Anggota yar€ dari Pe#ai llegeri,/AB.I ya:u tj-d€k diterbitlcai: Si(P!.di -lqerikan tunjer6an beras sma dergan yd\g berlaku bagi Pegalrai }legerL /Daerah,
fi,t:p'
fietecbuan Penn Pasa1 2O.
Segala ddbst Keuargau: dalan Pelat&lt;senaan Perltr:ran Daerah ini noqjaclj. be bar l(euangsn Pererintah Daerah l(abupaten Eatar:g Hari,
BAB I - V
Pasal 21

.
Pet's'ouran Daerah lni baru berlaku se'i:e1ah merdapat Perrgesahan dari Guberrnw liepala Daerah Tingkat I PpFinsi ,Tanbi
BAB I - V
Pasal 22

.
IiesuLiiar!-kesr:1itan yang timbujl dalan Pe1a:isaraarr Peratwan Daerah ln{ -d-iselesaikan oleh Grrber:ltr iiepala Deeral-r ?i-igl:at I Propinsi Jenhi
BAB I - V
Pasal 23

r
Peraturan Daerah i-ni berLeku sr:nrL nulai ta:ggal 1 JtpriJ- 19?2
DII9IAPKT1N DI
: Iffi.UTLI $SJ{M.
-\_=-===\_\_
Yi=:fi-5==:=tS:=!?Y'
E{E: PEF;;fi:'ULl nA}ffAT DffijH Tll'itKAT n. $ItgtJ:JtTEii BATA}IG
dto.
(.+pl++luLEq,$ier)
Diund. angl;ai: d alam Lsl baran Daereh l(abupaten Daerah Ti,ngkat If. Batarg h€ri.
liomor:
strItrT'IlAS il$-ArAH/bJSF.AFI t dto,
(P*-.
FtsAtI :CI::.?g;H'tAT II.KIEUPATSII llf,Tf"i;G itlBr"
d'i:or
(ryr, .q9. i!=u*E ) '-
&amp;Lsyahl;ar clengan SiK rpuberrn:r iidh. 1k.i,J rnbi r iioiis(,Aalc/tcfl2 t gL.31-1O^L9?2,
N/A
Preamble

Menimbang : Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan amanat tentang Pedoman
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Pemerintahan Pekon, maka perlu dibentuk Penyusunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Pekon;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Pekon;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016.
N/A
Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggar an2016, meliputi:
- a. Pedoman Umum;
- b. Petunjuk Pelaksanaan;
- c. Besaran Dana yang diterima Pekon;
N/A
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terdiri atas:
- a. Pendapatan Pekon;
- b. Belanja Pekon; dan
- c. Pembiayaan Pekon.
- (2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
N/A
Pasal 4

- (1) Uraian Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Penatausahaan Keuangan APBPekon dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon.
N/A
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Ditetapkan di Liwa pada tanggal 4 April 2016
BUPATI LAMPUNG BARAT,
Diundangkan di Liwa pada tanggal 4 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 11
BARAT
NOMOR
: 11 TAHUN 2016
TANGGAL
: 4 April 2016
I. PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016
A. PENGERTIAN
1. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pekon yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pekon tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan pekon.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan Lembaga himpun pemekonan, dan ditetapkan dengan peraturan pekon.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah terdiri dari Juru Tulis, Pelaksana Teknis dan Bendahara.
6. Bendahara adalah perangkat pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPPekon) adalah hasil musyawarah masyarakat pekon tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJMP adalah dokumen perencanaan pekon untuk periode 6 (enam) tahun.
9. Pendapatan pekon adalah uang yang masuk ke kas pekon tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali.
10. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disebut ADP adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diterima oleh Pekon setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Dana Pekon yang selanjutnya disebut DP adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Belanja pekon adalah uang yang keluar dari kas pekon yang tidak bisa ditarik kembali.
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG
13. Surplus Anggaran pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dan belanja pekon.
14. Defisit Anggaran pekon adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja pekon.
15. Pembiayaan pekon adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Piutang Pekon adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pekon dan/atau hak pemerintah pekon yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBPekon Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Pekon dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan pekon, belanja pekon dan pembiayaan pekon adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Pekon :
- a. Kelompok Pendapatan Asli Pekon (PAP)
Pendapatan asli Pekon, meliputi :
- 1) Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas pekon dan hasil BUMPekon;
- 2) Hasil Aset, tambatan perahu, pasar pekon, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan lain-lain;
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- 4) Lain-lain pendapatan asli pekon, meliputi pungutan pekon;
- 5) Dalam upaya pengelolaan PAP, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Dalam merencanakan target PAP agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAP tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas pekon;
- b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAP pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- c) Penerimaan pekon dari tanah kas pekon agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
- d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Pekon, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas pekon, Peratin terlebih dahulu meminta persetujuan kepada LHP terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah Kas Pekon yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Peratin tentang lelang tanah Kas Pekon yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan Peraturan yang berlaku lainnya;
- e) Hasil penyewaan/lelang tanah kas pekon dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah pekon dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas pekon dilakukan oleh Peratin dengan pihak penyewa;
- g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon dari Pasar Pekon /Kios Pekon, obyek rekreasi/wisata Pekon, pemandian umum Pekon, hutan Pekon, tempat pemancingan milik Pekon dan kekayaan Pekon lainnya serta Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- h) Pemerintah Pekon agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang yang tidak diatur dalam Peraturan Pekon dan/atau di luar kewenangan pekon;
- i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBPekon sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.
b. Kelompok Transfer
- 1) Kelompok Transfer terdiri atas:
- a. Dana Pekon;
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Pekon (ADP);
- d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Lampung;
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten;
- f. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten yang bersifat umum dan khusus;
- 2) Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBPekon tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk Penghasilan tetap, operasional Pemerintah Pekon, tunjangan dan operasional Lembaga himpun Pemekonan ( LHP ).
- 3) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 626.590.850,(Enam ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk Retribusi Daerah sebesar Rp. 150.500.500,(Seratus lima puluh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan masih berupa realisasi sementara dan belum Defenitif (menunggu data realisasi 2016 tersedia) Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk 131 (seratus tiga puluh satu) Pekon adalah sebesar Rp. 27.705.409.600,(Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dan untuk Dana Desa sebesar Rp. 81.428.807.000,(Delapan puluh satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- 4) Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan Dana Pekon kepada Pemerintahan Pekon sebagaimana tersebut di atas, yaitu :
Dana Pekon setiap Pekon = (Dana Pekon - Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon yang bersangkutan)].
- 5) Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Pekon sebagaimana tersebut di atas, yaitu:
Alokasi Dana Pekon setiap Pekon = (Dana Pekon kabupaten Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah Pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten)].
- 6) Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Pekon sebagaimana tersebut di atas, yaitu:
Alokasi BHP dan Retribusi Daerah setiap Pekon dilakukan berdasarkan ketentuan : 60% dibagi secara merata kepada seluruh Pekon, sedangkan 40% dibagi secara Proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pekon masingmasing.
- 7) Besaran Dana Pekon (DD), Alokasi Dana Pekon (ADP), Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Pekon Se­ Kabupaten Lampung Barat sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- c. Kelompok Pendapatan Lain-Lain
3. Kelompok pendapatan lain-lain, meliputi :
- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- 2) Lain-lain pendapatan pekon yang sah.
Belanja Pekon
Belanja pekon meliputi semua pengeluaran dari rekening pekon yang merupakan kewajiban pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pekon, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Pekon, meliputi 5 bidang yaitu:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Pekon;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan
- e. Belanja Tak Terduga.
Belanja pekon dilakukan secara proporsional sebagai berikut :
- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Pekon yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :
- a) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- b) Pembangunan sarana dan prasarana pekon
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk :
- a) Penghasilan tetap;
- b) Operasional Pemerintah Pekon;
- c) Tunjangan dan Operasional Lembaga Himpun Pemekonan;
Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pekon, meliputi :
1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Peratin dan Perangkat Pekon serta Tunjangan
LHP yang dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, sebagai berikut :
- a) Penghasilan Tetap, merupakan belanja upah yang diberikan kepada Peratin dan Perangkat Pekon setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari ADP yang diterima, dengan pembagian sebagai berikut :
- (1) Besaran penghasilan tetap Peratin adalah Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- (2) Besaran penghasilan tetap Juru Tulis non PNS adalah Rp. 840.000,(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Pekon lainnya non PNS adalah Rp. 600.000,( Enam ratus ribu rupiah)
- b) Tunjangan penghasilan Peratin dan Perangkat Pekon dan Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Pekon bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Pekon, tidak masuk dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBPekon;
2. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Pekon, antara lain :
- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
- f. sewa kantor pekon;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- l. honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
- m. operasional pemerintah pekon;
- n. operasional LHP;
- o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
- p. honorarium petugas pengamanan kantor (kemit);
- q. Dan lain-lain.
- 2) Operasional Pemerintah Pekon, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah pekon, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset pekon, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas.
- 3) Operasional LHP, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Pekon APBPekon setelah diakumulasikan dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Peratin dan Perangkat Pekon serta Operasional Pemerintah dan dipergunakan untuk :
- a. Tunjangan anggota LHP dengan besaran yaitu untuk Ketua sebesar Rp. 400.000.(Empat ratus ribu rupiah), Sekretaris Rp. 300.000,(Tiga ratus ribu rupiah), anggota Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Operasional LHP meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.
- 4) Adapun besaran biaya untuk perjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintahan Pekon adalah sebagai berikut :
| | | Besaran Uang (Rp.) | Besaran Uang (Rp.) | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| No | Tempat Tujuan Perjalanan Dinas | Peratin dan Ketua LHP | Perangkat Pekon dan Anggota LHP | |
| 1 | Dalam wilayah kecamatan | 25.000 | 15.000 | Per Hari Per Orang |
| 2 | Dalam wilayah Kab. Lampung Barat radius s.d 20 Km | 50.000 | 30.000 | Per Hari Per Orang |
| 3 | Dalam wilayah Kab. Lampung Barat radius di atas 20 km | 60.000 | 40.000 | Per Hari Per Orang |
| 4 | Dalam Provinsi Lampung | 300.000 | 200.000 | Per Hari Per Orang |
| 5 | Luar Pulau Sumatera. | 450.000 | 350.000 | Per Hari Per Orang |
3. Belanja Modal
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pekon yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan pekon.
4. Belanja Tak Terduga
- a. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- b. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- c. Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Pembiayaan
Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 1) Pembiayaan terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.
- 3) SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 4) SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 5) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Pekon dalam tahun anggaran berkenaan.
- 6) Hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.
- 7) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
- a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b) Penyertaan Modal Pekon.
- c) Pembayaran utang pekon.
- 8) Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 9) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan pekon paling sedikit memuat :
- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 10) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 11) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- 12) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Peratin.
C. TEKNIS PENYUSUNAN APBPekon
Dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Pekon dan LHP perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :
1. Dalam penyusunan APBPekon tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Pekon menyusun dan menetapkan APBPekon tahun Anggaran 2016 secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Pekon agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBPekon, mulai dari penyusunan, Penyampaian kepada LHP, dan Persetujuan LHP.
4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon) dengan dengan RAPBPekon, sehingga APBPekon merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, Daerah dan Pekon dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di pekon.
5. Perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2016 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Pekon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran 2015. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Pekon tetap melakukan Perubahan APBPekon sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBPekon agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran 2016.
D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBPekon
Pemerintah Pekon dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBPekon, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut :
1. Dampak krisis keuangan global, Pemerintah Pekon pada tahun anggaran 2016 agar melakukan langkah-langkah, antara lain :
- a. Mempertajam alokasi anggaran secara efesien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
- b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
- c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di pekon.
2. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Pekon, Pemerintah Pekon agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi pekon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.
3. Tata kelola keuangan pekon yang baik
- a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan pekon yang baik, agar Pemerintah Pekon melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan pekon, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
- b. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pekon dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon secara cepat dan akurat, Pemerintah Pekon agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pekon;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan pekon melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan pekon;
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pekon;
- e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
4. Kerjasama pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa pekon untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efesien, pemerintah pekon dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar pekon.
5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Pekon dan LHP, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Peratin yang bersangkutan.
6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pekon, diharapkan kepada para Peratin untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Peratin untuk segera :
- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
- c. Bersama-sama dengan LHP melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan pekon baik yang bersumber dari APBN, APBD, PAP maupun sumber keuangan lainnya.
- II. PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)
- A. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON;
1. Keuangan Pekon dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
2. Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
B. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (APBPekon)
1. Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon dan mewakili Pemerintah Pekon dalam kepemilikan kekayaan milik Pekon yang dipisahkan;
2. Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon;
- b. menetapkan PTPKP;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Pekon;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBPekon; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBPekon.
3. Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon, dibantu oleh PTPKP.
4. PTPKP sebagaimana dimaksud berasal dari unsur Perangkat Pekon,terdiri dari : a. Juru Tulis;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
5. PTPKP sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Peratin;
6. Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon;
14. 7 Juru Tulis selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBPekon;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBPekon;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBPekon.
8. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
9. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
10. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 4 huruf c di jabat oleh Kepala Urusan Keuangan;
11. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon;
12. Bendahara wajib melakukan penatausahaan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
13. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Peratin dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
- C. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)
1. Pekon harus memiliki rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI);
2. Mekanisme penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dilakukan dengan cara 2 (dua) tahap dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) tahap I (kesatu) pada bulan Maret, 40% (empat puluh persen) tahap II (kedua) pada bulan Agustus.
3. Penyaluran tahap I (satu) dapat dilakukan setelah Bupati Menerima Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya.
4. Penyalurahan tahap II (dua) dapat dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan Dana Pekon tahap I (satu) paling kurang Dana Pekon Tahap I telah digunakan sebesar 50%.
5. Mekanisme Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon):
- a. Peratin mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahap I (kesatu) dan Tahap II (kedua) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon akan meneruskan dan merekomendasikan permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) disalurkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.
- d. Dalam hal pembulatan jumlah dana APBPekon, dilakukan oleh Pemerintah Pekon/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP) dan diajukan pada tiap tahap pencairan.
D. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
1. PERTANGGUNGJAWABAN
- a. Peratin bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Pekon, secara administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);
- c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, menggunakan :
- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.
2. PELAPORAN
- a. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) adalah sebagai berikut :
1. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi belanja Anggran Pendapatan dan Belanja pekon (APBPekon);
2. Laporan akhir dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBPekon.
- b. Penyampaian laporan Tim Pelaksana Tingkat Pekon dan diketahui oleh Peratin kepada Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- c. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, menyampaikan laporan yang dimaksud kepada Bupati Lampung Barat melalui Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan verifikasi;
- d. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf (c) di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- E. TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)
Tim Koordinasi dan Fasilitas terdiri dari :
1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten :
- a. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten terdiri dari :
- 1) Bupati Kabupaten Lampung Barat;
- 2) Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat;
- 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- 4) Susunan Tubuh dan Anggota :
- a) Badan PM dan PP Kabupaten Lampung Barat;
- b) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
- c) Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
- d) Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat;
- e) Dinas PU Kabupaten Lampung Barat;
- f) Kantor KLP Kabupaten Lampung Barat;
- g) Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Lampung Barat;
- h) Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- i) Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat;
- b. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut :
- 1) menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
- 2) mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
- 3) merumuskan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) mulai dari perhitungan Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM), Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
- 4) menyusun formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
- 5)
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, KHUSUS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tatacara pemungutannya;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sebagai penjabarannya;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, khususnya mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Khusus Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung;
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
MENETAPKAN
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 20);
11. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, KHUSUS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C), yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung.
5. Direktur adalah Direktur RSUD (Kelas C) Kota Bitung.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada RSUD yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan jasa di RSUD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. memberikan penjabaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khusus Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD;
- b. memberikan acuan atau pedoman kepada pihak RSUD dalam menyelenggarakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD kepada Wajib Retribusi; dan
- c. memberikan acuan kepada Wajib Retribusi dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD.
BAB III - TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan, antara lain : a. pembayaran melalui loket yang ditentukan oleh Direktur; atau b. petugas pemungut yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi wajib disetor ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Penagihan dilakukan pada saat terbitnya SKRD dan menggunakan SKRD, STRD atau sejenisnya.
BAB IV - ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di RSUD baik jasa sarana maupun jasa pelayanan.
- (2) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD.
BAB IV - ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Biaya Operasional kepada Pegawai/petugas RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan dari pegawai/petugas RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan Daerah.
- (3) Biaya Operasional atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per kegiatan pelayanan dan Pelaksanaan Pembayarannya dilakukan setiap bulan.
BAB IV - ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Jumlah Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperhitungkan atas dasar prosentase dari total Jasa Pelayanan.
- (2) Rincian Prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk tindakan bedah :
1. administrasi pendukung dan rekam medik adalah 20% (dua puluh persen) dari total jasa pelayanan.
2. untuk tim operasi adalah 80% (delapan puluh persen) dari total jasa pelayanan kemudian di konversi jadi 100% (seratus persen) dan dibagi : pembagian jasa medik pelayanan : 80% dikonversi jadi 100%
5. operator
6. : 60%
7. spesialis anesthesi
8. : 30%
9. perawat pendamping
10. : 10%
- b. untuk tindakan non bedah :
1. operator (dokter pelaksana) adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total jasa pelayanan;
2. pendamping adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jasa pelayanan antara lain :
- a) perawat adalah 25% (dua puluh lima persen) dari total jasa pelayanan; dan
- b) rekam medik dan petugas administrasi pendukung adalah 5% (lima persen) dari total jasa pelayanan.
- c. untuk pemeriksaan dan pelayanan di ruangan rawat inap dan rawat jalan :
1. operator (dokter pelaksana) adalah 80% (delapan puluh persen) dari total jasa pelayanan;
2. pendamping adalah 20% (dua puluh persen) dari total jasa pelayanan antara lain :
- a) perawat adalah 15% (lima belas persen) dari total jasa pelayanan; dan
- b) rekam medik dan petugas administrasi pendukung adalah 5% (lima persen) dari total jasa pelayanan.
- d. untuk pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah:
1. operator (sopir) adalah 50% (lima puluh persen) dari total jasa pelayanan;
2. pendamping adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jasa pelayanan
3. Rekam medik dan petugas administrasi pendukung adalah 20% (dua puluh persen)dari total jasa pelayanan.
- e. untuk pelayanan oksigen :
1. operator (dokter pelaksana) adalah 50% (lima puluh persen) dari total jasa pelayanan;
2. pendamping adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jasa pelayanan;
3. rekam medik dan petugas administrasi pendukung adalah 20% (tiga puluh persen) dari total jasa pelayanan.
BAB V - PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus/lunas.
- (2) Retribusi sebagaimana pada ayat (1) yang dipungut tidak dapat digunakan secara langsung.
- (3) Penentuan Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SKRD atau karcis yang dianggap sah untuk dijadikan sebagai bukti ketetapan.
Bagian Kedua Tempat Pembayaran
BAB V - PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau tempat pelayanan jasa oleh petugas pemungut/loket yang ditentukan oleh Direktur.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan jasa/loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil pungutan Retribusi wajib disetor ke Kas Daerah, untuk Rawat Jalan paling lama 1 x 24 jam dan Rawat Inap 2 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
Pasal 9

Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Direktur dalam hal pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi, angsuran dan penundaan pembayaran serta penandatanganan dokumen lainnya terkait pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VII - ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Walikota melalui Direktur dapat menyetujui pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dengan cara diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan-ketentuan, meliputi :
- a. wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Direktur dengan melampirkan kelengkapan berkas meliputi :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. rincian Kewajiban Retribusi sesuai SKRD; dan
3. surat pernyataan akan memenuhi kewajibannya dengan membayar angsuran pertama dan mengangsur dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan atau penundaan pembayaran dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan yang dibubuhkan 1 (satu) buah materai Rp. 6.000,-;
- b. apabila Wajib Retribusi telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Walikota melalui Direktur dapat memberikan persetujuan;
- c. atas Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya Direktur dan Wajib Retribusi mengadakan Perjanjian atas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi;
- d. dalam hal mengangsur pembayaran, setelah mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wajib Retribusi memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dengan menyetor angsuran pertama; dan
- e. angsuran atau Penundaan dibayarkan ke Kas Daerah dengan membawa STRD dari RSUD.
- (3) Angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah Retribusi yang terutang.
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain lembaga sosial dan bencana alam.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Walikota melalui Direktur.
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan, dalam hal :
- a. keringanan dan pengurangan bagi Wajib Retribusi yang kurang mampu yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat, Asuransi Kesehatan serta jaminan kesehatan lainnya;
- b. pembebasan kepada korban bencana alam; dan/atau
- c. hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Walikota melalui Direktur.
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan dengan ketentuan-ketentuan, meliputi :
- a. wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Direktur dengan melampirkan :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. rincian kewajiban Retribusi sesuai SKRD; dan
3. surat keterangan atau pernyataan kurang mampu dan/atau mendapatkan musibah dalam hal bencana alam atau menguraikan hal-hal lainnya yang menjadi dasar permohonan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Setelah Walikota melalui Direktur meneliti dan menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan dasar permohonan Wajib Retribusi, Walikota melalui Direktur mengeluarkan rekomendasi pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
BAB IX - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

Apabila terjadi kelebihan pembayaran Retribusi, maka akan dilakukan pengembalian sesuai dengan selisihnya kepada Wajib Retribusi dengan ketentuan-ketentuan, meliputi :
- a. wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota melalui Direktur;
- b. Walikota atas pertimbangan Direktur, memberikan Keputusan tentang pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Retribusi;
- c. setelah Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikeluarkan, maka RSUD dapat menerbitkan SKRDLB;
- d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- e. apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; dan
- g. jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
BAB X - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan mengenai Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (6) Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran, keringanan dan pengurangan, atau permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.
BAB XI - TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku/catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 7 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.1961 0804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 60
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
PARAF HIERARKHI
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 7 Januari 2013
WALIKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 1.1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, maka dana kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Pontianak, perlu mengatur pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) ;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874 );
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KOTA PONTIANAK.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dikenal dengan Puskesmas yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan baik PNS maupun non PNS.
8. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang diluar tenaga kesehatan baik PNS maupun non PNS yang membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN di FKTP Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan dana Kapitasi JKN di FKTP.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. ketentuan umum;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. pemanfaatan dana kapitasi JKN;
- e. jasa pelayanan kesehatan pada FKTP;
- f. biaya operasional pelayanan kesehatan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. penutup.
BAB IV - PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
Pasal 4

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
- c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.
BAB V - JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA FKTP
Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
- b. kehadiran; dan
- c. perilaku kerja.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
BAB VI - BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

- (1) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% dimanfaatkan untuk:
- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
- b. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
- c. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
- d. operasional untuk puskesmas keliling;
- e. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
- f. administrasi keuangan dan sistem informasi.
- (2) Besaran Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) direncanakan oleh FKTP dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran masingmasing FKTP.
- (3) Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan komprehensif di masing-masing FKTP, maka dana operasional JKN digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

FKTP yang telah menjadi BLUD, pemanfaatan dana kapitasi akan diatur dengan Peraturan Walikota secara terpisah.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2015
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 1.1