PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Berlaku: 1 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan› Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.
BAB II - PEMBENTUKAN Pasal 2
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan;dan
- f. Kecamatan.
BAB III - SUSUNANPERANGKATDAERAH Pasal 4
Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMBENTUKAN UPT Pasal 6
Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
BAB IV - PEMBENTUKAN UPT Pasal 6
Pasal 8

- ( 1) Selain UPI' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah 1n1 diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampa1 dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan peraturan perundang› undangan mengenai bencana.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

UPT dan Perangkat Daerah berbentuk Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPT yang baru ditetapkan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya clan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekinis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/D);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 2/D);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 4/D);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 05);
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 06);
- J. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 07);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 08).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 201 7 kecuali yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 2 Januari Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan Pada tanggal 1 Desember 2016
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 NOMOR 1/D.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal4 Huruf a cukup jelas. Hurufb cukup jelas. Huruf c cukup jelas.## Huruf d1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;5. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;6. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;7. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;8. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;11. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;12. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;13. Dinas Koperasi dan U saha Mikro menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;15. Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;2. 1 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;18. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;19. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;20. Dinas Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan;21. Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan23. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.## Huruf e1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan;2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan;4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan; dan5. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Tugas dan fungsi urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} Kabupaten Bangkalan sampai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang urusan ini.##
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Tugas dan fungsi sub urusan Pemerintahan bidang bencana tetap dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan dengan dengan beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} Kabupaten Bangkalan sampai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang sub urusan ini.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 37.