PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 19 Juni 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah perlu dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 2/VII/PB/2014 tentang Penerima 7 Tahun..2014...an Peserta Didik baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren Pemangku Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 38).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
6. Satuan Pendidikan adalah meliputi TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK;
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;
8. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
9. Nilai Ujian Nasional (UN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN);
10. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional;
12. Kelompok A pada TK/RA adalah peserta didik berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun;
13. Kelompok B pada TK/RA adalah berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun;
14. Program Kejar Paket A Setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
15. Program Kejar Paket B Setara SMP adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
16. Program Kejar Paket C Setara SMA adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA;
17. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;
18. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kabupaten, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/ Kecamatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga , KONI, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka;
19. Jalur Mandiri adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
20. Jalur Reguler adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi on line .
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas- luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.
BAB II - TUJUAN
Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan :
- a. Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;
- e. Kompetitif artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.
BAB III
Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada TK dalam satu rombongan belajar maksimum 20 orang;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada TKLB dalam satu rombongan belajar maksimum 5 orang;
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar maksimum 32 orang;
- (4) Jumlah peserta didik baru pada SDLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;
- (5) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 orang;
- (6) Jumlah peserta didik baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;
- (7) Jumlah peserta didik baru pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 orang;
- (8) Jumlah peserta didik baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;
- (9) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.
BAB IV
Pasal 5

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 ayat (1) perlu ditetapkan batas maksimum peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Bagi penyelenggara Pendidikan Khusus, sistem penerimaan peserta didik baru diatur tersendiri oleh satuan pendidikan masing-masing setelah mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
BAB IV
Pasal 6

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.
BAB V - PENERIMAAN PESERTA DIDIK TK/RA
Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK/RA adalah:
- a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
- b. berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 4 tahun.
Bagian Kedua Mekanisme Penerimaan
BAB V - PENERIMAAN PESERTA DIDIK TK/RA
Pasal 8

Mekanisme penerimaan peserta didik TK/RA ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.
BAB VI - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD
Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:
- a. berusia 7 -12 tahun wajib diterima;
- b. telah berusia lebih dari 6 tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;
- c. berusia kurang dari 6 tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.
- d. PPDB online bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
- e. Komponen, bobot, dan skor SD sebagai berikut:
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SDLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 6 tahun.
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Keterangan |
|------|---------------------------------|---------|-------------|-------------------|
| 1 | Usia | 60% | 600 | Akte Kelahiran/KK |
| 2 | Jarak tempat tinggal ke sekolah | 40% | 400 | Bukti KSK |
Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
BAB VI - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD
Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD dan SDLB dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA/BA dan TKLB;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung);
- (4) Bagi SD/MI yang telah siap dapat melaksanakan PPDB on line dan dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas.
BAB VII - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP
Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah :
- a. Telah lulus SD/MI/SDLB atau Program Paket A/Ula memiliki Ijazah dan atau SKHUN Sekolah (S)/Madrasah (M)/Pendidikan Kesetaraan (PK);
- b. berusia setinggi-tingginya 18 tahun awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD/MI/SDLB atau Program Paket A/Ula, memiliki Ijazah dan atau SKHUN S/M/PK.
Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
BAB VII - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP
Pasal 12

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) dengan 2 (dua ) jalur, yaitu Jalur Mandiri dan Jalur Reguler ;
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur mandiri maksimal 20% dan jalur reguler minimal 80% dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Jalur mandiri dan jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan.
BAB VII - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP
Pasal 13

- (1) Jalur Mandiri SMP, seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMP tempat pendaftaran;
- (3) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur mandiri SMP sebagai berikut:
- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut tes akademik/skolastik, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi akademik/non akademik dan faktor ekonomi lemah;
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Keterangan |
|------|----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tes Akademik /Skolastik | 40% | 400 | Hasil tes |
| 2 | Jarak tempat tinggal ke sekolah | 25% | 250 | Bukti KSK |
| 3 | Prestasi Akademik / non akademik | 25% | 250 | Piagam Asli |
| 4 | Faktor ekonomi lemah | 10% | 100 | Bukti Kartu Pengendalian Sosial (KPS) /Kartu Banyuwangi Belajar, dan survey |
| | Jumlah | 100 % | 1000 | |
- (5) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I s.d. Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional atau Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi akademik maupun non akademik secara perorangan pada saat di SD/MI yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
- (6) Tabel skor prestasi akademis dan non akademis kegiatan lomba: a. Perorangan :
| Tingkat | JUARA | JUARA | JUARA | JUARA | JUARA | Keterangan |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | I | II | III | Har I | Har II | |
| Nasional/Internasional | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
| Provinsi | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
| Kabupaten | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
| Kecamatan | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
b. Beregu / Kelompok :
| Jumlah Peserta | Prosentase skor | Keterangan |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| sampai 5 orang | 50% | per orang |
| sampai 10 orang | 30% | per orang |
| lebih dari 10 orang | 30% | bagi ketua regu/kelompok |
| lebih dari 10 orang | 20% | bagi anggota regu/kelompok |
- (7) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (8) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
- a. satu desa/kelurahan dengan sekolah
: 250
- b. desa/kelurahan lain berhimpitan dengan sekolah
: 200
- c. desa/kelurahan lain tidak berhimpitan, satu kecamatan : 150 dengan sekolah
- d. kecamatan lain dalam kabupaten
: 100
- e. di luar kabupaten
: 50
- f. calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Wongsorejo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor 'kecamatan lain dalam kabupaten';
- g. calon peserta didik dari Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Kalibaru, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor 'kecamatan lain dalam kabupaten'.
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (10) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan;
- (11) Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik;
- (12) Persentase jalur pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (11) minimal 60% jalur regular dan maksimal 20% jalur mandiri serta maksimal 20% jalur pondok pesantren dari pagu yang ditetapkan.
BAB VII - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP
Pasal 14

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi on line ;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan nilai terdiri atas:
- a. jumlah nilai Ujian Sekolah terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
- b. rerata nilai Ujian Sekolah khusus mata pelajaran PKn dan IPS;
- c. rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA dan IPS;
- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 3 SMP, dan mendaftar pada salah satu SMP penyelenggara PPDB online ;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMP, adalah:
- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka dipertimbangkan berturutturut Jumlah Nilai Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA), Rerata Nilai Ujian Sekolah (PKn dan IPS), dan rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI;
- (6) Bagi calon peserta didik baru dari SD satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII pada sekolah tersebut.
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Bukti Fisik |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------|
| 1 | Jumlah Nilai Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) | 50% | 500 | Ijazah/SHUN Asli |
| 2 | Rerata nilai Ujian Sekolah (PKn dan IPS) | 30% | 300 | SKHUS Asli |
| 3 | Rerata Rapor semester VII s.d. semester XI | 20% | 200 | Raport Asli |
| JUMLAH | JUMLAH | 100% | 1000 | |
BAB VIII - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA
Pasal 15

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA adalah :
- a. telah lulus SMP/MTs atau Program Paket B/Wustho, memiliki Ijazah dan atau SHUN S/M/PK;
- b. berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP/MTs, SMPLB atau Program Paket B/Wustho, memiliki Ijazah dan atau SHUN S/M/PK.
Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
BAB VIII - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA
Pasal 16

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMA menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) dengan 2 (dua ) jalur, yaitu Jalur Mandiri dan Jalur Reguler ;
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur mandiri maksimal 20% dan jalur reguler minimal 80% dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Jika kuota jalur mandiri tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler;
- (4) seleksi mendahului seleksi jalur reguler dan mandiri;
- (5) Jalur mandiri dan jalur regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan.
BAB VIII - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA
Pasal 17

- (1) Jalur Mandiri, seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hasil tes potensi akademik, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olah raga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMA tempat pendaftaran;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum pada aspek Jalur Mandiri, adalah:
- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut tes akademik/skolastik, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi akademik/non akademik dan faktor ekonomi lemah;
- (5) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Keterangan |
|------|----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tes Akademik / Skolastik | 40% | 400 | Hasil tes |
| 2 | Jarak tempat tinggal ke sekolah | 25% | 250 | Bukti KSK |
| 3 | Prestasi Akademik / non akademik | 25 % | 250 | Piagam Asli |
| 4 | Faktor ekonomi lemah | 10% | 100 | Kartu Pengendalian Sosial (KPS) /Kartu Banyuwangi Belajar, dan survey |
| | Jumlah | 100 % | 1000 | |
- a. satu desa/kelurahan dengan sekolah : 250
- b. desa/kelurahan lain berhimpitan dengan sekolah
: 200
- c. desa/kelurahan lain tidak berhimpitan, satu kecamatan : 150 dengan sekolah
- d. kecamatan lain dalam kabupaten
- 100
- e. luar kabupaten
: 50
- f. calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMA di Kecamatan Wongsorerjo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor 'kecamatan lain dalam kabupaten'.
(6) Prestasi Akademik terdiri dari:
a. Perorangan
| | Juara | Juara | Juara | Juara | Juara | Keterangan |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Tingkat | I | II | III | Hrp I | Hrp II | |
| Nasional/Internasional | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | Piagam peserta Tingkat nasional |
| Provinsi | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | Piagam peserta Tingkat nasional |
| Kabupaten | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
| Kecamatan | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
b. Beregu
| Jumlah Peserta | Prosentase skor | Keterangan |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| sampai 5 orang | 50% | per orang |
| sampai 10 orang | 30% | per orang |
| lebih dari 10 orang | 30% | agi ketua regu/kelompok |
| | 20% | bagi anggota regu/kelompok |
- (7) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6a dan b) akan diambil salah satu yang memiliki paling tinggi;
- (8) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (9) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I s.d Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional atau Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SMP/MTs yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
- (10) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan.
- (11) Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik.
BAB VIII - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA
Pasal 18

- (1) Jalur Reguler SMA, penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi on line ;
- (2) Seleksi Calon peserta didik baru kelas X SMA menggunakan:
- a. Nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
- b. Nilai rerata raport SMP/MTs semester I s.d. V mata pelajaran Ujian Nasional;
- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 2 (dua) SMA, dan mendaftar pada salah satu SMA penyelenggara PPDB online ;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMA sebagai berikut :
- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dipertimbangkan berturut-turut rerata Nilai Ujian Nasional, rerata nilai rapor semester I sampai dengan V.
| No. | Komponen | Bobot | Skor Maksimum | Keterangan |
|-------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| 1 | Nilai Ujian Nasional | 60 % | 600 | Ijazah Asli |
| 2 | Nilai Rerata Rapor semester I s.d V mata pelajaran UN | 40 % | 400 | Rapor Asli |
| | Jumlah | 100 % | 1000 | |
BAB IX - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMK
Pasal 19

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK adalah sebagai berikut :
- a. telah lulus SMP/MTs atau Program Paket B/Wustho, memiliki Ijazah dan atau SHUN S/M/PK;
- b. berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;
- c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan bidang dan program keahlian di satuan pendidikan yang dituju.
Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
BAB IX - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMK
Pasal 20

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMK menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) dengan 2 (dua) jalur yaitu: Jalur Mandiri dan Jalur Reguler;
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur mandiri maksimal 20% dan jalur reguler minimal 80% dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Sebelum mendaftar, calon peserta didik baru SMK dilakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan.
- (4) Jalur mandiri dan jalur regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan
BAB IX - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMK
Pasal 21

- (1) Jalur Mandiri, seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMK tempat pendaftaran;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur mandiri sebagai berikut:
- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut tes minat/wawancara, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi akademik/non akademik dan faktor ekonomi lemah;
- (5) Skor tempat tinggal calon siswa baru dengan sekolah:
- a. satu desa/kelurahan dengan sekolah
- b. desa/kelurahan lain yang berhimpitan dengan sekolah
- c. desa/kelurahan lain yang tidak berhimpitan satu kecamatan dengan sekolah
- d. kecamatan lain dalam kabupaten
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Keterangan |
|------|----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tes Akademik / Skolastik | 40% | 400 | Hasil tes |
| 2 | Prestasi Akademik / non akademik | 30 % | 300 | Piagam Asli |
| 3 | Jarak tempat tinggal ke sekolah | 20% | 200 | Bukti KSK |
| 4 | Faktor ekonomi lemah | 10% | 100 | Bukti Kartu Pengendalian Sosial (KPS) /Kartu Banyuwangi Belajar, dan survey |
| | Jumlah | 100 % | 1000 | |
: 250
: 200
: 150
: 100
- e. kabupaten lain
- f. calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMK di Kecamatan Wongsorerjo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor 'kecamatan lain dalam kabupaten';
- g. calon peserta didik dari Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika mendaftar pada SMK di Kecamatan Kalibaru, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor 'kecamatan lain dalam kabupaten'.
: 50
(6) Prestasi Akademik terdiri dari:
a. Perorangan
| | Juara | Juara | Juara | Juara | Juara | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Tingkat | I | II | III | Hrp I | Hrp II | Keterangan |
| Nasional/Internasional | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | Piagam peserta Tingkat nasional |
| Propinsi | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | Piagam peserta Tingkat nasional |
| Kabupaten | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
| Kecamatan | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
b. Beregu
| Jumlah Peserta | Prosentase skor | Keterangan |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| sampai 5 orang | 50% | per orang |
| sampai 10 orang | 30% | per orang |
| lebih dari 10 orang | 30% | bagi ketua regu/kelompok |
| lebih dari 10 orang | 20% | bagi anggota regu/kelompok |
- (7) Apabila calon siswa memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor tertinggi;
- (8) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (9) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I s.d Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/ Nasional atau Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SMP/MTs yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru SMK yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan syarat lulus dari tes fisik dan kesehatan;
- (10) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan;
- (11) Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik.
BAB IX - PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMK
Pasal 22

- (1) Jalur Reguler SMK, seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi on line ;
- (2) Calon Peserta Didik Baru sebelum mendaftar wajib Tes Fisik kesehatan dan sejenisnya di sekolah tujuan.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK jalur reguler menggunakan:
- a. Nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
- b. Prestasi Bidang akademis yang diperoleh melalui nilai rerata raport semester 1 sampai dengan 5 mata pelajaran ujian nasional.
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum sebagai berikut :
- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dipertimbangkan berturut-turut rerata nilai ujian nasional, rerata nilai raport semester I s.d. V;
- (6) Perhitungan dan tabel skor nilai ujian nasional, sebagai berikut:
- a. Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Teknologi dan Industri dan kelompok Pertanian dan Kehutanan:
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Keterangan |
|------|------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 1 | Nilai Ujian Nasional Murni | 60% | 600 | Ijasah Asli |
| 2 | Nilai Rerata Rapor Smester I s.d V mata pelajaran UN | 40% | 400 | Rapor Asli |
| | Jumlah | 100% | 1000 | |
| No | Mata Pelajaran | Bobot | Nilai Maks | Skor Maks |
|------|---------------------|---------|--------------|-------------|
| 1 | Matematika | 4 | 10 | 40 |
| 2 | IPA | 2 | 10 | 20 |
| 3 | Bahasa Inggris | 3 | 10 | 30 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 1 | 10 | 10 |
| | Total Skor maksimum | | | 100 |
- b. Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Bisnis, Manajemen dan Pariwisata:
- (7) Calon peserta didik baru mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan dengan ketentuan memilih maksimal 3 paket keahlian;
- (8) Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada paket keahlian lain pada sekolah yang berbeda dengan cara mencabut dan mendaftar kembali sebagai peserta PPDB selama masa pendaftaran belum berakhir.
| No | Mata Pelajaran | Bobot | Nilai Maks | Skor Maks |
|------|---------------------|---------|--------------|-------------|
| 1 | Matematika | 3 | 10 | 30 |
| 2 | IPA | 2 | 10 | 20 |
| 3 | Bahasa Inggris | 4 | 10 | 40 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 1 | 10 | 10 |
| | Total Skor Maksimum | | | 100 |
BAB X - SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSIF
Pasal 23

- (1) Kriteria sekolah penyelenggara inklusif sama dengan kriteria sekolah penyelenggara reguler dimana sekolah inklusif menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah;
- (2) Peserta didik melampirkan asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologis, Akademis, Fungsional Sensori dan Motorik);
- (3) Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan, yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya;
- (4) Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara;
- (5) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.
BAB XI - MUTASI PESERTA DIDIK
Pasal 24

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan atau kepala kementerian agama sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII/X hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1 (satu);
- (4) Perpindahan peserta didik dari Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
BAB XII - PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 25

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP tidak di pungut biaya sama sekali, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
- (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru SMA dan SMK diusahakan seringan mungkin, dan bagi calon peserta didik baru dari keluarga miskin agar dibebaskan dan tidak dipungut biaya sama sekali.
BAB XII - PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 26

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah;
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan yang belum siap menggunakan sistem online dapat menggunakan sistem manual;
- (2) Lulusan SMPN satu atap di daerah terpencil, terjauh dan terluar, dapat melanjutkan pendidikan pada SMA/SMK terbuka dengan sistem pembelajaran jarak jauh;
- (3) Segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan ini baik oleh perorangan maupun lembaga akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB XIV - PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2013 tentang tata Cara Penerimaan Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 19 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ,
Ttd.
Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 27
BAB XIV - PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 19 Juni 2015
BUPATI BANYUWANGI
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Duer an Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 20 I l t , · 1 1 t &lt; 1 n g Tuntutan Perbenclciharaan Dan T'uritut an (;cinll Rugi Keuangan Dan Bararu; Daerah K;1hupatcn Sintang, untuk itu perlu disusun pct unjuk pelaksanaan; a.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum dalarn pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan Tara Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Bur arig Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
-
...
.
..
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999' tentang Penyelenggaraan Negara yang Beraih dan Bebas dart Korupsl, Koluei dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesla Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaram Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Negara/ Daerah (Lembaran Negara Piutang Republik Cara Penghapusan Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
1
'
'
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
MEMUTUSKAN ...
Memperhatikan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANT! KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan TOR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berlaku terhadap:
- a. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang;
- b. DPRD;
- c. BUMN/BUMD;
- d. Pemerintahan Desa;
- e. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
- f. pihak lainnya antara lain kepala desa dan perangat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/ organ lainnya/ masyarakat lainnya.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 4

- ( 1 ) Kepala daerah dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah, dibantu oleh MP-TGR.
- (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) MP-TGR terdiri dari:
- a. sekretaris daerah;
- b. inspektur;
- c. kepala badan pengelolaan keuangan dan barang daerah;
- d. kepala badan kepegawaian daerah;
- e. kepala dinas pendapatan daerah;
- f. personil lain seperti asisten sekretaris daerah, hukum, dan/ atau unit kerja terkait.
- (4) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.
- (5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapkan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 5

- (1) MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-TGR berada pada lnspektorat, yang terdiri dari unsur Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 6

- ( 1 ) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/ laporan mengenai kerugian negara/ daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (2) (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
- a. menghitung jumlah kerugian negara/ daerah;
- b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pihak bersangkutan telah melakukan perbuatan me la wan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/ daerah;
- d. menilai terhadap harta kekayaan milik pihak bersangkutan untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/ daerah;
- e. menyelesaikan kerugian negara/ daerah melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan, pencatatan pembebanan dan penghapusan;
- kerugian penyelesaian g. menatausahakan negara/ daerah;
- h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
- i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Bupati sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 7

Hukum acara berupa tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi serta norma dan kode etik akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 8

- ( 1 ) Kerugian Negara/Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi/laporan sebagaimana diatur sesuai Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, yaitu:
- a. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD;
- b. informasi dari media massa dan media elektronik.
- (2) Sebagai sumber lain/informasi lain sesuai perkembangan dan ketentuan yang berlaku dapat diketahui pula dari:
- a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/ fungsional;
- c. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum;
Bagian Pertarna
Pengawasan dan/ a tau Pemberitahuan Atasan Langsung atau Kepala SKPD
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 9

- ( 1) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib meneliti setiap informasi yang diterima mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/ daerah yang diurus / menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGR negara/daerah.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 10

- ( 1 ) Setiap pegawai negeri atau pejabat yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa negara/ daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara/ daerah, wajib segera melaporkan kepada atasan masing-masing dan secara berjenjang kepada Kepala SKPD / Pimpinan Instansi secara tertulis.
- (2) Kepala SKPD atau Pimpinan Instansi, setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , wajib melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 .
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 1

1
- (1) Kepala SKPD setelah memperoleh informasi/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, segera melakukan penelitian/ pemeriksaan/ pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan:
- a. peristiwa terjadinya kerugian negara/ daerah;
- b. jumlah kerugian negara/ daerah yang pasti;
- c. siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri, pejabat, pihak ketiga atau pihak manapun);
- d. unsur salah (besar / kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak;
- e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Bila dipandang perlu Kepala SKPD dapat membentuk tim ad hoc dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian negara/ daerah.
- (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur inspektorat.
- (4) Hasil penelitian/pemeriksaan/pembuktian mengenai kerugian negara/ daerah dilaporkan kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara/ daerah diketahui.
- (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya kerugian negara/ daerah.
- (6) Kepala SKPD wajib menyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengan kerugian negara/ daerah terse but.
- (7) Kepala SKPD melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara/ daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 12

- ( 1 ) Kepala SKPD atau Pejabat yang mengetahui terjadinya kerugian Negara/ daerah, tetapi tidak segera melaksanakan tindakan pengamanan pemulihan kerugian Negara/daerah dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan derajat kesalahan yang terbukti benar.
- (3) Proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sidang MP-TGR sepanjang menyangkut kerugian Negara/ daerah dan sidang Majelis Kode Etik sepanjang menyangkut pelanggaran norma dan kode etik yang berlaku, dan Tim Pemeriksa Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 13

Majelis Kode Etik dan Tata Cara Persidangan Pelanggaran atas Norma dan Kode Etik PNS diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 14

- ( 1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/ daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Bupati dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intem/Fungsional
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 15

- (1) Setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intem/Fungsional disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/ daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intem/Fungsional disampaikan kepada kepala daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Aparat Pengawasan Intem/Fungsional.
- (1) Aparat Pengawas Intern yang menyampaikan laporan tidak dengan sebenar-benarnya mengungkapan terjadinya kerugian Negara/ daerah atau tidak tepat subjek dan objek kerugian Negara/daerah atau laporan/informasi yang disampaikan tidak sesuai standar yang berlaku sehingga pihak tertuntut oleh MP-TGR diputuskan tidak terbukti benar melakukan perbuatan hukum yang dituntutkan kepadanya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan norma dan kode etik dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan melalui proses Majelis Kode Etik.
- (3) Tata cara dan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
Bagian Keempat
Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 17

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pengembalian kerugian negara/ daerah terhadap seorang pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan ganti rugi.
Bagian Kelima
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 18

Hasil pengawasan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan media elektronik yang disampaikan secara resmi kepada kepala daerah atau kepala satuan kerja perangkat daerah wajib ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan pembuktian oleh MP-TGR.
PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembuktian
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 19

- kan MP-TOR untuk (1) Bupati segera menugas menindaklanjuti setiap kasus negara/daerah melalui sidang MP-TOR lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kerugian selambatmenerima pernerintah, Iaporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan dan hasil intern/ fungsional pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Bentuk dan isi surat dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 20

- ( 1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat ( 1 ) , MP-TGR melakukan pemeriksaan melalui sidang MP-TGR atas laporan/informasi kerugian negara berdasarkan hasil pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional, dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Pemeriksaan oleh MP-TGR dilakukan dalam sidang MP-TGR terhadap hal-hal yang diatur dan menjadi tugas dan fungsi MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
(I
f t
i
if
�
,
Bagian Kedua
Putusan
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 21

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1) terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/ daerah, terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Ialai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugianan negara/ daerah.
- (2) Apabila dari basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1) ternyata tidak terdapat/ tidak cukup bukti, tidak terdapat nilai kerugian negara/ daerah, tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Ialai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebankan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
- (4) Putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses pada tim penjatuhan hukuman disiplin Pegawai.
- (5) Putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang menyangkut perkara hukum (perdata/ pidana) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum untuk selanjutnya ditangani perkara hukumnya.
- (6) Bentuk dan isi putusan MP-TGR dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
�
'
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 22

- (1) Pemeriksaan melalui sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau waktu ditentukan lain sejak MP-TGR memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Selama dalam proses pemeriksaan melalui sidang MP-TGR pegawai negeri dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pegawai negeri pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 23

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan Keputusan. Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah.
- (2) Pembebasan TGR dan pengenaan ganti kerugian negara/ daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari temyata diperoleh bukti baru yang cukup.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR dan Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.
- (1) Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti keruian negara/ daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian negara/ daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugian negara/ daerah dalam daftar kerugian negara/ daerah.
- (3) Bentuk dan isi daftar kerugian negara/ daerah dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalarn Lampiran V Peraturan ini.
- ( 1 ) Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak di tetapkannya Keputusan Bupati ten tang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah menyarnpaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/ daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melarnpirkan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati ten tang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.
- (2) Selain Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah, Keputusan Bupati dapat membebankan putusan/keputusan tentang disiplin pegawai negeri sipil sesuai putusan MP­ TGR.
- (3) Keputusan Bupati tentang penjatuhan hukuman disiplin PNS dilaksanakan sesuai ketantuan yang berlaku.
Y
1 - · f f
,.,
t
I
.
5 I
Z
2
'
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 27

Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan car a:
- a. penyelesaian secara damai;
- b. penyelesaian secara paksa;
- c. penyelesaian secara perdata/pidana.
Bagian Pertama
Penyelesaian Secara Damai
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 28

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian negara/ daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran.
- (2) Penggantian atau pelunasan kerugian negara/ daerah secara angsuran dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah ditetapkan, dan SKTJM sekurang-kurangnya memuat:
- a. pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian negara/ daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
- b. jumlah kerugian negara/ daerah yang harus dibayar;
l
- c. cara penggantian secara tunai dan seketika;
- d. jangka waktu pembayaran;
- e. pernyataan penyerahan barang jaminan (iika ada);
- f. tempat dan tanggal surat;
- g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan I pengampu/yang memperoleh hale/ ahli waris.
- (4) Pada saat pegawai negeri atau pejabat negara, rta pihak lainnya pejabat lainnya se menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan dokumen antara lain:
- a. daftar barang jaminan;
8. nama atas barang b. bukti kepemilikan penanggung jawab;
- c. surat kuasa menjual;
- d. surat kuasa pemotongan gaji.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 29

- ( 1 ) Apabila pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak dapat melalcsanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
.
·
I' I
t
1
t
zr
- (3) Bersamaan dengan penandatanganan pegawai/keluarga/ ahli waris/ pihak SKTJM, yang memperoleh hale dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai kerugian negara/ daerah disertai dengan surat kuasa menjual.
- (4) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh MP-TGR berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
3. yang waris/pihak (5) Pegawai/keluarga/ahli memperoleh hak dari pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKT JM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan majelis pertirnbangan.
- (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/ daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) B ti . , upa segera mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan isi SKP2KS . sesuru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
Bagian Kedua Penyelesaian Secara Paksa Paragraf 1 SKP2KS Pasal 30
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 31

- SKP2Ks' Bupati melalui MP-TGR ( 1) Berdasarkan melaksanakan kewajiban:
- a. memerintahkan pegawai bersangkutan/ pengampu/yang hak/ahli waris untuk melakukan tunai dan seketika; yang memperoleh pembayaran
- yang pegawai b. memerintahkan bersangkutan/ pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual.
- berwenang untuk c. meminta instansi yang memperoleh barang bergerak maupun milik pegawai menjual bergerak bersangkutan / pengampu I yang hak/ ahli waris. tidak yang
- d. Melakukan pemotongan gaji/ pensiun/ penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.
- (2) Keputusan pembebanan ganti kerugian negara/daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/ atau penghasilan lainnya pegawai negeri yang bersangk:utan, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.
- (4) Aparat yang berwajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah aparat pemerintah yang diberi wewenang menegakan ketentraman dan ketertiban umum seperti satuan polisi pamong praja atau aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
- (5) Jika diperlukan permintaan bantuan penagihan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada aparat yang berwajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati:
- a. Memerintahkan secara resmi kepada aparatnya yang diberi wewenang untuk menegakan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengajukan permohonan secara resmi kepada aparat penegak hukum.
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 32

- ( 1 ) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului.
- (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh TGR/Kepala SKPD. MP-
- (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir bes lag).
- (5) Sita jaminan dilaksanakan oleh SKPD teknis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang.
Paragraf 2
SKP
- (1) Bupati mengeluarkan SKP apabila SKTJM/SKP2KS telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 35

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (2) SKP disampaikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya melalui atasan langsung atau kepala SKPD terkait dengan tanda terima dari pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya.
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 36

- ( 1) Berdasarkan SKP dari Bupati, pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/ daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- (2) Dalam hal pegawai negeri atau pejabat lainnya serta pihak mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. pejabat negara, lainnya telah
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 37

SKP memiliki hak mendahului.
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 38

- ( 1 ) SKP mempunyai kekuatan pelaksanaan sita eksekusi. hukum untuk
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) telah terlampaui dan pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak mengganti Pemerintah kerugian Daerah negara secara tunai, Ka bu paten Sin tang mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan pegawai negeri.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pegawai negeri sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 39

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/ atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/ a tau pelelangan.
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 40

- ( I ) Apabila pegawai negeri tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak rnencukupi untuk penggantian kerugian negara, rnaka pirnpinan instansi yang bersangkutan rnengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pernotongan serendah-rendahnya sebesar 50% {lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila pegawai negeri memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP {surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan Pensiun yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.
f'J
I
&amp;
1
2
Ii
Paragraf 3 Surat Keputusan Pencatatan
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 41

- (1) Bupati segera mengeluarkan SKP apabila:
.
.
- I i k a. bendahara me an an diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
- . d · dan ahli waris b. bendahara menmggal uma tidak diketahui keberadaannya.
- d . . SKP dibuat sesuai sebagaimana (2) Bentuk an 1s1 dal Lampiran IX Peraturan ini. tercantum am
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 42

dunia, penuntutan beralih kepada · · Dalam hal bendahara, pegawai negeri, a tau pejabat lain yang dikenakan tun tu tan ganti kerugian negar�'. daerah berada dalam pengampuan, melarikan din, atau dan penagihan pengampu/yang meninggal terhadapnya memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri, atau pejabat lain yang bersangkutan.
Paragraf 4
Wewenang dan Tanggung Jawab Penerbitan SKTJM, SKP2KS,SKP,SKPP,SuratKeputusan Pembebasan, dan SPTJM
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 43

SKTJM, diterbitkan oleh MP-TGR setelah melalui proses pembuktian pada persidangan MP-TGR dalarn hal kerugian negara/ daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Kepala SKPD, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 44

- (1) SKP2KS, diterbitkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang berkedudukkan pada lingkungan kerjanya.
I
l'- l ' · · · A - 1
l
I
'II
l
ii
"·iill ·
ii iii
i
- (2) SKP2KS, diterbitkan oleh Ke pal a Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala SKPD dan pihak lainnya.
- (3) SKP2KS, diterbitkan oleh Bupati dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) SKP2KS, diterbitkan oleh Presiden dalarn hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 45

- (1) SKP diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Kepala SKPD, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.
- (2) SKP, diterbitkan oleh Presiden dalam hal kerugian Negara/ daerah disebabkan Bupati/Wakil Bupati. dilakukan oleh
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 46

- ( 1 ) SKPP dan Surat Keputusan Pembebasan, diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dalam hal kerugian keuangan Negara/ daerah disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah, Kepala SKPD, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.
- (2) SKPP dan Surat Keputusan Pembebasan diterbitkan oleh Presiden dalam hal k . . erug1an Negara/ daerah d1sebabkan dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.
1
1
fl
" : I
I
f
I
f'
,
;
..,
@
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 47

- 1 h Tirn Pemeriksa Aparat (1) SPTJM, diterbitkan o e 1 P Intern dalam hal kerugian keuangan engawasan . negara/daerah disebabkan dilakukan oleh pegawai . di 1· kungan pemerintah daerah, Kepala SKPD, negen 1 mg Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan dalam jangka waktu penugasan pemeriksaan.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada MP-TGR untuk selanjutnya dilakukan proses pembuktian.
- (4) Penerbitan SPTJM, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2), dan Ayat (3), dilengkapi dengan:
- a. daftar barang jaminan;
- b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;
- c. surat kuasa menjual:
- d. surat kuasa pemotongan gaji.
- (5) Bentuk dan isi SPTJM sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.
BAB VII - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 48

Para pihak masing-masing memiliki tanggung jawab hukum atas SKTJM, SKP2KS, SKP, SKPP, Surat Keputusan Pembebasan, dan SPTJM yang diterbitkannya.
- (I) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian dimaksud dapat dilaksanakan penyelesaian sesuai ketentuan perdata.
- (2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugian negara/ daerah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
1
Y
BAB VIII - KADALUWARSA
Pasal 51

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menjadi hapus, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/ daerah.
BAB VIII - KADALUWARSA
Pasal 52

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.
BAB IX - PENGHAPUSAN
Pasal 53

- diterbitkannya sejak (1) Piutang TGR diakui SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian negara/ daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBEBASAN
BAB IX - PENGHAPUSAN
Pasal 54

- (1) Dalam hal pegawai negeri meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih atas kerugian negara/daerah, yang berdasarkan Keputusan Bupati yang dikenakan mengganti kerugian negara/ daerah, maka MP­ TGR memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk pembebasan atau sebagian/ seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Proses pembebasan terhadap pegawai negeri atas kerugian negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terlebih dahulu dilakukan proses persidangan MP-TGR.
BAB XI - PENYETORAN
Pasal 55

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian negara/ daerah a tau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas negara/kas daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/ daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata/ pidana, Bupati melakukan upaya agar putusan pengadilan atas asset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan ke negara/ daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas negara/kas daerah.
- (3) Terhadap penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BLUD (badan layanan umum daerah] setelah diterima dalam kas daerah segera dipindahbukukan ke rekening BLUD bersangkutan.
BAB XII - PENAGIHAN
Pasal 56

- (1) Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian negara/ daerah.
Y
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan oleh satuan kerja yang diberi wewenang mengelola pendapatan daerah yang ditugaskan untuk melakukan penagihan sesuai dengan surat penagihan yang dibuat oleh MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3).
BAB XII - PENAGIHAN
Pasal 57

- (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatan melawan hukum dan/ atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara/ daerah, adalah:
- a. SKTJM disertaijaminan yang sepadan;
- b. SKP2KS; atau
- c. SKP.
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh MP-TGR setiap saat atau setiap bulan.
- (3) Bentuk dan isi surat penagihan dibuat sesuai sebagaimana tercanturn dalam Lampiran XI Peraturan ini.
BAB XII - PENAGIHAN
Pasal 58

Apabila penagihan kerugian negara/ daerah mengalami kemacetan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penagihan secara paksa.
PELAPORAN PENYELESAIAN TGR
BAB XV
Pasal 61

Pegawai negeri, dan pejabat lain serta pihak lainnya yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/ daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.
BAB XV
Pasal 62

- (1) Apabila putusan hakim pidana yang menjatuhkan sanksi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai yang bersangkutan, maka putusan hakim tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR.
- (2) Namun apabila putusan hakim perdata/pidana membebaskan pegawai yang bersangkutan, maka putusan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan pegawai tersebut dari sanksi TGR.
BAB XVI - KERUGIAN BARANG DAERAH
Pasal 63

- (1) Kerugian negara/daerah atas uang atau barang daerah oleh karena force majeure atau keadaan diluar kemampuan manusia antara lain bencana alam seperti gempa bumi tanah l , ongsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai, menguap dibebaskan dari ganti kerugian negara/ daerah.
- (2) Kerugian negara/ daerah atas uang atau barang daerah oleh karena hilang, pencurian, penodongan, perampokan, penggarongan dan lain-lain merupakan kelalain yang harus dikenakan ganti kerugian negara/ daerah.
BAB XVI - KERUGIAN BARANG DAERAH
Pasal 64

keruzian negara/ daerah atas barang daerah atau Penyelesaian .,,. sal 55 dilakukan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pa . . I saian keruzian negara/daerah dengan peraturan mi. penye e .,,.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65

seharusnya dan/ atau dapat bah atas jumlah kerugian dapat dibuktikan wa telah dibayarkan ke rekening kas negara/kas Dalam hal negara/daerah yang daerah ternyata lebih besar dari pada yang yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan bali kelebihan tagihan mengajukan permohonan pengem ian negara/ daerah dan/ atau yang telah dibayarkan dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.
Lampiran J, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67

- (1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri yang terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.
- (2) Informasi kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya kembali dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati mi, dinyatakan masih berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal s ')Qf'l&lt;)(l &lt; , ' 2015
BUPATI SINTANG, �
Diundangkan di Sintang
pada tanggal
20 15
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
. ��;'
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR ... J
LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2015
TANGGAL
JANUARI2015
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG
CONTOH FORMAT SURAT TUGAS SIDANG MP-TGR
BUPATI SINTANG
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: 700/ ... / ITKAB-TGR/20 ..
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang;
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Persidangan MP-TGR Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang
Dasar