UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 8 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah terjadi perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro serta perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap besaran
Mengingat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi tahun 2017 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
3. : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp1.736.060.149.915.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus tiga puluh enam triliun enam puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:
- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. PNBP; dan
- c. Penerimaan Hibah.
2. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (10) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.472.709.861.675.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tujuh puluh dua triliun tujuh ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
- b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.436.730.861.675.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh enam triliun tujuh ratus tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan pajak penghasilan;
- b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
- c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;
- d. pendapatan cukai; dan
- e. pendapatan pajak lainnya.
- (3) Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp783.970.270.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang di dalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:
- a. komoditas panas bumi sebesar Rp1.646.361.470.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp7.230.485.435.000,00 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp59.269.019.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk
tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- d. pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni sebesar Rp614.786.000,00 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp475.483.491.675.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp15.412.100.000.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua belas miliar seratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp153.165.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun seratus enam puluh lima miliar rupiah).
- (7) Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperkirakan sebesar Rp8.700.000.000.000,00 (delapan triliun tujuh ratus miliar rupiah).
- (8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp35.979.000.000.000,00 (tiga puluh lima triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bea masuk; dan
- b. pendapatan bea keluar.
- (9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diperkirakan sebesar Rp33.279.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.700.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar rupiah).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperkirakan sebesar Rp260.242.149.353.000,00 (dua ratus enam puluh triliun dua ratus empat puluh dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan SDA;
- b. pendapatan bagian laba BUMN;
- c. PNBP lainnya; dan
- d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp95.643.149.163.000,00 (sembilan puluh lima triliun enam ratus empat puluh tiga miliar seratus
empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan
- b. penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas).
- (3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp41.000.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun rupiah).
- (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan;
- b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut.
- (5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp85.057.560.000.000,00 (delapan puluh lima triliun lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp38.541.440.190.000,00 (tiga puluh delapan triliun lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperkirakan sebesar Rp3.108.138.887.000,00 (tiga triliun seratus delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp2.133.295.900.020.000,00 (dua kuadriliun seratus tiga puluh tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus juta dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.366.956.572.312.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp5.509.342.531.000,00 (lima triliun lima ratus
sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang dihibahkan dan/atau diterushibahkan ke daerah.
- (3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
- a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi;
- b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan
- c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Organisasi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Presiden.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
- (1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperkirakan sebesar Rp766.339.327.708.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Transfer ke Daerah; dan
- b. Dana Desa.
- (2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp706.339.327.708.000,00 (tujuh ratus enam triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
- b. DID; dan
- c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan:
- a. 90% (sembilan puluh persen) dialokasikan secara merata kepada setiap desa; dan
- b. 10% (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 10

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp678.596.035.118.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum; dan
- b. Dana Transfer Khusus.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), angka 7 huruf c ayat (6), dan ayat (8) Pasal 11 diubah, ayat (7) dan ayat (13) Pasal 11 dihapus, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni, ayat (4A), ayat (4B), dan ayat (4C), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5A), diantara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (12A) dan ayat (12B), dan diantara ayat (13) dan ayat (14) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (13A), ayat (13B), dan ayat (13C), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

- (1) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperkirakan sebesar Rp493.959.535.082.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DBH; dan
- b. DAU.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp95.377.220.334.000,00 (sembilan puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DBH Pajak sebesar Rp58.091.244.137.000,00 (lima puluh delapan triliun sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:
- 1) DBH Pajak tahun anggaran berjalan sebesar Rp51.003.606.587.000,00 (lima puluh satu triliun tiga miliar enam ratus enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
- 2) Kurang Bayar DBH Pajak sebesar Rp7.087.637.550.000,00 (tujuh triliun delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. DBH SDA sebesar Rp37.285.976.197.000,00 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:
- 1) DBH SDA tahun anggaran berjalan sebesar Rp30.522.435.128.000,00 (tiga puluh triliun lima ratus dua puluh dua miliar
- empat ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
- 2) Kurang Bayar DBH SDA sebesar Rp6.763.541.069.000,00 (enam triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN); dan
- c. Cukai Hasil Tembakau (CHT).
- (4) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang terdiri atas:
- a. Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- b. Mineral dan Batubara;
- c. Kehutanan;
- d. Perikanan; dan
- e. Panas Bumi.
- (4A) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan huruf b angka 1) untuk triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2016 dan/atau DBH tahun berjalan.
- (4B) Penyaluran DBH triwulan IV untuk penyelesaian kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (4A), dilaksanakan dengan memperhatikan prognosis realisasi DBH Tahun Anggaran 2017 dan/atau kebijakan pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.
- (4C) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (4A) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi:
- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Monitoring;
- d. Evaluasi; dan
- e. Kegiatan pendukungnya.
7. (5A) Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Perlindungan dan pengamanan hutan;
- b. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- d. Penataan batas kawasan;
- e. Pengembangan perbenihan;
- f. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan reboisasi hutan;
- g. Pembinaan; dan/atau
- h. Pengawasan dan pengendalian.
- (6) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. Penerimaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan dengan ketentuan:
1. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,
pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
2. Paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- b. Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 maupun tahuntahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk:
1. Pengelolaan taman hutan raya (tahura);
2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
3. Penataan batas kawasan;
4. Pengawasan dan perlindungan;
5. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai (kakisu), dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;
6. Pengembangan perbenihan; dan/atau
7. Penelitian dan pengembangan.
- (7) Dihapus.
- (8) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp398.582.314.748.000,00
(tiga ratus sembilan puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAU murni yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp375.276.936.242.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setara dengan 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) dari PDN Neto;
- b. Tambahan DAU untuk provinsi sebagai akibat dari pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sebesar Rp18.468.933.728.000,00 (delapan belas triliun empat ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
- c. Tambahan DAU untuk menghindari terjadinya penurunan alokasi DAU untuk kabupaten/kota sebesar Rp4.836.444.778.000,00 (empat triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (9) PDN neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah.
- (10) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan PDN neto dalam Perubahan APBN.
- (11) Dalam hal terjadi perubahan PDN neto yang mengakibatkan penurunan pagu DAU Nasional dan alokasi DAU per daerah, perlu perlakuan (perhatian) khusus terhadap daerah-daerah yang mempunyai kapasitas dan ruang fiskal yang sangat
- terbatas agar pagu alokasi daerah yang bersangkutan tetap, sehingga mampu membiayai belanja pegawai dan kebutuhan operasionalnya (tidak mengalami penurunan).
- (12) Pengalokasian DAU untuk provinsi memperhatikan adanya beban anggaran akibat pengalihan urusan/kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (12A) Terhadap provinsi yang belum melakukan pengalihan urusan/kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), alokasi DAU untuk pengalihan urusan/kewenangan bagi provinsi yang bersangkutan, dialihkan kepada kabupaten/kota.
- (12B) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (12A) dan tata cara penyalurannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (13) Dihapus.
- (13A) Pengalokasian DAU untuk kabupaten/kota dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan:
- a. kabupaten/kota dengan ruang fiskal sangat terbatas;
- b. kabupaten/kota yang mengalami penurunan DBH yang sangat besar; dan
- c. batas penurunan alokasi DAU kabupaten/kota yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (13B) Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria ruang fiskal sangat terbatas dan penurunan DBH yang sangat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (13A) huruf a dan huruf b, besaran alokasi DAU kabupaten/kota ditetapkan sama dengan besaran alokasi DAU kabupaten/kota dalam APBN Tahun Anggaran 2017.
- (13C) Batas penurunan alokasi DAU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (13A) huruf c ditetapkan antara 0,8% (nol koma delapan persen) sampai dengan 1,8% (satu koma delapan persen) dibanding dengan besaran alokasi DAU kabupaten/kota dalam APBN Tahun Anggaran 2017.
- (14) Alokasi Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (15) Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (6A), ayat (6B), dan ayat (6C), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

- (1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperkirakan sebesar Rp184.636.500.036.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun enam ratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Nonfisik.
- (2) Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan
daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara.
- (3) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp69.531.500.436.000,00 (enam puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK Reguler sebesar Rp20.396.248.563.000,00 (dua puluh triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- b. DAK Penugasan sebesar Rp34.466.762.990.000,00 (tiga puluh empat triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. DAK Afirmasi sebesar Rp3.479.198.883.000,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
- d. Tambahan DAK Fisik sebesar Rp11.189.290.000.000,00 (sebelas triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) DAK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. Bidang Pendidikan sebesar Rp6.107.100.000.000,00 (enam triliun seratus tujuh miliar seratus juta rupiah);
- b. Bidang Kesehatan sebesar Rp10.021.820.000.000,00 (sepuluh triliun dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp654.890.000.000,00 (enam ratus lima puluh
empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- d. Bidang Pertanian sebesar Rp1.650.038.563.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh miliar tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- e. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp926.500.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);
- f. Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp531.500.000.000,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
- g. Bidang Pariwisata sebesar Rp504.400.000.000,00 (lima ratus empat miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) DAK Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp1.951.802.990.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/Pratama) sebesar Rp4.831.260.000.000,00 (empat triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- c. Bidang Air Minum sebesar Rp1.200.300.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar tiga ratus juta rupiah);
- d. Bidang Sanitasi sebesar Rp1.250.200.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus juta rupiah);
- e. Bidang Jalan sebesar Rp19.690.100.000.000,00 (sembilan belas triliun enam ratus sembilan puluh miliar seratus juta rupiah);
- f. Bidang Pasar sebesar Rp1.035.700.000.000,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
- g. Bidang Irigasi sebesar Rp4.005.100.000.000,00 (empat triliun lima miliar seratus juta rupiah); dan
- h. Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah sebesar Rp502.300.000.000,00 (lima ratus dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (6) DAK Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp383.300.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- b. Bidang Transportasi sebesar Rp844.100.000.000,00 (delapan ratus empat puluh empat miliar seratus juta rupiah); dan
- c. Bidang Kesehatan sebesar Rp2.251.798.883.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
8. (6A) Tambahan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d digunakan untuk menyelesaikan kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 yang output-nya telah tercapai 100% (seratus persen), namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah, dan untuk percepatan penyediaan infrastruktur publik daerah.
9. (6B) Dalam rangka menjaga capaian output DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan anggaran sesuai dengan proposal DAK Fisik yang telah disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan petunjuk teknis
yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- (6C) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian rencana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6B) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp115.104.999.600.000,00 (seratus lima belas triliun seratus empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp45.119.999.600.000,00 (empat puluh lima triliun seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp3.581.700.000.000,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- c. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp55.573.400.000.000,00 (lima puluh lima triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah);
- d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah);
- e. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp6.910.000.000.000,00 (enam triliun sembilan ratus sepuluh miliar rupiah);
- f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2 UKM) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- g. Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus sebesar Rp1.669.900.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
- h. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
- (8) Daerah penerima DAK tidak menyediakan dana pendamping.
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 14

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp20.243.292.590.000,00 (dua puluh triliun dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Otonomi Khusus; dan
- b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp19.443.292.590.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.971.646.295.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibagi masingmasing dengan proporsi 70% (tujuh puluh
persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp5.580.152.407.000,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah); dan
2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.391.493.888.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.971.646.295.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
- c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.625.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus dua puluh lima miliar rupiah); dan
2. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp875.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 16

- (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp168.876.783.743.000,00 (seratus enam puluh delapan triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.
- (3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
13. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), dan ketentuan ayat 4 Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut.
N/A
Pasal 18

- (1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
- a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;
- b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;
- c. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
- d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga;
- e. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;
- f. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- g. pergeseran anggaran antara program lama dan program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau
- h. pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga.
ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman, dan pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah closing date , ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing date , ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3A) Pemerintah dapat melakukan proses perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dapat mengakibatkan pagu rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan rincian Pembiayaan Anggaran dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 melebihi pagu sebagaimana tercantum dalam UndangUndang ini.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (3A) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 21

- (1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar Rp426.702.412.309.000,00 (empat ratus dua puluh enam triliun tujuh ratus dua miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.133.295.900.020.000,00 (dua kuadriliun seratus tiga puluh tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus juta dua puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 22

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 lebih kecil daripada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2017 terdapat defisit anggaran sebesar Rp397.235.750.105.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.
16. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 31

- (1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk
dijadikan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara tersebut menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA kementerian negara/lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara yang menggunakan BMN menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
2. (2A) Bantuan Pemerintah yang berasal dari DIK/DIP Departemen Penerangan, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) dan Lembaga Informasi Nasional (LIN) dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2002 yang telah digunakan untuk investasi pada Perum Produksi Film Negara sebagaimana telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) audited Tahun Anggaran 2016, dialihkan menjadi PMN pada Perum Produksi Film Negara.
- (3) Pelaksanaan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2A) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 40

Postur APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja
Negara, Surplus/Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
18. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 41

Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2017.
Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
| | | Semula (Ribuan Rupiah) | Menjadi (Ribuan Rupiah) |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN | 330.167.788.571 | 397.235.750.105 |
| | Pembiayaan Utang | 384.690.492.775 | 461.343.622.875 |
| 1.1 | Surat Berharga Negara (Neto) | 399,.992.586.000 | 467.314.304.000 |
| 1.2 | Pinjaman (Neto) | -15.302.093.225 | -5.970.681.125 |
| 1.2.1 | Pinjaman Dalam Negeri (Neto) | 1.486.800.000 | 1.733.027.719 |
| 1.2.1.1 | Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| 1.2.1.2 | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri | -1.013.200.000 | -766.972.281 |
| 1.2.2 | Pinjaman Luar Negeri (Neto) | -16.788.893.225 | -7.703.708.844 |
| 1.2.2.1 | Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) | 48.293.174.075 | 57.500.276.256 |
| 1.2.2.1.1 | Pinjaman Tunai | 13.300.000.000 | 20.100.000.000 |
| 1.2.2.1.2 | Pinjaman Kegiatan | 34,.993.174.075 | 37,400.276.256 |
| 1.2.2.1.2.1 | Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat | 24.921.745.787 | 29.684.178.989 |
| 1.2.2.1.2.1.1 | Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara / Lembaga | 23.905.481.787 | 27.208.548.900 |
| 1.2.2.1.2.1.2 | Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan | 1.016.264.000 | 2.475.630.089 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.2.1.2.2 | Pinjaman Kegiatan kepada BUMN Pemda | 10.071.428.288 | 7,716.097.267 |
| 1.2.2.2 | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri | -65.082.067.300 | -65.203.985.100 |
| 2 | Pembiayaan Investasi | 47.488.928.936 | -59.733.761.381 |
| 2.1 | Investasi Kepada BUMN | -4.000.000.000 | -6.379.318.092 |
| 2.1.1 | PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) | | |
| 2.1.2 | PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | | |
| 2.1.3 | PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | -2.000.000.000 | -2.000.000.000 |
| 2.1.4 | PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) | | -2.000.000.000 |
| 2.1.5 | PMN kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) | | -379.318.092 |
| 2.2 | Investasi Kepada Lembaga, Badan Lainnya | -6.800.000.000 | -3.200.000.000 |
| 2.2.1 | PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | -3.200.000.000 | -3.200.000.000 |
| 2.2.2 | PMN kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan | -3.600.000.000 | |
| 2.3 | Investasi Kepada BLU | -34.700.000.000 | -48.150.560.000 |
| 2.3.1 | Dana Bergulir | -10.700.000.000 | -5.600.000.000 |
| 2.3.1.1 | Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) | -9.700.000.000 | -3.100.000.000 |
| 2.3.1.2 | Lem Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) baga | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 2.3.1.3 | Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM | 500.000.000 | ~500.000.000 |
| 2.3.1.4 | Pusat Investasi Pemerintah | | -1.500.000.000 |
| 2.3.2 | Dana Pengembangan Pendidikan Nasional | -2.500.000.000 | 10.500.000.000 |
| 2.3.3 | Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) | -20.000.000.000 | -32.050.560.000 |
| 2.3.4 | Pusat Investasi Pemerintah | -1.500.000.000 | |
| 2.4 | Investasi kepada Organisasi / Lembaga Keuangan Internasional_ Badan Usaha Internasional | -1.988.928.936 | -2.003.883.289 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2.4.1 | Islamic Development Bank (IDB) | -75.923.436 | -76.494.289 |
| 2.4.2 | The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) | -41.030.500 | -41.339.000 |
| 2.4.3 | International Fund for Agricultural Development (IFAD) | -39.900.000 | -40.200.000 |
| 2.4.4 | International Development Association (IDA) | -44.289.000 | -44.622.000 |
| 2.4.5 | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) | -1.787.786.000 | -1.801.228.000 |
| 3 | Pemberian Pinjaman | -6.409.651.268 | -3.668.737.389 |
| 3.1 | Pinjaman kepada BUMN Pemda / Lembaga / Badan Lainnya | -6.409.651.268 | -3.668.737.389 |
| 3.1.1 | Pinjaman kepada BUMN Pemda (Neto) | -6.409.651.268 | -3.668.737.389 |
| 3.1.1.1 | Pinjaman kepada BUMN Pemda (Bruto) | -10.071.428.288 | -7.716.097.267 |
| 3.1.1.2 | Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN Pemda | | 4.047.359.878 |
| 4 | Kewajiban Penjaminan | -924.124.000 | -1.005.374.000 |
| 5 | Pembiayaan Lainnya | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 5.1 | Hasil Pengelolaan Aset | 300.000.000 | 300.000.000 |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
POSTUR APBN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
| | | Semula (Ribuan Rupiah) | Menjadi (Ribuan Rupiah) |
|----|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | PENDAPATAN NEGARA | 1.750.283.380.176 | 1.736.060.149.915 |
| | PENERIMAAN DALAM NEGERI | 1.748.910.718.574 | 1.732.952.011.028 |
| | PENERIMAAN PERPAJAKAN | 1.498.871.646.935 | 1.472.709.861.675 |
| | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 250.039.071.639 | 260.242.149.353 |
| | PENERIMAAN HIBAH | 1.372.661.602 | 3.108.138.887 |
| B | BELANJA NEGARA | 2.080.451.168.747 | 2.133.295.900.020 |
| | BELANJA PEMERINTAH PUSAT | 1.315.526.103.976 | 1.366.956.572.312 |
| | II TRANSFER KE DA ERAH DAN DANA DESA | 764.925.064.771 | 766.339.327.708 |
| | KESEIMBANGAN PRIMER | -108.973.200.901 | -178.039.407.167 |
| D | SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A B) | ~330.167.788.571 | |
| | % Defisit Anggaran terhadap PDB | -2,41 | -2,92 |
| | PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + IItIII+IV+V) | 330.167.788.571 | 397.235.750.105 |
| | PEMBIA YAAN UTANG | 384.690.492.775 | 461.343.622.875 |
| | PEMBIA YAAN INVESTASI | 247.488.928.936 | -59.733.761.381 |
| | III PEMBERIAN PINJAMAN | -6.409.651.268 | -3.668.737.389 |
| | IV KEWAJIBAN PENJA MINAN | -924.124.000 | -1.,005.374.000 |
| | V PEMBIA YAAN LAINNYA | 300.000.000 | 300.000.000 |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd\_
JOKO WIDODO
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin; a.
- bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan WaHkota Banjarmasin; b\_
- Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
^
r^
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
^
r^
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
r^
~
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
Menetapkan : PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
8. Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi Dinas adalah Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
sftHWJ
./Jflii/ \
'/;&lt;-|\
- O
- ^
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan adalah
Dinas :
Sekretariat:
- -Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- -Sub Bagian Program;
- -Sub Bagian Keuangan.
Bidang PAUD dan PNFI :
- -Seksi PAUD;
- -Seksi Dikmas, Kursus dan Kelembagaan;
- -Seksi Ketenagaan.
Bidang Pendidikan Dasar :
- -Seksi Kurikulum dan Kelembagaan;
- -Seksi Sarana Prasarana dan Perpustakaan;
- -Seksi Kesiswaan dan Prestasi.
Bidang Pendidikan Menengah :
- -Seksi Kurikulum dan Kelembagaan;
- -Seksi Sarana Prasarana dan Perpustakaan;
- -Seksi Kesiswaan dan Prestasi.
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
- -Seksi Pengembangan Profesi;
- -Seksi Pembinaan TK dan SD;
- -Seksi Pembinaan SMP, SMA dan SMK.
Unit Pelaksana Teknis;
Kelompok Jabatan Fungsional.
^
**
Bagian Kedua
Dinas
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidikan dan hasil pendidikan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dasar;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan menengah;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal dan informal;
- h. penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah 12 tahun;
- i. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- j. pengelolaan urusan kesekretariatan.
n
o
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusun program kerja pengelolaan urusan umum, rumah tangga dan administasi Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data, penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kepegawaian, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan umum.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, menganalisa data serta menyusun rencana dan membuat laporan Dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan.
- &lt;f
f*)
Bagian Keempat
Bidang PAUD dan PNFI
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Bidang PAUD dan PNFI mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan informal.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bidang PAUD dan PNFI mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan informal;
- b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan informal meliputi pendidikan masyarakat, kursus dan kelembagaan;
- c. pembinaan dan pemberdayaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan informal meliputi pendidikan masyarakat, kursus dan kelembagaan;
- d. pemberian ijin satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal meliputi pendidikan masyarakat, kursus dan kelembagaan;
- e. pembinaan dan pemberdayaan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan formal dan informal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi PAUD mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berbasis peningkatan mutu dan hasil pendidikan.
- (2) Seksi Dikmas, Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan dalam rangka pengembangan penyelengaraan pendidikan masyarakat, kursus dan kelembagaan berbasis keunggulan lokal dan nasional.
n
^-*
- (3) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pemberdayaan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan informal.
Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Dasar
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan kurikulum dan kelembagaan, perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana dan perpustakaan, pembinaan kesiswaan serta peningkatan prestasi pendidikan dasar.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan bidang pendidikan dasar;
- b. perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dasar serta perpustakaan;
- c. penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun;
- d. penetapan kurikulum dan kelembagaan pendidikan dasar berbasis budi pekerti, budaya lokal dan penyelarasan kurikulum nasional dan internasional;
- e. penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan nasional pada pendidikan dasar;
- f. pembinaan kesiswaan dan peningkatan prestasi, mutu dan kualitas pendidikan dasar;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan pedoman kurikulum dan kelembagaan pendidikan dasar.
'
- (2) Seksi Sarana Prasarana dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan perpustakaan pendidikan dasar.
- (3) Seksi Kesiswaan dan Prestasi mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan kesiswaan, mengatur dan mengendalikan penerimaan dan kelulusan siswa serta mengembangkan prestasi, mutu dan kualitas siswa pendidikan dasar.
Bagian Keenam
Bidang Pendidikan Menengah
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan kurikulum dan kelembagaan, perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana dan perpustakaan, pembinaan kesiswaan serta
- O peningkatan prestasi pendidikan menengah.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kurikulum dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan bidang pendidikan menengah;
- b. perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menengah serta perpustakaan;
- c. penuntasan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun;
- d. penetapan kurikulum dan kelembagaan pendidikan menengah berbasis budi pekerti, budaya lokal dan penyelarasan kurikulum nasional dan internasional;
- e. penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan nasional pada pendidikan menengah;
- f. pembinaan kesiswaan dan peningkatan prestasi, mutu dan kualitas pendidikan menengah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
lOijh.pl .'.
.
rj,.j
,
!j.-i r&gt;
- n
iwUli hi*-•»••«*
**•**•*
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan pedoman kurikulum dan kelembagaan pendidikan menengah.
- (2) Seksi Sarana Prasarana dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan perpustakaan pendidikan menengah.
- (3) Seksi Kesiswaan dan Prestasi mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan kesiswaan, mengatur dan mengendalikan penerimaan dan kelulusan siswa serta mengembangkan prestasi, mutu dan kualitas siswa pendidikan menengah.
Bagian Ketujuh
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengembangan profesi, penyelenggaraan mutasi dan promosi, serta perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan dan peningkatan terhadap mutu dan kualitas guru dan tenaga pengajar lainnya;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi terhadap guru serta tenaga pengajar lainnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pengelolaan administrasi mutasi, promosi dan rotasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan;
4. perencanaan kebutuhan dan inventarisasi pendidik dan tenaga kependidikan; d.
^
- r^
,-..
,-v •
..
•
•••tiM|i|
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Profesi mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi terhadap guru dan pengajar lainnya sebagai upaya peningkatan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 5
- (2) Seksi Pembinaan TK dan SD mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengelolaan administrasi mutasi, promosi dan rotasi, inventarisasi dan perencanaan kebutuhan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD.
3. Seksi Pembinaan SMP, SMA dan SMK mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengelolaan administrasi mutasi, promosi dan rotasi inventarisasi dan perencanaan kebutuhan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan SMP, SMA dan (3) SMK.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yangditempatkan oleji J^epala pinas. '
- (3) Jumlaji tenaga fungsional sebagaimana dimaksuo; pa^a ayat (1) ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan beban kerja. n f
- (4) Jenis qan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 4im$Hsu4 pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peratyran perundang-undangan yan^r fterlajcu.
n
r^
Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan smkromsasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
n
f*\
BAB III - TATA KERJA
Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk membenkan petunjuk teknis kepada bawahan
BAB III - TATA KERJA
Pasal 27

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dmas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas atau apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 28

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 29

Laporan Kepala Bidang pada Dinas dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Program melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
N/A
Preamble

Menimbang
- \ lelah diubah terakhir kali denqan Undang-Undang Nomor 12 Tahun \ 2008) 1 perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Kerjasama Desa.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-undanq . Nomor 32 !ahun 2004 ten 1 ang Pemerintahan Daerah (sebagaimana
Mengingat
- 1 . Undang-undang Nemer 29 Tahun -1959 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik I n donesia Tahun 1 9 5 9 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara · · �epublik I n donesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , T a mbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentanc · Perubahan Kedua Atas Undang-U ndang Norn or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neqara -Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaranl Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang. Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587);
.
I
.
\
Menetapkan
- -A:
- I � . Negara Republik Indonesia Nomor-4737); Urusan Pemerintahan Antara · Peinerlntah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gian Pemerintahan. Daerah Kabupaten (Lernbaran Negara .. . Republik Indonesia· Tahun 2007 .Nornor ?2, Tambahan Lembaran 5. Peraturan Pemerintah· Nomor 38 .tahun 2007 -tentang· Pembagian
\
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 1 5 · Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Daerah:
7. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Prociuk Hukum Daerah;
3. 8 . . Keputusan Menteri Dalam Negeri· Namer 64 Tahun 1.999 tentang Pedoman Umum Pengaturari Mengenai Desa;
9. Peraturan Daerah · kabupaten Mlnahasa .Nornor 1 · Tahun 2008 tentang Urusan Pernejintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi · Kewenanqan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2008 Nomor 2); dan
5. 1 o. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pernerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa . . . tahun 2008 Nomor 12).
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN MINAHASA dan
BUPATI MINAHASA
...
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KERJASAMA DESA
KABUPATEN. MINAHASA TENTANG
BAB! KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa. . . I .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.
4.
Dewan .. �.":'
MENGETAHUI/MENGESAHKAN
.SALINAN FOTO COPY TEW! OIPERIKSA KEBENARANNYA
TANGGAL: �G-
OM SEaJAl
DB«3AN
ASLINYA
o'&lt;'c\;-o�- '}o\tj..
JABATAN
:
KEPALABAGIAN HUKUM DAN
1
PERUNDANG -
JNDANGAN
Cl!r"
..
.
c-.,
�'- SC.
.
·
\
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan I . Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Minahasa.
5.
- damati adal�h Peranqkat Daerah yang\_ rnernpunyai wilayah kerja di tingkat Kecarrfatan dalarn Kabupaten Miriahasa.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas-batas wilayah yang, berwenang untuk mengatur dan menqurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan ada\_t i stiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Minahasa.
7. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa sebaqai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan · pemerinta:han oleh Pemerintah Desa dan Badan Perrnusyawaratan Desa dalam mengatur. dan mengurus kepentinqan rnasyarakat seteinpat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang .diakui dan dihorrnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Perrnusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan per:wujudan demokrasl dalam penyelenqqaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pernerintahan desa.
- 1 O. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan keqlatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
- 1 1 . Perselisihan adalah perbedaan pend a pat yang menimoulkan konflik · antar desa , . I · . I atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama. ' \ .
BAB II - RUANG LINGKOP
Pasal 2

- ; I ( 1 ) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama . I yang dilakukan Hukum Tua setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Carnat.. . .
- Bupati mel (2) · · · Desa dapat melakukan kerjasarna dengan pihak ketiga dan ditetapkan · daiam peraturan bersama setelah mendapat persetuiuan BPD dan dilaporkan kepada AHUl I FOTOCOPYTE.J.AH SA EBE RAN A
.•...••..
- (3) Untuk �
.
·
\
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dlrnaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) ; . . dapat dibentuk Sadan Kerjasama.
BAB m - BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- ( 1 ) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
- b. · Desa denqan desa, lain kecamatan; dan
- c. Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama desa ditetapkan dalarn Peraturan Bersarna . setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
,
1
BAB m - BENTUK KERJASAMA
Pasal 4

- ( 1 ) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, · pembangunan dan kemasyarakatan.
; .
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) rneliputi :
- a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa; I
. ,,
- ' b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
- c. Bidang Kesehatan;
- d. Bidang Sosial Budaya; .
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban; dan
- memperhatikan kelestarian lingkungan. f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan
TAT A CARA KERJASAMA
BAB m - BENTUK KERJASAMA
Pasal 5

- dibahas dalarn rapat rnusyawarah desa
- ( 1 ) Rencana kerjasama terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain :
I
Bidang .�.--
.
\
. ..
- a. Bidang kerjasama; {
- b. Jangka waktu kerjasama;
3. I c. Hak dan kewajiban salarn kerjasarha; �
dan
- d. Biaya"1)elaksanaan kerjasama.
2. dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama. '---�-Hasil · rnusyawarah des a · sebaqairnana d,imaksud ayat (1 ) , dibahas - oersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasarna untuk disepakati (2)
AJs v1 I . .
SADAN, KERJASAMA
- ( 1 ) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dlrnaksud Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasarna.
- (2) Badan Kerjasama dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga · Kemasyarakatan Desa dan . tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana keqiatan dan pelaksanaannya.
- ( 1 ) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada , Pasal 6 Ayat ( 1 ) dapat rnembentuk Sekretariat.
- I (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) bertugas \_\_ mernbantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama. · l
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.
BAB IX - PENYELESAIAN PERSELISIHAN'
Pasal 1

0
I
Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa denqan pihak ketiga· dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
BAB IX - PENYELESAIAN PERSELISIHAN'
Pasal 1

1
- diselesaikan oleh Carnat dan bersifat final. · \ ( 1 ) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu · kecamatan difasilitasi dan ...
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecarnatan . yang berbeda dalam satu · kabupaten difasilitasi dan diselesa.ikan oleh Bupati dan bersifat final.
BAB IX - PENYELESAIAN PERSELISIHAN'
Pasal 1

'2
- ( 1 ) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecarnatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat. ·
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten .difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian. perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ·ayat (2) dapat mengajukan .penyelesaian ke pengadilan.
�·.7 •.•• • • . • • . .
BABX. ..
\
l
!
•
t
. I
i
I
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALA,M KERJASAMA:ANTAR.OESA-
BAB IX - PENYELESAIAN PERSELISIHAN'
Pasal 1

3
Peran BPD dalam Kerjasama Desa &lt;
- rencana Kerjasama Desa; a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap · I
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa.
BABXI
PENOTUP
BAB IX - PENYELESAIAN PERSELISIHAN'
Pasal 14

Peraturan D�erah ini mulai berlaku pada tanggal diundan\_gkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penqundanqan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah . ..u.., -
Disahkan di Tondano . Pada Tanggal L � nt 9-t,Vt
BUPATI MINAHASA
; .
)\_
Ji
.
.
:·/
,.,
,/ i . -,:'·S'. VRe$.KE RUNTU
'
.
•';�.,/··
Diundangkan di Tondano Pada tanggal Lr- A-ptzl ,;}-0l1l.
RAH KABUPATEN MINAHA.SA Pit. SEKRETARIS D
PE I NA UTAMA MUDA
Dr : w· u KAROUWAN, MM
NIP. 19560728 1 9 7 8 1 2 1 002
LEMBARA'N DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHWN 2011 NOMOR /,;
..
...
' ,
\
· . \
•
.
- ·
'
'
.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas. ·
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat(1)
,
Dalam ketentuan ini kerjasarna dapat cllakukan dengan membentuk perjanjian bersarna a"tau. membentuk peraturan bersarna.
Yang dimaksud de.ngan "rnendapat · persetujuan BPD' 1 dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD" .. setelah diadakan rapat khusus untuk mernbahas hal. tersebut.ss; -
'
I
PENJELASAN
Pasal 3

1
Ayat (1.,,
Cukup jelas.
..
Yci'ng dimaksud dengan "pihak ketiga". antara lain lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pernerintah Desa.
Cukup jelas. '
PembenJ�an Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memp.erhatikan cakupan objek kerjasama, · pembiayaan atau kompleksitas j enis kegiatan.
Cukup jelas ..
· Cukup jelas.
Pernberdayaan masyarakat ditujukan untuk rnenquranqi pengangguran, memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan untuk menfngkatkan · jiwa/rasa memiliki terhadapkawasan perdesaan yang sedang dibangun. ·
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal9
Ayat ( 1 )
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1

1
Ayat ( 1 )
Bersifat final artinya keputusan terakhir.
Cukup jelas�, .
keputusan
yang dihasilkan
merupakan
PENJELASAN
Pasal 1

2
Aya't ( 1 )
Ayat (21
Cukup jelas.
Cukup jelas ,
Dalam ha! per.karc;1 pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunju'k oleh Hukum Tua.'
PENJELASAN
Pasal 1

3
Cukup je!as.
PENJELASAN
Pasal 1

4
Cukup jelas. �. \_
\
\
- 1 0 -.