PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 29 Tahun 2003
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 15 Desember 2003
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Perhubungan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Kantor Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Penyelenggaraan Perhubungan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi:
- a. Inventarisasi data;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan;
- d. Pembinaan sarana dan prasarana Perhubungan;
- e. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- f. Pembinaan pertelekomunikasian;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor.
Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Kantor Perhubungan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan;
- d. Pengolahan naskah dinas;
- e. Pengelolaan kearsipan;
- f. Perencanaan Umum;
Seksi Lalu lintas, angkutan darat, sungai dan penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan di bidang Penyelenggaraan Lalu lintas, Angkutan darat, sungai dan penyeberangan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, Seksi Lalu lintas, angkutan darat, sungai dan penyeberangan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan program, penyelenggaraan lalu lintas angkutan darat, sungai dan penyeberangan;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- d. Bimbingan keselamatan lalu lintas;
- e. Penyelenggaraan perizinan usaha angkutan;
- f. Pengaturan trayek angkutan;
- g. Pembinaan dan pengendalian usaha angkutan;
- h. Pendataan dan pelaporan.
Seksi Sarana, Prasarana dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan dibidang Pembinaan dan pengelolaan sarana, prasarana Perhubungan dan pembinaan pertelekomunikasian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 9 di atas, Seksi Sarana, Prasarana dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan sarana, prasarana dan pertelekomunikasian;
- b. Pengelolaan terminal dan dermaga;
- c. Pembinaan teknis pengelolaan perbengkelan dan galangan kapal;
- d. Pengaturan penggunaan frekwensi radio dan alat telekomunikasi;
- e. Penyelenggaraan perizinan usaha pertelekomunikasian;
- f. Pembinaan teknis penggunaan alat-alat telekomunikasi;
- g. Pendataan dan Pelaporan.
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan di bidang Pengujian kendaraan bermotor.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di atas, Seksi Pengujian Kendaraan bermotor mempunyai fungsi :
- a. Inventarisasi data;
- b. Perumusan program dalam rangka pengujian kendaraan bermotro;
- c. Pengujian dan pengecekan atas fisik kendaraan;
- d. Pengujian kelayakan tehnis kendaraan;
- e. Indentifikasi atas kondisi fisik kendaraan;
- f. Penetapan standar kelayakan teknis kendaraan;
- g. Pendataan dan Pelaporan.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan berdasarkan bidang keahlian tertentu.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15
Pasal 16

Pejabat dilingkungan Kantor Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15
Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 16 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 19

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003
BUPATI MUARO JAMBI, dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto
MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI D NOMOR 19
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI
LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR
:
29 TAHUN 2003
TANGGAL :
15 DESEMBER 2003
BUPATI MUARO JAMBI
DTO
H. AS'AD SYAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERHUBUNGAN
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas