PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 10 Tahun 2015
Tentang STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Berlaku: 10 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- sarana bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja, b.
bahwa guna meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan dan prasarana kerja,
- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Sawahlunto. , c.
Mengingat
1.
- Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 2
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423):
.
- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelulaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 4.
- Undang -Undang Nuuwr 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3. N
- Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), s.
- Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoacsia Nomor S6ST7), 7.
- Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Poratuai Peruidang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967), 8.
- . Peraturan Peracrintah Nomor 79 Tahun 2605 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573): 9.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
- . Peraluran Presiden Nuznor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun N ra
- . Peratwau Pemerintah Nomor 27 Tahun 2614 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
- 2015, . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199): 13
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Siandarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah,
14. Keputusan Pivsiden Nomor 194 Tahun1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982:
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pombcntukan Produk Hukum Dacrah,
- pu -J . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010,
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang Propinsi, Kabupaten dan Kota,
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahiunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomer 5):
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pukok-pokok Pengeblaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16:
.
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Dacrah (Lciabaran Daerah Kota Sawahlunto Takut 2009 Nomor 6),
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunte Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Sawahlunto Nomor 24),
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tatu 2010 Nomor 19) sebagaimana iclan diubafi kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12),
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : TENTANG STANDARISASI
PERATURAN WALIKOTA SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- Walikota adalah Walikota Sawahlunto. 2
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
- Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sawahlunto.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto. 5.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto. 3. 4.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. 6.
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Dacrah adalah pembakuan Ruang Kantor, 7.
- Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas.
- Prasarana Kerja adalah Jasiilas yang secara Uudak langsung berfungsi sesuai dengan suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi. w
- Sarana Kcija adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruang kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas. co
10. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan scrta memenuhi persyaratan estetika.
- 12.Rumah Dinas adalah rumah milik yang dikclcia cici pemerintah daerah terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas dan rumah pegawai.
11. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
13. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri alas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penataan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat dan keselamatan, kescjahteraan, kepatuhan dan aksuniabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja aparatur.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan dari pelaksanaan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Sawahlunto adalah untuk :
1. Kelancaran proses pelaksanaan tugas aparatur sesuai Iengan tugas pokok dan Fangsinya.
A
- 2 . Memberikan pedoman bagi aparatur dalam perencanaan pengadaan pemeliharaan dan peinanfaatan sarana Gan prasaran a kerja dalam jangka pendek dan menengah, sehingga perencanaan anggaran dapat lebih akurat dan efisien.
BAB III - PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA Pasal 4
Pasal 5

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud pasal 4 bertujuan untuk menjamin :
- b. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani,
2. &amp; . Optimalisasi pelaksanaan tugas pokuk dan fungsi organisasi,
3. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, C.
4. Penataan yang bernilai estetika: dan e.
5. . Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam,
6. Perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/ beban kerja dan struktur grganisasi. f
BAB IV - STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 6

S tandarisasi sarana dan prasarana meliputi :
- a. Ruang kantor,
2. Cc. Rumah dinas, dan
3. b . Perkengkapan Kantor,
4. d . Kendaraan dinas.
BAB IV - STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 7

Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalan Pasal 6 huruf a, meliputi :
- Ruang kerja: a.
- Ruang staf/ Adc: c
- Ruang tamu, b.
- Ruang LUripgu, d.
- Ruang rapat, e.
- Ruang pola: f
- Ruang data, &amp;
- Ruang sandi dan Telkom, L
- Ruang bendahara/pemegang kas, h.
- Ruang arsip rahasia, J
- Ruang arsip in aktif, 1
- Ruang arsip aktif k
- . Ruang arsip statis, m.
- Ruang baca perpustakaan, 0
- Ruang perpustakaan, n.
- Ruang poliklinik, p
- Ruang penyajian data, r.
- Ruang laboratorium, 9
- Ruang penyimpanan/gudang,
- Ruang sentral telepon, u.
- Ruang pantry/dapur:, t.
- Ruang computer, v.
- Ruang sumber tenaga diesel: X
- . Ruang pos penjagaan keamanan, w.
- Ruang ibadah/musholla, y.
- aa. Ruang penggandaan,
- Ruang kamar mandi/tolet, Z.
- bb. Ruang istirahat sopir: dan
- cc. Lain-lain sesuai kebutuhan.
Pasai 8
Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal :
- 6 huruf b, meliputi
- a. Perabot kantor,
- b. Alat-alai berinesim,
- c. Alat tulis kantor:
- d. Papan informasi:
- e. Peralatan alat ukur:
- f. Alat-alat visual:
- g. Alat-alat medis,
- i. Perlengkapan kearsipan,
- h. Perangkat sandi dan telekomunikasi,
- j. Perlengkapan petugas keamanan, dan
- k. Lain-lain sesuai kebutuhan.
BAB IV - STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 9

Ruang dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 adalah diperuntukan bagi :
- a. Walikota,
- b. Wakil Walikota,
- d. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota,
- c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota,
- e. Sekretaris Daerah Kota: dan
- f. Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional serta pegawai lainnya.
BAB IV - STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 10

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf Cc, meliputi :
- b. Rumah Instansi/Rumah Dinas, dan
- a. Rumah Jabatan,
- c. Rumah Pegawai.
- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah,
- (3) Penghuni rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga,
BAB IV - STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 12

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukan bagi pegawai instansi dan Anggota DPRD:
- (3) Penghunian rumah instansi/ rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansi/menjadi Anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan perlengkapannya,
NX
BAB IV - STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 13

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil.
BAB IV - STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 14

Kendaraan Diuas sebagaimana dimaksud dalami Pasal 6 huruf d, meliputi :
- b. Kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan
- a. Kendaraan perorangan dinas:
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
Pasai 15
- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara,
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
Fasal 16
- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran,
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat il) dapat dipergunakan bagi pejabat Eselon II, III dan Eselon IV.
- (2) Kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pimpinan DPRD: dan
BAB IV - STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 17

- (1) Kendaraan diaas operasional khusus/lapangau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.
BAB IV - STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 18

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Peraturau Walikota ini.
BAB IV - STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 19

- li) Lantai ruangan yang sudah dipasang keramik, marmer, porselen atau kayu yang sudah dipelitur, tidak perlu dilapisi dengan karpet dan sejenisnya.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (2) Interior ruang terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada melebihi ukuran siandar, sepanjang udak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti : faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergency dan lain-lain.
- (S5) Kendaran dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (7) Untuk kcamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti : alarm system, alat deteksi asap, hydrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.
- (9) Arsitektur bangunan lokal sesuai dengan budaya lokal disarankan bentuk arsitektur kota lama.
- (8) Setiap bangunan dilengkapi dengan gambar rencana bangunan dasrah, tampak, potongan dan site plan.