PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang BARANG
Berlaku: 1 Tahun 1961
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk kepentingan :
- a. Kesehatan dan keselamatan rakyat;
- b. Keselamatan kerja dan modal;
- c. Mutu dan susunan barang;
- d. Perkembangan dunia perdagangan dan industri;
- e. Kelancaran pembangunan;
dianggap perlu mengadakan peraturan-peraturan tentang barang pembungkusannya, penandaannya dan pengawasannya;
Mengingat
:
- a. Pasal-pasal 22 berhubungan dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar;
- b. Undang-undang Darurat No.7 Tahun l955, yang telah menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun l961 No. 3).
Mendengar
: Musyawarah Kabinet Kerja ke-57 tanggal 13 Desember 1960.
MEMUTUSKAN
Pertama
:
Mencabut Verpakkingsordonnantie (Staatsblad 1935 No. 161).
Kedua
:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG BARANG.
Ketentuan umum.
N/A
Pasal 1

.
1. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan ketentuanketentuan selanjutnya yang diadakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- a. Barang-barang ialah: Semua barang yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan dan ditunjuk dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.
- b. Menteri ialah : Menteri yang ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tugas mana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan ketentuanketentuan selanjutnya yang diadakan berda sarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, maka disamakan dengan :
- a. "Menjual" barang: menyajikan di tempat-tempat penjualan, menyerahkan, memiliki, persediaan di tempat-tempat penjual an, dalam rumah-rumah makan di pabrik-pabrik dimana barang-barang itu dihasilkan, dan juga memiliki persediaan di ruang-ruang perusahaan, lain daripada yang tersebut di atas, di halaman-halaman, dalam kenderaan-kenderaan dan perahu-perahu kecuali jika adanya persediaan di tempat-tempat yang disebut belakangan ini ternyata semata-mata untuk dipergunakan sendiri;
- b. Menghasilkan barang: membuat, mengolah, memelihara, memadu, mengubah dan membungkus.
N/A
Pasal 2

.
Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan tentang:
1. Susunan bahan, bentuk dan kegunaan dari barang-barang bahan-bahan baku dan bahan-bahan penolong serta alat-alat yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau menjual barang-barang;
2. Penyelidikan/pemeriksaan/pengawasan barang-barang, sepanjang mengenai sifat, susunan bahan, bentuk kegunaan, pengolahan, penandaan serta pembungkusannya;
3. Pembungkusan barang, serta sifat susunan bahan, bentuk dan pemakaian alat pembungkus;
4. Pemberian nama dan/atau tanda-tanda yang menunjukkan asal sifat, susunan bahan, bentuk banyaknya dan/atau kegunaan barang-barang yang baik diharuskan maupun tidak diperbolehkan dibubuhkan atau dilekatkan para barang, pembungkusannya tempat-tempat dimana barang-barang itu diperdagangkan dan alat-alat reklame pun cara pembubuhan atau melekatkan nama/atau tanda-tanda itu;
5. Pencegahan perdagangan dan ekspor barang-barang yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang dimaksud oleh pasal ini, pun barang-barang yang pemasukannya (pengimporannya), penjualannya, pembuatannya serta pengeksporannya dilarang untuk kepentingan kesehatan atau politik ekspor:
6. Hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan pelaksanaan, penegakan dan pentaatan peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
N/A
Pasal 3

.
Barang-barang yang mempunyai sifat yang sangat khusus, da pat diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.
N/A
Pasal 4

.
Peraturan-peraturan termaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dapat menentukan larangan mengimpor, menghasilkan, menjual dan/ atau mengekspor barang-barang :
- a. guna kepentingan kesehatan atau politik ekspor;
- b. jika barang itu dan/atau pembungkusannya tidak selalu menda pat pengawasan dari Jawatan Kesehatan dan Departemen Perindustrian Rakyat yang dimaksud dalam Pasal 5;
- c. jika barang itu tidak dibungkus menurut cara yang ditetapkan seperti dimaksud oleh Pasal 2 ayat 3.
- d. jika barang itu dan/atau pembungkusannya tidak dibubuhi dengan tanda seperti ditetapkan dengan/atau atas kuasa Per aturan Pemerintah;
- e. jika barang-barang tersebut dan/atau pembungkusannya tidak mendapat pengawasan dari Jawatan Keselamatan Kerja dalam hal yang dimaksud Pasal 5 ayat 5.
Penyelidikan/pemeriksaan/pengawasan.
N/A
Pasal 5

.
1. Penyelidikan pemeriksaan barang dilakukan oleh Balai-balai/Badan-badan Penyelidikan yang ditunjuk atau diakui dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.
2. Balai-balai/Badan-badan Penyelidikan tersebut pada ayat (1)pasal ini mengerjakan penyelidikan/pemeriksaan menurut ke tentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau atas kuasa Pera turan Pemerintah.
3. Balai-balai/Badan-badan Penyelidikan tersebut pada ayat (1) pasal ini mengerjakan penyelidikan/pemeriksaan atas perminta an setiap orang, yang diajukan dengan sukarela ataupun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 sub b, dengan syarat-syarat dan penggantian jasa menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri,
4. Jawatan Kesehatan dan Departemen Perindustrian Rakyat melakukan pengawasan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5. Di samping instansi-instansi yang tersebut dalam ayat (5), Jawatan Keselamatan Kerja melakukan pengawasan dalam hal-hal yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pemungutan.
N/A
Pasal 6

.
Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan guna kepentingan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dapat ditarik pemungutan dari pihak yang ber kepentingan.
N/A
Pasal 7

.
Besarnya pemungutan, cara menariknya dan cara menghitung nya diatur dengan/atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.
Panitia barang.
N/A
Pasal 8

.
1. Peraturan Pemerintah. seperti dimaksud oleh Pasal 1 sub a dan b Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 7 hanya boleh ditetapkan diubah atau dicabut, sesudah didengar nasehat dari Panitia Barang, yang susunan serta cara kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Panitia Barang dapat mengajukan usul-usul yang berhu-bungan dengan tindakantindakan yang menurut pendapatnya perlu bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Ketentuan hukuman.
N/A
Pasal 9

.
Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan atau melang gar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini atau peraturan-peraturan pelaksana annya dianggap sebagai tindakan pidana ekonomi, dan dihukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun l955 sebagai diubah dengan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun l958.
Ketentuan peralihan.
N/A
Pasal 10

.
Peraturan pelaksanaan dari Verpakkingsordonnantie (Staats blad 1935 No. 161), tetap berlaku dan dianggap sebagai peraturanperaturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Un dang-undang ini, selama peraturan tersebut belum diganti oleh Peraturan-peraturan yang diadakan berdasarkan Peraturan Peme rintah Pengganti Undang-undang ini.
N/A
Pasal 11

.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dan dianggap perlu untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1961 SEKRETARIS NEGARA
MOHD. ICHSAN
Undang-undang ini, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penutup.
N/A
Pasal 12

.
1. Peraturan ini disebut : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
2. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerin tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO
PENJELASAN
Pasal 1

.
Yang dikuasai oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini ialah barang-barang yang diperdagangkan/ditujukan untuk diperdagangkan, hingga tidak meliputi barang yang dibuat untuk dipergunakan sendiri. Pun hanya mengenai barang-barang yang ditunjuk, berhubung dengan masih terbatasnya alat penyelidikan/pemeriksaan pengawasan yang ada.
Perluasan penunjukan barang sejalan dengan perluasan aparat yang bertugas menyelidiki/memeriksa/mengawasi barang.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Mengenai barang yang sifatnya sangat khusus dapat diadakan Undang-undang tersendiri. Hal ini dilakukan jika dianggap perlu, jadi bukan keharusan. Pasal ini hanya membuka kemungkinan di mana dipandang perlu.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan oleh:
1. Balai/Badan Penyelidikan Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah;
2. Balai/Badan Penyelidikan Partikulir yang diakui oleh Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 6

dan 7.
Yang dimaksud dengan pemungutan di sini bukan ganti jasa tetapi semacam pajak (heffing). Ini perlu mengatasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan peraturan-peraturan ini.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Guna "ketentuan" dalam menentukan peraturan tentang barang perlu didengar
REPUBLIK INDONESIA
- 8 - nasehat dari akhli dan golongan yang faham tentang seluk-beluk barang, maka perlu adanya Panitia Barang yang merupakan Panitia Penasehat.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Berhubung perbuatan yang bertentangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan ini berkisar dalam lapangan perekonomian, maka sudah sepatutnya dimasukkan tindak pidana ekonomi.
Tindakan yang dengan sengaja dilakukan dianggap kejahatan. Tindakan yang tidak dengan sengaja dilakukan dianggap pelanggaran.
PENJELASAN
Pasal 10

.
Peraturan pelaksanaan dari "Verpakkingsordonnantie" masih dianggap berlaku, sebelum diganti, untuk menjaga "kekosongan",
PENJELASAN
Pasal 11

dan 12.
Cukup jelas.
TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR2146