PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANGPAJAK DAERAH
Berlaku: 10 Agustus 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Republik
- Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 19Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
11. PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3);
25. Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANGPAJAK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten Ketapang yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang;
4. Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Pendapatan Daerah yang Selanjutnya disebut Dinas Pendapatan Daerah adalah Instansi yang melakukan Pelayanaan Pajak Daerah;
5. Pajak Daerah adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Piutang Pajak Daerah yang Selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah jumlah Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Pajak meliputi pokok Pajak,bunga dan/atau denda atministrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terahir pembebanan hutang yang besarnya tercantum dalam Surat pemberitahuan Pajak Terhutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah,Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
7. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligusmemberitahukan Surat Paksa,mengusulkan tindak pencegahan,melaksanakan penyitaan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuanperaturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah,diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak terutang,termasuk pemungutan atau pemotongan Pajak tertentu.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak,termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.
10. Kedaluwarsa adalah masaPajak melampaui tenggang waktu 5(lima)tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah,kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (bulan) kalender,yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terhutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) tahun kalender,kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahunPajak,atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa,dan/atau sebab lain seperti yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,yang selanjutnya disingkat dengan SPPTadalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak jumlah kredit Pajak,jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah,yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,kesalahan hitungdan/atau kekeliruan dalam penerapanketentuan tertentu dalam Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan oleh juru sita Pajak kepada penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.
24. Surat Paksa adalah surat perintah Membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak meliputi semua jenis piutang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Piutang Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok Pajak,bunga dan /atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam:
- a. Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPTPBB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); dan
- f. Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatandan Putusan Banding.
Bagian Kedua
Syarat Penghapusan Piutang Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 3

- (1) Piutang Pajak dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa tanpa menghilangkan hak pembayaran.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5(lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak,kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 4

- (1) Piutang Pajak dapat juga dihapuskan walaupun hak untuk melakukan Penagihan belum kedaluwarsa jika piutang Pajak tersebut tidak dapat di tagih lagi.
- (2) Piutang Pajak tidak dapat ditagih lagi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di karenakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahliwaris.
- b. Wajib Pajak /Penanggung Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi.
- c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya.
- d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.
2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
- (3) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat di tagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.
BAB III - PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK
PASAL 5

- (1) Piutang pajak yang harus di hapuskan merupakan piutang pajak yang telah dilakukan penatausahaan dan dibukukan sebagai piutang Pajak Daerah;
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di laksanakan setelah dilaksanakanya penagihan pajak daerah secara aktif kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku; Maksimal penagihan aktif dengan Surat Tagih Pajak Daerah dan Surat Teguran;
- (3) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin di tagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana di maksud dalam pasal 4 terlebih dahulu di masukkan kedalam buku Daftar cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Piutang Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak di lakukan lagi tindakan penagihan.
BAB IV - KEWENANGAN
PASAL 6

- (1) Kewenangan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Piutang Pajak Daerah yang akan di hapuskan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Piutang Pajak yang kedaluwarsa dan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
Diundangkan diketapang
Pada tanggal 10 Agustus 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG
M. MANSYUR
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR