PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor \ Tahun 2014
Tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah agar berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo sebagai pedoman dan jaminan keterlibatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelengaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2014.
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Jalan PB. Sudirman Nomor I, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67116 Email: info@pemdasitubondo.go.id bl
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diu bah be berapa kali, terakhir dengan U ndang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Intemasional tentang Hak› hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indoncsi,1 Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran NegarR Repuhlik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tabun 2008 Nomor 2 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 ten tang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan~
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
...
4
2013 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
MEMUTUSK.AN :
Menetapkan PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situ bondo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Situbondo.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo dalam wilayah kerju Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
~
5
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Darah.
12. Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program SKPO, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKPD dan RPJM› Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bcrsama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Oesa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6
15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam bentuk barang/ jasa.
13. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran Kecamatan.
14. Kuota Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal pagu indikatif Kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan secara partisipatif dengan berdasarkan prioritas program dan kegiatan usulan dari RPJM-Desa dan/atau RKP-Desa yang tidak bisa dibiayai dari sumber APB-Desa yang besarnya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari total belanja langsung APBD.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders Desa/ Kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa/Kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak basil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya).
17. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
19. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang/ Forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.
-------•
•••---.
20. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk memperkuat proses pengambilan keputusan basil Musrenbang.
21. Delegasi Musrenbang adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang untuk mewakili dalam proses perencanaan.
22. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyelengaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyelengaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan pedoman dan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kabupaten Situbondo Tahun 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal Q 2 j ~ : 1 • " '
BUPATI SITUBONDO,
~
Diundangkan di Situbondo pada tanggal O 2 ~· .~ \! · · '
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
SERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR
l
LAMPIRAN
Peraturan ~upati \_Situ~o.11do Tanggal : v L ... r. ;\ .. '•
Nomor
:
\
Tahun 2014
PETUNJUK TEKNJS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014
I. MUSRENBANG DESA/KELURAHAN.
A. Tujuan
Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2014 diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:
- a. merumuskan prioritas kegiatan pembangunan Desa untuk Tahun 2014 yang akan dibiayai melalui Anggaran Dana Desa yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2014 dan prioritas kegiatan yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2015 maupun dari sumber pendanaan lainnya.
- b. merumuskan prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan Tahun 2015 berdasarkan pagu indikatif Kelurahan yang akan dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2015.
- c. memilih dan menetapkan Delegasi Desa/ Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan Tahun 2014.
B. Masukan
Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:
1. Surat Keputusan Kepala Desa/Surat Keputusan Lurah tentang Tim Perencanaan Desa/Kelurahan;
2. Identifikasi daftar nama Calon Peserta dan Narasumber;
3. Hasil evaluasi RKP-Desa dan APB-Desa Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 20 13;
4. Hasil evaluasi RPJM-Desa untuk prioritas kegiatan pembangunan Tahun 2014 dan Tahun 2015;
5. Data hasil analisa keadaan darurat bencana alam dan kerawanan sosial khususnya mengenai masalah dan prioritas kegiatan Desa/Kelurahan Tahun 2014, disamping itu juga sebagai alat mengkaji ulang dokumen RPJM-Desa, data yang diperlukan antara lain:
- a. jumlah kepala keluarga miskin;
- b. jumlah pengangguran;
- c. jumlah anak putus sekolah dan/atau rawan putus sekolah;
- d. jumlah angka kematian ibu, bayi dan balita;
- e. jumlah kasus gizi buruk dan kekurangan gizi terutama bagi ibu, bayi dan balita;
- f. data Kejadian bencana misalnya, banjir, longsor, kekeringan dan Kejadian Luar Biasa;
- g. data lain yang dianggap sebagai isu-isu strategis.
C. Keluaran
1. Untuk Desa, berupa Peraturan Kepala Desa tentang RKP-Desa Tahun 2014 yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKPD dan RPJM-Desa, yaitu berupa :
- a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan Desa untuk Tahun 2014 yang akan dibiayai melalui Anggaran Dana Desa yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2014 dan prioritas kegiatan yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2015 maupun dari sumber pendanaan lainnya;
- b. Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan Desa yang bersumber dari dana Kuota Kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2015;
- c. Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan skala Kabupaten yang akan diusulkan melalui pagu indikatif SKPD dalam forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten, yang akan dikelompokkan menjadi 3 bidang yaitu:
- 1) infrastruktur Dasar Bi dang Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan beberapa urusan yaitu Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Komunikasi dan Informatika, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2) infrastruktur Dasar Bidang Ekonomi, dengan beberapa umsan yaitu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kehutanan, Pariwisata, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan, dan Perindustrian.
- 3) infrastruktur Dasar Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, dengan beberapa urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, Kearsipan, Pemberdayaan Masayarakat Desa.
- d. Daftar nama Delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang di Kecamatan dengan jumlah sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Unsur Lembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/ Masyarakat Miskin yang ada di Desa dengan ketentuan sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan serta hadir dalam Musrenbang Desa,;
- e. Berita Acara dan daftar hadir Musrenbang Desa beserta lampiran pendukungnya.
2. Untuk Kelurahan, berupa:
- a. Rancangan Renja Kelurahan, yang memuat daftar prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan Tahun 2015 berdasarkan pagu indikatif Kelurahan yang akan dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan yang dibiayai dari dana Kuota Kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2015;
- c. Daftar usulan prioritas kegiatan skala Kabupaten yang akan diusulkan melalui pagu indikatif SKPD dalam forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- d. Daftar nama Delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang di Kecamatan dengan jumlah sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Lurah, Unsur Lembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Masyarakat Miskin yang ada di Kelurahan dengan ketentuan sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan serta hadir dalam Musrenbang Kelurahan;
- e. Berita Acara dan daftar hadir Musrenbang Kelurahan bcscrta lampiran pendukungnya.
D. Mekanisme
Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan terdiri dari beberapan tahapan yaitu:
1. Tahap Persiapan:
- a. Kepala Desa/ Lurah menetapkan Tim Perencanaan Desa/Kelurahan. Paling kurang 7 (tujuh) orang dengan jumlah ganjil dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan dari unsur perempuan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- 1) Kepala Desa/Lurah sebagai Pengendali Kegiatan;
- 2) Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah sebagai Penanggungjawab Kegiatan;
- 3) 1 (satu) orang dari unsur LPMD/LPMK sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan;
- 4) 4 (empat) orang dari unsur Masyarakat yang berkompeten dalam pembangunan sebagai Anggota.
- b. Togas Tim Perencana Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan kelengkapan pelaksanaan Musrenbang;
- 2) Menyusun jadwal kegiatan;
- 3) Menyusun tata tertib pelaksanaan Musrenbang;
- 4) Melakukan identifikasi Calon Peserta Musrenbang;
- 5) Mengumumkan secara terbuka mengenai jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Musrenbang dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan/ atau diundang;
- 6) Membuka pendaftaran dan/ atau mengundang Calon Peserta Musrenbang dan Narasumber;
- 7) Memandu dan memfasilitasi penyusunan RKP-Desa/ Renja Kelurahan;
- 8) Memandu dan memfasilitasi lokakarya/pertemuan/rapat dan sebagainya dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan peserta Delegasi Dusun, Perwakilan RT/RW dan Unsur Masyarakat lain yang dianggap kompeten, serta dapat mengundang Narasumber sesuai
kebutuhan dalam rangka menyusun dan membahas hal› hal antara lain:
- a) Evaluasi RKP-Desa Tahun 2012 dan Tahun 2013/Renja Kelurahan Tahun 2012 dan Tahun 2013;
- b) Melakukan review RPJM-Desa/Renstra Kelurahan;
- c) Menyusun draf Rancangan Peraturan Kepala Desa ten tang RKP-Desa Tah un 20 14 dan Draf Renja Kelurahan Tahun 2015;
- d) Melakukan analisa rancangan awal RKPD / Prioritas Tahun 2015;
- e) Melakukan analisa Keadaan Darurat Bencana Sosial dan kerawanan Sosial;
- f) Melakukan analisa Keuangan Desa, meliputi pendapatan asli Desa, dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah, bantuan dari propinsi, lain-lain pendapatan Desa yang sah;
- g) Menyusun daftar kegiatan dan pagu anggaran dalam matrik rencana program dan kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan.
- 8) Memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang;
- 9) Merumuskan hasil Musrenbang dalam bentuk Berita Acara beserta kelengkapannya;
- 10) Mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca Musrenbang.
2. Tahap Pelaksanaan:
- a. Pendaftaran peserta;
- b. Pemaparan Kepala Desa/ Lurah atas prioritas kegiatan pembanguan Desa;
- c. Pemaparan Camat mengenai prioritas permasalahan dan rencana kebijakan pembangunan;
- d. Pemaparan Kepala SKPD atau yang mewakili mengena1 prioritas program dan kegiatan SKPD;
- e. Pemaparan Tim Perencana Desa/Kelurahan melalui Koordinator Pelaksana Kegiatan mengenai matrik rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif berikut sumber dananya;
- f. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKP-Desa Tahun 2014 untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa, dan Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2015 untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- g. Pemilihan dan penetapan Delegasi Desa/Kelurahan sebanyak 6 (enam) orang dengan ketentuan sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan, dengan tugas sebagai berikut:
- 1) Menyempurnakan Rancangan RKP-Desa dan Renja Kelurahan bersama Tim Perencana Desa/Kelurahan;
- 2) Mengikuti Musrenbang Kecamatan sesuai dengan pilihan bidangnya;
- 3) Menyampaikan hasil pengawalannya kepada Kepala Desa/Lurah dan masyarakat pada forum-forum musyawarah Desa/ Kelurahan.
- h. Penandatanganan Serita Acara oleh Peserta Musrenbang oleh Kepala Desa, 1 (satu) orang unsur Lembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, 1 (satu) orang unsur dari Delegasi Dusun dan 1 (satu) orang unsur Kecamatan.
3. Tahap Pasca Musrenbang:
- Pasca Musrenbang dilakukan melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut:
- a. Pengesahan Dokumen RKP-Desa Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil musrenbang oleh Tim Perencanaan Desa dan Pengesahan Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2015 yang ditandatangani Lurah untuk selanjutnya dikirim ke BAPPEDA sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2015;
- b. Mensosialisasikan kepada masyarakat dan/ atau pihak terkait lainnya melalui forum-forum musyawarah, pa pan pengumuman dan/ a tau bentuk lain sesuai kondisi Desa/ Kelurahan;
- c. Melakukan pengawalan pada Forum Musrenbang Kecamatan agar usulan Desa/ Kelurahan dapat masuk dalam rencana kegiatan pembangunan Kecamatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten (Kuota Kecamatan dan Pagu lndikatif SKPD), APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
E. Peserta dan Narasumber
1. Peserta.
Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwakilan dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa/Kelurahan, meliputi Delegasi Dusun, Wakil RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, unsur Masyarakat Miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah, Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan lain-lain sesuai kondisi Desa/Kelurahan.
2. Narasumber.
Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi, meliputi Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan Aparat Kecamatan, UPT Dinas, Kepala Sekolah, dan Fasilitator/Konsultan Program dan lembaga lain yang berada di Desa/ Kelurahan a tau Kecamatan yang bersangkutan.
F. Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari 2014 dan paling lambat pada minggu keempat sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara Kecamatan dengan Kepala Desa/Lurah.
G. Biaya
Biaya atas penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dibebankan melalui APB-Desa Tahun Anggaran 2014 dan DPA Kelurahan Tahun Anggaran 2014.
H. Pelaporan
1. Desa. RKP-Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Camat paling lam bat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Musrenbang dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk Desa, Kecamatan, BPMP dan BAPPEDA berikut Soft Copynya sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
2. Kelurahan.
- a. Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2015 yang telah ditandatangani oleh Lurah disampaikan kepada BAPPEDA sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
- b. Daftar Prioritas kegiatan pembangunan Tahun 2015 dari berbagai sumber dana yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
II. MUSRENBANG KECAMATAN.
A. Tujuan
Musrenbang Kecamatan Tahun 2014 diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:
1. Membahas dan menyepakati usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan Desa untuk Tahun 2015 dan Kelurahan untuk Tahun 2015 yang bersumber dari Kuota Kecamatan;
2. Membahas dan menyepakati prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang bersumber dari Kuota Ka bu paten melalui pagu indikatif SKPD;
3. Memilih Delegasi Kecamatan untuk menjadi Peserta forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2014.
B. Masukan
Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan adalah:
1. Desa/ Kelurahan
- a. Prioritas RKP-Desa untuk skala Kecamatan yang diusulkan melalui Kuota Kecamatan;
- b. Prioritas RKP-Desa untuk skala Kecamatan dan skala Kabupaten yang diusulkan melalui Pagu Indikatif SKPD / APBD Provinsi/ APBN dan sumber lainnya;
- c. Daftar Nama Delegasi dari Desa/Kelurahan yang telah disepakati dalam Musrenbang Desa/ Kelurahan.
2. Kecamatan
- a. Daftar prioritas masalah di wilayah Kecamatan;
- b. lnventarisasi hasil kegiatan pernbangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2013;
- c. Informasi kegiatan pem bangunan Tahun 20 14 yang bersum ber dari Kuota Kecamatan dan Pagu lndikatif SKPD yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten/ APBD Provinsi/ APBN dan sumber lainnya;
- d. Daftar peserta tingkat Kecarnatan;
- e. Pagu indikatif Kecamatan untuk biaya Rencana Kerja Kecamatan;
- f. Kuota Kecarnatan;
- g. Program lain yang sinergis dengan pioritas pembangunan Daerah.
3. Kabupaten
- a. Hasil evaluasi RKPD Tahun 2013;
- b. Informasi program dan kegiatan RKPD Tahun 2014 yang dibiayai dalam APBD Tahun Anggaran 2014;
- c. Rancangan awal RKPD Tahun 2015 yang memuat informasi prioritas kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
- d. Informasi prioritas rencana program dan kegiatan SKPD berupa Renstra, Daftar Kegiatan Pembangunan dari SKPD ke Desa/Kelurahan/Kecamatan Tahun 2013 dan Tahun 2015;
- e. Informasi pagu indikatif ADD Tahun 2014;
- f. Rancangan RKPD Tahun 2015.
C. Mekanisme
Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari beberapa tahapan:
1. Tahap Persiapan:
- a. Camat membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang sekurang› lrurangnya 7 (tujuh) orang dengan jurnlah ganjil dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan dari unsur perempuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- 1) Camat sebagai Penanggungjawab Kegiatan;
- 2) Sekretaris Kecamatan sebagai Pelaksana Kegiatan;
- 3) Kapala Seksi Pernbangunan sebagai Koordinator Pelaksana;
- 4) 4 (empat) orang dari unsur Masyarakat yang berkompeten dalam pembangunan sebagai Anggota.
Tugas Tim Penyelenggara adalah sebagai berikut :
1. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang;
2. Membantu para Delegasi Kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang;
3. Merangkum Rencana Kerja Kecarnatan dan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan yang akan diusulkan pada pagu indikatif SKPD;
4. Menyusun Berita Acara Hasil Musrenbang yang sekurang› kurangnya memuat kegiatan prioritas yang disepakati dan daftar nama Delegasi yang terpilih;
- c. Menyusun jadwal, undangan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan dan agenda Musrenbang;
- d. Penyusunan tata tertib Musrenbang;
- e. Menyiapkan data informasi serta bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang, terdiri dari:
- 1) Daftar prioritas kegiatan Kecamatan yang disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2015 yang dikelompokkan menurut SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
- 2) RKP-Desa hasil Musrenbang Desa Tahun 2014 dan Renja Kelurahan hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2014 dan kompilasi kegiatan sekala Kecamatan dan skala Kabupaten yang diusulkan oleh Desa dan Kelurahan menurut SKPD;
- 3) Rekapitulasi usulan prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang tidak masuk dalam prioritas Kuota Kecamatan diusulkan melalui pagu indikatif SKPD.
- f. Evaluasi hasil Musrenbang Tahun 2013 (n-1) untuk penyusunan RKPD 2015.
2. Tahap Pelaksanaan
- a. Agenda Hari Pertama
- 1) Pendaftaran peserta;
- 2) Acara pembukaan Musrenbang;
- 3) Laporan Tim Penyelenggara;
- 4) Penyepakatan tata tertib;
- 5) Pemaparan Camat tentang permasalahan utama pembangunan kecarnatan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelurnnya;
- 6) Paparan BAPPEDA tentang prioritas kebijakan pembangunan daerah Tahun 2015 dan evaluasi RKPD Tahun 2013;
- 7) Paparan DPRD tentang hasil jaring aspirasi;
- 8) Pemaparan SKPD atau yang mewakili mengenai rancangan Renja SKPD Tahun 2015 beserta pagu indikatif SKPD;
- 9) Pemaparan Tim Penyelenggara tentang hasil kompilasi prioritas kegiatan dari masing-masing Desa/Kelurahan rnenurut fungsi SKPD;
- 10) Verifikasi Hasil Kompilasi RKP-Desa;
- 11) Pemaparan informasi program PNPM;
- 12) Pembagian Kuota Kecamatan;
- 13) Penyepakatan indikator, bobot penilaian sebagai dasar prioritas ditetapkan dengan kesepakatan bersama;
- 14) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi SKPD atau gabungan SKPD;
Agenda Hari Kedua
- 1) Diskusi kelompok bidang
- a) Kelompok I, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah membahas : Urusan Pekerjaan Um urn, Urusan Penataan Ruang, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pertanahan,Urusan Komunikasi dan Jnformatika, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b) Kelompok II, Bidang Ekonomi, membahas Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan Pariwisata, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Perdagangan, dan Perindustrian.
- c) Kelompok III, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya membahas : Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Sosial, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Kebudayaan, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Kearsipan, serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Diskusi kelompok dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
- a) Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi;
- b) Ketua dan sekertaris kelompok yang terpilih memimpin jalannya pembahasan diskusi kelompok;
- c) Skoring untuk menentukan skala prioritas berpedoman pada kriteria dan bobot yang telah disepakati pada hari pertama;
- d) Penyepakatan hasil skoring skala prioritas baik yang bersumber dari Kuota Kecamatan, Pagu Indikatif SKPD, APBD Provinsi, APBN dan/ atau sumber lainnya;
- e) Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai prioritas kegiatan Kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya (belum terakomodir di Kuota Kecamatan, PNPM dan usulan ke Forum SKPD), atau didokumentasikan untuk dipertimbangkan sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya;
- f) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, jika tidak tercapai kesepakatan maka dilkukan secara voting ( suara terbanyak).
Diskusi Pleno
Diskusi Pleno dipimpin oleh Camat, untuk membahas:
- a) Paparan hasil diskusi kelompok untuk masing-masing bidang;
- b) Pembahasan penajaman, Musrenbang; untuk mendapatkan tanggapan, dan klarifikasi dari seluruh peserta
- c) Penetapan hasil rancangan Renja Kecamatan sesuai dengan hasil pembahasan sidang pleno.
- 4) Pemilihan dan penetapan Delegasi Kecamatan sebanyak 6 (enam) orang dengan ketentuan sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten, dengan tugas sebagai berikut:
- a) Penyempurnaan penyusunan rancangan Renja Kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang bersama Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan;
- b) Mengawal hasil Musrenbang ke Forum SKPD dan Musrenbang RKPD;
- c) Menyampaikan hasil pengawalan kepada Pemerintahan Desa melalui forum di Kecamatan.
- 5) Penandatanganan berita acara hasil Musrenbang oleh Camat dan Wakil Peserta yang terpilih menjadi Delegasi.
3. Tahap Pasca Musrenbang Kecamatan
Pasca Musrenbang Kecamatan merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan setelah selesainya kegiatan Musrenbang Kecamatan, meliputi:
- a. Penandatanganan Rancangan Renja Kecamatan oleh Camat setelah dilakukan penyempurnaan oleh Tim Penyelenggara Kecamatan dengan melibatkan Delegasi Kecamatan yang terpilih;
- b. Pengiriman Rancangan Renja Kecamatan kepada BAPPEDA untuk dilakukan kompilasi;
- c. Sosialisasi Rancangan Renja Kecamatan kepada Desa, anggota DPRD dari daerah pemilihan; dan
- d. Pengawalan pada forum SKPD dan Musrenbang kabupaten.
4. Keluaran
Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan, meliputi:
- a. Berita Acara, Notulen dan Daftar Hadir;
- b. Dokumen Rancangan Renja Kecamatan yang memuat :
- 1) Daftar Prioritas kegiatan Kecamatan yang akan dibiayai melalui Pagu Indikatif Kecamatan dan kuota Kecamatan;
- 2) Daftar Prioritas kegiatan yang akan diusulkan melalui Forum SKPD dan/ a tau Gabungan SKPD serta Musrenbang Kabupaten untuk penyusunan RKPD Tahun 2015;
- 3) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan melalui sumber pembiayaan lainnya seperti : PNPM, Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), RTLH dan bantuan keuangan lainnya;
- 4) Daftar nama Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
5. Perhitungan Kuota Kecamatan
Pembagian Kuota Kecamatan dilakukan berdasarkan azas pemerataan dan keadilan, dengan komposisi 40% (empat puluh perseratus) Kuota Kecamatan Minimum dan 60% (enam puluh perseratus) Kuota Kecamatan Proporsional dengan rumus sebagai berikut:
Rumus Kuota Kecamatan = Kuota Kecamatan Minimun + Kuota Kecamatan Proporsional
- a. Kuota Kecamatan Minimum sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total Kuota Kecamatan dibagikan secara merata kepada seluruh Kecamatan.
- b. Kuota Proporsional sebesar 60% {enam puluh perseratus) dibagi berdasarkan variabel dan bobot sebagai berikut:
- 1) Variabel Jumlah desa/kelurahan (al)
- 2) Variabel keterjangkauan atau jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten (a2)
- 3) Variabel jumlah penduduk (a3)
- 4) Variabel Jumlah KK Miskin (a4)
- 5) Variabel Pelunasan PBB (a5)
- 6) Variabel Tingkat Indek Pembangunan Manusia (a6)
- c. Nilai bobot variabel ditentukan sebagai berikut:
- 1) Variabel Jumlah Desa/Kelurahan (al) = 0,142
- 2) Variabel keterjangkauan atau jarak lbukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten (a2) = 0, 125
- 3) Variabel jumlah penduduk (a3) = 0,2
- 4) Variabel Jumlah KK Miskin (a3) = 0,2
- 5) Variabel Pelunasan PBS (a4) = 0, 167
- 6) Variabel Tingkat Indek Pembangunan Manusia (aS) = 0,167
6. Bidang dan kriteria prioritas kegiatan untuk Kuota Kecamatan
Prioritas kegiatan Usulan Desa untuk Kuota Kecamatan adalah prioritas kegiatan Desa yang bukan kewenangan skala Desa. kewenangan tersebut adalah kewenangan yang menjadi urusan antar Desa dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh SKPD terkait.
- a. Infrastruktur Dasar Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, merupakan prioritas kegiatan yang secara langsung meningkatkan akses pada pusat-pusat pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat seperti, jalan, jembatan, saluran 1ngasi, drainase, penyediaan sarana air bersih, perkerasan jalan lingkungan, dan lain-lain.
- b. lnfrastruktur Dasar Bidang Ekonomi, merupakan kelompok kegiatan yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat, seperti pembangunan pasar, saluran irigasi tersier, jalan usaha tani, prasarana perikanan, UMKM, mengurangi pengangguran, dan lain-lain.
- c. Infrastruktur Dasar Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan derajat kehidupan sosial, budaya dan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang baik, seperti, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kerentanan sosial, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup, sanitasi dan air bersih, dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang diarahkan pada gedung sarana kesehatan dan pendidikan, sanitasi dasar, penyediaan MCK, rehabilitasi rumah tidak layak huni, program padat karya dan lain-lain.
Daftar kegiatan yang dapat diusulkan ke SKPD tehnis sebagaimana terlampir.
7. Tehnik Pembagian Kuota Kecamatan dan penentuan skala prioritas.
- a. Pembagian alokasi anggaran Kuota Kecamatan untuk masing masing bidang dibagi dengan presentase, sebagai berikut:
- 1) lnfrastruktur Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari total Kuota Kecamatan.
- 2) Infrastruktur Bidang Ekonomi paling besar 20% (dua puluh perseratus) dari total Kuota Kecamatan.
- 3) Infrastruktur Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan paling besar 30% (tiga puluh perseratus) dari total Kuota Kecamatan.
- b. Selanjutnya untuk menentukan bobot skala prioritas kegiatan dilakukan dengan cara memberikan penilaian masing-masing bidang clan kegiatan berdasarkan indikator, dan bobot yang telah disepakati peserta Musrenbang Kecamatan. Adapun tehnik pembobotan sebagai berikut:
- 1) Infrastruktur Dasar Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah :
- a) Ada tidaknya dalam RKP-Desa/RPJM-Desa.
- b) Berpengaruh langsung pada peningkatan akses dasar.
- c) Berpengaruh pada pengurangan kemiskinan.
- d) Dampak terhadap masyarakat/ penerima manfaat antara laki-laki dan perempuan.
- e) Tingkat kerusakan.
- 2) Infrastruktur Dasar Bidang Ekonomi :
- a) Ada tidaknya dalam RKP-Desa/RPJM-Desa.
- b) Berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
- c) Berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.
- d) Dampak terhadap masyarakat/penerima manfaat antara laki-laki dan perempuan.
- e) Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tidak diperkenankan berupa bantuan modal/bantuan keuangan pada kelompok.
- 3) Infrastruktur Dasar Bidang Sosial, Budaya dan Pemerin tahan :
- a) Ada tidaknya dalam RKP-Desa/RPJM-Desa
- b) Berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak dasar.
- c) Berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.
- d) Dampak terhadap masyarakat/penerima manfaat antara laki-laki dan perempuan.
- e) Berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan.
- f) Berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Desa/ Kelurahan (khusus pemerintahan).
D. Pembiayaan
Pembiayaan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2014 bersumber dari DPA Kecamatan Tahun Anggaran 2014 dan/atau sumber lainnya yang sah.
~