PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PENYERTMN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHMN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MUNA
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa dalam upaya penguatan struktur permodaJan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Muna, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat;
•
- Mengingat
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemcrintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pcraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
.
'
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MUNA.
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dilakukannya penambahan penyerta.an modal kepada PDAM adalah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam pelaksanaan pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih yang sehat dan berkualitas kepada masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyerta.an Modal Daerah kepada PDAM bertujuan un tuk:
- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan cakupan dan jangkauan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perluasan jaringan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan.
BAB III
Pasal 4

- (1) Sumber dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM berasal dari APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dalam bentuk uang dianggarkan pada SKPKD pada rekcning pengeluaran pcmbiayaan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dalam bcntuk barang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
BAB III
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM dalam bentuk uang hingga menjadi sebesar Rp. 51.497112.000,(lima puluh satu empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah yang seianjutnya akan dimuat dalam APBD.
- (2) Pei!erintah Daerah akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM dalam bentuk barang hingga menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,(seratus milyar rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pcnyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat permanen.
BAB III
Pasal 6

- ( 1) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.
- (2) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direktur PDAM.
.,,
BAB III
Pasal 7

Proses pencairan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha dari Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha kepada PDAM.
- (2) PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansl yang berlaku.
- (3) PDAM bcrkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke kae Daerah.
- (4) Besamya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

- (1) PDAM wajib melaporkan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan Penyertaan Modal Daerah secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Laporan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pe1'ierintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - SANKS I
Pasal 11

- (1) Apabila PDAM tidak memberikan laporari keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- ( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas PDAM yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan khusus, Inspektorat Daerah secara fungsional melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan khusus terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- ( 1) Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PDAM sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.
- (2) Bentuk dan besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.
'
Ditetapk di Raha
pada
ggal
5
0/dvber
2016
BYP TI MUNA,
USMAN EMBA
PENGELOLA
··'b·~;.,····f&gt;K.:.io······
BAGIAN HUKUM
SE~,~~S DAERAH, ·Wo
NURDIN PAMONE
PARAF KOORDINASI
UNIT/SATUAN KERJA
PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA
Diudangkan di Raha pada tanggal :S 0/d"b~r- 2016
ASISTEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 5/ 106/2016
..
'
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MUNA
BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL YANG TELAH DIBERIKAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM KABUPATEN MUNA
- I. Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM hingga 31 Desember 2015 berupa uang sebanyak Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang telah termuat dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:
- a. pada APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah);
- b. pada APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah).
2. Penyertaan modal berupa aset/barang yang telah diberikan sebesar Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sesuai kontrak Nomor: 056.2/03/KPRK/PSAB/VIII/2006 dimanfaatkan PDAM mulai awal tahun 2007;
3. Penyertaan modal senilai Rp. 17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tcrcantum dari basil La.poran Kcuangan PDAM sejak tahun 2000;
4. Penyertaan modal sebesar Rp. 9.814.745.966,00,(sembilan miliyar delapan ratus empat betas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) merupakan hibah eks-proyek P2AB dari Departemen Pekerjaan Umum sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 03/BA/ 1997 tanggal lOJuni 1997.
t
PENGELOLA
.. 'fJi"iiAi'Pi&gt;KA ... · · · ·
BAGIAN HUKUM
ASISTEN
SEKDA KAB. MUNA
PARAF KOORDINASI
UNIT /SA TUAN KERJA
PARAFTISL
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara melakukan penyertaan modal pada badan usaha atau badan hukum lainnya. Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan serta memperluas investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap penyertaan modal daerah maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah yang disertakan pada badan usaha atau badan hukum lainnya. Mengingat modal daerah yang disertakan pada badan usaha atau badan hukum lainnya merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maim penatausahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun angg,aran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 5 Cukupjelas

rYang dimaksud dengan "Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memperluas,dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik dan hukum) penyediaan air minum Pasal6(SPAM}" adalah kegiatan yang bertujuan membangun, [kelernbagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
PENJELASAN
Pasal 7 Cukupjelas

Pasal8 CukupjelasPasal9 Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 14 Cukupjelas

TAMB1'HAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR.5. .4