PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2016
Tentang BADAN USAHA MILIK DESA
Berlaku: 23 Februari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENT ANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian serta pelayanan umum di desa, desa dapat mendirikan badan usaha yang disebut Badan U saha Milik Desa yang pendiriannya didasari semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; ten tang Dalam Nomor 13 Tahun 1950 Daerah-daerah Ka bu paten 2. Undang-Undang Pembentukan
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 756;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATITEMANGGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, keperitingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Ka bu paten Temanggung.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh dua Kepala Desa atau lebih yang melaksanakan . kerjasama desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset,jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
15. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama adalah badan usaha yang dimiliki bersama oleh desa-desa yang sepakat melakukan kerjasama mendirikan BUMDesa Bersama.
16. Usaha Desa adalah jenis usaha berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat serta usaha lain sesuai potensi Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD dan ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi organisasi.
BAB II - PENDIRIAN BUMDESA DAN BUM DESA BERSAMA Bagian Kesatu BUM Desa
Pasal 2

- ( 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa didirikan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
- a. pendirian BUM Desa sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; b. organisasi pengelola BUM Desa;
- c. modal usaha BUM Desa;dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. keberadaan usaha ekonomi yang dikelola dimasyarakat;
- d. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan;
- e. kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa; dan
- f. ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- (5) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Kedua BUM Desa Bersama
BAB II - PENDIRIAN BUMDESA DAN BUM DESA BERSAMA Bagian Kesatu BUM Desa
Pasal 3

- (1) Dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga desa lainnya; dan
- e. tokohmasyarakat.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
- (5) BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
Prinsip-prinsip dasar pendirian dan pengelolaan BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama .adalah:
- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. keberagaman;
- d. demokrasi;dan
- e. transparansi.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Pendirian BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama dimaksudkansebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ a tau kerjasama an tar Desa.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6

Tujuan pembentukan BUMDesa dan/ atauBUM Desa Bersama adalah :
- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa;
- d. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- e. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan/ a tau pendapatan asli desa; dan
- g. mengembangkan rencana kerjasama usaha an tar desa dan/ a tau dengan pihak ketiga.
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 7

- (1) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat terdiri dari l(satu) unit usaha atau lebih.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum.
- (3) Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan/ atauBUM Desa Bersama dan masyarakat.
- (4) BUM Desa dan/atauBUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki BUM Desa dan/ atauBUM Desa Bersama sesuai peraturan perundang-undangan tentang Peseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa dan/ atauBUM Desa Bersama sebesar minimal 60% (enam puluh persen) sesuai peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- (5) Dalam hal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama tidak mempunyai unit-unit usaha berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ten tang Pendirian BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (5).
- a. pengelolaan dana bergulir;
- (6) Unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa:
- b. perdagangan;
- c. industri kecil dan kerajinan rumah tangga;
- d. jasa;dan
- e. kegiatan perekonomian lainnya.
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) paling sedikit terdiri dari:
- b. pelaksana operasional;dan
- a. penasihat;
- c. pengawas.
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desadan/ atau BUM Desa Bersama;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDesa dan/ atau BUM Desa Bersama; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa dan/ a tau BUM Desa Bersama.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional yang menyangkut pengelolaan unit usaha BUMDesa dan/ atau BUM Desa Bersama;
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa dan/ atau BUM Desa Bersama.
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat;
- b. membuat laporan keuangan dan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama;
- c. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;dan
- d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa;dan b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pelaksana operasional dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas unit usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional unit usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan urusan tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja.
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Wakil ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;dan
- d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurangkurangnya satu tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama;dan
- c. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam AD dan ART.
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 13

Pengawas dan pelaksana operasional BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bersama Kepala Desa.
BAB IV - BENTUK USAHA
Pasal 14

- (1) Pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama berhak mendapatkan penghasilan.
- (2) Hak-hak pengelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.
BAB VI - MODAL
Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama terdiri atas:
- b. penyertaan modal masyarakat.
- a. penyertaan modal desa;dan
- (3) Penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama merupakan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah Kas Desa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - MODAL
Pasal 16

- (1) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf adapat bersumber dari:
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- a. pendapatan asli desa;
- c. kerjasama usaha dengan pihak swasta;
- e. bantuan atau hibah pihak ketiga yang tidak mengikat.
- d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa;dan
- (2) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/ atau simpanan masyarakat.
BAB VII - HASIL USAHA
Pasal 17

- 1) Hasil usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya operasional dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barangbarang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- 2) Pembagian hasil usaha BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 18

Jenis usaha BUM Desadan/ atau BUM Desa Bersama terdiri dari :
- a. usaha sosial sederhana;
- b. usaha penyewaan;
- c. usaha perantara;
- d. usaha produksi dan/atau dagang barang-barang tertentu;
- e. usaha keuangan;dan
- f. usaha bersama.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 19

- (1) Usaha sosial sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa usaha yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan.
- a. air minum desa;
- (2) Unit ·usaha dalam BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersamasebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna seperti :
- b. listrik desa;
- c. lumbung pangan; dan
- d. usaha lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 20

- (1) Usaha penyewaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b untuk melayani kebutuhan masyarakat desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan seperti:
- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- d. toko;
- c. gedung pertemuan;
- e. tanah milik BUM Desadan/ a tau BUM Desa Bersama;dan
- f. barang sewaan lainnya.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 21

- (1) Usaha perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c yaitu usaha yang memberikan jasa pelayanan masyarakat.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desadan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usaha perantara meliputi:
- b. pasar desa; dan
- a. jasa pembayaran listrik;
- c. jasa pelayanan lainnya.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 22

- (1) Usaha produksi dan/atau dagang barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala luas.
- (2) Unit usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud
3. pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
- a. industri kecil;
- b. hasil pertanian;
- c. sarana produksi pertanian;dan
- d. kegiatan usaha produktif lainnya.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 23

- (1) Usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e untuk memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
- (2) Unit usaha BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pinjaman yang mudah bagi masyarakat.
- (1) Usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f sebagai induk dari usaha-usaha yang berkembang di masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desadan/ atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- b. kegiatan usaha bersama lainnya.
- a. desa wisata yang mengorganisir jenis kegiatan usaha dari kelompok masyarakat; dan
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 25

- (1) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama atau lebih.
- (2) Kerjasama an tar 2 (dua) BUM Desa dan/ a tau BUM Desa Bersama a tau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama an tar 2 (dua) BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing KepalaDesa.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 26

BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usaha.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 27

- {1} Kerjasama BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. subyek kerjasama;
- c. jangka waktu;
- b. obyek kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihan aset; dan
- h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama ditetapkan oleh pelaksana opersional dari masing-masing BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama yang bekerjasama dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 28

- (1) Kegiatan kerjasama BUM Desadan/atau BUM Desa Bersama dipertanggung jawabkan kepada desa sebagai pemilik BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam kegiatan kerjasama an tar unit usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersamayang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional mempertanggungjawabkan pelaksanaan BUMDesadan/ a tau BUM Desa Bersama kepada Kepala Desa setiap akhir tahun.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama kepada BPD dalam musyawarah desa setiap akhir tahun.
BAB VIII - JENIS USAHA
Pasal 30

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama karena kelalaian atau kesengajaan pelaksana operasional menjadi tanggungjawab pelaksana operasional.
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 31

- ( 1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan teknis terhadap BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama sesuai dengan unit usahanya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat desa melakukan fasiltasi manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama.
BAB XII - PEMBUBARAN
Pasal 32

- (1) Pembubaran BUM Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembubaran BUM Desa Bersamadiputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (1) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan apabila:
- a. BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama melakukan kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama; dan
- b. dinyatakan pailit menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.
- (2) Dalam hal BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama dibubarkan maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Desa dan/ atau Pemerintah Desa yang melakukan kerjasama.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

- (1) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 23 Februari 2016 BUPATI TEMANGGUNG,
Diundangkan di Temanggung pada tanggal 23 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
M.BAMBANG SUKARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH: ( 3 /2016)
PENJELASAN
Pasal 6

Cukupjelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan keberagaman adalah berbagai usaha yang ada dimasyarakat akan menjadi unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi eksistensi/keberadaan usaha yang ada.
Huruf d
Yang dimaksud dengan demokrasi adalah pendirian dan Pengelolaan BUM Desa didasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan dalam pengelolaan.
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a
Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah adanya keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pendirian dan pengelolaan.
Hurufb
Yang dimaksud dengan partisipatif adalah peran aktif dari masyarakat untuk turut serta dan bertanggungjawab.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukupjelas
Cukupjelas
Ayat3
Yang dimaksud dengan rapat umum adalah rapat yang dihadiri oleh pengawas, penasehat, pelaksana operasional, dan unit-unit usaha.
Ayat4
Yang dimaksud dengan rapatumum pengawas adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengawas hasil pemilihan dalam musyawarah desa.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukupjelas
Ayat2
huruf a
Cukupjelas hurufb
Cukupjelas huruf c
Cukupjelas huruf d
Yang dimaksud usaha lainnya antara lain pengembangan bio energi, pengembangan alat mesin pertanian, pengembangan hasil olahan pertanian dan perkebunan
PENJELASAN
Pasal 22

Cukupjelas
Pasal-23
Cukupjelas
Pasal24
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukupjelas
Pasal-29
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukupjelas
Pasal27
Cukupjelas
Cukupjelas
Ayat3
Kepala Desa dalam hal ini mewakili Pemerintah Desa
PENJELASAN
Pasal 25

Cukupjelas
Cukupjelas
Ayat3
Kepala Desa dalam hal ini mewakili Pemerintah Desa
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 63