PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor ' Tahun 2017
Tentang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
Berlaku: 5 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
: a.
bahwa tenaga keria merupakan bagian dari komponen bangsa yang menggerakkan pembangunan perekonomian baik pada tingkat nasional maupun daerah perlu dibina dan dilindungi keberadaannya dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga keija serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual;
- b. bahwa dengan posisi geostrategis dan geoekonomi Kabupaten Batu Bara yang sangat potensial, telah menjadikan Kabupaten Batu Bara sebagai kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang untuk penopang perekonomian nasional dan daerah yang mendorong iklim berusaha dan bekerja;
- c. bahwa di tengah perkembangan kegiatan perekonomian yang ditandai dengan hadimya sejumlah perusahaan, pada sisi yang lain masih belum mampu menyerap semua angkatan keria yang ada di daerah, yang jika tidak dikelola akan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial di antara pekeija, perusahaan dan masyarakat pencari keija di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan Tenaga Keija Lokal.
.
- r ,
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakeijaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakeijaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Periindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2.014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Keija Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7);
Dengan Persetuiuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DAN
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Keija Kabupaten Batu Bara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Perusahaan adalah :
- a. bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekeijakan pekeija / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekeijakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah :
- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan. atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
11. Perusahaan besar dan menengah adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Modal Dalam Negeri.
12. Pekeija / buruh adalah setiap orang yang bekeija dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekeijaan baik di dalam hubungan keija maupun di luar hubungan keija, untuk menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
14. Penempatan tenaga keija adalah proses pelayanan kepada pencari keija untuk memperoleh pekeijaan dan pemberi keija dalam pengisian lowongan keija sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
8. 15.Tenaga keija lokal adalah tenaga keija yang bertempat tinggal di daerah yang dibuktikan dengan akta kependudukan.
16. Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja / buruh atas pekerjaan / jasa yang telah atau akan dilakukan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan undangan / peijanjian keija termasuk tunjangan baik untuk pekeija / buruh maupun keluarganya. perundangmenurut peraturan
17. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai PP adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan - ketentuan tentang syarat - syarat keija serta tata tertib perusahaan.
18. Serikat Pekeija / Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekeija / buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna mempeijuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekeija / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekeija / buruh.
12. 19 . Apindo adalah organisasi pengusaha yang berwenang dalam penanganan masalah ketenagakeijaan yang berkedudukan di Kabupaten Batu Bara.
20. Balai Latihan Keija selanjutnya disebut BLK adalah unit pelaksana teknis yang dikelola oleh Dinas berupa sarana dan
prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan dan / atau mendalami keahlian bagi tenaga keija.
21. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus di bidang ketenagakeijaan dalam jajaran Dinas.
22. Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan keija dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap keija untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat dalam satu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin penempatannya.
23. Pemberi keija adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekeijakan tenaga keija dengan membayar upah.
24. Pencari keija adalah angkatan keija yang sedang menganggur dan mencari pekeijaan maupun yang sudah bekeija tetapi ingin pindah atau alih pekeijaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga keija atau secara langsung melamar pekeijaan kepada pemberi keija.
25. Informasi Pasar Keija yang selanjutnya disebut IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga keija.
Bagian Kesatu
Azas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Penempatan Tenaga Keija Lokal di daerah dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Penempatan tenaga keija lokal bertujuan :
- a. memberikan perlindungan kepada tenaga keija daerah untuk memperoleh pekeijaan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, minat dan bakat yang dimilikinya;
- b. menciptakan iklim berusaha yang kondusif melalui harmonisasi hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar;
- c. membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan rekrutmen tenaga keija;
- d. meningkatkan kemampuan keterampilan dan kompetensi tenaga keija dalam rangka meningkatkan produktifitas;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terpadu berkesinambungan untuk menjamin penegakkan hukum ketenagakerjaan guna mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penempatan tenaga keiia secara umum, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. perencanaan perlindungan tenaga keija;
- b. perencanaan penempatan tenaga keija dan perluasan kesempatan bekeija;
- c. perencanaan pelatihan pemagangan dan peningkatan produktifitas;
- d. perencanaan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan keija;
7. pengembangan pembina SDM e. perencanaan ketenagakerjaan;
8. f . perencanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- (3) Perencanaan penyelenggaran perlindungan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mengacu pada RPJP dan RPJM Daerah.
BAB II - PERENCANAAN
Pasal 5

Masyarakat dan tenaga keiia berhak memperoleh informasi perencanaan ketenagakerjaan di daerah.
BAB III - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 6

- (1) Setiap tenaga keija mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan untuk mendapatkan pekeijaan.
- (2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pemberian informasi lowongan keija, pendaftaran pencari keija, bimbingan dan penyuluhan jabatan, pelatihan untuk penempatan serta tindak lanjut penempatan keija.
Bagian Kedua Pendaftaran Pencari Keija
BAB III - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 7

- (1) Setiap tenaga keija yang memerlukan pelayanan penempatan keija harus mendaftarkan diri pada Dinas untuk memiliki Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Keija atau AK- I.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Keija atau AK- I adalah :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batu Bara;
- b. fotokopi Ijazah, surat pengalaman keija bagi telah pernah bekeija, sertifikat keterampilan atau kecakapan tertentu.
- (3) Prosedur dan tata cara pendaftaran untuk memperoleh Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Keija atau AK-I lebih lanjut diatur oleh Dinas.
Bagian Ketiga
Penempatan Tenaga Keija Lokal
BAB III - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 8

- (1) Setiap tenaga keija mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekeijaan dan memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekeijaan dan memperoleh penghasilan yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
BAB III - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam rangka penempatan tenaga kerja lokal, perusahaan besar dan menengah wajib untuk mengutamakan penerimaan tenaga keija lokal sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan besar dan menengah menyampaikan informasi lowongan kerja kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur dan kriteria penerimaan tenaga keija lokal oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. tenaga keija yang bersangkutan adalah penduduk daerah yang dibuktikan dengan bukti kependudukan yang sah, atau berasal dari daerah yang dibuktikan dengan bukti kependudukan Kartu Keluarga yang berdomisili di Daerah.
- b. tenaga keija yang bersangkutan terdaftar pada Dinas sebagai pencari keija atau memiliki Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Keija atau AK- 1.
BAB III - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam rangka penempatan tenaga keija lokal, setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan keija kepada Dinas.
- (2) Persyaratan dan tatacara pelaporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas.
Bagian Keempat
Tenaga Keija Berkemampuan Berbeda
BAB III - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 11

- (1) Setiap tenaga keija penyandang berkemampuan berbeda mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekeijaan sesuai dengan jenis dan derajat kemampuannya.
- (2) Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang berkemampuan berbeda dengan mempekeijakannya di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kemampuan, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah kaiyawan dan atau kualiflkasi perusahaan.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaksanaan penempatan serta pelaporan penempatan tenaga kerja penyandang berkemampuan berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
BAB III - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 12

- (1) Penempatan tenaga keija penyandang berkemampuan berbeda selain dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga keija juga dapat dilakukan oleh lembaga penempatan tenaga keija penyandang berkemampuan berbeda yang memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (2) Lembaga Penempatan Tenaga Keija Penyandang berkemampuan berbeda harus berbadan hukum.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 13

- (1) Lembaga penempatan tenaga keija penyandang berkemampuan berbeda sebagaimana dimaksud daiam Pasal 12 ayat (1), hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga keija dan dari tenaga kerja untuk golongan dan jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Dinas dapat mengupayakan pendayagunaan tenaga keija penyandang berkemampuan berbeda melalui penempatan dan perluasan kesempatan keija.
Bagian Kelima Balai Latihan Keija
BAB III - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bersama perusahaan besar dan menengah melakukan perluasan kesempatan keija, baik di dalam maupun di luar hubungan keija. 1
- (2) Perluasan kesempatan keija di luar hubungan keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan
3. mendayagunakan potensi sumber daya alam. sumber daya manusia dan teknologi tepat guna dalam bentuk Balai Latihan Keija (BLK).
- (3) Perusahaan besar dan menengah yang membutuhkan tenaga keija dengan kualifikasi dan keterampilan khusus dapat memberikan bantuan kurikulum atau bahan ajar dan tenaga pelatih kepada BLK.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tenaga Keija lulusan BLK yang telah menjalakan latihan keija memperoleh tanda kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- (6) Tenaga Keija sebagai peserta pelatihan pada BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan wajib diterima oleh perusahaan yang memberikan bantuan kurikulum, bahan ajar dan / atau tenaga pelatih pada BLK.
BAB IV - PELATIHAN DAN PEMAGANGAN
Pasal 15

- ( 1 ) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan ketenagakeijaan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga keija, Pemerintah Daerah membentuk unit pelaksana teknis pelatihan dan produktifitas tenaga keija Balai Latihan Keija (BLK).
- (3) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan unit pelaksana teknis pelatihan dan produktifitas tenaga keija dapat dilakukan keijasama dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan swasta dan pihak -pihak lain yang berhubungan dengan usaha peningkatan produktifitas tenaga keija.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keijasama unit pelaksana teknis dengan pihak - pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pemagangan
BAB IV - PELATIHAN DAN PEMAGANGAN
Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyiapkan tenaga keija di daerah, setiap perusahaan menerima pemagangan tenaga keija yang berasal dari pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sederajat. ,
- (2) Selama proses pemagangan berlangsung, perusahaan \yajib menyediakan kesejahteraan minimal makan 1 (satu) kali dalam alat keselamatan keija kepada peserta sehari, alat pemagangan.
- (3) Peserta pemagangan wajib mematuhi persyaratan kese ' natan dan keselamatan keija dan segala bentuk peraturan yang berlaku di perusahaan.
- (4) Peserta pemagangan di perusahaan dapat memperoleh uang saku sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (5) Peserta pemagangan yang mengakhiri pemagangan berhak memperoleh sertifikat atau surat keterangan bukti telah mengikuti pemagangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- (6) Pemagangan dibebaskan dari segala bentuk pungutan biaya.
BAB V - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengembangan ketenagakeijaan di daerah, Pemerintah Daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sebuah Tim, yang beranggotakan :
- a. perwakilan perusahaan / pengusaha yang terhimpun dalam APINDO;
- c. pemerhati / akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang ketenagakeijaan;
5. b . perwakilan serikat pekerja;
- d. camat; dan
- e. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi ketenagakeijaan.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati yang digunakan sebagai bahan pemikiran dan
pertimbangan merumuskan kebijakan perencanaan ketenagakeijaan di daerah.
- (4) Mekanisme keija dan keanggotan Tim Monitoring dan Evaluasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Segala biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan monitoring dan evaluasi ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan ditampung dalam APBD.
BAB V - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Dalam memberikan ruang dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam penyeienggaraan ketenagakerjaan, masyarakat perorangan atau badan hukum dapat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk ditindaklunjuti sebagai hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim.
BAB VI - SANKSI DAN PENGHARGAAN
Pasal 19

- (1) Perusahaan yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diberikan sanksi berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. tidak diberikan penilaian atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh auditor;
- c. tidak mendapat pelayanan berbagai perizinan ketenagakeijaa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan yang menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (4), diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - SANKSI DAN PENGHARGAAN
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 18
Pit. BU ) ' ATI BATU BARA
w RM. HARRY WU&lt; GROHO
Diudangkan di Lima Puluh pada tanggal 19 S® P - tc- rnbe - r « 20 * 9 .
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA.
SAKTI ALAM SIREGAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (4/134 / 2017)
*
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

.
r
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 18 September 2017
Pit. BUPATI BATU BARA
RM. HARRY NUGROHO
Diudangkan di Lima Puluh pada tanggal 19 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
SAKT1 ALAM SIREGAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR 5
;
NOREG KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (4 / 134 / 2017)
Salinan sesuai dengan aslinya
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
p6iiy kct&amp;riiiscil ^ crjuu .ri mcrupixlvCiLi 1 ^ 0 ^ 10.11 dctri pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang kewenangannya diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagaiman aimaksud dalam Unaang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah daiam ketenagakerjaan adaiah terkait dengan penempatan tenaga keija keija lokal . Preferensi tenaga keija lokal dapat dimaknai sebagai adanya kebijakan untuk mendahulukan atan meiebihkan perhatian kepada tenaga keija lokal, khususnya dalam hal penerimaan keija. Penempatan tenaga keija lokal adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi keija yang berada di sekitar kediaman pencari keija.
Kabupaten Batu Bara dalah wilayah yang secara geostrategis dan geoekonomi sangat potensial untuk berkembang menjadi kawasan industri dan perdagangan dalam mendulcung kegiatan perekonomian nasional dan daerah, sehingga sejak bebarapa waktu yang lalu dan pada masa yang akan datang akan terns berkembang menjadi kawasan ekonomi khusus, dengan karakter paaat investasi dan teknologi yang membutuhkan tenagatenaga keija terampil yang terukur secara kompetensi dan kemahiran. Pada sisi yang lain banyaknya perusahaan yang ada, belum mampu menyerap angkatan keija yang ada di daerah, sehingga memunculkan kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosia1 jika t.idak dikendalikan oleh Pemerintah Daearah dan perusahaan serta pihak -pihak lain yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan.
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadikan wiiayah NKRi sebagai tempat bekerja tanpa ada sekat kedaerahan apalagi yang menjurus kepada primordialisme. Namun pada sisi yang lain Pcmerinlah Daerah memiliki kewenangan dalam penempatan tenaga kerja, yang dalam konteks Peraturan Daerah ini mengelola penempatan tenaga keija lokal. yang pelaksanaannya sangat fleksibel yang tata kelolanya diserahkan kepada Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atauKesepakatan Keija Bersama (PKB).
M
,
Seianjutnya untuk menjamin terselenggaranya penempatan tenaga keija lokal, Pemerintah Daerah bekeijasama dengan APINDO dan Serikat Pekerja Tingkat Daerah mengdola Ralai Latihan Kerja (RLK) yang muatan ajar dan instruktumya berasal dari perusahaan yang membutuhkan kualifikasi tenaga keija lokal tertentu, yang diharapkan dapat disalurkan menjadi tenaga keija pada perusahaan yang bersangkutan. Oieh karennya Peraturan Daerah tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Batu Bara ini sama sekali tidak menetapkan pagu atau kuota jumlah tenaga keija lokal yang harus diterima untuk bekerja oleh perusahaan. Dengan kata lain kebijakan penerimaan tenaga kerja lokal sepenuhnya discrahkan pada kebijakan internal perusahaan dalam bentuk Peraturan Pemsahaan atau Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB).
'
Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Penematan Tenaga Keija Lokal ini tidak member ! tekanan kepada pemsahaan dalam kebijakan penerimaan tenaga keija yang disadari banyak aspek penilaian yang diperlulcan oleh pemsahaan. Selantnya Peraturan Daerah tidak hanya mengatur tentang penempatan tenaga kerja lokal semata, akan tetapi juga mengatur penempatan tenaga keija di daerah secara umum, termasuk penempatan tenaga kerja di iuar negeri.
## il. PASAL DEMI PASAL
Pasai 1
Cukup jelas
Fasal 2
Cukup jelas
Pasai 3
Cukup jelas
Pasai 4
Ayat (3)
sebagai Dengan dijadilcannya RPJP dan RPJM Daerah pedoman dalam perencanaan ketenagakeijaan di daerah diperoleh kepastian atas keterpaduan dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan secara keseiumhan di tingkat daerah.
Pasai 5
Cukup jelas
Pasai 6
Cukup jelas
Pasai 7
Cukup jelas
Fasai 8
Cukup jelas
Fasai 9
Cukup jelas
Fasai 10
Cukup jelas
## Fasai 11
Pemberian kesempatan bekeija bagi tenaga keija penyandang berkeroampnan berbeda disesuaikan dengan knndiai f. ingkat kemampuan dengan jenis pekerjaan yang memungkin dapat dikeriakan secara fisik oleh tenaga keija berkemampuan berbeda.
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 ( Jukup jeias
Pasal 14
Cukup jeias
Pasal 15
Cukup jeias
PENJELASAN
Pasal 16

Yang dimaksud dengan sekolah kejuruan adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang memuat kurikulum keterampilan praktis dengan standar kompetensi luiusan yang disiapkan untuk memasuki pasar keija baik yang dibina oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jeias
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jeias
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
Pasi 20
Cukup jeias