PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2015
Tentang USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SERANG
Berlaku: 28 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
Tahun 2015
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dan Kecil dalam mewujudkan pertumbuhan pemerataan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Serang, maka perlu adanya pengaturan tentang Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Serang.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern;
3. 10.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
4. 11.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
5. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
6. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
7. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SERANG
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang membidangi Usaha Mikro dan kecil.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
6. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah dan berdomisili di daerah.
8. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, koordinasi dan pengendalian sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
9. Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
11. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Usaha Mikro, dan Kecil dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya
13. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk meningkatkan praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang sama.
15. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Izin Usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan Usaha Mikro dan Kecil oleh orang perseorangan atau kelompok perseorangan.
BAB II - PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil yaitu :
- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro dan Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro dan Kecil;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
BAB II - PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil yaitu untuk meningkatkan :
- a. produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro dan Kecil;
- b. akses terhadap sumberdaya produktif Usaha Mikro dan Kecil; dan
- c. peran Usaha Mikro dan Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
BAB III - PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di daerah.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SKPD dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam bidang :
- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.
- (4) Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatan :
- a. koperasi;
- b. sentra;
- c. klaster; dan
- d. kelompok.
BAB III - PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 6

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan melalui :
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;dan
- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan.
BAB III - PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 7

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- b. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
BAB III - PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 8

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
BAB III - PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 9

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
mendorong ...
- e. mendorong Usaha Mikro dan Kecil untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
Bagian Kedua
Pemberdayaan
BAB III - PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dapat memfasilitasi pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di daerah.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk :
- a. penyusunan kebijakan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan informasi usaha;
- d. sosialisasi kebijakan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penguatan permodalan;
- g. pembinaan manajemen dan pengembangan teknologi;
- h. pemasaran produk;
- i. kemitraan;
- j. pelindungan dan pemberian kepastian hukum bagi pengembangan usaha;
- k. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- l. kemudahaan pengurusan perizinan;
- m. fasilitasi permasalahan proses produksi;
- n. fasilitasi pengamanan kawasan;
- o. fasilitasi pengembangan sarana promosi;
- p. pembinaan ;
- q. fasilitasi pengurusan permodalan;
- r. pengembangan kluster bisnis;
- s. penyelenggaraan promosi produk;
- t. pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal;dan
- u. peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga.
BAB V - PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
Pasal 11

- (1) Dalam hal mendukung pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan dalam bentuk penguatan modal bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui hibah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan dalam bentuk penguatan modal bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengkoordinasian pembiayaan dalam bentuk penguatan modal bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
BAB V - PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
Pasal 12

- (1) Selain dukungan pembiayaan dalam bentuk penguatan modal bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam memperoleh perizinan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif.
- (2) Selain dukungan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; atau
- c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajemen usaha.
Bagian Kedua
Penjaminan
BAB V - PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dalam upaya memperoleh pembiayaan untuk penguatan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah, bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk, agar dapat menyediakan pembiayaan dalam bentuk penguatan modal bagi Usaha Mikro.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas kemudahan pengajuan Kredit bagi Usaha Mikro Dan Kecil yang bersifat produktif.
- (3) Fasilitas kemudahan pengajuan kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi.
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan Usaha Mikro dan Kecil dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
- b. persaingan usaha yang sehat;
- c. kemitraan usaha; dan
- d. perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Bagian Kedua
Iklim Usaha
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD, Dunia Usaha dan Masyarakat harus berperan aktif untuk memfasilitasi penciptaan iklim dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro dan Kecil meliputi aspek :
- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
perlindungan;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dalam hal penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Mikro dan Kecil yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Pasal 16

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditujukan untuk mendorong penguatan modal dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil.
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Pasal 17

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Pasal 18

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi Usaha Mikro dan Kecil atas segala informasi usaha.
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Pasal 19

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar.
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Pasal 20

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e ditujukan untuk :
- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat.
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Pasal 21

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f ditujukan untuk :
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- c. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro dan Kecil;
- d. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- e. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; dan
- f. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Pasal 22

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. memperluas sumber pendanaan untuk meningkatkan promosi produk Usaha Mikrodi dalam daerah;
- b. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro dan Kecil yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam negeri; dan
- c. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dan Kecil dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Pasal 23

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 24

- (1) Usaha Mikro dan Kecil dapat melakukan kerjasama usaha dalam berbagai bidang usaha dengan dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
- (3) Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Usaha Mikro dan Kecil;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 25

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan dengan pola :
- a. Inti-plasma;
- b. sub kontrak ;
- c. waralaba ;
- d. dagang umum ;
- e. distribusi dan keagenan ; dan
- f. bentuk lain .
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 26

.....
Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi plasmanya dalam:
- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberianbimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi;
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:
- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak;
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 28

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki kemampuan yang pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian
- (2) Selain memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada usaha mikro secara berkesinambungan.
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro atau Usaha Kecil sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 30

...
Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil.
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 31

- (1) Dalam hal Usaha Mikro dan Kecil menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak ketiga, pelaksanaan kemitraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro dan Kecil.
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dituangkan dalam perjanjian tertulis paling sedikit mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro dan Kecil serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro dan Kecil terhadap Usaha Besar.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro dan Kecil dengan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi peraturan, dan workshop.
- (2) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD melakukan Pengendalian dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan Program fasilitasi penciptaan Iklim Usaha Mikro dan Kecil.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

- (1) Dalam hal Dunia Usaha, Usaha Mikro dan Kecil yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24, dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
- b. larangan untuk menjalankan fungsi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. pencabutan izin usaha.
BAB X
Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Usaha Mikro dan Kecil yang telah melakukan aktifitas usaha dan belum memiliki perizinan usaha, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus melakukan pengurusan perizinan usaha.
BAB XI
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2015 Pj. BUPATI SERANG, ttd
HUDAYA
Diundangkan di Serang pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SERANG, ttd
LALU ATHARUSSALAM R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 08
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SYAMSUDDIN, SH., M.Si NIP, 19690424 199901 1 001
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN : (8/2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka melindungi, meningkatkan dan mewujudkan kepastian usaha Mikro dan kecil, diperlukan pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil.
Pemerintah Kabupaten Serang melalui Peraturan Daerah ini berupaya melakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil agar usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro dan Kecil, Selain dari pada itu Usaha Mikro dan Kecil dapat menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah, oleh karenanya harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Menengah dan Besar .
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dimaksudkan untuk mewujudkan Usaha Mikro dan Kecil menjadi tangguh dan mandiri.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'sentra' adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Usaha Mikro dan Kecil yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.Contoh: sentra anyaman bambu, sentra perikanan, sentra kerajinan gerabah, dan sentra kerajinan tas.Huruf cYang dimaksud dengan 'klaster' adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).Huruf dYang dimaksud dengan 'kelompok' adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro dan Kecil atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'setara' adalah para pihak yang mengikat perjanjian Kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'inti-plasma' adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Menengah dan Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro dan Kecil sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.## Huruf bYang dimaksud dengan 'subkontrak' adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Menengah dan Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.Huruf cYang dimaksud dengan 'waralaba' adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.Huruf dYang dimaksud dengan 'dagang umum' adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Menengah dan Besar, yang dilakukan secara terbuka.## Huruf eYang dimaksud dengan 'bentuk lain' adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'perjanjian tertulis' adalah perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam akta otentik.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 32