PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 11 Maret 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KIS A R A N - 2 1 2 1 6
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 11 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI ASAHAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor Pembentukan 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 16);
Menetapkan
:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat ( Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Asahan.
2. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia .Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Asahan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Asahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang Bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk oleh oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18. Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang / Jasa.
19. Penyedia Barang / Jasa adalah badan usaha atau menyediakan barang / jasa. perorangan yang
20. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang / jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan / atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang / Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara Swakelola oleh Pemermtah Desa dengan melibatkan seluruh ' masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material / bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang / Jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, ^ dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang / Jasa yang dianggap mampu. '
BAB III - TATA NILAI PENGADAAN
Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang / Jasa di Desa tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan bahan, material, dan / atau barang / alat yang dapat merusak lingkungan sekitar.
- (2) Pengadaan Barang / Jasa di Desa diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memiliki, Standar Nasional Indonesia (SNI).
Bagian Kedua
Tata Nilai Pengadaan
BAB III - TATA NILAI PENGADAAN
Pasal 6

- (1) Prinsip-prinsip Pengadaan Barang / Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:
- a. efisien berarti Pengadaan Barang / Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif berarti Pengadaan Barang / Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang / Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyrakat dan Penyedia Barang / Jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi program, masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
- e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa;dan
- f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan " aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadan Barang / Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. /
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 7

- (1) TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.
- (3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah diutamakan Kepala Urusan Pembangunan dan / atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai anggota aktif, memiliki kompetensi dibidangnya dan organisasinya terdaftar di Pemerintah Desa setempat.
- (5) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
- a. ketua, adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa;
- b. sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur Desa atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- c. tiga anggota berasal dari unsur Aparatur Desa dan / atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (6) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang / jasa dimaksud.
- (7) Honorarium dan keperluan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan untuk kegiatan pengadaan barang / jasa di atas nilai 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang TPK
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 8

- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
- b. menetapkan spesifikasi teknis barang / jasa (bilp. diperlukan);
- c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana / sketsa (bila diperlukan);
- d. menetapkan Penyedia Barang / Jasa;
- e. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- f. menandatangani Surat Perjanjian;
- g. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang / Jasa;dan
- h. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang / Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai keanggotaan TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab melaksanakan tugas; dalam
- b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. menandatangani Pakta Integritas;
- d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan bendahara di Pemerintah desa; dan
- e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas / pekerjaannya.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli / teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (4) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang / Jasa apabila belum tersedia anggaran.
Bagian Ketiga
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 9

- (1) Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri atas 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang Aparatur Desa dan 1 (satu) orang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan bendahara di Pemerintah desa.
- (4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa untuk nilai di atas Rp 50.000.000,( lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat menggunakan tenaga ahli / teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (6) Dalam hal keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan / Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis.
- (7) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan / Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
BAB V - KEGIATAN SWAKELOLA
Pasal 10

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan / atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. dan
- (3) Khusus untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan / atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
Bagian Kedua
Rencana Pelaksanaan
BAB V - KEGIATAN SWAKELOLA
Pasal 11

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:
- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, peralatan; dan kebutuhan
- c. khusus sederhana / sketsa (bila diperlukan); pekerjaan kontruksi, menetapkan ' ' gambar kerja rencana
- d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- e. perkiraan biaya (RAB).
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Swakelola
BAB V - KEGIATAN SWAKELOLA
Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan barang / jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang / Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (2) Tata cara pengadaan barang / jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB V ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK :
- a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan / pekerjaan;
- b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan / atau
- c. dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan / atau mandor).
- (4) TPK wajib memonitoring atas kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu.
- (5) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan / atau peningkatan jalan di pedesaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan secara Swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes terbagi tiga tahap yaitu:
- a. tahap pertama senilai 60% (enam puluh perseratus) merupakan uang dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiayai , persiapan Pelaksanaan kegiatan;
- b. tahap kedua senilai 30% (tiga puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkanlOO% (seratus perseratus) dari nilai uang dimuka yang telah dipergunakanjdan
- c. tahap ketiga senilai 10% (sepuluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang yang-diminta pada tahap kedua yang telah dipergunakan.
- (6) TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
- (7) TPK wajib membuat pertanggungjawaban hasil pekerjaan / kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes.
BAB VI - s KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA
Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia Barang / Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang / jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang / jasa secara langsung di Desa.
- (2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang / Jasa di Desa diutamakan bagi Penyedia Barang / Jasa yang memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- b. pernyataan kebenaran usaha;dan
- c. untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan / atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Tidak boleh menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko / penyedia / individu) sebagai calo penyedia bahan / alat / tenaga yang dibutuhkan.
Bagian Kedua
Perencanaan
BAB VI - s KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA
Pasal 14

- (1) Dalam perencanaan Pengadaan Barang / Jasa TPK harus mempertimbangkan :
- a. kondisi / keadaan yang sebenarnya di lokasi / lapangan;
- b. kepentingan masyarakat setempat;
- c. jenis, sifat dan nilai Barang / Jasa serta jumlah Penyedia Barang / Jasa yang ada; dan
- d. kebutuhan barang / bahan.
- (2) TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
- a. rencana anggaran belanja berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar terdekat;
- b. harga barang / jasa yang disusun di datam Rencana " Anggaran Belanja dapat mengacu pada harga barang / jasa yang ada di e-catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- c. rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang / jasa yang akan diadakan;
- d. spesifikasi teknis barang / jasa (apabila diperlukan);
- e. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana / sketsa (apabila diperlukan).
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
BAB VI - s KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA
Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang / Jasa meliputi:
- a. pengadaan Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);dan
- c. pengadaan Barang / Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a:
- a. tim pengelola kegiatan membeli Barang / Jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang / Jasa;
- b. pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis;
- c. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang / Jasa;
- d. tim pengelola kegiatan melakukan negosasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia Barang / Jasa;dan
- e. penyedia Barang / Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- (3) Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b :
- a. tim pengelola kegiatan membeli barang / jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang / Jasa;
- b. tim pengelola kegiatan melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang / Jasa dengan dilampiri daftar barang / jasa (rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- c. penyedia Barang / Jasa menyampaikan penawaran tertulis pada form yang telah disediakan oleh TPK yang berisikan daftar barang / jasa ( rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume ^ - darrsatuan) dan harga;
- d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia Barang / Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang / jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;
- e. penyedia Barang / Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
- f. tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang / jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan / tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda / kamling, pos RT / RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
- 2) nama dan alamat penyedia barang / jasa;
- 3) harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
=
- 4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
- 5) tanggal diumumkan.
- (4) Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup c :
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang / Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang / jasa (rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang / jasa;
- b. penyedia Barang / Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang / jasa (rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- c. tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang / jasa terhadap kedua Penyedia Barang / Jasa yang memasukan penawaran;
- d. apabila spesifikasi teknis barang / jasa yang ditawarkan :
- 1) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang / Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
- 2) apabila dipenuhf oleh salah satu Penyedia Barang / Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Brang / Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
- 3) jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang / Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf arkepada penyedia barang / jasa yang lain.
- f. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang / Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang / jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan Bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara Hasil negosiasi;
- g. ketua TPK dan Penyedia Barang / Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
- 1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak;
- 2) ruang lingkup pekerjaan;
- 3) nilai pekerjaan;
- 4) hak dan kewajiban para pihak;
- 5) ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan);
- 6) jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan;
- 7) ketentuan keadaan kahar; dan
- 8) sanksi, termasuk denda keterlambatan.
- h. pihak Penyedia Barang / Jasa yang berwenang menandatangi Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah Pemilik toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan / atau Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran pengurus / karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar; sepanjang pihak tersebut Dasar
- i. TPK mengumumkan data, barang / pekerjaan dan penyedia barang / jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan / tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda / kamling, pos RT / RW, pos Karang Taruna, gedung serbaguna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan:
- 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
- 2) nama dan alamat penyedia barang / jasa;
- 3) harga hasil negosiasi ;
- 4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
- 5) tanggal diumumkan.
- (5) Contoh Dokumen Pengadaan . Barang / Jasa di Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Keempat
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
BAB VI - s KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA
Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka TPK ' dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia Barang / Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan.
- (2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
/
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;.,
- b. mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan / atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (3) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, Penyedia Barang / Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (4) TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia Barang / Jasa baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang murah dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Untuk nilai Pengadan Barang / Jasa di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
- (6) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menambah pekerjaan dan / atau melaksanakan pekerjaan tambahan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan ketersedianya anggaran.
Bagian Kelima
Pembayaran Prestasi Kerja
BAB VI - s KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA
Pasal 17

- ( 1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa setelah Panitia Penerima hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Barang / Pekerjaan.
- (3) Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah dikurangi dengan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang / Jasa sebesar 1 / 1000 x jumlah hari keterlambatan x nilai total surat perjanjian (apabila terjadi keterlambatan).
Bagian Keenam
Keadaan Kahar
BAB VI - s KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA
Pasal 18

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa di Desa meliputi:
- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan;
- e. kebakaran; dan / atau
- f. gangguan industri lainnya yang dinyatakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang / Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak / instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang / Jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak Penyedia Barang tidak termasuk kategori Keadaan Kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.
Bagian Ketujuh
Pemutusan Surat Perjanjian
BAB VI - s KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA
Pasal 19

TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila :
- a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang / Jasa sudah melampaui 28 hari kalender;
- b. penyedia kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK;dan Barang / Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan
- c. penyedia Barang / Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan / atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan
BAB VI - s KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA
Pasal 20

- TPK dan Penyedia Barang / Jasa terlebih dahulu (1) Perselisihan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku PKPKDes. antara
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kesembilan
Serah Terima Pekerjaan
BAB VI - s KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA
Pasal 21

- ( 1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan kepada Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam Surat Perjanjian.
- (3) Penyedia Barang / Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 22

- (1) Camat wajib melakukan pengendalian Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Asahan sebagai APIP wajib melakukan pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- (3) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang / jasa di Desa wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan Inspektorat.
Bagian Kedua
Sanksi
Basal 23
- (1) Penyedia Barang / Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
- a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam JDokumen Perjanjian Kerja, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang / Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, sehingga mengurangi / menghambat memperkecil dan / atau meniadakan persaingan yang sehat dan / atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang / Jasa;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan / atau tidak dapat diterima oleh TPK;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif, berupa peringatan / teguran tertulis;
- b. gugatan secara perdata; dan / atau
- c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila ditemukan penipuan / pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang / Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan / atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang / Jasa, maka TPK:
- a. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi; dan / atau
- c. dilaporkan secara pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran / peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan / atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses Pengadaan Barang / Jasa di Desa maka dapat diberhentikan sebagai anggota TPK.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 24

Penyedia Jasa ^ Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian terhadap Pemerintah Desa atas beban biaya APBDes dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari Penyedia Jasa Konsultan yang bersangkutan, dan / atau dituntut dengan ganti rugi sesuai Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama.
BAB VIII - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN
Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap keanggotaan TPK dilakukan pelatihan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- (2) Program peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Tim Asistensi Desa yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari :
- a. unit Layanan Pengadaan;
- b. satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten
- (4) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud padaayat (2) meliputi :
- a. meningkatkan kapasitas SDM;
- b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang / Jasa; dan
- c. melakukan pendampingan pengawasan dan pengendalian kepada unsur Kecamatan.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Pengadaan Barang / Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sah.
- (2) Pengadaan Barang / Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.
Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 11 Maret 2015
BUPATI ASAHAN,
dto
TAUFAN GAMA SIMATUPANG
Diundangkan di Kisaran pada tanggal 11 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,
AERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2015 NOMOR 11
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
11 TAHUN 2015
TT MARET 2015
TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA
Kode Desa.
UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
Alamat : Jin.
Nomor
Lampiran
Perihal
Kepada
Yth
Alamat :
di-
Tempat
Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa paket pekerjaan sebagai berikut:
- a. Paket pekerjaan
:
- b. Nilai total RAB
:
- c. Sumber pendanaan
:
Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga,secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:
| No | Kegiatan | Hari/Tanggal | Waktu |
|------|-------------------------------------------------|----------------|---------|
| A | Pemasukan Dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga | | |
| B | Penandatanganan SPK | | |
Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. (Rencana Anggaran Biaya dan dafitar barang yang kami perlukan terlampir)
Demikian disampaikan untuk diketahui.
K E T U A,
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA
7
Alamat : Jin.
; ..
RENCANA ANGGARANBIAYA
Kegiatan:
Pekeijaan
Tahun Anggaran
Pemberdayaan ADD Desa
| No | Jenis Barang/Bahan | Volume / Satuan | Harga Satuan ( Rp) | Jumlah Harga ( Rp ) |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| l 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | |
| | PPN 10% | | | |
| | Jumlah | | | |
| | Dibulatkan | | | |
KETUA,
FORMULIRISIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Pekeijaan :
Alamat
:
Telepon/ Hp :
No. Identitas :
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L.D/I
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Saya tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan;
6. Data - data saya adalah sebagai berikut:
- A. Data Administrasi
1. Nama
2. Pekeijaan
3. Alamat Rumah
No. Telepon No. Fax
4. Alamat Kantor
No. Telepon
5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)
B. Surat Izin Usaha/melaksanakan kegiatan (apabila dipersyaratkan)
1. No. Surat izin Usaha
2. Masa berlaku izin usaha
3. Instansi pemberi izin usaha
PAKTA INTEGR1TAS
Sayayang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
No.Identitas(KTP/SIM)
:
4» '
Jabatan
Bertindak untuk
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bahan Material untuk Paket dengan ini menyatakan bahwa saya: Pekeijaan
1. Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Insfektorat kab. Paser dan /atau Intansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
4. Apabila Melanggar hal - hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
Rekanan
Materai 6000
(KOP SURAT REKANAN)
- Alamat: JIN.
Teleppn:
Kode Pos 76211
Kepada
Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa
Tempat
Di
Nomor
Lampiran
: 1 (satu) berkas
Perihal
: Pengadaan
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
Alamat
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya (Toko/UD/CV/PT) milik kami dapat dipercayakan untuk melaksanakan
paket Pekeijaan
Pengadaan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten Paser.
Pada
Bohan
Material
..
Kecamatan
Rp.
Dengan hargasebesar
Terbilang
Jangka waktu pelaksanaan
..Rupiah )
.) hari keija
(
(
Bersama Surat Penawaran ini Kami Lampirkan ;
- 1 Daftar Kuantitas dan harga ( RAB)
2. Formulir Isian Kualifikasi
Harga penawaran tersebut di atas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai serta biaya lainnya yang wajib dilunasi oleh kami.
Demikian di sampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku.
Hormat kami,
Rekanan
Kegiatan:
Pekeijaan
Tahun Anggaran
| No | Jenis Pekerjaan Yang Di Kerjakan | Volume / Satuan ( meter, unit, btg, kg ) | Harga Satuan ( Rp) | Jumlah Harga ( Rp ) |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| l 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | |
| | PPN 10% | | | |
| | Jumlah | | | |
| | Dibulatkan | | | |
Terbilang :
Rekanan
RENCANA ANGGARANBIAYA
Pemberdayaan ADD Desa i.
5
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA
KECAMATAN
...
Kode Desa :
Alamat :
NO ...
BERITA ACARA HASIL NEGOSIASIPENAWARAN
NOMOR :
TANGGAL:
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun
, kami yang bertanda tangan di bawah ini
Ketua Tim Pengelola
, Setelah dilakukan negosiasi
Kegiatan Desa
harga untuk pekeijaan :
Tahun Anggaran
1. Nama Perusahaan/Rekanan:
A l a m a t '
: .
Harga Penawaran
Harga Negosiasi :
.
(
•
•
)
(
•
•
)
2. NamaRekanan
A l a m a t
Harga Penawaran
Harga Negosiasi :
Berdasarkan hasil negosiasi disepakati harga terendah yang wajar maupun secaxa teknis dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :
Nama Rekanan :
A l a m a t
:
Harga
Negosiasi :
Dengan harga negosiasi tersebut diatas rekanan yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan pekeijaan sesuai ketentuan Rencana Keija dan Syarat - syarat dalam dokumen pengadaan.
Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Peijanjian.
•
)
(
•
(
•
•
)
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
MASING MASING PIHAK :
Tim Pengelola Kegiatan Ketua,
Menyetujui :
3
Daftar Hadir
Tanggal
Jam
Acara
Tempat
Negosiasi Harga
Kantor Desa
| No | N a m a | Jabatan | Tanda Tangan |
|------|-----------|-----------|----------------|
| 1 . | | KetuaTPK | |
| 2 . | | | |
| 3 . | | | |
Tim Pengelola Kergiatan Ketua,
SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )
PEKERJAAN :
KODE REKENING BELANJA
SUMBER DANA NOMOR TANGGAL WAKTU PELAKSANAAN N1LAI PEKERJAAN
APBDes
(
.) hari kalender
Jumlah termasuk pajak PPN 10%
Rp.
(terbilang)
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG DAN JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekeijaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekeijaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Tim Pengelola Kegiatan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pengadaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada TPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA TIM PENGELOLA KEGIATAN Ketua,
Nomor
Tanggal
Nomor
Tanggal
Nomor
Tanggal
KABUPATENASAHAN KECAMATAN KANTOR PEMERINTAH DESA
NOMOR DAN TANGGAL SPK
\
SURAT PENAWARAN
BERITA ACARA NEGOISAS1
STANDAR KET .iMTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.
2 . HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan . interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia
3. PENYEDIA JASA MANDIRI
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara TPK dengan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Ppnyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.
HARGA SPK 4.
- v b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- a. TPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kunatitas dan harga ( untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lumpsump )
5. HAK KEPEMILIKAN
TPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang/jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada TPK. Jika diminta olehTPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada TPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh TPK tetap pada TPK , dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada TPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam keadaan dan kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6 . CACAT MUTU
TPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. TPK dapat memerintahkan kepada Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh TPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
PERPAJAKAN 7.
Penyedia berkewajiban untuk membayar pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.
8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
9. JADWAL
- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatangan oleh para pihak.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada TPK, maka TPK dapat melakukan penjadwalan kembaii pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
10. ASURANSI
- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK ditandatangani sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
- 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya;
- 3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
- 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia,dan personil
- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas TPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap TPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat TPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal MulaF Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita cara penyerahan akhir :
- 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian personil ;
- b. Terrhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara pen yerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil pekerjaan ini, Bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian TPK.
- 3) Kehilangan atau keruskan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki olep penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini .
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau E?ahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau keruskan ters ' ebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan TPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
13. PENGUJIAN
Jika TPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi.
14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
Pemeiksaan pekerjaan dilakukan setelah pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia akan dikenakan denda.
- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka TPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
16. SERAHTERIMA PEKERJAAN
- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada TPK untuk penyerahan pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah TPK.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekrjaan TPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
17. PERUBAHAN SPK
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK ;
- 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, TPK dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK.
18.
PERISTIWA KOMPENSASI
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
- 1) TPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia ;
- 3) TPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instajksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- 4) Penyedia belum bisa masuk Ke lokasi sesuai jadwal;
- 5) TPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- 6) TPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) TPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh TPK;
9. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka TPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangnan waktu penyelesaian pekerjaan. b.
- 8) Ketentuan lain dalam SPK.
11. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. c.
12. Perpanjagan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. d.
13. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagai atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. e.
19. PERPANJANGANWAKTU
- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. TPK berdasarkan data penunjang dan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. TPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
20.
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka TPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan Kahar.
- 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada TPK, dan selanjutnya menjadi hak milik TPK;
- 2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak TPK.
- 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 5) Penyedia selama Masa SPK gagai memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh TPK;
- 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan TPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
14. Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapanjhari; 7)
15. TPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. 8)
16. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 9)
- 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia :
- 1) Penyedia membayar denda; dan/atau
- 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena TPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka TPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang - undangan .
21. PEMBAYARAN
- a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan dengan ketentuan :
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
- 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
- b) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesar 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c) TPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada TPK.
- d) Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran, TPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
22. DENDA
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. TPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
23. PENYELESAIANPERSELISIHAN
TPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil Desa telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini .
s
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN
KANTORDESA
Jalan.
Telp. (0543)
Kode Pos.
No.
BERITA ACARA PEMER1KSAAN BARANG / PEKERJAAN
NOMOR :
bulan
tanggal
yang bertanda tangan dibawah ini :
Pada
hari
ini
Tahun
K e t u a. :
Jabatan
1. N a m a
: Sekretaris.
2. N a m a
Jabatan
Jabatan
3. N a m a
: Anggota
Nomor : Selaku Panitia Penerima Hasil Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tanggal Pekerjaan dan telah memeriksa Barang / Pekerjaan dengan teliti sebagai daftar terlampir yang telah diserahkan oleh :
Dengan kesimpulan bahwa pengadaan barang / pekerjaan sebagai berikut :
Baik
Kurang / Tidak baik.
Barang yang kondisi baik yang kami beri tanda V yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda X.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam dipergunakan sebagai mana mestinya . 3 ( tiga ) rangkap untuk
Rekanan,
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1
1.Nama
Jabatan
: Ketua
2
.
2. N a m a
jabatan
: Sekretaris
3.
3. N a m a
: Anggota
Jabatan
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN
KANTORDESA ...
Jalan.
Telp. (0543)
Kode Pos.
No.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN
NOMOR :
bulan
tanggal
yang bertanda tangan dibawah ini :
Pada
hari
ini
Tahun
Jabatan
K e t u a. :
- 1 . N a m a
:
Sekretaris . :
2. N a m a
:
Jabatan
3. N a m a
:
Jabatan
: Anggota
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tanggal Pekerjaan dan telah memeriksa Barang / Pekerjaan dengan teliti sebagai daftar terlampir yang telah diserahkan oleh : : Nomor : Selaku Panitia Penerima Hasil
SPK
tanggal
Berdasarkan
Surat
Pesanan
Nomor
:
Dengan kesimpulan sebagai berikut :
- a. Terdapat baik sesuai dengan Surat SPK .
- b. Kurang / Tidak baik .
Barang yang kondisi baik yang kami beri tanda V yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda X .
3 ( tiga ) rangkap untuk Demikian Berita Acara ini dibuat dalam dipergunakan sebagai mana mestinya .
Rekanan,
PANITIA PENERIMA HASH PEKERJAAN
1
- 1 . N a m a
Jabatan
- Ketua :
2
.
2. N a m a
jabatan
: Sekretaris
3
3. N a m a
Jabatan
: Anggota
*
DAFTAR NAMA BARANG / PEKERJAAN YANG D1PER1KSA
| No | Nama Pekerjaan | Volume barang | Tanda | Keterangan |
|------|------------------|-----------------|---------|------------------|
| I . | | | V | Baik dan Lengkap |
Rekanan,
PANITIA PENERIMA HASH PEKERJAAN
1. N a m a
Jabatan
2. N a m a jabatan
3. N a m a
Jabatan
: Ketua
: Sekretaris
:
: Anggota
1
2
3
(KOP SURAT REKANAN)
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN
Nomor
Tahun
Pada hari ini
tanggal
,kami yang ber + anda tangan dibawah ini
Bulan
1. N a m a
:
Jabatan
:
Alamat
dalam hal ini bertindak atas nama
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama
Jabatan
Alamat
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan barang / pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang / pekerjaan dari PIHAK KESATU berupa :
Banyaknya
Nama Pekerjaan
No
Demikian berita acara serah terima barang / pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benamya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA TIM PENGELOLA KEGIATAN KETUA,
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN
Nomor
Tahun Tahun Bulan Pada hari ini tanggal , sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomar : Kecamatan , tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2014, dengan ini kami Tim Pelaksana Kegiatan menyatakan telah menyerahkan barang / pekerjaan Kepada Kepala Desa melalui Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima barang / pekerjaan berupa :
| No | Nama Pekerjaan | Volume barang | Tanda | Keterangan |
|------|------------------|-----------------|---------|------------------|
| I . | | | V | Baik dan Lengkap |
Demikian berita acara serah terima barang / pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan .
YANG MENYERAHKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN KETUA,
YANG MENERIMA
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1. N a m a
:
Jabatan
2. N a m a jabatan
3. N a m a
Jabatan
: Ketua
: Sekretaris
:
: Anggota
MENGETAHUI KEPALA DESA,
1
2 .
3
Pada hari
Nama
Jabatan
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN
KANTOR DESA
...
SURATPER1NTAH KERJA
NOMOR: , /SPK/.
Tanggal kami yang bertatida tangan dibawah ini :
Ketua TPK Desa
Alamat
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama
:
Jabatan
:
Alamat
:
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya di atas memerintah PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia melaksanakan perintah keija dari PIHAK PERTAMA untuk pekeijaan :
| No | Jenis Pekeijakan yang Dikerjakan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Harga (Rp) |
|--------|------------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| 1 . | | | | |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | |
PIHAK KESATU dalam jabatan tersebut diatas memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui ikatan kerja sebagai pelaksana kerja ( Pemborong ) dengan Kesepakatan Upah Kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
3. Kegiatan
Bulan
Tahun
4. Jangka Waktu Pelaksanaan
- 4.1 Jangka
- waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan ) hari kalender terhitung mulai tanggal, ( s/d
- 4.2 Pekerjaan tersebut harus diselesaikan dengan baik oleh PIHAK KEDUA sampai pada batas waktu yang telah disepakati bersama- sama, selambat-lambatnya tanggal,
5. Harga Upah Kerja dan Cara Pembayaran
- 5.1 Harga
- upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan di wilayah Desa berdasarkan hasil negosiasi ditetapkan Rp. sebesar ) • (
- 5.2 Cara pembayaran/ upah kerja secara sekaligus ( borongan ) atau setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% ( seratus persen ) dengan ketentuan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan terkait dengan upah yang dibayarkan melalui Bendahara Desa
6. Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan
- 6.1 PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan serta mengikuti petunjuk teknis dari pengawas lapangan ( mandor ).
- 6.2 Alat dan bahan pekerjaan tersebut disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- Surat Perintah Kerja ini berlaku selama yang menerima ' pekerjaan melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dan hasil pekerjaan diserah terima oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan baik.
Demikian Surat Perintah Kerja untuk Upah Kerja ini dibuat dan berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA, TIM PENGELOLA KEGIATAN KETUA,
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN KECAMATAN KANTOR DESA
Kode Desa
Alamat : Jalan
SURAT PERINTAH KERJA
NOMOR
/
/ SPK /
:
TANGGAL
:
bulan
Pada hari ini tanggal
bertanda tangan di bawah ini :
- Nama 1
Jabatan
Alamat
- 2 Nama Jabatan Alamat
Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAKPERTAMA
Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

TUGASPEKERJAAN
PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dan menyatakan bersedia, setuju dan sanggup untuk melaksanakan pekeijaan :
1. Jenis pekerjaan
2. Lokasi pekerjaan
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

NILAI PEKERJAAN
Nilai pekeijaan yang disepakati oleh PIHAK I dan PIHAK II sebesar :
| NO. | JENIS PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN | BANYAKNYA | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH(Rp.) |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Rp |
tahun
Kami yang
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

SERAH TERIMA PEKERJAAN
1. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia barang mengajukan penyerahan Barang secara tertulis kepada Tim Pengelola Kegiatan.
2. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia barang. Selanjutnya dibuat Berita Pemeriksaan Barang.
3. Apabila pada waktu serah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, tidak sesuai dan lain sebagainya, maka pihak kedua bersedia untuk memperbaiki sesuai dalam perencanaan yang tertuang dalam dokumen penunjukan Langsung.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

CARA PEMBAYARAN
1. Pembayaran pekeijaan 100% (seratus perseratus) dilakukan oleh TPK setelah penyedia barang menyelesaikan seluruh pekeijaan pengadaan barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
2. 2.
3. untuk Belanja Modal Pengadaan secara cash/kontan Pembayaran dilakukan melalui DPA Desa ... kode rekening belanja sejumlah nilai dalam kontrak sebesar Rp... dikurangi pajak sesuai ketentuan Pemerintah. ( )
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN
1. Hak dan Kewajiban Tim Pengelola Kegiatan, sebagai berikut :
- a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang.
\
- b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang.
- c. Menangguhkan pembayaran.
- d. Mengenakan denda keterlarabatan.
- e. Membayar nilai SPK kepada penyedia barang.
- f. Memberikan instruksi sesuai jadwal.
2. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang, sebagai berikut :
- a. Menerima pembayaran sesuai dengan nilai SPK.
- b. Menerima pembayaran ganti rugi / kompensasi (blla ada).
- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan.
- e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

SANKSI DAN DENDA
1. Denda adalah sanksi fmansial yang dikenakan kepada penyedia barang karena telah melakukan cidera janji.
2. Besamya denda yang harus dibayar penyedia barang atas keterlambatan penyelesaian pekeijaan adalah 1 /1000 (satu perseribu) dari nilai SPK atau bagian kontrak lainnya untuk setiap hari keterlambatan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
- a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah kejadian di luar kemampuan penyedia barang untuk mengatasinya termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas kejadian - kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen, Instansi Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi, huru - hara, pemberontakan dan epidemi yang secara langsung dapat mengakibatkan keterlambatan per .yerahan pekerjaan.
- b. Dalam hal terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) penyedia barang wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran, selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure disertai keterangan dari pihak yang berwenang / berwajib.
- c. Apabila dalam jangka . waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas penyedia barang tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan \_sebagai akibat Force Majeure.
- d. Dalam pemberitahuan mengenai kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud pada angka huruf b di atas hams disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan penyedia barang dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyeralian pekerjaan kepada Tim Pengelola Kegiatan.
- e. Tim Pengelola Kegiatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan akan memberikan jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada penyedia barang.
- f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka huruf e di atas Tim Pengelola Kegiatan tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekeijaan dari penyedia barang, maka Tim Pengelola Kegiatan dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
2. Penghentian SPK dilakukan karena terjadinya keadaan kahar (force majeure), dan dalam hal ini Tim Pengelola Kegiatan wajib membayar pelaksanaan pekeijaan kepada penyedia barang sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
3. Pemutusan SPK dilakukan apabila penyedia barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (wanprestasi) dan kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Pemutusan SPK dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses penunjukan langsung maupun pelaksanaan pekeijaan. 4.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISfflAN
- Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. maka pada dasamva akan diselesaikan secara musyawarah. 1 .
- Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan. 2.
- Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Peijanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Paser. 3
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluamya Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Surat Perintah Keija (SPK) ini dibuat 4 (empat ) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai dan ditandatangani oleh masing masing pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selebihnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

P E N U T U P
Demikian Surat Perintah Kerja ini di buat dan ditandatangani pada tanggal yang telah ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
PIHAK KEDUA
(TOKO/UD/CV ,)
PIHAK KESATU, KETUA,
i
FORM NEGOSIASI
Kegiatan Pekerjaan Lokasi
| NO. | Jenis Barang/Bahan | RENCANA ANGGARAN BIAYA | RENCANA ANGGARAN BIAYA | RENCANA ANGGARAN BIAYA | RENCANA ANGGARAN BIAYA | HARGA NEGOSIASI | HARGA NEGOSIASI |
|-------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| NO. | Jenis Barang/Bahan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga (Rp) | Harga Satuan | Harga (Rp) |
| | | | | | JUMLAH | JUMLAH PPN 10% KESELURUHAN DIBULATKAN | |
| | Terbilang : | | | | | | |
PEMILIKTOKO
TIM PENGELOLA KEGIATAN KETUA,
BUPATI ASAHAN, dto
TAUFAN GAMA SIMATUPANG