PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 2 Tahun 2015
Tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 2 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi kerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang ada di Iingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah terhadap keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang memiliki kondisi dan resiko pekerjaan yang sangat tinggi.
- b. bahwa dengan pertimbangan diatas dirasa perlu untuk memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)i
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
MENETAPKAN
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipiI Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Bitung.
2. Kepala Daerah adaiah Walikota Bitung.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kata Bitung.
3. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Kata Bitung.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang benvenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran Pengguna Barang, yangjuga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan sebagai penghargaan (rewards) bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sudah menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan prima terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki kondisi dan resiko pekerjaan yang sangat tinggi.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
BAB II - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 2

Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektifi Lainnya adalah :
- a. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah agar lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan yang memiliki beban, kondisi dan resiko pekerjaan yang sangat tinggi.
- b. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah agar tetap melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi melebihi jam kerja normal setiap harinya serta tetap melaksanakan tugastugas dihari libur jika diperlukan; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
BAB III - BESARAN JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN KETENTUAN JAM KERJA
Pasal 3

Besaran jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah disesuaikan pada besaran tanggungjawab, dan beban kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
BAB III - BESARAN JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN KETENTUAN JAM KERJA
Pasal 4

1. Ketentuan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan sebagai berikut : a. Senin-Kamis mulai Pukul 07.00 Wita - 18.00 Wita b. Jumat mulai Pukul 06.00 Wita - 17.00 Wita Jika diperlukan, seluruh Pegawai Negeri Sipil tetap bekerja melebihi waktu
2. kerja yang telah ditetapkan:
2. Apabila ada tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan di hari-hari libur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah diwajibkan masuk kantor.