PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor ALAM Tahun 2015
Tentang PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Berlaku: 30 Oktober 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa wilayah Kabupaten Seluma memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 12);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
Dengan Persetujuan Bersama dan BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan penanggulangan bencana.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi secara teknis dalam penanggulangan bencana daerah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
11. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat olehlembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
21. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
26. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
28. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu :
- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.
- (2) Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
- a. pengurangan resiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kepentingan umum;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. kemitraan;
- k. pemberdayaan;
- l. nondiskriminasi; dan
- m. nonproletisi;
- n. kemandirian;
- o. kearifan lokal;
- p. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- q. berkelanjutan.
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dan ;
- d. menghargai budaya lokal
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. meminimalisasi dampak bencana;
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- i. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten adalah penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab penanggulangan bencana, pemerintah Kabupaten melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (3) Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5

Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD; dan
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah;.
- d. pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7

Dalam hal pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemerintah daerah harus meminta bantuan dan/ atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi :
- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dapat:
- a. melakukan kerjasama dengan daerah lain;
- b. menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman;
- c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana atas 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.
Bagian Kedua
Prabencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 11

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, meliputi :
- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
Situasi Tidak Terjadi Bencana
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengenalan dan pemantauan peringatan dini;
- c. pengurangan risiko bencana;
- d. pencegahan;
- e. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- f. persyaratan analisis risiko bencana;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- h. pendidikan dan pelatihan; dan
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 13

- (1) Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 14

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. Sistim peringatan dini;
- b. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- c. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- d. pengembangan budaya sadar bencana;
- e. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- f. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 15

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana di tingkat kabupaten dibentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana.
- (2) Anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah daerah;
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- c. Lembaga Sosial Keagamaan;
- d. Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
- e. Perguruan Tinggi;
- f. Sekolah Negeri dan Swasta;
- g. Media Massa;
- h. Masyarakat; dan/atau
- i. Dunia Usaha.
- (3) Anggota Forum sebagiamana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 16

Dalam rangka pengurangan resiko bencana Forum Pengurangan Resiko Bencana berperan antara lain:
- a. Mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat;
- b. Penyusunan rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- c. Melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. Melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
- e. Berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 17

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana
dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pemantauan terhadap :
1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;
2. penggunaan teknologi tinggi;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 18

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 19

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana;
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana,
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Kabupaten secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standard keselamatan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 21

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 22

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
Paragraf 2 Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi :
- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 24

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
- b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini (early warning system);
- c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
- e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
- f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
- g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
- i. penyiapan lokasi evakuasi; dan
- j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum meliputi :
- a. peralatan peringatan dini (early warning system) sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
- b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong mayat dan lain-lain;
- c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
- d. peta rawan bencana;
- e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
- f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
- g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
- h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
- i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
- k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan
- l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi :
- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
- b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
- c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
- d. trauma center oleh Pemerintah Kabupaten ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
- e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
- f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal;dan
- g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) BPBD bertanggungjawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah :
- a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di Daerah;
- b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kabupaten yang berbatasan;
- c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
- d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
- e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB;
- f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
- g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 28

- (1) Peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. pengamatan gejala bencana;
- b. penganalisaan data hasil pengamatan;
- c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
- d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Kabupaten, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumberdaya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 29

- (1) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Kabupaten menyusun informasi kebencanaan, basis data (data base) dan peta kebencanaan yang meliputi:
- a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
- e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
- f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
- g. lokasi pengungsian;
- h. jalur evakuasi;
- i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
- j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (data base) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
- b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- d. pengembangan sistem peringatan dini;
- e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 30

Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya:
- a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan :
1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
- b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40 %), menetapkan :
1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.
- c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%), menetapkan :
1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.
- d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 31

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya, menetapkan :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
- b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 32

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya, menetapkan :
- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 33

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui :
- a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk
mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
- b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui :
1. pengaturan, meliputi :
- a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
- b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
- c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
- d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
2. Pembinaan, meliputi :
- a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
- b) pelatihan tanggap darurat.
3. pengawasan, meliputi :
- a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
- b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
4. pengendalian, meliputi :
- a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
- b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.
- c. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan ( stakeholders).
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:
- a. banjir;
- b. kekeringan;
- c. erosi dan sedimentasi;
- d. longsor;
- e. ambles;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
- g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
- h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 36

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 37

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannnya, melakukan :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
Bagian Ketiga Tanggap Darurat
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi :
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
- e. perlakuan khusus terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikendalikan BPBD sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 1 Pengkajian secara Cepat dan Tepat
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 39

Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap :
- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana ;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.
Paragraf 2
- (1) Dalam hal terjadi bencana Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
- a. pengerahan sumberdaya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten/Kabupaten lain, provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, peralatan dan logistik dari provinsi, Kabupaten/Kabupaten lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD;
- (6) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap; dan
- i. perbaikan jalan, jembatan dan prasarana irigasi.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
Paragraf 5
Penyelamatan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 43

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan atau
- c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi ekskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal :
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
- b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana;
- (6) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.
Paragraf 6
Kebutuhan Dasar
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 44

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Kabupaten melalui SKPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang sosial menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, yang meliputi:
- a. penampungan/tempat hunian sementara;
- b. pangan;
- c. sandang ;
- d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial;
- g. pelayanan pendidikan; dan
- h. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk keguyupan dibawah koordinasi BPBD.
Paragraf 7
Perlakuan Khusus Kelompok Rentan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 45

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat; dan
- d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya )
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi yang meliputi:
- a. Aksesibilitas;
- b. Prioritas pelayanan; dan
- c. Fasilitas pelayanan.
Paragraf 8 Pemulihan Dini
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 46

Pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pascabencana
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 47

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Paragraf 2
Rehabilitasi
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 48

- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Lebih Lanjut pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Rekonstruksi
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 49

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari :
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Ketentuan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V
Pasal 50

Bencana non alam meliputi:
- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. pencemaran lingkungan hidup; dan
- f. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
Paragraf 1
Analisis Resiko Bencana Non Alam
BAB V
Pasal 51

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana bukan alam;
- (2) Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian risiko;
- b. pengelolaan risiko; dan atau
- c. komunikasi risiko;
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.
Paragraf 2 Penanggulangan
BAB V
Pasal 52

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam;
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
- b. pengisolasian bencana non alam;
- c. penghentian sumber bencana non alam; dan atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB V
Pasal 53

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 49.
Paragraf 3
Pemulihan
BAB V
Pasal 54

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.
Bencana sosial meliputi:
- f. kerusuhan sosial;
- g. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- h. teror.
Paragraf 1
Kewaspadaan Dini Masyarakat
BAB V
Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:
- a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial ;
- b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
Paragraf 4
Pemeliharaan
BAB V
Pasal 55

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam;
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumberdaya alam;
- b. pengawetan sumberdaya alam; dan
- c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam;
- d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Bencana Sosial
BAB V
Pasal 56

- c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
BAB V
Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya:
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
- (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
BAB V
Pasal 59

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasive dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 60

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
- b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
- c. pelatihan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budayamasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.
Paragraf 3
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
BAB V
Pasal 61

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
- c. meningkatkan koordinasi dengan instansi / lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 62

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
- a. APBN;
- b. APBD;
- c. masyarakat; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini, dan pascabencana.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 63

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara :
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
- (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana.
- (5) Tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua Pengelolaan Dana APBD Paragraf 1
Penyusunan Program/Kegiatan
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 64

- (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara regular tahunan dalam APBD/Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
Paragraf 2 Penggunaan Dana
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 65

- (1) Dana penanggulangan bencana harus digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 66

- (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk tanggap darurat bencana pada DPA/DPPA-BPBD dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 67

- (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik prasarana/sarana bersifat penanggulangan darurat/sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk:
- a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur sumberdaya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsoran, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
- b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
- c. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada /sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambruk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
- d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan
- e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Kabupaten yang belum diserahterimakan menjadi asset milik Pemerintah Kabupaten yang rusak berat/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.
- (2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai pada DPA/DPPA -BPBD, kecuali apabila anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran Perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya.
Paragraf 3
Penatausahaan
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 68

- (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, sebagaimana sistem dan prosedur yang
berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara regular tahunan.
- (2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
- b. Surat Permintaan dan Pembayaran (SPP);
- c. Surat Perintah membayar (SPM);
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
- e. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).
Paragraf 4
Pertanggungjawaban
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 69

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban aspek administrasi dan aspek materil.
- (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan system dan prosedur penatausahaan keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban aspek materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana/sarana maupun kegiatan non fisik.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat,
- pemulihan dini dan pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 71

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
- a. santunan duka cita;
- b. santunan kecacatan;
- c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
- d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
- f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pendataan;
- b. identifikasi;
- c. verifikasi; dan
- d. penyaluran.
- (4) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pemeliharaan
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 72

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh satuan Kerja yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya.
BAB VII - KERJASAMA
Pasal 73

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 74

Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 75

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan;
- (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 76

Setiap orang berkewajiban:
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana
Bagian Ketiga
Lembaga kemasyarakatan berhak:
- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 78

Lembaga kemasyarakatan wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten;
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 79

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 80

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Masyarakat Peduli Bencana yang terdiri dari unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui BPBD dapat memfasilitasi kegiatan dan pendanaan dari Forum Masyarakat Peduli Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Keempat
Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 82

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
Paragraf Kedua
Peran Lembaga Internasional
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 83

- (1) Lembaga internasional dapat berperanserta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 84

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan BPBD;
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten dan BPBD mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang digunakan;
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah;
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 85

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Kabupaten serta BPBD dalam penanggulangan bencana;
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IX - PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 86

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) BPBD bersama Instansi Pengawas Fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.
BAB IX - PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 87

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
BAB IX - PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 88

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 89

- (1) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalu pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua
- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Bagian Ketiga Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 91

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
Paragraf 2
Tanggungjawab Mutlak
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 92

Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Paragraf 3 Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 93

Pemerintah Kabupaten berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
Paragraf 4
Hak Gugat Masyarakat
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 94

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
Paragraf 5
Hak Gugat Organisasi Kemasyarakatan
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 95

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
BAB XI - PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 96

- (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD serta dapat melibatkan Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah dan Badan Lingkungan Hidup, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
BAB XI - PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 97

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat regular bulanan/ triwulanan/ semesteran.
- (3) Pelaporan bulanan/triwulanan/semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
BAB XI - PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 98

- (1) Pelaporan penggunaan dana bantuan keuangan atau bantuan sosial penanggulangan bencana, dilakukan penerima bantuan sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana/penanggulangan bencana telah merealisasikan keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan/bantuan sosial, atau setelah 100% (seratus persen) direalisasikan.
- (3) Pelaporan realisasi keuangan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilakukan oleh Bendahara Belanja Tidak terduga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan kepada Bupati.
BAB XI - PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 99

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 100

- (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan, maka pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia.
- (2) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana;
- b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana;
- c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD yang dibahas dan disetujui oleh Tim anggaran;
- d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekretaris Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya diinformasikan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 101

Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan kegiatan tanggap darurat bencana dengan memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, dilakukan, Inspektorat Daerah dan Badan Pengawas Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 30 Oktober 2015
PENJABAT BUPATI SELUMA, TTD
DARPINUDDIN
Diundangkan di Tais Pada tanggal 23 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA
IRIHADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR...7
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
MIRIN AJIB, SH. MH Nip. 19660725 199403 1 003
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : ________________ TAHUN 2015
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum..., dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kabupaten Seluma, maka Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Seluma sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Sebagai wilayah yang secara geografis termasuk daerah rawan bencana alam karena kedekatannya dengan Samudera Hindia, maka lahirnya peraturan daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan. Dimaksudkan juga sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah pemukimannya.
Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan pradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, disaat sekarang penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentrlistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah mengggerakkan warga
masyarakat untuk ikut berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari budaya pemerintah centries seperti di masa lalu.
Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari. Antara lain yang diatur adalah hal-hal menyangkut:
1. Tanggungjawab pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan aksi pra bencana, aksi tanggap darurat dan aksi pasca bencana yang dikoordinasi, dikomando dan dikendalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepat asas dari segala sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Pengidentifikasian macam-macam bencana dan cara mengantisipasi risikonya;
4. Hak dan kewajiban masyarakat serta tanggungjawab mutlak korporasi;
5. Mobilisasi masyarakat guna membangun budaya kewaspadaan dini terhadap bencana;
6. Hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan public secara optimal.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 ayat (1) Huruf a :

```Yang dimaksud dengan 'asas kemanusiaan' termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.Huruf b :Yang dimaksud dengan'asas keadilan' adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.## Huruf c :Yang dimaksud dengan 'asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.## Huruf d :Yang dimaksud dengan 'asas keseimbangan' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.Yang dimaksud dengan 'asas keselarasan' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.Yang dimaksud dengan 'asas keserasian' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.## Huruf e :Yang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.## Huruf f :Yang dimaksud dengan 'asas kebersamaan' adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.## Huruf g :Yang dimaksud dengan 'asas kelestarian budaya dan lingkungan hidup' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.## Huruf h :Yang dimaksud dengan 'asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi' adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera ( early recovery) maupun pada tahap pascabencana.## Huruf i :Yang dimaksud dengan 'asas partisipasi' adalah bahwa penanggulan bencana harus melibatkan masyarkat dan stake houlder.## ayat (2) :## Huruf a :Yang dimaksud dengan 'prinsip pengurangan resiko' adalah## Huruf b :Yang dimaksud dengan 'prinsip cepat dan tepat' adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.## Huruf c :Yang dimaksud dengan 'prinsip prioritas' adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.## Huruf d :Yang dimaksud dengan 'prinsip koordinasi' adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.Yang dimaksud dengan 'prinsip keterpaduan' adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.## Huruf e :Yang dimaksud dengan 'prinsip berdayaguna' adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.Yang dimaksud dengan 'prinsip berhasilguna' adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.## Huruf f :Yang dimaksud dengan 'prinsip transparan' adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.Yang dimaksud dengan 'prinsip akuntabel' adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.Huruf g :Cukup jelasHuruf h :Cukup jelasHuruf i :Cukup jelasHuruf j :Cukup jelasHuruf k :Cukup jelas## Huruf l :Yang dimaksud dengan 'prinsip nondiskriminasi' adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.## Huruf m :Yang dimaksud dengan 'nonproletisi' adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.Huruf n :Cukup jelas```Huruf o : Cukup jelas Huruf j : Cukup jelas Huruf p : Cukup jelas Huruf q: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Huruf a Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Yang dimaksud dengan pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Huruf d : Yang dimaksud dengan dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD, yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Huruf e : Cukup jelas Huruf f : Cukup jelas Huruf g : Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas Huruf e : Cukup jelas

```Huruf f : Cukup jelas Huruf g : Yang dimaksud dengan pengendalian adalah Sebagai pengawas terhadap penyelengaraan pengumpulan uang atau barang yang diselengggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberisn ijin yang menjadi kewenangan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1) :

Cukup jelasAyat (2) :Huruf a :Yang dimaksud dengan 'ancaman bencana' adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.## Huruf b :Yang dimaksud dengan 'kerentanan masyarakat' adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.## Huruf c :Yang dimaksud dengan 'analisis kemungkinan dampak bencana' adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.## Huruf d :Yang dimaksud dengan 'tindakan pengurangan risiko bencana' adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.## Huruf e :Yang dimaksud dengan 'penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana' adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.## Huruf f :Yang dimaksud dengan 'alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia' adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.Ayat (3) :Cukup jelasAyat (4) :Cukup jelasAyat (5) :Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1) :

Cukup jelasAyat (2) :Huruf a :Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman,kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.Huruf b :Cukup jelasHuruf c :Cukup jelasHuruf d :Cukup jelasHuruf e :Yang dimaksud dengan 'upaya fisik' adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya. adalahYang dimaksud dengan 'upaya nonfisik' kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.##
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1) :

Cukup jelasAyat (2) :Huruf a :Cukup jelasHuruf b :Angka 1 :Yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur, berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.Angka 2 :Yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur, berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana.Huruf c :Cukup jelasHuruf d :Cukup jelasAyat (3) :Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat (1) :

Cukup jelasAyat (2) :Yang dimaksud dengan 'rencana kontinjensi' adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.##
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem manajemen logistic dan peralatan penanggulangan bencana adalah suatu sistem yang menjelaskan tentang logisitik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa prabencana, pada saat terjadi bencana, pemulihan dini dan pada pascabencana.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Huruf a Yang dimaksud dengan "yang dimaksud dengan "batas dataran banjir"adalah luas genangan, tinggi genangan dan lama genangan banjir. Huruf b Yang dimaksud dengan "dataran banjir" adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan banjir, paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Huruf a : Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat. Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan. Huruf d : Cukup jelas Huruf e :

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, bayi, balita, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui. Huruf f : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Termasuk dalam kerusakan prasarana dan sarana adalah kerugian materiil dan nonmateriil Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Yang dimaksud dengan 'pengerahan peralatan' dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

## Huruf c :Yang dimaksud dengan 'pengerahan logistik' dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.Huruf d :Cukup jelasHuruf e :Cukup jelasHuruf f :Cukup jelasHuruf g :Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 41

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan 'instansi/lembaga' dalam ketentuan ini, antara lain, Badan SAR, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.Yang dimaksud dengan 'masyarakat' dalam ketentuan ini, antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kemandirian, keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.Ayat (2) :Yang dimaksud dengan 'menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana' dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.Yang dimaksud dengan 'pemenuhan kebutuhan dasar' dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.Yang dimaksud dengan 'pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital' dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.Ayat (3) :Cukup jelasAyat (4) :Cukup jelasAyat (5) :Cukup jelasAyat (6) :Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 50

Huruf a

Cukup jelasHuruf b :Yang dimaksud dengan 'kecelakaan transportasi' adalah kecelakaan transportasidarat, laut, maupun udara yang bersifat massal seperti kecelakaan kereta api, kapal laut dan pesawat.## Huruf c :Yang dimaksud dengan 'kecelakaan konstruksi/teknologi' adalah kecelakaan akibat penggunaan dan penerapan teknologi yang menimbulkan bencana, seperti pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir dan ekplorasi tambang.## Huruf d :Cukup jelasHuruf e :Cukup jelas## Huruf f :Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.## Huruf g :Yang dimaksud dengan 'kegiatan keantariksaan' adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa.Huruf h :Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 51

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan 'analisis risiko bencana nonalam' adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan ( clean up) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).Ayat (2) :## Huruf a :Pengkajian risiko meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.## Huruf b :Pengelolaan risiko meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.## Huruf c :Yang dimaksud dengan 'komunikasi risiko' adalah proses interaktif dari pertukaraninformasi dan pendapat diantara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.Ayat (3) :Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 54

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subjek hukum.Ayat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bYang dimaksud dengan 'remediasi' adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.## Huruf c :Yang dimaksud dengan 'rehabilitasi' adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.## Huruf d :Yang dimaksud dengan 'restorasi' adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.## Huruf e :Cukup jelasAyat (3) :Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 59

Ayat (1) :

Cukup jelasAyat (2) :Rekonsiliasi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.##
PENJELASAN
Pasal 60

Ayat (1)

Pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, seperti kondisi sebelum terjadi bencana.## Ayat (2)Instansi/lembaga terkait seperti SKPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Sosial, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan Nasional, dan Pertanian. Selain itu juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, BASARNAS, Dunia Usaha dan instansi/lembaga lainnya.##
PENJELASAN
Pasal 61

Ayat (1) :

Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.Ayat (2) :Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Laporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada DPRD setelah menerima dan mempelajari laporan pelaksanaan atau pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Badan.##
PENJELASAN
Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2) :Yang dimaksud dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.Yang dimaksud dengan DPPA adalah dokumen yang memuatperubahan pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.Ayat (3)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Huruf aYang dimaksud dengan pendataan, yaitu kegiatan pengumpulan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah korban bencana yang meninggal dunia pada suatu wilayah lokasi bencana. Pendataan dapat dilakukan pada saat tanggap darurat dan pascabencana di lokasi bencana maupun lokasi pengungsi.## Huruf b :Yang dimaksud dengan identifikasi, merupakan langkah lanjutan setelah pendataan yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.## Huruf c :Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihakpihak yang memiliki hubungan dengan korban bencana calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi. Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya.## Huruf d :Penyaluran dilakukan kepada korban atau ahli waris korban. Ahli waris adalah orang yangberhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau isteri korban, atau anak sah korban.Ayat (4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Penyebarluasan informasi mengenai pendapatan serta penggunaan bantuan dilakukan melalui media massa dan media elektronik atau media lainnya##
PENJELASAN
Pasal 89

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (alternative dispute resolution).Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup, untuk menjamin kepastian hukum.##
PENJELASAN
Pasal 91

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar (volunteer pays principle). Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.Ayat (2) :Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subjek hukum.##
PENJELASAN
Pasal 92

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subjek hukum.

Yang dimaksud dengan 'bertanggung jawab mutlak' atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut ketentuan ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.Yang dimaksud dengan 'sampai batas waktu tertentu' adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.##
PENJELASAN
Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Ketentuan mengenai persyaratan bagi organisasi kemasyarakatan dalam mengajukan gugatan dimaksudkan untuk mencegah adanya organisasi kemasyarakatan yang mengajukan gugatan untuk memperoleh keuntungan secara finansial bagi lembaganya dengan memanfaatkan sengketa lingkungan.##
PENJELASAN
Pasal 104

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR...7