PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 02 Tahun 2014
Tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Berlaku: 6 Februari 2015
N/A
Preamble

Mengingat
BERNU
GUBERNUR JAMBI
R JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,
Menimbang : a.
bahwa Tunjangan Kinerja Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.;
- b. bahwa dengan adanya Perubahan dan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Peerintah Provinsi Jambi dan perubahan penggolongan Tunjangan Kinerja peru dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa materi pengaturan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu merubah Peraturan Gubernur Jambi tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
: 1.
- Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 02), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h dihapus dan ditambahkan satu huruf yakni huruf (k), sehingga Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. PNS yang menjabat jabatan struktural dilingkungan pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan eselonering;
- c. PNS berdasarkan golongan dan ruang yang tidak menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional dan bukan pengelola keuangan daerah;
- b. PNS yang menjabat jabatan fungsional dilingkungan pemerintah Provinsi Jambi;
- d. CPNS dalam lingkungan pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan pangkat dan golongan;
- f. PNS Bidang Trantib dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi;
- e. Widyaiswara dilingkungan Badan Diklat Provinsi Jambi berdasarkan golongan dan ruang;
- g. dihapus;
- i. Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Aset dilingkungan BPKAD pemerintah Provinsi Jambi;
- h. dihapus;
- j. PNS dari luar pemerintah Provinsi Jambi yang ditugaskan dilingkungan pemerintah Provinsi Jambi.
- k. Auditor pemeriksa dilingkungan Inspektorat Provinsi Jambi;
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c dihapus dan ditambhakan satu huruf yakni huruf (k) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan kinerja digolongkan dalam 9 (sembilan) kategori :
- b. Dihapus;
- a. Pejabat struktural
- c. Dihapus;
- d. Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Petugas khusus, seperti ADC dan Tenaga Pengawalan Gubernur;
- e. Staf pelaksana;
- g. Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Struktural pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta;
- i. PNS Bidang Trantib pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi;
- h. Widyaiswara pada Bandiklatada Provinsi Jambi;
- j. CPNS;
- k. Auditor pemeriksa dilingkungan Inspektorat Provinsi Jambi;
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, d, e, f, g, h, i, j dan k ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Pasal 23 dihapus.
4. Pasal 25 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 25

- (1) Dihapus
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 6 Februari 2015
GUBERNUR JAMBI
H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Jambi pada tanggal 6 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd
- H. RIDHAM PRISKAP
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 8